Page 1

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

TES KEPERAWANAN RENDAHKAN DERAJAT WANITA Lembaga penegak hukum harus berani menerapkan keadilan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi di Pemprovsu tersebut, salah satunya dana BDB dan dana BOS yang ditangani Poldasu.

» Andi Mallarangeng

Andi Segera Ditahan, Anas Belakangan

MUSLIM MUIS SH Direktur Puspa Sumut

MEDAN–Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) diminta segera melakukan pengusutan terhadap Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Langkat. Pasalnya, dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI tentang

MEDAN - KASUS dugaan korupsi di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) memprihatinkan, sudah sungguh keterlaluan dan berlangsung sistemik. Sejumlah oknum pejabat dituding menerima fee dari proyek - proyek yang ada di Sumut, dengan jumlah yang bervariasi. Besaran fee untuk oknum pejabat di Pemprovsu itu berkisar antara 7 persen sampai 15 persen dari nilai proyek. Contohnya, dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan di Kabupaten Madina.

• LANJUT KE HAL. 2

PTPN V “Setengah Hati” Laksanakan UU No 19

Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 12

pengelolaan pajak reklame oleh Dispenda Langkat tidak tertib, dan terdapat kekurangan penerimaan pajak reklame sebesar Rp 55.810.700, reklame tidak berizin sebanyak 759 reklame serta potensi penerimaan pajak reklame yang belum ditetapkan dan ditagih sebe-

Pada persidangan Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Surung Panjaitan, Rabu pekan lalu, terungkap jika para kontraktor memberikan fee 7 persen ke oknum pejabat di Pemprovsu dari total 15 persen yang dijanjikan. Seperti diketahui, Surung Panjaitan tersangkut kasus penyuapan Bupati Mandailing Natal (Madina), Hidayat Batubara senilai Rp1 miliar. Surung yang menjabat Direktur PT Bumi Lestari Energi (BLE) merupakan kontrakror proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pen-

sar Rp552.660.416. Demikian dikatakan Ketua LSM BARAAPI Langkat, L Tarigan, pekan lalu, via selulernya. Kata Tarigan, pada Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Langkat menganggarkan • LANJUT KE HAL. 2

yabungan di Kabupaten Madina yang bersumber dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) tahun 2013 lalu. Surung Panjaitan ditangkap pada 13 Mei 2013 di Hotel Arya Duta Medan, oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia didudukan di kursi pesakitan karena memberi atau menjanjikan uang sejumlah Rp1 miliar kepada Bupati Hidayat Batubara yang kini menjadi tahanan KPK. "15 persen dari anggaran renca• LANJUT KE HAL. 2

DIDUGA TERLIBAT KORUPSI DPPID

Tangkap Bupati Nias Utara

PEKAN BARU - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditetapkan, dan diberlakukan sejak diundangkan. Namun pemberlakuan UU tersebut bagi PTPN V Riau terkesan “setengah hati”. "Pasalnya, indikasi praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di lingkungan perusahaan semi plat merah yang merupakan perusahaan BUMN ini, disinyalir masih saja berlangsung, terutama pada saat musim proyek," beber sumber KPK Pos yang mohon dirahasiakan jati dirinya, Selasa pekan lalu. Penegasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, pasal 7 disebutkan, para anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah, dan Pasal 2 ayat (1) e, disebutkan “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan

GUNUNG SITOLI – Puluhan masyarakat Kabupaten Nias Utara yang menamakan dirinya Forum Rakyat Bersatu Nias Utara melakukan aksi di halaman kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Selasa. Mereka mendesak Kajari Edi Sumarno segera menangkap Bupati Nias Utara Edwar Zega, karena terindikasi melakukan KKN pada pembangunan pembukaan badan jalan yang berlokasi di Dusun I Desa Fadoro

• LANJUT KE HAL. 2

» Edwar Zega Fulolo dan pembukaan badan Jalan dari Desa Baho menuju Desa Desa Fadoro Fulolo yang bersumber dari DPPID (Dana Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Daerah) TA. 2011 senilai Rp8.277.000.000. Proyek yang sarat dengan • LANJUT KE HAL. 2

Periksa Kasipidsus Kejari Tanjung Balai

Kolom Redaksi

TANJUNGBALAI - Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diminta segera turun ke Tanjungbalai, guna melakukan penyelidikan terkait persoalan yang diduga melibatkan oknum Kasipidsus Kejaksaan negeri (Kejari) Tanjungbalai Ahmad Erdiansyah Putra Hasibuan SH MH dengan pedagang monza (pakaian bekasred) Pasar TPO. ”Aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok pedagang pakaian bekas ke Kantor Kejaksaan Negeri tidak boleh dipandang sebelah mata. Ini

Sikap Reaktif Gamawan Fauzi

• LANJUT KE HAL. 2

9 – 15 SEPTEMBER 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan):

Kejatisu Diminta Usut Dispenda Langkat

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengisyaratkan segera menahan Andi Mallarangeng, tersangka kasus korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang. "Dengan diterimanya laporan resmi (penghitungan kerugian negara oleh BPK), kami akan mempercepat proses penyelesaian Hambalang, termasuk upaya penahanan," kata Ketua KPK Abraham Samad di Jakarta kemarin. Abraham menyatakan penahanan tersangka bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan. Enggan menyebut nama tersangkanya, ia mengatakan KPK akan tetap berpegang pada urutan penetapan tersangka. Sehingga, tersangka yang lebih dulu dipanggil adalah Andi Mallarangeng. “Surat pemanggilan kepada Andi memang belum dikirim. Surat itu gampang, yang jelas minggu ini masih ada tiga hari," ujarnya. KPK telah menetapkan empat tersangka kasus Hambalang. Mereka adalah mantan Direktur PT Adhi Karya Teuku Bagus Mohammad Noor, mantan pejabat

LANGKAH Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang buru-buru melapor ke polisi karena merasa difitnah amat klise. Ia semestinya bersikap terbuka menghadapi tudingan M. Nazaruddin mengenai dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik alias e-KTP. Kejelasan soal penggunaan duit Rp5,8 triliun dalam proyek ini jauh lebih penting dibanding urusan pencemaran nama baik. Sikap Menteri Dalam Negeri itu justru akan dibaca sebagai trik mengalihkan isu. Sudah lama orang mencurigai adanya patgulipat dalam proyek raksasa tersebut. Tahun lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga telah memastikan ada persekongkolan antara Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pemenang tender dan panitia lelang. Indikasinya, spesifikasi dan syarat tender pas betul dengan penawaran konsorsium

EDISI 267/ THN VI

sudah menyangkut citra Kejaksaan secara umum. Untuk itu, kita minta kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) segera menyelidiki kasus yang diduga melibatkan Kasipidsus tersebut,” kata aktivis LSM Rudi Rinaldi. Rudi berpendapat, secara logika sehat, masyarakat tidak akan mungkin berani melakukan aksi unjuk rasa, dan menuding oknum Kasipidsu jika hal itu tidak benar sama sekali. “Masyarakat tidak akan mungkin menuding aparat hukum dengan tudingan yang mengada-

ada. Apalagi, mereka itukan awam. Artinya, yang mereka sampaikan kemungkinan besar adalah benar,” ujarnya lagi. Rudi khawatir jika aksi unjuk rasa tersebut dibiarkan berkepanjangan, hal itu akan merusak citra Kejaksaan di mata masyarakat. Terlepas dari masalah benar atau tidaknya tuntutan dari pengunjuk rasa tersebut, aksi unjuk rasa yang membawa-bawa nama seorang oknum pejabat di Kejari Tanjungbalai harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh pihak • LANJUT KE HAL. 2

GAJI CUKUP BESAR MASIH TERIMA SUAP YOGYAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai bekas Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini, orang yang serakah.

Ketua KPK: Rudi Rubiandini Orang Serakah "GAJI sebagai Kepala SKK Migas Rp220 juta sebulan, dan gajinya sebagai Komisaris Bank Mandiri senilai Rp75 juta, tapi masih menerima suap," kata Abraham saat menyampaikan kuliah umum di depan mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis. Abraham menganggap Rudi seharusnya bisa menolak suap karena sudah mendapatkan fasilitas lengkap dari negara dan memiliki pendapatan tinggi. Abraham menilai pejabat negara

» Rudi Rubiandini

dengan gaji besar dan fasilitas mewah yang melakukan korupsi memiliki sifat tamak. Kata dia, korupsi dilakukan bukan karena kebutuhan, tapi keserakahan. "Gaji Rp300-an juta sebulan itu, kan, tidak habis dimakan. Ini karena dia punya sifat tamak," ujar Abraham. Dia menjelaskan, kejahatan korupsi bisa dilakukan dengan dua motivasi, yakni keserakahan atau karena kebutuhan. Bagi Abraham, koruptor dari kalangan pegawai negeri sipil golongan terendah, yang hanya bergaji Rp2

jutaan per bulan, melakukan kejahatan ini dengan motivasi kebutuhan. Untuk PNS rendahan seperti itu, menurut dia, bisa dicegah agar tidak melakukan korupsi, yaitu dengan menyetarakan gajinya sesuai standar kebutuhan di daerahnya saja. Kata Abraham, sektor tambang dan migas selama ini memang menjadi lahan korupsi banyak pejabat pembuat kebijakan yang serakah. Tidak • LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM


KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 267 9 – 15 SEPTEMBER 2013

Pembangunan IPA Air Minum Dairi Diresmikan

Bupati Dairi, KRA. Johnny Sitohang sedang melakukan peletakan batu pertama pembangunan instlasi pengolahan air dan reservoir Lae Cimberah.

SIDIKALANG - Bupati Dairi KRA. Johnny Sitohang meresmikan pembangunan sejumlah sarana dan prasarana air minum berbiaya Rp34,5 Milliar, Kamis lalu. Peresmian pembangunan air minum dimaksud, dilakukan secara simbolis, pada peletakan batu pertama, pembangunan instlasi pengolahan air (IPA), dan reservoir Lae Cimberah Kecamatan Sitinjo, yang dirangkai dengan acara marsodip (doa syukuran-red) marga Kudadiri, selaku pemilik atau pemegang hak ulayat Lae Cimberah. Selain dilakukan Bupati Johnny

dan wakil Bupati, Irwansyah Pasi, peletakan batu pertama pembangunan IPA juga dilakukan para pengetua, atau tokoh adat sulang silima marga Kudadiri, Boangmanalu, Capah, dan disaksikan Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nciho Sidikalang, IR. Rafael Ginting, Kapolres Dairi, Enggar Pareanom, Dandim 0206 Dairi, Syawal Fahmi, Kajari Sidikalang, Pendi Sijabat, Ketua DPRD Dairi, Delphi M. Ujung, dan Sekda Dairi, Julius Gurning, serta seribuan masyarakat Sitinjo.

Bupati KRA. Johnny Sitohang dalam sambutannya mengatakan, sebagai bentuk keseriusan, dan perhatian pemerintah Dairi terhadap kebutuhan air minum masyarakat. Pada tahun anggaran 2013, pemerintah Dairi akan melaksanakan sejumlah pembangunan sarana dan prasarana air minum di kabupaten Dairi dengan jumlah anggaran Rp34,5 milliar. Diantaranya, Pembangunan instlasi pengolahan air dan reservoir Lae Cimberah dengan jumlah anggaran Rp5,5 M, Pembangunan perpipaan transmisi Lae Cimberah

Rp9,5 M, pembangunan perpipaan distribusi Rp2,5 M, pembangunan perpipaan di Kecamatan Tigalingga Rp6 M, pembangunan perpipaan transmisi dan distribusi di Kecamatan Laeparira Rp6 M, pembangunan perpipaan transmisi dan distribusi kota Sidikalang dan Berampu Rp3,5 M, dan rehabilitasi pengolahan air minum Laembulan Rp1, 5 M, yang seluruhnya bersumber dari APBN. “Selain itu, dalam waktu dekat, kita juga akan membangun sarana dan prasarana air minum di 14 Desa lainnya, dengan total anggaran sekitar Rp25 milliar, yang saat

ini masih tahap proses tender,” ungkap Johnny, seraya mengajak masyarakat untuk bersatu membangun Dairi, dengan bekerjasama dan sama-sama bekerja. Sementara itu, Syamsul Kudadiri, SH, mewakili tokoh marga kudadiri dalam sambutannya berharap, setelah diserahkannya Lae Cimberah untuk dikelola oleh PDAM, kiranya pemerintah Dairi itu dapat mengelola Lae cimberah dimaksud dengan baik, dan selalu menjaga kelestariannya, dengan melakukan penghijauan di sekitar sumber air Lae Cimberah.(NDK)

KETUA KPK: RUDI RUBIANDINI PERIKSA KASIPIDSUS KEJARI TANJUNG BALAI................................................................................. ORANG SERAKAH................................ • DARI HALAMAN. 1 • DARI HALAMAN. 1 mengherankan, kata dia, hasil kajian KPK menyimpulkan 50 persen perusahaan tambang batu bara dan nikel tidak membayar royalti ke negara. "Mereka hanya memberi upeti ke gubernur dan bupati. Makanya sebagian bupati di Kalimantan mobil mewahnya bisa 25 berjejer, tapi puskesmas dan sekolahannya hancur," ujar dia. Abraham juga menganggap dominasi asing pada pengelolaan

sumber energi, seperti minyak dan gas, terjadi akibat banyaknya pengambil kebijakan di sektor ini yang melakukan korupsi. Padahal, kata dia, KPK pernah menghitung hasil pengelolaan sektor migas, kalau 100 persen didominasi negara, bisa menghasilkan pemasukan Rp20 ribu triliun. "Jadi, selama ini, akibat korupsi, telah terjadi perampokan yang luar biasa. Pelakunya pengusaha hitam dan pejabat korup," katanya. (IT/BBS)

TUNGGAKAN DBH, BISA PIDANAKAN GUBSU............................ • DARI HALAMAN. 1 penerimaan pajak reklame sebesar Rp500.000.000, dengan realisasi sebesar Rp398.800.375 atau 79,76 persen dari anggaran. "Artinya, yang telah dianggarkan Dispenda Langkat tidak akan tercapai 100 persen. Sebab, banyak para pemasang reklame yang tidak terdaftar dan belum ditagih. Padahal, jika Dispenda betul-betul serius, maka target yang diinginkan akan tercapai," katanya. Menurut Tarigan, penyetoran ke kas daerah dilakukan oleh bendahara Dispenda Langkat berdasarkan surat ketetapan pajak reklame, surat setoran pajak reklame, buku pencatatan bendahara penerimaan dan laporan raelisasi pajak reklame Tahun

Anggaran 2012, diketahui bahwa penerimaan pajak reklame dari petugas pemungut adalah sebesar Rp398.800.375, dan telah disetorkan seluruhnya oleh bendahara penerimaan ke kas daerah. "Hal ini jelas tidak sesuai dengan UU RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah. Dimana, pada pasal I Nomor 10 disebutkan, bahwa pajak daerah adalah pajak kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tiak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu, kita meminta pihak kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan," bebernya.(JUL)

SIKAP REAKTIF GAMAWAN FAUZI. • DARI HALAMAN. 1 PNRI. Dalam sidang KPPU terungkap pula bahwa peserta tender pernah bertemu dengan panitia lelang di luar jam kerja. Ketika itu KPPU meminta Menteri Dalam Negeri memberi sanksi administratif kepada panitia. Pengakuan Nazaruddin, yang telah dimintai kesaksian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kasus ini, semakin menguatkan temuan KPPU. Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut bahkan menuding Menteri Gamawan mendapat upeti dari pemenang tender proyek e-KTP. Gamawan berhak merasa dicemarkan nama baiknya dan melaporkan Nazaruddin ke polisi. Tapi Gamawan semestinya menyadari pula, sebagai menteri, ia harus mempertanggungjawabkan anggaran proyek itu kepada publik. Sikap reaktif hanya akan menimbulkan kesan bahwa dia berupaya menghambat pengungkapan kasus ini. Mengadukan pelapor ke polisi juga bukan trik baru. Kita tentu masih ingat kasus pajak PT Asian Agri. Sebelum skandal ini disidik, Vincentius Amin Susanto, yang

membongkarnya, diciduk lebih dulu oleh polisi. Akibatnya, penanganan kasus pajak Asian Agri sempat tersendat. Edhie Baskoro-putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-juga pernah melaporkan Yulianis ke polisi pada Maret lalu. Karyawan Grup Permai ini dianggap mencemarkan nama baik Edhie karena mengungkap adanya aliran duit dari perusahaannya ke Edhie. Langkah serupa dilakukan Anas Urbaningrum ketika dituding oleh Nazaruddin terlibat dalam kasus Hambalang. Belakangan terbukti, pengakuan Nazaruddin benar adanya. Menteri Gamawan semestinya paham bahwa saksi kasus korupsi diproteksi oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Siapa pun tidak bisa memidanakan atau menuntut secara perdata saksi pelapor kasus korupsi atas kesaksiannya. Kalaupun ia terlibat dalam perkara yang sama, hukumannya akan diringankan karena bersedia menjadi justice collaborator. Dengan dasar itu, kepolisian diharapkan tak memproses aduan Gamawan. Yang lebih mendesak justru pengungkapan dugaan korupsi e-KTP. KPK tak perlu ragu memeriksa siapa pun yang terlibat dalam patgulipat proyek besar ini. (***)

Kejaksaan sendiri. Seperti diketahui, dalam beberapa pekan terakhir ini Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Balai selalu menjadi sasaran aksi unjuk rasa dari kelompok masyarakat pedagang pakaian bekas untuk menuntut oknum Kasipidsus di Kejari Tanjungbalai agar menepati janjinya yakni terkait dengan pelepasan ratusan bal pakaian bekas eks luar negeri yang perkaranya sudah selesai di sidangkan di Pengadilan Negeri Tanjungbalai. Alasan masyarakat, karena pada saat berlangsungnya proses persidangan terhadap perkara penyeludupan pakaian bekas tersebut, oknum Kasipidsus telah menjanjikannya sehingga masyarakat memberikan dana sebesar Rp30 juta sebagai persekot (uang muka) dari Rp160 juta dari total seluruh biaya yang diminta oknum Kasipidsus. Walaupun Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Ahmad Erdiansyah Putra Hasibuan sebelumnya, tidak mengaku ada menjanjikan dan menerima uang tersebut namun masyarakat tetap tidak percaya. Soalnya Ayong Susanto maupun H Latief selaku perpanjangan tangan dari pedagang tetap bersikeras mengakui bahwa sejumlah uang tersebut memang telah mereka serahkan kepada oknum Kasipidsus tersebut.(HER)

Kasipidsus Kejari Tanjungbalai (safari hitam) saat didemo para pedagang monza beberapa waktu lalu.

TANGKAP BUPATI NIAS UTARA............................................................................................................. • DARI HALAMAN. 1 KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) itu dikerjakan oleh PT Bangkit Jaya Mulia Abadi pada 1 November 2011 senilai Rp3.692.000.000. Dan yang ke dua Pembukaan Badan Jalan Mulai dari Desa Baho menuju Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Nias Utara yang dilaksanakan oleh PT Wiku Jaya Abadi yang dikerjakan pada tanggal 1 November 2011 senilai Rp4.585.000.000. Dalam orasinya mereka sebutkan, bahwa Bupati Nias

Utara sebagai kepala daerah sebelumnya diharapkan dapat melakukan pembenahan dan pembangunan berbagai infrastruktur termasuk jalan demi kesejahteraan masyarakat Nias Utara. “Namun hal itu hanyalah sebuah isapan jempol belaka karena realita yang terjadi sampai sekarang harapan itu berupa janji belaka,” ujar salah seorang pengunjuk rasa. Bahkan, Bupati Nias Utara terkesan sengaja tutup mata terhadap kasus ini. Bagaikan tidak punya mata untuk melihat dan tidak punya telinga untuk

mendengar keluhan masyarakat selama ini. Dugaan adanya penyelewengan dalam proyek tersebut telah dilaporkan oleh LSM pada tahun 2011 dengan surat yang bernomor : 68.C/ LHP/XVIII.MDN/10/2012 Tanggal 24 Oktober 2012. Bahkan, hasil audit/pemeriksaan BPK RI telah keluar. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan dugaan terjadinya KKN adalah pengurangan volume pekerjaan dari dua paket pekerjaan tersebut. Sementara nilai anggarannya tetap, lalu kemana

anggaran selebihnya ? Forum Rakyat Bersatu Nias Utara sangat menyesalkan penanganan kasus yang dilakukan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli. Pihak Kejari dinilai terkesan main-main karena sudah sekian lama belum juga bergulir ke pengadilan.”Apakah ada mafia kasus di kejari Gunungsitoli ?,” ucap pengunjuk rasa kesal. Sejumlah elemen masyarakat di Nias menyebutkankinerja Kejari Gunungsitoli sangat diragukan karena sejumlah kasus korupsi yang sudah dilaporkan masyarakat ada pangkal tetapi

tidak berujung. Dengan kata lain ada indikasi bargaining dengan para koruptor. “Kita minta kepada Kajati Sumut agar segera mencopot Kajari Gunungsitoli karena terkesan tidak lagi pantas dan tak layak melanjutkan jabatannya di Nias. Bahkan terlihat tak sejalan dengan semangat Presiden SBY untuk memberantas praktik korupsi di negara ini,” ucap sumber. Mereka juga meminta seluruh masyarakat pulau Nias tetap bergandeng tangan untuk melawan ketidakadilan hukum di Pulau Nias ini.(TIM)

KORUPSI DI PEMPROVSU SISTEMIK............................................................................................................. • DARI HALAMAN. 1 nanya untuk biaya asistensi. Tujuh persen untuk Pemprovsu seperti untuk Biro Keuangan dan Bapedda," kata Ali Mutiara Rangkuti anggota DPRD Madina dan Raja Sahlan Nasution yang dihadirkan pada persidangan itu, seperti dikutip Starmedia.Com Ali Mutiara menyebutkan, 15 persen fee merupakan asistensi dari rencana anggaran. Untuk biaya dinas di Provinsi yang merupakan kebiasaan dari Bupati. Biaya asistensi merupakan ongkos yang lazim dimintakan kepada kontraktor. Puspa Prihatin Kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pemprovsu mendapat perhatian serius dari Pusat Study Hukum & Pembaharuan Peradilan (Puspa) Sumatera Utara. “Lembaga penegak hukum harus berani menerapkan keadilan hukum dalam proses penyelidikan

dan penyidikan kasus korupsi di Pemprovsu tersebut, salah satunya dana BDB dan dana BOS yang ditangani Poldasu,” tegas Direktur Puspa Sumut, Muslim Muis SH, pekan lalu, menanggapi dugaan kebocoran anggaran di APBDSU. Dia mengaku sangat prihatin dengan roda pemerintahan di Pemprovsu yang menjadi ‘bulanbulanan’ lembaga penegak hukum atas dugaan praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa oknum pejabatnya. Disebutkannya, sesuai dengan pemberitaan media, kebocoran tersebut disinyalir meliputi sejumlah alokasi anggaran yang sebenarnya memiliki nilai strategis dan ekonomis terhadap kemajuan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah di tingkat kabupaten/kota. Hal senada disampaikan Arif Tampubolon, seorang aktivis anti korupsi. Ia mengungkapkan salah satu dugaan tindak pidana korupsi

yang melibatkan oknum pejabat tinggi di Pemprovsu diantarannya penyertaan modal ke PT Bank Sumut, tahun 2011 senilai Rp 81.192.368.779. "Pada penyertaan modal tahun 2011, Pemprovsu memberikan anggaran Rp537.740.888.779 kepada PT Bank Sumut. Namun faktanya PT Bank Sumut hanya menerima sebesar Rp456.548. 520. 000. Ini artinya, ada sekira Rp81. 192.368.779, selisih anggaran yang diduga dikorupsi," kata Arief. Kemudian, dugaan korupsi dana BOS tahun 2012 sebesar Rp 14.921.702.750, yang seharusnya digunakan pada triwulan III dan IV ternyata tidak dicairkan. Melainkan dana tersebut dialihkan kepada kegiatan lain pada medio Januari 2013 yang diduga ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan Baharuddin Siagian dengan nomor surat: 906/470/2013 tertanggal 22 januari 2013.

Kemudian, dugaan korupsi dana BOS tahun 2012 sebesar Rp14.921.702.750 yang seharusnya digunakan pada triwulan III dan IV ternyata tidak dicairkan. Dana tersebut dialihkan kepada kegiatan lain pada medio Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan Baharuddin Siagian dengan nomor surat: 906/470/ 2013 tertanggal 22 januari 2013. Pada APBD tahun 2012, kegiatan pada alokasi anggaran untuk BDB dan Bansos ternyata oleh TAPD proses penyusunannya tidak sesuai dengan ketentuan dan telah melanggar peraturan. "Terbukti dengan notis KPK, kegiatan pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Sumut Rp83. 842.900.000, dan delapan poin kegiatan di Dinas Perikanan Kelautan Sumut senilai Rp10.004. 852.000,- tidak melalui KUA dan PPAS dengan total keduanya Rp 93.847.752.000. Artinya kegiatan

ini di APBD 2012 adalah penumpang gelap," sebut Arief. Tidak itu saja, penyusunan anggaran belanja hibah dan bansos tahun 2012 sebesar Rp2.172.530. 902.000, telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pemberian hibah dan bantuan sosial. Dengan klasifikasi yaitu belanja hibah total sebesar Rp2.058.111.202.000 dan bansos sebesar Rp87.419.700.000. Sementara untuk alokasi BDB kepada 33 kabupaten/kota juga terindikasi korupsi dan ini sudah menjadi rahasia umum bagi Pemprovsu dan DPRD Sumut, serta pengusulan BDB dari kabupaten/ kota ternyata harus mengeluarkan fee hingga 7 sampai 8 persen kepada pihak Pemprovsu. "Semuanya sudah kita laporkan ke KPK, termasuk daftar BDB 2012-2013 ke 33 kabupaten/kota," beber Arief.(TIM)

V/2012 sebesar Rp300.000 hingga Rp500.000 per satu formulir RKS. Namun, masih ada biaya-biaya “siluman” yang tidak berdasarkan SOP Direksi. Misalkan biaya berita acara, biaya kontrak, biaya Adm dan biaya pada saat pencairan uang proyek. Setidaknya dalam 1 paket proyek kontraktor harus merogoh kocek menyediakan uang sebesar Rp1.500.000 hingga Rp 2.000.000. Pungutan biaya formulir RKS, dan siluman tersebut bagi sebagian pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi yang menjadi rekanan di PTPN V dengan modal pas-pasan, sangat memberatkan. Sementara dalam pelaksanaan lelang tender para kontraktor bersaing ketat, namun masih saja ada biaya-biaya yang harus disediakan dan distor ke oknum

PTPN V, sehingga UU No.19 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) e, tersebut boleh dibilang diatas kertas, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebut sumber. Penjelasan Staf Bahagian pelelangan PTPN V Syamlul Lubis belum lama ini, mengatakan besaran alokasi dana dalam pelaksanaan pengadaan dan jasa tahun anggaan 2013 sebesar Rp300 miliar lebih dengan jumlah paket proyek sekitar 1500 hingga 2000 paket. Pungutan resmi berdasarkan SOP Direksi ditambah dengan biaya “siluman” diperkirakan mencapai miliaran rupiah masuk ke PTPN V yang menjadi pertanyaan uang siluman yang tidak berdasarkan SOP tersebut dikemanakan, sebut sumber Aktivis LSM Pemantau Asset Daerah Chairuddin ketika dimintai

komentarnya terkait dugaan adanya pungutan biaya formulir RKS dan uang “siluman” dalam proses lelang hingga pelaksanaan proyek, mengatakan, maraknya KKN akibat lemahnya pengawasan dilingkungan PTPN V selain itu. "Selagi sifat “benalu” di PTPN V masih bercokol, KKN sulit diberantas, oleh karenanya “benalu” yang ada di PTPN V harus disingkirkan, dan dicopot dari jabatannya," katanya. Masih kata Chairuddin “pemain” lama di PTPN V yang pernah berurusan dengan DPRD Propinsi Riau terkait dugaan penggelembungan harga beli pupuk PTPN V, mengakibatkan kerugian negara belasan miliar, kasus ini, lenyap bak ditelan bumi. Oknum diduga terlibat dengan dugaan penggelembungan harga beli pupuk tersebut hingga saat ini

masih bertahan menjabat sebagai petinggi di PTPN V. Selain itu, dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengembangan perkebunan Inti dan KKPA Kabun Tandun di kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) Batu Gajah seluas 5.900 hektar bekerjasama denga KUD Bumi Asih Dalam kasus ini, salah satu direktur PTPN V dan ketua KUD Bumi Asih menjadi terperiksa di Mapolda Riau namun kasus ini, juga lenyap, katanya Disebutkan Chairuddin Pengawasan di PTPN V “mati suri”. Pasal 60 UU No.19 Tahun 2013 cukup jelas “Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan Kepengurusan Perum serta memberikan nasihat kepada Direksi tampaknya pasal ini juga terbelenggu, ujarnya (PUR)

ANDI SEGERA DITAHAN, ANAS BELAKANGAN.......................................... PTPN V “SETENGAH HATI” LAKSANAKAN UU NO 19 ........................................................................ • DARI HALAMAN. 1 pembuat komitmen Deddy Kusdinar, dan Andi Mallarangeng. Tersangka terbaru dalam kasus ini adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Andi menjadi tersangka sejak Desember 2012, sedangkan Anas pada Februari 2013. Abraham Samad menyatakan, KPK memiliki prosedur operasi standar dalam penahanan. Seseorang yang sudah menjadi tersangka dan hampir rampung berkas penyidikannya, ucap dia, pasti ditahan. "Bisa saya pastikan, beberapa hari ke depan kami akan lakukan langkah-langkah progesif, termasuk penahanan," Samad menegaskan. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo berujar,

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

lembaganya telah memberikan hasil perhitungan kerugian negara dalam proyek Hambalang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan pemeriksaan, jumlah uang negara yang lenyap dalam kasus Hambalang sebesar Rp 463,66 miliar. "Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan KPK," kata Hadi di gedung KPK kemarin. Juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng menyatakan belum menerima informasi ihwal kepastian pemanggilan Andi. Dihubungi kemarin, Rizal menyatakan adiknya siap dipanggil jika memang dibutuhkan. “Selama ini kan begitu, kalau dipangil ya kami datang. Jangan tanya saya kapan jadwalnya, tanya KPK” ujar dia. Mengenai kemungkinan penahanan, Rizal yakin Andi siap. (TI/BBS)

• DARI HALAMAN. 1 masyarakat”. PTPN V perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan ini, praktek KKN dengan modus “kongakalikong” antara oknum karyawan PTPN V yang menduduki jabatan “empuk” dengan keluarga dekat sang oknum karyawan yang menjadi rekanan di PTPN V bukan rahasia lagi. Belakangan ini, praktek KKN di PTPN V menjadi buah bibir. Diinformasikan, kontraktor yang bersekongkol dengan oknum staf karyawan PTPN V itu, gampang mendapatkan proyek, dan tidak tergoyahkan, sebut sumber KPK Pos. Selain pungutan formulir RKS (Rencana Kerja dan Syarat) yang ditetapkan dalam SOP Direksi PTPN V No.18-SOP/PBJ/PTPN

