Issuu on Google+

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

STATUS TERSANGKA BOEDIONO

K R I M I N A L

TINGGAL SELANGKAH LAGI

Wildan Tanjung Zolimi Rakyat Labusel

• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Anas Kian Memanas

aset. "Walaupun di dalam master agreement itu adalah berdasarkan transfer aset akan tetapi disepakati dalam hal ini transfer saham sehingga kita tidak perlu lagi menutup itu menjadi keputusan baru sehingga nanti keputusan itu sahamnya akan beralih ke indonesia," ujar Hatta yang ditemui di JCC, Rabu. Pemerintah nantinya tidak perlu lagi menutup dan membuka kembali Inalum karena perusahaan tersebut telah 100

KASUS korupsi Hambalang kini memasuki babak baru. Rumah mantan ketua umum Partai Demokrat di kawasan Duren Sawit digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam penggeledahan itu, KPK menemukan duit Rp1 miliar dalam lemari. Tidak hanya uang Rp1 M, di rumah Anas, KPK menemukan sejumlah surat kaleng yang menyatakan, duit Hambalang juga mengalir ke SBY. Anas juga keberatan paspor istrinya disita oleh KPK. Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), langung bereaksi. PPI mengklaim bahwa uang tersebut adalah uang kas mereka. Pasalnya, rumah Anas merupakan markas pusat PPI. Disebutkan juga, KPK tak punya hak menyita paspor istri Anas. Sebenarnya, penggeledahan dilakukan terkait dengan tersangka Machfud Suroso, mantan Direktur Utama PT Dutasari Citralaras. Istri Anas, Attiyah Laila diduga memiliki beberapa data yang berkaitan dengan Mahfud Suroso. Sehingga yang menjadi sasaran utama penggeledahan adalah istri Anas. Sebagai politisi, Anas sadar betul bahwa istrinya hanyalah sasaran antara. Dirinyalah yang menjadi sasaran yang sesungguhnya. Makanya, serangan balik pun dikeluarkan secara sporadis. Tentu saja, perlawanan-perlawanan Anas Urbaningrum tak akan berhenti. Dia akan terus melakukan perlawanan. Statusnya sebagai tersangka yang belum dijebloskan ke penjara hingga saat ini, menjadi ukuran tersendiri seberapa besar kekuatan

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

DANA yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki lingkungan itu selama bertahuntahun disimpan dalam rekening Otorita Asahan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Simalungun Rospita Sitorus didampingi anggota Komisi B DPRD Tobasa Viktor Silalahi di Siantar, beberapa waktu lalu mengatakan, menjelang pengambilalihan PT Inalum, masih ada beberapa hak 10 kabupaten/ kota yang belum dipenuhi yakni annual fee dan dana environmental fund. Annual Fee adalah kewajiban PT Inalum membayar pajak terhadap pemakaian air, perairan umum, air bawah tanah kepada 10 • LANJUT KE HAL. 2

Konsorsium Pemda Pengelola Inalum Kabupaten Tapanuli Utara (Taput Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) Kabupaten Samosir Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Kabupaten Dairi Kabupaten Simalungun Kabupaten Tanah Karo Kabupaten Asahan Kabupaten Batubara Kota Tanjungbalai

RI-Jepang Sepakati 5 Prinsip JAKARTA–Tim negosiator PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dari Pemerintah Indonesia dan Jepang telah meraih lima kesepakatan dalam penyelesaian proses pengambilalihan. Proses pengambilalihan akan dilakukan melalui transfer saham. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, kesepakatan yang pertama adalah proses pengambilalihan Inalum akan diselesaikan berdasarkan transfer saham. Padahal, di dalam master agreement, penyelesaian akan dilakukan melalui transfer

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 13

MEDAN–Bupati Samosir, Mangindar Simbolon, diperiksa penyidik Subdit III/Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat (Dit) Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), terkait dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) dan Keluarga Berencana (KB) Tahun Anggaran (TA) 2012. "Kamis (14/11), Bupati Samosir (Mangindar Simbolored) sudah kita periksa," ujar Kanit IV Subdit III/ Tipikor Dit Reskrim-

dapkan dana yang bersumber dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Dana tersebut sejatinya akan dibagikan kepada 10 pemerintah kabupaten/kota yang berada di kawasan perusahaan penghasil aluminium itu. Dana yang seharusnya dipergunakan untuk memperbaiki lingkungan itu

Mengendap di Rekening Otorita Asahan?

Rp.2.500/eksemplar

Terkait Dugaan Korupsi Alkes

Dana Environmental PT Inalum Rp772 M Dipertanyakan

Aksi mendemo PT Inalum, baru-baru ini.

18 – 24 Nov 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan):

Mangindar Simbolon Diperiksa Tipikor Poldasu

PT Inalum ’Kibuli’ Rakyat Tobasa TOBASA–Dana bina lingkungan (environmental fund) dari Badan Otorita Asahan senilai Rp772 Miliar lebih untuk sepuluh kabupaten/kota se kawasan Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara, masih terus dipertanyakan. Hal ini terkait dengan hasil temuan BPK-RI, beberapa waktu lalu. Seharusnya dana sebesar itu sudah diberikan beberapa waktu lalu, namun Badan Otorita Asahan diduga mengen-

EDISI 277/ THN VI

MEDAN - Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Wildan Aswan Tanjung dituding sebagai “dalang” kasus dugaan korupsi korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) dan Keluarga Berencana (KB) Tahun Anggaran (TA) 2012 di kabupaten itu. Desakan agar penyidik kepolisian segera menangkap dan mengusut keterlibatan Wildan Aswan Tanjung, terus berlanjut.

Saya masih yakinlah, KPK tidak takut siapa saja termasuk penguasa, lihat saja Andi Mallarangeng tersangka. Itu kan menunjukan KPK independen.

Kali ini, desakan datang dari puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Bersama Gerakan Pemuda dan Masyarakat Sumatera Utara (KBGPM-SU). Mereka menggelar aksi damai di gedung SPKT Polda Sumut, Senin siang pekan lalu. "Kapoldasu agar segera mempercepat penanganan proses dugaan keterlibatan Wildan dalam korupsi tersebut,

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsyah menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bisa independen tanpa diintervensi pihak manapun, termasuk oleh presiden. Hal itu dilihat dari upaya KPK dalam menangkap beberapa orang dekat presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng.

"Saya masih yakinlah, KPK tidak takut siapa saja termasuk penguasa, lihat saja Andi Mallarangeng tersangka. Itu kan menunjukkan KPK independen," tandas Iberamsjah saat dihubungi, di Jakarta, Kamis. Dia menambahkan, ada pihakpihak yang sengaja mengebiri KPK dengan membatasi fasilitas-fasilitas yang dimiliki komisi ini dalam mengungkap kasus-kasus

Penyidik bilang, angkat topi sama Sutan, yang mengakui terima (uang di Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana menaiki mobil usai pemeriksaan Kongres Dedirinya sebagai saksi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/11). Ketua DPP Partai mokrat).

Uangnya Anas triliunan. Itu masih sedikit uang yang didapat (penggeledahan) kemarin.

Nazaruddin

• LANJUT KE HAL. 2

Ungkap Korupsi, Ada Pihak yang Mengebiri KPK

” ”

• LANJUT KE HAL. 2

sehingga didapatkan ketetapan hukum terhadap Wildan," ujar koordinator aksi, Eka Armanda saat berorasi. Sembari membawa spanduk dan keranda mayat mereka menuding Wildan sebagai penguasa eksekutif di Labusel telah menzolimi rakyat dengan mengambil kepentingan dan kebutuhan rakyat dalam

Iberamsyah

Ruhut Sitompul

sus Polda Sumut, Kompol J Sinaga kepada wartawan, Jum'at akhir pekan lalu. Namun, kata Sinaga, Mangindar Simbolon diperiksa masih dalam kapasitas sebagai saksi. Bupati Samosir tersebut dicecar puluhan pertanyaan sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Dijelaskannya, pemeriksaan Bupati Samosir Mangindar Simbolon berdasarkan petunjuk jaksa. Sebab, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dua tersangka korupsi Alkes Samosir, yakni Sabarudin Sianturi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dr M

Demokrat Sutan Bhatoegana mengaku pernah menerima satu unit Blackberry dari mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin.

Nazaruddin: Uang Anas Triliunan

JAKARTA - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengungkapkan harta kekayaan Anas Urbaningrum mencapai triliunan rupiah. Hal ini diutarakan Nazar - sapaan Muhammad Nazaruddin - menanggapi penggeledahan yang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediaman Anas.

"Uangnya Anas triliunan. Itu masih sedikit uang yang didapat (penggeledahan) kemarin," kata Nazar di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu. Namun Nazar tidak bersedia menyebutkan jumlah uang yang dimiliki mantan Ketua Umum Partai • LANJUT KE HAL. 2

besar seperti keterlibatan pihak lain dalam kasus Hambalang dan suap daging sapi impor. Namun Iberamsjah tidak menyebutkan pihak dimaksud. "Sekarang lihat saja, KPK penyidiknya terbatas, anggarannya dibatasi. Ini ada pihak-pihak yang sengaja membatasi kinerja KPK," ujarnya. • LANJUT KE HAL. 2

Ruhut: Sutan Terima Uang Saat Kongres Demokrat JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatugana mengakui menerima sejumlah uang dalam pemenangan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Kongres Partai Demokrat, di Bandung pada 2010. Demikian disampaikan politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis. Ruhut mengatakan, Sutan mengakui hal itu saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. "Penyidik bilang, angkat topi sama Sutan, yang mengakui terima (uang di Kongres Demokrat)," kata Ruhut. Namun demikian, Ruhut enggan menyebut jumlah uang yang diterima Ketua Komisi VII DPR itu. "Kami kan sebentar lagi bekerja, jadi silahkan tanya saja sama Sutan," kilahnya. Selain Sutan, kata Ruhut, beberapa pengurus daerah Partai Demokrat juga turut kecipratan dana dari Anas untuk • LANJUT KE HAL. 2

DISEBUT-SEBUT YANG TERMEGAH DI INDONESIA BAGANSIAPIAPI – Gedung baru kantor bupati Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau, disebut-sebut yang termegah di Indonesia. Gedung ini berlantai delapan dan dibangun selama empat tahun anggaran (2010-2013), dengan biaya ratusan miliran rupiah lebih.

Gedung Baru Kantor Bupati Rohil Condong ke Kiri

B

ELAKANGAN ini, pegiat anti korupsi di Rohil heboh melihat kondisi gedung baru kantor Bupati Rohil tersebut. Pasalnya, belum lagi ditempati bangunan tampak dalam kondisi condong (miring) ke kiri. Pada bagian dalam gedung diinformasikan sudah retak-retak. Kantor bupati itu dibanbun di Batu 6 Jalan lintas Bagansiapi Tanah Putih Kecamatan Bangko.

Letak gedung baru kantor Bupati Rohil dari bibir sungai Rokan jaraknya sekitar 100 meter. Bagian depan Gedung tersebut menghadap ke Sungai Rokan yang tidak jauh dari kuala Sungai Rokan. Dibangun menggunakan dana APBD Rohil dan dilaksanakan dengan sistim tahun anggaran, 2010-2013. Pelaksana pembangunan Gedung baru Kantor Bupati Rohil adalah Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang Rokan Hilir. Sedangkan kontraktor pelaksana diinformasikan PT Hutama Karya dan PT Indici. Sementara itu papan nama proyek tidak kelihatan. Biaya yang dialokasikan untuk pembangunan gedung baru kantor Bupati berlantai 8 itu, dikabarkan seratus miliar lebih. Plang proyek yang ada di lokasi, yakni plang proyek semenisasi lapangan upacara, pemasangan kramik dan semenisasi lapangan

parkir. Total anggaran 3 paket proyek tersebut sekitar Rp6 miliar. Gedung baru kantor Bupati Rohil tersebut rencananya akan ditempati awal tahun 2014. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Cipta Karya dan Tata • LANJUT KE HAL. 2

Gedung baru kantor Bupati Rohil termegah di Indonesia, kini dikabarkan condong ke kiri.

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM


KPK POS

2

E D I S I 277 18 - 24 NOVEMBER 2013

SAMBUNGAN

NAZARUDDIN: UANG ANAS TRILIUNAN............................................ • DARI HALAMAN. 1 Demokrat itu. Dia juga enggan menunjukkan tempat penyimpanan harta kekayaan Anas. Seperti diketahui, tim penyidik KPK menggeledah kediaman Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa 12 November. Penggeledahan dilakukan untuk mencari data-data dugaan keterlibatan istri Anas, Athiyyah Laila, dalam kasus korupsi Hambalang. Athiyah diduga memiliki informasi dalam kasus tersebut, utamanya untuk tersangka Machfud Suroso, mantan Direktur PT Dutasari Citralaras. Athiyyah pernah menjabat sebagai komisaris di perusahaan tersebut. Dalam penggeledahan ini, KPK juga membawa sejumlah barang. Termasuk uang Rp1 miliar dalam bentuk pecahan Rp100 ribu yang diklaim sebagai uang kas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Sampah Sementara Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat menilai, surat kaleng yang ditemukan di rumah mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, saat penggeledahan yang dilakukan KPK adalah, sampah. "Ya surat kaleng itu sampah," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11). Politikus asal Partai Gerindra itu mengatakan, jika surat tanpa identitas itu adalah sampah, maka KPK memiliki hak untuk mene-

lusuri surat tersebut atau tidak. Dia pun mengaku tidak dalam kapasitas untuk mendorong KPK mengusut surat tersebut, karena hal itu sudah masuk dalam subtansi kasus. "Ya memang surat yang tanpa identitas itu kan disebutnya surat kaleng. Itu tidak ada prioritas dari suatu lembaga untuk menindaklanjuti. Jadi KPK kalau tidak mau melakukan itu adalah hak KPK, tapi kalau KPK mau mendalami itu hak KPK juga," tukasnya. Seperti diketahui, saat penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Anas yang terletak di Duren Sawit, Jakarta Timur terdapat surat tanpa identitas dan hanya disebutkan surat tersebut berasal dari internal KPK. Inti surat tersebut menyebutkan jika Anas berada di dalam kasus hukum yang diselimuti pusaran kepentingan politik. KPK sendiri melakukan penggeledahan untuk menelusuri jejak korupsi tersangka Machfud Suroso dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan pra sarana proyek pembangunan sport center di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Di mana, istri Anas, Athiya Laila pernah menjadi komisaris di PT Dutasari Citralaras milik Machfud yang juga menjadi perusahaan sub kon proyek senilai Rp2,5 triliun itu. Dalam perkara ini, Anas juga merupakan tersangka penerimaan gratifikasi.(SF/BBS)

Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games M Nazaruddin (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (25/10). Pemeriksaan maraton selama tiga hari mantan bendahara Partai Demokrat tersebut diantaranya terkait penyelidikan kasus Hambalang.

RUHUT: SUTAN TERIMA UANG MANGINDAR SIMBOLON DIPERIKSA TIPIKOR POLDASU..................................................................... SAAT KONGRES DEMOKRAT............ • DARI HALAMAN. 1 memuluskan menjadi Ketua Umum. "Mereka-mereka sudah diperiksa. Pengurus Cabang, Sulawesi Utara dari Gorontalo," jelas Anggota Komisi III DPR itu. Ruhut diperiksa KPK sebagai saksi Anas terkait kasus korupsi Hambalang. Ruhut diperiksa terkait aliran dana Hambalang dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung. Ruhut dianggap KPK mengetahui Anas turut menikmati aliran dana proyek Hambalang. Anas Urbaningrum ditetapkan KPK sebagai tersangka, Jumat, 22 Februari 2013. Anas diduga menerima hadiah atau janji antara lain sebuah mobil Toyota Harrier dari perusahaan kontraktor proyek sport center Hambalang, PT Adhi Karya. Juru Bicara KPK?

Sutan Bhatoegana pun menyindir koleganya di Demokrat Ruhut Sitompul. "Karena saya juga kaget kok Ruhut tiba-tiba jadi Jubir KPK," kata Sutan, Jumat (15/11). Usai diperiksa oleh KPK kemarin Ruhut memuji Sutan karena berterus terang menerima uang dalam Kongres Demokrat di Bandung tahun 2010 lalu. "Kalau Bung Ruhut ngomong begitu, silahkan saja Ruhut ditanya sedetail-detailnya biar lebih jelas barang tuh," kata Sutan. Menurut Sutan dia sudah cerita yang sejujurnya kemarin setelah keluar dari gedung KPK dan dicegat banyak media. "Saya nyatakan bahwa saya bersih dan tidak terlibat dalam menerima dana dari proyek Hambalang yang disangkakan kepada Pak Anas dan kawankawan," kata Sutan.(IN/BBS)

UNGKAP KORUPSI, ADA PIHAK YANG MENGEBIRI KPK.................... • DARI HALAMAN. 1 Seperti diketahui, beberapa kasus yang ramai disorot publik saaat ini yaitu sosok Bunda Putri. Dia disebut-sebut dalam Pengadilan Tipikor Jakarta atas kasus suap daging sapi impor. Tak hanya itu tersangka Hambalang Anas Urbaningrum menantang KPK untuk mengungkap nama Bu Pur, yang dinilainya juga memiliki andil dalam korupsi

wisma Hambalang. Bu Pur sendiri merupakan istri dari kepala rumah tangga Cikeas. Banyak pihak menuntut KPK memanggil nama-nama tersebut agar dua kasus yang sedang hangat itu menjadi lebih terang. Namanama tersebut diduga orang dekat Istana. "KPK berhati-hati memanggil orang, ditambah lagi karena penyidiknya terbatas," tandas Iberamsyah.(IC/BBS)

ANAS KIAN MEMANAS........................ • DARI HALAMAN. 1 Anas Urbaningrum. Sementara koleganya, eks Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng sudah terlebih dahulu menikmati hotel prodeo. Sebelumnya, ormas PPI yang dipimpin Anas Urbaningrum sempat bersitegang dengan kalangan pemerintah setelah aktivisnya, M Rahmat, menyebut eks ketua umum partai demokrat Subur Budi Santoso dijemput Badan Intelejen Negara (BIN). Tak tanggung-tanggung, isu tersebut pun ikut mengusik Presiden SBY yang lang-

sung memanggil Kepala BIN Mayjen (purn) Marciano Norman. Bak semut yang menggigit saat terinjak gajah, Anas pun tak akan tinggal diam. Tampaknya, “jurusjurus” Anas Urbaningrum tidak hanya akan berhenti sampai di situ. Ke depan, sudah dapat ditebak, akan ada lagi cerita-cerita baru yang akan dibongkar eks ketua umum HMI tersebut perihal informasi-informasi penting yang dimilikinya. Apa saja? Hanya Anas dan Tuhan yang tahu.Kita tunggu saja babak berikutnya. (***)

• DARI HALAMAN. 1

Timbul Panjaitan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP),

dikembalikan jaksa (P-19). "Jadi petunjuk jaksa dalam P-19 itu, penyidik harus memeriksa Bupati Samosir tentang pengajuan proposal anggaran

pengadaan Alkes," jelas Sinaga. Ditambahkannya, dalam kasus ini pihaknya sudah memeriksa sebanyak 42 saksi. Disebutkannya,

berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam kasus pengadaan Alkes Kabupaten Samosir negara dirugi-

kan Rp5,3 miliar dari nilai kontrak Rp9,3 miliar. "Minggu, Minggu depanlah berkasnya (BAP, red) kita limpahkan lagi," pungkasnya.(ASW)

WILDAN TANJUNG ZOLIMI RAKYAT LABUSEL.................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 kasus korupsi Alkes dan KB tersebut. Mereka juga meminta dan mendesak DPRD Sumut Cq Komisi A memanggil Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung dan meminta Gubsu agar segera menonaktifkan Bupati Labusel serta minta kepada para penguasa yudikatif/penegak hukum agar jangan membiarkan kasus ini.

Pantauan di lapangan, aksi puluhan massa itu diterima Ka Siaga SPKT Polda Sumut, Kompol Enjang Bahri. Kepada Kompol Enjang, massa meminta penjelasan terkait perkembangan penyidikan kasus tersebut. Namun, oleh Enjang, massa diarahkan untuk bertemu langsung dengan penyidiknya, AKP Wahyu Bram di Gedung Ditreskrimsus Polda Sumut. Kanit I Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut,

AKP Wahyu Bram, menerangkan pihaknya belum ada menemukan keterlibatan Wildan dalam kasus tersebut. "Kita sudah menetapkan beberapa orang tersangka dalam kasus ini. Semua tersangka menyangkal adanya keterlibatan Bupati dalam kasus tersebut. Dalam pe Seperti diberitakan sebelumnya, (KPK Pos, Edisi 276), Koalisi Bersama Gerakan Pemuda dan Masyarakat

Sumatera Utara (KBGPM-SU) mensinyalir Wildan Aswan Tanjung diduga terlibat korupsi pengadaan alkes dan KB TA 2012 sebesar Rp23 miliar. Dalam orasinya, KBGPM-SU mengatakan, masih banyak rakyat yang sengsara dan lapar, bahkan penyakitan. Ini semua tidak terlepas dari tanjung jawab pemimpin di masing-masing daerah. Menurut Aibal Putra aktivis pemuda Labusel, 80 persen

rakyat Labusel, tidak mampu mendapat jaminan kesehatan dari lembaga atau perusahaan di bidang pemeliharaan kesehatan, seperti Alkes, Taspen dan Jamsostek. Masyarakat dianaktirikan dalam hal kesehatan. "Masalah kesehatan semakin kacau, mengingat mantan Kepala Dinas Kesehatan Labusel, Rusman Lubis sudah masuk ke penjara karena telah melakukan tindakan korupsi atas pengadaan Alkes dan KB," sebutnya.(SF)

PT INALUM ’KIBULI’ RAKYAT TOBASA................................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 selama bertahun-tahun disimpan dalam rekening pihak otorita. Terkait masalah ini, diperkuat dengan hasil temuan BPK-RI, aktivis lingkungan dan Gabungan Solidoritas Wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik di Tobasa, melakukan aksi damai ke PT Inalum di Paritohan, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, KabupatenToba Samosir, Senin pekan lalu. Aksi damai yang dilakukan gabungan solidaritas wartawan yang bertugas di wilayah Pemkab Toba Samosir dikawal ketat, mulai dari pemberangkatan massa menuju kantor PT Inalum Paritohan Pintu Pohan Meranti. Di tengah guyuran hujan, rombongan massa mengibarkan spanduk yang berisikan beberapa

slogan kritik dan kecaman. Yakni; ”PT Inalum telah membohongi masyarakat Toba Samosir". "Dana Bina Lingkungan Rp772,467 M tidak disalurkan", "PT Inalum telah melakukan diskriminasi". Menyikapi aksi damai tersebut, pihak PT Inalum melalui manajer Humas PT Inalum, Hotniasi Silitonga, Letkol (Purn) Ungkap Nababan, Senior Manajer PT Inalum Ir Jasudi Damanik dan kepala otorita Asahan Sektor Parihotan Sakkeus Tambun, menerima delegasi. Dalam acara pertemuan yang menegangkan, pihak wartawan meminta PT Inalum transparan dan peranannya terhadap PAD Kabupaten/kota khususnya Kabupaten Toba Samosir. Gabungan Solidaritas wartawan mempertanyakan, Annual Fee Tahun 2012, annual Fee 2013, pemberian beasiswa untuk tingkat SD, SMP,

SMA/SMK, Program pertanian dan penghijauan. "Semua dana ini selanjutnya ke rekening mana di transfer? Apakah ada bukti pembayaran atau nomor rekening penerima?" , demikian desakan yang disampaikan. Ironisnya, ketua otorita Asahan di Paritohan, tidak jelas memberi keterangan. Sakkeus Tambun hanya bisa menjelaskan dan mengatakan, dana itu sudah terpakai untuk pemberian beasiswa sekolah, mulai tingkat SD, SMP, SMA/ SMK dan pelaksanaan program pengembangan pertanian serta penghijauan untuk sepuluh kabupaten/kota kawasan Danau Toba. Pada kesempatan yang sama, Senior Manager PT Inalum, Jasudi Damanik mengatakan, PT Inalum tidak pernah menahan penyaluran dana dimaksud. Dana yang berasal dari perusahaan sudah sesuai

dengan master agreement. Sebab seluruhnya sudah dibayarkan sesuai dengan tahun anggarannya kepada pemerintah. Untuk tahun 2012/2013, dana kegiatan yang dibiayai oleh Otorita Asahan telah ditarik oleh Kementrian Keuangan RI bertanggal 29 Agustus 2012, sebagaimana termaktub dalam surat Kemenkeu Nomor S-619/MK.02/2012 yang ditujukan kepada Menko Perekonomian selaku Ketua Badan Pembina Otorita Asahan, Ketua Otorita Asahan di Jakarta. Massa yang hadir dalam pertemuan itu merasa tidak puas atas jawaban yang diberikan pihak pengelola Otorita Asahan. Massa yang hadir dalam pernyataan sikapnya akan membuat pengaduan ke pihak yang berkompeten untuk mengaudit keuangan PT Inalum.

Terkait dengan peralihan PT Inalum kepada Indonesia, perlu dilakukan audit lingkungan untuk memverifikasi secara obyektif upaya manajemen lingkungan untuk dapat membantu mencari langkah perbaikan lingkungan. Audit lingkungan secara komprehensif misalnya, terkait dengan lingkungan hidup dan Environmental Management System, yang mana perusahaan tidak dapat lepas begitu saja dari kewajibannya. Seharusnya pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, tidak hanya fokus soal pencarian dana bina lingkungan, namun harus dilakukan audit lingkungan perwilayah, terhadap PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum-red), untuk mendapatkan kepastian proporsi pembagian saham pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang sepadan.(LIBERS)

MENGENDAP DI REKENING OTORITA ASAHAN?..................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 kabupaten/kota yang ada di kawasan Danau Toba. Sesuai prosedur, PT Inalum membayarkan annual fee itu kepada Kementerian Keuangan dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/ kota. Hanya saja sampai saat ini,

penyaluran dana itu masih tersendat dan beberapa kabupaten kota belum menerima selama beberapa tahun. "Sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada tahun ke27, 28, dan 29, annual fee itu belum dibayarkan," katanya. Pemerintah kabupaten/kota yang ada di kawasan Danau Toba, juga belum menerima dana

environmental fund yang seharusnya mereka terima sejak tahun 1999. Padahal, sesuai memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan PT Inalum 7 Desember 1999, PT Inalum harus memberikan dana bina lingkungan itu kepada 10 kabupaten/kota yang ada di kawasan Inalum sebesar Rp54

miliar pertahun. Hanya saja, menurut Rospita, meski dana itu sudah diberikan oleh PT Inalum, Otorita Asahan tidak menyalurkannya, tetapi mengendapkan dana itu pada 31 rekening yang dibuat atas nama otorita. Pengendapan dana itu kemudian menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

tahun 2012. Dan sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI semester II tahun 2012 dana enviromental yang diendapkan sudah mencapai Rp772 miliar. Menyikapi hal itu, DPRD dari 10 kabupaten/kota yang ada di kawasan Danau Toba sepakat membentuk lembaga yang bertujuan mendesak pencairan dana itu.(BERS)

RI-JEPANG SEPAKATI 5 PRINSIP.... GEDUNG BARU KANTOR BUPATI ROHIL CONDONG KE KIRI............................................................... • DARI HALAMAN. 1 persen menjadi milik pemerintah. Kesepakatan kedua adalah, angka pengambilalihan Inalum. Hatta mengatakan, secara profesional angkanya 556 juta dolar AS. Sebelumnya nilainya 558 juta dolar AS sesuai audit BPKP. Poin ketiga, dalam kesepakatan tersebut yakni angka tepatnya yang akan disetujui bersama akan berdasar pada hasil post audit yang sedang dilakukan. Sedangkan poin keempat adalah, jika hasil post audit yang dilakukan lebih besar atau lebih

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

kecil dari 20 juta dolar AS dari angka profesional, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui arbitrase. Ia memperkirakan angka hasil post audit yang sedang dilakukan tidak akan berada pada range yang disepakati sehingga penyelesaian harus dibawa ke arbitrase internasional. Kesepakatan kelima adalah, kedua belah pihak mengharapkan dilakukannya clean and break tax audit dan jaminan (warranty) untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) milik Inalum. Hal ini akan segera diselesaikan oleh lawyer kedua belah pihak.(SF/BBS)

• DARI HALAMAN. 1 Ruang Rohil, Aulia ketika dikonfirmasi melalui hubungan seluler, Kamis pekan lalu, membantah bahwa gedung baru kantor Bupati dalam keadaan miring. “Tidak benar gedung baru kantor Bupati Rohil tersebut miring, yang miring bukan bangunan induk, melainkan teras dan pelataran gedung. Karena teras dan pelataran terpisah dengan konstruksi gedung induk,” ucapnya. Menurut Aulia, seluruh

pondasi sudah kita cek tidak ada penurunan. Memang ada keretakan pada dinding bangunan, namun tidak berpengaruh terhadap konstruksi utama bangunan. Dinding yang rertak sudah diperbaiki. Pembangunan pelataran dan teras gedung baru kantor Bupati sedang dalam perbaikan. “Dana pembangunan gedung diperkirakan Rp100 Miliar. Dana itu tidak termasuk proyek smenisasi tempat parkir dan pemasangan kramik serta semenisasi halaman gedung baru,” katanya

KPK Pos bersama aktivis LSM penggiat anti korupsi saat melakukan investigasi ke lokasi berupaya memasuki Gedung baru tersebut. Namun oleh petugas pengamanan Gedung, melarang dan siapapun tidak dibenarkan memasuki Gedung tersebut, kecuali pekerja. Buruh bangunan yang dipekerjakan membangun gedung baru kantor Bupati Rohil tersebut mayoritas berasal dari Sumatera Utara. Tatkala dimintai keterangannya, tidak satupun buruh tersebut bersedia memberikan keterangan.

Seluruh buruh yang bekerja di Gedung baru kantor Bupati itu bungkam. Terkesan ada doktrin dari Pelaksana Proyek agar para buruh yang bekerja di gedung baru kantor Bupati tersebut tidak memberi keterangan. Keterangan yang dihimpun KPK Pos di Bagansiapiapi belum lama ini menyebutkan, jauh sebelum dilaksakannya pembangunan gedung baru kantor Bupati Rohil, sejumlah pengamat telah mengkritisi rencana Bupati Rokan Hilir Annas Maamun untuk tidak membangun gedung baru kantor

Bupati tersebut, berdekatan dengan kuala sungai. Alasannya, karena konstruksi tanahnya yang tidak memungkinkan membangun Gedung berlantai 8. Sementara itu kuala Sungai Rokan berdekatan dengan laut Bagansiapapi, dan bibir sungai rokan setiap tahun terjadi erosi akibat hantaman ombak. Namun kritikan yang disampaikan para pengamat konstruksi tersebut tidak diperdulikan Bupati Rohil H.Annas Maamun. Akibatnya kini, gedung baru itu condong ke kiri. (PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

E D I S I 277 18 - 24 NOVEMBER 2013

Pejabat Kementan Tersangka Korupsi Kopi Miliaran JAKARTA - Kejaksaan Agung menetapkan seorang pejabat Kementerian Pertanian sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan benih kopi. Pengadaan itu menggunakan anggaran tahun 2012 di Direktorat Jenderal Tanaman Rempah dan Penyegaran Kementerian Pertanian. "Menetapkan Hadi SP sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 15 November 2013," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, melalui layanan pesan singkat, Jumat (15/11/2013). Surat perintah tersebut bernomor Print113/F.2/Fd.1/11/2013. Hadi adalah Kepala Sub Direktorat Budidaya pada Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegaran Kementerian Pertanian. Peningkatan status perkara ke penyidikan, kata Untung, dilakukan setelah penyidik mendapatkan indikasi penyelewengan dalam proses pengadaan benih kopi se-Indonesia tersebut. Penyelewengan diduga terjadi pada tahap pengajuan, pencairan, dan penggunaan kredit oleh PT Cipta Terang Abadi dan PT Cipta Inti Parmindo. Kementerian Pertanian pada 2012 melakukan pengadaan lima jenis benih kopi. Kerugian negara dalam proyek pengadaan ini diperkirakan mencapai Rp 12 miliar.(NET)

JPU Tegaskan RZ Terlibat Dua Tindak Korupsi PEKANBARU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetap berpegang pada dakwaan semula kepada Gubernur Riau (Gubri) nonaktif, Rusli Zainal, terdakwa tindak pidana korupsi penerbitan izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Tanaman (IUPHHKT), dan perkara suap Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau. JPU KPK ini, keberatan atas bantahan (esepsi) pada dakwaan perkara yang diungkapkan terdakwa melalui kuasa hukumnya pada persidangan yang digelar pekan lalu. Nota keberatan tersebut disampaikan oleh JPU KPK, Riyono SH Cs. Kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, pada sidang lanjutan yang digelar Rabu (13/11) siang. Dihadapan majelis hakim yang diketuai Bakhtiar Sitompul SH MH, Riyono menyampaikan, bahwa selaku penuntut umum, merasa keberatan atas esepsi yang diajukan terdakwa. Sebab, esepsi yang disampaikan terdakwa tidak tepat. Lagipula esepsi terdakwa tidak termasuk kepada pokok materi dakwaan. "Kami selaku jaksa penunut menyampaikan keberatan atas bantahan dakwaan (esepsi) yang diajukan terdakwa. Karena, dalam perkara ini, nota esepsi yang diajukan tidak tepat disampaikan. Karena, esepsi terdakwa tidak mencakup pada pokok materi dakwaan perkara," terang Riyono. Dimana lanjut Riyono, dalam perkara penerbitan izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Tanaman (IUPHHKT). Terdakwa dengan sengaja menerbitkan izin kehutanan kepada 9 perusahaan yang beroperasi di Riau. Atas perbuatan terdakwa yang menerbitankan izin kehutanan tersebut. Negara dirugikan Rp 265 miliar," ujar Riyono lagi. Dengan demikian kata Riyono, kami selaku jaksa penuntut menolak dan tetap pada dakwaan perkara semula. Begitu juga tanggapan kami atas esepsi perkara memberi dan menerima suap PON," tegas Riyono. Usai JPU menyatakan keberatan dan menolak esepsi terdakwa. Majelis hakim kemudian menutup persidangan dan dilanjutkan pada sidang berikutnya pekan depan dengan agenda putusan sela. Seperti diketahui, Gubri nonaktif, Rusli Zainal. Dihadirkan jaksa KPK ke Pengadilan Tipikor, atas perkara korupsi penerbitan izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Tanaman (IUPHHKT) dan suap PON Riau, yang menjeratnya. Dimana dalam dakwaan jaksa. Terdakwa semasa menjabat Gubernur Riau, telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memperkaya diri sendiri dan orang lain. Sehingga negara dirugikan ratusan miliar. Perbuatan terdakwa dengan sengaja menyuruh dan memerintahkan kepada pejabat Pemerintah Kabupaten (Bupati) Siak dan Pelalawan . Untuk menerbitkan izin RKT atau izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Tanaman (IUPHHKT) kepada perusahaan bidang perkayuan sebanyak 9 perusahan Perbuatan terdakwa ini, negara dirugikan sebesar Rp 265 miliar lebih. Kasus ini terjadi pada Januari 2003 lalu. Terdakwa yang menjabat sebagai Gubernur Riau. Memerintahkan Bupati Siak, Arwin AS, untuk menerbitkan SKT pemanfaatan hasil hutan dan tanaman kepada PT Seraya Sumber Lestari (SSL).(NET)

KORUPSI

NASIONAL

Koruptor Anggaran Kementerian Luar Negeri Dibui Lagi JAKARTA - Lama tak disentuh, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan ke penjara terhadap Sudjadnan Parnohadiningrat. Tersangka kasus dugaan korupsi pengeluaran anggaran di Kesekjenan Kementerian Luar Negeri tahun 2004-2005 ini, dibui di Rumah Tahanan Cipinang Jakarta untuk 20 hari pertama. "Saya hanya korban dalam perkara ini. KPK salah langkah karena ada pihak yang lebih bertanggung jawab yakni panitia kegiatan seminar yang menjadi pengelola keuangan dan logistik. Bukan saya," bantah Sudjanan saat menuju mobil tahanan di depan gedung KPK

Jakarta, Kamis (14/11) petang. Sudjadnan menjelaskan kegiatan ini juga melibatkan kepala biro keuangan bernama Eka Warsita, bendaharawan pelaksana anggaran bernama Putu (sudah pensiun). "Mereka menggunakan uang, dibelanjakan, dibelanjakan dibelanjakan, lapor, Pak Sekjen habisnya sekian. Hanya itu saja, dan orang-orang itu yang bertanggung jawab," ucapnya. Pria paruh baya yang mengenakan baju tahanan KPK warna orange mengaku tidak menerima aliran dana apapun menyangkut kasus dugaan korupsi yang disangkakan kepadanya. "Tidak ada aliran dana apapun kepada

saya. Saya hanya dijebak oleh pihakpihak yang menjadi bawahan saya," bantahnya tanpa mau menyebut identitas yang menjebak. Dengan nada kesal dan jengkel, Sudjadnan menuding anak buahnya yang menjarah uang negara. Juga panitia-panitia seminar yang menggunakan uang dengan serampangan, "Kok malah saya yang harus bertanggung jawab," katanya dengan nada kecewa. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan penahanan Sudjadnan untuk kepentingan kelancaran penyidikan KPK. "Meski Sudjadnan sendiri statusnya sebagai terpidana

kasus korupsi lain di Kementrian luar negeri," jelasnya. Mantan Duta Besa Indonesia untuk Amerika Serikat ini beberapa kali diperiksa KPK, bahkan sudah memanggil para saksi seperti mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, Duta Besar RI untuk Kanada Dienne Hardianti Moehari, Duta Besar RI untuk Rusia Djohauri Oratmangun serta Musisi kondang, Erwin Gutawa. Sudjadnan yang berstatus terpidana dalam kasus korupsi lain yang terjadi tahun 2003 hingga 2004, divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi lantaran terbukti terlibat dalam pencairan duit negara secara ilegal.

