Page 1

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

SUTAN MERADANG HAKIM MEMBENTAK

EDISI 292/ THN VI 3-9 MARET 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 3

Bupati Nisel Bakal Dipanggil Paksa BUPATI Nias Selatan Idealisman Dachi, kembali mangkir dari panggilan Tim Penyidik Kejatisu untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan tanah RSUD Nisel TA.2012 yang diduga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp7,5 Miliar. Informasi yang diperoleh menyebutkan, pemeriksaan terhadap Bupati Nisel sesuai jadwal seyogyanya pada Senin (24/2). Namun yang bersangkutan tidak hadir. Hal ini dibenarkan Kasi Penkum/Humas Kejatisu Chandra Purnama saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin. "Ada, jadwal hari ini, Bupati Nisel akan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah RSUD Nisel. Namun tidak hadir. Tim penyidik akan menjadwalkan kembali panggilan untuk pemeriksaan yang bersangkutan," jelasnya. Chandra mengatakan, pemanggilan Bupati

Bicara Kasus SKK Migas, Sudah "Over Dosis"

• LANJUT KE HAL. 2

Kasus Korupsi Menggurita di Nisel Bupati Idealisman Dachi Paling Bertanggung Jawab DPR RI Surati Kapolri dan Kejagung Untuk Penindaklanjutan

MEDAN – Kasus korupsi di Kabupaten Nias Selatan (Nias) menggurita. Selain dua kasus besar, yakni pengadaan tanah Balai Benih Induk (BBI) dan pengadaan tanah untuk pertapakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), ternyata masih ada lagi dugaan korupsi yang melanda kabupaten itu. Kasus lainnya adalah, penyimpangan Dana Cadangan/Dana Tak Terduga untuk

penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 sebesar Rp5 Milliar.

Demikian juga dengan dugaan korupsi pembangunan lanjutan rumah Dinas Bupati Nias Selatan, dan Pembebasan Lahan Jamburae Fiktif sebesar Rp4,4 Miliar TA. 2007 sd/ 2010. Kasus dugaan korupsi itu • LANJUT KE HAL. 2

DPR RI menyurati Kapolri, Kapoldasu, Kejagung dan Kejatisu agar menindaklanjuti kasus dugaan korupsi Bupati Nias Selatan dengan sebaik-baiknya sesuai mekanisme peraturan dan perundangan- undangan yang berlaku. Dalam surat bertanggal 29 Januari 2014 dan ditanda-

tangani Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso itu disebutkan, Pimpinan DPR RI telah menerima surat Komisi III perihal permohonan meneruskan Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum dengan anggota DPRD Nisel tanggal 1 Oktober 2013. Kronologis permasalahan

yang disampaikan pelapor (anggota DPRD Nisel) kepada Komisi III yakni terdapat pelanggaran dalam penyusunan dan penggunaan anggaran APBD Tahun anggaran 2013 yang diduga dilakukan Bupati Nias • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Mantan Bupati Nias B3 (kiri), mantan Pj. Walikota Drs Martinus Lase MSp (tengah) dan mantan Kadis PPKAD Kota Gusit Edison Ziliwu (kanan).

Mantan Pj. Walikota G. Sitoli Diduga Gelapkan Dana Hibah DOB GUNUNG SITOLI - Dugaan korupsi Dana Hibah Daerah Otonomi Baru (DOB) mulai mencuat kepermukaan, dan patutkah kita pasrah dengan ketidaktahuan itu? Tentu itu bukan jawaban terbaik, namun perlu kita belajar lebih jeli dalam membedah indikasi korupsi yang terjadi.

Demikian disampaikan Nota Lase, dalam membedah dugaan Korupsi pada dana hibah DOB tersebut, Kamis (27/2). Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Nias setelah dimekarkan maka terbagi 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Utara dan Kabu-

paten Nias Barat. Masing-masing daerah hasil pemekaran tersebut mendapatkan bantuan berupa Dana Hibah sebesar Rp6.5 Miliar, dengan rincian Rp5 M dari Kabupaten Nias dan Rp1,5 M dari Propinsi Sumatera Utara. Dana tersebut diperuntukan untuk menjalankan roda pemerintahan baru. Pemerintah Kota Gunungsitoli pada waktu itu ternyata yang paling terakhir menerima dana hibah dari

Pemerintah Kabupaten Nias. Ada dugaan Bupati Nias Binahati B. Baeha (B3) mendapat percikan 10 persen dari dana Hibah sebesar Rp5 M yang diserahkan ke Pemerintah Kota Gunungsitoli. Terkait dengan hal tersebut, terlontar pertanyaan “Siapakah yang memberikan 10 persen dana hibah tersebut kepada B3 ?” serta “Benarkah dugaan pada waktu itu, kalau Pj. Walikota melalui Kadis

PPKAD Edison Ziliwu yang menyerahkan 10 persen dana tersebut?” maka jawabannya kembali kepada pihak Penegak Hukum, sebab kasus dugaan Korupsi Dana Hibah DOB ini telah lama dilaporkan namun terindikasi telah ditenggelamkan, jelas Lase. Lase juga menambahkan Dana Hibah DOB 6,5 M yang diterima • LANJUT KE HAL. 2

PLN 'Anjing Menggonggong Kalifah Berlalu'

• LANJUT KE HAL. 2

Kualitas Tinta Pemilu 2014 Buruk JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum mendapati tinta penanda jari pemilih yang menggunakan hak pilih untuk Pemilu 2014 mudah pudar alias berkualitas buruk . Bawaslu merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum membuat rencana lain untuk pengamanan penggunaan hak pilih pemilih. "Kami melakukan percobaan atas kualitas dan daya lekat tinta. Ada tiga cara yang kami gunakan. Hasilnya, ada yang mudah terkelupas dan mudah pudar," kata anggota Bawaslu, Daniel Zuchron, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat kemaren. Daniel menjabarkan, anggota tim pengawas dari Bawaslu menguji kualitas tinta sidik jari dengan mengoleskan losion kulit sebelum jari dicelupkan ke dalam tinta.

Hasilnya, kata dia, tinta mudah dikelupas setelah kering. Daniel mengatakan, cara kedua dilakukan tanpa rekayasa, jari langsung dicelupkan ke tinta kemudian dilap dengan kain. Usai pengelapan, jari langsung dicuci dengan sabun mandi. "Hasilnya adalah tinta segera memudar," kata dia. Cara ketiga, sambung Daniel, jari dicelupkan, dilap, tetapi tidak langsung dicuci. Setelah dua jam, baru jari dicuci. "Tinta pun memudar," katanya. Berdasarkan temuan itu, Daniel mengatakan, Bawaslu merekomendasikan KPU mengecek ulang kualitas tinta ke laboratorium kimia. "KPU juga harus membuat perencanaan lain atas tanda penga• LANJUT KE HAL. 2

Proyek Lanjutan PU Dumai Abaikan Paripurna DPRD DUMAI - Diperkirakan 5 paket proyek bernilai Rp.19,805,505, 516.81 dilingkungan Cipta Karya dan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Dumai yang tidak selesai dikerjakan pada tahun 2013 diinformasikan diusulkan dalam DPAL (Daftar Pengajuan Anggaran Lanjutan) dengan alasan dikarenakan tingginya curah hujan yang terjadi pada bulan September, Oktober, Nopember, dan Desember lalu sehingga target tidak tercapai (berdasarkan Data BMKG). Pelaksanaan Pekerjaan lanjutan yang tidak sesuai prosedur tersebut disikapi aktifis penggiat anti korupsi LSM Pemantau Asset Daerah

(PAD) Riau, Chairuddin yang menyebutkan PU Dumai mengabaikan hasil Paripurna DPRD Dumai terkait lanjutan pembangunan drainase Jl. SS Kasim, Jl.Hasanuddin dan Pengerasan Jalan Simpang Pulai dan Jl.M Sholeh tahun 2013. Dalam paripurna DPRD Dumai disebutkan sementara dihentikan menunggu pelelangan, tahun 2014. Pantauan dilapangan Februari 2014 aktifitas pekerjaan pembangunan drainase masih berlanjut ungkap Chairuddin Kamis pekan lalu. Menurut Chairuddin lagi, lanjut• LANJUT KE HAL. 2

Kantor PLN Deli Serdang Dirusak Massa, Lampu Kemudian Menyala

Kolom Redaksi

PENYERANGAN kepada kantor PT PLN Persero Ranting Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara oleh warga baru-baru ini seharusnya menjadi perhatian serius oleh pihak PLN untuk tidak main-main terhadap salah satu kebutuhan masyarakat. Masyarakat Sumatera Utara belakangan ini memang merasa kecewa dengan pelayanan pihak PLN dimana pemadaman bergilir terus berlanjut tanpa solusi bahkan janji-janji manis PLN pun sudah tidak bisa dipercaya lagi. Seharusnya PLN jujur apa yang mengakibatkan pemadaman bergilir terus berlanjut dan kepastian

Setelah menolak memberi JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana tidak mau penjelasan, Sutan langsung melagi memberi penjelasan terkait lanjutkan langkahnya. Ia menuju lift dugaan aliran dana dari Satuan dan turun ke lantai dasar di gedung Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan yang sama lalu masuk ke ruang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kerja di Komisi VII DPR. Selama dalam perjalanan (SKK Migas) kepada pimitu, sejumlah wartawan pinan dan anggota komisiBERITA berusaha mengajukan pernya. tanyaan pada politisi Partai Sutan memilih tak ber- TERKAIT Demokrat tersebut. Namun, komentar lagi karena meSutan tetap berusaha mengrasa telah menjawab se- HAL.3 hindar dan menyarankan muanya dalam persidangan di Gedung Tindak Pidana Korupsi, para wartawan menanyakan langsung pada sumber informasi, yaitu Jakarta, beberapa hari lalu. "Enggak mau, enggak mau, itu mantan Kepala Biro Keuangan sudah over dosis. Soal itu enggak Kementerian Energi dan Sumber mau komentar saya," kata Sutan Daya Mineral (ESDM), Didi Dwi saat dijumpai di luar ruang kerjanya Sutrisno. "Enggak mau, kan sudah di di Lantai 9 Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2). • LANJUT KE HAL. 2

Massa dari Aliansi Sumut Terang membakar ban dan membentangkan spanduk saat menggelar aksi di kantor Wilayah PT PLN di jalan KL Yos Sudarso Medan, Jumat (28/2).

DELISERDANG - Ratusan massa rusak kantor PT PLN Persero Ranting Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kamis (27/2) akibat kesal pemadaman listrik yang tak kunjung usai. Akibatnya sejumlah kaca bagian depan kantor PT PLN pecah. Pintu dan peralatan kantor seperti meja dan kursi juga rusak.

PERISTIWA terjadi sekitar pukul 21.00 wib dimana saat suasana sedang gelap gulita karena terkena pemadaman bergilir, ratusan orang massa mendatangi ke kantor PLN tersebut mendesak agar pihak PT PLN segera menyalakan listrik karena pemadaman listrik dianggap sudah tidak wajar. Tak lama kemudian, sejumlah aparat kepolisian datang untuk menenangkan massa. Namun, bukannya tenang massa ternyata makin beringas apalagi tuntutan warga tidak bisa dipenuhi oleh petugas PLN yang saat itu sedang bertugas. Massa semakin emosi dan mulai memecah• LANJUT KE HAL. 2

Klik www.kpkpos.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM


KPK POS

2

E D I S I 292 3 - 9 MARET 2014

SAMBUNGAN

MANTAN PJ. WALIKOTA G. SITOLI DIDUGA GELAPKAN DANA HIBAH DOB........................................................... • DARI HALAMAN. 1 pada tahun 2009 yang lalu, berdasarkan kontrak harus dipertanggungjawabkan 3 bulan setelah diterima. Namun kenyataannya baru dipertanggungjawabkan Pj. Walikota pada tahun 2011, itupun setelah dilaporkan ke Polres Nias, sehingga menjadi sebuah kasus pada saat itu. Perlu diketahui Pemko Gunungsitoli menerima Dana DOB tersebut sudah mendekati akhir tahun 2009 sehingga dana tersebut diduga masih tersisa karena tidak habis dikelola. Terkait dengan

penggunaan dan pertanggungjawaban dana tersebut, diduga kuat Pj. Walikota Gunungsitoli menggelapkan Dana Hibah DOB tahun 2009. Untuk itu diminta kepada Polres Nias dan Kejari Gunungsitoli agar lebih jeli menelusuri sisa Dana Hibah DOB tahun 2009 yang diterima Pemkot Gunungsitoli, sebab sisa itu sepertinya tidak masuk pada anggaran 2010, terbukti pada tahun 2010 menjadi temuan di Pemerintah kabupaten Nias kalau belum sama sekali dipertanggungjawabkan. Imbuh Nota berharap.(YAGI)

BUPATI NISEL BAKAL DIPANGGIL PAKSA...................................................... • DARI HALAMAN. 1 Nisel pada Senin (24/2) itu, sudah panggilan yang kedua. Ketika ditanya apakah ada panggilan paksa terhadap Bupati Nisel jika tidak memenuhi panggilan berikutnya, Chandra menjawab; “ya, kita tunggu dulu”. Seperti diketahui, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan

tanah RSUD itu, Tim penyidik Kejatisu telah menetapkan 17 orang tersangka dan sejumlah saksi sudah diperiksa. Bahkan, menurut informasi, dalam kasus ini Tim penyidik Kejatisu sudah melakukan ekspos di Kejagung termasuk kasus dugaan korupsi dana Bencana Mazo. Namun dalam kasus ini, belum ada satu pun tersangka yang ditahan.(TIM)

Mess PT CPM dan Alat Berat PT PNP Ditembak OTK langkah, pelaku melepaskan tembakan sebanyak dua kali ke kanan Ruko yang digunakan sebagai mess karyawan PT CPM. Sejumlah karyawan yang sedang makan di luar mess melihat, tembakan mengenai lampu penerang mess PT CPM hingga pecah. Sebelum meninggalkan lokasi, pelaku sempat mengancam para karyawan dengan kalimat ‘pulang kalian’. Setelah itu, pelaku kabur. Setelah kepolisian tiba di lokasi, para karyawan bersama petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa peluru senpi jenis AK-47 yang masih aktif. Hal itu dibenarkan Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir menjawab. Menurut Kapolres, pihaknya masih menyelidikan motif aksi teror tersebut. Terkait penggunaan senjata dari jenis yang sama yakni AK-47 juga masih dilakukan penyelidikan mengingat kedua lokasi memiliki jarak sekitar 40 kilometer. (BSO)

Bupati Harapkan PKK Kecamatan Asahan Dapat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP mengharapkan kepada seluruh Tim Penggerak PKK Kecamatan dapat memahami dan menambahkan wawasan untuk mewujudkan keberhasilan gerakan PPK ditengah masyarakat. “Dengan pengurus yang baru di Kecamatan, saya harapkan PPK Kecamatan lebih mempererat hubungan silaturahmi, terus melakukan koordinasi, konsultasi sesama kader PPK sehingga program PKK berguna bagi masyarakat," demikian kata Bupati Asahan saat memberikan arahanya kepada pengurus PKK kecamatan yang baru dilantik, Kamis pekan lalu di Pendopo rumah Dinas Bupati setempat. Bupati Asahan juga menuntut kepada pengurus PKK Kecamatan untuk melakukan berbagai kegiatan pembinaan dan perbaikan, karena dengan banyak kegiatan yang dilakukan sesungguhnya akan terlihat keberhasilan program PKK, sebab PKK posisinya selalu berada didepan bersama masyarakat dan keluarga. “Buatlah kegiatan hingga kepelosok Desa di Asahan ini. Dan jangan pusing untuk melakukan kegiatan di daerah masing-masing, begitu juga kepada PKK Kabupaten jangan beri beban yang berat kepada PKK Kecamatan atau Desa," ungkap Taufan. Bupati meminta kepada Camat sebagai Pembina PKK Kecamatan untuk dapat memberikan bimbingan, bantuan dan fasilitas, karena masih banyak hal yang harus dibenahi dalam mewujudkan program PKK. Bila program PPK berhasil ditengah masyarakat, maka PKK telah mendukung mewujudkan Visi dan Misi Pemkab Asahan yang religius, sehat, cerdas dan mandiri. “Saya minta Camat terus dukung PKK. Termasuk untuk mensukseskan program satu Desa satu produk." kata Bupati Asahan.(IN)

ACEH TAMIANG - Masyarakat pedalaman wilayah hukum Polres Aceh Timur, Jumat (22/2) malam pekan lalu dikejutkan dengan penembakan beruntun terhadap mess PT PNP di Simpang Kliet, Kec. Ranto Peureulak sekira pukul 19:25 Wib dan PT CPM di Desa Benteng, Kec. Banda Alam--Keude Gerobak sekira pukul 20:00 Wib. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun sejumlah alat berat milik PT Pelita Nusa Perkasa (PNP) rusak. Begitu juga mess yang dijadikan lokasi pemondokan karyawan milik PT CPM. Eksesnya, para karyawan di dua perusahaan itu kini khawatir dengan keselamatan jiwa mereka. Informasi yang diperoleh kepolisian dari sejumlah saksi mata di lokasi, pemberondongan alat berat berawal ketika dua OTK mengendarai kereta jenis Supra X 125 warna hitam memakai helm hitam dan jaket serta celana hitam melepaskan tembakan dari jarak 20 meter, pelaku melepas-

kan tembakan lebih 10 kali ke arah alat berat jenis Escavator milik PT PNP. Setelah itu, kedua OTK kabur meninggalkan lokasi. Sejumlah karyawan yang mendatangi lokasi bersama aparat kepolisian beberapa menit kemudian menemukan sejumlah selongsong peluru jenis AK47, peluru aktif dan selongsong tidak aktif. Sementara aksi penembakan juga mengejutkan warga di pedalaman Aceh Timur. Penembakan di Desa Seuneubok Benteng, Kec. Banda Alam diarahkan ke mess (pemondokan) milik PT CPM. Dua OTK mengendarai kereta jenis Vario warna putih (nopol tak diketahui) yang datang dari arah timur mess, berhenti di depan mess dengan jarak sekitar 35 meter. OTK yang diboncengi turun dan berjalan kaki ke arah mess. Sedangkan temannya standbay (menunggu) di kereta. Setelah berjalan beberapa

KUALITAS TINTA PEMILU 2014 BURUK.......

KPK Siap Kawal Pemda Susun APBD

• DARI HALAMAN. 1 man bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya supaya tidak berbuat curang," ujar dia. KPU bekerja sama dengan tiga perusahaan dalam memproduksi tinta penanda pemilih yang telah menggunakan hak pilih pada Pemilu 2014. Ketiga perusahaan itu adalah CV Tridaya Pratama, CV Intimas Wisesa, dan CV Tintamas Tirta Surya. (NET)

JAKARTA–Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini tahun 2014 yang juga tahun politik bakal mendorong banyak pihak melakukan berbagai cara muslihat untuk mencuri uang negara melihat tingginya ongkos politik demi meraih kursi di parlemen. Menurut mereka, tidak bisa dipungkiri bakal banyak terjadi penyelewengan dengan cara mengeruk APBD lantaran partai

politik berlomba menumpuk pundi-pundi demi meraih kursi. "Ini tahun politik. Partai politik perlu anggaran besar untuk kompetisi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Tidak dapat dipungkiri kondisi ini. Akan timbul potensi kecurangan korupsi pengelolaan APBD karena intensitas tinggi tahun politik," kata Kepala BPKP, Mardiasmo, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/2). Mardiasmo juga mengakui

banyak potensi kecurangan dalam pengelolaan dalam pengadaan dan pendapatan daerah. Kadang, lanjut dia, tidak semua pendapatan daerah masuk kas daerah buat digunakan demi kesejahteraan rakyat. Sementara itu Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan, demi mencegah penyelewengan itu, lembaga dipimpinnya siap memandu para pejabat di daerah dalam menyusun dan merumuskan APBD. Sebab, lanjut

dia, prinsip utama yang mesti disadari dan ditanamkan dalam benak tiap pejabat siapapun dia adalah uang negara harus disusun secara terbuka dan digunakan buat kepentingan rakyat seluruhnya. "Kerakyatan itu prinsipnya. Karena selama ini penggunaan dana itu hampir tercabut dari dasar kerakyatan. Korupsi Itu bentuk penjajahan juga. Makanya jangan sampai terjadi penjajahan itu," kata Busyro. (NET)

BICARA KASUS SKK MIGAS, SUDAH "OVER DOSIS" ........................................................................... • DARI HALAMAN. 1 persidangan, sudah mendengar semua. Silakan tanya sama yang ngomong," pungkasnya. Tak ingin menyerah, para wartawan dari beberapa media mencoba mengejar Sutan sampai di ruang kerja Komisi VII. Tapi Sutan tetap acuh dan terlihat sibuk

dengan beberapa staf Komisi VII. Salah seorang staf di Komisi VII yang sadar ruangannya dimasuki wartawan berusaha menghalangi. Ia meminta wartawan keluar ruangan karena dianggap mengganggu dan tak memiliki izin untuk mewawacarai Sutan di ruangan tersebut. "Sudah ya, tolong dong. Soalnya

enggak ada izin dari Kesekjenan (Sekretariat Jenderal DPR)," kata salah seorang perempuan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Imigrasi mencegah Sutan bepergian ke luar negeri karena alasan kepentingan penyidikan terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di

Kementerian ESDM. Dalam persidangan, mantan Kepala Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini menyebut, pada 26 Juli 2013 di toko buah di Jakarta, ia memberikan uang dalam bentuk dollar AS senilai Rp 2 miliar kepada Tri Yulianto untuk disampaikan kepada Sutan. Uang

tersebut merupakan THR untuk Komisi VII DPR. Tri Yulianto membantah telah menerima uang dari Rudi. Namun, Tri Yulianto mengakui pernah bertemu dengan Rudi di toko buah pada tanggal 26 Juli 2013. Sutan juga membantah menerima THR. (NET)

DPR RI SURATI KAPOLRI DAN KEJAGUNG UNTUK PENINDAKLANJUTAN ............................. • DARI HALAMAN. 1

Dari depan kiri Mantan Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia (alm) dan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi lagi bergandengan tangan.

KANTOR PLN DELI SERDANG DIRUSAK MASSA, LAMPU KEMUDIAN MENYALA.... • DARI HALAMAN. 1 kan kaca kantor dengan batu dan kayu serta merusak sejumlah kursi dan meja. Saat kejadian, tidak terlihat jelas wajah para pelaku karena penerangan di kantor PLN tersebut sangat minim. Massa kemudian membubarkan diri setelah satu pleton aparat TNI dan sejumlah polisi berseragam tiba di lokasi. Listrik kemudian menyala Usai massa bubar, listrik di kawasan Desa Lama, Kecamatan Pancur Batu mulai menyala kembali sekitar pukul 00.30 WIB dini hari. Dengan demikian pemadaman langsung berakhir sekitar 1,5 jam setelah kantor

PLN dirusak. "Sepertinya memang harus dirusak dulu, baru listriknya menyala," kata Lubis, salah seorang warga di lokasi. Menurut Lubis lagi, listrik memang kerap padam dua pekan belakangan, namun baru sekali ini yang paling lama. Hampir satu harian. Itu makanya warga marah dan merusak kantor PLN Rayon Pancur Batu dan loket resmi PLN yang ada di depannya. Tidak ada korban dalam kejadian ini sebab petugas PLN langsung lari tunggang-langgang begitu massa mulai mengamuk. Keadaan terkendali setelah sepasukan tentara datang berjaga-jaga. (TIM)

PLN ‘ANJING MENGGONGONG KAFILAH BERLALU............................ • DARI HALAMAN. 1 kesembuhan benar-benar terwujud, sehingga penyerangan terhadap salah satu kantornya tidak terulang lagi. Saat ini banyak isu yang berkembang tentang pemadaman listrik oleh PLN, seperti salah satunya ada yang menyebutkan akibat pembelian mesin baru yang dibeli oleh PLN adalah merek Cina dimana mesin yang berasal dari negara tersebut sering tidak sesuai dengan spesifikasinya, sehingga aliran listrik tidak normal dan dipaksakan akibatnya mesin menjadi rusak, ironinya spare part dari mesin tersebut tidak pula tersedia. Ada pula yang menyebutkan mesin rusak karena biaya perbaikan dan pembelian banyak yang dikorupsi sehingga mesin yang sudah semakin tua, semakin tidak berdaya. Berbicara tentang korupsi di tubuh Petinggi PLN, saat ini 5 eks petingginya

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

telah duduk di kursi pesakitan atas korupsi pengadaan mesin pembangkit, Flame Tube Gas Turbin (GT)12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (Kitsbu) Sektor Belawan Tahun Anggaran 2007. Pada pekerjaan Life Time Extention (LTE) Major Overhouls Gas Turbine (GT)- 12 di PLN Sektor Pembangkit Belawan, yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp23,9 miliar. Tidak tanggung-tanggung jaksa penuntut umum mengganjar kelima petinggi PLN tersebut dengan total tuntutan 44 tahun penjara dengan lama hukuman bervariasi, sesuai dengan tanggungjawabnya. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga. Jangan butakan mata, tulikan telinga, bungkamkan mulut, seolah-olah anjing menggonggong kafilah berlalu dengan menganggap kekesalan masyarakat seperti angin lalu.

selatan. Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan yakni Proyek Pembangunan Kantor Pemkab Nisel TA 2012 senilai Rp7,76 miliar lebih dan terkait pengadaan tanah untuk keperluan Balai Benih Induk (BBI) sebesar Rp11,33 miliar lebih. Laporan ini, menurut Ketua

Komisi III Pieter C Zulkifli Simabuea MH, diperkuat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, di mana BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, serta lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan menyatakan opini, dan BPK

menolak memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemkab Nisel Tahun 2012 dan 2011. Pada bagian uraian, BPK menyatakan bahwa belanja tanah untuk Pengadaan Tanah Pembangunan RSUD sebesar Rp7,58 miliar lebih dan pengadaan tanah Pembangunan Balai Benih Induk sebesar Rp11,33 miliar lebih berindikasi

pemahalan harga. “Sesuai tugas pokok dan Wewenang Komisi III DPR RI, kami Pimpinan Komisi III meminta Wakil Ketua DPR RI/ Korpolkam DPR RI agar dapat meneruskan hasil RDPU ini kepada Kapolri, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kejaksaan RI, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan

tembusan anggota DPRD Nias Selatan, untuk meminta penjelasan dan klarifikasi serta menanggapi permasalahan yang telah dikemukakan di atas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” sebut Pieter Zulkifli dalam suratnya ke Pimpinan DPR RI, yang selanjutnya diteruskan ke instansi terkait. (RPS)

PROYEK LANJUTAN PU DUMAI ABAIKAN PARIPURNA DPRD............................................................. • DARI HALAMAN. 1 an pekerjaan 5 paket proyek dilingkungan Dinas PU tersebut, terindikasi sebagai bentuk pelecehan terhadap Paripurna Legislatif, Paripurna DPRD merupakan payung hukum, namun meski larangan lanjutan tersebut telah di Paripurnakan oleh DPRD, Dinas PU Dumai melanjutkan pekerjaan pembangunan drainase dan peningkatan jalan terus. Sementara itu pembangunan drainase tahun anggaran 2013 boleh dibilang tidak sesuai harapan masyarakat, dimana terindikasi dikerjakan asal jadi, contoh lanjut Chairuddin penutup drainase bagaikan 'mata gergaji' alias tidak rata, sehingga mengganggu pandangan pengguna jalan, kemudian

bentuk drainase lebih tinggi dari badan jalan, sekitar 50 cm dari badan jalan sehingga dikhawatirkan genangan air di Kota Dumai pada saat musim hujan akan lebih parah dari sebelumnya. Begitu juga para pemilik toko disepanjang jalan SS.Kasim dan Jl.Hasanuddin juga merasa heran dengan bentuk drainase tersebut, akibatnya kenderaan roda 4 pemilik toko terpaksa parkir diluar toko, untuk kenderaan roda dua keluar masuk toko harus menggunakan tangga papan darurat karena lebih tinggi drainase dibandingkan dengan lantai toko, ujarnya. Keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan dana pembangunan drainase tersebut diperkirakan sebesar Rp.24 miliar lebih, sebagai pelaksana Toko Senang Jl.

Hasanuddin Dumai. Informasi yang berkembang sisa dana 5 paket proyek, pembangunan drainase, dan peningkatan jalan tahun anggaran 2013 sebesar Rp.19,8 miliar tersebut tidak dimasukkan dalam silva (sisa anggaran tahun 2013) sehingga menimbulkan spekulasi, diduga sisa anggaran pekerjaan 5 paket proyek yang tidak selesai itu, diparkir disalah satu bank, tidak dikembalikan ke kas daerah ujar sumber KPK Pos yang mohon dirahasiakan namanya belum lama ini. Adapun data proyek lanjutan yang diusulkan itu, dari data yang diperoleh KPK Pos yaitu : (1) Pembangunan drainase untuk penanggulangan banjir Jl.SS.Kasim Dumai dan sekitarnya, dengan nilai kontrak sebesar Rp.12,937,942,000. Kontrak,

No.600/KONT/PPSD-CK/VIII/ DPU/2013/20 tanggal, 13 Agustus 2013, realisasi bobot pekerjaan 58,170%, realisasi keuangan Rp.7,149,697,824 sisa keuangan Rp.5,788,244,176 (2) Pembangunan drainase Jl.Hasanuddin Dumai dan sekitarnya dengan nilai kontrak Rp.11, 151,646,000 Kontrak, No.600/ KONT/PPSD-CK/VIII/DPU/2013 /20 tanggal 13 Agustus 2013 realisasi bobot pekerjaan 54,463%, realisasi keuangan Rp.6,829, 293, 659.19 sisa keuangan Rp.4,322, 352,340.81 (3) Pembuatan Embung Pengendalian Banjir Kota Dumai nilai kontrak Rp.910,400,000 dengan kontrak No. 01/KONT/DPUSDA/VIII/DPU/2013 tanggal, 13 Agustus 2013 realisasi bobot

pekerjaan 75%, realisasi keuangan Rp.682,800,000 sisa keuangan Rp.227,600,000 (4) Peningkatan jalan Simpang Pulai – Buluh Hala jenis pekerjaan pengerasan jalan sepanjang 7000 meter, Kontrak, No.04/KONT/ DPU-BM/PLU/VIII/DPU/2013 tanggal 18 September 2013 nilai kontrtak Rp.9,023,423,000 realisasi bobot pekerjaan 35%, realisasi keuangan Rp.2,707,029,600 sisa keuangan Rp.6,316,402,400. (5) Peningkatan Jalan M.Sholeh jenis pekerjaan pengerasan sepanjang 5000 meter, Kontrak No.07/ KONT/DPU-BM/PLU/VIII/DPU/ 2013 tanggal 13 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp.5,251,511, 000 realisasi bobot pekerjaan 45%, realisasi keuangan Rp.2,100,604, 400 sisa keuangan Rp.3,150,906,600.(PUR)

KASUS KORUPSI MENGGURITA DI NISEL............................................................................................. • DARI HALAMAN. 1 sudah ditangani pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan juga Polda Sumut. Namun, semua kasus yang ditangani masih dalam penyidikan. Masyarakat di Nias Selatan resah dan kini ternanti-nanti. Kapan Kejatisu dan Poldasu selesai mengungkap kasus yang merugikan Negara itu?. Seperti dilaporkan, Jumat (28/ 2), rakyat Nias Selatan kini menderita. Bahkan ada sebagian PNS di daerah itu belum menerima gaji termasuk DPRD Nisel. APBD tahun 2014 Nisel masih belum disahkan. Sejumlah SKPD vakum. Perekonomian rakyat babak belur. Akibatnya puluhan ribu rakyat Nisel bertolak cari nafkah di luar

Nias Selatan. Program gratis pendidikan terancam gagal dan PNS di daerah itu tengah dilanda traumatis. Seperti diketahui, dalam kasus pengadaan tanah Balai Benih Induk (BBI) terindikasi kerugian Negara sebesar Rp9,9 Miliar, untuk pertapakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terindikasi kerugian Negara Rp7,5 Miliar, belum lagi dugaan korupsi lainnya. Dalam kedua kasus ini, Polres Nisel telah memeriksa 32 orang saksi. Penanganan selanjutnya, Subdit III/Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Nisel Hukuasa Ndruru, berkaitan dengan kasus korupsi pengalihan lahan BBI pada tahun 2012, dengan kerugian Negara sebesar Rp9,9 Miliar.