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 267 9 – 15 SEPTEMBER 2013

NASIONAL

KPK Tetapkan Jero Wacik Tersangka? JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik disebut-sebut sudah dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peneratan tersangka bagi politikus Partai Demokrat berdasarkan edarnya email yang menyatakan Menteri ESDM resmi ditingkatkan statusnya menjadi tersangka kasus suap Kepala Satuan Tugas Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini. Email itu dikirim dengan alamat Satgasmafiahukum@gmail.com ke sejumlah wartawan, pada Jumat dini hari pekan lalu. Di dalam email terdapat empat buah attachment foto yang mirip dengan surat

perintah dimulainya penyidikan (Sprindik). Foto pertama memuat gambar yang berisikan Jero Wacik tersangka. Di gambar pertama itu, nampak sprindik diambil dari jarak jauh. Sementara di gambar kedua, nampak gambar dari dekat. Di gambar kedua, Jero dijerat dengan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tertulis pula, sprindik itu ditandatangani Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Namun, belum ada tanggal dan ada tulisan 'menunggu persetujuan presiden (RI-1). Isi Sprindik tersebut mene-

rangkan mengenai perintah untuk menaikkan proses pemeriksaan ke tingkat penyidikan dengan menetapkan seorang tersangka. Salinan dokumen tersebut yang dikirim melalui surat elektronik atau email dari pengirim mengatasnamakan 'Satgas Mafia Hukum'. Adapun isi dari Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tersebut adalah sebuah perintah untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait proyek PT Kernel Oil Pte Ltd atau proyek-proyek lainnya yang diduga dilakukan oleh tersangka Jero Wacik selaku Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Surat tersebut juga menerangkan dasar peningkatan status hukum Jero Wacik merujuk pada Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 21 Tahun 2002 tetntang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pembernatasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam dokumen tersebut juga tertulis berupa perintah kepada empat orang penyidik Komisi Pemberan-

tasan Korupsi(KPK) untuk segera bertugas melakukan penyidikan terhadap kasus suap SKK Migas. Surat perintah itu berlaku sejak tanggal dikeluarkan di Jakarta, Agustus 2013 (tanpa tanggal). Surat perintah penyidikan (sprindik) ditandatangani Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto. Tidak hanya itu, sang pengirim dokumen juga mengirimkan beberapa dokumen 'Surat Perintah Penyidikan' (Sprindik) terkait status hukum Bupati Bogor Rachmat Yasin. Surat ini juga ditandatangani Bambang pada 22 Mei 2013. KPK Membantah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Bambang Widjojanto membantah kabar Menteri ESDM Jero Wacik telah menjadi tersangka kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas. "Hati-hati, setahu saya belum ada tersangka lain selain tiga orang yang sudah ditetapkan KPK," kata Bambang saat dikonfirmasi wartawan, Jumat pekan lalu. Ditanya dokumen yang beredar, Bambang tidak mau komentar karena tidak tahu isi dokumen dan hingga kini KPK belum menetapkan status kepada mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP menegaskan KPK menengarai ada upaya mengganggu kerja pemberantasan korupsi terkait

Korupsi PON, Wayan Koster 'Tunjuk Hidung' Pemerintah

Abraham Samad: Korupsi karena Sifat Tamak dan Rakus KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengingatkan para pejabat negara untuk tidak korupsi karena pendapatannya sudah luar biasa besar. Seperti halnya mantan Ketua SKK Migas, Rudi Rubiandini saja setiap bulannya menerima gaji sebesar Rp 220 juta saat masih menjabat, ditambah lagi Rp 75 juta pendapatan sebagai komisaris Bank Mandiri. "Pendapatan Rp 300 juta tidak akan habis dalam sebulan. Jadi, kalau masih korupsi, ini namanya serakah luar biasa. Korupsi karena sifat tamak dan rakus," katanya saat mengisi kuliah perdana mahasiswa program Pascasarjana UGM, Yogyakarta, Kamis pekan lalu. Menurut dia, kebanyakan pejabat negara, penentu kebijakan, dan aparat penegak hukum melakukan tindak korupsi. Ini dikarenakan dorongan sifat tamak dan serakah. Mereka masih saja rakus mengambil barang negara yang seharusnya didistribusikan untuk masyarakat, walaupun dirinya telah mendapatkan berbagai fasilitas dan gaji dari negara yang cukup besar. KPK kini tengah fokus dalam upaya memberantas korupsi dalam kategori besar, yaitu yang melibatkan penyelenggara negara, penentu regulasi, dan aparat penegak hukum sebagai aktor korupsi dan juga korupsi dalam jumlah besar. Meski demikian dalam penanganan kasus korupsi, KPK diakui masih kekurangan tenaga. Pasalnya, saat ini KPK hanya memiliki 700 pegawai dan 60 penyidik. Padahal, setiap hari setidaknya masuk 30 laporan kasus dan yang lolos verifikasi 10 kasus. "Dengan jumlah penyidik yang sedikit ini tidak mungkin bisa menyelesaikan semua kasus di seluruh Indonesia. Untuk itu harus ada metode tertentu agar semua kasus dapat terselesaikan. KPK konsen mengurus kasus korupsi yang terjadi di sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yakni ketahanan pangan plus, ketahanan energi dan lingkungan, bidang infrastruktur, dan penerimaan pajak, bea cukai, serta PNBP," sebutnya. Selain itu, lanjutnya, KPK juga konsen memberantas korupsi melalui dua pendekatan, yaitu pencegahan dan pendekatan represif yang saling diintegrasikan. "Keterbatasan selama ini pemberantasan korupsi hanya dengan pendekatan represif. Kalau hanya dengan penindakan semata, maka dalam 1-3 tahun mendatang akan muncul lagi. Tetapi jika disertai dengan pencegahan, maka dalam 1-3 tahun korupsi akan hilang. Karena ada perbaikan sistem yang menghasilkan mesinmesin korupsi," katanya. Pada kesempatan tersebut, Abraham Samad mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk sivitas akademika UGM, untuk bersama-sama melawan kejahatan korupsi. "KPK tak bisa terus-menerus jadi pemadam kebakaran yang setiap ada kejadian selalu semprotkan air untuk padamkan api," katanya. (SUARA KARYA)

beredarnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) palsu atas nama Menteri Jero Wacik. "Saya kira ada upaya-upaya untuk mengganggu upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara masif oleh KPK, media dan teman-teman penggiat antikorupsi," kata Johan saat memberikan keterangan pers di kantor KPK Jakarta. Ditegaskan foto Sprindik atas nama Jero Wacik yang beredar adalah palsu. Kepastian palsunya sprindik lantaran KPK tidak pernah mengeluarkan sprindik atas nama Jero Wacik. "Jelas (sprindik) palsu. KPK tidak pernah mengeluarkan sprindik atas nama Jero Wacik," tegas Johan. (ENDY)

Terdakwa korupsi pengadaan Simulator SIM Korlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo bersiap mengikuti sidang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (3/9). Majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp.500 juta subsider enam bulan terkait kasus korupsi dan pencucian uang proyek simulator SIM karena terbukti merugikan negara sebesar Rp.121 miliar dari proyek senilai Rp.200,56 miliar.

Divonis 10 Tahun, Irjen Djoko Berterimakasih JAKARTA - Divonis terbukti korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) bermotor di Korlantas Polri tahun 2011, tidak menyesal, protes dan mengomentari putusan malah berucap terima kasih. Itulah yang dikatakan Polisi Rekening Gendut Irjen Djoko Susilo. Mantan Kakorlantas Mabes Polri Irjen Pol Djoko Susilo divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, dinilai majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa pekan lalu yang mengatakan Djoko Susilo terbukti rugikan keuangan negara senilai Rp 121 miliar dari proyek pengadaan alat simulator SIN senilai Rp 200,56 miliar Setelah majelis lihat bukti, ternyata tidak cukup untuk dipertimbangkan karena terdakwa tidak dapat membuktikan kekayaan tersebut. Majelis berpendapat, harta kekayaan yang dimiliki patut diduga dari tindak pidana korupsi," tegas Majelis Hakim Suhartoyo saat membacakan amar putusannya. Menurut hakim, hal yang memberatkan terdakwa adalah tak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi. Namun hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan mendapat penghargaan di institusinya. Vonis untuk Djoko jauh lebih ringan dari tuntutan JPU berupa pidana penjara selama 18 tahun dan denda Rp 1 miliar yang bisa diganti dengan kurungan selama satu tahun. Jaksa juga menuntut Djoko membayar uang pengganti kerugian negara Rp 32 miliar dengan

ketentuan dibayarkan satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Menurut majelis hakim, Djoko terbukti mengarahkan Teddy Rusmawan selaku ketua panitia pengadaan simulator mengemudi agar menunjuk Budi Susanto selaku Dirut PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) sebagai pelaksana pengadaan. Djoko juga memberikan persetujuan atau verifikasi atas pengajuan kredit modal kerja (KMK) oleh Budi Susanto ke Bank BNI sebesar Rp 101 miliar. Padahal, surat perintah kerja (SPK) proyek pengadaan simulator roda dua belum dikeluarkan oleh Korlantas Polri. Terdakwa dianggap mengetahui mark-up (penggelembungan) harga yang dilakukan dalam proyek itu, sehingga negara rugi hingga Rp 121 miliar. Juga dinyatakan menerima uang Rp 30 miliar plus Rp 2 miliar dalam kesempatan lain dari Dirut PT CMMA Budi Susanto. Itu diduga terkait dengan penunjukan PT CMMA sebagai pemenang lelang pengadaan simulator tahun 2011. Djoko tidak dibebani kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara dengan pertimbangan, harta ataupun asetnya telah dinyatakan dirampas untuk negara. Jika Djoko dibebani kewajiban membayar uang pengganti, itu akan dianggap tidak adil. Majelis hakim menolak tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta majelis hakim menghilangkan hak Djoko untuk memilih dan dipilih serta hak politik. Majelis hakim

menilai tuntutan itu berlebihan. Alasannya, pidana penjara selama 10 tahun terhadap Djoko dinilai cukup lama. Selain tindak pidana korupsi, majelis hakim juga menyatakan Djoko terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Dia dinyatakan melakukan tindak pidana pencucian uang selama tahun 2010 sampai tahun 2012. Praktik itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi proyek pengadaan simulator, terutama berkaitan dengan pemberian uang Rp 32 miliar dari Budi Susanto selaku rekanan. Djoko juga dianggap terbukti melakukan pencucian uang terkait dengan harta yang dibeli atau diperoleh selama tahun 2003 sampai 2010 sebesar Rp 54,6 miliar dan 60 ribu dolar AS. Uang sebesar itu tidak sesuai dengan penghasilan terdakwa sebagai anggota Polri. Majelis hakim juga mengungkapkan, aliran uang korupsi proyek simulator mengemudi ke Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri. Hakim anggota Mathius Samiadji yang membacakan amar putusan mengungkapkan, Dirut PT CMMA Budi Susanto pernah meminta Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Bambang memberikan uang Rp 1 miliar kepada Itwasum Polri. Namun, saat itu Sukotjo mengaku tidak punya uang tunai, sehingga meminta Budi menalanginya. Budi menyetujui dan uangnya diambil dari potongan harga barang. Hakim Samiadji juga membeberkan bahwa Budi meminta lagi Rp 1,5 miliar kepada Sukotjo-juga untuk Itwasum Polri.

"Uang itu untuk diberikan ke Itwasum dalam rangka memenangkan PT CMMA sebagai pelaksana proyek pengadaan simulator mengemudi roda empat tahun 2011," kata Samiadji. Usai mendengarkan putusan majelis hakim, jenderal bintang dua mengucapkan terima kasih atas putusan itu. "Tentunya saya ucapkan terimakasih atas semua daripada perhatiannya, terimakasih," ucap Djoko singkat sambil tersenyum. Juniver Girsang, Tim kuasa hukum Djoko menilai putusan 10 tahun tidak sesuai dengan fakta persidangan. "Karena tidak ada satu saksi pun yang menyebutkan kliennya menerima uang sebesar Rp 32 miliar. Saya akan banding atas putusan itu," tegasnya. KPK menilai vonis untuk Djoko Susilo itu belum menjadi putusan monumental. "Kalau konstruksi hukumnya, oke. Tapi sanksinya belum mengakomodasi tuntutan jaksa penuntut umum," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bambang menyebutkan, konstruksi hukum yang dibangun majelis hakim mengakomodasi konstruksi hukum KPK dan berdasarkan fakta di persidangan. "Putusan ini menarik karena rumusan dakwaan mengintegrasikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang," ujarnya. "KPK menghargai keputusan majelis hakim mengabulkan penyitaan seluruh kekayaan Djoko Susilo, kecuali rumah yang di dapatkan Djoko sebelum UU No 15 Tahun 2002 berlaku dan dua mobil Toyota Avanza yang kepemilikannya jelas," jelas Bambang. (ENDY)

JAKARTA - I Wayan Koster, anggota Komisi X DPR Fraksi PDI Perjuangan masa bodoh soal penganggaran pembangunan lanjutan Veneu Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau. Justru menunjuk hidung pemerintah pusat yang memiliki kewenangan penuh soal anggaran PON Riau. "Anggaran PON yang menjadi tanggungjawab penuh adalah pemerintah pusat. Ya tanya kepemerintah dong," ucap Koster usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka kasus korupsi PON Riau Rusli Zainal di gedung KPK, Jakarta, Selasa pekan lalu. Selama 5 jam, Wayan Koster dicecar Penyidik KPK soal pembahasan Anggaran PON di Komisi X DPR. Politikus partai berlambang kepala banteng bermoncong putih mengaku tidak terlalu paham soal rapat penambahan anggaran PON Riau, yang dibahas di DPR. "Kebetulan saat pembahasan anggran PON 2011, saya tidak begitu aktif dalam rapat-rapat sehingga tidak begitu banyak informasi yang bisa saya sampaikan," lontarnya. Ditambahkan karena tidak begitu aktif, sehingga tak mengetahui banyak kabar adanya bagi-bagi fee yang diberikan kepada sejumlah anggota dewan untuk memuluskan penambahan anggaran PON. Wayan Koster kembali menunjuk hidung Kementrian Pemuda Olahraga (Kemenpora) sebagai penyelenggaraan PON Riau yang berbuntut ketidakbenaran anggaran. Bahkan dalam penyelenggaraan tak perlu ada lobi-lobi untuk meloloskan anggaran. "Karena itu memang tugas pemerintah pusat yang harus membiayai untuk penyelenggaraan," sambungnya. Diungkapkan tidak ada penambahan anggaran PON yang diberikan DPR. "Kami memang bahas anggaran, tetapi tidak ada tambahan, ada pengajuan, tetapi tidak ada tambahan jadi hanya dipakai dari anggaran Kemenpora untuk penyelenggaraan PON sebesar Rp 100 miliar itu saja," jelasnya. Koster juga membantah keras ada pertemuan dengan Gubernur Riau Rusli Zaenal terkait pembahasan Anggaran PON ini. "Tidak ada (pertemuan). Saya aja tidak kenal (Rusli)," tandasnya sebelum meninggalkan gedung KPK. (ENDY)

HASIL AUDIT KORUPSI HAMBALANG

15 Nama Anggota DPR Hilang JAKARTA - Hasil laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahap II terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tiba-tiba berubah total. Laporan menyebutkan keterlibatan 15 nama anggota DPR. Ternyata dalam laporan terbaru malah hilang. Ditengarai ada kekuatan politik besar yang mempunyai tujuan untuk menutup-nutupi hilangnya nama 15 wakil rakyat yang diduga kuat terjerat kasus korupsi Hambalang, papar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, kepada wartawan, saat menerima laporan dari sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, di Jakarta, Senin pekan lalu. Ternyata, lanjut dia, ada kekuatan

politik yang mempunyai tujuan untuk menghilangkan kasus Hambalang. "Kami akan melakukan investigasi terhadap laporan yang disampaikan teman-teman koalisi itu," kata Haris. Menurutnya, ada dua mekanisme yang akan dilakukan Kontras untuk memulai investigasi, yaitu dengan melayangkan surat ke BPK dan DPR melalui keterbukaan informasi publik dan menyelidiki apakah 15 nama itu mempunyai posisi tertentu untuk mengungkap kasus yang lebih besar. Kontras akan mendatangi DPR untuk menanyakan persoalan tersebut. "Mudah-mudahan minggu ini kita bisa langsung ke DPR dan menyurati BPK melalui mekanisme

keterbukaan investigasi publik. Selain itu, apakah 15 orang ini masih ada atau kah sengaja dihilangkan. Kita juga akan follow up apakah 15 orang tersebut ada indikasi keterlibatan dalam kasus Hambalang," lontarnya. Emerson Yuntho, perwakilan koalisi dari Indonesian Corruption Watch (ICW), menambahkan tujuan melaporkan hal tersebut ke Kontras sebagai bentuk laporan orang-orang hilang. Mengingat dokumen hasil audit Hambalang yang dikantongi ICW, setidaknya ada 15 nama anggota DPR. Ternyata semua nama-nama itu hilang alias tidak tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan BPK ke DPR dan

KPK. "Kita melaporkan ke Kontras, karena institusi ini yang kredibel untuk melakukan investigasi terkait orang hilang," ujar Emerson. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Adam mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut hilangnya 15 nama anggota Komisi X DPR RI yang terlibat. Keterlibatan 15 nama anggota Komisi X DPR karena ikut menandatangani persetujuan alokasi anggaran APBN Perubahan Kemenpora Tahun 2010 dan 2011. "Di mana masing-masing sebesar Rp600 miliar rupiah dan Rp920 miliar rupiah, meski anggaran tersebut belum dibahas dalam rapat kerja antara Komisi X dengan pihak Kemenpora sebagaimana seharusnya," kata Adam di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Menurutnya, hal ini tentu sangat mengherankan karena apa yang diterima berbeda dengan apa yang diserahkan oleh BPK pada Komisi X DPR RI. "Ditenggarai adanya dealdeal tertentu antara DPR dan BPK sehingga nama 15 anggota DPR Komisi X tersebut hilang dari laporan audit yang diterima oleh DPR," imbuh Adam. Seperti diberitakan KPK Post edisi sebelumnya, hasil audit BPK tahap II terkait kerugian negara dalam proyek Hambalang, terdapat dua versi. Versi pertama, tercantum 15 nama (inisial) anggota dewan yang diduga terlibat penyimpangan anggaran pada proses persetujuan anggaran proyek Hambalang. Namun dalam versi kedua, namanama itu menjadi hilang. Mereka berinisial MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS. (ENDY)


KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 267 9 – 15 SEPTEMBER 2013

SUMUT

Terkait Dugaan Korupsi Anggaran Perjalanan Dinas

Sekwan DPRD Langkat Kembalikan Rp 300 Juta ke Kejari STABAT - Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Langkat, H Salman, kembali menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat yang akan di jadikan sitaan atas upaya cicilan pengembalian kerugian negara dalam kasus dugaan mark up dan korupsi anggaran biaya perjalanan dinas di jajaran DPRD. Menurut keterangan Kajari Stabat, Henderi SH MH melalui Kasi Pidsus, Ricardo Marpaung SH MH, H Salman di temani bendahara DPRD dan penasihat hukum-nya, Irfan Surya Harahap SH sekitar pukul 12.00 WIB mendatangi Kejari Stabat untuk menyerahkan uang tersebut. “Jadi, hari ini kita menerima cicilan pengembalian kerugian negara dalam kasus yang saat ini kita tangani, yakni dugaan mark up dan korupsi anggaran perjalanan dinas DPRD Langkat dari H Salman. Yang menyerahkan adalah penasehat hukum tersangka. Setelah dihitung, nilainya mencapai Rp 300 juta. Uang tersebut langsung kita masukkan ke dalam rekening uang sitaan atas nama Kejari Stabat,” ujar Ricardo di dampingi Andi Sitepu SH selaku anggota jaksa penyidik yang turut serta menerima dan menghitung uang yang diserahkan, Senin pekan lalu. Menurut Ricardo, rombongan tersangka di terima tim jaksa penyidik yang kemudian menuju BRI Cabang Stabat. “Uang yang di serahkan Salman kepada penyidik sudah mencapai Rp 400 juta dan nanti akan menjadi bagian uang cicilan pengembalian dari jumlah kerugian negara yang mencapai Rp 1 miliar lebih. Mengenai total kerugian negara dari kasus ini, kita masih menunggu hasil penghitungan dari BPKP,” ujar Ricardo. Untuk di ketahui, saat ini Kejari Stabat telah berhasil mengumpulkan Rp 1,6 miliar dari dua penanganan kasus dugaan

Tim Penyidik Kejari Stabat, Firman Simorangkir SH,MH, Andi Sitepu SH dan T.Aprialdi SH sedang menyaksikan penghitungan uang cicilan pengembalian kerugian Negara senilai Rp 300 juta dari kasus anggaran biaya perjalanan dinas DPRD Langkat yang diserahkan Penasihat Hukum Sekwan, Irfan Surya Harahap SH (kemeja kuning), Senin (2/9). (jul) korupsi, yakni kasus anggaran perjalanan dinas DPRD Langkat dan dugaan korupsi dari rekanan kontraktor PTPN II. Dengan rincian, uang pengembalian kerugian negara dari rekanan kotraktor PTPN II senilai Rp 1,2 miliar dan dari Sekwan DPRD Langkat Rp 400 juta. Dalam kasus korupsi PTPN, Kejari Stabat sudah menetapkan empat tersangka, yakni dua rekanan kontraktor, Syahrial

Effendi dan Anwar Effendi Khoo yang kini sudah di titipkan di Rutan Tanjung Pura. Dua tersangka lainnya yakni, mantan manager Perkebunan PTPN II Distrik Sawit Sebrang, Ir Dion Saragih dan Ir Alfi Syahrin. Ditanya apakah jajaran anggota DPRD Langkat telah mengembalikan uang dari anggaran perjalanan dinas ke kejaksaan, Ricardo mengatakan belum ada.

Namun, penyidik Kejari Stabat terus berupaya menangani kasus ini dengan professional, proporsional yang akuntabel. “Kita tidak main-main dalam menangani masalah yang saat ini menjerat para wakil rakyat tersebut. Kita harapkan, para jajaran anggota DPRD Langkat bersikap kooperatif menindaklanjuti surat panggilan dari penyidik. Memang kita tidak ada mengagendakan

melakukan penahanan. Tapi jika selama dalam pemeriksaan penyidik dan para anggota DPRD tidak kooperatif dan terkesan mempersulit penyidik, sesuai arahan Kajari, kita siap melakukan penahanan,” ujar jaksa yang murah senyum ini sembari mengatakan pada Senin pekan lalu sudah di agendakan memeriksa dua ajudan Ketua DPRD Langkat, yakni Ichyanul dan Faisal Haq. (JUL)

Mendagri Belum Berpikir Aktifkan Rahudman MEDAN - Meski Rahudman divonis bebas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi belum berpikir mengaktifkannya kembali menjadi Walikota Medan karena putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkrah). ’’Karena, jaksa masih melakukan kasasi. Kita tidak akan keluarkan surat pengaktifan Rahudan sebelum ada keputusan berkekuatan hukum tetap.Karena jaksa masih kasasi, kita tunggu saja proses hukumnya, " tegas Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menjawab wartawan usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Grand Aston, Medan, Kamis pekan lalu. Gamawan Fauzi didampingi

Gubsu Gatot Pujonugroho ST, MSi mengatakan proses hukum (kasus Rahudman) yang sedang berjalan ini tidak akan dicampuri. Sebaliknya, pemerintah tetap berpegang pada proses hokum yang berkekuatan hukum tetap. "Ya jalani saja dulu proses hukum. Kita tetap mendukung proses hukum apapun keputusannya nanti. Karena sekarang kan masih proses kasasi, " tegasnya lagi. Seperti diketahui, pasca vonis bebas Rahudman Harahap yang merupakan mantan Sekad Tapsel tersebut terus menarik perhatian publik. Rahudman berharap berusaha agar bisa kembali aktif menjadi Wali Kota Medan. Informasi yang dihimpun andalas, Wali Kota Medan nonaktif Rahudman Harahap sempat mela-

kukan 'jalur bybass' meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk segera mengeluarkan surat defenitif kembali menjadi wali kota. Namun, Mendagri tetap menolak permintaan mantan Sekda Tapsel ini, karena memang perkaranya belum berstatus inkrah (keputusan berkekuatan hukum tetap). Sebelumnya, majelis hakim di sidang itu menegaskan Rahudman tidak bersalah dalam kasus dalam kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapsel tahun 2005 sebesar Rp 1,5 miliar. Menyikapi putusan bebas itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, resmi mengajukan memori kasasi atas putusan bebas Wali Kota Medan nonaktif, Rahudman Hara-

hap ke Pengadilan Tipikor Medan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumut, Chandra Purnama, kepada wartawan di Medan, Kamis pekan lalu, mengatakan memori kasasi tersebut sebanyak 78 halaman. Adapun alasan kasasi itu, menurut dia, sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP serta terdapat tiga inti kasasi, bahwa hakim keliru dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Antara lain, salah menafsirkan Pasal 49 Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) bahwa Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) bukanlah belanja pegawai. Kemudian salah menerapkan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 untuk perkara Tahun 2005.

Selain itu, jelasnya, salah menafsirkan pasal 53 Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan tidak membaca pasal selanjutnya pasal 54 dan juga pasal 38 bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran yang bertanggung jawab membuat SPJ. Bahkan, katanya, hakim keliru mengenai cara mengadili dan dianggap salah, yaitu melanggar Pasal 158 KUHAP "hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang salah tidaknya terdakwa". Chandra menambahkan, dalam persidangan, hakim banyak membuat pernyataan seakan-akan terdakwa tidak salah, misalnya ketika memeriksa saksi ahli yang meringankan terdakwa. "Masih banyak lagi alasan-alasan lainnya," kata Chandra. (HARIAN ANDALAS)

KETAHUAN KORUPSI RP 271 JUTA

Mantan Bendahara Dinas Perhubungan Langkat Jarang Masuk Kantor STABAT - Jabatan sekaligus karier mantan bendahara penerimaan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Langkat, Syaf S.Sos, bakalan suram. Hal ini karena keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi tunggal dana setoran pendapatan yang digelapkannya sebesar Rp 271 juta lebih pada 2012 lalu. Menariknya, kasus ini terungkap setelah Kadishub Langkat Aldersyam Siahaan SH merasa curiga melihat nilai setoran uang ke kas tidak sesuai dengan bukti setoran dari bank dan langsung melaporkannya ke inspektorat dan BPK-RI sebelum berakhir di ranah hukum. Sejak itu pula, jabatan Syaf dicopot sebagai bendahara penerima karena dinilai tidak amanah dan telah

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Promosi jabatan yang sebelumnya telah direncanakan untuknya juga terpaksa dibatalkan mengingat perbuatannya tersebut. Uniknya, kendati dengan nyata-nyata telah bersalah atas apa yang dilakukannya, tapi sepertinya Syaf tak mau merubah prilakunya. Bahkan, sejak kasus itu mencuat, Syaf dikabarkan jarang masuk kantor. Kelakuannya ini jugalah membuat pria yang menetap di kawasan Perumahan Pemda Kab.Langkat ini kian diberi raport merah. Sebelumnya, Kadishub Langkat, Aldersyam Siahaan SH, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kasus yang dilakukan

oknum Syaf ini, murni dilakukan sendiri dan tidak melibatkan orang lain. Namun, Alders mengaku sangat geram karena oknum Syaf dinilai tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan dana setoran yang digelapkannya. “Selaku pimpinan, saya sangat terpukul dengan kasus ini, sekaligus prihatin dengan perilaku Syaf. Sebenarnya ada beberapa solusi untuk menyelesaikan kasusnya. Minimal, Syaf segera menyicil dana setoran yang dikorupsinya sebelum masuk ke ranah hukum. Sayangnya, oknum Syaf ini seperti tidak menghargai saya selaku atasannya, bahkan untuk membicarakan solusinya saja sepertinya dia tidak mau. Ya, sudahlah. Tahankan sendiri,” ujar

Alders kesal pada Jumat pekan lalu. Keprihatinan Alders melihat kasus ini sangat beralasan, sebab uang setoran yang dikorupsi Syaf tersebut dihambur-hamburkan untuk berfoya-foya main judi. “Kalau uangnya dihabiskan untuk bangun rumah, atau beli tanah, tidaklah sakit kali. Ini dihabiskan untuk main judi, sementara keluarganya, anak dan istrinya tidak diurus, apa nggak kasus,” ujarnya. “Ya, begitulah. Sudah berbuat kesalahan dengan jalan mempermalukan Dishub, sekarang Syaf lebih memilih jarang masuk kantor. Boleh dibilang, sejak terbongkarnya kasus ini, Syaf tidak pernah masuk,” katanya saat ditanya kemana saat ini Syaf berada.

Ditanya apa upaya yang telah dilakukannya atas sikap anak buahnya tadi, dengan tegas Alders mengatakan kalau telah melayangkan surat panggilan kepada Syaf. “Sudah ada sekali kita surati dia, tapi belum datang juga, ya kita tunggu ajalah. Kalau sampai lima kali kita surati dia nggak juga masuk dan datang berdinas, maka akan kita sampaikan ke Bawasda untuk diproses secara admininstrasi saja,” tegasnya seraya menyebutkan selanjutnya tergantung Bawasda nantinya akan ada pemecatan atau tidak. Terpisah, Syaf saat dikonfirmasi seputar kasus yang melandanya berulangkali melalui ponselnya, tidak pernah menyahuti panggilan kendati terdengar nada masuk.(JUL)

Tersangka Eks Manager PTPN 2 Distrik Perkebunan Sawit Sebrang Kembali Diperiksa STABAT - Dua tersangka mantan manajer PTPN 2 Distrik Perkebunan Sawit Sebrang, Ir DS dan Ir AS, kembali menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat, Selasa pekan lalu. Dari pantauan, Ir DS dan Ir AS datang memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 09.00 WIB, karena dalam panggilan sebelumnya, kedua tersangka tidak menghadiri panggilan dengan alasan sedang berada di luar kota. Menurut Kajari Stabat, Henderi SH MH melalui Kasipidsus Ricardo Marpaung SH MH, pemanggilan kedua tersangka hanya untuk mengkonfrontir keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi lain dalam pemeriksaan sebelumnya. “Kita hanya mengkonfrontir keterangan dari beberapa saksi yang sudah kita periksa sebelumnya. Paling tidak, kita ingin mengetahui bagaimana posisi dan kewenangan tugas kedua tersangka dari pihak Direksi PTPN 2 sewaktu proyek pengerasan jalan yang dikerjakan rekanan kontraktor di perkebunan tersebut berlangsung. Kalau mengenai hasilnya, kita belum bisa menyampaikan kepada rekan-rekan media. Jadi rekan-rekan harap memaklumi hal ini,” ujar Ricardo.

Ketika ditanyakan apakah masih ada agenda pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain atau agenda melakukan pemanggilan ulang kepada saksi dari Direksi PTPN 2 yang sudah diperiksa beberapa waktu lalu sebagai keterangan tambahan, Ricardo mengatakan bahwa kemungkinan pemanggilan kembali terhadap pihak jajaran Direksi akan dirapatkan dulu dengan semua tim penyidik. “Kalau keterangan tambahan dibutuhkan penyidik berdasarkan keterangan saksi lainnya, kita akan memanggil kembali. Tapi kita lihat saja nanti proses selanjutnya,” ujar Ricardo sembari mengatakan saat ini belum ada agenda untuk melakukan penahanan terhadap kedua tersangka mantan manager tersebut. “Kita sedang mendalami kasusnya. Siapa tahu berdasarkan keterangan tambahan dari saksi-saksi lain ada mengarah keterlibatan beberapa oknum jajaran Direksi, tidak tertutup kemungkinan bakal ada tersangka baru. Tapi semua itu masih kemungkinan, menunggu hasil proses pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi lainnya. Sabar saja, yang penting kita tetap melaksanakan tugas ini dengan proforsional dan professional,” tandas Kasi Pidsus yang ramah tersebut.(JUL)

Kabid Kebersihan Pemkab Madina Diduga Korupsi PANYABUNGAN – Oknum Kabid Kebersihan dan Pertamanan BLHK-Pertamanan Madina, FL ST diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan menyelewengkan dana pembabatan rutin komplek perkantoran Payaloting dan pembabatan rutin jalan jalan protokol Kota Panyabungan. Pantauan andalas di lapangan pada Kamis pekan lalu, tidak terlihat pembabatan dilakukan para pekerja kebersihan di lingkungan komplek perkantoran bupati Payaloting Pemkab Madina, yang seharusnya dilaksanakan rutin setiap haria. Dari informasi diperoleh andalas, kegiatan pembabatan komplek perkantoran Payaloting dan pembabatan jalan protokol tersebut seharusnya dilaksanakan setiap hari dengan total pekerja 10 tukang babat, 10 pekerja dan dua supir mengendarai dua pick up. Namun, kenyataan ditemukan andalas saat melakukan investigasi di lapangan, hanya delapan tukang babat dan seorang supir dengan mengendarai

satu unit mobil pick up yang bekerja di dua tempat tersebut secara bergantian yaitu komplek perkantoran Payaloting dan jalan protokol Panyabungan. Sesuai dengan Undang Undang Pokok Pers No 40 tahun 1999 tentang Kode Etik Jurnalistik dan Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP ), andalas melakukan konfirmasi kepada Kabid Kebersihan dan Pertamanan, FL ST. Namun, saat dipertanyaakan berapa jumlah tukang babat, pekerja dan supir pada dua kegiatan, serta berapa anggaran rutin untuk kedua kegiatan tersebut, yang bersangkutan enggan menjawab. Kepada Wakil Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution diminta melakukan evaluasi terhadap kinerja Kabid Kebersihan dan Pertamanan, FL ST pada BLHK-Pertamanan Kabupaten Madina serta melakukan audit atas terkait dugaan penyelewengan dana anggaran rutin untuk kedua kegiatan tersebut.(AND)

Alumni Harus Ingat Almamater MEDAN - Alumni tak dapat dipisahkan dari almamater yang telah membesarkannya. Alumni memegang peranan penting dalam memberikan kontribusi bagi kejayaan almamater. Maka para alumni diharapkan memberikankan kontribusinya bagi kemajuan universitas. Demikian dikatakan Rektor Prof Dr dr Syahril Pasaribu DTM&H MSc (CTM) Sp.A(K) pada wisuda Lulusan USU Periode IV TA 2012/2013, Kamis lalu. Wisuda yg digelar selama tiga hari mulai Kamis (5/9) hingga Sabtu pekan lalu di Auditorium USU kampus Padang Bulan Medan. Pada periode ini sebanyak 2.507 orang lulusan diwisuda. Mereka telah merampungkan pendidikannya di USU antara bulan Juni hingga September 2013. Lulusan ini terdiri atas 310 orang lulusan Program Pascasarjana, 5 orang Program Magister dan Pendidikan Dokter Spesialis, 29 orang Program Pendidikan Spesialis, 32 orang Program Dokter Jenjang Magister, 154 Orang Pendidikan Profesi, 1.046 orang dari Pro-

gram Sarjana dan 931 orang Program Diploma. Rektor merincikan, untuk pendidikan profesi meliputi Profesi Profesi Dokter sebanyak 25 orang, Dokter Gigi 27 orang, Akuntan 16 orang dan Apoteker 86 orang.Sedangkan untuk Program Sarjana terdiri dari Fakultas Farmasi 39 orang, Fakultas Ekonomi 185 orang, Fakultas Kedokteran Gigi 26 orang, Fakultas Psikologi 30 orang, Fakultas Ilkom & TI 34 orang, Fakultas Teknik 185 orang, Fakultas Ilmu Budaya 88 orang, Fakultas Hukum 74 orang, Fak. Kes. Masyarakat 60 orang, Fakultas Keperawatan 32 orang, Fakultas Pertanian 67 orang, Fakultas ISIP 149 orang, Fakultas MIPA 77 orang. Dari 2.507 lulusan, baik dari Program Pascasarjana, Program Magister dan Pendidikan Dokter Spesialis, Pendidikan Spesialis, Program Dokter Jenjang Magister, Pendidikan Profesi, Sarjana maupun Diploma didominasi lulusan wanita yakni 1.677 orang atau 66,89 persen. Sedangkan pria berjumlah 830 orang atau 33,11 persen.(FER)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).


KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 267 9 – 15 SEPTEMBER 2013

LIPSUS

KORUPSI DANA ALKES

2 Direktur RSUD di Sumut Ditahan Kasus dugaan korupsi alat kesehatan yang bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) di tahun anggaran 2012, terus berkembang. Polisi akhirnya melakukan penahanan terhadap Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dr Ricardo Situmeang dan Direktur RSUD Gunung Tua, Kab Padang Lawas Utara (Paluta), dr Naga Bakti Harahap. "Jumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi itu ada sebanyak tiga orang yang sudah ditahan. Jumlah tersangka ini kemungkinan bisa bertambah lagi. Penyidik juga sedang mendalami keterlibatan dari setiap kepala daerah dalam kasus

korupsi BDB tersebut," ujar Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu pekan lalu. Nainggolan mengatakan, Ricardo Situmeang ditangkap

polisi dari salah satu rumah sakit di Jl Kapten Muslim Medan. Tersangka langsung ditangkap karena dua kali dipanggil penyidik sebagai tersangka dugaan korupsi alat - alat kesehatan, tidak pernah datang. Panggilan penyidik

yang terakhir dilayangkan, Senin pekan lalu. Penyidik kemudian melakukan penahanan setelah selesai memeriksa orang bersangkutan. "Anggaran dana alat - alat kesehatan yang bersumber dari

BDB di RSUD Pandan, sebesar Rp 27 miliar. Kerugian negara mencapai Rp 14 miliar. Sementara itu, kerugian negara dalam korupsi DBD di RSUD Gunung Tua, Padang Lawas, sebesar Rp 5 miliar. Dr Naga Bakti Harahap ditangkap

Anggota DPRD Sumut Terlibat POLDA Sumut mendapatkan bukti keterlibatan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) pada sejumlah kabupaten/ kota di provinsi. Bukti baru diperoleh dari penggeledahan yang mereka lakukan. "Dalam penggeledahan itu, kami mencari semua petunjuk dan alat bukti dugaan korupsi pengadaan Alkes dan KB di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). Kami mendapatkan undangan, daftar hadir, notulen dan usulan anggaran (pengadaan Alkes) dari sana," jelas Kasusbdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, AKBP Juda Nusa, Senin pekan lalu. Dokumen berisi saran dan pengusulan anggaran pengadaan Alkes yang berhasil disita penyidik menguatkan keterangan tersangka. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alkes di Kabupaten Tobasa, Polda Sumut baru menetapkan dua orang tersangka, yaitu mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tobasa, Haposan Siahaan, dan Dirut PT MGM, Ridwan Winata, yang merupakan rekanan dalam proyek itu. Dalam keterangannya kepada polisi, kedua tersangka menyatakan, tidak ada usulan pengadaan alkes senilai Rp 9,15 miliar dari SKPD maupun Pemkab Tobasa. Anggaran itu justru diusulkan anggota Banggar DPRD Sumut, Zulkifli Siregar, yang juga Ketua Fraksi Hanura. "Dokumen berisi usulan dan saran dari DPRD Sumut itu sudah kita pegang," jelas Juda. Penyidik juga tengah

mengumpulkan bukti-bukti mengenai adanya aliran fee anggaran proyek itu ke sejumlah orang. "Menurut keterangan kedua tersangka memang ada bagi-bagi dana, itu yang masih kita telusuri," jelasnya. Pada Jumat (30/8) lalu, sejumlah penyidik Polda Sumut menggeledah ruang Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Sigit Pramono Asri, ruang Fraksi Hanura dan Fraksi PKS, Bagian Keuangan DPRD Sumut, Biro Keuangan Setdaprov Sumut, serta kediaman Ketua Fraksi Hanura Zulkifli Siregar. Zulkifli dan Sigit sudah diperiksa penyidik. Namun, mereka tidak membawa dokumen yang diminta petugas, sehingga penggeledahanpundilakukan."Status merekamasihsaksinamun jumlah tersangka kemungkinan bertambah," papar Juda. Kabid Humas Polda Sumut Kombes R Heru Prakoso memaparkan, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan pada Dinas Kesehatan Tobasa ditaksir merugikan negara lebih dari Rp 4,9 miliar. "Modusnya penggelembungan atau mark up," jelasnya. Polda Sumut menargetkan kasus ini akan rampung tahun ini juga. Mereka memperkirakan berkas para tersangka sudah dikirim ke kejaksaan pada November mendatang. Selain di Kabupaten Tobasa, pengadaan alkes di daerah lain di Sumut juga terus diselidiki. Ada dugaan terjadi penggelembungan dana dari proyek yang didanai anggaran Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut dan APBN itu. (Mc)

“Proses hukum yang dijalani oleh para anggota DPRD Sumut tidaklah menjadi ranah dari BKDPRD Sumut. Pasalnya badan kehormatan tetaplah lembaga dibawah pimpinan DPRD Sumut,” ujarnya. Dia menambahkan bahwa wewenang dari badan kehormatan cukup minim untuk masuk dalam ranah-ranah hukum. Untuk itu Marahalim belum bisa berbuat apa-apa terkait kasus yang menimpa Wakil Ketua DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri dan Ketua Fraksi Hanura, Zulkifli Siregar. “Belum ada tindakan yang dapat kami perbuat sampai hari ini mengenai kasus yang

dilakukan untuk memastikan adanya indikasi keterlibatan kepala daerah dalam korupsi itu. Sebab, tidak tertutup kemungkinan masalah korupsi dilakukan direktur rumah sakit atas perintah kepala daerah.(SPB)

Mantan Menkes Terserat Kasus Korupsi KOMISI Pemberantasan Korupsi akan menyeret mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam kasus korupsi alat kesehatan wabah flu burung di Kementrian Kesehatan tahun 2006-2007. Mengingat, nama Siti Fadilah disebut-sebut dalam vonis Mantan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Ratna Dewi Umar. "Apakah disebut bersamasama itu terkonfirmasi dalam pertimbangan hukum dan pertimbangan faktual? Kalau terkonfirmasi, maka tak ada alasan bagi penegak hukum manapun untuk menghentikan kasus itu," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di gedung KPK Jakarta, Senin pekan lalu. Nama Siti Fadilah dan pengusaha Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo disebut dalam vonis bekas pejabat Kementerian Kesehatan, Ratna Dewi Umar. Mereka dinilai turut serta melakukan korupsi bersama Ratna dalam proyek pengadaan alat kesehatan wabah flu burung di Kementerian Kesehatan. Dalam putusan Ratna, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sutio Jumadi mengatakan Ratna Dewi terbukti melakukan kerjasama dengan Siti Fadilah Supari, dan beberapa pihak atau korporasi dalam pelaksanaan pengadaan alat

kesehatan serta reagan dan consumable penanganan flu burung di Kementerian Kesehatan pada 2006 dan 2007. Pada pengadaan alat kesehatan penanganan wabah flu burung pada 2006, Ratna yang saat itu menjadi pejabat pembuat komitmen disebut meminta arahan kepada Menteri Siti Fadilah. Siti lalu meminta pengadaan itu diberikan kepada Direktur Utama PT Prasasti Mitra Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo. Bambang kemudian menemui Ratna untuk menanyakan proyek itu. Ratna tak langsung menunjuk perusahaan Bambang Tanoesoedibjo untuk menggarap proyek. Ia mengarahkan panitia lelang untuk menunjuk PT Rajawali Nusindo, perusahaan BUMN. Barulah Rajawali Nusindo menyerahkan pengadaan 13 ventilator merek Drager itu kepada perusahaan milik Bambang Tanoe. Peran Siti tak hanya sampai di situ. Menurut hakim, ia juga memerintahkan Ratna untuk mengarahkan panitia pengadaan menunjuk PT Kimia Farma Trading Distribution sebagai pemenang lelang dalam proyek reagan dan consumable flu burung pada 2007. Kimia Farma kemudian melimpahkan proyek itu kepada PT Bhinneka Usada Raya dan PT Cahaya Prima Cemerlang.(ENDY)

Gedung DPRD Sumut Digeledah

Dua penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut membawa barang bukti CPU dan dokumen saat melakukan penggeledahan di DPRD Sumut, di Medan, Jumat (30/8). Penggeledahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dan KB di enam kabupaten/kota yang didanai anggaran Bantuan Daerah Bawahan (BDB) tahun 2012 senilai Rp 80 miliar yang telah menetapkan sembilan tersangka yang berasal dari rekanan (pengusaha) dan pejabat dibeberapa kabupaten/kota di Sumut.

Sigit dan Zulkifli Aman dari Sanksi PERSOALAN yang menimpa Sigit Pramono Asri dan Zulkifli Siregar perihal dugaan korupsi Alkes yang menyebabkan penggeledahan kantor DPRD Sumut pekan lalu tak lantas membuat kedua anggota DPRD Sumut tersebut mendapat sanksi di DPRD Sumut. Ketua Badan Kehormatan DPRD Sumut, Marahalim Harahap menyampaikan bahwa segala proses hukum yang dijalani oleh para anggota DPRD Sumut bukanlah wewenang ranah dari Badan Kehormatan untuk menyikapi. Pasalnya BKDPRD Sumut tetaplah lembaga yang berada dibawah kerja pimpinan DPRD Sumut.

penyidik dari kawasan Riangroad di Medan. Naga Bakti diringkus bersama rekanannya, Rahmad Taufik Hasibuan," jelasnya. Menurutnya, penyidik masih melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi tersebut. Pengembangan penyelidikan juga

menimpa mereka. Bukan ranah kerja kami itu,” ujarnya. Sementara itu, Majelis Pertimbangan DPW PKS Sumut, M Nuh menyampaikan bahwa apa yang menimpa Sigit Pramono Asri bukanlah tindakan perseorangan dari dirinya, namun merupakan tindakan yang diambil dirinya sebagai institusi yakni koordinator Badan Anggaran dan pimpinan DPRD Sumut. Dirinya mengaku bahwa terus mengikuti perkembangan terkahir perihal tersebut. “Perkembangan yang saya pantau bahwa kasus tersebut bukanlah sikap pribadi Pak Sigit, namun tindakan yang diambil sebagai institusi yakni Pimpinan

DPRD Sumut,” ujarnya, Senin pekan lalu. Dia menambahkan bahwa kader-kader PKS kan menyiapkan penasihat hukum untuk membantu Sigit Pramono menghadapi kasus hukumnya. Dirinya berkata bahwa jika PKS sendiri memang belum membuat sanksi yang diurusi oleh Dewan Syariah yang dipimpin oleh M Yusuf Fahmi terhadap Sigit Pramono. Dirinya menyampaikan bahwa Dewan Syariah baru menjatuhi sanksi jika melanggar syariah. Menurutnya permasalahan yang menimpa Sigit bukanlah ranah dari Dewan Syariah itu sendiri. “Tak adalah sanksi di internal.

Dewan syariah itu mengatur pelanggaran syariah, sementara kalau yang bersinggungan dengan hukum positif hanya disiapkan penasihat hukum,” tandas Muhammad Nuh.(SP)

TERKAIT kasus dugaan korupsi Alkes dan KB yang bersumber dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut tahun 2012 lalu, sejumlah ruangan di kantor DPRD Sumut digeledah tim penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut. Ruangan yang digeledah yaitu ruang kantor Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Zulkifli Siregar. Kemudian kantor Wakil Ketua DPRD Sumut dari Partai Keadilan Sejahtera, Sigit Pramono Asri. Serta kantor Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Sumut, Nirmawaty Siregar. Informasi dihimpun dilapangan, penggeledahan itu merupakan langkah lanjutan Penyidik untuk mencari barang bukti terkait kasus pengadaan Alkes dan alat KB dimaksud. Kepala Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, AKBP Yudha Nusa yang tampak berada di lokasi kejadian masih enggan memberi keterangan kepada wartawan. Lebih lanjut Yudha mengatakan bahwa penggeledahan sejumlah ruangan di Gedung DPRD Sumut berkaitan dengan kasus pengadaan Alkes dan KB dengan sumber anggaran BDB Pemprov Sumatera Utara TA 2012.

"Penggeledahan ini terkait kasus pengadaan Alkes dan KB yang sedang kita tangani," ujar Yudha. Pantauan dilapangan, sebanyak tujuh petugas yang mengenakan rompi coklat bertulis Tipikor Polda Sumut masuk ke ruang kerja Fraksi PKS dan melakukan penggeledahan sekira satu jam. Usai menggeledah, tampak para penyidik keluar tanpa terlihat memegang berkas apapun. "Tidak ada. Lihatlah, tidak ada yang pegang berkas," kata salah seorang penyidik saat coba diwawancarai awak media. Untuk diketahui, dalam sepekan terakhir dua anggota dewan, Zulkifli Siregar, Sigit Pramono Asri dan dan kabag keuangan Nirmawaty Siregar menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Sumut sebagai saksi dalam kasus pengadaan Alkes dan KB TA 2012. Dimana Polda Sumut telah menetapkan 9 tersangka, dai kalangan rekanan (pengusaha) dan pejabat dibeberapa kabupaten dan kota di Sumut. Hingga berita diturunkan, belum ada keterangan resmi berkas-berkas apa saja yang diamankan penyidik Tipikor Polda Sumut dari beberapa ruang di lingkungan DPRD Sumut itu. (AC)

PERIKSA KADINKES SUMUT, FITRA SUMUT APRESIASI PULUHAN massa mengatasnamakan tergabung dalam Kesatuan Mahasiswa Masyarakat Mandiri Sumatera Utara (KM3-SU) berunjukrasa ke gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis pekan lalu. Mereka mendesak Kapoldasu dan Kejatisu menelusuri dugaan keterlibatan Kadinkes Provsu, Raden Roro Suryantini Hartati dalam program alat-alat kesehatan atau kedokteran serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung di Dinkes Sumut pada APBD 2012. Dalam aksinya, massa berorasi di depan pintu gerbang gedung wakil rakyat itu memaparkan dugaan korupsi

program pengadaan alat-alat kedokteran serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung di Dinas Kesehatan Sumut pada APBD 2012. Antara lain, pengadaan ambulan senilai Rp995 juta, dan pengadaan alat kedokteran umum di UPT Rumah Sakit Kusta Pulau Sicanang senilai Rp 1,7 miliar. Selain itu, pengadaan perlengkapan pasien UPTD Rumah Sakit Kusta senilai 207 juta dan pengadaan komputer PC dan printer projeck nice Rp526 juta bersumber dari APBN Dinkes tahun anggaran 2012. Begitu juga dengan korupsi yang ada di RSU Haji Medan yang diduga dilakukan Raden

Roro Suryantini Hartati semasa menjabat Plt RSU Haji Medan. Sebab pada masa pimpinannya rumah sakit itu mendapat anggaran senilai Rp 4 miliar dari P-APBD Sumut 2012 dengan jumlah program kegiatan sebanyak tiga kegiatan. Dari ketiga program itu massa menduga beberapa kegiatan fiktif atau samasekali tidak dilaksanakan. Seperti kegiatan penyediaan jasa pihak ketiga yaitu pengadaan obat paten PT Basnita senilai Rp 1,7 miliar diduga dilakukan oleh Raden Roro Suryantini Hartati serta dugaan korupsi anggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan formal senilai Rp 832 juta. Untuk itu, KM3 Sumut

mendesak Kapoldasu dan Kejatisu segera mengusut tuntas kasus tersebut. Massa juga mendesak DPRDSU segera memanggil Kadinkes Sumut untuk diminati pertanggungjawabannya. Tidak hanya itu. Pengunjukrasa juga meminta Gubsu segera mencopot Raden Roro Suryantini Hartati dari jabatannya sebagai Kadinkes Sumut. Sebab jika masih dipertahankan dikhawatirkan berdampak buruk bagi pemerintahan di Sumut. Aksi massa diterima Ketua Komisi A DPRDSU, O Simbolon berjanji akan menyikapi aspirasi massa. FITRA Sumut Apresiasi

Keseriusan Ditreskrimsus Poladsu dalam menangani kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan dan KB di 33 kabupaten/kota di Sumut tahun 2012 yang dilakukan Badan Anggaran DPRD Sumut mendapat tanggapan Forum Indonesia Untuk Transfaransi Anggaran (FITRA) Sumut. Direktur Eksekutif FITRA Sumut Rurita Ningrum mengatakan pihaknya mengapresiasi kinerja Ditkrimsus Poldasu yang telah mengembangkan kasus tersebut. Dikatakan Ningrum, Kasus dugaan korupsi yang bersumber dari bantuan daerah bawahan (DBD) Pemprovsu ini kiranya menjadi awal pembuktian

penegak hukum yang tidak hanya runcing kebawah namun juga runcing keatas. “Kita berharap agar keterangan para saksi mengerucut pada oknum pelaku yang sesungguhnya. FITRA Sumut akan mengawal dan mengawasi kasus ini agar tidak masuk angin, tidak gembos di jalan sebagaimana pesimisnya masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Sumut,” tegas Ningrum. Dia mengajak segenap masyarakat untuk bersama-sama mengawal penegakan hukum terhadap kasus tersebut. “Siapapun pelakunya tidak ada kata tebang pilih/pembedaan perlakuan apakah Kepala Daerah, ketua Partai, ketua Fraksi,

Pejabat atau buruh sekalipun semua sama di mata hukum,” katanya. Dia menegaskan, FITRA Sumut akan merapatkan barisan kepada semua jaringan LSM seSumatera Utara baik dalam Aliansi Sumut Bersih yang konsern mengawasi kasus-kasus korupsi di Sumatera Utara maupun kepada masyarakat luas dan akademisi agar ikut bersama mengawal kasus ini. Agar pola korupsi yang dimulai dari system perencanaan dan penganggaran menjadi jera dan menghilangkan paradigma buruk terhadap Sumatera Utara yang konon katanya “semua urusan dengan uang tunai”, ujar Ningrum.(BS)


KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 267 9 – 15 SEPTEMBER 2013

Bupati Aceh Timur Buka Manasik Haji

Bupati Aceh Timur sedang memberikan sambutanya pada pembukaan pemantapan manasik haji Aceh Timur di Masjid Agung Darussalihin Idi. ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Bupati Aceh Timur Hasballah, M. Thaib membuka secara resmi kegiatan Manasik Haji calon jamaah haji (Calhaj) tahun 1434 Hijriyah 2013 Masehi. Kegiatan pemantapan manasik haji tersebut di laksanakan di Masjid Agung Darussalihin Idi, Rabu 4 September 2013. Dalam sambutannya, Bupati Aceh Timur mengatakan, menunaikan ibadah haji merupakan salah satu perintah Allah SWT dari rukun islam yang ke lima. “Alhamdulillah, Tengku-tengku dan umi-umi pada tahun ini

sudah terpilih menjadi tamu Allah yang agung. Dan hampir tiga ribu orang calon jamaah haji Aceh Timur yang mempunyai minat yang sama dengan tengku dan umi, namun mereka belum mendapatkan kesempatan pada tahun ini, “mereka harus menunggu hingga tahun 2027, “jelasnya. Ia menambahkan, ada satu hal yang sangat menyedihkan kita bersama, dimana pada tahun ini ada 11 orang Jamaah Haji Aceh Timur, mereka sudah melunaskan biaya ibadah haji, sudah membuat passport, persyaratan kesehatan serta syarat-syarat lainnya namun

mereka tidak dapat berangkat pada tahun ini. Hal itu dikarena Pemerintah Arab Saudi saat ini sedang merenovasi Masjidil Haram sehingga areal Tawaf menjadi sempit sehingga Kuota Jamaah Haji diseluruh Negara termasuk Indonesia juga provinsi Aceh terpaksa harus dikurangi dua puluh persen. “Itu semua dilakukan untuk menjaga keselamatan jiwa para jamaah haji, “ungkap Bupati Aceh Timur. Kepada para jamaah sebanyak 144 orang yang terdiri dari lakilaki sebanyak 48 orang dan perempuan sebanyak 96 orang , Rocky menghimbau agar dapat mengikuti pembelajaran dan pelatihan manasik haji ini selama dua hari penuh dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Aceh Timur. M. Ichsan Ahyat,S.STP, MAP sebagai ketua Panitia Pelaksanaan Pemantapan Manasik Haji bagi jamaah calon haji dan hajjah dalam laporannya mengatakan, dasar pelaksanaan ini berdasarkan keputusan Bupati Aceh Timur nomor 456/569/2013 tanggal 21 Agustus tentang pembentukan panitia pelaksanaan Pemantapan manasik haji, peberangkatan dan pemulangan jamaah haji Aceh Timur.(BSO)

Kementerian Kelautan Siap Bantu Aceh Timur ACEH TIMUR - Staf Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Ir. Heriyanto Marwoto, MS ketika meresmikan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Idi sebagai Minapolitan, Senin (2/9) mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta siap membantu wilayah ini sesuai dengan kebutuhan melalui program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN). Menurut Staf Menteri ini, jika Aceh Timur mengusulkan berbagai kebutuhan di daerah ke pusat maka pihaknya semakin gampang dalam memprioritaskan APBN ke Aceh Timur. “Kita akan mulai di tahun 2014. InsyaAllah Aceh Timur akan jaya,” kata Heriyanto seraya

menambahkan, program yang akan diusulkan nantinya diharapkan berdasarkan kebutuhan mendesak seperti pabrik es dan rehab tambak serta sarana transpoprtasi seperti jalan dan jembatan serta angkutan darat. Sementara itu, Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib atau Rocky dalam sambutan sebelum-

nya mengatakan, pihaknya mengharapkan Jakarta dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan RI membantu berbagai kebutuhan masyarakat dikawasan pesisir, baik di pusat PPP Idi ataupun diberbagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Aceh Timur mulai dari Birem Bayeun hingga ke Simpang Ulim.(BOS)

Bupati Aceh Tamiang sedang menyemat tanda Jabatan Datok Penghulu yang di lantik sebanyak 16 datok dan PJ,Datok dan 2 PJ,Mukim Serta PJ,Tuha Peut Di Wilayah Kecematan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

16 Datok Penghulu, Mukim dan Tim PKK Dilantik

ACEH TAMIANG - Bupati Aceh Tamiang,H.Hamdan Sati,ST melantik datok penghulu (keuchik) dalam wilayah Kecamatan Manyak Payed,Senin (2/8). Bupati Aceh Tamiang,Hamdan Sati pada kesempatan tersebut mengatakan,pelantikan itu merupakan realisasi Qanun Aceh dan Qanun Aceh Tamiang tentang tata pemerintahan gampong,untuk mengisi kekosongan pemerintahan desa yang selama ini dijabat sementara dengan definitif agar pemerintahan desa dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Bupati juga mengingatkan kewajiban datok penghulu, menerapkan syari’at islam di desa, membina adat istiadat,menjaga ketentraman dan mencegah kegiatan maksiat.”Karenanya dalam menjalankan kewajiban,datok penghulu bertanggung jawab kepada masyarakatnya dan selalu melakukan kordinasi dengan Majelis Duduk Sekitar (MDSK),” ujarnya. Selain itu,Bupati juga meminta Datok yang baru agar memfungsikan kantor datok penghulu yang telah dibangun sesuai dengan

fungsinya,mendata lahan terlantar untuk dimanfaatkan dan mengimbau warga agar sadar membayar pajak bumi dan bangunan. Ke-16 Datok Penghulu yang dilantik yaitu, Merandeh (Musliadi), Matang Ara Aceh (Sukarmin), Ujung Tanjong (Zulkifli),Tualang Baru (Zulkarnaen),Matang Ara Jawa (Kusdi),Paya Ketenggar (Sulaiman),Buket Panyang Sa (Nuri Pani Spd),Geudam (Zakaria Al Asyari),Seuneubok Baro (Alfian), Paya Baro (Sulaiman Nur), Benteng Anyer (Zulkifli Ar),Lueng Manyo (Muhammad Basyir),

Gelanggang Merak (Panta Zahara), Raja Tuha (M.Ilyas),Seuneubok Pidie (Ilyas),Alue Sentang (Nazar Hadi). Sementara pengangkatan Mukim dan Tua Peut dan PJ Datok,1 PJ.Datok Bukit Paya: Tarmizi dari Staf Kecamatan Manyak payed,dan PJ, Mukim Manyak Payed Hanafiah, Berikutnya PJ,Mukim Raja Tuha Suryadi,SR. Hadir dalam acara Pelantikan Datok tersebut, Waka Danyon 111 Tualang Cut, Manyor Inf Heri Novana, Danramil, Kapolsek, Muspika dan tokoh Masyatrakat.(BSO)

Pemkab Peringati Hardikda Ke-54 DWP Aceh Timur Halal Bihalal ACEH TIMUR - Sehubungan dengan pergantian pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur pada 23 Agustus lalu maka jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Timur akan diemban istri pejabat Sekda yang baru, hal ini sesuai dengan kesepakatan para pengurus dan anggotanya. Dengan begitu saat ini Ny. Novi Afrianty M. Ikhsan Ahyat dipercayakan mengemban tugas sebagai Ketua DWP Aceh Timur menggantikan Ny. Dra. Bidasari Daulay Bahrumsyah, M.Pd. Untuk itu Ny. Novi Afrianty dirasa perlu melakukan pertemuan dengan para pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Timur, pertemuan yang berlangsung di gedung Aula Setdakab setempat, kamis (5/9) juga merupakan ajang silaturahmi

dan halal bi halal serta membahas tentang program-program organisasi tersebut. “saya sangat mengharapkan bantuan dan dukungan serta partisipasi kita semua untuk terus meningkatkan peranan organisasi ini dan kita tetap menjalin kekompakan dan kesolidan satu dengan lainnya.” Ujar istri M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.AP. Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.AP dalam sambutannya selaku Dewan Pembina Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Timur yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum, Drs. Irfan Kamal, M.Si mengatakan agar para pengurus dan anggota Dharma Wanita untuk terus mendukung tugas-tugas suami demi kemajuan daerah tersebut, “suami telah

bekerja seharian penuh namun sesampai dirumah istri pasang muka cemberut, bila hal ini terjadi berarti ibu-ibu tidak mendukung tugas suami,” jelasnya. Sebagai diketahui saat ini Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur telah berada di Kota Idi, sementara para PNS nya masih banyak yang berdomisili di Kota Langsa sehingga diperlukan tenaga dan pikiran dalam melaksanakan tugas kedinasan selama seharian bagi para PNS Kabupaten itu. Dewan Pembina DWP Aceh Timur juga mengingatkan agar organisasi ini tidak sampai disusupi oleh politik dalam lingkungan organisasi karena tahun 2014 mendatang merupakan pelaksanaan pesta demokrasi baik tingkat nasional maupun daerah. (BSO)

Panglima TNI Moeldoko Enggan Bicarakan Bendera LHOKSEUMAWE-Jenderal TNI Moeldoko pasca dilantik menjadi Panglima TNI, melakukan kunjungan perdana ke Daerah Aceh. Jenderal Bintang Empat yang menjadi puncak Pimpinan TNI di Republik ini tidak ingin berbicara masalah politik, ketika disinggung tetang bendera Aceh yang saat ini sedang menjadi polemik dan lagi hangat-hangatnya diperbincangkan. Hal itu disampaikan Moeldoko dalam wawancara dengan awak media di Guest House PT Arun Batuphat Lhokseumawe, Kamis (5/9). ”Jangan tanyakan masalah bendera pada saya, saya lebih tertarik berbicara masalah kesejahteraan. Mari kita pegang cangkul sama-sama,” ungkapnya berkiasan. Dia mengimbau masyarakat Aceh, sudahlah sekarang kita fokus bagaimana memikirkan agar rakyat Aceh ini sejahtera. Jangan mikir yang lain-lain. Itu saja yang saya inginkan, itu jauh lebih bagus

daripada mikirin yang nggaknggak, lupakan masa lalu, TNI saja sudah melupakan, jangan dibangkitkan lagi lah,” kata Jenderal. Sebelumnya, Jenderal TNI Moeldoko menegaskan situasi Aceh sudah kondusif. Itu sebabnya, kata dia, Aceh harus terus membangun untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. “Aceh sudah aman, nggak ada masalah. Membangun perekonomian masyarakat Aceh itu yang perlu, jangan bicara yang lain, berbicara kesejahteraan. Itu yang dibutuhkan oleh rakyat. Jangan mikir yang lainlain lah,” kata Moeldoko. Besar-besaran Kunjungan Kerja Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro ke daerah Aceh, Kamis (5/9) yang didampingi Menteri Pemberdayaan Aparutur Negara dan Reformasi Birokrasi Ir Azwar Abubakar juga Panglima TNI Muldoko, Kasad Letjen TNI Budiman dan Kasal Laksamana

TNI Marsetio berserta rombongan dalam rangka pengembangan kekuatan TNI AD dan AL di daerah Aceh. Kunjungan ke Lhokseumawe dalam kapasitas sebagai Menhan dilakukan pasca peresmian dua kapal perang RI di Batam juga dalam rangka peresmian Batalyon Raider 111 di Idi, Aceh Timur yang akan dilaksanakan secara resmi di Banda Aceh juga melihat langsung kondisi LANAL (Pangkalan Angkatan Laut) dan Kesatuan Marinir Lhokseumawe yang memang sangat kecil serta harus dikembangkan. Hal tersebut diungkapkan Purnomo di Guest House PT Arun Lhokseumawe. “Pasca krisis ekonomi 1998 yang melanda Indonesia, kita sudah lama tidak membangun kekuatan pertahanan. Tetapi saat ini ekonomi Indonesia sudah cukup baik, TNI dan Kementerian Pertahanan diberi oleh pemerintah dukungan dana dan kita akan bangun itu secara besar-besaran,” ujarnya.(NET)

ACEH TAMIANG - Ketika itu Presiden RI,Soekarno tepat pada 2 September 1959 menandatangani prasasti monumen sejarah perjuangan rakyat Aceh yang terbit dari Darul Hard ke Darussalam (dari negeri perang ke negeri damai). Prasasti batu pualam itu hingga kini masih ada di tugu kampus Unsyiah (Darussalam) sebagai momentum pendidikan di bumi tanah rencong.Sehingga setiap 2 September dijadikan sebagai Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) di Provinsi Aceh dan pada hari ini,Senin 2 September 2013 telah terlaksana Hardikda Ke 54. Dalam acara memperingati Hardikda yang ke 54 dihadiri seluruh Muspida plus dan Muspika untuk sama sama mendengar pidato dari Bupati H.Hamdan Sati.ST,dalam pidato nya Hardikda ke 54 ini dengan tema” Pendidikan Adalah Sebagai Modal Utama Pelaksanaan Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan,Bagi yang Meraih Prestasi Yang Terbaik Untuk masa depan generasi penerus agar terwujud manusia yang berguna bagi Bangsa dan Negara,”tegas Hamdan Sati. Dalam konteks ini,tidak meng-

Karnaval pada acara Hardikda ke-54 di Kabupaten Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang. emukakan lagi tentang mutu pendidikan di Aceh,sebab semua orang sudah mengetahui pada Ujian Nasional (UN) tahun 2013 Provinsi Aceh maraih peringkat jeblok karena menduduki peringkat nomor dua dari bawah seluruh Pro-vinsi di Indonesia.Biarlah hasil UN tahun

lalu itu menjadi kado istimewa bagi Dinas Pen-didikan Aceh. Khusus memperingati Hardikda Ke-54 di Kabupaten Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang yang dijuluki sebagai Bumi Muda Sedia ini, adalah kado istimewa dari roda pemerintahan pasangan Bupati,

H.Hamdan Sati,ST-Wakil Bupati, Drs.Iskandar Zulkarnain,M, ingin menciptakan roda pemerintahan good goverment and good governance, guna meningkatkan mutu pendidikan yang tidak beraroma KKN alias tidak ”kongkalikong” (Tidak ada dusta diantara Kita).(BSO)

Pemko Langsa Peringati Hardikda Ke 54 LANGSA - Peringatan Hari Pendidikan Daerah (HARDIKDA) ke 54 di Kota Langsa berlangsung di halaman Parkir Kantor setempat, Senin, 2/9/2013 bertindak selaku Pembina Upacara Walikota Langsa Usman Abdullah, SE. Hadir dalam upacara penaikan bendera yakni Ketua DPRK Langsa Jufri, ST, MT, Kepala Kejaksaan Negeri Langsa Miftahul Arifin, SH , para kepala Kantor/Badan/Dinas/camat dalam wilayah Kota Langsa serta para kepala sekolah, dewan guru dan juga murid-murid mewakili sekolah masing-masing. Walikota Langsa Usman Abdullah, SE dalam amanatnya yang membacakan sambutan Gubernur Aceh mengatakan Sejarah Hari Pendidikan Daerah berawal pada tanggal 2 September 1959, atau 54 tahun silam yang ditandai dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno ke Aceh

untuk meresmikan kampus Darussalam, dengan menggoreskan tulisan: “Tekad Bulat Melahirkan Perbuatan Nyata, Darussalam Menuju Pelaksanaan Cita-Cita”. Prasasti ini masih dapat kita lihat pada tugu Darussalam yang ada di hadapan kita. Momentum inilah yang kemudian kita tetapkan dan peringati setiap tahunnya sebagai Hari Pendidikan Daerah Aceh. Berkenaan dengan itulah maka pada tahun ini kita telah tetapkan tema Hari Pendidikan Aceh, yaitu: “Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menuju Pendidikan Aceh yang Bermutu dan Islami” Kita menyadari bahwa pendidik dan tenaga pendidik, merupakan sumber daya manusia yang harus benarbenar profesional, memiliki kemampuan yang handal dalam pengelolaan pendidikan dan ilmu yang mumpuni terhadap materi pembelajaran yang diajarkan.

