Page 1

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

EDISI 271/ THN VI 7 – 13 OKTOBER 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

K R I M I N A L

DPR PUNYA NIAT JAHAT MATIKAN KPK

• DI HALAMAN 3

Dzulmi Eldin Terjerat Kasus Korupsi MEDAN – Kepemimpinan Dzulmi Eldin terus digoyang. Pelaksana Tugas Walikota Medan ini diduga melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Pemko Medan senilai Rp14 Miliar. Tudingan tersebut datang dari Masyarakat Anti Korupsi (Makar) Sumatera Utara, saat menggelar aksi demo di Poldasu, Kamis (3/10) siang. Aksi demo yang diikuti sekitar 30 an massa tersebut, diterima Kepala Siaga SPKT Polda Sumut, Kompol Enjang Bahri. Sebelumnya, aksi serupa dilakukan Makar di gedung Kejati Sumut. Di sini, massa menuding Eldin melakukan dugaan korupsi pemeliharaan rutin/berkala komputer online payment System yang merugikan negara, perampasan uang pesangon dan upah pungut yang dibagikan untuk Kecamatan dan beberapa pihak senilai Rp29.816. 462.335 dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak

Eldin diduga juga korupsi dalam permasalahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2006 senilai Rp2,1 Miliar yang digunakan untuk sewa gedung Bank Sumut Lantai VII.

Proyek Pemprovsu di SLB Madina Dipertanyakan PANYABUNGAN - Dua proyek di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tahun 2013 yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sumatra Utara (Provsu) Dipertanyakan. Terkesan proyek ini sebagai priyek siluman. Soalnya, kontraktor yang mengerjakan proyek ini belum ada memberitahukan kepada Kepala Sekolah SLB selama proses pembangunan dilaksanakan. Hal ini diungkapkan Kepsek SLB Kabupaten Madina Ali Yusar SPd di ruangan kerjanya, Jumat (4/10). "Sampai saat ini saya tidak pernah diberitahukan terkait dengan pembangunan ini. Memang ada dua

Anwar • LANJUT KE HAL. 2

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho tetap memperpanjang masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Nurdin Lubis. Alasannya, sebagai ketua tim TAPD, Nurdin Lubis adalah orang yang paling bertanggungjawab atas krisis keuangan yang terjadi. "APBD Sumut saat ini dalam proses pemeriksaan, baik itu oleh Depdagri

maupun KPK dan Polda Sumut. Mustahil bagi Gatot mengizinkan Nurdin Lubis pensiun," ujar Ketua Gerakan Transparan Anggaran Rakyat (GeTAR) di Medan, Senin. Menurut Arief, perpanjangan masa jabatan Nurdin Lubis sebagai Sekda Sumut sangat laik dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi APBD Sumut 2013 yang sedang dalam

• LANJUT KE HAL. 2

Koordinaor Aksi

pemeriksaan. "Selain Gatot, info yang berkembang pejabat TAPD lainnya juga menginginkan Nurdin Lubis diperpanjang. Ada kesan Gatot dan pejabat TAPD lainnya tak ingin jadi korban," terang Arief. Berdasarkan surat supervisi KPK nomor R-2821/40-43/08/2013, kasus korupsi APBD Sumut yang ditangani oleh Polda Sumut, kini sudah masuk dalam pantauan dan pengawasan Depitu Bidang Penindakan KPK.

Sehingga Sekda Sumut Nurdin Lubis yang merupakan ketua tim TAPD diperkirakan harus tetap menjabat sampai dengan batas waktu penyidikan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi Bantuan Daerah Bawahan (BDB) diketahui siapa saja tersangkanya. "Paling tidak satu tahun lagi Nurdin Lubis, masih diharapkan menjabat Sekda Sumut. Dan ini jelas diingingkan oleh Gatot, sehingga usulan untuk memperpanjang jabatan Nurdin Lubis

sangat layak dilakukan," sebut Arief. Namun begitu, seharusnya Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho merespon adanya opini yang berkembang dan Nurdin Lubis diminta transparan dengan kondisi APBD Sumut yang dalam peroses pemeriksaan KPK dan Polda Sumut. "Jangan hanya diam, Gatot dan Nurdin Lubis harus transparan dengan pemeriksaan dan penggeledahan di Gedung DPRD Sumut dan Kantor

Pemborong Kota Binjai Ngamuk Akibat penutupan tersebut, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Distarukim tidak dapat masuk untuk beraktifitas. Karena para PNS tidak dapat masuk, akhirnya kejadian itu menjadi perhatian dan tontotan warga setempat. Selanjutnya, pihak Distarukim mengambil sikap dengan memindahkan tumpukan sertu agar para PNS dapat ke kantornya masing-masing. Ketika sebagian sertu

Kolom Redaksi

Merinding Bulu Kuduk ADA yang luar biasa pada pekan ini. Rabu malam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Tidak tanggung-tanggung yang kedapatan sedang mendekap uang suap adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Mantan politisi Partai Golkar dan anggota Komisi III itu kedapatan menerima uang sekira Rp3 miliar. Langkah KPK ini tentu membuat merinding bulu kuduk. Betapa tidak, MK adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan yang sangat besar. MK bisa mengesahkan dan membatalkan hasil Pemilukada, MK bisa menganulir kemenangan Capres-Cawapres dalam Pemilu, MK bisa menganulir peraturan • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Dana BOS di Kota Gn Sitoli Jadi Lahan Korupsi

DANA BDB TAK KUNJUNG TIBA

BINJAI - Persoalan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) tahun 2012 belum juga dapat dituntaskan. Akibat lamanya pencairan dana BDB ini, pemborong yang sudah menyelesaikan proyek di Pemko Binjai belum menerima pembayaran sebagai mana mestinya. Bahkan, persoalan ini semakin tak karuan dan berbuntut panjang. Di mana kantor Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarukim) yang berada di Jalan Cut Nyakdin, Kecamatan Binjai Timur, ditutup oleh pasir dan batu, Rabu pekan lalu

Gubernur Sumatera Utara, beberapa waktu lalu oleh Tipikor Polda Sumut," tegas Arief. Dari informasi diperoleh, lanjut Arief, tim Depdagri berjumlah delapan orang juga telah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah pejabat di Kantor DPRD Sumut, maupun Kantor Gubernur Sumut. Dalam surat tugas tim Depdagri, terdapat dua poin

GUNUNGSITOLI - Pemanfaatan dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) disejumlah sekolah di lingkungan pendidikan Kota Gunungsitoli selama ini dinilai kurang transparan. Bahkan terindikasi dijadikan lahan korupsi para oknum kepala sekolah. Hal itu dikatakan sejumlah guru SD dan guru SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli yang enggan disebut namanya kepada KPK Pos, Kamis pecan lalu. Menurut sumber, dana BOS untuk tingkat SD senilai Rp550.000/siswa per tahun dikali jumlah siswa. Kemudian

Potret gedung dan sarana sekolah di Nias yang tak berdinding dan beratapkan rumbia serta beralas papan yang sangat membahayakan anak didik jauh dari sentuhan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

• LANJUT KE HAL. 2

DITEMUKAN GANJA DAN OBAT KUAT JAKARTA - Kalau saja Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mempercayai ramalan China dan menerapkannya, mungkin ia tidak akan tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diketahui, Akil Moctar bersama empat tersangka lainnya ditangkap KPK di rumah dinasnya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/10) malam.

Akil Mochtar dan Shio Tikus yang Sial IA ditangkap karena diduga menerima suap. Saat ini KPK terus mengembangkan kasus yang diduga berkaitan erat dengan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak Banten. Dalam ramalan disebutkan orang yang bershio tikus (Akil Mochtar lahir 18 Oktober 1960), Oktober ini, sedang mengalami ciong (sial) besar. Artinya para pemilik shio Tikus seperti Akil Mochtar harus berhatihati dalam bersikap dan berperilaku. Tapi begitulah. Takdir berkata lain dan Akil

» Akil Mochtar tidak ngeh akan ramalan tersebut. Padahal, di sana disebutkan, nasib Anda bulan ini

» Mahfud MD benar-benar buruk. Keuangan seret, sementara tagihan dari mana-mana. Sungguh memusingkan.

Ditambah rumah tangga juga dipenuhi konflik. Pekerjaan/ • LANJUT KE HAL. 2

Mahfud MD Sedih & Malu Bekas Ruangannya Disegel MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sedih atas penyegelan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap ruangan ketua MK. "Kecewa saja, ruangan saya disegel, itu kan simbol penegakan hukum, itu sangat menyedihkan, apalagi ditemukan macammacam barang yang tidak benar," kata Mahfud sebelum menghadiri rapat majelis kehormatan di Gedung MK, Jakarta, Jumat. Mahfud juga malu sebagai mantan ketua MK dengan kejadian yang menimpa ketua • LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM


KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 271 7 - 13 OKTOBER 2013

Miranda Senyum Kecut Ditanya Century JAKARTA - Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Swaray Goeltom tersenyum sinis saat ditanya soal bailout Bank Century. Diketahui, ada perubahan peraturan Bank Indonesia (BI) terkait pemberian dana talangan senilai Rp6,7 triliun. Miranda berdalih pemeriksaannya batal, meski berada di dalam ruang penyidikan selama lima jam. "Saya belum sempat ditanya apa-apa, karena penyidiknya harus pergi jadi saya belum sempat diperiksa," kata Miranda usai diperiksa di Gedung KPK, Jumat petang. Miranda sebagai Deputi Guber-

nur Senior Bank Indonesia diduga mengetahui proses pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Namun saat ditanya hal itu, wajah Guru Besar Fakultas Ekonomi UI itu langsung sinis dan tersenyum kecut. "Kasian ya kalian," singkatnya ke para wartawan. Ia pun langsung bergeming saat ditanya pendapatnya soal penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan perubahan peraturan Bank Indonesia. "Belum ada pertanyaan apa-apa, masih ditunda. Nanti minggu depan

NURDIN LUBIS PALING BERTANGGUNG JAWAB...................... • DARI HALAMAN. 1 pertanyaan yang harus dijawab dan masing-masing pertanyaan mengarah pada penyalahgunaan jabatan, wewenang, dan anggaran. "Isi surat tim Depdagri, pertama mempertanyakan kondisi APBD

Sumut, dan kedua soal mutasi yang terkesan adanya jualbeli jabatan," terang Arief, seraya mengatakan tim Depdagri ke Sumut, datang sepekan sebelum Tipikor Polda Sumut melakukan penggeledahan di Gedung DPRD Sumut dan Kantor Gubsu.(TIM)

DANA BOS DI KOTA GN SITOLI JADI LAHAN KORUPSI....................... • DARI HALAMAN. 1 tingkat SMP Rp750.000/siswa per tahun dikali jumlah siswa. Sehingga ada sekolah yang menerima dana BOS hampir Rp1 Miliar. “Dan dana BOS tersebut diarahkan masingmasing 20 persen untuk membayar insentif guru PNS, guru honorer, sedangkan 80 persen untuk keperluan barang habis pakai sekolah,” katanya. Namun dalam pelaksanaan dana BOS, ternyata para kepala sekolah bekerjasama bendahara sekolah kurang transparan dan sengaja mengelabui para guru maupun orangtua siswa. Buktinya, Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) tidak diumumkan pada papan informasi di sekolah. “Ini mungkin takut terbongkar kepada public. Yang penting SPJ lengkap walaupun disinyalir hasil rekayasa,” ujar sumber. Yang menjadi tanda tanya besar bagi pihak guru-guru adalah, Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli dalam hal ini Bidang PTK terkesan kurang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dana BOS di sekolah. Karena sesuai pengamatan kami selama ini, ada sekolah yang menyusun RAKS tanpa melibatkan guru dan komite

sekolah. RAKS dibuat sendiri oleh kepala sekolah bersama bendahara. Ada apa dengan Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, apakah benar ada setoran kepala sekolah ? Yang mengejutkan, ucap sumber, beberapa oknum kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli saat ini banyak yang telah memiliki mobil pribadi. Padahal jika dibandingkan dengan gajinya, sangat tidak memungkinkan beli mobil. “Bahkan ada salah seorang oknum kepala SMP Negeri sudah punya dua unit mobil pribadi, sangat keterlaluan,” ucap sumber. Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, Arozato Harefa yang dikonfirmasi KPKPos melalui ponselnya, Rabu (2/10) mengatakan, sasaran pemanfaatan dana BOS di setiap sekolah harus transparan. Ketika ditanya tentang tindakan tim pelaksana dana BOS yang tidak melengketkan Rincian Anggaran Biaya di papan informasi di setiap sekolah, menurut Kabid PTK hal itu akan kita ingatkan kembali kepada para kepala sekolah. Kadis Pendidikan Kota Gunungsitoli, Sadieli Telaumbanua ketika dihubungi melalui ponselnya sedang tidak aktif. (YAGI)

MERINDING BULU KUDUK.............. • DARI HALAMAN. 1 yang dirasa bertentangan dengan UUD 1945, MK juga bisa membubarkan partai jika dirasakan melanggar aturan. MK seakan tangan Tuhan dalam penegakan peraturan di negeri ini. Semua keputusannya bersifat incraht dan tidak bisa diajukan banding. Akil Mochtar ditengarai menerima rasuah dari kasus sengketa Pemilukada Kabupatan Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sebuah wilayah, yang sebenarnya nan jauh di sana. Jika mencermati hal ini, tentu bulu kuduk kita akan makin merinding. Karena Pemilukada di seluruh Indonesia jumlahnya bisa ratusan, dan jika semuanya memakai "negosiasi" dan "transaksional", tentu ini menjadi preseden paling buruk di era demokrasi. Sebelumnya kita juga dibikin terkaget-kaget dengan aksi KPK yang juga lakukan OTT atas Kepala BP Migas Rudi Rubiandini. Tentu saja, dua langkah KPK ini pantas diacungi jempol, dan menunjukkan bahwa KPK, di tengah sorotan miring atas independensi lembaga ini, tetap menunjukkan tajinya untuk memangkas korupsi. Tentu saja kita tidak mempersoalkan dari partai mana dan siapa yang akan terjerat lembaga anti-

rasuah ini. Memang, jika kita menelisik lebih dalam, bisa saja langkah KPK ini sebagai bagian gerakan politik menjelang Pemilu 2014. Tapi jika ditelisik dari kaca mata positivistik, fakta memang menunjukkan pejabat negara yang ditangkap ini benar-benar tertangkap tangan menerima suap. Kini, mata rakyat makin terbuka lebar. Bahwa korupsi di negeri ini makin mengerikan. Perlu kekuatan besar, jika perlu gerakan rakyat, untuk membabat habis koruptor di negeri ini. Gerakan perubahan menyeluruh pantas digulirkan. Sudah habis kesabaran rakyat melihat gelimang harta pejabat dari jalan pintas dengan korupsi. Tertangkapnya Ketua MK, harus membuat sadar semua pihak dan menyadarkan para pejabat negara. Jangan lagi, korupsi menjadi jalan pintas memperkaya diri sendiri. Karena sebenarnya para pejabat negara itu sudah dibayar dengan uang APBN yang sudah cukup pantas alias tidak kecil. Jangan lagi ada istilah, korupsi terjadi karena gaji kecil. Karena kenyataannya bergaji gede, juga tetap korupsi. Semoga dengan kasus ini, MK jangan dipelesetkan menjadi Mahkamah Korupsi. (***)

MAHFUD MD SEDIH & MALU BEKAS RUANGANNYA DISEGEL.................. • DARI HALAMAN. 1 MK saat ini, Akil Mochtar. "Ruang kerja di situ ada seorang ketua mahkamah, bersih dan terpecaya, sekarang disegel, itu sungguh sangat memilukan. Saya sangat sedih dan malu," tuturnya. "Apalgi ditemukan barang

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

terlarang (ganja dan ekstasi). Walaupun saya belum konfirmasi," tambahnya. Penyegelan ruang kerja Akil dilakukan pada Rabu (2/10) malam. Status mantan politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu tersangka kasus penerima suap. (SF/BBS)

saya baru cerita," elaknya. Hingga saat ini KPK telah memeriksa lebih dari 57 saksi dengan 102 kali tatap muka dengan penyidik. Dalam skandal Bank Century, KPK baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka pada 7 Desember 2012. Sementara mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah adalah orang yang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Bank Century mendapatkan dana talangan hingga Rp 6,7 triliun pada 2008 meski pada awalnya tidak memenuhi syarat karena rasio kecukupan modal (CAR) yang hanya 2,02 persen. Padahal berdasarkan aturan batas CAR untuk mendapatkan FPJP adalah 8 persen. Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Century menyimpulkan adanya ketidaktegasan Bank Indonesia terhadap bank milik Robert Tantular tersebut. Karena diduga mengubah peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP yaitu mengubah Peraturan Bank Indonesia (BPI) No 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula dengan CAR 8 persen menjadi CAR positif. Kucuran dana segar kepada Bank Century dilakukan secara bertahap. Tahap pertama bank tersebut menerima Rp2,7 triliun pada 23 November 2008. Tahap kedua, pada 5 Desember 2008 sebesar Rp2,2 triliun, tahap ketiga pada 3 Februari 2009 sebesar Rp1,1 triliun, dan tahap keempat pada 24 Juli 2009 sebesar Rp630 miliar. Sehingga, total dana talangan adalah mencapai Rp6,7 triliun.(BBS)

Tubagus Chaery Wardana alias Wawan usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (5/10) dini hari. Wawan yang merupakan adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah diperiksa KPK terkait dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten yang melibatkan Ketua MK Akil Mochtar.

Harta Suami Walikota Tangsel Rp103,9 M JAKARTA - Tubagus Chaery Wardana, adik kandung Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah memiliki total harta kekayaan Rp103,9 miliar. Tubagus Chaery Wardana yang juga suami Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK). Tubagus diduga menyuap Ketua MK Akil Mochtar terkait penanganan perkara itu. Penyidik

mengamankan barang bukti uang dari pria yang akrab disapa Wawan itu sebesar Rp1 miliar dalam tas biru. Meski keterlibatan Wawan dalam kasus suap Ketua MK belum disimpulkan akan menyeret pihak lain, namun Wawan diketahui merupakan seorang pengusaha. Istri Wawan, Airin menjabat sebagai Walikota Tangsel periode 2011-2016. Sebelumnya Airin merupakan notaris dan pejabat pembuat akta tanah di Kota Tangerang.

Harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK pada 24 Agustus 2010, Airin memiliki total harta kekayaan sebesar Rp103,9 miliar. Harta tersebut terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Tangerang, Bogor, Bandung dan Cianjur. Tanah dan bangunan yang dimiliki Airin ada di 102 lokasi dengan nilai total mencapai Rp59,81 miliar. Airin juga memiliki harta bergerak berupa kendaraan bermotor

yang jumlahnya mencapai Rp22,1 miliar. Terdiri dari delapan unit mobil dan satu motor. Diantara mobil yang dimiliki Airin, tergolong kendaraan mewah seperti merek Range Rover Sport, Mercedez Benz, Mini Cooper, Lamborghini, Toyota Alphard, Ferrari, Porche Panamera, dan Toyota Fortuner. Harta dia juga disumbang dari harta bergerak lainnya, yakni logam mulia dan batu mulia dengan nilai total Rp9,25 miliar. Selain itu, surat berharga dengan total Rp2 miliar.(BBS)

PROYEK PEMPROVSU DI SLB MADINA DIPERTANYAKAN................................................................ • DARI HALAMAN. 1 perusahaan yang melaksanakan pembangunan, namun pihak rekanan tidak pernah sama sekali berkoordinasi dengan pihak sekolah," kata Yusar. Hal yang sama juga dialami komite sekolah, sehingga terkesan pembangunan ini suka-suka

rekanan saja. Kepsek mengharapkan pembangunan dua paket proyek yang ada di SLB ini dapat dikerjakan dengan baik. Dan kepada pihak rekanan yang melaksanakan pembangunan agar segera berkordinasi dengan pihak sekolah, sehingga pembangunannya dapat berjalan

dengan lancar dan terawasi oleh sekolah. "Sehingga pembangunan yang berkualitas dapat terlaksana," katanya. Pantauan awak media ini di Sekolah Luar Biasa, terlihat pembangunan asal jadi, sehingga dikuatirkan tidak akan bertahan lama. Selama proyek dikerjakan

tak ada yang mengawasi. "Kepala sekolah dan komite tidak dilibatkan, sehingga tidak ada pengawasan. Disamping itu, pengawasan juga tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumut dan terkesan terjadi pembiaran pengawas pekerjaan," jelasnya. Dari plank proyek yang

terlihat, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) lengkap dengan mobilairnya sebesar Rp157.700.000 yang dikerjakan CV Tamara Indah Medan. Dan pembangunan rumah dinas Kepsek lengkap dengan perabotnya senilai Rp157.900.000 yang dikerjakan CV Maju Utama Medan. (TH)

DZULMI ELDIN TERJERAT KASUS KORUPSI ....................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 Rp154.392.013.640. "Eldin diduga juga korupsi dalam permasalahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2006 senilai Rp2,1 Miliar yang digunakan untuk sewa gedung Bank Sumut Lantai VII," teriak koordinator aksi Anwar di depan

gedung Kejati Sumut, Kamis. Puluhan massa itu meminta Kejati Sumut memeriksa Dzulmi Eldin terkait kasus korupsi ini dan tidak terintervensi dengan sengaja menghambat proses hukumnya. "Mendesak Kejatisu menyelesaikan permasalahan tersebut karena meresahkan masyarakat dan melanggar UU

dan serius membrantas korupsi di Sumut,"ucap massa. Massa juga mengancam pihak Kejatisu dengan kembali turun kejalan jika selama 4 hari tidak diproses. Menyikapi pernyataan sikap massa, staff humas Kejati Sumut Noprianto menyatakan, pihaknya akan segera melaporkan ke pimpinan tertinggi di Kejati Sumut atas laporan dari

masyarakat untuk diusut. "Terima kasih saya sampaikan atas informasi yang diberikan. Kapolda tidak mentolerir kasuskasus korupsi yang terjadi di Sumut ini," ujar Kepala Siaga SPKT Polda Sumut, Kompol Enjang Bahri. Dikatakannya, atas informasi ini Kapolda memerintahkan Dit Reskrimsus Poldasu untuk

menindaklanjutinya, karena dugaan korupsi ini belum ada yang melaporkanya. MAKAR, demkian Anwar, mendesak Kapoldasu dan Kejatisu agar segera menangkap dan memeriksa Plt. Walikota Medan, Dzulmi Eldin, karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.(SF/BBS)

PEMBORONG KOTA BINJAI NGAMUK....................................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 itu dapat dipindahkan, akhirnya para PNS menjalankan aktivitas dan warga yang tadinya menyaksikan kejadian itu membubarkan diri. Menurut keterangan seorang pegawai Distarukim, penimbunan sertu di pintu gerbang tersebut terjadi sekitar pukul 07.30 WIB. “Yang jelas, material ini datang dua kali. Pertama datang pukul 07.30 WIB dan yang kedua datang pukl 08.15 WIB. Tapi kami tidak tahu aksi ini suruhan siapa,” ujar staf Distarukim. Dijelaskannya, ketika dum truk itu datang dan menurunkan material di depan pintu gerbang, mereka langsung pergi tanpa basa-basi.

“Tapi mereka datang tidak membawa masa. Hanya supir dan pergi setelah menurunkan material yang dibawanya,” kata staf Distarukim itu. Sementara itu, Wakil Wali Kota Binjai, Timbas Tarigan, saat dikonfirmasi usai rapat paripurna pengesahan P-APBD mengakui, kalau dana BDB masih terganjal di Pemprovsu. “Kalau Pemko Binjai sudah tidak ada masalah atau proses yang diminta sudah kita lalui. Tapi kendala sekarang ini ada di Pemprovsu,” ujarnya. Ketika ditanya sebab dana BDB tak kunjung cair, Timbas Tarigan mengakui, bahwasanya masih ada hal-hal yang belum singkron antara Pemprovsu dengan kabupaten/

kota. “Kan BDB ini bukan hanya di Kota Binjai, tetapi akan dikucurkan ke sejumlah kabupaten/ kota. Ya mungkin saja belum singkorn dengan kabupaten/kota itu. Tapi intinya dana ini pasti cair,” tegas Timbas. Hanya saja, Timbas Tarigan belum dapat memastikan kapan anggaran BDB tersebut akan dicairkan Pemprovsu ke Kota Binjai. “Kalau itu hanya Pemprovsu yang tahu. Yang jelas, kita sudah menyelesaikan semua proses yang diminta,” ucapnya. Jika saja anggaran tak cair sebagai mana yang diharapkan, Timbas Tarigan menegaskan, kalau Pemko Binjai akan bertanggungjawab dengan pengerjaan yang

sudah dilakukan rekanan tersebut. “Pasti kita tanggunngjawabi. Bagaimana tanggungjawabnya? Ya kita mintalah ke Pemprovsu, karena Pemprovsu meminta kita melakukan pengerjaan ini,” pungkas Timbas. Menyikapi penimbunan material di pintu gerbang Distarukim, Timbas Tarigan enggan membawa hal tersebut ke jalur hukum. “Kalau masalah itukan tidak harus kita persoalkan ke hukum. Kita ini bersaudara, jadi setiap persoalan bisa kita selesaikan dengan baikbaik,” sebutnya. Terpisah, Kapolsek Binjai Timur, AKP Ismui, saat ditemui di kantornya menerangkan, bahwa pihaknya sudah turun langsung ke

Distarukim. “Iya, kami sudah turun ke lokasi. Karena informasinya, Distarukim diramekan masa atau OKP. Tapi setelah kami cek, ternyata masa yang ramai itu hanya PNS dan warga menyaksikan kejadian penimbunan tersebut,” ujar Ismui. “Kami juga sudah koordinasi dengan pihak Tarukim, kalau material itu bukan mereka yang meminta. Jadi, jika hal ini berkaitan dengan adanya masalah. Kami sudah sarankan untuk dapat diselesaikan dengan baik-baik. Tapi yang jelas, aksi ini dilakukan oleh salah satu OKP,” beber Ismui dan mengakui, kalau pihak Tarukim belum ada membuat laporan atas kejadian ini.(SBR)

AKIL MOCHTAR DAN SHIO TIKUS YANG SIAL........................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 karir Anda terancam karena kerja Anda tidak konsentrasi. Hati-hati Anda bisa terkena PHK. Nah, terbuktikan Akil Mohctar di PHK dari MK. Ganja dan Ekstasi Seperti diberitakan, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di lima tempat sekaligus, terkait penangkapan Ketua MahkamahKonstitusiAkil Mochtar. Tempat penggeledahan salah satunya di ruang kerja Akil, Kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kamis, di ruang kerja Akil ditemukan empat linting ganja dan dua butir ekstasi. Barang-barang haram itu ditemukan di dalam laci meja kerja Akil. Ditemukan pula obat

kuat. "Ada ganja dan obat kuat," kata sumber tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya membenarkan bahwa penyidiknya menemukan barang yang diduga kuat sebagai narkoba di ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Barang itu ditemukan saat penggeledahan berlangsung di kantor Mahkamah, Kamis malam lalu. "Penggeledahan disaksikan pegawai keamanan, sejumlah pejabat MK seperti kepala biro protokol," ujar Johan saat menggelar jumpa pers di kantornya, Jumat sore (4/10). Namun sayangnya Johan tak merinci jenis obat yang diduga narkoba tersebut dan tempat ditemukannya di ruang Akil. Ia hanya mengatakan, KPK tidak menyita barang tersebut karena

di luar objek penyidikan. "Penyidik bersama-sama para saksi menyerahkannya kepada kepala keamanan Mahkamah Kompol Edi Suwitno dengan berita acara," kata dia. Selain di ruang kerja Akil, penyidik KPK juga menggeledah rumah dinasnya yang terletak di Jalan Widya Chandra III nomor 7, Jakarta Selatan. Di sana ditemukan uang satu koper. Terkait temuan ganja ini, Akil Mochtar saat dikonfirmasi usai diperiksa KPK tidak bersedia berkomentar. Ia hanya menegaskan kalau dirinya tidak menerima suap dalam kasus ini. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengaku belum mengetahui adanya pemberitaan temuan ganja dan ekstasi serta obat kuat

di ruang kerja Ketua MK Akil Mochtar. Hamdan mengaku membebaskan penyidik KPK menggeledah ruang kerja Akil dan belum mengetahui apa hasil penggeledahan tersebut. "Saya belum tahu. Memang saya tadi suruh bebas saja mereka. Saya biarkan saja, saya nggak tahu hasilnya apa. Tapi memang saya suruh masuk," ujar Hamdan saat hendak meninggalkan MK, Jakarta, Kamis malam. Sementara itu, bekas hakim konstitusi Achmad Sodiki, yang turut hadir dalam rapat hakim di MK malam ini, mengaku sudah mendengar berita tersebut. "Saya kurang dengar. Kabarkabarnya iya," kata Sodiki. Sebelumnya, penyidik KPK menemukan ganja, ekstasi, dan

obat kuat di ruang kerja Akil Mochtar lantai 15 gedung MK. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diinformasikan menemukan ganja saat menggeledah ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Kamis (4/ 10) malam. Salah seorang sumber di KPK membenarkan temuan ganja tersebut. Sementara itu ditempat terpisah, Mantan Ketua MK Mahfud MD mengaku terkejut saat mengetahui penyidik KPK menemukan ganja di ruang kerja Akil. Ia baru mengetahui informasi temuan itu dari pemberitaan media. "Saya baru tahu sekarang soal itu (ganja)," kata Mahfud, saat dijumpai di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat.(SF/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 271 7 - 13 OKTOBER 2013

Skandal Century, Darmin Nasution Diperiksa 5 Jam JAKARTA - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution, kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama 5 jam lebih, lelaki kelahiran Tapanuli 21 Desember 1948 ini, dicecar pertanyaan seputar pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. "Pemeriksaan saya sebagai saksi untuk tersangka Pak Budi Mulyadan ini sudah kesekian kalinya. Ya topiknya soal pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik," papar Darmin Nasution, usai menjalani pemeriksaam di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa pekan lalu. Lulusan S3 Paris Sorbone University yang mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna biru itu menuturkan, kesaksiannya soal Bank Century sama seperti ketika diperiksa pertama kali pada Rabu 29 Agustus 2013, yang ditanyakan penyidik seputar rapat KSSK pada 24 November 2008. "Sebenarnya saya sudah menjelaskan soal rapat-rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) di Bank Indonesia ke penyidik. Namun ya harus dibuat lagi untuk memberi kesaksian, Jadi saya harus ucapkan lagi. Intinya saya menyampaikan apa yang dulu pernah sayasampaikan, ya mengulang-ngulang lagi," komentarnya. Darmin menolak bercerita dengan rinci materi pemeriksaan dan apa yang terjadi saat rapat di BI . "Ya itu nanti di pengadilan saja, saya ungkapkan ya." jelasnya. Ditanya soal Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. "Ya itu nanti di pengadilan saja, " jawabnya lagi. KPK memeriksa Darmin sebagai saksi karena dianggap tahu seputar pemberian FPJP untuk Bank Century. KPK telah menetapkan mantan Deputi Gubernur BI, Budi Mulya, sebagai tersangka dalam kasus Century. Budi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama dalam pemberian FPJP kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Perbuatan itu diduga dilakukan Budi saat masih menjadi Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa BI.(ENDY)

KPK Tahan 6 Tersangka Suap terkait 2 Perkara Pilkada DALAM pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait dengan perkara pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 6 tersangka. Mereka adalah AM (Ketua Mahkamah Konstitusi), CN (Anggota DPR RI), HD (Bupati Kab.

Gunung Mas), CNA (Pengusaha), STA (swasta) dan TCW alias W (swasta) untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK. Sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan penangkapan yang dilakukan penyidik KPK, ditemukan bukti per-

mulaan yang cukup untuk menetapkan keenamnya sebagai tersangka. Terkait kasus pilkada Kabupaten Gunung Mas, AM dan CN ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari HD dan CNA padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Sementara, pada kasus pilkada Kabupaten Lebak, Banten, AM dan STA diduga menerima hadiah dan janji dari TCW. Selaku penerima, AM, CN dan STA disangkakan melanggar pasal 12 huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1

JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) menduga DPR kembali melakukan niat jahat dengan berupaya membunuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Niat jahat sekaligus tidak suka keberadaan lembaga antikorupsi itu ditunjukkan melalui Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHAP). "Revisi ini sama dengan pembunuhan terhadap KPK. Memang masih ada wakil rakyat yang merasa terganggu dengan keberadaan KPK. Sehingga, berbagai modus dilakukan untuk menghancurkan sekaligus mengkerdilkan peranan KPK," papar Koordinator ICW, Emerson Yuntho di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Selasa pekan lalu. Temuan ICW ada sembilan pasal yang diduga bermasalah, sekaligus mengekang kewenangan KPK. Langkah terbaru ini memang bukan perta-

ma kali dilakukan wakil rakyat, dan sudah sering dilakukan dengan berbagai modus untuk memerangi keberadaan KPK. "Karena itu saya minta masyarakat harus waspada dengan ulah terselubung anggpta DPR. Masyarakat juga harus menjaga lembaga antikorupsi ini agar terus berperan dalam memberantas korupsi yang masih menggurita, merajalela bahkan kian ganas karena koruptor sudah tak punya malu, tak jera dan tak pernah kapok," ucapnya. Inilah sembilan Pasal yang diduga ICW bermasalah dan mengekang kewenangan KPK: 1. Pasal 3 ayat 2 intinya ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU di luar KUHP, kecuali undang-undang tersebut menentukan lain. "Dampak dari Pasal 3 ayat 2 yaitu

ketentuan ini bisa meniadakan hukum acara khusus dalam penanganan kasus korupsi yang saat ini digunakan oleh KPK," jelas Emerson. 2. Pasal 44 intinya tentang penuntut umum dapat mengajukan suatu perkara kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk diputus layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. Pasal ini, lanjut Emerson, bisa membuat penuntutan kasus korupsi yang ditangani KPK dapat dihentikan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan. 3. Pasal 58 intinya tentang Penentuan penahanan pada tahap penyidikan yang melebihi 5x24 jam. "Di sini, hanya disebutkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dalam hal penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri. Kepala Kejaksaan Negeri atau penuntutan Kejaksaan Agung dalam hal penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Agung," paparnya.