Usai menjalani pemeriksaan di Poldasu, medio Januari lalu, Wakil Bupati Nisel, menjelaskan, para tersangka yang juga PNS, dalam kasus ini semuanya adalah korban. Dan yang paling bertanggungjawab adalah Bupati Nias Selatan. Hukuasa menambahkan, tanah yang dibeli oleh Pemkab Nisel untuk BBI, sebenarnya merupakan milik Bupati Idealisman Dachi. Semestinya kalau penyidik mau mengambil keputusan, seharusnya menyelidiki lebih dalam status tanah milik Pemda Nisel, antara lain BBI dan RSUD, hingga pembangunan Istana Pemerintahan Kabupaten Nisel, karena tanah itu milik Idealisman Dachi. Selain itu, Hukuasa Ndruru juga mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap dirinya adalah untuk menerangkan kronologis pener-

bitan SK Panitia Pembebasan Lahan BBI tersebut. “Semua saya lakukan sesuai aturan yang berlaku berdasarkan arahan Bupati Nisel Idealisman Dachi,” tegasnya, sembari mengatakan dirinya tidak diberitahu kalau lahan itu sudah dibeli sebelumnya oleh Firman Adil Dachi yang juga termasuk adik kandung Bupati. “Bahkan saya tahu tanah itu dibeli sekitar Rp400 Juta, tetapi dijual kepada Pemda Nisel sebesar Rp11,3 miliar,” pungkas Hukuasa Ndruru. Selanjutnya, sebanyak 13 tersangka kasus pembangunan RSUD Nisel sejak awal tahun lalu hingga kini masih terus dipanggil dan diperiksa Kejatisu. Seperti dinyatakan Kasi Penkum Kejatisu, Candra Purnama SH beberapa waktu lalu, ke-13

yang dipanggil itu yakni Tongoni Tafonao BA (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah), Ir. Lakhomizaro Zebua (Mantan Kadis PU Nisel), Ir. Norododo Sarumaha (Kadis Pertanian Nisel), Warisman Ndruru SH (Kasubag PerundangUndangan Nisel), Monasduk Duha SE MM (Kabag Tapem), Meniati Dachi SPd (Camat Telukdalam), Fohalowo Laia SH, Siado Zai SE (Kepala BKD Nisel), Ir.Ikhtiar Duha (Kepala Bappeda Nisel), Yokie Duha, ST MEc (Staf Dinas BPK2D Nisel), Abdriel Samosir, Amd.Hut (staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nisel), Drs Asaaro Laia MPd/eks Sekda Nisel (telah ditahan oleh Poldasu), Drs. H.Aminuddin Siregar (eks Kakan Pertanahan Nisel), Susi Marlina Duha sebagai penjual tanah. (TIM)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

E D I S I 292 3 - 9 MARET 2014

KORUPSI

NASIONAL

SUTAN MERADANG

Jaksa Putarkan Rekaman MANA ada maling mengaku. Stigma ini, nampaknya dipegang teguh Sutan Bhatoegana. Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat bersikukuh dan tetap tidak mengaku menerima dana untuk Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2013 dari Rudi Rubiandini, saat menjabat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), "Apa ingat saksi pernah menyindir terdakwa atau saya untuk mengingatkan biasanya ada bantuan THR dari BP Migas untuk anggota Komisi VII DPR saat di Hotel Crown saat buka puasa bersama dengan Komisi VII, Juli 2013?" tanya terdakwa Rudi kepada saksi Sutan di Pengadian Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (25/2). Sutan pun langsung membantahnya. "Saya enggak tahu Pak Rudi. Yang saya ingatkan berkomunikasilah dengan baik dengan kawankawan selain Demokrat. Kalau Demokrat, kan partai pemerintah," jawab Sutan enteng. Rudi tampaknya tak puas dengan jawaban Sutan. Rudi pun kembali mengulang pertanyaan yang sama kepada Sutan. "Pak hakim mohon izin saya ulangi pertanyaan. Apakah Saudara ingat pernah menyindir terdakwa untuk mengingatkan biasanya ada bantuan THR?" tanya Rudi lagi kepada Sutan. "Tidak," jawab Sutan singkat. Rudi mengaku awal mula pemberian THR karena adanya sindiran dari Sutan. Akhirnya, Rudi memberikan 200.000 dollar AS melalui anggota komisi VII DPR, Tri Yulianto. Rudi juga mengaku pernah mendapat informasi dari Wakil Ketua SKK Migas saat itu, Johanes Widjanarko, bahwa ada kebiasaan pemberian THR kepada Komisi VII DPR sebagai mitra kerja SKK Migas. Rudi juga pernah dimintai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM saat itu, Waryono Karno, untuk ikut urunan memberikan uang kepada anggota DPR. Adapun Tri saat bersaksi di persidangan kasus ini beberapa waktu lalu juga membantah adanya pemberian uang tersebut di toko buah All Fresh Jakarta, pada 26 Juli 2013. Perang kata-kata antara Rudi yang duduk di kursi pesakitan dengan Sutan yang dihadirkan jaksa sebagai saksi, pun meledak.Karena Sutan terus membantah menerima duit THR. Suasana memanas langsung diredakan oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya memutar rekaman pembicaraan Rudi dengan Sutan Bhatoegana. S: Halo, Assalamulaikum. R: Waalaikumsalam. S: Pak Profesor jadi ke luar negeri? Jadi, ya, keluar negeri? Enggak jadi, kan? R: Enggak, enggak jadi saya. S: Janganlah, kita-kita Ramadan ini. Yang menghadapi Ramadan ini yang punya oil dan gas ramai. Bisa pening kita ini. R: Ha-ha-ha-ha, beres-beres. S: Tapi yang penting nanti habis Ramadan kita refund lagi main golf. Kalau bisa, nanti diatur lagi Pak Herman nanti, ya. R: Beres. S: Saya sudah dengar di mana-mana, itu Pak Rudi lagi keranjingan golf. Wah, bisa dimainkan nih barang. R: Ha-ha-ha-ha-ha. S: Apalagi kalau ilmunya pakai tangan satu Pak Rudi tuh mantap. Kita kaget-kaget loh itu. Tanya itu orang-orangnya Pak Rudi. Eh, itu kok Pak Rudi itu masuk terus itu. Gila juga ilmunya. Pak Rudi, seperti yang tadi malam biar clear, Pak Herman jam berapa bisa ketemu Bapak? Kan tadi sama saya. Cuma tadi enggak usahlah, kita sudah sepakat enggak ke sana, biar Pak Herman-lah. R: Hari ini kan agak full ini. Saya bisanya... tapi saya SMS ke Pak Herman deh. Saya cek dulu jadwalnya. S: Tapi kalau bisa sih as soon as possible supaya barang ini tidak jadi basi dan enggak bagus. R: Kalau nanti malam? S: Itu lebih bagus. Saya sudah jelaskan ke Pak Herman, nanti akan sampaikan ke Bapak. R: Tapi sesudah buka, saya dapat buka di tempat lain. S: Oke kalau gitu. Nanti Pak Herman SMS Bapak habis Isya, ya? R: Ya, lewat sekitar jam 8-an. S: Jam 8-an, ya. Iyalah, biar clear. Ini kan menyangkut produksi Bapak nanti. Lebih cepat lebih bagus. Sip, ya? R: Makasih. S: Makasih banyak Pak Rudi, ya. Salam, Assalamualaikum. R: Waalaikumsalam. Mendengar rekaman Sutan hanya menunduk sambil tersenyum kecut.(ENDY)

HAKIM MEMBENTAK

Ternyata Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR Terima Upeti JAKARTA - Sidang lanjutan perkara korupsi dengan terdakwa Rudi Rubiandini, bekas Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), terungkap pernyataan mengejutkan. Pernyataan itu dari keterangan saksi Didi Dwi Sutrisno Hadi, mantan Kabiro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memberikan setoran alias upeti ke wakil rakyat. "Benar yang Mulia, pernah ada setoran ke semua anggota Komisi VII DPR RI, termasuk pimpinan Komisi. Uang yang disetorkan ke Komisi VII DPR dari Pak Rudi Rubiandini, saat menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas)," papar Didi saat bersaksi untuk terdakwa Rudi Rubiandini dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (25/2).

Diungkapkan, tanggal 28 Mei 2013, sebagai Kabiro Keuangan ESDM diundang rapat ke ruangan Sekjen ESDM, Waryono Karno untuk persiapan rapat di DPR. Hasil rapat, Biro Keuangan diminta menyediakan dana untuk rapat dengan Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi. Uang 'upeti' bukan diambil dari kas Kementrian ESDM, lanjut saksi Didi, namun dari SKK Migas. "Saya langsung menghubungi pegawainya bernama Hardiyono. Tidak berapa lama, Hardiyono datang ke kantor saya untuk menyerahkan dana tunai dalam bentuk dollar sebesar US$ 140.000. Saat itu juga saya melapor Pak Waryono bahwa dananya sudah ada," jelasnya. Atas perintah Waryono, sambung Didi, uang sebanyak itu agar dihitung dan dibagi- bagi. Rinciannya, untuk empat pimpinan Komisi VII masing-masing

US$ 7.500, 43 anggota Komisi VII masing-masing sebesar US$ 2.500, sekretariat Komisi VII sebesar US$ 2.500 dan biaya perjalanan dinas ke luar negeri. "Ada tiga bungkus yang diserahkan, dengan kode yang berbeda-beda. Untuk pimpinan empat amplop dengan kode P. Anggota kode A dan yang kode S satu amplop untuk anggota sekretariat komisi," urainya di depan majelis hakim Tipikor yang dipimpinan Amin Ismanto. Bungkusan uang dollar dimasukan dalam tas. Didik pun mengontak Staf khusus Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana bernama Irianto. "Lalu Irianto hadir ke tempat kami di ruang rapat (ESDM). Saya serahkan tas berisi tiga bungkusan amplop. Kami buat tanda terima, dan kebetulan dia (Irianto) mau tanda tangan. Tanda terima, sudah kita serahkan ke penyidik," kata Didi polos.(ENDY)

JAKARTA - Suasana sidang lanjutan kasus suap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), sempat memanas. Mengingat, saksi Sutan Bahtoegana. Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat bersikap tak sopan selama persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Bahkan Sutan meradang saat dicecar jaksa soal dugaan keterlibatannya yang mempengaruhi proyek pengadaan konstruksi anjungan pengeboran antara PT Timas Suplindo, PT Rajawali Swiber Cakrawala, dan Chevron di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. "Eh Pak Jaksa jangan mancingmancing. Saya kan cuma mau bantu kawan saja. Enggak ada ceritanya saya menekan Pak Rudi," tandasnya meradang dengan nada tinggi saat bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Rudi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (25/2). Sutan berdalih mencoba membantu komunikasi antara Komisaris PT Timas Suplindo, Herman Afifi yang kecewa lantaran kontrak pekerjaan dengan Chevron yang terlantar. Padahal, Herman sudah mengantongi nota kesepakatan (Letter Of Intent). "Saya kan bilang sama Pak Rudi, kenapa ini sampai ada masalah. Kalau ada lifting minyak kita turun, siapa yang mau tanggung jawab? Bagaimana itu barang," papar saksi Sutan dengan mencoba menekan emosi. Politisi Partai Demokrat mengaku ikut dalam pertemuan di Gedung Bimasena bersama dengan Direktur Utama PT Rajawali Swiber Cakrawala, Deny Karmaina, Herman, dan Rudi. "Ingat ya, saya tidak pernah menekan Pak Rudi, hanya menayakan," ucapnya dengan nada tinggi. Ucapan Sutan yang penuh emosi itu sempat diingatkan majelis hakim agar bicara pelan, sopan dan tidak perlu emosi. "Sutan kan anggota DPR masak bicaranya kayak gitu," tandas Hakim Tipikor. Suasana sidang kian memanas. Bahan Sutan sempat kena bentak hakim karena bersikap kurang sopan di persidangan. Bentakan itu saat jaksa menanyakan kolega satu partai dan satu komisi dengannya, Tri Yulianto dengan sikap congkak Sutan duduk dengan bertumpang kaki. "Sutan eh kakinya jangan seperti itu, ini ruang persidangan!" ujar Ketua Majelis Hakim, Amin Ismanto, dengan nada tinggi. Mendapat peringatan tersebut, pria yang suka nyerocos saat bicara itu langsung menyampaikan permintaan maaf. "Benar Pak, maaf Yang Mulia," jawan Sutan pelan. Bentakan lain pun muncul saat

Jaksa menanyakan "Saudara pernah tidak pada 27 Juli bertemu Tri Yulianto?". Namun jawaban Sutan tak sesuai pertanyaan. ": Saya tanggal-tanggal, antara tanggal itu ada buka puasa di Cikeas. Tanggalnya saya lupa." jawab Sutan. Karena tidak menjawab substansi, hakim membentak Sutan. "Yang ditanyakan itu pernah gak!" cetus Hakim Amin, dan baru Sutan menjawabnya, "Pernah, tanggal saya tidak tahu, kan satu komisi." Berdalih tidak ingat tentang pertemuan pada tanggal 27 Juli itu, Sutan meminta jaksa untuk mengingatkan pertemuan dimaksud. "Bisa kasih ingat saya?" yang kemudian disambut pertanyaan jaksa, "Di Rumah Makan Suharti?" "Itu habis buka puasa dari Cikeas, dia (Tri Yulianto) kontak saya karena saya juga ada yang mau bertemu, bukan sama dia, tapi sebenarnya mau bertemu tementeman saya, si Deni yang mau ngundang saya ke Raflesia. Kan janjinya jam 6, akhirnya mundur," ujar Sutan. Saat disinggung siapa saja yang menghadiri pertemuan itu? Sutan menjawab tidak mengabsen satu per satu nama yang hadir. Ia hanya mengatakan, suasana di sana sangat ramai. "Di sana rame orang. Dia (Tri) kontak saya, kami ada di sini, di situ juga ada beberapa orang Demokrat yang gak makan (di Cikeas), sambil nunggu, kan macet Pak," ujarnya. Sutan sendiri mengaku tujuannya berhenti di RM Ayam Goreng Suharti karena sudah mempunyai janji dengan Deni, Komasaris PT Timas yang meminta diuruskan kontrak proyek di PT Chevron Pacific Indonesia yang tak juga ditandatangani pihak pemerintah, meski Timas sudah ditetapkan sebagai pemenang tender. "Saya beda, tujuan saya memang diminta oleh Eka temannya Deni, ada pertemuan setelah itu," ucap Sutan, seraya mengatakan, kehadirannya di sana untuk menunggu Eka menghubunginya dan kebetulan Tri juga menghubungi, sehingga ia bertemu ramai-ramai. "Hanya makan-makan saja, kami tidak makan di Cikeas, bukan kita saja, rame. Tri bilang, kalau mau makan di sini, di Suharti. Karena saya juga menunggu Eka, ya ketemu di sana. Kongkowkongkong saja, makan malam saja," ujarnya. Sutan mengaku, pada pertemuan di RM Ayam Goreng Suharti itu Tri tidak menyampaikan bahwa dia telah bertemu dengan Rudi Rubiandini selaku SKK Migas. Selain itu, Sutan juga membantah Tri menyampaikan bungkusan atau tas ransel hitam yang berisi uang dari Rudi Rubiandini yang diberikan saat di toko buah All Fresh sejumlah US$ 200 ribu. "Ga ada," ucapnya. (ENDY)

men Mediterania Tanjung Duren, Jakarta. Kemudian kee rumah dinas Akil. Saat duduk di teras rumah Akil untuk menunggu Akil, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang dan menangkap Anis, Cornelius, serta Akil. Saat ditangkap, ditemukan empat amplop kertas berwarna cokelat dan uang Rp 75 juta yang dibungkus kertas koran. Amplop pertama bertuliskan Peniti (money changer) berisi uang 107.500 dolar Singapura dan Rp 400.000. Amplop kedua dengan tulisan yang sama berisi uang 107.550 dolar Singapura dan Rp 366.000. Amplop ketiga bertuliskan US$ 22.000, beli Rp 11.635 dan berisi uang USD$ 22.000. Amplop keempat bertuliskan 79.000 dolar Singapura, beli Rp 9.284 dan uang berisi79.000 dolar Singapura. Keseluruhan uang tersebut kurang lebih senilai Rp 3 miliar. "Menuntut supaya majelis hakim, memutuskan supaya terdakwa Chairun Nisa terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana Pasal 12 Huruf c UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama," kata jaksa Pulung. Menurut Jaksa Pulung, tuntutan berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan, Nisa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi, serta berperan aktif mendekati Akil Mochtar, dan aktif meminta uang kepada Hambit Bintih. Pertimbangan meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatan. Ketua Majelis Hakim, Suwidya memberikan kesempatan bagi Nisa dan penasehat hukumnya untuk mengajukan pledoi (nota pembelaan) dalam sidang selanjutnya yang akan digelar pada Kamis (6/3). Usai sidang tuntutan, Nisa tak komentar, diam membisu dan wajahnya nampak tertekan.(ENDY)

CHAIRUN NISA

Mak Comblang Suap Dituntut 7,5 Tahun Penjara JAKARTA - Chairun Nisa, mak comblang suap antara Bupati Gunung Mas dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dituntut hukuman penjara selama tujuh tahun enam bulan. Ditambah pidana denda sebesar Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan. Tuntutan itu disampaikan Jaksa Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pulung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (27/2). "Chairun Nisa terbukti menjadi perantara pemberian suap sebesar Rp3 miliar dari Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih, dan pengusaha Cornelis Nalau Antun, kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, supaya mempengaruhi putusan sengketa gugatan pilkada Kabupaten Gunung Mas," ungkap Jaksa Pulung Rinandoro. Terkait perantara itu, lanjut Jaksa Pulung, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar periode 2009-2014 menerima uang

294.050 dolar Singapura, US$ 22.000 dan Rp 766.000 yang totalnya berjumlah Rp 3 miliar. Uang itu dari Hambit Bintih dan Cornelis Nalau Antun agar diberikan kepada Akil Mochtar. Nisa juga menerima Rp 75 juta untuk dirinya pribadi. Uang Rp 3 miliar adalah janji Hambit dan Cornelis kepada Akil. Dengan maksud agar Hakim Akil Mochtar selaku ketua merangkap anggota dan Maria Farida Indrati serta Anwar

Usman sebagai anggota, menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Jaya Samaya Manong dan Daldin (pasangan nomor urut satu) Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas, papar Jaksa. Bahkan, pemberian money politic agar MK menyatakan keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas No 19 tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pilkada Kabupaten Gunung Mas periode 2013-2018 adalah

sah. Kasus suap bermula dari pelaksanaan Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah pada 4 September 2013. Ada empat pasangan calon kepala daerah yang ikut Pilkada: Jaya Samaya Manong dan Daldin (pasangan nomor urut satu), Hambit Bintih dan Anton S Dohong (nomor urut dua), Kusnadi B Halijam dan Barthel D Suhin (nomor urut tiga), dan Aswin Usup dan Yundae (nomor urut empat). Berdasarkan keputusan KPU No 19 tahun 2013 tanggal 11 September 2013, menetapkan Hambit dan Arton sebagai pasangan calon terpilih. Atas keputusan KPU, dilakukan permohonan keberatan ke MK oleh dua pemohon, yaitu Alfridel dan Ude Arnold, serta Jaya Samaya dan Daldin. Hambit pun meminta tolong kepada Nisa dengan melakukan pertemuan di restoran di Hotel Sahid Jakarta, pada 19 September 2013. Nisa pun menghubungi Akil

Mochtar melalui SMS. Pada 20 September 2013, Hambit menemui Akil di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra III No 7 Jakarta Selatan. Akil mengatakan terkait pengurusan perkara agar berhubungan dengan Chairun Nisa sekaligus meminta dana sebesar Rp 3 miliar dalam bentuk US$. Mendapat arahan dari Akil, Nisa adakan pertemuan dengan Hambit dan Cornelis Nalau di Hotel Borobudur, yang menyampaikan bahwa Akil bersedia membantu. Tetapi harus disediakan dana Rp 3 miliar. Hambit meminta Cornelis yang menyiapkan dana yang diminta Akil. Rabu 2 Oktober 2013, Hambit didampingi Cornelis bertemu Nisa menyerahkan uang sebesar Rp 75 juta yang dibungkus koran di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya. Uang tersebut diberikan atas bantuan yang dilakukan Nisa. Malam harinya, sekitar jam 21.00 WIB, Nisa mengambil uang dari Cornelius di Aparte-


KPK POS

4

E D I S I 292 3 - 9 MARET 2014

Rektor USU Mewisuda 1.514 Lulusan MEDAN- Rektor USU Prof. Syahril Pasaribu mewisuda 1.514 wisudawan/i lulusan USU Periode II Tahun Akademik 2013-2014 yang berlangsung di gedung Auditorium USU,Senin pekan lalu. Wisudawan yang berjumlah 1.514 orang tersebut terdiri atas 246 orang lulusan Program Pascasarjana, 11 orang Program Magister dan Pendidikan Dokter Spesialis, 41 orang Program Pendidikan Spesialis, 43 orang Program Dokter Jenjang Magister, 227 Orang Pendidikan Profesi, 912 orang dari Program Sarjana dan 34 orang dari Program Diploma. Dalam sambutannya pada hari pertama yang diwakili oleh Pembantu Rektor I Prof. Zulkifli Nasution mengatakan bahwa USU tengah terus melakukan pembenahan, mulai dari melengkapi sarana dan prasarana belajar, membangun laboratorium terpadu, hingga melakukan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada di lingkungan kampus. Hal ini dilakukan sebagai wujud dari komitmen visi dan misi USU untuk memberikan pelayanan yang terbaik di bidang akademik atau pendidikan dan di bidang pendukung lainnya. Dengan demikian jumlah lulusan Sekolah Pascasarjana, Program Magister dan Pendidikan Dokter Spesialis, Pendidikan Spesialis, Program Dokter jenjang Magister, Pendidikan Profesi, Program Sarjana dan Program Diploma USU sampai dengan sekarang berjumlah 147.039 orang alumni. Tak lupa Rektor memperkenalkan wisudawan terbaik yaitu dari Program S-1 Fadlan Fahmi Simatupang dari Fakultas Hukum dengan Indeks Prestasi 3.95 serta Nur Aisyah Siregar dari Program D-3 Jurusan Pariwisata Fakultas Ilmu Budaya dengan Indeks 3.62. (FER)

Gubsu Anggarkan Rp500 Juta Untuk Kegiatan Tim Horas USU MEDAN- Tim Horas Universitas Sumatera Utara, meraih juara internasional, mobil pick-up rakitan berwarna merah di ajang Sheel Eco Marathon (SEM) Asia 2014 di Manila, Filipina. Tim Horas USU juara I bahan bakar ethanol dan memperoleh hadiah sebesar 2 ribu dollar sedangkan pada bahan bakar diesel dalam lomba mobil rakitan teririt tim Horas meraih juara ke II dengan hadiah sebesar seribu dollar. Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Syahril Pasaribu dalam sambutanya merayakan kemenangan tersebut di Medan, Kamis (27/ 2), mengatakan merasa bangga atas prestasi yang diraih mahasiswa Fakultas Tehnik dan mampu membawa dua piala sekaligus ke tanah air. Keberhasilan yang dicapai mahasiswa ini, menurut dia, juga kebanggaan bagi bangsa Indonesia. "Karena dalam perlombaan mobil rakitan itu, membawa bendera merah putih dan juga bendera USU merupakan kebanggaan kita selama ini," ujar Syahril. Rektor berharap mahasiswa USU yang telah menorehkan prestasi luar biasa ini, dapat tetap dipertahankan dan bila perlu tahun mendatang lebih ditingkatkan lagi. "Sehingga dapat mengharumkan nama USU di kancah internasional dan juga bangsa Indonesia," kata Syahril. Dia juga menambahkan, sebelum Tim Horas USU yang berjumlah 18 orang ini yang dibimbing Dr Himsar Ambarita bertolak ke Manila, dia juga berpesan dan berkelakar, kalau kalian tidak bisa juara, tenggelamkan saja mobil tersebut ke laut. Namun, ternyata guyonan yang disampaikan pada mahasiswa USU, membawa berkah dan mereka berhasil meraih juara I dan juara II. "Ini adalah kebanggaan dan modal mereka untuk berangkat ke luar negeri juga pas-pasan dan minta bantuan dengan donatur," ucap Syahril. Dikesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Pemprov Sumut, H Nurdin Lubis mengatakan atas prestasi yang dicapai mahasiswa ini, membuktikan bahwa USU memiliki sumber daya manusia (SDM) yang bagus.(FER)

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

KORUPSI

SUMUT

GELAPKAN RESTRIBUSI

Polres Sergai Tahan Dua PNS SERGAI - Satuan Reskrim unit Tipikor Polres Sergai menahan dua orang oknum PNS dengan jabatan staf di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal (KPTMD) Pemkab Sergai terkait kasus korupsi penggelapan retribusi ijin HO dari 20 perusahaan tahun 2012. Setelah menjalani pemeriksaan secara marathon terbukti negara dirugikan Rp131.727.472 kita jebloskan 2 tersangka ke tahanan kata Kasat Reskrim Polres Sergai AKP Hadi Syahputra Siagian SIK MH pada expose kasus di Aula Polres Sergai Minggu (23/2). Pengamatan Journalis Media ini ada beberapa kali kasus penggelapan, maupun kasus lainnya yang diduga dilakukan oleh oknum PNS yang diperiksa di Polres meskipun berkas

lanjut namun selalu ditangguhkan. Baru pertama kali ini Sat Reskrim mengungkap kasus korupsi di Pemkab Sergai tersangka langsung ditahan. Dijelaskan Siagian kasus ini terungkap akhir tahun 2013 lalu Kepala Kantor (Kakan ) KP2TPM datang ke Polres Sergai melaporkan kasus penggelapan retribusi HO oleh stafnya dan tidak menerima ada sertifikat izin HO terbit atas namanya Hendri Suharto pada tahun 2009 pada hal dirinya belum sebagai Kepala KP2TPM pada tahun itu. Menindak lanjuti pengaduan itu unit Tipikor Polres Sergai sebelumnya telah memanggil 15 PNS untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari instansi itu, 1 orang petugas dari Bank Indonesia, 20 perusahaan, seorang ahli dari BPKP

Sumut dan seorang ahli Administrasi Negara.Setelah dilakukan pemeriksaan untuk tahap awal dijerat 2 PNS sebagai tersangka berinisial IR(47) dan AH (29). Modus penggelapan para tersangka tidak menyetorkan semua uang retribusi HO itu ke kas daerah (Pemkab Sergai). Barang bukti yang kita peroleh sebesar Rp 33 juta dari perusahan PT Socfindo. Karena ada oknum sudah menerima retribusi itu yang saat ini diperiksa diduga ketakutan memulangkan uang itu ke Perusahaan tersebut. Barang bukti lain yang sudah kita amankan belasan sertfikat HO, print out setoran ke kas Pemkab, bundalan dokumen surat-surat penting lainnya. Kedua tersangka kita periksa sangat koperatif dan Jumat (21/2) sekitar pukul

21.00 WIB kita tahan. Kasus ini akan kita tindak lanjuti terus dan akan kita ungkap lagi kasus yang sama tahun 2009 dan 2010 hasil penyidikan tidak tertutup kemungkinan akan ada beberapa staf dan pejabat di KP2TPM dijadikan sebagai tersangka baru, namun Siagian belum mau menyebutkan nama maupun jumlah tersangka baru itu. Akibat perbuatannya ke dua tersangka dijerat pasal 2, pasal 3 UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, jo pasal 9, pasal 10,huruf a,b,c UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tentang tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) angka 1e, 2e KUHP, jelas AKP Hadi Syahputra Siagian SIK MH.(ARM)

Tuntaskan Dugaan Korupsi Syarif Armansyah Lubis MEDAN- Walikota Gerakan Aku Geram dan Anti Koruptor (Gagak) Kota Medan Ahmad Fauzi Syahputra mendesak pihak Kejatisu dan Kejari Medan segera menuntaskan kasus dugaan korupsi Kadinsosnaker Kota Medan Syarif Armansyah Lubis yakni indikasi penyimpangan dana transportasi Hari Buruh 1 Mei Tahun 2013 lalu yang bernilai ratusan juta rupiah. "Dana transportasi yang semestinya diberikan langsung kepada 3000 buruh di Kota Medan ternyata diberikan kepada oknum pengurus organisasi buruh sehingga hal ini berpotensi terjadinya penyimpangan dan tidak sesuai dengan aturan yang ada," kata Fauzi kepada wartawan , Kamis (27/2). Fauzi juga menegaskan DPRD Medan semestinya memanggil Armansyah untuk dimintai pertanggungjawabannya sebab ketika itu sudah banyak buruh dan pekerja yang protes atas kebijakan Armansyah tersebut. "Semestinya DPRD Medan memanggil Armansyah dan merekomendasikannya kepada Plt Walikota Medan untuk dicopot," kata Fauzi. Sementara itu Fauzy juga mengungkapkan kebijakan internal yang dilakukan oleh Armansyah Lubis membuat PNS di Dinsosnaker Medan menjadi resah sebab Armansyah Lubis sangat otoriter dan melakukan mutasi yang tidak sesuai dengan bidang yang dimiliki oleh PNS di Dinsosnaker Medan. "Ada pegawai yang latar belakang pendidikannya dan keahliannya bidang tenaga kerja ditempatkan di bagian sosial dan sebaliknya." ujar Fauzi.(INT)

Sejumlah mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Sumut Terang melakukan aksi unjukrasa dengan membentang poster di kantor PLN Yos Sudarso Medan, Sumut, Jumat (28/2). Dalam aksinya mereka memprotes PLN untuk bertanggung jawab atas pemadaman listrik yang sering yang dinilai merugikan masyarakat banyak.

Komitmen, alias PPK. "Kita menduga adanya penyimpangan paket proyek APBD TA 2013 senilai Rp43 milyar," papar Abdul Hakim Sori Muda Harahap, usai pemeriksaan,di Kejari Sei Rampah. Jaksa ini adalah Kepala Seksi Pidana dan Tata Usaha Negara (Kasidatun),yang mengemban ketua Tim penyidik dalam perkara ini. Terkait perkara yang kini didalaminya, Hakim, panggilannya mengatakan perkara ini masih dalam pemeriksaan awal untuk penyelidikan 177 paket proyek yang dikelola PSDA untuk pekerjaan irigasi, normalisasi dan dam.

Dimana dalam TA tersebut, APBD ini direalisasi sekitar 166 paket,sisanya tertunda akibat putus kontrak, dan ada rekanan yang mengundurkan diri. "Belum semua pertanyaan kita lemparkan karena ada sebagian pertanyaan yang belum lengkap, karena terperiksa belum membawa berkasberkasnya. Pemeriksaan masih kita lanjutkan Rabu. Berdasarkan pantauan, Jalaluddin Ritonga dan Najamuddin Pane sekitar pukul 12:30 WIB tampak tiba di Kantor Kejari Sei Rampah dengan mobil Terios berwarna silver. Selanjutnya, Jalaluddin yang mengenakan kemeja

kotak-kotak abu-abu dengan celana warna biru masuk ke ruang kerja Kasidatun. Sementara Najamuddin Pane langsung menuju ruang kerja Kasipidsus.Ternyata, di kedua lokasi kerja tersebut juga merangkap ruang pemeriksaan yang digelar oleh jaksa tim penyidik. Pemeriksaan itu sendiri berlangsung tertutup, dan usai sekitar pukul 17:00 WIB.Begitu selesai, kedua pejabat ini dengan cepat dan kompak langsung bergegas menuju mobil Terios yang di parkir, dan segera meninggalkan lokasi. (ARM)

KASUS KORUPSI

5 Eks Petinggi PLN Sumut Dituntut 44 Tahun Penjara MEDAN- Lima eks pejabat PLN Pembangkitan Sumatera Utara Bagian (KITSBU), menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Kamis (27/2). Dalam persidangan terpisah tersebut, jaksa penuntut umum mengganjar kelima petinggi PLN tersebut dengan total tuntutan 44 tahun penjara dengan lama hukuman bervariasi, sesuai dengan tanggungjawabnya. Kelimanya adalah eks GM PT PLN KITSBU, Albert Pangaribuan, Ferdinand Ritonga sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang, Edward Silitonga (Manager Perencana), Robert Manyuzar (Ketua Panitia Barang/Jasa) dan Fahmi Rizal Lubis, Manager Produksi.

Banda Aceh- Mantan Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darni M Daud divonis dua tahun penjara karena terlibat dalam kasus korupsi beasiswa Unsyiah. Dalam kasus tersebut, Darni terbukti menerima dana Management Fee dari bantuan hibah Guru Terpencil (Gurdacil) tahun anggaran 2009-2010. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, majelis Hakim yang diketuai Samsul Kamar dan hakim anggota masing-masing Saiful As'ari dan Ainul Mardhiah mengungkapkan, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama delapan tahun tidak terbukti. Dalam sidang itu, hakim juga menolak semua tuntutan JPU termasuk uang ganti rugi sebesar Rp 1,7 miliar yang dituntut kepada Darni. "Dari hasil kajian majelis hakim, JPU tidak cukup bukti melakukan pemeriksaan. Jadi tuntutan JPU itu ditolak dan tidak terbukti," kata ketua Majelis Hakim Samsul Kamar, Kamis (27/2). Menurut majelis hakim, Darni divonis dua tahun penjara karena terbukti menerima dana management fee dari bantuan hibah Guru Terpencil (Gurdacil) tahun anggaran 2009-2010. Darni tidak mampu mempertanggung jawabkan dana tersebut dalam persidangan. Selain divonis dua tahun, Darni juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta atau subsider dua bulan kurungan. Selain itu, majelis hakim juga meminta mantan rektor tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 322.400.000. Jika tidak dibayar, akan diganti dengan kurungan penjara selama enam bulan kurungan. Dalam amar putusannya, majelis hakim juga meminta kepada JPU untuk memeriksa Samsul Rizal yang menjadi penanggungjawab teknis terhadap JPD dan Gurdacil. Selama ini, Samsul Rizal menjabat sebagai rektor Unsyiah.(DTC)

Kejari Kisaran Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Alkes

Dua Pejabat PSDA Sergai Diperiksa Jaksa Terkait Dugaan Penyimpangan Proyek APBD TA 2013 SERGAI- Guna mengungkap adanya dugaan praktek korupsi APBD di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdang Bedagai-Sumut, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sei Rampah memeriksa dua pejabat di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Selasa, (25/2).Keduanya adalah Jalaluddin Ritonga, mantan Kadis PSDA yang kini menjabat staf di Dinas Bina Marga Serdang Bedagai, dan seorang lagi Najamuddin Pane, Kabid Pengelolaan Irigasi di PSDA yang dalam pengelolaan keuangan dana negara ini bertindak selaku Pejabat Pembuat

Mantan Rektor Unsyiah Divonis 2 Tahun

Untuk terdakwa Albert Pangaribuan, JPU menjatuhkan tuntutan 11 tahun, Ferdinand Ritonga, Edward Silitonga dan Robert Manyuzar, masing-masing 8 tahun. Sedangkan untuk Fahmi Rizal Lubis, jaksa menuntutnya 9 tahun dan denda Rp700 juta subsider enam bulan kurungan. Selain tuntutan penjara, para terdakwa juga dikenakan denda yang jumlahnya bervariasi. Edward Silitonga dan Robert Manyuzar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Albert Pangaribuan tidak hanya dituntut 11 tahun penjara, namun juga harus membayar denda Rp 1 miliar dan subsider 6 bulan kurungan. Sementara Ferdinand Ritonga, denda

Rp 500 juta subsidiar 6 bulan penjara. Kelima terdakwa tersebut duduk di kursi pesakitan atas korupsi pengadaan mesin pembangkit, Flame Tube Gas Turbin (GT)-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (Kitsbu) Sektor Belawan Tahun Anggaran 2007. Pada pekerjaan Life Time Extention (LTE) Major Overhouls Gas Turbine (GT)- 12 di PLN Sektor Pembangkit Belawan, negara mengalami kerugian negara senilai Rp23,9 miliar. Dalam tuntutannya jaksa menyatakan, berdasarkan uraian di persidangan, para terdakwa terbukti bersalah. Melanggar Pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 9 junto pasal 18 UU

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Kasus ini bermula ketika PT PLN KITSBU melakukan pengadaan barang berupa flame tube DG 10530 merek Siemens, yakni dua set Gas Turbine (GT) senilai Rp 23,98 miliar, dengan perincian harga material Rp 21,8 miliar, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Rp 2,18 miliar. Pengadaan dilakukan melalui CV Sri Makmur. Setelah barang datang, kelima pejabat ini menyatakan barang yang datang sesusai dengan yang dipesan. Belakangan ternyata tidak. Barang tidak sesuai dan rusak. Dari sinilah ditemukan kerugian negara.(INT)

MEDAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kisaran hingga saat ini telah menetapkan dua orang tersangka dugaan korupsi pengadaan barang alat kesehatan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, senilai Rp6.911.379.000 yang bersumber dari P-APBN Tahun Anggaran 2012. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Chandra Purnama di Medan, Senin, mengatakan kedua tersangka tersebut adalah dr Nas, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan NA SE selaku kontraktor rekanan PT CAB. PPK, dr Nas, menurut dia, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kisaran, Kamis pekan lalu. "Sedangkan, NA,SE ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Desember 2013," ujar Chandra. Dia menyebutkan, tersangka dr Nas dan NA,SE diduga terlibat penggelembungan dana pembelian alkes di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, sehingga negara mengalami kerugian. "Penetapan tersangka dr Nas adalah berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap NA,SE yang lebih dahulu menjadi tersangka kasus dana alkes tersebut," ujarnya. Sementara, NA,SE ditetapkan menjadi tersangka, berdasarkan hasil pemeriksaan tujuh panitia penerima barang alkes Dinas Kesehatan Asahan. Chandra menjelaskan, tim pemeriksa Kejari Kisaran, sampai saat ini masih menyidik kasus dugaan penyalahgunaan dana alkes tersebut. "Berdasarkan hasil penyidikan, tidak tertutup kemungkinan bisa saja akan bertambah tersangka baru lainnya," katanya.(INT)

Kejari Sita Dokumen Dugaan Korupsi Sekwan Batubara- Kasus Dugaan Korupsi di Sekretaris Dewan Kabupaten Batu Bara terus diusut Kejaksaan Negeri Lima Puluh dikantor Sekwan DPRD Kabupaten Batu Bara, Kamis (27/2) dan sejumlah berkas penggunaan anggaran juga turut disita. Kepala Kejari Lima Puluh, Riky Sapta Tarigan, SH, MH melalui Kasi Intel Hopplen Sinaga, SH membenarkan penyitaan dokumen berkaitan denan dugaan korupsi di lingkungan DPRD Kabupaten Batu Bara. Lintas Elemen Masyarakat Batu Bara (LEMBB) melalui juru bicaranya, Arsyad Nainggolan mengapresiasi kenerja Kejari Lima Puluh yang telah berupaya melakukan pemberantasan korupsi dan menegakkan supremasi hukum di tanah sejahtera berjaya ini. Meski, kata dia kinerja Kejari Lima Puluh terkesan lambat, mengusut penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Batu Bara yang dilakukan Sekwan dan diperkirakan menelan kerugian negara mencapai Rp1 Milyar. Menurut informasi, Kejari Lima Puluh sudah melakukan pemanggilan beberapa anggota dewan, guna dimintai keterangan prihal pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oknum Sekwan pada saat itu. “Namun angka kami duga tidak dilakukan oleh seorang Sekwan saja disinyalir Ketua DPRD Batu Bara terlibat dalam kasus ini,� ujarnya. Hal itu, kata Arsyad karena Ketua DPRD Batubara merupakan ketua Banggar, sehingga mustahil tidak mengetahui.(INT)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar, M Yakub Ali (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL , Syafrinda Harahap (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).


