Issuu on Google+

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 282/ THN VI 23 – 29 Des 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

BPKP TEMUKAN PENYIMPANGAN ANGGARAN PASAR BUNDAR BINJAI • DI HALAMAN

Korupsi Alkes di 33 Kab/Kota Semakin jelas mengenai dugaan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dan Keluarga Berencana (KB) di kabupaten/ kota yang terjadi di Sumatera Utara. Modusnya adalah, pengadaan alkes bekas, mark-up anggaran dan adanya fee ke pejabat di tingkat I Pemprovsu.

Kolom Redaksi

Korupsi Alkes di Sumut HAMPIR seluruh kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara terindikasi korupsi alat kesehatan (alkes) dan Keluarga Berencana (KB). Dana pengadaan alkes yang disalurkan ke 33 kabupaten/kota itu bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Tahun Anggaran 2013. Aparat dari Polda Sumut kini terus melakukan penyidikan kasus yang merugikan keuangan Negara mencapai raturan miliar rupiah tersebut. Data yang dihimpun koran ini, sedikitnya ada 12 tersangka yang kini ditahan Poldasu dalam kasus korupsi ini. Di antaranya Direktur Utama RSUD Gunung Tua, Kabupaten Paluta, Dr Naga Bakti Harahap, Dirut RSUD Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Dr Ricardo Situmeang dan juga rekanan. Tidak menutup kemungkinan, sejumlah • LANJUT KE HAL. 2

Kejari Kisaran Tetapkan Tersangka Korupsi Alkes KEJAKSAAN Negeri Kisaran menetapkan seorang rekanan NA, menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan barang alat kesehatan di Kabupaten Asahan, senilai Rp6,9 miliar Tahun 2012. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Chandra Purnama di Medan, Senin, mengatakan dugaan terjadinya penyimpangan dana pembelian alat kesehatan (alkes) tersebut, bersumber dari P-APBN Tahun Anggaran 2012. Tersangka NA, menurut dia, diduga terlibat “mark-up” atau penggelembungan dana pembelian alkes di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, sehingga negara mengalami kerugian. Penetapan tersangka NA, berdasarkan • LANJUT KE HAL. 2

C

ONTOHNYA, seperti yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal. Bupati Madina nonaktif Hidayat Batubara mulai "nyanyi" di persidangan Tipikor. Dia mengaku diperas Kepala Biro Keuangan Pemprovsu Baharuddin Siagian sebesar Rp2,1 miliar, untuk pengurusan proyek pembangunan

RSUD Madina. "Saya diperas," ucap Hidayat di persidangan, yang membuat majelis hakim sontak. Mendengar pengakuan Hidayat itu, hakim Ahmad Drajat langsung mencecar sejumlah pertanyaan. "Anda menyebut dimintai Rp2,1 miliar untuk proyek RSUD, tapi kan ada enam proyek di sana. Bagaimana

dengan proyek lain. Apakah dana asistensi juga ada?," tanya hakim. "Faktanya seperti itu. Tapi saya tidak pernah dilapori. Saya tidak tau," jawab Hidayat. Ketika didesak majelis hakim, Hidayat terus mengaku tidak tau. Maka Ahmad Drajat mendesak agar Hidayat membeberkan semua per-

mintaan dari Pemprovsu. Kalau tidak dibeberkan, maka penyelewengan akan terus berulang. Sementara Wartawan Koran ini dari berbagai daerah melaporkan, modus dugaan korupsi alkes terindikasi pengadaan alkes bekas dan • LANJUT KE HAL. 2

Tujuh Kab/Kota Korupsi Rp60 M KASUS dugaan korupsi alkes yang kini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) angkanya mencapai Rp60 miliar lebih. Informasi dihimpun koran ini menyebutkan, kasus dugaan korupsi alkes yang ditangani Kejatisu masih dalam tahap penyelidikan. Hal ini senada dengan penjelasan Kepala Seksi Penyidik (Kasidik) Kejati

10 tersangka| Korupsi Alkes dr Haposan Siahaan (Tobasa) dr Naga Bakti Harahap H Rahmad Taufik Hasibuan (Paluta) dr Ricardo Situmeang (Tapteng) Ridwan W inata (rekanan) JW JT TN alias AS SYN R (Labusel).

6 kab/Kota| Korupsi Alkes Labuhanbatu Selatan (Labusel) Padanglawas Utara (Paluta) Tapanuli Tengah (Tapteng) Sibolga Samosir Toba Samosir (Tobasa)

Sumut LM Nursim, beberapa waktu lalu, menyebutkan, kasus yang ditanganinya itu masih dalam tahap penyelidikan. Meski masih tahap penyidikan, Nursim membeberkan tujuh kabupaten/kota yang menerima kucuran dana dari Kementrian Kesehatan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan tahun 2012 dengan total anggaran Rp116 miliar. “Di antaranya

Pemeriksaan pejabat teras pemprovsu kami lakukan untuk mencari tersangka baru dalam kasus korupsi Alkes di Tobasa. Diharapkan, dari keterangan saksi, kami dapat mengetahui proses anggaran Pemprovsu ke Kabupaten Tobasa.

• LANJUT KE HAL. 2

AKP Wahyu Bram

Usut Keterlibatan Oknum Anggota Banggar Untuk membuktikan keterlibatan sejumlah nama anggota Banggar DPRD Sumut, penyidik tengah menelusuri seluruh aliran dana dalam kasus itu. "Semua alirannya masih kita telusuri. Kalau masalah tersangka, tunggu saja, ada jam tayangnya, seperti pertandingan Timnas U-23, pasti seru ini," sebut Kanit I Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, AKP Wahyu Bram sembari mengumpamakan penyidikan kasus korupsi seperti

pertandingan timnas. Wahyu menyebutkan, dari Rp300 miliar yang dianggarkan dalam BDB TA 2012, diduga Rp125 miliar dialokasikan untuk Alkes dan KB pada sejumlah kabupaten/kota di Sumut. Sementara sisanya, lanjut Wahyu, dialokasikan untuk kepentingan selain Alkes. Karena itu, Wahyu meminta media bersabar menunggu penyelidikan • LANJUT KE HAL. 2

PENDAPAT BERBAGAI KALANGAN SERANG - Setelah beberapa hari dalam 'pencarian', akhirnya Gubernur Banten Ratu Atut Chosyiah, Jumat, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan ditahannya Putri Jawara Banten Chasan Sochib itu, maka pemerintahan di provinsi Banten akan dijabat oleh wakil gubernur sebagai pelaksana tugas.

Rano Karno Tak Bisa Diharapkan POSISI strategis Rano Karno membuatnya berpeluang menggantikan Ratu Atut sebagai gubernur. Namun dia (Rano Karno) tak bisa diharapkan untuk melakukan perubahan di Banten. Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten Dahnil Anzar berpendapat demikian karena selama ini Rano tidak menunjukkan komitmennya sebagai politikus yang bisa diharapkan rakyat dan partainya yang berslogan Partainya Wong Cilik. "Tepatnya, selama ini dia tidak bersedia untuk mendorong kasus-kasus korupsi di Banten. Kepada Rano, kita juga akan sangat sulit berharap perubahan di Banten," kata Dahnil, Kamis.

» Ratu Atut dan Rano Karno

Proyek Siluman PPIP di Sei Serindan SEI KEPAYANG–Proyek Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) berupa peningkatan jalan dengan konstruksi Lapen (aspal masak) di Dusun IV dan V Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat, Asahan dikerjakan asal jadi. Fakta ini terlihat jelas di lapangan. Di mana fondasi susunan batu kali sebagai dasar jalan hanya dibuat satu lapis dengan • LANJUT KE HAL. 2

LIMA KEMENTRIAN YANG BERPOTENSI MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA Kementrian Keuangan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sejak 2009-2013 sebesar Rp1.490.155.760.000

Kabupaten Gunung Sitoli, Nias Utara, Mandailing Natal (Madina),

Kanit I Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut

PENYIDIK Subdit III/Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara terus mendalami dugaan keterlibatan sejumlah oknum anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRDSU dalam dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) dan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), yang bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Tahun Anggaran (TA) 2012.

4

Kementrian Perhubungan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari 20092013 sebesar Rp350.783.610.000. Kementrian Kesehatan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sejak 20092013 sebesar Rp284.965.690.000. Kementrian Pendidikan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sejak 20092013 sebesar Rp240.788.690.000. Kementrian Perumahan Rakyat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sejak 2009-2013 sebesar Rp168.347.490.000.

Lima Kementrian Berpotensi Rugikan Negara JAKARTA - Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra) mensinyalir ada lima kementrian yang berpotensi merugikan keuangan negara. Menurut Koordinator Advokasi Seknas Fitra, Maulana, kelima kementrian tersebut sejak 2009 hingga 2013 belum menjalankan rekomendasi Badan Pemeriksa • LANJUT KE HAL. 2

SBY Tunjuk Pengacara karena Banyak Fitnah

Menurut dia, setelah Atut ditetapkan menjadi tersangka, roda pemerintahan tidak akan berjalan lancar. Sebab, sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov Banten sudah tidak bisa bekerja nyaman karena khawatir mengalami nasib serupa dengan Atut. "Bahkan saya mendengar hampir seluruh pejabat, termasuk Sekda Banten sudah paranoid dengan kondisi ini. Tak mungkin perasaan itu muncul, jika tidak terlibat," katanya. Pegiat antikorupsi yang juga Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada meminta agar KPK juga menjerat Atut dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

JAKARTA - Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerlukan pengacara keluarga karena banyaknya fitnah yang ditujukan kepada keluarga SBY. "Pak SBY memang perlu pengacara keluarga, karena banyak sekali omongan dari luar, yang komentar soal lengan panjang Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono, putra bungsu SBY), semua salah, jadi biar nggak asal ngomong," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Jumat. Pengacara itu digunakannya baru sekarang, karena kritik dan fitnah sudah

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Klik www.kpkpos.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM


KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 282 23 - 29 DESEMBER 2013

Dana Pengamanan Pemilu Baru Cair Rp1 Triliun JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Sutarman menyatakan pihaknya baru menerima dana pengamanan pemilihan umum (pemilu) sebesar Rp1 triliun. Padahal, korps baju cokelat sudah mengajukan anggaran mencapai Rp3,5 triliun untuk mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan

tersebut. "Dari pemerintah, kemarin baru mengalokasikan Rp1 triliun yang kita minta Rp3,5 triliun. Jadi, baru diturunkan Rp1 triliun dari Kementrian Keuangan," jelas Sutarman, di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/12). Sutarman menambahkan,

TUJUH KAB/KOTA KORUPSI RP60 M.......... • DARI HALAMAN. 1 Serdangbedagai (Sergai), Dairi, Tanjungbalai, dan Samosir,” ujar Nursim. Untuk masing-masing kabupaten, dana Alkes yang diduga mark-up itu berbeda-beda alokasinya. Misalnya, Gunung Sitoli memperoleh bantuan Rp10 miliar yang diperuntukkan di Dinas Kesehatannya, begitu juga Nias Utara, serta Kabupaten Samosir masing-masing memperoleh Rp3 miliar dan Rp10 miliar. “Sementara untuk Madina, dana yang diberikan Kementrian Kesehatan dengan angka tertinggi, yakni Rp17 miliar. Sedangkan untuk Sergai, Dairi, Tanjungbalai, dan Samosir mendapatkan masing-masing Rp5 miliar,” ujar mantan Kasi Intel Kejari Kejari Sulawesi

Tenggara itu. Disinggung soal pemeriksaan nama pejabat di instansi terkait, Nursim hanya membeberkan pihaknya sudah memeriksa sejumlah petinggi di masingmasing kabupaten/kota. Misalnya, untuk Kabupaten Samosir, sudah diperiksa lima orang, Dairi tiga orang, Madina satu orang, serta Gunung Sitoli satu orang. “Kabupaten Sergai kita sudah panggil pimpinan rumah sakit daerahnya, namun belum hadir. Sedangkan untuk Nias Utara dananya belum sempat dicairkan,” ungkap dia. Terungkapnya kasus itu sendiri ungkap Nursim, bermula dari laporan masyarakat kepada penyidik Kejati Sumut. ”Dari laporan itulah kita dalami. Penyelidikannya juga baru kita mulai November,” pungkasnya.(TIM)

SBY TUNJUK PENGACARA KARENA BANYAK FITNAH.............. • DARI HALAMAN. 1 semakin tak terkendali. "Katanya demokrasi, tetapi kok nggak bertanggung jawab," ujar Ruhut. Untuk itu, SBY menunjuk pengacara profesional sehingga dapat bekerja dengan maksimal. "Kalau dari Demokrat kan kebanyakan mereka nyaleg," kata Ruhut. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli menambahkan, penunjukan pengacara untuk mengantisipasi adanya persoalan-persoalan yang tak menyangkut kenegaraan. "Sebenarnya untuk antisipasi saja, karena tidak bisa Pak SBY terus-terusan yang ngomong. Maksudnya Pak SBY kalau ada isu

itu ditanggapi, nah sekarang lewat pengacaranya saja," ujar dia. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk Palmer Situmorang menjadi pengacara keluarga. Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, menyatakan Palmer Situmorang ditunjuk SBY menjadi pengacara pribadinya yang ditugasi untuk mengadvokasi tudingan-tudingan yang tidak bertanggung jawab, khususnya yang ditujukan kepada keluarga Presiden. “Apakah tudingan itu di media sosial atau di ruang publik, Pak PS (Palmer Situmorang) diberi kuasa atau mandat untuk menangani halhal tersebut,” kata Julian di Istana Bogor.(NET/BBS)

LIMA KEMENTRIAN BERPOTENSI RUGIKAN NEGARA.............................. • DARI HALAMAN. 1 Keuangan (BPK). "Anggaran kelima kementrian tersebut berpotensi hilang, jika rekomedasi BPK tidak ditindaklanjuti oleh kementrian terkait," kata Mualana, di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (20/12). Dijelaskannya, dari lima kementrian tersebut yang paling mengejutkan ada di Kementrian

Keuangan. Anggaran yang kemungkinan disalahgunakan mencapai Rp1.490.155.760.000. Lebih jauh, dia meminta kepada kelima kementrian tersebut untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK. "Coba bayangkan berapa anggaran yang akan hilang jika kementrian terkait tidak menjalankan rekomendasi BPK," jelasnya.(IN/BBS)

KORUPSI ALKES DI SUMUT............... • DARI HALAMAN. 1 bupati dan walikota masing-masing kabupaten/kota di Sumut, juga bakal menyusul dijadikan tersangka. Tentunya hal ini berdasar hasil pengembangan yang dilakukan Tim Penyidik Polda Sumut beberapa waktu ke depan. Catatan koran ini, korupsi alkes yang kini tengah dilidik Poldasu adalah kabupaten Tapanuli Tengah, Labuhanbatu Selatan, Asahan, Samosir, Tapanuli Utara, Padanglawas Utara, Gunungsitoli, Nias Utara, Mandailing Natal, Serdangbedagai (Sergai), Dairi, dan Tanjungbalai. Meski kerapkali dituding miring dan tidak serius dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan jabatan dan korupsi, namun dalam penanganan kasus korupsi pengadaan alkes, Polda Sumut tampak cukup serius dan

bertindak tegas. Memang, apa yang diperlihatkan aparat penyidik dari Ditreskrimsus Polda Sumut itu sepertinya belum sepenuhnya bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum ini. Namun demikian, kita patut mengacungkan jempol buat Polda Sumut yang jauh lebih 'berani' dalam menangani kasus korupsi alkes dan KB ini. Gebrakan aparat kepolisian tak hanya sebatas di lingkup provinsi saja, tapi sudah melebar ke daerah-daerah. Diharapkan, jajaran Polda Sumut tak tebang pilih dalam mengungkap kasus korupsi alkes dan KB ini. Tangkap dan giring aktor intelektual kasus korupsi ini. Apakah itu bupati, walikota, gubernur sekalipun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Kita tunggu kesungguhan pihak Kepolisian. (***)

DPR sudah membantu Polri untuk mendorong pemerintah menurunkan semua anggaran yang diajukan, karena pemilu 2014 benar-benar mencari pergantian presiden. Mengingat Presiden Susilo Bambang Yudhoyoso (SBY) sudah dua periode memimpin dan tidak bisa mencalonkan kembali. "Pemilu ini adalah pemimpin baru ke depan kita berharap seluruh rakyat mengawal proses demokrasi ini dengan baik. Sehingga rakyat bisa memilih dengan tenang dan dapat memilih siapa yang mampu membawa kesejahteraan buat rakyat indonesia," paparnya. Dia pun menegaskan, pihaknya akan netral dalam mengamankan penyelenggaraan pemilu. Artinya, Polri tak akan memihak pada kubu atau calon manapun selama pemilu berlangsung. "Polri harus netral dan tidak memihak," pungkasnya. (OZ/BBS)

Lamborghini Diangkut Kapal Nelayan JAKARTA – Selain memiliki tenaga dahsyat, supercar Lamborghini Aventador juga memiliki harga fantastis. Tak heran setiap pemilik akan selalu menjaganya dengan hati-hati. Dilansir Autoevolution, Rabu, kejadian unik dialami Lamborghini Aventador, mobil berlambang banteng tempur itu diangkut menggunakan kapal nelayan di sebuah sungai perbatasan antara Vietnam dan China. Parahnya, kapal pengangkut barang sangatlah kecil. Bahkan kapal sedikit dirombak dengan beberapa tambahan kayu agar Lambo berkelir orange itu dapat terangkut. Tidak disebutkan identitas pemilik mobil dengan harga lebih dari Rp5 miliar (pasar Asia). Namun dapat dipastikan untuk menaikkan atau menurunkan

Lamborghini Aventador diangkut dengan kapal nelayan. Lambo dari perahu haruslah hatihati. Sebab jika salah langkah supercar tersebut akan tergores dan tercebur. Sekadar informasi, Lamborghini Aventador resmi hadir per-

dana pada Geneva Motor Show 2011 lalu. Mobil ini mengusung mesin 6.5 liter yang sanggup menghasilkan tenaga 700 Ps pada 8.500 rpm, dengan torsi 690 Nm pada 5.500

rpm. Supercar ini sanggup berakselerasi dari 0-100 km/jam dalam waktu 2,9 detik dengan kecepatan maksimum mencapai 350 km/jam. (NET/BBS)

KORUPSI ALKES DI 33 KAB/KOTA............................................................................................................ • DARI HALAMAN. 1 penggelembungan anggaran. Seperti di Gunungsitoli, alat kesehatan yang diduga dikorup adalah peralatan pengolah limbah padat dan limbah cair serta sarana pendukungnya, peralatan Puskesmas tanpa rawat inap. Dana yang dikorup mencapai Rp10 miliar. Kendati belum terungkap secara jelas, Transparansi Anggaran (Fitra) mengapresiasi kinerja Ditreskrimsus Poldasu, yang mengembangkan kasus dugaan korupsi alat kesehatan di 33 Kabupaten/Kot di Sumut, TA 2012 yang bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprovsu dengan memeriksa anggota banggar dan wakil ketua banggar DPRD Sumut. "Kiranya ini menjadi awal pembuktian penegak hukum yang tidak hanya runcing ke bawah namun juga runcing ke atas. Harapannya tentu saja agar keterangan para saksi mengkerucut pada oknum pelaku yang sesungguhnya mengkorup uang rakyat," kata Sekretaris Fitra

Sumut, Rurita Ningrum, belum lama ini. Fitra Sumut bertekad mengawal dan mengawasi kasus tersebut agar tidak masuk angin, tidak gembos di jalan sebagaimana pesimisnya masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Sumatera Utara. Sementara itu berbagai kalangan mengaku, hingga saat ini belum terlalu jelas bagaimana modus dugaan korupsi bantuan alat-alat kesehatan dan KB ke 33 kabupaten/kota tahun anggaran 2012 yang berasal dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari Pemprov Sumut. Namun, diperkirakan ada tiga kemungkinan yang memicu Polda Sumut mengusut kasus dana BDB ini. Kemungkinan pertama, BDB dari Pemprov Sumut ke 33 kabupaten/kota tidak disalurkan dalam bentuk uang, melainkan langsung dalam bentuk barang yakni alkes dan KB. Sesuai Peraturan Mendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

keuangan daerah, bantuan dari Pemprov Sumut harus dalam bentuk uang. “Karena menyangkut alat-alat kesehatan, jadi menyangkut urusan kesehatan, itu sudah menjadi kewenangan kabupaten/kota. Bantuan keuangan dari provinsi harus berbentuk uang. Provinsi hanya memberikan petunjuk bahwa uang itu harus dipergunakan untuk ini, untuk itu,” terang seorang pakar pengelolaan keuangan daerah dari Kemendagri. Dikatakan, dalam Permendagri memang saat ini tidak ada istilah BDB. Yang ada adalah bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten/kota. Dia lantas menyitir ketentuan pasal 47 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yang secara khusus mengatur mengenai masalah ini. Pasal 47 ayat (1) berbunyi, (1), “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah

daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik”. Ayat (2), “Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan”. Ayat (3), “Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.” Ayat (4), “Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.” Pakar keuangan daerah itu menegaskan, bantuan alkes dimaksud tergolong dalam Bantuan Keuangan yang sifatnya khusus.

Diakui, di permendagri tidak dijelaskan bagaimana bentuk ‘petunjuk provinsi’ mengenai penggunaan dana bantuan itu. “Yang penting harus ada dokumen yang menunjukkan bahwa provinsi memberikan bantuan dan ada dokumen yang memerintahkan bahwa uang itu digunakan untuk ini, untuk itu. Jika tidak ada dokumen perintah, itu salah,” jelasnya. Ditekankan, bantuan dimaksud sifatnya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat ke daerah, yang penggunaan dananya sudah ditentukan pusat. Kemungkinan kedua sehingga tim penyidik Polda Sumut bergerak, ada proses penganggaran di tingkat provinsi yang salah. “Prinsipnya, proses penganggaran harus sesuai aturan karena itu masuk APBD Provinsi,” terangnya. Kemungkinan ketiga, ada proses pengadaan barang yang melanggar aturan. Ini dengan asumsi, bantuan diserahkan dalam bentuk uang ke kabupaten/kota. Namun, dalam proses pelelangan di kabupaten/ kota, terjadi penyimpangan.(TIM)

USUT KETERLIBATAN OKNUM ANGGOTA BANGGAR....................................................................... • DARI HALAMAN. 1 selesai sehingga dapat segera didapati oknum Banggar DPRD Sumut yang terlibat. Sebelumnya, penyidik Tipikor Poldasu telah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat tinggi di pemprovsu. Pemeriksaan itu dilakukan untuk menguatkan penyidikan sehingga diperoleh tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Alkes dan KB di Kabupaten Tobasa yang diduga telah merugikan negara hingga Rp4,9 miliar dari BDB TA 2012. Penyidik berharap, dari keterangan pejabat sebagai saksi dalam perannya Ketua Anggaran Pemprovsu, dapat ditelusuri proses dan prosedur aliran dana BDB pada seluruh kabupaten/

kota di Sumut, khususnya di Kabupaten Tobasa. "Pemeriksaan pejabat teras pemprovsu kami lakukan untuk mencari tersangka baru dalam kasus korupsi Alkes di Tobasa. Diharapkan, dari keterangan saksi, kami dapat mengetahui proses anggaran Pemprovsu ke Kabupaten Tobasa," jelas Wahyu. Berdasarkan penyidikan, lanjutnya, diketahui dalam rapat anggaran, Kabupaten Tobasa tidak masuk dalam anggaran mendapatkan BDB TA 2012. Namun, setelah penetapan anggaran, Kabupaten Tobasa disebut mendapatkan dana BDB itu. Wahyu juga tidak menampik, akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Ketika ditanya, apakah tersangka baru dalam kasus ini

adalah ZES selaku anggota Banggar DPRD Sumut, Bram hanya tersenyum sembari menjelaskan, pihaknya masih mengumpulkan barang bukti sehingga dapat menetapkan siapa tersangkanya. Terus Bertambah Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menambah daftar tersangka kasus proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) dari enam kabupaten/kota di Sumut Tahun Anggaran 2012. Dari sebelumnya sepuluh tersangka, kini menjadi 12 tersangka. Kedua tersangka itu, yakni Sabarudin Sianturi yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), dan dr Timbul Panjaitan selaku

Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) dari Kabupaten Samosir. Sabarudin Sianturi dan dr Timbul Panjaitan ditahan karena sengaja membeli alkes melebihi harga sebenarnya (mark up). “Sumber dana pengadaan alkes itu berasal dari APBD bukan dari BDB,” katanya. Pemkab Samosir menganggarkan pengadaan alkes dan KB untuk Dinas Kesehatan Samosir dari APBD. Kemudian menyusun panitia, antara lain Sabarudin Sianturi sebagai PPK. Sedangkan dr Timbul Panjaitan sebagai ketua ULP. Namun, para tersangka menggelembungkan harga alkes dan KB tersebut. “Selain kedua orang itu, masih ada lagi yakni berinisial DN yang bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA),”

katanya. Sebelumnya, Penyidik Tipikor Polda Sumut menetapkan sepuluh tersangka kasus korupsi proyek pengadaan alkes dari enam kabupaten/kota di Sumut. Kesepuluh tersangka, yaitu dr Haposan Siahaan (Tobasa), dr Naga Bakti Harahap, H Rahmad Tau ik Hasibuan (Paluta), dr Ricardo Situmeang (Tapteng), Ridwan Winata (rekanan), JW, JT , TN alias AS, SYN dan R (Labusel). Sedangkan enam kabupaten/ kota yang terindikasi kasus korupsi pengadaan Alkes Sumut TA 2012 senilai Rp80 miliar tersebut, yakni Labuhanbatu Selatan (Labusel), Padanglawas Utara (Paluta), Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, Samosir, dan Toba Samosir (Tobasa). (TIM)

PROYEK SILUMAN PPIP DI SEI SERINDAN............................................................................................. • DARI HALAMAN. 1 ketinggian tidak lebih dari 3 cm. Alhasil setelah dipadatkan dengan lindasan alat berat, batu kali tersebut terbenam kepermukaan jalan yang berupa tanah lunak dan aspal yang disiram hanya menjadi penutupnya. Terbukti saat sepeda motor didirikankan hanya dengan cagak tunggalpun, cagak dimaksud terbenam. Proyek siluman karena tidak ada mencantumkan plang itu

setelah ditelusuri ke kantor Dinas PU Asahan di Kisaran bervolume lebar 2,5 meter dan panjang 800 meter dengan pagu dana Rp750 juta. Pelaksananya adalah OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) Desa Sei Serindan yang diketuai Kaslan. Sebagai PPTK adalah Wiratno ST yang merupakan salah seorang pejabat eselon III di Dinas PU Asahan. Pada hari Senin dua pekan lalu, beberapa warga setempat dengan didampingi sejumlah aktivis LSM

dan wartawan mendatangi kantor Dinas PU Asahan guna melaporkan pekerjaan serampangan yang dilakukan Kaslan Cs tersebut. Untuk membuktikan kebenaran laporan masyarakat hari itu Wiratno lantas mengutus seorang stafnya ke lokasi untuk melihat langsung kondisi proyek yang pekerjaannya masih berlangsung saat itu. Setelah mendapat laporan resmi dari bawahannya Wiratno didepan delegasi masyarakat berjanji bahwa pihaknya akan me-

nerbitkan surat perintah bongkar atas proyek lapen yang dikerjakan asal jadi tersebut. Namun kenyataannya, pembongkaran tidak pernah terjadi dan pekerjaan tetap terus berlanjut hingga selesai pada Rabu pekan lalu. Diduga Wiratno tidak menepati janjinya yang akan memerintahkan pembongkaran kembali atas pekerjaan yang menyimpang dari bestek itu karena mendapat “setoran” dari Kaslan. Zulham Effendi, salah seorang

warga setempat mewakili masyarakat Desa Sei Serindan meminta Bupati Asahan turun tangan agar jalan tersebut dapat dimanfaatkan warga dalam waktu lama. ”Kami juga akan membuat laporan kepada Kejari Tanjungbalai Asahan agar mengusut proyek asal jadi tersebut yang diduga merugikan keuangan negara dan menyeret pihak-pihak yang terlibat di dalamnya kepada proses hukum,” tegas Zulham.(HER)

KEJARI KISARAN TETAPKAN RANO KARNO TAK BISA DIHARAPKAN................................................................................................... TERSANGKA KORUPSI ALKES........ • DARI HALAMAN. 1 Daerah Pemprov Banten Muhadi Banten Rano Karno Gubernur Banten Rano Karno Komisi Pemberantasan Korupsi • DARI HALAMAN. 1 hasil pemeriksaan tujuh panitia penerima barang alkes Dinas Kesehatan Asahan. Dia menyebutkan, tim pemeriksa Kejari Kisaran, hingga kini masih menyidik kasus dugaan penyalahgunaan dana alkes tersebut. Selain itu, tim penyidik Kejari Kisaran, tidak tertutup kemungkinan akan menetapkan tersangka yang lain. “Itu seluruhnya berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

tim pemeriksa Kejari Kisaran,” kata juru bicara Kejati Sumut. Chandra menambahkan, kasus dugaan penyalahgunaan dana alkes itu, tidak hanya terjadi di Dinas Kesehatan Asahan, tetapi juga di beberapa kabupaten/kota lainnya di Sumut. Namun, katanya, pihak Kejaksaan tetap serius dalam mengusut dugaan kasus korupsi atau penyelewengan dana alkes. “Kejaksaan tetap komit dalam pemberantasan kasus korupsi yang terjadi di Dinas Kesehatan Sumut,” kata Chandra.(TIM)

Menurut dia, jeratan itu sangat beralasan jika melihat nilai aset yang dimiliki gubernur perempuan pertama di Indonesia. Nilai harta Atut melonjak jauh dibanding sebelum dia menjadi gubernur. "Saya kira ini bisa diterapkan. Saya yakin penyidik memiliki catatan-catatan penting untuk diterapkan pasal ini. Ini penting, sebagai upaya efek jera dan penindakan tegas terhadap dinasti korup yang dibangun belasan tahun di Banten," katanya. Sementara itu, Sekretaris

mengatakan hingga kini roda pemerintahan masih terus berjalan. Menurut dia, baik wakil gubernur maupun pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di lingkungan Pemprov Banten pun tetap bekerja seperti biasa. "Roda pemerintahan harus tetap jalan, karena itu amanat undangundang," ujar Muhadi. Salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten, Embay Mulya Syarif, meminta semua pihak bisa menerima Wakil Gubernur

menggantikan Ratu Atut Chosiyah sebagai gubernur jika Atut berhalangan. "Aturannya kan jika gubernur dinonaktifkan, yang akan menggantikannya wakil gubernur. Suka tidak suka dan mau tidak mau, aturannya seperti itu," kata Embay, Kamis. Atut kini menyandang status tersangka kasus suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak dan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten sesuai ketetapan

(KPK). Embay meminta agar semua pihak dan elemen masyarakat Banten bisa menahan diri dan menjaga iklim yang kondusif di Banten. Dia mengajak semua pihak mengawasi agar kekuasaan di Banten tak lagi dikuasai kelompok atau golongan yang merupakan representasi kekuasaan saat ini. "Misalnya seperti di Thailand. Biar Thaksin Shinawatra sudah turun dari jabatannya, tapi sekarang adiknya menjadi perdana menteri," ujar dia. Sementara itu, Wakil

mengaku dirinya siap mengisi posisi Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten. "Mekanisme juga yang harus mengatakan siap apabila harus menggantikan," ujar kader Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan itu usai rapat paripurna di Gedung DPRD Banten, Kamis. Rano mengatakan partainya tidak mendorong dirinya untuk maju menggantikan Atut. "DPP hanya menyarankan agar saya mengikuti mekanisme yang berlaku," ujar mantan Wakil Bupati Tangerang ini.(SF/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 282 23 - 29 DESEMBER 2013