Saya atas nama Pemerintah Aceh, meminta kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi yang menangani Pendidikan baik di Provinsi maupun di Kabupaten/kota agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dalam rekruitment dan pengangkatan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah supaya benarbenar memperhatikan peraturan dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan dengan memegang teguh prinsip profesionalisme dalam menempatkan tenaga pendidik maupun pejabat pada Instansi pengelola pendidikan. Kedua melakukan distribusi tenaga pendidik yang lebih merata, baik dalam jumlah maupun lokasi tugasnya agar tidak terjadi ketimpangan. Hal ini kami tegaskan, mengingat saat ini sesuai data yang ada ternyata masih ada guru yang mengajar bukan bidang studi yang mereka kuasai, guru yang menumpuk

pada satu sekolah, sementara ada sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru. Demikian juga terdapat kepala sekolah yang diangkat belum mendapat pelatihan dan belum teruji kemampuan akademik dan kepemimpinannya. Mengingat pendidikan adalah tanggungjawab bersama Insya Allah, ke depan Pemerintah Aceh akan tetap memberikan perhatian utama terhadap sektor pendidikan. Kebijakan Pemerintah Aceh yang mengalokasikan dana pendidikan sekitar 20% dari dana APBA dan ditambah lagi alokasi dana APBN, diharapkan mampu mendongkrak mutu pendidikan di daerah ini. Pada tahun ini juga, komposisi distribusi anggaran pendidikan telah lebih kita arahkan pada upaya peningkatan mutu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya.(BSO)


KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 267 9 – 15 SEPTEMBER 2013

Mantan Kajari Tanjungbalai Tinggalkan Banyak PR TANJUNGBALAI - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungbalai, Edi Winarto SH MH berpamitan kepada Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe M Hum di Rumah Dinas Walikota dijalan Jenderal Sudirman, Rabu (4/9). Pamitan kepada Walikota sebagai Ketua FKPD ( Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) itu dilakukan berhubung Edi Winarto akan meninggalkan Tanjungbalai dan dipromosikan menduduki jabatan yang baru sebagai Kajari Cirebon,Jawa Barat dan jabatan yang ditinggalkannya akan digantikan Ester Sibuea SH MH yang sebelumnya bertugas di Kejaksaan Tingi DKI Jakarta. Walikota mengungkapkan rasa terimakasih kepada Kajari Edi Winarto yang selama ini telah menjalin komunikasi yang harmonis antar sesama FKPD disamping tetap aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan di Tanjungbalai. "Mudah-Mudahan Kajari Tanjungbalai yang baru nantinya diharapkan dapat melanjutkan silaturahmi yang telah terjalin dengan baik selama ini

sehingga berbagai program yang diselenggarakan pemerintah dapat berjalan dengan lebih baik," harap Walikota. Dalam catatan,dua tahun lebih menjabat Edi Winarto banyak meninggalkan pekerjaan rumah (PR) berupa tunggakan kasuskasus korupsi yang belum tuntas penanganannya kepada Kajari penggantinya.Diantara kasus dugaan korupsi penyelewengan dana operasional, minyak dan pelumas armada truk sampah tahun anggaran (TA) 2009 di Dinas Kebersihan dan Pasar (DKP) sesuai hasil audit BPK sebesar Rp.480 juta yang melibatkan mantan Kadis DKP Abrin Siregar dan Kabid Kebersihan Amiruddin Panjaitan. Kasus runtuhnya atap dan balok atas dalam proyek pembangunan gedung DPRD Tanjungbalai TA 2010,kasus dugaan korupsi pengurangan volume pekerjaan dalam proyek drainase dikiri-kanan jalan Jenderal Sudirman km 7 TA 2012 dan belasan kasus dugaan korupsi lainnya yang dilaporkan beberapa LSM semasa Edi Winarto menjabat sebagai Kajari Tanjungbalai.(HER)

SUMUT

Akhirnya 9 Ranperda Kab. Langkat Disahkan LANGKAT - Peraturan Daerah (Perda) adalah merupakan suatu pedoman yang menjadi landasan hukum dalam menjalankan roda-roda pemerintahan di daerah baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat Provinsi yang salah satu tujuannya untuk mesejahtrakan masyarakat daerah tersebut. Demikianlah yang dilaksanakan para anggota Dewan bekerjama dengan Pemkab Langkat yang pada akhirnya dapat melahirkan 9 ranpera dari 11 ranperda yang diusulkan mejadi Perda Kabupaten Langkat dan disahkan pada rapat Paripurna digedung DPRD Kabupaten Langkat, Jum’at (30/8). Pada proses perjalanan dalam usaha penerbitan 9 perda tersebut pihak DPRD Langkat membentuk panitia Khusus (pasus) I, II dan III yang masing-masing diketuai oleh H.Faisal Haq (pansus I), Drs.Effendi Lubis (pansus II) dan Ir. Antoni (pansus III).

Ketua DPRD Langkat Rudi Hartono Bangun SE. M.AP, mengharapkan dengan telah disahkannya 9 Ranperda ini, beliau meminta agar pihak eksekutif sesegera mungkin menyampaikan berkas-berkas tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi lebih lanjut dan setelah dapat diterima menjadi Peraturan Daerah maka Pemkab Langkat agar mensosialisasikan ke masyarakat dan juga diharapkan kepada Instansi yang menjalankan Perda dimaksud haruslah memiliki kemampuan yang profesional agar perda tersebut berjalan efektif. Hal tersebut disampaikan Rudi saat usai sidang paripurna yang berlangsung hingga sore hari. Sembilan ranperda yang disahkan menjadi perda tersebut, 4 diantaranya adalah merupakan perda inisiatif DPRD Langkat dan 5 perda lainnya adalah usulan dari Pemkab Langkat. Empat perda inisiatif DPRD Langkat tersebut adalah, Tentang

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Tentang penanggulangan bencana daerah, Tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif, dan Tentang Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Sedangkan Lima pereda inisiatif Pemkab Langkat yaitu, Tentang penyelenggaraan pengelolaan ketenagalistrikan, Tentang PT. Langkat Setia Negeri, Tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal, Tentang pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Tentang pengelolaan dan pelayanan pariwisata. Terkait dengan perda Jaminan Kesehatan daerah, Fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar dengan diterbitkannya perda jamkesda tersebut, pemkab Langkat haruslah benar-benar menyediakan sarana prasarana kesehatan dan pelayanan yang memadai untuk masyarakat.

RSUD Tanjung Pura dan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan diminta untuk tidak membedakan status dari mana pasien berasal, semua pasien harus mendapatkan pelayanan yang layak sesuai standart pelayanan oprasional (SPO) dan standart pelayanan medis (SPM) yang berlaku demikian ucap fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan akhirnya yang dibacakan oleh Ralin Sinulingga. Sedangkan terkait dengan perda tentang pembentukan PT.Langkat Setia Negeri (LSN), Fraksi PDI Perjuangan berharap agar dalam pengangkatan direksi dan komisioner harus melalui fit dan proper test yang dilakukan oleh DPRD Langkat. “Jajaran direksi dan komisaris harus independen agar PT.Langkat Setia Negeri tidak diintervensi oleh berbagai kepentingan golongan. Diharapkan nantinya PT.Langkat Setia Negeri dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Langkat”, sebut Ralin. (JUL/A)

Pemko Medan Terima Penghargaan BKN MEDAN - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) cq. Kepala Kantor Regional VI BKN memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wali Kota Medan up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan. Penghargaan ini diberikan karena BKD Kota Medan dinilai selalu mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil, salah satunya melalui percepatan pemberian kenaikan pangkat. “Kita mendapat penghargaan ini setelah menerima surat langsung dari Kepala BKN Kantor Regional VI No.201/KR.VI/BKN/ IX/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 yang ditandatangani langsung Kepala Kantor Regional VI BKN I Nyman Arsa SH MSi,” kata Kepala BKD Kota Medan Affan Siregar SE didampingi Kepala Bidang Kepangkatan Donni Harahap SH di Balai Kota Medan, Selasa (2/9). Affan menjelaskan, pemberian penghargaan ini diberikan terkait dengan usul nota pertimbangan kenaikan pangkat dari Pemko Medan cq. Kepala BKD Kota

Medan sebanyak 802 orang periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2013. ”Ternyata usulan yang kita sampaikan itu merupakan usulan paling pertama diantara wilayah kerja kantor Regional VI BKN sebanyak 58 Kabupaten/Kota dan 2 provinsi,” ungkapnya. Selanjutnya, jelas Affan, pengajuan usul pertimbangan kenaikan pangkat yang mereka sampaikan pada bulan Juni 2013 atau 3 bulan sebelum terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2013 tersebut, dinilai Kepala Kantor Regional VI BKN akan berdampak pada semakin cepatnya pembayaran gaji dan tunjangan lainnya tepat pada waktunya. “Berdasarkan itulah atas nama Kepala BKN cq. Kepala kantor Regional VI BKN memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kita. Selain itu kita juga dinilai selalu mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan kepada PNS di lingkungan Pemko Medan, salah satunya melalui percepatan pemberian kenaikan pangkat tersebut,” paparnya.(VIN)

Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM didampingi Wakil Bupati H.Raden Mas Hary Nugroho SE menyampaikan visi dan misi.

Enam Kandidat Sampaikan Visi Dan Misi

BATUBARA - Sebanyak Enam Calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara, senin (2/9) sampaikan visi dan misinya didepan Sidang paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batubara. Sidang dipimpin ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE.MSi dihadiri anggota DPRD Batubara, Muspida, asisten, kepala dinas, badan, bagian,kantor, satuan, Camat, kepala desa/ lurah se Batubara. Enam Pasang Cabup dan Cawabup tersebut, yaitu Drs H.Gong

Matua- H.Ahmad Deni nomor urut Satu, Zulkarnain SKMMasitah Nomor Urut dua, Kurnia- Murlan Simarmata Nomor urut tiga, Ir Yahdi Khoir- Drs Syarkowi nomor Urut empat, Ir Zahir- Suriyono ST Nomor urut lima dan H.OK Arya Zulkarnain SH.MM- H.RM.Hary Nugroho SE Nomor urut enam. Keenam cabup dan Cawabup Batubara menyampaikan visi dan misinya berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KP-

UD) Kabupaten Batubara. Menariknya dari keenam Cabup dan Cawabup Batubara menyampaikan visi dan misi yang sedikit berbeda, namun ada kesamaan dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan serta pembangunan. “Kita punya kolam besar yaitu Pelabuhan Kwala Tanjung yang akan dibangun menjadi pelabuhan Internasional (Global Hub), begitu juga dengan pertanian padi kita yang produktif dimana produksi padi kita masih terbesar di Suma-

tera Utara dan swasembada pangan wajib dipertahankan. “Semua bidang perlu dikembangkan, termasuk industri Mikro dan pertanian bisa ditingkatkan produksinya,” kata H.OK Arya Ditambahkannya masih banyak yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan di Batubara, hal itulah yang membuat pihaknya ingin melanjutkan untuk memajukan negeri beradat tanah bertuah ini. “Motto kita lanjutkan, kita akan melanjutkan pembangunan dan

pendapatan di Kabupaten Batubara. Jalan yang sudah dibangun dengan baik harus ditingkatkan, jangan sampai dibiarkan saja, begitu juga irigasi yang harus selalu diperhatikan serta bidang perikanan dan kelautan bagi nelayan yang terus mendapat bantuan baik sampan, alat tangkap dan lainnya. Semua sudah kita laksanakan demi terwujudnya masyarakat Batubara yang sejahtera dan berjaya, pungkasnya.(SAREL)

Soal Mutasi Camat, Bupati Bohongi Warga Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 disaksikan Ketua DPRD Tebingtinggi H Syahrial Malik dan Wakil H Chairil Mukmin Tambunan.

Realisasi Pendapatan 2012 Kota Tebingtinggi 103,06% TEBINGTINGGI - Pendapatan Daerah selama tahun anggaran 2012 di Kota Tebingtinggi sebesar Rp 467,794 miliar terealisasi sebesar Rp 482,097 miliar atau sebesar 103,06 % sedangkan Belanja APBD Tahun Anggaran 2012 yang ditargetkan sebesar Rp 521,150 miliar terealisasi sebesar Rp 479,585 miliar atau 92,02 persen. Demikian disampaikan Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan pada sidang paripurna DPRD Kota Tebingtinggi dipimpin Ketua DPRD H Syahrial Malik dengan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2012, Rabu (4/9) di ruang sidang DPRD Tebingtinggi. “Sebagai gambaran terhadap realisasi pendapatan daerah untuk setiap kelompok dan jenis penerimaan antara lain, pendapatan asli daerah ditargetkan Rp 36,321 miliar terealisasi Rp 47,330 miliar atau 130,31 % yang meliputi, pendapatan dari pajak daerah ditargetkan Rp 8,570 miliar terealisasi Rp 11,715 miliar atau 136 %, target retribusi daerah Rp 4,935 miliar, terealisasi Rp 4,753 miliar atau 96,32 %, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah berasal dari penerimaan pembagian deviden PT Bank Sumut ditargetkan Rp 8,7 miliar terealisasi Rp 8,783 miliar, serta lainlain pendapatan asli daerah yang sah ditagetkan Rp 14,115 miliar realisasinya mencapai Rp 22,079

miliar atau 156,42 persen”, urai Umar Zunaidi Hasibuan. Sedangkan terkait anggaran belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp 521,150 miliar dan terealisasi sebesar Rp 479,585 miliar atau 92,02 miliar, walikota Umar Zunaidi Hasibuan menyebutkan, tidak terealisasinya belanja daerah sebesar 7,98 % disebabkan adanya upaya penghematan pengeluaran belanja serta adanya sisa tender/kegiatan proyek pada tahun anggaran 2012 lalu. Dijelaskan juga oleh Walikota, bahwa perkembangan pembangunan Tebingtinggi pada TA 2012 menunjukkan adanya peningkatan kualitas pendidikan dan meningkatkan kulaitas kesehatan masyarakat serta adanya pertumbuhan ekonomi dalam upaya mendorong sector riil, revitalisasi pertanian, peningkatan kesejahteraan pegawai dan upaya pemantapan reformasi birokrasi dan hokum serta stabilitas politik dan keamanan di Kota Tebingtinggi. Sidang paripurna DPRD Kota Tebingtinggi dipimpin Ketua DPRD H Syahrial Malik dengan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 yang dipimpin Ketua DPRD H Syahrial Malik tersebut turut dihadiri Sekdako Johan Samose Harahap, para anggota DPRD Tebingtinggi serta unsur muspida setempat dan para pimpinan SKPD se Pemko Tebingtinggi.(RS)

ASAHAN - Mayoritas warga Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan merasa dibohongi Bupati Taufan Gama Simatupang.Pasalnya saat menghadiri acara halal bi halal dan silaturahmi dikediaman anggota DPRD Asahan Bunyaddin,SH di Desa Sei Serindan pada Senin,19 Agusutus silam,Taufan mengemukakan akan mencopot Jon Junaidi,SH sebagai Camat Sei Kepayang. “Karena kinerja Camat Sei Kepayang yang sangat memuaskan,maka saya akan memutasikan yang bersangkutan menjadi Sekretaris Camat atau Sekcam ditempat yang sama,”sindir Taufan saat menyampaikan kata sambutan dalam acara yang dihadiri ratusan warga masyarakat tersebut.

Bukan hanya masyarakat, tuan rumah Bunyaddin yang juga Ketua DPD PAN Asahan,Wakil Bupati Surya,beberapa Kepala SKPD dan belasan Kepala Desa setempat ikut mendengar ungkapan kekesalan sang Bupati. Bahkan oknum Camat yang menjadi objek sindiran hadir dan hanya senyum-senyum masam mendengarnya. Namun setelah dua pekan,ancaman Bupati terkait pemutasian Camat Sei Kepayang itu tidak kunjung terbukti. Faktanya hingga pekan pertama bulan September ini,Jon Junaidi masih bertengger dalam jabatannya dan masih tetap berprilaku “korupsi waktu” dengan jarang dan telat ngantor sebagaimana pantauan kru koran ini dikantornya pasca

Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang mencuatnya sindiran pedas Bupati Asahan tersebut. “Ancaman Bupati ternyata hanyalah gertak sambal semata,”kritik Sekretaris LSM Gerakan Anti Korupsi Indonesia (Grakindo) Asahan Herman

Ngateman yang turut mendengar ancaman Bupati kala itu.Beberapa warga masyarakat lainnya juga turut kecewa dengan tidak terbuktinya ancaman orang nomor satu diKabupaten Asahan tersebut.(HER)

FKKD Doakan Nurmaulina Lubis SERGAI - Sejumlah Kepala Desa yang tergabung dalam wadah Forum Komunikasi Kepala Desa se-Kecamatan Bintang Bayu mendoakan kesuksesan bagi Nurmaulina Lubis,S.Pd.I yang telah mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan untuk Dapil-V meliputi Kecamatan Bintang Bayu, Kotarih, Silinda, Serba Jadi, Dolok Masihul,dan Sipispis. Doa sekaligus harapan tersebut tersirat pada acara halal bi halal para Kepala Desa yang juga dihadiri Camat Bintang Bayu dan Sekcam. Elman Sihotang Kepala Desa Damak Tolong Buho selama dua periode,secara tegas menjagokan mantan Kepala Desa Panombean tersebut.Jangan lihat partainya tapi lihat sosok kepribadian dan profesinya.Kita yakin,sedikit banyaknya Nurmaulina Lubis ini sudah mengerti undang-undang desa dengan harapan kelak bisa memperjuangkan hak-hak kepala desa dan juga masyarakat banyak.Tapi kalau sudah jadi anggota dewan jangan lupa kacang akan kulit, tukas Elman. Ditempat yang sama,Ronly Sipayung didampingi sang istri juga menyampai-

Nurmaulina Lubis kan dukungan kepada Nurmaulina Caleg PPP No urut 2.Secara pribadi saya dan istri sangat mendukung penuh pencalonan Nurmaulina Lubis. Selanjutnya Mulianto Kades Pergajahan Hulu sekaligus Ketua FKKD mengaharapkan kebersamaan untuk

berjuang semaksimal mungkin.Kita doakan agar apa yang menjadi niat dan tujuan Nurmaulina terwujud dengan sekses. Hampir senada,Camat Bintang Bayu Sariful Azhar,SH juga mendoakan hal yang sama,semoga dari Kecamatan Bintang Bayu ini ada yang terpilih

menjadi anggota DPRD.Pada kesempatan itu camat juga menginggatkan para Kepala Desa untuk tetap bertugas dengan baik meski masa jabatan 15 Kepala Desa akan segera berakhir.Tetap layani masyarakat dan tunjukkan yang terbaik. Menanggapi dukungan dan doa para rekan-rekan Kepala Desa,Nurmaulina menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan dukungan para kades. Mungkin dari segi kemampuan untuk menjadi anggota DPRD saya belum ada apa-apanya karena saya hanya memiliki modal semangat untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat.Saya tidak mau berjanji muluk-muluk,namun kedepan semangat kebersamaan ini yang perlu dibangun dan dijaga. Situasi yang terjadi selama ini seperti pada saat-saat Reses anggota DPRD Sergai masih banyak yang belum terakomodir,itu yang menggerakkan hati saya untuk maju,ujar Lina.Hadir juga dalam acara tersebut Kades Gudang Garam,Saranggiting Kahan,Saranggiting Hulu,Kampung Kristen,Huta Durian, Marihat Dolok,Ujung Negeri Kahan, Ujung Negeri Hulu,dan Bandar Magodang.(ARM)


KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 267 9 – 15 SEPTEMBER 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Komisi Pemberantasan Korupsi mengusulkan indeks integritas sebagai salah satu syarat untuk memberikan penghargaan kepada Pemda yang berprestasi. 2. Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi bersinergi membahas laporan dana kampanye partai politik untuk pemilihan umum (pemilu) legislatif dan Pemilihan Presiden 2014. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kemungkinan terjadinya sejumlah penyuapan terhadap penyelenggara negara yang mengakibatkan kerugian negara Rp 463,66 miliar dalam proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. 4. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menelusuri pertemuan antara mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan Direktur Kernel Oil Private Limited Singapura Widodo Ratanachaithong. 5. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai mendalami dugaan keterlibatan hakim agung Mahkamah Agung dalam kasus suap pengurusan kasasi pidana penipuan terdakwa pengusaha Hutomo Wijaya Ongowarsito (HWO) di MA. KPK terus melakukan pengembangan kasus suap dengan tersangka pegawai MA Djodi Supratman dan Mario Carmelio Bernardo. Pengembangan itu untuk melihat keterlibatan penerima suap lain. 6. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan konstruksi hukum vonis sebagai preseden untuk menjerat koruptor lain. Pengintegrasian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dijadikan model konstruksi hukum penanganan kasus korupsi. 7. Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan Kementerian Agama agar mewaspadai dan menolak pemberian gratifikasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi.

Petinggi Polri Dituding Kecipratan

KPK Telaah Laporan Aiptu Labora Sitorus JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelaah laporan dugaan aliran dana milik Ajun Inspektur Satu (Aiptu) Labora Sitorus, anggota Kepolisian Resor Raja Ampat, Papua Barat, ke petinggi kepolisian di Polda Papua dan Mabes Polri. "Memang ada laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan Aiptu Labora Sitorus melalui pengacara Walter Sitanggang pada pekan lalu. Hingga kini laporan itu tengah ditelaah, dikaji untuk mengambil langkah selanjutnya," papar Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis pekan lalu. Setelah menelaah laporan, sambung Johan, KPK akan me-

nentukan apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak. Jika ada indikasi, maka laporan ini dapat diteruskan ke bagian penindakan KPK. "Ya tunggu saja hasilnya nanti," jelasnya. Dalam laporan itu, Aiptu Labora Sitorus mengaku menyetor dana hingga Rp 10 miliar ke sejumlah petinggi kepolisian. Duit itu disetor sejak 1 Januari 2012 hingga 23 April 2013. Setoran untuk memuluskan bisnis penimbunan bahan bakar minyak ilegal serta dugaan pembalakan liar yang dijalankan Aiptu Labora di Raja Ampat, Papua Barat. Selain melaporkan catatan keuangan, Walter juga mengadukan dugaan hilangnya aset

Labora berupa kayu selama 20072009 ke KPK. Saat ini Aiptu Labora mendekam di tahanan Polda Papua. Pertengahan Mei lalu, kepolisian menetapkan Labora sebagai tersangka tiga kasus, yakni dugaan penimbunan bahan bakar minyak ilegal, dugaan pembalakan liar, dan pidana pencucian uang. Dia dituding memiliki rekening dengan total nilai transaksi Rp 1,5 triliun. Aliran duit haram terungkap setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencium adanya kejanggalan dalam transaksi di sejumlah rekening milik Aiptu Labora sepanjang 2007-2012. Bahkan dite-

mukan adanya aliran dana ke sejumlah petinggi Kepolisian. Labora, misalnya, beberapa kali menyetor secara tunai ke seorang petinggi di Kepolisian Daerah Papua. Jumlah yang disetor beragam, mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 629 juta. Pada 7 Maret 2012 pukul 10.15 WIT, misalnya, Labora mengirim Rp 15 juta melalui Bank Mandiri Sorong ke seorang perwira petinggi tersebut. Duit Labora juga diduga mengalir ke rekening Kepala Polres Raja Ampat Ajun Komisaris Besar Taufik Irfan, dengan nominal ratarata Rp 50-100 juta. Aliran duit Labora juga merembes hingga ke Mabes Polri. Sejak Januari 2012

hingga April 2013, Labora rutin menyetor Rp 60 juta kepada seorang perwira tinggi Direktorat Polisi Perairan Mabes Polri. Pada 20 Februari 2012, pukul 13.18 WIT, misalnya, Labora mengirim Rp 60 juta ke rekening perwira ini melalui Bank Mandiri Sorong. Saat ini Aiptu Labora mendekam di tahanan Polda Papua. Pertengahan Mei lalu, kepolisian menetapkan Labora sebagai tersangka tiga kasus, yakni dugaan penimbunan bahan bakar minyak ilegal, dugaan pembalakan liar, dan pidana pencucian uang. Dia dituding memiliki rekening dengan total nilai transaksi Rp 1,5 triliun. (ENDY)

KPK Dukung Kementerian Agama Terapkan Program Pengendalian Gratifikasi BERTAMBAH lagi satu instansi yang menandatangani komitmen untuk implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bahrul Hayat disaksikan Menteri Agama Suryadharma Ali dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Selasa pekan lalu, menandatangani komitmen Program Pengendalian Gratifikasi tersebut di kantor Kementerian Agama, Jakarta. Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan sejak tahun 20112013 kementerian agama telah melakukan tindakan tegas terhadap pegawai yang tidak disiplin dengan memberikan hukuman ringan, sedang hingga berat. “Jumlah pegawai yang ditindak 2088 orang dengan sanksi berupa teguran lisan, penurunan pangkat, hingga pemberhentian,” tambahnya. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojando berharap Kementerian Agama dapat menjadi “Champion” di antara kementerian lainnya

dalam hal pemberantasan korupsi, karena kedudukan kementerian itu sangat strategis karena memiliki sumber daya manusia yang banyak dan keuangan yang dikelola pun sangat besar. KPK memberikan apresiasi atas keterbukaan kementerian agama untuk menyelenggarakan acara pengenalan PPG yang dilanjutkan dengan pernyataan komitmen untuk implementasi PPG. Dalam implementasi Program Pengendalian Gratifikasi ini, kementerian atau lembaga akan menyusun aturan terkait gratifikasi, juga akan diselenggarakan training of trainers (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/ fasilitas, serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan KPK akan mendukung dalam kegiatan asistensi, konsultasi, bimbingan serta monitoring evaluasi atas penerapan PPG di setiap kementerian/lembaga.(HUMAS)

Mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mohammad Noor meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (6/9). Teuku Bagus yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus hambalang tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Alfian Malarangeng dan Deddy Kusdinar terkait dugaan penerimaan hadiah dalam pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang.

KPK Gelar FGD Sistem & Fenomena Politik di Indonesia KOMISI Pemberantasan Korupsi menggelar serangkaian Focus Group Discussion (FGD) bertema Sistem dan Fenomena Politik di Indonesia, dalam bulan September 2013 ini. FGD pertama digelar pada Rabu pekan lalu di Gedung KPK dengan beberapa narasumber diantaranya J. Kristiadi, Budiman Sudjatmiko, Indria Samego, dan Philips Vermonte. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, KPK telah menjalankan fokus kinerja di bidang-bidang yang menjadi national interest, diantaranya fokus di sektor penerimaan negara, ketahanan pangan dan sektor energi. Selain itu, KPK juga fokus pada isu strategis yang berkaitan dengan partai politik dan parlemen. Bambang menambahkan, sejak reformasi bergulir, posisi parlemen menjadi sangat kuat. Saat ini, KPK sedang mempelajari semua bisnis proses di parlemen. “Harapannya kami bisa memetakan potensi kerawanan korupsi pada bisnis proses parlemen ini.”