KPK POS

5

E D I S I 292 3 - 9 MARET 2014

KORUPSI

LIPSUS

Boediono Cuekin Panggilan Timwas Century Timwas Century tetap bersikukuh akan kembali memanggil Wakil Presiden RI, Boediono untuk mendapatkan keterangan seputar kasus skandal bailout Bank Century. "Perlu diketahui bahwa penting sekali, kami bisa mendapatkan keterangan dari Pak Boediono terhadap beberapa hal," ujar Anggota Timwas Century, Chandra Tirta Wijaya, Jumat (28/2). KATA dia, Timwas Century perlu mendapatkan keterangan antara lain masalah tanggung jawab mengenai dana Rp6,7 triliun itu kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dia juga menilai bahwa dana Rp6,7 triliun tersebut bukanlah bailout. "Di samping itu, kami memandang perlu untuk dipanggil sebelum proses Pileg berlangsung. Untuk pertanggung jawaban kita kepada masyarakat dan juga tugas dari paripurna," tegasnya. Selain itu, Timwas Century mengharapkan agar Boediono bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan. "Agar tidak ada kebuntuan

politik, kebuntuan komunikasi DPR, dengan lembaga kepresidenan," lanjut pria yang juga anggota Komisi I itu. Untuk itu, Chandra pun mengharapkan tidak ada pemanggilan paksa terhadap orang nomor dua di Indonesia. "Jadi tidak ada lagi yang bisa dipungkiri bahwa itu wajib, namun kami dari Fraksi PAN mengharapkan tidak ada pemanggilan paksa. Jadi undangan dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan diterima juga dengan sebaik-baiknya. Kami harapkan tidak disertai pemanggilan paksa," lanjutnya. Apabila Boediono tidak hadir

dalam pemanggilan ketiga, kata dia, fraksi PAN akan mempelopori Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Boediono. "Jadi kami harapkan sebelum pileg ini sudah jelas, dan sudah terang sehingga kita bisa melanjutkan proses demokrasi. Proses pemilu dengan lebih baik tanpa ada beban-beban," tutupnya. "Dua Kali Dicuekin, Timwas Ngotot Kembali Panggil Boediono" Anggota Timwas Century, Chandra Tirta Wijaya, mengatakan, akan melakukan pemanggilan ketiga terhadap Wakil Presiden Boediono terkait dengan kasus Century. "Mantan Gubernur BI, Boe-

diono sekarang sudah pemanggilan yang ke dua, dan akan dilakukan pemanggilan ke tiga," ujar Chandra, Jumat (28/2). Kata Chandra, pimpinan DPR sudah menyetujui untuk pemanggilan ketiga terhadap orang nomor dua di Indonesia itu. "Kami mendengar dan mendapat info bahwa pimpinan DPR sudah menyetujui untuk pemanggilan ke tiga, mekanismenya sedang mereka rumuskan," lanjut pria dari Fraksi PAN itu. Untuk itu, Fraksi PAN mendesak untuk masa sidang ini, Boediono untuk diundang ke Timwas Century. "Kami biasanya ada rapat sesuai

dengan jadwal adalah setiap Rabu. Jadi kami harapkan Rabu ini tanggal 5 Maret, itu pimpinan DPR untuk memanggil pak Boediono yang ketiga kalinya," pungkasnya. "Boediono Jangan Hanya Hargai KPK" Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menilai Wakil Presiden Boediono perlu menjelaskan kepada Timwas Century dan publik terkait alasan ketidakhadirannya pada panggilan pertama dan kedua Timwas Century. Pasalnya, Boediono bisa saja dianggap tidak menghormati hukum tata negara yang ditegakkan oleh anggota parlemen.

“Orang cuma dipanggil juga, apa salahnya. Kan ada soal yang mesti dijelaskan. Boediono harusnya mau datang karena harus menghargai hukum. Kalau dia menghargai hukum, harusnya dia datang. Yang dilakukan DPR kan penegakan hukum tata Negara,” kata Margarito saat berbincang dengan Okezone, Kamis (20/2/2014) malam. Margarita menjelaskan, Boediono harus penuhi panggilan atas nama hukum dan tidak hanya menunggu proses pernyataan pidana. Menurutnya, akan lebih indah dan elok dilihat publik jika Boediono memenuhi panggilan Timwas.

“Menurut saya akan jauh lebih elok dan manis apabila Pak Boediono besar hati datang dan menjelaskan. Cuma siding satu jam kan beres. Jangan menghargai hukum secara parsial. Jangan yang hanya dihargai di Kuningan (KPK) saja, yang di Gatot Subroto (DPR) enggak dihargai. Hargai hukum seutuh-utuhnya,” terangnya. Sebelumnya, Boediono tidak memenuhi panggilan pertama dan kedua Timwas Century. Anggota Timwas Century, Bambang Soesatyo pun meminta pimpinan DPR melayangkan surat ke Kapolri agar bersedia menerjunkan personelnya untuk menghadirkan Boediono secara paksa.(NET)

Ini Jawaban Polri

Berbau Politis

MABES Polri tak ingin gegabah memanggil paksa mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono. Polri akan melihat dasar hukum permintaan bantuan memanggil paksa Boediono yang dilayangkan Timwas Century DPR. "Kita harus lihat undang-undang dalam proses pemanggilan tersebut. Kita harus melihat dasar hukum yang menjadi ranah DPR tersebut," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie, Jakarta, Kamis (20/2). Menurutnya, sebenarnya Timwas Century hanya mengundang Boediono yang kini menjabat Wakil Presiden untuk memberikan informasi mengenai bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun. "Kalau berdasarkan KUHAP, Polri bisa membantu kalau terkait adanya kasus," sambungnya. Kata dia, Polri akan bekerja sesuai aturan yang berlaku. "Apakah di undangundang itu mengatur kewenangan Polri untuk melakukan itu (panggil paksa Boediono)," pungkasnya. Boediono tidak memenuhi panggilan pertama dan kedua Timwas Century. Anggota Timwas Century, Bambang Soesatyo meminta pimpinan DPR melayangkan surat ke Kapolri agar bersedia menerjunkan personelnya untuk menghadirkan Boediono secara paksa. (INT/OKZ)

USULAN Partai Amanat Nasional (PAN) yang akan mendorong DPR memakzulkan Wakil Presiden Boediono jika kembali mangkir dari panggilan Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century dinilai telat dan bermuatan politik. Hal itu disampaikan oleh anggota Timwas Century dan Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (28/2). "Sudah terlambat, karena menjelang pemilu saja. Ya, saya kira seperti itu. Apalagi di fraksi yang sejak awal pasang badan, lalu tiba-tiba kok mengajukan hak menyatakan pendapat," kata Sudding. Sudding menuturkan, sikap fraksinya sejak awal sudah sangat jelas ingin mengajukan hak menyatakan pendapat yang dapat berbuntut pada pemakzulan Boediono sejak Pansus Timwas Century dalam paripurna menyatakan ada pelanggaran hukum di balik penanganan Bank Century. Ia juga yakin skandal Century dapat diselesaikan sejak lama jika isu yang berkembang tidak dijadikan komoditas politik. "Harusnya sudah selesai. Tapi keputusan pansus saat itu banci, padahal dari awal Hanura sudah mengatakan untuk menyatakan pendapat," pungkasnya. Anggota Komisi III DPR itu yakin usulan yang diembuskan oleh Fraksi PAN tak akan membawa pengaruh apa pun pada proses penuntasan skandal Century. Ia berharap masalah ini dapat segera selesai tanpa ditunggangi oleh kepentingan politik mana pun. Sebelumnya diberitakan, anggota Timwas Century dari Fraksi PAN Chandra Tirta Wijaya mendorong timwas untuk kembali melakukan pemanggilan ketiga terhadap Bediono. Fraksi PAN ia sebutkan akan mendorong pemakzulan jika mantan Boediono kembali mangkir. Dalam kasus Century, Boediono telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia ketika pengambilan keputusan dan pengucuran fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) untuk Bank Century terjadi. Dalam konferensi pers setelah pemeriksaan itu, Boediono berkeyakinan bahwa penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century merupakan langkah yang tepat. Menurut Boediono, penyelamatan Bank Century telah membuat Indonesia dapat melewati krisis keuangan pada 2009 dan bahkan perekonomian Indonesia masih tumbuh di tengah perekonomian global yang terpuruk pada saat itu. Bahkan, kata dia, pada 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menempati peringkat kedua dunia di bawah China. Lewat surat kepada pimpinan DPR, Boediono mengatakan dia merasa sudah cukup memberikan keterangan kepada penyidik KPK. Selain itu, Boediono juga menolak hadir karena khawatir kehadirannya di rapat itu justru akan mengganggu proses hukum yang tengah berjalan di KPK.(KCM)

Timwas Century Konyol! AKTIVIS Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril, menilai langkah yang diambil Timwas Century mengirimkan surat kepada Polri untuk membantu pemanggilan paksa kepada Wakil Presiden, Boediono adalah langkah yang salah. Kata dia, DPR dan Polri dinilai tidak memiliki kewenangan untuk memanggil paksa Boediono karena belum terbukti bersalah dalam kasus apapun. “Enggak bisa (lakukan pemaksaan pemanggilan). Karena DPR enggak punya kewenangan, apalagi Polri. Wapres enggak bersalah, enggak ngapa-ngapain kenapa harus dipanggil paksa. Statusnya jadi enggak jelas. Timwas memang enggak ngerti, ide konyol,” kata Oce Kamis (20/2). Menurutnya, bila ingin meminta keterangan Boediono seharusnya Timwas Century menggunakan hak angket dan hak menyatakan pendapat. “Mereka enggak ngerti undang-undang. Enggak ada diundang-undang seperti itu. Pemanggilan paksa ini ide konyol dan tolol. Timwas yang salah. Kalau mau serius, pakai hak menyatakan pendapat. Itu kalau mereka serius. Ini kan mereka main-main saja,” terangnya. Disampaikan Oce, jika Timwas Century menggunakan hak angket, nantinya akan berlanjut kepada hak menyatakan pendapat kemudian disampaikan ke Mahkamah konstitusi dan baru disidangkan. “Kalau selama ini wapres dituduh korupsi, harus melalui jalur yang benar. Mereka menggunakan hak menyatakan pendapat di DPR baru masuk ke Mahkamah Konstitusi, terlibat atau tidak, kemudian baru di impeachment,” ujarnya.(NET)

Polri Akan Berhadapan Dengan Paspampres RENCANA Tim Pengawas Century DPR yang ingin memanggil paksa Wapres Boediono dalam kasus Century, mendapat kritikan dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, upaya Tim Pengawas Century DPR untuk memanggil paksa terhadap Wapres Boediono dengan meminta Kepolisian melakukan pemanggilan paksa, hanyalah mimpi belaka. "Pertanyaannya apakah polisi mau? Saya kira agak sulit karena KPK sendiri yang mempunyai wewenang panggil paksa belum melakukan proses apa-apa. Jadi boleh saja Timwas Century memanggil paksa Boediono, tapi saya kira itu hanya mimpi dan itu agak sulit dilakukan," kata Neta usai acara Focus Group Discussion tentang Pemilu 2014 dengan Tema "Pemilu 2104 Bersih? " yang diselenggarakan Forum Jurnalis Jakarta. Neta mengungkapkan, tidak ada undang-undang yang bisa membuat Timwas Century DPR itu punya wewenang untuk memanggil paksa. Dia hanya imbauan secara moral memanggil secara politis dengan kesadaran sendiri Boediono hadir. "Tapi kalau dia enggak mau hadir, apa wewenang Timwas. Bagaimana pemanggilan paksa akan dilakukan Timwas. Kalau polisi, KPK punya

wewenang untuk pemanggilan paksa, Timwas siapa aparat yang mau datang ke sana untuk menjemput paksa Boediono, bisabisa mereka akan berhadapan dengan Paspampres untuk risiko yang mereka tempuh, saya kira enggak," terangnya. Sejauh ini, Neta melihat ngototnya Tim Pengawas Century DPR untuk memanggil Wapres Boediono hanyalah konsumsi politik untuk kepentingan Pemilu 2014. "Itu konsumsi politik, pencitraan, seolah-olah Timwas membuat manuver besar dalam rangka masing-masing anggota Timwas ini membangun pencitraan menjelang pemilu. Seolah-olah mereka menjadi tokoh kritis dan akan dipilih kembali,"paparnya. Neta meyakini, pemanggilan paksa yang direncanakan Tim Pengawas Century DPR tidak akan terjadi. "Ini hanya konsumsi politik dan seolah-olah melakukan panggil paksa dan menuntaskan kesaksian Boediono boleh saja, tapi faktanya itu enggak akan terjadi,"tegasnya. "Harusnya Saya Dipanggil Timwas Century" Ketua Perbanas Sigit Pramono berharap agar Tim Pengawas (Timwas) Century DPR memanggil dirinya agar mereka mengetahui duduk perkara permasalahan yang sebenarnya mengenai situasi perekonomian dan perbankan pada

saat krisis finansial tahun 2008, serta kasus Bank Century. "Selama ini, sebagai ketua Perbanas, Saya belum pernah dipanggil Timwas Century DPR. Padahal untuk mengetahui situasi perbankan pada saat itu, DPR harusnya mengundang seorang bankir. Mungkin karena pemikiran saya tidak sejalan dengan apa yang diinginkan Timwas. Saya siap dipanggil kapanpun," kata Sigit Pramono saat mengadakan diskusi dengan media di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu. Mantan Direktur Utama BNI ini menganalogikan pesawat yang terbang pada saat langit cerah, namun mengalami turbulensi, di mana orang di darat melihat ke pesawat seperti tidak terjadi apaapa. Padahal penumpang di dalam pesawat mengalami guncangan yang hebat. Itulah kondisi krisis finansial yang terjadi pada 2008, yang membuat resah kalangan perbankan. "Bank sehat seperti BNI pun perlu suntikan likuiditas. Tiga bank besar seperti Mandiri, BNI dan BRI mendapat suntikan likuiditas sebesar Rp15 triliun. Masingmasing dapat berapa, saya tidak tahu," ucapnya. Dia juga mengatakan adanya perbedaan antara menyelamatkan Bank Century dengan masalah yang ada di Century. "Mari kita pisahkan, menyelamatkan Bank Century

dengan masalah yang ada di Century itu sendiri," ujar dia. Sigit menerangkan, likuiditas itu seperti jantung kekurangan darah yang bisa menyebabkan stroke. Jadi, ketika ada kekurangan likuiditas, maka perbankan mengalami kolaps. Sigit menambahkan, penyelamatan Bank Century itu adalah langkah yang tepat, di mana itu adalah juga untuk menyelamatkan uang nasabah dan menghindari kemungkinan efek domino memburuknya perekonomian nasional di tengah krisis finansial global. "Yang sering kita lupa ini bukan menyelamatkan bank, tapi menyelamatkan dana nasabah," terangnya. Perlu dicatat, lanjutnya, bailout untuk Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun bukanlah dana dari APBN, melainkan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), di mana dana tersebut merupakan premi dari bank-bank peserta LPS. "Uang Rp 6,7 triliun tersebut tidak hilang, wujudnya bisa dilihat sekarang, yaitu Bank Mutiara," ujarnya. Sigit mengungkapkan, jika ketika krisis para pemangku kebijakan dipermasalahkan, maka tidak ada pejabat yang mau mengambil kebijakan. "Mau jadi apa negara ini nanti, kecuali jika ada yang mengambil keuntungan pribadi atas kebijakan yang telah ditetapkan," tutupnya.(NET)

Pengadilan Hongkong Kabulkan Perampasan Aset Century PENGADILAN Tinggi Hongkong mengabulkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia merampas aset Bank Century di Hongkong, Senin (17/ 2/2014). Nilai aset itu 4.076.121 dollar AS, atau sekitar Rp 48 miliar berdasarkan kurs sekarang. Namun, putusan ini belum final. "Nilai ini bersifat fluktuatif mengingat sebagian besar aset adalah aset derivatif, yaitu saham," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir

Syamsuddin melalui siaran pers yang diterima media, Senin (17/ 2/2014). Permintaan perampasan aset terkait skandal Bank Century tersebut diajukan Menteri Hukum dan HAM melalui permohonan bantuan timbal balik (mutual legal assistance/ MLA) kepada Menteri Kehakiman (Secretary for Justice) Hongkong SAR sejak beberapa waktu lalu. Permintaan MLA diajukan Pemerintah berdasarkan putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernomor 339/Pid.B/2010/ PN.JKT.PST Tahun 2010. Putusan itu berisi perintah perampasan aset yang dimiliki dan berada di bawah kendali mantan pemilik Bank Century, yakni Rafat Ali Rizvi, Hesham AlWarraq, dan Robert Tantular, serta pelaku kasus Century lainnya di Hongkong. "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tidak sertamerta dapat dieksekusi di negara lain, dan satu-satunya cara untuk

mengeksekusinya ialah melalui permintaan bantuan hukum timbal balik (MLA) ke negara lain," kata Amir. Kendati demikian, lanjut Amir, putusan Pengadilan Tinggi Hongkong ini belum final. Baik Pemerintah maupun tim pengacara Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al-Warraq tengah mengajukan banding atas putusan tersebut. "Namun, berdasarkan pengamatan terhadap jalannya persidangan, Menteri Hukum

dan HAM beserta Secretary For Justice of Hongkong optimistis akan mampu mempertahankan posisi saat ini di pengadilan banding," sambung Amir. Selain itu, kata Amir, melalui upaya banding ini Pemerintah Republik Indonesia terus mengejar aset lain yang belum disetujui untuk dirampas menurut putusan Pengadilan Tinggi Hongkong tersebut. Amir mengatakan, putusan Pengadilan Tinggi Hongkong yang memerintahkan

perampasan sebagian aset Century ini menjadi langkah awal keberhasilan Pemerintah untuk mengembalikan aset-aset terkait tindak pidana di luar negeri. "Keberhasilan ini menjadi penting dan bermanfaat sebagai preseden dalam melakukan upaya pengembalian aset dari yurisdiksi lainnya," ucap Amir. Adapun proses pengembalian aset ini, lanjut Amir, sangat tergantung pada komitmen kerja sama antara Indonesia dan Hongkong.

Keberhasilan proses ini, kata Amir, akan menjadi contoh bagi negara-negara lain. Selain di Hongkong, Pemerintah tengah mengupayakan perampasan aset Bank Century di Jersey, Inggris, senilai 16,5 juta dollar AS yang kini sudah dibekukan. "Menteri Hukum dan HAM terus melakukan kerja sama dan komunikasi intensif dengan Jaksa Agung Jersey, di samping kerja sama dengan yurisdiksi lain yang saat ini sedang berlangsung," ujar Amir.(KCM)


KPK POS

6

E D I S I 292 3 - 9 MARET 2014

POLITIK

Bupati Aceh Tamiang Lantik Camat Bandar Pusaka ACEH TAMIANG - Abdul Manan SAg resmi menjabat Camat Bandar Pusaka setelah dilantik Bupati Aceh Tamiang H Hamdan Sati ST, pekan lalu di aula kantor camat. Acara sertijab berlangsung sore hari. Selain dihadiri pejabat jajaran Pemkab Aceh Tamiang dan sejumlah SKPD, juga dihadiri Kapolres Aceh Tamiang AKBP Dicky Sondani. Usai pelantikan, kepada wartawan, Abdul Manan mengatakan akan menjalankan program pemimpin lama terutama akan mengusulkan pembangunan infrastruktur berupa jalan. Menurut dia, sejak pemekaran Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun 2001, jalan masuk ke Kecamatan Bandar Pusaka kondisinya tertinggal dibandingkan jalan di kecamatan lain. "Padahal bila jalan bagus pembangunan di kecamatan akan berjalan maksimal," kata

Manan. Mantan Kabid di Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang ini juga akan memanfaatkan sumber air yang ada, seperti kolam, terutama untuk membudidaya ikan air tawar. "Kita berada di daerah hulu, tentunya sumber air melimpah. Dari potensi itu akan kita manfaatkan untuk membudidayakan ikan air tawar," ujarnya. Secara bersamaan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bandar Pusaka yang baru, Nurasmi SAg juga dilantik oleh Iris Atika, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Tamiang. Dalam prosesi pelantikan dilakukan penyerahan memori pertanggungjawaban dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru. Sementara camat lama Jalaluddin SE saat ini menjabat Kepala BPBD Aceh Tamiang, telah dilantik pada acara pelantikan sebelumya, baru-baru ini.(BSO)

Iswandi, caleg DPRK Aceh Tamiang dari PDIP, memperlihatkan mobil "pick up"-nya, yang dibaakr OTK, Rabu (26/2), sekitar pukul 03.30 WIB.

Mobil Caleg PDIP Aceh Tamiang Dibakar OTK LANGSA - Mobil "pick up" jenis Kijang LGX warna hitam BK 8696 BF, milik Iswadi dibakar orang tak dikenal (OTK), pekan lalu, saat ia parkir di pekarangan rumahnya, Gampong Seneubok Baro, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Timur. Tapi api berhasil dipadamkan, sehingga tak sempat menghanguskan seluruh bodi mobil. Namun, akibat kejadian itu, bagian dalam kemudi mobil hangus. Api bahkan nyaris menjalar ke rumah Iswadi yang merupakan calon anggota legislatif (caleg) DPRK Aceh Tamiang dari PDIP tersebut. Di lokasi kejadian ditemukan empat botol kosong bekas wadah air mineral berisi bensin dan kasus ini sudah ditangani Polres Langsa. Ketika ditemui di rumahnya kemarin siang, Iswadi mengatakan, saat pelaku membakar mobilnya itu, ia dan keluarganya sedang tidur. Di mobil itu terpasang poster Iswadi selaku caleg. Beruntung, ketika api mulai membakar mobil, ada sopir truk yang sedang melintas melihat kejadian itu. Ia bergegas turun dan memberi tahu korban. “Spontan, dengan dibantu keluarga, saya langsung me-

ngambil air bak dan menyiramkannya ke api,” kata Iswadi seraya menambahkan, akibat pelaku membakar bagian dalam mobil tersebut, tempat duduk dan dashboard-nya hangus. Iswadi memperkirakan, pelaku sengaja membakar mobil "pick up" tersebut dengan cara meletakkan empat botol berisi bensin di bawah kolong mobil. “Andaikan lama diketahui, mungkin saja selain mobil hangus, api juga menyambar teras rumah saya,” ujarnya. Menurut Iswadi, selama ini ia tak pernah merasa punya musuh atau bermasalah dengan orang lain. Ia juga merasa tak ada yang menerornya baik secara langsung maupun via telepon. “Kejadian ini sudah saya laporkan ke Polsek Manyak Payed pada Rabu pagi itu juga. Barang bukti yang ditemukan di lokasi berupa empat botol bekas air mineral berisi bensin. Saya harap polisi berhasil menangkap pelaku,” ujarnya. Kapolres Langsa AKBP H Hariadi SH SIK yang dihubungi wartawan via telepon kemarin mengakui adanya insiden tersebut. "Polisi sedang menyelidiki kasus ini untuk mengungkap pelaku dan apa motifnya," kata dia.(BSO)

Pelanggaran APK Banyak Ditemukan di Subulussalam SUBULUSSALAM - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kota Subulussalam telah menyurati Pemko Subulussalam dengan nomor.158/pqnwasluKSS/2014 tentang pemasangan alat Peraga Kampanye yang telah ditentukan oleh Komisi Independen Pemilu (KIP) Kota Subulussalam. Namun hal itu banyak alat peraga kampanye yang terpasang oleh Calon Legeslatif tingkat DPRK, DPR, DPRA dan DPD yang melanggar tetapi pihak KIP kota Subulussalam membuat keputusan dengan nomor 08/Kpts/ KPU-SS/2013tentang penetuan zona wilayah kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye seperti spanduk dan baliho tetapi hal itu banyak ditemukan pelanggaran. Pelanggaran itu tidak ada tindakan dari Pemko, maka Panwaslu telah dua kali menyurati Pemerintah Kota C/q Walikota Subulussalam tetapi sampai berita ini diturunkan masih banyak pemasangan APK di zona larangan. Salah seorang anggota Panwaslu Kota Subulussalam, Amasyah SPdi di ruang kerjanya kepada Wartawan koran ini, Kamis (27/2), mengaku bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para Caleg mulai dari DPRK, DPRA, DPR dan DPD namun tidak ada tindakan dari pihak terkait.

Alat peraga kampanye para Caleg di Simpang Tugu Kec. Penanggalan tidak ada penertiban. Sebagai contoh, terang Amansyah, spanduk yang dipasang sebagai alat peraga kampanye tidak dibolehkan membuat foto Caleg tetapi hal itu diabaikan saja. "Maka

yang vital untuk kemungkinan dapat digunakan oleh PIM. Selanjutnya PIM diizinkan untuk melakukan peminjaman peralatan pabrik AAF, dengan syarat mengikuti prosedur permintaan peminjaman dan persetujuan peminjaman serta pencacatannya yang jelas melalui Ketua Tim Likuidasi AAF. Menyikapi isi surat tersebut MPI menggelar rapat mendadak di Guest House PT AAF, Kamis (27/2) yang dipimpin Sekretaris MPI H Badruddin SE setelah sebelumnya MPI mendapat penjelasan dari Manajemen PT PIM tentang kondisi terakhir yang sedang dihadpi PT PIM. Dihadiri semua unsur dalam jajaran MPI, para Mukim, Geuchiek se-Kecamatan Dewantara dan para tokoh bersepakat dapat menerima isi surat Pupuk Holding dengan catatan semua yang direncanakan Pupuk Holding yang akan membangun sejumlah pabrik lain dilokasi pabrik AAF harus direalisasikan. Diusulkanpuladalamrapatyang mendapat perhatian luas dari warga Dewantara itu agar pabrik H2O2 segera dioperasikan dan komponen vital lainnya, seperti Mekhanik Shop dan Laboratorium jangan dibongkar. Karena komponen tersebut bisa dimanfaatkan untuk training siswa SMK dan mahasiswa jurusan teknik mesin, electrical yang ada di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.(SMC)

kami berharap agar Walikota dapat menertibkan agar daerah “Sada Kata” ini dapat ditiru oleh daerah lain," ujarnya. Memang pihak terkait pernah

melakukan penertipan APK tetapi sebagian kecil saja. Sampai saat ini banyak pelanggaran yang dilakukan para Caleg, namun tidak ada tindak lanjutnya.

Pihaknya hanya menyurati Walikota tentang pelanggaran yang ditemukan. Sedang penertiban tidak ada wewenang pihaknya. (KAR)

Istri Gubernur Aceh Berstatus WN Swedia BANDA ACEH - Walaupun sudah beberapa tahun terakhir menetap di Aceh, ternyata Niaziah A Hamid, istri dari Gubernur Aceh Zaini Abdullah, masih berstatus sebagai Warga Negara Swedia, tetapi sudah mengantongi kartu izin tinggal tetap (KITAP) di wilayah Indonesia. Sejak dilantiknya Zainil Abdullah menjadi Gubernur Aceh akhir Juni 2012, Niazah selaku ibu guberbur menyandang sejumlah jabatan seperti Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Penasehat Dharma Wanita Aceh, dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh. Kendati WNA, ia

Etnis Aceh kelahiran Kabupaten Pidie. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementarian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh M Nasir ketika dikonfirmasi wartawan, juga membenarkan status istri orang nomor satu di Aceh sampai saat ini masih WNA. “Memang Niazah A Hamid masih berstatus Warga Negara Swedia dan selama ini tinggal di Aceh dengan mengantongi KITAP,” ujar Nasir, Kamis lalu. Menurutnya, dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dijelaskan, ada kewarganegaraan

ganda terbatas. “Artinya, sang bapak atau suami berstatus WNI dan ibu atau istri warga negara asing. Sedangkan si anak bisa mendapat dua pasport sampai usianya 18 tahun. Namun seterusnya ia harus memilih satu kewarganegaraan,” jelasnya. Nasir mengungkapkan, pihaknya beberapa waktu lalu telah menghadap gubernur Aceh Zaini Abdullah. Kemudian orang nomor satu Aceh tersebut meminta agar izin tinggal KITAP terhadap istrinya yang berwarga Negara Swedia itu diperpanjang hingga lima tahun.

Niazah A Hamid sebelum pindh kewarganegaraan menjadi WNA, merupakan Warga Negara Indonesia. Ia lahir di Desa Dayah Lampoh Awe, Simpang Lhee, Pidie 15 Oktober 1946 dan menikah dengan Zaini Abdullah pada Tahun 1969. Akibat konflik Aceh di masa lalu, Niazah berangkat ke Swedia untuk menyusul suaminya, Zaini Abdullah pada Tahun 1983 dan sejak saat itu berpindah menjadi warga negara di kawasan Skandinavia itu, bersama Zaini Abdullah. Setelah konflik berakhir dengan perdamaian MoU Helsinki, lalu Zaini pulang ke Aceh dan menjadi

WNI untuk bisa mencalonkan diri menjadi Gubernur Aceh dalam Pilkada Tahun 2012, sementara Niazah hingga saat ini masih tetap mempertahankan status WNA dengan alasan masih punya banyak keluarga di Swedia. “Keluarganya sekarang masih banyak yang tinggal di Swedia. Bahkan ada juga keluarganya yang bernama Sulaiman, Warga Negara Amerika Serikat yang punya kartu izin terbatas (KITAS), saat ini tinggal di Meuligoe. Sulaiman sudah cerai dengan istrinya yang WNI, sehingga KITAS tidak bisa diperpanjang,” ungkap Nasir.(YAN)

CALEG PEMULA DPRK LANGSA TAK PEDE

Diprediksi 75 Persen Incumbent akan Bertahan

Reaksi MPI Terhadap Pembongkaran PT AAF LHOKSEUMAWE - Menyusul keluarnya surat Pupuk Indonesia Holding Company Jakarta yang ditujukan kepada Direktur SDM PT Pupuk Iskandar Muda perihal, Test dan Peminjaman Peralatan Pabrik PT AAF (DL) serta persoalan yang sedang dihadapi PT PIM mendapat reaksi dari Masyarakat Peduli Industri (MPI) Aceh Utara. Surat Pupuk Holding bernomor, U-0018/D0000-UM/2014 tanggal 8 Januari 2014 antara lain disebutkan, memperhatikan kondisi pabrik AAF yang sudah tidak beroperasi selama 10 tahun, teknologi lama yang membutuhkan energy tinggi, tidak ada jaminan ketersediaan gas bumi jangka panjang. Maka manajemen Pupuk Indonesia sudah memutuskan tidak akan mengoperasikan kembali pabrik AAF. Selanjutnya, setelah permasalahan selesai dan proses marger PT AAF (DL) ke PT Pupuk Iskandar Muda berjalan. Maka di lokasi pabrik AAF akan dibangun pabrik yang tidak banyak memerlukan bahan baku gas bumi seperti NPK, Steam Granulation, pabrik Asal Sulfat, Asam Fosfat dan NPK Chimical. Lalu dalam rangka penilaian asset pabrik diperlukan pengetesan peralatan peralatan kritikal yang mungkin dapat dimanfaatkan kembali. Maka akan dilakukan, pengetesan terhadap peralatan pabrik AAF tertentu

NAD SUMUT

Salah satu baliho caleg pemilu DPRK Langsa yang catut nama keluarga.