Jumat Keramat, KPK Tahan Gubernur Banten

Kejagung Tahan Tiga Petinggi PLN Belawan Medan

JAKARTA - Korupsi pelaksanaan pengadaan Flame Turbine pada pekerjaan Life Time Extention (LTE) Major Overhouls Gas Turbine (GT) 2.1 & 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan Medan, terus berkembang. Perkembangan terbaru, Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menangani kasus korupsi ini, kembali menahan tiga direksi Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU). Mereka Rodi Cahyawan dan Muhammad Ali - keduanya Direksi PT. PLN KITSBU, serta Supra Dekanto (Direktur Produksi PT. Dirgantara Indonesia juga Mantan Direktur Utama PT. Nusantara Turbin dan Propolasi. Mereka ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung Jakarta. Kejagung juga menahan Chris Leo Manggala (Mantan General Manager KITSBU) yang ditahan sampai tanggal 4 Januari 2014. "Penahanan itu berdasarkan pertimbangan alasan subyektif dan obyektif, yaitu Pasal yang dipersangkakan memiliki ancaman hukuman di atas 5 tahun. Bahkan, dikhawatirkan para tersangka melarikan diri juga menghilangkan barang bukti serta mempersulit proses penyidikan," papar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Setia Untung Arimuladi diJakarta, Rabu pekan lalu. Penahanan itu berdasarkan Surat Perintah Nomor: Print-31/F.2/Fd.1/12/ 2013 tanggal 18 Desember 2013 untuk Tersangka Ir. Rodi Cahyawan dan Surat Perintah Nomor: Print-32/ F.2/Fd.1/12/2013 tanggal 18 Desember 2013 untuk Tersangka Muhammad Ali selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI terhitung dari tanggal 18 Desember 2013 sampai 06 Januari 2014. Sedangkan penahanan terhadap Supra Dekanto, mantan Direktur Turbin dan Propolasi ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Mulai 17 Desember 2013 sampai 5 Januari 2014. Kapuspenkum Kejagung melanjutkan dugaan korupsi di tubuh pembangkit listrik, antara lain, pekerjaan tak sesuai kontrak, output mesin yang seharusnya 132 MW ternyata hanya 123 MW dan pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.2 Pembangkit Listrik Tena-

ga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan tidak dikerjakan. Selain itu, ditemukan adanya kemahalan harga dan kontrak yang diaddendum menjadi Rp554 miliar, sehingga harga itu melampaui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu Rp527 miliar. Kerugian negara dari tindak korupsi itu, untuk sementara diduga sebesar Euro 2.095. 395,08 atau Rp25.019. 331.564, tambahnya. Dengan dijebloskan penahanan terhadap empat tersangka, saat ini masih terdapat satu tersangka lainnya yang masih bebas berkeliaran, yakni Surya Dharma Sinaga (Manager Sektor Labuan Angin). Dalam kasus korupsi ini, ada sembilan direksi PLN telah diperiksa. Mereka yakni Dirut PLN Nur Pamudji, Direktur Keuangan PT PLN Setio Anggoro Dewo, Direktur Sumber Daya Manusia, Eddy D Ening Praja, Direktur Operasi Indonesia Barat PT PLN Muhammad Harry Jaya Pahlawan, Selain itu, Direktur Operasi Jawa Bali PT PLN Ngurah Adnyana, Direktur Pengadaan Strategis PT PLN Bagiyo Riawan, Direktur Perencanaan & Manajemen Resiko PT PLN Murtaqi Syamsudin, Direktur Konstruksi PT PLN Nasri Sebayang dan Direktur Operasi Indonesia Timur PT PLN Vickner Sinaga. Ajukan Penangguhan Penahanan Tersangka Supra Dekanto mengaku kaget dengan penahananini. Mengingat selama ini pekerjaan Life Time Extention (LTE) Major Overhouls Gas Turbine (GT) 2.1 & 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan sudah berjalan dengan baik. "Menurut saya GT 2.1 jalan bagus, saya dengar pekerjaannya di GT 2.1 ya berjalan sukses, bagus, saya tak tahu kalau dikorupsi. Saya juga tidak mengetahui alasan Kejagung menahan dirinya," sebutnya. Dilanjutkan kemungkinan karena mungkin dirinya terselimuti dengan konsorsium MAPNA, "sementara MAPNA (perusahaan Iran) sebagai leader dan kami hanya anggota, porsinya sedikit sekali," pungkasnya. Supra Dekanto akan melakukan langkah hukum. "Ya mungkin kami akan mengajukan penangguhan penahanan," kata Supra saat digelandang ke Rutan Salemba Cabang Kejagung. (ENDY)

Australia Kabulkan Ekstradisi Terpidana Korupsi BLBI Adrian Kiki JAKARTA - High Court Australia mengabulkan permohonan ekstradisi untuk terpidana kasus korupsi Adrian Kiki Ariawan (AKA) yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal itu telah disampaikan Duta Besar Australia untuk Indonesia pada Rabu (18/12). "Setelah melalui proses selama 8 tahun, pada hari ini, Rabu, 18 Desember 2013, Duta Besar Australia untuk Indonesia menyampaikan bahwa High Court Australia memutuskan untuk mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Otoritas Pusat Kerja Sama Internasional dalam Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik untuk terpidana Tindak Pidana Korupsi Adrian Kiki Ariawan," tulis Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin dalam rilis yang diterima, Rabu. Ekstradisi diajukan 8 tahun lalu dengan surat Nomor. M.IL.01.02-02 tanggal 28 September 2005. Amir mengatakan, Kemenhuk dan HAM juga telah menerima surat dari Australian Attorney-General’s Department yang mengonfirmasi informasi dari Duta Besar Australia itu. Amir menjelaskan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena High Court merupakan pengadilan

NASIONAL

JAKARTA - Jumat keramat. Ungkapan yang menakutkan, mengerikan bagi tersangka dugaan korupsi yang menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Jumat, karena pasti langsung dijebloskan ke penjara. Ungkapan itu kini dialami Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Tersangka kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten itu, langsung mendekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Jumat (20/ 12). Penahanan ini bagi Atut sangat mengejutkan. Mengingat, baru tiga hari setelah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan baru sekali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, penyidik KPK langsung mengambil sikap menahannya. Dengan mengenakan blus batik warna coklat tua, Atut datang ke gedung KPK pada pukul 11.00 WIB. Sekitar pukul 16.50 WIB Atut keluar dari gedung KPK sudah mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Atut yang didampingi sejumlah pengacaranya nampak sedih dengan penahanan itu. Wajah janda yang baru ditinggal suaminya, selalu menunduk, mulutnya terkunci tidak mau meladeni pertanyaan wartawan.

Dengan mendapat pengawalan ketat, Atut menuruni tangga gedung KPK dengan muka masam sambil berjalan menuju mobil tahanan yang diparkir di depan Gedung KPK. "Ibu ditahan di rutan Pondok Bambu. Pertimbangannya mungkin karena Rutan Pondok Bambu itu rumah tahanan khusus wanita," lontar anggota Tim Kuasa Hukum Atut, Tubagus Sukatna. Penahanan Atut, lanjut dia, memang kewenangan KPK dan pihaknya tidak tahu persis alasan KPK menahan politisi Partai Golkar ini. Firman Wijaya pengacara Atut lainnya mengatakan pemeriksaan terhadap Atut sama sekali tidak terkait materi perkara dugaan suap pengurusan sengketa pilkada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK). "Jadi pertanyaan belum memasuki yang subtansial, hanya ditanya soal kondisi kesehatannya. Saya rasa KPK lebih semangat melakukan penahanan daripada fokus memeriksa klien kami," kata Firman Dikatakan, Atut hanya ditanyai soal kondisi kesehatanannya. Firman menyesalkan tidak adanya kesempatan untuk Atut menjelaskan kasus yang menjeratnya di depan penyidik. "Bu Atut selama ini kooperatif. Dan itu yang kita persoalkan dan sesalkan. Bu Atut belum punya kesempatan yang

Partai Golkar Prihatin

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menggunakan baju tahanan ketika meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12). KPK menahan Ratu Atut di Rutan Pondok Bambu setelah diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK).

PARTAI Golkar mengaku prihatin dengan penahanan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengingat, penahanan Wakil Bendahara Umum Golkar itu, sangat cepat dan benar-benar mengejutkan. "Baru tiga hari ditetapkan sebagai tersangka juga menjalani pemeriksaan pertama kali sebagai tersangka, kok langsung ditahan. Kami prihatin. Dan kami tak menduga Ibu Atut akan ditahan secepat itu," kata Wakil Sekjen Golkar Ace Hasan Syadzily saat dikonfirmasi soal penahanan Atut yang juga kader Golkar, Jumat (20/12). Selama ini, lanjut Ace, Gubernur Atut adalah orang yang taat terhadap proses hukum. Setiap ada panggilan KPK, selalu datang dan tak pernah mangkir dari panggilan kecuali sakit. "Itu sikap yang patut diapresiasi," tandasnya. Hal senada juga dilontarkan Ketua DPP Partai Golkar Ade Komaruddin. "Selaku Ketua DPP prihatin dengan keadaan ini. Namun, persoalan hukum adalah hukum, tak bisa dicampuri. Soal hukum kita serahkan kepenegak hukum. Termasuk KPK," kata Ade. Ade Komaruddin mengakui penahanan Gubernur Banten

Ratu Atut Chosiyah jelas sangat berpengaruh pada Partai Golkar. Karena itu, Partai Golkar akan melakukan konsolidasi partai secepatnya, khususnya di Banten. "Akhir Desember ini kita akan gelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk memilih Ketua DPD PG baru Provinsi Banten, guna menentukan Ketua DPD Golkar pengganti Hikmat Tomet, suami Atut yang baru saja meninggal dunia," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI itu. Ditempat terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengemukakan akan menonaktifkan Ratu Atut Choisyah dari jabatan sebagai Gubernur Banten, bila statusnya menjadi terdakwa. Selama masih berstatus sebagai tersangka, pemerintah pusat belum menonaktifkan Atut. Hal itu berdasarkan kebijakan yang mengacu ke UndangUndang (UU) 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU itu dinyatakan, seorang kepala daerah baru dinonaktifkan jika sudah menjadi tersangka. Kepala daerah bersangkutan baru diberhentikan permanen jika sudah mendapat kekuatan hukum tetap (inkracht) dari Mahkamah Agung, papar Mendagri.(ENDY)

banyak untuk menjelaskan ini," tambahnya. Sementara, Juru Bicara KPK Johan Budi SP menjelaskan KPK menahan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah karena adanya kekhawatiran Atut bakal memengaruhi saksi dalam perkara ini. Selain itu, KPK mengantisipasi adanya penghilangan barang bukti jika Atut tidak ditahan. Alasan terakhir, Atut dikhawatirkan melarikan diri. "Penahanan Atut sudah sesuai ketentuan yang ada. Dilihat dari pasal yang disangkakan kepada Atut, dengan hukuman di atas lima tahun, KPK berwenang melakukan penahanan di Rumah Tahanan Pondok Bambu untuk 20 hari pertama," jelas Johan Budi. Ditambahkan, KPK secara resmi mengumumkan penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk kasus Pilkada Lebak, Atut disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 a Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain kasus dugaan suap itu, KPK juga sudah menetapkan Atut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2010-2012. Dalam kasus dugaan sengketa pilkada Lebak, KPK sudah menetapkan Akil Mocktar (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) sebagai tersangka. Akil diduga menerima uang Rp1 miliar dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan melalui advokat bernama Susi Tur Andayani. Wawan diketahui adalah adik kandung Atut. Dalam kasus ini, Atut terlibat sejak awal dengan ikut mengondisikan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka sehubungan dengan kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar. Atut merupakan salah satu Ketua DPP Partai Golkar, sementara Akil sebelum menjadi hakim konstitusi juga anggota DPR dari Partai Golkar. Akil, Atut, dan Wawan tercatat pernah bertemu di Singapura untuk mengurus perkara penanganan sengketa Pilkada Lebak agar memenangi tuntutan pemungutan suara ulang, sebagaimana gugatan pasangan calon bupatiwakil bupati yang didukung Partai Golkar, Amir Hamzah-Kasmin. KPK bahkan menduga perintah penyuapan datang dari Atut kepada Wawan yang merupakan tim sukses pasangan Amir-Kasmin. Atut diduga punya kepentingan agar pasangan Amir-Kasmin menang dalam Pilkada Lebak. (ENDY)

Ajukan Banding, Vonis Berat Jerat Irjen Djoko Susilo

tertinggi di Australia. "Berdasarkan putusan ini maka AKA akan secepatnya diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menjalani hukuman atas tindak pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terkait Bank Surya," terang Amir. Amir menerangkan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini sedang berkoordinasi dengan Australia untuk mekanisme penyerahan Adrian Kiki. Seperti diketahui, mantan Direktur Utama Bank Surya itu juga sempat menolak kembali ke Indonesia. Dalam sidang in absentia, majelis hakim menyatakan, Adrian terbukti korupsi atas dana BLBI yang diterima Bank Surya sehingga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 1,515 triliun.(NET)

JAKARTA - Tak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), terpidana Irjen Djoko Susilo mengajukan banding. Sayang langkahnya untuk meminta keringanan hukuman, malah tak menuai harapan. Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, menolak banding yang diajukan terdakwa korupsi simulator SIM dan pencucian uang. Malah divonis berat. "Menyatakan terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH, M.Si terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan serta Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan Gabungan beberapa kejahatan lainnya," papar Ketua Majelis Hakim banding Roki Panjaitan dengan anggota Humuntal Pane, M Djoko, Sudiro, dan Amiek dalam sidang yang digelar di PT DKI Jakarta, Rabu (18/12). Majelis hakim akhirnya menjatuhkan pidana berupa penjara selama 18 tahun dan pidana denda Rp 1 miliar subsidair 1 tahun kurungan. Juga menghukum terdakwa membayar uang pengganti Rp 32 miliar. Sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana selama 10 tahun penjara kepada Djoko Susilo. Keputusan itu dibacakan pada Selasa (3/9) lalu. Menurut hakim, jika uang

denda itu tak dibayarkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Djoko Susilo dapat disita Jaksa. "Jika harta bendanya tak mencukupi, dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun," jelas hakim. Majelis hakim banding juga menghukum mantan Kakorlantas dan mantan Gubernur Akpol dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Selain itu, majelis hakim banding menetapkan agar seluruh barang bukti yang disita dirampas untuk negara sebagaimana diputus Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Barang bukti berupa rumah seluas 377 meter persegi berikut bangunan dan SHGB No. 156/ Tanjung Barat yang terletak di

Jalan Cendrawasih Mas Blok A. 9 No. 1 RT 002, RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan, serta 2 unit mobil Toyota Avanza. Terkait hal tersebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bagi terpidana Irjen Djoko Susilo. "Hukuman itu bisa jadi kado buat para korban koruptor di ujung tahun 2013 pasca-Hari Antikorupsi," lontar Bambang saat menanggapi putusan banding itu. Putusan PT DKI Jakarta, lanjut Bambang mengindikasikan sebuah sinyal yang kuat bahwa pengadilan sudah makin tegas dan tidak bisa dipermainkan koruptor. "Bukankah selama ini dampak kejahatan korupsi tidak pernah menyentuh

mereka yang jadi korban korupsi," paparnya. Diharapkan putusan lebih berat menjadi kebijakan umum di pengadilan tipikor dalam memberantas korupsi. "Semoga putusan itu mengalami proses mainstreaming menjadi kebijakan umum dari suatu institusi penegakan hukum yang masih dipercaya sebagai pencari keadilan," pesannya. Hamidah Abdurrahman, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai hukuman denda dan kewajiban bayar uang pengganti terhadap terpidana Djoko Susilo, sangat rendah. Denda Rp 1 miliar dan kewajiban bayar uang pengganti kerugian negara Rp 32 miliar, jauh dari total kekayaan Djoko. Nilai total kekayaan Djoko mencapai Rp 121 miliar. "Uang pengganti itu seharusnya sejumlah kerugian negara, dan uang pengganti ini harus dibayar secara tunai. Dendanya tidak seimbang dengan kerugian negara," kata Hamidah. Disisi lain, aset milik Djoko yang dirampas untuk negara juga terlalu sedikit. Mengingat akan sangat mudah bagi Djoko membayar denda dan uang pengganti yang dijatuhkan mengingat aset-asetnya masih sangatlah banyak. "Meski Djoko Susilo menjalani hukuman, keluarganya hidup sejahtera," kata Hamidah. Kepala Kepolisian Republik

Indonesia Sutarman menghormati keputusan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperberat hukuman terdakwa kasus korupsi simulator SIM Polri Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. "Tentu hakim punya pertimbangan yang adil untuk memutuskan. Apa pun harus dilaksanakan," ungkap Kapolri Sutarman kini menunggu putusan pengadilan sampai inkrach (berkekuatan hukum tetap) sebelum menetapkan status kepegawaian Djoko Susilo. "Saat ini statusnya masih anggota Polri," jelasnya. Tim pengacara Irjen Djoko Susilo mempertimbangkan langkah hukum atas putusan PT DKI Jakarta, juga belum mendapat salinan putusan tersebut yang diperberat menjadi 18 tahun penjara. "Terus terang saja, terhadap putusan itu kami belum mengetahui secara resmi apa pertimbangannya," kata salah satu tim pengacara Djoko, Juniver Girsang melalui pesan singkat, Kamis (19/12). Jika pihaknya telah mendapat salinan putusan, tambah dia, akan dipelajari lebih dulu untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Juniver juga akan berdiskusi dengan terdakwa Djoko apakah akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atau tidak atas putusan Pengadilan Tinggi itu. "Nanti setelah kami ketahui resmi, kami pelajari dan cermati, baru kami tentukan langkah selanjutnya," sambungnya. (ENDY)


KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 282 23 - 29 DESEMBER 2013

SUMUT

BPKP Temukan Penyimpangan Anggaran Pasar Bundar Binjai BINJAI - Dugaan kasus korupsi Pasar Bundar yang merugikan negara sebesar Rp1 milliar masih dalam proses penyidikan Polres Binjai. Pemerintah mengganggarkan Rp3,6 millar untuk swakelola pembangunan Pasar Bundar Tahun 2013, yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima (PKL).Dugaan penyimpangan anggaran ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan

Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dan telah ditindaklanjuti Unit Tipikor Polres Binjai. Pada, Kamis pekan lalu, masih terlihat para pekerja memasang tangga stager, mengecatnya serta merapikan dinding kios di pasar berlantai tiga dengan luas areal dua rante itu. Namun, sejak kasus ini ditangani pihak kepolisian, pihak rekanan meng-

hilang dan pekerjaan di pasar itu terhenti. Padahal, estimasi pekerjaan sudah mencapai 70 persen. Yang artinya 60 persen anggaran sudah digunakan untuk pelaksaan pekerjaan.Sementara sisa anggaran yang belum terpakai sudah dalam pengawasan keuangan Pemko Binjai, kata Kepala Bidang Dinas PU Binjai, Husni, Kamis pekan lalu,saat dikonfirmasi terkait adanya temuan penyim-

pangan anggaran oleh BPKP. Dia mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti terhentinya pekerjaan di Pasar Bundar. Dan jika kendalanya karena kurangnya anggaran maka pihaknya akan mencari solusi, bila perlu menambah anggaran, dengan begitu pekerjaannya bisa rampung. Mengenai siapa rekanan yang akan mengerjakan proyek itu, Husni enggan mengatakannya.

Terkait adanya dugaan penyimpangan di Pasar Bundar, Kanit Tipikor Polres Binjai, Bambang Tarigan mengatakan, dalam minggu ini pihaknya akan melakukan gelar perkara dengan tujuan untuk meningkatkan proses hukum dari penyelidikan ke penyidikan. Setelah dilakukan proses penyidikan akan diketahui dan akan ditetapkan siapa tersangkanya, tukasnya. (SBR)

Dituding Salahgunakan Anggaran, Kadispenda Binjai Emosi BINJAI- Anggran perjalanan dinas tahun 2012 sebesar Rp24 juta di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Binjai di duga fiktif. Tobertina, Kadispenda Binjai yang diduga menyalahgunakan anggaran tersebut marah saat Ketua LSM BCW Kota Binjai, Gito Affandy mengungkap kasus tersebut. Sikap arogan yang diperlihatkan pejabat esselon II ini menuai kritikan dari Ketua LSM BCW, yang mengganggap orang nomor satu di Dispenda Binjai tidak memahami UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sebagai warga negara, Gito merasa berhak mempertanyakan jika ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara. Namun, saat Gito menkonfirmasi langsung kepada Tobertina, tentang anggaran perjalanan dinas yang diduga fiktif, Tobertina emosi dan mengeluarkan kata kata yang seharusnya tidak pantas diucapkan seorang pejabat. Bahkan,Tobertina tidak mau memberikan keterangan karena katanya belum ada perintah dari Walikota, Sekda maupun Humas Pemko Binjai. UU Keterbukaan Informasi Publik belum dapat dijalankan karena tidak ada Perda yang mengatur, begitu kata Tobetina saat ditemui Ketua LSM BCW, Gito Affandy, Selasa pekan lalu. Jawaban yang dilontarkan Tobertina bukanlah jawaban seorang pejabat. Dalam hal ini, Gito menilai Kadispenda Binjai tidak memahami UU KIP No.14 Tahun 2008. Untuk menindak lanjuti sikap Tobertina itu, Ketua LSM BCW akan melayangkan surat ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai dan meminta Sekda untuk mengevaluasi Tobertina karena dianggap tidak layak menjabat sebagai Kepala Dinas. Seharusnya, kata Gito, tidak perlu menunjukkan sikap seperti itu. "Jika dugaan itu tidak benar mengapa harus marah? Kan bisa menjawabnya dengan baik-baik. "Tapi kemarahan yang ditunjukkan sang Kadis mengindikasikan tudingan tersebut memang benar", kata Gito.(SBR)

Ribuan massa yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat Karo berunjuk rasa di depan gedung DPRD Karo Jalan, Veteran Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dalam aksi tersebut massa meminta agar Bupati Karo, Kena Ukur Karo Jambi segera turun dari jabatannya karena dianggap tidak memperhatikan nasip ribuan pengungsi erupsi gunung Sinabung.

Kasus Izajah Palsu Bupati Karo Ditindaklanjuti MEDAN- Kasus itu masih terus berlanjut dan saya tidak akan mengintervensi proses penyidikannya, sampai nanti betul-betul terungkap,hal tersebut dan memastikan kasus dugaan pemalsuan Izajah Bupati Karo Kena Ukur Surbakti dan Bupati Dairi Johnny Sitohang masih terus berlanjut kata Kapolda Sumut, Irjend Pol Drsm Syarief Gunawan Ditanya mengenai adanya kemungkinan terjadinya kerusuhan yang mengganggu stabilitas keamanan di Sumut khususnya di Kabupatan Karo dan Dairi karena penegakan hokum terhadap kedua penguasa Daerah itu. Mantan Kapolda Maluku Utara (Malut) ini menegaskan hal itu tidak akan terjadi. “Kasus kedua Bupati itu kan masih terus berjalan, dan semua pelaku kerusuhan termasuk yang menyerang PMS kemarin itu akan diproses secara hukum, bila perlu dilakukan penembakan terukur,”ujarnya. Untuk diketahui, surat Keterangan Pengganti Izajah (SKPI) Bupati Kabupaten Karo Kena Ukur Surbakti, sejak SD, SMP dan STM tidak terdaftar di

MEDAN- Bupati Mandailing Natal (Madina) nonaktif, Muhammad Hidayat Batubara menangis pada lanjutan persidangan,Rabu pekan lalu,perkara penyuapan Rp 1 miliar yang membelitnya. Air matanya menetes saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Medan. Air mata Hidayat tak terbendung saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fitroh Rohcahyanto menanyakan apakah dia menyesali perbuatannya. Hidayat mengaku menyesal, namun karena alasan lain. "Saya tidak menyangka hidup saya di dunia ini begini. Anak saya masih kecil dan semuanya perempuan. Saya sangat menyesal sekali tidak bisa bersama dengan mereka," kata Hidayat sambil menangis, Rabu . Fitroh kemudian mengulangi pertanyaannya. "Jadi bukan karena kesalahan, tapi menyesal karena terlanjur menerima uang itu?" Hidayat menjawab pertanyaan itu dengan anggukan. Dalam keterangannya, Hidayat bersikeras

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

MEDAN- Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan mengganjar mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Batubara, Sudarto dengan hukuman 2 tahun penjara. Dia dijatuhi hukuman karena terbukti bersalah bersama-sama mengorupsi APBD 2010 sehingga merugikan negara Rp 569 juta. Selain hukuman penjara, majelis hakim yang diketuai Dwidayanto juga mendenda Sudarto Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 284 juta. Apabila 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum, terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara. "Jika hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar kerugian negara maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 6 bulan," ucap Dwidayanto di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa pekan lalu. Terdakwa Sudarto dinilai bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana. Putusan yang dijatuhkan majelis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dedi Saragih dari Kejari Lima Puluh, meminta agar majelis hakim menjatuhi terdakwa Sudarto dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Perkara ini bermula dari dugaan penyalahgunaan APBD Tahun 2010. Dari Rp 7 miliar yang dianggarkan, terdapat sisa anggaran senilai Rp 569 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sudarto bersama Rahmat, mantan Bendahara Bappeda Kabupaten Batubara, tidak mengembalikan dana itu ke kas daerah sehingga merugikan negara.(INT)

Tahun 2013, Kejati Aceh Tangani 33 Kasus Korupsi

Dinas Pendidikan (Dispen) dan tidak terdaftar pada Nomor Induk Sekolah (NIS). Kasus pemalsuan SKPI tersebut kemudian didalami penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut. Kasubbid Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Polda Sumut mengatakan, untuk surat pengganti Izajah di tingkat SMP pejabat nomor satu di Kabupaten Karo itu menggunakan nama orang lain yakni Pak Obet. “Surat keterangan pengganti Izajahnya (Kena Ukur Surbakti) untuk tingkat SMP namanya lain yakni Pak Obet. Itupun, penerbitannya salah. Apa mungkin tahun ini misalnya dia mengurus surat keterangan pengganti Izajah, sedangkan untuk kelulusannya di Sekolah itu tahun depan?”kata Nainggolan beberapa waktu lalu. Bahkan, Wakil Kepala Sekolah (Wakepsek) Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri I yang kini berubah nama menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Medan, Patrionis mengaku, dari data yang ada di SMK N 2 Medan, Kena Ukur Surbakti pernah

terdaftar sebagai siswa pada tahun 1960 kelas I dan II sedangkan data untuk kelas III tidak ada. “Memang yang bersangkutan itu pernah sekolah disini (SMK N 2) tetapi data yang kita miliki saat ini hanya sampai pada kelas II saja. Sedangkan untuk kelas III nya tidak ada kita miliki,”katanya. Sementara itu, Pengamat Sosial dari Universitas Sumatera Utara (USU) Wara Sinuhaji menuding, aparat Kepolisian khususnya Polres Tanah Karo yang sebelumnya menangani kasus tersebut diduga telah menerima gratifikasi dari Bupati Karo, Kena Ukur Surbakti. “Kasus ini sudah dihentikan penyidikannya dengan penerbitan Surat Penghentian Penanganan Perkara (SP3),”katanya. Padahal, sambung Wara, pihak kepolisian telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut. Namun, hingga saat ini keduanya tidak kunjung ditahan dan di proses bahkan kasusnya sudah di SP3 kan. ”Bagaimana mungkin kasus ini mau ditindak lanjuti? Saya punya bukti kalau Bupati Karo itu telah memberikan sejumlah uang kepada Kapolres Tanah

Karo, AKBP Albert Sianipar supaya menghentikan penanganan kasus itu,” ucap Wara. Selain itu, sebut Wara, sejumlah anggota DPRD-Kabupaten karo juga diduga telah menerima gratifikasi uang senilai Rp5 juta dari Bupati sehingga hak interpelasi terhadap orang Nomor satu di Kabupaten Karo itu tidak dilakukan.”Nah, suara minoritas kalah dibuat mayoritas. Makanya, tidak jadi dilakukan interpelasi, ranah hukum dalam kasus ini sebenarnya besar kalau aparat kepolisian serius untuk menindak lanjutinya,”terangnya. Dia menyebutkan, karena adanya konspirasi antara aparat Kepolisian dengan DPRD-Karo, pihaknya akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dan memprapradilankan Kapolres Karo AKBP Albert Sianipar. ”Tanggal 16 kami akan kembali mengguncang Tanah Karo sekaligus menyerahkan berkas gugatan Prapradilan terhadap Kapolres Tanah Karo atas penerbitan Surat SP3. jika tidak mau keributan kasus ini harus di Proses bila perlu kinerja Kapolresnya di evaluasi,”pungkasnya.(INT/BBS)

Bupati Madina Menangis di Persidangan

K P K POS

Eks Kepala Bappeda Batubara Divonis Dua Tahun

tidak menerima suap. Dia mengatakan pernah meminta kepada Plt Kadis Pekerjaan Umum Madina, Khairul Anwar Daulay yang juga sudah jadi terdakwa dalam perkara ini, agar mencarikannya pinjaman. Dana itu dia perlukan untuk melunasi pembayaran sepeda motor Harley Davidson. Hidayat tetap menyatakan uang

Rp 1 miliar yang diantarkan Khairul ke rumahnya adalah pinjaman. Dia berdalih tidak tahu uang Rp 1 miliar itu berasal dari Surung Panjaitan, pengusaha yang sudah dinyatakan bersalah karena melakukan penyuapan. Dia bahkan membantah uang dari Surung ada hubungannya dengan rencana proyek pembangunan di

RSUD Panyabungan. Proyek senilai Rp 32 miliar ini didanai Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut. Jaksa sempat menyinggung buktibukti percakapan antara Hidayat dengan anak buahnya yang menjajakan proyek itu. Namun, Hidayat kukuh mempertahankan keterangan awalnya. Karena Hidayat terus berkelit, hakim juga sempat mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan. Akhirnya terdakwa sempat mengakui sudah mengetahui uang itu ada kaitannya dengan proyek sebelum menerima uang itu. Namun, belakangan dia mengaku baru mengetahuinya setelah KPK menggeledah rumahnya. "Setelah itu (penggeledahan) terjadi, baru tahu, uang suap, makanya bersalah," tambahnya. Melihat sikap Hidayat, hakim Ahmad Drajad menilainya tidak betul-betul menyesal. "Kalau menyesal bukan begitu. Kalau memang merasa benar, mau ditangkap, mau dipukuli, mau dibawa

ke mana pun ya tetap bertahan," katanya. Seperti diberitakan, rencana proyek pembangunan RSUD Panyabungan di Madina, Sumut, berujung pada penangkapan Surung Panjaitan, yang merupakan Dirut PT Sige Sinar Gemilang, dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Madina Khairul Anwar Daulay. Keduanya diringkus tim KPK di dekat rumah Bupati Madina Hidayat Batubara di Jalan Sei Asahan, Medan, pada pertengahan Mei 2013. Sehari kemudian, Hidayat ditangkap di rumah seorang pengacara di rumah seorang pengacara di Percut Sei Tuan, Deliserdang. Dari rumah sang bupati dan di tangan Khairul Anwar ditemukan barang bukti Rp 1 miliar yang berasal dari Surung. Pemberian uang itu diduga terkait upaya Surung untuk mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan RSUD Panyabungan di Kabupaten Madina yang bersumber dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut pada 2013.(MERDEKA.COM)

BANDA ACEH- Jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan Kejaksaan Negeri (Kejari) seAceh Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani dan menyelesaikan penyelidikan 33 kasus tindak pidana korupsi sejak Januari hingga Desember 2013. Selain itu, juga menangani penyidikan 35 kasus tindak pidana korupsi dan 18 perkara penuntutan yang saat ini sedang berlangsung persidangannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh dengan berbagai modus operandi serta kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, TM.Syahrizal,SH kepada wartawan dalam konferensi pers usai upacara peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia di halaman kantor Kejati Aceh belum lama ini. Menurutnya, dalam rangka percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi telah dibentuk satuan khusus penanganan tindak pidana korupsi yang telah dikukuhkan dengan surat keputusan jaksa agung serta mengoptimalkan supervisi untuk penyelesaian tunggakan penyelidikan dan penyidikan ke-22 Kejari seAceh. “Pemberantasan korupsi sudah menjadi komitmen dan prioritas kami. Begitu juga dengan jajaran kami, jangan ada kasus korupsi yang tidak tuntas. Saya kecewa kalau masih mendengar tidak ada kasus yang selesai. Karena itu, saya ingatkan agar kasus-kasus yang ditangani benar-benar diselesaikan hingga tuntas. Semua kasus yang ditangani harus selesai dan dilimpahkan ke pengadilan,” ujar Syahrizal didampingi Kasi Penkum/Humas Kejati Aceh, Amir Hamzah, SH. Dijelaskan, 33 penyidikan kasus korupsi itu, 6 diantaranya ditangani Kejati Aceh, kemudian Kejari Sabang, Kejari Sigli, Kejari Lhoksukon, Kejari Kualasimpang, Kejari Singkil, Kejari Sukamakmue, Kejari Simpang Tiga Redelong, dan Cabjari Kota Bakti masing-masing menangani dua kasus. Selanjutnya Kejari Banda Aceh, Kejari Jantho, Kejari Takengon, Kejari Lhokseumawe, Kejari Sinabang, Kejari Calang, Kejari Meulaboh, Kejari Tapaktuan, Kejari Kutacane, Kejari Blangpidie, dan Kejari Meureudu hanya mampu menangani satu kasus. Enam kasus indikasi korupsi yang saat ini tengah ditangani Kejati Aceh dan sudah ditingkatkan ke penyidikan adalah, dugaan korupsi pembangunan pusat pemerintahan Pemkab Aceh Timur senilai Rp22 miliar. Dugaan korupsi bantuan hibah dari Biro Isra Pemerintahan Aceh kepada Yayasan Cakradonya pada tahun 2010 lalu senilai Rp1,2 miliar untuk proyek land clearing (pembersihan lahan) di Desa Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat. Dalam kasus ini, Kejati Aceh sudah memeriksa yang Sekda Kota Lhokseumawe, Dasni Yuzar sebagai saksi. Kemudian, kasus pinjaman dana kas bon Pemkab Aceh Utara senilai Rp 7,5 miliar, pengelolaan TPK pegawai di lingkungan Pemkab Aceh Tenggara Rp 3,7 miliar, indikasi korupsi dana hibah di Nagan Raya Rp 34 miliar, dan dugaan penyimpangan dana pemeliharaan rutin jalan nasional di Aceh Rp 75 miliar. Dari seluruh kasus korupsi yang ditangani oleh Kejati dan Kejari se-Aceh, pihaknya berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 2,9 miliar. “Penyelamatan uang negara yang masih berjalan ada Rp 2.926.988.356, yang kami sampaikan ini hanya penuntutan asal kasus dari tiga kejari,” ujarnya.(INT)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar, M Yakub Ali (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Hermansyah, Ali Usman Damanik, Rudi Harmoko(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).


KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 282 23 - 29 DESEMBER 2013

LIPSUS

KPK CEGAH KETUA DEWAN PENGARAH BAPILU HANURA KE LN KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan keluar negeri ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM terhadap sejumlah pihak terkait penyidikan kasus suap Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Praya, Nusa Tenggara Barat (NTB), Subri, Senin, 16 Desember 2013. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana dalam pesan singkatnya kepada wartawan mengatakan, permohonan pencegahan itu tertera dalam surat keputusan Pimpinan KPK, Skep no: KEP 917/01/12/2013 tanggal 15 Desember 2013 terkait penyidikan kasus suap penanganan perkara sengketa tanah di Kejaksaan Negeri Praya, NTB. Sejumlah pihak yang dicegah di antaranya, Bambang Wiratmadji Soeharto yang kini menjabat Ketua Dewan Pengarah Bapilu Partai Hanura dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kosgoro. Kemudian Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Praya (Kasi Pidsus) Apriyanto Kurniawan, Kepala Pengadilan Negeri Praya H. Sumedi, SH., MH., Hakim Pratama Muda pada Pengadilan Negeri Praya, Anak Agung Putra Wiratjaya SH dan Hakim Pratama Muda pada Pengadilan Negeri Praya Dewi Santini, SH.,MH. Pencegahan dilakukan selama enam bulan kedepan, terhitung sejak tanggal pencegahan itu diajukan, yakni 15 Desember 2013. Penyidikan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Sabtu malam, 14 Desember 2013 di Nusa Tenggara Barat. KPK menangkap SUB alias Subri, Kepala Kejaksaan Tinggi Praya, dan Lusita Ani Razak alias LAR yang diduga pengusaha swasta di sebuah hotel di Senggigi.(VIVANEWS)

Penyidik KPK didampingi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kanan) dan Jubir KPK Johan Budi (tengah) menunjukan barang bukti uang pecahan Dollar dan Rupiah hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Lombok Tengah di gedung KPK, Jakarta, Minggu (15/12). KPK menangkap dua orang berinisial SUB dan LAR dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan barang bukti uang pecahan Dollar US$100 sebanyak 164 dengan total US$ 16.400 setara dengan Rp190 juta dan uang rupiah dengan total Rp23 juta.

KASUS SUAP KAJARI PRAYA CORENG INTEGRITAS KEJAKSAAN

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap Kepala Kejaksaan Negeri Praya Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Subri. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) Sabtu malam kemarin, Subri ditangkap penyidik KPK bersama seorang pengusaha wanita di sebuah hotel di Lombok yang diduga terkait suap untuk penyelesaian perkara sengketa tanah. "Kami sedang kembangkan kasus tersebut. Kemungkinan ada sektor lain," kata Busyro Muqqodas, Wakil Ketua KPK di kantornya, Senin, 16 Desember 2013. Kini penyidik KPK terus mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus suap terhadap pejabat Kejaksaan Negeri Praya tersebut. Untuk penyidikan kasus, lanjut Busyro, pihaknya telah mencekal lima orang agar tidak bepergian ke luar negeri. Mereka adalah Bambang Wiratmadji Soeharto (Ketua Dewan Pengarah Bapilu partai Hanura dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kosgoro) dan Apriyanto Kurniawan (Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Praya). Serta tiga hakim, yakni Sumedi (Kepala

Pengadilan Negeri Praya), Anak Agung Putra Wiratjaya (Hakim Pratama Muda pada Pengadilan Negeri Praya) dan Dewi Santini (hakim pratama muda pada Pengadilan Negeri Praya). Namun, hingga saat ini pihaknya belum menetapkan tersangka baru selain Jaksa Subri dan wanita berprofesi sebagai pengusaha bernama Lusita Ani Razak yang diduga pelaku suap. "Belum ada tersangka baru, kami masih mendalami," katanya. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK menyita sejumlah uang dalam bentuk dolar Amerika dan rupiah. Dalam dolar pecahan US$100 total jumlahnya US$ 16.400 (Rp190 juta) dan Rp23 juta. Dalam pemeriksaan 1x24 jam, tim penyidik KPK menemukan bukti yang cukup telah terjadi korupsi dan pemberian suap atau hadiah dari pengusaha wanita berinisial LAR kepada Jaksa SUB. Kasus ini terungkap berkat aduan masyarakat. Bambang mengatakan bahwa kontrol publik sangat penting sebagai bagian membangun proses penegakan hukum yang lebih baik. Jaksa Subri Dinonaktifkan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Senin 16 Desember

TERCORENG ULAH OKNUM KAJARI KASUS suap Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Nusa Tenggara Barat Subri menyeret majelis hakim yang menangani perkara atas terdakwa Sugiharta alias Along. Tiga majelis hakim yang menangani perkara Sugiharta itu dicegah bepergian keluar negeri. Kepala PN Praya, Lombok Tengah, Sumedi, tampaknya gusar dengan kelakuan Subri yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima uang dari pengusaha, beberapa hari lalu. Sumadi mengaku susah payah membangun PN Praya menjadi institusi yang bersih selama 3 tahun terakhir. "Tapi, tercoreng oleh oknum Kepala Kejaksaan Negeri Praya. Seolah-olah, saya dan majelis hakim yang menangani perkara Sugiharta terlibat dalam suap itu. Padahal saya tidak tahu sama sekali

masalah suap tersebut," tulisnya di situs resmi PN Praya. Sumedi pun berharap KPK segera membongkar kasus tersebut sehingga jelas siapasiapa yang terlibat. Dia juga menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK. "Kami siap membantu KPK dengan cara memberi keterangan dan dokumen-dokumen yang diperlukan KPK," jelasnya. Selain itu, Sumedi pun tak mempersoalkan pecengkalan terhadapnya dan dua hakim lainnya. "Karena untuk mempermudah KPK mendapatkan keterangan dari kami bertiga sebagai saksi," katanya. Sumedi berharap, masyarakat Lombok Tengah tetap tenang dan percaya kepada PN Praya. "Pengadilan Negeri Praya akan selalu melayani saudara-saudara, tanpa dipungut biaya alias gratis.

KPK GELEDAH RUMAH POLITISI HANURA

2013, menonaktifkan Kepala Kejaksaan Negeri Praya Subri yang tertangkap tangan sedang disuap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. "Dari kejadian yang menimpa Jaksa S, Kajati menonaktifkan S sebagai Kajari Praya," kata Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Sugeng Pudjianto di Mataram. Kepada wartawan, Sugeng mengaku kecewa terhadap Subri. Namun demikian, dia optimistis seluruh pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Praya akan berjalan normal. Ia juga berjanji akan memotivasi jajarannya agar tetap bekerja profesional, tanpa terpengaruh atasannya. "Kami akan mengawasi seluruh Jaksa di NTB agar kasus serupa tak terulang," kata dia. KPK menangkap Subri bersama Lusita Ani Razak di satu kamar hotel di Senggigi, Lombok, Sabtu 14 Desember. Lusita diduga pengusaha swasta di Lombok Tengah. Dalam penggrebekan itu KPK menemukan barang bukti berupa 164 lembar uang pecahan US$100 setara Rp190 juta dan berbagai pecahan rupiah sebesar Rp23 juta. Uang tersebut ditemukan di dalam dua tas kecil yang ikut dibawa KPK dalam operasi tangkap tangan itu.(NET)

Kecuali biaya-biaya resmi yang ditetapkan sesuai undangundang," katanya. Subri terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama pejabat PT Pantai Aan, Lusita Ani Razak, Sabtu 14 Desember lalu. Dari tangan kedua tersangka, KPK menyita uang US$16.400 atau setara Rp190 juta. Diduga uang ini untuk pengurusan perkara Sugiharta. Dicokok KPK Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Senin 16 Desember 2013, menunjuk I Made Sudarmawan sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kejaksaan Negeri Praya menggantikan Subri yang dinonaktifkan karena tertangkap tangan menerima suap. "Sementara S (Subri) akan digantikan oleh seorang Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi

Penyuap Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Lusita Anie Razak meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (17/12). Lusita Anie Razak yang ditangkap KPK bersama Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah, Subri menjalani pemeriksaan perdana terkait dugaan kasus suap perkara pengurusan pemalsuan dokumen di Lombok, Nusa Tenggara Barat. NTB," kata Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Sugeng Pudjianto di Mataram. KPK menangkap Subri bersama Lusita Ani Razak di satu hotel di Senggigi, Lombok, Sabtu 14 Desember 2013 lalu. Lusita diduga pengusaha swasta di Lombok Tengah. Dalam penggrebekan itu KPK menemukan sejumlah uang dalam pecahan dolar dan rupiah. Barang bukti uang yang ditemukan adalah 164 lembar uang pecahan US$100 setara Rp190 juta dan berbagai pecahan rupiah sebesar Rp23 juta. Uang tersebut ditemukan di dalam dua tas kecil yang ikut dibawa KPK dalam operasi tangkap tangan itu. Setelah ditangkap, Subri sempat diperiksa oleh penyidik KPK di Mapolres Mataram

sebelum akhirnya diterbangkan ke Jakarta. Dia juga mengapresiasi penangkapan ini. Menurut dia, sudah seharusnya setiap pelanggar hukum ditangkap dan ditindak secara tegas. Jaksa Agung Basrief Arief mengaku prihatin anak buahnya Subri, Kepala Kejari Praya Lombok tengah, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap. Basrief mengaku akan melakukan pembenahan di dalam tubuh Kejaksaan. "Kita harus menyatakan keprihatinan ya karena dalam kondisi yang kita terus melakukan pembenahan, perbaikan, dalam rangka reformasi birokrasi, masih terjadi hal yang seperti itu," ujarnya di Istana Wakil Presiden.(NET)

SETELAH Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal Ketua Dewan Penasihat nonaktif Partai Hanura, Bambang Wiratmadji Soeharto, untuk pergi ke luar negeri, tadi malam tim penyidik langsung menggeledah kediaman Bambang. Bertempat di Jalan Intan No 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, penggeledahan berakhir pada pukul 23.00 WIB, Selasa 17 Desember 2013. Menurut seorang sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, usai menggeledah selama beberapa jam, KPK keluar dari kediaman Bambang dengan membawa sebuah koper berwarna merah. "Satu koper, tidak tahu isinya apa," ucap sumber tersebut kepada VIVAnews. Sumber tersebut juga mengatakan, saat KPK melakukan penggeledahan, Bambang tidak ada di rumah. "Bapak baru sampai rumah pukul 21.00 WIB, pas sampai sudah ada orang KPK," katanya. Penyidikan KPK terhadap Bambang, dilakukan atas dugaan kasus suap yang juga menyeret Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Nua Tenggara Barat (NTB), Subri. Sedangkan pencegahan ke luar negeri oleh KPK dilakukan selama enam bulan ke depan, terhitung sejak 15 Desember 2013. Tiga Jam Tiga mobil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi kediaman Dewan Penasihat Partai Hanura nonaktif, Bambang W Soeharto, di Jalan Intan No 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Selasa malam 17 Desember 2013, sekitar pukul 20.00 WIB. Selama kurang lebih tiga jam penyidik menggeledah kediaman Bambang, yang namanya tersangkut kasus dugaan suap Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dari dalam kediaman Bambang, petugas KPK menyita sejumlah berkas yang diletakkan di dalam kardus. Petugas juga tampak menyita sebuah koper berwarna merah dari sebuah mobil di kediaman Bambang. Saat penggeledahan berlangsung tampak sejumlah keluarga Bambang W Soeharto mendatangi rumah tersebut. Namun, menurut salah seorang sumber, Bambang tak ada di kediamannya saat penggeledahan. Seperti diberitakan sebelumnya, tersangka suap jaksa pada Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Lusita Ani Razak diduga merupakan anak buah Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Hanura nonaktif, Bambang Wiratmadji Soeharto. KPK menetapkan satu orang pihak swasta, Lusita dan Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Subri, sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara tindak pidana umum terkait pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan terdakwa seorang pengusaha atas nama Sugiharta alias Along. Subri disangka sebagai penerima suap. Sedangkan Lusita Ani Razak disangkakan sebagai pemberi suap. Menurut informasi yang dihimpun, Lusita merupakan pihak swasta dari PT Pantai Aan. Sementara itu, Bambang Wiratmadji Soeharto adalah Direktur Utama di perusahaan tersebut. PT Pantai Aan diduga menyuap Jaksa Subri terkait pemberian putusan tuntutan Jaksa untuk Sugiharta. PT Pantai Aan akan membangun hotel di Praya. Sedangkan tanah yang terletak di Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah yang akan digunakan itu dikabarkan milik Sugiharta alias Along. (VIVANEWS)

Wiranto Akui Pendiri Hanura Dicekal Kasus Suap KETUA Umum Partai Hanura Wiranto membenarkan kabar yang menyebut jika kadernya Bambang W Soeharto dicegah oleh KPK karena diduga terlibat kasus suap tanah di NTB. Dia pun telah mencopot Bambang dari jabatan Dewan Penasihat dan salah satu pendiri Hanura. "Benar Bambang kedudukan di parpol sebagai ketua dewan penasihat dan pendiri Hanura. Benar bahwa beliau mempunyai jabatan dirut PT Pantai Aan yang bergerak di bidang pembangunan properti di NTB dan

benar PT Pantai Aan tersangkut sengketa tanah selain itu terlibat gratifikasi pejabat," ujar Wiranto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12). Kendati dicekal dan diduga terlibat dalam skandal suap tanah yang sedang ditangani KPK, dia menegaskan bahwa kasus Bambang tidak ada kaitannya dengan Hanura. "Yang selanjutnya Bambang tidak ada kaitannya dengan Hanura," ujar Wiranto. Wiranto mengaku sudah meminta klarifikasi kepada Bambang. Menurut

dia, Bambang sama sekali tidak memberikan perintah suap kepada Lusita untuk Kepala Kejari Praya Subri dalam kasus tanah. "Dari penjelasannya sebagai dirut ia tidak memberikan perintah tentang gratifikasi yang dilakukan Lusi sehingga OTT. Saya berharap keterlibatan itu dibuktikan melalui hukum," kata Wiranto. Dia pun mengaku telah menonaktifkan Bambang di partai. Wiranto juga mengaku langsung mengambil alih penuh jabatan Badan

Pemenangan Pemilu (Bapilu) yang sebelumnya menjadi jabatan Bambang. "Partai menonaktifkan Bambang. Maka pengarah Bappilu saya ambil alih sendiri. Untuk dewan penasihat saya menunjuk jendral Soebagyo HS," pungkasnya. Sebelumnya, KPK meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM untuk mencegah Bambang Wiratmadji Soeharto yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kosgoro. Pencegahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap

penanganan perkara pemalsuan dokumen tanah di Lombok yang melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri Praya Subri. Bambang dicekal sebagai direktur PT Pantai Aan yang melaporkan Sugiharta alias Along atas tuduhan mencaplok lahan kawasan wisata milik PT Pantai Aan di Selong Belanak, Praya Barat, Lombok Tengah. Kini, Along menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Praya. Along dituntut tiga tahun penjara oleh tim jaksa PN Praya. Diduga,

pemberian suap kepada Kepala Kejari Praya Subri berkaitan dengan perkara dugaan pemalsuan dokumen lahan dengan terdakwa Sugiharto alias Along tersebut. Pemberian suap diduga dilakukan melalui Lusita Anita Razak yang tertangkap tangan bersama Subri di sebuah kamar hotel di Lombok pada Minggu (15/12) kemarin. KPK pun menetapkan Subri dan Lusita sebagai tersangka suap dengan barang bukti uang sekitar Rp 213 juta.(MERDEKA.COM)


KPK POS

6

PNS Apel Perdana di Sekretariat Baru LANGSA - Wakil Wali Kota Langsa Drs Marzuki Hamid MM memimpin apel perdana Pegawai Negeri Sipil (PNS) jajaran Pemko Langsa di sekretariat daerah yang baru (eks Kantor Bupati Aceh Timur), pekan lalu. Marzuki didampingi Sekretaris Daerah Kota Langsa Muhammad Syahril SH MAP dalam suasana penuh kekeluargaan itu mengingatkan kepada semua PNS untuk meningkatkan kinerja dan disiplin dalam bertugas. Sebelum menjalani rutinitas kerja, para PNS perlu membangkitkan motivasi sehingga ritme kerja yang diperlihatkan dapat kembali berjalan normal. "Hari ini kita baru menempati kantor baru, diharapkan dengan tempat yang baru ini kita dapat bekerja lebih baik lagi. Mari kita tingkatkan motivasi kerja, kedisiplinan, serta manfaatkan dan jaga fasilitas yang kita miliki ini dengan sebaik-baiknya” pinta Marzuki. Marzuki juga tak lupa mengingatkan para PNS di jajarannya

untuk melaksanakan salat berjamaah di mushala yang telah ada. “Jangan saat waktu salat tiba, kita malah keluar dari kantor tanpa urusan yang jelas,” ujar Marzuki. Kemudian, memasuki masa akhir tahun anggaran, menuntut peningkatan kinerja PNS untuk menyelesaikan program dan kegiatan di unit kerja masing-masing. "Tolong disiapkan realisasi anggaran sejauh ini, biar kita evaluasi," ujarnya. Ia juga mengajak seluruh PNS saling bergandeng tangan, saling bantu dan bekerja sama dalam segala hal, saling menghargai dan menghormati antara atasan dan bawahan agar terwujud suasana harmonis di Pemko Langsa. “Mari kita terus berdiri di garis depan, menjaga solidaritas sebagai sebuah eam work untuk terus bekerja dengan baik demi kebaikan kita semua,” ajak wakil wali kota tersebut. Ikut falam apel perdana tersebut para asisten, staf ahli, Kabag, dan Kasubbag di lingkungan Pemko Langsa.(BSO)

Ormas dan LSM Mitra Pemerintah Membangun Daerah ACEH TAMIANG - Wakil Bupati Aceh Tamiang Drs Iskandar Zulkarnain AP mengharapkan Ormas dan LSM mempunyai pola pikir yang maju dan meninggalkan pola pikir yang lama. Ormas dan LSM sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah, hendaknya dapat terus meningkatkan sumber daya manusia (SDM)-nya. Karena pemerintah mempunyai keterbatasan, Ormas dan LSM sebagai penghubung pemerintah dan masyarakat harus bisa menjembatani apabila ada masalah yang terjadi di masyarakat. Apalagi masyarakat tersebut berada di pedalaman atau terisolir. "Untuk itu mari kita tingkatkan SDM di tubuh organisasi masingmasing," ajak Iskandar Zulkarnain saat membuka Pelatihan Bagi Ormas dan LSM se-Kabupaten Aceh Tamiang di Gedung SKB, Rabu (11/12). Kegiatan pelatihan yang diselenggaran Kantor Kesbang Linmas Aceh Tamiang tersebut menampilkan narasumber diantaranya Dr H Nabhani MBA MA, Dandim diwakili Kasdim 0104/Aceh Timur Nasrun Nasution, mewakili Polres

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 282 23 - 29 DESEMBER 2013

Aceh Tamiang, dan mewakili MPU Aceh Tamiang. Kepala Kantor Kesbang Aceh Tamiang Drs Rudianto dalam sambutannya berharap Ormas dan LSM mampu menciptakan keseimbangan untuk masyarakat maupun pemerintah serta mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan visi masing-masing. "Selama ini hanya sebagian Ormas dan LSM saja yang benarbenar melaksanakan fungsinya. Teman-teman saya harap jangan tersinggung dengan pernyataan ini. Karena sudah kami melakukan verifikasi ke lapangan. Kadang kala yang ada cuma papan nama saja," ungkapnya. Padahal menurutnya LSM dan Ormas mempunyai peranan penting di masyarakat sekaligus mendukung program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. "Dalam organisasi dan LSM sering terjadi kekisruhan, seperti dualisme kepemimpinan. Kami sangat berharap supaya permasalahan yang timbul di dalam tubuh ormas/LSM dapat diselesaikan sendiri secara arif dan bijaksana," harapnya.(BSO)

MK Batalkan Hasil Pleno KIP Subulussalam » 6 TPS Hitung Ulang Suara, 2 TPS Pemungutan Suara Ulang

SUBULUSSALAM - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan membatalkan hasil pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) tanggal 4 November 2013 yang menetapkan pemenang Pilkada Subulussalam. Ratusan warga yang menyaksikan langsung jalannya sidang sengketa Pilkada Subulussalam melalui Live Streaming MK TV, Senin (16/12) di rumah seorang warga bernama Asmaudin, sontak gembira mendengarkan putusan MK tersebut. Majelis hakim yang langsung dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva memutuskan menerima sebagian gugatan dua pasangan calon Wali Kota/wakil Wali Kota Subulussalam yakni pasangan nomor urut 1 Affan Alfian/Pianti Mala (AMAL) dan pasangan nomor urut 2 Asmauddin/Salihin (ASLI). Berdasarkan keputusan itu MK memerintahkan KIP untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 dan 2 Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat karena terbukti kuat terjadi penyimpangan atau pelanggaran saat berlangsung Pilkada Subulussalam 29 Oktober 2013. Kemudian, KIP juga diperintahkan menghitung ulang jumlah suara pada enam Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Simpang Kiri, yakni TPS 2 Desa Pasir Panjang, TPS 11 Desa Subulussalam, TPS 2 dan 7 Desa Subulussalam Utara, serta TPS 1 dan 2 Desa Suka Makmur. Dari 214 gugatan yang diajukan pemohon MK memutuskan bahwa hasil sidang pleno KIP Subulussalam Nomor 53/2013 pada tanggal 4 November tentang Penetapan Pemenang Wali Kota/Wakil Wali Kota, ditunda. MK menegaskan agar pelaksanaan pemilihan ulang dan penghitungan ulang

Ratusan warga Subulussalam antusias menyaksikan sidang sengketa Pilkada Subulussalam di MK melalui live streaming MK TV, Senin (16/12). itu KIP dan Panwaslu Subulussalam serta KIP dan Banwaslu Aceh untuk mengawasi pelaksanan tersebut dan segera melaporkan ke MK selama 30 hari sejak keluarnya keputusan itu. Salah seorang warga Marga Tumangger di Subulussalam mengaku lega mendengar keputusan MK tersebut. Ia dan warga lainnya mengaku sempat merasa bosan menunggu hasil sidang sengketa Pilkada Subulussalam tersebut. Padahal baginya, siapa pun yang menjadi wali kota tidak masalah asalkan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat dan tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, juga jangan berpihak kepada

sekelompok saja. "Wali kota mendatang harus bersikap netral tanpa membeda-bedakan agama atau suku agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga demi kemajuan Subulussalam ke depan," pintanya. Sementara Netap Ginting salah seorang saksi yang mengikuti sidang di MK, saat dihubungi wartawan koran ini dari ruang Komisi D DPRK Subulussalam, mengaku kurang puas dengan keputusan MK. Sebab dari 214 gugatan terkait pelanggaran pilkada, hanya 6 TPS yang dihitung ulang dan 2 TPS yang dilakukan pemilihan ulang. Menyangkut anggaran Pilkada Subulussalam, Netap Ginting mengatakan

KIP Subulussalam Siap Jalankan Putusan MK Anggota Panwaslu Kota Subulussalam Amansyah Padang SPdI menunjukkan bukti surat-surat rekomendasi yang pernah disampaikan Panwaslu ke KIP, Jumat (20/12) di ruang kerjanya.

RSUD Langsa Workshop Standar Akreditasi RS LANGSA - Pemerintah Kota Langsa melalui RSUD Langsa mengadakan Workshop Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 di aula RSUD setempat, Kamis (12/12). Direktur RSUD Langsa melaporankan akreditasi rumah sakit adalah pengakuan yang diberikan pemerintah kepada rumah sakit (RS) karena telah memenuhi standar yang ditentukan dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Dalam Undang-undang No 44/ 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 40 menyatakan "Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal tiga tahun sekali." Peserta workshop ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu A dan B, dengan pembicara dr Firdaus Sai Sohar SpRad yang menyampaikan materi tentang Perubahan Paradigma Akreditasi, Akses Pelayanan dan Kontinuitas

Assesment Pasien, Pelayanan Pasien Serta Pelayanan Anastesi Bedah. Narasumber selanjutnya, Dr Bambang Irawan MSc menyampaikan materi tentang Sasaran Keselamatan Pasien, Hak Pasien dan Keluarga, Manajemen Penggunaan Obat, Kualifikasi Pendidikan dan Staf. Lalu, Dr Tri hastuti MS SpOk dengan materi Peningkatan Mutu dan Pelayanan Pasien, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Tata Kelola dan Pengaturan, Manajemen Fasilitas Keselamatan. Sedangkan Lanasari Skp MKep mengenai masalah Pendidikan Pasien dan Keluarga, Sasaran Program MDGs, dan Manajemen Komunikasi dan Informasi Serta Persiapan Keluarga. Wali Kota Langsa Usman Abdullah menyambut baik kegiatan ini dan berharap para peserta benarbenar dapat mengikutinya dengan serius.(BSO)

Diklat Prajabatan CPNS K1 Aceh Timur Tuntas ACEH TIMUR - Pembinan dan pengembangan aparatur pemerintahan yang berwawasan, berkeilmuan, dan berkedisiplinan merupakan kebutuhan saat ini dan di masa mendatang. Seirama dengan perkembangan zaman, kehadiran aparatur pemerintahan yang terdidik dan terampil akan selalu dibutuhkan dalam setiap keadaan karena tugas aparatur adalah melayani masyarakat dalam berbagai situasi. "Hal ini adalah satu pertimbangan mengapa kepada CPNS diwajibkan untuk mengikuti dan harus lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan," kata Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Aceh Timur Drs Irfan Kamal MSi ketika menutup Diklat Prajabatan Bagi CPNS Golonggan II Angkatan II dan III Kabupaten Aceh Timur, Jumat (13/12) di Aula BKPP Aceh Timur. Lebih lanjut dikatakan Irfan, diklat prajabata merupakan pembentukan awal kader staf di lingkungan Pegawai Negeri Sipil agar bertambah arif dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan

mampu dipadukan antara kebenaran teori dengan kondisi emperis di lapangan. Diklat ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS, di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Sementara itu, Kepala BKPP Aceh Timur Bustami SH MH melaporkan, diklat prajabatan ini diikuti 97 peserta yang dibagi dua kelas. "Seluruh peserta diklat ini dinyatakan lulus dengan baik tanpa ada yang mengulang seperti diklat prajabatan yang lalu,” ujar Bustami. Dengan berakhirnya diklat ini, lanjut Bustami, maka semua CPNS Kategori 1 (K-1) sudah semuanya mengikuti diklat prajabatan. "Dan kita masih menunggu hasil pengumumuman seleksi CPNS K-2 yang menurut kabarnya akan diumumkan pada Januari tahun depan,” ujarnya.(BSO)

DPRK sudah mengesahkan Rp6 miliar pada APBK 2013 ditambah Rp350 juta pada APBK Perubahan 2013. "Jadi untuk biaya pemilihan ulang nanti anggarannya masih belum kita ketahui karena kita tidak akan membuat anggaran tersebut karena bisa melanggar aturan. Semuanya itu harus melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPR agar bisa dibuat izin prinsipnya karena uang itu adalah uang rakyat," kata Netap Ginting yang juga Anggota Badan Anggaran DPRK Subulussalam. Terkait putusan MK tersebut, dirinya meyakini jika tidak ada lagi kecurangan, pasangan nomor urut 1 Affan Alfian Bintang-Pianti Mala akan menang dalam penghitungan ulang suara di 6 TPS dan pemilihan ulang di 2 TPS tersebut. Seperti diketahui hasil perolehan suara Pilkada Subulussalam 29 Oktober 2013 yang ditetapkan dalam rapat pleno KIP pada Senin 4 November dengan SK KIP Nomor 53 Tahun 2013, pasangan nomor urut 3 Merah Sakti/Salmaza (SAZA) meraih perolehan suara 32,94 atau unggul 188 suara dari pasangan AMAL yang meraih 12.223 suara (32,44 persen). Sedangkan pasangan ASLI meraih 11,244 suara (29,84 persen) dan pasangan nomor urut 2 Syarifuddin/Muliadi (Syalad) hanya meraih 1.800 suara (4,78 persen). Namun berdasarkan rekomendasi Panwaslu ke KIP, ada temuan kecurangan di sejumlah TPS sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang. Sejumlah pemilih di Desa Namo Buaya, kedapatan memberikan hak pilihnya lebih dari sekali. Kemudian ditemukan juga berbagai kesalahan yang dilakukan petugas KPPS terkait penulisan angka penghitungan suara, seperti angka 8 menjadi 18 atau lainnya.(KAR)

Husein Saraan:

KIP Tak Pernah Tindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu SUBULUSSALAM - Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Subulussalam M Husein Saraan memastikan semua rekomendasi yang mereka keluarkan menyangkut Pilkada Kota Subulussalam sudah berdasarkan kajian dan fakta lapangan. Husein juga membantah kalau rekomendasi-rekomendasi terkait berbagai pelanggaran Pilkada tidak mereka sampaikan ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Subulussalam. Justru menurut Husein, semua rekomendasi yang disampaikan Panwaslu tidak pernah ditindaklanjuti KIP Subulussalam. "Memang benar kami ada mengeluarkan beberapa rekomendasi menyangkut pilkada, tetapi satupun tidak ditindaklanjuti pihak KIP dan selama ini banyak hal yang kami sampaikan tetapi selalu diabaikan," kata mantan Ketua KIP Subulussalam itu menanggapi adanya pernyataan kubu pasangan Merah Sakti/Salmaza (SAZA) yang mempersoalkan rekomendasi Pan-

waslu. Bahkan menurut Husein, bukan hanya rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh KIP. Berbagai masalah, termasuk permintaan Panwaslu terkait data seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga diabaikan. Sebelumnya, menurut kubu SAZA, KIP Subulussalam tidak ada menerima rekomendasi Panwaslu tertanggal 16 November 2013. Kubu Salmaza menuding ada kejanggalan di balik itu. Menyikapi tudingan kubu SAZA, Husein Saraan menyatakan akan mengecek kebenaran kabar tersebut. Ia juga mengaku tidak tahu rekomendasi apa yang mereka terbitkan pada tanggal 16 November 2013 karena banyak rekomendasi yang mereka sampaikan kepada KIP. Dalam kesempatan itu Husein mengaku menyayangkan sikap KIP Subulussalam yang tidak pernah menindaklanjuti rekomendasi mereka. "Jangankan menindaklanjuti rekomendasi, data DPT saja mereka tidak mau

memberikan. Kita tidak mengerti dengan sikap KIP. Seandainya KIP terbuka, tidak perlu persoalan pilkada sampai ke MK. Artinya kalau bisa diselesaikan di daerah, untuk apa sampai ke MK," sesalnya. Sementara itu dari bukti-bukti yang ditunjukkan Anggota Panwaslu Subulussalam Amasyah Padang SPdI di ruang kerjanya, kepada wartawan, Jumat (20/ 12), ada puluhan surat rekomendasi Panwaslu ke KIP baik menyangkut pelanggaran administrasi maupun tindak pidana terkait pemilu/pilkada, tetapi sampai sekarang tidak ada ditindaklanjuti KIP. Amansyah menunjukkan fotokopi surat rekomendasi pelanggaran administrasi pemilu dan tindak pidana ke KIP dengan nomor 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123-kss/XI 2013 tentang Pelanggaran Pemilukada. Ada juga surat rekomendasi tentang pelanggaran tindak pidana dengan nomor 85. Semuanya surat rekomendasi itu ditandatangani Ketua Panwaslu Subulussalam.(KAR)

KETUA Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Drs Syarkawi menyatakan pihaknya siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pilkada Subulussalam. Majelis Hakim MK yang diketuai langsung Ketua MK Hamdan Zoelva dalam sidang Senin (16/ 12) lalu memutuskan membatalkan hasil sidang pleno KIP pada tanggal 4 November 2013 tentang penetapan pemenang Pilkada Subulussalam yang digelar pada 29 Oktober 2013. Kepada KIP, MK memerintahkan agar melaksanakan penghitungan suara ulang di enam Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Simpang Kiri dan melaksanakan pemungutan suara ulang di dua TPS di Kecamatan Sultan Daulat. Namun Syarkawi membantah kalau hasil keputusan pleno KIP Subulussalam dibatalkan oleh MK. Menurutnya putusan MK itu hanya menunda penetapan hasil keputusan pleno KIP tentang pemenang Pilkada Subulussalam. Mengenai perintah MK agar KIP melaksanakan pemungutan suara ulang di 2 TPS dan penghitungan suara ulang di 6 TPS, Syarkawi mengatakan bukan karena adanya kecurangan atau pelanggaran pada pilkada. Tetapi karena adanya rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam tanggal 16 November atau 12 hari pasca-penetapan pemenang pilkada. Padahal KIP sendiri diakuinya tidak pernah menerima rekomendasi tersebut. Sementara itu menyangkuta anggaran untuk biaya menggelar pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang itu, Pemko Subulussalam menurunya harus menyiapkan anggarannya. Sebab, dana yang disahkan DPRK pada APBK Perubahan 2013 adalah biaya untuk menghadapi gugatan di MK. Terpisah Sekretaris KIP Kota Subulussalam Asmardin SH, Selasa (17/12) mengatakan putusan MK tersebut akan lebih baik bila dapat secepatnya dijalankan sehingga hasil pilkada bisa segera ditetapkan. "Lebih cepat lebih baik karena kita akan menghadapi pemilihan legislatif dan pemililihan presiden," ungkap Asmardin yang mengaku belum mengetahui kapan jadwal pelaksanaan penghitungan ulang suara dan pemungutan suara ulang itu dilaksanakan karena masih dibahas bersama komisioner KIP lainnya. Menyangkut anggaran untuk pelaksanaan dua kegiatan yang diperintahkan MK itu, menurutnya masih ada. Bahkan kalaupun nantinya anggaran Pilkada yang telah disahkan itu sudah habis pemko diyakini bisa mengupayakannya.(KAR)