Terbukti, Sudjadnan menyetujui pengeluaran anggaran untuk renovasi gedung dan rumah dinas di lingkungan Kedutaan Besar RI di Singapura. Kendati Menteri Keuangan belum menyetujuinya. Sudjanan juga menerima uang US$ 200 ribu dari mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, M.Slamet Hidayat. Karena perbuatan itu, Sudjadnan terbukti telah menyalahgunakan wewenang dan menguntungkan diri sendiri, orang lain dan koorporasi dalam proyek perbaikan gedung Kantor KBRI, Wisma Duta Besar, Wisma DCM dan rumah-rumah dinas KBRI di Singapura tahun 2003.(ENDY)

Korupsi Century, Jumat Keramat Jerat Budi Mulya JAKARTA, Jumat keramat kembali mencuat. Kini, giliran Budi Mulya, tersangka kasus dugaan korupsi pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, dijebloskan ke dalam tahan usai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2012, Jumat (15/11) bekas Deputi IV bidang Pengelolaan Devisa Bank Indonesia (BI) diperiksa untuk yang pertama kali. Dengan mengenakan batik lengan panjang warna cokelat, Budi datang ke gedung KPK Jakarta sekitar pukul 09.50 WIB, bersama pengacaranya Luhut Pangaribuan. Usai menjalani pemeriksaan selama 7 jam, atau sekitar pukul 16.00 WIB, Budi keluar gedung Lembaga Antikorupsi dengan menggenakan rompi tahanan dengan wajah agak pucat, namun tetap tersenyum sambil berjalan menuju mobil tahanan. "Nanti kita lihat prosesnya. Kita percayakan saja kepada prosesnya. Saya yakin semua akan terselesaikan sesuai proses hukumnya," ucap Budi sebelum memasuki mobil tahanan menuju Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang cabang KPK, yang lokasinya dibasement bawah gedung KPK. Penahanan ini, sambung Budi, sesuai dengan perintah penahanan selama 20 hari. "Saya, percaya ini bagian dari kewenangan dan pertimbangan KPK, sudah ya.." jelasnya. Ditanya siapa lagi yang bertanggung jawab atas kebijakan pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, "Ya, nanti kita lihat proses hukum. Kita percayakan saja kepada KPK," jawabnya dengan penuh kesabaran. Anggota Dewan Gubernur BI sempat menambahkan "Saya percaya semuanya nanti akan terselesaikan sesuai dengan proses hukum," tambahnya dengan nada santai. Menurut Budi, penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik bukanlah kewenangan Bank Indonesia. Justru yang menjadi kewenangan Bank Indonesia dalam kasus Century ini, adalah saat pemberian FPJP kepada Bank yang dulu dimiliki Robert Tantular itu. Hal itu sebagai-

Tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik Budi Muya (kanan) memenuhi panggilan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/11). Menurut Ketua KPK Abraham Samad, penyelesaian berkas perkara tersangka kasus Century, Budi Mulya pasti akan diselesaikan pada tahun ini. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/Koz/mes/13. mana tercantum dalam UndangUndang Bank Indonesia. Di mana Bank Indonesia merupakan pelaksana lender of the last resort. Artinya, fungsi lender of the last resort berguna untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan, paparnya. Ditambahkan, tugas itu mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. "Jadi FPJP itu merupakan

tanggung jawab bank central, siapa bank central jelas Bank Indonesia," ungkapnya. Lulusan Unversitas Padjajaran Bandung 1978 dan memperoleh gelar Master dalam Bidang Ekonomi tahun 1983 di University of Illinois USA ini, disangkakan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Lelaki kelahiran Bogor Jawa Barat

29 Juli 1954, dianggap bertanggung jawab dalam memutuskan pemberian FPJP dan mengubah peraturan persyaratan rasio modal bank (CAR) buat mendapatkan FPJP dari Bank Indonesia, supaya Bank Century bisa menerima dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun pada tahun 2008. Meski awalnya dinilai tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi kriteria karena rasio kecukupan modal (CAR) yang hanya 2,02 persen padahal berdasarkan aturan batas CAR untuk mendapatkan FPJP adalah 8 persen.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Century menyimpulkan adanya ketidaktegasan BI, terhadap bank milik Robert Tantular tersebut karena diduga mengubah peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP yaitu mengubah Peraturan Bank Indonesia (BPI) No 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula dengan CAR 8 persen menjadi CAR positif. Budi disebut-sebut menerima Rp 1 miliar dari pemilik Bank Century, Robert Tantular, atas usahanya mengubah peraturan BI.(ENDY)

Korupsi, Kader PKS Divonis Bui 1 Tahun 8 Bulan BANDUNG - Usep Sukaryana, politikus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Subang, divonis 1 tahun dan 8 bulan penjara di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu, 13 November 2013. Sekretaris Komisi B DPRD Subang itu dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana bantuan Kementerian Pertanian untuk kelompok tani tahun 2011 sebesar Rp 761 juta bersama terdakwa Theo Iskandar dan Dedi Yayan. "Terbukti sah dan meyakinkan

bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 jo UndangUndang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu Undang-Undang Pidana," ujar ketua majelis hakim Heri Sutanto membacakan amar putusan dalam sidang, Rabu, 13 November 2013. Selain dibui, Usep didenda Rp 50 juta subsider kurungan 3 bulan dan dihukum pidana tambahan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 280

juta subsider 1 tahun 3 bulan. "Karena dari total kerugian negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa sebesar Rp 580 juta, terdakwa sudah mengembalikan uang negara melalui penyidik Rp 300 juta," kata Heri. Kala membacakan pertimbangan vonis, hakim anggota Adriano menjelaskan, Usep dibantu Theo dan Dedi Yayan mengajukan proposal program bantuan dana hibah untuk kelompok petani ke Kementerian Pertanian melalui jalur aspirasi Dewan

dari Partai Keadilan Sejahtera. Untuk keperluan itu, terdakwa lalu membentuk sejumlah lembaga gabungan kelompok pertanian (gapoktan). Dengan bantuan partai dan organisasi Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia yang dia pimpin, Usep berhasil medapatkan nama-nama calon pimpinan gapoktan. Berdasarkan nama-nama itu, terdakwa berhasil membentuk 56 gapoktan. Semua gapoktan ini lalu via e-mail dia

usulkan untuk mendapatkan dana bantuan ke Kementerian Pertanian. Pada tahun 2011 itu juga, Kementerian lalu melansir penetapan bahwa sebanyak 73 gapoktan di Kabupaten Subang mendapatkan bantuan dana. Dari jumlah gapoktan tersebut, sebanyak 49 adalah gapoktan dari Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera pimpinan Usep. Belakangan, terkait pencairan dana bantuan, Usep lalu mengumpulkan para ketua gapoktan tersebut di rumahnya di Subang.(NET)

KPK SEGERA TAHAN ANAS URBANINGRUM

Ruhut: Dana Hambalang Ngalir ke Kongres Partai Demokrat JAKARTA–Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan penerimaan hadiah proyek Hambalang dan proyek lainnya, dengan tersangka Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat menjalani pemeriksaan pada Kamis (14/11) selama 4 jam, dengan menjawab 30 pertanyaan berkaitan dengan Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010. "Pemeriksaan itu berjalan dengan lancar tanpa ada yang ditutupi. Saya cerita seadanya," sahut Ruhut. Ruhut menjelaskan pihaknya disebut-sebut sebagai salah satu tim sukses Anas. Padahal perannya dalam pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, hanya untuk meyakinkan pemilih. "Jadi aku hanya sebagai motivator dan selama

kongres itu, aku tak pernah bergabung dengan mereka (tim sukses Anas)," paparnya. Politisi senior juga membenarkan adanya aliran dana proyek Hambalang, yang dibagikan ke setiap Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat. Dana itu dibagikan menjelang kongres Partai Demokrat untuk kemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. "Aku selalu mengatakan begini, ibarat aku cium bau itu, tapi kita bisa tidak melihat bau? Aku tidak pernah lihat (bagi-bagi uang) tapi aku ada cium aroma itu. Aku mendengar. Tapi kan aku tidak melihat tapi secara hukum tidak boleh katanya, harus ada fakta dan bukti," pukasnya sambil membantah menerima uang dari Anas Urbaningrum. Mengenakan kemeja batik lengan panjang, Ruhut mengklaim tidak mengetahui soal pembagian BlackBerry serta sejumlah uang

untuk pemenangan Anas. "Masalah duit, voucher, aku tidak tau soal itu. Aku bukan pelaksana teknis," sambungnya. Kepala bagian pemberitaan KPK, Priharsa menjelaskan selain Ruhut Sitompul, KPK juga memeriksa empat politikus Partai Demokrat sebagai saksi kasus Hambalang dengan tersangka Anas Urbaningrum, sejak Jumat 22 Februari 2013. Mereka adalah Ketua DPC Demokrat Kabupaten Pekalongan, Bintoro, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Pemalang, Winarto, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Jepara, Helmy Turmudi, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Grobogan, Sutirto. Tahan Anas Urbaningrum Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan bahwa pihaknya akan menahan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum jika

penyelesaian berkasnya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang itu mencapai 70 persen lebih. Sejauh ini, kata Abraham, penyelesaian berkas Anas sudah mendekati 50 persen. ”Soal penahanan itu masalah teknis. Kami sudah bisa memperkirakan kasus ini di atas 50-60 persen. Ini, kan, menyangkut batas masa penahanan. Kalau kami anggap sudah mendekati 70 persen, kami lakukan penahanan,” kata Abraham di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/11/2013). Saat ditegaskan bahwa pernyataannya ini mengisyaratkan Anas sebentar lagi ditahan, Abraham menjawab, ”Insya Allah.” Dia juga menegaskan bahwa setiap tersangka pasti akan ditahan KPK. Adapun Anas ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi Hambalang sejak Februari 2013. Dia diduga menerima

pemberian hadiah atau janji berupa uang ataupun mobil terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lain. Terkait proyek Hambalang, KPK juga menetapkan tersangka lainnya, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar, mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor, dan orang dekat istri Anas yang juga Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Mahfud Suroso. Berbeda dengan Anas, keempat tersangka ini diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang terkait proyek Hambalang. Di antara lima tersangka, tinggal Anas dan Mahfud yang belum ditahan KPK. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam sejumlah kesempatan mengatakan bahwa KPK menargetkan kasus Hambalang selesai tahun ini.(NET)


KPK POS

4

E D I S I 277 18 - 24 NOVEMBER 2013

KORUPSI

SUMUT

Aliran Dana Bansos Jadi Ajang KKN BINJAI - Pelaksanaan rehab gedung Sekolah Dasar (SD) di Kota Binjai dari sektor Bansos tahun 2012 yang direncanakan untuk 26 unit dengan nilai anggaran milliaran rupiah, mulai terkuak. Hingga saat ini, seluruh sekolah penerima Bansos tahun 2012 belum membuat SPJ pertanggung jawaban. Bahkan ada SD yang cuma mempuyai murid 26 orang kebagian proyek. Herannya, sejumlah Kepsek penerima Bansos tidak bisa membuat SPJ, karena pelaksanaan rehab ditangani pihak ketiga dengan membuat kesepakatan internal (MOU) yang bertentangan dengan ruh Bansos yang merupakan Otonomi Sekolah untuk diswakelolakan. Pun begitu, tidak membuat jera sejumlah oknum pihak ketiga yang tahun ini kembali berhasil mengkatrol Bansos untuk membangun gedung Perpustakaan disejumlah

sekolah tingkat SD yang pengerjaannya juga dimonopoli oleh pihajk ketiga. Dan kali ini melibatkan keluarga oknum penguasa Kota Binjai dengan modus serupa tahun 2012. Ironisnya, baik Kepala Dinasdikbud dan Kabid Prasara mengaku tidak tahu menahu soal pembangunan gedung Perpustakaan di lingkungannya saat dikonfirmasi terpisah dalam waktu belum lama ini. Hal ini dikemukakan Endrik Biro Hukum BCW di Kota Binjai kepada koran ini, Kamis pekan lalu, menjawab ketika ditanya pelaksanaan pembangunan sektor bansos yang seolah menjadi proyek pribadi oknum tertentu tanpa menghiraukan aturan yang berlaku. Menurut Endrik, ketidak tahuan petinggi Dinas Dikbud adalah sikap yang tidak lazim bahkan tidak patut terjadi. Sebab sebagai SKPD yang membawahi dunia pendidikan

ini tidak patut secepat itu membuang badan padahal menurut sejumlah para penerima Bansos yang tidak ingin . Pisebut jati dirinya mengaku, apa yang dilakukan dengan membuat MOU kepada pihajk ketiga merupakan saran dari petinggi Dinasdikbud. Oknum petinggi Dinasdikbud memberi arahan kepada Kepala Sekolah untuk menyerahkan kepada pihak ketiga dengan alasan bahwa, sebagai Kepala Sekolah dianggap kurang menguasai soal pembangunan dan menyerahkan kepada pihak ketga dengan tetap membentuk kepanitiaan Komite Sekolah seolah pekerjaan itu dikerjakan oleh Panitia Sekolah. Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, rehab gedung tahun 2012 telah menjadi ajang kolusi pihak tertentu atas aliran rekening yang masuk ke rekening Kepala sekolah disetor langsung kepada pihak

pemborong yang dikoordinir oleh oknum berinisial Hr dan Ht yang melibatkan oknum DPRD Binjai dan oknum pejabat Dinas Dikbud Propinsi Sumatera tara ber-inisial HS, SS dan Yas, bahkan disebut sebut melibatkan oknum Anggota DPRD Binjai.Bahkan seperti SD 024759 dengan murid 26 orang mendapat 1 paket rehab gedung, tahun berikutnya mendapat bantuan pembangunan Perpustakaan, sedangkan tahun-tahun sebelumnya tetap dapat DAK. Seperti diterangkan Hariswansyah alias Haris dalam keterangan Persnya saat menerima aliran Bansos tahun 2012, dirinya mengaku sebagai koordinator lapangan dalam pekerjaan proyek Bansos Tahun 2012 di Kota Binjai karena proyek-proyek itu menurutnya marupakan hasil kerja kerasnya bersama Tim dalam melakukan lobi ke Pusat. Dengan

dasar inilah pihaknya mengklaim proyek itu namun hingga saat ini SPJ belum ada yang selesai bahkan masih ada rekanan pengadaan barang yang belum dibayar sedangkan rekening dari Kepala Sekolah sudah disetor kepada pihaknya. Sebagaimana hasil monitoring Tim BCW dan Informasi yang terima, terhadap pelaksanaan rehab/pembangunan Perpustakaan baik tahun lalu dan yang sedang berjalan Bansos tahun 2013, para penerima proyek bersikap tertutup dan mengaku pekerjaan itu seolah dikerjakan sendiri oleh Panitia Sekolah. Padahal, sistem yang digunakan diduga keras disubkan kepada pihak ketiga sesuai arahan oknum petinggi Dinasdikbud dengan besaran anggaran kisaran 60% dari total anggaran yang masuk kerekening Kepala Sekolah. Kelebihan anggaran kisaran 40% diperkirakan menjadi ajang

keuntungan untuk dibagi-bagi Sambungnya, untuk membaca indikasi KKN itu sangat mudah dan sederhana sekali dan tergantung faktor kemauan. Tetapi siapa yang mau mengecek aliran dana itu jika uang tersebut mengaliri kantong oknum-oknum penting yang terkait? Begitupun, berdasarkan spek/gambar rencana kerja yang dilihat dari Rincian Anggaran Belanja (RAB), dapat dilihat sejauhmana termin kebutuhan belanja langsung ke Toko atau Panglong yang dihunjuk. Diperkirakan, setelah selesai pengerjaannya, seluruh dokumen dan transaksi (Kwitansi) baik satuan harga,volume matrial bahkan ongkos kerja dipastikan digelembungkan hingga total keseluruhan sesuai dengan besaran anggaran yang diterima. Praktik penggelembungan kuat dugaan melibatkan pihak Toko/Panglong yang terindikasi dengan mark up

Manajemen PTPN 5 Diduga Turut Memiskinkan BHL PEKANBARU - Soal sistem pengupahan yang berstatus Buruh Harian Lepas (BHL) belakangan ini diganti dengan nama tenaga pemborong, terindikasi keikut sertaan manajemen PTPN 5 memiskinkan para BHL tersebut, karena PTPN 5 menghalalkan tenaga pemanen dikelola perusahaan lain, diluar PTPN 5. Tenaga pemanen pemborong bukan tanggungjawab PTPN 5, melainkan tanggungjawab kontraktor Tohari yang disebut-sebut pensiunan PTPN 5 Tandun. Setelah pensiun, Tohari menjadi rekanan untuk mengelola tenaga pemborong di Kebun Tandun PTPN 5. Melalui perusahaan CV.Sakila mempekerjakan puluhan tenaga pemborong sebanyak 64 orang, terdiri 4 Afdeling masing-masing Afdeling 16 orang. Akibat pemberitaan KPK Pos soal diskriminasi upah di PTPN 5, Tohari merasa terusik. Melalui hubungan seluler, Tohari langsung mengklarifikasi pemberitaan KPK Pos. Dalam penyampaian melalui hubungan seluler berdurasi sekitar 15 menit, Tohari menjelaskan upah yang dibayar kepada tenaga pemborong tersebut berdasarkan hasil panenan buah sawit yang diperoleh pekerja. Upah yang dibayar bukan menurut janjangan, melainkan menurut berat janjangan. Tohari mengamini standart komedil perjanjang 6,5 Kg. sebagai dasar pembayaran upah per Kg sebesar Rp70, ditambah upah berondolan Rp200/Kg. “Tidak benar upah tenaga pemanen dibayar berdasarkan janjangan,” katanya. Terkait berat janjangan yang dipa-

BURUH– Pendodos di salah satu perkebunan sawit. (ILUSTRASI) nen mencapai 13 hingga 15 Kg/janjang dengan tegas dibantah Tohari. Menurut dia, berat janjangan buah sawit yang dipanen berdasarkan tahun tanam yang berat komedilnya 6,5 kg perjanjang. Berat janjangan tandan buah sawit (TBS) berkomedil 13 hingga 15 Kg tersebut, adalah buah sawit yang masih muda. “Dan bisa juga akibat terkena air, sehingga berat janjangan TBS tersebut bertambah,” ujarnya. Tohari juga mengakui bahwa tenaga pemborong yang dikelolanya itu hanya menerima upah hasil panenan buah

sawit, soal Jamsostek, cuti, memang tidak ada. “Saya bayar upah kepada tenaga pemborong berdasarkan hasil panenan. Diluar itu saya tidak tau,” katanya. Asisiten Umum (Asum) Kebun Tandun PTPN 5, Rinaldo saat ditemui KPK Pos di ruang kerjanya mengatakan, mempekerjakan Tenaga Pemborong (TP) ada bidang yang menangani, yakni bidang tanaman, karena ini menyangkut masalah tehnis. Namun demikian mempekerjakan Tenaga Pemborong, setahu saya ada

SOP Direksi. “Di kebun ada dua status tenaga kerja yaitu TS (tenaga sendiri) adalah karyawan PTPN 5 dan TP (tenaga pemborong),” katanya singkat. F.Panjaitan Humas PTPN 5 ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis pekan lalau, terkait diskriminasi pengupahan di Kebun Tandun mengatakan, bahwa BHL istilah lama. Sekarang diganti dengan nama tenaga pemborong (TP). Pekerjaan pemanenan di kebun dikontrakkan melalui lelang tender. Upah para tenaga pemborong tersebut ditentukan berdasarkan hasil panenan yang diperoleh tenaga pemborong. PTPN 5 tidak tahu menahu soal pembayaran upah para tenaga pemanen tersebut. Yang bertanggung jawab langsung tentang besaran upah tenaga pemborong adalah pemborong. Upah tenaga pemborong tersebut tidak dibawah Upah Minimum yang ditetapkan pemerintah. Buktinya mereka (TP-red) tidak pernah komplein terkait upah yang diterima. “Bahkan mereka sudah ada yang masa kerjanya 5 hingga 7 tahun dan masih bertahan bekerja sebagai tenaga pemanen,” kata Panjaitan. Berdasarkan keterangan yang dihimpun KPK Pos di Kebun Tandun, Rabu pekan lalu, menyebutkan bahwa TP ditargetkan perhari 120 janjang TBS (Tandan Buah Sawit). Jika tidak mencapai target, TP dianggap berhutang, dan harus menutupi kekurangan panenan TBS tersebut. Contoh missal, TP hanya bisa memanen 100 janjang TBS, berarti tidak mencapai target. Kekurangan yang 20 janjang tersebut harus bisa

ditutupi esok harinya. Para tenaga pemanen ketika ditemui di lapangan kebun Tandun membantah jika buah yang dipanen tersebut masih muda atau terkena air. “Memang benar buah berondolan dipatok Rp200/Kg, namun upah berondolan tersebut dibayar suka-suka pemborong. Dalam 20 karung hanya dibayar Rp25.000, ongkos angkut dari lokasi ke PKS tidak tertutupi,” sebut sumber. Sementarta target panenan TBS ditargetkan sama dengan TS (Tenaga Sendiri) PTPN 5. Sementara itu para TS mendapat cuti tahunan, kesehatan, perumahan, masuk program Jamsostek dan mendapat tunjangan beras untuk TS + Istri + 2 anak/bulan setidaknya mendapat jatah beras 37,5 Kg. “Sedangkan TP- BHL hanya menerima upah hasil panen itu pun disunat,” ujar TP yang mohon dirahasiakan namanya. Kabid Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Propinsi Riau Rasidin SH ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis pekan lalu, terkait sistem pengupahan yang diterapkan PTPN 5 mengatakan, bahwa istilah BHL tidak dibenarkan. Pekerja antar waktu tertentu juga ada aturannya. Pekerja yang bekerja selama 20 hari berturut-turut dalam 3 bulan, tidak terputus, statusnya sama dengan karyawan tetap. Apalagi para pekerja tenaga pemborong tersebut sudah mempunyai masa kerja 6 hingga 7 tahun, statusnya mestinya diangkat menjadi karyawan tetap. Rasidin berjanji akan menurunkan tim untuk mengecek kebenaran berita ini ke PTPN 5 Tandun.(PUR)

Bendahara Cairkan Rp1,5 Miliar untuk RE Siahaan PEMATANG SIANTAR - Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Tioria Napitu yang juga Pemegang Kas Daerah Kota Pematang Siantar 2007 mengatakan, dirinya pernah diminta oleh Wali Kota Pematangsiantar yang saat itu dijabat RE Siahaan agar mencairkan dana anggaran swakelola pada Dinas PU Pematangsiantar. Dana tersebut seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan di Dinas PU yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2007, namun nyatanya dipergunakan untuk kepentingan RE Siahaan. “Pada 27 Maret 2007 saya dipanggil Pak Wali Kota supaya membawa cek ke rumah dinasnya. Di ruang kerjanya saya lihat Wali Kota sedang berbicara

dengan Kadis PU Pematangsiantar. Mereka membahas mengenai pencairan uang sebesar Rp1,5 Miliar,” kata Tioria Napitu saat dijadikan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi anggaran swakelola pada Dinas PU Pematangsiantar dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2007 sebesar Rp14,764 miliar dengan terdakwa bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pematangsiantar, Winson Bonatua Lubis, Selasa (12/11). Tioria mengatakan, di rumah dinas Wali Kota, dia diperintahkan agar mencairkan dana sebesar Rp1,5 miliar. Padahal pencairan dana itu melebihi nilai cek sebesar Rp1,250 miliar. Menurut pengakuan Tioria, dirinya sempat marah kepada Bendahara

Dinas PU Pematangsiantar Jonny Arifin Siahaan (berkas terpisah). Sebab pencairan dana itu tidak sesuai prosedur. Tapi, Jonny mengatakan, pencairan dana tersebut sudah kesepatakan terdakwa dengan Wali Kota. “Dalam cek Rp1,250 miliar, tapi yang dicairkan Rp1,5 miliar. Bahkan uang itu dicairkan lebih dahulu, lalu menyusul SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nya. Itupun SP2D nya tidak sesuai dengan cek. Disitu saya marah dengan bendahara. Tapi dia menjawab enteng, dia bilang, kan cek itu bisa diganti. Karna katanya pak Wali Kota mau ke Jakarta. Pak Jonny minta agar diberikan uang tunai supaya lebih cepat. Sebenarnya dana itu untuk kepentingan pekerjaan, tapi digunakan

untuk Wali Kota dan Pak Bonatua juga setuju. Kemudian, uang itu saya cairkan dan saya berikan kepada ajudan Wali Kota,” jelasnya. Dalam persidangan itu, hakim juga sempat menegur salah seorang tim penasehat hukum terdakwa. Sebab tim penasehat hukum terdakwa selalu mengajukan pertanyaan berulang-ulang kepada saksi. “Pertanyaan saudara itu apa? itukan sudah bolak- balik ditanya. Makanya Anda ini menyimak. Jangan belepotan bertanyanya. Nanti besalahan semua,” tegas Hakim Jonny Sitohang. Dihadapan majelis hakim yang diketuai Jonny Sitohang, saksi juga menjelaskan terjadi sejumlah pemotongan anggaran yang harusnya dipergunakan untuk kegiatan di Dinas PU

Pematangsiantar diantaranya pada Triwulan I Januari-Maret sebesar Rp1,5 miliar, Triwulan II April-Juni Rp4,8 miliar, Triwulan III Juli-September sebesar Rp3,9 miliar dan Triwulan IV Oktober- Desember sebesar Rp3,8 miliar. “Saya tidak tahu pemotongan anggaran itu dipergunakan untuk apa. Tapi pemotongan dana itu ditandatangani Pak Wali Kota. Saya diberitahu oleh bendahara, dia yang bercerita. Bendahara menceritakan kepada saya bahwa pemotongan dana itu disetorkan kepada Wali Kota. Saya juga pernah dititipi uang sebesar Rp300 juta oleh Pak Jonny Arifin agar uang itu diserahkan ke Pak RE dan uangnya juga langsung saya serahkan ke Pak RE,” ucapnya.(NET)

harga satuan. Dalam hal ini BCW Binjai telah mempersiapkan laporan dugaan KKN yang akan disampaikan kepada Tim Auditor Inspektorat Daerah ataupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK.RI) Perwakilan Sumatera Utara guna menekan angka tindak pidana penyelewengan terhadap Keuangan Negara. Setidaknya lembaga Pemeriksa keuangan Negara dapat mengambil langkah penyelamatan Keuangan Negara baik terhadap pelaksanaan tahun 2012 maupun tahun 2013 yang sedang berlangsung. Langkah BCW ini merupakan kewenangan Masyarakat yang diatur melalui Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tandasnya.(SBR)

Kejari Binjai Lamban Periksa Kadis Kesehatan BINJAI - Setelah menerima laporan dari dua lembaga swadaya masyarakat (LSM), akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penyimpangan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2012 senilai Rp8 miliar lebih di tubuh Dinas Kesehatan Binjai. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai, Wilmar Ambarita, saat ditemui Koran ini bersama beberapa insan pers lain di ruang kerjanya, Rabu pekan lalu, di dampingi Kepala Seksi (Kasi) Intel, Yudi S SH. Menurut Wilmar Ambarita, kasus dugaan korupsi APBN yang dilaporkan dua LSM tersebut sedang didalami oleh pihaknya. “Sejauh ini kami diam bukan berarti tidak bekerja. Kami hanya tidak mau bertindak sembarangan apalagi memberikan keterangan ke publik sebelum kasus yang kita tangani ini terbuka dengan jelas,” terangnya. Dijelaskan Wilmar, sebelum pihaknya melakukan penyelidikan atau melakukan pemanggilan terhadap saksi-saki, terlebih dahulu mereka melengkapi data-data yang akurat. “Kami tidak ingin menzolimi orang, makanya dalam menindak lanjuti persoalan ini semua data harus jelas. Lagian, kalau tidak jelas bagai mana kami melakukan pemeriksaannya,” tegas Wilmar. Jika ditanya perkembangan pendalam kasus ini, kata Wilmar, pihaknya belum ada melakukan pemeriksaan kemanapun. “Kami masih memahami apa atau di mana masalah anggaran yang digunakan Dinkes. Dan tentunya pendalaman itu berdasarkan laporan yang kami terima,” sebutnya. Ditanya kapan pendalaman atau mempelajari kasus tersebut usai dan ditingkatkan ke tahap penyelidikan, Wilmar enggan memberitahukan hal tersebut. “Yang jelas ada batas waktunya. Kita lihat saja nanti ya, karena kasus ini pasti kita tindak lanjuti,” terangnya dan mengaku disposisi untuk mendalami kasus ini sudah diturunkannya sejak tanggal 7 November 2013 setelah laporan diterima tertanggal 4 November 2013 lalu. Disamping pihak Kejari Binjai melakukan pendalaman untuk melanjutkan ke tingkat penyelidikan, pihak Dinkes malah terkesan menyembunyikan data pengadaan alat kesehatan (Alkes) yang dibeli menggunakan APBN dan APBD tahun 2012 lalu. Sikap menyembunyikan informasi untuk mengetahui data tersebut, diperlihatkan pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Seksi (Kasi) Farmasi Dinkes Binjai, MP Rijal. Di mana sebelumnya ia sudah berjanji untuk memberikan data meski harus izin kepada pelaksana tugas (Plt) Dinkes Binjai, dr Melyani Bangun. Hanya saja, ketika ditemui di ruang kerjanya, MP Rijal yang sudah menyarankan agar wartawan koran ini datang, namun, ia malah tidak berada di tempat. Ketika ditanya via SMS, MP Rijal juga tidak membalas. Ketika dihubungi, ponsel Rijal hingga sore hari tak kunjung aktif. Diduga MP Rijal ada main dengan Plt Kadis Kesehatan sehingga Kadis Kesehatan alergi dengan Wartawan. (SBR)

Poldasu Mandul Tangani Kasus-kasus Dugaan Korupsi MEDAN - Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), khususnya Subdit III/Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkesan melempem dalam penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang selama ini ditangani. Sejumlah kasus terlihat mandek dan tanpa kelanjutan. Sebut saja kasus dugaan korupsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara (Sumut), kasus dugaan korupsi Rumah Sakit (RS) Universitas Sumatera Utara (USU), dugaan Korupsi Perguruan Teknik Kimia (PTKI), kasus dugaan korupsi Bupati Simalungun JR Saragih, kasus dugaan korupsi Biro Umum Kantor Gubsu (Hanya Asspri Gubsu, Ridwan Panjaitan

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

yang diproses, red), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sumut 2012 (hanya Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Pemprovsu, Ilyas Hasibuan yang diproses, red), dan yang teranyar adalah kasus dugaan korupsi Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Alat Kesehatan (Alkes) dan Keluarga Berencana (KB) 2012 serta sejumlah kasus lainnya. Ketika hal itu dikonfirmasi kepada Kepala Bidang (Kabid) Humas Poldasu, Kombes Pol Heru Prakoso, Rabu, tidak ada jawaban yang spesifik yang diberikan. "Belum dapat datanya, anggota lagi saya suruh cek," jawabnya singkat via layanan pesan singkat atau Short

Message Service (SMS) yang dikirimnya ke ponsel wartawan. Bahkan sehari sebelumnya, Heru sama sekali tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang sama. Beberapa waktu lalu juga, tepatnya Jum'at lalu, terkesan Heru juga tidak memahami banyak kasus dugaan korupsi yang ditangani Tipikor Poldasu. "Saya sudah sampaikan kepada staf saya, Kompol Silaen, untuk menanyakan. Saya masih di Asahan dengan tim dari Mabes," jawabnya saat itu via sms. Sementara itu, massa dari Himpunan Mahasisa Toba Samosir (Tobasa) yang menggelar aksi di depan halaman SPKT Poldasu, Rabu (2/10)

siang, dengan tegas menyebut jika polisi dalam hal ini Poldasu, mandul dalam menangani kasus dugaan korupsi penjualan hutan lindung di Dusun Mamak, Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Tobasa kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) dan Kerluarga Berencana (KB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tobasa tahun anggaran (TA) 2012. "Polisi mandul, polisi mandul," teriak massa aksi. Sebelumnya, bahkan Koordinator Aksi Himpunan Mahasiswa Tobasa, Liston Hutajulu dalam orasinya sempat menyebut, jika Poldasu tidak mampu menangani kasus korupsi, sebaiknya kasus-kasus

tersebut diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau tak sanggup, serahkan saja sama KPK," tandas Liston. Beberapa kasus dugaan korupsi yang stagnan alias mandek penanganannya di Poldasu, misalnya kasus dugaan korupsi dana BOS 2012. Pasca ditangkap dan ditahannya Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Pemprovsu, Ilyas Hasibuan, kasus tersebut sudah tidak terdengar lagi. Untuk kasus Alkes 2012 saja, penanganannya berjalan lambat. Padahal kasus yang sama juga terjadi di tahun anggaran 2010, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

Wilayah Sumut No.168/S/ XVIII.MDN/05/2011 tanggal 9 Mei 2011. Sama halnya dengan kasus dugaan korupsi Bupati Simalungun, JR Saragih, yang dilaporkan anggota DPRD Simalungun, Bernard Damanik ke Poldasu, masa Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) nya dijabat Kombes Pol Sadono Budi Nugroho (saat ini menjabat Karo Ops Poldasu, red) dan Kapoldasunya dijabat Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro. Sementara kasus lainnya seolah terhenti begitu saja, tanpa ada perkembangan. Mandulnya Poldasu dalam menangani kasus-kasus dugaan korupsi yang ada, juga dibenarkan pengamat hukum

Sumut, Muslim Muis. "Banyaknya kasus korupsi yang ditangani Poldasu saat ini berjalan di tempat atau stagnan. Hal itu sama artinya, penegakkan hukum di Poldasu itu mati suri atau bisa disebut juga mandul," tandas Muslim yang juga Direktur Pusat Hukum dan Pembaharuan Peradilan (PushPa) Sumut yang dimintai tanggapannya oleh wartawan, Rabu (2/10) malam. Ditambahkan mantan Wakil Direktur (Wadir) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan ini, jika Poldasu tidak sanggup menangani kasus-kasus korupsi tersebut, sebaiknya kasus-kasus itu diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) atau lebih baik lagi ke KPK. (ASW)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Hermansyah, Ali Usman Damanik, Rudi Harmoko(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).