LANGSA - Banyak para caleg pemula untuk DPRK Langsa, dinilai tidak percaya diri alias tak pede. Dari pantauan koran ini, untuk mempromosikan dirinya agar dipilih masyarakat, para caleg tersebut masih mengandalkan nama orang tua, famili, serta nama keluarga. Ini terlihat dalam penulisan alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk serta poster yang bertebaran tanpa aturan di setiap sudut Kota Langsa. Namun, hingga berita ini naik cetak, pihak Panwaslu Kota Langsa tak berdaya untuk menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan itu. Contoh caleg dari Partai Golkar, Faridah, dalam balihonya tertulis Faridah istri Geuchik wito. Kemudian, caleg dari PAN dalam spanduknya tertulis Deni Sefyani Putri Geuchik Ardian. Selain itu, caleg dari PA tertulis dengan alat peraganya Anwar Salim anak Geuchik Ibrahim Banta. Begitu juga caleg dari PKB Ramadhan anak dari almarhum Mukim Jamil, serta banyak lagi para caleg pemula DPRK Langsa yang memakai nama keluarga atau orangtuanya guna menghimpun simpatisan. Pengamat politik era Tahun 90an yang

juga mantan wartawan senior Kota Langsa yang enggan namanya dicantumkan menilai bahwa para caleg yang mengandalkan nama orangtua atau nama keluarga dalam alat peraga kampanye adalah caleg yang tidak percaya diri alias tidak pede. "Karena bila ingin dipilih masyarakat maka kita harus berbuat dengan mengabdi kepada masyarakat jauh sebelum pemilu itu dilaksanakan, agar kita tidak disebut oleh masyarakat sebagai 'pahlawan kesiangan'," ungkap pengamat politik tersebut kepada koran ini. Ditambahkannya, dalam pemilu yang akan berlangsung 9 April 2014 mendatang, ia memprediksi 75 persen para caleg incumbent masih akan menduduki kursi terhormat di DPRK Langsa. Sebab, di samping memiliki dana yang cukup, juga punya pengalaman strategi untuk menarik simpatisan. "Karena para incumbent memiliki kharisma yang cukup dengan adanya dana aspirasi yang langsung terjun ke masyarakat menyalurkan dana tersebut," kata pengamat politik Kota Langsa era tahun 90an itu kepada KPK Pos Rabu kemarin di kediamannya Jalan Teuku Cik Tunong Kota Langsa.(YANTO)

GAGALKAN RENCANA PEMBANGUNAN LAPAK KIOS

FKPPI Kecam Tindakan Walikota Langsa LANGSA - Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Abri (FKPPI) Kota Langsa menyesalkan tindakan Walikota Langsa Usman Abdullah yang rencanannya mau menggagalkan rencana pembangunan kios-kios untuk pedagang kecil di jalan menuju pajak ikan. Sehingga puluhan anggota FKPPI turun ke lapangan untuk memperjuang hak masyarakat kecil di Pajak Langsa. Agustam Efendi, orang yang dituakan di FKPPI Kota Langsa beberapa hari yang lalu mengatakan, pembangunan kios untuk masyarakat kecil tersebut sifatnya bukan ilegal. "Itu legal, karena pembangunannya didukung dengan surat rekomendasi dari PT KAI Nomor 23/Aset 14 Aceh/V/KA 2012. Yang intinya PT KAI menyetujui kontrak

persewaan tersebut dengan ukuran 3 meter x 100 meter itu," katanya. “Lokasi pembangunan kios berada pada rel kereta api di Kelurahan Gampong Tungoh, Kecamatan Langsa Kota, Langsa,yang ditandatangani oleh Maneger Aset 14 Aceh Supardi SH MHum,” sambung Agustam Efendi, yang merupakan keturunan Raja Woyla, Aceh Barat itu. Dia melanjutkan, jika memang Pemerintah Kota Langsa mempermasalahkan tentang surat izin terkait rencana pembangunan kios tersebut,maka dia juga akan memperoalkan pembangunan pasar kaki lima yang tidak miliki surat izin yang jelas. "Saat ini kenapa Pemerintah Kota Langsa tidak mempermasalahkan mengenai

bangunan yang tidak memiliki izin tersebut. Salah satunya bisa kita lihat bangunan di samping Mesjid Raya Kota Langsa yang belim memiliki izin resmi," tambahnya. Agustam Efendi menegaskan, jika memang ada pihak lain dari mana pun yang akan menghentikan pembangunan yang sedang direncanakan tersebut, silahkan saja, asalkan mereka mau mengembalikan kerugian pembangunan itu. "Dan rencana pembangunan kios tersebut bukanlah semata-mata untuk kepentingan pribadi kita, melainkan untuk membantu masyarakat pedagang kecil yang memang belum memiliki lapak untuk berjualan," tegasnya. Menurut salah seorang pedagang bernama Jol kepada wartawan saat ditemui di tempat terpisah, mereka sebagai

pedagang kecil sangat mendukung program dari FKPPI Kota Langsa, yang benar-benar mau membantu masyarakat. "Dan sudah membangun sebagian kios untuk pedagang kecil seperti kami ini," ujarnya. Dikatakan Jol, yang menjadi pertanyaan mereka, mengapa selama ini pihak Pemko Langsa tidak mau berbuat untuk masyarakat kecil. "Tetapi begitu ada niat baik dari FKPPI Kota Langsa, mereka sibuk mau membongkar bangunan tersebut dan mempersulitnya, sementara kios-kios yang dibangun oleh FKPPI tidak merusak suasana keindahan Kota Langsa," sebutnya. Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bela Negara dan Bangsa (BNB) MN Darwis ikut angkat bicara.

Menurut pengamatannya, mekanisme Pemerintahan Kota Langsa masih amburadul sehingga membuat bingung. "Contohnya bisa kita lihat sendiri tentang persoalan ini. Mengapa ada salah satu organisasi yang memang benar-benar mau membantu masyarakat pedagang kecil dipersulit oleh pemerintah setempat," katanya. Dikatakannya, kalau memang bangunan tersebut mau diambil alih oleh Pemerintah Kota Langsa, alangkah baiknya dikoordinasikan terlebih dahulu pada pihak yang memiliki izin sewa tanah di rel tersebut. "Sementara kalau kita telusuri dengan baik, masih banyak bangunan yang surat izinnya tidak jelas. Itu yang seharusnya dibenahi oleh Pemerintah Kota Langsa. Jangan mengganggu pedagang kecil," tuturnya.(BSO)


KPK POS

7

E D I S I 292 3 - 9 MARET 2014

POLITIK

SUMUT

Parpol Jangan Banyak Umbar Janji MEDAN - Untuk menjadikan Pemilihan Umum (Pemilu-red) tahun ini menjadi lebih baik dalam menentukan arah bangsa lima tahun kedepan, partai politik harus berani jujur dan tidak umbar janji. Pasalnya, kata Wakil Sekretaris DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Leo

Nababan, masyarakat sudah semakin cerdas memilih dan menilai Parpol serta calon pemimpin, baik itu presiden atau kepala daerah, apalagi ditengah sikap apatis masyarakat terhadap pemilu. "Parpol harus jujur pada rakyat dan diri sendiri jika ingin mendapatkan simpatik rakyat dan memajukan bangsa.

artinya Parpol harus memilih dan menempatkan orang-orangnya yang kredibel untuk menjadi calon wakil rakyat. Jangan dipilih caleg yang tidak mengerti menyusun anggaran dan membuat undang-undang," tegasnya kepada Starberita, Jumat (28/2). Selain itu, lanjut Leo, masyarakat

khususnya mahasiswa juga harus cerdas dalam memilih dengan melihat trackrecord partai dan caleg yang menjadi peserta pemilu."Jangan memilih partai yang mengusung caleg yang tidak mengerti apapun. Karena setelah menjadi anggota dewan nanti, maka ia akan sulit untuk bekerja yakni membuat

undang-undang dan juga menyusun anggaran," tuturnya, seraya menambahkan bahwa mahasiswa juga harus mensosialisasikan pemilu ini kepada masyarakat hingga ketingkat bawah. Dijelaskan Leo, bahwa dirinya pernah mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar sisa suara yang

berada di TPS ketika selesai pemilihan yang tidak digunakan agar langsung digunting untuk menjaga agar tidak terjadi penggelembungan suara dan kecurangann lainnya."Kita sudah usulkan itu kepada KPU-RI dan langsung direspon yang direncanakan untuk segera di Plenokan," pungkasnya.(STBC)

Penetapan Jadwal Kampanye, KPU Sergai Tunggu Laporan Parpol SEI RAMPAH - Meski telah digelar rapat penetapan zona kampanye yang dilkukan KPU Sergai bersama parpol, Panwaslu, dan polres beberapa waktu lalu, namun pembahasan untuk penetapan zona kampanye wilayah Kabupaten Serdang Bedagai belum lagi ditetapkan secara sah. Itu karena ada beberapa Partai yang berperan serta dalam pileg mendatang belum lagi mengirim data mengenai rilis kampanye masing-masing partai. Demikian dikatakan Ketua KPU Sergai H Muhammad Sofian ST, kepada wartawan beberapa waktu lalu saat ditemui di ruang kerjanya. Ditambahkannya, usai pelaksanaan rapat pleno penetapan zona kampanye dan laporan dana kampanye yang digelar Rabu kemarin, lalu hingga kini masih

satu partai peserta pileg yang sudah menyerahkan data rilis kampanye kepada KPU Sergai, yaitu Partai Amanat Nasional. Memang, rentang waktu penetapan kampanye seperti tertulis di PKPU Nomor 21 sampai pada Maret mendatang, tertanggal 12 Maret 2014, itu pun jika laporan dari partai sudah masuk ke KPU, sehingga baru bisa ditetapkan berdasarkan rentang waktu tersebut. “Sesuai dari PKPU Nomor 21 batas akhir penetapan zona kampanye 12 Maret, jadi kita masih punya waktu sebulan untuk menetapkan jadwal kampanye berdasarkan laporan rilis dari parpol. Maklumlah, biasanya partai kalau menyerahkan laporan pas akhir periode sehingga kita pun memiliki keterbatasan,� sebutnya.(ARM)

STAIN akan Didirikan di Tanjungbalai TANJUNGBALAI - Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) akan didirikan di Kota Tanjungbalai pada tahun 2015. Rencana itu merupakan program kerja nyata Pengurus Daerah Ikatan Alumni IAIN Sumatera Utara Kota Tanjungbalai di bawah kepempimpinan Drs Hj Armaeni Jannah Nasution. Menurut Armaeni Jannah, Kamis (27/2), gagasan mendirikan STAIN itu merupakan hasil koordinasi yang singkat di kalangan PD Alumni IAIN Tanjungbalai. Diharapkan STAIN nantinya menjadi sebuah perguruan tinggi yang dapat dimanfaatkan kalangan warga masyarakat dalam menimba ilmu pendidikan agama dan kejuruan lainnya. Wakil Rektor III IAIN Sumatera Utara Prof Dr H Lahmuddin MA

mengatakan, pihaknya melayangkan apresiasi yang cukup besar terkait rencana PD Alumni IAIN Tanjungbalai mendirikan STAIN. "Kita akan memberikan dukungan, agar rencana pembangunan STAIN tersebut dapat menjadi sebuah perguruan tinggi yang benar-benar memberikan manfaat bagi kalangan warga masyarakat, khususnya di daerah Tanjungbalai sekitar," katanya. Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe M.Hum menyatakan, rencana pembangunan STAIN itu akan dimunculkan pada tahun 2015. Akademisi akan dimulai pada tahun 2016. "Namun, kehadiran STAIN itu jangan sampai membebani masyarakat maupun Pemko Tanjungbalai. Tetapi harus diupayakan mandiri," ucapnya.(HER)

Ketua TP PKK Sergai Lantik LKP Sekar Melati PERBAUNGAN - Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, didampingi Wakil Ketua Ny. Sri S Syahrianto, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah dan Kabag Humasy, Kamis (27/2) bertempat Sonia Cafe Desa Tualang Kecamatan Perbaungan melantik Pengurus Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Sekar Melati Masa Tugas 2014-2018. Pada kesempatan tersebut Marliah memberikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Sekar Melati Kabupaten Sergai serta ucapan selamat kepada para pengurusan yang baru selesai dilantik. Disampaikannya bahwa di Sergai saat ini telah memiliki 31 penyelenggara LKP yang terdiri dari 11 LKP Komputer, 10 LKP Bahasa Inggris, 5 LKP. Bordir dan Menjahit, 3 Kursus Salon dan 2 Kursus Tata Rias Pengantin. Oleh karena itu lanjutnya, diharapkan organisasi Sekar Melati ini dapat membantu pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan non formal dan informal (PNFI PAUDNI) khususnya mencerdaskan anakanak.LKP Sekar Melati berprofesi sebagai salon kecantikan, tata rias pengantin, modeling school serta hantaran. Dengan

adanya kegiatan ini diharapkan para peserta mempunyai jiwa sosial dan semangat untuk bekerja sehingga dapat memajukan masa depan anak-anak bangsa khususnya di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat. Perlu sentuhan orang-orang yang cerdas dan kreatif. "Sekar Melati akan menjadi pionir dalam memori pendidikan non formal memberi contoh yang konkrit dan berprofesi serta berakhlak mulia," tambah Marliah Dibagian akhir dikatakannya ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam memajukan pendidikan non formal di Kabupaten ini yakni; Pertama, Pengurus Sekar Melati harus memberikan latihan dan stimulasi yang akan menghasilkan generasi penerus yang jujur, cerdas, berani dan berjiwa mulia. Kedua, seluruh LKP di Sergai harus kompak dan profesional. Ketiga, orang tua tidak hanya memperhatikan kepandaian dan kecerdasan anak saja tetapi perlu ditambah life skill (keterampilan hidup) yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian keempat, budayakan lingkungan yang bersih dan jauh dari narkoba dan kelima, mengkoordinasikan segala kegiatan dengan instansi terkait serta mitra kerja baik dari dalam maupun luar Sergai. (ARM)

Camat Bintang Bayu (3 dari kiri) dan Ka.BPMPD Aguslan Simanjuntak (paling tengah) pada acara pembukaan musrenbang Kecamatan Bintang Bayu Tahun 2014, Kamis (27/2) di Balai Desa Siahap.

Dokumen Musrenbang Harus Aspiratif dan Aplikatif BINTANG BAYU - Dokumen yang diusulkan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kecamatan hendaknya bersifat aspiratif dan aflikatif. Demikian harapan Camat Bintang Bayu Sariful Azhar SH yang disampaikan pada acara musrenbang tingkat kecamatan, Kamis

(27/2), di Balai Desa Siahap. Hadir dalam acara yang dihadiri 160 peserta musrenbang tersebut Ka.BPMPD Aguslan Simanjuntak, Kabid Bappeda Junaedi SP, Faskab Ir Muliadi Siagian, dan unsur muspika. Sariful Azhar menambahkan, usulan yang disampaikan dalam

dokumen RKPDes adalah memuat usulan-usulan dari tingkat dusun dan desa (musrenbangdus/desa) yang menganut pola "bottom up", dengan melakukan pendekatan kepada para pemangku kepentingan. Minimnya APBD Kabupaten Sergai, lanjut camat ini, perlu

adanya perengkingan terhadap usulan mana yang masuk skala prioritas. Sebelumnya Kepala BPMPD Sergai Aguslan Simanjuntak menyampaikan, terkait dengan pengesahan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 menunjukkan keberanian pemerintah, di mana ang-

garan yang akan turun ke desa bisa mencapai 6 sampai 10 kali lipat. "Ini juga tidak terlepas dari keberhasilan program PNPM-MP secara nasional. Jadi pola yang diadopsi nantinya pada pengelolaan keuangan desa adalah cara-cara yang dipakai PNPM-MP," ujar Aguslan.(ARM)

Pemkab Nisel Umumkan Pemenang Seleksi CPNS Tahun 2014 NISEL - Sesuai Surat Bupati Nias Selatan Nomor 800/6491/BKD/ 2013 tentang Pelaksanaan Ujian Tertulis Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013, ditetapkan formasi Tenaga Honorer Kategori II sebanyak 1.868 orang. Pengambilan Nomor Ujian Formasi Tenaga Honorer Kategori II 07 sampai 11 Oktober 2013 di Kantor BKD Jalan Baloho Indah Teluk Dalam Nisel dan ujian tertulis, telah dilaksanakan secara serentak 3 November 2013. Ka BKD Siado Zai SE MM secara tegas mengatakan bahwa penerimaan calon PNS di lingkungan Pemda Nisel dilaksanakan secara transparan, netral, objektif, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta diumumkan secara luas dan terbuka untuk umum serta tidak dipungut biaya apa pun. Daftar nama nama yang ikut seleksi kategori satu dan dua telah dilakukan uji publik selama

Kepala BKD Nisel Siado Zai SE MM tiga bulan pada Tahun 2011 dan hal ini telah diberitahukan dan diumumkan kepada masyarakat Nias Selatan melalui papan pengumuman di Kantor BKD Nias Selatan. Menteri Pemerintah Aparatur Negara (Menpan) telah mengumumkan dan menetapkan peserta yang lulus dan diterima sebagai calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nias Selatan Tahun

2014 sebanyak 839 orang, melalui situs on line sumber informasi: http:/cpns.menpan.go.id. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nias Selatan Siado Zai SE MM dalam keterangannya menyebut, tenaga honorer K-1 dan K2 Kabupaten Nias Selatan termasuk pintar-pintar, terbukti dari 30 persen penerimaan pegawai honorer skala nasional, Nias Selatan termasuk yang paling banyak,

yaitu 836 orang. "Masyarakat Nias Selatan harus bangga atas prestasi yang telah dicapai ini," katanya. Ditambahkannya, Pemkab Nias Selatan tidak ada mencampuri dan mengurusi nama-nama pemenang yang lulus. "Ini murni penilaian pusat dan semua yang lulus telah mengikuti ujian seleksi dan telah melalui penelitian dan verivikasi oleh Instansi Pusat BPKP, BKN, Kemmen PAN, dan RB beberapa tahun sebelumnya," kata dia seraya menambahkan, bagi pihak pihak yang keberatan dan protes silahkan disampaikan kepada kepada instansi pusat yang dimaksud, dengan secara tertulis. Untuk itu dia menghimbau kepada yang namanya belum lolos alias kalah harus bersabar dan menerima dengan lapang dada. "Bila selama ini ada oknum yang menawarkan jasa itu tidak benar. Hasil ini asli murni tidak ada embelembel atau yang namanya imbalan," tegasnya. Siado Zai SE MM secara tegas

juga mengatakan tidak ada ujian susulan K-1 dan K-2. "Pimpinan daerah, BKD Kabupaten Nias Selatan tidak ada mengintervensi apalagi mencampuri masalah pemenang dan kelulusan K-1 DAN K-2. Ini asli dari penilaian pusat dan telah diumumkan secara resmi dan situs on line. Nias Selatan menerima sebanyak 836 orang. Bila ada peserta yang telah dirugikan akibat iming-iming orang-orang yang tidak bertanggung jawab, silahkan lapor kepada pihak yang berwajib atas kasus penipuan dan penggelapan," katanya. Dia juga mempersilahkan elemen masyarakat dan LSM melaporkan bila menemukan keanehan dan kejanggalan dalam proses penerimaan ini. Menurut Zai, sesuai perintah Menpan RI, akan ada reformasi bila ada peserta CPNS lolos dengan menggunakan data fikif atau tidak benar. "Kemenangan calon CPNS dibatalkan dan akan diproses secara hukum siapa yang mengeluarkan data tersebut," katanya.(DUHA)

Polres Sergai Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu 2014 SERDANG BEDAGAI Polres Serdang Bedagai bersama dengan Polresta Tebing Tinggi menggelar Simulasi Lat Pra Ops Mantap Brata 2014 dalam rangka menghadapi kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, Senin (24/2), di Lapangan Replika Perbaungan, Sergai. Kapolres Sergai AKBP Benedictus Anies Purnawan SIK MSi, Rabu (26/2), mengatakan bahwa kegiatan tersebut diikuti personel Polres Sergai dan Polresta Tebing Tinggi, Brimob, Sabhara, dan anggota perlindungan masyarakat (Linmas). Selanjutnya simulasi gabungan akan dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Februari 2014 di Lapangan Sri Mersing Tebing Tinggi. Dikatakannya, personel Polri

Polres Sergai gelar simulasi pengamanan Pemilu 2014 di Lapangan Relika Sultan Serdang. dan gabungan dari berbagai instansi lainnya siap mengamankan penyelenggaraan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, dan

kota, 9 April 2014. "Melalui pengamanan bersama itu diharapkan setiap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diatasi dengan

baik secara cepat serta dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat serta calon anggota legislatif peserta Pemilu 2014," ucapnya. Dijelaskannya, dalam pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu, akan melibatkan pengerahan massa yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. Untuk mencegah gesekan massa antar pendukung caleg dan partai politik tertentu yang berpotensi mengganggu kondusifitas kamtibmas, pihaknya bersama personel gabungan berupaya melakukan pembinaan kepada masyarakat dan jika terjadi keributan melakukan penanganan dengan pendekatan kekeluargaan. "Massa bukanlah musuh, tetapi mereka adalah keluarga kita. Oleh karena itu seluruh personel yang terlibat dalam

operasi pengamanan itu harus melindungi dan mengayomi masyarakat," ujarnya. Setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, diupayakan jalan keluar dan penyelesaiannya dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan, bukan mengedepankan hukum menindak masyarakat yang berkonflik. Dengan upaya tersebut, katanya, diharapkan masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik sesuai hati nurani. "Tidak ada yang bisa melakukan tekanan atau pemaksaan terhadap masyarakat untuk memilih caleg dari parpol tertentu. Dengan demikian, pemilu legislatif dapat terselenggara dengan tertib, aman, damai dan berkualitas," kata kapolres mengakhiri.(ARM)


KPK POS

13

E D I S I 292 3 - 9 MARET 2014

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK Geledah Kantor Bursa Berjangka di Thamrin JAKARTA- Penyidik KPK saat ini menggeledah kantor bursa berjangka di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat. Penggeledahan berkaitan dengan kasus suap izin lahan makam mewah di Bogor, Jawa Barat. "Melakukan penggeledahan di sebuah kantor bursa berjangka di Jalan MH Thamrin, saat ini masih berlangsung," ujar Jubir KPK Johan Budi SP, saat konpers, Kamis (27/ 2). Johan mengatakan penggeledahan dilakukan sejak pukul 14.00 WIB. Diduga di tempat tersebut ada jejak-jejak tersangka Syahrul R Sampurnajaya. Sebelumnya, KPK menetapkan Syahrul sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyuapan

lahan pemakaman mewah di Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jabar. Syahrul diduga mempunyai kepemilikan terhadap perusahaan yang akan diberikan izin dalam kaitan dengan pembangunan makam. Syahrul juga merupakan salah satu pemilik PT Garindo Perkasa, di mana PT inilah yang akan membangun tempat pemakaman tersebut. KPK sudah menetapkan lima tersangka untuk kasus ini, yaitu Ketua DPRD Bogor Iyus Djuher, pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Usep Jumeino, pegawai honorer di pemkab Bogor Listo Wely Sabu, direktur PT Garindo Perkasa Sentot Susilo, dan direktur operasional PT Garindo Perkasa Nana Supriatna.(INT)

Selebriti Membantah, KPK Temukan Mobil Mewah di Rumahnya JAKARTA - Catherine Wilson, model seksi dan bintang film cantik bersikukuh dan tetap tidak mengaku menerima sesuatu dari tersangka kasus suap dan pencucian uang, Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan. Namun bantahan itu mentah, setelah Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menemukan mobil mewah di rumahnya. Senin (24/2), usai menjalani pemeriksaan selama empat jam terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Wawan, selebriti bungkam terkait pemeriksaan oleh penyidik KPK. Bahkan membantah menerima sesuatu dari tersangka Wa-

wan. "Tidak ada, tidak ada (menerima dari Wawan). Silahkan tanya saja semuanya ke penyidik, sudah ada ya," papar Wilson yang mengenakan baju biru tua dipadu kardigans cokelat dan jeans biru, saat ditanya wartawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus Wawan. Artis murah senyum yang didampingi pengacaranya cuma mengatakan dirinya hanya diklarifikasi perihal kenal atau tidak dengan Wawan. "Jadi itu yang ditanya KPK," ucapnya dengan nada terburu-buru meninggalkan wartawan. Meski ditanya bertubi-tubi oleh awak media, Wilson tetap bersi-

keras tidak menerima apapun dari Wawan. "Uang nggak ada. Nggak ada juga, Mas, kalau apartemen. Jadi semua semua sudah diklarifikasi, bisa tanyakan ke penyidik saja," jawabnya Saat akan masuk mobil Mercy sport C240 warna hitam bernopol B 892 DA, kaki Wilson terinjak wartawan. Dia pun sempat merintih kesakitan karena kakinya terinjak. "Maaf dong sakit saya ke dorong-dorong. Maaf ya mas ya. Aduh saya keinjek-injek nih," keluhnya sambil menunjukkan dua luka lecet di telapak tangan kirinya yang berdarah. Sebenarnya KPK memanggil Wilson untuk menjalani pemerik-

saan pada dua minggu lalu. Namun, rencana pemeriksaan gagalkarena surat panggilan yang dikirim lembaga antikorupsi tidak sampai ke tangannya. Berdasarkan informasi, alamat model tersebut berubah. Selain Wilson, sudah ada dua artis yang diperiksa KPK, yaitu Jennifer Dunn dan Rebecca Reijman. Keduanya diperiksa karena menerima sesuatu dari Wawan, dimana uang itu dari korupsi. Terbukti, KPK menyita mobil Toyota Vellfire putih B 510 JDC dari kediaman Jennifer di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Jennifer mengaku mobil mewah dari Wawan. Hal senada juga diutarakan Rebecca Reijman, penyanyi dan

Adik Tiri Atut Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Sodetan

DPR: Anggaran Desa Rp1 Miliar Tak Ada Kaitan dengan Prabowo JAKARTA - DPR telah mengesahkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada akhir Januari lalu. Selama proses pembahasan UU itu terbilang alot, lantaran selalu terjadi pro dan kontra menyangkut alokasi anggaran untuk desa. Kala itu, Prabowo Subianto sesumbar, bila dia terpilih menjadi presiden maka alokasi anggaran untuk desa sebesar Rp1 miliar per tahunnya. Namun, ucapan capres asal Gerindra itu terealisasi sebelum dia terpilih sebagai capres. Anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko, menilai, alokasi anggaran dari UU yang disahkan itu bila dari total APBN Rp1.800 triliun dengan dana transfer daerah Rp592 triliun. Maka 10 persen untuk desa itu Rp59,2 triliun, dan atau bila dihitung 3 persen dari APBN

Rp59,2 triliun itu akan disebar untuk 72.944 desa. "Diperkirakan masing-masing desa konkretnya satu sama lain kan berbeda tergantung kebutuhannya, tapi per tahun itu diperkirakan sekira Rp1,2 miliar," katanya kepada Okezone. Politis PDI Perjuangan ini pun membantah bila alokasi anggaran sebesar itu ada hubungannya dengan Prabowo. Pasalnya alokasi anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan ini adalah perintah UU. "Itu enggak benar, nggak ada hubungannya dengan dia (Prabowo). Kalau dia kampanye nggak bisa dihubungkan, itu perintah Undang-undang," tegasnya. "Jadi siapa pun presidennya enggak pengaruh, karena ini memang perintah undang-undang," imbuhnya.(0KZ)

Modus Korupsi Pejabat Berawal Dari Proposal JAKARTA- Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa angkat bicara terkait maraknya para pejabat melakukan tindak pidana korupsi. Menurut pria yang akrab disapa Cak Ali itu, para pejabat melancarkan modus tindak pidana korupsi dengan membuat proposal dan kemudian dicairkan dana program proposal tersebut. "Proposal dibikin, uang tidak disalurkan karena fiktif. Itu banyak terjadi di daerah, sehingga rakyat yang sangat dirugikan," kata Cak Ali di hadapan ratusan mahasiswa yang memadati Seminar Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa SeKarawang dengan tema "Peran BPK RI, Implementasi Penegakan Tindak Pidana Korupsi" yang berlangsung di Auditorium Universitas Singaperbangsa (UNSIKA) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa pekan lalu. Selain itu, Cak Ali yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, ini

menilai hal tersebut juga terjadi tidak terlepas dari pembangunan yang tidak tepat seperti mark up proyek dan lainnya. Cak Ali juga menambahkan, tindak pidana korupsi tidak terlepas dari 3 hal faktor individunya, sistemnya yang lemah dan adanya kolusi atau persekongkolan antar penguasa dan pengusaha. "Orang kalau watak jadi koruptor, dimana-mana juga korupsi," tandasnya. Untuk itu, Cak Ali memaparkan untuk mencegah korupsi, maka sosialisasi antikorupsi harus dilakukan kepada siapa saja, termasuk mahasiswa. Selain itu, regulasi juga harus kuat. Celah atau peluang adanya korupsi harus ditutup. "Dengan cara itu korupsi di Indonesia akan berkurang," katanya lagi. Ali menambahkan, dalam penggunaan keuangan negara paling penting adalah taat azaz atau aturan. "Di dalam BPK itu disebut kepatuhan terhadap aturan," ungkapnya.(INT/BBS)

Menpan RB Sambangi KPK JAKARTA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan ARB) Azwar Abubakar memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Azwar bakal dimintai keterangannya sebagai saksi terkait tersangka korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang, Aceh, tahun anggaran 2006-2010, Ramadhani Ismy (RI). "Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (28/2). Azwar diperkirakan tiba di Gedung KPK sekitar pukul 07.30 WIB. Selain Azwar, penyidik juga memanggil dosen Program Studi Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, Ananta Sofwan. Namun, Ananta sendiri akan menjadi saksi untuk tersangka Heru Sulaksono. Seperti diketahui, KPK sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam. Kedua tersangka itu adalah Ramadhani Ismy dan Heru Sulaksono. Ramadhani adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada BPKS. Sedangkan Heru merupakan Kepala PT NK Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation. Kedua tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi terkait pembangunan dermaga bongkar di Sabang. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 249 miliar. Atas perbuatannya, keduanya disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.(INT)

bintang film yang juga menerima hadiah berupa mobil dari Wawan. Namun, sejauh ini belum ada informasi detil dari KPK, mobil jenis apa yang diterima Rebecca. Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus pencucian uang juga kasus penanganan sengketa pemilihan Bupati Lebak, Banten, kasus pengadaan alat kesehatan Kota Tangerang Selatan, dan kasus pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Hasil korupsi itu dipakai foya-foya dengan mengalirkan duitnya ke sejumlah artis Indonesia. Belum terungkap kenapa uang haram itu diberikan ke sejumlah selebriti. (ENDY)

Model Catherine Wilson (tengah) memberikan keterangan usai diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Jakarta, Senin (24/2). Dalam pemeriksaan KPK sekitar 5 jam, Catherine Wilson diduga menerima mobil dari Tubagus Chaeri Wardana yang juga adik Ratu Atut Chosiyah dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.

Ada Dugaan Mark Up Dan Perjalanan Dinas Fiktif Di Kemenkeu JAKARTA- FITRA mengendus ada dugaan kecurangan dalam perjalanan dinas di Kementerian Keuangan. LSM yang fokus bergerak di permainan anggaran itu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut mark up perjalanan dinas di Kemenkeu. Data yang diperoleh Fitra, pada hasil audit semester 1 tahun 2013, Kemenkeu mengalokasi anggaran perjalanan dinas dalam sebesar Rp 931.189.826.825. Sementara perjalanan luar negeri sebesar Rp 45.250.041.882. Selanjutnya, belanja perjalanan dinas dalam negeri, perjalanan dinas luar negeri, dan kegiatan pembayaran honorarium kegiatan pada beberapa satuan kerja di lingkungan kementerian keuangan diketahui adanya penyimpangan anggaran dengan modus sebagai berikut, Kelebihan pembayaran atau mark up pembayaran uang harian dengan total sebesar Rp 303.196.505. Perinciannya pada setjen (sekretariat Jenderal) sebesar Rp 30.630.145, DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) sebesar Rp 11.676.000; DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan) sebesar Rp 9.853.000 dan BKF (Badan Kebijakan Fiskal) sebesar

Rp.251.038.360. "Harga Tiket melebihi harga sebenarnya, dengan total sebesar Rp 34.066. 543, USD 6.303 dan 824 euro. Terdiri dari setjen sebesar Rp 21.025.572, USD 6.303 dan 824 euro. Sementara Ditjen Bea dan Cukai sebesar Rp.7.620.172 dan DJPK sebesar Rp.5.420.799," kata koordinator FITRA Ucok Sky Khadafi, Kamis (27/2). Lalu ada perjalanan dinas Fiktif atau tidak terdaftar dalam manifest pesawat sebesar Rp 44.010.700 terdiri dari DJBC sebesar Rp 15.639.600, dan DJPK sebesar Rp 28.371.100 Perjalanan dinas belum mendapat izin dari sekretariat negara sebesar Rp 1.914.283.742 terdiri dari setjen sebesar Rp 912.534.386, DJPK sebesar Rp 608.376.000, dan BKF sebesar Rp 393.373.356. Bukti pertanggungjawaban belum lengkap seperti berupa fotokopi paspor, Tiket, SPPD, dan boarding pas ada pada BKF sebesar Rp 1.241.895.586 untuk 33 orang BKF "Jadi, dari kasus penyimpangan perjalanan dinas dan kelebihan pembayaran uang harian ini, negara terindikasi mengalami

kerugian negara sebesar Rp 3.537.453. 076, USD6.303, dan 824 euro," kata Ucok. FITRA meminta kepada aparat hukum seperti KPK atau kejaksaan untuk segera melakukan penyelidikan atas adanya dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas, dan mark up atau kelebihan pembayaran uang harian ini. Walaupun memang, pihak kementerian keuangan telah melakukan penyetoran kembali melalui ke kas negara sebesar Rp.640.126.700, dan USD 6.219. Tetapi, tidak boleh menghilangkan hukum pidana atas kasus ini lantaran telah melakukan penyetoran atas kerugian negara tersebut. "Dipersilahkan aparat hukum untuk masuk dalam kasus ini. Dan selama ini oleh karena aparat hukum kelihatannya malas melakukan penyidikan," kritik Ucok. Ucok menambahkan kasus ini bukan satu-satunya. Ada temuan penyimpangan anggaran pada kementerian keuangan priode 2009-2013 sebesar Rp 14.932. 497.850.000 dengan sebanyak 1.831 kasus. "Kasus-kasus ini hanya dijadikan catatan auditor negara saja, tanpa ada tindak lanjut dari pihak aparat hukum," tutupnya. (MERDEKA.COM)

BANTEN- Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Banten menetapkan adik tiri Ratu Atut Chosiyah, berinisial LKH tersangka dalam kasus dugaan proyek pembangunan sodetan Cibinuangeun sebesar Rp19 miliar. Ketua DPD GoIkar Kota Serang itu diduga menerima fee dari PT DAU sebagai pemenang lelang ke CV Tunas Mekar Jaya (TMJ). Direskrimsus Polda Banten, Kombes Wahyu Widada menyatakan PT DAU yang mestinya mengerjakan proyek di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) senilai Rp19 miliar dari APBN hanya mendapatkan fee dari LKH. "Kami sudah punya bukti permuIaan yang cukup. Salah satunya uangnya ngalir ke LKH. Dari rekening perusahaannya (dari PT DAU ditransfer ke rekening CV Tunas Mekar Jaya milik LKH -red)," kata Wahyu kepada INDOPOS, kemarin. Saat ditanya persentase fee yang diberikan LKH, Wahyu enggan merinci. Mantan Kapolres Metropolitan Tangerang itu mengatakan, informasi tersebut merupakan awa penyidikan dan sedang dikembang. Dalam waktu dekat baik LKH yang juga adik kandung WaIikota Serang, HaeruI Jaman dan Memed sebagai pelaksana proyek akan segera diperiksa. "Kami sudah menjadwaIkan pemeriksaan terhadap direktur PT TMJ, (LKH,red) dan Memed ini pekan depan," tandasnya seraya menjeIaskan, peranan tersangka Memed, merupakan pemborong yang mengerjakan proyek pembangunan sarana penunjang sodetan Cibinuangeun tersebut. Sementara perihal komentar LKH ini, yang mengaku penetapan tersangka terhadap dirinya terkesan dipaksakan. Wahyu balik mengatakan, bahwa pemeriksaan terhadap kasus ini sudah cukup lama dan kini pihaknya sudah memiliki cukup bukti untuk penetapan tersangka terhadap Ketua DPD GoIkar Kota Serang tersebut. "Kalau merasa tidak bersalah, ya berikan saja keterangan di pengadilan. Silakan buktikan terbalik,"tandasnya. Diketahui proyek pembangunan sarana penunjang sodetan Cibinuangeun dari APBN tahun 2011 di Kampung Burunuk, Desa Sukamanah, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp3.512.089.392. Proyek tersebut terdiri atas pembangunan ground the sill, jeti sepanjang 150 meter, penguatan tebing dengan beronjong sepanjang 102 meter, sypon sepanjang 46 meter, tanggul tanah di kiri kanan Sungai Cibinuangeun sepanjang 240 meter, dan galian tanah sepanjang 240 meter. Diketahui sebelumnya, penyidik sudah lebih dulu menetapkan dua tersangka, yakni penyidik telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Dedi Mashudi selaku PPK proyek di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurain (BBWSC3) dan Yayan Suryana selaku Direktur Delima Agung Utama (DAU) selaku pemenang lelang.(INT)