Rocky Upayakan Penyembuhan Pasien Kejiwaan ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib atau akrap disapa Rocky mengupayakan penyembuhan pasien kelainan jiwa di wilayah kerjanya. Apalagi mengingat data di dinas kesehatan setempat, hingga Desember 2013 jumlah pasien kelainan jiwa di Aceh Timur mencapai 830 orang. “Kita berupaya semaksimal mungkin menurunkan angka pasien jiwa. Caranya yakni membawa untuk proses pengobatan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Banda Aceh,” kata Hasballah M Thaib ketika menjenguk Munir, salah seorang pasien kelainan jiwa di Teupin Batee, Kecamatan Idi Rayeuk, Kamis (12/12) siang. Kabag Humas Setdakab

BUPATI Aceh Timur Hasballah M Thaib atau Rocky ketika berbincang dengan Munir, salah seorang pasien kelainan jiwa di sebuah warkop di Desa Teupin Batee, Kecamatan Idi Rayeuk. Aceh Timur T Amranb SE yang ikut bersama bupati menambah-

kan, pasien yang akan dibawa ke RSJ Banda Aceh nantinya

difasilitasi dinas kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat

(Puskesmas) yang ada di kecamatan. “Pada intinya, secara perlahan seluruh pasien jiwa ini berangsur dibawa ke RSJ Banda Aceh dan kita minta pihak RSJ tidak mengizinkan pulang ke kampung asal sebelum benarbenar sembuh,” kata Ampon. Disebutkannya, pengobatan diawali dengan pasien-pasien yang selama ini dianggap mengganggu masyarakat, terutama tetangga di sekitarnya. “Kita akan upayakan membawa secara bertahap, namun dalam hal ini kita minta Dinkes Aceh Timur harus proaktif mendata dan mengontrol secara berskala, sehingga rawat jalan terus dilakukan menunggu giliran dibawa ke Banda Aceh,” tandas Ampon.(BSO)

P


KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 282 23 - 29 DESEMBER 2013

Pemko Belum Bisa Wujudkan RTH 30 Persen MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kota Medan Ir Qamarul Fatah memberikan apresiasi dan mendukung penuh kegiatan peduli lingkungan untuk para siswa SMP dan SMA yang mengusung tema Penghijauan dan Daur Ulang di Hermes Palace Polonia, Medan, Senin (16/12). Program ini dinilainya sangat mendukung upaya Pemko Medan menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan. Melalui kegiatan ini juga dapat memberikan pembelajaran, khususnya bagi generasi muda akan perlunya sikap peduli terhadap lingkungan dan penanganan sampah merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat, dunia pendidikan, dan perusahaan. Untuk itu Qamarul mengajak semua pihak untuk terus menerapkan pola 3R yaitu Reduce, Resue dan Recycle dengan sistem pemilahan sampah dari jenisnya dan composting. Qamarul mengakui, berbagai program yang telah dilaksanakan Pemko Medan untuk mencipatakan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) kota belum dapat sepenuhnya terwujud sebagaimana diamanahkan dalam UU No 26/2007 tentang Tata Ruang, yaitu minimal 30 persen. Padahal menciptakan dan mewujudkan jumlah kawasan RTH bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi semua pemangku kepentingan. Itu sebabnya Qamarul menilai kegiatan ini punya tujuan

strategis yaitu menyelamatkan Kota Medan dari bencana seperti banjir, kekeringan panjang, dan lain sebagainya. Dia juga sangat mengapresiasi PT Nutrifood selaku penggagas dan pelaksana kegiatan ini karena mendukung programprogram lingkungan sekaligus mengajak seluruh masyarakat Kota Medan mengembangkan budaya penghijauan dengan menanam pohon. “Saya mengajak semua pihak untuk menghidupkan budaya membangun, bukan budaya merusak. Selalu menerapkan budaya penghijauan dengan menanam dan memelihara pohon, bukan malah menebang pohon,” kata Qamarul. Menurut Qamarul, budaya menanam pohon sangat berkaitan dengan masa depan, termasuk generasi penerus nanti. Aktifitas peduli lingkungan hidup yang dilaksanakan ini belum tentu bisa dinikmati hasilnya oleh para pelakunya secara langsung. Sebab, tujuan kegiatan ini untuk jangka panjang guna mewujudkan Kota Medan menjadi lingkungan yang bersih dan hijau, sekaligus sumbangan bagi dunia dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global. Sementara itu Manager Marketing Wilayah Sumut Nutrifood Hi-Lo, Agus Budi Hendra mengatakan tujuan kegiatan ini untuk mengajak para siswa, terutama dari kalangan SMP dan SMA di Kota Medan agar peduli dengan lingkungan. Artinya, sejak dini mereka mulai diajarkan untuk mencintai lingkungan.(VIN)

70 Persen Roda Perekonomian Daerah Digerakkan Pelaku Usaha MEDAN - Salah satu pilar pokok pembangunan adalah sektor swasta atau pelaku usaha. Diketahui 70 persen roda perekonomian daerah digerakkan oleh pelaku-pelaku usaha tersebut, baik usaha besar, sedang, kecil dan usaha mikro lainnya. Hal ini dikatakan Plt Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi pada Dialog Perekonomian Sumut dan Pemberian Penghargaan kepada Dunia Usaha, Instansi, Media Tahun 2013 yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Ekspor Impor (GPEI/ GINSI) Sumut, Rabu (18/12) di Hotel JW Mariot, Medan. Hadir dalam kesempatan tersebut Ka Kanwil BRI Sumut Endra Sasmito, Direksi BUMN, Pengurus Kadin Sumut, dan para pelaku usaha/bisnis. Lebih lanjut dikatakan Eldin, Pemerintah Kota Medan akan terus mengoptimalkan pemasaran daerah guna mengembangkan iklim investasi dan bisnis yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satu aspek pokok yang harus dikembangkan adalah kemitraan yang semakin kokoh dan saling menguntungkan diantara seluruh stakeholder. Dengan cara ini dirinya optimis mampu meraih kesempatan dan manfaat yang lebih banyak lagi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dalam ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu dinilainya pertemuan seperti ini cukup penting untuk saling tukar informasi sekaligus membangun sinergitas diantara para pelaku usaha guna meningkatkan efesiensi dan daya saing bisnis. “Pertemuan bulanan GPEI/ GINSI ini tentunya akan menjadi support dan membuka peluang ekspor/impor kita khususnya di Kota Medan. Dan pertemuan inilah yang kita harapkan bisa membuahkan gagasan baru yang akan diformulasikan kepada pelaku usaha untuk berbuat kepada Kota Medan dalam rangka menyejahterakan masyarakat,“ ujar Eldin. Sementara Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir HT Erry Nuradi MSi dalam sambutannya mengatakan, dialog perekonomian ini sangat penting dalam kaitan tujuan pemerintah yakni menyejahterakan masyarakat. "Masyarakat itu sejahtera bila terciptanya lapangan kerja. Bila kita telah dapat meningkatkan pendapatan per kapita maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus digenjot oleh investasi sehingga lapangan kerjapun tercipta," ujarnya.(VIN)

Pemuda Pancasila Rayakan Natal Bersama Masyarakat MEDAN - Keluarga besar Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara menggelar perayaan Natal bersama masyarakat di Gedung Serba Guna, Jalan Willem Iskandar, Medan Estate, Selasa (17/12). Plt Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S Msi dalam sambutannya acara itu mengatakan peranan umat beragama dalam pembangunan tidak dapat diabaikan. "Hal ini karena masyarakat kita memang adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu diharapkan agar umat Kristiani yang tergabung dalam keluarga besar Pemuda Pancasila dapat terus meningkatkan keimanan. Sebab dengan keimanan kita akan semakin respek mendukung pembangunan yang dilaksanakan untuk semua umat beragama," kata Eldin. Hadir juga di acara itu Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumut Anwar Shah SE, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan, Pdt Dr MH Siburian MMin, Pdt Arifin Sihombing, dan perwakilan Dominasi Gereja Kota Medan Pdt JW Panjaitan. Eldin dalam kesempatan itu juga berharap dengan perayaan Natal ini hendaknya Pemuda Pancasila terus meningkatkan dukungan terhadap pemba-

ngunan Kota Medan lewat kepeloporan pemuda yang sejak dahulu terbukti mampu memelopori Sumpah Pemuda dan pemuda selalu berada di barisan terdedpan dalam pembaruan. “Lewat samangat Natal, mari kita membangun kebersamaan yang lebih sinergis dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan Kota Medan yang kita cintai ini,“ ajak Eldin. Sementara Anwar Shah melalui Sekretaris MPW PP Sumut Drs Firdaus Nasution mengatakan, perayaan Natal Pemuda Pancasila Sumut ini merupakan kegiatan tahunan. Sebab Pemuda Pancasila sadar bahwa bangsa ini terdiri dari banyak suku dan agama, tapi Ketuhanan Yang Maha Esa tetap dipertahankan oleh Pemuda Pancasila. "Kita memang menginginkan hidup aman dan penuh kasih, untuk itu jangan mencari perbedaan tetapi carilah persamaan,“ ujarnya. Sebelumnya, panitia pelaksana, Sardo Malau melaporkan kegiatan perayaan Natal ini dirangkai dengan pemberian santunan kepada 500 anak panti asuhan, janda miskin, dan kaum duafa. Perayaan Natal juga diisi dengan lagu-lagu pujian serta renungan Natal oleh Pdt MH Siburian MMin.(VIN)

SUMUT

PPK Tiga Kecamatan Adakan Bintek Bersama SERGA–Panitia Pemilihan Kecamatan Bintang Bayu, Kotarih, dan Silinda bersama-sama mengadakan bimbingan teknis kepada seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta staf sekretariat, Rabu (18/12) di Aula PT Sri Rahayu Agung, Kotarih Baru, Serdang Bedagai (Sergai). Turut hadir memonitoring kegiatan itu, Komisioner KPU Sergai Anda Radiansyah Ali SP dan Jumarik dari Sekretariat KPU. Anda Radiansyah di hadapan lebih kurang 150 peserta mengingatkan bahwa Pemilu 2014 sangat berbeda dengan Pemilu 2009. PPS punya peranan penting terlebih dalam rekapitulasi perhitungan suara di PPS. PPK tidak menerima rekap dari KPPS tapi dari PPS. "Selain itu, PPS adalah tonggak segala pelaporan hasil perhitungan suara. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, PPS harus

Komisioner KPU Anda Riansyah Ali SP saat memberikan arahan pada Bintek PPS se-Kecamatan Bintang Bayu, Kotarih, dan Silinda.(ARM) tetap berkoordinasi dengan PPK dalam penyelesaiaan masalah," pesannya. Anda yang mantan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dolok Merawan juga mengingatkan bahwa permasalahan Nomor

Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan NIK bodong membuat Daftar Pemilih Tetap hingga saat ini belum final. "Mudah-mudahan Januari tahun depan selesai. Bahkan sampai 9 April pun bisa saja ada pemilih

yang belum terdaftar di DPT atau DP Khusus datang ke TPS untuk menggunakan haknya. Untuk kepada PPS diminta supaya berkoordinasi dengan KPPS menyikapi hal tersebut. Kalau memang ada KTP di mana ia berdomisili sesuai

undang-undang ia memiliki hak pilih. Kita berharap pemilih seperti itu tidak ada ditemui karena KPPS akan repot dalam pengisian berita acaranya. Untuk menekan hal ini maka PPS harus jemput bola untuk mendata warga," ujar Anda.(ARM)

23 Desember, Semua Daerah Terima Logistik Pemilu MEDAN - Tujuh kabupaten/kota di Sumatera Utara, telah menerima sebagian logistik Pemilu 2014, berupa kotak suara, bilik pemungutan suara, dan sampul. "Untuk logistik daerah lainnya masih di perjalanan," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Mulia Banurea, di Medan, Jumat (20/12). Ketujuh daerah yang telah menerima logistik Pemilu 2014 itu yakni Tebing Tinggi, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Padang Sidimpuan, Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Mandailing Natal. Mulia menyebutkan, seluruh logistik pemilu yang pengadaannya dilakukan oleh KPU provinsi itu

ditargetkan telah diterima seluruh kabupaten/kota di Sumut sebelum akhir tahun 2013. "Tanggal 23 Desember kita targetkan (logistik) sudah tiba semuanya yang pengadaan dari provinsi," sebutnyanya. Dari data yang disampaikan KPU Sumut, jumlah kebutuhan kotak suara untuk Pemilu 2014 mencapai 23.990, sedangkan bilik suara sebanyak 29.569. Terkait logistik Pemilu 2014 ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut akan segera melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan logistik. “Kami sedang menyusun semacam rewarning system atau

peringatan dini kepada temanteman KPU dalam hal distribusi logistik nantinya. Bawaslu ingin masalah logistik ini nantinya tepat waktu, tepat jumlah, dan juga tepat sasaran,” ungkap Ketua Bawaslu Sumut Aulia Andri di sela Rapat Kerja Teknis (Rakernas) Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sumut, Hotel Soechi, Medan, Rabu (18/12). Menurut Aulia, pihaknya tidak akan masuk ke wilayah lain dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) seperti soal spesifikasi, prosedur, dan sebagainya. Bawaslu Sumut hanya ingin lebih memastikan bahwa alat-alat kelengkapan pemungutan suara itu

bisa sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Satu lagi soal keamanan. Keamanan ini bukan soal gangguan keamanan, tapi memastikan surat suara, perlengkapan pemungutan suara itu sampai dan dipergunakan,” jelasnya. Dijelaskannya, sudah banyak terjadi, misalnya alat kelengkapan dikirim tapi akhirnya pulang. “Di Nias kita waspadai seperti itu. Misalnya, di daerah-daerah itu ada yang menggunakan moda transportasi kuda, inikan perlu diantisipasi,” tandas Aulia. Antisipasinya seperti apa? Misalnya, KPU mendahulukan pengiriman ke daerah. Itulah

rewarning system. Adalagi, apakah nantinya kita akan melakukan pengawasan melekat. Artinya begini, apakah nantinya teman-teman pengawas sampai mengikuti kawankawan yang mengantar logistik. Sebenarnya masih banyak lagi masalah, misalnya akses jalan, jarak tempuh, iklim, dan keamanan. “Ini menjadi perhatian kita. Ini akan dimasukkan instrumennya ke KPU untuk diantisipasi. Ada tidak ada jalannya rusak, tapi ada jalannya bagus jarak tempuh jauh. Ada banjir, tanah longsor. Padahal, menurut ketentuan, satu hari sebelum pemungutan suara alatalat kelengkapan harus sudah sampai di TPS,” bebernya.(BS/DR)

Pemkab Langkat Bekali PNS Kode Etik LANGKAT - Sebagai upaya meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas–tugasnya, Pemkab Langkat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mensosialisasikan Kode Etik PNS. Sosialisasi dibuka Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH diwakili Assisten I Adm Pemerintahan Drs Abdul Karim MAP di Aula Akper Pemkab Langkat, Stabat, Kamis (19/12). Bupati Langkat dalam pidato tertulisnya yang disampaikan Abdul Karim mengatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, antara lain diatur mengenai nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembinaan jiwa korps dan kode etik yang memuat kewajiban PNS terhadap negara dan pemerintah, terhadap organisasi, terhadap masyarakat, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama PNS serta penegakan kode etik. Pembinaan jiwa korps PNS bertujuan membina karakter/ watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan PNS, mendorong etos kerja

Bupati Langkat diwakili Asisten I Adm Pemerintahan Drs Abdul Karim MAP saat menyampaikan kata sambutan pada acara Sosialisasi Kode Etik PNS di Aula Akper Pemkab Langkat, Stabat, Kamis (19/12). PNS untuk mewujudkan PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, menumbuhkan dan meningkatkan semangat,

kesadaran dan wawasan kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nilai-nilai dasar yang harus

dijunjung tinggi oleh PNS meliputi ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan

negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, penghormatan terhadap HAM, tidak deskriminatif, profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi. Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Langkat H Amril SSos M Si diwakili Sekretaris Musti SE melaporkan bahwa tujuan Sosialisasi Kode Etik PNS Langkat adalah agar para peserta dapat merumuskan peraturan Bupati Langkat tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemkab Langkat. Selain itu bertujuan memberikan pembelajaran bagi para PNS dan pejabat pengelola kepegawaian dalam pembinaan jiwa korps dan kode etik yang memuat kewajiban PNS terhadap negara dan pemerintah. Sosialisasi yang berlangsung dua hari ini (19-20 Desember 2013) diikuti 125 peserta yang terdiri dari sekretaris pada unit kerja dinas, badan, kecamatan, KTU pada unit kerja kantor, pejabat pengelola kepegawaian pada bagian Setdakab Langkat, Kepala UPT Dinas P & P kecamatan, kepala SMP, SMA, SMK Negeri se-Langkat dan kepala Puskesmas, dengan narasumber dari Kantor Regional VI BKN Medan.(JUL)

Kasianto Kades Terpilih Pulau Tagor SERGAI - Kasianto terpilih menjadi Kepala Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) periode 2013-2019. Ia terpilih setelah pada pemilihan ulang kepala desa yang digelar di Balai Desa Pulau Tagor, Selasa (17/12), meraih suara dukungan terbanyak. Pemungutan suara sebelumnya dibuka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) M Rizal Effensi tepat pukul 08.00 WIB. Kemudian pada pukul 13.00 WIB dilanjutkan dengan penghitungan surat suara. Dari jumlah DPT 2.102 pemilih, yang hadir menggunakan hak suaranya sebanyak 1.280. Berdasarkan hasil penghitungan suara, Kasianto

meraih 785 suara atau sekitar 60 persen, sedang pesaing tunggalnya hanya meraih 484 suara. Proses pilkades ulang yang berlangsung aman, tertib, dan lancar itu turut disaksikan Camat Serba Jadi Sri Hernawati SSos, Kapolsek Dolok Masihul, Babinsa, dan Purwono selaku tokoh masyarakat yang juga Caleg DPRD Sergai dari Partai Gerindra. Usai penghitungan suara warga langsung memberikan ucapan selamat kepada Kasianto. Ucapan selamat juga disampaikan para unsur Muspika Serba Jadi yang hadir. Kasianto pada pilkades serentak se-Sergai 26 November lalu gagal memperoleh suara 50 persen + 1 sehingga pemungutan suara harus diulang

sesuai ketentuan Perda Kabupaten Serdang Bedagai. Camat Serba Jadi Sri Hernawati mengaku lega dan berterima kasih kepada masyarakat Pulau Tagor yang telah berhasil memilih pemimpinnya untuk enam tahun ke depan. "Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik ke depan dan kesuksesan bagi semua pihak. Kepada panitia kita juga sampaikan terima kasih karena telah bekerja keras melaksanakan pemilihan ulang ini. Kepada kepala desa terpilih kita sangat harapkan dapat mengemban amanah masyarakat dan undang-undang dengan baik. Jangan kecewakan masyarakat," pesan Hernawati mengingatkan.(ARM)

Kades Pulau Tagor yang baru terpilih, Kasianto (dua dari kanan) diabadikan bersama Camat Serba Jadi.


KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 282 23 - 29 DESEMBER 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Densus Antikorupsi Tergantung DPR Dan Pemerintah JAKARTA- Ketua KPK Abraham Samad mengakui banyak kasus korupsi terjadi di daerah. Tak tanggung-tanggung, kepala daerah seperti bupati, wali kota dan gubernur menjadi tersangka korupsi di KPK. Untuk menangani hal tersebut, wacana pembentukan densus antikorupsi muncul. Abraham menanggapi, pihaknya mau saja mendirikan hal itu, namun semua itu tergantung dari pemerintah dan DPR. "Itu tergantung eksekutif dan legislatif, karena menyangkut anggaran dan infrastruktur. Kalau KPK maunya kalau ada 34 provinsi itu lebih bagus. Pertanyaannya

mau tidak eksekutif dan legislatif menyediakan sarana dan prasarananya. Mau siapkan anggaran ga," ujar Abraham di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (17/12). Menurut Abraham pembicaraan antar lembaga penegak hukum lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan tersirat seperti tidak menginginkan dibentuknya densus antikorupsi. Maka itu, pihaknya hanya meningkatkan sinergitas dengan lembaga penegak hukum lain untuk memberantas korupsi. "Ga ada pembentukan densus. Jadi polri tidak ingin membentuk densus yang ingin dioptimalkan itu adalah Bareskrim," pungkasnya.(NET)

Lobi-lobi, Titik Rawan Korupsi di DPR JAKARTA- Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpulkan bahwa kelemahan pengaturan proses lobbying atau lobi-lobi di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu titik rawan korupsi. KPK lantas merekomendasikan agar aturan proses lobi diperketat. Caranya, dengan menetapkan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban lobi dengan dengan memublikasikan informasi

hasil kegiatan lobi yang dilaksanakan dan melaporkannya kepada pimpinan DPR, pimpinan alat kelengkapan, dan fraksi. “Terkait aspek individu misalnya, KPK memberikan saran untuk melakukan pengaturan dalam penyampaian pertanggungjawaban lobi,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Rabu (18/12). Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang diundang KPK dalam

acara pemaparan hasil kajian tersebut mengakui bahwa korupsi rawan terjadi dalam proses lobilobi. Selanjutnya, menurut Pramono, dia akan menduskusikan lebih lanjut hasil kajian KPK ini dengan alat kelengkapan Dewan dan pimpinan DPR lainnya. “Perlu kita lakukan penyempurnaan, kan yang sering kali menjadi salah satu hal yang menjadi persoalan di bidang pengawasan

adalah di lobi-lobi. Nah, apakah lobilobi itu diperbolehkan secara tertutup yang tentunya sangat terbuka sekali untuk tindak pidana korupsi. Nah, makanya dalam forum diskusi nanti harus diberikan aturan sebagai contoh,” tutur Pramono. Selain lobi-lobi, KPK mengidentifikasi permasalahan lain yang menjadi titik rawan korupsi, yakni rekrutmen tenaga ahli, imparsialitas di Badan Kehor-

Pejabat di Sumut Rentan Terindikasi Suap dan Korupsi

Ada Dokumen Alkes Disembunyikan Atut JAKARTA - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan Pilkada Lebak dan korupsi Alkes Banten. Kabarnya, beberapa hari sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Atut berusaha menyembunyikan dokumen terkait Alkes Banten. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rabu (18/12/2013), Atut menyuruh para bawahannya untuk memindahkan sejumlah dokumen dari rumahnya yang berada di Kembangan, Jakbar. Diduga dokumen-dokumen yang dibawa adalah dokumen terkait Alkes Banten. "Informasinya ada tiga mobil yang membawa dokumen-dokumen dari rumah di Kembangan itu," ujar seorang penegak hukum yang enggan disebutkan namanya. Kabarnya, usai mengemas sejumlah dokumen, ketiga mobil

itu langsung pergi dari rumah Atut di Kembangan. Tidak diketahui kemana dokumen-dokumen itu dipindahkan. Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait hal ini, kuasa hukum Atut, Tubagus Sukatma membantah tegas. Menurutnya, di rumah Kembangan tidak ada dokumen yang penting. "Tidak ada sama sekali pemindahan dokumen itu, di rumah itu juga tidak ada hal yang penting," tutur Sukatma. Dia juga membantah jika Atut berusaha menghilangkan beberapa barang bukti terkait kasus yang menjeratnya. Menurut Sukatma, tidak ada kepentingan sama sekali bagi Atut untuk menghilangkan barang bukti. "Tidak ada kepentingan sama sekali bagi Bu Atut untuk menghilangkan barang bukti, beliau sangat taat hukum," jelasnya.(MERDEKA.COM)

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto berjalan menuju ruang tunggu KPK di Jakarta, Jumat (20/13). Djoko Kirmanto diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Mahfud MD Tolak Pelembagaan KPK JAKARTA- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tak sepakat dengan wacana pelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika dilembagakan, menurut Mahfud, bukan tak mungkin ke depannya pegawai KPK juga bakal terjerat kasus korupsi. Usul menjadikan KPK sebagai lembaga negara resmi mencuat karena banyaknya kasus yang

ditangani KPK. Mahfud mengatakan, setiap tahunnya KPK memiliki 160 ribu kasus, sedangkan yang definitif dan dianggap layak untuk diselidiki hanya 16 ribu kasus. Tiap tahun pun rata-rata hanya 40 kasus yang dapat diselesaikan KPK. Artinya KPK butuh waktu lama untuk menyelesaikan semua kasus korupsi tersebut. “Bayangkan, perlu berapa tahun KPK

menyelesaikan kasus korupsi – 16 ribu kasus dibagi 40 kasus per tahun,” kata Mahfud. Oleh karena alasan itulah muncul wacana membesarkan KPK dengan menetapkannya sebagai lembaga negara resmi. “Tapi saya rasa kalau dilembagakan, akan ada korupsi di dalamnya. KPK bisa kena virus juga suatu saat. KPK kalau sudah membesar akan sama

dengan lembaga penegak hukum lain,” ujar Mahfud di Jakarta. Mahfud memprediksi, KPK jika dilembagakan maka akan bernasib sama seperti Polri dan Kejaksaan yang banyak terjerat kasus tindak pidana korupsi. “Sama seperti dulu saat Polri atau Kejaksaan dibentuk. Niat awalnya untuk memberantas korupsi, tapi akhirnya terjerat korupsi,” kata dia. (VNEWS.COM)

Ada Korupsi Dalam Perjanjian RI-Singapura?

Gedung Baru KPK, Tampung 50 Koruptor JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung baru KPK di Jalan Gembira, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin 9 Desember 2013. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, tanggal 9 Desember dipilih untuk peletakan batu pertama karena bertepatan dengan hari antikorupsi. “Ini penting karena kami bukan sekadar menancapkan tiang pancang, tapi sungguh-sungguh menancapkan ikrar yang sangat kuat untuk membangun Indonesia yang sangat hebat,” ujarnya. Gedung baru KPK itu bakal disebut sebagai Gedung Integritas Kebangsaan dan Kepedulian. Gedung itu mempunyai luas 35.300 meter persegi dan berdiri di atas lahan seluas 8.381 meter persegi. “Gedung membanggakan karena

warnanya akan merah dan putih. Cuma satu yang seperti ini,” kata Bambang Sekjen KPK Annies Said Basalamah mengatakan, total anggaran pembangunan gedung baru itu sebesar Rp215 miliar. Rencananya bangunan utama terdiri dari 16 lantai, 70 ruang pemeriksaan, 2 basement, dan 280 untuk kendaraan parkir. “Gedung penunjang atau penjara akan menampung 50 orang dengan desain untuk diisi 40 lakilaki dan 10 perempuan,” kata Annies. Direktur Utama Hutama Karya selaku kontraktor pembangunan, Tri Widjayanto, mengatakan akan menyelesaikan pembangunan gedung baru KPK sesuai kontrak, yakni 18 bulan kalender. “Insya Allah akan selesai pada medio 2015,” kata dia.(INT)

matan DPR, kriteria pengusulan program legislasi nasional yang belum jelas, dan celah transaksional pada saat pembahasan rancangan undang-undang. Ada pula permasalahan lain berupa kerawanan dalam penyusunan dan alokasi dana optimalisasi, proses pembahasan anggaran di DPR yang terlalu detail, serta ketiadaan kriteria yang spesifik dalam menentukan obyek pengawasan DPR.(KOMPAS.COM)

JAKARTA - Posisi Indonesia dalam beberapa perjanjian bilateral dengan Singapura, selalu lemah. Perjanjian mencakup berbagai bidang, perbankan, telekomunikasi, perhubungan udara, perusahaan penerbangan, perdagangan minyak mentah, merek dagang dan ekstradisi bahkan diplomasi. Yang mengherankan, lemahnya posisi Indonesia, terus bertahan, seperti sengaja dibiarkan. Dan yang membiarkan, justru pihak Indonesia. Ada apa? Semakin mengherankan, karena sejauh ini tidak terlihat tanda-tanda adanya usaha serius pemerintah untuk melakukan revisi terhadap semua perjanjian bilateral yang merugikan Indonesia. Seolah-olah hingga kapanpun perjanjian itu sudah tidak bisa diubah. Kecuali ada kerelaan Singapura. Padahal menunggu kerelaan Singapura, sama saja dengan menanti matahari terbit di ufuk Utara. Sehingga hal ini menyisakan beberapa pertanyaan, ada apa sehingga terjadi pembiaran? Apakah Indonesia tidak punya juru runding handal? Apakah RI tak punya ahli hukum yang kredibel? Sudah punahkah putera-puteri Indonesia yang punya integritas dan kapabilitas ? Fakta di depan mata, Singapura hanya berpenduduk 5 juta jiwa. Sejatinya, negara dengan penduduk sekecil seperti itu tak mungkin lebih kuat posisi tawarnya menghadapi Indonesia yang berpenduduk 240 juta jiwa. Sehingga dalam perjanjian bilateral, semes-

tinya posisi tawar kuat tersebut, tercermin. Luas Singapura hanya setara dengan wilayah Jabodetabek. Tidak sepatutnya Singapura "mengangkangi" Indonesia yang luasnya sama dengan wilayah Amerika Serikat. Artinya ada alasan bagi para juru runding untuk menunjukkan superioritas Indonesia. Singapura yang baru merdeka di 1963, ibarat manusia yang pengalaman hidup dan jam terbangnya masih terbatas. Bandingkan Indonesia yang kemerdekaannya lebih tua 18 tahun! Maksudnya, Indonesia seharusnya lebih matang dan pintar dalam melakukan artikulasi dan perdebatan. Realitanya Singapura bisa mempecundangi Indonesia dalam sejumlah perjanjian bilateral. Intinya, Indonesia tidak boleh punya perasaan rendah diri. Yang mengganggu dari implementasi beberapa perjanjian bilateral kedua negara, tidak ada atau minimnya azas timbal balik (resiprokal) dari pihak Singapura. Sudah menjadi rahasia umum, bank-bank milik pemerintah Indonesia mengalami kesulitan untuk membuka perwakilan apalagi menambah kantor cabang di Singapura. Namun rahasia umum itu, tidak diatasi dengan cara meminta Singapura memberi perlakuan setara seperti yang diberikan Indonesia kepadanya. Ketika Indonesia berniat membuka cabang, persyaratan yang dituntut otoritas Singapura sangat berbelit dan birokratis. Padahal pembukaan cabang itu cukup bera-

lasan. Terdapat jutaan warga Indonesia yang setiap tahun berbelanja ke Singapura. Mereka perlu mendapat fasilitas layanan perbankan Indonesia. Selain itu, terdapat ribuan TKI yang bekerja di sana. Mereka pun wajib difasilitasi layanan perbankan Indonesia. Jadi, tidak diterapkannya azas resiprokal dalam dunia perbankan ini saja sudah merupakan sebuah bukti, betapa besar kerugian Indonesia dalam perjanjian bilateralnya dengan Singapura. Kesalahan tidak sepenuhnya bersumber dari Singapura. Tapi bisa saja berada kepada para juru runding Indonesia. Dimana mereka tidak menggunakan argumentasi non-hukum seperti luas wilayah, aset dan penduduk Indonesia secara proporsional. Jika pendekatan di atas digunakan, seharusnya Singapura-lah yang lebih banyak memberi. Bukan sebaliknya, Indonesia. Dalam kerja sama penerbangan, Singapura mengoperasikan dua maskapai ke wilayah Indonesia: Singapore Airlines dan Silk Air. Yang terakhir ini bahkan memiliki jalur penerbangan ke semua pulau utama di Indonesia: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Sebaliknya, Indonesia hanya punya Garuda yang tujuannya pun hanya satu titik: Bandara Changi atau Payah Lebar, Singapura. Tidak berimbang dan tidak seharusnya ! Dalam urusan lalu lintas udara, pesawat-pesawat Indonesia yang akan mendarat di Pulau Batam, Riau Kepulauan dan sekitarnya harus memperoleh clearence dari

menara kontrol Singapura. Adanya kewenangan legal Singapura seperti ini menimbulkan tanda tanya besar, patutkah Singapura yang mengatur kontrol lalu lintas penerbangan di atas wilayah Indonesia? Siapa pejabat Indonesia yang menanda-tangani persetujuan bilateral tersebut? Atau siapa pejabat Indonesia yang memperpanjang kontrak perjanjian yang merugikan itu? Jawabannya tak akan pernah diperoleh bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ikut menginvestigasi. Yang lebih membingungkan lagi, kewenangan Singapura mengontrol wilayah udara, menyeruak hingga ke bagian Utara. Sampai ke daerah Natuna, wilayah Kepulauan Riau yang terletak di Laut Cina Selatan. Oleh sebab itu sangat wajar jika KPK melakukan investigasi atas perjanjian bilateral yang kontroversil seperti ini. Dalam bidang telekomunikasi, SingTel, perusahaan milik pemerintah Singapura, menguasai saham sebesar 35% di PT Telkomsel. Sejarah masuknya BUMN Singapura di perusahaan strategis itu, sudah sering digugat oleh publik. Apapun alasannya kepemilikan saham sebesar itu pada BUMN Indonesia, tetap merupakan sebuah kebijakan kotroversi. Yang paling mendasar sebetulnya setiap kali ada desakan agar Indonesia membeli kembali saham itu, pemegang otoritas Indonesia selalu berdalih: Singapura tidak bersedia!(NET)