KPK POS

5

E D I S I 277 18 - 24 NOVEMBER 2013

KORUPSI

LIPSUS

SEJAK 12 FEBRUARI 2012, BPKP SUDAH KELUARKAN HASIL AUDIT BOS 2012 Pihak Subdit III/ Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) membantah, jika Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumatera Utara (Sumut) telah mengeluarkan hasil audit terhadap kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012.

B

ANTAHAN itu dikemukakan salah seorang penyidik Tipikor Poldasu, AKP Wahyu Bram kepada wartawan beberapa waktu lalu. "Belum ada audit dari BPKP atas kasus itu. Kita masih menunggu audit khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi belum ada," ungkapnya. Pernyataan Tipikor Poldasu ini, bertolak belakang dengan data yang diperoleh KPK POS, yakni hasil audit BPKP Sumut bernomor : R21/PW02/3/2013, Hal : Langkahlangkah Penyelesaian Kekurangan Penyaluran Dana BOS Triwulan III dan IV, tertanggal 12 Februari 2013, yang ditujukan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (saat ini Gubsu definitif Gatot Pujo Nugroho, red), ditandatangani Kepala Perwakilan BPKP Sumut, Benny Anang Dwijanto, Tembusan : Deputi Kepala BPKP Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovu). Adapun isi dari audit BPKP Sumut terkait masalah BOS 2012 tersebut berbunyi "1. Dalam TA 2012 terdapat kekurangan penyaluran dana BOS Triwulan III dan IV sebesar Rp14.921.702.750. 2. Dari data penerimaan kas dan pengeluaran kas dana BOS TA 2012 yang disajikan Kas Umum Pemprovsu ; Penerimaan kas dana

BOS 2012 berjumlah Rp1.503. 926.404.250. Sedangkan penyaluran dana BOS TA 2012 berdasarkan SP2D TA 2012 berjumlah Rp1.486.809.827.000. Dengan demikian masih terdapat saldo dana BOS TA 2012 pada rekening kas umum daerah Provsu sebesar Rp17.116.577.250. Jumlah tersebut dapat digunakan untuk membayar kekurangan penyaluran dana BOS Triwulan III dan IV TA 2012 sebesar Rp14.921.702.750. Selanjutnya, 3. Jika dilihat dari kondisi kas daerah Provsu berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan saldo kas per hari sejak 23 Oktober s/d 31 Desember 2012 menunjukkan, saldo kas daerah per harinya cukup besar jumlahnya, kecuali per tanggal 31 Desember 2012 saldo kas sebesar Rp276.443.615.62. Jumlah pengeluaran tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp247.607.894.615.62, termasuk di dalamnya Dana Bagi Hasil ke Pemko Medan TA 2012 sebesar Rp15 miliyar. 4. Dari penjelasan tersebut ; a. Terdapat penggunaan dana BOS TA 2012

Dugaan Korupsi Dana BOS 2012 Dilapor Ke KPK DUGAAN kasus tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tri Wulan III dan IV Tahun Anggaran 2012 lalu, yang telah menjebloskan Kepala Bagian (Kabag) Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Setdaprovsu), Ilyas Hasibuan di Rumah Tahanan Poldasu (RTP), ternyata tidak hanya bergulir pada pemeriksaan di Poldasu saja, melainkan sudah masuk ke ranah penanganan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ke KPK itu berlangsung pada medio April 2013 lalu. Hal itu dibenarkan Pemerhati Indonesia Bersih, Rosisyanto, yang dikonfirmasi seluler, Senin. "Benar sudah kita laporkan ke KPK pada April 2013 lalu. Laporan atas kasus dugaan Dana BOS 2012 itu, bersamaan dengan kasus dugaan korupsi Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dan Bantuan Sosial (Bansos)," ungkapnya. Lebih lanjut dikatakannya, upaya agar KPK yang menangani sejumlah kasus dugaan korupsi yang disinyalir melibatkan para petinggi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tersebut, termasuk Dana BOS 2012 tersebut, bertujuan agar pemberantasan korupsi tersebut secara menyeluruh. Karena, penanganan yang ada di kepolisian, yakni oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), terkesan berjalan lambat dan tidak efektif serta tebang pilih. "Biar semuanya yang terlibat diperiksa dan mempertanggungjawabkan kesalahannya itu," tukasnya. Sementara itu, Humas KPK, Johan Budi yang dikonfirmasi via seluler dari Medan terkait perkembangan kasus tersebut, belum bisa menjelaskan secara rinci, karena masih akan berkoordinasi dengan Divisi Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. "Nanti saya cek dulu ya," jawabnya singkat.(ASW/NET/BBS)

untuk membiayai kegiatan lain dalam APBD 2012 yang seharusnya menurut Permen Pendidikan RI No.51/2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS TA 2012 pada Bab III c.4.a, tidak diperkenakan menggunakan dana BOS yang telah ditransfer dari KUN ke KUD untuk kepentingan lain selain program BOS, b. Lemahnya sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas daerah Provsu sehingga tidak dapat diketahui dengan akurat aliran penerimaan kas dan aliran pengeluaran kas atas penggunaan dana rekening pendapatan kas daerah Provsu No.AC : 100.01.01.000623. 0, sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan penyaluran dana BOS TA sebesar Rp14.921.702. 750. 5. Atas kekurangan penyaluran dana BOS TA 2012, diupayakan dilakukan langkah-langkah sbb : a. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provsu 2012 supaya disajikan kekurangan penyaluran dana BOS TA 2012 sebesar Rp14. 921.702.750 sebagai pos hutang, b. Menganggarkan kekurangan dana BOS 2012 pada P-APBD 2013, c. Melakukan pembayaran kekurangan dana BOS 2012 mendahului APBD 2013 setelah terlebih dulu dilakukan perubahan Pergub Penjabaran APBD 2013 dengan persetujuan DPRD Sumut, d. Meningkatkan sistem pe-

ngendalian internal atas pengelolaan kas daerah Provsu dengan memperbaiki sistem pembukuan/ pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Demikian penyampaian kami untuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijaksanaan selanjutnya". Kepala Biro (Kabiro) Keuangan (Pemprovsu), Baharuddin Siagian yang dikonfirmasi wartawan, mengakui kebenaran surat tersebut. "Iya, benar ada surat itu," jawabnya. Namun, Bahar membantah bila ada indikasi penyelewengan dalam penggunaan Dana BOS Triwulan III dan IV tersebut. Bahar bahkan sempat menyatakan, rela dijebloskan ke penjara bila terbukti ada penyelewengan dana BOS tersebut. "Tidak ada yang diselewengkan. Kita juga sudah ada surat dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan soal itu. Persoalan dana BOS tersebut, saat itu yang terjadi bukan penyelewengan seperti yang dituduhkan, namun ada kesalahan memasukkan data yang dilakukan stafnya. Namun, dananya sudah langsung diblokir dan tidak sampai dicairkan," ucapnya. Sebelumnya, Sekdaprovsu, Nurdin Lubis yang ditanya mengenai hal ini juga membenarkan, bila pihaknya telah mengirimkan surat ke pimpinan dewan. Namun, Nurdin Lubis membantah, bila para pimpinan dewan tersebut tidak bersedia menandatangani

surat tersebut dengan alasan karena kuatnya indikasi penyelewengan dalam penggunaan Dana BOS tersebut. "Iya, benar. Tidak, sudah ditandatangani. Tidak ada yang salah. Coba tanya Biro Keuangan (Bahar Siagian, red)," kilahnya. Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sumut, M Affan yang dikonfirmasi mengenai surat tersebut mengatakan, dirinya tidak begitu paham dengan persoalan. "Dana BOS itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tapi saya nggak ngerti," jawabnya singkat. Menyangkut soal pihak Pemprovsu didapati mengirimkan surat ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD) Sumut, yang bertujuan meminta persetujuan untuk pendahuluan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut tahun 2013. Surat tersebut No.903/1374/ 2013 tertanggal 22 Februari 2013, perihal Permohonan Persetujuan Mendahului APBD TA 2013. Kemudian, surat tersebut distempel oleh Sekretariat DPRD Sumut, No.481/18/Sekr, tanggal 22 Februari 2013. Bunyi dari surat tersebut, "Dengan ini kami maklumkan kepada pimpinan dewan yang terhormat, bahwa kegiatan yang anggarannya tidak tersedia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk Tahun

Anggaran (TA) 2013, tetapi pelaksanaannya harus segera ditindaklanjuti mengingat sifatnya sangat mendesak dan penting. Kegiatan tersebut adalah kekurangan penyaluran dana BOS Triwulan III dan IV TA 2012 untuk SD/SDLB dan SMP/AMPLB Negeri dan Swasta yang jumlahnya Rp14,921,702,750, yang belum ditransfer sampai berakhirnya TA 2012. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya atas kegiatan tersebut daat disetujui untuk dilaksanakan mendahului Perubahan APBD TA 2013 sesuai dengan surat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No.R-21/PW02/3/2013 tanggal 12 Februari 2013, perihal : Langkahlangkah penyelesaian atas kekurangan penyaluran dana BOS Triwulan III dan IV tahun 2012. Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan persetujuan pimpinan dewan yang terhormat, diucapkan terima kasih". Terkait pengalihan dana BOS 2012 untuk kegiatan lain, berdasarkan informasi yang diperoleh, juga tertuang dalam surat No.906/ 470/2013 tanggal 22 Januari 2013, yang ditandatangani Kepala Biro Keuangan (Bendahara Umum) Pemprovsu atas nama Gubsu, diduga digunakan untuk kepentingan Gatot Pujo Nugroho secara pribadi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut periode 2013-2018.(ASW/NET/BBS)

TAK SANGGUP LENGKAPI BAP

Poldasu “Ditantang� Serahkan Kasus BOS ke KPK DALAM kasus dugaan korupsi Dana BOS 2012, pihak Subdit III/Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) telah menetapkan Kepala Bagian (Kabag) Perbendaharaan Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Ilyas Hasibuan sebagai tersangka dan bahkan telah menahannya di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Poldasu. Lantas, pihak Subdit III/Tipikor Poldasu melepaskan Ilyas Hasibuan. Anehnya, Tipikor Poldasu kembali membuat pernyataan jika Ilyas Hasibuan bisa kembali dijebloskan ke dalam penjara. Dalihnya, hal itu bisa dilakukan setelah pihak Tipikor Poldasu sudah menerima hasil audit khusus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Sumut. Itu dikemukakan Kanit II Subdit III/ Tipikor Poldasu, Kompol Ramlan sat menggelar konferensi pers belum lama ini di Mapoldasu. "Tunggu audit khusus dari BKP RI atas keselurahan kerugian atas kasus ini. Setelah itu, akan kembali kita tahan," ungkap Kanit Subdit III/Tipikor, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sumut, Kompol Ramlan, di Mapolda Sumut, Jum'at (18/10) siang. Di mana, Perwira melati satu ini, menjelaskan, audit khusus dari BPK RI, merupakan petunjuk dari Jaksa penuntut umum (JPU). Sehingga dilayangkan audit tersebut, yang saat ini penyidik Tipikor Polda Sumut, menunggu hasil kerugian negara atas kasus dugaan korupsi ini. "Ini sesuai petunjuk JPU, keluar audit dari BPK RI, langsung kita lakukan penahan kembali," kata Ramlan. Saat disinggung, kenapa Ilyas sempat dilepas oleh penyidik Tipikor Polda Sumut, Ramlan menjelaskan, Ilyas dijerat dengan UU Tipikor, Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999, karena tidak ada hasil audit kerugian negara yang

dilakukan penyidik, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut. Sehingga, Ilyas dilepas. Namun, petunjuk dari JPU, harus dilakukan audit khusu dari BPK RI. Makanya, penyidik melakukan hal tersebut. "Dikenakan pasal 8, penggelepan uang negara dari wewenang jabatan. Karena itu, kita dinilai penggelapan, tidak perlu hasil audit BPKP. Jadi setelah dikirim, JPU meminta audit. Nah, sesuai dengan petunjuk JPU, harus dilakukan audit khusus. Sehingga, kita layangkan untuk dilakukan audit khusus di BPK RI. Sudah dikirim dua minggu yang lalu. Jadi kita menunggu hasil auditnya," jelas Ramlan. Untuk mengantisipasi Ilyas melarikan diri, penyidik Tipikor Polda Sumut, sudah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Kota Medan, guna melakukan pencekalan agar tidak keluar negeri atau keluar daerah. "Sudah kita lakukan pencekalan, sejak dia (Ilyas, red) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini," sebut Ramlan. Masih kata Ramlan, penyidik terus mendalami kasus ini, sekitar 50 saksi lebih, sudah dimintai keterangan sebagai saksi, yangmenyeretIlyassebagai tersangka kasus Dana Bos itu. "Terus kita dalami. Sudah 50 orang lebih, kita minta keterangannya," kata Ramlan. Sementara itu, Direktur Reskrimsus Poldasu, Kombes Pol Dono Indarto mengatakan, kendati Kepala Bagian (Kabag) Perbendaharaan Biro Keuangan Pemprovsu, M Ilyas Hasibuan telah dilepas, namun bukan berarti kasus dugaan korupsi tersebut menjadi berhenti. "Kita masih terus lakukan penyidikan untuk mencari bukti baru dan mengajukan kasusnya hingga ke pengadilan," ujar Dono. Saat ditanya, kapan rencana untuk memanggil dan memeriksa Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemprovsu dan Kepala Biro (Kabiro) Keuangan Pemerintah Provinsi Suma-

tera Utara (Pemprovsu), Baharudin Siagian, dalam kaitan kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2012. "Kalau memang ada keterkaitannya di sana akan kita panggil," ucap Dono. Menyikapi persoalan itu, Ketua LSM Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat, Arief Tampubolon menegaskan, jika pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menolak berkas Ilyas Hasibuan, karena Poldasu tidak mampu melengkapi berkas dan menghadirkan tersangka utama dalam kasus tersebut. Maka dari itu, kata Arief lagi, sebaiknya Poldasu menyerahkan kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika tidak mampu menetapkan tersangka dan menahan Bendahara Umum Pempropvsu, Baharuddin Siagian. "Lebih baik Poldasu menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke KPK. Kan sudah jelas, Ilyas Hasibuan ditangguhkan menjadi buktinya. Ilyas Hasibuan hanya staf dan menjalankan perintah pimpinan," kata Ketua LSM Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat, Arief Tampubolon, belum lama ini di Medan. Ilyas Hasibuan ditangguhkan, karena polda Sumut tidak mampu melengkapi berkas acara pemeriksaan (BAP) sehingga P19 terus. Sementara Kejatisu meminta melengkapinya. "Info yang saya terima, Kejatisu menolak berkas sehingga P19 karena Polda sumut tidak mampu menghadirkan tersangka utama," ungkapnya. Diduga, kepala bagian (kabag) perbendaharaan biro keuangan pemprovsu Ilyas Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka oleh polda sumut, tidak murni bersalah. Pengalihan dana bantuan opersional (BOS) senilai Rp14,8 miliar ke pemko Medan untuk pembayar proyek rekanan yang dituduhkan kepada Ilyas Hasibuan dilakukannya atas perintah pimpinan. "Pemko Medan kita harapkan jujur menjelaskan proyek siapa

yang dibayar dari dana BOS tersebut. Jika tidak ada intervensi, tidak mungkin Ilyas Hasibuan berani melakukan itu, karena kita tahu Ilyas Hasibuan orangnya loyal kepada pimpinan," katanya. Apabila Polda Sumut tidak mampu mengungkap oknum intelektual kasus dugaan korupsi dana BOS ini, sebaiknya poldasu secepatnya menyerahkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sekaligus kasus dugaan korupsi Alkes BDB dan Alkes Bansos tahun 2012. Jadi masyarakat Sumut tidak menduga-duga. Terlibat atau tidak Baharuddin Siagian," sebutnya. Sementara itu, data yang diperoleh menyebutkan, munculnya dugaan korupsi pada dana BOS sebesar Rp14.094.737.750 ini berawal dari adanya surat permintaan penyaluran dana BOS dari Drs Syaiful Syafri, saat masih menjabat sebagai Kadisdik Pemprovsu, tanggal 26 Desember 2012. Dalam surat No.900/4723/SI SMP/ XII/2012 yang ditanda tangani oleh Drs Syaiful Syafri itu, diajukan permohonan pembayaran kekurangan dana BOS triwulan ke III (Juli, Agustus, September) untuk SD/SDKB Negeri dan Swasta sebesar Rp8.234.812.750 dan untuk SMP/SMPLB/SMPT/SMPSATAP Negeri/Swasta sebesar Rp5.859.925.000. Dalam surat itu, Syaiful juga meminta agar pemprovsu membayar adanya kekurangan dana BOS pada triwulan ke IV (Oktober, November dan Desember 2012), dengan total nilai sebesar Rp826.956.000, untuk SD/SDKB Negeri/swasta Rp 581.305.000 dan untuk SMP/SMPLB/SMPT/SMPSATAP Negeri/Swasta sebesar Rp245.660.000. Namun permintaan pembayaran tersebut tidak direalisasikan oleh Biro KeuanganPemprovsu,denganalasansurat pengajuan permohonan pembayaran tersebut berada persis di penghujung tahun. sehingga bank tutup buku, dengan alasan yang tidak masuk akal.(ASW/NET/BBS)


KPK POS

6

E D I S I 277 18 - 24 NOVEMBER 2013

NAD SUMUT

POLITIK

76 Mahasiswa FISIP UTU Diyudisium MEULABOH - Sebanyak 76 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh, diyudisium di Aula kampus tersebut, Kamis. Mereka yang diyudisum merupakan mahasiswa Strata 1 (S1). Keseluruhan sarjana yang diyudisium tersebut masing-masing terdiri dari, 32 mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 24 mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi dan 20 mahasiswa Program Studi Ilmu Sosiologi. Pada yudisium kali ini, dua mahasiswa lulus dengan predikat cumlaude. Keduanya adalah Noviriani Simarmata dari Program Studi Ilmu Komunikasi dengan IPK 3,63 dengan

masa studi empat tahun dan Nidya Fadmi dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, dengan IPK 3,53 dan menyelesaikan masa studi selama empat tahun lima bulan. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sudarman Alwy, MAg, mengatakan, sampai dengan yudisium mahasiswa angkatan tiga ini, Fisip UTU telah meluluskan 133 sarjana. 85 persen di antaranya telah bekerja, baik di perusahaan swasta maupun pemerintah. “Kami dari pihak fakultas mengucapkan selamat kepada saudarasaudara semua. Semoga kehadiran anda nantinya dapat menjadi penerang bagi masyarakat. Keberadaan anda sudah dinantikan,” ungkap Sudarman dalam sambutannya. (AK)

M Jafar: Aturan Khusus Harus Disosialisasikan BANDA ACEH - Mantan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) M Jafar SH MHum mengatakan, harus ada sosialisasi terhadap aturan terkait hal-hal yang bersifat khusus dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Seperti adanya aturan perpanjangan masa kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye luar ruangan. Hal itu ia sampaikan kepada wartawan usai bincang pemilu aman dan amanah di Haba Cafe Banda Aceh, Rabu. “Misalnya tentang masa kampanye yang diperpanjang. Kalau dulu hanya 21 hari tapi sekarang sejak penetapan calon sampai minggu tenang. Ini perlu disosialisasikan agar peserta pemilu tahu,” katanya. Selain itu, ia juga mengatakan hal khusus lainnya yaitu peraturan pemasangan alat peraga kampanye. “Sekarang pengunaannya terbatas, tidak bebas seperti dulu yang di setiap desa boleh dipasang baliho dan spanduk, kalau sekarang kan sudah dibatasi,” jelasnya. “Saya pikir ini sudah sangat

bagus untuk adanya ketertiban dalam penyelenggaraan pemilu,” ujar Dosen Fakultas Hukum Unsyiah ini. Mengenai pelanggaran pemilu yang masih banyak terjadi saat ini, menurutnya hal itu mungkin karena peserta pemilu belum memahami hal-hal baru. “Tapi ini menjadi tugas KIP unuk menyosialisasikannya dan panwaslu melakukan pengawasan,” ujarnya. Dari segi pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu, Jafar menyebutkan pengawasan Pemilu 2014 sudah lebih baik dibandingkan masa pemilukada 2012 silam. “Berdasarkan informasi diterima, dulu pada pemilukada 2012 tidak ada kasus pidana yang diproses, hanya ada beberapa pelanggaran administrasi. Tapi sekarang, baru beberapa tahapan saja sudah ada kasus pidana, pelanggaran administrasi, dan sengketa yang diproses,” jelasnya. “Jadi sekarang nampaknya pengawasan Pemilu 2014 sudah lebih berkualitas dan berani,” demikian Jafar.(TA)

DEMO– Demonstran yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) melakukan aksi unjuk rasa di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis.

GRIB Tolak WN dan Qanun Bendera BANDA ACEH - Sedikitnya 200 demonstran yang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) berdemo ke Gedung DPRA, Kamis siang. Mereka menolak keberadaan Wali Nanggroe (WN) maupun Bintang Bulan dan Buraq Singa masing-masing sebagai bendera dan lambang Aceh. Massa yang didominasi para abang becak bersama puluhan kaum ibu yang ikut menggendong anak-anaknya itu, memulai aksi ke DPRA sekitar pukul 11.40 WIB. Sebelumnya, para demonstran berkumpul di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Dari titik kumpul, para pengunjuk rasa naik mobil penumpang

L-300 dan mobil pribadi, mengusung sejumlah spanduk. Di antaranya berbunyi: Wali Nanggroe versi DPRA adalah bentuk sikap antidemokrasi. Ada juga spanduk bertuliskan, Hai Pak Wakil di dewan, pikeelah keu rakyat yang pileh awak droen (Wahai wakil rakyat, berpikirlah untuk rakyat yang memilih kalian). Spanduk lainnya berbunyi: Gadoh pikee keu qanun bendera & WN, rakyat binasa laju (Terlalu berpikir pada bendera dan Wali Nanggroe, sementara rakyat terus binasa). Di luar itu ada juga spanduk yang nadanya menyerang pribadi Malik Mahmud, Pemangku Wali Nanggroe saat ini. Koordinator GRIB, Alfian, mengatakan

aksi mereka ke DPRA bertujuan untuk mempertanyakan kapasitas wakil rakyat Aceh yang selama ini duduk di bangku parlemen. Menurutnya, apa yang disuarakan DPRA tidak lagi merepresentasikan kepentingan rakyat Aceh pada umumnya. Tapi, lebih pada kepentingan kelompok tertentu. “Katanya wakil rakyat, tapi kok mementingkan satu kelompok tertentu. Sementara rakyat yang telah memilihnya terus terabaikan,” sindir Alfian. Ia menyebutkan, para demonstran yang datang dari wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh itu sebetulnya mendukung Pemerintahan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir). Namun, kata Alfian, ada hal-

hal lebih penting yang harus diprioritaskan terlebih dulu oleh Pemerintah Aceh saat ini, yakni kesejahteraan bagi rakyatnya. “Jangan bahas dulu masalah Wali Nanggroe atau Qanun Bendera. Namun, pikirkan dulu tentang kesejahteraan rakyat Aceh,” pungkasnya. Pantauan, para pengunjuk rasa yang menyuarakan aspirasinya di halaman DPRA itu, membubarkan diri sekitar pukul 12.25 WIB, tanpa ada ketua atau anggota DPRA yang menemui para demonstran. “Kami hanya berharap bisa bertemu langsung dengan Ketua DPRA, Pak Hasbi Abdullah, bukan dengan anggota DPRA lainnya,” imbuh Alfian.(TA)

Walikota Langsa Pimpin Peringatan Hari Pahlawan

DUTA– Kontestan tampil pada malam Grand Opening Pemilihan Duta Wisata Indonesia ke-8 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.

Duta Wisata se-Indonesia Bersihkan Pantai Gapang BANDA ACEH - Para duta wisata se-Indonesia yang sejak tiga hari lalu berada di Kota Banda Aceh untuk seleksi tingkat nasional, Sabtu (16/11) bergerak ke Sabang untuk melakukan bakti sosial dan menikmati keindahan objek-objek wisata di pulau eksotik itu. "Selama di Sabang para duta wisata itu membersihkan pantai Gapang dan berkunjung ke Tugu Kilometer Nol," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sabang, Zulfi Purnawati SSos, Jumat. Sampai di Sabang, para duta wisata melakukan pertemuan dengan walikota dan foto bersama di Tugu Kembar di depan Kantor Wali Kota Sabang. Dinamakan tugu kembar, karena adanya cuma di Sabang dan Merauke. Setelah itu rombongan bergerak ke Kilometer Nol dan melaksanakan bakti

sosial di Pantai Gapang. Bakti sosial di Sabang ini, kata Zulfi, merupakan tahapan dari rangkaian seleksi duta wisata nasional yang sedang berlangsung di Banda Aceh. "Artinya, bakti sosial ini termasuk salah satu item yang dinilai dewan juri," kata Zulfi. Ia sangat gembira karena Sabang tahun ini dipilih sebagai lokasi bakti sosial para duta wisata Nusantara. Sebab kedatangan mereka ke Sabang sekalian dapat mempromosikan objek wisata yang ada di Pulau Weh itu. Salah satunya adalah Monumen Kilometer Nol dan taman laut Gapang, Iboih, dan Rubiah. Seusai bakti sosial dan kunjungan wisata ke Sabang, para duta wisata se-Indonesia itu kembali lagi ke Banda Aceh untuk mengikuti persiapan malam penobatan Duta Wisata Nasional di Hotel Hermes Banda Aceh.(TA)

Walikota Langsa Gotong Royong Bersama Warga Desa Gampung Baru LANGSA- Semangat bergotong royong harus terus ditingkatkan dan dilestarikan, dengan bergotong royong beban yang berat menjadi lebih ringan dan semua persoalan yang dihadapan dapat diatasi. Demikian dikatakan Walikota Langsa Usman Abdullah, SE didampingi Wakil Walikota Langsa Drs. Marzuki Hamid, MM dan Sekretaris Kota Langsa Muhammad Syahril, SH, M.AP dalam sambutannya pada kegiatan gotong royong bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat Desa Gampung Baru Kecamatan Langsa Lama, Minggu (10/11). Dengan bergotong royong, lanjutnya, dapat mempererat tali silahturahmi yang selama ini semakin memudar di era modernisasi, sekaligus memecahkan

permasalahan dengan memberdayakan masyarakat dalam rangka membangun bersama antara pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan dengan mengedepankan semangat gotong royong dalam rangka menuju terciptanya kemandirian bangsa. Gagasan untuk lebih menggelorakan semangat gotong royong, kata Usman Abdullah, lebih didasari pada peningkatan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan berlandaskan semangat gotong royong yang merupakan sistem budaya yang telah menyatu didalam kehidupan masyarakat kita agar masyarakat memiliki dan bertanggung jawab dalam melaksanakan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.(BSO)

LANGSA- Pemerintahan Kota Langsa peringati Hari Pahlawan dengan menggelar upacara di halaman Pendopo, minggu kemarin.Upacara dipimpin langsung oleh Walikota Langsa, Usman Abdullah,SE. Dalam pidatonya Walikota menyampaikan agar mengenang dan menghargai jasa pahlawan sesuai dengan thema Hari Pahlawan tahun ini “Pahlawanku Idolaku”. Usai upacara, Walikota yang didampingi Wakil Walikota Langsa Drs. Marzuki Hamid, MM, Ketua DPRK Langsa M. Zulfri, ST, MM, Para Muspida dan Muspida Plus,

13 Warga Terbakar Akibat Sumur Minyak LANGSA - Kasus terbakarnya sumur minyak peninggalan Asamera di Desa Benteng, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur pada Kamis (14/13) malam, menyebabkan 13 warga mengalami luka bakar akibat disambar kobaran api. Ratarata korban dirujuk ke RSUD Idi. Camat Ranto Peureulak, Zulbahri, Jumat, mengatakan, terbakarnya salah satu sumur minyak itu terjadi diduga disebabkan oleh percikan api dari mesin penyedot air, hingga menimbulkan kobaran api yang sangat besar di sumur tersebut. Zulbahri mengatakan, sampai siang ini, sebanyak 13 korban sudah diidentifikasi dan semuadirawat intensif di RSUD Idi. "Hampir semua korban dirawat di RSUD Idi," pungkas Camat Ranto Peureulak. Nama-nama korban: 1. Muliadi (44), 2. Abdullah (13), 3.Riski Ramadhan (24), 4. Wajidan (12), 5. Agus Saputra (65), 6. Sukardi (22), 7. Ramlan (40), 8. Ridwan (39), 9. M Zaini (26), 10. Edi Maulana (23), 11. Surya Saputra (14), 12. Zulfan (39) dan 13. Budi Effendi (30). (SI)

Sekretaris Daerah Muhammad Syahril, SH, M.AP, Para Asisten, Staff Ahli, Kepala Dinas/ Badan/Kantor, serta seluruh Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, Ormas/OKP, serta para Pelajar yang ada diseluruh Wilayah Pemko Langsa, bergerak menuju aula pendopo dan bersilaturahmi dengan pejuang veteran. Abdul Muthalib salah seorang pejuang berpesan kepada Usman Abdullah untuk melanjutkan cita-cita para pejuang dan meneruskan perjuangan meeka dengan membangun kota Langsa. “ Saya berharap bapak Walikota dapat

meneruskan perjuangan kami untuk membawa negeri ini menjadi negeri yang Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur “ ujarnya. Sementara ditempat terpisah pada hari yang sama, Wakil Walikota Langsa Drs. Marzuki Hamid, MM pimpin apel pagi di Taman Makam Pahlawan Kota Langsa. Usai melakukan doa bersama dengan para perwira TNI/Polri, Para Asisten, Staff Ahli, Kepala Dinas, Camat serta seluruh Pegawai Negeri Sipil, Ormas dan OKP, serta para Pelajar, Marzuki Hamid melakukan tabur bunga di Makam Para Pahlawan.(BSO)

Honor Perangkat Desa belum Cair LHOKSEUMAWE - Sebanyak 57 desa dari 68 gampong di Lhokseumawe hingga kini belum menerima honor aparaturnya jatah triwulan ketiga tahun ini. Honor tersebut adalah jatah keuchik, sekdes, kaur, imam, bilal, pimpinan, dan guru pengajian. “Amparahan sudah diajukan oleh semua desa kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Lhokseumawe. Mestinya, jerih perangkat gampong itu sudah cair sejak September, namun hingga kini belum juga mereka terima tanpa ada penjelasan penyebabnya,” ujar Ketua Forum Geuchik Lhokseumawe, Muhammad MY kepada Serambi, Jumat (15/11). Disebutkan, besarnya honor itu setiap bulan adalah keuchik Rp 1 juta, sekdes Rp 600 ribu, imam Rp 400 ribu, kaur Rp 300 ribu, pimpinan pengajian Rp 200 ribu, dan guru pengajian Rp 100 ribu. Honor itu diakumulasi dan dibayar tiga bulan sekali. Akmal Husin, Keuchik Seuneubok, Kecamatan Blang Mangat, menyebutkan

dari 22 desa di kecamatan itu baru satu desa yang honor aparaturnya sudah cair. Sementara 21 desa lainnya harus memperbaiki Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) triwulan kedua. Menurutnya, perbaikan LPJ itu terkadang harus dilakukan berkali-kali. Penyebabnya, selain diperiksa oleh BPM, LPJ juga diverifikasi oleh Dinas Pendapatan Kota Aset Daerah (DPKAD). “Laporan kali ini berbeda dengan laporan tahun sebelumnya, karena kami harus merinci alokasi dana operasional dengan disertai faktur,” ujarnya. Kepala BPM Lhokseumawe, Muhammad Ismail menyebutkan sebanyak 37 desa sudah mengajukan amprahan, sementara 31 desa masih dalam proses pengajuan dan penyempurnaan LPJ. “LPJ merupakan syarat mutlak untuk mengajukan amprahan honor aparatur desa jatah tahap berikutnya. Jadi, pencairan honor itu tergantung pada LPJ yang mereka buat,” jelasnya.(NET)

Peranan Lembaga Adat Dibutuhkan Menguatkan Pranata Budaya LANGSA - Hilangnya peranan adat gampong yang mengatur seluruh tatanan sosial masyarakat Aceh, telah menimbulkan berbagai persoalan social baru yang sulit dicari jalan penyelesaiannya. Hal ini tidak terlepas dari landasan budaya masyarakat Aceh yang dibentengi oleh kekokohan nilai-nilai agama Isalam yang sudah menjadi pegangan hidup masyarakat Aceh. Demikian dikatakan Walikota Langsa yang diwakilkan oleh Asisten Pemerintahan, Drs.Zainal Arifin MSP pada sosialisai adat istiadat Aceh di Aula Kantor Majels Adat Aceh (MAA), Sabtu lalu. Melalui kegiatan ini, Walikota mengharapkan peranan lembagalembaga adat sangat diperlukan untuk menguatkan kembali pranata –pranata budaya masyarakat yang luhur sesuai dengan syariat Islam. Dalam sambutannya, Walikota mengajak semua masyarakat Aceh untuk bersatu hati, saling mendoakan, saling membantu dalam ketulusan, saling menghormati, dan menghargai berbagai perbedaan. “Jagalah kerukunan yang sudah kita bina selama ini sambil tetap waspada terhadap berbagai ancaman budaya luar yang dapat mengganggu indahnya kebersamaan yang telah tercipta selama ini”, pungkasnya. (BSO)

NAIMAH HASAN:

Partai Politik Aceh Abaikan Perempuan BANDA ACEH - Aktivis perempuan Aceh Dra Naimah Hasan MA menyebutkan, sebagian besar partai politik di Aceh mengabaikan pendidikan politik bagi kaum perempuan. Kondisi ini mengakibatkan tingkat pemahaman dan partisipasi politik perempuan menjadi rendah. “Keterlibatan partai politik dalam melakukan pendidikan politik untuk perempuan hampir sama sekali tidak ada. Baru-baru ini saja terdengar ada kegiatan internal partai dalam bentuk public speaking,” kata Naimah dalam diskusi publik bertema Demokrasi Indonesia, Antara Perempuan dalam Politik dan Penyelesaian Tindak Pidana dalam Pemilu, Senin. Diskusi yang diselenggarakan Atjeh Social Community di 3 in One Cafe, Banda Aceh, ini juga menghadirkan Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi SH dan musisi Aceh Rafly.