NASIONAL

KUHPidana atau pasal 6 ayat 2 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. Sedangkan, selaku pemberi HD, CNA dan TCW diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Penetapan dan penahanan tersangka bermula dari kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK

pada Rabu pekan lalu. Saat itu, KPK menangkap AM dan CN di kediaman AM di bilangan Jakarta Selatan setelah penerimaan sejumlah uang. Di lokasi, KPK menemukan barang bukti berupa uang senilai kurang lebih 3 miliar rupiah dalam bentuk dollar Singapura. Sedangkan, HD dan CNA ditangkap di sebuah hotel di bilangan Jakarta Pusat. Sehari kemudian, pada kamis (3/10) penyidik menangkap STA dan TCW di dua tempat terpisah. Dari tersangka STA, KPK mengamankan barang bukti uang sekitar 1 miliar rupiah dalam pecahan 100 ribu dan 50 ribu yang tersimpan dalam travel bag berwarna biru. Uang tersebut diduga diterima STA dari TCW untuk diserahkan kepada AM. (KPK)

4. Pasal 67 intinya tentang penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa. Emerson menyatakan, pasal ini akan membuat Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat menangguhkan penahanan yang dilakukan oleh KPK. 5. Pasal 75 intinya tentang penyitaan harus mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan. "Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat menolak memberikan persetujuan penyitaan, barang yang disita harus dikembalikan kepada pemilik," terangnya. 6. Pasal 83 intinya tentang penyadapan pembicaraan harus mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. "Penyadapan pembicaraan hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari hakim," tegasnya. 7. Pasal 84 intinya tentang dalam keadaan mendesak, penyidik dapat

menyadap tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Pasal tersebut membuat, Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak memberi persetujuan penyadapan. Sehingga, penyadapan KPK akan dihentikan. 8. Pasal 240 intinya tentang terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali putusan bebas. Dampak dari Pasal 240 yakni kasus korupsi yang diajukan oleh KPK, jika divonis bebas ditingkat pertama atau banding, maka tidak dapat di kasasi. 9. Pasal 250 intinya tentang Putusan MA mengenai pemidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi. "Kasus korupsi yang diajukan oleh KPK jika divonis berat ditingkat pertama atau banding, maka dapat dipastikan divonis lebih rendah jika dikasasi," pungkas Emerson. (ENDY)

DPR Punya Niat Jahat Matikan KPK

Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S. Goeltom dimintai keterangan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Jumat (4/10). KPK memintai keterangan Miranda terkait proses penggelontoran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Kasus SKK Migas Segera Naik Tahap Penuntutan JAKARTA - Kasus dugaan korupsi kegiatan hulu minyak dan gas yang melibatkan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi nonaktif Rudi Rubiandini segera ditingkatkan ke tahap penuntutan. Berkas pemeriksaan tiga tersangka dalam kasus ini segera lengkap atau P21. Selain Rudi, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Komisaris PT Kernel Oil Private Limited (KOPL) Simon G Tanjaya dan pelatih golf Rudi yang bernama Deviardi. Pada Jumat pekan lalu, KPK menggelar rekonstruksi kasus ini. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, dilakukannya rekonstruksi atau reka ulang ini menandakan bahwa proses penyidikan sudah memasuki tahap akhir dan segera naik ke tahap penuntutan. ”Biasanya kalau rekonstruksi dilakukan itu menjelang akhir proses penyidikan. Saya tidak bisa memastikan sebentar lagi itu ukurannya berapa, apa seminggu atau dua minggu, tetapi yang pasti bahwa rekonstruksi dilakukan di akhir-akhir proses penyidikan untuk naik ke penuntutan atau P21,” kata Johan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Rekonstruksi digelar di empat lokasi sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Keempat lokasi itu adalah di rumah Rudi, Jalan Brawijaya VII, Nomor 30, Jakarta Selatan; di Bank Mandiri Wisma Mulia, Jakarta; di kantor Bank Mandiri Pusat, Jalan Gatot Subroto, serta di kantor PT KOPL di Equity Tower SCBD Sudirman, Jakarta. Menurut Johan, reka ulang ini dilakukan dalam rangka mendapatkan gambaran utuh mengenai proses serah terima uang. Seperti diketahui, Rudi ditangkap di rumahnya sesaat setelah diduga menerima uang 700.000 dollar AS dari Simon. Uang tersebut diduga diberikan melalui pelatih golfnya, Deviardi. Diduga, pemberian uang berkaitan dengan kewenangan Rudi selaku kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Selain dari rumah Rudi, penyidik KPK menyita uang 200.000 dollar AS yang ditemukan dalam penggeledahan di ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno. Uang ini diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap yang menjerat Rudi. Bukan hanya itu, penyidik KPK juga menemukan uang 60.000 dollar Singapura dan 2.000 dollar AS, serta emas seberat 180 gram dari ruang kerja Rudi di kantor SKK Migas. Kemudian dari deposit box milik Rudi di Bank Mandiri, KPK mendaptkan 350.000 dollar AS.(KOMPAS.COM)

Boediono dan Sri Mulyani Ikut Tanggung Jawab Masalah Century JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo menyebutnyebut Wakil Presiden Boediono dan Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut bertanggung jawab atas pemberian dana talangan sekaligus penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. "Jadi forum KPK itu diputuskan oleh yang mempunyai kewenangan. Dan kewenangan itu dimiliki oleh Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Gubernur Bank Indonesia (Boediono). Saudarasaudara sudah tahu kan," papar Agus usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik di kantor KPK Jakarta, Rabu pekan lalu. Agus menceritakan dirinya hadir dalam dua rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tertanggal

20 dan 21 November 2008. Kehadiran Agus di forum itu, sebagai Direktur Utama Bank Mandiri. Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Berdasarkan dokumen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditandatangani 26 September 2009, KSSK menggelar rapat pada 21 November 2008 dinihari. Sehari sebelum rapat tersebut, dilakukan rapat konsultasi. Dalam rapat hadir sejumlah pejabat dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Mandiri, Ketua UKP3R dan juga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Sejumlah pihak yang hadir dalam rapat menyatakan bahwa Bank Century tidak layak disebut sebagai bank gagal berdampak sistemik. Namun

kemudian, Bank Century tetap dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sehingga, bank milik Robert Tantular tersebut diberikan dana talangan. Disisi lain, Gubernur BI Agus mengklaim dirinya tidak ikut mengambil keputusan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sebab, dirinya datang hanya sebagai pembicara, bukan peserta rapat. "Jadi pada saat saya memberikan keterangan, saya itu adalah sebagai narsum dan saya selaku Dirut Bank Mandiri yang diundang untuk hadir dalam pertemuan KSSK karena ini adalah pembahasan terkait dengan Bank Century," ujarnya. Sayangnya, Gubernur Bank Indonesia itu tak merinci apa yang dibicarakan dalam acara tersebut. Agus mengklaim, saat itu indikator- indikator kondisi ekonomi Indoenesia sedang

kritis. Sehingga pemerintah mengeluarkan tiga peraturan perundangundangan. "Saya sampaikan tahun 2008 November itu, kondisi Indonesia dalam keadaan krisis. Dan kita sama-sama tahu yang namanya nilai tukar dari Rp 9000 naik sampai ke Rp 12000. Dan saat itu pasar modal anjlok dan lain-lain," jelasnya. Agus menduga indikator-indikator seperti yang dijelaskan di atas itulah yang menjadi alasan pemerintah melalui KSSK mengambil kebijakan bailout kepada Bank Century. Pihak yang mengambil keputusan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yakni forum KSSK. Dimana kewenangan tertinggi berada di pucuk Menteri Keuangan yang saat itu dijabat oleh Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia yang saat itu dijabat Boediono. "Forum KSSK itu diputuskan oleh

yang mempunyai kewenangan dan kewenangan itu dimiliki oleh Menteri Keuangan dan gubernur Bank Indonesia," kata Agus sambil enggan berspekulasi apakah Boediono dan Sri wajib mempertanggungjawabkan keputusan tersebut dihadapan hukum. Ditanya soal dana bailout Bank Century Rp 2,2 Triliun, Gubernur Bank Indonesia mengaku tidak tahu. “Saya tidak bisa jelaskan, nanti saya minta deputi saya untuk jelaskan karena saya enggak tahu statusnya itu,” jawab Agus Sebelumnya, pihak Robert mempertanyakan dana bail out senilai Rp 2,2 triliun yang didiamkan di BI dalam bentuk penempatan di BI dan Surat Utang Negara (SUN). Pengacara Robert, Andi Simangunsong, mengatakan, seandainya penyelamatan Bank Century memang membutuhkan dana Rp 6,7 triliun, mengapa sebagian besarnya harus ditempatkan di BI. (ENDY)

PERJALANAN DINAS DIKORUP

Eks Irjen Kemdiknas Diganjar Empat Tahun JAKARTA - Eks Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) Muhammad Sofyan alias H. Andy Sofyan Lakki diganjar hukuman selama empat tahun penjara, dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara. Juga haruskan membayar uang pengganti sebesar Rp 647 juta subsider enam bulan penjara jika tidak dilunasi satu bulan. Ganjaran hukuman itu dijatuh-kan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis malam pekan lalu. "Terdakwa Sofyan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama atas

biaya perjalanan dinas pada kegiatan audit gabungan pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi Itjen Kemendiknas tahun anggaran 2009. Sehingga merugikan keuangan negara Rp 36.484.670.450," papar Ketua Majelis Hakim, Gusrizal. Perbuatan terdakwa Muhammad Sofyan, lanjut majelis hakim, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaaan subsider. Dalam pertimbangannya, hakim anggota Matheus Samiadji menga-

takan bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak melaksanakan kegiatan audit gabungan pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi Itjen Kemendiknas tahun anggaran 2009, yang anggarannya pada tahun 2008 sebesar Rp 183 miliar. Padahal, terdakwa dikatakan tetap menerima biaya perjalanan dinas untuk lima kegiatan tersebut. Dengan cara, membuat bukti-bukti yang tidak sah seolah-olah telah dilaksanakan. Ditambah lagi, lanjut Samiadji, terdapat sisa anggaran kegiatan. Tetapi, oleh terdakwa

malah dibagi-bagi kepada pegawai di Itjen Kemdiknas. Dengan perincian, terdakwa menerima Rp 1,103 miliar, Abdul Apip Rp 258,6 juta, Suharyanto Rp 224,7 juta, Jauhari Sembiring Rp 300,8 juta, Marhusa Panjaitan Rp 334 juta, Amin Priatna Rp 268 juta, Slamet Purnomo Rp 153,8 juta, Sam Yhon Rp 104,5 juta, Tini Suhartini Rp 6 juta, Endang Supriyati Rp 26 juta, Umar Sahid Rp 67,8 juta, dan Setyo Bimandoko Rp 71,8 juta. Serta, memperkaya pihak lain sebesar Rp 33 miliar. "Akibat perbuatan terdakwa merugikan negara atau

Depdiknas RI sebesar Rp 36.484. 670.450," ujar Samiadji. Menanggapi vonis hakim, Muhammad Sofyan mengatakan masih akan pikir-pikir apakah akan menerima atau mengajukan banding. Demikian juga, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) msih pikir-pikir. Vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta supaya Sofyan dihukum lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Serta, membayar uang pengganti sebesar Rp 979.934.657.(ENDY)


KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 271 7 - 13 OKTOBER 2013

SUMUT

Kejari Diminta Awasi Proyek Rehab Lapangan Merdeka Binjai BINJAI - Lembaga Binjai Corruption Watch (BCW) Kota Binjai mengajak Kejaksaan Negeri Binjai untuk lakukan pengawasan pelaksanaan proyek lanjutan rehalibitasi Lapangan Merdeka Binjai berbiaya Rp 1.919.680.000 yang sudah di mulai pengerjaannya dengan menggunakan APBD TA 2013. Langkah ini untuk menyelamatkan uang negara dan walikota dan DPRD Binjai patut bertanggung jawab terhadap kemungkinan besar terjadinya penyimpangan anggaran karena masih tingginya indikasi setoran untuk memperoleh proyek mencapai 20 - 25 persen setiap paketnya. Untuk

rehab Lapangan Merdeka tahun 2012 pekerjaannya asal jadi, belum setahun pekerjaan sudah rusak dan dimunculkan lagi pada 2013 ini dengan dana yang cukup besar. Sikap ini dikemukakan Biro Judikatif BCW Binjai, Hendrik Zainal yang telah membuat rencana akan melakukan audensi ke Kepala Kejaksaan Negeri Binjai. "Di samping akan membicarakan berbagai hal terkait dengan tingginya praktik korupsi di Kota Binjai sebagaimana banyaknya laporan masyarakat yang belum di tangani," ujar Hendrik, Kamis pekan lalu. Hendrik yang di dampingi Biro Kumunikasi dan Publikasi BCW,

Denton Siburian SH melanjutkan, pelaksanaan rehab Lapangan Merdeka Binjai menelan biaya hampir Rp 2 miliar, ini di indikasikan sebagai proyek termahal. Seperti sejumlah proyek yang telah dilaksanakan selama kepemimpinan Idaham yang umumnya cukup tinggi anggaran dengan volume fisik mudah dihitung dengan kaca mata awam, misalnya proyek rehab lapangan Polres Binjai TA 2012 yang menjadi bulan bulanan proses dan tidak jelas ending-nya. Rehab Lapangan Merdeka dengan pemenang tender CV Anugrah Prima Abadi yang sudah di mulai pengerjaannya awal

September 2013 lali, diduga banyak terjadi sub-sub dari satu tangan ke tangan yang lain dan seluruh pekerjaan disinyalir tidak semua ditangani oleh pemenang tender sehingga muncul pos-pos keuntungan lain dan ini menyedot anggaran yang seharusnya bisa di realisasi langsung ke fisik proyek. Tidak itu saja, kata Hendrik, sulit mendengar ada proses tender gratis kendati tender di laksakan dengan sistem elektronik (online). Masih terdapat rumus setoran kepada orang nomor satu maupun sinyalemen uang mundur terhadap sesama peserta tender. "Semua ini tidak gratis ditambah dengan istilah

sub atau jual paket yang muaranya kepada nilai proyek yang setidaknya tersedot hampir 30 persen, belum lagi PPh/PPn plus keuntungan rekanan yang sudah ditetapkan relivensinya," kata Hendrik. Jika dari total nilai proyek sektor PPh/PPn dan keuntungan rekanan adalah riil kisaran 25 persen sedangkan dana kepanitiaan tender sudah mendapat alokasi sendiri, maka muncul indikasi– indikasi setoran wajib, jual menjual plus sub-sub. "Bayangkan saja berapa yang terealisasi ke fisik proyek. Inilah yang mau kita coba kawal sejak dini bersama Kejari Binjai," pungkasnya.(SBR)

KASUS SUAP– Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara (kiri) terdakwa kasus dugaan suap didampingi penasihat hukumnya berada di ruang piket Pengadilan Negeri Medan, usai menjalani sidang perdana, Sumut, Rabu (2/ 10). Hidayat didakwa dalam kasus suap proyek pembangunan RSUD Panyabungan - Madina.

FORMAT: Penjarakan Kadis Pertanian Madina PANYABUNGAN - Puluhan massa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Tabagsel (Format) Padang Sidimpuan melakukan aksi unjukrasa di Dinas Pertanian dan Peternakan serta kantor Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Rabu pekan lalu. Orasi yang di lakukan di kantor bupati Madina langsung di sambut Asiten I Musaddad Daulay yang mengatakan, demo ini akan dilaporkannya ke atasannya sehingga kami akan memanggil Kadis Pertanian untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait cetak sawah tahun 2011 dan 2012. Format telah concern terhadap beberapa persoalan yang me-

nyangkut hajat hidup orang banyak khususnya program ketahanan pangan, dan adanya temuan investigasi Format terhadap program belanja cetak sawah Kabupaten Madina tahun anggaran 2011 dan 2012. Adapun tujuan program tersebut untuk perluasan arel tanam dan menambah baku lahan pertanian yang menjadi salah satu tuntutan dari pemerintah pusat, guna untuk mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN). Tapi sayang, Pemkab Madina, melalui Dinas Pertanian sebagai pengguna anggaran telah mengabaikan tujuan program ter-

sebut. "Hasil investigasi kami, program cetak sawah seluas 450 hektar dengan jumlah anggaran Rp 4,5 miliar pada 2011, banyak temuan bahwa program cetak sawah tersebut di tumpang tindihkan oleh oknum Dinas Pertanian sehingga terlihat program cetak sawah tersebut hanya dikerjakan 40 persen saja," ungkap Koordinasi Aksi Febriano Dasopang, Jumat pekan lalu. Pada 2012 sebesar Rp 7 miliar, di tambah dari Tapanuli Selatan sebesar Rp 2 miliar dengan target keluaran Rp 10 juta per hektar hingga harusnya lahan tersebut mencapai 900 hektar. Ini juga

terindikasi penyalahgunaan serta ada indikasi bahwa Kadis Pertanian telah melakukan KKN pada program cetak sawah tersebut. "Apapun tuntutan kami di surat pernyataan sikap tersebut, kami siap membuktikannya. Bukti yang kami dapat di lokasi, kami menduga aparat penegak hukum telah sekongkol dengan dinas terkait sehingga terkesan lamban ataukah memang di segaja mempetieskan persoalan yang di pertanyakan oleh beberapa elemen," katanya lagi. Dalam surat pernyataan sikap tersebut, Format meminta Kadis Pertanian Madina di penjarakan. Diminta kepada Bupati Madina

agar mencopot jabatan Kadis Pertanian karena kami menduga Taufik Zulhendra tidak layak jadi Kadis Pertanian. Kami juga berharap kepada elemen punya nurani dan membuka hati pada persoalan ini, sebab menyangkut program pemerintah pusat untuk swasembada beras pada 2014 nanti. "Kalau tidak ada tanggapan yang di lakukan oleh aparat hukum dan pemerintah, kami akan terus melakukan unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak, di samping ini juga rekan- rekan mahasiswa Format juga telah menggiring data permasalah cetak sawah ini ke Kejati Sumut," tegas Febriano. (TH)

BCW Binjai Akan Laporkan Dana Perawatan Lampu Jalan BINJAI - Lembaga BCW Kota Binjai dalam waktu dekat ini segera akan membuat laporan dugaan penyimpangan dana perawatan lampu penerangan jalan pada Dinas kebersihan dan pertamanan Kota Binjai kepada Kejaksaan Negeri Binjai mengingat secara fisik perawatan tersebut sangat memprihatinkan banyak bola lampu yang mati tanpa perawatan dalam bilangan tahunan. Langkah ini diambil sebagai kepentingan umum Masyarakat dalam memperoleh haknya sesuai dengan pembayaran pajak penerangan jalan sebesar 10 persen dari total pembayaran penggunaan arus listrik setiap rumah tempat tinggal namun hak untuk menerima penerangan jalan tidak merata banyak yang bermasalah. Demikian dikemukakan Biro Judikatif Lembaga BCW Kota Binjai Hendrik Zainal kepada Wartawan disela sela melakukan pemantauan dibeberapa lokasi pada malam hari yang menurutnya kondisi dilapangan sudah patut menjadi perhatian terutama soal alokasi anggaran perawatan pada APBD setiap tahunnya yang realisasinya tidak menyentuh dengan kondisi dilapangan. Menurut Hendrik, kepada koran ini kamis pekan lalu dua tahun anggaran rutin pemeliharaan lampu jalan 2011-2012 dan satu semester tahun 2013 (JanuariJuni) merupakan sasaran untuk dilaporkan sebab kondisi dilapangan sudah masuk bilangan tahunan sejak diawal Kepemimpinan Idaham-Timbas. Tenaga Surya Dibagian lain, secara khusus BCW juga akan memfokuskan laporan terhadap kondisi lampu penerangan jalan yang menggunakan tenaga Surya Matahari (Solarshall) dibadan jalan Jend Sudirman, Jalan Sutomo, Jalan T Amir Hamzah dan jaklan Sukarno Hatta yang dibangun tahun 2011 diawal Kepemimpinan Idaham-Timbas yang menelan biaya Milliaran Rupiah yang ternyata banyak yang rusak tidak berfungsi. Kabid LPJU Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Asron Sinaga saat dikonfirmasi Koran ini rabu pekan lalu belum lama ini mengaku bahwa dirinya dilantik sebagai kabid baru pada tahun 2013 sehingga tidak tahu menahu soal anggaran perawatan lampu jalan apalagi untuk tahun 20112012 sama sekali tidak tahu termasuk kondisi lampu dengan tenaga tata surya sama sekali dirinya tidak pernah tahu. Ditegaskan Asron, dana perawatan lampu penerangan jalan diseluruh Kota Binjai dirinya tidak pernah tahu karena baru memangku jabatan hanya beberapa bulan termasuk dana perawatan lampu Solar Shall DKP Binjai belum pernah membuat anggaran perawatan karena menurutnya masih menjadi tanggung jawab PT. Philips selaku rekanan pemenang tender pemasangan lampu Solar Shall. Dan sejauh ini Asron tidak memaparkan dana perawatan tentang lampu penerangan jalan

yang tersebar di Kota Binjai. DPRD Tidur? Menurut Hendrik Zainal, soal banyaknya lampu penerangan jalan yang tidak aktif karena rusak baik yang menggunakan tenaga Surya maupun arus PLN bukan masalah baru bahkan dirasakan oleh para Anggota DPRD Binjai namun patut menjadi pertanyaan kenapa kondisi itu tidak menjadi PR bagi Wakil Rakyat untuk meminta ketegasan Walikota Binjai. Dan sikap walikota Binjai yang memilih pasif terhadap kondisi penerangan lampu jalan Solar Shall seharusnya patut menjadi perhatian DPRD Binjai dan sudah sepatutnya pihak Philips dilaporkan kepada pihak berwajib karena diduga sudah menyalahi spek dalam pengerjaan proyek tersebut. Dugaan penyimpangan dapat dilihat dari kondisi puluhan bola lampu yang konon dikabarkan berharga puluhan juta/bola ternyata sudah banyak yang mati karena kwalitas bola yang tidak terjamin disusul pola perja yang tidak Profesional dengan tata letak baterai dengan posisi tertanam dan ada yang diatas seperti yang diungkapkan Kabid LPJU Asron Sinaga. Sambung Hendrik, apa yang dikemukakan Asron Sinaga bukanlah alasan bahwa banyaknya bola yang tidak aktif disebabkan karena tatra letak baterai dibawah tanah (Tertanam) sebab baterai yang tidak tertanam juga bernasib sama banyak yang mati bola. Ini bukan alas an. Dan yang pasti, semua ini terpulang kepada kwalitas barang apakah sudah sesuai dengan spek sebab menurut Walikota Binjai yang pasca peluncuran proyek Solar Shall yang meniru Negara Autralia akan mampu bertahan lebih 20 tahun yang ternyata baru setahun sudah banyak yang bobrok. Dan ini patut kita giring ke Judikatif,tegas Hendrik. Sementara dalam keterangan persnya pada Rabu pekan lalu, Plt Kadis DKP Kota Binjai Erwin S.Sos mengatakan, kerusakan solar Shaal tergolong fatal tapi kemungkinan masih bisa diperbaiki dengan perawatan saja namun hambatannya karena teknisi yang dimintai membenahi tak kunjung datang dari Kota Surabaya lantaran banyaknya pekerjaan. “Teknisnya itu anak Institut Teknologi Surabaya (ITS-red). Kalau dia sudah bisa ke Kota Binjai,pasti sudah bisa diperbaiki lampunya,” jelasnya tanpa merincikan seperti apa kerusakan dimaksud. Dipastika Erwin, pihaknya sudah menyurati konsultan yang ditugasi untuk memperbaiki lampu-lampu tersebut. “Saya juga bingung, teknisi yang disuruh membenahi lampu tersebut tak kunjung datang,” ucapnya seraya menambahkan,solarcellitulayaknya mampu bertahan hingga 30 tahun. “Dalam perbaikan nanti, kita minta dibongkar semuanya. Garagara masalah ini, Pak Wali pun sudah marah kemarin,” cetusnya dan berharap agar teknisi secepatnya turun ke Kota Binjai untuk melakukan perbaikan.(SBR)

BELUM PERIKSA TERSANGKA KORUPSI SIRKUIT IMI

Dana Pameran Pembangunan Kota Binjai Dipertanyakankan BINJAI - Pameran Pembangunan memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang dimulai 1 Oktober 2013 di Kota Binjai jauh lebih sunyi pengunjung di banding tahun-tahun sebelumnya kendati lokasi pameran dilaksanakan di pusat keramaian di badan Jalan Veteran seputaran Lapangan Merdeka Binjai. Dari 40 stand lebih tidak satupun stand yang menonjolkan sesuatu yang khas dan spesial yang surprise untuk masyarakat kecuali satu stand yang memamerkan dua unit mobil mewah yang tentu tidak akan menarik minat masyarakat Binjai yang mayoritas ekonomi lemah dan payah cari duit. Fenomena ini terlihat sangat jelas pada hari pertama 1/10 dan saat dilakukan pembukaan hanya dihadiri oleh puluhan PNS dan segelintir masyaarakat umum. Menurut Gito, Ketua BCW pada Selasa pekan lalu, tahuntahun sebelumnya pameran serupa pernah dilaksanakan di

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Sky Cross, Gedung Olah Raga Rambung, Lapangan Merdeka, namun entah kenapa pameran yang disajikan Pemko Binjai kurang diminati masyarakat sehingga kali ini walikota Binjai memilih lokasi di badan jalan persis depan rumah dinas walikota Binjai diseputaran lapangan Merdeka Binjai. Sambungnya, Kabag Humas Pemko Binjai Zulkifli saat dikonfirmasi via ponsel, dua hari menjelang pembukaan mengaku pelaksanaan kali yang pertama dijalan umum seputaran lapangan Merdeka Binjai untuk mengundang minat masyarakat agar lebih dekat dan terjangkau karena lokasi tersebut merupakan pusat keramaian tanpa disadari sudah dua hari pelaksanaan pameran ternyata juga jeblok dari pengunjung. Ditanya kenapa tidak di GOR Rambung, Zul mengaku karena disana selama ini sepi pengunjung dengan alasan factor transportasi yang agak jauh,

kemudian ditanya kenapa tidak di Sky Cross seperti yang sudah sudah, juga dijawab sepi pengunjung. Dan saat ditanya kenapa tidak dilakukan dilapangan Merdeka, dengan yakin Kabag Humas yang dikenal rela apa saja demi walikota ini mengaku, “Sayang, karena lapangan itu di renovasi dengan biaya mahal sehingga takut rusak." Dia tidak menyebutkan dana Rp1,4 miliar untuk renovasi lapangan yang hanya bermodalkan tanah timbun, rumput, semen, pasir, dan gorong-gorong. Pada hari kedua pameran, pemandangan jauh lebih menyedihkan karena minimnya pengunjung tidak saja karena turun hujan pada sore hari, sepanjang hari sudah terlihat sepi dan beberapa masyarakat yang berada diluar arena pamaren, saat ditanya mengaku baru keluar dari dalam tenda pameran dan mengaku nyesal karena tidak ada yang sepesial untuk dilihat Cuma

itu itu saja kebanyakan makanan yang dikampung kami juga banyak. Kalau soal kripik mengkripik tidak kurang banyak ditempat kami bang, ujar buk Subang salah satu pengunjung. Ketua Lembaga BCW Kota Binjai pengurus lainnya yang berkunjung pada hari pertama juga mempunyai pendapat serupa dengan pengunjung lainnya bahwa Pemko Binjai yang mengaku sudah meraih berbagai kemajuan melakukan pembangunan disektor riil ekonomi kerakyatan dan pelayanan birokrasi Pemerintah sudah ketahuan bohongnya. Seperti yang dikemukan Denton Siburian,S.Sos Biro Informasi dan Publikasi BCW Binjai yang turut mengunjungi pameran pada hari pertama mengtakan, seperti Pameran yang dipajangkan Dinas Kesehatan, tidak lebih hanya menampilkan bagaimana untuk melakukan tensi dengan menyediakan obat-obatan yang

diperlukan setelah melakukan tensi. Saat ditanya kepada pegawai yang menjaga stand, apakah tidak ada brosur atau tuntunan untuk pencegahan Demam Berdarah, Gizy buruk atau gizy kurang dan brosurbrosur, pegawai tersebut mengaku tidak menyediakan brosur atau yang bersifat penerangan. Disini Cuma untuk tensi aja bang, ujar Pegawai tersebut. Lebih aneh lagi, BKKBN yang dipimpin oleh dr.Agusnadi Tala, para pegawai yang menjaga stand hanya memajangkan kondom. Ini bang,kondom terang pegawai. Apa tidak ada lagi yang lebih menarik, Cuma ini bang, ujar pegawai itu sembari kembali menyodorkan kondom. Salah satu yang lebih aneh lagi, lagi maraknya reaksi masyarakat pelanggan PDAM Tirta Sari karena dewasa ini banyak air yang diterima masyarakat tidak baik kondisinya, pamerana pada stand PDAM

Tirta sari justru memamerkan kran air yang terus mengucurkan air yang cukup bersih sehingga timbul pertanyaan aliran air dari mana itu? Sementara stand dari 5 kantor Camat sekota Binjai seluruhnya lebih mengemukakan makanan ringan yang menurut mulut kemulut sebelumnya diperkirakan dibeli dari Mall sehingga tidak mengesankan adanya pertumbuhan ekonomi kerakyatan dari sector riil makanan ringan. Dari seluruh stand yang ada tidak satupun yang memiliki keistimewaan dalam pemajangan pada pameran itu sehingga wajar jika masyarakat jadi tidak antusias untuk berkunjung dan ini terbukti sudah dua hari pameran pengunjung sangat dan sangat sepi. Dibagian lain,Kabag Kesra Drs.Martal selaku Panitia Besar pada Pameran tersebut saat dikonfirmasi tentang berapa besaran anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Hari

Kesaktian Panca Sila dan Pameran tersebut mengaku itu urusan kabag Humas sebagai Pelaksana sementara Kabag Humas yang terkesan kecewa dengan gebyar kali ini yang masuk bilangan jeblok tidak dapat ditemui. Pak Zul capek dia bang, tadi disitu dia tapi bentar-bentar pergi,ujar salah satu pegawai yang menjaga stand. Melalui SMS Kabag Humas sudah kita konfirmasi soal berapa anggaran untuk sarana Pameran baik untuk tenda, peralatan dan seluruh akomodasi sebab setiap stand masing-masing SKPD sudah membuat anggaran sendiri termasuk untuk pembuatan stand, setiap standnya dikenakan biaya sekitar Rp 2 juta per stand disetor kepada Panitia. "Hitunghitung panitia hanya menyiapklan anggaran untuk tenda makanya kita perlu konfirmasi sebab dana kepanitiaan yang diplot dalam APBD diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah," ujar Gito penasaran.(SBR )

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).


KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 271 7 - 13 OKTOBER 2013

LIPSUS

Ketua MK Ketangkap Tangan Terima Suap Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengukir prestasi, dengan menangkap tangan penjahat korupsi. Kini yang ditangkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Pejabat tinggi negara dibekuk di kediamannya Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan. PENANGKAPAN basah Rabu malam pekan lalu, sekitar pukul 22.00 WIB, saat Akil Mochtar menerima uang suap terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. KPK juga menangkap Chairunnisa anggota DPR dari Fraksi Golkar serta CN pengusaha asal Kalimantan serta mengamankan uang tunai dalam bentuk dollar Singapura sebesar Rp 3 miliar. "Penyidik mendapati uang dalam bentuk dolar Singapura. Perkiraan sementara, karena harus dihitung secara akurat, kalau dirupiahkan sekitar Rp 2-3 miliar," kata bicara KPK Johan Budi dalam konferensi

Ternyata Pecandu Narkoba NARKOBA memang menghantui siapa saja. Pejabat tinggi hingga pemulung tergoda narkoba. Kini Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, tersangka kasus korupsi Pilkada di Kalimantan Selatan, ternyata juga pecandu narkoba. Buktinya, saat penyidik KPK diketahui menggeledah ruang kerja Akil di kantor MK lantai 15. Dari hasil geledah itu, KPK mendapati ganja . Ihwal kebenaran penemuan ganja dari pihak KPK. Kasus penemuan ganja ini diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti. Ketua MK Akil Mochtar terdiam ketika ditanya soal penemuan ganja dan ekstasi di ruang kerjanya di kantor MK. Pertanyaan wartawan diajukan usai Akil Mochtar diperiksa KPK selama hampir 24 jam, awalnya mau buka suara soal peristiwa tangkap tangan dirinya pada Rabu pekan lalu. Namun ketika wartawan menanyakan soal ganja dan ekstasi, Akil terdiam. Mantan hakim konstitusi Achmad Sodiki membenarkan kalau Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar mengisap ganja. "Kabar-kabarnya si iya (hisap ganja)" kata Sodiki, di Jakarta, kemarin. Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva ketika dikonfirmasi mengenai hal itu mengaku tidak mendengar kabar ditemukannya ganja dan narkotika dari ruang Akil. Hamdan juga mengaku tidak tahu kebiasaan Akil mengisap ganja apalagi mengkonsumsi narkotika. "Saya belum tahu. Memang saya tadi suruh bebas saja mereka (penyidik). Saya biarkan saja, saya tidak tahu hasilnya apa. Tapi memang saya suruh masuk (ruang Ketua MK)" ujarnya. Mantan Ketua MK Mahfud MD mengaku terkejut dengan penemuan narkoba di meja kerja Ketua MK. "Saya baru tahu sekarang soal itu (ganja). Terus terang saya terkejut. Memang biasanya satu kejahatan berhubungan dengan kejahatan narkoba. Dan itu semakin meyakinkan bahwa kejahatan itu terjadi," paparnya. (ENDY)

Meneteskan Air Mata HAKIM Konstitusi Hamdan Zoelva mengaku sempat meneteskan air matanya setelah mendengar kabar adanya dugaan suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. "Pertama dengar kabar itu sekitar jam 11 malam dari Sekjen. Saya sampai meneteskan air mata," kata Hamdan Zoelva kepada wartawan seusai menggelar konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis dini hari pekan lalu. Hamdan mengatakan MK saat ini dalam kondisi yang benar-benar memprihatinkan. Oleh karena itu seluruh Hakim Konstitusi akan berupaya mengembalikan integritas dan kewibawaan lembaga Mahkamah Konstitusi. Salah satu upayanya yakni dengan membentuk Majelis Kehormatan beranggotakan salah satu Hakim Konstitusi, salah satu pimpinan Komisi Yudisial, mantan pimpinan lembaga negara dan guru besar senior bidang hukum. "Kami saat ini sedang berupaya menghubungi orang-orang yang tepat masuk dalam Majelis Kehormatan. Majelis Kehormatan akan dibentuk dalam waktu dekat," katanya. Majelis Kehormatan tidak akan mengganggu upaya penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK. Menurutnya Majelis Kehormatan hanya akan memeriksa dalam ranah etik hakim. Hamdan menjelaskan putusan yang dikeluarkan Majelis Kehormatan dapat berupa bebas tanpa tuduhan, peringatan, peringatan keras, hingga diberhentikan dengan tidak hormat. "Majelis Kehormatan tidak ada kaitan dengan proses hukum AM. AM sendiri belum dinonaktifkan, kami masih melihat perkembangan," ujarnya. Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva membenarkan jika saat MK memang menangani sengketa Pilkada di Kabupaten Gunung Mas. Namun, Ia tidak mengetahui jadwal sidang sengketa ini. Hakim Haryono menegaskan bahwa Akil bisa dipecat secara tidak terhormat. "Bisa diberhentikan secara tidak terhormat," katanya. Hakim konstitusi lainnya Patrialis Akbar mengatakan tetap berpedoman pada kode etik. Kejadian ini, membuat mereka mawas. Patrialis berjanji tetap menjaga integritas. "Kami akan tetap menjaga integritas," lontarnya. (ENDY)

persnya di Gedung KPK Jakarta, Kamis dini hari pekan lalu. "Pemberian uang tunai itu dilakukan oknum anggota DPR berinisial CHN (Chairunnisa) dan seorang pengusaha berinisial CN. Keduanya diduga memberikan kepada AM (Akil Mochtar), dan setelah proses serah terima dilakukan KPK langsung melakukan tangkap tangan," tandas juru bicara KPK Johan Budi dalam konferensi persnya di Gedung KPK Jakarta. Setelah melakukan tangkap tangan terhadap AM, CHN dan CN, lanjut Johan, tim penyidik KPK kembali melakukan operasi penangkapan tangan berikutnya. Dan menangkap seorang kepala daerah di

Kalimantan Tengah berinisial HB (Hambit Bintih dan DH (Dhani) di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Penyidik KPK juga melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Akil Mochtar dan ajudannya. Juga memberi garis police line bagi Rumah Dinas Akil Mochtar. Menurut penelusuran, pelaksanaan Pilkada di Gunung Mas memang bermasalah sehingga diajukan ke MK. Ditemukan ada kertas suara dengan lubang menganga sehingga dianggap tidak wajar dan menimbulkan dugaan itu disengaja untuk mengambil bagian gambar sebagai bukti bahwa sang pemilih benar memilih calon tertentu untuk kemudian ditukar

dengan sejumlah uang. Perkara sengketa Pilkada tersebut saat ini memang tengah disidangkan di MK, walaupun Hambit Bintoh telah ditetapkan sebagai Bupati Gunung Mas incumbent. Ditetapkan Jadi Tersangka Usai menjalani pemeriksaan secara marathon, Ketua MK Akil Mochtar ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan langsung dijebloskan ke dalam tahanan Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang terletak di basemen gedung KPK. Saat menuju ruang tahanan, Akil Mochtar menampar wartawan yang menanyakan apakah siap dipotong jarinya jika terbukti

korupsi. Pertanyaan ini diajukan karena politisi Partai Golkar punya ide agar koruptor dipotong jarinya dan dimiskinkan. Chairunnisa, anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Chairunnisa juga ditetapkan sebagai tersangka. Usai menjalani pemeriksaan dan akan ditahan, mantan Ketua Komisi VIII DPR yang mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange langsung dipeluk suaminya, yangmengenakan kemeja biru muda lengan panjang. Saat menuju mobil tahanan, wanita berjilbab tampak menundukan kepala sembari memeluk suaminya. Tangisnya pun pecah. Air matanya menetes. (ENDY)

Ibu satu anak juga alumnus Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur ini memiliki mimpi agar tidak terjadi lagi praktik diskriminatif terhadap madrasah (sekolah agama) dan Perguruan Tinggi Agama (PTA). Baginya, selama ini masih terjadi ketimpangan

baik dari sisi anggaran maupun fasilitas. Nisa yang mengambil program magister di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini memiliki prinsip hidup bekerja adalah ibadah. Sebagai anggota DPR ia maknai sebagai amanat. Chairunnisa, kini harus berurusan

dengan KPK karena urusan suap dalam Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ia ditangkap bersama Ketua MK Akil Mochtar di Kompleks Pejabat Negara Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu malam pekan lalu.