JAKARTA - Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keungan (PPATK), Agus Santoso menilai bahwa pejabat di Sumatera Utara cukup rentan untuk terindikasi suap dan korupsi. Hal ini terlihat dari data dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) serta telah terseretnya beberapa pejabat di Sumut dalam kasus suap dan korupsi di KPK. “Kalau kita lihat data dari KPK, Sumut termasuk cukup rentan. Hanya saja, saya tidak bisa memberikan siapa nama pejabatnya maupun keterangan lainnya yang berkaitan dengan transaksi-transaksi mereka yang mencurigakan. Itu semua cukup menjadi pantauan PPATK saja untuk dilaporkan ke enam instansi terkait seperti BNN, KPK dan lainnya,” ucap Agus Santoso kepada wartawan belum lama ini disela acara sosialisasi IFTI kepada PJK dan Bank Umum, di Medan. Dikatakan Agus, saat ini PPATK sedang membangun sistem peraturan baru untuk mengantisipasi kejahatan yang sifatnya transnasional. Misalnya transaksi-transaksi keuangan paluta asing yang mencurigakan. “Berdasarkan evaluasi, para koruptor selalu menggunakan mata uang asing dalam bertransaksi. Karenanya, untuk meminimalisir ruang gerak koruptor, PPATK meminta Penyedia Jasa Keuangan (PJK) bersiap menerapkan IFTI (Internasional Fund Transfer Instruction) atau Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL). Kerjasama bank dan PJK untuk LTKL ini sangat dibutuhkan, terutama di wilayah yang rentan korupsi seperti di Sumut,” ucap Agus. Dia juga mengatakan aturan ini akan diberlakukan mulai tanggal 14 Januari 2014 untuk bank umum. Sementara bagi PJK selain bank umum, kewajiban akan diberlakukan per tanggal 1 Juli 2014. Langkah PPATK membangun sistem pelaporan baru ini, adalah untuk mengetahui aliran dana dalam dan ke luar negeri. Mengingat selama ini warga yang akan membawa uangnya ke luar negeri hanya memiliki kewajiban melaporkan ke Bea Cukai. Selanjutnya Bea Cukai melaporkan ke PPATK. “Jadi sangat sulit untuk mengetahui apakah ada tindak pidana atau tidak,” ujarnya. Ditambahkannya, bahwa aturan ini sebenarnya sudah berlaku efektif pada tahun 2011. Namun hingga hari ini hanya dilakukan pilot project terhadap aturan dengan sample 7 bank dan beberapa penyelenggara PJK. Dalam aturan ini, LTKL wajib disampaikan kepada PPATK paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. Tidak terdapat batasan nominal transaksi yang wajib dilaporkan kepada PPATK. “Artinya, seluruh TKL dalam nominal berapapun wajib dilaporkan,”jelasnya.(NET)

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana Itwasum Polri JAKARTA – Korupsi ditubuh Polri belum tersentuh secara menyeluruh. Kasus simulator SIM dan pencucian uang yang menyeret Irjen Pol. Djoko Susilo, misalnya masih menyeret satu pejabat Polri. Padahal, aliran dana korupsi SIM mengalir ke Itwasum Polri, Prikompol maupun ke perwira Polri lain dan sejumlah anggota DPR. "Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar tuntas

korupsi di tubuh POlri. Karena rentetan kasus korupsi SIM sangat melebar. Namun sayang hingga kini KPK belum mengembangkan secara serius kasus ini," tegas Koordinator IPW Neta S Pane di Jakarta, Jumat (20/12). Selain itu kata Neta, para tersangka lain seperti Budi Santoso cs harus mau membuka secara transparan kemana saja dana korupsi Simulator SIM dialirkan termsuk kemungkinan ada sejumlah jenderal yang

kecipratan duit haram tersebut. IPW berharap, dalam menuntaskan kasus Simulator SIM, Ketua KPK Abraham Samad jangan tebang pilih dan hanya mengorbankan Irjen Djoko Susilo. "Abraham hendaknya mendorong penyidik KPK agar segera menetapkan tersangka baru," paparnya. Dikatakan, KPK tidak bisa begitu saja melokalisir kasus ini dengan hanya menjerat Djoko Susilo. Mengingat, fakta-fakta di

persidangan Tipikor sudah terungkap adanya aliran dana ke Itwasum Polri, Primkopol maupun kalangan DPR. "KPK harus memeriksa apakah mereka benar-benar menerima aliran dana atau tidak," tambahnya. IPW juga mendesak KPK mengungkap 3 kasus korupsi dan hibah yang nilai totalnya ratusan miliar di tubuh Polri. Ketiga kasus tersebut adalah dugaan korupsi di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim) Lembang, kasus hibah di

Akademi Kepolisian (Akpol), dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Kasus Lembang menyangkut pembangunan Gedung DRC (Disaster Recovery Centre) seharga Rp139 miliar yang merupakan proyek Divisi Information Technology (IT) dan Assisten Sarpras Polri di Sespim Lembang. Bangunan DRC terdiri tiga lantai senilai Rp14 miliar dan untuk IT senilai Rp125 Miliar. “Biaya ini dinilai terlalu besar

dan diduga terjadi ‘mark up’,” jelas Neta. Gedung DRC itu seharusnya dibangun di daerah bebas gempa. Selain itu Polri sendiri sebenarnya juga belum perlu membangun Gedung DRC, tapi yang terjadi DRC dibangun di halaman dalam Sespim yang rawan gempa karena bagian dari kawasan sesar Lembang. “Akibat berbagai kejanggalan itu sampai saat ini Kapolri belum mau meresmikan proyek yang sudah selesai tahun 2011

tersebut,” kata Neta. Selain itu, jelas Neta, KPK perlu mengusut rencana pembangunan Dormitory Paramartha di Akpol, yang menggunakan dana hampir Rp60 miliar yang dimintakan dari beberapa pengusaha. "Jadi KPK harus mengusut secara jelas siapa saja pengusaha yang menyumbang karena sumbangan itu disebut-sebut sebagai hibah dan hingga kini proyeknya tidak berjalan," tandasnya.(ENDY)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 282 23- 29 DESEMBER 2013

SUMUT

-

Wali Kota Bangga dengan Kinerja Direktur PDAM Tirta Kualo TANJUNG BALAI - Wali Kota Tanjung Balai Dr H Thamrin Munthe MHum menyatakan, untuk memajukan sebuah perusahaan seperti PDAM Tirta Kualo, ada tiga langkah strategis yang wajib dilakukan. Antara lain, membangun team work atau kerjasama yang solid, misalnya menghindari perilaku menyimpang, menjelekjelekkan kinerja sesama karyawan yang dapat menimbulkan masalah atau kekacauan di tubuh perusahaan tersebut. Hal itu disampaikan wali kota dalam acara refleksi akhir tahun 2013 menyongsong tahun 2014 kepada Direksi dan Karyawan PDAM Tirta Kualo di lokasi Water Treatment Plant (WTP)-II Beting Semelur, Jumat (13/12). Acara tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Tanjung Balai H Romanynoor SE, Direktur PDAM Tirta Zaharuddin SE serta para karyawan dan undangan lainnya. Langkah strategis lain yang wajib dilaksanakan, kata wali kota, membangun komitmen, meningkatkan kualitas kerja dengan cara memberikan pelayanan terbaik kepada semua pihak, terutama konsumen yang menjadi

napas perusahaan. Serta, responsibility atau rasa tanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi masingmasing. "Karena setiap pekerjaan akan dituntut pertanggungjawabannya oleh atasan mapun pihakpihak yang berkompeten," katanya. Dijelaskannya, sekecil apapun SDM yang dimiliki, direksi dan karyawan harus bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan, di samping kerjasama dan kekompakan akan menghasilkan kemajuan individu maupun secara bersama-sama. Ketiga cara itu merupakan tata nilai dalam bekerja yang wajib diterapkan seluruh jajaran PDAM demi mewujudkan visi-misi perusahaan. Wali kota menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Direktur PDAM Tirta Kualo Zaharuddin, yang dinilai mampu membawa perusahaan daerah tersebut berubah ke arah yang lebih baik. Berdasarkan hasil audit akuntan publik untuk laporan keuangan perusahaan tahun 2011 dan 2012, PDAM Tirta Kualo mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan menyebabkan kondisi perusahaan dalam keadaan sehat.(HER)

Ahmad Einsten Jabat Kepala Bappeda Batu Bara BATU BARA - Bupati Batu Bara H OK Arya Zulkarnain SH MM, Jumat, melantik Drs Ahmad Einsten MSi sebagai Kepala Bappeda menggantikan pejabat lama H Iskandar Lubis SH yang kini diangkat sebagai kepala dinas sosial. Dianya diharapkan bisa mengemban amanah itu dengan baik," kata Bupati Batu Bara H OK Arya Zulkarnain SH MM dalam acara pelantikan kepala Bappeda. Sebelumnya Einsten menjabat sebagai sekretaris Bappeda yang dinilai cakap dan telah teruji selama ini. Pelantikan kepala Bappeda, sebagai sesuatu yang sangat mendesak karena merupakan dapur perencanaan pembangunan. Jika terkelola dengan baik maka semua harapan-harapan masyarakat baik yang sifatnya button up kemudian disatukan dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya top down akan jadi menu pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya. "Menu pembangunan yang dilaksanakan setiap

tahun sangat tergantung ide Bappeda untuk merumuskan program jangka menengah dan jangka panjang," jelasnya. Karena itu, jabatan kepala Bappeda tidak mudah dan pejabat yang menempati posisi tersebut harus benar-benar memiliki kapasitas. Sebuah daerah bisa sukses jika Bappeda-nya baik, kalau tidak baik, tidak peka dan tidak mampu mengoordinasikan seluruh kepentingan yang ada maka daerah itu akan menjadi gagal. Tantangan kepala Bappeda yang baru cukup besar dan diharapkan apa yang telah dicapai sebelumnya juga dapat dilakukan di Bappeda termasuk bagaimana membangun koordinasi yang baik dengan seluruh SKPD yg ada di lingkup Pemkab Batu Bara termasuk dengan mitra kerja yakni DPRD serta lembaga dunia pendidikan yang memungkinkan dapat bekerja sama, tandasnya. Selain itu juga dilantik beberapa pejabat lainnya. (SAREL)

Maju Mundur Negara Berada di Tangan Wanita TANJUNG BALAI - Dharma Wanita Persatuan Kota Tanjung Balai memperingati hari ulang tahunnya ke-14 bertempat di halaman Pemko Tanjung Balai, Selasa (17/12). Puncak kegiatan ulang tahun tersebut dirangkai dengan workshop tentang peranan pendalaman politik praktis menuju pembangunan berkelanjutan; sosialisasi promosi pendidikan menengah universal; sosialisasi hidup bersih dan sehat, serta bazaar. Kegiatan itu dibuka langsung Wali Kota Tanjung Balai Dr H Thamrin Munthe MHum serta dihadiri Ketua TP PKK Dra Hj Armaeni Jannah, Ketua Dharma Wanita Persatuan Hj Roslina Dewi Sirait, unsur pimpinan SKPD, dan lainnya. "Maju mundurnya nega-

ra ini berada di tangan kaum wanita, dan tentunya belakangan ini banyak kaum wanita yang menjadi politisi bersaing dengan kaum lelaki. Meskipun kodratnya mereka dlahirkan sebagai kaum wanita yang tidak luput mengurusi rumah tangga, tetapi juga mereka memiliki hak untuk tampil sebagai pemimpin," kata wali kota dalam sambutannya. Menurut walickota, kaum wanita khususnya istri dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbeda dengan masyarakat umum. "Karenanya ke depan ini diharapkan jajaran pengurus maupun anggota Dharma Wanita Persatuan untuk lebih giat memajukan organisasinya. Pemko Tanjung Balai siap memberikan dukungan demi kemajuan Dharma Wanita. (HER)

PDIP Tetap Tolak LKPj Wali Kota Tanjung Balai TANJUNG BALAI DPRD Kota Tanjung Balai akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Kota Tanjung Balai tahun 2012 menjadi peraturan daerah (perda). Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) LPJ APBD Tanjung Balai tahun 2012 setelah empat fraksi DPRD setempat menyatakan menerima LKPj Wali Kota Tanjung Balai realiasi APBD 2012, pada sidang paripurna di Tanjung Balai, Rabu. Empat fraksi DPRD Kota Tanjung Balai yang menyatakan menerima LKPj Wali Kota Tanjung Balai realiasi APBD 2012 itu, masingmasing Fraksi Partai Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Pakar Nurani Bangsa, dan Fraksi Patriot Peduli Bangsa. Sedangkan Fraksi PDI

Perjuangan tetap menyatakan menolak, karena berdasarkan laporan hasil audit BPK RI Perwakilan Sumut, LKPj 2012 dinyatakan disclaimer atau tidak memberi pendapat. Sementara Wali Kota Tanjung Balai Thamrin Munthe menyatakan kritik yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD setempat akan dijadikan analisis untuk memperbaiki kinerja di tahuntahun mendatang. “Pendapat DPRD yang disampaikan secara rasional dan fakta, tentunya menjadi perhatian untuk memperbaiki kinerja kami ke depan,” ujarnya. Namun, katanya, pendapat yang berindikasi praduga sebaiknya tidak disampaikan berdasarkan opini, sehingga menimbulkan kondisi politik yang bisa merugikan semua pihak. Apalagi, menurut dia, lembaga eksekutif dan legislatif merupakan pelayan masyarakat yang bermuara terhadap kepentingan publik. “Agar tidak merugikan kepentingan rakyat, sinergitas antara eksekutif dan legislatif hendaknya senantiasa

terjalin dengan baik,” katanya. Mendagri Diminta Batalkan Sementara itu Koordinator Indonesian Corroption Wacth (ICW) Kota Tanjung Balai, Jaringan Sihotang meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Gamawan Fauzi membatalkan Perda LPj Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2012. Pasalnya, penetapan LPj tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. DPRD Kota Tanjung Balai periode 2009– 2014 dinilai tidak berkompeten lagi membatalkan hasil rapat paripurna DPRD tanggal 25 November 2013 yang menolak Ranperda LPj Wali Kota Tahun 2012 menjadi perda. Hal itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. "Pada Pasal 85 ayat (6) dari PP tersebut dinyatakan, 'Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah,

rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.' Dan tidak ada multi tafsir dalam pasal tersebut, kecuali dengan sengaja ditafsir-tafsirkan berlainan untuk kepentingan pribadi,” ujar Jaringan Sihotang. Selain akan menyurati Medagri untuk membatalkan Perda LPj wali kota karena cacat hukum. Selain itu, Jaringan mengaku pihaknya juga akan melayangkan surat ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta untuk meminta kepastian hukum atas disetujuinya kembali LPj wali kota yang sebelumnya telah ditolak DPRD tersebut. Hal senada diungkapkan Asfi Kelana, Ketua Dewan Penasihat Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah (PKA-PPD) Kota Tanjung Balai. Katanya, jika persetujuan terhadap LPj Wali Kota Tahun 2012 tersebut telah cacat hukum, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh Pemko Tanjung Balai terkait LPj tersebut, juga cacat

hukum dan dapat dibatalkan demi hukum. “Persetujuannya saja sudah bertentangan dengan hukum, maka segala sesuatu yang lahir dari LPj yang cacat hukum tersebut, juga cacat hukum dan dapat dibatalkan. Untuk itu, persetujuan DPRD terhadap LPj Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2012 tersebut harus dibatalkan oleh lembaga pemerintah yang lebih tinggi demi hukum,” pungkas Asfi Kelana saat dihubungi. Seperti diketahui, setelah heboh gara-gara hasil Rapat Paripurna DPRD tertanggal 25 Nopember 2013 yang menolak Ranperda LPj Wali Kota Tahun 2012 menjadi perda. Namun pada Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Tanjung Balai Senin (16/12), ranperda itu kembali dibahas Pansus DPRD. Kemudian pada raat paripurna DPRD, Rabu (18/12), empat dari lima fraksi akhirnya menyatakan dapat menerima Ranperda LPj Wali Kota Tahun 2012 tersebut menjadi perda. Hanya Fraksi PDI Perjuangan yang tetap menolak.(her/msc)

Satgas Yonif 100/Raider Amankan Perbatasan RI-Malaysia di Kaltim MEDAN - Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari Subagio MM memimpin upacara pemberangkatan Satgas Yonif 10 0/Raider ke Kalimantan Timur dalam rangka tugas pengamanan perbatasan RI-Malaysia, dari Lapangan Mako Yonif 100/Raider, Jalan Namusira-sira, Binjai, Senin (16/ 12). Dalam amanatnya Pangdam mengatakan para prajurit Satgas Yonif 100/Raider telah melewati penahapan latihan dan peninjauan dari Komando Atas, selanjutnya dinyatakan siap melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RIMalaysia. Kepercayaan yang telah diberikan kepada Yonif 100/Raider, merupakan kehormatan dan kebanggaan, dengan harapan Satgas Yonif 100/Raider mampu mengemban tugas mulia ini demi keutuhan dan kedaulatan NKRI. Tugas pokok Satgas Yonif 100/Raider untuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan darat RI-Malaysia, memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan serta kewibawaan pemerintah daerah. Mengawasi dan mencegah setiap terjadinya pe-

Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S SE MM melakukan pemeriksaan pasukan saat upacara pemberangkatan Satgas Yonif 100/Raider dalam rangka Pamtas RI-Malaysia di Wilayah Kaltim, di Mako Yonif 100/Raider Jalan Namusira-sira, Binjai, Senin (16/12).kpkpos/ist rusakan dan penggeseran patok-patok tugu batas negara, penyelundupan, sabotase, kegiatan ilegal serta infiltrasi melalui wilayah perbatasan. Selain itu juga melaksanakan pembinaan teritorial terbatas di sekitar pos pengamanan perbatasan. "Untuk itu, kepada seluruh prajurit agar selalu waspada dan jangan pernah ragu dalam melaksanakan tugas menegakkan integritas dan menjaga kedau-

latan NKRI sesuai prosedur yang berlaku," pesan Pangdam. Mengakhiri amanatnya Pangdam menekankan beberapa hal untuk dipedomani seluruh prajurit Satgas Yonif 100/Raider dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RIMalasyia. Antara lain, pelihara keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagailandasan moral dan etika dalam setiap pelak-

sanaan tugas di manapun berada. Pahami kultur dan hormati adat istiadat masyarakat perbatasan RI-Malaysia serta rebut simpati dan hati rakyat sehingga terjalin kemanunggalan TNI-Rakyat, agar kehadirannya diterima masyarakat perbatasan RI-Malaysia dengan penuh rasa kekeluargaan, tanpa melupakan kewaspadaan serta tidak mudah terpancing oleh segala bentuk pro-

vokasi. "Lakukanlah cara hidup sehat dan pengendalian diri serta selalu taat terhadap norma agama sehingga harapan semua sukses dalam tugas. Laksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan keamanan di daerah tanggung jawabmu dan mampu mengatasi gangguan serta memberikan bantuan secara cepat. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara," tegas Pangdam.(rel)

Perajin Butuh Pembinaan Simultan TANJUNG BALAI - Wali Kota Tanjung Balai H Thamrin Munthe mengatakan, pembinaan kepada kalangan masyarakat perajin harus dilakukan secara simultan atau terus menerus, sehingga hasil kerajinan yang diolah bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. “Jika selama ini suami sebagai tulang punggung keluarga, tetapi kali ini ditopang oleh kaum wanita yang juga dapat dikatakan sebagai tulang punggung,” kata wali kota ketika

meresmikan Gedung Dekranasda di Jalan Imam Bonjol. Soalnya, lanjut Thamrin, bila tulang punggung yang diharapkan tak lagi berperan, tentunya mengakibatkan keluarga susah. Karenanya peranan wanita juga bisa mendukug ekonomi keluarga melalui pengolahan kerajinan dan industri rumah tangga lainnya. Ditegaskannya, pihak Disperindag harus mampu menampakkan paradigma baru dan mengubah kondisi

yang lama dan tak lagi hanya sebatas mengurusi izin bagi industri dan perdagangan. Tetapi harus mampu melihat kegiatan masyarakat terutama mendongkrak pangsa pasar serta menarik minat konsumen untuk melirik hasil industri rumah tangga yang diolah masyarakat. Di sisi lain, bagi para perajin yang telah mendapat izin usaha melalui Dekranas harus lebih giat melakukan kegiatan usahanya atau lebih proaktif dari sebelumnya.

“Dan, bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki izin hendaknya segera menyampaikan persoalan itu kepada Dekranasda, yang kini sudah memiliki gedung baru dan merupakan rumah kedua bagi kalangan perajin,” tegas wali kota. Sebelumnya, Ketua Dekranasda Tanjung Balai Hj Armaeni menjelaskan, kalangan perajin merupakan pahlawan ekonomi bagi keluarganya. Karenanya, pihak Dekranasda tidak pernah

lelah, sebaliknya terus memacu kegiatan perajin baik dalam hal pengurusan izin termasuk diantaranya pembinaan dan lainnya agar perajin semakin maju dan berkembang. "Hasil kerja yang dilakukan Dekranasda dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini tampaknya mulai menampakkan hasil, sehingga enam wilayah kecamatan di Tanjung Balai memiliki kerajinan khas masing-masing,” kata Armaeni.(HER)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 282 23- 29 DESEMBER 2013

SUMUT

-

Pantai Barat Madina Butuh Armada Damkar MADINA - Mengingat jauhnya jarak tempuh ke daerah pantai barat Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Madina Nirwan Darmaga SPd meminta pemerintah agar menyediakan armada dan petugas pemadam kebakaran (Damkar) di daerah pantai barat, selasa (17/12). Pasalnya kebakaran sering terjadi di daerah pantai barat Madina. Seperto yang dialami Ratna (40) warga Muara Parlampungan. Rumah ibu dua anak yang ditempati bersama ayahnya itu ludes dilalap si jago merah pada Sabtu (14/12) dinihari. Sebab kebakaran rumah Ratna belum dapat dipastikan. Mobil pemadam kebakaran baru tiba di lokasi setelah api berhasil dipadamkan oleh warga setempat dibantu personel polisi dan Koramil 16. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juga. Ucap Nirwan Darmaga SPd.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Madina Risfan Juliardi ST dan Kadis Kependudukan Catatan Sipil, Sosial, Transmigrasi dan Transmigrasi Jamil Lubis SSos serta Kapolres Madina AKBP Mardiaz langsung turun ke lokasi untuk memberikan bantuan tanggap darurat kepada korban. Kepala Desa Muara Parlampungan, Kecamatan Batang Natal, Bakhtiar Matondang mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Madina yang sudah menunjukkan kepeduliannya kepada korban kebakaran di Muara Parlampungan. Sementara Ucok warga Muara Parlampungan yang juga tetangga Ratna mengatakan bahwa kebakaran tersebut terjadi saat arus listrik lagi padam. Saat itu ada seorang anak yang meminta tolong dari dalam rumah Ratna. Warga kemudian berbondong-bondong datang ke lokasi untuk membantu memadamkan kobaran api.(TH)

21 Persen Pemilih Siap 'Jual Suara' JAKARTA - Hasil survei yang digelar Polling Center bekerja sama dengan the Asia Foundation untuk Pemilu 2014 menunjukkan, budaya politik uang masih tinggi. Sekitar 21,1 persen pemilih, menyatakan akan memberikan suaranya kepada siapa-pun yang memberi uang atau hadiah. Manager Research Polling Center, Heny Susilowati mengatakan, dengan hasil survei ini maka budaya politik uang akan mempengaruhi kualitas Pemilu 2014. "Survei ini menyoroti bahwa walaupun pemilih tetap tertarik untuk berpartisipasi dalam Pemilu, kebutuhan penting informasi pemilih tetap ada dan praktik pembelian suara masih terus mempengaruhi kualitas Pemilu," terang Heny di Surabaya, Jawa Timur. 21,1 Persen itu berdasarkan wawancara langsung terhadap 2760 responden di enam provinsi dengan menggunakan sample acak. Enam provinsi yang dijadikan sampling itu di antaranya, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Aceh, NTT dan Sulawesi Selatan. "Survei yang kami lakukan adalah mengenai pengetahuan, sikap dan praktik pemilih di enam provinsi. Dan kita rasa itu sudah mewakili seluruh provinsi di Indonesia," katanya. Sementara pengaruh politik uang dalam pemilihan, kata Heny, diketahui 33,9 persen responden mengatakan akan memilih berdasarkan hati nurani dan bukan karena uang. Kemudian 18,9 persen mengaku tidak akan memilih siapa-pun yang menggunakan politik uang.(NET)

UU DESA DISAHKAN

Peran Aparatur Desa Makin Penting MADINA - Seiring dengan pengesahan Undang-Undang Desa oleh DPR RI pada Rabu (18/12) maka peran aparatur pemerintahan desa dalam pembangunan desa akan semakin penting, karena desa akan mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat.

Dikatakan Waris, sebanyak 377 desa yang ada di Kabupaten Madina ke depan dengan alokasi anggaran yang cukup besar itu maka diharapkan tidak ada lagi desa–desa yang terisolasi. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat desa juga semakin ada jaminan. "Tentunya sebagai masyarakat sangat mengapresiasi kebijakan Pemerintah dan DPR RI dengan mengesahkan Undang-Undang Desa, sehingga selama ini keluhan masyarakat tentang pembangunan desa ku-

rang bisa diakomodasi pemerintah daerah maka dengan adanya alokasi anggaran desa yang cukup besar ini keinginan– keinginan masyarakat terutama soal infrastruktur sudah mulai ada titik terang,” kata Waris. Dengan adanya alokasi anggaran desa ini, lanjut Waris, sangat diharapkan pemerintah daerah terutama Pemkab Madina untuk melakukan pengawasan pada setiap desa terutama mungkin saat ini akan muncul polemik pada tingkat aparat desa.

Bachtiar Pulungan, Sekretaris Desa Hutabargot Nauli (Hutabargot Julu) kepada wartawan mengungkapkan sangat mengapresiasi keputusan yang telah diambil DPR RI yang mengesahkan Undang-Undang Desa ini. “Bahwa perjuangan kawankawan sesama aparat desa seIndoensia ternyata telah direspon secara positif dan mudahmudahan pemerintah untuk secepatnya menindaklanjuti Undang-Undang Desa ini,” kata Bakhtiar.(TH)

Antisipasi Bencana, BPBD Latih Operator Radio HT NIAS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nias melaksanakan Pelatihan Radio Komunikasi HT Bagi Operator Kecamatan, di Aula Kantor P2TP2AI, Jalan Kartini, Gunung Sitoli, Kamis (12/12). Kegiatan ini didukung oleh Mercy Coprs, USAID From The American People, dengan peserta utusan dari kecamatan seKabupaten Nias dan pegawai BPBD Kabupaten Nias. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nias Ogamota Telaumbanua SH dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini sangat penting dilaksanakan karena selain Kepulauan Nias merupakan zona merah bencana, bencana juga sulit diprediksi kapan dan di mana terjadi, sehingga butuh kesiapsiagaan personel selama 24 jam. Untuk mengantisipasi bencana yang bakal datang maka pemerintah sejak 2011 telah membentuk BNPB di tingkat pusat dan BPBD di daerah. "Untuk personel yang ditempatkan di lapangan perlu dibekali keterampilan salah satunya berkomunikasi melalui handy talkie (HT) sampai ke kecamatan," ujarnya. Pada kesempatan itu Ogamota mengucapkan terima kasih kepada Mercy Corps yang telah mendukung kegiatan ini,

Kepala Pelaksana BPBD Nias Ogamota Telaumbanua SH (dua dari kanan) saat membuka Pelatihan Radio Komunikasi HT Bagi Operator Kecamatan, di Aula Kantor P2TP2AI, Jalan Kartini, Gunung Sitoli, Kamis (12/12). kpkpos/yamobaso giawa termasuk kepada para narasumber diantaranya Y Telaumbanua dari TVRI Stasiun Medan yang dipekerjakan pada transmisi TVRI Gunungsitoli dan Edison selaku teknisi HT. Y Telaumbanua dalam pamaparannya mengatakan penggunaan alat komunikasi khususnya radio yang dipergunakan secara umum maupun secara dinas harus sesuai dengan aturan yang ada. Personel yang menggunakan alat komunikasi radio baik

stasiun bergerak darat maupun stasiun jinjing harus mempunyai izin penguasaan sesuai peraturan yang berlaku mengenai alat komunikasi radio. Kemudian, personel yang diberikan tanggung jawab mengoperasikan perangkat komunikasi radio untuk kepentingan dinas tidak boleh meminjam tangankan kepada siapapun kepada orang lain tanpa adanya izin. "Apabila melanggar ketentuan yang ada sebagaimana peraturan pemerintah tentang

pertelekomunikasian maka akan menerima sanksi," tegasnya. Sementara itu, Edison mengatakan bagi personel yang menggunakan alat komunikasi radio harus menaati dan menjalankan peraturan pemerintah RI maupun organisasi. Personel juga wajib mengikuti program pendidikan dan pelatihan santiaji (bimbingan) untuk meningkatkan ilmunya tentang alat komunikasi radio dan manajemennya.(YAGI)

RPJMDES Memperkuat Aktualisasi Pembangunan Desa MADINA - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) disusun untuk memperkuat aktualisasi dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa serta menjadikan konsep pembangunan satu desa satu perencanaan, satu kecamatan satu perencanaan, dan satu kabupaten satu perencanaan. Hal itu disampaikan Plt Bupati Mandailing Natal (Madina) Drs Dahlan Hasan Nasution dalam acara Pelatihan RPJMDES Tahun 2013 bertempat di Aula Hotel Paya Loting, Panyabungan, Senin (16/12). “Dokumen RPJMDES telah

disusun oleh tim perumus RPJMDES pada tahun 2010 yang bersumber dari dana operasional kegiatan (DOK) dan seluruh desa telah memiliki RPJMDES, ketentuan ini merupakan salah satu syarat yang wajib ada di desa sebagai persyaratan agar desa dapat berpartisipasi dalam setiap perencanaan pembangunan baik yang bersumber dari dana APBN, APBD atau bantuan yang sah dari pihak ketiga,” sebut Dahlan. Namun demikian Pembangunan Jangka Menengah Desa (PJMDES) ini belum sepenuhnya menjadi dokumen bagi setiap pemangku kepentingan dalam

perencanaan pembangunan desa. Hal ini disebabkan kurangnya keterkaitan prosedur perencanaan pembangunan, aspirasi masyarakat, dan keputusan pemerintah belum menjadi satu keputusan pembangunan yang harmonis dan saling mendukung. “Kita harus melangkah ke arah yang lebih maju dengan menerapkan Pos Decorb (Planning, Organizing, Directing, Controling, and Butgeting) dalam sebuah program atau kegiatan. Dengan demikian perencanaan yang kita buat tidak berubah sewaktu-waktu sehingga tidak memungkinkan tujuan tercapai secara terarah dan berkelanju-

tan,” ucap Dahlan. Demikian juga halnya dengan RPJMDES ini sudah terencana dengan baik sehingga program yang tertuang dalam pembangunan jangka menengah desa dapat terlaksana dengan mensinkronisasikannya dengan dana yang bersumber dari desa sendiri, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hasil swadaya masyarakat maupun bantuan sah lainnya. "Integrasi program ini dituangkan dalam penyusunan RPJMDES dan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa,” tegas Dahlan.(TH)

PPL Merasa Dizolimi Panwaslu

dari Panwas Kabupaten Labuhan Batu, Sebanyak 57 orang anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kecamatan Rantau Selatan merasa dizolimi atas pemotongan uang ATK dan transport sebesar Rp50.000 per orang oleh Panwaslu Kabupaten Labuhan Batu. Ketua Panwas Kecamatan Rantau Selatan Makmur menga-

takan setiap anggota PPL seyogianya mendapat uang transport Rp100.000 dan dana ATK Rp150.000 sehingga totalnya Rp250.000. Sesuai bukti tanda terima yang mereka tandangani, uang yang semestinya mereka terima sebesar Rp250.000. Namun kenyataannya, uang yang mereka terima hanya Rp200.000 per

anggota PPL. Karena kesal dengan tindakan pemotongan itu, 57 anggota PPL Kecamatan Rantau Selatan mendatangi Kantor Panwas Kabupaten Labuhan Batu untuk menyampaikan protes. "Kami minta pihak berwenang agar menindak perbuatan oknum tersebut," kata seorang anggota PPL. (SS)