Menurut Naimah Hasan, bila dibandingkan dengan negara-negara Eropa, khususnya di kawasan Skandinavia, keterlibatan perempuan di Indonesia dalam politik jauh lebih kecil. Bahkan, katanya, parpol kerap mengabaikan perempuan dalam pengakderan. Pengkaderan politik, kata Naimah Hasan, hanya terjadi pada internal parpol di saat menjelang pemilihan umum terjadi. “Perjuangan perempuan masih panjang untuk mendapat hak-hak politik mereka yang semestinya, apabila parpol tidak melakukan pendidikan politik untuk perempuan,” ungkapnya. Sebaliknya, kata dia, perempuan di negara-negara Skandinavia memiliki hak politik dan layanan publik yang jauh lebih baik. Misalkan saja, tingkat keterlibatan perempuan di parlemen di negara Skandinavia bisa mencapai 46 persen. Sedangkan di Indonesia keterwakilan

perempuan di parlemen hanya pada angka 18 persen. Selebihnya merupakan laki-laki. Padahal, kata dia, perempuan akan memiliki banyak keuntungan apabila keterwakilan perempuan di parlemen dapat bersaing dengan laki-laki. Tidak hanya itu, dengan adanya keterwakilan perempaun yang signifikan di parlemen akan berdampak pula pada pengambilan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Misalkan, di negara Skandinavia, seorang perempuan hamil mendapat cuti sampai 18 bulan dengan menerima gaji penuh dari pemerintah. “Tapi semua ini tergantung pada rakyat. Sulit untuk memastikan kuota yang diberikan 30 persen oleh undangundang tersebut dapat diwujudkan. Di sisi lain ada juga persepsi soal kapasitas perempuan dalam memimpin,” ujarnya. Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Ridwan Hadi menyebutkan

tingkat partisipasi politik perempuan di Aceh belumlah mencapai posisi yang menggembirakan meskipun secara regulasi pemerintah sudah mebuka ruang parpol wajib mengajukan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif 30 persen. “Idealnya perempuan dapat menciptakan kondisi dimana kaum perempuan dapat dipilih dalam pemilu,” kata Ridwan Hadi, pada diskusi publik bertema Demokrasi Indonesia, Antara Perempuan dalam Politik dan Penyelesaian Tindak Pidana dalam Pemilu, di Banda Aceh, Senin. Namun begitu, kata dia, faktanya masih ada caleg perempuan yang sudah ditetapkan dalam DCT mengajukan mundur. Menurut Ridwan pada tataran calon anggota DPT, hanya ada empat orang perempuan atau 10 persen dari jumlah calon anggota DPD yang terdaftar pada Pemilu 2014.(SI)


KPK POS

7

E D I S I 277 18 - 24 NOVEMBER 2013

POLITIK

Pemkab Nias Laksanakan Dialog FKUB NIAS - Pemerintah mempunyai tugas untuk meberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib dengan arah kebijakan anatara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama serta peningkatan kerukunan intern antar umat beragama. Demikian dikatakan Bupati NiasD rs Sokhiatulolaoli MM pada acara dialog pemuka agama dan Pemkab Nias tahun 2013 yang dilaksanakan di ruang oval lantai III Kantor Bupati Nias, pekan lalu. Menurut bupati, pemerintah mempunyai tugas untuk meberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib dengan arah kebijakan anatara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama serta peningkatan kerukunan intern antar umat beragama. "Kegiatan dialog ini sangat penting sebagai bagian dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di

Kabupaten Nias," katanya. Dikatakan, acara seperti ini juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan hak beragama sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana yang diatur dalam konstitusi UUD 1945 bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, kegiatan dialog pemuka agama dan pemerintah Kabupaten Nias yang dilaksanakan ini sejalan dengan yang diatur dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006, ujarnya. Bupati Nias mengharapkan kepada seluruh peserta dialog termasuk kepala-kepala SKPD dan para camat agar kegiatan ini memberikan kontribusi pemikiran agar tetap terpeliharanya kerukunan umat beragama di Kabupaten Nias. Hadir pada acara tersebut Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Nias Pdt DR Tuhoni Telaumbanua MSi. (YAGI)

Seluruh SKPD Dihimbau Kembalikan Kelebihan Dana SPPD TANJUNGBALAI - Seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tanjung Balai dihimbau segera mengembalikan kelebihan biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) TA 2012, sebagaimana hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut. Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Tanjung Balai M.Yunus Kamis, mengatakan, sesuai laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LHPLKPD) Tahun Balai tahun anggaran 2012, seluruh SKPD wajib mengembalikan kelebihan SPPD. Ia mengungkapkan hal itu pada rapat dengar pendapat dengan Pansus DPRD tentang LKPj Wali Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2012 “Temuan itu harus dikem-

balikan enam puluh hari setelah Pemerintah Kota Tanjung Balai menerima LHP-LKP dari BPK RI Perwakilan Sumut,” ujarnya. Pengembalian kelebihan SPPD ke kas daerah Tanjung Balai, menurut Yunus, adalah wujud pembinaan seperti yang disarankan BPK.Terkait dengan hal itu, pihaknya telah menyampikan pemberitahuan kepada masingmasing SKPD bersangkutan. “Agar tidak menjadi temuan yang berpotensi ke ranah hukum, dan untuk menunjukkan iktikad baik di hadapan publik, SKPD dihimbau segera mengembalikan kelebihan SPPD tersebut,” ujarnya. Yunus menambahkan bahwa LHP-LKPD telah diterima Wali Kota dan Ketua DPRD Tanjung Balai pada 7 Oktober 2013 silam.(HER)

Pangdam I/BB Terima Panitia Perayaan Natal Oikumene Sumut MEDAN - Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian menerima Audiensi Panitia Perayaan Natal Oikumene Sumut di Ruang Tamu Pangdam I/BB Lt IV Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7.5 Medan, Rabu. Ketua Umum Panitia Perayaan Natal Oikumene Sumut Parlindungan Purba menyampaikan, kedatangan Panitia Perayaan Natal Oikumene Sumut bertujuan untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan susunan pengurus panitia perayaan Natal Oikumene Sumut kepada Pangdam I/BB dan bertujuan melaporkan rencana pelaksanaan perayaan Natal Oikumene umat kristen Sumatera Utara. Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran Panitia Perayaan Natal Oikumene Sumut ke Makodam I/ BB dan siap membantu untuk

mensukseskan pelaksanaan perayaan Natal Oikumene umat kristen Sumatera Utara serta dapat bermanfaat bagi masyarakat di Sumatera Utara. Lebih lanjut Pangdam I/BB berharap kegiatan panitia perayaan Natal Oikumene Sumut dapat mempererat dan keakraban sesama umat kristiani maupun antar umat beragama. Hadir dalam audiensi, Sahli Pangdam I/BB Bidang Ekonomi Kolonel Inf Marwan R. Saragih, Aspers Kasdam I/BB Kolonel Arh I Gede Widiyana, SH, Kabintaldam I/BB Kolonel Inf Samuel Petrus Hehakaya, Kapendam I/BB Kolonel Kav Halilintar, SH, Waaster Kasdam I/ BB Letkol Arh Halomoan F.S. Alexandra. Sekretaris Umum Panitia Perayaan Natal Pdt. Enida Girsang, Bendahara Umum Panitia Perayaan Natal Pdt. Lucas Thimoteus beserta anggota panitia.(REL)

Partai Hanura Tanjung Balai Optimistis Raih Empat Kursi TANJUNGBALAI - Wakil Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Tanjungbalai Rudi Rinaldi optimis partainya akan meraih empat kursi DPRD setempat melalui Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. “Calon yang kami usung adalah kader pilihan dengan SDM (sumber daya manusia-Red) mumpuni dan idealisme yang tidak diragukan serta tekad dan komitmennya yang tinggi untuk memperjuangkan rakyat,” ujarnya Rabu. Untuk meraih target 15 persen dari 25 kursi DPRD Kota Tanjung Balai lanjutnya, jajaran fungsionaris maupun calon anggota legislatif (Caleg) Partai Hanura telah mempersiapkan berbagai langkah strategis dan pendekatan ke masyarakat. Strategi untuk meraih target tersebut, menurut aktivis LSM ini telah diaktualisasikan melalui berbagai kegiatan, baik di internal maupun eksternal partai. Kegiatan internal, misalnya, memantapkan program kaderisasi kepada calon anggota dewan dengan pola pergaulan seperti seorang caleg wajib mondok beberapa saat di rumah warga.

“Selama berada di rumah warga, masing-masing caleg memberikan pendidikan politik dan pencerahan kepada masyarakat agar mereka lebih cerdas dalam menggunakan hak pilihnya,” kata Rudi. Manfaat positif lain program berbaur langsung dengan berbagai keluarga itu juga efektif untuk menampung aspirasi rakyat. Ia menambahkan, Partai Hanura telah menjalin kerjasama dengan ormas Perindo dalam waktu dekat ini akan menggelar bhakti sosial antara lain pengobatan dan perawatan gigi dan mata untuk umum tanpa dipungut biaya atau gratisSedangkan bagi masyarakat nelayan di Tanjung Balai, pihaknya akan memberikan pencerahan tentang peningkatan ekonomi keluarga serta bantuan hukum. Menjawab pertanyaan mengenai jumlah partai yang relatif banyak sehingga menambah anggaran Pemilu, Rudi mengatakan bahwa hal itu wajar dan tidak membawa pengaruh terhadap partainya. Apalagi, menurut dia, kebebasan untuk berkumpul dan berserikat dibenarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.(HER)

SUMUT

Anggota DPD RI Asal Sumut di Labuhanbatu RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu diwakili Plt. Sekdakab H Ali Usman Harahap SH atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Ibu Prof DR Ir Hj Darmayanti Lubis beserta rombongan ke daerah ini, Kamis, yang berlangsung di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati setempat. Dalam acara penyambutan dan tatap muka dengan Anggota DPD RI itu juga terlihat hadir para Asisten di Lingkungan Setdakab, Para Kepala Dinas, Badan dan Kantor serta sejumlah Camat di jajaran Pemkab Labuhanbatu yang berlangsung hidmat dan penuh rasa kekeluargaan.

Plt. Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH didampingi Asisten Adm Pemerintahan Drs H Sarbaini saat menyampaikan berbagai program pembangunan Kabupaten Labuhanbatu disaksikan Prof DR Ir Hj Darmayanti Lubis. Bupati Labuhanbatu dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Plt. Sekdakab H Ali Usman, mengatakan, kunjungan kerja Ibu Prof DR Ir Hj Darmayanti Lubis beserta rombongan ke Labuhanbatu adalah merupakan rangkaian tugas pokok dan fungsi sebagai Anggota DPD RI yang

merupakan tugas konstitusi pada Bidang Komite III DPD RI membidangi, Kesehatan, Pendidikan, Agama dan Pemberdayaan Perempuan serta Kesehatan Ibu dan Anak. Katanya, dalam melaksanakan pembangunan di Labuhanbatu, Pemerintahan

pasangan Tigor-Suhari mencanangkan program kerja sesuai dengan visi dan misi pembangunan Labuhanbatu yaitu “Labuhanbatu Mandiri 2015 Menuju Labuhanbatu Sejahtera 2020”. Sementara, Prof DR Ir Hj Darmayanti Lubis, mengungkapkan, secara emosional dirinya tak terlepas dari Labuhanbatu, karena dia pernah sekolah di Kota Rantauprapat ini. Selain membuat undangundang dan melakukan pengawasan terhadap inplementasi undang-undang serta memberikan pendapat, DPD RI juga bertugas untuk membawa aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah ke pusat. Darmayanti Lubis yang membidangi pendidikan itu menegaskan, untuk majunya pendidikan di Indonesia, itu harus kita mulai dari peningkatan kualitas gurunya, sehingga dengan meningkatnya kualitas guru tersebut maka akan menghasilkan generasi-generasi emas. Pendidikan ini harus terus mengerjakannya karena merupakan hal yang sangat penting untuk selalu menjadi perhatian kita semua.(HAH

Bupati Sergai LantikPejabat Eselon II dan III SEI RAMPAH - Sebagai bagian dari proses penataan, pengembangan kelembagaan dan alih tugas serta penyegaran dalam suatu sistem penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan organisasi, Bupati Sergai Ir. H Soekirman, Jumat lalu, bertempat di aula Sultan Serdang kompleks kantor Bupati di Sei Rampah melantik 7 pejabat eselon II terdiri dari 2 Asisten, 1 Kepala Dinas, 3 Staf Ahli Bupati, dan 1 Kepala Badan serta 11 Pejabat eselon III. Hadir dalam pelantikan itu Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah M.Si, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD dan Camat seKabupaten Sergai. Para pejabat yang dilantik masingmasing Drs. Darwin Sitepu, M.AP sebelumnya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan menjadi Kadis Bina Marga, Drs. Ramses Tambunan sebelumnya Kepala Kantor Kesbangpol Linmas mendapat promosi menjadi Asisten Pemerintahan Umum Sekdakab, Nina Deliana Hutabarat S.Sos sebelumnya Sekretaris Dinas Tarukim, Kebersihan dan Pertamanan menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Rudy Sitorus SH dari Asisten Pemerintahan Umum menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan. Kemudian Drs. Hadi Winarno MM menjadi Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Setdakab, Ir. Megahadi Kristianto menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Drs. Jamal Agustar sebelumnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimutasi menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan. Sementara itu dari pejabat eselon III yang dilantik diantaranya Gunawan Jaya Wardana Hasibuan, S.STP dipromosikan menjadi Camat Pantai Cermin sebelumnya Sekretaris Camat Tanjung Beringin,

Pemenang Lomba Putri Pariwisata Samaeri Kecewa GUNUNGSITOLI - Perlombaan putri pariwisata Samaeri Kota Gunungsitoli yang dilaksa-

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman menyematkan tanda jabatan Camat Pantai Cermin kepada Gunawan Jaya Wardana Hasibuan, S.STP pada acara pelantikan pejabat eselon II dan III di aula Sultan Serdang kompleks kantor Bupati di Sei Rampah, Jumat. Manutur Parulian Naibaho S.Sos sebagai Sekretaris Dinas Tarukim, Kebersihan dan Pertamanan, Drs. Purba Siregar sebelumnya Kepala Kantor Satpol PP menjadi Kepala Kantor Kesbangpol Linmas serta R. Fredy Sinaga menjadi Pj Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bupati Sergai Ir. H. Soekirman

nakan di Grand Kartika Gunungsitoli bulan September 2013 lalu, sampai hari ini hadiah bagi para pemenang masih belum diserahkan panitia. Salah seorang peserta lomba yang menyabet juara I, Winda Zebua mengakui, bahwa hadiah bagi mereka berupa uang yang telah dijanjikan panitia masih belur diberikan dengan alasan ada kesalahan administrasi. "Memang pada waktu itu panitia menjanjikan akan menyerahkan hadiah tersebut pada minggu, tetapi sampai saat ini belum ada realisasi," ujarnya. PPTK Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Olahraga Kota

mengingatkan kepada seluruh pejabat eselon II dan III khususnya yang baru dilantik agar memahami semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam melaksanakan program kerja maupun pengambilan keputusan serta membawa perubahan pada instansi masing-masing.

Gunungsitoli, Yaserman Zendrato yang dikonfirmasi KPK Pos melalui ponselnya, Rabu, membenarkan bahwa hadiah bagi pemenang lomba belum diserahkan, karena ada kendala administrasi keuangan. Dikatakan, kesalahan adminitrasi tersebut yakni di dalam DIPA Disparbudpora Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2013 ada beberapa item kegiatan yang telah dilaksanakan panitia seperti sewa panggung tidak tercantum di dalam DIPA, sehingga ketika diajukan permintaan pencairan dana dibagian PPKAD Kota Gunungsitoli terpaksa ditolak. Menurutnya, untuk merea-

Bagi pejabat Eselon II yang dilantik yang membawahi pejabat eselon III dan IV pada kesempatan itu Bupati Soekirman mengingatkan para pejabat tersebut juga harus mampu mengayomi, melindungi dan mengarahkan bawahannya, sehingga mampu melaksanakan tugas secara baik demi tercapainya rencana strategis dan menggairahkan semangat kerja.(ARM)

lisasikan pencairan dana dalam kegiatan lomba putri Samaeri tersebut pihaknya sedang berupaya mengusulkan Peraturan Walikota (Perwal) Gunungsitoli. "Apabila Perwal itu sudah keluar maka kita ajukan kembali pencairan dana kepada PPKAD," katanya. Kepala Dinas Parbudpora Kota Gunungsitoli, Pintar Zebua SPd yang dikonfirmasi KPK Pos melalui ponselnya, Rabu (13/11), mengatakan; "Saya lagi di Jakarta, dan menyangkut masalah tertundanya penyerahan hadiah kepada pemenang lomba Putri Samaeri Gunungsitoli Tahun 2013 akan kita realisasikan setelah saya

kembali ke Gunungsitoli". Pihaknya mengakui bahwa kendala tidak dibayarkan hadiah kepada para pemenag lomba ini karena ada kesalahan administrasi yang mana nomenklatur pengajuan kegiatan, namun tidak ada masalah karena sudah masuk dalam DIPA P-APBD Kota Gunungsitoli TA 2013, katanya. Berdasarkan informasi yang diperoleh KPK Pos bahwa dalam perlombaan putri pariwisata Samaeri Gunungsitoli pada September 2013 pemenang juara I akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp6 juta, juara II Rp5 juta, juara III Rp4 juta, juara IV Rp3 juta.(YAGI)

DARI KOLONEL SUPRIYANTOROP KEPADA KOLONEL HADI SANTOSO

Pangdam Pimpin Sertijab Dan Pomdam I/BB MEDAN - Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian Irup serah terima jabatan (Sertijab) Danpomdam I/BB dari Kolonel Cpm Supriyantoro, S.IP, kepada Kolonel Cpm Hadi Santoso di Serambi Kehormatan Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Kamis. Pangdam I/BB mengatakan, serah terima jabatan merupakan konsekuensi logis dari tuntutan dan kebutuhan organisasi yang dinamis agar dapat berkiprah secara optimal. Sekaligus mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan profesionalisme melalui berbagai penugasan bagi pejabat yang bersangkutan. Dengan memberikan berbagai penugasan, diharapkan dapat mengasah dan mengembangkan wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan keterampilan yang dimilikinya guna memecahkan berbagai masalah sesuai lingkup tanggung jawabnya, sehingga dapat menghasilkan karya pengabdian yang terbaik bagi kemajuan organisasi TNI Angkatan Darat khususnya bagi Kodam I/BB. Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan bertugas menyelenggarakan, penegakan disiplin, hukum dan tata tertib di lingkungan prajurit Kodam I/BB. Upaya penegakan hukum, disiplin dan tata

Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian saat menerima corps raport pada Serah Terima Jabatan Danpomdam I/BB dari Kolonel Cpm Supriyantoro, S.IP, kepada Kolonel Cpm Hadi Santoso di Serambi Kehormatan Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Kamis. tertib di lingkungan prajurit harus senantiasa dilaksanakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan disertai sanksi hukum yang tegas sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Oleh karena itu, kepada para Komandan

Satuan harus peka dan turut serta mensosialisasikan berbagai peraturan maupun ketentuan hukum yang berlaku terhadap anggotanya. Lebih lanjut Pangdam I/BB mengucapkan terima kasih dan

penghargaan yang tulus kepada Kolonel Cpm Supriyantoro, S.IP. beserta isteri, atas pengabdiannya selama bertugas di Kodam I/BB. Dan apa yang telah dicapai dalam kurun waktu pengabdian merupakan hasil kerja keras dan pengorbanan yang dilandasi kejujuran dan ketulusan hati dari seorang prajurit yang setia mengabdikan dirinya. Selamat jalan dan sukses di satuan yang baru sebagai Dirbintahmil Puspom Angkatan Darat. Kepada Kolonel Cpm Hadi Santoso beserta istri selamat datang dan selamat bertugas pada jabatan yang baru sebagai Danpomdam I/BB sebelumnya menjabat Dirbindiklat Puspom Angkatan Darat. Segera menyesuaikan diri dengan kondisi satuan dan memegang prinsip berbuat yang terbaik bagi keberhasilan tugas pokok Kodam I/BB. Hadir dalam acara tersebut Kasdam I/BB, Irdam I/BB, Para Staf Ahli Pangdam I/BB, Staf Khusus Pangdam I/ BB, Pa LO TNI AL Kodam I/BB, Pa LO TNI AU Kodam I/BB, Para Asisten Kasdam I/BB, Para Kabalakdam I/BB, Para Danyon BS Sewilayah Medan, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD I/BB beserta pengurus Persit Kartika Chandra Kirana PD I/BB. (REL)


KPK POS

13

E D I S I 277 18 - 24 NOVEMBER 2013

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Korupsi, Manajer Senior PLN Ditangkap di Medan MEDAN - Manajer Senior Pengembangan Inovasi dan Kemitraan PT Pembangkit Listrik Negara (PLN), Ermawan Arief Budiman, ditahan Kejaksaan Negeri Medan, Jumat, 15 November 2013. Penahanan itu terkait dugaan korupsi pengadaan barang saat Ermawan menjabat Manajer Sektor Pembangkit Belawan. Seusai menjalani pemeriksaan, penyidik langsung membawa Ermawan ke Rumah Tahanan Tanjung Gusta. Pemeriksaan terhadap Ermawan, menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Medan Jufri Nasution, seharusnya dilakukan pekan lalu. "Tapi Ermawan mangkir, hari ini baru diperiksa. Usai pemeriksaan langsung ditahan karena penyidik khawatir yang bersangkutan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti," katanya. Sebelum Ermawan, Kejaksaan sudah lebih dahulu menahan lima pejabat PLN Pembangkitan Sumatera Utara pada September lalu. Mereka adalah bekas General Manager PT PLN Pembangkitan Albert Pangaribuan, Manajer Perencanaan Edward Silitonga, Manajer Bidang Produksi Fahmi

Rizal Lubis, Ketua Panitia Pengadaan Robert Manyuzar, dan Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang Ferdinan Ritonga. Menurut Jufri, Ermawan dan kelima pejabat tersebut terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan Flame Tube Gas Turbin (GT) 12 PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Belawan Tahun Anggaran 2007 senilai Rp 23,6 miliar. Ermawan dijerat Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ermawan melalui kuasa hukumnya, Muniar Sitanggang, menolak semua tudahan itu. "Klien saya, Ermawan, tidak melakukan kegiatan korupsi. Justru Ermawanlah sesungguhnya yang membongkar korupsi pengadaan flame tube di Belawan itu," katanya. Ia juga menolak penahanan itu. Alasannya, Ermawan saat ini sedang sekolah persiapan calon general manager dan mendapat jaminan agar tidak ditahan dari Direktur Utama PT PLN.(NET)

Status Tersangka Boediono Tinggal Selangkah Lagi JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya, tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Menurut inisiator Hak Angket Century, Muhammad Misbakhun, penahanan Budi Mulya ini mem-

punyai implikasi guliran karena akan membesar ke arah Dewan Gubernur dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dalam Struktur Dewan Gubernur Bank Indonesia, ada Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur BI. Dan Dewan Gubernur Bank Indonesia, sesuai dengan UU Bank Indonesia, mempunyai sifat kolektif kolegalial, dan bertangggungjawab yang

bersifat kolektif. Saat keputusan Pemberian FPJP, yang menjabat Gubernur Bank Indonesia adalah Boediono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden. Sementara Deputi Gubernur Senior dipegang oleh Miranda S Goeltom. Misbakhun mengatakan bahwa ia yakin penetapan Budi Mulya yang dikaitkan dengan penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik akan me-

ngarah pada Ketua KSSK saat itu, yaitu Sri Mulyani Indrawati dan sekretaris KSSK Raden Pardede. "Dengan ditetapkannya Budi Mulya, maka dengan melihat sifat kolektif kolegalial tersebut, maka peluang Miranda S. Gultom untuk ditetapkan lagi sebagai tersangka oleh KPK menjadi terbuka, sebelum arah penetapan tersangka tersebut menuju Boediono," ungkap Misbakhun.

Misbakhun mendorong DPR untuk segera mempesiapkan sebuah langkah konstitusional untuk melakukan impeachment terhadap Wakil presiden Boediono. Sebab langkah penangkapan oleh KPK tersebut harus diantisipasi sejak awal secara ketatanegaraan oleh DPR. "Sehingga sebuah sidang istimewa MPR pemberhentian Wakil presiden harus dilakukan," demikian Misbakhun.(IN/BBS)

Pelayanan di RSU Djoelhan Binjai Makin Babak Belur

Ketua KPK Abraham Samad (kiri) dan Deputi Penindakan KPK Warih Sadono (kanan) memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/11). KPK memberi keterangan tentang penahanan dua tersangka yang dilakukan pada Jumat (15/11), yaitu penahanan Budi Mulya dan Teuku Bagus.

Sutan Bhatoegana Ngaku Terima BB dari Anas Ubaningrum

KPK Ajukan Banding Putusan Fathanah JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor yang memvonis Ahmad Fathanah dengan 14 tahun penjara. "Jaksa KPK memilih banding karena dari sisi putusan vonis yaitu 14 tahun sudah cukup baik, sudah lebih dari dua per tiga, tapi dari penerapan pasal, dakwaan ke tiga dari pasal 5, jaksa meyakini dakwaan itu bisa dikenakan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin. Sebelumnya, majelis hakim yang diketuai Nawawi Pomolango memvonis Fathanah 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan pidana karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Pasal yang menjerat Fathanah yaitu menerima uang suap dari pasal 12 huruf a UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Fathanah juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang aktif dari pasal 3 UU no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Namun hakim menilai bahwa Fathanah tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian pasif yang berasal dari pasal 5 UU no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Sementara itu, pengacara Ahmad Fathanah, Ahmad Rozi menyatakan pihaknya akan mengajukan banding atas vonis dari majelis hakim Pengadilan Tipikor itu. "Insya Allah kita banding demi kepentingan hukum dan keadilan hukum klien saja," kata Rozi melalui pesan singkat. Dalam tindak pidana korupsi, Fathanah juga dinilai terbukti menerima permintaan dari direktur utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman dan tiga anak perusahaannya untuk mendapat tambahan kuota impor daging sapi sebesar 8.000 ton dengan komisi sebesar Rp5000 per kilogramnya.(NET)

Miskinkan Koruptor Tidak Langgar HAM JAKARTA - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, berpendapat, memiskinkan koruptor melalai mengambil alih aset atau harta kekayaan hasil korupsi dari si pelaku dan keluarganya tidak melanggar HAM. "Prinsipnya pengambilan kembali harta hasil korupsi bukan melanggar hak asasi. Saya yakin tidak ada pelanggaran hak asasi keluarga koruptor dalam proses pengambilan aset ini karena yang disita kan yang hasil korupsi," kata dia, seperti yang dilansir Antara, Rabu. Menurut dia, bila penyitaan

harta koruptor yang merupakan hasil korupsi tidak dilakukan, hal itu justru akan melanggar hak asasi orang banyak. "Sebab harta hasil korupsi itu kan biasanya harta yang diperoleh dari uang publik," ujarnya. Bahkan, ia menyarankan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dimasukkan aturan proses penyitaan aset hasil korupsi itu juga terhadap keluarga si koruptor. "Harta kekayaan yang ada pada keluarga yang merupakan hasil korupsi juga harus disita, dan keluarga yang terlibat pun dikenakan sanksi," katanya.(BBS)

JAKARTA - Giliran Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus korupsi pembangunan pusat pendidikan dan latihan olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat dengan tersangka Anas Urbaningrum. Usai menjalani pemeriksaan, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat mengakui pernah menerima ponsel BlackBerry di Kongres Partai Demokrat tahun 2010, guna pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. "Itu (bagi-bagi BlackBerry) memang ada, dan saya menerima " kata Sutan di kantor KPK, Jakarta, Rabu. Dijelaskan BlackBerry itu diberikan oleh Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Atas pemberian itu, sempat ditanyakan kepada Nazaruddin tujuan dibagi-bagikannya Blackberry. "Untuk alat komunikasi para peserta yang mendukung Pak Anas, termasuk saya. Dia bilang harus ambil itu karena nanti kalau pakai

HP sendiri bisa dipengaruhi pihak pesaing," kata Sutan menerangkan pernyataan Nazaruddin dulu. Karena itu, tambah dia, seluruh peserta yang mendukung Anas, menerima pemberian Blackberry tersebut. Ia berdalih kalau memakai telepon seluler sendiri maka akan dipengaruhi pihak dari calon Ketua Umum lainnya. "Kenapa begitu, saya nggak tahu. Tapi semua ambil karena takut pakai HP sendiri bisa dipengaruhi pihak pesaing," lontarnya. Ditanya apakah pembelian Blackberry dari proyek Hambalang, Sutan dengan nada berkelit mengaku tidak mengetahuinya. "Jujur saya tidak tahu soal aliran dana dalam kongres. Mana pernah saya tanya itu, yang penting ada barangnya. Saya kan dukung pak Anas. Dokumen apa juga saya nggak ada (untuk dibawa dalam pemeriksaan), saya nggak ngerti apa-apa," tegas Ketua DPP Partai Demokrat ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pro-

yek Hambalang dan proyek-proyek lainnya untuk tersangka Anas Urbaningrum diduga mengalir ke kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010. Kasus Hambalang, Anas disangka menerima hadiah atau janji semasa menjadi anggota DPR berupa Toyota Harrier dari perusahaan kontraktor proyek Hambalang, PT Adhi Karya. Anas diduga menyalahgunakan wewenang penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Anas diduga melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Tuntaskan Pengacara Teuku Bagus Muhammad Noor, Haryo B Wibowo mengatakan, PT Adhi Karya telah diperas oleh mafia proyek Sport Center, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Pemeriksaan tadi ya memang sangat terasa sekali Adhi Karya ini diperas oleh mafia proyek," kata Haryo di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (15/11). Haryo datang ke KPK untuk mendampingi Teuku Bagus yang menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Kini, Teuku Bagus sudah ditahan KPK di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Haryo meminta KPK mengusut tuntas mafia proyek Hambalang senilai Rp2,5 triliun itu. Menurutnya, penuntasan kasus Hambalang akan memberikan efek positif terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kami berterima kasih dan berharap kepada KPK supaya bisa mengungkap kasus ini lebih dalam lagi untuk perbaikan iklim BUMN ke depan," tukasnya. Seperti diketahui, KPK menetapkan Teuku Bagus Mohammad Noor sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan proyek Sport Center Hambalang sejak Jumat, 2 Maret 2013 lalu.(ENDY)