Sosok Penerima Suap dan Pemberi Suap AKIL Mochtar sebagai Ketua MK periode 2013 hingga 2016, menggantikan Mahfud MD yang sempat menjabat Ketua MK dua periode. Doktor ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua MK dan Hakim Konstitusi juga pernah sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golongan Karya periode 1999-2009. Di DPR, Akil sempat menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR pada Periode 2004-2006. Sebelum menjadi anggota DPR, Akil pernah malang melintang di dunia advokat antara kurun 1984 hingga 1999. Lelaki kelahiran Putussibau, Kalimantan Barat pada 18 Oktober 1960 itu juga gemar beroganisasi sejak zaman SMA di Pontianak, Kalimantan Barat. Akil baru bergabung menjadi Hakim Konstitusi pada 2008. Hal itu bersamaan dengan dibukanya pendaftaran calon hakim konstitusi. Saat masuk ke MK, sempat terjadi polemik lantaran dia pernah menjadi politisi Senayan. Pemilik situs pribadi beralamat http://www.akilmochtar.com, sempat menulis dalam tulisan terakhir yang diunggah Akil berjudul "MK Perintahkan Pilkada Kabupten Lebak Diulang" Di situsnya pula, ditemtukan tiga tulisan atau berita lain yang diunggah Akil pada Rabu malam, yakni: MK Perintahkan KPU Banten Tes Kesehatan Marju Kodri-Gatot Suprijanto, Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Masih Rawan Konflik, serta Ketika Hakim Konstitusi ‘Dipaksa’ Berbahasa Jawa. Namun, terhenti menulis dan update situs pribadinya. Pasalnya, hingga Kamis pekan lalu, Akil masih menjalani pemeriksaan intensif selama 1x24 jam sebagai terperiksa dalam dugaan suap sengketa Pemilu Kada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Chairunnisa, anggota DPR diketahui sebagai salah satu politisi Golkar. Dia berasal dari daerah

pemilihan Kalimantan Tengah. Politikus perempuan ini merupakan bekas pimpinan Komisi VIII DPR. Dia sekarang dipindah ke Komisi II DPR. CHN juga diketahui sebagai dosen di Universitas Palangkaraya. Karier politik CHN cukup lumayan. Dia sempat digadang buat menjadi bakal Calon Wakil Wali Kota Palangkaraya, mendampingi HM Riban Satia. Namun, dia batal di gadang. Nama Chairunnisa bukanlah politikus yang menonjol di parlemen. Namun, pada tahun 2011, menempatkan perempuan kelahiran Solo 27 Desember 1958 itu sebagai salah satu politikus perempuan yang berpengaruh. Namun saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR, dipindah ke Komisi II DPR setelah namanya dikaitkan dalam kasus korupsi percetakan Al-Quran yang melibatkan rekan separtainya Zulkarnaen Djabbar. Ia termasuk politikus berpengaruh di kalangan parlemen, meski tidak kerap manggung di media. Nama Chairunnisa memang tak dikenal publik luas, seperti politikus lainnya yang kerap muncul di media. Namun, kiprah politikus Partai Golkar ini di parlemen tidaklah kecil. Perempuan berjilbab yang maju dalam pemilu melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah, karena suaminya asli Palangkaraya. Latar belakangnya sebagai aktivis kampus menjadikan Nisa dekat dengan aktivitas politik. Saat kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dia aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Setelah menyelesaikan studinya, dia resmi bergabung di Golkar. Sebelum penerapan aturan larangan PNS merangkap sebagai politikus, Nisa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai dosen di Universitas Palangkaraya, selama 15 tahun. Bidang pendidikan dan agama ini yang kini menjadi konsentrasi Nisa di DPR.

(ENDY)

MAJELIS KEHORMATAN KONSTITUSI SEGERA PERIKSA AKIL MAJELIS Kehormatan Konstitusi (MKK) akhirnya resmi menunjuk Hakim Konstitusi Harjono sebagai ketua dan Prof Hikmahanto sebagai sekretaris untuk memeriksa Ketua MK M Akil Mochtar terkait dugaan kasus penyuapan dalam dua sengketa Pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak Banten. MKK menyatakan akan segera mengungkap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Akil Mochtar. Mulai Senin pekan ini, MKK akan memanggil pegawai dan staf MK untuk dimintai keterangannya terkait dugaan suap kedua kasus itu yang melibatkan Akil Mochtar. “Mulai Senin, MKK akan melakukan pemeriksaan mulai dari internal kami,” kata Ketua MKK Harjono usai menggelar rapat perdana di Gedung MK Jakarta, Jumat pekan lalu. Harjono mengatakan pemeriksaan dari lingkungan intern ini untuk mendapatkan informasi dan petunjuk yang mengarah pelanggaran etik yang dilakukan Akil. Nantinya, dari informasi yang terkumpul itu, MKK akan menyimpulkan pelanggaran etik apa yang dilakukan oleh Akil. “Pemeriksan dilakukan dengan mengumpulkan keterangan dari saksi, pihak terkait, dan bukti-bukti, lalu baru akan meminta keterangan

Akil,” kata Harjono. Pemeriksaan terhadap Akil, kata Harjono, pihaknya akan terlebih dulu melakukan koordinasi dengan pihak KPK. “Kita akan berkoordinasi untuk bisa melakukan pemeriksaan Akil, pemeriksaan MKK ini dibatasi waktu 90 hari kerja,” lanjutnya. Harjono menjanjikan MKK akan melakukan pemeriksaan secara intens agar segera bisa diambil keputusan terkait status Akil Mochtar sebagai ketua MK. Menurutnya, pemeriksaan MKK ini berpedoman pada Peraturan MK (PMK) Nomor 9 tahun 2006 tentang Tata cara Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. “Dalam ketentuan itu, proses pemeriksaan MKK bisa kemungkinan terbuka bisa, tertutup juga diperbolehkan. Kita belum pertimbangkan itu. Kalau itu persoalan terkait tindakan tercela atau menyangkut person kita akan pertimbangkan apakah tertutup atau terbuka,” katanya. Saat ditanya ada dugaan keterlibatan hakim lain, Sekretaris MKK, Hikmahanto Juwana, mengatakan pemeriksaan terhadap hakim lainnya bisa saja dilakukan sepanjang hanya untuk dimintai keterangannya. “Kalaupun ada keterlibatan hakim lain kita akan minta keterangannya,” kata Hikmahanto.

Sementara itu, anggota MKK, Mahfud MD mengatakan jika memang ada indikasi hakim lainnya terlibat, KPK yang harus mengembangkan kasus ini. Namun, menurut pengalamannya, jika satu orang hakim disuap, ada kemungkinan hakim lainnya tidak mengetahui. “Kemungkinan keterlibatan hakim lain dalam kasus ini. Tetapi bisa saja satu perkara dimainkan satu orang hakim sendirian dengan cara menelepon pihak yang menang sebelum putusan dibacakan. Padahal sebenarnya perkara sudah selesai di tingkat majelis panel,” kata Mahfud. “Kecurigaan masyarakat ini harus dijawab KPK apakah Akil sendirian atau dengan hakim lain.” Dia tegaskan MKK ini dibentuk hanya untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Akil Mochtar. Dalam kesempatan itu, Mahfud mengatakan hukuman atau sanksi yang akan dijatuhkan kepada Akil dalam MKK tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap proses hukum dilakukan KPK. “Ini langkah cepat internal organisasi apakah Pak Akil masih tetap boleh di MK atau dipecat tanpa harus menunggu peradilan pidana,” kata Mahfud. Sebelumnya, MK telah membentuk MKK sebagai respon

adanya dugaan suap yang melibatkan Ketua MK Akil Mochtar. Ada lima unsur yang duduk dalam MKK ini yakni Harjono (Hakim MK), Wakil Ketua KY Abbas Said (KY), mantan Ketua MA Prof Bagir Manan (mantan ketua lembaga negara), Prof Moh Mahfud MD (mantan hakim MK), dan Prof Hikmahanto Juwana (Guru Besar FHUI). Ini adalah kali kedua bagi Akil Mochtar diadili di forum yang sama. Awal Februari 2011 Akil pernah disidang terkait dugaan percobaan penyuapan oleh Bupati Simalungun JR Saragih sebesar Rp1 miliar terkait penanganan sengketa Pemilukada Simalungun. Alhasil, MKK yang diketuai Harjono memutuskan tak menemukan pelanggaran kode etik atas kasus Akil. Kasus ini gara-gara tulisan Refly Harun di Harian Kompas edisi 25 Oktober 2010 berjudul “MK Masih Bersih?” yang membuat para hakim MK terusik. KPK sendiri telah menetapkan Akil sebagai tersangka terkait penanganan dua kasus sengketa Pemilukada kabupaten Gunung Mas Kalimantan Selatan dan Lebak Banten. Kasus Gunung Mas ini, Akil diduga menerima uang suap sebesar Rp3 miliar dari Bupati Gunung Mas Hamid Bintih dan Cornelis Nalau, seorang pengusaha dari Palangkaraya

melalui Chairunissa (Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar). Kasus sengketa Pemilukada Gunung Mas ini ditangani Akil Mochtar bersama Maria Farida Indrati dan Anwar Usman sebagai anggota. Kasus ini dimohonkan dua pasangan calon yaitu Jaya Samaya Monong-Daldin dan Alfridel JinuUde Arnold Pisi yang mengugat kemenangan pasangan HambitAnton (incumbent) dalam Pemilukada Kabupaten Gunung Mas 2013. Untuk kasus Pemilukada Lebak, Akil bersama seorang advokat bernama Susi Tur Handayani diduga menerima uang suap sebesar Rp1 miliar dari Tubagus C Wardhana, suami Bupati Tangerang Selatan Airin Rachmy Diany atau adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Kasus ini telah diputus MK, pada Selasa pekan lalu, yang memerintahkan pemungutan suara ulang. MK menilai Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya telah menyalahgunakan kewenangannya untuk membantu kemenangan putrinya, Iti Octavia yang berpasangan dengan Ade Sumardi. Kemenangan pasangan Iti Octavia-Ade Sumardi dalam Pemilukada 31 Agustus lalu ini digugat pasangan amir HamzahKasmin. (HUKUMONLINE.COM)


KPK POS

6

Wali Naggroe Aceh Kunjungi Pelabuhan Langsa LANGSA - Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malik Mahmud Alhaytar, mengunjungi Pelabuhan Kuala Langsa, Rabu (02/10/2013). Kunjungannya diterima Wali Kota Langsa, Usman Abdullah dan Kepala Pelindo Pelabuhan Langsa, para Kepala Dinas dan unsur Muspida Kota Langsa. Dalam kunjungannya, Wali Nanggroe mendengar semua keluhan Wali Kota Langsa dalam upaya memajukan Pelabuhan Kuala Langsa. "Kami sangat terkendala regulasi yang diskriminatif," kata

Wali Kota Langsa, Usman Abdullah. Menjawab keluhan, Wali Nanggroe langsung meminta Wali Kota menyiapkan laporan detail terkait semua masalah yang membekukan Pelabuhan Kuala Langsa. "Kita harus jadikan semua pelabuhan ini menjadi pelabuhan bebas. Kita akan perjuangkan itu," kata Malik Mahmud yang selalu didampingi ajudan khusus, Tgk Nurdin. "Seorang pengusaha, Salamuddin juga turut juga dalam rombongan," kata M Kasem bin Karim.(BSO)

Faktor Amerika dan Kepemimpinan Nasional 2014 JAKARTA - Suka atau tidak suka, Amerika Serikat dan sekutunya akan campur tangan atau masuk ke dalam kehidupan politik di Indonesia. “Itulah faktanya, sebab AS berkepentingan besar dengan Indonesia dan Asia Tenggara, sebagaimana China,” kata Nehemia Lawalata, mantan Sekretaris Politik Prof Sumitro Djojohadikusumo. Kepentingan AS/sekutunya di Asia Tenggara sangat besar, tidak semata sebagai sumber bahan mentah dan pasar, juga tidak semata untuk mengimbangi China, namun kesemuanya sudah menjadi kompleksitas kepentingan AS di kawasan Asia. Di mata AS, Indonesia adalah wilayah strategis yang tak boleh lepas dari layar radarnya. Investasi AS di Indonesia memang tidak sebesar Jepang, namun RI adalah jangkar stabilitas di Asia Tenggara. Sebagai gambaran, realisasi investasi di Indonesia sampai Maret 2012 mencapai US$5,7 miliar. Investasi ini sampai pada kuartal I 2012 masih didominasi tiga negara investor, yakni Singapura, Jepang, dan Korea Selatan (ketiganya sekutu AS). Singapura menanamkan modalnya di Indonesia sebesar 20,2 persen atau nilai investasi US $1.159,2 juta. Disusul Jepang sebesar 11 persen (US$629,5 juta) dan Korea Selatan 8,9 persen (US$510,5 juta). Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Januari 2012 mencatat pemodal asing terbesar berasal dari Singapura yang menanamkan investasi hingga US$5,1 miliar. Diikuti Jepang sebesar US$1,5 miliar, Amerika Serikat (AS) US$1,5 miliar, Belanda senilai US$1,5 miliar, dan Korea Selatan US$1,2 miliar. Adapun total investasi AS/sekutunya di Indonesia sejak era Orde Baru sampai era reformasi ini, tentu sangatlah besar, miliaran dollar AS.

Dengan menilik besarnya investasi AS/sekutunya di Indonesia, maka dalam globalisme, tak bisa ditolak intervensi atau masuknya kepentingan AS dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Artinya, AS berkepentingan untuk menyokong atau minimal tahu siapa capres-capres yang muncul dan didukung rakyat. AS juga mempelajari aliran politik yang berkembang dalam kepartaian Indonesia dewasa ini. AS bahkan memprediksi, sangat mungkin lima parpol lolos ke parlemen yakni PDIP, Golkar dan Demokrat ditambah dua parpol yang masih misteri. Lima parpol itu identik dengan deskripsi aliran politik yang dicatat Herbert Feith dalam buku klasiknya terbitan Cornell University AS, Indonesian Political Thinking 1945-1965, dengan editor bersama Lance Castle. Dalam hal ini, Jusuf Kalla, Hatta Rajasa, Rizal Ramli, Aburizal Bakrie yang kebetulan dari luar Jawa, tidak perlu ragu untuk mengartikulasikan dan menggaungkan gagasan ekonomi-politiknya di ruang publik. Mereka setara dengan para pemimpin sipil Jawa seperti Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Soekarwo, Ahmad Heryawan, Sri Sultan HB X, Gita Wirjawan dan kalangan sipil lainnya. Para kandidat dari luar Jawa itu juga setara dengan caloncalon dari kalangan militer seperti Wiranto, Prabowo dan Pramono Edhie Wibowo, yang juga masih dipertimbangkan rakyat. Harus dicatat bahwa rakyat dari Sabang sampai Merauke lebih memilih pemimpin sipil ketimbang militer, seperti terbukti dari pilkada dari Aceh sampai Papua dimana calon-calon sipil yang menang. Itu suatu pertanda bahwa kandidat sipil sangat kuat dari sisi posisi dan citranya di mata rakyat ketimbang calon dari militer yang masih belum mendapat tempat di hati sanubari rakyat.(SBC)

Unsur Muspida Plus photo bersama para veteran usai Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2013 di Lapangan Pusat Perkantoran Aceh Timur di Idi, Selasa (1/10).

Kapolres Aceh Timur Irup Hari Kesaktian Pancasila ACEH TIMUR - Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Aceh Timur berlangsung khidmat. Kegiatan kenegaraan itu dipusatkan di Pusat Perkantoran Aceh Timur di Idi, Selasa (1/10) sejak pukul 08:30 – 09:20 Wib. Hadir Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib, Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir, Kajari Idi Hasanuddin, Ketua DPRK Aceh Timur Tgk Alauddin SE, Pabung Makodim 0104 Aceh Timur Mayor Inf. Darsalam Wakil Ketua MPU Aceh Timur Tgk Azharuddin S.Pd.I, Ketua Mahkamah Syariah Idi, ribuan PNS, pelajar, mahasiswa, OKP, TNI/Polri dan personel Pengaman Hutan (Pamhut). Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2013 ini bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Kapolres Aceh Timur

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 271 7 - 13 OKTOBER 2013

AKBP Muhajir, S.Ik, MH. Sementara Upacara dipimpin Danramil Peunarun, Kapten Inf.Rizal. Dalam barisan para Kepala SKPK dan Camat tampak juga tujuh mantan pejuang kemerdekaan yang kini tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Cabang Aceh Timur. Sekda Aceh Timur M.Ikhsan Ahyat,S.STP,M.AP melalui Kabag Humas/Protokoler, T Amran SE usai upacara mengaku, kegiatan yang telah menjadi agenda tahun Pemkab Aceh Timur berjalan lancar sebagaimana direncanakan. “Alhamdulillah, kegiatan berlangsung lancar dan khidmat, bahkan hadir juga tadi para pejuang kemerdekaan. Ini sengaja diundang sebagai penghargaan atas jasajasanya dalam merebut kemerdekaan negeri ini,” sebut T Amran yang akrap disapa Ampon itu.(BSO).

LSM Kritisi Usulan Anggaran 50 M Pengukuhan Wali Naggroe BANDA ACEH - Munculnya usulan anggaran Rp50 miliar dari Ketua Komisi A DPRA Banda Aceh untuk acara pengukuhan Wali Naggroe IX yang dijadwalkan Desember 2013. Pasalnya anggaran sebesar itu sangat mengagetkan aktivis LSM anti korupsi dan organisasi kemahasiswaan. Koordinator Badan Pekerjaan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menilai usulan Rp50 miliar tidak rasional. Ini mengesankan pengusulannya kurang peka dengan nasib masyarakat Aceh yang hidup dalam kesusahan. Termasuk korban gempa di Aceh Tengah dan Bener Meriah yang masih perlu bantuan lebih maksimal. Dana pengukuhan Wali Naggroe yang mencapai Rp50 miliar, menurut Alfian akan membuat Aceh terkaget-kaget. Dan itu akan memunculkan pertanyaan, apakah anggota DPR Aceh sudah tidak

peduli nasib masyarakatnya. “Pesta dan berbagai kegiatan mewarnai pengukuhan Wali Naggroe, tak ubahnya pesta di tengah gelimpangan kemiskinan. Sebab, warga miskin Aceh saat ini mencapai 17 persen dari jumlah penduduknya atau di atas rata-rata nasional 13 persen. Begitu juga jumlah pengangguran terbukanya mencapai 8 persen,” kata Alfian. Alfian mengatakan, silahkan alokasikan dan untuk pengukuhan Wali Nanggroe dalam RAPBA-P 2013 tapi yang rasional. Sebab, untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden saja, biayanya hanya Rp1 sampai Rp2 miliar saja. “Benar-benar aneh di Negeri Serambi Mekah dan Syariat Islam ini,” demikian Alfian. GeRAK Tanggapan senada juga disuarakan aktivis Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh. Menurut GeRAK anggaran itu sangatlah

besar, apalagi evennya hanya seremonial yang tidak memberikan dampak luas bagi perbaikan nasib rakyat Aceh. Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan, harusnya anggaran sebesar itu dialihkan untuk mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi rakyat. Misalnya, menambah volume pengadaan bibit jagung, kedelai, padi, pupuk, obat-obatan pembasmi hama atau perbaikan jaringan irigasi yang rusak. Biaya pengukuhan Wali Naggroe, menurut Askhalani, silahkan dialokasikan tapi yang rasional, dan tidak menciderai atau melukai rasa keadilan rakyat. “Mendagri dan Gubernur perlu mencermati dan mengawasi usulan biaya pengukuhan Wali Naggroe itu,”tandas Askhalani. Askhalani juga mengatakan, usulan dana Rp. 50 miliar sangat tidak rasional dan akan menambah

kebencian rakyat terhadap kelembagaan Wali Naggroe. Harusnya, dengan masih adanya masyarakat Aceh yang menolak kelembagaan Wali Naggroe, maka proses pengukuhannya dicari cara-cara yang simpatik sehingga kebencian bisa berubah menjadi kecintaan dan simpati. KAMMI Menolak Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh menolak usulan anggaran sebesar 50 miliar dalam RAPBAP 2013 yang akan digunakan untuk pengukuhan Wal Naggroe. “Apa yang diusulkan itu tidak mencerminkan penganggaran efektif dan efisien, tapi bentuk pemborosan dan adanya praktik kolusi yang teramat nyata,” tulis Ketua Kebijakan Politik KAMMI Aceh, Darlis Aziz dalam siaran persnya, kemarin. Menurut KAMMI, “ kita tidak perlu merinci apa yang bisa

dilakukan pemerintah Aceh dengan dan Rp. 50 miliar tersebut. Karena sudah sangat nyata apa yang masih dibutuhkan rakyat saat ini seperti kondisi pendidikan, sosial dan kesehatan masih belum maksimal. Juga layanan yang diberikan Pemerintah Aceh seperti JKA yang masih banyak fasilitas yang belum ada, bahkan anggarannya semakin berkurang setiap tahun. Dalam pernyataan, KAMMI mempertanyakan keseriusan Pemerintah Aceh untuk mewujudkan janji-janji kampanyenay berupa kesejahteraan rakyat. KAMMI meminta anggota DPRA yang telah mengusulkan anggaran itu untuk meninjau ulang usulannya. “ Apabila ANda masih punya mata hati, maka ingatlah masih banyak rakyat aceh yang menderita. Lebih baik perhatikan nasib mereka ketimbang acara hura-hura seperti itu,” demikian siaran pers KAMMI Aceh. (YAN)

Muspida Tinjau Program Percepatan Pembangunan Desa Di Pedalaman ACEH TIMUR - Unsur Muspida Aceh Timur Senin (30/9) meninjau sejumlah lokasi yang menjadi Program Percepatan Pembangunan Sarana Dasar Pedesaan di beberapa kecamatan dalam wilayah itu. Hadir Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib, Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir, Dandim 0104 Aceh Timur Letkol Inf Mujahidin dan Kajari Idi Hasanuddin SH serta Ketua DPRK Aceh Timur Tgk Alauddin SE. Selain itu, hadir sejumlah instansi terkait seperti Kepala Inspektorat Aceh Timur Muhammad SH MH, Kepala Bappeda Aceh Timur Husni Thamrin, Sekdis Pekerjaan Umum Daerah (PUD) Sanusi Yahya, Sekdis Pengelola Kekayaan, Keuangan Daerah (PKKD) Zubir dan beberapa Kabag seperti Kabag Humas Setdakab Aceh Timut t Amran SE. Dalam kesempatan tersebut,

BUPATI Aceh Timur Hasballah M Thaib ketika meninjau kegiatan program percepatan pembangunan dasar pedesaan di pedalaman wilayah itu persisnya di Desa Jambo Reuhat, Kecamatan Banda Alam—Keude Gerobak, Senin (30/9). Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib atau akrap disapa Rocky mengunjungi sejumlah lokasi program dimaksud seperti Desa Seuneubok Bayu dan Jambo Reuhat Kecamatan Banda Alam dan Desa Seuneubok Baroh Kecamatan Darul Aman serta Peudawa. Usai siang, kunjungan dilanjutkan ke lokasi lain yang mendapat program yang sama yakni ke Kecamatan Ranto Peureulak, Peureulak Kota, Peureulak Barat dan Peunarun serta Kecamatan Peureulak Timur hingga ke

Sungai Raya. Rocky didampingi Kabag Humas T Amran SE menjelaskan, unsur muspida meninjau lokasi tersebut tujuannya adalah melihat langsung tahapan yang sedang dikerjakan pihak rekanan di lapangan. “Seluruh titik program ini berjumlah 11.000 jam yang berada di 17 kecamatan dalam ratusan desa,” katanya sembari menyebutkan, kegiatan program tersebut telah berjalan 70 persen. Rocky menambahkan, kegiatan tersebut mampu menghe-

matkan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur mencapai puluhan miliar, “sebab pihak rekanan ataupun perusahaan menyewakan alat beratnya dalam bentuk jam,” sebutnya seraya menuturkan, jenis pekerjaan yang dilakukan dalam program tersebut adalah berupa normalisasi sungai, saluran pembuangan dan pembuatan badan jalan serta membuka jalan baru atau disebut-sebut sebagai sarana transportasi penghubung. Ketua DPRK Aceh Timur Tgk Alauddin SE secara terpisah

mengatakan, program yang dicanangkan tersebut dinilai sangat menghematkan anggaran daerah, sehingga program tersebut harus berlanjut di tahun yang akan datang, apalagi mengingat luasnya Aceh Timur tercatat salah satu wilayah terbesar di Aceh. “Dukungan masyarakat dalam program ini sangat tinggi, bahkan rata-rata masyarakat meminta untuk ditambah jam pekerjaan, sehingga seluruh sungai dangkal mulai pesisir hingga ke pinggiran bersih seluruhnya,” kata Alauddin. (BSO)

Muscab I PSSI Kota Langsa KOTA LANGSA - Musyawarah Cabang (Muscab) I Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berlangsung di Aula SMK Negeri 3 Langsa, Senin (30/9). Acara dibuka Walikota Langsa Usman Abdullah, SE yang diwakili oleh Staff Ahli Junaidi, SKM, M.Kes. Dalam sambutannya dibacakan Junaidi, Walikota mengatakan kegiatan Muscab ini sangat penting. Kami atas nama pemerintah daerah sangat mendukung untuk melakukan perubahan-perubahan dalam struktur organisasi dan kelanjutan program-program PSSI pada masa-masa mendatang. Tantangan dan hambatan dalam setiap aktifitas sudah pasti ada, yang terpenting adalah bagaimana proses regenarasi atlet sepak bola di kota Langsa dapat berlangsung dengan baik. Sebuah proses regenerasi yang lahir dari berbagai langkah pembinaan yang sangat terencana, terukur, berkesinambungan, dan mengedepankan potensi lokal.

“Mudah-mudahan dengan penuh kebersamaan, dan kerja sama yang baik, pada masa yang akan datang kita akan memiliki sebuah kebanggaan yang jauh lebih besar manakala sebuah prestasi sepak bola berhasil diraih oleh atlet kota Langsa” ujar Junaidi. Lanjutnya, pada saat yang sama, kita pun meyakini prestasi yang lahir dari sebuah pola pembinaan yang terstruktur dan terencana akan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Kita bisa melihat bagaimana China begitu sangat mendominasi cabang olahraga bulutangkis dan tenis meja serta cabang atletik lainnya. Kita juga bisa belajar bagaimana Brasil, Inggris, atau Spanyol tumbuh menjadi negara dengan kekuatan tradisional sepak bola dunia. Hal itu semua terletak pada kemampuan negara-negara tersebut dalam melakukan pembinaan yang sangat terencana, terukur, berkesinambungan, dan mengedepankan potensi lokal. Oleh karena itu, konsep me-

raih prestasi dengan cara instant harus menjadi rumusan usang yang tidak perlu diingat dan praktekkan kembali oleh seluruh jajaran pengurus PSSI kota Langsa. Sebaliknya, forum yang baik ini harus melahirkan komitmen bahwa seluruh jajaran pengurus PSSI kota Langsa yang akan terpilih pada muscab ini akan memberikan konsentrasi, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas selama menjalankan amanah sebagai seluruh pengurus PSSI Kota Langsa. Insya Allah dengan komitmen tersebut, kita patut berharap untuk melihat perbaikan prestasi sepak bola Kota Langsa yang lebih cemerlang. Sejatinya, perbaikan prestasi sepak bola adalah hal yang rasanya sangat dinantikan warga masyarakat Kota Langsa. Kita paham, masyarakat memiliki kecintaan yang begitu besar ketika sebuah pertandingan sepak bola berlangsung baik dalam skala lokal maupun nasional. Selaras dengan semangat

untuk memajukan olahraga dan citra daerah Kota Langsa, derajat partisipasi masyarakat dalam pembangunan olahraga akan menentukan postur dan kemajuan pembangunan olahraga suatu daerah. Masyarakat bukan hanya perlu didorong dalam menjadikan olahraga sebagai kebutuhan, tetapi juga mengambil peran dalam memajukan olahraga daerah. Kita menyadari bahwa, Pembangunan sarana prasarana olahraga di Kota Langsa masih kurang memadai, namun bukan berarti prestasi tidak perlu kita tingkatkan. Pengembangan pelayanan olahraga untuk kelompok khusus, terutama untuk orang cacat masih membutuhkan peningkatan dalam berbagai aspek. Untuk pembinaan kelompok khusus ini, kita masih kekurangan tenaga pembina yang kompeten maupun sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan. Untuk itu dalam kesempatan musyawarah ini, kami berpesaan agar pengurus yang nantinya akan

dipilih hendaknya benar-benar figure yang memahami dunia olah raga. Kami juga berharap agar dalam kepengurusan yang akan datang supaya memilih orangoarang yang independen atau tidak terlibat dalam partai politik, dan yang juga penting menurut hemat kami agar komposisi pengurus PSSI tidak terlalu gemuk, biar larinya lebih kencang dan bekerja lebih semangat serta tidak tumpang tindih dalam bekerja. Hal lain yang juga kami kira menjadi perhatian kita bersama, agar pengurus nantinya orangorang yang mau bekerja, tidak hanya numpang nama dalam pengurus, bekerja dengan penuh keterbukaan, profesional, punya kualitas dibidang olah raga, tidak primordial terhadap cabang olah raga tertentu. Selaku Pemerintah Kota Langsa, kami ingin pengurus PSSI mendatang sanggup menerima tantangan dan tanggungjawab memberikan kejayaan olahraga sepakbola di Kota Langsa.(BSO)

Waka Polres Langsa Diganti LANGSA - Kapolres Langsa AKBP Hariadi,SH SIK melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) empat pewira polisi setempat.salah satunya,jabatan waka polres yang sebelumnya dijabat Kompol Non Suryanti SIK,kini di jabat oleh Kompol Hadi Saeful Rahman SIK.Kini Kompol Non Suryadi di Tempatkan sebagai Kabag Yama Polda Aceh. Kapolres Langsa AKBP Hariadi dalam amanatnya mengatakan,serah terima jabatan atau mutasi di lingkungan polri merupakan hal yang biasa terjadi,karena tuntutan organisasi dalam rangka promosi jabatan dan penyegaran bagi personel kejenjang yang lebih tinggi. Kapolres Langsa juga mengucapkan terima kasi para perwira yang diganti itu atas penggantiannya selama ini yang sangat baik,terutama dalam hal

pembinaan personel,dan tugas tugas operasional lainnya di lapangan,yang menjadi tugas dan tanggung jawab di ruang lingkup kerjanya masing masing. Kepada pejabat yang baru dilantik diharap kan segera menyusuaikan diri dengan lingkungan dimana anda bertugas.sehingga tugas polri selaku perlindung penganyom dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik,sebagai mana harapan pimpinan dan tuntutan masyarakat,yang nantinya semua kita berharap bahwa polri dapat dicintai oleh masyarakat. Sedang empat perwira lainnya yang dilakukan sertijab yaitu,AKP M Junaeddy Jhonny SIK menjadi Kabag Ops Polres Sabang. Kompol Jufriadi R SE sebagai Waka Papam PTPN 1 (Persero) Langsa, dan AKP Fakhruddin Risyad SH sebagai Dir Intel Polda Aceh. (BSO)

Kapolres Kota Langsa AKBP Hariadi SH SIK,Sedang menyematkan tanda jabatan 4 perwira yang menjabat tugas baru pada saat sertijab di lapangan Mapolres Kota Langsa.


KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 271 7 - 13 OKTOBER 2013

SUMUT

Bantuan Beasiswa Harus Tepat Sasaran PANYABUNGAN - Tim verifikasi bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi diharapkan bekerja independent dan tidak ada intervensi dan pelanggaran dalam seleksi di lapangan, tujuannya agar bantuan beasiswa ini tepat sasaran, dikatakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) BLUSTAIM Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, M Ikhsan Matondang kepada wartawan, Rabu (2/10). Disampaikan Ikhsan, program Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin ini pada dasarnya sangat membantu bagi masyarakat khususnya mahasiswa yang kuliah pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang latar ekonominya lemah, karena jika ditinjau dari statistik dan pendapatan perkavita masyarakat di Madina, pendapatannya masih di bawah rata-rata jika dibandingkan secara nasional. Begitu jugalah kondisi ekonomi keluarga dari kebanyakan mahasiswa asal Madina yang kuliah di luar daerah, untuk bisa menutupi kebutuhan kuliah, mahasiswa kita banyak yang bekerja di luar jam kuliah, padahal jika waktu kerja itu

digunakan untuk belajar dan menyelesaikan tugas kuliah, kita yakin banyak mahasiswa kita yang berprestasi di kampusnya dan bisa berkompetisi dengan mahasiswa dari daerah lain. Artinya jika sudah selesai nantinya niat untuk membangun daerah dengan potensi yang ia miliki semakin terbuka, karena tidak bisa dipungkiri banyak sekali warga Madina yang sukses di perantauan dari berbagai profesi dan pekerjaan tetapi lupa kampung halaman, salah satu penyebabnya akibat tidak ada kontribusi yang mendukung proses pendidikannya di masa kuliah,” ungkap Ikhsan. Untuk itulah, masyarakat berharap tim verifikasi dan survey Dinas Pendidikan Madina agar benar-benar independent dalam menyeleksi mahasiswa yang benar-benar miskin dan telah mencukupi syarat, sebaliknya tidak ada rekayasa atau manipulatif terkait calon penerima beasiswa. Tahun lalu, masih terendus kabar bahwa masih ada mahasiswa yang mampu diikutsertakan, sedangkan yang miskin tidak diluluskan,” tambahnya.(TH)

Tender Pengadaan Formulir Pilkada Deli Serdang Diduga Bermasalah DELI SERDANG - Pelaksanaan tender pengadaan formulir untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang dilakukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, KPU Deli Serdang dinilai bermasalah. Panitia tender memenangkan CV Mutiara Samudera yang ditemukan tidak memiliki mesin percetakan. Waktu proses tender CV Mutiara Samudera didukung oleh Peruri. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 17/ PAN/KPU-DS/2013 Tanggal 18 September 2013, diterbitkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa KPU Deli Serdang yang diterima Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dari CV Pegagan Selaras dan CV Era Mega Grafika, panitia memenangkan CV Mutiara Samudera dengan harga penawaran tertinggi senilai Rp934.871.630 dari sumber dana APBD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp979.515.600. Akibat dimenangkannya CV Mutiara Samudera mengakibatkan CV Pegagan Selaras dan CV Era Mega Grafika melayangkan sanggahan dan sanggahan banding ke panitia lelang yang diketuai Hj Rostina ST, Sekretaris Asnan Nasution SH MSP, Anggota Gelora Sembiring SE MAP, Bahriman Siregar dan Syamsiah Simangunsong, dengan sanggah banding ditembuskan ke Panwaslu Deli Serdang. Direktris CV Era Mega Grafika Iru Pratiwi dan Wakil Direktur CV Pegagan Selaras Jamin Berutu kepada wartawan di Medan, Kamis (3/10) menuturkan pihaknya

memang melakukan sanggahan hingga sanggahan banding. Karena ada indikasi permainan dalam tender tersebut. "Persoalan sanggah banding sudah kita tembuskan ke Panwaslu Deli Serdang, sebagai laporan adanya dugaan kongkalikong dalam pelaksanaan tender," ungkapnya. Sementara itu, Direktur CV Mutiara Samudera Ardito ketika dikonfirmasi ke kantornya di Jalan Jenggala No 5 Medan, terlihat gugup ketika ditanya harga penawaran yang diajukan perusahaannya. Bahkan Ardito salah dalam menyebutkan harga penawaran yakni sekitar Rp800 juta lebih, padahal harga penawaran sesungguhnya adalah Rp934. 871.630. Selain itu, Ardito juga mengakui perusahaan yang dipimpinnya tidak memiliki mesin cetak, sebab semua formulir dicetak pihak Peruri. "Ketika mengikuti proses tender, CV Mutiara Samudera memang didukung Peruri di Jalan Merak Jingga, makanya pencetakan formulir dilakukan di Peruri,” ujarnya. Sedangkan pihak Peruri melalui Dimas Cahyono mengakui pihaknya yang mencetak formulir dari CV Mutiara Samudera. "Peruri hanya menerima kerjaan, kalau persoalan penawaran dan pembayaran hasil cetak itu haknya CV Mutiara Samudera. Jelasnya, kita hanya mendukung CV Mutiara Samudera, dan setelah menang tender, Peruri hanya mencetak. Soal biaya pembayaran itu adalah domainnya CV Mutiara Samudera dengan KPU Deli Serdang," kata Dimas.(BSC)

Pengurus IPMS Kota Medan Dilantik

MEDAN -Plt Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi melantik pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPMS) Kota Medan periode 2013-2017. Komposisi kepengurusan, Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan sebagai Pelindung, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja kota Medan sebagai Pembina, sedangkan Penasehat, Hj.Yusdarlina,S.Sos (Pemerhati Masyarakat). Prof.DR.Bungaran Antoni Simanjuntak (Sopsiologi), DR.Ir. Jongker Tampubolon,M.Si (pndidikan), Yonas Hudaya (Dunia Usaha), Dr.Delyuzar (Kesehatan), Alam Saragih,SH (perbankan). Yang menjadi sebagai Ketua Lindawani,SH,SPN, Sekretaris Ester Hutabarat,A.Kes, dan Bendahara Mariana Ang, Rabu (2/10) di Balaikota Medan. Eldin dalam arahannya mengatakan keberadaan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat kota Medan memberikan angin segar, tidak hanya bagi pemerintah kota Medan tetapi bagi seluruh warga dalam mengatasi permasalahanpermasalahan social masyarakat. Sebagai kota Metropolitan, kota Medan harus melakukan pembangunan dan perubahan pada tatanan masyarakat. Pembangunan menyisakan dampak dan permasalahan tersendiri bagi masyarakatnya, terutama masalah-maslah kemiskinan, ungkapnya. Mengingat ruanglingkup pemerintah kota Medan cukup besar dan luas, karenanya pemerintah kota Medan memerlukan mitra yang kuat serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengentasan kemiskinan kota, tegasnya. Mari kita terus mempersiap-

kan formulasi-formulasi yang efektif bagi pengentasan kemiskinan di kota Medan, dengan harapan IPMS dapat berperan serta aktif didalamnya. Mari kita bergerak maju dalam memberikan pelayanan nyata bagi masyarakat kota Medan yang merata dan berkeadilan, harapnya. Ir Erlianto Harahap selaku ketua IPMS Sumut mengatakan pada dasarnya ada 3 tugas pokok IPMS, yang pertama katanya sebagai Dinamisator atau menggerakkan masyarakat agar bias tumbuh dan berkembang dan mandiri. kedua sebagai motivator atau memberikan motivasi atau semangat kerja keras kepada masyarakat agar jangan berlehaleha, dan ketiga sebagai pasilitator atau mempasilitasi agar pengusahapengusaha dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Lindawani,SH,SPN selaku ketua terpilih IPMS Kota Medan priode 2013-2017 dalam sambutannya mengatakan, harapannya nanti IPMS ini akan dikembangkan di Kelurahan-Kelurahan dan seluruh Kecamatan di Kota Medan. Sesuai dengan Motto IPMS “Tiada Hari Tanpa Pengabdian”, kita berkeinginan agar banyak masyarakat yang memiliki rasa perduli kepada orang lain. Membangun rasa perduli kepada orang lain dapat membantu atau mengurangi permasalahan-permasalahan soial yang terjadi, ungkapnya. Hadir pada pelantikan IPMS kota Medan yakni Sekda Medan Ir Syaiful Bahri Lubis, Ketua IPMS Sumut, DPRD Kota Medan, para Pimpinan SKPD , dan seluruh Pengurus IPMS Kota Medan.(VIN)

Jalan Jembatan Rapuh

Pemkab Jangan Tunggu Ada Korban Jiwa PANYABUNGAN – Pemkab Mandailing Natal (Madina) diminta secepatnya perbaiki jalan jembatan yang ada di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu, jangan menunggu ada korban jiwa. Lantai jembatan Batang Batahan penghubungkan Kecamatan Sinunukan dengan Kec Batahan Madina sudah mulai rapuh. Pasto seorang sopir truk kepada wartawan Rabu (2/10) mengungkapkan

setiap melewati jembatan itu, karnet harus turun mengarahkan agar jangan sampai ban mobil terperosok ke lobang yang ada di jembatan. “Lantai jembatan sudah mulai berlobang. Satu orang harus turun dari mobil untuk melihat-lihat agar jangan sampai mobil sempat terperosok, agar keselamatan dalam perjalan menuju 2 kecamatan tersebut,” ujarnya. Kalau kita tidak brhati-hati melajukan

kenderaan pada saat berada di lokasi jembatan tersebut maka kita akan terprosok ke sungai aek pulo padang tersebut, hal ini kita harus pelan-pelan dalam menjalankan mobil jika tidak ingin terjadi kecelakaan. Sementara itu, warga bernama Ramadi menyatakan setiap dia mengendarai melewati di jembatan itu kengerian di dalam hatinya akan muncul karena diba-

yang-bayangi terjatuh maupun terperosok. Padahal katanya, jembatan ini urat nadi pereknomian masyarakat kedua kecamatan. Jalur ini merupakan jalur utama angkutan hasil pertanian maupun mobilitas penduduk, di Dua kecamatan ini merupakan kawasan kebun kelapa sawit, makanya jembatan sangat dibutuhkan. Kami mengharapkan adanya perbaikan oleh pihak berwenang,” harapnya.(TH)

Soal Pencopotan Kases SMUN-2

Walikota Binjai Diduga Punya Kepentingan BINJAI - Sinyalemen alasan pencopotan jabatan Kepala SMUN 2 Binjai diawal-awal penerimaan siswa baru (PSB) beberapa Minggu lalu disusul pencopotan serupa terhadap Ka. SMUN 5 Binjai mulai terkuak. Disinyalir jabatan Ka. SMUN-2 akan diisi salah satu oknum KUPTD Kecamatan. Sejauh ini belum diperoleh konfirmasi, sebab Kadisdikjar Kota Binjai sulit ditemui. Sedangkan Kabid membidangi Sekolah Menengah Atas Hamidan,SS enggan bertemu untuk memberi komentar. Alasan pencopotan jabatan kerena dianggap melanggar kuota penerimaan murid, diduga hanya sebagai dalih memuluskan posisi salah satu oknum KUPTD Kecamatan menjadi Ka. SMUN. Sebab jika oknum itu tidak menduduki jabatan fungsional guru maka kariernya dalam jabatan struktural akan tamat memasuki masa pensiun.

Pelanggaran kuota penerimaan murid SMUN 2 dan SMUN 5 bukanlah satu satunya Sekolah yang bermasalah dan hampir disemua SMU Negeri di Binjai tidak sesuai ketentuan dalam PSB sementara mantan Ka’SMUN 2 Syamsul Bahri Siregar yang dikonfirmasi lewat polsel mengaku enggan berkomengtar dan sudah pasrah menerima nasibnya sebagai guru di SMUN 6. Saya No Comment ajalah bang, saya sudah mulai mengajar di SMU Negeri 6,ujarnya singkat dan seperti waswas namanya dibawa bawa sikap serupa juga dialami oleh mantan Ka’SMUN 5. Tidak saja tingkat SMU, pada tingkat SMP Negeri juga terjadi pelanggaran yang sama dan yang paling mencolok adalah SMP Neg III Binjai yang dari rencana 10 lokal menjadi 13 lokal dan over murid hingga 3 lokal dan disebut sebut merupakan usulan oknum DPRD Kota Binjai sebanyak satu lokal yang ternyata digenjot

Kepseknya sampai 3 lokal. Ketua Komisi C DPRD dan Kepala SMP Neg III yang berkali dikonfirmasi lewat Ponsel tidak memberi komentar. Terkait dengan kedatangan jajaran Dinas Dikjar di Komisi C Senin (2/9) lewat SMS Ketua Komisi C H.Zulkarnain D Lubis menerangkan bahwa “Nggak ada manggil Dikjar Cuma Rapat Perubahan Anggaran”. Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama Drs.Sari Ginting saat dikonfirmasi diruang kerjanya baru baru ini (30/ 8) membenarkan tentang kelebihan murid di SMPN III sampai 3 lokal dan menurutnya sudah dibahas ditingkat Kepala Dinas. Menurutnya ini karena usul Anggota DPRD menambah murid untuk 1 lokal tetapi kebablasan sampai 3 lokal namun Sari Ginting tidak menjelaskan siapa Anggota Dewan yang dimaksud. Yang pasti, mengenai kelebihan siswa kepsek SMPN 3 sudah di tegur baik lisan maupun

tulisan, ulang Sari Ginting. Sementara Ketua Tim Monitoring Inspektorat Kota Binjai Johanes saat dikonfirmasi lewat jum’at (6/9) menerangkan bahwa tindakan monitoring terhadap PSB di SMUN 2 dan Sejumlah Sekolah tingkatan lainnya merupakan intruksi langsung Walikota Binjai dan dalam sehari hasil pemeriksaan (LHP) langsung dilapor kepada pak Wali dan ditindak lanjuti dengan pencopotan jabatan Ka’SMUN 2,terangnya Saat ditanya kenapa musti Ka’SMU 2 saja yang dicopot dan menjadi target sedangkan indikasi serupa masih terjadi disejumlah SMU maupun SMP, Johanes tidak memberi komentar dan menurutnya semua temuan sudah dimasukkan dalam LHP dan disampaikan kepada Walikota dan soal tindakan itu sudah menjadi wewenang atasan tanpa merinci bentuk temuan yang dimaksud.(SBR)

Dialog Interaktif Pariwisata Medan MEDAN - Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi didampingi Kepaala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Drs Busral Manan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Drs Abdul Azis, Ketua Koni Medan Drs Zulhifzi Lubis, Selasa (1/10) dib alai Kota Medan menerima audensi Expdiition Trail Mania Indonesia (Extrim), dan panitia dialog inter aktif pariwisata. Extrim Sumut yang diketua Doddi, didampingi Azis, Taliban, Husni Armand an pengurus lainnya menjelaskan bahwa Extrim akan menggelar event tahunan menguji ketangkasan mengarungi medan berat penuh tantangan bagi para masyarakat dan komunitas sepeda motor

yang akan digelar pada 1 sampai 3 November 2013 dengan mengambuil star dari Lapangan Benteng dan finis kembali di lapangan Benteng. Peserta sebanyak 1000 orang yang nantinya akan dibagi dua jalur, jalur pertama Medan, Sibolangit, Deli Swerdang dan kembali ke Medan, sedangkan jalur kedua Medan, Deli Serdang, Langkat dan kembali ke Medan, ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalulintas, dierncanakan peserta selin dari daerah, juga ada dari Australia, Thailand, Malyasia, Nederland dan Singapure. Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi dalam kesempatan tersebut menyambut baik event tahunan yang sudah

digelar yang ketiga kalinya, dengan acara ini tentunya membuka Kota Medan dan Kota Medan semakin semarak dengan berbagai kegiatan, selain itu juga kepada extrim dan juga komitas sepeda motor lainnya agar menjadi pelopor keselamatan lalilintas, dan kegiatan ibni nantinya juga mengkampanye tentang tertib lalulintas kepada masyarakat. Dalam kesempatan yang sama panitia Dialog interaktif Pariwisata terdiri dari para steakholder usaha hiburan dan Pariwisdata Kota Medan, dipimpin Edy Sayhputra, beby Handayani, Husaini Ali menjelasklan pihaknya akan menggelar dialog interaktif pada 28 Oktiber 2013 di

Hotel Soechi Jalan Bogor Medan, dialog ini merupakan pertama dan digelar oleh pihak swasta pengusaha hiburan dan pariwisata. Dikatakannya, nantinya dialog tersebut akan mengundang 13 SKPSD yang terkait yang akan sipa menjawab pertanyaan para pengusha hiburan dan pariwisata, dimana nantinya inti dialog tersebut bagai mana sector usaha hiburan dan pariwisata dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, dalam acara dialog tersebut akan hadir 150 usaha Spa, 50 pengusaha Hotel berbintang dan 50 pwenmgusaha Restoran/Rumah makan atau Café. (VIN)

TERKAIT KASUS YANG MENIMPA DIRUT PDAM TIRTANADI

Al Washliyah Tuntut Transparansi BPKP Sumut MEDAN - Ratusan warga alWashliyah belum lama ini mendatangi kantor BPKP Sumatera Utara. Mereka menuntut keadilan dan tranparansi audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut terhadap Dirut PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Hal itu diungkapkan kordinator aksi Damri Tambunan dan Ilham Syaputra saat menggelar orasi di depan kantor BKPK Sumut Jl Gatot Subroto Medan, kemarin. Menurut massa apa yang menimpa Dirut PDAM Tirtanadi Sumut yang juga Ketua Pimpinan Daerah Al Washliyah Kota Medan Ir. H. Azzam Rizal, M.Eng, merupakan penzholiman. Tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada Azzam Rizal diduga merupakan pesanan kasus untuk kepentingan oknum yang mempermainkan hukum. Lembaga BPKP menurut mereka sudah tidak independent. “Lembaga penegak hukum di Sumatera Utara sangat sangat berbahaya, jika

sudah kehilangan independesi,” ucap salah seorang pendemo. Untuk itu massa menuntut pertanggungjawaban Kepala BPKP Sumut karena diduga telah memberikan data hasil audit yang tidak faktual. Massa yang menuntut berhadapan langsung dengan Kepala BPKP, tidak bisa dipenuhi salah satu pegawainya dengan alasan

Kepala BPKP tidak ada di kantor. Akhirnya massa memaksakan diri menerobos barisan polisi yang berjaga di depan pintu masuk. Setelah negoisasi, perwakilan massapun diperkenankan masuk untuk membuktikannya, dan ternyata Kepala BPKP Sumut ada di ruangannya. Pada saat pertemuan, massa

menyampaikan aspirasi dan memberikan beberapa pertanyaan berkenaan dengan proses serta hasil audit yang dilakukan. Dan jawaban yang disampaikan Kepala BPKP Sumut dianggap tidak sesuai mekanisme dan peraturan yang ada. Bahkan terkesan menutupnutupi. Sehingga massa menilai kasus ini sekedar memaksakan

kehendak oknum pemesan kasus. Yang diperiksa Koperasi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumut, tapi hasil pemeriksaan ditujukan ke Dirut PDAM Tirtanadi Provinsi Sumut. Dimanalah logikanya ditemukan indikasi kerugian negara. “Persoalan koperasi peraturannya sudah diputuskan Dirut sebelum-sebelumnya,”tandas Hj. Wardaty Nasution Ketua Muslimat Al Washliyah Kota Medan. Untuk itu Warga al Washliyah meminta oknum memperjualbelikan kasus hukum di BPKP ditindak tegas karena lembaga hukum merupakan wadah penegakan hukum yang di legitimasi negara. Segala tindak tanduknya bentuk supremasi hukum dan di atas kepentingan penengakan keadilan dan kebenaran. “BPKP Perwakilan Sumut jangan mempermainkan jabatan untuk menzholimi orang lain, apalagi terkesan sebagai target pesanan oknum-oknum yang mengharapkan jabatan ,” ucap pendemo.(RUD)


KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 271 7 - 13 OKTOBER 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

LSM Kecam Rencana Pelibatan TNI di KPK IMPARSIAL mengecam rencana pelibatan TNI menjadi penyidik KPK. Menurut Koordinator Riset Imparsial, Gufron Mabruri, langkah itu keliru dan tidak selaras dengan amanat reformasi untuk memposisikan TNI menjadi profesional menjalankan tugas dan fungsinya. Ia khawatir pelibatan TNI justru akan kontraproduktifkarenaselama ini KPK dinilaiberhasil melaksanakan tugasnya memberantas korupsi. Gufron malah khawatir pelibatan TNI di KPK akan semakin menyulitkan KPK menangani kasus-kasus dugaan korupsi di sektor pertahanan. Selama ini TNI selalu berlindung di balik sistem peradilan militer dengan dalih yurisdiksi. Ujungnya, bermacam dugaan kasus penyimpangan di sektor pertahanan tidak dapat diadili di peradilan umum. Oleh karenanya, ketimbang melibatkan TNI, Gufron mengimbau KPK untuk memperkuat penyidik independen. “Masuknya TNI ke KPK selain akan mempersulit reformasi peradilan militer, tetapi juga menghambat penanganan kasus korupsi yang diduga dilakukan TNI,” katanya dalam jumpa pers di kantor Imparsial Jakarta, Jumat pekan lalu. Pada kesempatan yang sama Direktur Program Imparsial, Al Araf, menilai keterlibatan TNI dalam KPK bertentangan dengan UU TNI. Sebab TNI berfungsi sebagai alat pertahanan negara dan bukan bagian dari sistem penegakan hukum. Sedangkan KPK adalah lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan. Al khawatir jika TNI dilibatkan, kerja KPK bakal terhambat karena independensi KPK menjadi diragukan. Terutama bila KPK sedang menyidik perkara yang melibatkan anggota TNI. Bagi Al, semua pihak harus konsisten dengan posisi Indonesia sebagai negara hukum. Atas dasar itu sepanjang sistem peradilan militer masih berlaku, maka posisi TNI masih istimewa di hadapan hukum. Oleh karenanya, Al mendesak pemerintah dan DPR untuk segera membenahi itu serta mengevaluasi Panglima TNI atas keterlibatan TNI di lembaga pemerintahan yang tidak bersinggungan

dengan tugas dan fungsi TNI. Seperti KPK dan KPU. “Kalau ditujukan untuk penguatan kelembagaan KPK maka langkah itu keliru karena TNI bukan dibentuk buat masuk KPK, tapi untuk perang,” ujarnya. Sejalan dengan itu Al mengingatkan pasal 7 ayat (2) UU TNI, menjelaskan tentang pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang memang dimungkinkan. Misalnya membantu kepolisian, tapi hal itu harus didahului oleh adanya permintaan perbantuan dari Polri. Namun, dalam UU TNI tidak menyebut bahwa TNI dapat melakukan perbantuan ke KPK. “TNI tidak bertugas membantu KPK,” tegasnya. Jika TNI masuk ke ranah penegakan hukum, seperti penyidik KPK, maka kebijakan itu sama seperti yang pernah dilakukan orde baru. Sehingga terjadi ekstra judicial dimana pada masa orde baru TNI dapat melakukan penangkapan. Bagi Al, kondisi itu tidak sesuai dengan tugas dan fungsi TNI. LSN di KPU Selain di KPK, Imparsial juga menyoroti pelibatan lembaga sandi negara (LSN) di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Gufron lembaga intelijen yang dipimpin oleh Jendral TNI aktif itu tidak semestinya dilibatkan dalam KPU. Sebab, berpotensi menimbulkan abuse of power oleh rezim yang berkuasa guna pemenangan Pemilu 2014. Oleh karenanya pelibatan itu menurut Gufron menyalahi tugas dan fungsi LSN. Menambahkan Gufron, Al menjelaskan pelibatan LSN ke KPU merupakan kekeliruan besar karena pimpinan LSN adalah Jenderal TNI aktif yang secara strutural tunduk pada komando tertinggi yaitu Presiden RI. Mengingat Presiden RI adalah pimpinan partai politik maka kondisi itu membuka peluang terjadinya abuse of power dalam rangka pemenangan Pemilu bagi rezim yang berkuasa hari ini. Jika KPU beralasan pelibatan LSN ditujukan untuk melindungi data-data menurut Al hal itu tidak tepat. Sebab proses penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan KPU harus terbuka dan mudah diakses publik.(HULIN)

Open Recruitment: Relawan Muda Anti Korupsi UNTUK mendukung kegiatan anti korupsi yang dilakukan ICW di area publik secara berkala, kami ingin mengajak teman-teman yang memiliki kepedulian akan masalah korupsi di Indonesia untuk tergabung dalam Volunter “Sahabat Muda ICW” dan bersedia membantu secara temporer kegiatan-kegiatan ICW. Tugasnya yaitu : Membantu ICW dalam melaksanakan kegiatan kampanye, edukasi dan penggalangan dana di area publik. Edukasi : Masyarakat memahami apa itu korupsi, dampak dan bagaimana mencegah hal itu terjadi. Kampanye : Mengajak publik untuk mendukung dan melakukan aksi nyata dalam upaya pemberantasan korupsi. Penggalangan dana publik : Masyarakat mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui donasi secara berkala dengan menjadi supporter ICW. Kegiatan yang dilakukan diantaranya : Mobile Fundraising ICW Pameran ICW dengan membuka stand (booth) Kegiatan yang bekerjasama dengan eksternal seperti coorporat, sekolah, instansi pemerintah dll. Kegiatan internal yang diagendakan atau insidetil untuk mendukung kampanye program-program ICW. Ikut bersama menyiapkan startegi kampanye yang efektif dan inovatif Serta kegiatan yang dilakukan bersama dengan lembagalembaga lain Kualifikasi Memiliki wawasan dan pengetahuan terhadap isu korupsi Komunikatif, dan dapat menyampaikan informasi dengan jelas Jujur, berintegritas, dan berpenampilan menarik Berpikir dan bersikap positif Berbahasa Inggris, minimal pasif Mahasiswa; Fresh graduate; Aktivis sosial; Pekerja Lepas (freelancer) Laki-laki dan perempuan 18 – 27 tahun Bagi teman-teman yang tertarik, silahkan mengirimkan CV, Essay motivasi maksimal 1 halaman A4 paling lambat 10 Oktober 2013 ,ke alamat email: icw@antikorupsi.org dengan subjek “sahabat muda ICW”. Mereka yang terpilih akan dihubungi untuk mengikuti tes. Terima Kasih, Salam Anti Korupsi Divisi Penggalangan Dana & Kampanye Publik Indonesia Corruption Watch ( ICW ) Jalan Kalibata Timur IV D/6 Jakarta Selatan 12740, Tel: 7994015/Fax: 7994005 http://www.antikorupsi.org

Waspada! Penipuan Berkedok KPK HINGGA September 2013, KPK menerima tak kurang dari 100 laporan dari masyarakat berkaitan dengan penipuan yang mengatasnamakan KPK. Plt Direktur Pengawasan Internal KPK, Eko Mardjono menyebutkan bahwa kemunculan KPK gadungan tersebut sebenarnya sudah ada sejak KPK berdiri, namun mulai mengalami peningkatan pesat dalam 3-4 tahun belakangan. “Dari berbagai kasus yang

dilaporkan kepada kami, kami dapat kategorikan paling tidak ke dalam dua motif utama. Pertama, mereka biasanya melakukan penipuan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Kedua, berkaitan dengan fasilitas tertentu, seperti kemudahan perizinan,” jelas Eko. Kedok yang dipakai dalam penipuan cukup beragam. Mulai dari yang berpura-pura sebagai pejabat atau pegawai KPK, mengaku-

aku sebagai mitra KPK, hingga berperan seolah petugas yang menjual buku-buku antikorupsi yang diterbitkan oleh KPK. “Padahal, semua produk KPK itu gratis!” tegas Eko. Lebih lanjut, Fungsional Direktorat Pengawasan Internal KPK, Andhika Prabhaswara menambahkan bahwa timnya paling sedikit menemukan adanya 14 modus penipuan berkedok KPK ini. “Biasanya modus yang digunakan,

mereka membuat kop surat atau identitas palsu. Mereka menghubungi pejabat-pejabat di daerah yang begitu mendengar nama kpk saja sudah takut. Lalu meminta uang, dengan bilang bahwa pejabat tersebut dipanggil kpk, dan mereka bisa memfasilitasi supaya tidak usah ke jakarta, cukup diperiksa di tempat. Asal bayar sekian,” ujar Andhika. Terhadap menjamurnya fenomena penipuan ini, KPK meng-

ambil langkah serius dan tegas. Setiap laporan yang masuk, selalu ditelaah dan ditinjaklanjuti, berkoordinasi dengan kepolisian. Sebagai langkah pencegahan agar masyarakat luas menjadi lebih waspada dan hati-hati, KPK telah menerbitkan surat edaran ke seluruh instansi pemerintah hingga lingkup terkecil yang berisikan berbagai modus penipuan berkedok KPK dan cara menanganinya.(HUMAS)

Anggota Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada Lebak berunjuk rasa di halaman gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (4/10). Mereka menuntut pembatalan putusan Pilkada Lebak terkait tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK.

Film Animasi 'Sahabat Pemberani'

Medium Antikorupsi Anyar Untuk Anak DALAM rangka membangun karakter dan budaya antikorupsi sejak dini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan satu medium pendidikan antikorupsi untuk anak, yaitu film animasi ‘Sahabat Pemberani’. Peluncurannya secara resmi dilakukan hari ini, Kamis pekan lalu, bertempat di Studio XXI Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Dedie A Rachim, mengatakan bahwa film animasi ‘Sahabat Pemberani’ hasil kerja sama KPK dan Management

Systems International (MSI) ini dipilih sebagai media edukasi anakanak karena karakteristiknya yang sangat disukai dan dekat dengan dunia anak-anak. “Guru dan orang tua dapat menggunakan film ini untuk membangun dan memperkuat karakter antikorupsi pada anak,” paparnya. Film animasi ‘Sahabat Pemberani’ terdiri atas dua episode, yakni ‘Terdampar’ dan ‘Misteri Pesawat Mainan’ dengan durasi masing-masing 30 menit. ‘Sahabat Pemberani’ menjadi salah satu media pembelanjaran antikorupsi

untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar, rentang usia 7-12 tahun. Disajikan dalam bentuk yang menghibur, film ini sarat dengan pesan dan nilai-nilai kebaikan seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Melalui film, kegiatan menonton bersama anak dapat menjadi langkah awal dalam membangun karakter antikorupsi. Tujuannya adalah mentransfer nilai-nilai yang ada dalam film ke dalam pikiran dengan cara yang menyenangkan dan disukai anak.

“Tidak berhenti sampai di sana. Agar nilai-nilai antikorupsi yang telah dikenalkan kepada anak tidak luntur, orang tua dan guru perlu menerapkan kegiatan pembiasaan dan menjadikan dirinya sebagai teladan,” pesan Dedie. Pendidikan antikorupsi sendiri, tambah Dedie, bertujuan untuk membiasakan perilaku-perilaku baik sejak dini, sehingga akan terbentuk pribadi berintegritas. Jika anak memiliki integritas diri, harapannya pada saat dewasa akan memiliki pertahanan yang kuat terhadap godaan korupsi. Tak

hanya itu, kelak juga akan menjadi bagian dan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan melalui upaya-upaya penindakan terhadap pelaku, tetapi juga upaya-upaya pencegahan melalui perbaikan sistem dan pembangunan perilaku dan budaya antikorupsi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 huruf c UU No 30 tahun 2003, KPK berwenang untuk menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.(HUMAS)

KPK dan LPSK Sepakati Petunjuk Teknis, sebagai Tindak Lanjut Nota Kesepahaman KOMISI Pemberantasan Korupsi bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hari ini menyepakati petunjuk teknis tentang perlindungan saksi atau pelapor. Penandatanganan kesepakatan mengenai petunjuk teknis ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang sudah ditandatangani kedua belah pihak pada Agustus 2010 lalu. Penandatangan dilakukan oleh Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani

dan Sekretaris Jenderal KPK Annies Said Basalamah dengan disaksikan Wakil Ketua KPK Zulkarnain, pada hari Senin dua pekan lalu di Gedung KPK Kuningan, Jakarta. Sekretaris Jenderal KPK Annies Said Basalamah mengatakan, petunjuk teknis ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang sudah ditandantangi oleh KPK dan LPSK pada 9 Agustus 2010. “Dengan adanya petunjuk tek-

nis ini diharapkan kedua lembaga bisa bersinergi untuk penanganan perkara yang melibatkan saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama,” kata Annies. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani mengatakan, saksi dan pelapor untuk kasus korupsi jumlahnya semakin hari semakin meningkat. Untuk itu, kata dia, petunjuk teknis ini diperlukan agar kedua belah pihak baik KPK maupun LPSK bisa mengatur tata cara perlindungan

untuk para saksi. Lies menambahkan, kerjasama yang sudah dijalin antara KPK dan LPSK akan bisa ditingkatkan melalui peningkatan kordinasi, komunikasi dan informasi mengenai status perkara dan status saksi. Apalagi, lanjut dia, saat ini muncul issue yang penting yaitu perlindungan terhadap justice colabollator (pelapor pelaku) dan whistleblowers (peniup peluit), “Perlindungan terhadap justice

collaborator ini penting karena peran mereka merupakan kunci keberhasilkan pengungkapan kasus korupsi.” Kerja sama antara KPK dan LPSK sudah terjalin sejak 2010 dan diperkuat dengan Peraturan Bersama Menkumham, Polri, KPK, LPSK dengan Nomor KEPB-02/ 01-55/12/2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan, Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, yang ditandatangani pada 14 Desember 2011. (Humas)

KPK Diancam Lumpuh Lewat RUU KUHAP dan KUHP GAGAL memangkas kewenangan KPK lewat revisi UU KPK, DPR nampaknya belum menyerah. Kini, DPR diam-diam kembali berusaha melemahkan KPK lewat Revisi Undang-undang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan Revisi Kitab Hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). “Draf RUU KUHAP dan KUHP ini bermasalah mulai dari proses pembuatan, sistematika penulisan, dan yang paling penting, isi dan kewenangankewenangan yang terdapat di dalamnya ,” ujar Tama Satrya Langkun dalam konferensi pers yang digelar Selasa pekan lalu di kantor ICW, Jakarta. Menurut informasi dari sumber di DPR, dua RUU ini memang sengaja dikebut untuk selesai akhir Oktober ini. Padahal, RUU KUHP memuat 766 pasal dan RUU KUHAP memuat 285 pasal, sehingga total ada 1.051 pasal yang harus dibahas. “Seribu pasal mau dikebut sebulan, bagaimana caranya? Pasal santet satu saja nggak selesai-selesai,” seloroh Asep Iwan Iriawan, akademisi dan mantan hakim. Tama menegaskan, “Dengan pembahasan ngebut seperti ini, hasilnya tidak mungkin sesuai harapan kita. Apalagi semangatnya kodifikasi (disatukan—red).”

Hal ini dikonfirmasi Asep. “Kodifikasinya menunjukkan kontradiksi. Kalau ini memang resmi diundang-undangkan, UU Tipikor dan UU KPK hanya bisa bertahan tiga tahun, setelah itu tidak ada lagi. Karena dikodifikasi ke sini. Unsur pidananya jadi lebih ringan. Jika UU spesialis ini bertentangan dengan RUU-RUU ini, maka nanti dirujuk ke sini. Ya mati ‘kan. Kami mengkhawatirkan bahwa semangat mereka lebih ke pelemahan,” ujar Asep prihatin. Walau saat ini sudah ada regulasi Tipikor yang di atur dalam UU No 31 Tahun 1999 dan UU no 20 Tahun 2001, para penyusun RUU KUHP tetap memasukkan delik pidana tindak pidana korupsi dalam revisi regulasi tersebut. Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Buku II tentang Tindak Pidana khususnya Bab XXXII tentang Tindak Pidana Korupsi. Rancangan UU KUHP baru memang menetapkan ketentuan peralihan bahwa UU di luar ini termasuk UU Tipikor diberikan waktu transisi selama 3 tahun untuk menyesuaikan. Artinya, upaya pemberantasan korupsi oleh KPK dan penegak hukum lain dipastikan akan mengalami kemunduran. Apalagi, proses pembahasan kedua RUU terkesan senyap dan diduga

untuk menghindari kritik dan perhatian publik. Asep mencontohkan, “Di UU Tipikor yang saat ini berlaku, ada 31 jenis korupsi. Di rancangan RUU KUHP, cuma ada 14 pasal. Apakah dengan 14 pasal ini, bisa meng-cover UU untuk tindak pidana korupsi? Dengan ketentuan ini, malah jadi lebih mundur, untuk proses menjerakan pelaku korupsi. Contoh lain lagi, KPK punya kewenangan terhadap kejahatan pencucian uang. Di sini tidak dibahas,” tegas Asep. Melihat aspek pemidanaannya, hukuman pidana dalam RUU KUHP lebih rendah daripada UU Tipikor yang saat ini berlaku. Emerson meragukan semangat DPR dalam membahas dua RUU ini. “Berkaca dari praktekpraktek sebelumnya, Komisi III DPR tidak menyambut kehadiran KPK. Ketika mereka gagal melemahkan lewat Revisi UU KPK, mereka cari peluang, sekarang lewat KUHP dan KUHAP ini.” Walau begitu, Emerson mengakui bahwa soal KUHAP memang serius. “Tapi untuk saat ini, jangan buru-buru mengesahkan KUHAP karena masih banyak yang perlu direvisi. Lagipula, kami khawatir DPR tidak akan bahas serius, dengan target selesai Oktober. Ini bisa offside,” ia mengingatkan.