Dengan demikian, kata dia, KPK bisa mengetahui perlakuan apa yang harus diajukan sebagai altenatif kebijakan untuk meminimalisasi korupsi di parlemen. Melalui FGD ini, kata Bambang, juga akan digali beberapa kelemahan utama dalam sistem partai di Indonesia, yaitu pertama, sistem rekrutmen partai yang hingga kini belum bisa menghasilkan kader partai yang bagus, kedua pendanaan dan sistem keuangan partai yang belum jelas darimana asalnya dan ketiga sistem pemilihan umum yang handal. FGD ini digagas oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK dengan tujuan memperkaya pemahaman dan merumuskan permasalahan korupsi sistem politik di Indonesia, sekaligus memperkaya pola pandang untuk mematangkan rancangan KPK mengenai sistem politik berintegritas. Kegiatan ini besok masih akan berlanjut dengan topik Sistem Pemilu dan Dana Kampanye Parpol.(HUMAS)

Ketua KPK Abraham Samad (kiri) berbincang dengan Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo (kedua kiri) di dekat Menteri ESDM Jero Wacik (kanan) ketika menghadiri serah terima jabatan Panglima TNI di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (4/9). KPK akan melakukan pemanggilan terhadap Menteri ESDM Jero Wacik setelah terlebih dahulu memeriksa Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno untuk pengembangan perkara kasus dugaan suap yang melibatkan tersangka mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

KPK Paparkan Hasil Kajian Sistem Pengelolaan PNBP Mineral dan Batubara BERDASARKAN rencana strategis tahun 2011-2015, KPK berfokus pada pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi ketahanan energi dan lingkungan (migas, pertambangan dan kehutanan) serta penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, serta PNBP). Terkait hal tersebut, KPK melakukan Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, yang dilakukan pada April 2012 hingga Agustus 2013. Pemaparan hasil kajian dilaksanakan pada Kamis pekan lalu di

gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, di hadapan Wakil Menteri ESDM, Dirjen Minerba KemESDM, Kepala Badan Litbang ESDM, Ditjen Anggaran Kemenkeu, Dirjen Perbendaharaan Kemkeu, Dirjen Bea Cukai Kemkeu, Dirjen Pajak Kemkeu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemkeu, Irjen Kemkeu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Deputi SDA dan Lingkungan Hidup Bappenas, dan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP. Selain memaparkan hasil kajian, didiskusikan pula tentang penerimaan pajak dari pertambangan mineral dan batubara dengan seluruh stakeholders yang hadir, sekaligus menandai dimulainya secara resmi kajian Penerimaan

Pajak dari Pertambangan Sektor Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh KPK. Hasil kajian setidaknya menemukan permasalahan sistemik pada aspek regulasi, kelembagaan, dan ketatalaksanaan. Pada aspek regulasi, ditemukan permasalahan berupa ketidaksinkronan substansi aturan UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP dengan sejumlah aturan perundangan lainnya. Sementara pada aspek kelembagaan, permasalahan di antaranya berupa keterbatasan struktur dan sumber daya manusia pengelola PNBP, khususnya pada Direktorat PNBP Ditjen Anggaran Kemenkeu dan Subdit Penerimaan Negara Dit. Bina Program Ditjen Minerba KemenESDM. Permasalahan pada aspek ketatalaksanaan ditemukan sejak tahap perencanaan, perhitungan kewajiban PNBP, penagihan kewajiban

PNBP, penyetoran PNBP, penyimpanan PNBP, hingga pembagian/penggunaan PNBP. Permasalahan tersebut di antaranya tidak akuratnya perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang menjadi dasar perhitungan kewajiban royalti, tidak tertagihkannya semua piutang negara (royalti dan iuran tetap) oleh pemerintah kepada pelaku usaha, tidak dilengkapinya bukti setor royalti dan iuran tetap (Surat Setoran Bukan Pajak) dengan informasi yang jelas tentang tujuan pembayaran dan identitas penyetor, rekonsiliasi PNBP antarkementerian/kembaga dan antarpemerintah daerah yang masih bersifat manual, dan sebagainya. Akibat permasalahan tersebut, PNBP dari sektor mineral dan batubara diduga mengalami kebocoran sehingga menimbulkan potensi kerugian keuangan negara

dan hilangnya pendapatan negara dari PNBP mineral dan batubara. Terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan, KPK memberikan sejumlah saran/ rekomendasi kepada kementerian terkait untuk selanjutnya diminta membuat rencana aksi perbaikan yang pelaksanaannya dalam waktu satu bulan akan dipantau dan diverifikasi oleh KPK. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 14 UU No. 30 tahun 2002 yang memberikan KPK wewenang melakukan pengkajian sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. Berdasarkan hasil kajian tersebut, KPK memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. HUMAS

KPK Resmi Terima Penghargaan Ramon Magsaysay 2013 SETELAH diumumkan bulan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menerima Ramon Magsaysay Award 2013, Sabtu pekan lalu di Main Theater, Cultural Center of the Philippines, Manila, Filipina. Penghargaan diserahkan oleh Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines, Maria Lourdes Sereno, kepada Ketua KPK, Abraham Samad, bersama empat penerima lainnya dari Afghanistan, Filipina, Myanmar, dan Nepal. KPK menjadi satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang menerima penghargaan Ramon Magsaysay. KPK meraih penghargaan ini karena dinilai sebagai lembaga antikorupsi yang independen dan berhasil dalam mengkampanyekan gerakan antikorupsi di Indonesia dengan mengombinasikan upaya

penegakan hukum yang tidak mengenal kompromi terhadap pejabat yang berbuat salah dengan kampanye antikorupsi yang edukatif terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Ramon Magsaysay Award Foundation (RMAF) dalam laman situsnya juga menilai KPK memiliki rekam jejak yang impresif dalam pemberantasan korupsi. Sejak 2003-2012, KPK telah menangani 332 kasus yang melibatkan pejabat tinggi dan penyelenggara negara, di mana 169 di antaranya sudah disidangkan dan seratus persen diputus bersalah oleh pengadilan. Dari 2004-2010, KPK juga telah mengembalikan kekayaan negara senilai 805,6 miliar rupiah. Dan, tidak kalah penting program pencegahan korupsi yang dilakukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas

pejabat publik melalui wajib lapor LHKPN, pengendalian gratifikasi, kajian sistem untuk menutup potensi korupsi dalam birokrasi, pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan, serta kampanye antikorupsi yang kreatif dan inovatif. Selain KPK, penerma Ramon Magsaysay Award 2013 lainnya adalah Ernesto Domingo, yaitu seorang dokter yang melakukan misi sosial melalui bidang medis di Filipina; Habiba Sarabi, perempuan yang menjadi gubernur pertama di Provinsi Barnyan di Afghanistan; Shakti Samuha, organisasi masyarakat yang berjuang dalam gerakan antiperdagangan manusia di Nepal; dan Lahpai Seng Raw, yang merupakan perempuan pendiri organisasi kemasyarakatan untuk masalah kesehatan, pertanian dan

perdamaian di Provinsi Kachin, Myanmar. Penghargaan Ramon Magsaysay, yang diambil dari nama mantan Presiden Filipina ini, bertujuan menyebarluaskan keteladanan integritas Ramon Magsaysay dalam menjalankan pemerintahan dan kegigihannya dalam memberikan pelayanan umum dalam lingkungan masyarakat yang demokratis. Ramon Magsaysay Award diberikan kali pertama pada 1958. Hingga 2008, penghargaan yang banyak disebut sebagai Nobel Asia ini diberikan kepada individu dan organisasi dalam enam kategori, yaitu government service, public service; community leadership; journalismliterature and creative communication arts; peace and international understanding; dan

emergent leadership. Mereka yang menerima penghargaan adalah individu dan organisasi yang luar biasa dan dianggap telah menyebarluaskan integritasnya dan mendorong lingkungan masyarakat yang demokratis. Mereka juga dinilai berperan dalam memberikan solusi yang berkelanjutan atas permasalahan sosial yang mengakar di negaranya masing-masing. Permasalahan-permasalahan yang telah merusak kehidupan masyarakat sehingga menciptakan kemelaratan dan kebodohan, termasuk konflik bersenjata, penyakit yang mematikan, eksploitasi dan perdagangan manusia, korupsi dengan impunitas, serta instabilitas politik dan sistem tata pemerintahan yang buruk. (HUMAS)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 267 9 - 15 SEPTEMBER 2013

DPRD Gelar RDP Dengan PT Pos Indonesia Tanjungbalai TANJUNGBALAI - Sebanyak 384 Rumah Tangga Sasaran penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kota Tanjungbalai tidak ditemukan, sedangkan yang belum mengambil Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tercatat sebanyak 167 RTS. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai dengan pihak PT Pos Indonesia,Senin (2/ 9).Rapat dipimpin Ketua Komisi C H.Maralelo Siregar didampingi anggota Afrizal Zulkarnain,Encen Sitorus dan Hj.Nesi Ariani. Pegawai Pos bernama Ilham menjelaskan dari 6 Kecamatan se-Kota Tanjungbalai total keseluruhan RTS penerima BLSM sebanyak 11.093 RTS dengan alokasi dana sebesar Rp.3.327.900.000.-Hasil rekapitulasi, sambungnya,

384 RTS tidak ditemukan dan sebanyak 167 RTS belum mengambil dana bantuan tersebut. RTS yang belum mengambil Tahap I uangnya masih ada dan masih bisa diambil pada tanggal 9-16 bulan ini. “Hingga 31 Agustus 2013, jumlah RTS yang datang mengambil BLSM sebanyak 10,542 RTS dengan serapan dana Rp.3,162,600,000“, katanya. “Berdasarkan surat edaran Mendagri tertanggal 20 Juni 2013 KPS bisa dialihkan, namun proses pengalihan dilakukan setelah musyawarah tingkat Desa dan Kelurahan”,jelasnya lagi. Ketua Komisi C H.Maralelo menghimbau agar proses pengalihan KPS kepada yang lebih berhak hendaknya segera diprores, tujuannya untuk mengantisifasi gejolak sosial pada pengambilan tahap II nantinya. (HER)

Ngogesa: Pemimpin Amanah adalah Penuhi Janjinya LANGKAT - Memelihara silaturahmi akan menjadikan kita lebih indah, lebih berarti dan lebih memiliki nilai baik dihadapan manusia terutama dihadapan Allah SWT. Hal tersebut disampaikan Bupati Langkat H. Ngogesa sitepu, SH saat menghadiri halal bi halal Al hidayah dan silaturahmi dengan masyarakat se-kecamatan Sei Lepan di Kelurahan Harapan Jaya, selasa, (3/9). Dihadapan ribuan masyarakat yang hadir,di penghujung bulan syawal 1434 H, Bupati Langkat tersebut memohon maaf lahir dan bathin serta berharap berkaitan dengan pilkada Kabupaten Langkat yang akan dilaksanakan tangga 23 Oktober 2013 yang akan datang, agar masyarakat dapat menggunakan hak suara dengan sebaik – baiknya serta situasi dan kondisi tetap terpelihara dan kondusif melalui keyakinan pembangunan dapat dilanjutkan pada masa yang akan datang dengan lebih baik lagi. “Saya menyadari masih banyak yang perlu dibenahi terutama dalam pembangunan, walaupun dengan anggaran yang terbatas, bersama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Langkat, saya selalu berupaya berbuat yang terbaik sembari memohon kepada Allah SWT agar Kabupaten Langkat tetap berjaya dan masyarakat dapat lebih sejahtera”.Ucap calon Bupati Langkat 2014 – 2019 dengan nomor urut 4 tersebut Tokoh masyarakat Puji Rustanto menyampaikan ucapan terima kasih atas kepemimpinan H. Ngogesa yang telah melaksanakan menepati janji bagi pembangunan di Kecamatan Sei Lepan dan di Kabupaten Langkat dengan anggaran yang terbatas sehingga

dapat dirasakan di tengahtengah masyarakat. Bahkan secara pribadi, H. Ngogesa dengan kepedulian yang ikhlas, tidak segan – segan membantu pembangunan diluar dari anggaran yang ada. Pada kesempatan yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Langkat Suria Alam, Plt Sekda Langkat dr.Indra Salahudin, Ketua MUI Buya H. Ahmad Machfuz,Tokoh masyarakat langkat H.Ucok Basyir, H. Ghazali Syam dan SKPD serta tokoh pemuda tersebut, Ketua LPMK Harapan Jaya Muhadi, S. Pd yang mewakili berbagai elemen masyarakat menyampaikan pernyataan kebulatan tekad secara ikhlas untuk memilih dan memenangkan pasangan H. Ngogesa dan H. Sulistianto dengan nomor urut 4 menjadi Bupati dan Wakil Bupati Langkat periode 2014-2019 melalui pertimbangan bahwa sejak kepemimpinan H. Ngogesa, pembangunan di Kabupaten Langkat semakin maju dan baik. Camat Sei Lepan Drs. Wagito.S mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang mendukung dan membantu terlaksanannya kegiatan tersebut, terlebih kepada Bupati Langkat yang selama ini telah memperhatikan aspirasi masyarakat melalui pembangunan disegala bidang dengan keterbatasan anggaran maupun secara pribadi, antara lain pengerasan infrastruktur jalan sepanjang 4,5 km di kel.Harapan Jaya dan Desa Harapan Baru serta pembangunan infrastuktur jalan dan lainnya khususnya di wilayah Kecamatan Sei Lepan ditambah lagi rencana pengaspalan dengan hotmix jalan diKelurahan Harapan jaya sepanjang 4 Km untuk tahun 2014.(JUL)

Lima Sekolah Berprestasi Terima Penghargaan Adiwiyata MEDAN - Lima sekolah di Kota Medan menerima penghargaan Adiwiyata, penghargaan ini diberikan langsung oleh Rektor Unimed diwakili Prof DR Suharta MSi selaku ketua Pusdip KLH Unimed beserta Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara diwakili Dr Ir Indra Utama di Auditorium Unimed Jalan Pancing Medan baru-baru ini. Penghargaan ini diberikan pada acara Olimpiade Pendidikan Lingkungan Hidup 2013 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PUS DIP KLH) Unimed bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup kota Medan Ir Arief S

Trinugroho melalui Kabag Humas Budi Hariono SSTP MAP, Rabu (4/9) dibalai Kota Medan kepada wartawan. Dijelaskannya, dengan pemberian penghargaan ini sekaligus menetapkan lima sekolah sebagai sekolah Adiwiyata, lima sekolah yang menerima penghargaan Adiwiyata adalah, SMAN-13 Jalan Brigjen Katamso, SMAN-2 Jalan Karang Sari, SMPN-18 Jalan Kemuning Raya Perumnas Helvetria, SMPN-1 Jalan Bunga Asoka dan SD Swasta Nahdatul Ulama Jalan Pukat I. Arif menjelaskan, dengan ditetapkannya lima sekolah ini sebagai sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Sumatera Utara maka lima sekolah tersebut berhak mengikuti calon sekolah Adiwiyata tingkat nasional mewakili Kota Medan. (VIN)

SUMUT

Balitbang Gelar Lomba Karya Tulis Ilmiah MEDAN - Pemko Medan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) menggelar Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam rangka peringatan Hari Teknologi Nasional dengan hadiah total Rp99.750.000. Karya tulis ilmiah ini untuk pelajar dan mahasiswa se-Kota Medan serta peserta umum yang berdomisili di Kota Medan. “Adapun tema lomba karya tulis ilmiah ini yaitu Inovasi untuk Kemajuan Kota Medan,” kata Kepala Balitbang Kota Medan Drs Hasan Basri MM didampingi Kabag Humasy Budi Hariono SSTP MAP di Balai Kota Medan, Rabu (4/9). Menurut Hasan, peserta yang ingin mengikuti perlombaan ini harus mengisi formulir bio data di Kantor Panitia LKTI Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Medan (Kantor Balitbang/Kantor Wali kota Medan) sebagai salah satu persyaratan. Kemudian menyerahkan pas photo ukuran 3 x 4 cm, 2 lembar. Karya tulis, imbuhnya, dibuat dalam bentuk soft

copy dan hard copy (soft copy disimpan dalam CD). Dalam karya tulis dicantumkan nama, alamat, tingkat pendidikan, nomor handphone dan KTP bagi peserta dari umum. Selanjutnya, peserta datang membawa syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut dan mengisi formulir pendaftaran di kantor sekretariat panitia serta mengambil nomor peserta lomba. Hasan selanjutnya menjelaskan, sistematika karya tulis meliputi pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, kerangka teori dan metode penulisan. Kemudian bagian isi/pembahasan yang berisi penilaian atas identifikasi masalah, analisis

masalah data peninjang. Serta bagian akhir atau penutup, mengandung kesimpulan yang harus konsisten dengan analisis permasalahan yang disampaikan berupa kemungkinan atau prediksi transfer gagasan dan memuat daftar pusaka. Selain sistematika tulisan, lanjut Hasan, karya tulis juga harus memperhatikan beberapa hal seperti pemakaian bahasa meliputi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sekaligus efektif dan efisien, serta teknik penulisan. Lalu topik, artinya topik harus relevansi dengan realita kehidupan sosial atas tema yang ditentukan oleh panitia. Dilengkapi dengan contoh kasus, origininalitas ide dan gagasan serta objektivitas data dan fakta. “Ditambah lagi dengan pencantuman sumber data terkait relevansi sumbersumber bacaan dengan pembahasan topik permasalahan dan formal penulisan daftar pustaka maupun kutipan yang benar,” jelasnya. Mengenai kriteria dan for-

mat penulisan, Hasan mengatakan penilaian terdiri atas dua aspek yaitu naskah karya tulis dan presentasi karya tulis (bagi yang lolos 5 besar finalis), Penilaian dilakukan oleh tim juri yang telah ditetapkan panitias lomba. Naskah yang diterima sesuai batas waktu yang telah ditentukan akan diseleksi dan ditetapkan 5 karya tulis dipresentasikan dihadapan tim juri. “Bagi peserta yang terseleksi akan diundang untuk mempresentasikan karya tulisnya di hadapan tim juri. Selanjutnya tim juri akan menetapkan pemenang berdasarkan hasil penilaian naskah dan presentasi karya tulis ilmiah,” paparnya. Sedangkan ketentuan grand final, paparnya, lima finalis akan diseleksi dan mendapat kesempatan untuk mempresentasikan karyanya di depan dewan juri dan peserta yang lolos akan dihubungi panitia. Pada saat grand final, diharapkan seluruh peserta dapat hadir tepat waktu dan memakai pakaian

H.OK Arya Tinggalkan Rumah Dinas BATUBARA - Kandidat incumbent calon Bupati Batubara priode 20132018, H.OK Arya Zulkarnain SH.MM melepaskan jabatannya sebagai Bupati Batubara yang berpasangan dengan H.Raden Mas Hary Nugroho SE, selama berlangsungnya masa kampanye cuti hingga 15 september mendatang. Mulai senin (2/9), OK Arya sudah meninggalkan rumah dinas, begitu juga dengan segala fasilitas dinas yang digunakan, seperti kendaraan. Jabatan sebagai bupati Batubara untuk sementara dipangku sekdakab T.Erwin SE. OK Arya didampingi Ny Hj Khadijah Arya SE mengatakan pengajuan cuti dari jabatannya selaku bupati Batubara yang disampaikan kapada Menteri Dalam Negeri, melalui GUbsu telah mendapat persetujuan. Dirinya sudah tidak lagi menempati rumah dinas Bupati dan kendaraan dinas serta fasilitas milik pemerintah lainnya dalam melaksanakan kampanye nanti. "Sesuai aturan, saya akan mulai cuti hari ini, dan mengenai fasilitas dinas, paling

resmi. format penilaian presentasi final, meliputi teknik penyajian dengan bobot 35, terdiri atas sistematika penyajian dan isi, alat bantu dan media yang digunakan, penggunaaan bahasa, penggunaan kata yang baku, cara berpresentasi dan ketepatan waktu. Kemudian, penalaran dengan bobot 55, meliputi penguasaan materi dalam penyampaian serta kebenaran dan ketepatan waktu. Sedangkan yang terakhir adalah performance dengan bobot 10 yakni penampilan finalis ketika presentasi. “Untuk lebih jelas, peserta yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat menghubungi Panitia LKTI Kota Medan di Kantor Balitbang Kota Medan. Pengiriman naskah sudah dapat dilakukjan mulai hari ini sampai 30 September 2013. Penguman 5 besar pada 25 Oktober, presentasi 5 finalis dilakukan 5 Nopember, sedangkan penyerahan hadiah dilaksanakan 18 Nopember 2013,” jelas Hasan. (VIN)

Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM didampingi ibu Ny Hj Khadijah Arya SE dengan membawa koper, tas, sapu lidi, tikar dan sepasang ayam kampung saat akan meninggalkan rumah dinas. (sarel).

lambat malam nanti, saya sudah tidak menempati rumah dinas lagi," ujarnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Batubara Khairil Anwar SH.MSi didampingi anggota Taufik Abdi Hidayat S.Sos mengatakan aturan cuti kampanye itu tidak hanya berlaku bagi kandidat calon yang menjabat sebagai bupati saja, akan tetapi berlaku bagi kandidat calon yang merupakan pejabat

negara. "Ya itu kan sudah jelas diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2010, bahwa selama melakukan kegiatan kampanye, pasangan calon dilarang menggunakan fasilitas Negara," ucapnya. Empat pasangan kandidat yang bakal melaju di pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Batubara 2013 mendatang, telah menandatangani kesepakatan damai, mereka datang ke sekretariat KPU

Batubara-Lima Puluh, untuk samasama menandatangani deklarasi damai Pemilukada di Batubara 2013. Semua calon termasuk tim sukses jelas mempunyai keinginan yang kuat akan memenangkan Pilkada. Namun dikatakannya, kemenangan dengan damai itulah sebenarnya sebuah kemenangan. "Sesungguhnya keinginan untuk menang itu sebuah kemuliaan," pungkasnya. (SAH)

DPP Partai Golkar Dukung OK BATUBARA - Seluruh Pengurus Kecamatan (PK) dan DPD Partai Golkar Kab Batubara menyatakan sikap mendukung dan memenangkan pasangan Cabup/Cawabup H OK Arya Zulkarnain, SH,MM- H RM Harry Nugroho, SE dalam Pilkada Batubara 19 September 2013. Dukungan politik Partai Golkar tersebut disampaikan masing-masing ketua PK melalui pengeras suara dalam halal bihalal Idul Fitri 1434 H dirangkaikan temuramah dengan pengurus DPP /Bacaleg DPR RI, DPD/ Bacaleg Provsu dan koordinasi persiapan Pemilukada Batubara di sekretariat partai di Lima Puluh , Kamis lalu. Pertama sekali menyampaikan pernyataan sikap Ketua PK Air Putih, Suharto BA secara tegas menyatakan PKdipimpinnya beserta jajaran mendukung dan memenangkan pasangan Cabup no 6 H OK Arya-Herry Nugroho dalam Pilkada Batubara. Selanjutnya diikuti oleh PK Lima Puluh, Sei Balai, Talawi, Tanjungtiram, Medang Deras dan Seisuka masingmasing disampaikan, Lena Erlina SAg, Amin Mukhti, Zulkifli, Ali Hatta, S.Sos dan N Naring Sitorus. Plt Ketua DPD Partai Golkar Batubara Eka Hadi Sucipto SE mengaku salut,

bangga dan terharu karena dapat dijadikan pembelajaran bagi kader strategi politik dilakukan. Sesuai amanah dan perintah DPP/DPD suka tidak suka harus siap menerima, Meskipun diakui Partai Golkar tidak mempunyai calon. ''Di mana hak politik dan suaranya akan dibawa perlu petunjuk DPP dan DPD agar tidak salah langkah dengan tujuan tetap satu memenangkan pasangan OK Arya-H.RM Hary Nugroho SE''tukasnya. Ketua DPD Partai Gol-

kar Sumatera utara Andi Ahmad Dara yang diwakili H.Dodi Tahir mengatakan sosok OK Arya selain pejuang pemekaran juga sudah berbuat membangun Batubara dalam kepemimpinannya menjadi bupati Batubara patut dijadikan suri tauladan. ''Bohong jika Batubara tidak ada apa-apa selama 5 tahun OK Arya sebagai bupati,''ujarnya. Partai Golkar tidak punya calon tapi punya panca bhakti kesetiakawanan sebagaimana AD/ART semoga OK

Arya lanjut kedepan memenangkannya dalam pesta demokrasi. Wajib hukumnya bagi kader mendukung demi kemajuan masyarakat dan menjadi Jurkam. "Kita tidak perlu ragu mendukung OK Arya selaku kader Golkar yang juga posisi Cabup dan wajib memenangkan,". Kader juga diingatkan untuk tidak terbuai dengan hasil survei yang berkembang demi meraih kemenangan sejati bagi kader. Peran bupati sangat penting sehingga tidak salah pilih karena yang

Bupati Batubara didampingi Plt Ketua DPD Partai Golkar Batubara Eka Hadi SuciptoSE, DPP/DPD Sumut yang juga bacaleg DPR RI, DPRD Sumut, Ir Ali Wongso Sinaga, H Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan H Dhody Thahir dalam acara halal bihalal

akan menderita adalah rakyat. Kepemimpinannya sebagai bupati, OK Arya telah berbuat dan merupakan motor penggerak pembangunan global hub Kuala Tanjung yang menjadikan Batubara sebagai lokomotif kemajuan ekonomi di Pulau Sumatera.''Program ini sudah digagasnya sejak Tahun 2010 maupun pengembangan jalur Kerata Api dari Stasiun Bandar Tinggi-Kuala Tanjung. Tentu Partai Golkar memilih kader yang terbaik,ucap Ahmad Doli Kurnia Tanjung Wakil sekretaris dan Ali Wongso Sinaga wakil ketua DPP Partai Golkar berapiapi. Calon incumbent ini mendapat nomor urut 6 mengatakan, dengan kebersamaan Batubara dapat maju. Kader Partai Golkar dapat mengukir sejarah di Batubara memenangkan pesta demokrasi sekali putaran. Dalam kesempatan itu OK Arya memakaikan kaos kemenangan terhadap petinggi Partai Golkar menambah suasana akrab. Hadir Ketua DPRD Batubara yang juga Sekretaris Partai Golkar, Selamat Arifin, SE, MSi beserta jajaran pengurus Partai Berlambang Beringin, Ir H Lokot Ridwan Batubara MSi, H Budi Hariyanto Dalimunthe, SE, Ir Koesmayadi.(SAH)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 267 9 - 15 SEPTEMBER 2013

Temu Kangen dan Bedah Budaya SERGAI - Bupati Sergai Ir. H Soekirman mengikuti acara silahturahmi temu kangen dan bedah budaya dengan anggota paguyuban Pujakesuma Sergai yang dilaksanakan di halaman Kantor Kepala Desa Pegajahan. Bupati Soekirman sebagai Dewan Pembina Paguyuban Pujakesuma Sergai didampingi Ketua Pujakesuma H. Poniman dan jajaran pengurus paguyuban Pujakesuma Sergai. Acara yang turut dihadiri Ketua TP. PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, para Kepala SKPD, Camat Pegajahan Misran SE dan Camat Se-S ergai, para Kepala Desa se-Kecamatan Pegajahan, para Kepala Sekolah, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar. Untuk pertama kalinya perhelatan temu kangen dan bedah budaya paguyu-

bvan Pujakesuma Sergai ini kembali dilaksanakan, setelah hampir vakum selama 6 bulan. Kemeriahan acara ini semakin semarak dengan diiringi musik tradisional gamelan serta pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan mengambil tema cerita “Syawalan Prelu Kauriuri” yang artinya budaya syawalan perlu dilestarikan. Disela-sela acara Bupati Soekirman mendapatkan kehormatan menepungtawari benih padi yang akan melakukan turun bibit. Hal ini dimaknai sebagai wujud permohonan doa kepada Yang Maha Kuasa agar bibit ditanam oleh para petani padi Desa Pegajahan sampai panen tidak mengalami gangguan dalam bentuk apapun sehingga hasilnya melimpah ruah. (ARM)

Pelantikan Pengurus GPTendik Kabupaten Dairi DAIRI - Bupati Dairi, KRA. Johnny Sitohang minta, agar tenaga pendidik dan Tenaga Pendidikan (GPTendik) Kabupaten Dairi, menunjukkan jati dirinya sebagai pelayan. “Untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang juga merupakan bagian dari visi/misi kabupaten Dairi, dengan gelora motto bekerja untuk rakyat, maka dengan ini saya meminta, agar seluruh tenaga pendidik, maupun tenaga pendidikan yang tergabung dalam GPTendik-Kabupaten Dairi, untuk dapat menunjukkan jati dirinya sebagai pelayan, sebab tidak ada murid yang bodoh pada guru yang pitar,” pinta Johhny. Hal itu disampaikan Bupati Johnny Sitohang dalam sambutannya pada acara pelantikan pengurus kabupaten GP-Tendik Dairi, yang dipimpin Ketua DPD GP-Tendik Provinsi Sumatera Utara Drs FJ Pinem M.Sc MPd dan Sekretaris Abdul Latif SPd, yang juga dihadiri Ketua DPRD Dairi, Delphi Masdiana Ujung, Kajari Sidikalang, Pendi Sijabat, Waka Polres, Santun Hutauruk, dan Kasdim 0206 Dairi, berlangsung di Gedung Olahraga, Jalan RSUD Sidikalang, Senin (2/2). Johnny Sitohang mengatakan, bahwa ada lima ciri khas orang yang cerdas yakni, Tidak menimbulkan dan mempersoalkan masalah, akan tetapi mampu menyelesaikan masalah, Tidak melanggar rambu atau peraturan, Tidak mengorbankan orang bayak, Mampu memelihara waktu, dan Tidak pernah puas terhadap apa yang telah dicapai. Dalam kesempatan itu, Johnny juga mengingatkan, agar para tenaga pendidik di Dairi itu, untuk tidak menunjukkan kesombongan maupun keangkuhan saat melayani anak didiknya. “Ibarat salahsatu dari anggota tubuh kita yakni, gigi yang terlihat kuat dan merupakan symbol dari kesombongan, akan tetapi suatu saat akan habis. Akan tetapi Lidah yang lembut tidak akan habis, sampai ajal menjemput kita. Maka untuk itu, bersikaplah seperti lidah yang lemah lembut, walaupun sering tergigit oleh gigi”, ujar Johnny. Sebelumnya, Ketua GP

Tendik Provsu FJ Pinem, dalam arahannya mengatakan, bahwa sejalan dengan undang-undang guru dan dosen, pada hakikatnya ada tiga dimensi di dalamnya yakni, dimensi profesionalisme, di mana guru harus profesional dengan memenuhi kualifikasi sarjana, Guru harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesionalisme, dan kompetensi sosial. “Selain itu, guru yang profesional juga harus memiliki sertifikat pendidik yang didapatkan melalui pelaksanaan sertifikasi guru. Namun untuk ukuran Sumut maupun daerah kabupaten/kota lainnya, meskipun sudah memiliki sertifikasi justru belum kita dapatkan peningkatan mutu pendidikan, dan harus menjadi instropeksi bagi kita masing-masing”, kata Pinem Untuk itu, menurut mantan Ketua PGRI Sumut itu, kehadiran GP Tendik di Kabupaten Dairi itu, harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh guru, yakni mutu pendidikan semakin meningkat, guru merasa terlindungi dan kesejahteraan guru juga semakin meningkat. Pelantikan GP-Tendik ini juga dirangkai dengan kegiatan seminar sehari yang diikuti seribuan peserta dengan menghadirkan nara sumber, KRA. Johnny Sitohang (Bupati Dairi), Prof. Belferik Manullang, MPd (Direktur Pasca sarjana Unimed), Prof DR Abdul Munir MPd (Guru Besar Unimed) dan Drs. FJ.Pinem (Ketua GP-TendikProvsu). Sementara itu, susunan pengurus GP-Tendik Kabupaten Dairi masa bhakti 2013-2018 masing-masing, Ketua, Dra. Rosema Silalahi, Sekretaris, Dra. Anna Lowisa Sianturi, dan Bendahara, Virgin V. Pinem Kepengurusan ini juga dilengkapi dewan penasehat dan ketua-ketua bidang seuai AD/ART GPTendik Indonesia. Pada acara pelantikan pengurus Kabupaten GPTendik itu, juga dilakukan penyerahan mandat kepengurusan GP-Tendik seluruh kecamatan, oleh ketua GP-Tendik Dairi, Rosema Silalahi, kepada 15 kepala UPT pendidikan yang ada di Kecamatan. (NDK)

SAMBUTAN - Bupati Dairi, KRA Johnny Sitohang saat menyampaikan sambutan pada pelantikan pengurus Kabupaten GP-Tendik Dairi, Senin (2/9).