Nenek Warsiah Datang Ke KPK Untuk Laporkan Kasus JAKRTA- Jalannya tertatih. Wajahnya sudah keriput, tampak rambut putihnya keluar di balik jilbab warna oranye. Di tangan kanan nenek 70 tahun itu tergantung tas kain bercorak kotak-kotak merah. Nenek tersebut diketahui bernama Warsiah binti Manan, asal Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Dia datang ke KPK untuk melaporkan kasus penyerobotan tanah waris milik keluarganya di Desa Kebondalem, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. "Ini tanah warisan, turun temurun tiba-tiba saya (baru) tahu dijual sama orang," ujarnya, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/2). Warsiah mengungkapkan, dia datang seorang diri dari kampung halamannya di Batang ke Gedung

KPK dengan bus. Dia turun di Terminal Pulogadung, Jakarta Timur. Meski memiliki anak dan cucu, Warsiah sengaja pergi sendiri. "Anak saya kerja di Bogor, tinggal sama istrinya di sana. Saya gak mau ngerepotin anak saya," ungkapnya. Demi mendapatkan tanah warisnya kembali, Warsiah

melaporkan kasusnya ini ke Mabes Polri, Mahkamah Agung, termasuk ke KPK. "Saya kemarin ke Polri, tadi ke Mahkamah Agung. Saya sudah melapor, ini buktinya (dokumen-dokumen) juga sudah (dilapor)," ujar Warsiah. Warsiah mengatakan, tanah waris milik keluarganya seluas 7.000 meter persegi itu dijual

oleh kepala desa setempat kepada pihak ketiga. Warsiah lalu mengajukan gugatan dan kasusnya sempat disidang di Pengadilan Negeri Batang. Namun, kata Warsiah, hakim menolak gugatannya. Dalam persidangan itu pula, dua orang tetangganya yang menjadi saksi justru melemahkan pihaknya. Merasa ada yang janggal, Warsiah kemudian mengadu permasalahan ini ke kepolisian. Namun, laporan Warsiah dibiarkan begitu saja oleh polisi setempat. "Polisi anggap saya tidak punya bukti. Padahal saya sudah serahkan bukti, ini dokumen lengkap semua," ujarnya. "Polisi sekarang tidak melindungi kemudian dia hanya bersekongkol banyak sama hakim. Hakim pakar hukum,

tidak mengadili, memojokkan saya. Saya tuntut hakimnya," geram Warsiah. Untuk itu, Warsiah pergi ke Jakarta, bertekad melaporkan kasus ini ke Mabes Polri, Mahkamah Agung dan KPK. Selama tinggal di Jakarta, Warsiah menumpang sebuah rumah kenalan temannya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. "Naik bus dari Sunter, ke sini. Nginap rumah Pak Yopi. Orangnya baik, kenalan teman saya yang dulu kerja di sana (di Pak Yopi)," ungkapnya. Warsiah berharap laporannya ke KPK segera diusut dan tanah warisannya segera kembali. "Saya orang bodoh memang, tapi saya berani. Saya berani memperjuangkan, wong itu tanah pewarisan keluarga, turun temurun, ko jadi (punya) orang lain," ungkapnya.(MERDEKA.COM)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 292 3 - 9 MARET 2014

Bupati Asahan Lantik Kepala Bapeda dan Asisiten II KISARAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP melantik Drs Zainal Aripin Sinaga menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Asahan dan Drs H Mahendra menjadi Asisten II Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan. Dalam arahanya, Bupati Asahan meminta pejabat yang dilantik dapat mengedepankan sikap loyalitas kepada pimpinan dalam menjalankan tugas. “Yang utama bagi saya adalah adalah loyalitas, kemudian barulah kemampuan. Untuk apa memiliki kemampuan, kalau kinerja tugas tidak baik, ditambah lagi selalu berbohong kepada pimpinan,“ kata Bupati Asahan di hadapan pejabat eselon II dan IV di Aula Melati Pemkab Asahan, Rabu, 19 Februari 2014. Menurut bupati, loyalitas dan kemampuan serta tanggung jawab dalam bertugas dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, bahkan visi dan misi Pemkab Asahan dapat terwujud. Selain itu, pejabat harus mampu meningkatkan dan mengembangkan sumber daya, sehingga peja-

bat tersebut dapat menjadi profesional dalam menjalankan tugas. “Saya minta PNS harus memiliki spirit perubahan, yakni kemampuan menciptakan sesuatu yang baru. Sebab tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam, kompleks dan berkembang,“ kata bupati. Sebelumnya pelantikan dipimpin oleh Wakil Bupati Asahan H Surya BSc melantik 61 pejabat di lingkungan Pemkab Asahan, di antaranya para UPT Dinas Pendidikan, yakni Heri Kusmawan menjadi UPT Dinas Pendidikan Air Joman, Bernard menjadi UPT Kecamatan Simpang Empat, Sutrisno menjadi UPT Kecamatn Rahuning, Drs Ramli menjadi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Songsongan, H Ahmad Ridwan menjadi UPT Dinas Pendidikan Pulau Rakyat, Suherman menjadi UPT Dinas Pendidikan Rawang Panca Arga, Leonardus Sinaga menjadi UPT Dinas Pendidikan Meranti dan puluhan pejabat lainya. Pelantikan juga dirangkai dengan pemberian tausiah oleh Ketua Imtaq Asahan Ahmad Kosim Marpaung. (IN)

Wakil Bupati Asahan Lantik 41 Eselon IV KISARAN - Wakil Bupati Asahan H Surya BCc melantik 41 pejabat struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, Senin (17/2), bertempat di Aula Melati Pemkab Asahan. Dalam amanat Bupati Asahan yang dibacakan Wakil Bupati Asahan mengatakan, bahwa pelantikan dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap unsur aparatur dan dinamika tugas-tugas kedinasan di Kabupaten Asahan dengan mengedepankan unsur-unsur loyalitas dan dedikasi PNS dalam menjalankan tugas kepada masyarakat. Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa posisi eselon IV merupakan dapur pengelolaan setiap rancangan keputusan pembangunan yang disajikan kepada pimpinan. Maka itu diharapakan tanggungjawab dalam menjakan tugas yang dimanahkan. “Jelas bahwa eselon IV adalah tumpuan harahapan untuk menwujudkan visi dan misi Pemkab Asahan,“ kata Wakil Bupati Asahan di hadapan pejabat yang dilantik. Selain itu, wakil bupati menegasakan kepada pejabat yang baru dilantik, bahwa ke depan tantangan tugas semakin berat. Untuk mengimbangi laju rencana pembangunan yang sarat dengan permasalahan, eselon IV dituntut untuk terus bekerja keras dalam menangani dan me-

ngatasi setiap permasalahan yang selalu menyertai perjalanan tugas yang diemban. Selain itu, pejabat juga diminta untuk meningkatkan kemampuan untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam setiap penyelesaian tugas serta diharapkan dapat meningkatkan keterampilan managerial dalam menggerakan unit organisasi masing-masing. “Saya berharap saudara yang dilantik segera secepatnya menyesuaikan diri di tempat yang baru, berdasarkan bidang tugas nomenklatur jabatan,“ kata wakil bupati. Dari puluhan pejabat eselon IV yang dilantik, di antaranya Muara Anshorullah menjadi Kasubag program di Dinas Pendapatan Asahan, Rahmad Hidayat Dalimunthe menjadi Kasi Penagihan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Asahan, Syabri menjadi Kasi OPS dan Pengendalian di Pol PP Asahan, M Afifuddin menjadi Kasi Kerjasama di Pol PP Asahan, Rudi Chandra Siregar menjadi Kasubbid Hubungan Legislatif, Parpol dan Fasilitas Pemilu di Kesbanglimas. Dewi Astuti menjadi Kasubbag umum dan Kepegawaian di Dinas Pendapatan, Sofyan Ariadi menjadi Kasubbag Keuangan pada Dinas Pendapatan, Jamiat menjadi Kasi Penelitian dan Pegembangan pada Dinas Pendapatan dan sejumlah pejabat lainnya. (IN)

Wabup Asahan Minta Eselon III dan IV Ciptakan Suasana Kondusif KISARAN - Wakil Bupati Asahan H Surya BSc meminta kepada pejabat pengisi posisi eselon III dan IV untuk membangun kerjasama yang harmonis dengan perangkat yang ada, untuk menciptakan suasana yang kondusif, sejuk dan nyaman, khusunya di lingkungan kerja masing-masing dan umumnya di Pemkab Asahan. Permintaan tersebut disampaikan Wakil Bupati Asahan saat melantik 45 eselon III dan IV di Ruang Melati Pemkab Asahan, Senin (24/2). Selain itu wakil bupati meminta secepatnya pejabat yang baru dilantik segera mempedomani fungsi dan tugas dengan baik, sehingga mengetahui dengan benar kedudukan dan wewenang masing-masing. “ Jadilah figur teladan yang baik dengan tetap berpegang teguh aturan dan ketentuan yang berlaku,“ kata Wakil Bupati Asahan. Wakil Bupati Asahan juga menjelaskan, bahwa diketahui pejabat struktural eselon III dan IV merupakan pimpinan staf dan harus memiliki kemampuan dan keahlian yang bersifat teknis dan merupakan motor bagi ja-

lannya roda pemerintahan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Selain itu, wakil bupati menegaskan, supaya pejabat yang baru dilantik harus dapat menjabarkan kebijaksanaan pimpinan, wawasan yang luas, daya analisis yang kuat, tindakan yang mempunyai landasan, kemampuan menetapkan prioritas, pengembangan imajinasi dan kebutuhan masyarakat. ”Marilah kita terus bekerja keras dalam menangani dan mengatasi setiap permasalahan yang selalu menyertai perjalanan tugas yang diemban. Agar Visi dan Misi Pemkab Asahan dapat terwujud,“ kata H Surya BSc. Dari puluhan pejabat yang dilantik, di antaranya Sri Hartati menjadi Sekretaris Bappeda Asahan, Harlan Supangkat menjadi Kabid Penelitian dan Pegembangan di Bappeda, Ahmad Ehyanul Akmal menjadi Kabid Ekonomi di Bappeda, Bernard menjadi Kabid SDM, Kelembagaan dan Teknologi di Dinas Pertanian, Irpan menjadi Kabid Pertamanan dan Penerangan di Dinas Tata Kota, dan sejumlah pejabat lainya. (IN)

SUMUT

Bupati Asahan Sampaikan ILPPD Tahun 2013 KISARAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menyatakan tetap konsisten menggelar Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Asahan. Ini membuktikan bahwa Pemkab Asahan telah melakukan pengelolaan pemerintah dengan cara transparan dan akuntabel. Bupati Asahan menjelaskan bahwa penyampaian informasi secara terbuka kepada publik tersebut dilakukan karena masyarakat telah mempercayai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan untuk mengelola keuangan daerah dan pemerintahan, sehingga pemkab harus menyampaikan informasi pembangunan secara baik dan benar.

“Penyampaian informasi pembangunan ini merupakan kewajiban pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya,“ kata Bupati kepada ribuan masyarakat, Rabu (5/2), di Gedung Olahraga Kisaran. Selama tiga jam lebih dan secara satu persatu, bupati melaporkan realisasi dan yang tidak terealisasi pembangunan pada Tahun 2013 dan juga rencana pembangunan pada Tahun 2014. Pembangunan di Kabupaten Asahan dilakukan dengan skala prioritas dan prinsip keadilan. Artinya pembangunan harus merata di daerahdaerah Kabupaten Asahan. Dan pemerintah juga melakukan prinsip perencanaan pembangunan untuk memberikan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan

berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, nasional dan global. Selanjutnya dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. “Secara maksimal saya akan memenuhi kebutuhan pembangunan di seluruh daerah di Asahan. Tapi semua usulan rencana pembangunan harus melalui musrenbang. Dan hasil pembangunan nantinya dapat dilihat secara langsung di daerah masing-masing,“ kata bupati. Bupati Asahan menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan realisasi pendapatan daerah Tahun 2013, menjelaskan dan menguraikan se-

rapan anggaran belanja daerah Tahun 2013, menjelaskan dan menguraikan realisasi fisik pelaksanaan pembangunan Tahun 2013 dan menyerap saran, tanggapan dan masukan dari masyarakat guna peningkatan kualitas pembangunan pada tahun berikutnya. Ketua DPRD Asahan Benteng Panjaitan SH MSi merespon dengan postif kegiatan ILPPD Asahan Tahun 2013 tersebut. Kata dia, apa yang dilakukan Bupati Asahan terhadap ILPPD kepada masyarakat merupakan hal yang sangat perlu didukung. “Apresiasi yang tinggi buat Bupati Asahan yang berani menyampikan hasil pembangunannya ke publik secara terbuka,“ kata Ketua DPRD Asahan. Kegiatan dihadiri sejumlah lapisan masyarakat, di antaranya para anggota DPRD Asahan dan DPRD provinsi, Wakil Bupati Asahan Surya BSc, FKPD, tokoh masyarakat, ormas, OKP, LSM, wartawan, para dinas, camat, lurah, kades, dan undangan lainya. (IN)

Perda KTR Dinilai Mengandung Unsur Diskriminatif MEDAN - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai Perda Nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok (KTR), yang disahkan Pemko serta DPRD Kota Medan, menimbulkan kontroversi. Hal itu terkesan Perda ini lahir tidak mengakomodir dan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan pihak lain yang kebutuhan hidupnya bergantung kepada rokok. Di mana materi serta pasal yang termaktub didalam Perda tersebut hampir keseluruhan mengandung unsur diskriminatif. "Ini cenderung mengkambinghitamkan para perokok beserta orang-orang yang berhubungan dengan rokok adalah salah, perusak lingkungan dan kesehatan serta dikategorikan bukan orang yang sehat," kata Wakil Direktur LBH Medan, Khaidir Harahap, dalam siaran persnya, Jumat (28/2). Khaidir melihat ada ekstrem terkait Perda KTR tersebut, produk rokok dan para perokok itu dikategorikan melanggar tindak pidana, seperti yang disebutkan dalam BAB XIV Pasal 44 ayat (1),

(2) dan (3) dengan sangsi hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan 15 (lima belas) hari atau denda Rp50.000 dan Rp10.000.000. "Pertanyaannya apakah merokok itu dan tindakan lain yang berhubungan dengan rokok itu dikualifisir sebagai sebuah bentuk pelanggaran pidana?," cetusnya. Menurutnya, di dalam undangundang hukum pidana pengertian

seseorang yang melanggar tindak pidana itu harus memenuhi unsurunsur, salah satunya unsur barang siapa. Namun didalam Perda KTR itu tidak ada penyebutan unsur tersebut, jelas sangsi pidana dalam PERDA tsb terkesan rancu dan asal jadi, tidak sesuai dengan prinsipprinsip pidana. "Tentu saja Kalau seperti ini aturan yang mau diterapkan, maka ba-

kalan semua yang berkaitan dengan rokok di kriminalisasi dengan Perda KTR itu, jelas Perda KTR ini tidak layak diberlakukan,"tuding Khaidir Dia menuturkan rokok merupakan produk legal dan cukainya itu membantu dan menambah sumber pendapatan daerah. Dimana hampir Rp550 Miliar hasil dari pajak rokok masuk ke kas daerah Kota Medan pada tahun 2013. "Jika memang rokok itu mengganggu dan merusak udara dan lingkungan sekitarnya, kenapa tidak dari dahulu seluruh pabrik rokok yang di Indonesia nya ditutup oleh pemerintah?kan selesai, tidak ribet-ribet, tidak perlu buat aturan-aturan yang menghabiskan biaya saja,"ucapnya. Khaidir menyebutkan faktor utama yang mencemari lingkungan dan udara yang terbesar itu adalah asap-asap kenderaan, asap-asap pabrik, efek rumah kaca dan limbah-limbah industri rumah tangga. Tetapi pemerintah tidak membuat aturan yang tegas dan keras untuk mengendalikannya. (SBC)

Bupati Asahan Mutasi 42 Pejabat Eselon II dan III KISARAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP melakukan pelantikan kepada 42 pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan. Pelantikan dilakukan sesuai dengan keputusan Bupati Asahan Nomor 7-BKD/2014 tanggal 16 Januari 2014, Nomor 14BKD/2014 tanggal 27 Januari 2014, dan Nomor 17-BKD/2014 tanggal 3 Februari 2014. Bupati Asahan dalam sambutannya menjelaskan bahwa pelantikan tersebut dilakukan untuk memenuhi realisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang organisasi dan tatakerja

dinas-dinas daerah Kabupaten Asahan dan Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Asahan. Bupati Asahan meminta pejabat yang dilantik untuk dapat memandang dan menyikapi pelantikan dengan positif, karena hal ini dilakukan untuk pembinaan dan promosi serta menjalankan roda organisasi. “Pelantikan ini merupakan penyegaran buat eselon II, sebab sudah tiga tahun menjabat di posisi tersebut. Begitu juga dengan pejabat lainya,“ kata Bupati Asahan di hadapan PNS yang dilantik, Kamis (13/2), di Aula Melati Pemkab Asahan. Bagi pejabat yang dipercayai men-

duduki suatu jabatan, diminta hendaknya tidak lupa diri dan harus sadar bahwa jabatan itu tidak absolut, melainkan itu bersifat dinamis, karena cepat atau lambat jika waktunya tiba, jabatan itu harus ditinggalkan. "Maka itu hal ini perlu menjadi bahan renungan agar setiap saat berupaya meningkatkan dan menanamkan budaya kerja di lingkungan unit kerja organisasi masing-masing," katanya. Di akhir sambutanya, Bupati Asahan berharap jabatan yang baru diterima nantinya dapat membawa semangat baru dalam menjalankan tugas pemerintahan dan dapat meningkatkan kinerja, dedikasi, loyalitas, dan meningkatkan pengetahuan. “Saya ingin melakukan pembinaan, maka itu ikuti bendera yang saya

kibarkan,“ kata Bupati Asahan sembari mengatakan kepada pejabat yang dilantik untuk tetap menyayangi keluarga. Ada pun pejabat yang dilantik di antaranya, Hazairin menjadi Kepala Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Nazaruddin menjadi Kepala Badan Pengelolaan Perizinan dan Penaman Modal, Darwin Idris menjadi Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan, Robinson Situmorang menjadi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Supriyanto menjadi Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Sri Lusi Masdiany menjadi Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset. (IN)

Tiga Kabupaten/Kota Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu KISARAN - Simulasi pengamanan Pemilu 2014 digelar oleh tiga kabupaten/kota yakni, Asahan, Kabupaten Batubara, dan Kotamadya Tanjung Balai, dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Asahan, Jumat (21/2). Simulasi sispam kota tersebut memperlihatakan tahapan dalam melakukan pengamanan pemilu, mulai dari jadwal kampanye hingga perhitungan suara. Simulasi diisi dengan sejumlah aksi pengamanan dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari tahapan aksi kampanye yang rusuh. Di sini kerusuhan massa dalam simulasi tersebut terjadi ketika massa tidak menerima hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya simulasi juga memperlihatkan aksi pengamanan kotak suara yang dirampok oleh orang tak dikenal. Di sini pihak keamanan langsung mempraktekan kesiapan mereka dalam melakukan pengamanan terhadap kotak suara tersebut. Dari simuasi tersebut terlihat, bahwa segala bentuk keamanan dan lemungkinan dalam Pemilu 2014 mendatang, pihak kepolisian telah mengantisipasinya. Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP yang me-

nyaksikan secara langsung simulasi tersebut menyatakan bahwa keamanan dan kesuksesan pemilu mendatang merupakan tanggungjawab bersama, maka itu diharapkan semua elemen masyarakat dapat menjaga keamanan Pemilu. “Biar pot pecah dalam simulasi ini, namun jangan ada pot pecah dalam pelaksanaan pemilu nantinya. Artinya saya berharap pemilu di Asa-

han dapat berjalan dengan baik dan damai,“ ungkap Bupati Asahan, sembari menyatakan pihak Pemkab Asahan siap mendukung suksesnya Pemilu 2014 mendatang. Sementara itu, Kapolres Asahan AKBP Budi Suherman menuturkan, simulasi pengamanan pemilu ini menunjukkan sinergitas pihak kepolisian, TNI, serta dengan instansi lainya dalam menghadapi pemilu.

“Simulasi sispam kota di tiga kabupaten/kota merupakan bentuk kesiapan pihak kepolisian dalam mengamankan dan mensuksekan pemilu,“ kata Kapolres Asahan. Dalam simulasi hadir Kapolres Tanjung Balai, Kapolres Batubara dan sejumlah pejabat di jajaran Kabupaten Asahan, KPUD Asahan, serta Panwas Kabupaten Asahan. (IN)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 292 3 - 9 MARET 2014

Konflik PDI P dan Risma Kian Menganga JAKARTA - Relasi PDI Perjuangan dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bermasalah. Kedua belah pihak kian tidak bisa menutupi pokok persoalan yang menimpa. PDI Perjuangan pun mengingatkan agar Risma memegang etika politik. PDI Perjuangan tidak bisa lagi menutupi kekesalan atas safari politik yang dilakukan Risma ke sejumlah pihak di luar PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengingatkan agar Risma memegang etika politik. "Sebaiknya Risma kulonuwun, masuknya juga kulonuwun. Baiknya dia paham fatsoen politik. Apa benar itu curhat, jangan-jangan dia bertemu untuk urusan dan tugas lainnya," ujar Puan Maharani ditemui di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin. Pernyataan Puan tersebut menanggapi serangkaian safari politik yang dilakukan Risma dengan menemui dan berhubungan dengan sejumlah pihak. Seperti mendapat telepon dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono serta mendapat undangan dari Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso yang juga ketua DPP Partai Golkar tersebut. Puan meminta agar Risma dapat menahan sikap dengan menjaga agar suasana politik di internal Kota Surabaya tetap kondusif. Ia menyayangkan aksi curhat Risma ke sejumlah pihak yang justru dinilai kontraproduktif. "Harusnya tidak merambah curhat kemana-mana. Lebih baik fo-

kus ke tugas masing-masing," kata Puan, mengingatkan. Dalam kesempatan tersebut Puan juga mengklaim persoalan yang menimpa Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya telah dijembatani PDI Perjuangan. "Kita sudah menjembatani, clear antara wali dan wawali, apalagi dua-duanya dari PDI Perjuangan," tegas Puan. Puan juga membantah bila Risma kesulitan untuk menemui Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dirinya mengaku siap menjadi jembatan komunikasi antara Risma dengan Megawati Soekarnoputri. "Apa masalahnya, kita clear-kan," kata Puan. Sebelumnya, Risma membantah klaim PDI Perjuangan yang menyebut proses pemilihan wakil Wali Kota telah sesuai prosedur. "Enggak, saya kok menerima tembusannya dari panitia pemilihan? Panlih itu masih begitu. Sekarang ke DPRD saja saya tidak boleh mewakilkan karena di DPRD nanti ribut gara-gara ada dua kubu," ujar Risma saat bertemu Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Jumat pekan lalu. Dalam kesempatan tersebut Risma juga mengaku tidak mudah untuk menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ia merendah, siapa dirinya bisa bertemu Megawati Soekarnoputri. "Ya kan ndak semudah itu (bertemu Mega). Saya ini siapa?" ujar Risma polos.

Pencapresan Surya Dharma Ali Sudah Final  Fadly: Perkuat Konsolidasi untuk Menang di Pileg 2014 MEDAN- Ketua DPW PPP Sumut H Fadli Nurzal SAg mengatakan, munculnya nama tambahan untuk calon presiden (capres) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), selain Ketua Umum Drs H Suryadharma Ali MSi (SDA) dalam mukernas kemarin, hanya untuk memberikan pertimbangan bagi partai akan potensi dari luar partai. Hal itu disampaikan Fadly menjawab pertanyaan wartawan usai pembukaan Rapat Koordinas Wilayah (Rakorwil) DPW PPP Sumut, kemarin di Asrama Haji Medan. Kata Fadly, tidak benar ada perpecahan di tubuh PPP Sumut. PPP Sumut sendiri tetap mendukung Suryadarma sebagai capres dari PPP. Namun, PPP jangan kemudian menafikan potensi yang ada di luar

H Fadli Nurzal SAg partai sebagai kekuatan yang harus dipertimbangkan. Karena itu, hasil mukernas di Bogor itu, sejumlah DPW PPP mengusulkan ada capres dari luar partai, dan dari internal, diusulkan SDA. “Dari luar PPP delapan orang, ditambah ketua umum dari internal. Dengan demikian jumlah bakal capres ada sembilan orang, sesuai

nomor urut PPP pada pileg nanti, yaitu nomor 9,” jelas Fadly. Di bagian lain Wakil Ketua Umum DPP PPP Hasrul Azwar menyebutkan, pencalonan SDA sebagai calon presiden dari partai berlambang ka'bah itu sudah final. Namun sesuai hasil mukernas kemarin, deklarasi pencaprepsannya akan dilakukan setelah Pemilu Legislatif 2014. Hasrul Azwar yang merupakan kordinator wilayah untuk Sumut ini, juga membantah adanya sejumlah dewan pengurus wilayah yang menjegal pencapresan Suryadharma. Hasrul mengatakan ada pun DPW yang di sebutsebut menjegal Suryadharma termasuk DPW PPP Sumut, itu hanya memberikan nama tambahan. Namun hasil mukernas tetap mendukung Suryadharma Ali. Konsolidasi, Saksi, dan Opini Terkait pelaksanaan rakorwil, Fadly Nurzal mengingatkan seluruh Pengurus DPC dan caleg PPP untuk terus melakukan penguatan konsolidasi internal dan eksternal. Dikatakannya, Pemilu Legislatif 2014

Oloan Simbolon ST: Tidak Ada Alasan Anggota DPR RI Jauh dengan Rakyat rakyat pemilihnya setelah pemilu, karena yang bersangkutan jadi berdomisili di Jakarta. “Menurut survei maupun hasil penelusuran saya ke daerah-daerah, hampir seluruh konstituen mengaku tidak mengenal wakilnya di pusat. Hal ini yang mendorong saya untuk maju sebagai caleg DPR RI. Dan saya akan membuktikan selalu dekat dengan rakyat setelah terpilih nantinya,” tegas Oloan yang terpilih pertama kali sebagai anggota DPRD Tobasa sebelum diwisuda dari perguruan tinggi tahun 1999. Disebutkannya, kunci sukses maupun tekad untuk senantiasa dekat dengan rakyat tidak terlepas dari almarhum ayahandanya semasih hidup yang menekankan agar selalu takut akan Tuhan, rendah hati dan berpegang teguh pada Budaya Batak yakni Dalihan Natolu, "somba marhula-hula, elek marboru, manat mardongantubu". “Khusus mardongantubu, saya selalu manat (hati-hati-red) karena kalau sempat salah, susah mengobatinya,” katanya seraya mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan pesta marga yang bermewah-mewah di hotel berbintang menghabiskan miliaran rupiah, padahal masih banyak anak anggota punguan yang bersekolah tanpa sepatu dan mengenakan seragam sekolah sobek-sobek. Lebih lanjut diuraikan Oloan, ia dan lima lagi saudaranya bisa meraih sukses di pekerjaan masing-masing adalah berkat nasihat orangtuanya yang tidak mengenal bangku sekolah dan hanya petani biasa di Pintusona Pangururan Samosir.“Saya terpilih dalam tiga kali pemilihan umum pun juga berkat nasihat orangtua yang selalu saya emban. Saya tidak pernah punya tim sukses, tetapi saya yakin setiap orang yang kenal dan dekati akan jadi tim sukses saya ,” ujar Ketua Pemuda Katolik se-Indonesia itu. Di akhir sambutannya, ia mengimbau hadirin maupun anggota keluarga agar tidak golput dalam Pemilu 9 April mendatang, karena setiap warga negara harus turut bertanggungjawab menentukan wakilnya yang berkualitas mengawasi jalannya roda pemerintahan. (RPS)

MEDAN - Anggota DPRD Sumut Tahan M Panggbaean MM menggelar sosialisasi Pemilu 2014, Selasa (25/2), di Jalan Sei Arakundo Medan. Padxa sosialisasi itu, Tahan M Panggabean menjelaskan secara rinci, apa-apa saja yang harus diketahui oleh para pemilih selama proses pesta demokrasi tersebut, termasuk pengenalan surat suara agar tidak salah coblos dalam keadaan berlipat dan lainnya. "Yang harus kita perhatikan adalah, bahwa kita harus tahu ada berapa surat suara yang ada. Yaitu untuk DPRD Medan, DPRD Sumut, DPR RI dan DPD RI. Kemudian kita juga harus mengenal bentuk surat suara itu. Kita harus membuka semua lipatan dan memperhatikan apa saja yang ada di sana. Ini penting, agar suara kita tidak sia-sia karena kesalahan saat pencoblosan. Misalnya kalau kita mencoblos dalam posisi kertas suara masih ada lipatan, maka suara kita akan batal, karena coblosan tadi tentunya akan mengenai bagiajn lain kertas surat suara, sehingga akhirnya tidak sah," papar Tahan. "Bapak dan ibu tidak usah buru-buru dan tidak usah khawatir akan kehabisan waktu. Semua diberi waktu yang cukup untuk memilih dengan tenang," sambung Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumut ini, di hadapan puluhan perwakilan warga yang datang dari beberapa kecamatan di Medan.

Tampak Tahan M Panggabean sedang menjelaskan segala sesuatu terkait pemilihan umum, saat dia mengadakan sosialisasi Pemilu 2014. Jaminan Kesehatan Nasional Pada kesempatan itu, Tahan M Panggabean juga menjelaskan program JKN (Jaminan Kesehatan Masyarakat), yang merupakan program untuk memberi kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi setiap Rakyat Indonesia, agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. "Melalui program ini, masyarakat yang jadi peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan," katanya seraya menjelaskan, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, adalah badan yang hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program JKN. Menurut Juru Bicara DPD Partai demokrat Sumut ini, memang setiap peserta akan dikutip premi. "Tapi kita jelaskan juga, bagi

merupakan tolok ukur kinerja dan perwujudan amanah yang diberikan ummat untuk memimpin PPP. “Kita harus mendahulukan kerja-kerja penting dalam rangka memenangkan PPP, artinya dahulukan kepentingan partai dibanding kepentingan pribadi (caleg). Jika PPP besar, itu akan sejalan dengan kemenangan para caleg,” ungkapnya. Dalam rangka itulah, Fadly meminta seluruh jajaran pengurus dan caleg memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat, menyiapkan pengamanan suara yakni saksi di TPS (tempat pemungutan suara), serta membangun opini. “Seluruh potensi yang kita miliki harus diarahkan untuk ketiga program tersebut, sehingga PPP mampu meraih suara yang signifikan pada Pemilu legislatif 2014,” jelasnya. Hadir pada acara itu, Wakil Ketua Umum DPP PPP Drs H Hasrul Azwar MM, Suharho Monoarfa, Sekretaris DPP Hasan Husairi Lubis, para pengurus DPW, DPC dan caleg PPP se-Sumatera Utara. (MH)

Kader Demokrat di DPR tak Dongkrak Elektabilitas

Tahan M Panggabean MM Gelar Sosialisasi Pemilu

(IN)

Diberangkatkan Punguan Parna dan PSBI Medan Sebagai Caleg DPR RI

MEDAN - Caleg DPR RI Oloan Simbolon ST diberangkatkan Pengurus Punguan Pomparan Raja Naiambaton (Parna) dan PSBI (Punguan Simbolon dohot Boruna se-Indonesia) bertarung di Pileg 9 April mendatang melalui doa dan penyematan ulos di Wisma Taman Sari Medan, Senin (24/2). Penyematan ulos disertai doa kepada Oloan Simbolon dan istri M Br Silalahi, dilakukan Ketua Parna se-Indonesia Letkol Purn DP Nadeak didampingi Ketua Parna Kota Medan Drs K Sitanggang, Ketua PSBI Wilayah Medan Walduin Simbolon. Selain dihadiri 150-an pengurus sektor Parna, acara yang dirangkai dengan sosialisasi pemilu itu juga dihadiri beberapa pengurus STM di Medan, Ketua Silalahi Raja Kota Medan Ir Silalahi (hulahula), Sinaga (tulang), Ketua Harian Pandiangan se-Indonesia (mewakili boru). Pengurus Parna, PSBI, pengurus STM yang mewakili hadirin dalam sambutannya bertekad mendukung dan memenangkan Oloan Simbolon untuk duduk di DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Nomor urut 4. Alasan mendukung Oloan, ujar mereka, selain karena hubungan darah dan kekeluargaan, Oloan sudah berpengalaman dan teruji dengan tiga kali menduduki kursi DPRD yakni periode 19992004 sebagai anggota DPRD Tobasa, 2004-2009 sebagai Wakil Ketua DPRD Samosir dan 2009-2014 sebagai anggota DPRD Sumut. Sementara itu Oloan Simbolon dalam kata sambutannya menyebutkan, dirinya maju jadi Caleg DPR RI termotivasi oleh hasil survei yang menyebutkan bahwa 90 persen lebih pemilih/konstituen tidak mengenal wakilnya di DPR RI. Ia mengaku heran bagaimana bisa seorang anggota DPR tidak dekat dengan rakyat yang mendudukkannya setelah usai menebar janji-janji palsu menjelang Pemilu, kemudian lupa dan tidak mau tau setelah terpilih. Menurut Oloan yang anggota Pastoral Keuskupan Agung Medan dan senantiasa turun ke daerah untuk menampung aspirasi jemaat itu, tidak ada alasan bagi anggota DPR RI tidak dekat dengan

SUMUT

rakyat yang tidak mampu, iurannya dibayar pemerintah. Kalangan yang tidak mampu itulah yang disebut PBI (penerima bantuan iuran). Artinya, sebenarnya setiap peserta itu bayar iuran, hanya saja yang tidak mampu, iurannya dibayarkan pemerintah," jelas Tahan. Soal peran masyarakat, Tahan mengatakan, tentunya harus turut aktif' "Kita semua bisa mengambil peranan aktif, termasuk bertanya soal BPJS kepada kader Demokrat dan kemudian ikut mensosialisasikannya. Sebagaimana beberapa kali saya katakan, ini program pro-rakyat dan jangan sampai terdengar ada lagi rakyat kurang mampu yang tidak bisa berobat karena alasan biaya," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut ini.

JAKARTA - Kinerja kader Partai Demokrat di DPR masih banyak yang harus dibenahi meski sudah bekerja maksimal. Sebab kinerja DPR tidak bisa mendongkrak elektabilitas Demokrat. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Andi Nurpati mengatakan, kinerja DPR tidak terlalu berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Demokrat menjelang Pemilu 2014. Menurut dia, kebesaran Partai Demokrat karena memang rakyat masih melihat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua umum partai. "Kinerja di DPR ini tidak terlalu berpengaruh (tingkatkan elektabilitas Demokrat). Figur beliau (SBY) masih dihormati masyarakat," kata Andi, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (27/2). Kemenangan Partai Demokrat di Pemilu 2004 dan 2009, diakuinya, karena sosok SBY yang maju sebagai calon presiden (capres). "Memang 2004-2009 sangat melejit, ketika nama SBY dimasukkan sebagai capres," tegasnya. Oleh sebab itu, kata dia, jelang Pemilu 2014, kinerja DPR masih perlu ditingkatkan guna menarik simpati masyarakat. "Apa yang dilakukan di DPR sudah maksimal, meskipun masih banyak yang harus dibenahi ke depan," katanya.