Menurut Emerson, isi revisi UU ini menjadi peluang pelemahan KPK. “Pembuat UU nampaknya ingin KPK jadi Komisi Pencegahan Korupsi, karena aspek penindakannya hilang. Penyadapan dan penuntutannya, bisa dibilang tidak boleh menuntut, kalau hakim komisaris tidak mengizinkan.” Ditambah lagi, langkah DPR buru-buru mengesahkan RUU KUHAP dan RUU KUHP yang dalam sejumlah ketentuannya mengandung upaya pelemahan atau “pembunuhan” KPK yang patut dicurigai. “Sudah ada 65 politisi Senayan yang telah diproses KPK, beberapa diantaranya telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan menjalani pidana sebagai koruptor,” tukas Emerson. “Langkah penyidikan KPK dianggap merusak sumber pendanaan individu politisi atau partai politik untuk Pemilu 2014,” sambungnya. Sengaja atau tidak, RUU KUHAP terkesan meniadakan KPK dan Pengadilan Khusus Tipikor. Ini dapat dilihat dari tidak adanya penyebutan lembaga lain diluar Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan (Negeri, Tinggi dan Mahkamah Agung). “Tanpa penyebutan secara khusus, jika disahkan, regulasi ini dapat menimbulkan polemik atau multitafsir dikemudian hari,”

kata Emerson. RUU KUHAP juga jauh dari semangat pemberantasan korupsi dan dapat dinilai malah menguntungkan koruptor. “Pasal 240 RUU KUHAP menyebutkan putusan bebas tidak dapat dikasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian, Pasal 250 RUU KUHAP menyebutkan Putusan Mahkamah Agung mengenai pemidanaanm tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi.” jelas Emerson. RUU KUHAP juga tidak mengakomodir ketentuan apabila pelaku kejahatan atau korupsi adalah korporasi/perusahaan. RUU KUHAP juga hanya berfokus soal kejaksaan dan pengadilan. “Ia tidak menyebutkan KPK dan pengadilan tipikor. Sengaja atau tidak, ada peniadaan pengadilan tipikor dan KPK dalam KUHAP. Bahasanya selalu Pengadilan Negeri (PN),” kata Emerson. RUU KUHAP juga tidak menyebutkan tentang apakah KPK bisa melakukan kasasi demi kepentingan umum. “Pengadilan yang sifatnya khusus, tidak diatur di sini. Apakah pengadilan tipikor masih berwenang?” tanya Emerson. Secara subtansial, terdapat 9 ketentuan dalam RUU KUHAP yang berpotensi “membunuh” KPK dan upaya pemberantasan korupsi.(ICW)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 271 7 - 13 OKTOBER 2013

Camat Ranto Baek Keluhkan Kekurangan PNS PANYABUNGAN - Penempatan Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kab.- Mandailing Natal masih belum merata, sehingga urusan masyarakat masih terkendala. Hal ini dialami Kec. Ranto Baek kekurangan PNS di Kantor Camat tersebut. Diharapkan pada Wakil Bupati Madina Drs. Dahlan Hasan Nasution melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar menempatkan PNS di Kec.Ranto Baek. Sebab saat ini PNS hanya berjumlah enam orang dan itu termasuk saya, kata camat. Kita telah menyurati Wakil Bupati Madina agar kiranya dapat menambah tenaga PNS untuk kecamatan Ranto Baek. Sehingga 18 desa dapat dipantau serta dikontrol. Pemerataan PNS sangat kita harap-

kan, terutama di kantor camat yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Bagaimana kita bertugas dengan baik kalau hanya enam orang saja PNS di tugaskan di kantor camat ini. Sementara Kabid Partisivasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Madina Sopyan Iskandar Daulay, menyayangkan hanya enam orang PNS yang bertugas di Kantor camat Ranto Baek. Dibanding kecamatan lain sudah cukup, dan ini disebabkan tidak adanya pemerataan penugasan PNS ke daerah pelosok. Kita meminta agar BKD Pemkab Madina segera menugaskan PNS yang ada di SKPD, karena banyak PNS yang kerjanya hanya duduk-duduk. PNS tersebut lebih baik di tugaskan di kantor camat.(TH)

P-APBD Pemko Binjai Tahun 2013 Disahkan BINJAI - Setelah menjalani proses yang cukup panjang, akhirnya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Binjai, disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) dengan besaran anggaran mencapai Rp 800 milyar, Rabu pekan lalu dalam pantauan Koran ini. Pengesahan tersebut dilakukan dalam sidang paripurna di gedung dewan, Jalan Veteran, Kec. Binjai Kota. Dalam paripurna itu, dihadiri Wakil Wali Kota Binjai, Timbas Tarigan yang saat ini menjadi pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Binjai, Ketua DPRD, Zainuddin Purba, unsur Muspika dan Muspika serta para anggota dewan. Sebelum pengesahan dilakukan, terlebih dahulu enam fraksi yang ada memberikan pendapat akhir mengenai R-APBD tersebut. Berbegai pendapat pun dilontarkan, mulai dari kerusakan jalan, kutipan lebih muatan, rehab pasar bundar, penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan lainnya. Seperti pendapat Fraksi Amanat Bintang Patriot yang disampaikan Irwan Yusuf, sejauh ini ruas jalan Kota Binjai sangat memprihatinkan karena dilintasi truk lebih muatan.“Kami minta, agar Perda lebih muatan itu dapat ditinjau ulang. Dan Dishub saat ini diminta untuk tidak melakukan pengutipan. Selain itu, Dishub harus dapat menyesuaikan muatan truk dengan kemamuan jalan yang ada,” tegas Irwan. Sejauh ini, lanjutnya, rehab berat pasar bundar belum juga menuai hasil.

Akibatnya, para pedagang yang sebelumnya berada di pasar itu masih terkatungkatung. “Pemko janji menyelesaikan rehab itu, tapi nyatanya belum juga rampung. Jadi kami minta, Pemko harus menunjukan kerja nyata,” pungkasnya. “Kami juga meminta agar Rusunawa, segera diaktifkan dan dibagi dengan warga yang benarbenar membutuhkan. Bus Printis, saat ini banyak dimanfaatkan sebagai kepentingan oknum berduit, dan para PKL harus dibina, diayomi, dan penertiban harus secara manusiawi,” tegas Irwan. Begitu juga dengan fraksi lainnya, pendapat yang mengkritisi kinerja Pemko Binjai terus dilontarkan. Di mana dari setiap pendapat, meminta Pemko harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sementara Wakil Wali Kota Binjai, Timbas Tarigan, dalam rapat paripurna tersebut mengakui, bahwa Pemko akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan pembangunan. “Tentunya kami juga mengajak semua elemen agar dapat mewujudkan semua pembangunan seperti apa yang kita harapkan,” ujar Timbas. Usai fraksi menyampaikan pendapat danWali Kota Binjai menyampaikan jawabannya. Ketua DPRD Binjai, Zainuddin Purba mempertanyakan kepada anggota dewan terkait pengesahan P-APBD tahun 2013 itu. Ketika ditanya, anggota dewan dengan kompak menyetujui anggaran P-APBD tahun 2013 sebesar Rp 800 milyar lebih disahkan.(SBR)

SUMUT

RATUSAN MASYARAKAT MINTA PILKADA DAIRI DITUNDA DAIRI - Ratusan orang warga Dairi mendatangi markas Kepolisian Resor (Mapolres) Dairi, Sumatera Utara (Sumut). Mereka mengejar dua anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dairi guna meminta penundaan Pemilukada karena banyak masalah. Hingga Jumat (4/10) malam, massa berkumpul di depan Mapolres Dairi di Sidikalang, Dairi. Mereka masih menunggu kehadiran dua komisioner KPUD Dairi Asal Padang dan Surung Simanjuntak yang diselamatkan polisi dari gedung DPRD Dairi. Kedatangan massa ke Polres Dairi ini merupakan buntut dari aksi demo kelompok Masyarakat Cinta Pemilukada Jujur dan Adil. Mereka semula berdemo di Gedung DPRD Dairi, Jalan Sisingamangaraja pada Jumat sore. Lantas delegasi melakukan pertemuan dengan Komisi A DPRD Dairi, yang dihadiri KPUD dan Panwas. “Mereka menyatakan menemukan ada 50 ribu daftar pemilih tetap yang bermasalah,” kata Sudarno Angkat, anggota Panwaslu yang sempat ikut pertemuan itu. Ratusan massa pengunjukrasa ini sebelumnya, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Dairi di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang. Kedatangan para pengunjukrasa itu untuk meminta kepada KPU Dairi supaya Pilkada 10 Oktober 2013 ditunda, karena menurut mereka

daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan KPU bermasalah. Mereka diterima ketua DPRD, Delphy Masdiana Ujung, SH didampingi anggota DPRD Resualon Lumbangaol, dan Sonder Sembiring. Turut dihadirkan, dua anggota komisioner KPU Dairi, Surung G Simanjuntak serta H Sudiarman Manik, Ketua Panwaslu Dairi, Hotmanita Capah dan Gabarel Sinaga, Plh Bupati Dairi yang juga Sekda, Julius Gurning, serta Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Ramses Situmorang. Sejumlah perwakilan massa yang diterima DPRD, seperti Happy br Berutu mantan anggota KPU Dairi, Jonny Sinaga, Raja Usman Efendi Capah, Gelora Purba dan lainya kepada ketua DPRD dan anggota komisioner KPU saat melakukan pertemuan di ruang rapat dewan, meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebab DPT yang telah ditetapkan pada sidang pleno penetapan DPT terdapat banyak kesalahan, berupa nama dan NIK ganda. Perwakilan massa itu mengatakan, selain daftar na-

UNJUK RASA - Ratusan massa dari kelompok Masyarakat Cinta Pemilukada Jujur dan Adil saat menggelar aksi unjukrasa di kantor KPUD Dairi. ma dan nik ganda. Dalam DPT yang telah ditetapkan tersebut terdapat banyak kesalahan misalnya, orangnya sudah meninggal masih tercantum dalam DPT. Disamping itu, seperti kata Gelora Purba, warga desa Tualang, kecamatan Siempat Nempu Hulu, ada warga di desa itu sudah 20 tahun pindah ke Kabupaten Simalungun, tetapi warga tersebut terdata sebagai pemilih di Kabupaten Dairi, sehingga itu sangat disayangkan, sebut Purba. Pengunjukrasa menuding, ada sekitar 50ribu pemilih ganda yang terdapat dalam DPT yang ditetapkan KPU tersebut. Serta masih banyak lagi masalah terkait DPT itu, ujar para perwakilan yang diterima di gedung dewan itu kemarin. Padahal, kata mereka, DPT sangat penting dalam pelaksanaan Pemilukada. Sehingga perlu diadakan

perbaikan. Apabila Pilkada diadakan dengan keadaan DPT seperti itu, maka di khawatirkan Pilkada berlangsung penuh kecurangan. Menjawab permintaan pengunjukrasa. Anggota komisioner KPU, Surung Simanjuntak mengatakan, sebelum DPT ditetapkan pada 23 Agustus 2013 lalu, sudah melalui proses panjang sejak KPU menerima DP4 dari Kemendagri, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), KPU juga sudah menampung berbagai masukan dari masayarakat serta beberapa kali perbaikan sudah dilakukan Dia mengatakan, sebelum ditetapkan KPU 23 Agustus lalu, DPT sebelumnya sebanyak 203.753 pemilih. Namun setelah ada perbaikan, maka DPT ditetapkan menjadi 203.910 pemilih, kata dia. Terkait, nama dan nik

ganda, Surung mengatakan, akan dipertimbangkan. Sementara, bagi masyarakat yang belum terdaftar menjadi pemilih dalam DPT tersebut, Surung mengatakan, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka warga itu bisa memilih dengan menggunakan KTP dan KK dimana mereka tinggal dan di TPS yang telah ditetapkan, ujarnya. Ketua DPRD, Delphi Ujung, kepada perwakilan massa menyimpulkan sesuai keterangan KPU Dairi, DPT sudah sesuai fakta dilapangan, maka kita harus menghargainya. Delphi Ujung menyebutkan, apa yang dikuatirkan masyarakat merupakan kerinduan kita bersama menciptakan Pemilukada bersih, jujur dan adil serta jauh dari kecurangan, supaya bisa menghasilkan pemimpin berkwalitas.(NDK)

Empat Cabup-Cawabup Langkat Sampaikan Visi Misi LANGKAT - Rapat paripurna istimewa di gedung utama DPRD Kab Langkat beragendakan penyampaian visi misi calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat periode 20 14-2019 disambut antusias masing-masing pendukung, Rabu (2/10) petang. Ketua DPRD Kab Langkat, H Rudi Hartono Bangun, didampingi dua wakil Surialam dan Suhardi Surbakti menandai digelarnya rapat dipandu dengan menyanyikan lagu kebangsaa Indonesia Raya. “Sesuai dengan tahapan maupun ketentuan telah berlaku, penyampaian visi misi ini diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam me-

nentukan pilihannya,” singkat Rudi yang disambut protokol tentang tata tertib pembacaan visi misi setiap pasangan calon yang berdurasi 30 menit. Budiono dan Abdul Khair yang tampil pertama sesuai nomor urutannya 1, dalam paparan tersebut membacakan secara bergantian. Tercatat ada empat visi dikedepankan seperti masyarakat religius, maju, sejahtera dan pembangunan berwawasan lingkungan. Memasuki pasangan nomor 2 sekaligus merupakan pasangan jalur independen, Abdul Azis-Sutiarnoto dalam visinya akan melakukan perubahan sekaligus mencanangkan Langkat masuk 10

besar kabupaten terbaik di Indonesia dan menciptakan Langkat religius, anti KKN dan bermartabat. Penyampaian visi misi berikutnya masih dari jalur independen nomor urut 3 yakni pasangan Ahmad Yunus Saragih dan Sahmadi Fiddin mengangkat tema singkat yakni sehat, pintar, mapan, aman atau tertib dan berbudaya. Pasangan ini menguatkan, jika nantinya terpilih akan benar-benar menjalankan visi dan misinya. H Ngogesa Sitepu yang berpasangan dengan H Sulistianto, sebagai calon jalur perwakilan yang didukung banyak partai politik dengan nomor atribut 4 di Pemilu

Kada mendatang menyatakan siap mewujudkan masyarakat Kabupaten Langkat lebih maju, dinamis, sejahtera dan mandiri berlandaskan aspek religius, kultural dan berwawasan lingkungan. Selain itu, pasangan tersebut menyampaikan tujuan serta sasaran pembangunan Langkat ke depannya dilatar belakangi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Sebagai Bupati incumbent tampil menawan, pasangan tersebut sampaikan tujuan dan sasaran pada setiap misi memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait

aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah diantaranya melalui pelayanan prima, peningkatan kualitas SDM berbudi pekerti luhur, berbudaya dan berlandaskan iman dan taqwa. Selain itu, meningkatkan pembangunan desa menuju desa mandiri, terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah, tingkatkan daya saing ekonomi kerakyatan dan terciptanya lingkungan serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan tampung lingkungan serta melaksanakan mitigasi bencana. (JUL)

Bupati Sergai Tandatangani MoU dengan PT. Fajar Agung SERGAI - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman menandatangani nota kesepakatan bersama (MoU) dengan DR. Rahmat Shah yang berisi tentang Pemanfaatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di area PT. Fajar Agung. Acara diselenggarakan di Balai Rahmat Perkebunan PT. Fajar Agung Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan, Jumat (27/9). Turut hadir pada acara tersebut Asisten Pemerintahan Umum Rudi Sitorus SH, M.IP, Staf Ahli Bidang Hukum Hotman Hutajulu SH, Plt. Kadis Bina Marga Drs. Darwin Sitepu MAP, Kadis Pendidikan Drs. H. Bhakri Rifai Tanjung MAP, Kabag Hukum Jufri Eddy SH, MSP, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala dan Camat Pegajahan Misran SE, para Kepala Desa, Kepala Sekolah dan guru-guru se-Kecamatan Pegajahan, staf per-

kebunan dan Yayasan Rahmat Shah, perwakilan dari PT. Socfindo. Diawal sambutannya Bupati Ir. H. Soekirman memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT. Fajar Agung karena selalu melakukan kegiatan untuk kemaslahatan masyarakat. Kita ketahui bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan batuan orang lain dalam kehidupannya. Begitu juga dengan pemerintah, tentunya tidak akan mampu melaksanakan pembangunan tanpa dukungan masyarakat, pihak swasta dan stakeholder lainnya. Kesepakatan bersama yang ditandatangani saat ini merupakan jalinan kerjasama dengan tujuan mewujudkan dan mensejahterakan masyarakat Kecamatan Pegajahan khususnya dan Sergai umumnya, jelas H. Soekirman. Soekirman mengharap-

MoU - Bupati Sergai dan Direktur PT.Fajar Agung menandatangani MoU tentang pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas umum pada area PT. Fajar Agung. Photo :ARM kan kerjasama ini bisa menjadi pionir dan sebagai contoh bagi perusahaan lainnya

untuk dapat memberikan yang terbaik bagi lingkungan sekitar. Apa yang telah diper-

buat oleh perkebunan PT. Fajar Agung adalah kebajikan yang luar biasa diluar

kewajibannya sehingga akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, ujar Bupati Sergai. Diakhir sambutannya Bupati Soekirman berpesan hendaknya semua masyarakat dapat benar-benar memanfaatkan segala fasilitas yang ada dengan sense of belonging atau rasa memiliki seperti merawat dan menjaganya. Sehingga apa yang sudah dirintis Pemkab Sergai bersama PT. Fajar Agung tidak menjadi sia-sia, pungkas Soekirman. Sebelumnya Direktur PT. Fajar Agung DR. H. Rahmat Shah yang juga menjabat sebagai anggota DPD RI dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan kesepakatan ini, masyarakat disekitar Desa Bengabing khususnya dapat merasakan manfaatnya secara langsung sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memperlancar roda pemerin-

tahan yang sedang giat membangun menuju perubahan di Kabupaten Sergai. Dengan dibangunnya fasilitas umum di areal perkebunan PT Fajar Agung seperti Kantor Kepala Desa, Kantor Urusan Agama (KUA), Puskesmas, gedung SD, SMP, SMA, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan jalan-jalan aspal yang menghubungkan antar desa diharapkan dapat mempercepat program kerja Pemkab Sergai guna memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar area perkebunan, ujar Rahmat Shah. Untuk itu dihimbau kepada seluruh pengguna jalan akses menuju fasilitas umum sekitar Desa Bengabing agar alat transportasinya tidak melebihi tonase yang telah ditetapkan. Hal ini semata-mata bertujuan menjaga pemeliharaan fasilitas umum, harap Rahmat Shah.(ARM)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 271 7 - 13 OKTOBER 2013

Pemkab dan DPRD Nias Tandatangani KUA dan PPAS P-APBD NIAS – Pemkab dengan DPRD Nias telah menandatangani nota kesepakatan tentang KUA PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2013 yang berlangsung di gedung DPRD Nias,Senin (30/3). Bupati Nias Sokhiatulo laoli dalam sambutannya mengatakan penandatanganan KUA dan PPAS P-APBD ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri No. 59 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab IV sampai Bab V disebutkan bahwa salah satu dokumen penyusunan Rancangan P-APBD harus disampaikan kepada DPRD dan disepakati dengan Nota Kesepakatan adalah Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD. Dikatakan, kegiatan ini sudah melalui proses yang berjalan cukup dinamis dan penuh kearifan dari semua pihak, sehingga proses pembahasan rancangan KUA dan PPAS PAPBD Tahun 2013 yang berlangsung dari Tanggal 24 Agustus s/d 28 September 2013 dapat diselesaikan dengan baik sehingga rumusan Kebijakan Umum dan PPAS P-APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013 dapat ditetapkan melalui Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Nias yang baru saja ditandatangani bersama. Dan, atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang Terhormat khususnya para Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nias yang telah menganalisa dan mengkaji prioritas program/ kegiatan, sasaran, pagu anggaran termasuk berbagai masukan yang telah diberikan selama proses pembahasan KUA

dan PPAS P-APBD dalam Rapat Badan Anggaran, maupun penentuan jadwal pembahasan oleh Badan Musyawarah sampai pada pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepakatan pada hari ini. Hal ini menunjukan adanya tanggungjawab bersama dalam memberhasilkan pembangunan di Kabupaten Nias yang kita cintai ini. Patut kami apresiasi juga kemitraan antara pihak eksekutif dan legislatif yang tetap terjalin dengan baik, hendaknya kondisi ini terus kita pelihara dan tingkatkan lagi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten nias lebih efektif, berhasil guna dan berdaya guna karena eksekutif tidak dapat berbuat optimal tanpa dukungan legislatif karena setiap program dan kegiatan terbaik sekalipun tidak dapat diimplementasikan apabila tidak ada dukungan legislatif. Bupati Nias meminta kepada seluruh pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Nias, agar meningkatkan kinerja dengan mengimplementasikannya pada agenda pembangunan daerah yang telah disepakati dalam PPAS P-APBD termasuk melakukan percepatan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) sehingga penyusunan rancangan P-APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sementara itu pimpinan DPRD Nias dalam pidato pengantarnya mengatakan untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap pembangunan yang dibutuhkan maka Badan Anggaran DPRD kabupaten Nias dan TAPD telah menyepakati agar seluruh usulan yang disampaikan melalui lembaga DPRD Nias menjadi prioritas disamping catatan strategis lain yang menjadi bagian koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan tahun 2014 mendatang. (YAGI)

P-APBD T.Tinggi TA 2013 Disahkan T.TINGGI - Enam Fraksi DPRD Kota Tebingtinggi sepakat mensahkan Perubahan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (P.APBD) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 129,4 miliar dijadikan Peraturan Daerah (Perda) pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H Syahrial Malik, Senin (30/9) di ruang sidang utama DPRD Tebingtinggi. Disebutkan bahwa Pendapatan Pemerintah Kota Tebingtinggi pada tahun anggaran 2013 bertambah sebesar Rp 129,4 miliar atau 27,61 persen dari APBD induk Rp 468,6 miliar, sehingga total pendapatan yang ada di Perubahan APBD TA 2013 mencapai Rp 598 miliar lebih. Dijelaskan, ada sejumlah pos pendapatan yang mengalami pertambahan, yakni jenis hasil pajak daerah mencapai Rp 15 juta dengan total Rp 9,510 juta, jenis hasil retribusi daerah bertambah Rp 222,7 juta dari semula Rp 5,34 miliar menjadi Rp 5,566 miliar. Kemudian, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan dalam APBD induk bertambah Rp 5 miliar dari semula Rp 4,497 miliar, sehingga total Rp 9,497 miliar.

Juga jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bertambah sebesar Rp 16,43 juta dari sebelumnya Rp 16,434 miliar sehingga menjadi Rp 16,553 miliar. Pada pos belanja langsung akan digunakan untuk 17 pos pengeluaran. Bidang pendidikan Rp 58 miliar, kesehatan Rp 16,3 miliar, pekerjaan umum Rp 68,5 miliar, perencanaan pembangunan daerah Rp 424,5 juta, lingkungan hidup Rp 486, 3 juta, perhubungan Rp 896,5 juta, kependudukan Rp 144 juta, pemberdayaan anak dan KB Rp 626,4 juta dan Dinas Kouperindag Rp 160,3 juta. Kemudian, Pemuda Olahraga budaya dan periwisata Rp 2,234 miliar, Kesbangpol Linmas Rp 409,2 juta, pemerintahan umum Rp 3,957 miliar, Ketahanan Pangan Rp 69 juta, PMPK Rp 257 juta, perpustakaan dan arsip Rp 388,5 juta dan Dinas Pertanian Rp 652,7 juta. Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Kota Tebingtinggi yang telah mensahkan P.APBD TA 2013 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (RS)

Panwaslu Tangani Sejumlah Pelanggaran Pilkada Batubara BATUBARA - Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Pilkada Bupati/Wakil Bupati Batubara, menangani sebanyak 40 kasus dugaan pelanggaran sepanjang Pilkada 2013 yang berlangsung di Batubara.."Sebanyak 2 kasus di antaranya sudah diproses dan direkomendasikan ke sentra GAKUMDU, sedang pelanggaran administrasi sudah direkomendasikan ke KPU dan Sekdakab Batubara, ucap ketua Panwaslu Batubara Drs Muhammad Ebson Amrin Pasaribu didampingi anggota Ali Umar SH dan Ade Sutoyo SP di Lima Puluh, Rabu (2/10). Dia mengatakan, dugaan

pelanggaran yang dilaporkan berbagai saksi adalah kampanye hitam maupun politik uang, KTP ganda, pencemaran nama baik, selebaran real count penggelembungan suara, penggantian KPPS, penemuan kotak suara yang disimpan dirumah warga, laporan pemilih yang membawa kartu keluarga (KK) dan berbagai laporan lain. Dari beberapa laporan yang diterima, ada juga laporan tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan kajian karena sudah kadaluwarsa. Dalam melaksanakan tugasnya Panwaslu Batubara bekerja sesuai prosedur sehingga pilkada berjalan aman, damai dan tertib, ucapnya. (SAH).

SUMUT

Kendalikan Ledakan Penduduk Dengan Revitalisasi Program KB SERGAI - Semakin rendahnya tingkat partisipasi masyarakat mengikuti program Keluarga Berencana (KB) sangat dirasakan dalam satu dasawarsa terakhir memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap tingginya angka jumlah penduduk. Maka untuk itu revitalisasi program KB mutlak harus dilakukan. Karena bukan saja menekan laju pertumbuhan penduduk, namun lebih jauh lagi diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mengarahkan pada terwujudnya masyarakat sejahtera. Himbauan ini disampaikan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman saat memberikan sambutan dan arahannya ketika mencanangkan acara Bhakti Sosial TNI – KB – Kesehatan tingkat Kabupaten Sergai di Wisma Amerta PTPN IV Kebun Adolina Kecamatan Perbaungan, Senin (30/9). Pencanangan Bhakti Sosial TNI – KB – Kesehatan ini turut dihadiri mewakili Dandim 0204/DS Kasdim 0204/DS Mayor. Inf. M. Taufik, Ketua TP. PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua Persit KCK Kodim 0204/DS Ny. Mukti Ginanjar, Ketua DWP Sergai Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, M.Si, mewakili Kepala BKKBN Provsu, Asisten Ekbangsos Drs. Amirullah Damanik, para Kepala SKPD, Camat se-Sergai, mewakili Manager PTPN IV Perkebunan Adolina, para Kepala Puskesmas, Ketua serta pengurus TP. PKK di seluruh Kecamatan Sergai, para PPLKB dan PLKB Bupati Soekirman menjelaskan

PHOTO BERSAMA - Bupati Sergai didampingi Ketua TP. PKK, Ketua DWP, Kasdim 0204/DS, Ketua Persit KCK Kodim 0204/DS photo bersama dengan pemenang KB – Kesehatan pada acara pencanangan Bhakti Sosial TNI KB–Kesehatan tingkat Kabupaten Sergai tahun 2013. Photo :ARM bahwa kegiatan ini merupakan momentum yang sangat strategis sebagai bagian dari upaya percepatan pelaksanaan revitalisasi program KB dalam upaya pengendalian penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil, sehat, bahagia dan sejahtera serta mewujudkan keseimbangan antara penduduk dengan daya dukung alam dan lingkungannya. Menurut hasil sensus di masyarakat, pencapaian keluarga berencana dan kesehatan untuk Kabupaten Sergai sampai bulan Agustus ini tercatat untuk peserta KB aktif sebesar 84.814 atau 73,6% dari pasangan usia subur muparitas rendah (Musparen) sebanyak 114.569. Untuk peserta KB baru sampai bulan Agustus 20,745 Akseptor atau 101,77% dari perkiraan

permintaan masyarakat (PPM) 20.385 akseptor. Dan diharapkan melalui kegiatan ini dapat mendongkrak peserta KB baru terutama pada pasangan Musparen dengan pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang. Sementara angka kematian bayi 26 per seribu kelahiran hidup dan angka kematian balita 32 perseribu kelahiran serta untuk angka kematian ibu sebesar 226 perseratus ribu. Mencermati angka kematian ibu saat melahirkan masih tinggi, kepada seluruh dinas yang terkait H. Soekirman menghimbau harus lebih banyak proaktif mengambil tindakan dengan cepat, tepat dan tanggap dalam menghadapi masalah yang ada, jangan hanya bekerja selama ada petunjuk saja, jelas Bupati Soekir-

Pencopotan Dua Kepsek Masih Dipertanyakan BINJAI – Dicopotnya Kepala SMUN 2 dan SMU 5 Binjai pasca Penerimaan Siswa Baru (PSB) masih menjadi buah bibir dikalangan pendidik di Binjai. Pencopotan itu terjadi diduga demi kepentingan tertentu, sebab pelanggaran serupa juga terjadi di Sekolah lainnya namun tidak ditindak. Sejumlah pihak yang coba dikonfirmasi wartawan koran ini enggan memberi komentar, bahkan menghindar termasuk Ketua DPRD Binjai. Sementara Sekdako Binjai yang juga pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan di Kota Binjai seperti alergi jika ditanya banyak hal di lingkungan Pemko Binjai. Beberapa guru yang sempat ditemui, mengaku pencopotan jabatan kepala sekolah, karena dianggap melanggar kuota penerimaan murid diduga hanya dalih memuluskan posisi salah satu oknum KUPTD Kecamatan menjadi Ka. SMUN. Karena jabatan strukturalnya akan tamat jika tidak menduduki jabatan fungsional. Sementara untuk mengisi jabatan Kepala SMU lainnya hingga sekarang masih lowong karena belum ada yang berani ambil resiko yang disinyalir tidak gratis. Sikap cemas untuk menduduki jabatan Kepsek juga tercermin dari Plt Kepala SMUN 5 yang menghunjuk pengawas tingkat SLTA

yang baru beberapa hari sebagai Plt, terpaksa mengundurkan diri. Pasalnya banyak permintaan dari berbagai pihak. Seperti yang pernah dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Drs Syahri Ginting terkait penerimaan murid SMPN-3 Binjai yang over, itu karena ada usul oknum Anggota DPRD. Anehnya saat ini belum menarik perhatian Walikota maupun Wakil Walikota Binjai Dibagian lain, soal penggunaan dana BOS SMP yang diduga banyak penyimpangan disejumlah Sekolah juga luput dari sentuhan Inspektorat. Peran Inspektorat tidak akan berani membuat temuan, jika tidak dipesan oknum penguasa seperti halnya temuan untuk penerimaan murid SMUN 2 yang merupakan pesanan oknum Walikota Binjai. Menyikapi kondisi tersebut, Biro Pendidikan Lembaga BCW Kota Binjai Rahmad Hidayat,SE kepada koran ini Kamis pekan lalu, secara tegas mengaku masih menunggu sikap DPRD serta Sekdako Binjai. Jika dalam beberapa waktu ini tidak menyikapi persoalan di lingkungan Pendidikan, pihaknya akan membuat somasi serta melaporkan secara tertulis kepada Mendikbud RI.“Kita lihat saja dalam waktu dekat ini,” ujar Dayat memastikan.(SBR)

man. Lebih lanjut Bupati Sergai berpesan kepada seluruh petugas penyuluh KB hendaknya melakukan pekerjaaan dengan sepenuh hati, karena kegagalan program KB maka rakyat pun semakin tertinggal, papar Soekirman. Disela-sela acara, Bupati Soekirman menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba KB-Kesehatan tingkat Kabupaten Sergai tahun 2011 kepada Juara I Kecamatan Kotarih Koramil 17, Juara II Kecamatan Dolok Masihul Koramil 16 Dolok Masihul dan Juara III Kecamatan Perbaungan Koramil 07 Perbaungan. Hadiah diserahkan kepada Camat dan Danramil masing-masing kecamatan. Dalam sambutannya Dandim 0204/DS yang dibacakan Kasdim 0204/DS Mayor. Inf. M. Taufik mengatakan bahwa revitalisasi program KB – Kesehatan sebagai upaya menekan laju pertumbuhan penduduk menjadi sangat penting, tidak hanya mempercepat dalam proses pembangunan tetapi juga menjaga stabilitas dan keamanan negara. Menurutnya, dampak dari kependudukan yang tidak terkendali selain memberikan ancaman bagi SDM, kemiskinan dan kebodohan dikhawatirkan pula berpotensi memicu terjadinya gangguan keamanan. Untuk itu TNI mengharapkan kerjasama ini kedepan perlu terus ditingkatkan karena hal ini bentuk kemanunggalan TNI bersama masyarakat, dengan selalu konsisten mendukung program pencanangan Bhakti Sosial KB – Kesehatan.(ARM)

KPU Catat 163 Juta Ribu Pemilih JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum mencatat daftar pemilih tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Anggota KPU Hadar Nafis Gumay mengungkapkan, hingga kini terdapat sebanyak 163.273.406 pemilih yang sudah masuk DPT. Jumlah ini masih bisa bertambah dengan pencatatan masukan data yang terus dilakukan, dan partisipasi dari masyarakat. "Artinya, para penyelenggara ini terus bekerja. Ini data yang masih kotor dari variabel-variabel tadi. Apakah ini hanya nasional saja, tidak," ujarnya di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (4/10). Hadar menambahkan, pihaknya terus memperbaiki data pemilih sebelum diumumkan secara resmi pada 13 Oktober mendatang.KPU, lanjutnya, juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengoreksi data yang disusun berdasarkan sistem data pemilih (Sidalih). Salah satunya dengan mengajak masyarakat berperan aktif mengecek identitasnya di DPT melalui perwakilan KPU wilayah. "Kami juga berharap melalui memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat data ini, tentu kita akan mendapat masukan sehingga datanya lebih valid. Dalam penyelenggaraan pemilu harus menjalankan prinsip partisipatif. Jadi, pemilu yang terselenggara baik adalah yang para kepentingannya bisa ikut berperan," jelas Hadar. (SBC)