SUMUT

Pemilukada Langkat MABMI Netral LANGKAT - Menghadapi Pemilukada Langkat 2013, Keluarga Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) berkewajiban mensukseskannya secara arif dan bijaksana mementukan pilihan dengan tidak berpihak kepada salah satu calon Bupati/ Wabup manapun. Demikian pesan Ketua Umum PB MABMI Dato’ Seri H Syamsul Arifin SE yang disampaikan oleh Sekjen Prof Wan Syarifuddin pada acara Halal Bi Halal masyarakat melayu Kabupaten Langkat di gedung MABMI Stabat, Senin (2/ 9). “Tentukan pilihan sesuai hati mana yang dianggap pantas dan mampu membawa tanah Langkat kearah yang lebih baik kedepannya” katanya. Lebih lanjut dikatakan Syarifuddin Bupati Ngogesa adalah orang besar dalam konteks masyarakat melayu karena bergelar Datuk Setia Negeri, akan hal tersebut melayu harus bersatu dalam hal mendukung program Pemerintah demi kesejahteraan rakyat, mengambil filosofi semut dirinya me-

Bupati Langkat bergelar Dato’ Setia Negeri H. Ngogesa Sitepu, SH duduk bersama Sekjen PB MABMI Prof. Wan Syarifuddin dan pengurus Dewan Pengurus PD MABMI Langkat pada acara halal bi halal di gedung MABMI Stabat, Senin (2/9) ngajak untuk selalu betegur sapa, bersalam dan bersopan santun sejatinya budaya masyarakat melayu agar tidak terpecah belah. Senada, Dewan adat MABMI Langkat Isanuddin Sabima dan pentausyiah dalam acara Ustadz Abdul Majid menegaskan bahwa masyarakat melayu sangat menghargai demokrasi sehingga diharapkan mampu menjadi perekat diantara keberagaman yang ada di bumi Langkat, “ Kedepankan reli-

gius, santun dan beretika bagi kebhinekaan yang berkembang di Langkat, bersatu padulah membangun Langkat menjadi negeri yang makmur” ujar keduanya. Sementara Bupati Langkat bergelar Dato’ Setia Negeri H. Ngogesa Sitepu, SH berharap masyarakat melayu menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan wilayah sebagai pengikat dan perekat seluruh etnis yang ada,“Karena Langkat adalah tanah melayu

yang harus sama-sama kita besarkan” tegas Ngogesa seraya tetap meminta diberi saran dan nasehat kepada para tetua dan sesepuh melayu agar dapat sama mengabdi bagi bumi Langkat berseri. Dihari yang sama Bupati didampingi Ketua TP.PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa berkesempatan hadir juga pada acara Halal Bi Halal sekaligus penepung tawaran Jama’ah calon haji Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan (IKAPTK) Langkat di rumah H. Syahrizal (Kabag Kessos) jalan bambuan Stabat. Pada kesempatan tersebut, Bupati berpesan agar para kader birokrat yang memang ditempah untuk pelaksana tuga-tugas Pemerintahan itu tetap eksist sebagai abdi negara dan masyarakat dalam menjalankan tugas melalui tangan terampil, ide pemikiran maupun gagasan dan ketulusan serta keikhlasan bekerja dalam unitnya masing-masing terhadap tugas amanah diemban. “Mari tetap bersama, menyatu tekad mengemban amanah rakyat sehingga tidak harus ada kebencian maupun kedengkian karena kita ingin tergolong kepada hamba Allah yang beriman” tuntas Ngogesa.(JUL)

BPJS Kesehatan Diberlakukan 2014 SERGAI - Kesehatan merupakan hak asasi sekaligus sebagai investasi dan semua warga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Ini sesuai dengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002 yang mengamanatkan adanya penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terutama bagi keluarga kurang mampu. Oleh karenanya untuk menindaklanjuti dengan akan dilakukannya transformasi PT. Askes menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan awal 2014, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menyadari bahwa kesehatan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka persiapan pelaksanaan pengelolaan jaminan kesehatan tersebut yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2014 mendatang, Pemkab Sergai mengadakan sosialisasi tentang BPJS Kesehatan dan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) dan sekaligus dirangkaikan acara silahturahmi Halal Bi Halal 1434 H yang dilaksanakan di halaman Kantor Camat Pegajahan di Desa Pegajahan, Rabu (4/9). Bupati Sergai Ir. H. Soekirman yang secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tentang BPJS Kesehatan ini didampingi Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah M.Si dan turut dihadiri Ketua TP. PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Kadivre I Sumut – Aceh PT. Askes dr. Oni Jauhari.MM, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD, Camat Pegajahan Misran SE, Camat se-Kabupaten Sergai, unsur Forum Pimpinan

KARTU JAMKESDA : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si menyerahkan secara simbolis kartu Jamkesda kepada masyarakat kurang mampu usai acara sosialisasi tentang BPJS Kesehatan dan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Menerapkan PHBS. Photo :ARM Kecamatan, para tenaga medis, para kader PHBS dan ratusan masyarakat Kecamatan Pegajahan. Acara sosialisasi ini semakin semarak dengan dimeriahkan penampilan lakon rakyat Petra yang menarik dengan isi pesannya yang mengajak untuk berperilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting. Selain itu Bupati Soekirman juga menyerahkan secara simbolis kartu Jamkesda dan sertifikat penghargaan kepada kader PHBS. Soekirman dalam dalam sambutan sekaligus arahan saat membuka sosialisasi tentang BPJS Kesehatan mengatakan mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Soekirman, sosialisasi merupakan poin terpenting untuk kesuksesan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS. Maka itu dalam himbauannya

Bupati Soekirman kepada seluruh jajaran kesehatan di Kabupaten Sergai untuk bekerja lebih baik dan profesional sesuai tupoksi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu. Dengan diadakannya acara sosialisasi ini yang untuk pertama kalinya di Propinsi Sumatera Utara diharpakan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang luas bagi masyarakat Sumut khususnya bagi di Kabupaten Sergai mengenai program BPJS ini. Dan dengan program ini akan memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal pada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu. Hal ini sebagai pemicu bagi Pemkab Sergai yang secara konsisten pro aktif dalam meningkatkan standar pelayanan kesehatan, jelas Soekirman. Sementara itu Kadivre I Sumut – Aceh PT. Askes dr. Oni Jauhari MM, dalam paparannya menjelaskan tentang BPJS adalah badan hukum

publik yang dibentuk dari penerapan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial (SJSN) Nomor 24 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dimana nantinya BPJS akan berperan menggantikan program Jamkesda dan Jamkesmas yang dilakukan secara bertahap, jelas Oni Jauhari. BPJS yang dicanangkan pemerintah pusat tidak hanya diperuntukkan dalam mengurusi jaminan kesehatan untuk masyarakat tetapi lebih dari itu yakni untuk membangun infrastruktur kesehatan masyarakat kedepannya, jelas Oni Jauhari. Kadinkes Sergai drg. Zaniyar dalam laporannya mengemukakan acara sosialisasi ini diikuti 500 orang peserta yang berasal dari perwakilan SKPD dan jajaran Pemkab Sergai, kader-kader kesehatan yang telah dilatih PHBS serta pemangku yang terkait. (ARM)

Mindset Pendidikan Asahan Melazimkan yang Benar ASAHAN - Melihat dunia pendidikan formal di kabupaten Asahan yang sudah berorintasi kepada kepentingan pribadi/ kelompok semata tanpa peduli dengan aturan yang sudah di tetapkan pemerintah menimbulkan efek domino terhadap parameter kualitas pendidikan,baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan. Berbagai kutipan yang membebani peserta didik saat memasuki tahun ajaran baru sudah menjadi kebiasaan. Masyarakat beranggapan bahwa Pemerintah kabupaten Asahan sudah tidak lagi memperhatikan kebijakan nasional bidang pendidikan yang menjamin adanya akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau.

Besarnya beban biaya yang di keluarkan orang tua di sekolah berstatus negeri cukup memprihatikan. Pemangku kepentingan (stakeholders) yang mengelola pendidikan harus dapat mengubah mindset yang selama ini sudah terbiasa dari membenarkan yang lazim menjadi melazimkan yang benar agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, demikian disampaikan salah seorang pengamat pendidikan Asahan Drs.A.Tambusae kepada wartawan saat diminta tanggapan seputar dunia pendidikan Asahan yang sudah berorentasi bisnis. Komite sekolah/madrasah jangan melampaui fungsi dan tugas kewenangannya.Komite sekolah/madrasah berfungsi

dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.Mereka harus berani mengaspirasikan kepentingan peserta didik.Masyarakat sudah terlanjur menilai komite sekolah/ madrasah sudah mengubah peran dan fungsinya sebagai pihak yang memunculkan pungutan-pungutan dan agen untuk kepentingan sekolah. Komite sekolah/madrasah tidak bereaksi saat pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif melakukan pungutan dengan menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam.Memungut

biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan,Haruskah ini dibiarkan dan terjadi terus menerus setiap tahunnya,,??? Ini sudah bertentangan dengan pasal 181 PP no.17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,tegas Drs.A.Tambuse. Kita berharap pemerintah daerah kabupaten Asahan, dan masyarakat dapat bersinergis menjalankan Visi sistem pendidikan nasional dan Visi Pemkab Asahan yang relegius,sehat cerdas dan mandiri.sehingga semua warga asahan dapat diberdayakan agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (BAL)


10

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 267 9 - 15 SEPTEMBER 2013

Polres DS Dinilai Tidak Profesional

Kota Medan Peringkat ke-3 Dalam Penggunaan Narkotika MEDAN - Sebelum terbentuknya SKPD Badan Narkotika Nasional Kota Medan (BNNK), terlebih dahulu dibentuk Lembaga atau Forum yang menangani kegiatan-kegiatan dibidang narkotika dibawah naungan SKPD Kesbang Linmas Kota Medan. Forum atau Lembaga ini nantinya sebagai emberio BNNK Kota Medan. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis saat memimpin Rapat Pembentukan SKPD BNNK Kota Medan dengan Ketua Badan Narkotika Provinsi Sumut (BNNP) Kombes Tranggono, Selasa, di Ruang Rapat 1 Balaikota Medan. Menurutnya, sudah sepatutnyalah Pemerintah kota Medan memiliki SKPD Badan Narkotika, mengingat saat ini banyaknya peredaran maupun mengkomsumsi narkotika di kota Medan. Ini harus disahuti sesegera mungkin, karena amanat Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan amanat Inpres No.12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Startegi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Perdagangan gelap Narkotika. Dijeslakannya, sebelum terbentuknya SKPD Badan Narkotika Nasional di Pemko Medan, terlebih dahulu kita bentuk Forum ataupun Lembaga pra BNNK Kota Medan. Jadi, Forum atau Lembaga ini nantinya sebagai emberio BNK Kota Medan. "Untuk pembentukan Forum atau Lembaga ini, saya tugaskan Kepala Badan Kesbang Linmas Ceko Wakhda Ritonga SH, Kabag Organisasi Tatalaksana Drs Amran Rambe, Kabag Hukum Soritua SH," katanya.

Untuk mempersiapkan personil yang bakal duduk di Lembaga tersebut ditugaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Drs Affan Siregar, Kabag Aset Drs Syarifuddin Dongoran mempersiapkan lokasi kantor dan prasarana lainnya. "Yang terpenting lagi Kepala Badan Keuangan Irwan Ritonga harus menampung anggarannya di APBD tahun anggaran 2014," ungkap Syaful. Kombes Pol Rudi Tranggono selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mengatakan, sangatlah perlu pembentukan BNN Kabupaten/Kota, terutama kota Medan sebagai ibukota Provinsi, karena kota Medan sudah peringkat ke-3 kota yang tertinggi dalam penggunaan narkotika, katanya. Dijelaskannya, BNNP telah melakukan pengambilan sampling di berarapa sekolah mulai dari tingkat SD,SLTP,SMA,Pesantern dan Perguruan Tinggi tidak ada yang lolos dari tes Urin, kondisi sekarang sudah sangat memperhatinkan, katanya. BNNP Sumut sangat mendukung pembentukan SKPD BNN Kota Medan ini, yang kita harapkan dengan terbentuknya BNN kota Medan, banyak hal-hal yang dapat kita lakukan dalam program pencegahan penanggulangan narkotika, sosialisasi tentang bahaya narkotika, dan sebagainya, ujarnya BNNP sebagai Instansi Pertikal memang sangat mengharapkan dukungan dari BNN Kabupaten/Kota, terutama Lahan Perkantoran, Sarana Perkantoran dan anggaran operasional. Kita hanya dapat meminimalisir pengguna narkotika maupun peredarannya, ungkap Tranggono.(VIN)

SUMUT

DELI SERDANG - Polres Deli Serdang (Polres DS) dalam sebulan terakhir dinilai oleh sejumlah masyarakat tidak profesional dalam menjalankan tugas. Hal itu dapat dilihat dari penanganan kasus penganiayaan anak di bawah umur yang prosesnya banyak ditemukan kejanggalan. Risnu Feldi (17) warga Desa Dagang Kelambir, Kec. Tanjung Morawa, selaku korban penganiayaan beramairamai yang terjadi pada hari raya Idul Fitri, 8 Agustus 2013 lalu, didampingi orang tua korban Misrul Effendi telah membuat laporan ke Polres DS 12 Agustus 2013 sesuai nomor LP / 624 / VIII / 2013 / SU / RES DS. Namun perkembangan terakhir, dari belasan pelaku penganiayaan, baru 5 orang yang ditetapkan Polisi sebagai tersangka. Begitupun hingga kini belum ada satu orang yang ditahan. Sementara itu, SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan) yang dikeluarkan Polres Deli Serdang melalui Unit PPA (Perlindungan Perempuan & Anak) tertanggal 14 Agustus 2013, di dalamnya, penyidik hanya menerapkan pasal 80 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak.

Dalam SP2HP berikutnya tertanggal 24 Agustus 2013, penyidik menyatakan baru menetapkan 4 orang tersangka, yakni Kk (22), Ab (20), Fi als Id (20), Ln (17), dan dua diantaranya yakni Kk dan Ln telah dilakukan penangkapan. Kemudian 1 x 24 jam keduanya kembali dilepaskan dengan alasan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP yang di dalam pengecualiannya tidak ada tertulis pasal 80 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak. Kanit PPA Polres DS Ipda Mardianta Ginting didampingi penyidik Brigadir F. Situmorang SH, saat diwawancara KPK Pos di ruang kerjanya beberapa waktu lalu menjelaskan pihaknya hanya menerapkan pasal yang terdapat di dalam Undang-undang Perlindungan Anak saja. "Karena Undangundang itu berlaku khusus

(Lex Specialis), jadi kami tidak bisa menahan tersangka dan tidak bisa menerapkan pasal dari undang-undang yang berlaku umum, sebenarnya UUPA kita itu yang perlu direvisi pemerintah, karena malah merugikan anak,” alasannya. Sementara itu, Ketua LSM PHP (Perjuangan Hukum & Politik) Deli Serdang, Dedy Irawan Ziliwu SH yang hingga kini turut mengawal pengaduan korban menegaskan, bahwa penyidik cacat dalam menerapkan pasal tentang kasus ini. Pasal 80 ayat (1) UUPA tentang akibat luka ringan tidak tepat dalam kasus ini. "Semestinya penyidik memahami, bahwa korban mengalami luka koyak dibagian kepala hingga mendapat belasan jahitan dan juga merasakan sakit kepala korban selama berhari-hari, semestinya ayat (2) yang diterapkan,” sebut Dedy kepada KPK Pos, Rabu (4/9) di Tanjung Morawa. Lanjutnya, dalam kasus ini penyidik juga seakan telah memijak fakta hukum dan tidak menerapkan pasal primer. Sudah jelas dari hasil pemeriksaan, korban dianiaya beramai-ramai. "Begitu juga bila dilihat dari kronologi kejadiannya bahwa kor-

ban dimintai uang dengan ancaman kekerasan oleh para pelaku semestinya pasal pemerasan juga turut memberatkan pelaku,” ungkap Dedy. Kinerja Polres Deli Serdang patut kita pertanyakan. Ada kemungkinan Kepolisian yang menangani kasus ini sangat kurang memahami hukum. Jika begitu, petinggi kepolisian patut melakukan evaluasi dan ada kemungkinan juga terdapat kejanggalan. "Apakah ada permainan antara pihak tersangka dengan Kepolisian? atau karena korban selama ini tidak ada memberi imbalan?, jika benar begitu harus ada sanksi tegas dari petinggi kepolisian terhadap jajarannya,” tanya Dedy. Pada waktu bersamaan, orang tua korban Misrull Effendi kepada KPK Pos mengungkapkan, keberatan terhadap penangan kasus anaknya yang terdapat banyak kejanggalan di Mapolres DS. “Saya keberatan, banyak kejanggalan di Polres DS dalam penanganan kasus anak saya Risnu Feldi. Saya akan laporkan hal ini kepada Kapoldasu dan diminta Polisi segera mengadakan gelar perkara terhadap kasus anak saya,” ungkap Misrul didampingi Dedy. (DIZ)

Larikan Mobil Rental, Jonathan Hutauruk Diringkus MEDAN - Seorang pemuda terpaksa meringkuk di penjara Polresta Medan, karena melarikan mobil rental milik Mei Rano Sembiring, warga Jalan Karantina Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur, Kamis. Menurut informasi, penangkapan pemuda itu bernama Jonathan Hutahuruk (29) warga Jalan Karya II No 55 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, berawal dari saat korban merentalkan mobil Innovanya BK 1617 JA kepada tetangganya sendiri bernama Dwi Handoko alias Koko. Penyewaan mobil itu disepakati selama tiga hari dengan harga Rp400 ribu per hari. Setelah waktu merental telah habis, mobil itu bukan dikembalikan, tetapi malah direntalkannya lagi kepada Jonathan. Pemuda ini pun menukarkan nomor polisi mobil menjadi BK

511 TY. Merasa telah menjadi korban penipuan, Mei Rano Sembiring pun membuat pengaduan ke Polresta Medan, dengan surat laporan LP/2315/VIII/ 2013/SU/Resta Medan, tanggal 31 Agustus 2013. "Mobil ini aku rental dari Koko bang, seharinya aku bayar Rp400 ribu/hari. Rencananya aku rental dua minggu bang. Aku yang ganti biar enggak ketahuan bang, enggak ada lagi uangku bayar rentalnya, makanya kuganti platnya biar ga ketahuan dan dicari-cari, gak tahunya mobil itu pun dilarikan Koko dari si Sembiring," katanya. Penuturan sopir serap itu, sejak mobil itu ada padanya, dia menggunakannya sebagai mobil angkutan tujuan Medan-Balige. "Aku bawa sewa bang, Medan-Balige. Nyesal kali pun aku bang, enggak tahu aku kayak gini kejadiannya," ucapnya tertunduk. (STR)

BERSAMA - Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Berastagi Alberto Colia MPd foto bersama orangtua siswa usai rapat berlatar kelas tambahan yang sedang dibangun.(KPK POS/TAMBUNAN)

PASKA ISU MIRING TERHADAP KEPSEK SMAN 1

Orangtua Siswa Bela Kepala Sekolah TANAH KARO - Adanya isu miring terhadap Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Berastagi Alberto Colia MPd membuat seluruh para orangtua siswa pada sekolah tersebut merasa heran, karena tidak terima isu yang tidak benar itu. Berbekal dari berita yang dilansir dari surat kabar terbitan Medan yang mengatakan pembangunan gedung kelas baru yang terdiri dari dua lokal, yang mana pada saat itu sedang dibangun dan sudah rampung 70 persen terkesan sarat penyelewengan. Wajar Kepala Sekolah terkejut dengan berita tersebut. Mengingat pembangunan

ruang kelas dimaksud adalah sumber dananya dari seluruh orangtua siswa. Orangtua siswa berkali-kali datang ke SMA Negeri 1 Berastagi memintakan agar para orangtua siswa diizinkan membangun atau mendirikan tambahan kelas di sekolah. Untuk memenuhi keinginan itu dibuatlah suatu kepanitiaan kecil dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut untuk diajukan kepada Kepala Sekolah dan seterusnya ke tingkat atas. “Kami datang ke sekolah ini atas undangan Kepala Sekolah,” kata beberapa orangtua siswa kepada awak media ini, Jumat, seraya

mereka (para orangtua siswa) terlihat tidak senang adanya isu miring tersebut. "Semua orangtua yang membiayai pembangunan ruang kelas, kenapa ada pula pihak-pihak lain yang keberatan," ujar mereka di halaman gedung sekolah. Acara pertemuan diadakan di ruang guru sekolah SMA Negeri 1 Berastagi, Jumat, dihadiri sebanyak 65 orang tua siswa juga dihadiri Ketua Pelaksana Pembangunan Bayak Purba (Sibayak Berastagi). Kepala Sekolah Alberto Colia MPd dalam paparannya menguraikan tentang adanya isu tentang pemba-

ngunan kelas tambahan baru terkesan menyimpang. Spontan beberapa orangtua siswa berdiri dan mengatakan; "Bapak Kepala Sekolah terus kami dukung, jangan Bapak kendor. Apabila Bapak kendor nanti anak kita menjadi kendor pula," ujar para orangtua siswa serentak. Permintaan kami orangtua siswa untuk membangun gedung tambahan ini sudah terkabul, kami sangat senang anak-anak kami bersekolah pada SMA Negeri 1 Berastagi ini, mengingat seluruh alumni pada sekolah ini sangat bermutu dan banyak diterima di PTN bebas testing, ujar mereka ramai-ramai. (ST)

Penertiban Ternak Babi, Petugas Temukan Kandang Kosong MEDAN - Penertiban ternak babi yang dilakukan Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla) Kota Medan bersama tim gabungan Satpol PP dan Kepolisian di Jalan Luku III, Kelurahan Kuala Bekala bocor, Kamis (5/9) siang tak menghasilkan apa-apa. Pasalnya petugas yang menyerbu pemukiman warga hanya menemukan lahan kosong dan sepi dari babi. Menurut petugas Satpol PP, P Sitorus mengatakan, penertiban ini gagal karena Kepling telah memperingatkan para warga agar babinya dipindahkan dulu."Pagi tadi kepling telah memerintahkan warga yang mempunyai babi untuk memindahkannya karena bakal

ada penertiban. Mana ada penertiban siang gini bang, biasanya pagi-pagi," ujarnya. Sementara itu, boru Gultom yang memiliki ternak babi merasa kecewa terhadap sikap Pemko yang melakukan penertiban. "Pemerintah dalam hal ini Pemko Medan tidak berpihak pada rakyat kecil. Anak kami sekolah dan dapat menjadi sarjana dari hasil berternak babi ini," ujarnya. Dirinya juga menilai pemerintah tidak pernah memperhatikan rakyat kecil. "Jangan ternak babi yang kalian tertibkan, tapi pejabat koruptor dan bandar sabu yang kalian harus tangkap . Jika itu kalian lakukan kami mendukung,"

katanya. Dikatakannya, penertiban yang dilakukan tidak jelas. Padahal, warga yang tinggal di sekitar peternak babi tidak ada yang keberatan. Apalagi di lokasi tersebut hampir seluruhnya peternak babi dan petani sayuran. "Jangan kalian ganggu kami berternak, karena berternak adalah sumber penghasilan kami. Seharusnya bila ditertibkan berikan solusi yang terbaik. Jangan kami menjadi susah karena penghasilan untuk makan sekeluarga kami kalian rusak. Kalau kalian tertibkan spontan kalian membuat anak kami tak bisa jadi seperti kalian (PNS)," tegasnya, seperti dikutip Medanbagus.com (SF)

RAZIA - Petugas Satpol PP menyita sejumlah ternak yang dirazia beberapa waktu lalu di Medan. (KPK POS/IST)

Mencuri Ikan, 2 Kapal Malaysia Ditangkap di Belawan MEDAN - Petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Belawan, menangkap dua kapal nelayan berbendera Malaysia. Kedua kapal tersebut yakni KM PKFA 7803 yang membawa lima orang ABK Myanmar dan KM 7232 yang membawa 5 ABK warga negara Indonesia. Penangkapan tersebut dilakukan di perairan Indonesia di kawasan Selat Malaka, karena aktifitas pencurian ikan. Kedua kapal ini ditangkap Kapal Pengawas Hiu Macan 005, pada dua kesempatan berbeda KM -7232 ditangkap 28 Agustus sedangkan KM PKFA tanggal 2 september, kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Syahrin Abdurrahman, Kamis (5/9), seperti ditulis Medanbagus.com. Syahrin menyebutkan, dari kedua kapal ini pihaknya berhasil mensita barang bukti berupa ikan hasil tangkapan dan juga alat tangkap yang dipergunakan. Untuk penanganan kasus, kedua kapal itu diletakkan di dermaga Stasiun PSDKP Belawan. Mereka diproses kasus hukum illegal fishing ini, karena melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, dan juga menggunakan pukat trawl yang memang dilarang penggunaannya, jelas Syahrin. Penangkapan ini menambah deretan tangkapan pencurian ikan diperairan Indonesia. Hingga September 2013 ini pihaknya sudah menangkap 60 kapal ikan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Masing-masing 13 kapal dari Malaysia, tujuh kapal Filipina, 17 kapal Vietnam, empat kapal Thailand dan 19 kapal lainnya berbendera Indonesia. Modus operandi yang umumnya dilakukan adalah penangkapan ikan tanpa izin maupun menggunakan izin palsu . (SF)


11

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 267 9 - 15 SEPTEMBER 2013

SUMUT

BUNTUT PENYANDERAAN POLHUT DI TNGL

Tiga Pelaku Ditahan, Dua Dipulangkan LANGKAT - Setelah dilakukan pemeriksaan secara marathon oleh Polres Langkat, akhirnya penyidik menetapkan sekaligus secara resmi melakukan penahanan terhadap tiga dari lima warga yang diduga pelaku penyanderaan terhadap anggota polisi kehutanan (Polhut) bertugas di TNGL wilayah Kabupaten Langkat. Sementara dua diantaranya dikembalikan kekeluarga masing-masing karena tak terbukti ikut melakukan penyanderaan dan tindak kekerasan lainnya. Keterangan tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Rosyid Hartanto Sik SH, melalui ponselnya saat dikonfirmasi, Selasa. “Ya, kita telah meng-

amankan tiga pelaku penyanderaan yang terjadi semalam (Senin 2/9), dua diantaranya kita kembalikan karena tak terbukti bersalah,“ ujarnya. Para pelaku penyanderaan yang yang diamankan yakni, Hasan Sitepu (43), Harsad (39) Bintoro (40) warga Besitang, Kabupaten Langkat. Ketiganya dikena-

kan pasal 335 KUHP atas tindakan kekerasan dengan ancaman maksimal 3 tahun penjara,” ujarnya lagi. Lebih lanjut perwira berkacamata minus tersebut membeberkan, dalam hal ini yang mereka proses adalah atas tindakkan penyanderaan/kekerasan yang dilakukan terhadap petugas patroli saat menjalankan tugasnya di lokasi kawasan TNGL. Sebelumnya, R Rumapea (54) dan rekannya, Senin (2/ 9) sekitar jam 07.00 WIB, melaksanakan patroli rutin di kawasan TNGL Sei Betung. Saat itu mereka menemukan 5 warga yang tak dikenal berada di kawasan

TNGL tersebut dan kemudian 2 orang diantaranya dibawa oleh rekan petugas lainnya yang sedang berpatroli ke kantor SPTN wilayah VI Besitang untuk dimintai keterangan. Kemudian R Rumapea dan rekannya kembali berpatroli, namun sekira jam 09.00 WIB saat berada di simpang Alur Hitam, Desa Sekoci, mereka dihadang oleh puluhan orang yang tak dikenal (OTK). Kemudian OTK tersebut menahan R Rumapea dan rekannya seraya mengatakan tidak boleh meninggalkan lokasi sebelum rekan mereka yang diamankan ke

Pos SPTN dipulangkan. Akhirnya pihak kehutanan menghubungi Polres Langkat guna melakukan koordinasi lebih lanjut. Petugas polisi yang datang akhirnya berhasil melakukan negosiasi dan koordinasi awal dengan para pelaku. Kemudian, 5 warga yang dianggap bertanggung jawab atas insiden penyenderaan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif dan marathon akhirnya 3 orang resmi dinyatakan bersalah dan diamankan pihak Polres Langkat, guna mempertangung jawabkan perbuatan mereka. (BL)

Pelaku Perampokan di Pulau Tagor Diringkus SERBAJADI - Hendrik Eka Tribowo (30) alias Juragan satu dari tiga pelaku perampokan akhirnya berhasil diringkus petugas Sat Reskrim Polres Sergai setelah sempat kabur. Tersangka yang berdomisili di Desa Pulau Tagor digelandang petugas untuk diproses lebih lanjut. Pjs Kasubbag Humas Polres Sergai AKP A.I Hasibuan menginformasikan, perampokan terjadi pada Senin sekira pukul 23.00 wib. Berawal saat korban Zainal bersama rekannya Ponidi, penduduk Dusun II Bangun Sari Ds Tambak Cukur Kec. Serbajadi berangkat dari rumah hendak menuju ke Medan untuk belanja Sembilan bahan pokok dengan mengendarai Mobil L300 warna hitam BK 8733 ND. Di lokasi kejadian, datang dua orang yang tidak dikenal berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BK 2490 VAQ memepet mobil korban. Kemudian pelaku menyuruh korban untuk berhenti sambil menodongkan pistol kearah mobil korban. Namun korban tidak mau berhenti, kemudian kedua tersangka menembakkan senjatanya kearah ban depan sebelah kanan mobil korban. Korban sempat melakukan perlawanan dengan memepetkan mobil ketersangka ke arah

TANJUNGBALAI - Dugaan penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Nomor 14.213.265 di jalan Jenderal Sudirman Km.2 Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai dibantah keras oleh sang pengusaha Paiman alias Aleng. “BBM solar yang diangkut dari SPBU saya itu adalah milik Lanal TBA (Pangkalan TNI-AL Tanjungbalai Asahan-red). Saya hanya menerima ongkos angkut dua ratus rupiah perliter,” katanya saat ditemui beberapa wartawan di SPDN-nya di kawasan PT.Timur Jaya, Teluk Nibung, Jum’at lalu. Dijelaskannya, sebelumnya antara pihaknya dan Lanal TBA menjalin kerjasama untuk menyimpan BMP (Bahan bakar dan Minyak Pelumas) milik korps baju putih itu. Hal ini karena Lanal TBA belum memiliki SPBA. “Setiap mengambil solar untuk kebutuhan dinas TNI AL tetap dengan nota atau bon, harganya Rp5.700 perliter, jumlah yang diambil bervariasi sesuai kebutuhan,” ujar Aleng seraya memperlihatkan dokumen perjan-

DITANGKAP - Pelaku saat diperiksa petugas.(KPK POS/ARM) kanan jalan, sehingga motor tersangka terdorong ke parit. Namun saat itu mobil korban juga terjebak. Tersangka langsung menyuruh korban keluar dari mobil sambil menodongkan pistol kearah korban yang dan mengambil uang korban senilai Rp9.000.000. Kedua

tersangka langsung melarikan diri Ke perkebunan karet, karena motor mereka terjebak diparit. “Sampai berita ini dibuat dua pelaku masih dalam pengejaran sedang pelaku Hendrik sudah diamankan,” ujar Kasubbag Humas. Akibat kejadian tersebut

korban mengalami kerugian Rp9.000.000, dan korban kenek mobil mengalami luka di kepala bagian belakang akibat dipukul dengan benda keras, dan saat ini dirawat di Rumah Sakit. Penangkapan setelah didapat informasi satu orang tersangka Hendrik Eka Tri-

wibowo alias Hendrik alias Juragan, berada di salah satu tempat. Kemudian langsung dilakukanpenangkapan terhadap tersangka. Dan hasil interogasi diketahui pelaku masih dua orang lagi berinisial S dan D yang saat ini masih dilakukan pengejaran.(ARM)

tera Utara. Semua berawal dari perkenalan hingga berujung pernikahan dengan DE Panjaitan. “Kami menikah pada hari Selasa 17 Januari 2006 jam 09.00 Wib, di Pangkalan Susu,” bilang Maidia sambil memperlihatkan foto copy buku nikah dengan nomor register No. 72/72/I/2006. Awal pernikahan tersebut, rumah tangga mereka baikbaik saja. Apalagi, tidak beberapa lama kemudian Maidia diketahui hamil buah cintanya dengan DE Panjaitan. Seiring dengan berjalannya waktu, Maidia dan DE Panjaitan telah pun dikaruniai dua orang anak bernama Nadia Sapina Azhara (4 tahun) dan Syifa Almira (1.5) tahun.