BINJAI - Keberadaan RSU Djoelham Binjai sampai sekarang ini tidak ada peningkatan dalam pelayanan. Baik dengan kehadiran para dokter yang sesuka hati hadir, sehingga masyarakat bosan menunggu dikarenakan para dokter hadir di siang hari. Hal ini dikatakan Ketua BCW Binjai, Gito Affandy yang melakukan pemantauan atas kinerja rumah sakit daerah itu. Bahkan, kata Gito, fasilitas mulai dari air bersih dan Lift masih mendominasi persoalan yang secara terus menerus meresahkan pasien. Terutama pasien Jamkesmas, Askes yang sifatnya ditanggung pihak ketiga jangan harap mendapat pelayanan maksimal. Ketua Lembaga BCW itu mengaku prihatin dengan sistem pelayanan di Rumah Sakit Pemerintah satu satunya di Kota Binjai yang semakin hari kian bobrok. Padahal, katanya, Direktur yang diimpor dari Madina yang diangkat kisaran 7 bulan lalu, tidak mampu melakukan perubahan. Sejalan dengan tercomotnya tiga mantan Direktur RS dr RM Djoelham dipengadilan Tipikor Medan karena korupsi, bukan berarti hari ini tidak ada korupsi di lingkungan rumah sakit itu. Hal ini dapat dilihat tidak maksimalnya pelayanan kesehatan dan fasilitas serta pemeliharaannya yang terus dibiayai oleh APBD. Tettapi faktanya, fasilitas yang dibutuhkan pasien selalu tidak memadai bahkan untuk urusan Lift kerab membuat heboh. Termasuk alat-alat kesehatan seperti cek darah, ronghten, dan kepentingan cek medis lainnya dari waktu ke waktu masih dirujuk dari luar RS dr Djolham. "Keadaan ini tidak tertutup kemungkinan adanya dugaan kerjasama untuk mencari keuntungan kedua belah pihak. Terkiat dengan biaya perawatan alat alat medis, ini juga patut dilakukan audit," pungkas Gito.(SBR)

Korupsi di Tubuh PKS Struktural? JAKARTA - Satu demi satu fakta penting terungkap dari persidangan terdakwa kasus suap izin impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Salah satunya tersangka kasus ini, yang tak lain dan tak bukan Luthfi Hasan Ishaaq, bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selain Luthfi, tersangka lainnya adalah Ahmad Fathanah. Orang yang mengaku pengusaha ini ternyata dikenal sangat dekat dengan lingkaran elite PKS. Dia akrab dengan Luthfi dan Hilmi Aminuddin, Majelis Syuro PKS. Menteri Pertanian Suswono yang pernah diperiksa dalam kasus ini juga kader PKS. Lantas, bila demikian adanya, bisakah disimpulkan korupsi impor daging sapi ini bersifat struktural dengan aktor utamanya PKS? "Harus dibuktikan dulu," kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, Selasa (12/11). Menurut Zainal, kalau data dan kesaksian itu bisa dibuka terang, ini menjadi catatan besar untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) buat menjatuhkan hukuman. "Kalau data dan kesaksian itu terbukti

ada praktik korupsi, ini menjadi catatan besar untuk dijatuhkan hukuman." Pada sidang terdakwa Luthfi, terungkap adanya upaya Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman menggelapkan status kepemilikan mobil jenis

Volswagen Caravelle dari tangan Luthfi menjadi aset partai. Mahfudz mendapat perintah langsung untuk melakukan itu dari Luthfi. Fakta itu terungkap usai KPK menyita aset milik Luthfi. Tak ada sepeser pun duit partai pada

kasus kepemilikan mobil seharga Rp1 miliar itu. Saksi lain, Yudi Setiawan-terpidana kasus korupsi pengadaan alat peraga di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan--di persidangan Fathanah

membeberkan cara PKS menggali dana partai. Yudi mengaku memberikan uang untuk membeli proyek atau istilahnya ijon. Semua untuk memuluskan proyek agar tidak jatuh ke tangan lain. Yudi juga mengaku pernah mengirim uang atas permintaan Luthfi lewat Fathanah. Duit untuk keperluan PKS. Untuk biaya kunjungan kerja Fraksi PKS ke Turki," kata Yudi di persidangan. "Saya merogoh kocek sebesar Rp250 juta hanya untuk berkenalan dengan Luthfi". Menengok kesaksian itu, Zainal tetap tak mau buru-buru menyimpulkan. Pengadilan harus membuktikan kebenaran semua itu. "Harus dibuktikan apakah praktik korupsi ini dilakukan orang per orang atau korporasi. Baru bisa disimpulkan bahwa partai tertentu merupakan partai korporasi," jelas dia. Dia berkata, "Kita jangan cepat menyimpulkan dari pernyataan Yudi saja. Proses hukum harus berjalan. Itu orang yang bicara ke depan. Pernyataan itu. Harus diselidiki kebenarannya untuk menemukan fakta hukum lainnya".(NET)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 277 18 - 24 NOPEMBER 2013

SUMUT

Bupati : Ujian CPNS Batubara Bebas KKN

Pola Yang Diterapkan USAID Perlu Dikembangkan Di Kota Medan MEDAN - Kehadiran USAID Prioritas adalah dalam konteks pendidikan, tujuannya adalah bagai mana kualitas pendidikan di Kota Medan bisa ditingkatkan. Untuk itulah pola pembelajaran yang selama ini diberikan oleh USAID melalui program pembinaan kepada 24 sekolah terdiri dari 16 Sekolah SD/MI dan 8 sekolah SMP/MTs negeri dan swasta di Kota Medan, dapat dirasakan hasilnya. Dan pemerintah Kota Medan berkeinginan untuk terus meminta kepada USAID Prioritas melanjutkan programnya. Hal ini disampaikan oleh Plt Walikota Medan diwakili Sekda Ir Syaiful Bahri MM dalam pertemuan dengan USAID Prioritas tediri dari Mr Larry Dolan Deputy Director USAID Indonesia Educatuion Office, Mr Sturt Weston Cop USAID Prioritas, Mrs Melinda Taylor Vice President For Education RTI International, Mr Jerry Strudwick Lead Education Specialist AusAID, Mrs Julia Wheeler Senior Program Maneger AusAID. Juga dihadiri Koordinator USAID Prioritas Sumatera Utara Agus Marwan Kabid Sarana dan Prasarana pendidikan dasar dan menengah Drs Syahrial, Ketua Dewan Pendidikan Kota Medan Prof DR Matshuhito Solin MPd, dan para fasilitator daerah, Rabu, di balai Kota Medan.

Dikatakannya, selama ini pemerintah Kota Medan mendapat dukungan dan bantuan dari USAID baik itu bidang sanitasi, air bersih dan penataan lingkungan. Saat ini USAID prioritas memberikan dukungan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Medan. Kesemua dukungan dan bantuan dari USAID tersebut adalah dalam rangka kesejahteraan masayarakat. Keberdaan USAID Prioritas di Kota Medan selain dapat meningkatkan kualitas pendidikan juga diharapakan dapat memberikan pencerahan terhadap permasalahan pendidikan yang ada di Kota Medan. Menurutnya, saat ini pola pembelajaran yang diberikan oleh USAID Prioritas adalah dibidang peningkatan pembelajaran di sekolah serta peningkatan kualitas guru.Namun program ini juga perlu dikembangkan dibidang lain seperti pendistribusian guru yang merata guna menghindari sekolah favorit. Semua sekolah sama baik yang di inti kota maupun di pinggiran kota. “Saya berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada pihak USAID Prioritas yang telah memberikan bantuan dan dukungannya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Medan, dan berharap program ini terus di laksanakan dan dikembangkan,“ ujar Syaiful Bahri. (VIN)

Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan di SMP 9 Binjai BINJAI - Waduh...., waduh. Tampaknya tidakan arogansi sang pengajar tidak kunjung hentinya di Kota Binjai. Setelah beberapa waktu lalu lima murid SD yang menjadi bulan-bulanan oleh oknum guru. Eh, kini siswa SLTP yang kembali dihajar. Tidak hanya dipukul, tapi sang pengajar ini juga memiting dan mencekik murid saat jam istirahat. Permasalahannya hanya sepele dan sepatutnya tidak perlu dilakukan seperti itu. Kalau seperti ini, mau dibawa kemana dunia pendidikan Kota Binjai? Adalah Ilham Juhri (15) salah satu murid SLTP Negeri 9 yang terletak di Kelurahan bakti karya, Kecamatan Binjai Selatan, yang menjadi bulan-bulanan arogansi seorang oknum guru, yang mengajar dibidang studi Matematika, Kamis siang pekan lalu. Lagi-lagi, aksi kekerasan sang guru ini dilakukan dihadapanteman-temanya dan guru pendidik lainya. Tidak terima atas perlakuan sang guru, Suparmin (48) warga Pasar 5 Banten, Kelurahan Tanah Seribu, Kecamatan Binjai Selatan, selaku orang tua mendatangi Polres Binjai, guna meminta perlidungan hukum. Kepada petugas diakui Ilham, kejadian itu berawal ketika mereka sedang istirahat sekitar pukul 12.00 WIB. Di mana, sewaktu jam istirahat itu ia dan rekanrekanya tertawa ria di halaman sekolah. Naasnya, canda tawa mereka terdengar oleh sang pengajar ini. Bukanya ditegur, sang pengajar ini berubah drastis menjadi sang penghajar. Dengan arogansinya, diri-

nya langsung mempertanyakan kepada murid lain siapa yang tertawa. Rekan-rekanya yang takut dengan sang guru yang terlihat marah langsung menunjuk Ilhamlah, yang tertawa. Dan sang pengajar ini pun menjadi mesin penghajar. Ilham langsung ditarik, dipiting, dipukul serta dicekik hingga terdapat beberapa luka lebam di tubuh dan kepalanya. Beruntung, aksi arogansi guru ini diketahui guru lainya bernama Rosida, dan langsung berlari meneriaki pelaku agar menghentikan perbuatanya. Hal inpun menjadi tontonan murid dan guru lainnya yang memang tengah istirahat. Hingga, orang tua yang menerima laporan tersebut dari anaknya mendatangi Polres Binjai, guna meminta perlindungan hukum. "Saya tidak terima anak saya diperlakukan seperti ini. Dia datang ke sana untuk diajar bukan dihajar seperti ini. Apa tidak bisa guru itu cukup menegurnya saja," ujar Suparmin, saat mendampingi anaknya. Bahkan, ungkapnya, bukan hanya anaknya saja yang sempat menjadi korban arogansi sang guru. Berdasarkan pengakuan murid lainnya, ada beberapa murid juga mengakui sempat menjadi bulanbulanan sang guru. "Kalau kata guru lain, memang guru itu ada kurang-kurangnya. Tapi, apa dibenarkan seperti ini tindakan dia sebagai seorang guru. Kalau memang ada kurangnya, kepada kepala dinas, ambil tidakan jangan sampai hal ini terus terjadi," tegasnya kesal. (SBR)

BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM didampingi sekdakab T.Erwin SE dan kepala BKD Saut Siahaan SE MM mengungkapkan, pihaknya menjamin pelaksanaan tes CPNS di Batubara bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini ditegaskan bupati usai melaksanakan pemanta-

uan tes CPNS di Lima Puluh. "Kami menjamin pelaksanaan tes CPNS bebas KKN. Sistem penerimaan CPNS yang dikoordinir oleh Tim Nasional Pelaksanaan Tes CPNS dan tidak boleh dicampuri siapapun," tegas bupati. Ujian, tegasnya, tidak bisa ada yang mengintervensinya begitu juga siapa yang akan

diterima menjadi CPNS. Menurut Arya, jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Batubara saat ini memang memerlukan penambahan. Untuk itu, dirinya berharap dari tes ini akan diperoleh CPNS yang terbaik dan berkualitas. Pada pelaksanaan tes CPNS ini, Pemkab Batubara juga berkoordinasi kantor

regional VI Badan Kepegawaian Negara (BKN), BPKP, pihak kepolisian serta instansi terkait lainnya untuk kelancaran kegiatan tersebut. Sebanyak 2976 peserta pelamar umum dan 588 pegawai honorer K2 Pemkab Batubara mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan

M.Amin Siregar AMd Lantik 57 PPL BINTANG BAYU - Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan Bintang M.Amin Siregar AMd, Senin lalu, di Balai Desa Bintang Bayu resmi melantik 57 orang Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) se-Kecamatan Bintang Bayu. Hadir dalam pelantikan tersebut Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar SH, anggota Panwaslucam, sekretariat, Rohaniawan dan beberapa tokoh masyarakat. Prosesi pelantikan berjalan dengan singkat, lancar dan hikmad. Usai melantik, Amin Siregar menjelaskan, bahwa PPL adalah perpanjangan tangan Panwaslucam dalam hal melakukan tugas pengawasan pada Pemilu Legislatif. Selain pengawasan, PPL siap menerima setiap laporan dari masyarakat terkait adanya bentuk pelanggaran dan meneruskannya kepada Panwaslu Kecamatan. Disamping itu PPL juga menyampaikan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti dan bila perlu memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Amin juga

Sejumlah Pejabat Pemkab Nias Laksanakan Sertijab

LANTIK - M.Amin Siregar,AMd Ketua Panwaslucam Bintang Bayu saat melantik 57 PPL di Balai Desa Bintang Bayu,Senin (11/11) lalu.(ARM) mengingatkan PPL untuk tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sementara itu, Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar SH mengatakan, PPL harus siap ditugaskan dimana saja, bukan hanya di luar desa bahkan di luar kecamatan pun harus siap. Saat mendaftar kepada semua calon PPL sudah diberi informasi bahwa PPL itu siap ditugaskan dimanapun. Tugas

PPL ini berat dan harus diemban sebaik mungkin karena ini adalah amanah. "Junjung tinggi sumpah janji dan pakta integritas yang sudah diucapkan. Tunjukkan kinerja di dalam menjalankan tugas. Adanya temuan penyimpangan-penyimpangan pada tahapan pemilu segera laporkan dengan tetap melakukan koordinasi," ujar Camat.(ARM)

PASCA KERICUHAN DI SMA NEGERI 3 MEDAN

Wakasek Urusan Kesiswaan Dicopot MEDAN - Buntut kisruh yang terjadi antar siswa dan dan rebutan pengeras suara (mic) dengan guru pada saat upacara Peringatan Hari Pahlawan di SMA Negeri 3 Medan, Senin (11/11), Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis MM selaku Pelaksana Tugas Kadis Pendidikan (Disdik) Kota Medan langsung mengambil tindakan tegas setelah melakukan investigasi. Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Urusan Kesiswasan SMA Negeri 3 Medan Emiruddin Harahap SPd MM yang ditengarai sebagai pemicu terjadinya kericuhan langsung dinonaktifkan. “Tanpa mengurangi rasa hormat, kami sampaikan bahwa Wakasek Urusan Kesiswaan SMA Negheri 3 Medan yang selama ini dijabat oleh saudara Drs Emiruddin Harahap Spd MM, mulai hari ini dan seterusnya akan digantikan dengan guru yang lain. Tujuan pergantian ini dilakukan untuk penyegaran dan memberikan kesempatan kepada guru-guru yang lain untuk meningkat karirnya,” kata Sekda didampingi Kabid Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan Disdik Kota Medan Marasutan Siregar Mpd di Balai Kota Medan, Rabu (12/11). Kepada Emiruddin, Sekda mengucapkan terima kasih banyak atas dedikasi dan tanggung jawab yang telah diberikannya karena telah membantu tugas-tugas kepala sekolah selama ini, khususnya dalam urusan kesiswaan dan kemajuan SMA Negeri 3 Medan. Diharapkannya kerjasama yang telah dibangun selama ini tetap terjalin

di SMAN 1, MAN, SMPN 1 Lima Puluh, SMAN I, SMKN I, SMPN I, SMK Budi Darma, SMK Amir Hamzah Air Putih, Indra Pura, SMPN 2 Sei Balai dan perguruan daerah Sei Bejangkar, Minggu. Dari sejumlah peserta tes tersebut, Pemerintah kabupaten Batubara hanya akan menerima sebanyak 95 CPNS dari pelamar umum. (RUDY)

dengan baik.“Pemikiran-pemikiran positif dari saudara tetap diharapkan untuk terciptanya proses belajar mengajar yang baik pada masa mendatang di SMA Negeri 3 Medan,” ungkapnya. Sebelum melakukan pergantian, Sekda menjelaskan telah menerima surat permohonan dilakukannya mutasi terhadap Emiruddin baik dari OSIS maupun Kepala SMA Negeri 3 Medan. Dalam kedua surat itu disebutkan, tindakan-tindakan yang dilakukan oknum Wakasek yang juga selaku Pembina OSIS sangat meresahkan guru-guru, siswa, orang tua siswa dan komite sekolah, karena sesungguhnya merupakan kebijakan pribadi sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan dalam penyelenggaraan maupun pengelolaan pendidikan di SMA negeri 3 Medan. Adapun sejumlah kebijakan sang oknum Wakasek sesuai yang dipaparkan dalam surat itu diantaranya penjualan pakaian seragam batik siswa yang mengatasnamakan OSIS. Padahal penjualan batik tidak ada mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Malah ketika kepala sekolah mengusulkan agar penjualan diserahkan penangananya kepada koperasi sekolah, oknum wakasek justru menentangnya. Kemudian penjualan sepatu seragam siswa pada setiap penerimaan siswa baru. Selain harganya sangat memberatkan orang tua siswa, penjualan sepatu seragam juga tanpa izin dari kepala sekolah. Lalu penjualan jilbab seragam dan

peralatan MOS bagi siswa baru dengan harga cukup tinggi. Selanjutnya pembuatan kartu pelajar dengan biaya sangat fantastis, penjualan buku tahunan serta mewajibkan siswa masuk asuransi. Di samping itu melakukan pengutipan biaya try out Ujian Nasional bagi siwa kelas XII bekerjasama dengan bimbingan tes/ bimbingan studi. Padahal komite sekolah telah memprogramkan pelaksanaan try out setiap tahunnya secara gratis bagi siswa kelas XII. Kemudian penjualan kalender untuk seluruh anggota ekskul dengan harga cukup tinggi. Semua hasil yang diperoleh dari seluruh kebijakan yang dilakukan oleh oknum wakasek disebutkan pihak OSIS maupun kepala sekolah untuk kepentingan pribadi semata yang bersangkutan. Selain menerima surat dari OSIS dan Kepala SMA Negeri 3 Medan, Sekda juga mengaku menerima surat bantahan dari oknum wakasek tersebut. Dalam surat bantahannya itu, Emir mengatakan aspirasi yang dilakukan OSIS sehingga memicu terjadinya kericuhan dinilainya sangat jauh dari unsur kebenaran dan terkesan lebih kepada pembunuhan karakter bidang kesiswaan, terutama dirinya. Itu sebabnya pidato Dicky Kadhafi mewakili OSIS langsung dihentikan karena dinilai sangat propokatif dan menyalahi etika organisasi. Menurut Emiruddin, penyampaian aspirasi itu tidak pernah dibicarakan di internal OSIS sendiri maupun di MPK.(VIN)

NIAS – Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, O’ozatulo Ndraha melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) kepada sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias, Senin kemarin, bertempat di ruang oval lantai 3 kantor Bupati Nias. Sekda Kabupaten Nias dalam arahannya mengatakan, serah terima jabatan yang diselenggarakan merupakan tindak lanjut pelantikan pejabat structural eselon II,III, dan IV di lingkungan Pemerinrah Kabupaten Nias yang telah dilaksanakan pada hari Jumat minggu lalu. Dikatakan, pada prinsipnya mutasi jabatan adalah hal yang lazim dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai negeri sipil, sesuai dengan dinamika organisasi demi peningkatan kinerja perangkat daerah,katanya. Menurutnya, mutasi jabatan sebagai wujud respon pemerintah daerah atas kinerja yang ditujukan oleh aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas yang di emban selama ini. Pada kesempatan itu, Sekda menyampaikan bahwa saat ini Pemkab Nias di hadapkan pada tantangan perkembangan organisasi yang semakin dinamis dan di harapkan mampu menjawab persoalan-persoalan secara nyata muncul dalam kehidupan seharihari,katanya. Dikatakan, tantangan yang semakin kompleksitas ini tidaklah mudah untuk di jawab atau tidak segampang membalikkan telapak tangan, terlebih-lebih mengingat kondisi sumber daya aparatur pemerintah daerah yang belum memadai pada setiap SKPD. Sekda mengharapkan kepada para pejabat yang baru agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dapat mengoptimalkan kinerja organisasi serta denantiasa memberikan pengabdian terbaik bagi pemerintah Kabupaten Nias yang dilandasi semangat “membangun tanpa korupsi “ ujarnya. Para pejabat struktural yang di serahterimakan diantaranya, Kepala Inspektorat Samson Laoli,SH kepada penggantinya Drs Firman Yanus Larosa,MAP, Kepala Dinas Pendidikan, Drs FirmanYanus Larosa,MAP kepada Ma’atosokhi Zendrato,S.PAK,M.Pd, Plt Kadis Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias, Syarif Usman Mendrofa,S.Sos,M.Si, Plt Kadis Perhubungan,Komunikasi dan Informatika, Drs Yosafati Waruwu kepada Drs Sawato Mendrofa, Kadis Kelautan dan Perikanan, Drs Sawato Mendrofa kepada Fonaso Laoli,A.Md,SE, Plt Kadis Tata Ruang,Perumahan dan Kebersihan Kabupaten Nias, Edwin Fanolo Hulu,ST,MT kepada Fatizatulo Zebua,ST, Kadis Pelayanan Perizinan Terpadu, Fonaso Laoli,A.Md,SE kepada Drs Bezatulo Gulo. (YAGI)

T Sariful Azhar SH: Jangan Ada Kelompok Pasca Pilkades BINTANG BAYU - Semua pihak harus bisa menjaga situasi agar kondusif terlebih para Calon Kepala Desa agar pergesekan pergesekan dapat dihindari. Kita ini semua saudara tidak ada perbedaan.Jangan sampai ada kelompok-kelompok pasca pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Demikian harapan yang disampaikan Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar SH usai penandatanganan Deklarasi Kesepakatan Damai para calon kepala desa dan Ikrar dari Panitia Pemilihan Kepala Desa

MESRA - Irwandani calon Kades Bintang Bayu (kanan) berpelukan mesra dengan rivalnya Nurdin. (KPK POS/ARM) (P2KD), Jumat sore, di Aula Kantor Camat Bintang Bayu. Hadir dalam acara

tersebut Kapolsek Kotarih AKP Sudarjanto,Pelda Sudiono (mewakili

Danramil-17),31 calon Kades,Ketua P2KD,Ketua BPD dan Plt Kepala Desa se Kecamatan Bintang Bayu. Camat lebih lanjut menegaskan, calon Kades yang kalah harus siap menerima kekalahan atau legowo. Harus berjiwa besar agar Pilkades bisa berjalan aman,damai dan kondusif. Kepada P2KD juga harus dapat memposisikan diri pada tempat yang netral. Jangan ada keberpihakan kepada salah satu calon. Ditempat yang sama Kapolsek Kotarih AKP Sudarjanto dengan tegas

meminta P2KD untuk tidak coba-coba bermain dalam pilkades ini. Jangan cobacoba membuat tanda-tanda khusus dalam surat suara. Jika ada temuan akan kita proses. Bekerjalah dengan arif dan bijaksana. Kepada Calon Kades saya minta untuk menghindari konflik dengan tidak membuka aib calon lain. Paparkan saja visi misi yang positif dan bersifat membangun. Pada kesempatan tersebut Kapolsek bersama Camat dan Danramil akan membuat edaran larangan menjual minuman keras (tuak) pada hari pemilihan Kepala Desa.(ARM)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 277 18 - 24 NOPEMBER 2013

Tebingtinggi Terima Dana PNPM Rp9,6 Miliar 3 Kelurahan Dapat Bantuan Rp3 M TEBINGTINGGI - Pemerintah pusat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada tahun anggaran 2013 memberikan bantuan sebesar Rp9,6 miliar terdiri dari Rp5,6 miliar untuk 35 kelurahan se Kota Tebingtinggi dan Rp4 miliar dibagikan kepada beberapa kelurahan. Tiga Kelurahan di Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi yakni Kelurahan Karya Jaya, Kelurahan Berohol dan Kelurahan Tanjung Marulak Hilir mendapat bantuan masing-masing sebesar Rp1 milar dari Pemerintah pusat melalui program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Selain itu, Kelurahan Karya Jaya dan Kelurahan Brohol juga mendapat bantuan masing-masing sebesar Rp250 juta lewat program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur (P4IP). Sedangkan Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu dan Kelurahan Bandar Utama Kecamatan TebingTinggi Kota mendapat bantuan masing-masing sebesar Rp250 juta melaluiP4IP. Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Kota Tebingtinggi H Gul Bakhri Siregar SIP MSi pada kegiatan Jumling Pemerintah Kota di Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, Jumat, di halaman Madrasah Ibtidaiyah Lingk.3 Kelurahan Karya Jaya. Tampak hadir Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, Plt BPMK Baharuddin Purba SE, Kadis PU Ir HM Nurdin, Kadisdik Drs H Pardamean Siregar MAP, Kadis Sosnaker Drs H Hasanuddin Siregar, Sekreatris Capil Zahidin, Kadis Kouperindag HM Yunus Matondang, Camat Rambutan M Wahyudi SSTP para lurah se Kecamatan Rambutan dan ratusan warga setempat. Walikota H Umar Zunaidi Hasibuan berharap bantuan yang diterima tersebut dapat dipergunakan sebaik-baik nya untuk kegiatan yang dimaksud dan jangan sampai ‘pecah kongsi’ terhadap bantuan yang telah diperoleh pihak kelurahan. “Kami berharap kepada camat dan lurah serta kepling untuk dapat bermusyawarah mengelola bantuan yang telah diterima dan harus transparan dalam pengelolaannya serta jangan sampai pecah kongsi," pesan Umar Zunaidi Hasibuan.(RS)

SUMUT

Pembangunan Kantor KPUD Tebingtinggi Terkendala Lahan TEBINGTINGGI - Rencana Pemko Tebingtinggi membangun gedung baru Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) senilai Rp2 miliar yang anggarannya berasal dari pemerintah pusat terancam gagal. Pasalnya lahan untuk lokasi pembangunan kantor baru minimal seluas 2 hektar hingga kini belum tersedia. Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik SH MAP mengaku Pemko akan berusaha secepatnya mencari lahan untuk lokasi pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebingtinggi, karena kondisi Kantor KPUD Tebingtinggi sudah sangat tidak layak dan bangunan yang dipakai seka-

rang merupakan asset Dinas Sosial Pemprovsu. “Kita akan berusaha mencari dan menyediakan lahan untuk dihibahkan kepada KPU guna pembangunan kantor KPU Tebingtinggi,” jelas Wakil Walikota saat menerima audensi komisioner KPU Tebingtinggi, Kamis. Menurut Irham Taufik, Pemko Tebingtinggi kesulitan menyediakan lahan untuk pembangunan perkantoran. “Tahun lalu kita gagal menyediakan lahan untuk pembangunan perguruan tinggi, sehingga pembangunan politehnik dialihkan pemerintah pusat ke Tanjungbalai, Pemko berupaya agar hal itu tidak terulang kembali,” ungkapnya. Diakui Irham Taufik, bahwa sudah sangat mendesak ketersediaan lahan untuk pembangunan kantor KPU Tebingtinggi dan kantor BNN. Pemko Tebing-

tinggi katanya, akan berupaya mencari lahan yang strategis untuk kantor KPU Tebingtinggi dan BNN. “Untuk lahan TPA saja Pemko Tebingtinggi harus membelinya,” sebut Irham Taufik. Pelaksanaan Pemilu merupakan tugas nasional yang harus dilaksanakan dengan baik dan Pemko Tebingtinggi siap mendukungnya. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana yang dibutuhkan KPU dalam mensukseskan Pemilu sebaiknya diajukan secara tertulis ke Pemko Tebingtinggi, pinta Irham Taufik. Sementara Ketua KPU Tebingtinggi Abdul Khoir didampingi anggota Ridwan Napitupulu, Zulkifli Hasan, Buchkori dan Wal Asri mengatakan, kondisi kantor KPU Tebingtinggi saat ini sudah sangat tidak layak dan harus segera dibangun gedung baru. “KPU siap memba-

ngunnya dengan anggaran Rp 2 miliar akan tetapi Pemko Tebingtinggi harus menyediakan lahan minimal 2 hektar untuk dihibahkan,” sebut Abdul Khoir. Jika Pemko Tebingtinggi gagal menghibahkan lahan untuk kantor KPU, maka anggaran pembangunannya yang bersumber dari pemerintah pusat Rp2 miliar terancam dikembalikan. Menunggu terealisasi pembangunan gedung baru, lanjutnya, KPU sangat mengharapkan satu unit gedung yang berada persis di samping kantor KPU dapat direalisasikan penggunaannya kepada KPU Tebingtinggi. Dalam kesempatan itu, Abdul Khoir juga menyampaikan proses tahapan Pemilu legislatif yang sudah dilaksanakan KPU dan program ke depan. “Masalah DPT yang tidak memiliki NIK dan NKK masih terus ditindaklanjuti”, terangnya. (RS)

Jalan Silahisabungan – Sikodonkodon Tanah Karo Rusak Berat SIDIKALANG - Badan jalan menghubungkan Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi menuju desa Sikodongkodong, Kecamatan Merek, Kabupaten Tanah Karo, yang juga merupakan salah satu akses alternatif dari Sidikalang dan Aceh menuju kota Medan, kini kondisinya rusak berat. Kerusakan terparah terdapat mulai dari desa Paropo, Silahisabungan hingga menuju desa Sikodonkodong yang panjangnya puluhan kilometer. Pantauan awak media ini, saat melintas dari daerah itu belum lama ini, kondisi badan jalan sudah mengalami kerusakan yang sangat kritis, sehingga para pengendara sangat kesulitan bila melintas, karena pada badan jalan terdapat kubangan besar. Padahal, diketahui jalan tersebut merupakan alternatif yang bisa dimanfaatkan pengendara jika jalan nasional Sidikalang-Medan mengalami bencana seperti tanah longsor. Sehingga, para pemilik kenderaan pribadi maupun angkutan penumpang terpaksa memilih jalan alternatif Silalahi menuju Tongging via Sikodonkodon yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan karena terkesan kurang mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Dairi. Sejumlah pengendara kenderaan pribadi mengaku marga Silalahi menyebutkan, selayaknya pemerintah Dairi maupun Tanah Karo bisa berkoordinasi untuk perbaikan jalan itu. Sebab menurut sumber itu, kedua pemerintah daerah samasama diuntungkan jika jalan itu diperbaiki, karena kedua daerah itu sama-sama daerah wisata. "Artinya, jika jalan itu bagus (mulus) otomatis kunjungan wisatawan ke daerah pantai

JALAN RUSAK - Terlihat salah satu kenderaan plat merah sedang melintas disalah satu titik kerusakan jalan yang terdapat di desa Paropo,Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi menuju desa Sikodongkodong, Kecamatan Merek, Kabupaten Tanah Karo. (KPK POS/SAUT) Silalahi maupun ke daerah Tongging atau Sikodong-kodong pasti lebih ramai, dengan menjual keindahan panorama air Danau Toba," kata dia. Salah seorang warga desa Paropo. P Situngkir menyebutkan, menurut informasi kami dengar sebenarnya Pemkab Dairi sudah mengajukan jalan ini ke Pemprovsu untuk ditingkatkan statusnya menjadi jalan propinsi. "Tetapi entah kenapa, katanya Pemkab Tanah Karo tidak setuju, sehingga jalan ini belum berubah status," ucapnya. Padahal, jika jalan ini sudah

dibawah pengawasan atau tanggungjawab provinsi kemungkinan ebih baik. Dampaknya juga bagi kunjungan wisata kepada kedua daerah tujuan wisata ini pasti meningkat. Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Dairi, Hotmaida Butarbutar, ST MT, dikonfirmasi belum lama ini mengatakan, tahun ini tidak ada dana untuk perbaikan jalan yang rusak tersebut. Mengenai peningkatan jalan menjadi jalan provinsi, Hotmaida membenarkan sudah beberapa kali diusulkan ke Pemprovsu,

tetapi kata Hotmaida, Pemkab Karo belum menyetujuinya, sehingga jalan tersebut tetap dikelola pemerintah Kabupaten. Terpisah, anggota DPRD Sumut dari Dapil X (Karo, Dairi dan Pakpak Bharat), Richard Edy M Lingga SE, mendesak Pemprovsu untuk mendorong Pemkab Tanah Karo, supaya menyetujui peningkatan status jalan tersebut. Sebab, menurut wakil rakyat itu, tujuannya adalah baik, yakni supaya badan jalan itu bisa lebih bagus karena yang membiayai adalah pemerintah provinsi. (SAUT)

GEDUNG UPT - Terlihat bangunan UPT Metrologi Legal berbiaya Rp2 Miliar lebih, berlokasi di komplek perkantoran jalan Pandu, Kecamatan Sitinjo,Kabupaten Dairi sedang dikerjakan.(KPK POS/ NADEAK)