Kader PMII Harus Mampu Jadi Pemimpin PANYABUNGAN - Seorang Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) harus mampu menjadi pemimpin dalam segala lini, baik di eksekutif, legislatif maupun di lembaga lainnya. Sebab yang sudah dinyatakan lulus dari sebuah proses pengkaderan berarti sudah memiliki intelektual, keilmuan, sikap kepemimpinan. Pernyataan ini disampaikan Ketua Majelis Pembina Cabang PMII Mandailing Natal Drs.H.Musaddad Daulay,MM pada pembukaan Pendidikan Kader Dasar (PKD) PMII di Aula Madina Sejahtera Hotel Dalan Lidang Panyabungan Kamis, (3/10) Dikatakannya bahwa pengkaderan di PMII akan menciptakan manusia yang memiliki intelektual tinggi, religius, insan kamil yang semuanya terkandung dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga /AD/ART sebagai acuan dan pedoman dalam menjalankan organisasi. Selain itu, seorang kader juga dituntut menguasai pancasila sebagai lambang negara hal ini bertujuan untuk menciptakan kader nasionalis berguna mewujudkan cita –cita pembangunan. Musaddad berpesan agar setiap kader benar–benar manjalankan

amanah organisasi dengan baik dan tetap menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah dan lembaga lainnya, baik organisasi kemahasiswaan, kepemudaan maupun lembaga swadaya masyarakat. Wakil Sekretaris Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Cabang Mandailing Natal (Madina) Ahmad Rijal Lubis, S.Pd.I dalam sambutannya mengatakan, mahasiswa yang ikut mendaftar mengikuti proses PKD adalah manusia paling beruntung. Sebab ilmu yang diperoleh dalam PKD tidak akan pernah dipelajari dan diperoleh di kursi perkuliahan. Kepada peserta Kader Rijal berpesan agar mengikutinya dengan baik mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan, karena apa yang diperoleh selama PKD akan sangat bermanfaat bagi diri pribadi kader, masyarakat, bangsa dan agama. Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Madina Mulyadi Nasution S.Pd.I menjelaskan program PKD ini merupakan kegiatan yang sangat positif dan banyak memberikan manfaat khususnya bagi generasi muda di Madina. Secara organisasi KNPI men-

dukung sepenuhnya kegiatan pengkaderan ini dan sebelumnya juga KNPI sudah melakukan lobby dengan Dinas Pemuda Olahraga untuk mendukung setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Dijelaskan Mulyadi yang juga kader PMII ini, ked epan KNPI akan terus berupaya memberikan motivasi dan kerjasama yang baik dengan semua elemen. Khususnya PMII yang telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan pemuda dan kemajuan Madina. Sementara itu Bupati Mandailing Natal dalam sambutannya yang disampaikan Asisten II Pemkab Madina Drs.H.M.Syafii Lubis, M.Si mengungkapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas pelaksanaan PKD ini. PMII sebagai organisasi besar sudah banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan di Madina. Dengan kegiatan pengkaderan ini jelas akan mambantu Pemerintah dalam memberikan pendidikan bagi kawula muda khususnya ditingkat mahasiswa maka setiap elemen harus memndukung kegiatan seperti ini. Pengkaderan adalah merupakan jalan untuk mencapai suatu tujuan dan out put nya akan diperoleh dalam jangka yang

sangat panjang untuk itu setiap peserta harus menyiapkan mental,semangat dan jangan ada keraguan sedikit pun dalam mengikutinya hingga selesai. Plt.Ketua PMII Madina Khairul Amri Nasution dalam laporannya mengatakan peserta kader pada PKD ini berjumlah 60 orang yang berasal dari mahasiswa BLU STAIM. Pengkaderan ini merupakan pengkaderan ke III selama kepemimpinannya dan kemungkinan akan menjadi PKD terakhir. Sebab Desember ini akan dilaksanakan Konfrensi Cabang ke-9 untuk memilih ketua baru. “PKD merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pengurus Cabang, sesuai amanah AD/ART PMII dan PKD ini akan berlangsung selama 3 hari 3 malam,” sebutnya. Kegiatan ini dihadiri Kasat Binmas Aswin Noor Nasution mewakili Kapolres Madina, Ketua BLU STAIM Ansor Nasution S.Pd, MM, Sekretaris NU Madina H.Amran Nasution, Sekretaris MUI Ahmad Asrin MA, Ketua Karang Taruna M.Al-Hasan Nasution S.Pd.I, PMII Tapsel-Padang Sidimpuan, Ketua Gerakan Pemuda Alwasliyah Muhammad Azwar, HMI, IM3, dan ratusan kader PMII Madina. (TH)


10

KPK POS E D I S I 271 7 - 13 OKTOBER 2013

KRIMINAL

SIMB Menyimpang, 11 Unit Bangunan Dibongkar MEDAN - Terbukti melakukan penyimpangan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), sebanyak 11 unit bangunan rumah tempat tinggal di Jalan Jalan Tuasan, persisnya sudut Jalan Tambak Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, dibongkar paksa Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, Selasa. Menurut Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Kota Medan Drs Ali Tohar MSi didampingi Kasi Pengawasan Darwin, penyimpangan SIMB yang dilakukan karena pemilik bangunan terbukti menambah unit bangunan melebihi jumlah yang tertera dalam SIMB yang telah dikeluarkan. “Dalam SIMB No.648/ 557/K tanggal 25-3-2013, jumlah unit bangunan yang tertera sebanyak 8 unit. Ternyata di lapangan kita menemukan bangunan yang dibangun sebanyak 19 unit. Artinya, 11 unit bangunan yang dibangun tanpa SIMB. Tindakan pemilik bangunan jelas melanggar Perda Kota Medan No.9 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,” kata Ali Tohar. Selain itu, tambahnya lagi, bangunan yang dibangun juga melanggar roilen. Untuk Jalan Tuasan, roilen yang dilanggar

lebih kurang 4 meter, begitu juga dengan roilen jalan komplek dilanggar lebih kurang 4 meter. Atas penyimpangan yang dilakukan, pihaknya telah mengirimkan surat peringatan kepada pemilik bangunan. “Kita sudah 3 kali memberikan surat peringatan kepada pemilik bangunan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Namun surat peringatan tidak ditanggapi, karenanya hari ini kita datang untuk melakukan pembongkaran. Sebab, kita tidak pernah mentolerir bangunan yang terbukti melakukan pelanggaran,” tegasnya. Saat Ali tohar datang bersama puluhan anggotanya, bangunan dalam kondisi kosong. Artinya, tak satu pun pekerja yang ditemukan bekerja. Selanjutnya Ali Tohar memerintahkan anggotanya untuk membongkar bangunan yang terbukti melanggar Perda No.9 tahun 2002 tersebut. Dengan menggunakan palu besar, anggota Ali Tohar membongkar dinding penyekat bangunan. Selesai melakukan pembongkaran, Ali Tohar mengingatkan pemilik bangunan agar tidak melanjutkan proses pembangunan, termasuk memperbaiki dinding sekat bangunan yang baru dibongkar.(VIN)

Sekdako Tanjungbalai Bantah Sebagai Dalang Pungli gaji ke-13 TANJUNGBALAI - Sekda Kota Tanjungbalai, Ir H Erwin Syahrul Pane, yang juga menjabat sebagai Ketua Korpri membantah tudingan yang menyebut dirinya mendalangi pungli gaji ke-13 para PNS di jajaran Pemko Tanjungbalai. Erwin mengaku, baik sebagai Sekdako dan Ketua Korpri, dia tidak pernah memerintahkan pemotongan atas gaji ke-13 tersebut.“Saya siap untuk dilakukan uji materil terhadap Surat Korpri tentang himbauan kepada anggota Korpri untuk memberikan infaq atau sumbangan. Tapi, saya tidak pernah memerintahkan pemotongan gaji,” ujar Ir H Erwin Syahrul Pane MM, Senin, di ruang kerjanya. Menurut dia, terbitnya surat Korpri Tanjungbalai mengenai pemberian dana infaq atau sumbangan itu berdasarkan keputusan rapat pleno Korpri. Dan, pengutipan dana infaq/ sumbangan dilakukan untuk membantu perbaikan rumah masyarakat yang tak layak huni. Disinggung mengenai pemotongan gaji ke-13 tahun 2013 dari seluruh guru SD se Kota Tanjungbalai, menurut Ir H Erwin S Pane, hal itu adalah kebijakan sendiri dari instansi terkait.

Alasannya, karena sesuai dengan Surat Korpri tidak ada instruksi untuk melakukan pemotongan gaji apa lagi gaji ke-13. “Sebenarnya, tujuan kita meminta bantuan infaq/sumbangan sangat baik, yakni guna membantu kegiatan bedah rumah warga yang kurang mampu. Soalnya, kita prihatin melihat APBD lebih besar untuk biaya pegawai dari pada biaya publik," ujarnya. Maka, tambahnya, sangatlah wajar jika setiap PNS menyumbangkan sedikit dari gaji yang diterimanya untuk membantu masyarakat miskin. Akan tetapi, karena niat baik kita akhirnya menjadi permasalahan, bahkan sampai dibawa keranah hukum, maka dana bantuan untuk tahun 2013 yang telah kita terima, akan dikembalikan lagi kepada masing-masing anggota. "Saat ini sedang kita proses untuk pengembaliannya,” ujar mantan Sekdakab Asahan itu mengakhiri. Seperti diketahui, kasus pemotongan gaji ke-13 oleh Bendahara Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai telah dilaporkan ke Polres oleh PGRI pada akhir Juli 2013. Kalangan elemen masyarakat juga telah melakukan aksi unjuk rasa mendesak diusutnya kasus pemotongan gaji tersebut.(HER)

SUMUT

45 Warga Langkat Gunakan Ijazah Palsu Unsam LANGSA - Kapolres Langsa, AKBP Hariadi SH SIK, melalui kasat Reskrim AKP Muhammad Firdaus, Selasa, mengatakan, pihaknya kini kehilangan jejak alamat para pembeli Ijazah palsu. Tim penyidik Polres Langsa terkendala dalam mendapatkan alamat ke-45 orang pembeli/pengguna ijazah palsu S1 Universitas Samudra (Unsam) Langsa yang “diproduksi” tersangka

utama Sugiarto, warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Soalnya, Sugiarto yang diharapkan memberikan data penting itu kepada penyidik, justru mengaku tak tahu alamat orang-orang yang memesan atau membeli ijazah palsu itu darinya. Sehingga belum ada yang berhasil diciduk. “Kendala kami adalah alamat dari para pembeli ijazah itu tidak diketahui. Tersangka Sugiarto hanya mengingat namanya saja, tapi mengaku tak tahu alamat mereka,” kata AKP Firdaus.

Anak di Bawah Umur Surati Kapolres DS

Ketika diminta untuk mengingat-ingat alamat orang-orang yang mengorder atau membeli ijazah palsu darinya, demikian AKP Firdaus, Sugiarto hanya mengatakan sekilas bahwa semua pembeli ijazah palsu itu merupakan warga Kabupaten Langkat, Sumut. Tapi tidak ia rinci alamat persis para kliennya itu. Oleh karenanya, Polres Langsa terus melakukan penelusuran berbekal namanama yang disebutkan Sugiarto, meski tanpa alamat yang jelas. “Kita terus beru-

saha semaksimal mungkin mencari para tersangka pengguna ijazah palsu tersebut di Kabupaten Langkat,” kata AKP Firdaus. Sebelumnya, akhir September 2013 aparat Polres Langsa membongkar sindikat pemalsu ijazah S1 Unsam Langsa. Polisi bahkan menangkap tiga tersangka yang salah satunya dosen kopertis wilayah I SumutAceh, Sugiarto (50), warga Langkat, Sumut yang mengotaki pemalsuan itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan,

selain menangkap aktor utamanya, polisi juga menciduk Darwis (33) selaku pencari calon pembeli ijazah serta Sutisah (37), guru SMK di Sumut, warga Pangkalan Susu selaku pemakai ijazah palsu. Darwis dan Sutisah tercatat sebagai warga Kabupaten Langkat. Polisi juga menyita barang bukti berupa tiga buah stempel, 213 lembar blangko ijazah. Dan enam lembar ijazah yang sudah tertulis nama, serta 21 belangko transkip nilai yang semuanya paslu. (YANTO)

Pemilik PT Atmindo Terancam Pidana

DELISERDANG - Seorang anak di bawah umur Risnu Feldi (17) warga Tanjung Morawa menyurati Kepala Resort Deli Serdang AKBP Dicky Patrianegara SH Sik MSi dan meminta kasus penganiayaan yang telah dilaporkannya ke Mapolres DS sekitar 2 bulan lalu agar tetap dilanjutkan. Dalam surat yang ditanda-tangani Risnu di atas materai tanggal 26 September 2013 itu disebutkan, Risnu menyatakan keberatan bila kasus yang dilaporkannya ke Polres Deli Serdang sesuai nomor LP/ 624/ VIII/ 2013/ SU/ RES DS tertanggal 12 Agustus 2013 tidak dilanjutkan sampai tingkat pengadilan. Seandainya pada tingkat kepolisian dan kejaksaan perkara tersebut dihentikan, berarti haknya sebagai pelapor telah terabaikan. Risnu juga menyebutkan, bila terjadi penghentian terhadap kasusnya, dirinya akan berjuang sampai tetes darah penghabisan untuk memperoleh keadilan. Bahkan sebaliknya Risnu Feldi menyatakan, apa bila dirinya dikemudian hari meminta kepada pihak kepolisian dan kejaksaan menghentikan perkaranya, Risnu pun siap mendapat sanksi sebagai bentuk sikapnya yang terkesan mempermainkan institusi penegak hukum. Dan menyatakan bersedia dituntut secara hukum yang berlaku, begitulah tulis Risnu dalam surat pernyataannya yang juga ditujukan kepada Kajari Lubuk Pakam. Risnu Feldi juga telah menembuskan suratnya kepada Kapolri, Kapoldasu, Ketua Komnas HAM, Kajatisu, Ketua KPAID Sumut, ketua LSM PHP Deli Serdang dan insan pers/wartawan. Selasa (1/10), Risnu yang ditemui KPK Pos di kediamannya di Dusun-I Desa Dagang Kelambir, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang mengatakan, tujuan dibuat dan dilayangkan surat itu, demi mendapatkan keadilan baginya. “Selama kasus penganiayaanku ini diterima Polres Deli Serdang, dan sampai saat ini para tersangka tidak pernah ditahan, dan mereka seakan diperlakukan dengan istimewa,” sebut Risnu. Bebernya lagi, memang selama ini ayahnya saat mendampingi melapor ke Polres Deli Serdang hanya memberi uang ketik di ruang SPK Rp50ribu, di penyidik umum Rp50ribu, dan di penyidik unit PPA Rp50ribu. “Sementara uang lainnya agar pelaku ditahan memang tidak pernah kami beri karena kami aja susah, bagaimana pula kami memberi banyak uang, dan mungkin aja karena itu bang makanya keinginan kami agar pelaku ditahan tidak diwujudkan oleh polisi,” ungkap Risnu lagi. Sementara itu, Kanit PPA Polres DS Ipda Mardianta Ginting ketika pernah dikonfirmasi KPK Pos mengaku, terkait tidak dilakukannya penahanan terhadap para tersangka selama ini, karena hal tersebut tidak memenuhi unsur penahanan. “Namun saat ini BAP empat tersangka telah kami limpahkan ke kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sesuai nomor pengiriman berkas yang tertera di SP2HP pada tanggal 16 September lalu,” terang Mardianta. (DIZ)

TANJUNG MORAWA – Keberadaan perusahaan elit bidang perbengkelan mesin kelapa sawit PT Atmindo yang telah meresahkan masyarakat sekitar, terhadap pemiliknya bernama Dato' Dr Lai Kim Teng dapat diancam sanksi pidana atas tuduhan telah melanggar undang-undang lingkungan hidup. “Semestinya, selaku pelaku usaha, ketika ingin mendirikan sebuah perusahaan wajib memiliki AMDAL dan atau UKL UPL sebagai mana diatur dalam UU RI No. 32 Thn 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan bila itu sudah terpenuhi maka sudah pasti tidak akan ada masyarakat yang merasa diresahkan,” demikian ditegaskan Ahmad Arpani, SH selaku ketua LMP KGB-RI (Lembaga Monitoring dan Pengawasan Komite Gerakan Bersama Rakyat Indonesia) kepada KPK Pos, Rabu malam, saat ditemui dikediamannya di Tanjung Morawa. Lanjutnya, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan PT Atmindo bila perusahaan tersebut terbukti mencemari lingkungan. Dan apa lagi ada informasi bahwa perusahaan tersebut menghasilkan limbah berbahaya berupa serbuk besi yang menumpuk yang dapat membahayakan nyawa serta masa depan manusia untuk jangka panjang. “Selain itu, dampak kebisingan yang kerap dialami warga sekitar perusahaan, selain mengganggu ketenangan warga, juga dapat merusak psikologis mereka, dan dampakdampak seperti itu semua tidak bisa ditolelir kepada para pelakunya dan harus mendapat sanksi yang berat,” tegas Arpani yang juga merupakan anggota komisi penilaian Amdal Bapedalda Kab. Deli Serdang ini. Sebelumnya, pada rapat dengar pendapat terkait hal ini yang diadakan beberapa kali oleh komisi-B DPRD Deli Serdang, anggota komisi-

Lai Kim Teng B Apuan Simanungkalit SE dan wakil ketua komisi-B Ir. Dharbani Dalimunthe selaku pimpinan sidang, menyatakan bahwa PT Atmindo telah melanggar ketentuan undangundang lingkungan hidup. Bahkan dikatakan bahwa PT Atmindo tidak mendahulukan mengurus Amdal atau UKL UPL. Namun sebaliknya Amdal atau UKL UPL diurus oleh PT Atmindo dikemudian hari sehingga timbul proses yang salah. Sementara itu, belum lama ini pimpinan perusahaan PT Atmindo Lai Kim Teng mengadakan pertemuan dengan warga dan pemerintahan Desa setempat. Pertemuan diadakan di dalam perusahaan PT Atmindo, Dusun-III Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Dihadapan yang hadir termasuk wartawan, dirinya mengaku salah karena telah membuat masyarakat resah. “Saya mengaku salah, karena keberadaan perusahaan saya ini telah membuat masyarakat resah, dan saya siap bila pun perusahaan saya ini harus ditutup,” sebut Lai Kim Teng. Mesti mengaku salah namun upaya menuntut sanksi pidana dapat diteruskan. (DIZ)

Polresta Medan Kedepankan Kasus Curanmor MEDAN – Sebanyak 80 orang tersangka dari 65 kasus pencurian kendaraan Bermotor (Curanmor) di wilayah hukum Polresta Medan dan Polsek-Polsek di jajaran Polresta Medan berhasil diciduk. "Ada 80 tersangka dari 65 kasus yang berhasil kita amankan dalam operasi Kancil 2013 ini," ujar Kabag Ops Polresta Medan Kompol Sugeng Riyadi didampingi Kasat Reskrim Kompol J Calvijn Simanjuntak, Senin. Dari 80 tersangka yang diamankan, petugas juga menyita barang bukti, yakni 61 unit sepeda motor, 4 unit mobil, 3 unit beca bermotor, 6 buah BPKB, 6 lembar STNK, 1 buah gerenda, 1 buah paku, 1 buah martil, 1 buah obeng, 1 buah tang, 2 buah kunci T dan uang tunai Rp 5 juta. Dijelaskan Sugeng, dalam Ops Kancil 2013 ini, Satuan Reskrim Polresta Medan terbanyak mengungkap kasus dengan 24 tersangka dari 21 kasus, lalu Polsek Medan Barat 10 tersangka dari 7 kasus, Polsek Percut Sei Tuan 9 tersangka dari 7 kasus, dan Polsek Sunggal dengan 9 tersangka

dari 6 kasus. Sedangkan Polsek Patumbak berhasil mengamankan 7 tersangka dari 5 kasus, Polsek Medan Baru 4 tersangka dari 4 kasus, Polsek Medan Kota 4 tersangka dari 3 kasus, Polsek Helvetia 3 tersangka dari 3 kasus, Polsek Deli Tua 3 tersangka dari 3 kasus, dan Polsek Medan Area dengan 3 tersangka dari 2 kasus serta Polsek Medan Timur dengan 2 tersangka dari 2 kasus. Sementara itu Polsek Pancur Batu dan Polsek Kutalimbaru masing-masing mengamankan 1 tersangka dari 1 kasus. "Pengungkapan terbesar dilakukan Sat Reskrim Polresta Medan, sedangkan yang terkecil adalah Polsek Kutalimbaru," jelas Sugeng. Ditambahkan Sugeng, ke depannya pihak Polresta Medan tetap mengedapankan pengungkapan kasus-kasus curanmor yang marak terjadi di Kota Medan. "Kita tetap melakukan berbagai tindakan untuk penekanan angka curanmor di Kota Medan," tegasnya. (FR/AND)

Penyeludupan Bawang Kian Marak, Aparat Tutup Mata TANJUNGBALAI - Maraknya aksi penyelundupan bawang merah diakui pihak Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe B Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Hanya saja selama ini para pelaku penyelundupan selalu licik dan berhasil menghindari pengejaran petugas. Namun petugas dari BC Teluk Nibung akan terus meningkatkan pengamanan agar penyelundupan bawang dari luar negeri bisa dikurangi. Hal itu diungkapkan Rahmadi Hutahaean, Kepala KPPBC Teluk Nibung di sela-sela pemusnahan barang-barang hasil tangkapan yang berstatus sitaan negara di areal Pelabuhan Bagan Asahan pekan lalu. Menurutnya, pihaknya tidak memungkiri jika akhir-akhir ini aktivitas penyeludupan bawang seperti bawang merah, putih dan bombay eks luar negeri ke Tanjungbalai kembali marak. ”Pemasukan bawang ke Tanjungbalai itu jelas dilakukan secara ilegal karena Tanjungbalai tidak termasuk sebagai kawasan yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan impor bawang sebagaimana yang ditetapkan

dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/OT.140/3/2012,” kata Direktur Eksekutif LSM Grakindo Kota Tanjungbalai Rudi Rinaldi saat dimintai tanggapannya. ”Selain melanggar peraturan di atas dan jelas merupakan aksi penyelundupan karena tidak dilengkapi dokumen dan tidak membayar bea masuk,hal itu melanggar UU Nomor 17/2006 tentang Perubahan UU Nomor 10/ 1995 tentang Kepabeanan yang ancaman pidana penjaranya paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda minimal Rp100 juta,” terang Rudi. Dalam pemberitaan sebelumnya, tim investigasi LSM Grakindo yang mendampingi seorang staf Karantina Tumbuhan Teluk Nibung pada 31 Agustus dinihari lalu mencegat satu unit truk colt diesel bermuatan bawang eks luar negeri karena diduga tidak dilengkapi dengan dokumen impor yang sah. Namun saat akan diperiksa, mendadak muncul seorang oknum Brimob yang diduga personil Kompi Brimob Tanjungbalai yang ternyata mengawal truk tersebut dari belakang dengan kenderaan lain melakukan ‘pe-

ILEGAL - Gudang penyimpanan bawang diduga selundupan milik Tambunan di daerah Bangsal,Tanjungbalai.(KPK POS/HER) nyelamatan’. Keterangan yang diperoleh di lapangan mengatakan, aksi penyelundupan bawang eks luar

negeri tersebut telah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu, akan tetapi baru beberapa bulan ini marak dan terbuka. Setidak-

nya ini terlihat dengan beroperasinya satu gudang yang berada di Jalan Letjen Suprapto dekat pasar Bangsal di Kelurahan Ma-

tahalasan dengan pemilik gudang disebut-sebut bermarga Tambunan. ”Gudang penampung berada di pinggir jalan besar menunjukkan bahwa pelaku penyelundupan bawang semakin berani,” kata Rudi berpendapat. Selain gudang merangkap toko milik Tambunan tersebut, di pusat kota jalan Jenderal Sudirman yang berdekatan dengan Mapolsek Tanjungbalai Selatan dan Mapolres Tanjungbalai juga ditemukan tempat sejenis yang ditengarai dikelola seorang pengusaha etnis Tionghoa. Selain sebagai gudang penyimpanan sementara, kedua tempat itu juga menjadi lokasi transaksi jual beli partai besar dan eceran komoditas yang dipasok secara ilegal tersebut. Berdasarkan pantauan, para pedagang sayur mayur dan peracik bumbu di pasar tradisional Bangsal dan Suprapto banyak yang membeli bawang ilegal tersebut langsung kepada Tambunan. ”Harganya lebih murah dari bawang lokal, bang,” ujar seorang pembeli saat ditanyai alasannya membeli bawang eks luar negeri tersebut.(HER)


11

KPK POS E D I S I 271 7 - 13 OKTOBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

PERTEMUAN - Warga Desa Fulolo Lalai dan warga Desa Lalai I/II untuk membahas penyelesaian kasus perampasan wilayah Desa Fulolo Lalai. Pertemuan dipimpin Asisten I Setda Kabupaten Nias Ahmad Darwis Zendrato serta unsur Muspika. (KPK POS/ DOK)

KASUS PERAMPASAN WILAYAH DESA FULOLO LALAI:

Camat Hiliserangkai Tak Beretika NIAS - Pertemuan antara warga Desa Fulolo Lalai dan warga Desa Lalai I/II untuk membahas penyelesaian kasus perampasan wilayah Desa Fulolo Lalai yang dilakukan Yanufati Mendrofa alias Ama Rili warga Desa Lalai I/II yang dilaksanakan di aula kantor Camat Hiliserangkai, Kamis, tidak membuahkan hasil. Padahal pertemuan antar warga ini dipimpin Asisten I Setda Kabupaten Nias Ahmad Darwis Zendrato, Kabag Adm Pemdes Setda Kab. Nias Jefri Wau, Camat Hiliserangkai, unsur Muspika Kecamatan Hiliserangkai, staf kantor Camat Hiliserangkai dan kedua kepala desa/warga desa yang bertikai. Pada pertemuan tersebut, warga Desa Fulolo Lalai sempat kecewa kepada oknum camat Hiliserangkai Yanuari Mendrofa, karena pada saat yang bersangkutan menyampaikan pendapatnya dihadapan Bupati Nias yang diwakili Asisten I Setda Kabupaten Nias membentak-bentak warga Desa Fulolo Lalai. “Saya yang lebih tahu perbatasan wilayah Desa Fulolo Lalai,” ujar Yanuari dengan nada tinggi. Mendengar ucapan ini, masyarakat yang hadir pada saat itu tibatiba terkejut karena tidak biasanya camat Hiliserangkai bagaikan cacing kepanasan mungkin dalam kasus ini ada muatan kepentingan. Warga Desa Fulolo Lalai, A. Mendrofa yang dikonfir-

masi KPK Pos mengatakan, sepanjang oknum Camat Hiliserangkai tidak berlaku netral maka perselisihan ini tidak bakal tuntas. A.Mendrofa juga kesal atas sikap arogansi yang diperlihatkan oknum camat Hiliserangkai dalam kasus ini, karena pada pertemuan itu tidak menghargai Bupati Nias sebagai atasannya meskipun yang hadir Asisten I, ujarnya. Kini yang menjadi tanda tanya besar dikalangan masyarakat Kecamatan Hiliserangkai, sampai kapankah Bupati Nias mempertahankan Yanuari Mendrofa sebagai camat Hiliserangkai. “Sementara tingkah lakunya tidak mencerminkan sebagai teladan yang baik di tengahtengah masyarakat,” katanya. Herannya, batas wilayah Desa Fulolo Lalai diduga sengaja diputarbalikkan oleh camat dan menyatakan bahwa disepanjang jalan pekan Lalai di bagian Barat adalah bukan wilayah Desa Fulolo Lalai melainkan wilayah Desa Lalai I/II. Padahal, tugu perbatasan wilayah De-

sa Fulolo Lalai dengan Desa Lalai I/II yang dibangun mahasiswa IKIP Gunungsitoli tahun 2011 berlokasi di sebelah Utara Desa Fulolo Lalai ada masalah kata camat. Sedangkan di lokasi tugu perbatasan itu camat Hiliserangkai, Yanuari Mendrofa telah mengetahui/ menandatangani bahkan telah dicap surat keterangan kepemilikan tanah milik warga Desa Fulolo lalai atas nama Elizaro Mendrofa dengan Nomor : 160/KET/DFL/2010 tanggal 23 Agustus2010 untuk pengajuan sertifikat tanah. Pada kesempatan itu, Asisten I Setda Kabupaten Nias meminta keterangan tentang asal usul lokasi yang dirampas itu baik dari tokoh masyarakat Desa Fulolo Lalai maupun dari tokoh masyarakat Desa Lalai I/II. Tokoh masyarakat dari Desa Fulolo Lalai Ama Zatiria Mendrofa (83) mantan Kepala Desa Fulolo Lalai era Tahun 1976 – 1995 menyatakan, apa yang dialami, dirasakan, dilihat, dikerjakan langsung bahwa tempat/lokasi tanah yang dirampas itu telah beberapa kali warga Desa Fulolo Lalai mengadakan kegiatan gotong royong di lokasi itu. Dan juga telah didirikan kius milik Ama Angerago Mendrofa (Alm) warga Desa Fulolo Lalai dan enam kius lain yang telah

didirikan oleh warga Desa Fulolo Lalai. Hal senada juga disampaikan Ama Elibudi Mendrofa (68) yang mengaku melihat langsung beberapa kali kegiatan gotong royong dan telah didirikan kius milik Ama Angerago Mendrofa (Alm) warga Desa Fulolo Lalai dan saat memberikan keterangan bersaksi di bawah sumpah. Tokoh masyarakat Desa Lalai I/II, Ama Eri Mendrofa (68) menyatakan bahwa kakeknya yang membuka hutan “Bawo” dan lokasi Pekan Lalai. Kakeknya juga yang menghibahkan 50 meter x 50 meter persegi empat yang bukan item dalam pembicaraan permasalahan ini. “Kalau kita lihat secara fakta di lapangan lokasi Pekan Lalai itu kurang dari 50 meter x 50 meter persegi. Hal ini diduga memberikan keterangan palsu, dan lokasi yang dirampas itu milik kakeknya,” katanya, seraya menambahkan, kakeknya tidak pernah mengolah, mengerjakan atau mendirikan kius/ rumah di lokasi itu sejak dulu. Sedang Ama Gabute Mendrofa mengatakan lokasi yang dirampas itu milik kakek Ama Eri mendrofa dan tidak mengatakan, mengaku, melihat bahwa telah mengolah, mengerjakan, atau telah mendirikan kius/rumah ka-

kek Ama Eri Mendrofa di lokasi itu sejak dulu dan tidak bersaksi di bawah sumpah. Sengketa wilayah antar dua desa di Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias tak kunjung selesai. Dan hal ini telah dilaporkan masyarakat Desa Fulolo Lalai kepada Bupati Nias dan beserta Instansi lainnya di Kabupaten Nias tertanggal 9 September 2013 Nomor 140/ 162/DFL/9/2013 tentang Laporan Perampasan Wilayah Desa Fulolo Lalai yang diduga salah seorang oknum Yanufati Mendrofa alias Ama Rili Mendrofa warga Desa Lalai I/II yang menjadikan tempat/lokasi penumpukan bahan material sebagai lahan mata pencaharian sehari-hari. Sebagai tindak lanjut penanganan kasus ini sesuai dengan laporan masyarakat desa Fulolo Lalai kepada Bupati Nias dan Instansi terkait, kiranya turun tangan untuk mendapat kepastian hukum agar wilayah Desa Fulolo Lalai terjamin ketertiban, keamanan, dan kondusif sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada akhir pertemuan, Asisten I Setda Kabupaten Nias menyimpulkan bahwa karena kedua belah pihak tidak ada kata sepakat, lalu kasus ini saya laporkan kepada Bupati Nias. (TIM)

MENGUNGKAP PERKARA BADUT DITUDUH MENJAMBRET:

Dahsat Tarigan SH Berjuang Mencari Keadilan BINJAI - Sidang badut yang dituduh menjambret dengan fakta alibi yang sangat bertentangan antara Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan keberadaan terdakwa pada saat kejadian merupakan ujian berat bagi Hakim selaku yang mewakili suara Tuhan. Keputusan Hakim dalam perkara Pidana No.195/Pid.B/ 2013/PN-BJ dengan terdakwa Pusiadi alias Adi (23) asal Desa Kwala Begumit Dusun V Lk.IV, No 33, Desa Kwala Begumit, Kec.Binjai, Kab.Langkat adalah penentu nasib seseorang yang diawali dengan kerancuan atas keragu-raguan JPU yang hanya menuntut 1 (satu) tahun atas dakwaan terhadap pasal 365 KUHP karena tidak adanya buktibukti dan kesaksian korban yang bertolak belakang satu sama lain dalam persidangan Kamis. Keadilan merupakan hak asasi yang sangat hakiki bagi setiap umat manusia (lex spesialis supramalex). Sehingga kesaksian A.Roni selaku Vokalis hiburan Keybord pada acara pesta perkawinan, Sabtu (27 April 2013) di Dusun Kota Lama II Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang Kab.Langkat di rumah M.Samin yang juga saksi dalam persidangan disertai video klip atas keberadaan terdakwa pada pesta tersebut merupakan fakta yang tidak bisa diingkari. Peristiwa terjadinya penjambretan Sabtu (27/4) sekitar pukul17.30 Wib di Jalan Gatot Subroto Simpang Tanjung Jati. Korbannya adalah Nurhamidah Br Simarmata alias Midah yang berboncengan dengan saksi tunggal Marina Br Tarigan merupakan TKP yang memiliki jarak sangat jauh dengan keberadaan terdakwa pada waktu yang sama. Saat penjambretan terdakwa sedang mengamen di acara pesta (Keyboard) dengan menggunakan pakaian badut di rumah saksi Samin. Sebelumnya terdakwa juga sempat membadut di Desa Pasiran di kawaaan yang sama. Jarak TKP dengan lokasi pesta kisaran 60 Km dengan kondisi jalan di kawasan Secanggang yang rusak parah. Sehingga jarak

tempuh antara TKP-Lokasi pesta diperkirakan memakan waktu sekitar 2 Jam. Dahsat Tarigan SH & Associates Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum selaku Lembaga Bantuan Hukum yang dipercaya terdakwa dan keluarga terdakwa untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan terus berupaya maksimal melakukan pembelaan berdasarkan fakta-fakta Hukum yang membuktikan bahwa terdakwa Pusiadi alias Adi diyakini tidak bersalah. Menurut Dahsat Tarigan SH semua tergantung keputusan Majelis Hakim yang mewakili keputusan Tuhan dengan ketukan palu terhadap seseorang yang diinyatakan bersalah sementara tidak melakukan kesalahan atau sebaliknya meringankan atau membebaskan orang yang bersalah. Pada sidang-sidang sebelumnya menurut keterangan para saksi, korban Nurhamidah seperti ragurag yang menjambret kalung emas miliknya adalah terdakwa. Sedang kesaksian korban dan saksi Marinah br Tarigan dalam persidangan tidak saling

mendukung. Menurut korban setelah terjadi jambret langsung mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi seperti becak barang. Sedang menurut Marinah br Tarigan selaku saksi kunci, korban bersama saksi kunci hanya mengejar pelaku jambret sekitar 20 meter dari TKP. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 9 orang saksi yakni Nurhamidah (saksi korban), Marinah br Tarigan (saksi kunci) yang mengaku melihat peristiwa kejadian, Muhammad Azhari Lubis (saksi mengaku tidak melihat peristiwa kejadian). Ponijan dan Mesyah (kedua oran tua terdakwa yang tidak melihat peristiwa kejadian dan terkait dengan munculnya surat perdamaian dengan korban tanpa sepengetahuan terdakwa), Maruli Tua Simarmata adik kandung saksi korban (saksi yang juga mengaku tidak melihat peristiwa kejadian), A.Roni Vokalis Keyboard dan M.Samin pemilik rumah tempat lokasi pesta. Dari ke-9 saksi yang telah didengar keterangannya dipersida-

ngan hanya 2 orang saksi yang mengetahui peristiwa pada, Sabtu, 27 April 2012 pukul 17.30 tersebut yakni Nurhamidah br Simarmata dan Marinah br Tarigan. Sedangkan saksi di TKP tidak ada sama sekali, sehingga peristiwa tersebut patut diuji kebenarannya karena terindikasi dengan tuduhan faktor kemiripan pelaku dengan terdakwa atau adanya indikasi rekayasa. Dalam persidangan juga diungkap dasar terjadinya perdamaian antara orang tua terdakwa dengan saksi korban karena orang tua terdakwa dibujuk mengganti kerugian sebesar Rp2.050.000, perkara akan selesai. Barang Bukti Barang bukti yang diajukan JPU dalam persidangan sangat rancu, terutama surat perdamaian yang sama sekali tidak diketahui terdakwa karena sikap sepihak orang tua terdakwa. Surat pembelian emas milik korban yang tentu sangat lemah karena diambil dari rumah korban bukan dari tangan atau pihak terdakwa. Dan puluhan surat emas dapat diajukan sebagai barang bukti dengan mengadakan cara sepihak. Termasuk barang bukti jaket hitam milik terdakwa yang dirampas saat terjadi penangkapan, bukan diambil saat kejadian perkara dan sepeda motor yang dituduhkan digunakan terdakwa menjambret sama sekali tidak dijadikan alat bukti. Sementara alat bukti yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa antara lain berupa dua keping video klip keberadaan terdakwa di dua lokasi pesta perkawinan di Desa Pasiran dan Desa Kota Lama Kecamatan Secanggang saat terjadinya penjambretan. Sedangkan buktibukti lain seperti Surat Ijin Keramaian hiburan Keyboard dari Kepolisian Secanggang, surat pernyataan Kepala Dusun tentang keberadaan terdakwa serta surat undangan pesta perkawinan dan bukti-bukti lain telah disiapkan untuk kepentingan Nofum baru manakala Majelis Hakim membuat keputusan yang keliru menghukum orang yang tidak bersalah alias persiapan untuk Banding. (SBR)

Kadispenda Binjai Dipanggil Poldasu BINJAI - Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Binjai Tobertina SH, Kamis pekan lalu, menghadiri panggilan Poldasu terkait pungutan retribusi air bawah tanah yang diduga terindikasi penyelewengan. Demikian diterangkan Biro Judikatif Lembaga Binjai Corruption Watch (BCW) Kota Binjai Hendrik Zainal usai melalukan investigasi ke kantor Dispenda beberapa waktu lalu bersama Biro Komunikasi dan Informasi Lembaga itu Denton Siburian SSos. Menurut Denton, Sekretaris Dispenda Imam Siswanto SSos membenarkan Kadisnya dipanggil Polda terkait pengutipan air bawah tanah yang disapu rata baik yang punya izin maupun tanpa izin. Sedangkan Kadispenda mengaku tidak tahu isi surat pemanggilan itu, cuma faktor menghargai maka mendatangi Polda. Sedangkan yang ditanya Polda, menurut Tobertina, terkait kelayakan pamakaian air. Kepada aparat penyidik Polda, Tobertina SH juga memberi keterangan ten-

tang pungutan retribusi air bawah tanah mulai Tahun 2012 dan dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target sebesar Rp35.474.000, terealisasi Rp42.826.000. Sedangkan pungutran retribusi berdasarkan Peraturan Daeah (Perda) No 3 Tahun 2011 sementara penerbitan izin adalah Kantor Pelayanan Terpadu. Kepada Tim BCW Tobertina mengaku dasar pemanggilan Polda karena adanya temuan dan tidak dirinci lebih jauh bentuk temuan dan indikasi yang pasti. Tingkat Olah? Dibagian lain, Hendrik Zainal menerangkan bahwa sejak Tobertina dilantik menjadi Kepala Dinas Pendapatan akhir 2011 lalu, banyak terjadi kontraversi di dalam kepemimpinannya terkait dengan pengadaan mobiler kantor, keserakahan jabatan, dan rebut-rebut soal keuangan. Sehingga Tobertina kerab berurusan kepada Polisi dan Kejaksaan. Kepopuleran Tobertina berurusan dengan aparat penegak hukum karena dugaan korupsi. (SBR)

Bandar Sabu Kota Matsum Ditangkap MEDAN - Petugas Direktorat Resnarkoba Polda Sumut, menangkap Junaidi (49), warga Jalan Puri Gang Amaliah No 175, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Area, Rabu, sekitar pukul 19.00 WIB. Direktur Resnarkoba Polda Sumut, Kombes Pol Toga H Panjaitan melalui Wadir Resnarkoba Polda Sumut, AKBP Yustan Alpiani, menuturkan, penangkapan Junaidi berawal dari informasi warga terkait tindak tanduknya yang menjual dan mengedarkan sabu di wilayah tersebut. "Berdasarkan informasi tersebut, kami menurunkan anggota untuk melakukan penyelidikan. Lalu, anggota melakukan under cover by (menyamar-red) dan membeli sabu seberat dua gram kepada tersangka, Junaidi," terangnya.