Namun kebahagiaan rumah tangga mereka tak bertahan lama. Itu karena hadirnya orang ketiga. Karena sudah tak ada lagi kecocokan, akhirnya DE Panjaitan mendaftarkan gugatan cerai terhadap Maidia Sari ke Pengadilan Agama (PA) Binjai. Gugatan cerai tersebut akhirnya didaftarkan dengan register nomor. 52/Pdt.GG/ 2011/PA.Bji tanggal 16 Februari 2011. Tak berapa lama kemudian, gugatan DE Panjaitan yang kala itu menetap di Jln. P Kemerdekaan Lingkungan V, Kel. Pahlawan, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai itupun dikabulkan. Namun terdapat beberapa aturan yang harus ditaati atau dipenuhi DE Panjaitan. Semua kewajiban

tersebut dituangkan dalam sebuah surat perjanjian. Salah satu poin perjanjian yang harusnya dipenuhi DE Panjaitan adalah memberikan biaya nafkah kedua anaknya sebesar Rp300 ribu perbulan terhitung sejak bulan Mei 2011 hingga anaknya nanti berusia 12 tahun. Tapi apa, sampai saat sekarang ini DE Panjaitan tak merealisasikan semua itu. Bahkan sekarang ini ia telah pula menikahi perempuan lain. “Empat bulan setelah kami cerai, dia menikah lagi dengan perempuan lain, memang itu yang dia inginkan dari perceraian ini, kalau sama saya biarlah dia nggak ingat, tapi sama anak-anaknya darah dagingnya sendiri

masa dia tega tidak memberikan nafkahnya,” ujar Maidia yang saat ini mengaku tinggal bersama orang tuanya di Pangkalan Susu. “Saya sudah mengadu kemana-mana masalah ini pak wartawan, tapi kayaknya nggak ada yang perduli. Jadi harapan saya, kepada pimpinan atau atasan mantan suami saya itu diberikan tindakan atau sangsi, soalnya telah menelantarkan anaknya yang masih kecilkecil,” lirih Maidia berharap ada itikad baik dari bekas suaminya itu, saya mohon kepada Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu melalui Kadispenda Langkat agar menindak tegas sikap Pegawainya tersebut," ujar Maidia Sari. (LINGGA/JUL)

TANJUNGBALAI - Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai diterpa isu tak sedap. Beredar kabar, barang sitaan kepabeanan senilai ratusan juta rupiah raib dari gudang di belakang kantor Bea dan Cukai. Namun pihak BC, masih enggan mengkonfirmasi kebenaran isu ini. Keterangan diperoleh di lapangan, Senin (2/9), barang sitaan tersebut, disita pada awal Agustus lalu dari salahsatu kapal kargo, karena tidak memiliki dokumen resmi kepabeanan. Seperti biasa, barang sitaan dari ABK kapal penumpang, maupun kapal kargo disimpan di dalam gudang yang ada di belakang kantor pelayanan Bea dan Cukai tersebut. “Disita, dan disimpan di gudang waktu itu. Macammacam barangnya. Ada susu, roti kaleng, makanan kaleng, minuman beralkohol dan sebagainya,” sebut seorang sumber yang seharihari beraktifitas di kawasan Pelabuhan Teluk Nibung. Sumber ini melanjutkan, hilangnya barang sitaan itu tercium oleh sejumlah pihak pasca libur Lebaran lalu. Namun, en-

Akibat Ulah Supir Tangki, Pertamina Rugi Ratusan Juta Rupiah BELAWAN - Para supir tangki pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) yang nakal, membuat Pertamina rugi ratusan juta rupiah setiap harinya. Seperti diungkapkan, setiap para supir tangki tersebut keluar dari terminal Pertamina dengan mengangkut BBM, mereka "kencing" di jalan. "Kencing" atau penjualan ilegal dilakukan para supir berkat kerjasama yang rapi dengan pembeli. Misalnya, pembeli sudah siap-siap berada di pinggir jalan untuk menampung

jian pihaknya dengan Lanal TBA tersebut. Kemudian katanya lagi; di SPBU 14.213.265, kami menjual solar dengan harga Rp5.500 perliter, jadi tidak ada penyelewengan seperti yang dituduhkan,” tegasnya. Sebelumnya, Mahasiswa mengatasnakaman Koalisi Anak Bangsa kota Tanjungbalai mendatangi kantor DPRD, mereka menyampaikan laporan dugaan penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU 14.213.265. Kedatangan mereka disambut Ketua Fraksi Golkar Said Budi Syafril. Mahasiswa mendesak DPRD untuk menyikapi masalah penyimpangan uang negara dari subsidi bahan bakar ini dengan adanya bukti bukti berupa rekaman video hasil investigasi mereka selama ini. Dari penjelasan Aleng, terbit pertanyaan besar mengapa untuk operasional armada kapal patroli milik Lanal TBA menggunakan solar bersubsidi. Padahal ada peraturan yang menyebut bahwa untuk kenderaan termasuk kapal yang dipergunakan untuk keperluan dinas diinstansi pemerintah dilarang menggunakan BBM Bersubsidi. (HER)

Barang Sitaan Raib dari Gudang BC Teluk Nibung

Pegawai Dispenda Langkat "Terlantarkan" Dua Anaknya LANGKAT - DE Panjaitan (32), dituding sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya sejak dua tahun belakangan, PNS di Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat ini, tidak memberikan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan Pengadilan Agama (PA). Dia diwajibkan menafkahi anak-anaknya sebesar Rp300 ribu perbulan. Karena terus-terusan dikibuli, Maidia Sari (28) ibu dari kedua anaknya, datang mengadukan nasibnya ke KPK Pos Biro Langkat di Stabat, akhir bulan lalu, di dampingi sahabatnya, Maidia menceritakan kisahnya di ruangan LAPAS (Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak) Suma-

Paiman:“Minyak Solar Itu Milik PangkalanTNI-ALTBA”

"Kencing" para supir. Penjualan ilegal itu mencapai ratusan liter per satu unit tangki. Pantauan KPK Pos, setiap harinya di persimpangan Seruwe Labuhan dan Jalan Yos Sudarso Simpang KIM, para supir tangki ramai-ramai "Kencing". Mereka (para supir) menjual BBM jenis Solar, Premium dan Avtur mencapai 100 liter per unit tangki. Hasil penelusuran KPK Pos bahwa mobil tangki yang keluar dari terminal Pertamina dan mengangkut jenis BBM

setiap harinya mencapai lebih kurang 400 unit. Diduga kuat keseluruhan supir tangki tersebut melakukan penjualan secara ilegal terhadap penampung-penampung yang ada di pinggir jalan. Seperti penampung ilegal yang ada di Jalan Yos Sudarso simpang Seruwe dan Jalan Yos Sudarso simpang KIM. Sesuai dengan pengakuan warga bernama Amin, di Jalan Yos Sudarso dekat simpang Kawasan Industri Medan (KIM) mengatakan kepada KPK Pos, penga-

matan setiap harinya sekurang-kurangnya 100 unit tangki wajib menjual minyak ke penampungan di sini. Dan setiap tangki mengeluarkan minyak dengan berbagai jenis yakni premium, solar dan Avtur sedikitnya 5 ember dan satu ember itu berisi 25 liter. "Jadi setiap satu tangki, menjual secara ilegal ke penampung di sini 125 liter," ujarnya. Karena penampung minyak secara ilegal ini adalah oknum maka tidak ada yang berani menangkapnya. (ULAN)

tah kenapa, pihak BC seolah enggan untuk membawa persoalan itu ke jalur hukum, dengan membuat laporan ke polisi. “Mendadak seluruh barang sitaan raib dari gudang. Anehnya, pihak KPPBC Teluk Nibung terkesan enggan untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian, padahal nilai dari seluruh barang yang hilang itu ditaksir ratusan juta rupiah,” ujar sumber ini. Sayangnya, sejumlah pegawai KPPBC Teluk Nibung yang dihubungi menolak memberikan komentar terkait kasus raibnya barang sitaan tersebut. Bahkan, Kepala KPPBC Teluk Nibung yang dihubungi melalui staf bagian Humas bernama Agus menolak untuk memberikan komentar. Keterangan lain yang diperoleh, kasus raibnya barang sitaan tersebut sengaja ditutup-tutupi karena diyakini melibatkan orang dalam. Sementara, keberadaan dari barang sitaan tersebut tidak pernah dibuat berita acaranya, karena seharusnya barang tersebut disita untuk negara. (HER)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 267 9 - 15 SEPTEMBER 2013

LIPSUS

Cara Ngetesnya Bagaimana? TES keperawanan bagi siswi perempuan untuk masuk sekolah menengah dianggap mengada-ada. Selain tidak masuk akal, tes ini justru dinilai bisa menghambat mereka meraih pendidikan. "Apa? Tes keperawanan? Saya malah tidak tahu ada tes keperawanan. Terus cara ngetesnya bagaimana untuk tahu calon maba itu masih perawan. Itu sangat konyol sekali bila diterapkan," jelas Kartina Nur Santi Dewi, mahasiswa semester V, Psikologi UGM, yang diamini mahasiswa lainnya, saat berbincang dengannya, di gelanggang olahraga, UGM, Yogyakarta. Sepengetahuan Kartina, di UGM sendiri yang termasuk universitas bergengsi nomor satu di Indonesia, tidak pernah menerapkan aturan, di mana calon mahasiswa yang berniat masuk keperguruan paling bergengsi tersebut harus melalui tes keperawanan. Namun demikian, bila wacana yang dianggap Kartina sebagai bentuk diskriminasi dan pelecehan kaum hawa tersebut benar-benar diterapkan di UGM, maka dipastikan seluruh mahasiswa UGM akan melakukan penolakan terhadap aturan yang konyol tersebut. "Masuk ke UGM tidak perlu ada tes keperawanan. Tidak usah di tes keperawanan segala kalau cara pergaulannya tidak menyimpang. Aturan apa itu. Sudah pasti seluruh mahasiswi UGM akan menolak aturan itu bila benar diterapkan," jelasnya. Senada dengan Kartina, Kepala Bidang Hubungan Kemasyarakatan (Humas) UGM Wjayanti mengatakan, pihaknya baru mendengar adanya wacana tersebut. Pasalnya, di UGM tidak ada wacana tersebut. Sehingga Wijayanti menolak mengomentari wacana yang dianggapnya hanya sekadar lelucon tersebut. "Saya terus terang baru mendengar adanya wacana tes keperawanan. Di UGM tidak ada itu tes keperawanan," pungkasnya. (TIM)

Soal Tes Keperawanan, Ini Jawaban HM Rasyid KEPALA Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, HM. Rasyid, akhirnya angkat bicara terkait riuhnya kontroversi tentang tes keperawanan untuk siswa SMA dan sederajat. Ia membantah telah mengusulkan tes tersebut. “Saya luruskan bahwa kami di dinas pendidikan tak pernah mewacanakan program itu,” kata Rasyid saat dihubungi, Rabu. Menurut Rasyid, polemik seputar pelaksanaan tes keperawanan di Prabumulih muncul lantaran ada pernyataannya yang disalahartikan. Rasyid menjelaskan, mulanya dia hanya menanggapi rencana salah satu orang tua siswi yang ingin melakukan tes keperawanan untuk anaknya. Siswa yang dimaksud Rasyid pernah terjaring dalam razia tindak pidana perdagangan orang di Prabumulih. Setelah operasi itu, sang anak yang tertangkap dituduh sudah tidak perawan lagi. Karena tak terima anaknya disebut tak perawan, orang tua siswi itu menantang agar dilakukan tes keperawanan. “Saya tanggapi itu dan dukung dilakukan tes keperawanan supaya tak terjadi fitnah.” Di luar kasus itu, Rasyid mengatakan, tak pernah berniat memberlakukan tes keperawanan bagi seluruh siswi SMA dan sederajat. Apalagi sampai menyiapkan alokasi dana untuk tes melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014. Dia juga mengatakan, tes keperawanan ini tak pernah terpikir dan masuk dalam rencana program dinas pendidikan. Rasyid bahkan menyatakan tes keperawanan sangat tak etis untuk diterapkan. “Dipandang dari berbagai aspek jelas ini tak tepat. Apalagi bila dikaitkan dengan HAM, ini jelas tak mendidik siswa.” Pelaksanaan tes keperawanan, kata dia, juga melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. (TIM)

Bekali Dengan Iman

HARI - HARI INI dunia maya dan pemberitaan di televisi sedang heboh membahas mengenai tes keperawanan yang menjadi salah satu syarat untuk masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) di suatu Kabupaten. Tes ini sudah barang tentu menuai banyak pendapat dan opini, baik mendukung ataupun menolak. Banyak pengguna Twitter dam facebook berkicau menyuarakan kritikan mereka dan banyak orang-orang yang berkaitan dengan masalah ini angkat bicara. Salah satu pihak yang merespon dengan wacana tes keperawanan ini adalah Komnas Perempuan (Komnas PA). Komnas PA mengatakan bahwa tes keperawanan adalah salah satu bentuk diskriminasi terhadap wanita dan membuat mereka seolah tidak berharga bila sudah tidak perawan lagi. Ketua Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan pada Komnas Perempuan, Kunthi Tridewiyanti menolak keras wacana yang dianggapnya menyakiti hati

wanita ini. Tidak selayaknya sesuatu yang privasi seperti ini menjadi salah satu syarat untuk diterima masuk ke SMA. "Tes keperawanan juga dapat berimplikasi memutus masa depan anak perempuan karena tidak dapat melanjutkan pendidikan dan hidup dalam stigma negatif di dalam masyarakat. Mereka lupa, tes keperawanan ini sama saja melanggar konstitusi," ujar Kunthi Tridewiyanti di kantornya, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, dikutip dari merdeka.com. Kunthi menaruh harapan pada pemilu tahun 2014 esok, para pemimpin yang terpilih bisa lebih bijak dan tidak serta merta menyetujui wacana ini. Tidak heran bila tes keperawanan ini ditakutkan tidak hanya akan membuat seorang wanita minder dan malu tapi juga merusak masa depan mereka. Karena pada dasarnya, pendidikan tidak ada kaitannya sama sekali dengan perawan atau tidaknya seseorang. Kunthi berharap bahwa wacana ini tidak akan menjadi peraturan yang disahkan karena akan banyak sekali yang menjadi korbannya.

Tujuan dari tes keperawanan ini adalah bila ada yang mendaftar dan ternyata sudah tidak perawan dan belum menikah, maka mereka akan mendapat bimbingan spiritual tambahan. Dengan itu, diharapkan angka hubungan seks di luar nikah dan prostitusi bisa ditekan. Rendahkan Martabat Hal senada juga ditegaskan Menteri Agama Suryadharma Ali. Dengan tegas Menag menyatakan menolak wacana untuk dilakukannya tes keperawanan karena tidak etis dan merendahkan martabat perempuan. "Tidak etis dan merendahkan martabat pihak perempuan," katanya. Menag khawatir apabila tes keperawanan tersebut dilakukan dampaknya tidak baik bagi jangka panjang. Salah satu kekhawatirannya, bukan hanya merendahkan harkat dan martabat siswi dan perempuan saja, tapi juga mengganggu kejiwaan yang bersangkutan. Dampaknya, lebih jauh akan memunculkan stigma yang tidak baik bagi pendidikan di Indonesia. Wacana adanya tes keperawanan ini bisa jadi lampu merah bagi dunia pendidikan. Menjaga moral anak didik terkait pergaulan bebas, so-

lusinya bukan seperti itu. Menjaga moral anak didik perlu perhatian bukan hanya dari lembaga pendidikan, tapi juga keluarga. "Harus ada langkah efektif dan sinergis dari lembaga pendidikan dan keluarga menjaga anak didik di lingkungannya," katanya. Lembaga pendidikan dan keluarga harus satu tujuan membentuk anak didik yang berilmu, bertakwa dan berakhlak mulia. Kalau kedua pihak ini tidak sinergis maka susah untuk menjaga moral anak didik, terutama di tengah pergaulan bebas anak muda saat ini. Menag mengumpamakan, bila tes tersebut dilaksanakan dan ada siswi yang lolos tes keperawanan. "Apakah itu akan menjamin ia akan bermoral baik? Dan tidak ada jaminan setelah tes keperawanan, siswi itu juga tetap menjaga keperawanannya." Itu juga memunculkan ketidakadilan, "Bagaimana dengan menjaga moral siswa, apakah dilakukan tes keperjakaan juga," tanyanya. Karena itu, ia menegaskan menolak sama sekali wacana tes keperawanan tersebut, khususnya di lembaga pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama. (TIM)

Naik Kuda Saja Bisa Teriritasi dan Robek KEBIJAKAN Tes Keperawan, membooming kembali, setelah marak dibicarakan pada 2010 silam. Pembicaraan terkait Tes keperawan ini marak kembali akibat tindakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, HM Rasyid. Kepala dinas itu bahkan sampai mengajukan anggaran RAPBN 2014 untuk kebijakan mengadakan tes keperawanan bagi calon siswa SMA/SMK sederajat. Menanggapi hal tersebut, Radio Suara Kancanta melalui program rutin Dialog Jum’at membahas Tes keperawanan tersebut pada Jum’at malam bersama narasumber, TGH Abdurramman Mukmin. TGH yang juga menjadi pendiri Yayasan Ponpes Miftah Darussalam Banjar Manis – Suralaga mengungkapkan ketidaksetujuannya terkait tes keperawanan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena dalam Islam tidak dibolehkan menyebarkan aib orang lain. Bahkan dalam Islam berdasarkan keterangan TGH Abdurrahman tidak ada istilah perkawinan yang memiliki syarat harus mengambil wanita perawan. “Islam itu sangat menghargai wanita,” ungkapnya. Diposisi yang sama TGH Abdurrahman juga menghawatirkan psikologi wanita remaja yang harus diperiksa ketika ingin melanjutkan pendidikannya. “Kalau Tes keperawan itu akan diberlakukan maka bagaimana jadinya setiap tahun media akan memberitakan jumlah

wanita yang tidak perawan di sekolah - sekolah yang melakukan tes keperawanan tersebut,” paparnya. Tentu hal tersebut akan mengakibatkan siswi – siswi menjadi minder, sambungnya. Dialog tersebut banyak direspon oleh para pendengar, terutama yang menggunakan media online facebook. Di sisi yang lain, berita terkait penolakan diberbagai media juga banyak disuarakan, salah satunya yang diungkapkan link http://health.detik.com. Dalam situs ini diutarakan juga bagaimana cara tes keperawan, tapi tetap nara sumbernya tidak terlalu setuju terkait keperawanan tersebut. Nara sumber dalam situs tersebut yaitu Dr Andri. Diungkapkan tata cara tes keperawanan hampir sama dengan tes pap smear (untuk deteksi dini kanker serviks) atau posisi wanita

yang akan melahirkan secara normal lewat jalan lahir (vagina). Cara tes keperawanan 1. Wanita tidak sedang menstruasi 2. Wanita diminta berbaring di tempat tidur 3. Kaki ditekuk dengan posisi mengangkang (seperti tes pap smear atau posisi melahirkan) 4. Pemeriksaan dalam bisa dibantu dengan alat spekulum untuk membuka bibir vagina 5. Jika selaput dara masih utuh, maka akan terlihat selaput tipis yang menutupi dinding dan bibir vagina 6. Pemeriksaan harus dilakukan dalam kondisi rileks agar tidak merasa sakit. “Tes keperawanan itu pemeriksaan dalam, biasanya dibantu dengan menggunakan spekulum untuk melihat apakah masih ada selaput pera-

wannya,” jelas dokter yang meraih sertifikasi seksolog dari Universitas Udayana, Bali. Dipaparkan juga dalam melalui sumber yang sama, Dr Andri “sangat tidak adil jika keperawanan wanita selalu dibesar -besarkan, sedangkan tidak demikian dengan keperjakaan pada pria. Keperjakaan tidak bisa dibuktikan sama sekali meski si pria sudah pernah berhubungan seksual berulang kali. Kalau virginitas selalu dibesar-besarkan, artinya tidak ada kesetaraan gender karena keperjakaan pria tidak pernah dipermasalahkan walaupun dia sudah sering berhubungan seksual. Tanpa berhubungan seks pun kalau selaput daranya tidak elastis atau tipis, naik kuda saja bisa teriritasi dan robek. Jadi tidak selalu bisa jadi patokan,” pungkas Dr Andri di situs http:// health.detik.com //zam//. (TIM)

WACANA tes keperawanan bagi siswi SMA perempuan yang sedang marak dibicarakan oleh berbagai kalangan menuai kontroversi. Tes ini dianggap mengada-ada, bahkan tidak masuk akal. Tes ini pun dianggap menghambat bagi mereka yang ingin meraih pendidikan. Wacana tes keperawanan ini muncul dikarenakan banyaknya praktek asusila yang melibatkan siswa sekolah, dengan dalih untuk mengontrol perilaku siswa agar lebih berhatihati dalam pergaulannya. Mereka menganggap bahwa ini semata-mata untuk kebaikan para siswa. Padahal Biaya untuk melakukan tes keperawanan tersebut tidaklah murah. Yang perlu dicermati apakah tes keperawanan ini cukup efektif menyelesaikan persoalan ?. Katakan “Tidak” pada Pergaulan Bebas Wacana tes keperawanan ini tidaklah pas dilihat dari sudut logika maupun secara hukum Islam. Kesalahan persepsi mengenai keperawanan di masyarakat, dikarenakan ketidaktahuan soal keperawanan dan organ reproduksi tak hanya terjadi pada pria. Banyak kaum perempuanpun yang masih memiliki pengetahuan yang sangat minim. Memang tidak mudah menilai keperawanan karena banyak hal yang bisa ikut memengaruhi. Virginitas tidak bisa diukur dari robeknya selaput dara, selaput dara bisa saja robek karena aktivitas olahraga seperti senam, benturan karena jatuh, jadi tidak harus dengan berhubungan intim selaput dara robek. Secara hukum Islam seseorang baru bisa disebut berzina jika sudah terbukti secara hukum syara’ dengan proses pengadilan. Ada empat saksi yang secara jelas, tanpa keraguan melihat pelaku melakukan zina. Atau kalau pelaku mengakui sendiri perbuatan dosanya. Jika wacana tes keperawanan ini ditujukan untuk mencegah seks bebas/perzinaan dan mengontrol perilaku siswa agar lebih berhatihati dalam pergaulannya tidaklah tepat dan tidak menyelesaikan masalah. Pergaulan bebas dan seks bebas sudah sangat mengkhawatirkan. Tanpa perlu survei, kita sudah bisa mengukur betapa banyaknya perilaku seks bebas, khususnya di kalangan remaja. Berita seputar seks bebas setiap harinya selalu ada. Dikutip dari berita.plaza.msn.com, Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia telah melansir data tingginya transaksi dan jumlah pengakses situs-situs porno di Indonesia. Tingginya belanja akses situs porno yang mencapai USD 3.673 per detik atau setara dengan Rp33 juta lebih setiap detiknya membawa nama Indonesia bertengger di peringkat tertinggi di dunia. Ini menjadi ancaman moral generasi penerus bangsa ini. Dari data tersebut pengakses terbesar berasal dari kalangan siswa menengah pertama yang mencapai mencapai 4.500 pengakses, sedangkan 97,2 persen siswa SMA pernah mengakses situs esek-esek. Imbas dari permasalahan itu perilaku seks bebas di kalangan siswa kerap dijumpai. Kementerian Kominfo menyebut 62,1 persen siswa mengaku pernah melakukan hubungan seks dan 21,2 persen pernah melakukan aborsi. Melihat dari data-data tersebut, kondisi di negeri ini benar-benar gawat darurat. Sarana penunjang untuk seks bebas yang paling mudah dan efisien adalah akses internet, bahkan sudah merambah ke handphone. Handphone adalah barang yang hampir dimiliki oleh setiap orang, apalagi remaja. Inilah celah yang bisa mendukung penyebaran seks bebas. Pergaulan bebas yang sudah merambah di kalangan remaja harus dihentikan, termasuk penyimpangan seks bebas yang di dalamnya termasuk homoseksual, lesbianisme, dan yang sejenisnya. Tidak mungkin di cegah dengan tes keperawanan, sulit rasanya apalagi jika nafsu sudah di ubun-ubun, yang terjadi adalah mengabaikan larangan Allah SWT, sebab yang diingatnya adalah bujuk rayu setan laknatullah. Peran keluarga sangat lah penting, remaja perlu dibekali dengan iman (halal dan haram), pengetahuan tentang pergaulan agar tidak terjerumus pada pergaulan yang salah, serta pengetahuan tentang seks bebas serta akibatnya. Saat ini pergaulan bisa di bilang sudah bobrok, tapi kita jangan ikut-ikutan bobrok. Jangan jadi korban salah pergaulan. Ingatlah dengan pesan Rasululullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, “Orang mukmin yang bergaul dengan orang lain dan tabah menghadapi gangguan mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan orang lain yang tidak tabah menghadapi gangguan mereka” (At-Tirmidzi) Kita bisa bayangkan apabila remaja tidak dibekali dengan iman, hidupnya akan asal saja, melakukan sesuatu tanpa pikir dulu, termasuk melakukan sesuatu, resiko belakangan. Yang sering terjadi adalah akibat yang tidak kita inginkan seperti hamil diluar nikah. Negara harus mendukung dengan memberantas tayangan dan bacaan yang menyebabkan remaja untuk mencicipi gaul bebas dan bahkan seks bebas. Negara harus menjadi garda terdepan dalam melindungi rakyatnya. Kampanyekan wajibnya pendidikan agama untuk menguatkan keimanan. Bekali remaja dengan keimanan untuk membentengi hidupnya agar selalu ingat bahwa setiap langkah dan prilaku kita di dunia ini seluruhnya terikat dengan hukum syara’, dan Allah akan menghisab seluruh amal manusia. Wallaahu a’lam bi ash-shawab. (TIM)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 267 9 - 15 SEPTEMBER 2013

Bupati Asahan Gelar Acara Halal Bihalal Disetiap Kecamatan KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menggelar halal bi halal di setiap Kecataman di Kabupaten Asahan. Dalam acara tersebut Bupati yang didampingi sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berbagi informasi pembangunan di Asahan. Bupati Asahan juga menerima aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Asahan, khususnya di masing-masing Kecamatan. Dan secara langsung Bupati Asahan menyikapi asprirasi masyarakat tersebut. Diantaranya halal bihalal di Kecamatan Tanjung Balai terkait persoalan kebutuhan nelayan dan beberapa persoalan lainnya. Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin, Sabtu, mengatakan, kegiatan halal bi halal Kecamatan telah berakhir yang bertepatan di Kecamatan Pulau Rakyat, sekaligus dirangkai dengan kegiatan Jamborer Posyandu. Hahal bi halal Kecamatan selain untuk bersilaturahmi dengan masyarakat,

Bupati Asahan juga ingin mengetahui perkembangan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan. Sehingga segudang informasi telah diterima Bupati dari masyarakat. Selain itu, Kabag Humas Asahan mengatakan, bahwa Bupati Asahan berbagi informasi diantaranya, tentang calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang melalui kategori 2 (K2). Bupati Asahan menegaskan bahwa dalam untuk menjadi PNS melalui K2 tidak ada kutipan biaya. Bila ada yang melakukannya diminta segera laporkan. Kemudian informasi tentang bantuan dana bergulir dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) Kabupaten Asahan bahwa untuk sementara dana tersebut dihentikan. Pasalnya masih banyak ditemukan pelaku usaha yang memanfaatkan program tersebut belum membayar atau mengembalikan pinjaman dana bergulir. Bupati juga menyampaikan informasi kebijakan pelaksanaan pembangunan untuk tahun 2013. (IN)

Dahlan Iskan Bantu Sergai Alihkan Lahan Eks HGU SEI RAMPAH - Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan menyambut baik dan akan berupaya membantu penyelesaian permasalahan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), berkaitan dengan permohonan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman atas pengalihan lahan eks HGU di daerahnya yang akan diperuntukkan membangun area perkantoran dan fasilitas umum. Permohonan itu disampaikan Bupati Sergai kepada Menneg BUMN saat bersama-sama menghadiri perayaan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) ke 68 tahun 2013 yang digelar di Pantai Kalangan Pandan. Selain itu dalam kesempatan tersebut, Dahlan Iskan juga minta agar rendemen dari singkong sambung yang telah berhasil dibudidayakan di daerah Sergai agar dapat diteliti lebih lanjut demi kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kemajuan kehidupan petani yang membudidayakannya. Bupati Sergai H. Soekirman yang hadir bersama Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala dan Kabag Umkap Fitriadi SSos MSi dalam perayaan ini juga memperkenalkan profil pertanian dan hasil komoditi lokal Kabupaten Sergai kepada Menneg BUMN. Kabupaten tanah bertuah negeri beradat yang memproduksi berbagai hasil pertanian seperti ubi kayu, dimana daerah ini

sudah membudidayakan singkong sambung yang merupakan hasil teknik penyambungan antara singkong biasa dengan singkong karet. Keunggulan singkong sambung ini tidak memerlukan lahan yang luas dan biaya produksinya relatif murah. Singkong sambung memiliki nilai ekonomis tinggi, karena setiap batang tanaman tersebut mampu menghasilkan sampai dengan 60 Kg. Bahkan dalam setiap hektare, tanaman singkong sambung diperkirakan mampu menghasilkan 200 ton singkong, jelas Bupati Soekirman. Yang menjadi kendala sampai saat ini, hasil ubi kayu ini belum dapat dikelola secara maksimal karena masih kurang tempat penyediaan bibit ubi kayu. Bupati Sergai berharap pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN dan Kementerian terkait lainnya dapat membantu dalam hal pengembangan industri ubi kayu di daerah ini. Dengan demikian diharapkan dapat mendukung terwujudnya Sergai sebagai daerah one village one product karena mempunyai ciri khas jajanan UMKM tersendiri, ujar H. Soekirman. Diakhir perbincangannya, Soekirman atas nama pemerintah daerah mengundang secara khusus Dahlan Iskan yang merupakan tokoh nasional yang inspiratif agar bersedia menghadiri Hari Jadi Kabupaten Sergai ke-10 tahun 2014 mendatang, pungkas Soekirman saat menjemput Menneg BUMN di Bandara Pinangsori Kabupaten Tapteng.(ARM)

FOTO BERSAMA - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman photo bersama dengan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan didampingi Kepala Bandara FL.Tobing,TB Silalahi Foundation Jakarta Robert Nyo saat menjemput di Bandara Pinang Sori. (KPK POS/IST)

SUMUT / ACEH

Warga Minta Pemko Tebingtinggi Pasang Lampu Jalan TEBINGTINGGI Puluhan warga di Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan, Kota Tebingtinggi mengeluhkan masalah minimnya lampu penerangan jalan serta saluran parit (drainase) dan gorong-gorong yang kondisinya rusak. “Kami selaku warga masyarakat berharap kepada bapak walikota Tebingtinggi dan rombongan yang datang ke mari untuk menindak lanjuti masalah warga terkait lampu penerangan jalan yang sudah dua tahun tidak hidup serta masalah goronggorong dan drainase yang kondisinya rusak. Karena warga telah menyampaikan kepada instansi terkait tapi belum ada realisasinya,” ungkap seorang warga, Ibrahim saat menerima Safari Jumat Keliling (Jumling) yang dipimpin Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, Jumat pekan lalu, di Jalan Gunung Leuser Kota Tebingtinggi. Terkait masalah lampu penerangan jalan yang sudah lama dalam kondisi rusak, banyak warga yang merasa ketakutan apabila melintas masuk ke dalam perkampungan. Salah satunya ada di Jalan Gunung Merapi yang

BANTUAN - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Sekdako Johan Samose ketika memberikan bantuan kepada PKK dan Kepling pada kunjungan Safari Jumat Keliling. (KPK POS/RUBEN) kondisinya gelap. Padahal setiap bulannya pihak PLN telah mengutip pajak penerangan jalan yang bekerjasama dengan Pemko Tebingtinggi melalui dinas terkait. “Kami mewakili seluruh warga berharap Pemko Tebingtinggi agar meminta dinas terkait memasang lampu jalan langsung dengan tiangnya,” pinta Ibrahim. Menanggpi hal itu, Walikota Umar Zunaidi Hasibuan langsung menginstruksikan agar Kadis Kebersihan dan

Pertamanan Hj Rusmiaty Harahap agar segera memasang dan memperbaiki lampu jalan yang rusak. “Meski Kadis berjanji tiga hari lampu-lampu sudah terpasang, tapi saya berikan tenggang waktu seminggu, apabila belum dipasang juga segera lapor atau datangi langsung ke Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang lokasinya tidak jauh dari sini,” tegas Umar Zunaidi Hasibuan. Kunjungan Jumling Pemko Tebingtinggi yang ke 34

dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi itu, Walikota Umar Hasibuan mengatakan pihaknya harus mengetahui permasalahan masyarakat di kelurahan dan sekaligus menyampaikan program pemerintah. Menurut walikota, hal yang terpenting adalah status kependudukan dengan memliki e KTP. “Setiap masyarakat harus memiliki Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran. Untuk KK tersebut Pemko Tebingtinggi telah menggratiskan semua dalam pengurusan dan begitu juga dengan Akte Kelahiran. Tahun ini dibagikan 1.000 telah habis semua dank e depan akan ditambah,” jelasnya. Menurut walikota, akte kematian juga wajib diurus karena menjelang pemilu legislatif ini, banyak kerancuan karena yang sudah meninggal masih terdata dalam daftar pemilih sementara (DPS), maka pengurusannya juga gratis dan tidak dipungut biaya. “Pemko juga meminta kepada masyarakat bahwasannya tidak ada alasan anak-anak tidak sekolah karena ketiadaan biaya, Pemko Tebingtinggi menjamin seluruh anak anak di Kota Tebingtinggi untuk wajib belajar 12 tahun”, imbuh Umar Zunaidi Hasibuan. (RS)

Manasik Haji Terpadu di Asahan dan Langkat KISARAN – Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP membuka pelaksanaan bimbingan manasik haji Kabupaten Asahan tahun 2013 di pendopo rumah dinas Bupati, Senin. Dalam bimbingan Bupati Asahan menyebutkan bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang komplek. Untuk melaksanakannya dengan baik dan benar diperlukan persiapan yang matang, baik fisik, mental, maupun biaya yang memadai. Selain itu ibadah haji merupakan ibadah khusus yang cukup berat, dimana pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup lama, ditambah dengan iklim dan keadaan lingkungan yang berbeda. Dan yang paling penting ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Maka itu, Bupati Asahan meminta kepada calon haji yang mengikuti manasik haji untuk dapat mengunakan kesempatan mansik haji tersebut dengan sebaik-baiknya, sebab sangat sulit melaksanakan haji tanpa mengetahui caranya, apalagi bila calon haji tersebut minim pe-

ngetahuan tentang manasik haji akan membawa kesulitan bagi diri sendiri saat menunaikan haji. “Untuk melancarkan ibadah haji, maka pemkab Asahan melaksanakan manasik haji ini. Dan inilah wujud perhatian pemerintah daerah terhadap tamu-tamu Allah yang akan menjalankan rukun Islam,” kata Bupati Asahan. DI STABAT Sebanyak 336 Jama’ah calon haji yang berasal dari 21 Kecamatan se-Kabupaten Langkat mengikuti manasik haji terpadu yang diselenggarakan oleh Pemkab Langkat bertempat di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Selasa, yang dibuka secara resmi oleh H.Ngogesa. Bupati Langkat dalam sambutannya mengatakan, untuk memberikan pelayanan kepada jama’ah calon haji, pemerintah Kabupaten Langkat setiap tahunnya berupaya memberikan dan meningkatkan fasilitas pelayanan ibadah haji yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu,