(RPS)

(IN)

Ini Daftar Menteri Kabinet Bayangan Versi PDIP JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menyiapkan susunan menteri kabinet sebagai acuan jika partai banteng moncong putih itu menang di Pemilu 2014. Kabinet bayangan ini terdiri dari kaderkader pilihan PDIP. “Ada tim (yang menyiapkan kabinet bayangan). Namanya juga kabinet bayangan, tidak masalah kalau disampaikan ke publik,” ujar politisi PDIP Hendrawan Supratikno, Jumat (28/2). Menurut Hendrawan, PDIP akan menempatkan kader terbaik di masing-masing bidang. Dalam kabinet bayangan ini, PDIP mengkombinasikan tokoh dari internal dan eksternal partai. Kabinet PDIP, kata Hendrawan, mencerminkan nilai-nilai profesionalisme, kompetensi, kekompakan, dan kebhinnekaan. “PDIP kan memiliki kader-kader. Tentu tidak semua akan diborong (jadi menteri) oleh PDIP. Ini sejumlah nama yang kami pandang cocok,” ujarnya. Kabinet Bayangan 2014-2019 versi PDIP itu adalah, Menteri Pertanian dan Kehutanan M Prakosa (mantan Ketua Badan Kehormatan DPR), Menteri Perikanan dan Kelautan Romin Dahuri (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan), Menteri Perdagangan Sri Adiningsih (politisi PDIP), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maruarar Sirait (anggota Komisi XI DPR), Menteri Sekretaris Negara atau Sekretaris Kabinet Hasto Kristianto (Wakil Sekretaris Jenderal PDIP),

Ketum PDIP Megawati, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Ganjar Pranowo. Menteri Pertanahan atau Agraria Arif Wibowo (Wakil Ketua Komisi II DPR), Menteri Pemuda dan Olahraga Budiman Sudjatmiko (anggota Komisi II DPR), Menteri Pertahanan Tubagus Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR), dan Menteri yang berkaitan dengan bidang keuangan (Menteri Keuangan/Menteri Perekonomian) Arif Budimanta (anggota Komisi XI DPR). Puan tak Masuk Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, tak masuk dalam daftar menteri kabinet bayangan yang dirilis PDIP.

PDIP punya alasan sendiri kenapa tak memasukkan nama Puan dalam kabinet bayangan. “Mbak Puan Maharani masih disimpan sebagai kartu truf yang akan dimainkan kemudian,” kata politisi PDIP Hendrawan Suparatikno. Puan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP dan Ketua Fraksi PDIP di DPR. “Puan disiapkan untuk menduduki posisi khusus,” kata Hendrawan. Namun ia tak menyebut posisi apa yang dipandang cocok untuk Puan. Menurut Hendrawan, partainya menyusun daftar menteri kabinet

bayangan sebagai acuan jika PDIP menang Pemilu 2014. Sejumlah survei memang memprediksi Pemilu 2014 bakal dimenangkan oleh PDIP atau Golkar. PDIP mengatakan, kabinet bayangan merupakan hal wajar. “Setiap partai yang ikut pemilu pasti punya susunan kabinet bayangan. Saya dengar kalau Gerindra menang pemilu, Martin Hutabarat akan jadi Menteri Hukum dan HAM. Atau kalau Golkar menang, Airlangga Hartanto akan masuk kabinet. PDIP juga punya bayangan sendiri,”kata Hendrawan.(NET)


10

KPK POS E D I S I 292 3 - 9 MARET 2014

KRIMINAL

RSU Deli Serdang Diduga Terapkan Biaya 'Siluman' LUBUK PAKAM - Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang diduga menerapkan biaya yang seharusnya tidak diwajibkan kepada pasien malah diterapkan menjadi wajib alias 'siluman'. Hal itu terungkap saat wartawan mengkomfirmasi biaya Visum pasien korban penganiayaan atas nama Agus Subandriyo di RSU Deli Serdang yang berada di kota Lubuk Pakam, Senin (24/2). Mulanya Agus Subandriyo datang ke RSU Deli Serdang pada tanggal 13 Februari 2013 ingin melakukan perobatan menggunakan Jamsostek. Namun pegawai rumah sakit yang berada di ruang IGD menolak pasien menggunakan Jamsostek, dengan alasan hal-hal yang berkaitan kepolisian harus menggunakan biaya Umum. Saat itu pasien tersebut menuruti perintah pihak pegawai IGD Rumah Sakit dan membayar uang berobat sebesar Rp65 ribu. Selanjutnya ketika pasien korban penganiayaan tersebut membuat laporan ke Polres Deli Serdang atas luka penganiayaan yang dialaminya, namun pihak Kepolisian meminta kembali biaya untuk pengambilan Visum di Rumah Sakit. Adanya permintaan pembayaran Visum kedua kalinya itu, pihak pasien didampingi wartawan mendatangi kembali RSU Deli Serdang, Senin (24/2) guna mempertanyakan peraturan tentang biaya Visum di Rumah Sakit tersebut. Bendahara Keuangan RSU Deli Serdang yang diketahui bernama Elda disaksikan Pelaksana Kepala Bagian Keperawatan, Kepala Seksi Pengendalian Pelayanan Medis Drs. Elliwati Lubis, Apt dan sejumlah

pegawai rumah sakit memberi keterangan dihadapan KPK Pos, disebutkannya, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kepolisian tidak dapat menggunakan Jamsostek dan diharuskan menggunakan jalur biaya umum. "Biaya yang dikenakan kepada pasien yang berkaitan dengan uapaya laporan Kepolisian memang harus menggunakan jalur biaya umum, dan mengenai hasil Visum, nanti Polisi yang akan mengambilnya kepada kami, dan Polisi juga nanti yang membayar uang pengambilan Visum tersebut kepada kami sebesar Rp50 ribu," terang Elda. Pungutan biaya pengambilan Visum ini, diduga ada permainan kerjasama antara pihak kepolisian dengan pihak Rumah Sakit. Padahal Visum sebagaimana diketahui hanya sekedar surat keterangan resmi dokter yang menerangkan tentang luka yang dialami pasien. Keterangan dalam Visum itu mengacu pada hasil berobat pasien, dan semestinya cukup biaya berobat pertama saja yang dibayar pasien, dan tidak lagi membayar Rp 50ribu hanya karena sepucuk surat yang dikatakan Visum itu, bahkan seharusnya, tidak ada alasan pihak rumah sakit mengalihkan pasien Jamsostek ke biaya umum.

TANJUNG MORAWA - Tindakan brutal oknum anggota Direktorat Tahti Poldasu Brigadir Ms yang menganiaya seorang pelajar SMK di Tanjung Morawa beberapa waktu lalu telah membuat rasa trauma yang berat terhadap korbannya.

 Agus Subandriyo Adanya dugaan biaya siluman ini dan pengalihan Jamsostek ke umum, diharapkan pihak-pihak terkait segera melakukan investigasi di RSU Deli Serdang, hal itu guna menghindari kerugian dan kesengsaraan masyarakat atas praktek biaya siluman dan kesewenang-wenangan. (DIZ)

"Sudah sekitar satu Minggu ini saya tidak masuk sekolah bang, mata sebelah kanan saya masih merasakan sakit, dan saya juga sering takut kalau nanti ada yang memukul saya lagi. Apa lagi yang memukul saya kemarin itu seorang oknum Polisi," sebut Agus Subandriyo (18) selaku korban saat ditemui KPK Pos, Minggu (23/2). Sementara itu, kasus penganiayaan ini telah dilaporkan Agus ke Sat Reskrim Polres Deli Serdang tanggal 13 Februari 2014 lalu. Yakni satu hari setelah kejadian. Namun sampai saat ini penyidik belum melakukan penangkapan terhadap pelaku karena masih akan dilakukan proses pemeriksaan terhadap saksi. Terkait arogansi Brigadir Ms, Direktur Direktorat Tahti (Tahanan dan Barang Bukti) Polda Sumut AKBP Wetimein Panjaitan SH MH melalui Wadir Tahti Kompol

Bazawato Zebua SH MH yang ditemui KPK Pos di ruang kerjanya beberapa waktu lalu menyatakan kekecewaannya terhadap arogansi anggotanya tersebut. Namun pria berpangkat melati satu itu berharap kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. "Kami merasa kecewa atas kejadian itu, sebenarnya hal itu masalah pribadi Brigadir Ms, silahkan kalau pihak korban melakukan proses hukum, namun saya berharap terlebih dahulu ada upaya dari pelaku menempuh cara kekeluargaan dalam menyelesaikan kasus ini," sebut Kompol Bazawato. Sebagaimana diberitakan koran ini sebelumnya, Agus Subandriyo warga Dusun-III Gg.Masjid Desa Dalu Sepuluh-A menjadi korban arogansi Brigadir Ms pada Rabu (12/ 2) saat korban melintas di Jl.Sei Blumei Hilir, Dusun-I Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tg.Morawa, Kab.Deli Serdang. Saat itu korban mengendarai sepeda motor, tiba-tiba anak pelaku yang masih berusia sekitar 4 tahun keluar dari sebuah perkarangan rumah sambil berlari menuju ke jalan. Lalu sang bocah menabrak sepeda motor Agus dari arah samping. Agus yang terkejut langsung menghentikan sepeda motornya, namun naas, Agus langsung dipukul oleh Brigadir Ms bersama istrinya berinisial My. Akibatnya mata Agus menjadi lembam dan berdarah hingga tidak dapat mengikuti aktivitas sekolah. Bahkan pelaku sempat meminta uang sebesar Rp400 ribu kepada korban yang merupakan anak yatim dan keluarga susah tersebut. (DIZ)

Oknum Polisi Terlibat Sengketa Tanah di Medan Deli MEDAN - Komisi A DPRD Kota Medan akan memanggil oknum kepolisian yang terlibat memback-up warga berinisial PS dalam mendirikan patok dan pemasangan spanduk di lahan milik warga Miskun (Fitriadi) di Jalan Suasa Selatan, Pasar III B Lingkungan 11 Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli. Hal tersebut disepakati setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Medan bersama warga, Lurah Mabar Hilir Syahrul, pihak Camat Medan Deli Irfan, Kamis (27/2). Rapat ini dipimpin Ketua Komisi A DPRD Me-

BARBUT - Tampak mobil Avanza BK 1970 YE diparkir di lingkungan Mapolres Labuhanbatu naan barang bukti penggunaan mobil Avanza BK 1970 YE dari tangkapan kejahatan, sang komandan tidak memberikan tanggapan. Sesuai UU, barang bukti hasil kejahatan atau yang disita dari tersangka tidak boleh digunakan siapapun. Barang bukti itu harus diserahkan ke kejaksaan. Bagi masyarakat yang merasa keberatan dan mengetahui barang bukti digunakan oknum polisi, agar melaporkannya ke Propam. Mendengar oknum Polisi memakai dan mempergunakan barang bukti, sudah menjadi rahasia umum di Mapolres Labuhanbatu. "Kita tidak heran, begitulah nasib masyarakat biasa, kalau oknum polisi melakukan pelanggaran, atasannya selalu bela, kita siapa yang bela?," kata seorang warga sambil goyang kepala. (HAH)

Rumah Penggandaan DVD Porno Digerebek MEDAN - Unit Vice Control (Judi Sila) Satreskrim Polresta Medan menggerebek sebuah rumah, yang dijadikan tempat penggandaan DVD porno di Jalan Sisingamangaraja, Garu V, Kecamatan Medan Amplas, Kamis (27/2) sore. Dari rumah tersebut, polisi mengamankan ribuan keping DVD film, lagu , DVD porno, alat pengganda DVD, komputer dan seorang pemilik yang diketahui bernama Jimmi. Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol Jean Calvijn Simanjuntak didampingi Kanit Judi Sila, AKP Jama K

Korban Arogansi Polisi Masih Trauma

Dewan akan Panggil

Mobil Barbut Digunakan Untuk Operasional

RANTAUPRAPAT - Barang bukti /sitaan, polisi dilarang keras memakainya /mempergunakannya. Jika ada ditemukan anggota polisi menggunakan maka dapat dituntut dan ditindak atasannya. Hal itu pernah diungkapkan mantan Kapoldasu, Irjen Pol Drs Wisjnu Amat Sastro SH melalui Kadubbid PID Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan, beberapa waktu lalu. Hal ini ditegaskan Wisjnu menanggapi oknum polisi di Polres Labuhan Batu yang diduga menggunakan mobil dan hanphone yang disita dari tersangka. Belum pupus dari ingatan kita tentang hal itu, kini terjadi lagi di unit Serse Polres Labuhanbatu. Kasat Serse Polres Labuhanbatu Fachrizal Sik sebagai penanggung jawab dibagian tersebut, ketika ingin ditemui di ruangannya, tidak bersedia menerima awak media. Ketika dikonfirmasi terkait penggu-

SUMUT/ACEH

Purba mengatakan saat ini mereka masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. "Ya tadi sudah kita lakukan penggerebekan dan pemiliknya masih diperiksa," katanya. Dikatakannya, penggerebekan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa rumah tersebut dijadikan transaksi penjualan DVD baik film maupun DVD porno. Dimana penggandaan DVD dirumah tersebut telah beroperasi sejak lama. "Saat ini masih kita lakukan pengembangan," ujarnya. (MBC)

dan Porman Naibaho, SH, anggota Khairuddin Salim dan Lily MBA. Sebagaimana disampaikan ahli waris Miskun melalui anaknya Ftriadi, akhir akhir ini ada oknum mengklaim lahan seluas 1.900 M2 di Jl Suasa Selatan Pasar 3 B Lik 11 Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli adalah miliknya sekaligus memasang patok dan mendirikan spanduk. Pada hal, lahan dimaksud merupakan lahan mereka dan masih bahagian dari 5.720 M2 yang saat ini dikuasai mereka dan dijadikan lahan jagung. Menurut Ftriadi, sejak awal pihaknya tetap menguasai lahan dan

memiliki alas hak SK Gubernur. Atas dasar itu pula, Fitriadi memohon bantuan dari DPRD Medan untuk mencari jalan keluar. Karena dengan kejadian tersebut, Fitriadi mengaku resah sehingga mengadukan masalah ke kelurahan dan seterusnya ke DPRD Medan untuk perlindungan. Sementara itu, Lurah Mabar Hilir, Syahrul S.Sos yang ikut dalam RDP, mengaku, sekitar satu bulan yang lalu seseorang bernama PS datang menjumpai Dia untuk dilakukan pengukuran lahan dan pemasangan patok di alamat diatas. Namun Syahrul tidak menerima

Raffique Dirawat di RS Bhayangkara MEDAN - Muhammad Rafiqque (47), warga negara Pakistan yang menyimpan ratusan kapsul diduga berisi heroin di dalam perutnya, Kamis (27/2) dipindahkan ke RS Bhayangkara, di Jalan Wahid Hasyim, Medan. Ia dibawa dari RS Patar Asih, Lubuk Pakam dengan menggunakan mobil ambulance rumah sakit dan dikawal oleh petugas kepolisian bersenjata laras panjang. Saat dibawa, Raffique terlihat sudah mulai sadarkan diri. Hanya saja, petugas belum mengijinkan orang lain untuk memintai keterangannya seputar

upaya penyelundupan narkoba yang dilakukannya tersebut. Sebelumnya, kepala perawat RS Patar Asih, Heny Ginting menyebutkan, sebanyak 42 kapsul diduga berisi heroin sudah berhasil dikeluarkan dari tubuh Rafiqque selama 6 hari. Hingga saat ini, diperkirakan masih terdapat puluhan kapsul yang masih berada didalam perutnya. "Kalau dilihat dari hasil foto rontgen nya, di dalam perut Rafiqque masih ada sekitar puluhan lebih lagi, tapi pastinya nanti dari hasil laboratorium," ujarnya. Diketahui, Muhammad Rafiqque dilarikan petugas ban-

dara Kuala Namu Internasional ke RS Patar Asih di Kecamatan Beringin, Deli Serdang setelah pingsan sesaat setelah tiba di Bandara tersebut. Dalam upaya perawatannya di rumah sakit tersebut diketahui yang bersangkutan pingsan karena menyimpan ratusan kapsul berisi narkoba didalam tubuhnya. Hal tersebut diketahui setelah pihak rumah sakit melakukan foto rontgen terhadap yang bersangkutan untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Hingga saat ini, kasus ini masih ditangani oleh pihak kepolisian. (MBC)

masih dikejar adalah Rebeka yang berperan mengirim TKW dari Kupang, NTT. Tersangka sudah membuka usahanya sejak 2011 lalu," ujarnya. Untuk penanganan belasan TKW lain yang mereka amankan dari rumah Mohar beberapa waktu lalu, Polresta Medan sudah menggelar koordinasi dengan KPAID Sumut. Para TKW tersebut untuk sementara akan ditampung di Kantor KPAID Sumut sembari polisi menyelesaikan penyelidikannya. "Sementara ini TKW tersebut sudah ditampung di Kantor KPAID Sumut untuk pemulihan kesehatan mereka," katanya. (FR/MBC)

(SYAF)

Mohar Ditetapkan Tersangka Eksploitasi Anak menurut Calvijn mengalami hambatan dalam menyidiknya karena kendala komunikasi dengan Polres Kupang. "Kami juga ingin mengetahui bagaimana hasil visumnya. Sejauh ini kami terus berupaya berkoordinasi dengan pihak Polres Kupang. Jadi, untuk sementara ini Mohar kita tetapkan sebagai tersangka dalam kasus eksploitasi dan perdagangan. Masalah penyebab kematian korban masih dalam pengembangan," katanya. Dikatakannya, saat ini pihaknya masih mengejar seorang pelaku lagi yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini. "Satu orang lagi yang

BNN Adakan Sosialisasi Bahas P4GN di Asahan KISARAN - Badan Narkotika Nasional bersama sejumlah Mahasiswa Universitas Asahan, melakukan sosialisasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika (P4GN) yang dilaksanakan di ruang Auditorium Universitas Asahan, Jumat lalu. Sebagai nara sumber pada sosialisasi ini, dari pihak BNN Atib Rizal SSos didampingi Kepala BNN Kabupaten Asahan Agus Alimudin Sik MH, dan Kepala Seksi Pencegahan Salmah. Para nara sumber mengungkap tentang bahaya narkotika dan hingga kini permasalahannya belum terselesaikan. Bahkan sebaliknya, para pengguna narkoba menambah masalah dengan over kapasitas Lapas, sehingga Lapas menjadi tempat 'aman' bagi pengguna dan napi narkoba. Pihak BNN, kata Atib Rizal SSos, telah mencanangkan untuk tahun 2014 sebagai tahun untuk penyelamatan pecandu Narkoba sesuai dengan amanah pasal ; 54.UU. 35. Tahun 2009, bahwasanya korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis, dan Rehabilitasi Sosial yang sudah dimiliki BNN. Pihak BNN sudah memiliki tempat rehabilitasiserti ; daerah Lido Bogor, Tanah Merah Samarinda, dan Badoka Makasar. Di tempat ini, pecandu Narkoba mendapat pelayanan rehabilitasi menjadi pulih dan tidak kembali lagi. Bahkan selama proses rehabilitasi dan tidak sepeserpun dikutip biaya karena anggaran tersebut sudah ada di APBN. Namun permasalahan ini pemerintah tetap ambil andil dalam kesembuhan korban pengguna Narkoba, dan perlu dipikirkan kembali masa depan mereka. Selayaknya ini memang benar tugas Negara. Begitu juga pihak BNN Kab. Asahan terus selalu mengantisipasi masuknya pengedar Narkoba ke wilayah hukum Kabupaten Asahan. Agus Alimudin S.Sos selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Asahan mengatakan, siap melakukan pagar betis mengamankan jika menerima informasi dari masyarakat bila ada pengedar, maupun pengguna Narkoba untuk diamankan.

Kasus TKW asal NTT

MEDAN - Satreskrimm Polresta Medan menetapkan Mohar, pemilik rumah walet yang mempekerjakan sejumlah pembantu rumah tangga asal Kupang, NTT sebagai tersangka dalam kasus eksploitasi anak. "Mohar kita tetapkan sebagai tersangka dalam kasus eksploitasi dan perdagangan anak sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21/2007," ujar Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Jean Calvijn Simanjuntak , Kamis (27/2) sore. Sementara untuk kasus kematian salah seorang TKW, Marni Baun, polisi hingga saat ini masih melakukan penyelidikan. Polresta Medan

permintaan PS dengan alasan soal ukuran tanah bukan lah wewenangnya melainkan pihak BPN. Setelah mendengar keterangan dari Lurah Mabar dan pihak Camat Medan Deli, Ketua Komisi A Porman Naibaho menyarankan, sebelum dilakukan pemanggilan selanjutnya, Lurah dan Camat diharapkan melakukan pertemuan ke dua belah pihak dan meminta surat alas hak tanah masing masing serta surat pendukung. Dan diharapkan, dalam pertemuan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang sifatnya terbaik terhadap kedua belah pihak. (VIN)


11

KPK POS E D I S I 292 3 - 9 MARET 2014

KRIMINAL Saat Membubarkan Tontonan Keyboard

Empat Warga Aceh Dideportasi dari Malaysia ACEH TAMIANG - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Aceh Tamiang melalui Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) memfasilitasi pemulangan empat warga Aceh ke daerah asalnya, setelah mereka dinyatakan dalam katagori bermasalah disebabkan tidak memiliki dokumen lengkap saat berada di negeri jiran, Malaysia. Keempat orang tersebut yakni Nabila (20) warga Desa Pelimbang Jineum, Kecamatan Pelimbang, Kabupaten Bireuen, Dewi Widya Wati (24) warga Desa Kuala Unga, Kecamatan Ingin Jaya Lamno, Aceh Jaya, Rohana (44) warga Desa Ujong Blang, Kecamatan Kota Blang, Biureun, serta Muhajier Talib (34) warga Dusun Mesjid, Kecamatan Indra Makmur, Aceh Timur. Informasi yang diperoleh,

keempat orang itu dipulangkan dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Penang pukul 13.30 waktu setempat menuju Kota Medan. Selanjutnya diberangkatkan ke Aceh Tamiang menggunakan bus Simpatistar. Dikatakan Koordinator P4TKI Aceh Tamiang Saiful Bahri SSos, Rabu (26/2), keempatnya berangkat ke Malaysia atas bujuk rayu calo, untuk bekerja di Malaysia dengan menggunakan paspor melancong. Namun mereka ditinggal di kediaman majikan tempat mereka bekerja tanpa mengantongi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Terkait KTKLN, Saiful menjelaskan, kartu itu merupakan identitas wajib TKI di luar negeri. Kartu ini bisa diperoleh secara gratis dengan melengkapi persyaratan administrasi serta pemeriksaan kesehatan di P4TKI. (BSO)

Sungai Tamiang Kembali Ambil Korban ACEH TAMIANG - Sungai Tamiang kembali memakan korban. Kali ini Sulaiman bin Soni (27), warga Desa Sriwijaya, menjadi korban tenggelam saat mandi dan menyeberangi sungai Tamiang, Kamis pekan lalu. Ketua SAR Aceh Tamiang, Syaipul Saputra mengatakan, sore itu korban bersama rekannya Bobi mandi-mandi di sungai Tamiang di sekitar lapangan sepak bola Kualasimpang. Keduanya menyeberangi sungai Tamiang, namun saat balik, korban tenggelam karena Sulaiman tidak mampu melawan arus air yang

SUMUT/ACEH

deras. Melihat rekannya tenggelam, Bobi berusaha menyelamatkan korban, namun upaya tersebut sia-sia, bahkan Bobi nyaris terseret arus. Bobi berhasil ditolong oleh warga yang melihat kejadian tersebut. “Upaya penyelaman tidak dapat dilakukan karena air keruh dan jarak pandang hanya 0,5 meter dan arus air deras,” ujarnya. Disebutkan, dalam bulan ini sudah empat korban meninggal tenggelam di Aceh Tamiang, satu orang dilaut dan tiga orang di Sungai Tamiang. (BSO)

Pembunuh Siswi SMK Dihukum Seumur Hidup

Tim WH Langsa Diserang Lemparan Batu KORBAN Danton WH, Tgk Irmansyah, terkena lemparan batu saat membubarkan keyboard di Gampong Geudubang Aceh, Kecamatan Langsa Baro. (KPK POS/ YANTO)

LANGSA - Tim Wilayatul Hisbah (WH) yang dikenal dengan polisi Syariat Islam Kota Langsa, Minggu dini hari lalu, kembali diserang sekelompok pemuda, saat membubarkan pertunjukan keyboard di rumah milik Ruswito, di Gampong Geudubang Aceh, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Akibat insiden itu, kening Daston WH, Tgk Irmansyah mengalami luka lemban terkena lemparan batu. Malam itu juga dibawa oleh teman-temannya ke RSUD Langsa. Selain itu kaca lampu bagian belakang mobil Patroli WH juga ikut pecah, dan bodi mobil juga peot terkena lemparan batu kelompok pemuda yang marah karena dihentikannya pertunjukan keyboard tersebut. Menurut keterangan Danton WH yang dihimpun koran ini, berawal pada Minggu (23/2) sekitar pukul 00.30 WIB tim WH yang berjumlah 15 orang melakukan patroli. Sesampai di Gampong Geudubang Aceh, ternyata ada pertunjukan keyboard. Katanya, di lokasi itu ada ratusan lebih baik lelaki dan wanita sedang berjoget-joget. Lalu secara persuasif, Danton bersama anggotanya menemui langsung pemilik rumah, Ruswito, untuk meminta dihentikan acara organ tunggal tersebut.

Walaupun sempat terjadi debat, akhirnya organ tunggal dimaksud dihentikan juga. Namun tak lama berselang para pemuda langsung mengerumuni personel WH, dan tiba tiba, sebut Tgk Irmansyah, keningnya terkena lemparan batu dan mengalami luka lemban. “Karena para pemuda tersebut semakin beringas, kami memilih segera meninggalkan lokasi," ujarnya, seraya menambahkan saat mobil meninggalkan lokasi para pemuda terus melempari mobil patroli hingga kaca mobil belakang pecah, dan bodi samping mobil yang baru saja disumbang Pemerintah Aceh untuk kelancaran tugas WH Langsa juga ikut ringsek. Kapolres Langsa, AKBP H Hariadi SH SIK, melalui Kapolsek Langsa Barat, Iptu Budi Nasuha Waruwu SH, mengatakan pihak WH dan pemilik rumah yang mengadakan acara hiburan itu sudah sepakat berdamai. Perdamaian itu pada Minggu (23/02) siang di Mapolsek setempat. Hadir langsung pada saat itu, Kadis Syariat Islam, Drs H Ibrahim Latif MM, Camat Langsa Baro, Nursal SSTP, Sekdes Gampong Gerdubang Aceh, Husni, termasuk Danton WH, Tgk Irmansyah, dan pemilik rumah Ruswito, serta pihak terkait lainnya. Dalam kesepakatan perdamaian itu, pemilik rumah Ruswito menyanggupi membayar ganti rugi kerusakan mobil patroli WH dan biaya pengobatan Danton WH. (YANTO)

Mahasiswa dan Ormas Kecam Penyerangan WH LANGSA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi melakukan aksi damai mengecam tindakan sekelompok orang yang menyerang anggota WH di Langsa. Aksi ini berlangsung tertib dan tidak menyebabkan kemacetan jalur lalu lintas yang padat tersebut. Para pengunjuk rasa juga membentangkan satu poster dengan ukuran panjang sekitar empat meter bertuliskan; “Jaga Syariat Islam untuk masa depan rakyat Aceh yang gemilang”. Semua mahasiswa dan ormas waktu itu menutup mulutnya dengan plaster dan dalam aksinya mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mahasiswa dan ormas yang terlibat dalam aksi tersebut masing-masing, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat (AMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, BKPRMI Kota Langsa, HIMPERAGAS, LDK AlFurqan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Koordinator aksi, Faturrahman, dan Wakilnya, T Raja Syahrul, dalam

petisi mereka mengatakan AMPSI Kota Langsa mengecam keras aksi kriminal yang kembali terjadi di Kota Langsa pada saat pembubaran keyboard di Gampong Geudubang Aceh oleh sekelompok pemuda terhadap anggota WH. Menurut T Raja, seakan negeri ini tanpa penegak hukum sehingga mereka secara terang-terangan dan berani melawan serta melecehkan syariat Islam serta masyarakat Kota Langsa. “Kami melihat kasus ini terjadi akibat lemahnya iman, ilmu, dan amal pemuda saat ini, serta lambatnya penegakan hukum oleh pihak berwajib, guna menuntaskan kasus kriminal tersebut sesuai aturan hukum,” Faturrahman T Raja Syahrul menambahkan, dengan pernyataan sikap tersebut semoga semua pihak dapat menindak lanjutinya. Mereka berjanji akan terus mengawal dan mendukung Pemerintah Kota (Pemko) Langsa untuk menciptakan kota itu menjadi madani dan harmonis, tanpa ada berbagai aksi brutal dalam penerapan syariat Islam secara kaffah. (BSO)

Toko Emas Olivia Digasak Maling

LHOKSUKON – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon, Aceh Utara, dalam sidang pemungkas, Senin sore, meghukum M Yusuf (20), pemuda asal Desa Panton Rayeuk Sa, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, dengan pidana penjara seumur hidup. Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan membunuh secara berencana Nurmala Dewi (17), dengan lebih dulu mencabuli siswi SMKN 3 Lhokseumawe itu dan merampas hartanya berupa sebuah handphone, laptop, dan sepeda motor Yamaha Mio pada 31 Maret lalu. Amar putusan terhadap M Yusuf dibacakan Ketua Majelis Hakim Abdul Aziz SH bergantian dengan dua hakim anggota, T Almadyan SH dan Mustabsyirah SH, dalam sidang terakhir kasus pembunuhan di pengadilan setempat. Dari jaksa penuntut umum (JPU), hadir Kadafi SH. Sedangkan terdakwa didampingi pengacaranya, Taufik M Nur SH. Materi amar putusan itu, antara lain, memuat kronologi kejadian perkara pembunuhan tersebut. Juga memuat keterangan para saksi yang diperiksa hakim dalam sidang sebelumnya. Ketika dibacakan, terdakwa tampak menyimak dan lebih banyak menunduk. Ketua majelis hakim menyebutkan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 340 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepadanya. Mendengar keputusan terse-

but terdakwa tertunduk lesu. Terdakwa diganjar hakim dengan pasal berlapis, masing-masing Pasal 340 juncto (berhubungan dengan) Pasal 338, juncto Pasal 364 KUH Pidana tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan, serta Pasal 80 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Hakim berkesimpulan, sebelum membunuh, terdakwa juga sempat mencabuli dan merampas harta korban. Terhadap keputusan itu, terdakwa melalui pengacaranya menyatakan pikirpikir. Begitu juga dengan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara 20 tahun. Sebagaimana diberikan terdahulu, mayat Nurmala Dewi (17) siswi kelas 2 SMK Negeri 3 Lhokseumawe ditemukan dalam sebuah sumur tua di kebun sawit Desa Cot Setoi Kemukiman Beureugang, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, dalam kondisi sudah membusuk. Aparat Polres Lhokseumawe akhirnya berhasil mengungkap kasus kematian siswi SMK ini dengan lebih dulu menetapkan M Yusuf, warga Kuta Makmur, Aceh Utara sebagai penadah barang-barang korban. Belakangan, setelah disidik lebih intesif akhirnya M Yusuf mengaku bahwa dialah yang menghabisi gadis yang ia kenal lewat faceebook itu. Saat dibunuh, korban hendak belajar ke rumah temannya, tapi dicegat Yusuf, dicabuli, dan akhirnya dimasukkan ke dalam sumur saat korban masih bernyawa. (YAN)

PERBAUNGAN - Toko emas Olivia di Jalan Melur, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai digasak maling, Selasa (25/2) dinihari. Akibatnya, ratusan gram emas serta uang Rp23 juta berhasil dibawa kabur maling. Burman Sihite (46) pemilik toko warga Gang Purba Dalam, Padang Bulan, Medan, kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polsek Perbaungan. Petugas kemudian melakukan olah TKP dan menemukan barang bukti berupa, 1 tabung gas LPG ukuran 3 kg, dan linggis. Informasi yang bersil diperoleh menyebutkan, pelaku masuk dari pintu belakang dangan cara mencongkelnya. Setelah berhasil masuk ke dalam toko emas yang tak dijaga itu, para pelaku kemudian

mengelas pintu brankas. Mereka berhasil mengambil sekitar 350 gram emas dan uang Rp23 juta yang disimpan dalam brankas. Menurut pengakuan korban, saat itu dirinya terkejut melihat brankas telah rusak, setelah dicek barang yang disimpan di dalam brankas hilang. "Aku masuk, kulihat brankas sudah jebol barang-barang berserakan," paparnya. Kasat Reskrim Polres Sergai, AKP.Hady S Siagian SH SIK didampingi Kasat Intelkam, AKP Saksi Tarigan, yang dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian untuk mengumpulkan data-data. "Kita terus melakukan penyelidikan dan telah mengamankan barang bukti," terangnya. (ARM)

OLAH TKP - Polisi olah TKP di toko Mas untuk mengumpulkan data-data guna proses penyelidikan. (KPK POS/ARM)

Oknum Guru Cabuli Siswinya NIAS SELATAN - Dunia Pendidikan kembali tercoreng ulah bejatnya seorang Guru yang tega menyetubuhi siswinya sendiri demi kepuasan pribadinya. Guru yang seharusnya merupakan contoh dan panutan bagi anak didiknya justru disalah gunakan untuk melampiaskan birahinya. Korban pemerkosaan dan pelecehan seksual dilakukan seorang oknum Guru GTT yang bertugas di SD Negeri 078441 Hilimoria Desa Eho Hilisimaetano Kecamatan Maenamolo Kabupten Nias Selatan terhadap seorang siswinya sebut aja Bunga (14). Bunga merupakan siswi kelas VI yang merupakan anak seorang petani miskin dikerjai RD sebagai Guru GTT di sekolah tersebut dan merupakan pemenang seleksi CPNS TA. 2014 di Kabupten Nias Selatan. Berawal dari menaikan bendera dan korban disuruh lagi membersihkan WC di sekolah

 Korban sekitar Jam 8.00 wib. Guru bejat tersebut mengikuti dari belakang dan masuk ke toliet. Kemudian mengunci pintu toilet dan mengerjai siswinya yang masih lugu. Sesudah menyalurkan hasratnya korban diberi uang sebesar Rp5.000. "Uang itu untuk membeli mie instan," ungkap korban. Kejadian pelecehan telah berulang kali. Pada Agustus 2013 lalu, korban dikerjain, diciumi dan digerayangi dengan mengancam bahwa korban tidak akan naik kelas. Puncak kejadian akhir dari petualangan guru bejat 5 Februari 2014 lalu. Saat otu korban dipaksa disetubuhi sebanyak 2 kali. Korban didampingi orangtua-

nya dan kerabatnya mengatakan bahwa korban sejak kejadian mengalami trauma dan sakit selama 2 minggu. Orangtua dan kerabat korban sepakat melaporkan guru bejat ke Polres Nias Selatan didampingi beberapa Wartawan. Orangtua korban juga mengatakan bahwa mereka diancam pihak keluarga pelaku, apabila mereka melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Mereka (keluarga pelaku) akan memasukan mereka ke penjara. Ibu korban mengaku sangat malu atas peristiwa itu. Karena tidak sanggup menerima kejadian tersebut, ibu korban nyaris bunuh diri dengan meminum racun serangga, untung sempat dihalangi. Dengan kesepakatan orangtua korban dan kerabatnya, akhirnya kasus pencabulan itu dilaporkan ke Polres Nias Selatan. Setelah pengaduan diterima Polres Nias Selatan, Rabu (26/2) korban divisum di Puskesmas Plus Telukdalam. Korban merasa ketakutan dan trauma dengan banyak diam. Setiap ditanya kejadian yang terjadi padanya, ia menceritakan dengan lugu kejadian yang

dilakukan oknum gurunya yang sudah berkeluarga dengan anak satu. Salah satu Perwira di Polres mengatakan RH terancam hukuman 15 tahun penjara. Pengaduan telah memenuhi KUHP pasal 287 dan undang undang perlindungan anak No.23 Thn t 2002 pasal 81 ayat 2. Pemerhati Anak di Kabupaten Nias Selatan Aliran Duha mengatakan, agar kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual di bawah umur dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena masih banyak kasus pelecehan seksual di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan seperti kejadian di Kecamatan Gomo, Lahusa, Lolowau sampai sekarang kasus tersebut ngambang. Diharapkan kepada penegak hukum agar kasus tersebut dapat diproses dan tersangka dapat dijerat dengan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, hingga menjadi contoh bagi masyarakat sebagai efek jera, agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. (DUHA)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 292 3 - 9 MARET 2014

LIPSUS

 Rentan Digunakan Untuk Jual Beli Suara PIHAK Kepolisian memprediksi peredaran uang palsu (upal) meningkat menjelang Pemilihan Umum. Upal rentan digunakan untuk kepentingan politik, khususnya menjelang pemungutan suara dalam pemilu. Sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan uang palsu untuk melancarkan praktik jual beli suara di masyarakat. Perbuatan ini jelas sangat bertentangan dan melanggar hukum. Dalam dua bulan ini (Januari-Februari 2014) pihak Kepolisian menangkap pelaku pencetak Upal di jagad negeri ini. Ada di Batangkuis, Deliserdang, di Bandung, Semarang dan kota-kota lainnya. Pelakunya ditangkap dan kini dalam penyidikan.