RANTAUPRAPAT - Saat menerima uang transport dan ATK

Investor Melayu Asean Gelar Pertemuan di Medan MEDAN - Puluhan investor yang tergabung dalam Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) menggelar pertemuan di Aula Martabe, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Dipnegoro Medan, Sabtu (21/ 12). Pertemuan tersebut juga sekaligus meresmikan Forum Bisnis Asean yang diharapkan menelurkan kesepakatan dan kerjasama bisnis antara anggota DMDI. Harapan tersebut disampaikan Presiden DMDI, Datuk Seri Mohd Ali Bin Mohd

Rustam, saat bersilaturahmi dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Tengku Erry Nuradi di rumah dinas Wagubsu, Jalan Tengku Daud Medan, Jumat (20/12). Turut hadir Konsulat Jenderal (Konjen) Malaysia untuk Medan, Ahmad Rozian Abdul Gani dan pengurus DMDI Sumatera Utara (Sumut). Dalam kesempatan tersebut, Presiden DMDI menyatakan, Forum Bisnis Asean merupakan wadah pertemuan para investor dari sejumlah

negara Asia, guna mengekplorasi seluruh potensi di negara masing-masing dalam melihat peluar kerjasama berbagai bisnis dan investasi. "Tiap negara memiliki potensi masing-masing yang memungkinkan dilakukan hubungan kerjasama bisnis yang saling menguntungkan banyak pihak," sebut Mohd Ali. Dalam kesempatan yang sama, Erry juga memaparkan sejumlah peluang investasi di Sumut, mulai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei

Mangke, rencana pembangunan Pelabuhan Kualatanjung, pembangunan Tol Trans Sumatera, pembangunan pembangkit listrik dan sejumlah potensi lainnya. "Tentu investor yang menjadi anggota DMDI Sumut nantinya akan mempromosikan potensi yang ada di Sumut dalam pertemuan Forum Bisnis Asean. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri membuka diri jika ada anggota forum yang tertarik menanamkan investasinya di Sumut," sebut Erry. (MBC)

70 Pemangku Adat Ikut Workshop Penguatan Adat Istiadat Mandailing MADINA - Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution menghadiri workshop penguatan terhadap adat istiadat orang asli Mandailing, yang dilaksanakan di Aula Hotel Madina Sejahtera, Panyabungan pada tanggal 17-19 Desember 2013. Workshop tersebut diikuti 70 orang pemangku adat yang terdiri dari guru SMA, guru SMP, pengawas sekolah, pemuka adat, dan disertakan masing-masing dua orang dari dinas pendidikan, dinas parawisata, dan Bappeda Madina, Pandapotan Nasution SH, P Dolok Lubis SH, Drs Afifuddin Lubis MSi, dan Hadi Azhari SSos MSi. Kepala Dinas Pendidikan Madina Imron Lubis SPd MM mengatakan Workshop Penguatan Adat Istiadat Mandailing diselenggarakan sebagai upaya penguatan dan pelestarian adat istiadat Mandailing yang belakangan ini semakin melemah dan dikhawatirkan lama kelamaan mengalami marjinalisasi dan tidak berdaya. "Oleh karena itu, diperlukan suatu model penguatan adat istiadat dan budaya dalam perspektif budaya melalui suatu kegiatan workshop," katanya. Plt Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution dalam sambutannya mengajak para pejabat pemerintah daerah, unsur pemangku adat, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, intelektual, dan kepolisian, agar bisa memahami adat Mandailing. Tujuan dilaksanakannya workshop adalah dalam rangka pengenalan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan peran pemerintah daerah dalam mendukung terlaksananya pelestarian dan perlindungan maupun penguatan adat istiadat. Jadi, tujuan umum adalah meningkatkan SDM dalam hal pengetahuan pemahaman sikap dan persepsi aparat pemerintah, para pemuka adat, dan komponen terkait di daerah dalam mendukung upaya pelestarian dan pengembangan adat istiadat di Kabupaten Mandailing Natal ini, katanya.(TH)

BNPB Serahkan Bantuan Rp2 Miliar ke Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono diwakili Staf khususnya Ir Leo Nababan bersama Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Drs Junjungan Tambunan ME menyerahkan bantuan sebesar Rp2 miliar kepada Pemerintah Kota Tebingtinggi. Bantuan yang diterima Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan disaksikan Sekdako H Johan Samose Harahap, Kepala BPBD Tebingtinggi Drs Wahid Sitorus, Kadis Pendidikan Drs H Pardamean Siregar MAP dan anggota DPRD Tebingtinggi Ir Pahala Sitorus MM, Jumat, di ruang Data Sekretariat Pemko Tebingtinggi itu diperuntukkan untuk pembangunan bronjong di kawasan Kebun Buah Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi. Menurut Leo, setelah kita mendapat kabar dari anggota DPRD Tebingtinggi Pahala Sitorus, banjir kembali melanda Tebingtinggi dengan ketinggian hingga 1 meter, maka kita selaku anak kampung berkoordinasi dengan Direktur BNPB. Sedangkan Direktur Tanggap Darurat BNPB Drs Junjungan Tambunan ME meminta Pemko Tebingtinggi bisa memanfaatkan dana ini dengan tepat. “Harus diingat bahwa tenggang masa pengerjaan ini hanya dua bulan, pada 14 Februari 2014, saya harapkan pekerjaannya sudah rampung,” ujar Tambunan. Atas bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemko Tebingtinggi, Walikota mewakili masyarakat Tebingtinggi menyampaikan terima kasih kepada Menko Kesra dan BNPB, harapannya semoga dengan bantuan tersebut permasalahan banjir di Tebingtinggi bisa berkurang. “Sekarang ini warga Kota Tebingtinggi sudah super jenuh dengan permasalahan banjir, frekuensi banjir bukan lagi 5 tahunan atau sepuluh tahunan, asal hujan di hulu pasti kami terendam,” ujar Umar. (RS)

KORBAN BANJIR - Staf Khusus Menko Kesra Ir Leo Nababan bersama Direktur Tanggap Darurat Drs Junjungan Tambunan ME didampingi Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM secara simbolis memberikan bantuan sembako kepada korban banjir.(KPK POS/RS)


10

KPK POS E D I S I 282 23- 29 DESEMBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

-

Pemkab Madina Diminta Bentuk LBH Masyarakat Miskin PANYABUNGAN - Direktur Eksekutif yayasan Lembaga Bantuan hukum Kesehatan Awalindo Subur Siregar SH meminta pada Pemerintah Kab. Madina agar membentuk Peraturan Daerah (Perda) Lembaga Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin. Ini sesuai dengan UU No: 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia no:42 tahun 2013 tentang sarat dan tatacara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, demikian Awalindo, Kamis, di Panyabungan. "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum kesehatan Awalindo meminta Pemerintah Kab.Mandailing Natal untuk segera membentuk Perda bantuan hukum sesuai amanah pasal 19 UU no:16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, tujuan dibentuknya Perda ini untuk membantu masyarakat miskin yang berpekara dengan hukum," ujarnya. Dikatakanya, pada pasal 19 ayat 1 UU No:16 tahun 2011 disebutkan dae-

rah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD dan pada ayat 2 ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana pada ayat 1 yang diatur melalui Perda. Lanjutnya, saat ini yang sudah membentuk Perda bantuan hukum yakni Pemko Tanjungbalai. Dalam hal ini YBLH Kesehatan Awalindo meminta pada Pemerintah Daerah agar dapat mengikuti langkah yang telah dibuat oleh Pemko Tanjungbalai untuk memudahkan masyarakat kecil dalam proses hukum. "Kita sangat mengharapkan DPRD Madina nantinya dapat mempasilitasi dan menanggapinya, karena bantuan hukum terhadap masyarakat kecil sangat diperlukan, sebab negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai wujud dan akses terhadap keadilan agar orang miskin tidak dipermainkan dalam proses hukum kedepanya," pungkasnya. (TH)

Obat dan Kosmetik Ilegal Dimusnahkan MEDAN - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan memusnahkan 204 item (73. 205 kemasan) makanan dan obat ilegal senilai Rp 964.390.000, Jumat. Pemusnahan yang dilakukan di halaman Kantor BBPOM Medan, Jalan Williem Iskandar ini dihadiri Kepala BBPOM Medan, perwakilan YLKI Medan, perwakilan Kejatisu, perwakilan DPRD Sumut, dan perwakilan Poldasu. "Pemusnahan obat dan makanan ilegal ini merupakan hasil pengawasan BBPOM selama 2013," ujar Kepala BBPOM Medan I Gde Nyoman Suandi. Disebutkanya, selama Januari hingga Desember 2013, BBPOM Medan telah tiga kali melakukan pemusnahan. Pertama pada

22 Maret sebanyak 71 item dengan nilai Rp1.214.616. 000, kedua 30 Oktober sebanyak 226 item dengan nilai total Rp449.426.000, dan yang ketiga pemusnahan yang hari ini dilakukan. Dikatakannya, hasil pengawasan BBPOM Medan selama tahun 2013 ini bahwa obat tradisional dan makanan tanpa izin edar masih mendominasi. "Sepanjang tahun 20 13, BBPOM Medan telah menangani 18 kasus yang telah ditinjaklanjuti secara pro justitia dengan hasil 6 kasus ditahap I, 4 kasus P18/P19, 2 kasus P21, dan 6 kasus telah dilimpahkan ke kejaksaan," sebutnya. "Kita mengimbau masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat-obat ilegal yang tidak mendapatkan izin Badan POM. ujarnya. (MBC)

Kelompok Maling di Penanggalan Diringkus PANANGGALAN - Sekelompok pencuri berhasil diringkus Polsek Penanggalan dan Polres Aceh Singkil dari tempat yang berbeda. Kelompok ini merupakan pencuri spelsialis rumah. Kapolsek Penanggalan AKP Budimansyah melalui Bripka Subur, Kamis, di mapolsek setempat mengatakan, polisi berhasil menangkap kompolotan maling itu karena ada laporan dari warga. Rumah yang disatroni maling merupakan rumah sewa yang ditempati Patria Rida dan Nurpiandi, keduanya warga Aceh Timur. Keduanya bekerja dalam pembangunan jembatan di Kedabuhen wilayah desa jontor kecamatan Penanggalan Subulussalam. Dikatakan yang pertama ditangkap adalah Jamilin (55) warga desa Muarapea kecamatan Runding dari terminal terpadu

Subulussalam dan Aldi Irfan (37) warga Subulussalam. Beberapa hari sebelumnya Irfan melakukan kejahatan serupa di kecamatan Sultan Daulat. Setelah itu, polisi juga menangkap Montir Padang (35) pemilik usaha tempel ban di desa Kuta Tengah kecamatan Penanggalan dan kemudian Parno Berutu (51) warga desa Jontor kecamatan sama ditangkap dari kediamannya. Aldi Irfan di Mapolsek Penanggalan mengaku bahwa dirinya disuruh Parno untuk membongkar yang disewakan itu. Tapi karena Aldi tidak mampu sendiri, maka Parno menghubungi Jamilin yang sudah sering keluar masuk penjara. Setelah berhasil membongkar rumah dan mengambil barang elektronik, namun belum sempat menikmati hasil curiannya, komplotan pejhabat tersebut dibekuk Polisi.(KAR)

Kapolsek Penanggalan AKP Budimansyah mengapit empat orang kelompok pencuri. (KPK POS/KAR)

Anggota Poktan Siaga Makmur Demo Tuntut Konvensasi PEKAN BARU Diperkirakan sekitar 200 anggota Kelompok Tani (Poktan) Siaga Makmur, Rokan Hulu, Kamis pekan lalu, berunjuk rasa ke Mapolda Riau, dan Kejaksaan Tinggi Riau agar Ketua Poktan H.Hasan Basri yang telah menilap dana konvensasi ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. "Dia harus membayar uang konvensasi tersebut kepada anggota Poktan Siaga Makmur," ujar Dahrin Hasibuan disela-sela unjuk rasa di Mapolda Riau Jalan Sudirman Pekanbaru Menurut Dahrin, aksi unjuk rasa ini kerap dilakukan anggota Poktan Siaga Makmur meski dengan jumlah kecil 56 orang, baik di Mapolda maupun di Kejaksaan Tinggi Riau. Aksi unjuk rasa yang dilakukan para anggota Poktan atas laporan anggota Poktan Siaga Makmur ke Polres Rohul tidak ditanggapi. “Satu tahun mengendap di Mapolres Rohul. Namun setelah pergantian Kapolres Rohul yang lama kepada Kapolres yang baru September lalu, barulah H.Basri

DEMO - Anggota Poktan Siaga Makmur Berunjuk Rasa Menuju Mapolda Riau. (KPK POS/PUR) Lubis Ketua Poktan Siaga Makmur ditangkap dan dijebloskan ke sel Mapolres Rohul," ujarnya. Keterangan yang dihimpun saat berlangsungnya unjuk rasa menyebutkan, terbetik kabar bahwa H.Basri Lubis yang telah menjalani kurungan terhitung 21 Oktober hingga saat ini, kasusnya belum juga dilimpahkan ke

Kejaksaan Negeri Rohul. Informasi yang berkembang 21 Desember setelah 60 hari mendekam di hotel prodeo dibebaskan. Kabar tersebut langsung ditanggapi anggota dan melakukan unjuk rasa, agar H.Basri Lubis di meja hijaukan di Pengadilan Negeri. Unjuk rasa yang dilakukan anggota Poktan atas pengaduan yang disampai-

kan H.M. Nazar Lubis ke Mapolres Rohul terkait penggelapan uang konvensasi anggota Poktan Siaga Makmur oleh H.Basri Lubis selaku Ketua Poktan Siaga Makmur. Uang konvensasi selama 1 tahun yang merupakan hak anggota, yang diterima H. Basri Lubis dari PT.Torus Ganda sebesar Rp7,9 miliar

terhitung 1 Juni 2011 hingga Juli 2012 yang belum dibayar kepada anggota. Kejadian serupa juga pernah terjadi, kali ini yang ke 2 kalinya. "Sebelumnya tahun 2011 konvensasi itu sudah dibayar. Jumlah anggota Poktan Siaga Makmur yang mendapat konvensasi dari PT Torus Ganda sebanyak 1028 KK. Sementara dari PT Torus Ganda kepada Poktan Siaga Makmur pembayaran konvensasi lancar, namun oleh H.Basri ditilap," katanya. Konvensasi tersebut merupakan kerjasama dalam pengelolaan Kebun Kelapa Sawit PT.Torus Ganda dengan Poktan Siaga Makmur dengan sistim pola bapak angkat dengan pembagian 6 : 40 PT.Torus Ganda selaku bapak angkat 60 % dan Poktan Siaga Makmur 40 % Dari 40 % tersebut anggota Poktan yang telah memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) atas tanah yang dikelola PT.Torganda sebanyak 841 SKT dengan luas tanah bervariasi, masing ma sing anggota menerima konvensasi perbulannya Rp421.000 Dana konvensasi yang dibayarkan PT.Torus Ganda kepada Ketua Poktan Siaga Makmur pada Oktober 2013 diinformasikan sebesar Rp967.000.000. (PUR)

Terdakwa Air Manis Zendrato

Terdakwa Hanya Mencolek Korban GUNUNG SITOLI - Kasus penganiayaan dan membuat perasaan tidak menyenangkan yang dilakukan terdakwa Kasubag Umum dan Kepegawaian Kantor Inspektorat Kota Gunungsitoili Air Manis Zendrato kembali digelar Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Kamis(19/12) untuk mendengar keterangan tiga orang saksi masing-masing, Edison Zendrato, Niat kurniawati, Surya

Mei Irama Zendrato. Sidang dengan majelis hakim diketuai Lucas Sahabat Duha SH MH dan anggota Edy Siong SH M.Hum, Erita Harefa SH, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Budiaro Harefa SH dan panitera pengganti Trisman Zandroto. Dalam keterangannya, ketiga saksi yang hadir mengakui dan melihat bahwa terdakwa Air Manis Zendrato telah melakukan per-

buataan tindak pidana penganiayaan terhadap diri korban Surya Mei Irama Zendrato di aula STT Sundermann Gunungsitoli sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, terdakwa membantah keterangan para saksi dengan mengatakan bahwa belum menarik tangan suami korban tetapi hanya memegang saja. Demikian juga

terhadap perbuataannya kepada korban, terdakwa mengatakan belum memukul tetapi hanya mencolek. Atas bantahan terdakwa, majelis hakim sempat memarahi terdakwa karena selalu memberikan keterangan yang berbelit-belit seakanakan kurang menghargai persidangan. Sidang dilanjutkan pada tanggal 9 Januari 2014. Sebelum persidangan, ka-

barnya salah seorang anak terdakwa membuat keributan di ruang tunggu pengadilan sambil meninju dinding kantor bahkan memanggilmanggil wartawan dengan mengatakan mana wartawan di sini. Atas peristiwa itu, masyarakat minta kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Polres Nias agar memperketat pengamanan dalam menggelar kasus ini supaya tetap kondusif. (YAGI)

Pemko Medan Harus Siapkan Kawasan Bebas Rokok MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan bersama Pemerintah Kota Medan baru saja mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Medan, dan akan diberlakukan pada 2014 mendatang. Terkait hal ini, Ketua Fraksi Patriot Persatuan Pembangunan (FPPP), Ir H Ahmad Parlindungan Batubara MSi, meminta Pemko Medan harus mempersiapkan kawasan bebas rokok bagi masyarakat yang sudah terbiasa merokok. “Selain menyiapkan kawasan atau wilayah yang dilarang merokok, pemerintah juga harus menyiapkan kawasan bebas rokok itu,” pinta Ahmad Parlindungan, Jumat, menyikapi telah disahkannya Perda KTR itu. Kendati bahaya asap rokok sudah sangat jelas, kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, namun perlu dipahami bahwa mengubah kebiasaan dan budaya yang telah lama dilakukan masyarakat bukanlah pekerjaan mudah. Di satu sisi, sebut Lindung, semua tentu sepakat untuk memberikan proteksi kepada masyarakat dari bahaya asap rokok dalam rangka meningkatkan

derajat kesehatan dan meminimalisir masyarakat mengkonsumsi rokok. “Namun, disisi lain, kita juga harus memikirkan masyarakat yang sudah terbiasa menghisap rokok. Kita tidak berharap, disaat Perda ini diberlakukan, muncul penolakan dari masyarakat yang

sudah terlanjur biasa merokok,” kata anggota Komisi D ini. Disisi lain, Lindung juga menyampaikan agar pelaksanaan ketentuan dalam Perda KTR harus ditunda paling tidak selama 2 tahun, terhitung sejak disahkan menjadi Perda. Hal ini, menurut Lindung, penting dilakukan dalam

rangka memberikan waktu kepada Pemko Medan dan seluruh instansi terkait dalam Perda itu melakukan ujicoba dan sosialisasi kepada masyarakat. “Ini dilakukan sembari menunggu Pemko Medan dan instansi terkait mempersiapkan sarana dan prasarana KTR dan KKM (Kawasan Khusus Merokok). Artinya, pemberlakuan KTR ini dapat dilaksanakan secara efektif, jika seluruh sarana dan prasarana pendukungnya sudah disiapkan,” ungkap Lindung. Sementara anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD), Dra Hj Srijati Pohan, mengimbau sekaligus mengingatkan Pemko Medan untuk tidak menjadikan Perda KTR hanya sebagai pajangan diantara sejumlah Perda. Sebab, kata Srijati, pemberlakukan Perda KTR ini tidaklah mudah karena butuh waktu dan proses. "Dibenak kami ada kekhawatiran Perda KTR ini agak sulit terlaksana secara maksimal, dikarenakan kurangnya dukungan serta peran aktif masyarakat. Terlebih, dari sebahagian perokok aktif ataupun dari mereka-mereka yang mendapatkan keuntungan dari bisnis rorok," ungkap Ketua Komisi B ini.(VIN)


11

KPK POS E D I S I 282 23- 29 DESEMBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

-

Pembagian Tabung Gas 3 KG 'Siluman' * Bagian Prekonomian Pemkab Madina Tidak Tau PANYABUNGAN - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Cq.Bagian Prekonomian tidak mengetahui adanya pembagian LPG 3 Kg untuk beberapa kelurahan di Kecamatan Panyabungan. Hal ini tentunya menjadi tanda tanya kenapa tidak ada pemberitahuan. Demikian disampikan Kepala Bagian Preknomian Suandi Usman SSTP kepada wartawan, Selasa (17/12), di ruang kerjanya.

"Kita tidak mengetahui kalau ada pembagian tabung Gas LPG 3 Kg kepada masyarakat. Kita baru mengetahuinya dari keterangan pihak kelurahan yang datang bertanya kepada kita," ujarnya. Informasi yang didapat dari pihak kelurahan LPG 3 kg dibagikan di Kelurahan Sipolu - polu, Kalurahan Panyabungan II dan Kelurahan Kayu Jati. Padahal dari data yang ada di Bagian

Pereknomian Kab. Madina masih tersisa 6 kecamatan lagi. Jika dilihat dari data pendistribusian konpersi Minyak Tanah ke Gas LPG 3 Kg yang dimulai pada Tahun 2011 untuk Kab. Mandailing Natal masih belum lengkap atau belum klosing. "Contohnya 6 kecamatan lagi yaitu kecamatan Panyabungan, Kecamatan Batahan, Ranto Baek, Muara Batanggadis, Sinunukan dan Keca-

matan Natal," katanya. Sementara terkait pembagian penyaluran terhadap 3 kelurahan tersebut pihak Kecamatan tidak mengetahuinya, padahal seharusnya ada pemberitahuan. Lanjut Suandi, memang ini tidak terelapas dari tanggung jawab Pertamina, meskipun penyalurannya melalui pihak ketiga atau konsultan, dan ketika kita pertanyakan kepada pihak Pertamina Wilayah Sumatra Uta-

ra, pihak pertamina wilayah Sumut mengatakan memang ada penyaluran, namun kita belum mengetahui bagaimana sisanya nanti. "Karena itu kita mengharapkan kepada Pertamina untuk segera menyelasaikan pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Mandailing Natal, sebab masih banyak masyarakat yang selalu mempertanyakan kenapa LPG tersebut belum mereka terima," ungkapnya.(TH)

Sumut Peringkat Kedua Peredaran Narkoba MEDAN - Kabid Pemberantasan BNP Sumut, AKBP Joko Susilo menyatakan, secara nasional Sumatera Utara masuk pada peringkat kedua peredaran narkoba terbesar setelah Jakarta. "Narkoba yang masuk ke Sumut melalui jalur laut yaitu Tanjungbalai. Daerah ini yang paling rawan masuknya narkoba. Kita juga telah meletakkan orang kita untuk memantau di bandara dan rencananya dipelabuhan Belawan juga," ujarnya di sela-sela pemusnahan narkoba di RSUD Pirngadi, Rabu. Dijelaskannya, pihaknya telah mengajak seluruh elemen secara bekerjasama guna memberantas peredaran narkoba di derah ini. "Kita telah berkoordinasi dengan Dit Narkoba Poldasu dan Polres sejajaran Poldasu untuk secara serentak melakukan antisipasi, pencegahan, bahkan penindakan sekaligus mensosialisasikan bahaya narkotika ke tengah-tengah masyarakat," katanya. Seperti diketahui, Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumut memusnahkan narkoba dengan jenis sabu-sabu dan pil ektasi, Rabu siang. Narkoba itu dihancurkan diincenerator (tungku pembakaran) milik RSUD Pirngadi, Medan. " Ada 2300 gram sabu sabu dan 11.430 pil ektasi

yang kita musnahkan. Pemusnahan ini merupakan barang bukti dari penangkapan kita di dua lokasi dengan 4 tersangka," ujar Joko Susilo. Dijelaskannya, penangkapan pertama yang dilakukan BNP Sumut di Perumahan Kelapa Gading Blok B No 2, Jalan Kelambir V Kelurahan Tanjunggusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang. Di sini pihaknya mengamankan 183,44 gram sabu dengan dua tersangka Zafrizal Alias Rijal dan Zulfikar alias Fikar. Sementara penangkapan kedua dilakukan Jalan Pasar 4 Marelan Barat Perumahan Grand Puri No 25 Kelurahan Rengas pulau kecamatan Medan Marelan. Di sini pihaknya mengamankan 2.041.00 gram sabu dan 3,204,22 gram pil ektasi dengan tersangka Ardieyatun alias dedek dan Elly Salmiati alias Elly. "Jumlah narkoba yang kita musnahkan jika diuangkan mencapai Rp 4 milyar. Barang bukti ganja itu dihancurkan di RSU Pirngadi karena rumah sakit itu memiliki incenerator sehingga dinilai memenuhi syarat untuk pemusnahan narkotika. Jadi tidak beri efek dan dampak kepada masyarakat sekitarnya," katanya. (FR)

Dansatsikmil Ajendam I/BB Mayor Caj TB. Simamora didampingi Sertu Edison Siahaan anggota Satuan Musik Militer Ajendam I/BB, Anggota Deninteldam I/BB menyerahkan barang bukti berupa sabu jenis putaw kepada anggota Polsek Medan Sunggal di Jalan Tri Ubaya Sakti Asrama Perkampungan Kodam I/BB Medan Sunggal, Rabu. (REL)

Prajurit Ajendam I/BB Tangkap Pengguna Sabu MEDAN - Sertu Edison Siahaan anggota Satuan Musik Militer Ajendam I/BB menangkap masyarakat pada saat menggunakan sabu-sabu jenis putaw di Jalan Tri Ubaya Sakti Asrama Perkampungan Kodam I/BB Medan Sunggal, Rabu. Dansatsikmil Ajendam I/BB Mayor Caj TB. Simamora mengatakan, masyarakat asrama tersebut melaporkan kepada anggota Satsikmil Ajendam I/BB yang sedang melaksanakan latihan musik dalam rangka mempersiapkan HUT Infanteri di Pematang Siantar, tentang adanya warga yang menggunakan sabu. Selanjutnya Dansatsikmil Ajendam I/BB

memerintahkan kepada Sertu Edison Siahaan dan Praka Saut Maruli Sihite meninjau langsung ke TKP. Ternyata Jefrison beralamat Jalan Taman Polonia II No 44 Medan sedang memakai barang haram tersebut jenis putaw dengan cara menyuntikkan ke arah lengan tangan sebelah kiri. Akibat kejadian tersebut satu orang personel Ajendam I/BB, Praka Saut Maruli Sihite mengalami luka-luka kaki sebelah kiri karena tersangka melarikan diri. Namun berhasil menangkapnya dan selanjutnya dibawa ke Satsikmil Ajendam I/BB dan diserahkan pihak Kepolisaan (Polsek Medan Sunggal) guna pemeriksaan lebih lanjut. (REL)

Kaki Pelaku Curanmor Patah Dihajar Warga MEDAN - Himpitan ekonomi dan tidak mempunyai pekerjaan membuat seseorang berani melakukan apa saja demi melangsungkan kehidupannya. Meski begitu, perbuatan jahat seperti mencuri sepeda motor tidak perlu dilakukan. Ini terjadi pada satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor. Adalah Amir Hasan Lumban Tobing (47), warga Jalan Sisingamanngaraja Km 8,5 Gang Masjid ini nekat melakukan pencurian. Namun, aksinya tersebut diketahui korbannya, Edy Saputra Hutabarat (41) warga Jalan BZ Hamid, Villa Damai

Mas, Gang Indah Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Rabu. Akibatnya, dirinya pun babak belur dihajar dan kaki kanannya patah saat massa yang bringas menghajar dirinya. Informasi yang dihimpun, kejadian ini bermula saat korban sedang memarkirkan sepeda motor Revo warna Hitam BK 3904 AAH di depan kedainya di Jalan Menteng VII no 76. Saat bersamaan, pelaku Amir dan temannya Robby sudah mengintai. Melihat korbannya lengah, pelaku pun melancarkan aksinya dengan mencongkel kunci sepeda motor korban dengan kunci T.

Namun naas, aksinya tersebut kepergok oleh korban dan langsung meneriakinya. Warga yang mendengar teriakan tersebut langsung berkerumun dan menghajar pelaku hingga babak belur dan kaki kanannya patah akibat terkena benda tumpul. Sementara, seorang temannya berhasil melarikan diri dari amukan massa. Beruntung, Polsek Medan Area yang saat itu melintas langsung mengamankan pelaku dari amukan massa dan memboyongnya ke Polsek Medan Area berikut barang bukti 1 kunci T, 1 senjata tajam jenis sangkur dan sepeda motor korban.