Bupati memerintahkan kepada para Camat agar pro aktif merencanakan maupun mendata pengamanan rumah jama’ah haji yang ditinggalkan agar jama’ah calon haji kita dapat beribadah dengan lebih tenang dan khusuk. Di tempat yang sama Ketua DPRD Kab. Langkat H. Rudi Hartono Bangun mengucapkan terima kasih dan

menyambut baik terlaksananya acara pembukaan manasik haji terpadu. Manasik haji sangat penting dilakukan agar para jema’ah calon haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan tertib. Beliau juga berharap agar para jema’ah calon haji dapat menjadi haji yang mabrur, dan mendo’akan semoga Kab. Langkat selalu dalam kondisi yang kondusif. (IN/JUL)

BERBINCANG DENGAN CALHAJ - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH berbincang dan berjabat tangan dengan para Jama’ah calon haji pada penutupan manasik haji di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas, Kamis. (KPK POS/JUL)

Jamborer Posyandu ke IV Kabupaten Asahan KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP membuka secara resmi kegiatan jamborer posyandu ke IV Kabupaten Asahan tahun 2013, yang digelar di lapangan sepak bola PTPN IV Pulo Raja Kecamatan Pulau Rakyat, Jumat Malam. Dalam sambutanya, Bupati Asahan mengatakan bahwa kegiatan Jamborer Kader Posyandu yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan setiap tahun bertujuan untuk menekan penurunan angka kematian Ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB). Dari kegiatan jamborer posyandu ini banyak menghasilkan perbaikan kinerja di bidang kesehatan. “Tanpa kita sadari jamborer posyandu ini telah banyak membenahi program kesehatan di Kabupaten Asahan, hal ini harus kita pertahankan dan tingkatkan, agar persoalan AKI dan AKB dapat terus menurun di Asahan,“ kata Bupati Asahan dihadapan ribuan kader posyandu saat membuka acara jamborer posyandu ke IV tersebut. Bupati menjelaskan, dengan dilaksanakanya jamborer posyandu setiap tahun, kini kinerja para puskemas di Kecamatan dan para bidan mulai membaik, meskipun masih ada yang harus diperhatikan. Ditambah lagi program penekanan AKI dan AKB telah berjalan disejumlah puskemas yang didampingi oleh program Expanding Maternal and Neonatal Survival (Emas). Maka itu Bupati meminta kedepan program Emas, khususnya tentang rujukan melalui sms harus dapat diterapkan di puskemas dan Rumah Sakit Umum Daerah. Kepala Dinas Kesehatan Asahan, dr Herwanto mengatakan bahwa tujuan kegiatan jamborer posyandu yang bertema “Ibu Sehat dan Bayi Cerdas“ bertujuan untuk memberikan penyegaran dan motivasi kepada para kader posyandu di Kabupaten Asahan. Yang nantinya dapat menurunkan persoalan AKI dan AKB, sehingga sangat dibutuhkan pemangku kebijakan, petugas kesehatan dan stakeholder yang mau dan rela mengorbankan waktu untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan jamborer yang dilaksanakan selama dua hari dirangkai dengan sejumlah kegiatan. Diantaraya, lomba kuis rangking I, lomba simulasi penimbangan balita, lomba simulasi desa siaga. (IN)

Mahasiswa Senior Akbid Harus Menjadi Pengayom TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan mengingatkan mahasiswi senior Akademi Kebidanan (Akbid) Pemko Tebingtinggi harus menjadi pengayom bagi mahasiswi baru yang akan mengikuti jenjang pendidikan di tahun ajaran 2013/2014 mendatang. “Diharapkan perhatian seluruh sivitas akademika khususnya para mahasiswi senior agar bisa mengayomi mahasiswi baru dengan penuh kekeluargaan, persaudaraan, kelembutan dan kasih saying, ” demikian pesan walikota melalui Sekdako Tebingtinggi Johan Samose Harahap pada acara pembukaan Pengenalan Program Studi (PPS) Calon Mahasiswa Akbid Pemko Tebingtinggi Angkatan XVI TA 2013/ 2014, Selasa, di halaman Kampus Akbid Jalan Gunung Leuser Kota Tebingtinggi. Kegiatan pengenalan program studi yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara itu dirangkai dengan peresmian Musholla Akbid oleh Sekdako Johan Samose Harahap didampingi Direktur Akbid Pemko Tebingtinggi Dra Hj Suaidah Lubis SST dan Kepala Bappeda Kota Tebingtinggi Drs Gul Bahri Siregar

MM. Lebih lanjut walikota meminta, agar para mahasiswi senior menghindari usaha-usaha untuk memanfaatkan mahasiswi baru bagi kepentingan pribadi maupun golongan dengan cara menghargai dan memberikan nasehat serta keteladanan yang terpuji. “Mari kita bimbing mereka agar mampu bertindak mandiri, kreatif, inovatif, dan dedikatif dalam usahanya mencapai cita-cita, bantu mereka untuk memperoleh informasi yang benar dan beri kesempatan menyatakan pendapat secara bertanggung jawab yang mungkin berbeda,” pesan walikota. Sebelumnya, Direktur Akbid Pemko Tebingtinggi Dra Hj Suaidah Lubis SST menyampaikan, dari 90 orang calon mahasiswa Akbid Pemko yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswi baru tahun ajaran 2013/2014 yang dilakukan pada Bulan April hingga Juli 2013, sebanyak 80 orang yang berhasil lolos dan saat ini mengikuti PPS yang berlangsung hingga tanggal 7 September mendatang. Menurut Suaidah Lubis, kegiatan PPS calon mahasiswi Akbid Pemko

PPS MAHASISWA BARU - Pengenalan Program Studi (PPS) calon mahasiswa baru Akbid Pemko Tebingtinggi Angkatan XVI TA 2013/2014 ditandai dengan pelepasan balon ke udara. (KPK POS/ RUBEN)

bertujuan untuk menciptakan suasana yang serasi dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa mampu menyiapkan fisik dan mental sebelum melaksanakan proses belajar mengajar serta mendapatkan sumber

daya manusia yang handal dan tahan uji. “Kegiatan PPS ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan khsusunya bagi mahasiswa baru,” terangnya. (RS)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 267 9 - 15 SEPTEMBER 2013

SUMUT / ACEH / RIAU

SMP Negeri 2 Simpang Empat Sangat Butuh Sumur Bor

Literasi Media Diharapkan Mencerdaskan Masyarakat BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM berharap kegiatan literasi media yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara dapat mencerdaskan masyarakat setempat. "Harapannya, kegiatan ini nanti juga memiliki dampak besar terhadap kemajuan informasi bagi masyarakat. Sebab, jika kita kaya informasi maka kita bisa menguasai dunia. Sebaliknya, jika kita miskin informasi, maka kita tidak akan mengetahui perkembangan dunia saat ini," kata OK Arya dalam sambutannya saat membuka acara literasi media, di Aula Pemkab Batubara-Lima Puluh, Selasa pekan lalu. Menurutnya, kehadiran media sejatinya untuk mempermudah mendapatkan informasi. Media sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi atau kebijakan di pemerintah, khususnya di Kabupaten Batubara. "Dengan adanya kegiatan ini saya berharap dapat mengejar ketertinggalan tersebut sehingga dapat mensejajarkan diri dengan kabu-

paten lain khususnya di bidang informasi," ungkapnya. Sementara, Ketua KPID Sumatera Utara H. Abdul Haris Nasution SH MH dalam sambutannya mengatakan, kegiatan literasi media tersebut merupakan program reguler KPID. Tahun ini sudah beberapa kabupaten yang mengadakan literasi media. Tujuan kegiatan ini adalah guna menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan RI, meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Juga menjunjung tinggi nilai agama, budaya, dan etika profesi, menjunjung tinggi hak asasi manusia , serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik," ucapnya. Koordinator penyelenggara Abdul Rahman Hadi S.Sos mengatakan kegiatan yang berlangsung sehari penuh dengan peserta wartawan media cetak, guru, pelajar dan tokoh masyarakat dengan narasumber Mutia Atiqah S.Sos, Edy Syahputra Sormin, Rahmad S.Sos. (SAREL)

Pameran Pembangunan Kabupaten Nias 2013 Meriah NIAS - Pameran Pembangunan tahun 2013 ini, merupakan pameran pembangunan pertama pada saat saya bersama Wakil Bupati Nias memimpin Kabupaten Nias periode 2011-2016 dan pameran pembangunan ini memberikan makna yang cukup penting dan strategis. Demikian dikatakan Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM pada acara pameran pembangunan yang dilaksanakan di Hiliweto Gido belum lama ini. Menurut bupati, beberapa perkembangan dan kemajuan produkproduk pembangunan di Kabupaten Nias, baik yang dihasilkan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Nias, BUMN dan BUMD, kesemuanya ini mencerminkan adanya komitmen bersama para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Nias. Pemerintah Kabupaten Nias menaruh perhatian besar terhadap pembangunan diberbagai sektor, kita akan berusaha akan terus melakukan pembinaan dan berkewajiban memfasilitasi setiap program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Perjuangan kita belum

lagi berakhir. Perjuangan ini adalah abadi, untuk menuju Kabupaten Nias yang Berkeadilan, sejahtera dan mandiri. Tantangan yang dihadapi saat ini bukan lagi dalam bentuk penjajahan, tetapi bagaimana menciptakan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, akhirnya dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, Pameran Pembangunan Kabupaten Nias Tahun 2013 secara resmi saya nyatakan dibuka, semoga Pameran ini memperoleh hasil yang bermanfaat untuk terwujudnya masyarakat di Kabupaten Nias yang berkeadilan, sejahtera dan mandiri. Sementara Ketua Umum panitia Ogamota Telaumbanua dalam laporannya mengatakan dasar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Keputusan Bupati Nias Nomor 003.1/286/K/2013 dan kegiatan ini melibatkan seluruh SKPD, BUMN/BUMD dan instansi vertikal. Jumlah peserta STAN sebanyak 29 buah yang terdiri dari 27 SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Nias. (YAGI)

TANAH KATO - SMP Negeri 2 Simpang Empat, Kabupaten Karo sangat membutuhkan sumur bor, karena sampai saat ini mereka hanya memanfaatkan air hujan yang disalurkan ke bak melalui talang. Apabila musim kemarau aktifitas kebersihan akan terganggu. Demikian dikatakan Kepala SMP Negeri 2 Simpang Empat Perkasa Perukuren Meliala, S.Pd kepada wartawan, Sabtu (6/0) di kantornya. Dia mengharapkan

BANTUAN - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain menyerahkan bantuan kompor gas kepada pengusaha UMKM.(KPK POS/SAREL))

Bupati: Lansia Jangan Memanjakan Diri

BATUBARA - Sudah bukan saatnya lanjut usia (lansia) harus berpangku tangan dan memanjakan diri duduk manis di rumah. Dengan berpangku tangan dan duduk manis menjadikan mereka ketergantungan dalam berhidupan, hal ini harus dihindari dan mulailah hidup baru dengan berbagai aktifitas. Lihat saja sebanyak 150 orang lanjut Usia produktif di Pagurawan, Sabtu lalu, tersenyum lebar dan bahagia. Pasalnya mereka mendapat bantuan alat-alat penunjang aktifitas sehari-hari. Ada 48 ibu lanjut usia yang mendapat paket barang alat dapur yang terdiri dari, blender, mixer, wajan, panci, kom-

por gas, selang tabung, tabung gas dll, dan 2 orang bapak juga mendapat paket barang alat tukang yang terdiri dari Bor Listrik dan Mesin Plaher, bantuan paket mesin jahit, bantuan tersebut di serahkan langsung oleh Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM Bupati Batubara H.OK Arya memberikan semangat bahwa lansia jangan menjadikan beban kepada anak atau orang lain. Lansia jangan menjadi permasalahan di tengah masyarakat, atau terkadang lansia dititipkan di panti-panti asuhan. Semua itu harus dirubah, semua itu sudah tidak zamannya lagi. Jadi lansia harus berani tampil beda dengan terus berproduktif dan menghasilkan. Sehingga diharapkan mampu menambah penghasilan keluarga. "Saya berharap bantuan paket alat dapur dan alat tukang ini bisa man-

faatkan dengan baik untuk meningkatkan kemandirian usaha serta meningkatkan pendapatan keluarga," ujarnya. Pemerintah Kabupaten Batubara telah berbuat banyak dalam membantu, namun kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik, terlebih bagi masyarakat yang lanjut usia (lansia) baik kesehatan maupun bantuan sosial lainnya, dan paket alat tukang. Semoga dengan paket tersebut bisa di manfaatkan untuk kemandirian mereka dalam usaha dan di harapkan bisa menambah pendapatan keluarga. Bantuan paket alat dapur ini di berikan kepada warung kopi dan penjual gorengan sesuai dengan kebutuhan, dan alat tukang di berikan kepada mereka yang setiap harinya beraktifitas sebagai tukang, pungkasnya. (SAREL)

Walikota Gunungsitoli Buka Rakor Tentang Perizinan dan Non Perizinan GUNUNGSITOLI - Salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi daerah adalah kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Para aparat birokrasi pemerintah daerah harus berlomba memperbaiki dan meningkatkan citra pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan publik. Demikian dikatakan Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase MSP pada acara rapat koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan tahun 2013 yang berlangsung di Hotel Soliga Gunungsitoli, belum lama ini. Menurut walikota, sesuai dengan amanat UndangUndang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, ditegaskan bahwa pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Disebutkan, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah telah menetapkan regulasi melalui Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Permendagri Nomor 20 tahun

2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan dan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Dikatakan, pemerintah Kota Gunungsitoli telah menetapkan peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Gunungsitoli sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) penyelenggara pelayanan Administrasi di bidang perizinan secara terpadu. (YAGI)

Pemerintah Kabupaten Karo menyediakan sumur bor dan renovasi kelas di sekolahnya. Jika kebutuhan air terpenuhi, kebersihan akan semakin terjaga. Aktifitas belajar mengajar pun menjadi lancar. Hal senada juga diutarakan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Simpang Empat Surya Darma Barus, A.Ma ketika ditemui di ruangan kerjanya. Dirinya juga membutuhkan sumur bor, karena selama ini mereka hanya memanfaatkan air hujan. (SM)

Pemkab Nias Peringati HUT Koperasi NIAS – Peringatan Hari Koperasi setiap tahunnya diselenggarakan pada 12 Juli. Namun karena mengingat satu dan lain hal, maka untuk tahun 2013 ini baru dilaksanakan, pekan lalu. Dalam rangka memeriahkan Peringatan Hari Koperasi Ke-66 tahun ini, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersama sesuai dengan apa yang telah diprogramkan oleh panitia yaitu antara lain: Penilaian Terhadap Koperasi Berprestasi, Lomba Catur Putra/Putri, Lomba Halma Putra/Putri, Lomba Koor Mars Koperasi. Kegiatan perlombaan tersebut dimaksudkan agar se-

genap pengurus dan anggota koperasi termotivasi untuk senantiasa melanjutkan pemberdayaan gerakan koperasi sebagai Sokoguru ekonomi yang pro rakyat dengan cara memasyarakatkan koperasi dan mengoperasikan masyarakat menjadi pecinta-pecinta koperasi. Peringatan hari koperasi Ke-66 tahun ini adalah “sejahtera bersama koperasi”. Berdasarkan tema tersebut, kita berharap agar seluruh gerakan koperasi yang sekarang ada di Kabupaten Nias, sebanyak 94 unit dan UKM sebanyak 571 unit, benarbenar akan menjadi wadah dan sokoguru ekonomi . (YAGI)

Medan Heritage Miliki Makna Amat Dalam MEDAN - Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S Msi melaunching komunitas Medan Heritage, Sabtu, malam di halaman depan Kantor besar PT POS Medan. Komunitas Medan Heritage ini merupakan wadah bagi generasi muda untuk ikut peduli dan memberikan perannya guna melestarikan warisan bangsa, baik itu bangunan tua maupun budaya serta keseniannya. Tampak hadir dalam acara tersebut pimpinan PT Pos Medan Muklis SE dan Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Medan Drs Busral Manan. Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S Msi dalam sambutannya mengatakan, Medan Heritage dinilai memiliki makna yang amat dalam, komunitas serta ke-

giatannya ini akan dapat mendorong semangat guna memelihara etik dan estetika sebagai warisan bangsa serta dapat tercipta ide kreatif yang segar, dan komunitas serta program kerjanya ini juga dinilai sangat strategis sebagai media pelestarian budaya, seni dan bangunan bersejerah. Lebih lanjut dikatakannya, selain itu juga keberadaan komunitas Medan Heritage beserta program kerjanya menjadi sarana komunikasi yang penting guna membangun, memberdayakan dan melestraikannya, karenanya sebagai sarana komunikasi selayaknya kegiatan-kegiatannya perlu direncanakan dengan matang agar dapat berjalan dengan efektif.(VIN)

Festival Drum Band Pelajar se Langkat STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH membuka sekaligus melepas 59 group peserta Festival drum band terdiri dari 3000-an pelajar se-kabupaten langkat di Lapangan Alun-alun T. Amir Hamzah Stabat, Minggu, dengan mengambil start mulai pusat kota Stabat menuju ke Lapangan Alun-alun. Walau disertai hujan yang mengguyur kota Stabat sejak pagi hari, namun puluhan

ribu masyarakat tumpah ruah antusias menyaksikan kegiatan yang diselenggarakan oleh PK Golkar Stabat memperebutkan trophy Ketua DPD Golkar Kabupaten Langkat. Ngogesa Sitepu yang juga Bupati Langkat itu menyambut baik diselenggarakannya even Festival Drum Band antar pelajar dalam rangka merayakan HUT RI ke-68 Tahun 2013. (JUL)

Ny. Nuraida: Memberikan Dukungan Kepada Tugas Suami STABAT - Sebagai manusia kita adalah makhluk yang tidak lepas dari khilaf dan salah, perjalanan Ramadhan yang telah berlalu hendaknya menjadi pelajaran baut kita bahwa yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas untuk kebaikan insyaallah akan bernilai ibadah. Hal tersebut disampaikan Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kab.Langkat Ny.Hj.Nuraida Ngogesa sitepu ketika menghadiri acara Halal bi halal yang digelar oleh keluarga besar DWP Kab.Langkat dan DWP Unit Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan seKab.Langkat yang dilaksanakan di kantor Dinas pendapatan, Kamis. “Melalui halal bi halal akan melahirkan pribadi yang saling memaafkan dan pada akhirnya memperkuat silaturrahmi, sebagai organisasi Pegawai Negeri Sipil agar ibu terus

memberikan dukungan terhadap tugas suami sebab dukungan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dan karir suami ditempat tugas,” harap Ny.Hj.Nuraida Ngogesa. Lebih lanjut Ny.Hj.Nuraida Ngogesa berpesan bahwa mendekati Pilkada Bupati dan Wakil Bupati periode 2014-2019, agar ibu dapat mengajak seluruh keluarga, jiran tetangga yang memiliki hak suara untuk menggunakan hak suaranya secara tepat sesuai dengan hati nurani demi kalanjutan pembangunan kedepan. Plt. Ketua DWP Kab.Langkat Ny. Sura Ukur dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu penasehat DWP Kab.Langkat Ny.Hj. Nuraida Ngogesa dengan kehadirin ibu merupakan semangat bagi kami, Pertemuan Bulanan DWP Kab.Langkat bertujuan untuk mempererat

hubungan silaturrahmi antar sesama anggota DWP agar kita tetap bersatu dan aktif dalam setiap kegiatan. Ditambahkannya Kepada ibu Ketua DWP Unit Dinas Pendapatan Ny.Suryati Marino Singarimbun yang suaminya akan memasuki Purna Bhakti saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan dharma baktinya selama menjadi Ketua DWP Unit Dinas Pendapatan dan semoga bimbingan dan arahan selama ini bisa menjadi bekal untuk melaksanakan kegiatan DWP di Unit Dinas Pendapatan dimasa akan datang. Selanjutnya kepada anggota DWP Kab.Langkat yang akan menuanikan ibadah Haji, Ny. Jaya Sitepu, Ny. Binawan, Ny. Sirait selamat manuaikan ibadah haji semoga menjadi haji yang mabrur dan kami doakan agar selamat

TEPUNG TAWAR - Penasehat DWP Kab. Langkat Ny Hj Nuraida Ngogesa menepung tawari jama’ah calon haji dari anggota DWP Kab. Langkat.(KPK POS/JUL) berangakt dan selamat kembali ke tanah air. Acara juga dirangkaikan dengan penepung tawawaran

kepada jamaha calon haji dari anggota DWP Kab. Langkat dan pemberian bingkisan kepada ketua DPW Unit Dinas

Pendapatan dan Ketua DWP Unit Badan KB-PP yang suaminya akan masuki Purna Bhakti.(JUL)


KPKPOS

E D I S I 267 9 - 15 SEPTEMBER 2013

HALAMAN 16

Mega Sebut Jokowi & Ganjar Calon Pemimpin

Bunda Putri di Kasus Sapi Adalah Istri Pejabat?

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyebut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon pemimpin. "Pak Jokowi, Ganjar, Suryo (Gubernur Kepulauan Riau), Rano Karno (Wakil Gubernur Banten), Ibu Puan Maharani (Ketua Fraksi PDIP di DPR), Rustam (Gubernur Bangka Belitung), belum lagi jumlah bupati muda yang saya banggakan," ujarnya dalam pidatonya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat. Mega menegaskan partainya telah menyiapkan regenerasi kader. Partai berlambang banteng moncong putih ini tidak akan kekurangan stok kader untuk calon pemimpin. "(Saya) menggembleng mereka, kerja keras, kerja keras," ucapnya. Sementara itu, untuk mencari calon presiden (capres) yang potensial, Partai

JELANG pembukaan masa karantina Miss World 2013, kesibukan kontestan mulai terlihat. Salah satunya adalah kunjungan ke Tanah Lot. Mereka di antaranya adalah kontestan dari Vietnam, China, Kenya, Gabon, dan Inggris. Tampak Miss World 2012 Wenxia Yu juga menemani para kontestan itu. Di Tanah Lot, rombongan kecil tersebut diterima oleh I Ketut Toya Adnyana, Manajer Pengelola Kawasan Wisata Tanah Lot. "Selamat sore kami ucapkan kepada Miss World, selamat datang. Ini adalah tempat persembah-

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diharapkan membuat konvensi. Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte menilai banyak kader partai berlambang banteng moncong putih itu yang berpotensi untuk maju sebagai capres. "PDIP itu harus didorong di konvensi juga. Karena

yangan, biasanya juga untuk acara besar," ucapnya di Tabanan, Bali, Jumat. Sementara itu, tampak antusiasme dari wajah mereka mendengarkan bebe-

apa? PDIP itu kan menikmati buah dari kenyataan bahwa mereka dua kali pemilu di luar pemerintahan yang kalah di pemilu. Jadi selama dua periode itu 10 tahun, ada banyak kader PDIP yang membangun politik secara serius untuk bisa kembali ke power," kata Philips di Jakarta, Jumat. Salah satu kader potensial adalah Gubernur DKI

rapa penjelasan singkat. Bahkan, mereka juga sangat terpesona dengan pemandangan yang ada. Karenanya, pujian pun tak henti terucap atas apa

Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Philips berharap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pemilik hak untuk menetapkan capres, adil. Jerih payah kader yang membangun kariernya sejak awal bisa dijadikan pertimbangan. Saat ini, PDIP belum fokus memikirkan siapa yang

yang mereka lihat itu. "Sangat indah sekali pemandangannya. Saya be nar-benar merasa senang bisa berkunjung ke sini," puji Kirsty Heslewood, kontestan asal Inggris. Dikatakan, banyak efek positif yang didapatkan dari perhelatan Miss World 2013 di Indonesia. Selain mempromosikan pariwisata dan budaya, ajang ini juga menguji kemampuan para kontestan dari berbagai penjuru dunia. Hal ini yang kemudian meyakinkan Nova Riyanti Yusuf, politisi dari Partai Demokrat mendukung Miss World di Indonesia.

akan didukung dalam Pemilihan Presiden 2014. PDIP sedang fokus konsolidasi menjelang pemilihan legislatif. "Jadi (Megawati) dia harus menemukan cara untuk bisa, misalnya harus menetapkan Jokowi, tapi itu sekian melalui proses mempertimbangkan semua kader yang lain secara fair," tegasnya. (IC/BBS)

“Selama ajang ini memberikan efek positif dan kontribusi kepada Indonesia, lanjutkan saja, tutur Nova dihubungi, Jumat. Wakil Ketua Komisi IX menyarankan agar ajang kontes Miss World tidak perlu diperdebatkan bila mematuhi persyaratan budaya lokal dan menghargai Indonesia, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar. “Miss World ada gengsinya, jelas menguji kemampuan perempuan. Tidak hanya beauty, tapi juga brain dan behaviour,� tutupnya. (BBS/OZ)

Hasim Warga Guntung Tewas Mengenaskan DUMAI - Hasim (49) Warga Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai Senin, dini hari sekitar pukul 5.00 Wib tewas mengenaskan. Hasim yang dikaruniai 1 orang putra dan, 2 orang putri itu, ditemukan tewas oleh salah seorang warga Dumai pada saat pulang mancing, kemudian melaporkan adanya penemuan mayat di Jalan Lintas Dumai Pelintung, percisnya di Jembatan Tinggi Kelurahan Tanjung Palas Dumai, ujar Sri Karsih (37) istri almarhun Hasim. Menurut Sri Karsih, almarhun Hasim oleh Polsek Dumai Timur dilarikan ke RSU Dumai. Diketahui Sri Karsih bahwa suaminya dalam keadaan koma atas pemberitahuan Polsek Dumai Timur. Namun karena RSU Dumai tidak sangggup menangani luka parah yang diderita almarhum, kemudian Hasim dilarikan ke Rumah Sakit Awal Bros di Pekanbaru. "Sekitar pukul 5.00 Wib nyawa suami saya tidak tertolong lagi," ujarnya. Masih kata Sri Karsih, suaminya ditemukan pengail tergelatak dalam posisi melintang di tengah jalan. Sepeda motor yang dikenderai almarhum dalam posisi parkir, uang yang ada dalam tas sebanyak Rp7 juta dan dua telepon genggam, yang satunya sudah pecah. "Sedang jarak antara sepeda motor dengan mayat almarhun sekitar 20 meter," katanya Dikatakan Sri Karsih sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Hasim sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Dari bibirnya kelihatan bergerak perlahan-lahan. Namun tak jelas apa yang akan disampaikan almarhum. Hasim dilarikan ke RSU Awal Bros dalam keadaan sekarat. Hasil rongen Rumah sakit Awal Bros tulang rusuk bagian depan sebelah kiri patah tujuh, jam tangan yang ada di tangan sebelah kanan pecah, tangan kanan luka, bahu luka, kejadian tersebut diperkirakan pukul 1,15 wib, karena jam tangan alamarhum Hasim dalam keadaan mati menunjukkan pukul 1,15 Wib. "Almarhum Hasim ditemukan Polisi sekitar pukul 2.30 Wib.

JAKARTA - Matahari hampir mencapai pucuk langit di pengujung Januari 2013 yang basah. Ada tiga sosok berbincang melalui telepon seluler. Mereka adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Ridwan Hakim yang merupakan anak Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, dan satu lagi biasa dipanggil Bunda. Luthfi dan Ridwan beberapa kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dalam kasus suap kuota impor daging sapi yang melibatkan Ahmad Fathanah. Sedangkan Bunda Putri baru terdeteksi ketika pembicaraan telepon itu diputar ulang tujuh bulan kemudian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam persidangan, Kamis pekan lalu, pembicaraan Bunda Putri dengan Luthfi diperdengarkan selama tiga menit. Suara si Bunda terdengar melengking. Tak ada logat yang bisa diurai dari ucapannya. Yang agak jelas, dia menyebut "zakat Istana", "Dipo", "Haji Susu", "Mas Bud", dan "Pak Tan". Luthfi pun menyebut Bunda sebagai sosok berpengaruh. "Bunda kan mengkondisikan para decision maker," ujar Luthfi dalam rekaman itu. Kepada majelis hakim, Ridwan-yang teleponnya dipinjam Bunda-mengatakan perempuan itu telah menjadi mentor bisnisnya selama tiga tahun terakhir. Ia memanggilnya Bunda Putri, tinggal di Pondok Indah dan memiliki kebun pinang di Kalimantan. Namun Ridwan mengaku tak tahu lebih banyak mengenai sosok tersebut. Ia menangkis semua pertanyaan hakim mengenai Bunda. Begitu pula Luthfi, tak bersedia mengungkap identitas Bunda Putri. Muhammad Assegaf, pengacara Luthfi, mengatakan kliennya tak pernah bercerita soal sosok misterius ini. Kedekatan Luthfi bisa diketahui dari komputer jinjing milik Rantara, staf ahli Luthfi. Laptop itu disita penyidik dari ruang kerja Luthfi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sedangkan Fathanah, terdakwa kasus impor daging sapi, juga mengaku tak kenal Bunda. Informasi yang beredar menyebutkan, Bunda Putri adalah istri Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Hasanuddin Ibrahim. Dia disebut menjadi perempuan ketiga yang dinikahi Hasanuddin. Kemarin wartawan mencegat Hasanuddin di gedung DPR. Kepadanya diperlihatkan selembar foto perempuan dengan kulit muka kendur, bergincu tebal, berambut pendek, dan berkacamata. Raut muka Hasanuddin berubah seketika saat melihat foto tersebut. Dia tak membenarkan ataupun menyangkal kedekatannya dengan Bunda Putri. "Saya tak mau ditanya soal rumah tangga," ucap Hasanuddin, pendek, sambil berlalu meninggalkan kerumunan wartawan. Pertanyaan pamungkas wartawan tentang identitas istrinya dijawab, "Namanya Nyonya Hasanuddin." (TI/BBS)

Pilkada Riau, Calon Gubernur Saling Klaim Menang PEKAN BARU - Pemilihan Kepala Daerah Riau tidak menyertakan lembaga independent untuk melakukan hitung cepat (Quick Count). Proses hitung cepat akhirnya dilakukan tim pemenang masing-masing kandidat. Alhasil, para tim pemenang pun saling klaim pasangan calon gubernur yang diusung. Pantauan di Posko pemenangan Herman Abdullah - Agus Widayat menyebutkan jumlah suara yang sudah masuk sementara pada pukul 18.00. Pasangan nomor urut 1 ini unggul sementara dengan perolehan 44,08 persen atau 71.462 suara. Disusul pasangan nomor 4 Ahmad - Masrul Kasmy dengan perolehan 21, 61 persen atau 35,06 suara. Lalu diikuti pasangan nomor urut 2 Anas Mammun Arsjadjuliandi Rahman dengan perolahan 17,27 persen atau 27.990 suara. Diikuti pasangan Jon Erizal Mambang Mit dengan perolehan 10,07 persen atau 16,330 suara, terakhir pasangan Lukman Edi - Suryadi Husaini 6,96 persen atau 11.288. Metode hitung cepat yang dilakukan tim pemenang Herman Abdullah menggunakan metode Real Qount dengan mengimput data yang diperoleh dari tim pemenang yang ada diseluruh TPS yang tersebar di Provinsi Riau. Herman Abdullah mengaku perolehan suara yang diperoleh masih sementara. Dia berharap suara hitung cepat yang dilakukan tim pemenangnya sesuai dengan sebenarnya. Menurutnya, jika bertahan diangka 50 persen ini dia pastikan menang dalam Pilkada Riau. "Hasil ini merupakan tanda-tanda baik bagi kita, jika kita menang saya siap memegang amanah masyarakat Riau," ujarnya. (TIM)

Epaper kpkpos 267 edisi senin 9 september 2013  

kpkpos surat kabar korupsi politik dan kriminal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you