K

EPOLISIAN mengimbau masyarakat mewaspadai peredaran uang palsu menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. Mabes Polri memprediksi, jumlah peredaran uang palsu di masyarakat akan meningkat sebelum hari pencoblosan. "Sinyalemen kita meningkat. Adanya penangkapan di berbagai daerah terhadap (pengedar) uang palsu ini yang harus kita awasi," kata Kapolri Jenderal Pol Sutarman di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Selasa, pecan lalu.

Sutarman membenarkan, uang palsu rentan digunakan untuk kepentingan politik, khususnya menjelang pemungutan suara dalam pemilu. Sejumlah pihak yang tak bertanggung jawab memanfaatkan uang palsu untuk melancarkan praktik jual beli suara di masyarakat. Masih menurut Sutarman, pihaknya berharap masyarakat dapat lebih cerdas dalam menerima pemberian uang dari pihak tertentu. Terutama, jika pemberian itu berkaitan dengan jual beli suara. "Kita harapkan agar rakyat memilih wakil rakyatnya dan

capres atau cawapres nanti dengan hati yang tidak dipengaruhi uang," tandas Sutarman. Dikesempatan terpisah, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arif Sulistyanto, secara rinci juga mengungkap tentang peredaran uang palsu. Diakui, kasus pemalsuan uang semakin merajalela. Sebagian besar uang yang dipalsukan banyak beredar di Pulau Jawa. Lalu yang memprihatinkan, pada tahun-tahun diselenggarakannya pemilu jumlah uang palsu cenderung meningkat. "Trennya seperti ini, pada

2013 ada 58 perkara pemalsuan uang, pada 2012 ada 38 perkara, dan pada 2011 sebanyak 152 perkara," jelas Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arif Sulistyanto, dalam konferensi pers pemusnahan uang palsu di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Kamis (20/2). Dia menambahkan, pada 2010 juga terjadi sebanyak 75 perkara dan di 2009 ada 78 perkara, sedangkan pada 2008 ada 153 perkara. "Jadi, Anda bisa lihat sendiri trennya," ungkapnya. Arif melanjutkan, pada 2013 nominal uang yang paling ba-

nyak dipalsukan adalah pecahan Rp100.000. "Kenapa Rp100.000 lebih banyak? Ini hukumannya sama pecahan berapa saja. Nah, yang Rp100.000 nilai ekonomisnya lebih besar, dapat untung lebih banyak," jelas dia. Untuk modus pemalsuan uang, Arif menilai sudah semakin berkembang. Hal ini terjadi seiring berkembangnya teknologi, terutama mesin cetak yang mudah didapat. "Modusnya berbagai macam, tapi kami temukan seiring pertumbuhan mesin printer berwarna. Jadi, ini jadi kewaspadaan BI dengan modus printer ini yang semakin berkembang,"

pungkasnya. Kapolri juga menegaskan, pihaknya akan menurunkan 253. 035 personel untuk pengamanan Pemilu 2014. Dalam Operasi Mantap Brata 2014, para personel akan bertugas selama 224 hari atau hingga seluruh tahapan pemilu selesai. Sutarman mengatakan, pihaknya akan membentuk satuan tugas tingkat pusat, daerah, maupun polres. Personel Polri akan didukung oleh kekuatan personel TNI berjumlah 23.450 dan 1.091.556 dari personel Linmas. (TIM)

Sudah Tak Zamannya Rupiah 3D

Upal Ditemukan di Batangkuis PIHAK Kepolisian membongkar sindikat pembuatan dan pengedar uang palsu di Batangkuis, Deliserdang, Sumatera Utara. Dua pelaku ditangkap bersama ratusan lembar uang palsu. "Kedua pelaku ditangkap sesaat setelah membelanjakan satu lembar uang kertas pecahan 100 ribu yang diduga palsu, Rabu, 12 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 WIB," kata Kapolres Deliserdang AKBP Dicky Patrianegara di Mapolsek Batangkuis, Kamis (13/2). Dua pelaku yang ditangkap masing-masing AA alias A dan RP alias R. Mereka diringkus di warung milik Ismail Nasution di Jalan Medan-Batangkuis, sekitar Desa Bintang Meriah. Dari tangan kedua pelaku diamankan ratusan lembar uang yang terdiri dari pecahan 100.000, 50.000, 20.000, dan 10.000 yang diduga palsu. Selain itu, diamankan pula uang tunai Rp1 juta lebih yang diduga hasil pencucian uang. Selain itu turut diamankan pula 1 unit sepeda motor Yamaha Vega BK 5880 AAJ dan sebilah kunci letter T dan sepucuk airsoft gun jenis pistol. Dalam aksinya, AA alias A dan RP alias R kerap mengedarkan uang palsu ke sejumlah kedai di kawasan Deliserdang dan Medan. Mereka membeli

rokok dan benda lain yang harganya tak lebih dari Rp30.000 untuk mendapatkan uang kembalian asli. "Diperkirakan ada uang palsu senilai 15 juta yang sudah mereka edarkan sejak Januari," jelas Kapolsek Batangkuis AKP Sangkot Simaremare. Setelah menangkap AA alias A dan RP alias R, polisi terus melakukan pengembangan. Mereka menggeledah rumah milik P alias K yang diduga sebagai pelaku pembuatan uang palsu. Dari rumah yang ada di Dusun XI Pringgan Desa Kolam itu ditemukan sejumlah perangkat yang digunakan untuk mencetak uang palsu, seperti komputer, printer, kertas A4, dan tinta. Di tempat itu juga kembali ditemukan ratusan lembar uang palsu pecahan 100.000, 50.000, dan 20.000. Bukan itu saja, polisi juga mendapati sejumlah benda yang diduga alat dan hasil kejahatan, seperti perangkat elektronik, linggis, dan pelat nomor, plastik pembungkus narkoba. "Kita koordinasikan ke Polresta Medan, karena lokasi pembuatan uang palsu dan kejahatan lainnya diduga berada di wilayah hukum Polresta Medan," pungkas Dicky. (TIM)

135.110 Lembar Uang Palsu Dimusnahkan BANK Indonesia (BI) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memusnahkan 135.110 lembar uang palsu. Pemusnahan temuan uang palsu dilaksakan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1/Pen.Mus.Pid/ 2014/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Januari 2014 perihal penetapan pengadilan negeri rentang Pemberian Izin kepada Penyidik untuk melakukan pemusnaan benda sitaan. "Seluruhnya ada 135.110 lembar dalam berbagai pecahan," ujar Kepala Grup Kebijakan Pengolaan Uang BI Eko Yulianto, Kamis. Jumlah tersebut terdiri dari 67.278 lembar pecahan Rp100 ribu, 56.764 lembar Rp50 ribu, 5.033 lembar pecahan Rp20 ribu, 3.553 pecahan Rp10 ribu, 2.460 pecahan Rp5 ribu, 19 lembar Rp2 ribu, dan 3 lembar Rp1.000. Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Lambok Antonius Siahaan menyampaikan pada tahun 2011, BI

memusnakan 367.049 lembar uang palsu. Jumlah ini lebih besar dari tahun 2013. Lombok menambahkan, uang-uang tersebut dikumpulkan dari beberapa daerah di Indonesia. Sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. "Ditemukan di mana saja? Di 2013 ini yang dominan di Pulau Jawa. Jatim 22,85 persen, Jakarta 20,71 persen, Jabar 12 persen, Jateng 13,19 dan Yogyakarta 12,3 persen. Asalnya, ada dari pihak kepolisian, ada yang dari sortir. Yang paling banyak dari kepolisian, kemudian kita kumpulkan dan musnahkan," katanya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Arif Sulystianto, menyampaikan, pengumpulan ini berasal dari berapa kasus dan modus. "Ada 58 perkara, dengan 115 tersangka. Ke 58 tersebut semua kasusnya sudah selesai, sudah 100 persen. Pecahannya sebagian besar 100, 20, sampe ke 1000. Yang dominan 100 ribu," pungkasnya. (TIM)

DEWASA ini keberadaan uang palsu tak hanya dapat kita temui di transaksi-transaksi tradisional secara fisik dengan orang lain. Bahkan, saat melakukan transaksi di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bankbank ternama, banyak masyarakat yang mendapatkan uang palsu saat melakukan penarikan uang. Melihat hal tersebut, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Arif Sulystianto menyampaikan ketika masyarakat mengalami hal tersebut maka secepatnya dapat mela-

porkan ke pihak kepolisian. Karenanya, ia berharap masyarakat benar-benar peduli dan teliti atas keaslian uang yang pertama kali diterimanya dari pihak lain. "Dilihat, diraba, diterawang dan tambah satu lagi, yang terakhir dilaporkan. Jadi 4 D. Sehingga dengan demikian, Polsek bisa melakukan pengecekan ke mesin ATM itu. Dari sinilah kita akan melakukan penyelidikan, siapa yang melakukan ini," ujarnya pemusnahan Uang Palsu BI dan Polri, di Gedung BI, Jakarta, Kamis.

Arif menyampaikan, dengan peran aktif masyarakat maka kasus penemuan uang palsu saat melakukan penarikan di mesin ATM dapat terbongkar. "Nanti dapat diketahui, apakah kebocoran ada di banknya, penerimaan seperti di kasir atau di distribusinya. Sehingga laporan seperti ini bisa ditindaklanjuti," tandasnya. Lebih lanjut Arif menjanjikan, pihaknya siap menindak lanjuti laporan-laporan penemuan uang palsu oleh masyarakat. Pihaknya juga

akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menelusuri hal ini. "Nanti kita akan koordinasi dengan BI dan dengan bank pemilik ATM tadi,"katanya. Sementara Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Lambok Antonius Siahaan menambahkan pihaknya berharap masyarakat berperan aktif untuk melaporkan uang palsu jika menemukannya. "Kami harapkan masyarakat jangan berdiam diri, laporkan pada yang berwajib," pungkasnya. (TIM)

Diprint Kemudian Disablon TAK HANYA di Batangkuis, Sumatera Utara, warga di Kota Bandung diwanti-wanti untuk sebaiknya mulai berhati-hati dalam melakukan transaksi menggunakan uang tunai. Pasalnya baru-baru ini, Polrestabes Bandung berhasil mengungkap praktik pembuatan uang palsu senilai Rp1,1 miliar. Selain itu, polisi juga mengamankan dua orang tersangka, yaitu TYD (47) yang berperan sebagai membuat uang palsu dan juga NS (42), merupakan pemesan uang palsu. TYD mengaku bisa mendapat ide membuat uang palsu setelah mendapatkan informasi dari internet. "Saya bisa tahu dari internet. Ada tutorialnya," katanya saat ditemui di Mapolrestabes Bandung, Senin (24/2). Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Mashudi mengatakan, pihaknya berhasil menangkap tersangka dikediamannya di daerah suci, Kota Bandung yang juga tempat praktik pembuatan. "Modusnya adalah membayar 1 uang asli dan akan

mendapat 5 uang palsu. Misal kita bayar Rp100 ribu maka akan dapat Rp500 ribu uang palsu. Pecahan uang Rp50 ribu dan Rp100 ribu," ucapnya. Masuhudi mengatakan uang palsu hasil buatan tersangka dengan cara diprint kemudian disablon, hampir menyerupai uang asli yang dibuat oleh Bank Indonesia. "Hanya saja yang membedakan dari tanda air yang tidak ada. Sedangkan benang pengaman dan kertas serta warna hampir menyerupai," terangnya. Disinggung perihal ada keterkaitan menjelang pemilu, Mashudi menegaskan uang yang diproduksi tersangka tidak terkait dengan masalah pemilu yang sebentar lagi akan digelar. "Ini murni kasus pidana. Jaringannya masih didalami," paparnya. Selain mengamankan TYD dan NS, polisi juga menyita beberapa barang bukti. Di antaranya 130 lembar uang palsu pecahan Rp50 ribu sebesar Rp18 juta, 17 lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu total Rp1,7 juta, 12 lem-

bar uang pecahan Rp50 ribu yang belum dipotong, 23 lembar upal Rp100 ribu yang belum dipotong, 13 lembar hasil printer Rp50 ribu, 24 lembar hasil printer Rp100 ribu, satu laptop, satu orinter, dua HP, satu screen sablon, dan 5 botol refil tinta.

Kedua pelaku dijerat pasal 244 KUHP perihal tindak pidana pemalsuan mata uang yang dikeluarkan negara atau bank dengan maksud mengedarkan. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. (TIM)

Pembuatan Upal tak Diketahui Keluarga HOME INDUSTRI uang palsu yang dibongkar Unit Tipiter Satreskrim Polrestabes Bandung ternyata dibuat dalam sebuah kamar rumah kontrakan di kawasan Jalan Cibeunying Landeuh, RT 2 RW 4, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung. Bahkan pembuatan uang palsu yang dilakukan tersangka T hingga mencapai Rp1,1 miliar tersebut tidak diketahui keluarganya. Menurut T, dia memproduksi uang palsu itu sendirian di rumah kontrakannya. “Kalau pas buat uang palsu itu saya di kamar. Istri dan anak saya gak

tahu kalau saya di kamar itu lagi buat uang palsu,� ungkapnya Senin (24/2). T menjelaskan, dalam setiap transaksi uang palsu tersebut digunakan dengan sistem satu berbanding lima. “Jadi misal uang palsu Rp500 ribu itu ditukar dengan uang asli Rp100 ribu,� tuturnya. Saat ini T dan seorang pelaku lainnya N (42) yang berperan sebagai pembeli sekaligus penyebar uang palsu ditahan di Mapolrestabes Bandung. Kini pihak kepolisian masih melakukan perburuan terhadap SA, AG, dan AN yang diketahui sebagai penyebar uang palsu. (TIM)

Masyarakat di Medan Diminta Waspada KISAH pilu menimpa seorang wanita penjaja Koran. Dia menangis setelah mengetahui jadi korban Upal. Wanita tiga anak ini baru saja tertipu dengan lembaran uang palsu Rp50.000. "Tadi saya menawarkan koran. Ada dua penumpang di atas becak membeli dengan menyodorkan uang lembaran Rp50. 000. Saya kembalikan Rp49. 000 lagi. Ternyata teman saya menyebutkan uang saya palsu setelah saya tukar," ujarnya terbata-bata. Sebagai penjual koran eceran, ibu tersebut memang sangat terpukul karena se-

harian berjualan koran belum tentu dapat untung sebanyak itu. "Untungpun tidak ada sebesar itu. Saya sudah rugi Rp50.000 ribu," ujarnya. Ketika coba membandingkan uang Rp50.000 yang dipegang ibu penjual koran itu dengan uang yang ada di tangan, ternyata tidak ada bedanya yang tampak kasat mata. Kalau tidak jeli mengamati, uang tersebut sepintas memang tampak asli dan benarbenar asli. Akan tetapi, setelah diteliti ternyata tanda tangan dewan gubernur yang tertera di uang yang diduga palsu itu dengan

uang asli, berbeda jauh. Tahun terbitnya, sama pada 2010. Kalau uang yang diduga palsu itu diterawang, ternyata ada gambar pahlawan di dalamnya. Demikian juga garis yang membentang vertikal di badan uang tampak jelas. Cuma saja, ukuran uang tersebut lebih kecil sedikit dan kertas uangnya lebih lembek dari uang asli. Ketika disarankan agar dilaporkan ke polisi terdekat, ibu itu tidak mau karena urusannya bakal panjang. Pengalaman ibu itu sengaja diangkat untuk memberikan warning kepada masyarakat bahwa peredaran uang palsu

sudah tidak mengenal batas dan waktu. Siapa saja, bisa menjadi korban, apalagi melihat penampilan sepintas uang yang diduga palsu yang sudah dikoyak-koyak ibu penjual koran itu. Masyarakat awam yang tidak jeli, bisa saja menerima uang palsu tanpa disadari, apalagi penjual koran di pinggir jalan yang tidak memiliki alat pemindai untuk mengetahui apakah uang yang dibelanjakan orang asli atau palsu. Karenanya, masyarakat agar lebih berhati-hati untuk menerima uang belanjaan yang diberikan orang. (TIM)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 292 3 - 9 MARET 2014

Kelurahan Gambir Baru Nominasi Tertib Adiministrasi PKK Tingkat Nasional KISARAN - Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara masuk sebagai nominasi 6 besar tertib administrasi PKK tingkat Nasional. Dengan masuknya Kelurahan Gambir Baru tersebut tim PKK Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan dan pembinaan terhadap Kelurahan itu. Sekretaris PKK Provinsi Sumatera Utara, Nety Harnita dalam kunjungan mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembinaan terkait adimnistrasi, diantaranya keteraturan keluar masuknya surat surat, pengarsipan, pendataan, laporan, kelengkapan buku dan tertibnya pengelolaan keuangan, yang semuanya harus dikelola dengn baik dan benar. “Kita akan terus melakukan pembinaan terhadap Kelurahan Gambir Baru ini, agar pelaksanaan adimnistrasinya lebih baik. Dan kita harapkan Kelurahan di Asahan ini dapat keluar sebagai juara," kata Sekretaris PKK Provinsi Sumatera Utara saat me-

ngunjungi Kelurahan Gambir Baru, Sabtu lalu. Untuk menjadi juara, Sekretaris PKK Provinsi Sumatera Utara yang didampingi wakil Ketua IV PKK Provinsi Sumut, Teja Syafruddin dan Wakil Sekretaris, Rukiat berharap kepada semua pihak dapat mendukung kegiatan PKK Kelurahan Gambir Baru, baik PKK Kabupaten hingga kepada pihak pembinaan PKK. Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Hj Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang menyatakan bahwa pihaknya yakin dan optimis kelurahan Gambir Baru menjadi juara, apalagi Kelurahan tersebut telah dinyatakan mewakil Sumut maju ke tingkat Provinsi. PKK Kabupaten juga terus melakukan pembinaan kepada Kelurahan Gambir Baru. “Kita juga sudah siap untuk membantu kekurangan Kelurahan Gambir Baru ini, “ kata Ketua PKK Asahan, seraya mengharapkan doa dan dukung semua pihak, agar Kelurahan Gambir Baru menjadi juara. (IN)

Toluto Motivasi Siswa Hadapi UN

S U M U T /ACEH

Bupati Labuhanbatu Tinjau Pabrik Pengolahan Karet R PRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr.H.Tigor Panusunan Siregar,SpPD beserta unsur muspida dan Kepala Dinas Sosnakertrans Mahadi, SH dalam rangkaian upacara peringatan Bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Tahun 2014, Kamis (27/2) melakukan peninjauan ke Pabrik Pengolahan Karet PTP Nusantara III Kebun Rantauprapat. Bupati dalam peninjauan ke pabrik pengolahan karet itu menyaksikan secara langsung para karyawan atau tenaga kerja sedang mengolah bahan mentah dari getah latek sampai menjadi sheet yang akan di export ke luar negeri. Pada kesempatan itu Bupati banyak menerima penjelasan dari Manager dan Kepala Pabrik PTPN III Kebun Rantauprapat. Sebelumnya, Bupati Labuhanbatu pada upacara peringatan Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di lapangan bola kaki Janji PTPN III Kebun Rantauprapat bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan pidato tertulis Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

TINJA U - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD sedang melihat Sheet Karet TINJAU yang akan di export ke Luar Negeri ketika meninjau Pabrik Pengolahan Karet PTPN III Kebun Rantauprapat. Isi pidato tertulis Menakertrans itu antara lain mengatakan, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang ruang lingkupnya telah berkembang sampai pada keselamatan dan kesehatan masyarakat secara nasional, untuk itu, diperlukan upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja melalui pelaksanaannya. Pelaksanaan kegiatan K3 yang dilakukan hendaknya dapat memenuhi tuntutan Negara-negara maju, khususnya Negara-negara yang menjadi rep-

resentasi masyarakat internasional terhadap persyaratan suatu produk barang atau jasa, antara lain harus memiliki mutu yang baik, aman dipergunakan, ramah lingkungan dan memenuhi standar internasional tertentu, diantaranya ISO 9001 series, ISO 14000 series, OHSAS 18000 series dan SMK3. Kondisi tersebut harus kita jadikan sebagai tantangan sekaligus peluang dalam meraih keberhasilan perdagangan global. Di sisi lain, persyaratan tersebut selalu dihubungkan dengan perlindungan bagi tenaga kerja, konsumen dan hak asasi manusia, kata Menteri

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH :

Nilai Al Qur'an Berikan Barokah Setiap Jiwa Masyarakat BERSAMA - Bupati Torang Lumbang Tobing (Toluto) foto bersama usai gelar temu pendidikan untuk memotivasi siswa menghadapi Ujian Negara (UN) Tahun ini. (KPK POS/PR) MUARA - Bupati Taput, Torang Lumbang Tobing (Toluto) gelar temu pendidikan untuk memotivasi siswa menghadapi Ujian Negara (UN) tahun ini. Kegiatan itu dilakukan dengan road show diawali di SMP N 2 Aritonang, SMK N 1 Simatupang dan berakhir di SMA N 1 Muara, Senin lalu. Di lokasi SMA N 1 Muara, Toluto menghimbau agar siswa belajar serius dan memanfaatkan waktu yang ada dengan efisien untuk belajar. “Saat ini kita sudah memiliki SMA Plus, dan kami berharap setidaknya 3 siswa dari setiap SMP Muara ini bisa masuk kesana. Contohnya SMP N 4 Muara, satu siswanya sudah masuk di SMA plus Tarutung,” katanya. Lanjutnya lagi saat ini ada 112 siswa sudah diberangkatkan ke perguruan tinggi dengan bantuan Bea siswa. “Sebisanya mutu pendidikan yang ada sekarang ditingkatkan, setidaknya dipertahankan,” katanya. Toluto juga menghimbau pada pilkada 6 Maret nanti agar memberikan suara sesuai dengan hak demokrasi yang dimiliki masyarakat sebagai pemilih. “Masing masing ma-

syarakat sudah memiliki siapa yang akan memimpin Taput nantinya, kami berharap agar pilkada berjalan baik dan tidak meninggalkan efek buruk di masyarakat sehingga terjadi pengkotak-kotakan,” tegasnya. Dijelaskannya, saat ini perbaikan infra struktur di jalan utama Kecamatan MuaraSilangit masih dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran yang tersedia. “Saat ini, jalan utama tadi sudah diperbaiki dengan hot mix sepanjang 600 meter, kedepan kami coba mengkombinasikan anggaran perbaikan jalan tadi dengan memadukan APBD Taput dan APBD Provinsi sehingga akses jalan menuju Muara dapat dilalui dengan baik,” katanya. Pemkab juga akan fokus untuk kecamatan Muara sebagai salah satu tujuan wisata alam andalan Taput. “Bahkan ini juga sudah kita bicarakan di tingkat provinsi, hanya saja dana tersebut dialihkan pada daerah lain,” pungkasnya. Diakhir acara temu pendidikan Toluto juga menyerahkan hadiah sebagai bentuk apresiasi pada pelajar terbaik se-kececamatan Muara. (PR)

SECANGGANG - Nilai-nilai AlQur’an akan memberikan barokah diseluruh Kabupaten Langkat pada setiap jiwa masyarakat sekaligus mengukuhkan daerah sebagai bumi relegius. Oleh karenanya Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) merupakan satu diantara wahana yang harus tetap dilangsungkan guna terpeliharanya nilai-nilai sosial yang positif di masyarakat. ”Melalui event ini, akan tetap terpelihara motivasi dan semangat generasi muda menggali, mempelajari dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an sebagai jawaban menuju masa depan lebih baik.” kata Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH saat membuka pelaksanaan MTQ ke-47 di lapangan bola kaki Marlintung Desa Karang Anyer Kecamatan Secanggang, Senin kemaren. Bupati yang hadir bersama Ketua TP-PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa, secara khusus sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada masyarakat Secanggang yang telah menunjukkan kesiapannya menjadi tuan rumah yang baik bagi kafilah yang mengikuti MTQ. Sekdakab Langkat dr. H Indra Salahuddin selaku Panitia penyelenggara menyampaikan bahwa event tersebut diikuti oleh 531 peserta MTQ dan 47 official dari 23 kecamatan se-Kabupaten Langkat, Pelaksanaan berlangsung mu-

PIALA - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH saksikan ketika Ketua DPRD H Rudi Hartono Bangun serahkan piala tetap kepada sekda dr. Indra salahuddin untuk diperebutkn pada MTQ ke 47 TK. Kab.Langkat di lapangan bola kaki Marlintung Desa Karang Anyer Kecamatan Secanggang, Senin (24/2) malam. lai tanggal 24 Februari s/d 28 Februari 2014. Sementara itu Camat Secanggang Ibnu Hajar sampaikan ucapan selamat datang kepada Bupati Langkat beserta rombongan, pihaknya atas nama masyarakat menyatakan terima kasih terhadap kepercayaan yang diberikan sebagai tuan rumah penyelenggara. ”Insyaallah amanah yang diberikan akan kami tunaikan sebaik-baiknya.” ujar Ibnu. Pada sore hari sebelumnya diawali pawai ta’aruf menempuh route 2 Km peserta 23 kafilah utusan kecamatan dan barisan pelajar, Ibu-ibu perwiritan serta berbagai komponen masyarakat di Kecamatan Secanggang turut memeriahkan pawai

dimaksud. Pembukaan MTQ berlangsung megah ditandai pemukulan beduk oleh bupati disertai dengan terkembangnya layar perahu nelayan mencirikan daerah tersebut sebagai wilayah pesisir, disambut lantunan mars MTQ, setelah sebelumnya dilakukan pelantikan pengurus LPTQ dan Dewan Hakim oleh Bupati Ngogesa. Turut hadir Ketua DPRD H Rudi Hartono Bangun, SE, Kapolres Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan, SIK, Dandim 0203 Langkat Letkol Inf Tri Saktiyono, Wabup Langkat Sulistianto, unsur Muspida, sejumlah pejabat sipil, TNI/Polri, dan segenap elemen masyarakat seKabupaten Langkat. (JUL)

dalam pidato tertulisnya. Upacara Bulan K3 yang bertema, “Wujudkan Budaya K3 Untuk Menjamin Stabilitas Usaha Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional” itu ditandai dengan penyerahan beasiswa kepada anak pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan cabang Kisaran dan penyerahan piagam penghargaan kepada 12 perusahaan perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu yang memperoleh Angka Kecelakaan Kerja Nihil (Zero Accident) selama tahun 2011 s/d 2013, yang diserahkan langsung oleh Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD. Adaapun ke 12 Perusahaan Perkebunan yang menerima Penghargaan itu antaralain, PTPN IV Kebun Meranti Paham, PT.Hari Sawit Jaya PKS 2, PT.Cisadane Sawit Raya Kebun, PT. Cisadane Sawit Raya PKS, PT.Sinar Pendawa Kebun, PT.Citra Indah Pertiwi PKS, PT. Lingga Tiga Sawit, PTPN III PKS Aek Nabara Selatan, PT. Rubber Hock Lie, PT. SMA Kebun Aek Nabara, PT. Hijau Pryan Perdana dan PT. Socfindo Negeri Lama. Turut hadir dalam upacara peringatan Bulan K3 itu antara lain Unsur Muspida, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu, Para Kepala SKPD dan Pimpinan Perusahaan Perkebunan (HAH)

Arya Hadiri Perayaan IMLEK BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM menghadiri perayaan puncak Imlek ke-2565 di Indrapura, Jumat lalu. Pertujukan barongsai mengawali kedatangan Arya beserta ratusan warga Tionghoa yang sudah menunggu. "Saya sangat senang bisa hadir merayakan Imlek bersama warga Tionghoa. Semoga pada perayaan imlek tahun kuda kayu ini diharapkan Indonesia secara umum bisa lebih baik dan sejahtera. Keberagaman etnis baik yang ada di Batubara mau pun di Indonesia secara umum, merupakan sebuah kekayaan yang patut disyukuri. Hal ini harus dimaknai dengan kekompakan, kebersamaan untuk menjadikan negara ini lebih baik. Indonesia harus tambah sukses dan makmur sesuai filosofi kuda yang kencang berlari dalam artian menuju kearah yang lebih baik." pungkasnya. Sementara Ketua Panitia Imlek, Agung Gunawan mengatakan Imlek adalah tahun baru dalam kalender Cina. Perayaan yang terus diperingati sejak ribuan tahun lalu itu harus dimanfaatkan untuk mengintropeksi diri. Hal itu juga harus dimaknai, untuk mempererat hubungan antar sesama manusia khususnya di Batubara ini yang terdiri dari berbagai suku. "Untuk intropeksi, ini saatnya melakukan evaluasi atas apa yang sudah dilakukan. Sangat diharapkan saling tumbuhnya persaudaraan. Warga Tionghoa selama ini sudah memberikan kontribusi terutama bidang ekonomi." Tapi Agung juga berharap ke depan, warga Tionghoa dapat berperan baik dalam hal politik mau pun dalam pemerintah, ucapnya. (ARIEL)

Wakapolri Batal Datang

Bupati Buka Sergai Open Motocross dan Grasstrack 2014 DOLOK MASIHUL - Wakapolri Komjen Pol Oegroseno yang direncanakan membuka Sergai Open Motocross dan Grasstrack 2014, pekan lalu batal datang dan diwakili Kepala Biro SDM Mabes Polri Kombes Budi Siswanto. Kejuaraan Daerah (kejurda) yang berlangsung selama dua hari di Sirkuit Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul-Sergai resmi di Buka Bupati Sergai Ir H Soekirman disaksikan Dikrimum Poldasu Kombes Pol Drs Dedi Heriyanto, Kapolres Sergai AKBP Benedictus Anis Purnawan SIK Msi, Kapolresta Tebing Tinggi AKBP Enggar Pareanom, Dandim 0204/ DS Letkol Arh Syaeful Mukhti Ginanjar SIP, Ketua IMI Sumut, Ketua KONI Sergai Darma Wijaya SE dan sejumlah undangan penting. Kejuaraan yang telah tiga kali di selenggarakan ini, terbagi kedalam 10 kelas yang dipertandingkan mulai dari kelas pemula hingga kelas senior diantaranya

kelas bebek pemula lokal, grasstrack pemula lokal, bebek standar pemula, bebek modifikasi pemula, bebek 4 tak junior dan senior 125cc, bebek modifikasi junior dan senior, special engine 250cc dan kelas tambahan eksekutif non pembalap. Pemenang kejuaraan ini akan mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan, sepeda motor dan piala Wakapolri Komjen. Pol. Drs. Oegroseno SH.Kejuaraan tersebut diikuti ratusan pembalap dari berbagai daerah baik dalam maupun luar Kabupaten Sergai bahkan pembalap tingkat nasional Stanley Tumewu. Dan dengan handychap lintasan sirkuit yang sangat menantang dan rumit. Pada kesempatan tersebut, Bupati Sergai menyebutkan kecelakaan lalu lintas (lalin) tahun 2013 sebesar 86 orang, besarnya angka kecelakaan akibat lalin ini sudah menurun dibandingkan tahun 2012 lalu. Kegiatan ini memi-

SAMBUT AN - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman tengah memberikan sambutan saat membuka Kejuaraan Sergai Open Motocross dan Grasstrack SAMBUTAN 2014 di areal Sirkuit Lapangan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul, Sabtu (22/2). Photo :ARM liki arti tersendiri karena tidak saja sebagai sarana menyalurkan hoby dan bakat melainkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk berpartsipasi da-

lam menertibkan dan mengikuti peraturan lalin. Sehingga korban kecelakaan lalin dapat diminimalisir yang diakibatkan karena aksi kebut-kebutan maupun balap

liar. Soekirman berharap turnament daerah ini menjadi kebangkitan olahraga di Sergai melalui olahraga otomotif khususnya bagi

pembalap motocross dan grasstrack lokal untuk berprestasi pada event yang lebih besar. Sementara Ketua Panitia Drs. Fajar Simbolon mengatakan event ini merupakan tahun ketiga diselenggarakan sejak tahun 2011, 2012 dan 2014.Disamping itu tujuan diadakannya event ini agar masyarakat turut berpartisipasi dalam mengedepankan prestasi dan membina mental dan sportivitas terutama bagi remaja. Fajar yang juga Camat Sei Rampah berharap agenda seperti ini mampu menekan tingkat kriminalitas dan kenakalan remaja di wilayah ini sehingga Kabupaten Sergai dapat dan menjadi pelopor kedispilinan berlalu lintas. Selain itu juga untuk meningkatkan prestasi di Kabupaten Sergai.Total hadiah yang di perebutkan puluhan juta rupiah yang diikuti sebanyak 181 starter. ujar Fajar. (ARM)


15

KPK POS

SUMUT

ANEKA

E D I S I 292 3 - 9 MARET 2014

Dinas Perhubungan Siap Songsong MP3EI BATUBARA - Dalam rangka menyongsong mega proyek MP3EI yang akan dilaksanakan, berbagai persiapan telah disiapkan dinas perhubungan seperti melengkapi fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dimana semakin berkembangnya transportasi akan memicu tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, hal ini dikatakan kepala dinas perhubungan Drs Aladdin MSi di Lima Puluh, Selasa (25/2). Disamping itu juga dilakukan tatanan transportasi lokal (Tatralok), pembentukan forum lalu lintas angkutan jalan. Kita juga harus mengadakan dan mengembangkan jaringan komunikasi khususnya internet yang berdampak positif dalam meningkatkan sumber daya manusia, akan tetapi minat masyarakat masih jauh dari harapan dalam memahami dan menggunakan fasilitas jaringan komunikasi tersebut. Untuk keselamatan nelayan akan ditingkatkan patroli keselamatan diperairan yang saat ini sedang gencarnya dilaksanakan. Ini menunjukkan keseriusan pemangku kekuasaan dalam memberikan perhatian pengelolaan dan penanganan wilayah laut, pungkasnya. (ARIEL)

Musrenbang Harus Ada Sinkronisasi

Gereja BNKP Yohanes Adakan Peneguhan Sidi NIAS SELATAN - Peneguhan sidi merupakan bagian dari pengakuan iman dalam prosesi gereja Kristen setelah melakukan katekisasi, seorang bisa diteguhkan melalui peneguhan sidi oleh Pendeta Jemaat melalui upacara liturgy dihadapan sidang jemaat. Pelaksanaan Kebaktian Minggu (23/2) Gereja BNKP Yohanes Resort-10 Teluk Dalam melaksanakan peneguhan sidi kepada 33 remaja pemuda pemudi di hadapan Jemaat di hadiri Pdt. F.Y. Zega Sth,MSi, Pdt Fungsional AD.Lase Sth, Pdt WS.Zendato, Sekretaris Gereja Snk Yason Maduwu, Ketua BPMJ Elkarya Wau, Satua Niha Keriso BNKP Yohanes, Seluruh Jemaat serta Orangtua Remaja yang di Sidi. Kedewasaan tidak ditentukan oleh usia, namun dari iman dan sikap yang menuju kearah yang lebih baik. Didalam Agama Kristen Protestan, sidi dapat dikatakan sebagai suatu acara pelepasan yang sakral bagi pemuda pemudi Kristen dari remaja yang kekanak kanakan menuju remaja yang dewasa. Kaderisasi memegang peranan penting dalam membawa sesuatu kedewasaan baik iman

PENEGUHAN - Peserta Peneguhan sidi sebanyak 33 Pemuda-Pemudi dilaksanakan di Gedung Gereja BNKP Yohanes Telukdalam maupun tingkah laku bagi para katakumen Remaja BNKP Yohanes Teluk Dalam angkatan Tahun 2013/2014 Sebanyak 33 orang setelah melewati masa pembekalan di sekolah Sidi selama hampir satu Tahun Akhirnya dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan surat Sidi di bawah bimbingan Pendeta Jemaat F.Y Zega Sth,MSi, kepada remaja

yang dinyatakan lulus dilakukan peneguhan sidi di hadapan majelis dan umat, satu persatu peserta Naik Ke alter untuk mendapatkan peneguhan dan penyerahan surat sidi dari Pendeta Jemaat dan Pendeta Fungsional, ke 33 Remaja yang mengikuti peneguhan terlaksana dengan penuh dengan hikmat dan berjalan lancar.