Dalam transaksi, kata mantan Kapolres Asahan itu, disepakati barang tersebut dihargai Rp75 juta. "Dari pengakuannya, barang itu diambil dari Rizky (DPO-red)," jelasnya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat (2) subs pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Thn 2009 tentang Narkotika. "Ancamannya paling rendah 5 tahun penjara dan denda Rp10 miliar," pungkasnya. Sementara itu, Junaidi mengaku telah dua kali menjual sabu tersebut. Selain menjual, Junaidi juga beberapa kali sempat menggunakan serbuk putih itu. "Sudah dua kali kujual bang. Rencananya dapat untung satu juta rupiah. Sementara, transaksi sebelumnya saya cuma dapat Rp500 ribu," ujar pria yang berprofesi sebagai supir tersebut. (FR)

Jaksa MP Resmi Jadi Tersangka JAKARTA - Jaksa MP yang melakukan intimidasi dengan menggunakan pistol kepada karyawan SPBU Mekar Jaya, Serpong, Tangerang, kini resmi menyandang status sebagai tersangka. Namun polisi tidak menahannya. "Sudah ditetapkan tersangka sejak dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan, di Jakarta, Senin. Jaksa MP dijerat dengan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan karena tindakannya itu. Hanya saja, polisi tidak melakukan penahanan terhadap MP ini. "Tidak ditahan. Penahanan itu kan subjektif," imbuhnya. Peristiwa intimidasi yang dilakukan jaksa MP terjadi di SPBU 34-15317 Mekar Jaya, Serpong, Tangerang pada, Senin (2/9) pukul 14.00 WIB. Berawal ketika istri MP mengisi

bensin di SPBU tersebut. Namun, lantaran posisi tangki mobil tidak sesuai dengan selang pom bensin, sehingga Priatna meminta agar istri MP itu memutar balik kendaraannya. Namun istri MP tidak terima dan memarahi korban dan selanjutnya memanggil MP. Setelah MP datang ke SPBU tersebut, MP langsung mengajak Priatna masuk ke dalam kantor SPBU. Percekcokan keduanya ini lantas dilihat oleh pengawas SPBU bernama Pindah Iskandar. Pindah kemudian berniat mencegah agar tidak terjadi keributan. Di saat itulah, MP mengeluarkan senjata apinya dan meletakannya di atas meja kantor SPBU. Dengan arogannya, MP lalu mengajak Priatna untuk berkelahi. Priatna la gilagi melerai keributan itu, namun saat itu ia tiba-tiba pingsan. Sementara MP langsung meninggalkan kantor SPBU tersebut. (IN)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 271 7 - 13 OKTOBER 2013

LIPSUS

Sering Kumpul di Rel Kereta Api

KEBIASAAN buruk menghisap lem (ngelem), seperti tak ada matinya di kalangan generasi muda di hampir seluruh jagad negeri ini. Dengan modal yang tak terlalu besar (harganya masih terjangkau anak-anak) ngelem, terlihat sepanjang hari di seluruh pelosok negeri ini. Ngelem bagi anak-anak, mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), bahkan SLTA (remaja-red), ngelem bagaikan menu utama sepanjang hari. Pantauan wartawan koran ini, di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, anak-anak pelajar SMP terlihat sedang asyik ngelem di salah satu lokasi di Jalan Kelambir Lima. Mereka tak peduli dengan lingkungan. Usai ngelem, anak-anak sekolah berpakaian putih-biru itu, kemudian mengenderai sepeda motor, dan ngebut di jalan raya yang sempit. Seperti diungkapkan, anakanak belasan tahun itu, biasanya ngelem di lapangan sepakbola Tanah Adat yang ada di Pasar V, Kelambir Lima Kebun. Para orang tua dan pemuka masyarakat di sana meminta agar Polsek Hamparan Perak melakukan upaya pencegahan, agar anak-anak itu tidak semakin terjerumus pada hal-hal yang merugikan. Karena, kata para orang tua di sana, setelah ngelem, mereka (anak-anak itu-red) sepertinya tak takut dengan siapapun. Setelah ngelem, dunia ini seakan milik mereka. Akibatnya, para orang tua resah dengan kelakuan anakanak yang kabarnya bakal menjadi generasi penerus bangsa.

JULIANSYAH Amd.Kep

Tak hanya di Kelambir Lima, di Blok V (masih Jalan Kelambir LIma) para anak-anak setingkat pelajar SMP juga sudah kecanduan ngelem. Mereka (para anakanak) tersebut kebiasaannya ngelem di pinggiran rek Kereta Api sungai Belawan. Di sini para anak-anak itu melampiaskan kebiasaan buruk mereka. Setelah ngelem, biasanya mereka membuat keributan. Sudah barang tentu hal ini meresahkan para orang tua sekitar. Prilaku anak-anak itu, ternyata bukan saja terjadi di Kabupaten Deliserdang, tapi sudah mencapai seluruh wilayah di Republik ini. Badan Narkotika Nasional (BNN) menjelaskan, bahwa zat yang digunakan untuk ngelem masuk kedalam zat aditif atau bukan bahan pre crusor sebagai pembuatan narkotika, sehingga penanganannya tidak dilakukan oleh pihak BNN. Maraknya fenomena ngelem di kalangan remaja saat ini, diakui bukan domain atau ranah tindakan dari BNN, mengingat zat yang terkandung dalam lem tidak termasuk golongan narkotika tapi berupa zat aditif yang dapat menimbulkan kecanduan bagi penggunannya. Kabag Humas BNN Sumirat Dwiyanto mengatakan, banyak zat yang beredar yang tidak termasuk jenis narkotika, seperti yang diatur dalam Undang Undang Narkotika No 35 tahun

Ngelem Bisa Bikin Mati Mendadak INI MERUPAKAN peringatan bagi mereka yang doyan menghirup udara lem atau dikenal dengan kecanduan ngelem. Dalam jangka pendek, ngelem bisa berdampak meningkatnya denyut jantung hingga kehilangan koordinasi gerak tubuh. Tak hanya itu, orang yang kecanduan ngelem bisa berakibat sangat fatal, yakni mati secara mendadak. “Ya, dampak fatalnya memang seperti itu, bisa mati mendadak,” kata Ketua BNN Kota Balikpapan, Drs I Ketut Rasna, di rumahnya, belum lama ini. Pria murah senyum ini menambahkan, ngelem sebenarnya merupakan salah satu bahan untuk meracik narkoba jenis double L atau sering disebut masyarakat sebagai pil koplo. “Bahan pada lem tadi dicampur untuk merekatkan pil koplo sehingga bisa menjadi padat,” tutur dia. Kendati bisa berakibat kematian, ia mengakui jika ngelem yang biasa dilakukan kalangan usia remaja ini tidak diatur secara khusus dalam undang-undang sebagai penyalahgunaan narkoba. “Padahal dari kebiasaan ngelem itulah nantinya akan menjurus pada penyalahgunaan narkoba. Masih remaja

FENOMENA Fenomena ngelem bagi anak-anak dan kalangan remaja sudah sangat memprihatinkan. Setiap hari hampir selalu ada pemberitaan terkait perbuatan buruk tersebut. Celakanya lagi sebagian besar yang melakukan adalah anak-anak usia sekolah atau bahkan masih duduk di bangku sekolah dasar maupun SMP. Hal ini yang menjadi tema dialog interaktif di Radio Volare FM kerjasama dengan Rumah sakit Khusus Provinsi Kalbar. Sebagai nara sumber, Juliansyah Amd.Kep, mengatakan, inhalen atau yang biasa disebut ngelem sangat berbahaya, karena efeknya sama dengan yang digunakan pada zat narkoba

belum bisa cari uang sendiri ya masih sebatas ngelem, begitu sudah punya penghasilan bisa pake narkoba,” ulasnya. Di tempat terpisah, Kapolsek Barat Kompol Dandy Ario Yustiawan SH sepakat jika pencegahan terhadap perilaku ngelem di kalangan remaja harus jadi perhatian serius bagi semua pihak terutama orangtua. Pihaknya selama ini sudah sering melakukan razia, tapi faktanya pecandu ngelem tak pernah jera. “Setiap kali kami lakukan penangkapan terhadap anak ngelem, kami beri mereka pembinaan serta pemanggilan orang tua, hal ini kami lakukan untuk membuat mereka jera,” tegas Kapolsek Dandy, di ruang kerjanya. “Biasanya mereka mencari tempat yang gelap-gelap untuk berpesta ngelem, tapi setiap kali patroli anggota selalu mengarah ke tempat-tempat seperti itu. Kami selalu melakukan patroli seperti itu untuk mengantisipasi agar anak-anak tersebut tidak ngelem lagi,” tandas Dandy.(SF/BBS)

lainnya. Seperti halusinasi dan sensasi seakan-akan melayang yang dapat bertahan sampai lebih kurang 5 jam. Selain itu sipelaku tidak merasakan lapar meskipun sudah waktunya makan karena ada penekanan sensor lapar di susunan saraf di otak. "Beberapa kasus bahkan ada yang sudah dualdiagnosis atau terindikasi menderita gangguan jiwa," ujar Juliansyah ketika menanggapi ada pendengar Radio yang bertanya. Kondisi dualdiagnosis tersebut sebagian ada yang menjadi pasien rawat inap di RSK Kalbar. Lebih lanjut bahaya yang ditimbulkan terkait inhalen yang dapat bertindak sebagai depresan, memperlambat sistem syaraf pusat, mempengaruhi koordinasi gerakan anggota badan dan konsentrasi pikiran sehingga dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan mental yang tidak dapat disembuhkan. Inhalen banyak terdapat di produkproduk seperti bensin, pernis, aseton untuk pembersih warna kuku, lem, pengencer cat, tip-ex, semprotan dan freon. Namun yang paling sering digunakan anak-anak untuk ngelem adalah jenis Aica Aibon. Inilah yang

2009, dimana zat yang terkandung lem adalah zat aditif , seperti halnya rokok dan bensin/ yang bisa membuat kecanduan. “BNN hanya menangani zat zat yang berhubungan dengan narkotika, dan pre cursor narkotika atau bahan baku yang bisa di gunakan untuk memproduksi narkoba, seperti bahan kosmetik dan obat obatan, yang disalahgunakan oleh oknum pembuat narkotika,” katanya. Akan tetapi, lanjut Sumirat, pihak BNN masih melakukan kajian fenomena ngelem, yang saat ini banyak ditemukan di kalangan remaja. Di kota Balikpapan sendiri hingga pertengahan tahun 2013 ini , telah ditemukan 31 kasus ngelem yang sebagian besar pelakuknya masih duduk di bangku sekolah. Kendati BNN mengakui, soal ngelem bukan masuk penanganannya, namun sebagai orang tua kita harus mengantisipasi atau mencegah perbuatan buruk di kalangan anak-anak itu. Dalam kesempatan ini kita menghimbau para orang tua dan seluruh elemen masyarakat, untuk dapat berpartispasi aktif dalam membentengi generasi muda dari pengaruh buruk dan bahaya ngelem. Karena tidak hanya di Kota Medan, kebiasaan buruk tersebut juga sudah melanda sebagian besar daerah di negeri ini Budaya ngelem telah menjangkiti generasi muda. Kondisi ini hendaknya dapat menjadi perhatian serius semua pihak. Karena selain berdampak buruk terhadap kesehatan, bahanya ngelem juga akan menghancurkan masa depan para anak bangsa. (SF)

menyulitkan untuk pengontrolan, karena semua zat yang digunakan terjual bebas di pasaran lantaran penggunaannya untuk keperluan rumah tangga, home industri atau kegiatan ekonomi lainnya. Sehingga ia sangat mudah didapat dan harganya pun cukup murah. Juliansyah mengingatkan yang paling efektif untuk mencegah dan mengatasi anak-anak ngelem adalah memperkuat peran dan fungsi keluarga sebagai wadah pengemblengan kesehatan mental dimasa pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Anak yang ngelem pada dasarnya pelarian dari sesuatu yang tidak ia raih seperti kurangnya kasih sayang, perhatian dan kepedulian serta rasa saling memiliki antar satu sama lain dalam hubungan keluarga. Selain itu, juga kontrol dan kepedulian keluarga yang sangat kurang, seperti ketika mereka bermain kebablasan tidak pulang-pulang, tidak ada keluarga yang sibuk mencari. Jadi terkesan membiarkan. "Kita harus peka dengan apa yang terjadi pada anak kita, setiap perubahan perilaku pada mereka jadi perhatian kita, ini penting untuk mendeteksi sejak awal terjadinya penyalahgunaan Narkoba ini," punkas Juliansyah diakhir pembicaraan. (SF/BBS)

DALAM mengamati kecanduan para anak-anak dan remaja ngelem, wartawan Koran ini melihat tingkah segelintir remaja asyik dengan lem mautnya di Desa Tembung. Para anak-anak dan remaja itu sering berkumpul di rel kereta api Desa Tembung dan Bandar Khalifa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang. Mereka kecanduan "ngelem" atau menghirup lem cap Kambing. "Lem cap Kambing yang mengeluarkan aroma seperti minyak bensin itu, selama ini mereka jadikan sebagai pengganti narkoba berupa ganja, pil ekstasi dan sabu-sabu," kata salah seorang warga Tembung, Parman (53) di Medan. Kegiatan ngelem itu, menurut dia, sudah merupakan kebiasaan yang dilakukan para remaja tersebut. Fenomena seperti tidak asing lagi, namun kelihatannya tidak ada razia yang dilakukan pihak berwajib di wilayah itu. Seolah-olah seperti ada proses pembiaran dan "tidak mau tau" terhadap kondisi remaja generasi calon-calon pemimpin bangsa itu. "Padahal ini merupakan tugas aparat kepolisian untuk menertibkan remaja yang kecanduan ngelem, mengamankan, serta memberikan pembinaan terhadap mereka. Bila perlu orang tua remaja yang biasa mengelem itu dipanggil di ke Mapolsek Percut Sei Tuan," kata tokoh masyarakat itu. Dia mengatakan, praktik ngelem yang dilakukan para remaja itu, hampir setiap malam hari. Dan yang paling ramai biasanya pada malam minggu. "Pada malam minggu, banyak para remaja berkumpul di pinggiran rel kereta api di Desa Tembung dan Desa Bandar Khalifa mengelem, baik pria mau pun wanita," ujarnya. Lebih jauh Parman mengatakan, para remaja yang kecanduan menghirup lem cap Kambing sudah ketergantungan. Sebab dengan mencium berupa cairan lem itu, pikiran mereka akan terasa senang dan seolah-olah dunia ini milik mereka. "Jika, para remaja itu tidak mencium lem cap Kambing yang biasa digunakan untuk melem sepatu itu, maka pikiran mereka akan kacau dan tidak tenang.Mencium lem cap Kambing juga dapat merusak saraf otak dan berbahaya bagi kesehatan manusia," kata Parman. Makin Banyak Kepala Desa Bandar Khalifa, Misno mengakui semakin banyak warganya yang umumnya para remaja yang kecanduan ngelem, ini sudah sangat menghawatirkan. Bahkan, jelasnya, para remaja yang ikut-ikut ngelem itu, ada juga dari kalangan pelajar SMP dan SMA. Sehubungan dengan itu, dia meminta kepada orang tua dan masyarakat mari bersama-sama mengawasi anak-anak agar jangan ikut-ikutan mengelem, kerena ini juga mengancam keselamatan nyawa manusia. "Yang namanya lem cap Kambing, pil ekstasi, ganja dan sabu-sabu harus dijauhi, karena barang ini dapat merusak mental dan moral remaja," ujarnya. Selain itu, Misno juga meminta kapada aparat Polsek Percut sei Tuan, masyarakat dan para orang harus memberantas kegiatan remaja yang mengelem. Kebiasaan jelek dan tidak baik dilakukan remaja seperti ini harus dihapuskan dan jangan dibiarkan. Ini akan mempengaruhi generasi muda lainnya untuk ikut pula mengelem. "Masyarakat dan orang tua harus bersinergi untuk menertibkan remaja yang kecanduan ngelem," kata Misno yang pada setiap kesempatan tetap mengingatkan larangan para remaja kecanduan ngelem. (SF)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 271 7 - 13 OKTOBER 2013

SUMUT / ACEH

Mayjend Djumadi: Tebingtinggi Bisa Jadi Kota Satelit

HARI PANCASILA - Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2013 di Lapangan Merdeka Seri Mersing Jalan Sutomo Tebingtinggi dengan inspektur upacara Kapolresta Tebingtinggi AKBP H Enggar Parianom berlangsung sederhana dan khidmat. (KPK POS/RS)

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Khidmat TEBINGTINGGI - Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2013 di Kota Tebingtinggi dengan inspektur upacara Kapolresta Tebingtinggi AKBP H Enggar Pareanom di Lapangan Merdeka Seri Mersing Jalan Sutomo Tebingtinggi, Selasa, berlangsung sederhana dan penuh khidmat. Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kota itu turut dihadiri Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan beserta unsur Muspida antara lain Ketua DPRD H Syahrial Malik, Danramil Kapten Inf Budiono, Kepala Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, para pimpinan SKPD sejajaran Pemko Tebingtinggi, para Camat dan Lurah, tokoh masyarakat dan veteran serta barisan OKP, Pramuka, PNS dan pelajar. Walikota Tebingtinggi usai kegiatan upacara mengharapkan agar Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini dapat makin meningkatkan kewaspadaan kita terhadap bahaya laten komunis, serta mampu semakin mempertebal pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara. “Semua pihak harus tetap memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menangkal paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri,” pinta Walikota. Kepada para generasi muda, walikota juga berpesan jangan mudah terkontaminasi dengan pahampaham yang hanya menyesatkan agar tidak terpancing oleh isu dan provokasi

yang dilancarkan oknumoknum tak bertanggung jawab. “Karena itu semua pihak harus tetap menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara”, imbuh Walikota. DI STABAT Peringatan Hari Kesaktian Pancasila (Hapsak) tahun 2013 di Kabupaten Langkat dipusatkan di alun-alun T. Amir Hamzah Stabat, Selasa (1/10). Bertindak selaku Perwira Upacara Danramil 07/ Stabat Kapt. Arh. Fauzan, komandan upacara Pa.Yon Arhanudse –II/BS Lettu Arh. Iroma Harahap, Pembaca UUD 1945 , T.Syafrie Elza H.P S.STP dan pembaca Do’a Kakan Kemenag Drs. HT. Darmansyah. Upacara yang diikuti satuan TNI – POLRI , Marinir, Brimob yang berada di Langkat - Binjai, jajaran Korpri, OKP para pelajar dan mahasiswa Akper-Akbid Pemkab Langkat Wakil ketua DPRD Langkat Surya Alam membacakan ikrar segenap elemen masyarakat Indonesia yang menyatakan kebulatan tekad untuk mempertahankan NKRI dan mengawal Pancasila sebagai idologi Negara. Peringatan tersebut berlangsung hikmat yang dihadiri antara lain Kapolres Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan, SIK. MSi, Danyon Marinir 8 T.Lagan. Letkol. Mar. Romi Hutagaol, Kasdim 0203 Langkat Mayor. Inf. Rudi Junianto, Ketua TP-PKK Langkat Ny.Hj. Nuraida Ngogesa, sejumlah SKPD jajaran Pemkab.Langkat, dan undangan lainnya. (RS/JUL)

Pembangunan Pabrik PT Nusira Dimulai STABAT - Peletakan batu pertama pembangunan pabrik relokasi PT Nusira di Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai, Rabu, berlangsung meriah disaksikan ribuan masyarakat setempat. Ketua DPRD Langkat H Rudi Hartono Bangun SE atas nama masyarakat menyampaikan terima kasih kepada pihak perusahaan yang telah membuka lapangan kerja baru di Langkat khususnya Kecamatan Binjai dan Desa Kwala Air Hitam. “Hal ini menunjukan Langkat semakin berpotensi karena terus dilirik in-

vestor tanamkan modal yang pada gilirannya akan mendongkrak perekonomian masyarakat,” ujar Rudi. Sebelumnya pemegang saham perusahaan Tody M Sugoto ungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah berkenan hadir melakukan peletakan batu pertama serta kemudahan yang didapat dalam administrasi perijinan berinvestasi. “Ini merupakan komitmen luar biasa Pemkab Langkat dalam mendukung kemajuan daerah dan masyarakat melalui investasi,” ujarnya. (JUL)

Petani Paluh Manis Turun Bibit STABAT - Do’a bersama Bupati Langkat dan petani mengawali kegiatan turun bibit yang dilaksanakan oleh masyarakat petani di dusun 3 Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang, Selasa. Ketua panitia A. Simanungkalit, SH menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan berupa 1300 sak bibit padi kepada masyarakat petani Desa Paluh

Manis Kecamatan Gebang serta bantuan ke sejumlah rumah ibadah sebesar Rp25 juta yakni untuk mesjid Al – Khairat, GKPI Gebang, HKBP. Camat Gebang Dra. Tuti Hendarsih menambahkan pihaknya juga telah menerima bantuan berupa pompa air, 250 bibit pohon untuk Koptan Mekar Jaya dan Telaga Batu. (JUL)

TEBINGTINGGI Sebanyak 20 orang peserta Studi Strategis Dalam Negeri Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) Tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) angkatan 19 melakuan kunjungan ke Kota Tebingtinggi. Rombongan diterima Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan di rumah dinas Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Rabu malam. Para peserta PPSA Lemhanas diketuai Mayor Jendral Djumadi yang melakukan studi strategis dalam negeri ke Kuala Tanjung Kabupaten Batubara itu terdiri dari petinggi Polri, TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut serta kalangan profesor. Tampak hadir Sekdako Johan Samose Harahap, Kapolres Tebingtinggi AKBP H Enggar Pareanom, Kajari Olopan Nainggolan, pimpinan SKPD dan Muspida Kota Tebingtinggi. Dihadapan para rombongan Lemhanas, Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan memaparkan sejarah singkat Kota Tebingtinggi, seperti menggambarkan Kota Tebingtinggi merupakan kota kecil yang hanya memiliki luas 38,8 kilometer bujur sangkar dan disebut sebagai kota bersejarah seperti Surabaya yaitu sejarah 13 Desember 1945 dengan perang melawan penjajah Jepang. Dengan jumlah penduduk sekitar 180 ribu jiwa, Kota

CINDERAMATA - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zuanidi Hasibuan memberikan cindera mata berupa ulos kepada Ketua Rombongan Lemhanas Mayor Jendral Djumadi. (KPK POS/RS) Tebingtinggi dinilai cukup unik karena letaknya yang strategis juga mempunyai tiga pabrik karet terbesar di Sumut. Kedepan, lanjut Umar Hasibuan, Kota Tebingtinggi akan menjadi kota satelit dimana perkembangan pembangunan Bandara Kualanamu, jalan Tol Medan Tebingtinggi, pelabuhan terbesar di Kuala Tanjung Batubara dan proyek MP3I di Sei Mangke Kabupaten Simalungun. “Atas pembangunan ini Kota Tebingtinggi akan menjadi kota yang didatangi pengunjung yang melintas, makanya Pemko Tebingtinggi sedang membangun pusat jajanan dan UMKM di Terminal Bandar Kajum,” papar Umar. Bukan itu saja, Kota Tebingtinggi juga akan melayani masyarakat Kabupaten Sergai dalam penyediaan air minum dengan melakukan program SPAM regional dan kerjasama dibidang pendidikan, kesehatan dan masa-

lah persampahan dengan kabupaten tetangga. Sementara Ketua rombongan PPSA Lemhanas, Mayjend Djumadi mengatakan, bahwa kegiatan di wilayah Sumatera Utara melakukan peninjauan selama lima hari ke objek-objek strategis seperti PT Inalum di Kabupaten Batubara, kemudian melanjutkan perjalanan ke Danau Toba Parapat. “Rombongan Lemhanas sebanyak 20 orang, kegiatan ini adalah untuk Program Pendidikan Singkat Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) angkatan 19,” jelasnya. Diakui oleh Mayjend Djumadi, bahwa Kota Tebingtinggi bila dilihat secara historis dan aspek kemajuan kota kedepan bisa menjadi kota satelit karena letaknya sangat strategis dimana sebagai perlintasan jalan darat lintas timur dan lintas barat, apalagi dengan berbagai produk unggulan yang bisa mendukung Kota Tebing-

tinggi menuju kota kemandirian. “Saya yakin, lima tahun mendatang akan terbukti Kota Tebingtinggi yang kecil ini akan maju seperti kota-kota lainnya,” jelas Djumadi. Rombongan Lemhanas dari Jakarta terdiri dari, Mayjen TNI Purn Lumban Sianipar, Sayfaran, Brigjen Pol Maruli Wagner Damanik, Kolonel Inf Sugeng Santoso, Alan Sherlan, Brigjen Pol Drs Paulus Waterpauw (Wakapolda Papua), Pdt Martinush Tetelepta, Dr Ir Anne Kusmayadi, Prof Dr Sri Sutitri, Brigjen TNI Pandji Suko Hari Yudho, Brigjen TNI Deni K Irawan, Laksda TNI Desi Albert Mamahit, Laksamana TNI Sulaiman Banjarnahor, Marsma TNI Wisnhu Sukarjo, Irjen Pol Dr Iza Fadri, Brigjen Pol Arkian Lubis, Ir Adik Avianto Soedarsono, Prof Dr M Ikhsan Tanggok, Dr Ir Maruhum Batubara, Bambang Waluyo, Prof Dr Ir Sutanto Soehodho, Ir Redy Pryamada Sukamad. (RS)

Dharma Pertiwi Daerah “A” Anjangsana ke Panti Asuhan dan Panti Jompo MEDAN - Wakil Ketua Persit KCK PD I/BB Ny. Andogo Wiradi beserta pengurus Dharma Pertiwi Daerah “A” melaksanakan acara bhakti sosial anjangsana ke Panti Asuhan Yayasan Amal Sosial Al Washliyah, Jalan Karya Jaya Kec. Medan Johor, Sabtu. Di hari yang sama, Wakil Ketua Persit KCK PD I/BB Ny. Andogo Wiradi beserta pengurus Dharma Pertiwi Daerah “A” anjangsana ke Panti Jompo Jalan Karya Kasih Mongonsidi Medan. Anjangsana ini dalam rangka peringatan ke-68 Hari TNI Tahun 2013. Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian diwakili Wakil Ketua Persit KCK PD I/BB mengatakan, kunjungan Bhakti Sosial Anjangsana merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan ke-68 Hari TNI tahun 2013 yang dilaksanakan pada 5 Oktober 2013. Anak-anak yang ada di panti asuhan Yayasan

TALI ASIH - Wakil Ketua Persit KCK PD I/BB Ny. Andogo Wiradi memberikan tali asih kepada para anak Panti Asuhan Yayasan Amal Sosial Al Washliyah pada acara Bhakti Sosial Anjangsana Dalam Rangka Peringatan Ke-68 Hari TNI Tahun 2013 Jalan Karya Jaya Kec. Medan Johor,Sabtu.(KPK POS/PENDAM) Amal Sosial Al Washliyah merupakan harapan bangsa yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Untuk itu Kodam I/BB merasa terpanggil memberi-

kan perhatian dan berbagi kasih dengan anak-anak. Rajinlah belajar dan sekolah, hindarkan diri dari kebodohan dan kejahatan. Perhatikan kesehatan rohani dan

jasmani serta pupuk kreativitas yang positif dan harus memiliki cita-cita yang mulia sehingga berguna bagi diri sendiri dan bangsa. Ketika di Panti Jompo, Wakil Ketua Persit KCK PD I/BB berpesan agar tetap menjaga kesehatan dan selalu bersemangat serta beraktivitas sesuai kemampuan fisik masing-masing. Agar lebih tabah dan ikhlas menerima serta mensyukuri bahwa apa yang ada pada diri kita saat ini, itulah nikmat terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai hamba-Nya, serta jalani kehidupan ini dengan senantiasa berusaha lebih baik serta senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon perlindungan dan kekuatan dariNya. Hadir dalam acara tersebut Ibu Pangkosek Hanudnas III Medan Ny. Niniek Sungkono, Ibu Wadanlantamal I/Belawan Ny. Dedi Suhendar. (REL)

KPID Sumut Sosialisasikan UndangUndang Penyiaran TEBINGTINGGI - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara bekerjasama dengan Bagian Humasy Pemerintah Kota Tebingtinggi mensosialisasikan UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS), RabU, di gedung Balai Pertemuan Kartini Jalan Imam Bonjol kota setempat. Sosialiasi yang diikuti oleh 50 orang peserta terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan PNS dan guru, mahasiswa dan pelajar itu dibuka secara resmi Walikota Tebingtinggi diwakili Asisten II Bidang Administrasi Umum Ir H Zainul Halim dan turut dihadiri Ketua KPIDSU, H Abdul Haris Nasution SH, Parulian Tampubolom S.Sn, Kabid Pengawasan Penyiaran Mutia Atiqah yang sekaligus sebagai narasumber serta Kabag Adm Humasy Pemko Tebingtinggi Ahdi Sucipto SH. Walikota Tebingtinggi menilai, Sosialisasi P3SPS) di Tebingtinggi merupakan salah satu momentum strategis dalam upaya meningkatkan dan memahami program penyiaran acara yang sehat khususnya untuk masyarakat kota Tebingtinggi menuju masyarakat yang cerdas dan sejahtera. Ketua KPID Sumut Abdul Haris Nasution mengakui bahwa di kota Tebingtinggi sampai saat ini belum ada keluhan tentang penyiaran yang disampaikan masyarakatnya ke KPID Sumut.“Apakah masyarakat Tebingtinggi sudah tahu tentang penyiaran atau sama sekali belum memahaminya,” ujar ketua KPID Sumut. Diharapkan kepada para masyarakat Tebingtinggi khususnya peserta sosialisasi dapat membentuk Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat (MPPS) di Sumatera Utara. “Fungsi MPPS untuk mendukung program gerakan menonton sehat, dengan cara proaktif memantau penyiaran dan melaporkan hasil temuan dan aduan serta apresiasi masyarakat tentang penyiaran kepada KPID”, pungkasnya. (RS)

PERBAIKAN JUDUL BERITA PADA penerbitan KPK Pos Edisi 270, Minggu lalu, pada Halaman 14 (Aneka) terjadi kekeliruan yang sangat mengganggu. Pada pemberitaan Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengukuhkan kepengurusan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tertulis Judul berita:“Sejumlah Pembangunan di Asahan Terganggu”. Judul dimaksud salah letak. Dan dianggap sama sekali tidak ada. Judul yang benar adalah:“Ketahanan Nasional Dimulai dari Rumah Tangga”. Demikian perbaikan ini kami sampaikan agar para pembaca maklum. Redaksi