Di Polsek Medan Area, Amir mengaku baru sekali melakukan pencurian ini. "Sumpah bang baru sekali aku mencuri. Ngak punya pekerjaan aku. Rencananya jika berhasil uangnya untuk kebutuhan hidup dan membiayai anakku sekolah," ujarnya. Sementara itu, Kapolsek Medan Area, Kompol Rama S Putra saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. "Benar pelaku sudah kita amankan dan sedang kita lakukan penyidikan. Kita juga masih mengejar satu pelaku lainnya yang ikut dalam aksi tersebut," singkatnya. (MBC)

Warga Ranto Peureulak Datangi Polres Aceh Timur ACEH TIMUR - Lambannya pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pembunuhan Nuraini (30), isteri tukang bengkel warga Desa Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur, yang terjadi pada 10 November lalu, Selasa, sebanyak 15 warga mendatangi Mapolres setempat. Warga yang masih ada hubungan saudara dengan korban itu mempertanyakan sejauh mana hasil pengusutan yang dicapai pihak penyidik di Polres tersebut. Warga yang mendatangi Polres Aceh Timur itu selain perwakilan keluarga korban, juga ada dari Desa Bhom, Alue Dua, Bukit Pala serta Desa Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak. Warga tersebut dipersilahkan masuk ke ruangan Kapolres dan juga telah ditunggu Kasat Reskrim AKP Muhayyat Efendi, Kapolsek Ranto Peureulak, Ipda Muhammad Daud serta dua penyidik. “Kami ingin tahu sejauh mana pengusutan kasus kematian saudara kami Nuraini. Sebab, sudah sebulan

lebih diusut hingga kini belum ada tersangkanya,” ungkap M Nur Husen yang didampingi 14 warga lainnya. Menurutnya, belum ditetapkannya tersangka sampai saat ini, membuat sejumlah masyarakat menjadi trauma atau ketakutan akan terjadinya peristiwa serupa pada keluarga mereka. Dilain sisi, banyaknya kalangan ibu-ibu atau wanita yang terpaksa tidur sekamar, karena khawatir peristiwa tersebut akan menimpa mereka. Hal senada juga disampaikan Vius, masyarakat Ranto Peureulak, yang mengatakan jika polisi belum bisa menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, maka dikhawatirkan masyarakat dan keluarga korban akan membuat aksi yang brutal. “Yang kita khawatirkan masyarakat atau keluarga korban nantinya akan bertindak brutal dengan main hakim sendiri,” ujarnya di hadapan Kapolres Aceh Timur dan perwira polisi lainnya. Kasus pembunuhan yang juga belum mampu diungkap Polres Aceh Timur yaitu kasus tewasnya Desi

Damayanti (17) gadis bisu di Desa Lubuk Pempeng, Kecamatan Peureulak Kota, yang terjadi 27 September lalu. Dalam kasus tersebut pernah diaman hampir sepekan seorang pria yang dicurigai warga bernama Ade. Namun, belakangan Ade dilepas kembali karena polisi tak punya bukti untuk menetapkan Ade sebagai tersangka. Sebelumnya tokoh masyarakat Peureulak juga mempertanyakan soal lambannya pengusutan kasus tewasnya gadis bisu tersebut. Dengan tidak terungkapnya kasuskasus pembunuhan seperti itu membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Mendengarkan uneg-uneg yang disampaikan pihak keluarga dan tokoh masyarakat dari beberapa desa itu, Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir mengatakan, sejauh ini pihaknya tidak tinggal diam dalam mengusut kasus pembunuhan itu. “Kasus tersebut masih dalam penyelidikan, bahkan sudah sekitar 14 saksi yang kita periksa, namun

negara kita adalah negara hukum, semua permasalahan apalagi kasus pembunuhan itu ada proses dan tahapan-tahapan yang kita lakukan, sedangkan untuk kasus pembunuhan Nuraini, belum ada bukti yang kuat yang mengarah pada salah satu tersangka,” ungkapnya. Menurutnya, penyidik kini masih membutuhkan saksi-saksi yang bisa menguatkan untuk menetapkan tersangka. “Kalau untuk mendugaduga, itu jelas tidak bisa, dan kita masih membutuhkan saksi yang bisa menguatkan. kita juga memerlukan partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan informasi terkait perkembangan terbaru kasus itu,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Nuraini (30) warga Desa Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak ditemukan tewas di rumahnya, Minggu (10/11) sekitar pukul 23.00 WIB. Belum diketahui penyebab tewasnya istri tukang bengkel itu, meskipun terdapat bekas luka tusukan dan memar dibagian wajahnya.(TIM)

Belasan Penjudi Diringkus MEDAN - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara meringkus 12 penjudi dari berbagai lokasi, 11 hingga 16 Desember 2013. Dari 12 tersangka, 9 orang diantaranya terlibat judi toto gelap (togel), domino dua orang judi bola satu orang. Sementara barang bukti yang disita berupa uang tunai Rp15.485.000, 15 telepon genggam, 2 tafsir mimpi, 10 kupon togel, 12 pasangan nomor, 1 ATM, 2 slip transfer uang, 2 buku tabungan dan alat-alat tulis. "Para tersangka Ismail Nasution (55) penduduk Jalan Pembinaan Dusun III, Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Seituan. Omset tersangka mencapai Rp500 ribu sekali putaran," terang Kasubdit III/Dit Reskrimum Polda Sumut, AKBP Jidin Siagiaan, Selasa. Lalu, Rosalina br Sinaga (45) penduduk Dusun IX, Kelurahan Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, diringkus di kediamannya dan omsetnya mencapai Rp1 juta. Agus Jumono (38) warga Dusun XI Pintu Air Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Sergai, Tjan Kok Hoa alias Ahoa (46) warga Jalan Brigjn Zein Hamid, Lingkungan XI, Medan Johor, Dameria Tampubolon (42) warga Jalan Masjid Desa Bandar Kalipah, Percut

Seituan, Suis Sitinjak (51). Sedangkan Bunawan Fatikawa alias Wawan (29) warga Dusun Sena Baru Desa Kuta Parit, Kecamatan Selesai, Langkat. "Khusus Wawan merupakan salah satu agen togel terbesar di Bahorok, Langkat dengan omset mencapai Rp15 juta per hari," sambung Jiddin. Tersangka togel lain Mian (48) penduduk Jalan Binjai Km10,8 Dusun IV Desa Paya Geli, Sunggal. Omset pelaku kisaran Rp600.000-Rp1 juta, Jaten Simbolon (46) penduduk Jalan Pintu Air Lingkungan X, Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor. Sementara untuk tersangka judi bola merangkap domino Effendi alias Asen (25) Pasar V, Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia dan Robert Situmorang (35) penduduk Jalan Aman, Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia. Sedangkan pelaku judi domino yakni Setiawan (28) penduduk Jalan Pasar V, Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia. "Seorang pelaku, Simon Sihombing yang terlibat judi domino melarikan diri saat dan tersangka judi bola P, I, H, Her dan Her juga berhasil kabur," jelasnya sembari menyebutkan, para tersangka dijerat pasal 303 tentang perjudian dan diancam hukuman 10 tahun penjara. (SMG)

PTUN Medan Minta Tunda Pelaksanaan Izin PT ALN PANYABUNGAN - Akhirnya Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan mengabulkan gugatan KP USU (Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara), yang menggungat Surat Keputusan Bupati Madina nomor 525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang izin lokasi PT.Agro Lintas Nusantara (ALN) di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Keputusan PTUN Medan ini ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2013, dengan Hakim Ketua Herman Baeha SH MH, hakim Anggota Liza Valianty SH dan Nasrifal SH MH serta Panitera, Syamsir Yusfan SH MH. Dalam Keputusan PTUN Medan ini disebutkan mengabulkan permohonan penggugat tentang penundaan pelaksanaan izin lokasi PT.Agro Lintas Nusantara, dan PTUN meminta kepada Bupati Madina untuk menunda pelaksanaan izin lokasi PT.Agro Lintas Nusantara. Abdul Muis Pulungan, Koordinator wilayah VII LIRA (Lumbung Informasi

Rakyat) Sumut kepada KPK Pos, Selasa (17/12), mengatakan, menyambut baik penetapan PTUN Medan nomor 106/G/PEN/ 2013/PTUN-MDN yang telah menerima gugatan KP USU terkait izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Madina kepada PT.Agro Lintas Nusantara tertanggal 10 Desember lalu. “Penetapan PTUN Medan semua pihak harus mematuhinya, termasuk PT. ALN, Bupati Madina dan pihak - pihak yang terkait," kata Muis. Menurutnya, Plt. Bupati Madina Drs. Dahlan Hasan Nasution seharusnya menghentikan seluruh kegiatan PT.ALN yang ada pada areal lahan yang disengketakan karena proses sengkata masih berjalan di PTUN Medan. “Untuk itu kita sangat mengharapkan Plt.Bupati Madina untuk menghentikan aktivitas PT.ALN di lapangan dan melakukan pengawasan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain dari majelis Hakim yang menyatakan sebaliknya,"ungkap Muis (TH)

Polres Langsa Tangkap Pria Bersenpi LANGSA - Personel jajaran Polres Langsa, pekan lalu, menangkap MY (33), warga Desa Labuhan Keude, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur, karena membawa sepucuk senjata api (Senpi) pistol jenis Revolver S&N 3757 Magnum buatan America Serikat (USA) bersama 29 butir peluru 38 mm aktif. Tersangka dengan barang bukti (BB) terjaring Operasi Kilat Rencong dipimpin Kabag Ops Polres Langsa Kompol Galih Indra Giri di Jalan Nasional Simpang Komodore, Kota Langsa. Kapolres Langsa, AKBP Hariadi SH SIK, melalui Kasat Reskrim, AKP M Firdaus mengatakan, senpi jenis pistol itu adalah buatan Amerika Serikat. Katanya, saat itu MY sedang melintas dari arah Sungai Raya menuju Langsa, mengemudikan mobil Kijang Innova warna hitam nopol BK 1572 QO. Saat

digeledah, di pinggang MY terselip sepucuk pistol. Malam itu juga tersangka MY dan BB berupa pistol serta 29 butir peluru langsung dibawa ke Polres Langsa. Kasat Reskrim menambahkan, menurut pengakuan MY kepada penyidik, senpi dan peluru itu diperoleh tersangka dari salah seorang perompak Aceh Timur, MS, yang tewas ketika disergap aparat berwajib Polres Aceh Timur berapa waktu lalu. Oleh karenanya, MY juga diduga ikut terlibat dalam kelompok perompak tersebut. “Saat ini kita masih terus mendalami terkait dugaan keterlibatan MY, dengan kelompok perompak Aceh Timur tersebut. Saat ini MY masih diperiksa intensif tim penyidik. Atas kepemilikan senpi ini pelaku dijerat Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1959 dengan ancaman hukuman 15 tahun.(TIM)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 282 23- 29 DESEMBER 2013

LIPSUS

-

SBY Minta Densus 88 "Turun Gunung" PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Detasemen Khusus (Densus) Antiteror 88 untuk mengantisipasi ancaman terorisme menjelang Natal dan tahun baru 2014. "Presiden meminta tim-tim khusus (Densus 88) dari kepolisian untuk memastikan agar perayaan natal dan tahun baru 2014 berjalan dengan tertib dan aman," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Bina Graha, Jakarta. SBY, sambung Julian, juga sudah memerintahkan kepada jajaran kepolisian dan Kapolri, agar benar-benar melakukan dan meningkatkan kewaspada-

an. "Khususnya dalam menghadapi dan menyambut perayaan natal dan tahun baru," katanya.

Lebih lanjut Julian menambahkan, Polri juga sudah memetakan titik-titik yang dianggap sarang teroris di Indonesia. "Polisi kami kira tahu dan memetakan mana yang menjadi perhatian yang perlu diperhatikan secara khusus. Baik itu tempat dan faktor-faktor lainnya," ungkap Julian. Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Sutarman menginformasikan adanya ancaman aksi teror, terutama jelang perayaan Hari Natal dan pergantian tahun nanti ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Saya cerita, Pak menjelang Natal ini akan ada pergerakan

terorisme sehingga saya harus melakukan langkah preventif sehingga mereka tidak melakukan penyerangan dan kita akan melakukan pendekatan," ungkapnya. Kapolri Jenderal Sutarman mengaku mendapat informasi adanya ancaman teroris menjelang Natal dan tahun baru 2014. Kendati demikian, Polri menjamin keamanan bagi masyarakat yang merayakan Natal. "Ancaman yang terkait dengan (rumah) ibadah, kami sudah memonitor adanya pelaku terorisme ke daerah tertentu, dan pelakunya sudah diikuti. Kita juga mengimbau masyarakat

tetap tenang karena Polri akan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menjalankan ibadah Natal dan tahun baru," kata Sutarman. Sutarman merinci, gangguan tersebut berupa pergerakan dari kelompok teroris yang bergerak dari suatu daerah ke daerah lain. "Ada beberapa pergerakan dari suatu daerah ke daerah lain, seperti kemungkinan dia merakit bahan peledak. Ini sudah kita deteksi dan monitor," tegasnya. Daerah Sasaran Teroris Mabes Polri telah memetakan beberapa wilayah yang dinilai berpotensi menjadi sasaran aksi terorisme di Indonesia. Ada tiga

wilayah yang secara khusus mendapat pantauan secara fokus dari pihak kepolisian. "Kemungkinan akan ada serangan-serangan terorisme di beberapa titik: Poso, Solo, Bima, kemungkinan mereka karena kita menonitor pergerakan mereka," kata Kapolri Jenderal Sutarman. Tak sampai di situ, Polri juga telah mengendus adanya pergerakan para terorisme, yakni di wilayah Poso, Solo, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, dan Lampung. "Teroris ini masih hidup, jadi setiap ada pergerakan saya infokan ke daerah," sambungnya. (SF/BBS)

PENGAMAT:

“Ada Udang di Balik Batu”

ANCAMAN Bom menjelang Natal dan Tahun Baru 2014 terendus pihak Kepolisian RI. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pun memberi isyarat ini. Terkait akan adanya aksi teror pada perayaan Natal 25 Desember ini, direspons cepat oleh Polri. Tim Densus 88 Mabes Polri menggerebek rumah tidak hanya di Jatimulya Kota Bekasi, tapi juga di Pasar 600, Marelan Medan. Hasilnya positif. Densus 88 menangkap terduga teroris yang tengah melakukan berbagai persiapan untuk kejahatan itu. Para teroris baik yang di Bekasi dan di Medan diboyong ke Jakarta. APARAT kepolisian berhasil memantau adanya terduga pelaku teror yang berencana melakukan teror terkait perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2014. Pelaku teror saat ini tersebar ke berbagai sel yang terus dipantau polisi. Informasi itu disampaikan Kapolri Jenderal Sutarman, di Jakarta. “Kami sudah memonitor adanya pelaku terorisme ke daerah tertentu dan pelakunya sudah diikuti. Kemungkinan pelaku merakit bahan peledak dan sebagainya,” ungkap Sutarman. Sutarman menyatakan, beberapa wilayah yang menjadi target dari terduga pelaku teror antara lain Sulawesi Te-

ngah, Sumatera Selatan, Jakarta, dan sejumlah daerah lain. Motif dari terduga pelaku teror adalah menciptakan kecemasan di tengah masyarakat. Target serangan teror bisa bermacam-macam. Presiden juga telah menerima laporan ini. Dan telah mengintruksikan kepada Kapolri agar senantiasa melakukan upaya-upaya antisipasi agar hal-hal yang terkait langsung dengan sesuatu yang sifatnya destruktif, merusak, menghancurkan, merugikan masyarakat apalagi sampai menelan korban jiwa, tidak sampai terjadi. Mengantisipasi teror dan bentuk kejahatan lainnya,

Mabes Polri memetakan skala prioritas untuk pengamanan operasi lilin yang dilakukan dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2014. Sebanyak 14 Polda diklasifikasikan sebagai wilayah yang menjadi prioritas utama. Ke 14 Polda itu, Sumatera Utara, Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Kalimantan Tengah. Lain-lainnya masuk keprioritas kedua. Operasi lilin dilakukan mulai 23 Desember 2013

hingga 1 Januari 2014, yang dipusatkan dalam kegiatan Ibadah Natal dan malam pergantian tahun baru supaya berjalan aman, nyaman dan tertib. Operasi ini mengerahkan 92.000 personel yang berasal dari Polda masing-masing. Upaya deteksi dini dari aksi teror juga telah dilakukan supaya perayaan Natal dan Malam Tahun Baru ini berjalan aman dan tertib. Hal itu sudah menjadi fokus dan terus dikembangkan bersama Satuan Detasemen Khusus Anti Teror (Densus AT) 88 dengan satuan kewilayahan. "Ancaman yang terkait dengan (rumah) ibadah, kami

sudah memonitor adanya pelaku terorisme ke daerah tertentu, dan pelakunya sudah diikuti. Kita juga mengimbau masyarakat tetap tenang karena Polri akan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menjalankan ibadah Natal dan tahun baru," kata Jenderal Sutarman. Sutarman merinci, gangguan tersebut berupa pergerakan dari kelompok teroris yang bergerak dari suatu daerah ke daerah lain. “Ada beberapa pergerakan dari suatu daerah ke daerah lain, seperti kemungkinan dia merakit bahan peledak. Ini sudah kita deteksi dan monitor," tegasnya (SF/BBS)

Tiga Terduga Teroris, Ditangkap di Medan DENSUS 88/Anti Teror Mabes Polri, menangkap tiga orang terduga teroris dari kawasan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Senin (16/12) sekitar pukul 08.00 WIB. Ketiga diduga jaringan kelompok teroris Fadli Sadama Bin Mahmudin alias Can alias Zaid alias Fernando alias Buyung alias Ade yang sudah ditangkap di Malaysia dua pekan lalu. Informasi yang diperoleh, ketiganya berinisial TH, AY dan FA. Dua orang di antaranya diduga terlibat perampokan Bank CIMB Niaga Jalan Aksara Medan, pada tahun 2009. Mereka juga diduga terlibat perampokan sejumlah bank di Medan. Hingga kini, ketiganya dibawa petugas

Densus 88/AT untuk pengembangan dan belum diketahui keberadaannya. Diperoleh juga informasi bahwa penangkapan mereka atas keterangan dari tersangka yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta Klas I Medan, Fadli Sadama merupakan teroris yang ahli merakit bom.

TH, AY dan FA diduga akan melakukan peledakan bom pada malam Natal di Medan. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Raden Heru Prakoso saat dikonfirmasi mengaku ada mendapat informasi penangkapan teroris di kawasan Marelan. Namun, dia belum mengetahui data akuratnya karena yang ber-

hak memberikan keterangan adalah pihak Mabes Polri. "Saya tidak tahu datanya, tanya saja ke Mabes Polri," ujarnya singkat. Diboyong ke Jakarta Ketiga terduga teroris yang ditangkap tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri, dibawa ke Jakarta. Ketiganya diterbangkan melalui Bandara Kulanamu, Selasa. "Iya ini kita bawa ke Jakarta," kata Kombes Ibnu Suhendra, petugas Densus 88 Anti Teror kepada wartawan, di Mako Brimob Polda Sumut. Petugas Densus 88 lainnya, AKBP Kris, menjelaskan, ketiga terduga teroris, yakni Hayat, Thomas dan Fahrurrozi diduga terkait dengan perampokan Bank CIMB Niaga, Medan ser-

ta perampokan money changer beberapa tahun lalu. Kris mengatakan, dua dari ketiga terduga merupakan kerabat Fadli Sadama, napi teroris yang ditangkap di Malaysia beberapa waktu yang lalu setelah kabur dari Lapas Tanjung Gusta. "Iya, dua orang adik ipar Fadli Sadama," bebernya. Ketiga terduga teroris satu per satu dimasukkan kedalam mobil dengan mengenakan penutup wajah. Tangan dan kakinya diborgol. Mereka mendapat kawalan petugas bersenjata lengkap. Namun, AKBP Kris mengakui bahwa pihaknya belum menemukan bukti soal keterlibatan ketiganya dalam terorisme. "Sementara ini belum ada," ungkap Kris. (SF/BBS)

PENGAMAT terorisme, Al Chaidar meyakini bila ada "udang dibalik batu" perihal pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kalau akan ada ancaman bom di perayaan Natal 2013. Pasalnya, menurut pengamat terorisme, AL Chaidar saat ini arah pergerakan teroris dalam melancarkan aksinya sudah tidak menjadikan gereja dan perayaan Natal sebagai targetnya. "Mereka lebih perhatian dengan yang terjadi di Rohingya, artinya kalau ancaman itu dilakukan ke Kedubes Myanmar itu masuk akal, dan ancaman ke Vihara itu juga masuk akal," katanya seperti dikutip Okezone, Senin. Pasalnya, saat ini juga ada kelompok teroris yang sudah membolehkan anggotanya untuk mengucapkan selamat Natal kepada umat kristen. Sehingga, terlihat jelas apakah yang disampaikan oleh SBY maupun Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman itu benar ada atau hanya sekedar pengalihan isu saja. "Apalagi isu teroris itu kan isu seksi yang bisa dimunculkan kapan saja, misal penangkapan bisa dilakukan kapan saja, isu peledakan, penyerangan dan penembakan. Itu kan bisa saja direkayasa," tuturnya. Dugaan pengalihan isu yang dilakukan SBY, sambung Chaidar memang sangat melekat, mengingat saat ini praktek korupsi yang bergeliat di rezim SBY sudah terbilang parah. "Jadi saya kira ini bisa jadi hanya akal-akalan SBY. Karena semua saling menggunakan isu terorisme untuk menutupi apa yang mereka lakukan," tegasnya. Al Chaidar memprediksikan perayaan Hari Raya Natal tahun ini akan berjalan lancar tanpa adanya teror bom. Menurutnya, gereja kini tidak lagi menjadi target jaringan teroris. “Mereka (teroris) kini telah lebih memahami menyerang gereja bukan suatu yang signifikan, ada perkembangan pemikiran,“ kata Chaidar. Menurut Chaidar, saat ini jaringan teroris tengah beralih target sasaran yakni pada isu persoalan kekerasan umat muslim Rohingya di Myanmar. Besar kemungkinan kelompok teroris menyerang wihara. “Kalau masih menyerang wihara itu masih ada kemungkinannya, teroris kini lebih pada persoalan kekerasan Rohingya. Bisa juga pada kebencian mereka tentang Syiah, jadi tidak ada penyerangan gereja malam Natal. Setahu saya setiap rencana, mereka merencanakan dengan jamaahnya, bukan menyebar teror yang menimbulkan keresahan,” ungkap Chaidar. Chaidar membaca, untuk saat ini kelompok terorisme tidak akan melakukan aksi pengeboman lantaran kelompok tersebut sebagian besar telah terpecah belah. Banyaknya jumlah anggota yang telah ditangkap dan beberapa jaringan juga telah terpantau oleh petugas kepolisian. “Kelompok ini juga sekarang kesulitan dana untuk beraksi. Belum lagi banyak anggota yang tertangkap dan terpantau Polisi. Mereka sekarang ini lebih fokus kepada dakwahnya antisyiah dan solidaritas untuk muslim Rohingya,” jelas Chaidar. (SF/BBS)

DPR Yakin Polri Mampu Tangani Aksi Teror KOMISI III DPR meminta agar Mabes Polri segera bekerja ekstra keras untuk mencari dan meringkus jaringan teroris yang bisa mengancam keamanan jelang Natal. "Dengan kemampuan dan teknologi yang saat ini telah dimiliki dan dikuasai Densus 88 ditunjang sikap profesionalisme saya yakin Polri mampu mengatasi gerakan teroris," kata Ketua Komisi III Pieter Zulkiflie. Menurut Pieter, apa yang diungkapkan oleh Sutarman itu menjelaskan tentang kesiapan Polri dalam mengamankan Natal dan tahun baru. Sikap Kapolri, menurutnya, merupakan bentuk dari tugas dan kewajiban Polri memberikan pelayanan serta pengayoman masyarakat. "Untuk semua penindakan sangat berhubungan dengan strategi operasi dan management operasi. Hal tersebut merupakan otoritas Pak Sutarman sebagai Kapolri," ujar politikus Partai Demokrat ini.


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 282 23- 29 DESEMBER 2013

SUMUT / ACEH

-

Penyuluhan Bencana Bagi Masyarakat STABAT - Mengingat tingginya tingkat bencana alam yang datang tanpa diduga-duga dewasa ini, Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) gelar penyuluhan kesiapsiagaan terhadap bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana. “Hingga saat ini disadari, masih belum dapat sepenuhnya mampu meniadakan resiko bencana yang disebabkan peristiwa alam, non alam maupun faktor sosial, namun kemampuan mengidentifikasi, analisis dan mengambil tindakan pencegahan serta mitigasi dapat dilakukan mengurangi resiko” ujar Plt. Sekda dr. H Indra Salahudin, M.Kes, MM saat buka acara tersebut yang berlangsung di gedung pegnasos Stabat, pekan lalu. Sekaligus, kata dia, melalui hal tersebut dapat dibentuk managemen kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu bencana yang mungkin dan akan terjadi. Lanjut Indra bahwa Langkat menurut BNPB pusat sebagai daerah pada indeks rawan bencana selain Kota Medan, Mandailing Natal dan Tapanuli

Utara, sangat perlu dilakukan sosialisasi sebagai pembelajaran dalam rangka proses kesiapan dan kemampuan sehingga dapat menghilangkan, mengurangi, menanggapi serta memulihkan diri dari dampak yang ditimbulkan bencana. Sementara Kepala pelaksana harian BPBD Ir. Herdianul Zally jelaskan kegiatan yang diikuti ± 82 orang warga berasal dari daerah Kecamatan rawan bencana itu diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana apabila menghadapi suatu bencana, selain pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana juga diberikan materi standart tekhnis rumah aman dan retrofitting serta tekhnik penanganan darurat pada kelompok rentan dan korban bencana. Pemateri dalam kegiatan itu juga didatangkan dari berbagai sumber tenaga ahli seperti BPBD tingkat Provinsi Sumatera Utara, Japan International Coorperation Agency (JICA) dan tim medis dari lembaga akademik AKPER/AKBID Pemda serta tenaga ahli tim siaga bencana. (JUL)

Generasi Muda Diminta Hargai Perjuangan Pahlawan TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan meminta generasi muda tetap peduli dan menghormati jerih payah para pejuang kemerdekaan yang telah merelakan jiwa dan raganya termasuk pertumbahan darah yang terjadi di Kota Tebingtinggi pada 13 Desember 1945 dalam mengusir kaum penjajah dari kota Tebingtinggi. Hal itu disampaikan Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan dalam amanat tertulis yang dibacakan Dandim 0204/DS Letkol Arh Syaeful Mukti Ginanjar, Jumat, selaku inspektur Upacara pada peringatan ‘Peristiwa Berdarah 13 Desember’ di Lapangan Merdeka Sri Mersing Kota Tebingtinggi. Upacara yang diikuti barisan TNI/Polri, PNS dan pelajar se Kota Tebingtinggi tersebut turut dihadiri Kapolres Tebingtinggi AKBP Enggar Pareanom SIK, Wakil Walikota H Irham Taufik, Wakapolres Kompol Zahrie, Ketua PN, Ketua PA dan unsur muspida Kota Tebingtinggi serta para pejuang kemerdekaan yang bergabung dalam Legiun Veteran. Lebih lanjut Walikota meminta generasi muda yang kini tidak lagi memikul senjata, namun lebih memfokuskan menikmati hasil kemerdekaan bangsa lebih mengarah kepada perbaikan mental generasi muda agar tidak terjerumus terhadap hal-hal yang bersifat negatif. “Diharapkan generasi muda tidak mudah terpancing terhadap isu negatif yang bisa membuat perpecahan rasa kesatuan

dan persatuan sesama bangsa, termasuk menghindari kejahatan yang merusak generasi terutama dalam laten ‘narkoba’," sebut walikota. Peringatan Hari Bersejarah di Kota Tebingtinggi itu diwarnai dengan pagelaran ‘Pragmen’ perjuangan pemuda Kota Tebingtinggi pimpinan Deblot Sundoro yang diperankan para pelajar SMP Negeri 5 Kota Tebingtinggi pimpinan sutradara Zubaidah, selain itu, para unsur muspida juga menyempatkan diri meletakkan krans bunga ke Tugu Perjuangan 13 Desember persis di Lapangan Merdeka Sri Mersing Tebingtinggi. “Ini bukti perjuangan pemuda Kota Tebingtinggi yang turut mempertahankan kemerdekaan 1945 dari tangan tentara Jepang”, ujar Kadis Pendidikan Tebingtinggi Drs H Pardamean Siregar saat membacakan sejarah 13 Desember dalam upacara tersebut. Usai melakukan upacara yang berlangsung cukup sederhana tersebut, Dandim 0204/DS Letkol Syaeful Mukti Ginanjar, Kapolres Tebingtinggi AKBP Enggar Pareanom dan Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan melakukan silaturahmi dengan para tokoh pejuang Kota Tebingtinggi bersama ahli waris tokoh pejuang pemuda Kota Tebingtinggi yang ikut mempertahankan kemerdekaan bangsa. “Para pejuang bangsa harus kita hormati dan kita hargai, bangsa yang baik adalah yang mengenang dan menghargai jasa para pahlawannya”, kata Walikota. (RS)

VETERAN - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan bersama Dandim 0204/ DS Letkol Syaeful Mukti Ginanjar dan Kapolres Tebingtinggi AKBP Enggar Pareanom melakukan silaturahmi dengan para pejuang yang bergabung dalam Legiun Veteran Kota Tebingtinggi.(KPK POS/RS)

BINGKISAN - Ketua TP.PKK Ny Hj Nuraida Ngogesa serahkan bingkisan kepada para pemenang perlombaan yang diselenggrakan menyambut Peringatan Hari Ibu ke-85 Tahun 2013 pada puncak acara di Alun-alun T. Amir Hamzah, Senin. (KPK POS/JUL)

Bupati: Ibu Peletak Dasar Norma Kebaikan STABAT - Sesuatu yang beda terlihat pada puncak acara peringatan Hari Ibu ke-85 Tahun 2013 Kabupaten Langkat yang berlangsung haru dan heboh di Alunalun T. Amir Hamzah, Senin. Para Camat laki-laki ikut serta memeriahkan acara tersebut dengan lomba memasak mie. Ketua TP.PKK Ny Hj Nuraida Ngogesa menyampaikan nasehat mutiara yang bejudul “Anakku” berisi nasehat bagi para anak tentang perjuangan seorang Ibu mulai dari mengandung hingga membesarkan anaknya, dibacakan juga olehnya tiga nasehat Rasulullah kepada

putrinya Fatimah Azzahra tentang keutamaan kasih sayang seorang Ibu dan Keridhoan suami. Nuraida mengajak peringatan hari Ibu dijadikan instropeksi diri, merenungkan sejauh mana dan sudah berapa besar perhatian penghormatan dan do’a yang dipersembahkan kepada ibunda tercinta, baik mereka yang masih ada bersama maupun yang telah lebih dahulu wafat. Sementara Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH katakan peringatan hari Ibu bertujuan mengingatkan seluruh masyarakat terutama generasi muda arti dan makna hari Ibu sebagai momentum kebangkitan penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta perjuangan kaum perempuan yang tak dapat dipisahkan dari ke-

bangkitan dan perjuangan bangsa. Diharapkan, peringatan hari kaum hawa itu mampu mendorong peningkatan peran dan kemitraan perempuan bersama laki-laki dalam mengisi pembangunan bangsa karena baik kaum perempuan maupun lakilaki memiliki tanggung jawab untuk wujudkan demokrasi yang partisipatif. “Sosok Ibu adalah sebab dari keberadaan dan eksistensi kita didunia dan merupakan figur yang berperan penting baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara karena Ibu orang pertama yang mendidik kita, peletak dasar penanaman nilai-nilai dan norma-norma kebaikan sejak mengandung” urai HNS (Haji Ngogesa Sitepu). Bupati HNS bersama un-

sur Muspida diantaranya Kapolres AKBP Yulmar Tri Himawan, SIK dan Ketua PN Stabat H Ahmad Yasin, SH serahkan santunan kepada 69 ibu-ibu bilal mayit, BKB KIT kepada kelompok BKB di 23 Kecamatan. Acara semakin meriah diselingi penampilan paduan suara ibu-ibu PKK dan ketika dibacakan pemenang lomba masak mie dan diberi bingkisan oleh Bupati. Yakni Suriyanto Camat Tg. Pura yang berhasil dapat nilai tertinggi sebagai juara I, Yafizham Camat Brandan Barat juara II, Ibnu Hajar Camat Secanggang peroleh juara III. Menyusul M Nurta Camat Stabat sebagai harapan I, M Yusuf Camat Padang Tualang raih harapan II, terakhir M Illyas Camat Pematang Jaya sebagai harapan III. (JUL)

Bimtek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan SEI RAMPAH - Permasalahan sengketa tanah yang banyak terjadi belakangan ini menunjukkan administrasi pertanahan di Indonesia belum baik. Sejalan dengan itu, pembangunan terus meningkat sedangkan persediaan tanah tidak berubah. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik terjadinya masalah sengketa tanah karena kepentingan umum dan kepentingan perorangan saling berbenturan. Untuk mewujudkan dan menjamin tertib administrasi serta menginventaris data maupun informasi secara akurat yang berkaitan dengan pertahanan, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sebagai bukti keseriusan dalam melaksanakan peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) melalui Bagian Pemerintah dan Kerjasama (Pemjas) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Aparat

TANDA PESERTA - Sekdakab Sergai Drs.H.Haris Fadillah MSi didampingi Kabag Pemjas H.Chairin F.Simanjuntak S.Sos,MM memasangkan tanda peserta. (KPK POS/ARM) Kecamatan tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pembakuan Nama Rupabumi. Kegiatan sehari penuh ini dilaksanakan di aula Sultan serdang kompleks Kantor Bupati Sei Rampah, Selasa. Begitu juga dengan Pembakuan Nama Rupabumi, agar mewujudkan dan menjamin tertib administrasi serta menginventarisir mengenai nama rupabumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik untuk kepentingan pembangunan nasional maupun internasional. Karena belakangan ini semakin banyak bermunculan pena-

maan rupabumi yang tidak mengikuti aturan serta keluarnya Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2006 tentang Tim Pembakuan Nama Rupabumi. Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi yang sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini mengatakan bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memiliki beberapa tahap mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil. Dan semua tahapan ini harus diketahui SKPD, Camat dan aparat

kecamatan terkait untuk menghindari akibat hukum dari kesalahan prosedur pengadaan tanah tersebut. Sedangkan dalam mengolah, mengumpulkan dan menginventarisir data yang berkaitan dengan nama-nama unsur rupabumi, Kabupaten Sergai sudah menerbitkan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 30/100/Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 16 Januari 2013, ujar Bupati Sergai. Untuk itu Bupati Soekirman menghimbau kepada para peserta Bimtek agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh (ARM)

DWP Harus Terus Kembangkan Diri STABAT - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH himbau empat hal kepada Darma Wanita Persatuan (DWP) Kab. Langkat ketika menghadiri acara puncak peringatan HUT DWP yang ke 14 Tahun 2013 di halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rabu. Keempat hal yang perlu jadi perhatian tersebut, urai Bupati HNS, yakni melakukan evaluasi terhadap perjalanan organisasi secara periodik agar tetap berjalan sesuai visi dan misi. Mengokohkan kebersamaan untuk tercapainya tujuan organisasi. Lakukan kegiatan sosial dan peningkatan wawasan pengetahuan demi kebaikan bagi masyarakat maupun anggotanya. Mendukung suami dalam tugas serta melakukan pencegahan terhadap gejala korupsi, kolusi dan nepotisme. “Sungguhpun DWP masih berusia belia, namun kiprah dan fungsinya sangat mewarnai keberhasilan suami dalam mengemban tugas,” kata Bupati Langkat itu. Sebelumnya Ketua Penasehat DWP Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa mengharapkan DWP sebagai organisasi wadah berhimpunnya istri Pegawai Negeri Sipil dalam mendukung keberhasilan tugas suami yang memiliki visi mandiri, demokratis dan berwawasan, hendaknya agar terus mengembangkan diri untuk mampu berbuat hal-hal yang dapat memberikan kesejahteraan lahir dan batin serta daya nalar yang baik guna kebaikan diri dan organisasi. Sebagai kaum wanita, lanjut Nuraida, di era persamaan hak yang dimilki sepatutnya tidaklah menjadi bumerang bagi keluarga khususnya anak-anak, akan tetapi lebih merupakan sugesti agar kaum wanita mampu menjadi figur yang patut ditauladani dalam posisi apapun. Berbagai kegiatan sosial, olah raga dan menempa SDM juga dilakukan DWP Kab. Langkat dalam rangkaian menyambut HUT nya kali ini. Seperti diuraikan Ketua Panitia acara Ny. Astaman diantaranya donor darah yang telah dilakukan bekerjasama dengan Korpri, gerak jalan santai, Pembinaan dan penilaian administrasi Kantor DWP Kecamatan, lompa paduan suara hymne dan mars DWP, santunan kepada yatim kelurga PNS dan tali asih bagi lansia, serta pemeriksaan kesehatan gigi gratis. Hadir dalam kegiatan diantaranya unsur Muspida, Plt. Sekda dr. H Indra Salahudin, Kadisnakertrans H Syaiful Abdi, selaku tuan rumah acara, sejumlah Ka. SKPD, unsur TP.PKK Langkat, anggota DWP jajran Pemkab Langkat dan seluruh Kecamatan. (JUL)