Wendy Wijaya T.Gari salah seorang peserta Sidi memaparkan kesan dan pesan kepada sejumlah wartawan bahwa selama proses pendidikan di sekolah sidi mereka di gembleng oleh Pendeta Jemaat untuk menguasai : Pengakuan Iman dan sepuluh Firman Tuhan, peneguhan sidi merupakan satu kesatuan utuh sebagai salah satu mata rantai pembinaan yang ada dalam gereja dengan makna penting karena didalam dan sepanjang proses yang terjadi peserta dituntun untuk sampai pada pengakuan iman. Pernyataan janji kepada Allah dan jemaat di dikuti dengan kesediaan dan kesetiaan untuk menjadi pribadi yang dewasa serta mau melaksanakan seluruh kehendak Allah dalam hidup pribadi,Keluarga gereja dan masyarakat. Menurutnya sangat senang atas Nats Alkitab yang tertera di Surat Sidi Wahyu 2:10 Hendaklah engakau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu Mahkota Kehidupan, serta Surat Sidi yang diterima “ Tuhan berfirman Dan Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap

(DUHA)

Nyaris Ambruk ke Dasar Sungai

BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM (Fhoto) menghadiri pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD)di Indrapura, selasa (25/2)dihadiri kepala SKPD, tokoh agama dan masyarakat. Tujuan dari diadakannya Musrenbang RPJMD ini, guna mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan di daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJM daerah menjadi rancangan akhir RPJMD. Selain itu juga dimaksudkan untuk melakukan penajaman dan penyelarasan Program Pembangunan Jangka Menengah, ucap Ir Ahmad Einsten MSi selaku kepala Bappeda Batubara. Sementara Bupati Batubara H. OK Arya Zulkarnain SH.MM menjelaskan Kami melihat pelaksanaan Musrenbang RPJMD ini langkah yang positif dan strategis. Tentu ini merupakan komitmen awal yang positif dalam konteks sinkronisasi dan harmonisasi implementasi hasilhasil Musrenbang sebelumnya yang dilaksanakan setiap tahun. Namun ada beberapa catatan yang penting untuk menjadi perhatian bersama. Sebagaimana diketahui prioritas program atau agenda pokok yang harus dilaksanakan adalah bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Lapangan Kerja, Optimalisasi Sumberdaya, Daya saing ekonomi dan sebagainya. Komitmen visi misi itu akan dituangkan dan diimplementasikan melalui RPJMD, dengan metode partisipasi masyarakat. "Seperti diketahui Batubara memiliki kekayaan yang luar biasa baik Sumber Daya Alam, maupun Sumber Daya Manusia. Untuk itu, melalui RPJMD ini kita berharap semua bisa terakomodir dan komprehensif, sehingga apa yang dimiliki bisa terealisasi dengan baik dan benar serta merata. Hanya saja, tentu semua berharap agar RPJMD ini nantinya sinkron dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan harmonisasi dengan permasalahan dan kebutuhan, tandasnya. (ARIEL)

Jembatan Gantung Gampong Bukit Seu Lemak Memprihatinkan ACEH TIMUR - Jembatan gantung gampong Bukit Seu lemak, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan nyaris ambruk ke dasar sungai. Ironisnya, terkait renovasi jembatan penghubung bagi masyarakat setempat Pemerintah daerah terkesan tutup mata. Pengamatan di lapangan pekan lalu, dimana kondisi jembatan gantung yang berkonstruksi kayu tersebut sudah mulai lapuk dan tidak tersusun rapi, bahkan kabel sling jembatan gantung itu yang sudah puluhan tahun terlihat sangat mengkhawatirkan akan putus di karenakan tidak mampu lagi menahan berat. Parahnya lagi, kabel sling jembatan itu bukan terkait pada abutment per-

manen, akan tetapi hanya dikaitkan pada kayu balok yang di tancamkan warga sebagai abutment tempat bergantungnya kabel sling jembatan. Kendatipun dalam keadaan kritis, masyarakat setempat dengan terpaksa harus melewati jembatan ini yang merupakan sarana penghubung utama bagi warga setempat. Rustam Efendi (28), salah seorang warga Kecamatan Birem Bayeun menuturkan, untuk gampong Bukit Seu lemak bukan hanya jembatan gantung yang mengalami kerusakan parah, akan tetapi terdapat beberapa jembatan lainnya yang harus segera di perbaiki secara permanen oleh pemerintah Aceh maupun Pemerintah Aceh Timur sendiri. Sebagaimana diketahui, gampong Bukit Seulemak merupakan salah satu daerah pedalaman di Kecamatan Birem Bayeun yang jarak tempuhnya lumayan jauh dari pusat kecamatan. “Hingga kini gampong tersebut da-

pat dikatakan masih jauh dari harapan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah,” ujarnya. Oleh karena itu, dirinya selaku warga Kecamatan Birem Bayeun meminta kepada Pemerintah Aceh Timur agar dapat memberikan perhatiannya bagi daerah yang berada di ujung timur kabupaten ini yang berbatasan langsung dengan wilayah Pemko Langsa. “Terutama pembangunan insfrastruktur jalan dan jembatan yang sekarang mengalami kerusakan parah,” ungkap Rustam. Lebih lanjut disampaikannya, dimana gampong Bukit Seu lemak dan sekitarnya adalah salah satu daerah di wilayah Aceh Timur yang memiliki hasil alam yang sangat potensial terutama sektor perkebunan karet, kelapa sawit dan pertanian lainnya milik masyarakat yang sangat potensial, “Sebab itu, kita harapkan adanya dukungan pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan rakyatnya,” demikian pungkas Rustam. (BSO)

Sekretaris Perindag ESDM Nias Berupaya Bekerja Maksimal NIAS - Sekretaris Dinas Perindag ESDM Kabupaten Nias, F.Bate,e berjanji akan bekerja semaksimal mungkin untuk melaksanakan ditempat kerja yang baru, kepada wartawan di ruang kerjanya belum lama ini. Dikatakan, kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan kepada saya akan saya junjung tinggi dan senantiasa bekerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi pegawai negeri sipil, ujarnya. Saya yakin bahwa ditempat tugas yang baru tidah jauh beda dengan ditempat tugas yang lama karena ketika saya baru tiba para staf memberikan sambutan yang luar biasa sehingga dengan kekompakan ini maka

beban pekerjaan yang diberikan pimpinan sudah pasti tuntas tepat waktu, katanya. Sementara itu sumber dari pegawai yang bertugas di Dinas Perindag ESDM Kabupaten Nias mengatakan dengan penempatan sekretaris yang baru maka akan membawa angin segar terhadap kinerja pegawai karena bagaimanapun apabila hubungan antara pegawai dan atasan kurang harmonis maka pekerjaan dirasa sangat berat untuk dikerjakan, ucap sumber. Namun besar harapan, kedatangan sekretaris yang baru maka dapat meminimalisir apabila ada kekurangan yang ditemui pegawai selama ini. (YAGI)

 F.Bate,e.

BKM “Istiqomah” Gelar Pelatihan Pertukangan TANJUNGBALAI-Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “Istoqomah” Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung dalam rangka kegiatan sosial PNPM tahun 2014 menggelar pelatihan pertukangan kepada 20 orang warga setempat. Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari tersebut terlaksana berkat kerjasama dengan pihak Politeknik Tanjungbalai (Poltan). Adapun materi pelatihan pertukangan itu meliputi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Perawatan dan Perbaikan Peralatan dengan narasumber akademisi dari Poltan dan instruktur dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tanjungbalai.

Hidup selama lamanya “ (I Yohanes (2 : 17) Ke 33 Remaja yang di Sidi Pemuda Juan Lukas Putra Sarumaha, Wendy Wijaya T.Gari, Yediza Briantara Laia, Trismanboy Buulolo, Stheven mei angolifa Giawa, Sermonpaskah Zagoto, Raimon anolifa Duha, Primanalfret Fau, Oktinus Harefa, Netralvirdulin onahia Gulo, Jimy sohaga Dakhi, Halbertgauran prada Gaurifa, Elgia Rajaina Surbakti, Ekadarma Putra Maduwu, Donijurnalius Putra Jayazeni, Dianagung sanora Laia, Demas Alfin Sarumizal Zagoto, Boyjurdil Halawa, Agussyah Rizal Zagoto. Pemudi :Wenni Kristiani wau, Yofitaria Wau, Tifanus wau, Sarahfatriani Zagoto, Norina Halawa, Niat Hartina Tafonao, Martina Halawa, Misamunajati Telaumbanua, Mercydwi krisna Luaha, Luismei omasio Lawolo,Gesti marniat Halawa, Eunikerosni Bohalima, Erlinamawati Laia, Ester Buulolo. Selesai prosesi peneguhan sidi acara dilanjutkan dengan penerimaan komuni sebagai wujud dari penerimaan Yesus Kristus seutuhnya.

Koordinator Kota (Korkot) PNPM Tanjungbalai Kurniawan Effendi dalam sambutannya pada acara pembukaan hari Senin lalu menyebut BKM “Istiqomah” melalui pelaksana kegiatan Kelompok Swadaya masyarakat (KSM) “Meranti” cukup kreatif menggelar pelatihan tersebut dan mengharapkan BKM-BKM lainnya dapat meniru jejak BKM “Istiqomah” itu. Sementara Pembantu Direktur (Pudir) IV Dedi Sanatra mewakili pihak Poltan mengatakan kerjasama ini merupakan wujud pengabdian civitas akademika kepada masyarakat dan berharap kerjasama yang telah dituangkan dalam sebuah MoU ini dapat terus dipertahankan dan dilaksanakan secara berkesinambungan

FOTO BERSAMA - Peserta pelatihan dan para narasumber foto bersama usai acara pembukaan untuk memberi bekal keterampilan warga masyarakat sebelum terjun dan bekerja disektor industri. Tampak juga dalam acara

pembukaan pelatihan pertukangan itu Koordinator BKM “Istiqomah” Erwin Sirait, Ketua KSM “Meranti” Mazlan, mewakili Kadisperindag dan

yang mewakili Camat Teluk Nibung.Pelatihan tersebut berlangsung sukses dan telah berakhir pada hari Rabu (26/2) lalu. (HER)

Dinas Pendidikan Kabupaten Nisel Sosialisasikan Dana Bos 2014 NIAS SELATAN - Setiap tahun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyediakan Anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara bertahap pertriwulan selama setahun, untuk menunjang program wajib belajar 9 Tahun. Dinas Penddidikan dan Kebudayaan Nias Selatan menyelenggarakan sosialisasi dana Bos tahun 2014, bertempat di Hall Devnas jalan Pramuka Jumat (21/2) yang di hadiri oleh Kepala Inspektorat Faduhusi Daely SPd, Kasi Kurukulum Piterson Jamili SAP, Korwas Yasali Zalukhu, seluruh Kepala sekolah Negeri dan Swasta SD, SMP, Bendahara Dana Bos serta Ketua Komite Sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Nias Selatan Arlinus Dakhi SE menyatakan bahwa diadakannya sosialisasi dana BOS agar pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah sebagai Manager dana BOS, Bendahara dana Bos, Ketua Komite Sekolah tidak menyalahgunakan pemakaiannya lebih tepat sasaran, disamping itu juga untuk meningkatkan ketrampilan manajerial Kepsek dan Bendahara dalam mengelola dana bos dengan baik dan benar, dengan memperhatikan Permendikbud Tahun 2014 tentang Juknis pelaksanaan dan penggunaan dana BOS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nias memiliki sekolah Negri dan Sawasta SD sebanyak 341 Sekolah dan SMP 122 Sekolah. Kasi Kurukulum Dikdas Nisel Piterson Jamili SAP menjelaskan sosialisai ini dilakukan merujuk pada sistem penjaminan mutu khususnya standar pelayanan minimal untuk pendidikan dasar dan standart nasional pendidikan. Melalui sosialisasi ini seluruh satuan pendidikan mengerti aturan, teknis UN tahun 2014 serta teknis penggunaan dan pertanggung jawaban penggunaan keuangan dana BOS dan R BOS. Selain itu satuan pendidikan dapat menerapkan aturan dalam UN 2014 dan penyerapan anggaran BOS dan R BOS 2014. Piter menekankan tentang sasaran pengunaan dana BOS selain 13 item, juga tahun ini harus disediakan dana untuk penggunaan buku kurikulum baru. Kepala Inspektorat Faduhusi Daeli Spd memamparkan tentang pemeriksaan penggunaan dana BOS serta sanksi bila telah menyalahgunakan pemakaian dana BOS, menghimbau setiap kepala Sekolah agar dalam pemakaian dana BOS harus tepat sasaran jangan melenceng dari peruntukannya. (DUHA)


E D I S I 292 3 - 9 MARET 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

Tiga Kecamatan di Aceh Singkil Krisis Air Bersih SINGKIL - Daftar dari dampak akibat kemarau panjang yang melanda wilayah Aceh Singkil sejak satu bulan terakhir, saat ini semakin panjang. Belum lagi bencana asap yang hingga kini tak kunjung surut, lalu muncul lagi persoalan baru, air hilang dari sumur warga. Data yang dikutip media melalui Kepala BPBD Aceh Singkil,Sulaiman ST, pekan lalu, tercatat sudah tiga kecamatan yang dilaporkan mengalami krisis air bersih di daerah ini. Tiga kecamatan tersebut, masing-masing Singkil Utara, Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat. Hanya saja dari tiga kawasan yang dilanda bencana

kekeringan tersebut, justru warga di Kecamatan Pulau Banyak Barat yang sangat menderita akibat krisis air bersih ini sebut Sulaiman. Menurut Sulaiman, akibat kelangkaan air di wilayah paling ujung Aceh Singkil ini, telah membuat ribuan warga setempat harus mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap air."Secara detil, kita belum dapat data yang valid dari pihak kecamatan.Namun dari informasi dan evaluasi yang kita terima, kita sependapat, Pulau Banyak Barat yang paling serius akibat bencana kekeringan ini" lanjut Sulaiman.

Senada dengan Sulaiman, Camat Pulau Banyak Barat, Hasbi SH, kepada media tidak membantah adanya bencana kekeringan di wilayah yang dipimpinnya tersebut.Hanya saja, Hasbi punya versi yang berbeda terkait bencana ini. Hasbi menyatakan,dari empat desa yang ada di kecamatan ini, hanya dua yang berada dalam level merah. Dua desa tersebut adalah, Asantola dan Haloban.Sedangkan dua desa lainnya,Ujung Sialit dan Desa Suka Makmur, masih disebut relativ aman. "Warga di dua desa itu masih tertolong aman. Sebab sumber air yang jaraknya relativ dekat dari desa mereka.

Beda dengan kasus yang terjadi di Desa Asantola dan Haloban. Selain lokasi sumber air cukup jauh, juga harus melewati laut" kata Hasbi. Dalam penjelasan lainnya, Hasbi juga tidak menampik, kalau ribuan warga yang bermukim di dua desa tersebut, terpaksa membeli air dengan harga Rp 20 ribu untuk satu drum. Sayangnya, tidak semua warga mampu untuk membeli air yang dijual oleh pedagang tersebut.Warga setempat yang umumnya nelayan terpaksa mengambil air yang jaraknya berkilo-kilo meter dari desa mereka. Ironisnya,hingga memasuki pekan ketiga pasca bencana,

belum terbetik berita adanya upaya atau solusi dari pemerintah setempat untuk meringankan derita warga ini. Padahal sebagaimana penjelasan warga, akibat bencana tersebut telah membuat beban ekonomi mereka bertambah berat. "Bagi kami, tak ada jalan lain, pemda harus turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Dan seharusnya juga pihak terkait tanggap. Sebab, pemda yang punya solusi untuk mengurai masalah, sedangkan kami hanya bisa menerima" kata Iwan,warga Desa Haloban, saat ditemui KPKPos pekan lalu. (AZT)

Camat SKT Jalankan Proposal Untuk Kegiatan MTQN Tingkat Kecamatan TANJUNGBALAI - Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) Tingkat Kecamatan Sei Kepayang Timur (SKT) Tahun 2014 telah berakhir pekan lalu. Namun seiring itu berhembus kabar yang tak sedap terkait pengumpulan dana untuk pelaksanaan syiar agama Islam tersebut. Seorang Kepala Desa (Kades) dikecamatan itu menyatakan ia merasa diperalat oknum Camat SKT Asmuni, SH. Menurut Kades yang tidak ingin namanya ditulis ini, ia dan keempat Kades lainnya dikecamatan SKT diperintahkan Asmuni menjalankan proposal guna mendapat sumbangan untuk pelaksanaan keagamaan itu. Para Kades juga tetap dimintai “partisipasinya” oleh sang Camat. Sasaran pemberian proposal itu adalah para pengusaha yang lokasi usahanya berada di SKT. Diantaranya pengusaha yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang notabene non muslim. Menjadi masalah karena anggaran untuk kegiatan itu tentunya telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Asahan dan merupakan kegiatan keagamaan warga muslim yang setiap tahun digelar. Sampai berita ini ditulis, Asmuni tidak berhasil ditemui guna dikonfirmasi terkait dugaan penyimpangan tersebut. SMS yang dikirimkan keponsel sang Camat yang belum sebulan menjabat itupun tak dibalas. Sementara Sekretaris Camat (Sekcam) H.Syakban yang ditanyai seputar kesahihan informasi adanya penerbitan proposal permintaan sumbangan kepada para pengusaha untuk kegiatan MTQ tersebut membenarkannya."Iya,memang ada dan itu merupakan kebijakan pribadi Bapak Camat." tegas Syakban yang ditemui hari Rabu (26/2) lalu diruang kerjanya. (HER)

Warga Desa Boyo Gotroy Bangun Jalan GUNUNG SITOLI - Warga Desa Boyo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, saat ini sedang giat-giatnya membangun jalan di desanya. Pembangunan jalan tersebut yang berlokasi di Jalan Fondrako gang Manggis yakni dengan memperlebar dan memperkeras badan jalan yang sudah ada dengan tujuan agar kendaraan bisa terlintas pada masa yang akan datang. Demikian dikatakan Anugrah Nofaomasi Hia warga Desa Boyo Gang Manggis kepada wartawan dikediamannya, Kamis lalu. Dikatakan, gotong royong untuk memperlebar dan memperkerasjalaninisudah dimulai semenjak 1 Anugrah Nofaomasi Hia Februari 2014 yang lalu dengan melibatkan anggota masyarakat, orangtua, anak-anak yang didukung oleh Kepala Desa Boyo, Yarman Jaya Hulu bersama kepala dusun setempat. Menurut Anugrah Nofaomasi Hia, jalan yang diperkeras dan diperlebar ini diperkirakan sepanjang 150 meter termasuk 1 buah bubusan dengan sumber dana dari swadaya masyarakat dan bantuan dari simpatisan yang sifatnya tidak mengikat, ujar Calon Legislatif dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Gunungsitoli1 nomor urut 8 ini. Anugrah Nofaomasi Hia yakin bahwa program ini dapat terlaksana dengan baik karena didukung oleh berbagai pihak termasuk pemerintahan desa Boyo apalagi sifat kegotong-royongan masyarakat Nias sudah terbina sejak nenek moyang orang Nias dahulu, namun yang terpenting katanya mari menghilangkan sifat angkuh, iri, dengki, sombong (AIDS) karena hal itu akan merusak persaudaraan dan kekeluargaan kita,ujarnya. Salah seorang warga Desa Boyo yang dikonfirmasi wartawan mengatakan inisiatif warga di Gang Manggis patut disikapi dengan arif dan bijaksana, bahkan telah terbentuk tim pembangunan Gang manggis sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Boyo Nomor 141/3/k/db/2014 tanggal 1 Fbruari 2014. Selanjutnya, untuk peningkatan pembangunan jalan Fondrako Gang manggis tersebut, pemerintah Desa Boyo telah mengirim surat permohonan kepada Walikota Gunungsitoli cq Dinas Tarukim Kota Gunungsitoli tertanggal 3 Februari 2014, memohon agar jalan Fondrako gang manggis tersebut dapat diprioritaskan untuk dibangun melalui dana APBD termasuk pembangunan air bersih serta pemasangan jaringan listrik Negara. (YAGI)

DUMAI - Belum hilang dari ingatan masyarakat Kelurahan Batu Teritib terkait pembantaian kebun sawit oleh PT. Suntara Gajapati (SGP) Buluh Hala Sei Sembilan terhadap ribuan hektar kebun sawit milik masyarakat, yang tergabung dalam kelompok tani Karya Jaya Batu Teritib. Kini PT.SGP kembali berulah. Diinformasikan PT.SGP mengerahkan alat berat excapator memasuki areal kebun sawit masyarakat kelompok Raja Monang dimana perusahaan tersebut kabarnya akan melakukan steking diareal kebun sawit itu yang mempunyai luas berkisar 400 hektar dan seluruhnya telah ditanami sawit bahkan sudah berproduksi. sebut sumber dari Batu Teritib. Amris Anggota Komisi II DPRD Kota Dumai, ketika dikonfirmasi

Rabu pekan lalu membenarkan adanya komplain dari pihak PT.SGP terkait kebun sawit milik masyarakat diduga berada dalam kawasan HPH Tanaman PT.SGP. "Oleh karenanya Jumat (28/02) kita panggil PT.SGP, Camat Sei. Sembilan dan Lurah Batu Teritib hearing ke DPRD Dumai untuk mempertanyakan permasalahan sengketa antara Raja Monang dengan PT.SGP dimana sebelumnya DPRD Dumai telah turun kelapangan untuk melihat langsung kebun sawit masyarakat yang bakal disteking oleh SGP." ungkapnya. Amris juga mengungkapkan sengketa tanah antara masyarakat Batu Teritib dengan PT.SGP disebabkan belum adanya kepastian tapal batas antara areal HPH Tanaman PT.SGP dengan areal kebun masyarakat. "Persoalan tanah Batu Teritib tidak akan pernah selesai, apabila tapal batas belum ada. Oleh karenanya perlu keseriusan dari Pemerintah Kota Dumai menyelesaikan permasalahan sengketa

tanah antara PT.SGP dengan masyarakat, melalui penentuan tapal batas. Penentuan tapal batas, merupakan skala prioritas, jangan anggap enteng terhadap permasalahan tanah Batu teritib," ujar Amris mengingatkan. Sesuai Rekomendasi Gubernur Riau bahwa kawasan HPH tanaman PT.SGP berada di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir bukan di Kecamatan Sei. Sembilan Kota Dumai. Untuk mencari solusi penyelesaian tanah yang disengketakan antara masyarakat pemilik kebun sawit dengan PT.SGP. DPRD telah merekomendasikan permasalahan tersebut kepada Pemerintah Kota Dumai bahwa lokasi HPH tanaman PT.SGP bukan di wilayah Batu Teritib melainkan di Kecamatan Bangko. papar Amris. Keterangan yang dihimpun KPK Pos di Dumai belum lama ini, menyebutkan ulah PT.SGP meluluhlantakkan kebun sawit petani tidak hanya di Desa Batu Teritib, mereka juga merambah hingga ke Kelurahan Basilam

Baru Kecamatan Sembilan Dumai. Kebun sawit yang telah diluluhlantakkan PT.SGP yaitu kebun sawit dari Kelompok Tani Karya Jaya seluas 1000 hektar, Kelompok Tani Pendawa Lima (Kelompok M.Noh) 3000 hektar, Kelompok Tani Manurung dan Kelompok Tomas yang berada di Kelurahan Basilam Baru diperkirakan 5000 hektar juga ikut menjadi sasaran pembantaian, bahkan kebun sawit Tomas dan Manurung rata dengan tanah. Hal ini diungkap Jhoni selaku Humas kelompok Tani Thomas. Menurut Jhoni akibat ulah PT.SGP yang telah meluluhlantakkan kebun sawit masyarakat tersebut mengakibatkan terciptanya kemiskinan baru di Batu Teritib, sebab ratusan warga telah kehilangan mata pencarian dari berkebun, karena tidak ada lagi kebun sawit yang dipanen, selain itu puluhan warga telah kehilangan tempat tinggal, namun Pemerintah Kota Dumai sejak rekomendasi yang diterbitkan DPRD Dumai hingga saat ini, belum ada kejelasan. (PUR)

KOMAS BUMI PUTERA KABUPATEN NIAS SELATAN RAPAT TAHUNAN 2014

Koperasi Merupakan Usaha Bersama Perbaiki Nasib Penghidupan NIAS SELATAN - Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Nias Selatan Komas Bumi Putra hadir sebagai wujud kepeduliannya dalam mengembangkan UKM masyarakat Nias Selatan berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Komas Bumi Putra berpedoman kepada Koperasi Indonesia berdasarkan UU No. 25/1992. Dimana Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan. Dalam rangkat meningkatkan kinerja koperasi “KOMAS Bumi Putera”

telah dilaksanakan rapat kerja Tahunan 2014 di Pantai Baloho Indah, Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Sabtu (22/2) hadir pada saat itu Ketua Koperasi Alinudin Laia SE, Kadis UKM dan Koperasi Nisel Alami Sarumaha SPd, anggota DPRD Propinsi Ir.Sudirman Halawa SH, Anggota DPRD Nisel Yurisman Laia SH, badan pengawas serta seluruh pengurus dan anggota Komas. Ketua Koperasi Komas Alinudin Laia menjelaskan sesuai kebutuhan kemajuan zaman dan teknologi saat ini maka para pencetus dan pemikir Komas Bumi Putera mengambil bagian yang berbasis ekonomi menengah kebawah dengan jumlah keanggotaan 7.480 orang dan mempunyai kantor cabang di 7 kecamatan se kabupaten Nisel. Komas menjaring anggota teladan dan cabang yang berprestasi yang turut ikut menyumbang

BERSAMA - Pengurus Komas Bumi Putra foto bersama dengan Kadis Koperasi Nisel dan unsur lainnya. kemajuan dari Koperasi dengan memiliki anggota teladan sebanyak 30 orang serta 4 cabang berprestasi yakni Cabang Gomo, Cabang Umbunasi, Cabang Amandaya dan cabang lolomatua. Jumlah peserta yang mengikuti rapat

Tahunan 2014 sebanyak 400 orang. Koperasi Komas Bumi Putera memiliki Asset Rp.14.005.236.000 dengan pendapatan Tahun 2013 Rp.2.111.275.498, diharapkan rencana pendapatan tahun buku 2014 sebesar Rp.2.537. 200.000. (DUHA)

Nina Rista Tarigan, Caleg DPRD Deliserdang Dari Partai NasDem

Wanita Juga Punya Pengaruh DELI SERDANG Zaman yang sudah semakin canggih saat ini, mendorong kaum wanita juga harus ikut andil dalam mengemban tugas. Adalah Nina Rista Tarigan, sosok wanita yang selalu teliti dalam melakukan hal apapun. Anak mantan Kepala Kantor Bantuan Desa (Bandes) sekarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Deliserdang menegaskan, bahwa posisi wanita didalam kehidupan sangat memegang pengaruh besar, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, hingga juga dipolitik. "Kini, tidak zamannya lagi wanita selalu berkutat di dapur, di sumur dan di kasur. Dan memang sudah seharusnya perempuan bangkit untuk maju, tunjukkan keistimewaan kita. Meskipun kita tidak boleh lupa dengan kodrat, tapi tidak ada salahnya juga kita ikut berkarir seperti kaum Adam," papar anak ketiga almarhum Djaminta Tarigan BA dan ibu Rohani Sembiring. Nina Rista Tarigan yang mengajukan diri untuk calon anggota legislatif DPRD Deliserdang adalah seorang wanita yang memiliki pengalaman menarik.

Sebagai seorang wanita, ibu 2 anak putri itu merasa terpanggil untuk merubah pola pikir kaumnya serta mengajak agar wanita juga harus bisa ikut dalam proses pembangunan daerahnya. "Dibalik pemimpin yang sukses, pasti ada yang mendampinginya yakni seorang wanita, begitu juga dengan daerah yang akan maju. Oleh karena itu posisi kita juga sangat dibutuhkan. Sehingga diharapkan dalam mengisi waktu luang, ada kalanya wanita juga harus terjun ke masyarakat, melakukan kegiatan sosial, dan berbagai aktivitas lainnya yang bermanfaat," papar ibu dari Deasy Maya Syafira Sembiring dan Devi Maharani Sembiring itu. Caleg wanita yang diusung Partai NasDem dengan nomor urut 5 Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Lubukpakam, Pagar Marbau, Beringin dan Pantai Labu ini menambahkan bahwa pola pikir wanita zaman dulu dengan sekarang sangatlah berbeda. Sehingga dengan itulah, anak ketiga dan 6 bersaudara itu memiliki visi mewujudkan perubahan kearah yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat, jika kelak ia dipercaya

menjadi anggota dewan dalam Pemilu 2014 mendatang. "Saya ingin, para ibu-ibu bisa mengikuti jejak pejuang wanita kita yang terdahulu. Artinya, meskipun hanya ibu rumah tangga tetapi juga bisa berhasil dalam berkarir, terlebih lagi dalam politik yang membantu penyaluran aspirasi untuk pembangunan daerah. Bahkan, wanita juga bisa menjadi seorang pemimpin nantinya. Wanita punya hak yang sama dengan kaum pria, " papar perempuan yang pernah kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadyah Sumatera Utara. Selain berangkat dari keprihatinannya dengan kondisi masyarakat kecil, terutama kaum hawa yang semakin terpinggirkan, wanita kelahiran 44 tahun silam itu ingin mengabdikan dirinya untuk masyarakat, dan dengan jalur politik inilah menjadi pilihannya. "Saya ingin mengabdikan hidup saya buat masyarakat, terutama kaum hawa," papar istri Hendra Sembiring ini. Sehingga apa yang akan dilakukan nantinya, tidaklah hanya dimulut saja, melainkan juga dengan pelaksanaannya. Jika ia terpilih sebagai anggota

legislatif yang akan dilakukannya adalah memberikan peluang pendidikan yang sama dengan wanita, jauh dari penindasan dan mempunyai kesetaraan secara umum dari kaum Adam. Nina Rista Tarigan yang akrab disapa Ocin ini mengaku gelisah dengan kondisi wanita akhir-akhir ini. Karena masih banyak wanita yang tidak memahami fungsi dan perannya sebagai perempuan. ”Kebanyakan perempuan seringkali terpinggirkan dalam hal pengambilan kebijakan dan keputusan. Termasuk peran-peran penting yang sebenarnya butuh pemikiran dan sentuhan perempuan,” ujar wanita asal Gunung Meriah, Deliserdang kelahiran Pematang Siantar. Oleh karenanya, kakak mendiang Pasta Wijaya Tarigan Silangit itu berharap kaum ibu jangan sampai ketinggalan informasi dan harus melek teknologi, terutama yang berhubungan dengan pendidikan keluarga dan anak. Iapun berjanji akan terus memberi dukungan agar kaum perempuan khususnya mengikuti jejaknya nanti. "Ketika pria berpolitik,

wanita juga punya hak untuk berpolitik, ketika pria boleh berkarir, wanita juga punya ruang untuk itu, begitu seterusnya. Namun demikian, wanita tidak bisa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Wanita yang menjadi ibu terhadap anakanaknya, istri terhadap suaminya," ujar ibu 2 putri yang tinggal di Komplek BSP Lubukpakam. Pemilik ternak kambing, kerbau dan lembu itu meski disibukkan dengan segudang aktivitas, tidak lantas membuat Nina Rista Tarigan melupakan keluarga. Baginya, keluarga merupakan yang utama. Keluarga tidak saja sebagai penyemangat hidup, tetapi juga menjadi sumber inspirasi. "Seperti kebanyakan caleg yang lain, saya selalu menyerap aspirasi mereka yang sampai saat ini belum terealisasi oleh wakil mereka terdahulu," ungkap Ketua Partai NasDem Kecamatan Lubukpakam tersebut. Tidak heran jika langkah wanita yang dikenal tegar dan mandiri ini, juga sangat didukung oleh keluarga tercintanya. Bahkan ia juga sangat termotivasi dengan suaminya yang pekerja kerja. (FER)

Epaper kpkpos 292 edisi 3 maret 2014  

kpkpos surat kabar mingguan korupsi politik dan kriminal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you