Umar Hasibuan Terima Penghargaan Darma Bakti Pramuka TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan menerima penghargaan Dharma Bakti Pramuka dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang disematkan Gubernur Sumut H Gatot Pujonugroho selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Sumatera Utara (Mabidasu). “Penghargaan Dharma Bakti Pramuka kepada Walikota Tebingtinggi diserahkan pada puncak Hari Pramuka ke 52 Tingkat Provinsi Sumatera Utara di lapangan Simare-mare Kota Sibolga,” demikian siaran pers yang disampaikan Kabag Humasy Pemko Tebingtinggi Ahdi Sucipto SH. Menurut Kabag Humasy Pemko Tebingtinggi, penghargaan dibidang Pramuka itu diberikan kepada Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan atas kepedulian dan apresiasi dengan perkembangan dunia Pramuka di Kota Tebingtinggi. “Selain walikota Tebingtinggi selaku Ketua Mabicab Pramuka Tebingtinggi, penghargaan yang sama juga diterima Ka Mabicab Sibolga, Waka Mabicab Deli Serdang, Waka Mabicab Binjai dan beberapa pengurus pramuka di jajaran Kwartir Pramuka se Provinsi Sumatera Utara,” terang Ahdi Sucipto. (RS)

PENGHARGAAN - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan (tiga dari kiri) menerima penghargaan Dharma Bakti Pramuka dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. (KPK POS/IST)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 271 7 - 13 OKTOBER 2013

SUMUT / ACEH

SD Negeri 044832 Lingga Butuh Pagar Sekolah TANAH KARO - SD Negeri 04482 Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo kini membutuhkan pagar sekolah. Pasalnya bila tidak dipagar, berbagai jenis binatang peliharaan seperti lembu atau kerbau milik warga dengan leluasa masuk ke dalam perkarangan sekolah. Sehingga upaya pihak sekolah membuat taman hijau sekeliling sekolah tidak bisa diwujudkan. “Ya, pagar adalah kebutuhan sekolah kami. Kalau belum juga dipagar ternak masuk terus, susah bikin taman. Selama ini dewan guru yang berjumlah delapan orang sudah termasuk guru honor berupaya keras menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan merawat bunga di taman,” kata Kepala SD Negeri 044832 Lingga, Simon Bangun SPd kepada wartawan, Kamis (3/10), di ruang kerjanya. Lebih lanjut dikatakannya, taman yang mereka buat tidak pernah berhasil karena tangan-tangan jahil dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seusai pulang sekolah termasuk ternak warga yang bebas masuk ke pekarangan sekolah merusak tanamannya. “Setiap hari kotoran ternak berceceran di lingkungan

sekolah, sehingga tiap pagi harus membuang kotoran ternak terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas belajar mengajar. Ini sangat mengganggu proses belajar mengajar,” ujarnya. Menyinggung mengenai jumlah siswa di SD nya, Kepsek mengatakan, peserta didiknya berjumlah 175 orang. Semua anak didik ditanamkan nilai moral yang tinggi supaya bisa menjaga kesehatan secara jasmani dan rohani. Kepsek mengakui perlengkapan di sekolahnya sudah termasuk lengkap. “Keperluan sekolah sudah terpenuhi. Sumur bor sudah ada, inventaris sekolah dan perpustakaan sudah lengkap. Yang menjadi keluhan adalah tidak adanya pagar sekolah. Kalau pagar sekolah sudah ada, sekolah ini menjadi lebih bersih dan rapi, sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman,” katanya. Dia memaklumi, bila usulan tersebut belum mendapat perhatian, karena dia meyakini, yang melaporkan usulan serupa tidak hanya dari sekolahnya, tetapi juga dari pihak sekolah lain. Meskipun demikian dia tetap berharap kebutuhan pagar dapat menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Karo untuk sekolahnya. (SM)

RRI Gunungsitoli Laksanakan Pekan Kreatif Daerah NIAS - Bertempat di gedung RRI Gunungsitoli Jalan Iraonogeba Kecamatan Gunungsitoli, Senin, dilaksanakan pekan kreatif daerah LPP RRI Gunungsitoli tahun 2013. Kepala LPP RRI Gunungsitoli, Drs Edy Purwadi Silitonga dalam sambutannya mengatakan, RRI Gunungsitoli memiliki tiga program siaran yakni Pro 1 dengan kekuatan pemancar FM 5 kilo watt, Pro. 2-3 kilo watt, dan Pro. 3-1 kilo watt yang didukung 46 Sumber Daya Manusia. Dikatakan, RRI Gunungsitoli keberadaannya sudah lebih kurang sepuluh tahun mengudara di pulau Nias yang dalam tugas operasionalnya melayani publik di empat kabupaten dan satu kota (wilayah Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli-red). ”Kami menyadari dengan kondisi peralatan serta jumlah SDM yang ada, masih banyak daerah-daerah di kepulauan Nias yang belum dapat menerima siaran RRI dengan baik (blankspotarea). Demikian juga dengan keterbatasan SDM khususnya Reporter (hanya 5 reporter) yang ada tentu berdampak kurang maksimalnya liputan-liputan berita dan informasi dll yang kami lakukan servis area,” katanya. Perlu disampaikan kepada Direktur bahwa hubungan RRI dengan seluruh elemen masyarakat dan publik yang ada di kepulauan Nias cukup harmonis melalui programprogram acara siaran yang diselenggarakan, khususnya Opini Publik yang disiarkan setiap hari Senin sampai Jumat yang mengangkat topik-topik yang hangat dan aktual baik regional maupun nasional yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hal ini mendapat tanggapan dan

respon yang tinggi dari masyarakat melalui interaktif by phone. Selanjutnya, RRI bekerjasama dengan Kantor Walikota Gunungsitoli menyelenggarakan suatu acara yang diberinama “Walikota Menyapa” juga mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat dan para pendengar RRI yang ada di kepulauan Nias ini. Mungkin keberadaan RRI Gunungsitoli di kepulauan Nias ini ibarat seorang gadis yang cantik jelita melebihi Miss World yang kontes di Bali beberapa hari yang lalu.”Kenapa kami katakan demikian sebab survey membuktikan setiap orang yang melintas di depan gedung RRI ini baik yang mengendarai sepeda motor maupun mobil pasti melirik dan melihat ke arah gedung RRI ini,” ujarnya. Demikian juga dengan Kegiatan Pekan Kreatif yang merupakan program kerja LPP RRI Gunungsitoli 2013 dengan tujuan untuk membantu, menggali, menggairahkan minat publik dalam pengembangan budaya dan kreatif mendapat antusias masyarakat yang tinggi. Sementara itu panitia Pekan Kreatif Daerah LPP RRI Gunungsitoli tahun 2013 mengatakan, PKD LPP RRI Gunungsitoli telah melaksanakan kegiatan meliputi 5 bidang yakni lomba teknik terapan, lomba handycraft (seni kerajinan tangan), lomba cipta lagu/Festival band, lomba cerita anak tingkat SD umur 5-12 tahun, lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak. Disebutkan, tujuan pelaksanaan kegiatan yakni selain memberikan ruang dan waktu untuk berkreasi dan mencipta acara pecan kreatif ini juga bertujuan mempromosikan kreasi dan karya cipta peserta lomba ke tingkat yang lebih tinggi. (YAGI)

Jumlah Penderita Gizi Buruk di Sumut Menurun MEDAN - Berdasarkan data yang dihimpun, hingga September, sekitar 56 anak di Sumut terkena gizi buruk (Honger Oedema). Angka tersebut menurun 20 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 78 anak. Kepala Dinas Sumatera Utara, Dr Raden Roro Siti Hartati Surjantini MKes, mengatakan menurunnya jumlah gizi buruk berarti masyarakat khususnya bumil (ibu hamil) mene-

rapkan pola hidup sehat dan asupan yang cukup. "Saat dalam kandungan dan setelah lahir, batita dan balita sanggat membutuhkan asupan gizi 25 persen lebih banyak dari orang dewasa," ucapnya, Kamis (3/ 10).Ia juga mengungkapkan, daerah yang paling banyak penderita gizi buruk yakni Medan (Medan utara), Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), dan Nias.(SF)

Ketua PT Sumut Temu Ramah Dengan Pemkab Nias

PANEN PERDANA - Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin HM Thaib sedang melakukan panen perdana padi gogo. (KPK POS/BOS)

Aceh Timur Bakal Jadi Lumbung Pangan Nasional ACEH TIMUR - Kebutuhan sumber pangan dewasa ini di tanah air sangat besar. Dari tahun ke tahun kebutuhan bahan pangan ini permintaannya terus menerus meningkat dan sudah barang tentu menjadi persoalan yang serius dihadapi oleh pemerintah dalam mencukupi akan kebutuhan pangan di tanah air. Untuk menjawab tantangan di sektor pangan, perlu diadakan peremajaan lahan pertanian maupun mempersempit ruag gerak usaha perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit yang dewasa ini jumlah lahan perkebunan kelapa sawit semakin memperkecil ruang linggkup lahan pertanian. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah kabupaten Aceh Timur berencana akan membuka lahan pertanian sekitar 75.000 hektar yang diperuntukan bagi lahan kacang-kacangan jenis kedelai yang terletak di 3 kecamatan yakni Kecamatan Peunaron, Serbajadi dan Indra Makmur. Hal tersebut dikatakan Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin HM Thaib ketika melakukan acara panen perdana padi ladang atau padi gogo dan sekaligus melaksanakan lounching perdana penanaman kedelai di Kabupaten Aceh Timur. Panen perdana padi gogo di Aceh Timur dihadiri oleh Direktur Serelia Ir H.Fathan

A.Rasyid. M.Ag dari Kementrian Pertanian RI beserta rombongan dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Aceh Ir. Razalai Adami, MP termasuk seluruh unsur Muspida Aceh Timur, para kepala SKPK dan masyarakat desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron. Direktur Serelia, Ir H.Fathan A.Rasyid. M Ag menargetkan untuk Tahun 2014 kedepan pemerintah mengiginkan surplus sepuluh juta ton beras guna dapat mengatasi segala kemungkinan di dalam negeri. Begitu juga halnya dengan kedelai yang saat ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat terutama dalam membuat bahan pangan dan campuran susu dan lain sebagainya. Lebih lanjut ia mengatakan, keberhasilan Aceh Timur dalam swasembada pangan ini hendaknya menjadi acuan kabupaten kota lainnya di Aceh untuk lebih meningkatkan hasil pertaniannya. Begitu juga halnya dengan kedelai nantinya menjadi pasokan kedelai untuk kebutuhan kedelai nasional dan tentunya kementrian pertanian Indonesia akan terus mendukung proses percepatan pembangunan pertanian di Aceh Timur untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara itu Kadis Pertanian Provinsi Aceh, Ir. Razali Adami MP mengatakan prioritas Pemeritah Aceh saat ini adalah untuk menggalakkan sektor pertanian di seluruh Aceh. Bahkan khusus Aceh Timur, Pemerintah Provinsi telah mengangarkan sekitar Rp800 miliar rupiah untuk pengembangan lahan

pertanian. Dalam kesempatan ini, Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin HM Thaib mengatakan pemerintah provinsi Aceh harus terus mendukung upaya pertanian yang terus digalakkannya di Aceh Timur. Sebab apabila hal ini berhasil kedepan bukan hanya Aceh Timur, akan tetapi Provinsi Aceh juga akan ikut merasakan hasil dan manfaat dari hasil pertanian di Aceh Timur ini. Lebih lanjut ia mengatakan, target utama pembangunan secara nasional pada tahun 2013 adalah upaya percepatan tanaman kedelai seluas 18.000 hektar yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh Timur dan bantuan tersebut tentunya sudah memadai dari luas 75000 Ha luas areal tanam kedelai di Aceh Timur. Adapun rencana tanam untuk kegiatan kedelai di Kabupaten Aceh Timur direncanakan akan berlangsung pada Oktober ini dengan areal tanam seluas 10.000 hektar dan 10.000 hektar lagi akan dilaksanakan pada Desember mendatang. Hal ini akan terus dilaksanakan secara bertahap hingga mencapai 75.000 hektar lahan di Aceh Timur ini . Dalam acara panen perdana padi gogo dan lounching perdana penanaman kedelai juga diserahkan bantuan bibit kacang kedelai beserta obat-obatan keperluan pertanian yang diserahkan oleh Direktur Serelia, Ir H.Fathan A.Rasyid. M Ag kepada para ketua kelompok tani. (BSO)

NIAS - Pemerintah Kabupaten Nias melaksanakan temu ramah dengan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara A. TH. Pudjiwahono SH M. HUM bertempat di Pendopo, Senin. Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM dalam sambutannya mengatakan, Pemkab Nias mengapresiasi kedatangan Ketua PT Sumut sebagai forum perkenalan dan ramah tamah jajaran pemerintah kabupaten nias, muspida, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dengan ketua pengadilan tinggi Medan. Menurut bupati, pelaksanaan tugas pengadilan di daerah ini tentunya memiliki karakteristik tersendiri bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi daerah. Berkenaan dengan itu pada kesempatan ini kami ingin memberikan gambaran umum sebagai bahan informasi kepada bapak ketua pengadilan tinggi Medan, dan Kabupaten Nias semula termasuk daerah terisolir bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sumatera. Keterisoliran kabupaten Nias utamanya disebabkan oleh faktor posisi pulau ini yang terpisah jauh dari daratan Sumatera. Dijelaskan, kepulauan Nias pada mulanya hanya terdiri atas satu daerah otonom saja, yakni kabupaten Nias. ”Akan tetapi terhitung sejak reformasi bergulir di awal tahun 2000 sampai dengan saat ini Kabupaten Nias telah memekarkan diri ditandai dengan terbentuknya tiga Kabupaten dan satu kota yang baru,” katanya. Pemekaran Kabupaten Nias diawali dengan terbentuknya Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2003 dan menyusul kemudian pada tahun 2008 terbentuk Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunungsitoli, sehingga sekarang ini kepulauan Nias ter-

bagi atas lima wilayah administratif pemerintah, masing-masing 4 kabupaten dan 1 kota, ujarnya. Secara administratif pemerintah Kabupaten Nias terdiri dari 10 kecamatan dan 170 desa, dengan batasbatas wilayah yakni sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nias Utara dan kota Gunungsitoli, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten nias selatan, sebelah timur berbatasan dengan kota Gunungsitoli dan samudera Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nias Barat. Sedangkan kondisi topografi Kabupaten Nias sebagian bergelombang dan berbukit-bukit sedang, tanah datar sebagian besar terletak di sebelah timur, utara dan barat serta sepanjang pantai dan tepi-tepi bagian hilir sungai, dan struktur perekonomian didominasi oleh 3 sektor utama. Pertama sektor pertanian terutama sub sektor perkebunan karet, kelapa, kakao dan hasil perkebunan rakyat lainnya. Kedua, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan ketiga, sektor jasa terutama sub sektor pemerintahan. Secara umum situasi keamanan dan ketertiban di wilayah kabupaten Nias sangat kondusif, hampir tidak ada konflik atau gangguan keamanan yang mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban. Kasus-kasus yang terjadi adalah masalah kriminal dan tindak kejahatan secara umum, terutama di wilayah-wilayah tertentu. ”Kami berharap kiranya bapak ketua pengadilan tinggi Medan dapat memberikan perhatian pada pelaksanaan tugas-tugas penegakkan hukum di pelosok-pelosok wilayah terpencil di daerah ini, sehingga masyarakat di wilayah tersebut dapat menikmati rasa aman dan pengayoman,” ujarnya. (YAGI)

Pengungsi Sinabung Masih Siaga TANAH KARO - Meski gunung Sinabung untuk sementara dianggap "aman," namun letusan gunung tertinggi di Tanah Karo pada pertengahan bulan lalu itu masih menjadi perbincangan masyarakat. Hal itu terdengar dari obrolan sejumlah ibu-ibu di dalam angkutan umum "Rio" dari Kota Brastagi menuju desa Sigarang-Garang, Naman Teran, Kamis, (3/10). Dari wajah mereka masih tersirat kekhawatiran. Dari perbincangan itu, Ate Malem Sembiring, mengatakan warga tiga desa yang tak jauh dari lubang magma gunung Sinabung masih belum kembali ke desanya. Tiga desa itu meliputi desa Bekerah dan Simacem yang masuk kecamatan Naman Teran. Sedangkan Suka Meriah masuk kecamatan Payung. Dari mulut dia terungkap

bahwa warga tiga desa itu masih bertahan di posko pengungsian. "Kampung mereka dekat lubang lahar Sinabung," ujarnya, seperti dikutip Medanbagus.com. Bahkan pihaknya mendapat informasi dari keluarganya yang tinggal di desa Bekerah, bahwa lubang magma di gunung Sinabung sekarang ada tiga. Sebelum meletus lubang itu hanya ada dua. Bahkan warga di sana kata dia lagi berspekulasi kalau pemunculan lubang baru itu sebagai proses gunung itu melahirkan anak. Bahkan seorang perempuan yang tengah membawa anaknya, bernama Sehat Menda Meliala malah menceritakan kalau info yang didengarnya desa Mardingding, kecamatan Tiganderket, saat ini tanahnya retak. "Mereka sekarang mengungsi," katanya. (FR)

Turnamen Futsal SP-BUN PTPN I Sukses LANGSA - Turnamen futsal yang dilaksanakan SPBUN PTPN I kebun Baru berakhir sukses. Turnamen yang berakhir, Senin pekan lalu, Tim futsal dari unit PPG berhasil memboyong trophy bergilir setelah mengalahkan SPBUN unit kantor pusat dengan skor 5-4 melalui adu finalti di lapangan PTPN I jalan garuda PTPN I Langsa. Sementara juara ke 3 diraih oleh Tim Futsal dari SPBUN unit RSCM setelah mengalahkan SPBUN unit Kopkar Monmadu dengan skor 8-7 yang juga melalui adu finalti. Acara final sekaligus penutupan turnamen futsal tersebut berlangsung meriah. Para penonton disajikan hiburan keyboard dan menyaksikan lucky draw. Turut hadir menyaksikan acara final futsal itu antara lain, Dir SDM PTPN I H. Ramadhan Ismail MBA, ketua umum SPBUN tingkat perusahaan Jr. Alfian, sekretaris SPBUN tingat perusahaan Adi Yusfan SE, Direktur RSCM Jr. Edi Purnomo manager

PTPN I kebun Baru Ir Khairuddin juga tak ketinggalan sekertaris PSBL Hasan Basri. Ketua SPBUN unit PTPN I kebun Baru Yusri Filni Sidik dalam sambutnya pada acara penutupan mengatakan, tujuan kegiatan turnamen futsal ini mengembangkan para anggota SP dibidang olahraga, agar dapat menciptakan karyawan sehat jasmani dan rohani, serta menjalin silahturrahmi dan kebersamaan agar dapat mempererat hubungan silahturrahim antar anggota yang umumnya karyawan PTPN I. Yusri juga mengatakan bahwa even ini akan diagendakan menjadi kalender tahunan SPBUN unit kebun Baru. Sementara itu sekertaris umum tingkat perusahaan Adi Yustan SE kepada Koran ini mengatakan, bahwa turnamen futsal merupakan kebijakan positif untuk SP unit kebun baru dan diharapkan SP unit lainnya dapat berbuat positif dibidang lainnya agar

kelihatan SPBUN Unit tidak mati suri. Demikian ungkapan Adi yusfan

SE yang juga selaku Humas dan Protokol PTPN I langsa. (YANTO)

TINJAU LAPANGAN - Ketua SPBUN unit Kebun Baru Yusri FS (Pakai Topi) sedang berbincang-bincang dengan manajer PTPN I Kebun Baru Ir Khairuddin usai meninjau lapangan ketika diadakan final futsal di lapangan kebun baru. (KPK POS/YANTO)


E D I S I 271 7 - 13 OKTOBER 2013

PEKANBARU - Diperkirakan 15.000 Ha kebun sawit PTPN 5 Riau diduga bermasalah terkait belum memiliki HGU (Hak Guna Usaha). Areal kebun sawit PTPN 5 yang berada dibeberapa kabupaten

KPKPOS

Provinsi Riau tersebut diperkirakan 20 persen dari jumlah HGU PTPN 5 dikelola secara illegal. Namun, Dinas Perkebunan, dan Kehutanan Provinsi Riau terkesan tak berkutik, dan

membiarkan perusahaan semi plat merah itu beroperasi di atas lahan yang tidak punya HGU itu. Sementara perusahaan swasta yang bergerak sejenis dengan PTPN 5 yang belum mengantongi izin

Kebun Sawit PTPN 5 Batu Langka tanpa HGU

Mahasiswa Tuntut PLN Bayar Kompensasi MEDAN - Sanggar Hukum '82 yang melakukan aksi teatrikal mengarak replika lilin raksasa dan piagam rekor pemadaman listrik terlama oleh PLN Sumut, menuntut agar perusahaan plat merah tersebut mengganti seluruh kerugian yang dialami masyarakat akibat pemadaman yang terjadi. Tuntutan ini mereka sampaikan saat melakukan aksi yang sama di depan Kantor PLN Area Medan, di Jalan Listrik. "Kerugian yang diderita masyarakat sudah pasti sangat besar karena kerusakan barang-barang elektronik," kata Koordinator aksi Faisal, Jumat (4/ 10), seperti dikutip Medanbagus.com. Bentuk pembayaran kompensasi ini menurut Faisal bisa dilakukan dengan pemutihan pembayaran rekening listrik. Setidaknya, pemutihan tersebut harus dilakukan untuk 3 bulan kedepan. "Kompensasinya harus begitu," ujarnya. Tolak Kompensasi Sementara itu, PT PLN Sumatera bagian Utara buang badan soal dampak dari pemadaman listrik yang terjadi. Mereka juga menolak bertanggungjawab atas kerusakan ataupun insiden kebakaran yang terjadi saat listrik padam. Ini terungkap saat perwakilan dari 13 massa elemen yang tergabung dalam Koalisi Rakyat, pekerja, mahasiswa dan Ornop berdialog dengan PT PLN di kantor PLN wilayah Sumut, Jalan KL Yos Sudarso, Kamis (3/10). Ikut hadir dalam pertemuan tersebut Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara. Seorang perwakilan massa, Erwin Manalu mempertanyakan sikap PLN tentang kompensasi yang diberikan terhadap pemadaman lampu yang terjadi di Sumut. "Apa kompensasi yang kalian (PLN-

red) jika pemadaman ini terus berlangsung. Karena pamadaman listrik ini telah membuat banyak terjadinya kebakaran di Kota Medan dan banyak kerugian material yang dialami masyarakat," katanya. General Manager PT PLN Sumatera bagian Utara, Heri Priyambodo hanya menjawab bahwa permasalahan ini akan dilaporkan ke pusat. "Kita di Sumut ini hanyalah pelaksana dan yang menentukan adalah pusat. Kalau untuk kebakaran yang disebabkan akibat pemadaman, kita akan lihat dulu apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut dan bukan kita yang bertanggungjawab," katanya. Mendengar jawaban tersebut, perwakilan dari massa terlihat mulai emosi karena PLN menolak bertanggungjawab. "Itu bukan jawaban yang kita mau, tapi kepastian dari pihak PLN. Masa kalian bilang kebakaran tersebut bukan urusan kalian. Sudah jelas-jelas kebakaran tersebut akibat terjadinya krosleting akibat pemadaman listrik," kata Ketua Sakti Sumut, Tongam Freddy Siregar. Sementara Ketua SBSI 1992, Pahala Napitupulu mengatakan, akibat pemadaman ini banyak kerugian yang dialami masyarakat, karena listrik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. "Kompensasi apa yang akan diberikan pemerintah terhadap kerugian terhadap masyarakat dan industri sebagai akibat pemadaman listrik," ujarnya. Lagi-lagi pihak PLN menolak. Terkait pemadaman yang terjadi, menurutnya, akan segera teratasi hingga akhir november 2013 mendatang. "Sekali lagi kami minta maaf kepada masyarakat akibat terganggunya pelayanan itu," ujar Heri Priyambodo. (SF)

HALAMAN 16

disinyalir menjadi bulanbulanan, oknum Kehutanan dan Dinas Perkebunan. "Pembiaran pengelolaan perkebunan yang tidak punya izin atau HGU tersebut patut dipertanyakan," ujar aktivis penggiat anti korupsi Anirzam, Rabu pekan lalu, di Pekanbaru. Hasil pantauan di lapangan, dan data yang diperoleh menyebutkan, dari jumlah luas areal yang dikuasai dan yang dikelola PTPN 5 sekitar 82.000 Ha. Sementara PTPN 5 mengantongi HGU diperkirakan 71.729 Ha, terjadi pembengkakan selisih sekitar + 10.276 Ha. Belum termasuk areal pengembangan PTPN 5 Kabun sekitar 5000 Ha yang hingga saat ini belum mengantongi izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan RI karena permohonan PTPN 5 ditolak Menteri Kehutanan. Namun oleh manajemen PTPN 5 areal pengembangan Kabun tersebut dijadikan kebun inti dengan nama Kebun Batu Langka PTPN 5. Kebun inti tersebut tahun tanam 2005-2006, sehingga jumlah areal kebun sawit PTPN 5 yang belum mengantongi HGU sekitar 15.000 hektar terindikasi dikelola tidak prosedural. Menurut Anirzam,

pengelolaan perkebunan seluas 15.000 Ha oleh PTPN 5 yang tidak prosedural itu bertentangan dengan Surat Menteri Kehutanan RI No : S.95/ Menhut-IV/2010 tanggal 25 Februari 2010 pada butir (d) disebutkan Hasil Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Menteri Kehutanan dengan Komiisi IV DPR-RI tanggal 20 Februari 2010, bahwa Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kehutanan RI agar menindak tegas perusahaan pengguna kawasan hutan yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi kewajibankewajibannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, ujarnya Anirzam mendesak Menteri Kehutanan RI untuk menindak tegas, dan mengusut sampai tuntas atas pengelolaan kebun sawit yang tidak prosedural itu, sehingga tidak tejadi kesenjangan. Contoh terkait penyimpangan yang dilakukan PTPN 5 yang tidak prosedural dari 18 lokasi kebun PTPN 5. Antara lain lokasi Sei Berlian. HGU No.01 Tgl 1-8-1997 yang diterbitkan BPN RI seluas 2.429 Ha, sedangkan data tanaman 4.791 ha Luas areal Non Produktif 136 Ha jumlah 4.927 Ha terjadi selisih + 2.498 Ha. Lokasi Sei. Garo seluas 89 Ha HGU No.151 Tgl.24-3-

Marzuki Alie: Birokrasi Indonesia Masih Bobrok JAKARTA - Ketua DPR Dr H Marzuki Alie mengatakan, sistem birokrasi di Indonesia masih bobrok dan berbelit-belit, karena ada cara pandang para birokrat yangmempersulit setiap urusan. "Inilah ke depan yang menjadi pekerjaan rumah buat kami, bagaimana membenahi sistem serta moral dari para abdi negara. Dengan adanya investasi yang masuk otomatis akan memberikan hal positif nyata seperti lapangan pekerjaan bertambah," katanya di Denpasar, Jumat (4/10). Marzuki mengatakan harus ada pelayanan yang jelas dan cepat di bidang birokasi demi meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia dan masalah yang sering terjadi di lapangan adalah pengurusan administratif seperti izin sangat sulit. "Pelayanan yang jelas dan cepat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia,

jika masih ada hambatan dalam pengurusan administratif seperti izin orang akan enggan menanamkan modal," kata Marzuki Alie. Salah seorang calon presiden dari konvensi Partai Demokrat memberikan contoh nyata, seperti pendirian pabrik semen di Cibinong, Tuban, Jawa Timur. Dari investor siap menanamkan modal sebesar Rp5 triliun, namun karena proses izinnya tersendat akhirnya terlambat dalam pembangunan. "Dari menteri sekretaris negara (Mensesneg) hingga Gubernur Jawa Timur sudah membantu namun izinnya tidak kunjung keluar. "Izinya bisa keluar tapi harus melibatkan dari pihak bupati sebagai rekan," ujar Marzuki Alie. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang tinggi biaya menurut Marzuki menjadi salah satu penyebab bagaimana pejabat publik memiliki

2001 data tanaman 3.132 Ha, luas areal non produktif 1.778 Ha jumlah 4.911 Ha selisih + 4.821 Ha. lokasi Tandun, dan Terantam seluas 14.181 HGU No.158,159 Tgl.15-8-2001 data tanaman 15.880 Ha luas areal non produktif 311 Ha jumlah 16.192 selisih + 2010 Ha. Berbagai keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan bahwa areal PTPN 5 seluas 15.000 Ha yang dikelola secara ilegal itu, produksi tandan buah sawitnya patut dipertanyakan, karena disekitar kebun sawit PTPN 5 ada PKS lain beroperasi, bukan PKS PTPN 5. Dikhawatirkan buah sawit PTPN 5 membelok diseludupkan ke PKS lainnya. Prediksi membeloknya TBS PTPN 5 ke PKS lain tersebut muncul pernyataan Dirut PTPN 5 Fauzi Yusuf disalah satu koran harian lokal belum lama ini, menyebutkan bahwa PTPN 5 pada Agustus 2013 pada saat kampanye Pilgubri periode 2013-2018 berlangsung, PTPN 5 kehilangan TBS 5.000 Ton per bulan. "Perhari sekitar 200 Ton, dengan alasan personil Polri yang diperbantukan untuk mengamankan areal PTPN 5 yang merupakan aset negara itu ditarik Polda untuk mengamankan Pilgubri," ujar Fauzi Yusuf dalam keterangan persnya. (PUR)

keinginan untuk korupsi selama menjabat. Investasi yang dilakukan dalam pemilihan kepala daerah, jika sudah menjabat pastinya diharapkan untuk kembali. "Inilah yang menjadi pekerjaan besar untuk kita semua bagaimana menekan biaya pilkada yang luar biasa besarnya," katanya Perlu sanksi yang tegas dan berat bagi pejabat publik yang melakukan korupsi dan ini adalah salah satu cara lain dalam upaya pembenahan birokrasi. "Jika pelakunya adalah seorang pejabat publik apa lagi penegak hukum yang melanggar hukum, sudah selayaknya diberikan sanksi berat, agar menjadi contoh bagi yang lain disamping itu agar mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada hukum, yang selama ini dinilai tebang pilih," ujarnya. (IN/BBS)

Murid SD 'Memar-Memar' Dipukuli Ibu Guru LANGKAT - Setelah sehari sebelumnya, Bunga (10) bukan nama sebenarnya membuat laporan pengaduan ke Mapolres Langkat, kini (Selasa pekan lalu-red) giliran dua murid lainnya yang datang ke Unit PPA Polres Langkat untuk memberikan keterangan terkait kasus kekerasan yang dialami mereka di sekolah. Kedua pelajar yang masih duduk di bangku kelas III SD 050740 Kwala Langkat, masing-masing berinisial MDI (10) dan Say (10). Keduanya menetap di Desa Kwala Langkat, Kec.Tanjung Pura, Langkat. Sedangkan, MM (22) sang ibu guru yang tersandung kasus pemukulan terhadap 15 anak didiknya hingga kini masih belum terlihat datang ke Polres Langkat untuk dimintai keterangan. "Kalau anak saya ini dipukul sampai 7 kali oleh guru tersebut dan bukan hanya kakinya saja yang dipukul, tapi juga wajahnya juga ikut dipukul pakai penggaris kayu, ini masih ada bekasnya, " ucap Sahara (45) ibu kandung MDI salah seorang siswa yang pernah dihajar oleh gurunya tersebut. Selama ini, sambung Sahara, dirinya sudah berusaha menahan diri dan mencoba bersabar. Tapi karena tidak ada itikad baik dari pihak sekolah untuk menyelesaikan persoalan ini maka dirinya terpaksa harus memilih membawa persoalan ini ke pihak yang berwajib. "Orang tua mana yang terima kalau anaknya dipukuli seperti ini, makanya kami minta supaya guru itu segera dipecat dan kalau bisa Kepseknya juga di copot karena dia bukannya mengambil tindakan tapi malah sengaja membela-belain guru itu " kata Sahara. Pantauan di Polres Langkat,

meskipun didampingi orang tuanya, namun beberapa pelajar SD tersebut tampak masih sangat trauma saat dimintai keterangan oleh petugas penyidik Polres Langkat. Mereka seperti sangat ketakutan sekali akibat kejadian yang mereka alami. Bahkan demi kebaikan mereka, keluarga korban meminta rekan wartawan untuk tidak mengambil gambar mereka saat menjalani pemeriksaan di Mapolres Langkat. Usai memberikan keterangan, Zakiah (39) ibu kandung Bunga meminta kepada petugas kepolisian untuk serius mengusut tuntas kasus kekerasan tersebut. Dikatakannya, kalau kemarin dirinya sudah didatangi oleh utusan dari Dinas Pendidikan Kab.Langkat yang meminta agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan. "Tuntutan kami jelas, yang pertama supaya guru itu dipecat dan Kepala Sekolahnya juga ikut dicopot, karena antara guru itu sama Kepsek masih ada hubungan keluarga, makanya dia (Kepsek) mati-matian membela guru itu supaya jangan di pecat dan sebelum saya melaporkan masalah ini dia juga pernah menantang dan seperti menyepelekan kami karena orang susah pasti tidak berani lapor sama polisi " ucap Zakiah. Sementara itu, Ketua Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak Sumatera (LAPAS), Togar Lubis SH saat dikonfirmasi membenarkan kalau pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan yang dialami 15 pelajar SD tersebut. Dijelaskannya, Kamis 19 September 2013 lalu, ketika para orang tua murid datang ke kantor LAPAS di Stabat mereka melaporkan kasus penganiayaan ini.

"Saya telah berkoordinasi dengan Kadis P dan P Langkat. Permintaan para orang tua hanya 2, yaitu : 1. Guru honor tersebut mohon maaf dan 2 berhenti mengajar di sekolah tersebut karena sebelumnya penganiayaan terhadap murid sudah sering dilakukan oleh guru tersebut," tegasnya. Bahkan ada 2 orang murid yang kepalanya pernah saling dibenturkan. Sikap guru honor ini juga tidak menunjukkan sikap seorang guru, sebagai perempuan, kata warga, guru ini ini sering di lingkungan sekolah menghisap rokok. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat H. Sujarno SSos saat ditemui wartawan di ruang kerjanya menjelaskan, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah terbaik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebelum resmi dilaporkan ke pihak yang berwajib dirinya juga sudah melakukan pertemuan antara guru tersebut dan beberapa wali murid untuk mencari solusi jalan keluar yang terbaik. "Guru tersebut masih tenaga honorer dan sudah kita mintai keterangannya, dia memang mengaku bersalah karena khilaf dan sudah meminta maaf kepada orang tua murid," jelas Kadis. Kadis juga meminta agar semua pihak yang terkait untuk saling bersabar dan tidak emosi sehingga dapat memperoleh jalan keluar yang terbaik. Mengingat disekolah itu memang sangat dibutuhkan tenaga guru karena jumlah guru disana sangat terbatas sekali. "Yang jelas guru honor tersebut sudah kita panggil dan akan kita tindak sesuai peraturan yang berlaku, " ucap Kadis Pendidikan. (JUL)


Epaper kpkpos 271 edisi senin 7 oktober 2013  

kpkpos surat kabar korupsi politik dan kriminal

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you