Dharma Wanita Tebingtinggi Beri Bantuan Siswa TEBINGTINGGI - Peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan ke 14 Tahun 2013 Kota Tebingtinggi diwarnai dengan pemberian bantuan berupa peralatan sekolah dan ‘uang saku’ kepada puluhan pelajar tingkat SD, SMP dan SMA dari kalangan warga kurang mampu, Senin, di gedung Hj Sawiyah Nasution Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi. Penyerahan bantuan alat-alat sekolah dan ‘uang saku’ tersebut diserahkan oleh Penasehat Dharma Wanita Persatuan Ny Hj Sri Kurnia Ningsih Umar Zunaidi yang juga Ketua TP PKK Kota Tebingtinggi disaksikan Ketua Dharma Wanita Ny Johan Samose dan Ketua Panitia Ny Hj Tia Zainul Halim serta sejumlah pengurus Dharma Wanita Kota Tebingtinggi. Penasehat Dharma Wanita Kota Tebingtinggi Sri Kurnia Ningsih mengatakan, tujuan peringatan HUT DWP ini adalah

UANG SAKU - HUT DWP ke 14 di Kota Tebingtinggi diwarnai dengan pemberian bantuan peralatan sekolah dan ‘uang saku’ kepada puluhan pelajar tingkat SD, SMP dan SMA dari kalangan warga kurang mampu.(KPK POS/RS) untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, meningkatkan produktivitas ekonomi guna menanggulangi kemiskinan dan pembangunan guna mewujudkan

kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. ”Dalam upaya tersebut, banyak hal telah dilaksanakan oleh DWP Tebingtinggi sesuai dengan visi dan

misi organisasi. Dimulai dengan langkah mempersatukan istri-istri PNS ditingkat daerah melalui kordinasi dan komunikasi yang terarah sehingga organisasi DWP semakin kuat dan kokoh,” katanya. Sedangkan Ketua Panitia HUT DWP ke 14 Tahun 2013 Kota Tebingtinggi Ny Hj Tia Zainul Halim mengatakan, apabila kita melihat tugas bangsa ke masa depan adalah membangun masyarakat Indonesia yang tangguh dalam upaya mencapai kesejahteraan dan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya. ”PNS sebagai aparat pemerintah yang menjadi pelaksana kebijakan dan program pemerintah mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi didampingi oleh DWP, seharusnya pemerintah dapat terbantu untuk mensukseskannya sehingga terwujud secara adil tanpa disparitas, baik individu maupun golongan,” ujarnya. (RS)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 282 23- 29 DESEMBER 2013

SUMUT / ACEH

-

Pelatihan Potensi Bencana Alam di Labuhanbatu RANTAUPRAPAT - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang, Pol, Linmas) Kabupaten Labuhanbatu menggelar Pelatihan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi dan Potensi Bencana Alam bagi Aparatur dan Masyarakat, Selasa, di Rantauprapat Hotel. Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar, diwakili Plt. Sekdakab H Ali Usman Harahap SH saat membuka kegiatan itu menyampaikan, jenis tipologi bencana yang sering terjadi di Labuhanbatu, yaitu tanah longsor, banjir, kebakaran permukiman penduduk, bangunan gedung publik, restoran, tempat hiburan dan lainnya. Dari data yang ada tahun 2012, telah terjadi bencana angin puting beliung di Kecamatan Bilah Hulu, Bilah Barat dan Rantau Selatan yang mengakibatkan kerugian materi sebesar Rp4 Miliar dengan rincian 149 unit rumah rusak dan menelan satu orang korban jiwa. Sedangkan bencana kebakaran yang terjadi tahun 2012 sebanyak 26 kali ke-

bakaran permukiman warga dengan kerugian ditaksir mencapai Rp4.493.000, dengan kerusakan rumah warga sebanyak 38 unit. Sementara Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Labuhanbatu H Hasnul Basri SSos dalam laporannya menyampaikan, maksud kegiatan tersebut adalah memfasilitasi daerah dalam rangka optimalaisasi dini dalam menghadapi ancaman bahaya bencana di daerah. Tujuannya, yaitu terwujudnya kewaspadaan dini dalam menghadapi bencana di daerah dan terwujudnya peningkatan pemahaman dan komitmen aparatur dan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana. Nara sumber terdiri dari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu, Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu, unsur Polres dan Kodim 0209/LB Peserta kegiatan sebanyak 150 orang yang berasal dari staf kecamatan dan kelurahan/desa se-Labuhanbatu dan anggota Pemadam Kebakaran Labuhanbatu.(HAH)

Alumni USU Ditantang Hadapi Pasar Bebas MEDAN - Momentum reuni akbar diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi para alumni untuk meningkatkan kiprah pengabdiannya dalam menggerakkan semua potensi alumni USU demi kemajuan almamater dan daerah Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menantang para alumni USU menghadapi era pasar bebas serta lebih berperan untuk pembangunan Sumatera Utara.Hal itu disampaikannya pada Acara Reuni Akbar Ikatan Alumni (IKA) Universitas Sumatera Utara, Sabtu pekan lalu, di pelataran depan Gedung Auditorium USU. Saat ini peran USU sangat baik dan Sumatera Utara tetap membutuhkan tenaga para alumni USU masa ke depan,tidak sedikit Guru Besar dan Dosen USU yang masih aktif dirangkul perusahaan atau instansi karena membutuhkan tenaga dan pikirannya," papar Gubsu. "Tapi sayangnya seperti kita ketahui alumni USU masih belum solid dalam bidang pembangunan khususnya Sumut. Maka dengan momen saat ini alumni USU bisa membentuk komitmen ke depan untuk membangun Sumatera Utara seperti motto Reuni Akbar Alumni USU berbicara," papar Gatot yang juga alumnus USU Pascasarjana Fakultas Perencana Wilayah. Gubsu kesempatan ini menegaskan keberadaan USU dengan Pemprovsu tidak dapat dipisahkan, karena sejarah kelahiran USU ikut dibidani oleh Pemprovsu. Hubungan historis menuntut kewajiban yang saling mendukung dalam menjalankan roda pemerintahan. Sementara Wakil Gubernur Sumatera Utara HT

Erry Nuradi yang pada kesempatan itu sebagai Ketua Panitia IKA Reuni USU mengungkapkan posisi Sumatera Utara di kompetisi nasional menjadi tantangan besar kepada setiap alumni USU. Menurut wagub selama ini reuni dilaksanakan fakultas masing-masing. Baru kali ini diselenggarakan secara universitas agar bisa terangkul seluruh alumni dari berbagai fakultas. Sedangkan Menteri BUMN Dahlan Iskan memberi aspresiasi cukup besar pada kegiatan Reuni IKA USU. Menurutnya alumni USU harus mampu bersaing di tingkat nasional juga mancanegara. Tak hanya itu sudah seharusnya putraputri Sumut alumni USU menduduki posisi strategis di pemerintahan juga di perusahaan. Pada kesempatan itu Dahlan mengajak mahasiswa maupun alumni untuk membuat perubahan pada pembangunan Sumut, misalnya fakultas teknik untuk terlibat Inalum ke depan yakni lingkungan hidup; konsep dari USU dilibatkan perusahaan misalnya mengatur air Danau Toba. Selain itu Dahlan juga mengatakan saat ini kondisi listrik Sumut sudah aman dengan penambahan pasokan pembangkit Inalum sebanyak 105 MW. "Untuk saat ini kondisi pasokan listrik Sumut sudah mendapat tambahan sebesar 105 MW," ujar Dahlan. Pada kesempatan itu hadir juga sejumlah pejabat TB Silalahi, Anggota DPD RI asal Sumut, Prof Dr Damayanti Lubis dan Rahmadsyah, juga Anggota DPR RI Mutia Hafid serta Bupati Sergai Soekirman, Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi.(FeR)

Bupati: Kita Harus Hidup Dalam Kedamaian

AMBRUK - Jembatan penghubung yang ambruk, karena dikerjakan menyalahi bestek. (KPK POS/ARM)

Warga Kampung Kristen Dambakan Perbaikan Jembatan BINTANG BAYU - Saat ini warga Kampung Kristen Kecamatan Bintang Bayu, Sergai sangat mendambakan adanya perbaikan jembatan penghubung ke Desa Silau Dunia,Kecamatan Silou Kahean-Simalungun yang ambruk dihantam banjir beberapa bulan lalu. Akibatnya warga yang biasa keluar ke kota Dolok Masihul dan Tebing Tinggi lewat jalur tersebut harus rela berbasah-basah atau melepas pakaiannya agar tidak basah. Jembatan yang dibangun dari Dana PNPMMp tidak bertahan lama

karena diduga dikerjakan tidak sesuai bestek. Potret seperti inilah yang sempat terekam Koran KPK Pos saat salah satu warga yang baru kembali dari tempat familinya di Asahan terpaksa melucuti pakaiannya agak tidak basah. Dengan memanggul rak piring Marnaek harus berhati-hati menapaki alur sungai Belutu. Tidak cukup sekali, warga bermarga Simanjuntak ini harus kembali keseberang untuk menjemput kembali barang bawaannya yang lain. Tak terbanyangkan beta-

pa sulit dan lelahnya si bapak yang juga perangkat desa Kampung Kristen. Sambil terengah-engah Marnaek kepada KPK Pos mengatakan, terpaksa harus mengarungi alur sungai karena jembatan sudah putus beberapa bulan lalu. Kita sangat mengharapkan perhatian serius dari pemerintah agar keluhan kami ini diperhatikan. Memang saat ini sedang diupayakan pemerintah desa untuk merehap pembuatan pondasi jembatan didua titik jembatan yang ambruk namun terhenti tanpa kita tahu penyebabnya.(ARM)

Plt. Bupati Madina Serahkan Bantuan Pupuk Organik PANYABUNGAN - Sebanyak tujuh kelompok tani kopi torabika Kab.Mandailing Natal mendapat bantuan dari Dirjen Perkebunan Kementrian Pertanian Republik Indonesia yang diserahkan langsung oleh Plt.Bupati Madina Drs.Dahlan Hasan Nasution kepada perwakilan tujuh kelompok tani bertempat di Jln.Lintas Timur Kelurahan Sipolu-polu Kab. Madina, Rabu. Kadis Kehutanan dan Perkebunan Madina Drs.Mara Ondak, mengatakan bahwa bantuan pupuk 401.250 kg antrakop (alat penangkap hama), 7500 paket dan gunting pangkas 300 unit, diperuntukan kepada tujuh kelompok tani kopi torabika yang terdiri dari empat kecamatan. Adapun kelompok yang mendapatkan bantuan tersebut, kelompok Tani Semoga Jaya desa Pagur di Kec. Panyabungan Timur, kelompok tani Serasih desa Hutabaringin julu, kelompok Subur Tani Desa Sibanggor julu, kelompok bonca Paya masing-masing dari Kec.Puncak Sorik Marapi, Kelompok Tani Aek Sabut Desa Pagar Gu-

Plt.Bupati Madina Drs.Dahlan Hasan Nasution saat menyerahkan Bantuan kepada tujuh Kelompok Tani secara simbolis.(KPK POS/TH) nung kec.Kota Nopan, Kelompok tani Satahi I dari desa Simpang Banyak julu dan Kelompok Tani Satahi II Desa Simpang Banyak Jae Kec, Ulu Pungkut. Dengan bantuan ini diharapkan kepada tujuh kelompok tani agar lebih memperhatikan perkebunan kopinya sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Bahkan kita harapkan nantinya dapat mengurangi pengangguran di desa masingmasing daerah. Plt.Bupati Madina Drs. Dahlan Hasan Nasution da-

lam sambutannya mengatakan, perkebunan kopi ini harus benar-benar kita tekuni karena kopi Mandili sudah sampai ke Jerman sementara kita orang mandailing yang dikenal penghasilan kopinya sudah mulai hilang. Kepada kelompok tani agar tidak menjual kopi berbentuk biji lagi. Diharapkan supaya para petani kopi tersebut bisa mandiri untuk mengolah kopi dengan kwalitas yang lebih bagus, sehingga nantinya tarap hidup petani kopi semakin membaik kedepannya.(TH)

Senam Sehat dan Jalan Santai Warnai HUT ke-7 Batubara BATUBARA – Guna memeriahkan dan menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-7 Kabupaten Batubara Tahun 2013 diwarnai dengan kegiatan senam sehat kebugaran dan jalan santai berhadiah. Acara diikuti seribuan peserta itu dilepas Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM. Startnya dimulai balai beni Indrapura dan finis di lapa-

ngan sepakbola Indrapura, Sabtu. Kegiatan yang digelar ini berlangsung meriah dan mendapat apresiasi dari para peserta, kalangan pemerintahan, pelajar dan masyarakat. Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM yang hadir ikut berbaur bersama para PNS dan keluarganya, mengikuti senam kebugaran yang dipandu panitia di atas

panggung yang telah disiapkan. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan penuh antusias dalam suasana kebersamaan yang tinggi. Senam kebugaran sehat ini secara berkelompok-kelompok menunjukkan aksi senam yang enerjik dan penuh kegembiraan. Kegiatan ini diharapkan dapat memacu sportifitas serta meningkatkan kebersamaan. (MAN)

BATUBARA - Untuk mencapai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas atau berkompeten, peranan tenaga pendidik bukan hanya sekedar mentransformasikan ilmu pengetahuan. Namun harus memperhatikan beberapa aspek penting yang harus dipenuhi memberikan pembentukan karakter positif bagi anak didik sebagai generasi penerus pemimpin bangsa. Maka diharapkan momentum Perayaan Natal ini dijadikan sebagai pembaharuan semangat kerjanya sehingga dunia pendidikan di wilayah ini akan terus semakin maju untuk menciptakan SDM berkualitas menjadi terwujud. Hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zul-

karnain SH.MM di desa Cinta Damai-Air Putih, pada acara natal bersama jajaran bidang Bimas kristen beserta guru agama kristen se Batubara. Sesuai dengan pesan Perayaan Natal yang mengambil thema :“Datanglah Raja Damai" yang artinya kita senantiasa hidup dalam kedamaian, baik dikeluarga, masyarakat dan lingkungan pekerjaan kita. Diharapkan agar seluruh umat kristiani, menjadi teladan bagi semua orang dalam memberikan pelayanan terbaik dari setiap karyanya. Bukan hanya sebatas sebagai kewajiban, tetapi menjadi ibadah untuk memuliakan Tuhan melalui tugas dan profesinya sebagai tenaga pendidik, ucapnya. (SAREL)

Pemkab Batubara Bangun Sinergi Kemitraan Dengan Wartawan BATUBARA - Suatu jalan yang dinilai terbaik, terus berupaya memajukan dan meningkatkan perjalinan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara dengan wartawan yang bertugas di lingkungan Pemkab Batubara, Senin. Dalam pertemuan hadir asisten III H. Azrai SH, Kepala Bagian (Kabag) Humas Andre Rahardian AP, beserta jajarannya. Sementara wartawan dan beberapa ketua organisasi kewartawanan yang ada di Kabupaten Batubara diantaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Batubara dan para wartawan lainnya. Dalam pertemuan tersebut, H. Azrai SH mengajak serta meneruskan jalinan kemitraan khususnya dalam pemberitaan-pemberitaan untuk pembangunan Kabupaten Batubara kedepannya. Selain itu ia juga berharap

media massa yang ada di kabupaten dapat mengedepankan asas praduga tak bersalah dan berimbang dalam penulisan pemberitaan sesuai dengan UU Pers 40 tahun 1999. "Tentunya dengan terus terjalinnya kerjasama dan kemitraan antara Pemkab Batubara dengan wartawan khususnya di Batubara ini dapat sama-sama membangun negeri yang kita cintai ini. Selain itu dapat memberikan berita-berita yang berimbang atau dikonfirmasikan sebelum di muat ke media massa masingmasing," terangnya. Salah seorang wartawan senior T.Alkisah Led memberikan saran dan masukan terhadap pemberitaan yakni agar kedepannya Humas Batubara dapat menengahkan serta mempermudah wartawan untuk konfirmasi suatu berita kepada Kepala Dinas atau intansi Pemkab Batubara, pungkasnya.(KIM)

Masjid Agung Tebingtinggi Mampu Tampung 5.000 Jemaah TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM didampingi para unsur muspida setempat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Agung berlokasi di Jalan Gunung Leuser Kota Tebingtinggi, Jumat sore. Acara diawali dengan pembacaan Tahtim dan Tahlil serta dilanjutkan dengan pembacaan kitab suci Al Quran oleh Asrizal Chaniago. Acara peletakan batu pertama pembangunan Mesjid Agung Tebingtinggi itu juga ditandai dengan pemberian santuan kepada 170 orang anak yatim yang diserahkan secara simbolis kepada 20 anak yatim oleh Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan. Walikota Tebingtinggi dalam sambutannya mengatakan, Masjid Agung

tersebut dibangun karena kondisi Masjid Raya Nur Addin di Jalan Suprapto Tebingtinggi sudah sangat terbatas dalam menampung jemaah. Selain itu, Mesjid Agung juga nantinya akan bisa sebagai tempat dakwah Islam. “Kami meminta agar pembangunan Masjid Agung ini jangan sampai tersendatsendat, sehebat apapun masjid ini dibangun kalau tak mendapat Ridho Allah SWT, maka masjid ini tidak ada apa-apanya,” imbuh Umar Zunaidi. Dijelaskan Walikota bahwa pembangunan Masjid Agung yang berlokasi di Lapangan Pramuka tersebut sebelumnya telah dilakukan tukar guling oleh pemerintah kota Tebingtinggi dengan Pemprovsu. Masjid Agung Kota Tebingtinggi itu dibangun dengan anggaran Rp44 miliar lebih. (RS)

Peran Perempuan Cukup Berarti

PENGHARGAAN - Bupati Labuhanbatu ketika menyerahkan penghargaan kepada salah seorang dari 10 orang kaum perempuan yang insfiratif mendukung kinerja Pemkab Labuhanbatu. (KPK POS/HAH)

RANTAUPRAPAT - Peringatan Hari Ibu Ke-85 Tahun 2013 bertujuan untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda akan arti dan makna Hari Ibu sebagai momentum kebangkitan, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan dan perjuangan bangsa Indonesia. Demikian antara lain isi sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Linda Amalia Sari Gumelar yang dibacakan Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD, Selasa, pada acara Peringatan Hari Ibu Ke-85 Tahun 2013 Kabupaten Labuhanbatu di Ball-

room Suzuya Hotel Rantauprapat. Seiring dengan perkembangan jaman dan globalisasi dunia yang terus berjalan, saat ini peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan tidak dapat dipungkiri lagi. Perempuan dengan jumlah yang relative besar adalah asset, potensi dan sumber daya manusia yang turut menentukan keberhasilan pembangunan dan peradaban suatu bangsa. Di Indonesia, saat ini telah banyak kaum perempuan yang memiliki peran dan posisi strategis di berbagai kehidupan. Di sissi lain, Bupati Labuhanbatu Tigor menambahkan, saat ini di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu ada 22 Kepala SKPD, dari jumlah tersebut 2 or-

ang adalah perempuan yang diberi kepercayaan untuk menduduki jabatan eselon II. “Saat ini kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi bagi kaum perempuan sudah terbuka lebar dan peluangnya sangat besar,” katanya mengingatkan. Tigor dalam kesempatan itu mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan organisasi perempuan seperti Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu, Dharma Wanita Persatuan, Persit KCK 0209/LB, Adyaksa Dharma Karini, Dharma Yukti Karini, Bhayangkari dan mitra kerja lainnya yang selalu bersama-sama ikut menyelenggarakan Peringatan Hari Ibu di daerah ini. (HAH)


E D I S I 282 23- 29 DESEMBER 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

-

Ganjar: Pimpinan Saya Bukan Megawati Tapi SBY JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengakui saat ini bos besarnya bukan lagi Megawati Soekarnoputri, melainkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Saya ke Jakarta bertemu bos besar. Bos besar saya sekarang adalah Pak SBY. Dulu bos besar saya Bu Mega," ujar Ganjar dalam seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGBUI) di Kampus UI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat. Ganjar saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dan berkordinasi dengan Presiden SBY. Posisinya saat ini bukan sepenuhnya menjadi politikus

PDI Perjuangan. Ganjar melepaskan atribut parpol saat menjabat sebagai gubernur. "Kepala daerah

yang secara struktural ada di bawah presiden," imbuhnya. Sebelumnya, wakil rakyat dari wilayah Jawa Tengah,

Daryatmo Mardiyanto, mengingatkan agar Ganjar tetap setia kepada rakyat dan juga partai sebagai pendukung utamanya. Dikatakan, terpilihnya Ganjar-Heru (Ganjar Pranowo-Heru Sujatmoko) sebagai pemimpin di Jateng adalah arus besar dukungan masyarakat ke PDIP. Sebelumnya, PDIP berhasil membawa sosok muda lainnya sebagai gubernur DKI Jakarta yakni Joko Widodo. "Ini amanat yang harus dijalankan. Ini momentum yang tak bisa dilawan. Maka dijalankannya juga harus benar," tandas Daryatmo. Walau demikian, dia mengingatkan agar para pendu-

kung Ganjar-Heru tetap memberi dukungannya pada setiap kebijakan mereka sekaligus mengontrolnya. Tentunya, para pendukung mereka diharapkan tak mengeksploitasi Ganjar-Heru selama memegang amanah jabatan. "Pendukung juga jangan memanfaatkan Ganjar-Heru dengan membabi buta demi mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu," tegas Daryatmo. Sebagai wakail rakyat yang mewakili Dapil II Jawa Tengah meliputi Demak-Jepara-Kudus, Daryatmo menyampaikan harapannya agar Ganjar-Heru memberi perhatian khusus pada wilayah Demak. (IN/BBS)

BERSAMA - Ketua Umum DPP PASTI, Iskandar ST, Ketua DPD PASTI Sumut, Goh Kiat Tie dan pengurus PASTI lainnya diabadikan bersama Wagubsu, Tengku Erry Nuradi, Sekretaris Daerah Kota Medan, Syaiful Bahri disela-sela pelantikan akbar DPW, DPD, DPC PASTI se- Sumatera Utara di Hotel Grand Angkasa Medan, Rabu malam. (KPK POS/IST).

Pengurus PASTI se-Sumut Periode 2013-2018 Dilantik * SUKU TIONGHOA ADALAH ANAK KANDUNG INDONESIA MEDAN - Ketua Umum DPP Paguyuban Suku Tionghoa Indonesia (PASTI), Iskandar ST resmi melantik ratusan pengurus DPW, DPD, dan DPC PASTI se-Sumatera Utara periode 2013-2018, di Hotel Grand Angkasa, Medan, Rabu malam. Pelantikan ditandai dengan penyerahan pataka oleh Iskandar kepada Ketua DPW PASTI Sumut Goh Kiat Tie yang selanjutnya pataka tersebut diteruskan kepada ketua PASTI lainnya. Iskandar dalam pidatonya mengatakan, suku Tionghoa adalah anak kandung Indonesia yang telah menyatu dengan masyarakat suku lainnya. "Berbicara anak kandung

tentunya kita mempunyai ibu kandung yaitu ibu pertiwi Indonesia. Untuk itu mari kita bersama-sama suku bangsa Indonesia lainnya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi," ajaknya. Di kesempatan itu, Iskandar ST menegaskan PASTI bukan milik pribadinya atau kelompok tertentu. "Ada yang bilang PASTI ini hanya sampai 2014 dan hanya menjadi kuda tunggangan bagi diri saya. Di sini saya pastikan PASTI akan terus berkibar selamanya," tandas Iskandar. Sementara itu Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir T Erry Nuradi dalam sambutannya

mengatakan, hadirnya PASTI sebagai organisasi Tionghoa baru janganlah dianggap saingan bagi organisasi lainnya. Justru sesama organisasi harus saling bergandengan tangan untuk memajukan masyarakat kita khususnya di Provinsi Sumut. "Dengan dilantiknya PASTI oleh tokoh kita, Pak Iskandar, saya yakin PASTI bisa mencapai tujuan dan harapannya," kata Erry Nuradi. Sesuai apa yang dikatakan Juswan sebagai Penasihat PASTI, Erry Nuradi juga meyakini organisasi ini bisa merangkul sejumlah organisasi Tionghoa lainnya demi keberhasilan masyarakat Pro-

vinsi Sumatera Utara khususnya suku Tionghoa. Menurut Erry Nuradi, keberadaan masyarakat etnis Tionghoa memang sudah cukup lama di Indonesia, khususnya Provinsi Sumut yang bisa dilihat dari bangunan Tjong Afie dan bangunan bersejarah lainnya yang merupakan peninggalan masa lalu. "Ini menunjukkan suku Tionghoa sudah berbaur dengan masyarakat suku bangsa Indonesia lainnya yang majemuk, beranega ragam sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika," sebut Erry Nuradi. Plt Wali Kota Medan diwakili Sekda Ir Syaiful Bahri yang turut menyampaikan

sambutan mengatakan keberadaan suku Tionghoa Indonesia telah menambah keanekaragaman adat dan etnis yang memperkaya keanekaragaman budaya di Kota Medan. "Berbicara tentang masyarakat Tionghoa, maka tidak terlepas dari berbagai peranan yang aktif dalam dunia masyarakat di manapun mereka berada. Perjalanan suku Tionghoa di Kota Medan memang tidak bisa diukur lagi seperti yang dikatakan Pak Iskandar tadi, Tjong Afie merupakan sejarah yang tidak bisa dilupakan di Kota Medan yang juga merupakan seorang tokoh dermawan," sebut Saiful Bahri.(AND)

Bank Mutiara Dirampok Robert Tantular

panan (LPS), Jakarta, Jumat (20/12). Rohan menambahkan, jumlah Rp600 miliar tersebut merupakan jumlah pokok pinjaman lima debitur, dan belum termasuk denda dan bunga. Tadinya, pembayaran kredit ini sudah berjalan lancar. Namun sejak Mei 2013 lalu, kredit kelimanya kembali bermasalah. "Baru-baru ini, di Mei 2013," katanya.

Hingga saat ini, Rohan mengaku, pihaknya telah menyampaikan surat pemanggilan dan juga peringatan kepada para pengambil kredit tersebut. "Kita sudah mulai panggil, kita juga sudah somasi. Selanjutnya kita akan kaji dulu, ini kan peninggalan lama. Kami sedang mengamati, apakah ini bisa laporkan ke kejaksaan," tandasnya.

Selain bermasalah di pembayaran kredit, parahnya, kelima debitur tersebut menurut Rohan tidak memiliki aset jaminan yang memadai. "Ada yang punya jaminan, tapi tidak lebih dari 30 persen untuk masing-masing," katanya. Selain Robert Tantular, menurut Rohan, Grup TPPI menjadi pihak yang bermasalah dalam pemberian kredit total sebesar Rp600 miliar tersebut.(IN/BBS))

JAKARTA - Total kredit macet PT Bank Mutiara Tbk, dulu Bank Century, tercatat sebesar Rp600 miliar. Jumlah ini merupakan warisan dari gagalnya manajemen lama yang berasal dari lima debitur, salah satunya Robert Tantular.

"Itu lima biji semua debitur lama. Salah satunya Robert Tantular yang nilai kreditnya Rp100 milliar. Jadi saya dirampok ini oleh Robert Tantular," ujar Corporate Secertary Bank Mutiara Rohan Hafas di Kantor Lembaga Penjamin Sim-

Kasad Bantu Korban Bencana Alam Gunung Sinabung MEDAN - Kasad Jenderal TNI Budiman menyerahkan bantuan berupa 1.400 paket sembako, 3.000 dus Mie Instan, 10 Ton beras, obatobatan senilai 100 juta, 1.000 stel seragam sekolah (600 SD, 300 SMP, 100 SMA), 100 lembar sarung, 7.50 0 masker, 1.0 00 liter minyak goreng, 2.000 bungkus & 270 kaleng biscuit, 1.800 set susu bendera, 1.000 sabun mandi, 5.000 butir telur, 50 kg ikan asin dan 1 truk sayur-sayuran.yang dimuat dalam 7 truk berasal dari para donatur Paguyuban Sekata di TNI AD. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terkena musibah erupsi Gunung Sinabung khususnya kepada masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Bantuan logistik tersebut dapat bertahan hingga 3 pekan ke depan. Bantuan ini diserahkan, saat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Budiman didampingi Pang-

KASAD Jenderal TNI Budiman saat menyerahkan bantuan kepada para korban bencana alam Gunung Sinabung. (KPK POS/IST)

KASAD Jenderal TNI Budiman saat menyerahkan bantuan kepada para korban bencana alam Gunung Sinabung. (KPK POS/IST) dam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S SE MM mengunjungi pengungsi korban erupsi Gu-

nung Sinabung di Posko Utama Jalan Veteran Kabanjahe dan Gereja Khatolik Paroki

Simpang Enam, Kab. Tanah Karo, Kamis. Kasad menyampaikan

akan terus mengikuti perkembangan erupsi Gunung Sinabung tentang langkah-langkah yang dilakukan. Kasad sangat bersyukur dengan keberadaan TNI, Polri dan relawan lainnya di Kabupaten Karo. Kepada prajurit yang telah melayani dan membantu para pengungsi Sinabung, Kasad mengucapkan terimakasih. Mengakhiri kunjungannya Kasad Jenderal TNI Budiman mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi aturan yang disampaikan pihak vulkanologi, dan kepada para pengungsi, agar tetap memperhatikan masalah kesehatan serta kepada pemerintah daerah agar tetap berperan lebih optimal dan lebih bersinergi TNI dalam mengatasi kesulitan masyarakat. Seluruh masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung yang berasal dari 21 desa dan 2 dusun tersebut ditampung di 31 titik penampungan. (REL)

Kantor ES di Jalan Riau Pekanbaru. (KPK POS/PUR)

P.21 ES Lenyap Bak Ditelan Bumi PEKANBARU - Kasus P.21 ES warga Jalan Riau Pekanbaru terkait dugaan kasus illegal loging yang telah lama mengendap di Mapolda Riau menjadi buah bibir sejumlah kalangan penggiat anti korupsi dan pencinta lingkungan di Riau. Pasalnya kasus ES, terkait dugaan illegal loging lenyap bak ditelan bumi. ES yang dikenal sebagai pengusaha kayu terkenal di Riau diduga tersangka illegal loging di Kepolisian Polda Riau terkait tertangkapnya 2.130 tual kayu gelondongan hasil tebangan liar diduga milik ES. "Meski kasus illegal loging ES telah P.21 oleh Polda Riau, namun ES lolos dari jeratan hukum, karena kepiawaiannya dalam ‘atur sana atur sini,” beber seorang mantan karyawan ES yang mohon dirahasiakan namanya, seraya menunjukkan berkas “Data Ungkap Perkara Tindak Pidana Illegal Logging”. Dari sederetan nama dalam daftar “Data Ungkap Perkara Pidana Illegal Logging” yang telah di P 21 kan, tercantum nama ES. Diinformasikan nama-nama pemain kayu yang di P.21 kan tersebut dijebloskan kepenjara, sementara ES bebas di luar menghirup udara segar. ES, disinyalir memiliki kebun sawit seluas sekitar 1.500 Ha, yang status tanahnya masih dalam kawasan hutan produksi, dan tidak mengantongi izin, tersebar di tiga daerah Desa Kota Garo Tapung Kampar 500 Ha, Jl.Tujuh Puluh Tenayan Raya Kulim seluas 600, Palas Rumbai 400 Ha. Bagi sebagian oknum pejabat di lingkungan Dinas Kehutanan Perkebunan (Dishutbun) Propinsi Riau, nama ES, tidak asing lagi. Kedekatan ES dengan oknum pejabat Dishutbun Riau cukup kental. Penelusuran Tim monitoring Yayasan Mimbar Negeri ternyata ES juga dikenal sebagai pengusaha kayu, pemain lama dibidang kehutanan, juga disebut sebut sebagai pemasok kayu chip ke perusahaan Industri kertas PT IKPP Perawang. Berbagai keterangan yang dirangkum Yayasan Mimbar Negeri belum lama ini, menyebutkan alih fungsi kawasan hutan produksi terbatas dijadikan kebun sawit oleh ES diduga mendapat “lampu hijau” dari Dishutbun Propinsi Riau sehingga pembangunan kebun sawit ES di kawasan Hutan Produksi Terbatas yang dilaporkan Yayasan Mimbar Negeri 9 Desember 2013 ke Dishutbun Propinsi Riau tidak mempan, karena hingga saat ini belum juga ditanggapi. Yayasan Mimbar Negeri yang dipimpin Syaiful Aula akan melakukan legal standing ke Pengadilan Negeri, dan melalui Yayasan Mimbar Negeri akan menyurati Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan pembatalan atas Ratusan SKT dan SKGR yang dimilikim keluarga besar ES atas tanah seluas 1.500 Ha dikawasan Hutan Produksi Tebatas yang di alih fungsikan menjadi kebun sawit oleh ES bersama keluarganya itu, katanya Ketua Umum Yayasan Mimbar Negeri Syaiful Aula mengutip pernyataan Direktur Penyelesaian Konflik dan Sengketa Lahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Iwan Sulanjana di Pekanbaru kepada sejumlah wartawan belum lama ini mengatakan, bahwa setiap perusahaan perkebunan sawit yang melakukan pembersihan lahan atau pembukaan lahan tanpa memiliki HGU (Hak Guna Usaha) adalah kegiatan illegal dan mesti ditangkap. Menurut Syaiful Penegasan BPN tersebut merupakan “cambuk” bagi Instansi yang berwenang yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau yang memiliki PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) namun PPNS Dishutbun Prop. Riau tak punya nyali menghadapi ES. (PUR)


Epaper kpkpos 282 edisi senin 23 desember 2013