Disperindagkop Dairi Bangun Gedung Sarana Metrologi Legal SIDIKALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, membangun sarana Metrologi Legal yang dibiayai APBN tahun 2013 sebesar Rp2.083.170.000, di lokasi perkantoran Jalan Pandu, Kecamatan Sitinjo. Kepala Dinas Disperindagkop, Ir Sardin Purba, Kamis, mengatakan, pembangunan sarana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat. Sardin Purba menjelaskan, fungsi gedung itu nantinya untuk tempat pengujian atau laboratorium berbagai alat ukur (terra) timbangan. Sebab, kata Sardin, untuk uji terra timbangan yang dimiliki masyarakat selama ini masih dilakukan UPT Metrologi Legal dari Siantar, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dari semua jenis alat timbangan itu masuk ke UPT Siantar. "Sehingga, kita selama ini berupaya supaya bisa dibangun di Kabupaten itu," ungkapnya Dia menyebutkan, di UPT itu nanti akan dilengkapi peralatan uji kelayakan timbangan yang digunakan masyarakat seperti agen pengumpul hasil bumi, pemilik toko, para pedagang di pasar induk maupun tradisional dan lainnya yang mengunakan pengujian terra, kecuali Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU), sebut Purba. Ketika ditanya kesiapan personil untuk mengoperasikan alat penguji terra tersebut, Sardin menyebutkan, saat ini kami sudah punya 2 orang tenaga ahli. "Namun dikatakan dalam waktu dekat akan dikirim 2 orang lagi untuk belajar ke Bandung, Jawa Barat, sehingga kita harapkan personil bisa memadai," katannya Sementara menurut Purba, hingga saat ini secara umum, pemakaian alat timbangan yang digunakan masyarakat masih batas toleransi. Artinya, belum ada aduan dari masyarakat terkait penipuan timbangan yang sangat mencolok yang dilakukan para pelaku ekonomi atau sejenisnya di Kabupaten ini. "Tetapi, kami juga tetap melakukan pengawasan terhadap mereka. Selain pengawasan agar tidak merugikan terhadap masyarakat, pembangunan sarana gedung tersebut bertujuan untuk meningkatkan PAD melalui UPT Metrologi Legal itu nantinya," jelasnya. (NDK)

Pelebaran Jalan Pedamaran - Bagansiapiapi Resahkan Masyarakat BAGANSIAPIAPI - Proyek Pelebaran Jalan Simpang Pedamaran menuju Bagansiapiapi Desa Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di lingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan (Disbimaran) Rohil dibangun dengan menggunakan dana APBD Rohil tahun anggaran 2013. Proyek ini dinilai sejumlah kalangan tidak berpihak kepada masyarakat. Soalnya pelebaran jalan Simpang Pedamaran - Bagansiapiapi diperkirakan sepanjang 4 Km itu terkesan tidak memperdulikan masyarakat yang tinggal disepanjang jalan tersebut. Kanal yang dibangun Pemkab Rohil yang berada di kiri kanan badan jalan merupakan saluran air, oleh Disbimaran Rohil ditutup dengan melakukan penimbunan kanal tersebut. Terindikasi perencanaan pelebaran jalan Simpang Pedamaran - Bagansipiapi tersebut, tidak memperdulikan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. “Akibat penutupan kanal tersebut, ratusan rumah warga yang bermukim disepanjang jalan Simpang Pedamaran - Bagansiapiapi digenangi air hingga lutut orang dewasa,” ujar Chairuddin penggiat anti korupsi melaporkan saat melakukan investigasi ke lokasi proyek,

Rabu pekan lalu. Menurut Chairuddin, kanal di kiri kanan badan jalan sepanjang 4 Km dengan kedalaman 3 meter lebar 4 meter, memang dibangun Pemkab Rohil. Kanal tersebut selama ini digunakan untuk salu-

ran air, karena bila musim hujan, daerah ini sering banjir. Selama ini, agar rumah warga disepanjang jalan Simpang Pedamaran-Bagansiapiapi tidak digenangi air, oleh Pemkab Rohil kerab melakukan normalisasi

RESAH - Kanal Pemkab Rohil ditutup dengan dilapisi karpet dan ditimbun dengan tanah. (KPK POS/PURBA)

kanal. Namun oleh Disbimaran Rohil kanal tersebut ditimbun dan ditutup, dijadikan badan jalan. “Sehingga air yang selama ini mengalir melalui kanal tersebut berpindah, dan menggenangi rumah rumah warga disepanjang

jalan tersebut,” ujarnya. Chairuddin, kelahiran Bagansiapapi 59 tahun lalu itu, menyayangkan pelebaran Jalan Simpang Pedamaran menuju Bagansiapiapi, yang dilaksanakan Disbimaran Rohil. Terindikasi pelebaran jalan ini tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada warga yang bermukim disepanjang jalan tersebut, bahwa akan ada pelebaran jalan dengan melakukan menutup kanal. “Jika rencana pelebaran tersebut disosialisasikan, dipastikan masyarakat akan mengusulkan penggantian kanal dibangun terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pelebaran jalan dengan menutup kanal, “ katanya. Pantauan di lapangan dan keterangan yang dihimpun KPK Pos, Kamis pekan lalu, menyebutkan penutupan kanal tersebut mengejutkan warga yang tinggal disepanjang jalan tersebut. Menurut warga, mestinya sebelum penutupan kanal, dibangun kanal baru sebagai pengganti kanal yang lama, tidak serta merta merusak lingkungan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan uang rakyat melalui pembayaran pajak. Akibat penutupan kanal warga yang tinggal disepanjang jalan tersebut sulit masuk ke rumah, karena jembatan darurat milik masyarakat dibongkar oleh pelaksana,

dengan tidak memberikan penggantian. Warga terpaksa membuat jembatan darurat untuk melintas menuju rumahnya. Dilokasi proyek pelebaran jalan saat bincang dengan Mamat (46) warga Bangko mengatakan, pelebaran jalan Simpang Pedamaran menuju Bagansiapiapi dilaksanakan pada saat musim penghujan. Selain badan jalan bagaikan kubangan kerbau, rumah-rumah penduduk digenangi air. Kanal ditutup, dan tidak ada kanal pengganti sebagai saluran air, dikhawatirkan akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Ditempat terpisah Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun saat dikonfirmasi terkait pelebaran jalan Simpang Pedamaran-Bagansiapiapi mengatakan, Jalan Simpang Pedamaran menuju Bagansiapiapi ada tidak ada parit daerah tersebut sering banjir, apalagi pada musim hujan. “Meski demikian Pemkab Rohil akan membuatkan parit baru, sebagai pengganti parit lama, menunggu penyelesaian pelebaran jalan. Parit baru pasti kita bangun,” ujar Annas Maamun disela-sela penanda tanganan Mou pengadaan air bersih antara Pemko Dumai dengan Pemkab Rohil di Pendopo Jalan Putri Tujuh Dumai belum lama ini. (PUR)


10

KPK POS E D I S I 277 18 - 24 NOPEMBER 2013

KRIMINAL

Pemuda Stres Pukuli Ibu Kandung MEDAN - Seorang pria yang disebut-sebut mengalami gangguan kejiwaan (stres) di Jalan Turi Ujung, Medan, dilaporkan mengamuk dan diduga membakar rumah sewa serta menganiaya ibu kandungnya sendiri, Tiurlan Br Siahaan dengan kayu, Senin. Akibat ulah pelaku diketahui bernama Englan Nababan (31), rumah Jhonson Tampubolon yang disewa orangtuanya ludes dilahap si jago merah. Sedangkan ibunya, Tiurlan Br Siahaan mengalami luka memar. Informasi diperoleh, aksi tersebut terjadi setelah penyakit stres terduga pelaku kambuh. Mendengar suara gaduh, Pirngadi Nabagan (28), adik terduga pelaku terbangun dan langsung menyelamatkan ibunya. Melihat ibunya terluka, Pirngadi lalu membawa ibunya berobat ke Rumah Sakit Umum (RSU) Pirngadi dan meninggalkan Englan sorang

diri di rumah. Tak lama setelah Pirngadi membawa ibunnya berobat, muncul api dari dalam rumah dan membakar seisi rumah. Warga yang mengetahui kebakaran itu langsung menghubungi pihak Kepolisian Sektor Medan Area dan petugas pemadam kebaran Pemko Medan. Selang bebera saat kemudian, dua unit pemadam kebakaran tiba di lokasi dan melakukan penyemprotan. Kapolsek Medan Area Kompol Rama S Putra SIK ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya masih menyelidiki dugaan kebakaran ada unsur kesengajaan atau dibakar terduga pelaku Englan. "Peristiwa ini masih kita selidiki. Untuk saksi belum ada yang ita mintai keterangannya. Sedangkan Englan, orang terakhir di dalam rumah tidak bisa diperiksa karena mengalami gangguan kejiwaan," kata Rama. (AND)

BNN Temukan Narkoba dan Soft Gun MEDAN - Tiga terdakwa kasus narkotika jenis sabu sebanyak 6,5 Kg dan pil ekstasi 47 butir hasil tangkapan Badan Nasional Narkotika (BNN) Pusat kembali disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (14/11). Ketiganya yakni Yudi Hasmir Siregar, Martunis alias Tunis serta Hendra Darma alias Een. Sedangkan Salmon salah seorang komplotan para terdakwa tewas di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Medan karena sakit. Sidang yang beragendakan keterangan saksi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi Mattius, Dendi, Advendra serta Ono petugas dari Badan Nasional Narkotika (BNN). Dalam keterangan saksi di hadapan majelis hakim yang diketuai Dahlan Sinaga, menyebutkan, penangkapan terhadap ketiga terdakwa bermula dari ditangkapnya Salmon di kawasan Jalan Pemuda. Saat ditangkap ditemukan barang bukti dari Salmon sabu-sabu seberat 1,4 gram. "Setelah melakukan introgasi terhadap Salmon, lalu melakukan pengembangan dan mulai melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa," kata saksi Dendi. Kemudian, lanjut saksi, sesuai petunjuk dari Salmon lalu melakukan penangkapan di Hotel Grand Elit di Jalan

Pemuda/Jalan Kolonel Sugiono/Wajir Kecamatan Medan Maimun. "Di hotel kamar 436 kita temukan Hendra dengan seorang wanita, sedangkan Martunis di kamar sebelahnya dan ditemukan barang bukti sabu-sabu di dalam Sefty Box," kata para saksi. Setelah melakukan penggeledahan, terhadap Hendra dan Martinus hasil pengembangan menuju ke Ruko Kuning tempat terdakwa Yudi Hasmir Siregar. "Di situ kita temukan sabu-sabu dan ekstasi. Selain itu juga kita temukan beberapa senjata jenis Soft Gun milik terdakwa Yudi," kata saksi. Usai mendengarkan keterangan saksi, para terdakwa diberi kesempatan menanggapi keterangan saksi. Sebelumnya, diketahui Yudi Hasmir Siregar dan Martunis ditangkap 29 Mei 2013 lalu di Jalan Kolonel Sugiono/ Wajir Kecamatan Medan Maimun. Penanganan kasus ini ditangani oleh BNN Pusat yang dibantu pihak Poldasu. Kemudian pihaknya melakukan pengembangan. Dari hasil penggeledahan di lokasi kejadian, petugas menemukan kunci kamar hotel Grand Elite tempat tersangka menginap dan di dalam kamar tersangka Hendra Darma telah berada di sana dan menemukan kembali sabu-sabu seberat 0,8 gram dan alat hisap sabu.(SBC)

SUMUT

Pengedar Sabu Ditangkap

Café dan Panti Pijat Tak Punya Izin Ditertibkan MEDAN - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Medan merazia sejumlah tempat hiburan dan tempat usaha pariwisata di Kota Medan, Sabtu sampai Ahad dini hari, pekan lalu. Sejumlah kafe ditemukan tidak memiliki izin menyelenggarakan live music. Di samping itu dua panti pijat terbukti beroperasi tanpa mengantongi izin. Serta sempat mengamankan lima pengunjung karena masih di bawah umur. Seperti biasa dalam razia yang dipimpin langsung Kepala Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata Disbudpar Kota Medan Fahmi Harahap, tim yang melibatkan sejumlah petugas Satpol PP Pemko Medan dan Pomdam I/Bukit Barisan melakukan penertiban dalam rangka menegakkan Perda No 37 tahun 2002 tentang Izin usaha pariwisata. Music Coffe di Jalan dr Mansyur menjadi lokasi pertama yang didatangi tim. Saat itu pengunjung memadati lokasi sambil menikmati pertujukan live music. Setelah pemilik maupun pengelola Music Coffe tidak dapat menunjukkan izin menyelenggarakan live music, Fahmi langsung memerintahkan pertunjukan live music. Selain itu Fahmi juga memberikan surat peringatan pertama agar kesalahan itu tidak diulangi kembali. Kemudian Fahmi membawa tim mendatangi Coffe Cangkir yang lokasinya persis bersebelahan dengan Music Coffe. Di tempat itu, sang pengelola juga terbukti tidak memiliki izin menyelenggarakan live music. Tindakan tegas langsung diambil Fahmi, selain minta live music dihentikan, pengelola Coffe

BERI PENGARAHAN - Kabid ODTW Disbudpar Pemko Medan Fahmi Harahap memberi pengarahan kepada pengunjung di bawah umur yang terjaring razia di Kantor Disbudpar Medan, Jalan M Yamin, Medan, Minggu dini hari. (KPK POS/IST) Cangkir juga diberi surat peringatan pertama. Dari kedua lokasi ini, tim selanjutnya bergerak menuju Jalan Gagak Hitam (Ring Road). Di tempat itu Panti Pijat Anugrah kedapatan tidak memiliki izin usaha. Karenanya, Fahmi langsung memerintahkan pemilik panti pijat untuk menutup usahanya. Di lokasi yang sama, tindakan tegas juga diambil Fahmi terhadap Panti Pijat New Bersama. Pemilik panti pijat diperintahkan menutup usahanya karena beroperasi tanpa izin. Selain kedua panti pijat, tim juga mendatangi Karaoke One Club yang juga berada di Jalan Gagak Hitam. Di tempat hiburan tersebut, Fahmi mengimbau pengelola segera memperpanjang izin usahanya, sebab izin usaha yang dimiliki sudah habis masa berlakunya sejak Agustus 2013. Usai meninggalkan Jalan Gagak Hitam, tim selanjutnya mendatangi Equator

yang berada di Hotel Soechi, Jalan Cirebon. Di tempat itu tim ingin merazia pengunjung di bawah umur. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, tim tidak menemukan satu pun pengunjung di bawah umur. Setelah itu tim bergerak menuju Tobasa Club Hotel Danau Toba International di Jalan Imam Bonjol. Dari tempat hiburan ini, petugas berhasil menjaring lima orang pengunjung di bawah umur karena tidak mampu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kelima pengunjung selanjutnya diboyong ke Kantor Disbudpar Kota Medan di Jalan M Yamin, Medan. Usai dilakukan pembinaan dan pengarahan sekaligus membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, kelima pengunjung yang umumnya perempuan muda itu akhirnya diperbolehkan pulang setelah dijemput pihak keluarganya masing-masing.

Sementara itu menurut Kabid Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Disbudpar Kota Medan Fahmi Harahap, penertiban ini dilaksanakan dalam rangka menegakkan Perda Kota Medan No 37 tahun 2002 tentang Izin Usaha Pariwisata. Di samping itu pengawasan dan pembinaan terhadap usaha-usaha pariwisata di Medan ini merupakan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Disbudpar Medan. Menurut Fahmi, bagi tempat usaha pariwisata yang tidak memiliki izin atau masa berlaku izin yang dimiliki sudah habis maupun menerima pengunjung di bawah umur, diberi peringatan pertama. “Jika sudah diperingati berkali-kali namun tetap tidak mau mengurus izin maupun tetap menerima pengunjung di bawah umur, Disbudpar Medan akan mengambil tindakan tegas, termasuk menutup tempat usaha pariwisata tersebut.” tegas Fahmi. (VIN)

Pencuri Sepeda Motor Bonyok Dihajar Massa LANGKAT - Masyarakat ditiga Kecamatan yakni, Sawit Seberang, Padang Tualang dan Batang Serangan cemas dengan maraknya pencurian sepeda motor, yang volumenya terus meningkat dari hari kehari. Masyarakat merasa tidak nyaman dan selalu waswas dengan sepeda motor miliknya. Contohnya Budi yang sedang mengarit (mencar rumput) motornya dicuri maling. Ada lagi, Salimuddin ketika selesai hajatan menikahkan anaknya, sepeda motor milik menantunya (atas nama Andriansyah, motor Beat berwarna putih) hilang di depan rumah. Dan Henky motor Supra X 125 (di dalam rumah) hilang dibawa kabur dan banyak lainnya lagi. Safri Juanda, seorang pela-

jar SMK Besilam anak dari pasangan Supianto dengan Tumini, tertangkap tangan saat melakukan pencurian sepeda motor di daerah Karang Sari Bukit Timur, Senin lalu. Safri melakukan aksinya (mencuri) dengan sangat berani sekitar pukul 21.30 WIB dengan modus menduduki sepeda motor. Kemudian pura-pura main HP dan melihat kanan-kiri situasi dan kondisi lalu memasukkan kunci T yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Malang bagi Safri, dia tertangkap tangan oleh warga dan langsung dihaikim sehingga tersangka babak bonyok. Safri kemudian diserahkan ke Polsek Padang Tualang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. (DIN)

MUSNAHKAN GANJA - Petugas Reserse Narkoba Polresta Medan dipimpin Kasat Resnarkoba Kompol Dony Alexander SIK, para jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Medan, Belawan dan Lubuk Pakam di Labuhan Deli memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja. (KPK POS/IST)

Barang Bukti Narkotika Dimusnahkan MEDAN - Barang bukti narkotika jenis ganja seberat 710.784 gram dimusnahkan, dengan cara dibakar di Lapangan Pramuka Cadika, Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, Senin sekira pukul 09.30 WIB. "Pada hari ini Sat Resnarkoba Polresta Medan memusnahkan barang bukti hasil tindak pidana narkotika jenis berupa 710.784 gram. Barang bukti ganja itu merupakan hasil pengung-

kapan dari 7 kasus dengan jumlah tersangka 12 orang," kata Kasat Resnarkoba Polresta Medan Kompol Dony Alexander SIK. Pemusnahan barang bukti ganja ini merupakan bentuk implementasi UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 75 huruf K, yang menerangkan bahwa barang bukti tindak pidana narkortika harus dimusnahkan maksimal 7 hari setelah mendapat ketetapan pemusnahan

barang bukti dari kejaksaan negeri," tambah Dony. Pemusnahan barang bukti ganja tersebut, lanjut Dony, disaksikan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Belawan, Evi Hariani SH, JPU dari Kejari Medan, Yunitri SH dan Prodeo (penasehat hukum tersangka), Untung Hariono SH. Sedangkan ke-12 tersangka yang diamankan dari ke-7 kasus tersebut, Armia Hasbalah warga Aceh

Besar, Ismail warga Aceh Besar, Mahdini P warga Aceh Utara, Jamaluddin warga Aceh Utara, Hasan warga Lhokseumawe, M Rizal Chan warga Percut Seituan, Syafrizal Daulay warga Percut Seituan, Sunardi warga Tebing Tinggi, Rusdi Amin Porang warga Gayo Lues, Suhardono warga Pancur Batu, Budi Kesuma warga Medan Barat dan Rosimin alias Wakmin warga Tembung. (FER)

MEDAN – Seorang anggota sindikat narkoba yang diduga berperan sebagai pengedar, Minggu, ditangkap petugas Reskrim Polsek Medan Timur. Tersangka bernama Agus Salim (39) disergap polisi dari kediamannya di Jalan Helvetia Gang Beringin, Kecamatan Medan Helvetia. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti tiga paket sabu-sabu, dan timbangan elektrik. Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Medan Timur Iptu Paul Simamora ketika dikonfirmasi mengatakan, tersangka ditangkap saat akan masuk ke dalam rumahnya. "Penangkapan tersangka merupakan hasil tindak lanjut informasi dari masyarakat yang menyebutkan kawasan tersebut marak peredaran narkoba," kata Simamora. Terkait penangkapan tersebut, petugas Satreskrim Polsek Medan Timur masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan untuk mencari orang-orang yang diduga satu sindikat dengan tersangka. "Kita masih kembangkan kasus ini. Pokoknya terkait peredaran narkoba, kita tetap komit dan konsisten untuk memberantasnya," tegas Simamora. (FR)

Gelandangan Tewas di Emperan Toko TEBINGTINGGI - Seorang wanita paruh baya ditemukan tewas di emperan toko, Jalan Suprapto, Kelurahan Badak Bejuang, Kota Tebingtinggi, Senin sekira pukul 06.00 WIB. Belum diketahui pasti penyebab kematian wanita yang belum diketahui identitasnya (Mrs-X) tersebut. Petugas Kepolisian Resor Tebingtinggi yang turun ke TKP juga masih melakukan penyelidikan. Saksi mata di TKP menyebutkan, jasad wanita Mrx-X tersebut pertama kali ditemukan oleh Lili (50), pemilik toko. Saat itu dirinya hendak membuka tempat usahanya. "Pada saat saya lihat, saya sempat membangunkannya. Namun wanita tersebut tak juga bangun. Saya pegang, tubuhnya sudah kaku. Terus terang saya tidak mengenalnya," kata Lili. Mengetahui wanita tersebut sudah tidak bernyawa lagi, Lili langsung mengabari warga lainnya. Sekejab, di sekitar toko Lili penuh dengan warga yang ingin melihat kejadian tersebut. "Dilihat dari fisiknya, wanita tersebut berusia 50-an tahun. Rambutnya sudah beruban dan memakai celana pendek warna hitam garisgaris dan kaos warna kuning," terang salah seorang warga di TKP. Guna keperluan optosi, jasad wanita Mrs-X tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Kumpulan Pane, Kota Tebingtinggi. Kasubbag Humas Polres Tebing Tinggi AKP Ngemat Surbakti menduga kematian wanita tersebut akibat penyakit karena tidak ditemukan bekas luka penganiayaan. "Tidak ada ditemukan bekas penganiayaan. Kami menduga ibu itu meninggal akibat sakit dan berdasarkan keterangan masyarakat sekitar, ibu tersebut seorang tunawisma (gelandangan)," ujar Ngemat. (RS)

Pacar Direbut Orang, Mahasiswa UMA Gantung Diri MEDAN - Mahasiswa semester akhir Universitas Medan Area, Ahmad Adli (24), ditemukan tewas gantung diri di dapur rumahnya Jalan Gurilla No 61, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Rabu. Tindakan nekat tersebut dilakukan Ahmad diduga karena pujaan hatinya direbut orang lain. Mayat Ahmad yang tergantung dengan seutas tali nilon pertama kali ditemukan seorang kerabatnya,

Farida Nur. Sementara warga sekitar yang mengetahui adanya penemuan mayat itu langsung memenuhi rumah korban dan melaporkannya ke Polsek Medan Timur. Polsek Medan Timur yang mendapat informasi langsung turun kelapangan beserta tim identifikasi Polresta Medan untuk melakukan otopsi. Namun, sayang pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jena-

zah Ahmad. "Keluargnya tak mau diotopsi mayat korban. Kami aja mau ambil poto untuk penyidikan ngak diperbolehkan," ujar salah satu tim Identifikasi Polresta Medan yang namanya diminta dirahasiakan. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Medan Tmur Iptu Paul Simamora yang berada di lokasi membenarkan penolakan keluarga korban untuk diotopsi.

"Pihak keluarga tidak mau untuk dilakukan otopsi. Mereka juga telah membuat surat pernyataan yang diketahui oleh kepling setempat," ujarnya. Dikatakannya, di lokasi kejadian polisi menemukan barang bukti seuntai tali nilon yang dipakai Ahmad untuk gantung diri. Dari tubuh Ahmad polisi juga tidak menemukan bekas luka penganiayaan. Dikenal Pendiam

Di rumah duka, sejumlah rekan kuliah korban tampak melayat. Mereka mengaku kaget dengan apa yang dilakukan korban. "Kami dapat kabar kalau korban (Ahmad- red) meninggal karena sakit, ga tau kami kalau dia bunuh diri. Makanya kami datang untuk melayat," ujar Firman, salah seorang teman korban, seperti dikutip Medanbagus,com. Menurut mereka, Ahmad merupakan anak yang pendiam dan

tidak pernah terlibat dalam permasalahan. "Ada masalah pun ngak pernah cerita sama kami," sambungnya. Tak hanya itu, tetangga korban juga mengaku kaget dengan kejadian tersebut. Bahkan mereka tidak percaya korban senekat itu mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. "Anaknya pendiam kali. Kami pun enggak sangka korban nekat bunuh diri," kata tetangga korban. (FR)


11

KPK POS E D I S I 277 18 - 24 NOPEMBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

Warung Milik Sopiah Dibakar Massa SUAMI DIPERGOKI ISTRI DAN ANAK SAAT MESUM PANYABUNGAN Ratusan masyarakat Desa Bange, bakar warung milik Sopiah di Desa Bange, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Selasa pukul 06:30 Wib. Dalam peristiwa pembakaran warung yang dilakukan oleh masyarakat, anggota Polsek Siabu langsung turun ketempat kejadian untuk mengamankan amukan masyarakat, akibat perbuatan mesum yang dilakukan oleh Sopiah bersama Ngatimo. Saksi mata menyebutkan, pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bange, akibat perbuatan mesum yang dilakukan Sopiah warga Desa Pasar Baru Bukit Malintang dengan pemilik warung bernama Ngatimo (25) warga Desa Sorik, Kec batang Angkola Jae Kabu paten Tapsel. Pasangan lain

DIBAKAR - Warung yang dibakar masyarakat Bukit Malintang, Madina. (KPK POS/TH) jenis itu tertangkap basah oleh Istri Ngatimo bersama anaknya. Setelah istri dan anaknya

mengetahui perbuatan Ngatimo, ilangsung membawa Ngatimo ke Kepala Desa Bange Muhammad Husni

Tamrin. Kades Tamrin Husni mengatakan, bahwa mereka (Ngatimo dan Sopiah) bukan

HARTA KARUN – Warga berusaha memotret pedang kuno yang diamankan di Kantor Geuchik Gampong Pande, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. (KPK POS/DOK) BANDA ACEH – Masyarakat kecamatan Kota Raja Banda Aceh dihebohkan adanya penemuan koin emas (dirham) dalam jumlah yang tidak sedikit di dalam kaleng koin emas yang ditemukan tempatnya di aliran sungai Kuala Krueng Geudong Desa Pande Kecamatan Kota Raja oleh sejumlah warga, Senin pekan lalu. Informasi ini rupanya bukan isapan jempol semata, tetapi dilengkapi fakta berupa barang berharga peninggalan masa lampau. Mendengar adanya penemuan ribuan koin emas itu, warga dari berbagai kawasan berbondong-bondong datang ke lokasi untuk mencari peruntungan di aliran sungai tersebut yang selama

ini tempat lokasi usaha pencari tiram. Masyarakat tetap saja membandel dan tidak menggubris larangan agar tidak mencari harta karun di lokasi tsb. Tiga hari pasca penemuan koin emas tepatnya, Rabu, suasana semakin heboh dengan ditemukannya lagi sepasang pedang bercap VOC. Menurut informasi, sepasang pedang berbahan dasar besi (kuningan) dan bersepuh emas di beberapa bagian itu ditemukan pukul 15.10 WIB, Rabu kemarin oleh seorang pemuda yang tidak diketahui identitasnya. Keuchik Gampong Pande, Amiruddin menceritakan, sekitar pukul 15.10 WIB, Rabu, warganya memergoki seorang pemuda menenteng

goni berisi sesuatu. Ketika ditanyakan apa isi goni tersebut, si pemuda yang mengaku dari Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh tersebut menjawab isinya kayu. “Karena terlihat agak gugup, warga memeriksa isinya ternyata sepasang pedang. Si pemuda mengaku menemukan pedang tersebut di Kuala Krueng Geudong (tempat temuan koin emas).” kata Amiruddin. Menurut kesaksian warga Gampong Pande, pemuda tersebut bersama teman-temannya sudah terlihat menuju ke areal Krueng Geudong pada Selasa malam sekitar pukul 23.30 WIB. Sayangnya, setelah benda temuannya diamankan warga, sang pemuda langsung menghilang

seperti orang ketakutan. Berlapis Emas Pedang VOC yang ditemukan warga di Kuala Krueng Geudong telah diamankan di Kantor Keuchik Gampong Pande setelah sempat diperlihatkan selama beberapa menit kepada masyarakat yang menyesaki kompleks kantor kepala desa tersebut. Pada bagian gagang pedang sepanjang masing-masing lebih kurang satu meter itu ada cap VOC. Pangkal gagangnya diyakini berlapis emas menyerupai kepala harimau dengan bilah motif bunga-bunga bewarna putih dengan sarung terbuat dari tembaga. Bagian dalam pedang itu, menurut kesaksian warga terbuat dari besi putih. ”War-

warganya. ”Sebelumnya saya sudah sering mengingatkan kepada Sopiah agar jangan suka memasukan lakilaki ke dalam warung. Namun Sopiah tidak pernah mendengar apa yang disampaikan,” ucap Husni. Lanjut Husni Tamrin, seharusnya yang menangani perbuatan mesum yang dilakukan oleh Sopiah bersama Ngatimo adalah kepala Desa Pasar Baru Bukit Malintang Muhammad Yusuf. Beberapa saat kemudian istri dan anak didampingi warga setempat mengantar Sopiah dan Ngatimo ke kepala Desa Pasar Baru Bukit Malintang, agar mempertanggung jawabkan perbuatan yang mereka lakukan. Setelah sampai ke kediaman kepala desa Pasar Baru Bukit Malintang, M Yusuf mengatakan, bahwa Sopiah juga bukan warga kami. “Sejak tinggal di Bukit Malintang ini, Sopiah tidak penah melapor ke Desa,” ungkap Yusuf.(TH) ga saya melakukan tradisi peusijuek terhadap pedang ini sekaligus kami melaksanakan pengajian dan doa bersama agar terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan,” kata Keuchik Amiruddin. Pengunjung Kesurupan Kehebohan terjadi sekitar pukul 16.15 WIB, Rabu, setelah penemuan sepasang pedang VOC, seorang wanita yang biasa disapa Bunda, warga Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, kerasukan. Ia jatuh dari arah kerumunan warga yang berdesak-desakan ingin menyaksikan penemuan kedua pedang VOC itu. Wanita yang diperkirakan berumur sekitar 48 tahun itupun langsung dibawa ke dalam Kantor Keuchik Gampong Pandde. Dalam kerasukan wanita itu mengaku bernama Putroe Canden dan meminta kedua pedang yang ditemukan itu disimpan disekitar Makam Tgk Di Kandang yang berada di Gampong Pande/ ia juga minta semua orang tidak lagi mengeruk dan mengambil apapun barang yang ditemukan dari Kuala Krueng Geudong, tempat koin emas tersebut pertama didapat. “Selama ramai orang yang datang ke tempat itu, kami telah terusik. Mereka telah menghancurkan tempat kami. Bila barang kami tidak dikembalikan tanggunglah bencana datang.” Putroe Canden yang mengaku keturunan dari para raja tersebut meminta agar tempat peristirahatan mereka tidak diganggu dan dijamah. (YANTO)

Irigasi Diperbaiki, Petani Istirahat Tanam Padi PANYABUNGAN - Para petani di Gunungtua Raya, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), masih istirahat atau belum melaksanakan musim tanam.Soalnya, saat ini sedang berlangsung perbaikan irigasi Batang Gadis, Madina. Holmes, seorang petani sawah kepada awak media ini, Senin, mengatakan, seharusnya petani sawah di Gunungtua Raya mencakup Desa Iparbondar, Gunungtua Jae, Gunungtua Julu, Gunungtua Tonga, Lumban Pasir dan Desa Panggorengan pada bulan Oktober mulai turun ke sawah mempersiapkan bibit padi. Namun karena kekurangan air akhirnya para petani menunggu hingga selesai perbaikan irgasi tersebut. ”Informasi yang kita terima, perbaikan irigasi baru selesai sekitar bulan Desember ini," ujarnya. Padahal, katanya, petani sawah dibeberapa desa ini mengandalkan asupan air ke sawah dari irigasi Batang Gadis, sehingga petani harus menunggu selesainya perbaikan irigasi tersebut. Hal senada juga disampaikan Dahlan Batubara warga Gunungtua Jae. Disebutkan, irigasi mengalir ke Gunungtua Raya itu saluran kiri dipergunakan juga untuk desa lain seperti Desa Saba Jambu, Gunung Barani, Manyabar.

IRIGASI - Air pada saluran irigasi Batang Gadis tidak mengalir akibat adanya perbaikan. (KPK POS/TH) "Memang sejak kehadiran irigasi Batang Gadis ini pada era tahun 80an, ribuan hektar sawah menjadi terairi, sehingga sangat membantu bagi masyarakat. Kita berharap agar perbaikan irigasi ini cepat selesai sehingga petani bisa kembali bersawah," harapnya.

Kepala BPD Desa Gunungtua Jae Edy Junaidi Nasution mengakui, bahwa ada pengumuman dari pihak irigasi Batang Gadis tentang perbaikan saluran air pada irigasi. Sesuai pengumuman, perbaikan hingga bulan Desember dan kemungkinan Januari baru selesai.

Tentunya petani sawah kita sebagian tidak melaksanakan musim tanam pada bulan ini, atau bisa juga berharap dari air hujan. Sementara data luas lehan pertanian di Gunungtua Raya sekitar 6.800 Ha, pada umumnya itu pengairannya dari irigasi ini," katanya. (TH)

Anggaran Cetak Sawah 2012 Dipertanyakan - AMPM Unjuk Rasa di Dinas Pertanian Madina PANYABUNGAN - Terkait anggaran cetak sawah tahun 2012 yang diposkan di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Aliansi Mahasiswa Peduli Mandailing Natal (AMPM) unjuk rasa di Dinas Pertanian Senin. Perluasan sawah tahun anggaran 2012 dari kementerian pertanian dengan judul bantuan sosial cetak sawah, Kabupaten Madina mendapat kepercayaan untuk mengelola dana sebesar Rp7 Miliar. Dana ini dipertuntukkan untuk perluasan sawah seluas 700 Ha yang harus dilaksanakan sesuai dengan junlak dan juknis pedoman petunjuk perluasan sawah tahun 2012. Dan sesuai dengan ekspos kepala dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Madina. Pemkab Madina mendapat tambahan perluasan lahan program cetak sawah tahun 2012 dari pemerintah Pusat seluas 200 Ha dengan nilai anggaran Rp2 Miliar. Hal ini didapat karena pada tahun 2011 yang lalu Kabupaten Madina merupakan Kabupaten terbaik pelaksanaan program cetak sawah tahun 2011 yang lalu. Sehingga perluasan cetak sawah tahun 2012 berjumlah 900. Ha dengan total anggaran Rp9 Miliar. Bisa dikatakan, Kabupaten Madina mampu menjadi daerah penghasil beras yang tentunya akan sangat berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Madina yang mayoritas adalah petanai. Namun dari realita yang terjadi di lapangan yang

dibuktikan dengan berbagai rekaman pengakuan masyarakat dan kelompok tani, bahwa telah terjadi penyelewengan anggaran cetak sawah yang mengakibatkan cetak sawah di kabupaten Mandailing Natal gagal total dan merugikan Negara miliaran rupiah. Dalam pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Peduli Mandailing Natal (AMPM), meminta kepada kepala Dinas Petanian dan Peternakan Kab. Madina agar mundur dari jabatannya karena dinilai telah gagal mengemban amanah yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat yang semakin meningkat. Meminta kepada aparat penegak hukum agar memeriksa dan menangkap kadis pertanian dan peternakan Kab.Madina, karena diduga telah melakukan kesengajaan pembiaran terhadap penyelewengan anggaran cetak sawah di Kab.Madina. Meminta kepada aparat hukum agar segera mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum-oknum terhadap penyelewengan anggaran cetak sawah di Kab.Madina, karena sesuai dengan pengakuan anggota kelompok Tani, mereka hanya menandatangani pencairan anggaran yang kemudian diambil oleh pihak lain. ”Jika tidak ditindak lanjuti maka kami akan terus melakukan unjuk rasa yang lebih besar lagi sampai titik darah yang penghabisan,” ungkap Koordinasi Aksi Ihsan Muliadi Siregar pada saat melakukan unjuk rasa di Dinas Pertanian Madina (TH)

Dirtektur RSUCM Divonis Bebas BANDA ACEH - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banda Aceh, memvonis bebas Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) Aceh Utara, drg Anita Syafrida (52) dan dua terdakwa lain dalam kasus dugaan proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) dan KB di RS tersebut. Vonis itu diputuskan hakim karena menilai ketiga terdakwa tak terbukti terlibat dalam dugaan korupsi senilai Rp3,5 miliar itu. Selain Anita, dua terdakwa lain yang kasus tersebut adalah Surdeni Sulaiman, pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan M Saladin Akbar, rekanan proyek tersebut. Putusan itu disampaikan majelis hakim dalam sidang pemungkas kasus itu di PN setempat, Senin pekan lalu. Putusan tersebut berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang sebelumnya. JPU Kejari Lhoksukon menuntut Anita 8 bulan penjara. Sementara Surdeni dan Saladin masing-masing dituntut dua tahun penjara plus denda Rp150 juta atau bisa diganti kurungan tambahan (subsider) enam bulan. Khususnya Saladin juga dituntut membayar uang pengganti Rp1,3 miliar. Dalam sidang yang dihadiri sejumlah kerabat dari ketiga terdakwa, majelis hakim yang diketuai Taswir MH dibantu hakim anggota, Ainal Mardhiah SH dan Hamidi Djamil SH mengatakan, putusan itu didasarkan pada beberapa pertimbangan. Seperti, kata Taswir, perbuatan terdakwa Anita sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan alkes untuk RSUCM 2012 telah sesuai aturan yang ada waktu itu. Mengenai peralatan yang

tidak berfungsi dan rusak yang telah dikembalikan kepada rekanan PT Visa Karya Mandiri. Menurut hakim, telah dijamin penggantinya dengan jaminan pelaksana, garansi produk, dan mutu. Pertimbangan lain, tambah Taswir, semua pengadaan barang alkes RSUCM sudah dipenuhi oleh penyedia jaksa sesuai dengan nomor: 027/2991/ RSUCM APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 dan barang - barang tersebut sudah berfungsi semestinya untuk kebutuhan kesehatan masyarakat Aceh Utara. “Menurut hemat majelis, tak terjadi kerugian Negara dalam pengadaan alat kesehatan, kedokteran, dan KB pada RSUCM yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN-TP) tahun 2012,” demikian Taswir saat membaca putusannya. Majelis hakim juga memerintahkan JPU umum untuk mengembalikan uang honorarium panitia penerima dan pemeriksa barang Rp5.800.000 kepada pihak-pihak yang berhak yaitu dari siapa uang itu disita oleh penyidik serta membebankan biaya perkara kepada Negara. Setelah itu, majelis hakim menutup sidang tersebut. Seusai sidang itu, Ketua tim JPU perkara tersebut yang juga Kasi Pidsus Kejari Lhoksukon, Oktarian SH langsung mendaftarkan kesasi ke bagian kepaniteraan PN Tipikor Banda Aceh. Mereka tak menunggu lagi masa pikirpikir yang diberikan hakim selama tujuh hari. “Kami menilai dakwaan kami sudah tepat, dimana ketiga terdakwa terbukti melakukan penyimpangan. Karena itu, kami kasasi,” kata Oktarian menjawab wartawan.(YAN)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 277 18 - 24 NOPEMBER 2013

LIPSUS

KRONOLOGIS KEJADIAN:

Korban Diajak Angkat Keris Pusaka TRAGEDI pembunuhan yang menimpa Misman dan istri serta dua anak kandungnya, bermula dari ajakan tersangka untuk mengambil keris pusaka di salah satu tempat di wilayah Langkat. Seperti diungkapkan Kapolres : Hari Rabu (9/10) sekitar jam 17.00 Wib, pelaku Alamsyah menyuruh Rendi untuk membeli racun serangga dengan maksud untuk meracuni satu keluarga tersebut.

PEMBUNUHAN sadis yang membantai satu keluarga, terjadi di Bukit Setan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, medio Oktober lalu. Kabarnya, pembunuhan yang membantai empat orang (suami, istri dan dua anak) itu hanya gara-gara hutang Rp40 juta. Pelakunya merupakan abang beradik dan dibantu dua oknum tentara.

Teka-teki tentang siapa sebenarnya pelaku yang tega menghabisi nyawa satu keluarga, Misman (46), Suliah (44), Dedek Febrianto (21) dan Tria Winanda Aulia (14), yang menetap di Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat akhirnya terungkap sudah. Seminggu setelah kejadian, kedua pelaku yang masih abang beradik, Alamsyah alias Lilik (31) dan Rendi (21) warga Dusun Pondok XI, Desa Tanjung Keliling, Kecamatan Salapian, Langkat, Selasa (15/10) siang, berhasil ditangkap pihak Polres Langkat dari lokasi persembunyiannya selama, di Kota Pekan Baru, Riau. Sedangkan, dua pelaku lainnya (oknum TNI-red) yang ikut terlibat dalam kasus pembunuhan sadis tersebut, sudah diserahkan ke Pomdam

I/BB dan saat ini menjalani pemeriksaan secara intensif. Pembunuhan sadis yang menyita banyak perhatian masyakarat itu, sungguh menggemparkan. Karenanya, sesaat setelah kejadian, Satreskrim Polres bekerjasama dengan Polsek Salapian, langsung membentuk tim khusus untuk mencari tau identitas pelaku dan motif sebenarnya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), serta beberapa keterangan sejumlah saksi, akhirnya diperoleh informasi kalau Alamsyah adalah otak pelaku kasus pembunuhan sadis tersebut. Sayangnya, saat itu pelaku sudah keburu kabur saat hendak ditangkap oleh petugas. Singkat cerita, setelah mengetahui lokasi persembunyian pelaku, petugas langsung melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap

Alamsyah dan Lilik yang tak lain adalah adik kandungnya tengah bersembunyi di Kota Pekan Baru, Riau. Kapolres Langkat, AKBP Yulmar Tri Himawan SIK SH, didampingi Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Rosyid Hartanto SIK dan Kapolsek Salapian AKP Zulkarnaen menjelaskan, keberhasilan pihaknya mengungkap kasus pembunuhan tersebut tidak terlepas dari dukungan serta doa masyarakat Langkat serta kerja keras personil Polres Langkat yang mendapat dukungan dari Polda Sumut. “Syukur Alhamdulillah akhirnya kita berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Ini berkat doa dan dukungan warga Langkat dan kerja keras personil yang didukung oleh pihak Kepolisian daerah Sumatera Utara," ujar Yulmar di halaman Jana-

nuraga Mapolres Langkat. Lebih lanjut mantan personil Propam Mapoldasu ini menyebutkan, motif pelaku hingga tega melakukan pembunuhan terhadap empat orang sekaligus akibat sakit hati masalah perkara hutang piutang antara pelaku (Alamsyah-red) dengan korban Misman. Selain mengamankan pelaku, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti lainya berupa, satu unit mobil Daihatsu Grand Max nopol BM 1205 BE yang digunakan pelaku untuk mengangkat keempat mayat korban, uang tunai sebesar Rp2 juta, kayu, obat anti hama merek baygon, gelas, kayu dan barang seperti pakaian milik korban. Sedangkan barang bukti lainnya seperti senjata tajam yang dipakai kawanan pelaku untuk menghabisi keempat

korban saat ini masih dicari karena telah dibuang oleh pelaku ke dalam sungai sesaat setelah kejadian. Sebagai tersangka utama, Alamsyah terus menjalani pemeriksaan. Tak banyak informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan itu. Hanya saja, ketika disinggung keterlibatan oknum TNI dalam kasus tersebut, menurut Alamsyah, kedua oknum TNI tidak tau jika akan terjadi pembunuhan itu. “Saat itu aku mengatakan ada proyek besar ratusan juta. Mereka (kedua oknum TNI-red) aku suruh pilih mau uang 100 juta rupiah atau mobil Xenia jika proyek yang dikerjakan jebol,” begitu diungkapkan Alamsyah. Dikatakan, Alamsyah tak menyebutkan apa yang akan dikerjakan. Hanya mereka mau ikut saat diajak ke lokasi. (JUL)

Bukit Setan Makin Seram PELAKU pembunuh Misman (46), berserta istrinya Suliah (43), dan dua anaknya Dedek Febriansyah (21) dan Tria Winanda Aulia (14), telah tertangkap. Para pelaku pun telah mendekam di sel Polres Langkat sembari menunggu proses hukum. Namun masih banyak kisah menarik lainnya di balik kasus yang menghebohkan Langkat sepanjang tahun 2013 ini. Motif utang piutang sebesar Rp40 juta yang tidak dibayarkan korban, dirasa masih perlu dipertanyakan. Dinilai banyak pihak tak masuk akal, hanya gara-gara hutang Rp40 juta, lalu tegas membunuh empat orang sekeluarga. Soalnya, dilihat secara kasat mata, kehidupan korban jauh lebih mapan ketimbang pelaku. Apalagi belum lama ini korban disebut-sebut baru menjual sebagian hartanya dan mengantongi uang sebesar Rp90 juta. Jadi, kalaupun korban benar ada memiliki utang kepada pelaku, sepertinya tidak terlalu sulit bagi korban untuk membayarnya. Di balik semua pertanyaan yang muncul, perlu diketahui, sejak dulu tempat ini (Bukit Setan) diketahui sebagai lokasi angker dengan bermacam mahluk halus sebagai penghuninya. Jadi tak heran kalau setiap orang yang menuju arah bukit ini akan menjadi tanda tanya bagi warga sekitar. ”Ngapain orang itu ke sana. Apa ngak takut dengan mahluk halus di bukit itu?,” begitu pertanyaan warga di sekitar tersebut. Apalagi sejak kasus pembunuhan yang mengegerkan wilayah tersebut, pertanyaan warga semakin menjadi-jadi. Keangkeran bukit Setan saat ini benar-benar kian bertambah. Tak sulit memang menemukan bukit Setan atau juga disebut bukit Iblis. Bila ditarik benang lurus, keberadaannya berada tepat dari rumah korban. Jarak ke bukit ini juga tidaklah terlalu jauh, hanya memakan waktu bebe-

rapa menit saja jika ditempuh dengan sepeda motor. Pasca kejadian yang menewaskan empat korban sekeluarga, situasi di lokasi kejadian menjadi berubah total. Sebelum ini, para pekerja di sana merasa aman serta biasa-biasa saja. Para pekerja perkebunan yang biasanya tidak merasakan hal mistis, namun setelah kejadian beberapa pekan lalu, menimbulkan kejanggalan dan keanehan yang selalu mengikuti para pekerja dalam penyiangan atau pembersihan areal tanaman sawit muda yang siap panen. “Siang-siang begini, kita kerja di lokasi ini badan terus merinding. Bukan hanya perasaan saja, macamnya ada sosok yang menampak-nampaki kita yang lagi kerja di sini,” ujar seorang pekerja kebun. Para pekerja mengakui, apakah arwah para korban masih belum menerima, atau masih penasaran. Makanya sering juga kayaknya mengikuti kami yang bekerja. Sementara di lokasi kediaman pelaku di Dusun IX Pondok Sebelas Desa Tanjung Keliling, rumah kediaman pelaku terlihat sepi. Sejak diketahui pelakunya adalah Alamsyah beserta adiknya, ibu rumah tangga itu sudah tak pernah lagi terlihat. Di rumah itu, selama ini keluarga itu tinggal, diantaranya, Fitri (24) isteri Alamsyah alias Lilik si pelaku pembunuhan. Sedangkan satunya lagi, Saniah (57) adalah ibu kandung Alamsyah beserta seorang anaknya yang masih berumur 4 tahun. Mereka dikabarkan pergi meninggalkan rumah sejak kabar ditemukannya para tersangka. Dan tidak diketahui kepergiannya kemana. Masyarakat yang mendiami lokasi sekitar kediaman pelaku mengatakan; “Kami di sini tidak menyangka sama sekali kalau beliau itu yang membunuhnya. Kok teganya dia itu. Padahal antara pelaku dan korban diketahui sudah lama berkenalan,” ujar warga. (JUL)

Lalu, Rendi menyimpan racun serangga tersebut di sekitar dekat lokasi yang sudah ditentukan, yakni di Bukit Setan. Selanjutnya giliran Alamsyah yang menghubungi korban (Misman) melalui sambungan telepon seluler. Dan dan mengajak korban ke sebuah kawasan bernama Bukit Setan yang terletak di Dusun pondok IX, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Alasannya, untuk mengangkat benda gaib berupa keris senilai sebesar Rp400 Juta. Saat itu pelaku Alamsyah mengatakan, syarat yang harus dipenuhi korban agar proyek gaib mereka berhasil harus melibatkan Misnan sekeluarga agar ikut bersama-sama berada di lokasi supaya benda gaib yang dimaksud dapat terangkat. Misnan yang gemar memburu barang-barang gaib tanpa rasa curiga tergiur untuk pergi menemui Alamsyah di lokasi tersebut. Entah kenapa, tiba-tiba tanpa pikir panjang lagi, malam itu, Rabu (9/10) sekira pukul 20.00 Wib malam, Misnan beserta keluarganya langsung berangkat dari rumah menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di sana ternyata mereka telah ditunggu oleh Alamsyah beserta tiga orang pelaku lainnya. Tanpa banyak basa-basi, keempat korban langsung disekap dengan kondisi tangan serta kaki terikat. Mereka dipaksa untuk meminum air putih yang dicampur racun serangga tersebut hingga lemas. Lalu, satu keluarga tersebut dibantai secara sadis menggunakan parang, pisau dan kayu serta batu untuk menghabisi nyawa para korban. Selanjutnya mayat korban dibuang terpisah oleh para pelaku di kawasan Padang tualang Kabupaten Langkat. (JUL)

Tega Bunuh Teman Sendiri

Diancam Bui Seumur Hidup KEDUA tersangka pelaku pembunuhan satu keluarga yang terjadi di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, diancam pasal 340 KUHP dengan hukuman penjara seumur hidup atau paling rendah 20 tahun penjara. "Penyidik kepolisian menerapkan pasal 340 Kitab Undang undang Hukum Pidana kepada tersangka pelaku pembunuhan satu keluarga," kata Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan di Stabat. Yulmar menjelaskan, kini berkas keduanya sedang berjalan, dan sudah dilengkapi beberapa alat bukti. Setelah itu berkas akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan. Yulmar mengatakan, sebelum dilimpahkan lebih dulu akan dilakukan rekonstruksi (reka ulang) oleh tersangka terhadap kasus pembunuhan itu. "Masih ada yang menjadi perhatian kita tentang kelangsungan hidup dari salah

seorang anak dari korban yang masih sangat kecil," ucapnya. Ada salah satu anak korban pembunuhan yang masih kecil yang perlu menjadi perhatian termasuk pendidikan, hidupnya ke depan, maupun juga akibat traumatik yang kini dirasakannya sepeninggal orang tua maupun saudaranya. Secara terpisah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Penegak Amanat Rakyat Sumatera Utara Surkani, sangat mendukung penerapan pasal 340 KUHP untuk pelaku pembunuhan satu keluarga itu. Penerapan pasal hukuman mati, bagi pelaku menurut dia, sangat sebanding dengan sadisnya para pelaku yang membunuh satu keluarga, sehingga tidak ada lagi garis keturunannya yang tersisa. Begitu juga ancaman hukuman seumur hidup bagi para pelaku, menurut Surkani juga sudah sebanding dengan perbuatan para tersangka, yang teganya membunuh korbannya, dan membuang mayatnya di kecamatan lain. (JUL)

Mayat Suliah Ditemukan Terakhir........... JENAZAH terakhir yang ditemukan dalam kasus pembunuhan sadis, adalah mayat Suliahati alias Suliah (41). Mayat Suliah ditemukan di aliran sungai Batang Serangan persisnya di belakang Komplek Ponpes Babussalam Dusun II Hulu Desa Babussalam Kecamatan Padang Tualang, Langkat, Sabtu. Dengan temuan itu, jumlah korban pembunuhan sadis oleh orang tidak dikenal (OTK) di dusun Tanjung Rejo Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Langkat, menjadi empat orang. Suliahati merupakan istri Misman, merupakan ibu dua mayat yang ditemukan terdahulu di aliran Sungai Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Kamis (10/10). Mayat Suliahati diketahui penuh luka tusukan benda tajam di bagian perut.

Kondisi Suliah sunggih mengenaskan, dan siang itu juga langsung dimakamkan di pemakaman umum setempat. Mayat korban ditemukan seputaran Jalan Gunung Sayang Dusun Kampung Tengah, Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan, Langkat, oleh salah seorang pelajar sekolah yang sedang berada di atas bus Pembangun Semesta, saat bus itu melintas. Seperti diungkap Kapolres, penemuan mayat dengan kondisi tubuh luka tikaman ditemukan di aliran sungai Batang Serangan. "Laporan yang saya terima dari Kapolsek Padang Tualang, mayat yang ditemukan di sungai Batang Serangan dengan tubuh luka tusukan, merupakan istri dari korban Misnan, dan ibu dari dua orang anak yang menjadi korban pembunuhan," tegas Yulmar. (JUL)

KASUS pembunuhan yang terjadi antara teman sendiri akrab terjadi di negeri ini. Contohnya, kasus pembunuhan sadis di Langkat. Alamsyah tega membunuh temannya Misman, beserta istri dan dua anaknya. Kabarnya hanya gara-gara hutang - piutang. Sedang di Langsa, ada pria yang tega membunuh temannya hanya gara-gara ingin mendapatkan sepeda motor (kereta) sang teman. Seperti diberitakan, Syaiful Bahri bunuh teman sendiri karena tergiur miliki motor korban. Syaiful diburu, dan aparat berwajib Polres Langsa, Minggu (10/11) dini hari, berhasil menangkap pembunuh Edi Irawan (21), warga Gampong Sungai Paoh. Edi tewas dengan luka tusukan di bagian perut, pada 30 September lalu. Tersangka M Syaiful Bahri (17) warga Seuneubok Pidie, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang, ditangkap di salah satu rumah di Gampong Buket Rata, Kecamatan Langsa Timur. Kapolres Langsa AKBP Hariadi SH SIK, melalui Kapolsek Langsa Timur Iptu Anwar SE, mengatakan tersangka M Saiful Bahri yang tak lain adalah teman korban, berhasil ditangkap setelah sempat buron (DPO) selama sebulan lebih, sejak tanggal 30 September lalu. Ia menghilang usai menghabisi nyawa temannya, Edi Irawan, dan mencampakannya di kawasan Uyok, Gampong Cinta Raja, Kecamatan Langsa Timur. "Setelah mendapat informasi keberadaan tersangka, anggota kita langsung melakukan pengintaian. Tepat pukul 01.00 WIB Minggu itu, tersangka M Syaiful Bahri, berhasil kita tangkap ketika tersangka sedang istirahat, di salah satu rumah temannya di Gampong Buket Rata," katanya. Iptu Anwar menambahkan, berdasarkan pengakuan sementara tersangka M Syaiful Bahri, motif pembunuhan korban Edi Irawan, karena tersangka ingin menguasai (merampas) sepeda motor milik korban. Sepeda motor tersebut sebelumnya telah berhasil diamankan petugas, namun pelaku berhasil menghilang (kabur). "Kepada penyidik, tersangka M Syaiful Bahri mengaku nekat membunuh temannya itu dengan cara menikam perut korban, karena hendak merampas sepeda motornya. Saat ini tersangka telah kita amankan di Mapolsek Langsa Timur, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," imbuh Kapolsek. Sebelumnya diberitakan, warga Uyok, Gampong Cinta Raja, Kecamatan Langsa Timur, Senin (30/9) malam, menemukan sesosok pria dalam kondisi sekarat dengan luka tusuk di perutnya. Belakangan diketahui, pria tersebut Edi Irawan (21), warga Gampong Sungai Paoh, Kecamatan Langsa Timur. Kepastian itu didapat setelah keluarga korban mendatangi RSUD Langsa, untuk melihat korban. Edi Irawan yang sudah sebulan tak pulang ke rumah, tewas setelah berapa menit tiba ke IGD RSUD Langsa, sekitar pukul 21.00 WIB. (IN/BBS)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 277 18 - 24 NOPEMBER 2013

SUMUT / ACEH

WALIKOTA

700 Hektar Hutan Mangrove di Langkat Rusak

TEBINGTINGGI:

Jaga Keluarga dari Pergaulan Bebas

LANGKAT – Sungguh memprihatinkan. Sekitar 700 hektar hutan manggrove di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat rusak. Sebagian di antaranya berubah menjadi lahan kelapa sawit. ARAHAN - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH yang diwakili Dra. Hj. Diana Sari menyampaikan arahan dan bimbingan pada acara Seminar Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), Ketahanan Bangunan Gedung, Selasa. (KPK POS/JUL)

JICA Adakan Seminar SLF, Rumah Tahan Gempa STABAT - Ancaman bencana gempa di wilayah Indonesia semakin meningkat, pengembangan kota dimasa mendatang juga mengalami peningkatan. Dengan demikian penyediaan sarana dan prasarana bangunan gedung juga akan meningkat. Dalam hal ini kita harus membuat satu rancangan terkait dengan aspek ketahanan bangunan terhadap gempa. Mempersiapkan instrumen pengendaliannya berupa regulasi/peraturan dan penyiapan tenaga dengan kapasitas yang memadai dalam perencanaan dan pengawasan sarana-sarana yang tahan gempa dimaksud. Demikian Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dalam sambutannya yang disampai Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dra. Hj. Diana Sari pada Seminar Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), Ketahanan Bangunan Gedung dan Pendataan Bangunan Gedung atau Manajemen Informasi Syistem (MIS) Bangunan Gedung di Gedung Pegnasos Stabat,

Selasa. Lebih lanjut dikatakan, kegiatan ini dilaksanakan lebih kepada penguatan kelembagaan khususnya yang membidangi penyelenggaraan pembangunan gedung. Hal ini penting karena kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah salah satu instrumen pengendalian oleh Pemerintah atas persyaratan teknis bangunan gedung yang tahan terhadap gempa. Sebelumnya Kadis PU Ir. H. Bambang Irawadi melaporkan bahwa seminar ini merupakan lanjutan kerja sama Pemkab Langkat dengan JICA Japan yang sudah terlaksana pada tahun sebelumnya. Peserta 100 orang, terdiri dari SKPD di jajaran Pemkab Langkat, Camat, Organisasi Profesi Kontruksi dengan narasumber dari PBL Kementrian PU ir. L. Edison Silalahi dan JICA Japan Posma Lumban Raja yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan bangunan terhadap gempa. (JUL)

Hal ini terungkap ketika DPRD Langkat melakukan kunjungan kerja ke darah tersebut dan menemukan sebagian besar hutan manggrove dirusak oknum tidak bertanggung jawab. “Mereka berkedok anggota Koperasi Serba Usaha Awal Makmur. Kerusakannya semakin parah. Dan ini sungguh memprihatinkan,” kata Safril, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Langkat, Selasa. Dari hasil kunjungannya itu, Safril mengatakan, menemukan kerusakan hutan mangrove di Dusun V Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura. Demikian juga dengan kerusakan hutan mangrove yang terjadi di desa Tapak Kuda, dimana adanya hutan KSDA yang beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa

HUTAN BAKAU - Terlihat perambahan hutan bakau yang akan dijadikan kebun kelapa sawit. (KPK POS/ILUSTRASI) sawit. “Paluh-paluh ditutup, sehingga akses nelayan untuk mencari ikan menjadi terganggu, sehingga pendapatan nelayan sekarang ini terus semakin berkurang,” kata Safril. Safril meminta aparat Polisi Kehutanan, Polres Langkat dan Satpol PP segera menindak tegas dan mengungkap siapa pelaku di balik perambahan hutan mangrove itu. “Kehidupan nelayan semakin memprihatinkan ka-

rena habitat ikan, udang, kepiting, kini punah akibat dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit,” ujarnya. Dikatakannya, instansi terkait harus bertindak tegas, jangan sampai aparat penegak hukum dan pemerintah daerah melindungi mereka, karena sudah jelas-jelas menyengsarakan kehidupan masyarakat pesisir pantai Tanjung Pura. “Kalau kita tidak bisa memberi jangan merusak dan menghancurkan mata pencaharian nela-

yan,” katanya. Menurutnya, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Langkat seharusnya mengetahui sudah sejauhmana kerusakan yang terjadi, sekaligus menindak oknum perambah, termasuk mereka yang terbukti terlibat dalam kasus alih fungsi hutan mangrove. “Kalau Kadisnya tidak mampu, Bupati hendaknya segera meninjau kinerja pejabat yang bersangkutan, sehingga nelayan tradisional tidak semakin sengsara,” ungkapnya. (SBC)

Bupati Langkat Apresiasi Pertemuan Forum Komunikasi

Desain Produk Sangat Menentukan PERBAUNGAN - Kita ketahui bersama bahwa industri kerajinan saat ini mengalami perkembangan yang pesat terutama dalam hal desain. Desain merupakan hal yang sangat menentukan nilai dari sebuah produk kerajinan. Produk kerajinan dapat bernilai tinggi jika didesain dengan baik meskipun bahannya murah. Begitu pula sebaliknya bahan yang mahal jika desainnya kurang baik akan bernilai murah. Jadi dapat dikatakan bahwa desain memegang peranan penting dalam menentukan nilai sebuah karya kerajinan. Hal ini dikemukakan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Serdang Bedagai (Dekranasda Sergai) Ny. Hj. Marliah Soekirman saat memberikan sambutan dan membuka secara resmi acara pelatihan peningkatan dan pembangunan kreasi desain bordir di aula Kantor Dekranasda Jalan Negara Pasar Bengkel Kecamatan Perbaungan, Rabu. Turut hadir dalam kegiatan pelatihan ini Wakil Ketua Dekranasda Sergai Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Ketua Umum Drs. Indra Syah-

rin MSi, Kadis Sosnakerkop H. Karno SH, MAP, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, pengurus Dekranasda Kabupaten, Ketua TP PKK Kecamatan se-Sergai dan para pelatih. Lebih lanjut disampaikan Ketua Dekranasda Hj. Marliah Soekirman bahwa di Sergai ada ratusan pengrajin yang menggantungkan hidupnya dari usaha bordir. Dan ini tentunya menjadikan kerajinan ini sebagai peluang penambah penghasilan. Dengan dilaksanakannya kegiatan pelatihan ini Hj. Marliah berharap desain bordir ini dapat lebih bervariasi sehingga meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan masyarakat daerah ini. Sebelumnya Ketua Umum Drs. Indra Syahrin MSi dalam laporannya mengatakan tujuan dilaksanakannya kegiatan pelatihan ini untuk meningkatkan keterampilan para pengrajin bordir di kabupaten ini. Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari sejak tanggal 13-14 Novemver 2013 diikuti oleh 50 peserta dari 17 kecamatan se-Sergai. (ARM)

SERAHKAN SERTIFIKAT - Ketua Dekranasda Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman didampingi Wakil Ketua Ny. Hj. Imas Haris Fadillah sedang memberikan sertifikat tanda peserta pelatihan kerajinan bunga kering dari sampah organik bertempat di aula Kantor Dekranasda Jalan Negara Pasar Bengkel Kecamatan Perbaungan, Senin. (KPK POS/ARM)

FORUM - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH beserta para Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada acara pertemuan Forum Komunikasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK – APH –APIP di Riau. (KPK POS/IST) PEKANBARU - Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pengelolaan manajemen pemerintahan yang baik, BPK melaksanakan kegiatan pertemuan Forum Komunikasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK APH - APIP d Pekanbaru, Riau, Senin. Kegiatan yang dibuka Anggota V BPK Dr. Agung Firman Sempurna, diikuti Gubernur Sumut, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf ,

Gubernur Kepri Rustam Effendi, Gubernur Sumsel Ir. H. Alex Nurdin SH, Wakil Gubernur Riau Drs. H.R. Mambang, M.IT dan para Bupati/ Walikota dari 5 Provinsi. Lima provinsi yang mengikuti acara ini yakni, Provinsi Riau sebagai tuan rumah, Aceh, Sumut, Kepri, dan Sumsel. Pada acara itu disosialisasikan aturan dan ketentuan dalam menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK - APH - APIP terhadap temuan – temuan da-

lam pengelolaan manajemen keuangan Pemerintahan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH yang hadir mengapresiasi pertemuan tersebut, bahwa melalui Forum Komunikasi ini diharapkan pengelolaan manajemen pengelolaan keuangan pemerintahan dapat mengikuti dan mematuhi aturan dan ketentuan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sehingga dapat meminimalisir bahkan

menghindari penyimpangan yang dapat menimbulkan kasus hukum bagi pengelola keuangan di masing-masing Pemerintahan Daerah. Kegiatan yang mengambil tema untuk akuntabilitas, meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut juga dihadiri nara sumber utama yakni Kejaksaan Agung RI, Mabes Polri, KPK RI, dan Kepala Perwakilan BPKP Riau Mulyana serta para kepala Perwakilan BPKP 5 Provinsi. (JUL)

TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengajak kepada semua orang tua untuk selalu memperhatikan pergaulan dan lingkungan permainan anak-anak sehubungan makin derasnya arus informasi dan globalisasi yang terjadi saat ini. “Ini merupakan tanggung jawab orang tua untuk mengawasi apa saja yang di kerjakan anak -anaknya, pengaruh lingkungan yang buruk harus kita cegah dengan menciptakan suasana yang harmonis dan penuh kasih sayang di rumah tangga kita masingmasing”, imbuh Umar Zunaidi Hasibuan kepada masyarakat Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi pada kegiatan kunjungan Jum’at Keliling, Jumat. Tampak hadir turut mendampingi walikota antara lain, Wawako H Irham Taufik SH MAP, Kaban Plt BPMK Baharuddin, Kadishub Syafrin Harahap SH, Kadisdik Drs H Pardamean Siregar MAP, Kakan LH Idam Khalid dan Kepala RSU Kumpulan Pane dr Nanang Fitra Aulia dan Kabag Humas Ahdi Sucipto SH. Ditambahkan, tahun depan kita akan melaksanakan Pemilu lgislatif, maka bagi masyarakat yang sudah berhak memilih untuk dapat melaksanakan hak memilihnya, karena suara yang diberikan akan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. “Ke depan kota kita akan semakin strategis dengan dikelilingi mega proyek, seharusnya kita harus bisa menyiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang handal dan terampil sehingga masa depan masyarakat Tebingtinggi akan semakin sejahtera,” pesan Umar Hasibuan. Selanjutnya, Walikota juga menyampaikan bahwa dalam menyemarakan Tahun Baru 1 Muharram 1435 Hijriyah akan di laksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat, kegiatan itu antara lain MTQ Antar Masjid, Tabligh Akbar, Napak Tilas Muharram dan lain-lain. “Untuk itu supaya masyarakat turut berpartisipasi mensukseskan program tersebut,” pintanya. Kegiatan kunjungan Jumat Keliling di Kelurahan Padang Merbau tersebut merupakan program rutin Walikota Tebingtinggi dalam rangka silaturahmi dan menampung aspirasi masyarakat, juga sebagai momen sosialisasi program pemerintah kota, baik yang sedang dikerjakan maupun yang akan dilaksanakan. (RS)

Sergai Gelar Pemilihan Teruna-Belia 2013 PANTAI CERMIN - Sebagai upaya menggali dan mengembangkan bakat generasi muda dalam melestarikan budaya daerah sebagai promosi pariwisata untuk menarik minat wisatawan, Pemkab Sergai melalui Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olah Raga (Parbudpora) menggelar acara final Teruna-Belia Sergai 2013 di Pantai Sri Mersing Kecamatan Pantai Cermin, Sabtu. Seperti tahun-tahun sebelumnya lomba Teruna-Belia Sergai kali ini diikuti generasi muda berusia 17-25 tahun dari 17 Kecamatan yang sebelumnya telah dilakukan penyeleksian awal melalui babak penyisihan. Dalam kesempatan yang sama Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga terhadap semangat puteraputeri generasi penerus bangsa yang mengikuti perlombaan ini.

TERUNA - BELIA - Teruna-Belia terpilih Bobby Pratama Barus dari Kecamatan Perbaungan dan Silvya Dwi Anggraini dari Pegajahan usai diumumkan oleh Dewan Juri pada acara final Teruna-Belia Sergai 2013 di Pantai Sri Mersing Kecamatan Pantai Cermin, Sabtu. (KPK POS/ARM) Sebelumnya Kadis Parbudpora Sergai Drs. Joni Walker Manik MM

melaporkan kegiatan ini diawali dengan publikasi, pendalaman

pembekalan dalam bidang wawasan dan bidang penampilan/ kecantikan. Diakhir acara diumumkan para pemenangnya. Untuk pemenang utama Teruna diraih Bobby Pratama Barus (Perbaungan), pemenang utama Belia Silvya Dwi Anggraini (Pegajahan). Runner up-I Teruna diraih Heri Syafii (Tanjung Beringin), runner up-I Belia Eka Dwi Putri (Dolok Masihul) dan runner up-II Teruna Supiyan (Sei Bamban) runner up-II Belia Fina Anjarwati (Sei Rampah). Sedangkan untuk pemenang Intelegensia Teruna diraih oleh Muhammad Zaid Fachry (Perbaungan), intelegensia Belia Hairum Fitria (Sei Rampah) dan terakhir Teruna favorit diraih Nur Rahmad Hidayat (Sei Rampah), favorit Belia Novia Dwi Ayu Ningsih (Pantai Cermin). (ARM)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 277 18 - 24 NOPEMBER 2013

SUMUT / ACEH

Pembinaan dan Santunan Bagi Keluarga Veteran BATUBARA – Semangat dan Persatuan para Pahlawan dalam menciptakan kemerdekaan, patut kita contoh serta kita teladani dalam kehidupan sehari – hari. Sehingga kita sebagai Kabupaten yang baru, dapat memajukan dan membangun kabupaten yang kita banggakan ini agar kedepannya menjadi Kabupaten yang besar serta menghargai perjuangan

para Pahlawan terdahulu. Hal ini di sampaikan Bupati Batubara H. OK Arya Zulkarnain SH.MM diwakili Asisten 3 H.Azrai,SH dalam acara pembinaan dan penyantunan bagi keluarga Veteran yang tidak mampu, Kamis. Turut hadir dalam acara ini Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batubara, Kepala Bidang K3 Kabupaten Batubara, Camat Talawi, dan para undangan. (RUDY)

Lereng Tebing di Baktiraja Longsor DOLOK SANGGUL - Untuk kesekian kalinya, lereng tebing Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) kembali mengalami longsor. Kali ini, titik longsor yang menutupi badan jalan sepanjang 50 meter itu berada di Desa Binanga Rihit. Dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa. Hanya saja jalan yang menghubungkan Kecamatan Baktiraja dengan Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara itu putus total. Camat Baktiraja, Arwan Silaban SPd, Selasa, mengatakan, longsor lereng tebing Baktiraja itu terjadi, Minggu dini hari. Longsor tebing bercampur batu gunung itu diduga disebabkan oleh hujan yang terus mengguyur daerahnya. Dijelaskan, beberapa pekan terakhir, intensitas hujan di daerahnya cukup tinggi sehingga mengakibatkan potensi longsor khususnya daerah yang bertebing. “Untuk menormalisasi arus lalulintas, kita sudah melakukan pena-

nganan yang bekerjasama dengan instansi terkait. Untuk sementara waktu jalan Baktiraja-Muara tidak bisa dilalui dan saat ini dialihkan melalui jalan alternatif yakni via Dolok Sanggul,” jelasnya. Mantan Kabid Diklat BKD Humbahas itu mengingatkan, Kecamatan Baktiraja merupakan lokasi yang ramai dikunjungi setiap hari minggu maupun hari libur. Untuk itu, warga Humbahas yang mau berkunjung atau bepergian dari Kecamatan Baktiraja supaya hati kemungkinan longsor khususnya jalan Baktiraja-Dolok Sanggul. Pasalnya, saat musim penghujan kondisi tanah lereng bukit Baktiraja masih labil sehingga berpotensi longsor. “Saat hujan deras, para pengunjung disarankan tidak melintas jalan yang berpotensi longsor. Lebih baik ditunggu sampai guyuran hujan mereda atau tirisan air gunung mulai berkurang,” terangnya. (SBC)

Pemkab Asahan Gelar Zikir dan Tausiah KISARAN - Menyambut Tahun Baru Islam 1435 Hijriah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menggelar zikir dan tausyiah yang diikuti seribuan jamaah di halaman Kantor Bupati Asahan, Jumat, 8 November 2013. Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP dalam sambutanya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1435 Hijriah, sembari mengajak jamaah yang hadir agar lebih meningkatkan kualitas iman dan taqwa kepada Allah SWT . Peningkatan tersebut juga diharapkan Bupati Asahan kepada Pemkab

Sampah di Kota Gunungsitoli Tak Terkendali

Asahan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Asahan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “ Mari kita maksimalkan keinginan masyarakat, agar masyarakat dapat menikmati pembangunan di Asahan ini,” demikian kata Bupati Asahan, seraya berharap segala doa dan zikir dapat diterima-Nya, begitu juga dengan tausiah semoga dapat memberikan pencerahan. Sementara itu, ceramah menyambut tahun baru Islam 1435 Hijriah Pemkab Asahan diisi oleh Ustadz Syahrinal Lubis yang diundang dari kota Medan. (IN)

Tanaman Jeruk Rusak, Awan Panas Makin Dekat MEDAN - Erupsi dan letusan Gunung Sinabung yang terjadi secara berturut-turut sejak bulan lalu tidak hanya merusak tanaman hortikultura dan membuat warga di sekitar kawasan gunung mengungsi, tetapi juga merusak tanaman jeruk yang menjadi komoditi andalan Kabupaten Karo. Tercatat, pasca erupsi seluas 1.893 hektar tanaman jeruk di Tanah Karo mengalami kerusakan. “Kemungkinan jumlah itu masih akan bertambah, karena yang terdata masih di lima kecamatan terdekat Gunung Sinabung,” kata Kepala Dinas Pertanian Karo, Agustoni Tarigan, Rabu. Berdasarkan data, sebut Agustoni, luasan kebun jeruk di Karo sekitar 14.000-an hektar. Kerusakan tanaman jeruk itu, katanya, membuat produksi berkurang. “Pengurangan diperkirakan berlanjut hingga tahun depan, karena dampak letusan baru dirasakan pada panen berikutnya,” katanya. Agustoni menyebutkan, penanganan juga belum bisa dilakukan kepada tanaman jeruk itu, karena situasi belum memungkinan karena lanta-

ran semburan Sinabung masih berulang. Padahal, sambung Agustoni, Pemerintah Kabupaten Karo pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) TA 2013 ada dana anggaran untuk pengadaan bibit jeruk ke petani sejumlah 165.000 pohon. “Pemberian bibit jeruk itu dilakukan untuk mengembangkan salah satu buah khas daerah itu, menyusul sudah banyaknya tanaman tua dan sebagian diserang penyakit,” katanya. Sementara salah seorang pedagang buah di Pusat Pasar Medan, Asiang, menyebutkan pasokan buah jeruk dari Karo semakin ketat, karena produksi petani semakin rendah dampak erupsi dan letusan Gunung Sinabung. “Makanya harga jual di pasar semakin mahal. Paling murah Jeruk Brastagi dijual Rp15.000 per kg dari sebelumnya bisa Rp10.000 per kg,” katanya. Makin Dekat Sementara itu, proses evakuasi 2.500 warga Desa Gurkinayah, Payung, Karo, Sumatera Utara, berlangsung dramatis. Sejumlah warga

yang sakit ditandu oleh tim evakuasi yang terdiri dari petugas TNI dan Kepolisian. Warga terkejut karena akhirnya petugas memutuskan untuk mengosongkan Desa Gurkinayah yang berjarak sekitar 4 kilometer dari puncak Gunung Sinabung. Kebanyakan warga hanya membawa barang-barang seadanya untuk bertahan hidup di lokasi pengungsian. Camat Payung mengatakan, pihaknya terpaksa mengevakuasi warga karena ancaman awan panas semakin mendekati pemukiman warga. Ada empat desa di radius 4 kilometer dari kawah Sinabung yang telah dikosongkan sejak awal bulan. Ribuan pengungsi kini ditampung di sejumlah titik pengungsian. Gunung Sinabung terus erupsi. Senin kemarin, gunung tertinggi di Sumatera Utara itu memuntahkan debu vulkanik setinggi 4 kilometer. Letusah itu juga meluncurkan awan panas sejauh 1,5 kilometer. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menetapkan Gunung Sinabung berstatus siaga level III.(ST/SBC)

SKPD Harus Pedomani Peraturan BATUBARA - Prosedur dan tata kerja pelaksanaan tugas pemerintahan telah diatur dalam beberapa peraturan yang merupakan dasar hukum dan acuan dalam pelaksanaan tugas. Oleh karenanya, SKPD harus mempedomani dan memahami peraturan agar tidak terjebak dalam penyimpangan dan melanggar hukum. Dalam pengadaan barang /jasa diharapkan harus mempedomani peraturan yang berlaku seperti yang telah diatur melalui peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2012. Hal ini disampaikan Bupati Batu-

bara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM di Lima Puluh, Senin. “Kita harus mempersiapkan unit layanan pengadaan (ULP) barang/jasa pemerintah dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sebagai sarana informasi dalam tahun 2014 agar kita dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, “ tegasnya. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sangat rawan terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk administrasi maupun tindak pidana korupsi. Diharapkan aparatur yang

terlibat langsung dalam pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan seperti berpengalaman dan memahami prosedur serta proses pengadaan barang/ jasa pemerintah, memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan. SKPD agar mempersiapkan personil yang menguasai dibidangnya untuk diikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan serta ujian sertifikasi barang dan jasa pemerintah agar supaya proses pengadaan tidak ada hambatan. (RUDY)

GUNUNGSITOLI – Sampah di wilayah Kota Gunungsitoli sudah semakin memprihatinkan. Selama pemerintahan Walikota Gunungsitoli Drs.Martinus Lase MSP, masalah ini terkesan kurang teratasi. Bahkan, sampah dapat kita lihat berserakan di mana-mana. Apakah hal ini disebabkan faktor Sumber Daya Manusia yang kurang optimal atau memang warga Kota Gunungsitoli tidak mencintai kebersihan?. Demikian pertanyaan yang muncul dari masyarakat Kota Gunungsitoli. Pantauan awak media ini, seperti di Jalan Diponegoro Gang Nusantara Gunungsitoli, hampir setiap hari kita melihat tumpukan sampah warga, sehingga sangat mengganggu kesehatan warga yang berdekatan maupun warga yang melintas. Anehnya, ditempat ini tak ada satupun tong sampah yang disediakan oleh Pemko Gunungsitoli. Akibatnya, sampah-sampah yang ditumpukan warga di pinggir jalan umum tersebut berserakan ke manamana. “Termasuk ke badan jalan raya sehingga merusak pemandangan umum dan membuat lingkungan menjadi jorok,” ucap salah seorang warga Gang Nusantara. Kepala Seksi Persampahan Dinas Tata Ruang Pemukiman Kebersihan (TRPK) Kota Gunungsitoli, Pak Aceh yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin, membenarkan bahwa di Gang Nusantara petugas kebersihan sering kewalahan, karena sampah ditempat itu tidak pernah

henti-hentinya. “Jujur saya katakan bahwa setiap hari petugas kebersihan menjemput sampah di lokasi tersebut. Namun sampah yang tersisa merupakan sampah yang baru dibawa warga ke tempat itu setelah mobil pengangkut sampah pergi menjemput sampah ke tempat yang lain,” ujarnya. Sedangkan menyangkut masalah kerusakan parit yang menyebabkan tergenangnya air berhari-hari di Gang Nusantara menurutnya hal itu harus dipertanyakan kepada Dinas PU Kota Gunungsitoli. Ketika ditanya kenapa tong sampah tidak ditempatkan di sana, menurut Aceh, sudah pernah dikasih dahulu tetapi ditarik kembali karena ada salah seorang warga yang keberatan. Namun demikian, kalau ada permintaan kembali maka kita bersedia memberikannya asalkan tidak ada keberatan warga. Selanjutnya dikatakan, selain di Gang Nusantara rawan sampah juga dibeberapa tempat lain di Kota Gunungsitoli mengalami hal yang sama. Seperti di depan kantor Badan Pertanahan Nasional Nias, depan Perumahan pegawai bank Sumut Gunungsitoli, namun hal itu sudah bisa dikendalikan. Menyangkut sampah kulit durian dll yang saat ini menumpuk di sepanjang trotoar lapangan Merdeka Gunungsitoli, menurut Aceh, hal itu tanggung jawab pemerintah Kabupaten Nias karena masih belum diserahkan kepada Pemko Gunungsitoli. (YAGI)

Raja Dangdut Berkunjung ke Aceh Timur ACEH TIMUR - Kunjungan rombongan H.Rhoma Irama tiba di Ibu kota Kabupaten Aceh Timur, Jum’at pukul 11.30 WIB dan disambut oleh Bupati Aceh Timur, Hasballah,H.M. Thaib, Wakapolres, Kompol Mulyadi SH, Kajari Idi Rayeuk, Hasanuddin, Sekretaris Daerah, M.Ikhsan Akhyat, dan tokoh masyarakat lainnya. Dalam pertemuan di Idi Rayeuk, Bupati Aceh Timur, Hasballah M.Thaib menyatakan siap menyediakan lahan untuk trans-

migrasi. Karena itu, Hasballah mengharapkan agar adanya dukungan dari pemerintah pusat. Bupati Aceh Timur menerangkan, lahan untuk transmigrasi di Aceh Timur sangat luas, apalagi barubaru ini pihak kementrian transmigrasi baru meresmikan transmigrasi lokal di Aceh Timur. Dalam kunjungan ter sebut H.Rhoma Irama juga menjadi khatib Jum’at di Masjid Darussalihin Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.(BSO)

Peringatan Hari Pahlawan, Ditandai Gerakan Pelopor Tertib Berlalu-lintas TEBINGTINGGI - Kendati jatuh pada hari Minggu (10/11), peringatan Hari Pahlawan di berbagai daerah di Sumut berlangsung khidmat dan meriah. Peringatan Hari Pahlawan 10 November di Kota Tebingtinggi ditandai dengan dimulainya Gerakan Pelopor Tertib Berlalu-lintas secara massal yang diprakarsai Mapolres Tebingtinggi, Minggu, di lapangan Merdeka Sri Mersing Jalan Sutomo Tebingtinggi. Upacara pengibaran bendera dipimpin langsung Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan dengan komandan upacara Danramil 13 Kapt Inf Budiono, dihadiri unsur muspida, Kapolres AKBP H Enggar Pareanom, Ketua DPRD H Syahrial Malik, Sekdako Johan Samose Harahap, barisan Legiun Veteran, para pimpinan SKPD jajaran Pemerintah Kota dan para Perwira di jajaran Mapolres, TNI, PNS, Ormas, OKP dan pelajar se Kota Tebingtinggi. Usai upacara, Kapolres Tebingtinggi AKBP H Enggar Pareanom menyematkan PIN Gerakan Pelopor Tertib Berlalu Lintas kepada Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM dan selanjutnya Walikota bersama Kapolres menyematkan PIN kepada sejumlah pimpinan SKPD sejajaran Pemerintah Kota Tebingtinggi. Di Langkat Di Langkat, peringatan dilaksanakan di Alun-alun T. Amir Hamzah.Bupati Langkat H Ngo-

TABUR BUNGA - Plh Bupati Sergai Drs.H.Haris Fadillah MSi didampingi Ketua TP PKK Ny.Hj.Marliah Soekirman dan Ketua DWP Ny.Hj.Imas Haris Fadillah bersama unsur FKPD melakukan tabur bunga di Sei Ular Kecamatan Perbaungan, Minggu. (KPK POS/ARM) gesa Sitepu SH yang bertindak selaku pembina upacara membacakan amanat tertulis Menteri Sosial RI Salim Assegaf Al Jufri, yang mengharapkan agar momentum peringatan Hari Pahlawan tahun 2013 dapat dimaknai. Tidak hanya sekedar ungkapan rasa syukur tetapi sekaligus sebagai refleksi terhadap keya-

kinan jati diri bangsa yang bermartabat, diinspirasi oleh para pejuang yang telah gugur di medan laga. Selaku Komandan Upacara Lettu. Inf. M. Huda Firmansyah lulusan Akmil 2006, Perwira Upacara Kapten Inf. L. Rajagukguk. Sementara itu ziarah ke TMP Bahagia Pangkalan Brandan dipimpin oleh Kapolres

Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan, SIK dan tabur bunga di Dermaga Pertamina Pangkalan Brandan dipimpin Danyon 8 Marinir Letkol Mar Romi Hutagaol. Selesai Upacara Bupati yang hadir didampingi Ketua TP.PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa menyerahkan trophy dan bingkisan kepada para juara napak

tilas pejuang dari berbagai tingkatan sekolah, secara pribadi diberikan juga olehnya uang makan Rp 6 juta kepada para peserta napak tilas. Di Asahan Peringatan hari Pahlawan 10 November 2013 di Kabupaten Asahan yang dipusatkan di lapangan Parasamya Kisaran berlangsung khidmat. Upacara nasional langsung dipimpin oleh Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP. Peringatan hari Pahlawan di Asahan diwarnai dengan berbagai kegiatan diantaranya napak tilas. Kemudian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melakukan gotong-royong membersihkan Makam Pahlawan, sekaligus mendengarkan sejarah perjuangan di Asahan yang disampaikan oleh seorang veteran Lassam M. Selanjutnya dirangkai dengan pemberin bingkisan secara simbolis kepada para pejuang dari Pemkab Asahan berupa sembako, hal ini dilakukan merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah terhadap para pejuang. Usai menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2013, Bupati Asahan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kisaran sekaligus menaburkan bunga di pusar makam. Upacara ziarah dipimpin oleh Kapolres Asahan,

AKBP Budi Suherman. Di Sergai Meskipun diiringi rintik-rintik hujan, tidak mengurangi semangat jajaran PNS Pemkab Sergai, TNI/POLRI, organisasi pemuda, pelajar dan pramuka mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan dengan khidmat di bantaran Sei Ular Kecamatan Perbaungan, Minggu. Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Plh. Bupati Drs. H. Haris Fadillah MSi, Komandan Upacara Danramil 08 Pantai Cermin Kapt. Inf. Ramlan dan Perwira Upacara Danramil 10 Sei Rampah Kapt. Inf. S. Sembiring. Upacara Hari Pahlawan ini dihadiri Kapolres Sergai AKBP Benedictus Anies Purnawan SIK, MSi, Kajari Sei Rampah Erwin Panjaitan SH, mewakili Dandim 0204/DS Pabung Kapt. Jimmy Barus, Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD dan Camat, Ketua MUI, ratusan veteran/ tokoh pejuang, tokoh masyarakat se-Kabupaten Sergai. Upacara peringatan Hari Pahlawan ini disemarakkan dengan pemberian bingkisan dan tali asih kepada para veteran dan janda veteran se-Sergai, pemberian piala kepada juara napak tilas pramuka, pembacaan pesanpesan pahlawan oleh Zainuddin serta ditutup dengan tabur bunga di Sei Ular.(JUL/IN/ARM)


E D I S I 277 18 - 24 NOPEMBER 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

ZH Diduga Aktivis LSM Bidik Kinerja BOB PT BSP Melakukan Alih Fungsi Hutan ROKAN HULU - Penegakan hukum tentang Kehutanan merupakan skala prioritas bagi Pemerintah cq. Kementerian Kehutanan RI dalam melakukan penindakan terhadap pelaku illegal loging, dan perambahan hutan. "Namun penegasan tersebut hanya “gertak sambal” karena masih saja ada oknum pengusaha yang membandel, dengan membuka kebun tanpa izin pelepasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan IUP (Izin Usaha Perkebunan) sebagaimana diatur dalam UU Perkebunan," ujar Anirzam aktivis LSM GPKDR belum lama ini. Menurut Anirzam, sinyalemen alih fungsi hutan di kawasan hutan produksi terbatas yang dijadikan perkebunan sawit diduga dilakukan ZH telah lama terhendus. Namun oleh Dishut Rohul, aktivitas pembukaan hutan yang dilakukan ZH dibiarkan. Sehingga kawasan hutan seluas 280 hektar terletak di Desa Pauh Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu yang digarap ZH tanpa prosedur itu berjalan mulus. "Kawasan hutan seluas 280 Ha ludus diluluhlantakkan diganti dengan tanaman keras sawit," ujarnya Mulusnya alih fungsi hutan yang dilakukan ZH diduga adanya persekongkolan dengan oknum Dishut Riau dan Rohul. Informasinya, para pengusaha yang bergerak dibidang perkebunan, setiap bulan diundang Dinas Kehutanan Provinsi Riau ke Pekanbaru. Konon kabarnya, pertemuan tersebut dilakukan setiap awal bulan, dengan alasan dalam rangka evaluasi terhadap aktivitas perkebunan. Kawasan hutan yang dialihfungsikan tersebut digarap ZH tahun 2007 lalu dengan menggunakan 2 unit alat berat Exapator dan Sensaw menggasak kawasan hutan produksi terbatas (HPT) tersebut. Kawasan hutan seluas 280 Ha oleh ZH disulap menjadi kebun kelapa sawit tahun tanam 2008. Keterangan yang dihimpun KPK Pos, perambahan hutan diduga dilakukan ZH berdasarkan SKT (surat keterangan tanah) dan SKGR yang diterbitkan Kepala Desa. Pada tanggal 22 Oktober 2013 KPK Pos melayangkan konfirmasi tertulis kepada ZH untuk mengklarifikasi dugaan alih fungsi hutan tersebut, namun setelah diberi waktu selama 21 hari sejak konfirmasi disampaikan hingga saat ini belum dijawab ZH. (PUR)

ROKAN HULU Aktivis LSM Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Riau (GPKDR), Anirzam membidik kinerja Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako (BSP) Pertamina Hulu Daerah Operasi CPP Lapangan Terantam Rokan Hulu, karena terindikasi tidak profesional.

Pengoperasian BOB PT. BSP yang dipercaya mengelola ladang minyak tersebut, sejumlah titik pengeboran ladang minyak terjadi kegagalan. Duantaranya pompa baru yang dibangun tidak berfungsi. Contoh, pompa pengiriman minyak Terantam yang terletak di Jalan Lintas Terantam –

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menunjukkan kemarahannya. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi mengakui itu. SBY marah pada dua media massa. "Melalui bung Julian (Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, red), saya mendapatkan pertanyaan dari rekan-rekan wartawan, 'pak Sudi, ini rekan-rekan wartawan tanya Presiden kok sekarang ini agak sulit atau kurang memberikan statement

Tandun. Pompa tersebut dibangun untuk pengiriman minyak melalui pipa, namun nyatana tak bisa difungsikan. Padahal dana pembangunan pompa pengiriman minyak mentah terebut diperkirakan menelan biaya miliaran rupiah. Menunggu berfungsinya pompa minyak yang baru dibangun tersebut, untuk mengirim minyak dari tangki timbun BOB Terantam terpaksa menggunakan mobil Fakum yang disewa oleh BOB. Angkutan minyak dari tangki timbun Terantam dilakukan secara manual. "Minyak mentah lapangan Terantam dikirim menggunakan truk fakum tujuan ke tangki Timbun Kasikan," ujar Chaidir salah seorang pekerja di lokasi tangki timbun Terantam. Pantauan KPK Pos di lapangan, selain Pompa pengiriman minyak Lapa-

ngan Terantam tak berfungsi, sejumlah titik pengeboran minyak yang dilakukan BOB gagal, karena tidak mengeluarkan minyak mentah, melainkan air. Sementara biaya yang dialokasikan untuk pengeboran minyak untuk 1 lokasi menelan biaya puluhan miliar. Contoh misal, pengeboran minyak lokasi Mentiko 01 di kawasan areal perkebunan PTPN 5 Tandun diinformasikan menghabiskan dana sebesar Rp30 miliar, belum termasuk ganti rugi lahan dan tanaman sawit PTPN 5. Kemudian pengeboran minyak lapangan Kasikan Berlian 02, juga mengalami kegagalan dari dua lokasi sumur minyak yang dilakukan BOB PT. PSP mencapai Rp60 miliar. Material yang digunakan untuk pengeboran tersebut menggunakan pipa

atau presrilis'. Saya pun juga menganalisis kira-kira apa," jelas Sudi di kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis. Sudi menjelaskan, secara umum Presiden SBY berterima kasih karena pers telah menyampaikan gagasan dan agenda pemerintah. Terutama, statemen-statemen Presiden. Hanya saja, Presiden SBY keberatan dengan sejumlah pemberitaan. SBY tidak senang dengan dua media massa yang dianggapnya telah memelintir pernyataannya.

berukuran 8 meter. Jumlah pipa yang ditanamkan ke dalam perut bumi diperkirakan 1000 batang hingga 1500 batang. Yang bertanggung jawab dalam pengeboran minyak tersebut terdiri 3 unsur yakni, pemilik area, kontraktor dan pemikir. "Sebelum dilakukan pengeboran terlebih dahulu dilakukan survei oleh ketiga unsur tersebut," ujar sumber KPK Pos di Terantam. Kepala Biro Direksi PTPN 5 Ramodka Purba saat dikonfirmasi terkait pengeboran minyak di kawasan areal perkebunan PTPN 5 yang dilakukan BOB diakui, bahwa BOB sebelum melakukan pengeboran di lokasi HGU PTPN 5. "Hanya telah melakukan ganti rugi kepada PTPN 5 sesuai harga yang disepakati antara PTPN 5 dengan BOB," katanya (PUR)

"Ada dua media yang memelintir. Selalu apapun pernyataan Presiden itu diplintir. Bahkan sampai berhari-hari enggak habis-habis sehingga mungkin itulah ki ra-kira alasan Presiden sementara ini tidak begitu banyak memberikan rilis atau pernyataan," jelas Sudi. Sudi enggan memberi tahu media apa yang dimaksud. Dia yakin, publik dan pers paham media apa yang dimaksud oleh Presiden SBY. "Begitu Presiden menyampaikan itu, langsung diolesoles oleh timnya dan entah apa yang disampaikan plintiran-plintirannya. Bahkan membentur-benturkan Presiden dengan pihak-pihak lain dan sebagainya. Barangkali ini penyebabnya. Saya kira itu penyebabnya," jelas Sudi. (IN/BBS)

Mantan Kepala BPBA Aceh Dihukum Empat Tahun

Asmadi Syam, mantan kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dikawal polisi usai sidang putusan kasus korupsi dana tanggap darurat banjir di Aceh Tenggara senilai Rp 3.4 miliar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Banda Aceh

BANDA ACEH – Mantan kepala Badan Penaggulangan Bencana Aceh (BPBA), Drs Asmadi Syam (60) dihukum empat tahun penjara plus denda Rp100 juta atau bisa diganti dengan kurungan tambahan (subside) lima bulan. Asmadi terbukti memperkaya orang lain, yaitu mantan bendahara BPBA, Aplizwardi SH (kini berstatus DPO). Mantan bendahara itu telah membawa lari Rp 3,4 miliar uang yang sedianya merupakan dana tanggap darurat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tenggara (Agara) pada 2012. Putusan majelis hakim dalam sidang terakhir di pengadilan negeri (PN) Tipikor Banda Aceh, Rabu lalu, berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banda Aceh pada sidang sebelumnya, yaitu tiga tahun penjara, denda Rp50 juta harus membayar uang pengganti Rp3,4 miliar. Namun, majelis hakim tak lagi membebankan terdakwa membayar uang pengganti, karena Asmadi tak terbukti menikmati uang itu. Majelis hakim diketuai Syamsul Qamar MH dibantu hakim anggota Syaiful Has’ari SH dan Zulfan Effendi SH bergantian membacakan amar putusan. Fakta hukum terungkap sesuai keterangan para saksi dan terdakwa pada sidang sebelumnya bahwa terdakwa selaku pengguna Anggaran (PA) dalam pengelolaan dana tanggap darurat banjir bandang dan tanah longsor Agara 2012 bersumber dari APBA Rp 5.826,500.000. Teken Cek Dalam proses pencairan dana tersebut, Asmadi menandatangani tujuh cek yang sebelumnya sudah diteken Aplizwardi. Namun, hanya satu dari tujuh cek itu yang uangnya dicairkan Aplizwardi untuk kebutuhan korban bencana alam di Agara. Misalnya, untuk pembangunan jalan rusak, hunian sementara, dan perbaikan di daerah aliran sungai (DAS). Sedangkan enam cek lagi yang juga ditandata-

ngani terdakwa, tidak disertai dengan dokumen pendukung yang sah. Akibanya, Aplizwardi bisa menarik uang sebesar Rp3,4 miliar dan akhirnya ia bawa kabur sekitar 31 Oktober 2012 setelah mengetahui bakal dating pihak Inspektorat Aceh melakukan audit regular. Sedangkan sikap terdakwa yang melaporkan kejadian itu ke Sekda Aceh dan kemudian kePolresta Banda Aceh setelah mengetahui dana Rp3,4 miliar itu hilang, menurut majelis hakim, hal ini tidak bisa menghapus tanggung jawab terdakwa terhadap hilangnya dana tersebut. “Perbuatan terdakwa menandatangani cekpencairan dana itu bersama-sama Aplizwardi tanpa dokumen pendukung yang sah, bisa dikatakan penyalahgunaan kewenangan. Namun, tidak ditemukan fakta dan bukti bahwa terdakwa telah memperkaya diri sendiri dalam perkara ini, karena itu majelis hakim tak sependapat dengan JPU membebankan terdakwa membayar uang pengganti,” baca hakim anggota, Zulfan Effendi. Istri Menangis Istri terdakwa yang duduk di bangku pengunjung menangis saat hakim ketua membacakan vonis bahwa Asmadi dihukum empat tahun penjara plus denda Rp100 juta subsider lima bulan kurungan. Sedangkan Asmadi yang duduk dikursi pesakitan tetap tenag. Kemudian, Asmadi bersama pengacaranya Ramli Sufi SH menyatakan piker-pikir selama tujuh hari terhadap putusan ini, sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan tersebut dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, Endy Ronaldy SH dan Mairia Evita Ayu SH. Seusai sidang, terdakwa yang selama inti ditahan kembali dibawa pulang ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Banda Aceh dengan mobil tahanan Kejari untuk menjalani sisa hukuman. (YAN)

Ujian MK Makin Berat JAKARTA - Rusuh di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis siang, membuktikan betapa hancurnya wibawa hukum negeri ini dimata rakyat. Peristiwa memalukan ini terjadi saat putusan sidang sengketa pemilukada Maluku. "Aksi anarkis massa ini kian memberatkan langkah MK yang sedang berupaya keras memulihkan wibawanya pasca penangkapan Akil Mochtar. Polisi harus bertindak tegas karena aksi massa itu tidak bisa ditoleransi sama sekali," ungkap Fajar Riza Ul Haq, Sekjen DPP BARINDO, di Jakarta, Kamis. Menurut Fajar, keberanian massa di istana keadilan republik ini dipicu oleh runtuhnya kepercayaan dan rasa hormat publik terhadap MK akibat kasus yang menimpa Akil. "Ini buntut kasus kemarin (penangkapan Akil Mochtar, red). Harus ada terobosan berani dari MK untuk segera memulihkan kepercayaan. Perlu dipertimbangkan untuk merombak jajaran hakim MK. Publik masih skeptis jika MK masih diisi hakimhakim yang diragukan tidak mengetahui perilaku

Akil," pungkas Fajar. Dalam kaitan ini, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menegur kuasa hukum pemohon akibat kerusuhan yang terjadi di ruang pleno MK saat pembacaan putusan sengketa pemilihan umum Provinsi Maluku. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat mengaku menyesalkan kejadian tersebut. Dia juga menegur kuasa hukum pemohon. "Saya harap kuasa hukum Pemohon, mampu menjaga ketertiban dan menjaga martabat persidangan. Jangan melukai prinsip demokrasi," ujar Wakil Ketua MK, Arief Hidayat di Gedung MK. Arief mengatakan, peristiwa ini sungguh di luar dugaan. Ke depan, harus bisa ditangani agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. "Tadi itu ada pelajaran yang sangat luar biasa. Pelajaran untuk kita semua," katanya. Arief yakin, peristiwa rusuh di MK akan menjadi perhatian dunia. Peristiwa ini menjadi sorotan di dunia internasional. "Tentu ini adalah contemp of court. Ini tidak hanya jadi pelajaran untuk kita semua. Ini jadi berita untuk dunia juga," lanjutnya. (IN/BBS)

Polri Ngeluh, Kalah Tenar Dengan KPK JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Badan Reserse dan Kriminal Polri, mengakui kalah tenar ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setiap penanganan kasus korupsi. Menurut Wakil Direktur Tipikor, Kombes Pol Ahmad Wiyagus, selama ini pihaknya juga kerap menangani kasus-kasus big fish. Namun, tak pernah terekspos dengan baik. "Orang boleh saja membandingkan Polri dengan KPK atau Kejaksaan. Kalau big fish, kriteria itu tergantung kita menafsirkannya. Tergantung juga dari besaran kerugian negara. Ada kasus yang kita tangani, tak perlu disebut big fish atau tidak," kata Wiyagus di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu lalu. Salah satu kasus besar yang sudah ditangani Ditipikor Bareskrim Polri adalah kasus flu burung, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp639 miliar. "Istilah big fish tidak kita gunakan. Kalau ada masalah, ada kasus ya langsung kita proses. Me-

mang selama ini tak pernah terekspos, ini masalahnya," tegasnya. Selain kasus flu burung, lanjut Wiyagus, pihaknya juga telah menyelesaikan kasus besar seperti penangkapan Bupati Merauke dan penanganan kasus Gubernur Maluku Utara. "Kelemahannya karena kita tak terekspos saja. Berkas sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Kita juga menangani Gubernur Malut, berkasnya juga sudah dalam proses. Karena dalam hukum tidak dikenal istilah big fish," jelasnya. Wiyagus pun berjanji akan membuat Tipikor menjadi lebih baik. Salah satu upayanya adalah menjalin komunikasi lebih baik dengan media agar semua penanganan kasus korupsi oleh Polri tak terkesan ditutup-tutupi. "Kita ke depan akan membuka komunikasi, entah lewat SMS atau apapun untuk menyampaikan kasus-kasus yang sedang kami tangani kepada teman-teman. Nanti bisa dikategorikan sendiri, itu nanti kasus big fish atau bukan," tuntasnya. (IN/BBS)


Epaper kpkpos 277 edisi 18 november 2013