Issuu on Google+

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

PENGGEROGOTAN BDB DILAKUKAN SECARA IJON

Biaya RKS PTPN 5 Resmi PEKANBARU - Kebijakan direksi PTP Nusantara 5 melakukan pungutan biaya formulir RKS (Rencana Kerja dan Syarat) sebesar Rp300.000 - hingga Rp500.000 per satu formulir yang selama ini menjadi “momok” bagi sejumlah rekanan di PTP Nusantara 5, dinilai sebagai bentuk pungutan liar (pungli). Rekanan PTPN 5 setiap musim proyek harus merogoh kocek, untuk mengikuti lelang tender proyek. Bagi rekanan yang bermodalkan pas-pasan dibebani biaya RKS sebesar Rp300.000 hingga Rp 500.000 per satu RKS sangatlah memberatkan. Namun apa mau dikata, para rekanan yang berkeinginan mendapatkan proyek, meski dirasa berat tak berani protes, takut di “black list” dari daftar rekanan. Para rekanan hanya bisa mengelus dada, menerima kebijakan Direksi PTPN 5 tersebut. Informasi yang berkembang karena begitu banyaknya jumlah paket proyek yang dilelang, para kontraktor lebih memilih bungkam. Pungutan biaya formulir RKS yang menghantui rekanan, kini terjawab sudah. Kepala Bagian (Kabag) Pelelangan PTPN 5 Syahlul Harahap didampingi 3 orang staf bagian pelelangan, ketika dikonfirmasi KPK Pos di ruang kerjanya, Kamis (29/8)

Semua yang menyangkut perencanaan pengadaan Alkes kita sita, keterangan resminya nanti ya masih kerja ini.

Testimoni dari pengakuan oknum-oknum yang terlibat korupsi APBD Sumut, sudah didapat oleh KPK.

AKBP Juda Nusa Putra

Arief Tampubolon

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut

Ketua Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat (GeTAR)

EDISI 266/ THN VI 2 – 8 SEPTEMBER 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 5

MEDAN–Posisi Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho semakin gawat. Berbagai kasus dugaan korupsi kini menjerat orang nomor satu di provinsi ini. Tidak hanya menyangkut dana BDB (Bantuan Daerah Bawahan), banyak kasus lainnya yang kini sedang dalam penyelidikan aparat hukum seperti Poldasu, Kejatisu, dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keseriusan aparat hukum mengusut kasus dugaan korupsi yang kini menggurita di Pemprovsu mulai terlihat setelah dilakukan penggeledahan di gedung DPRD Sumut,

• LANJUT KE HAL. 2

Jumat (30/8). Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara melakukan penggeledahan di Gedung DPRD Sumut, untuk mencari buktibukti kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan anggota DPRD Sumut. Dari penggeledahan yang berlangsung sekitar tiga jam itu, petugas menyita satu unit CPU dari ruang Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut • LANJUT KE HAL. 2

» Hadi Purnomo

BPK: Ada 30 Nama Anggota DPR di Hambalang II JAKARTA–Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo mengungkapkan bahwa dalam kasus Hambalang seperti di LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Hambalang II, ada 30 nama anggota DPR. "BPK telah minta keterangan 30 anggota DPR dimana masing-masing anggota DPR telah dibuatkan BAP permintaan keterangan untuk mengetahui siapa melakukan apa. Lengkap semuanya 30," jelas Hadi dalam keterangan pers, di Kantor BPK, Jakarta, Jumat. Hadi tidak merinci siapa saja 30 anggota DPR. Apakah dari Komisi X atau dari Badan Anggaran (Banggar) DPR. "Yang jelas anggota DPR," katanya. Hadi menjelaskan, BPK tidak tahu dengan 15 nama seperti yang beredar. Namun, yang jelas bahwa 30 nama itu sudah membeberkan ke BPK siapa yang bermain di kasus Hambalang. "Yang jelas 30 anggota DPR diperiksa untuk mengetahui siapa yang melakukan apa. Semua anggota DPR 30 kami mintai keterangan di BPK," jelasnya. (IC/BBS)

Kolom Redaksi

Gurita Proyek Hambalang HASIL audit Badan Pemeriksa Keuangan semakin menunjukkan banyaknya penyimpangan proyek Hambalang. Pembangunan pusat olahraga di Sentul, Jawa Barat, ini tampak dipaksakan. Itu sebabnya, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu membongkarnya secara tuntas semua sisi proyek ini. Dalam audit investigasi tahap II itu, BPK sampai pada kesimpulan: seharusnya proyek Hambalang tak layak dilanjutkan karena berada pada zona tanah yang rapuh. Nyatanya proyek itu terus dijalankan, bahkan anggarannya membengkak menjadi Rp2,5 triliun. Karena kenekatan sekaligus penyimpangan ini, diperkirakan kerugian negara mencapai Rp471,7 miliar lebih. KPK sejauh ini baru menetapkan beberapa tersangka kasus itu. Di antaranya, bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan anak buahnya, bekas pejabat PT Adhi Karya sebagai kontraktor, serta bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Padahal banyak figur lain yang terlibat dalam patgulipat proyek itu. Dari hasil audit terbaru tersebut, BPK juga mendapatkan beberapa temuan. Pertama, pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 yang diganti dengan PMK Nomor 194/PMK.02/ 2011 tentang tata cara pengajuan perse• LANJUT KE HAL. 2

Penyidik Tipikor Poldasu membawa barang bukti CPU dan dokumen saat melakukan penggeledahan di DPRD Sumut, di Medan, Jumat (30/8).

Bupati: Jangan Labura Saja yang Disorot BUPATI Labuhanbatu Utara (Labura) Kharuddin Syah Sitorus menegaskan, jangan hanya Kabupaten Labura saja yang disorot mengenai terjadinya dugaan korupsi Bantuan Daerah Bawahan (DBD). "Semua foto bupati/walikota di provinsi ini harus ditampilkan besarbesar. Termasuk foto gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho," ujar Kharuddin Syah melalui sambungan telepon seluler kepada KPK Pos, Kamis (29/8). Hal ini ditegaskan bupati, menanggapi pemberitaan KPK Pos Edisi 265, Senin 26 Agustus lalu, dengan judul; "BDB Labura Ajang Bisnis Koruptor". Dalam pemberitaan itu

disebutkan, dana segar BDB jadi ajang bisnis para koruptor di Labura. Disinyalir setiap rekanan harus setor minimal 10 persen dari setiap paket yang diinginkan. Menurut bupati dengan gaya khasnya, dia tidak akan melakukan penyangkalan terhadap pemberitaan yang mencantumkan fotonya itu. Sebab, katanya, apa yang dimuat KPK Pos adalah kritikan yang baik. Namun untuk melakukan keseimbangan pemberitaan tersebut Bupati Labura menegas• LANJUT KE HAL. 2

Tunggakan DBH, Bisa Pidanakan Gubsu PENAHANAN pencairan dana bagi hasil (DBH) merupakan pelanggaran hukum atau hak azasi manusia (HAM). Sebab, dengan menahan DBH tersebut dapat mengganggu kelancaran pembangunan di masing-masing kabupaten/kota. Padahal, DBH itu merupakan hak mutlak kabupaten/ kota yang harus direalisasikan. Bahkan Pemprovsu sendiri sama sekali tidak punya hak atau wewenang untuk menahan dana tersebut. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam hal ini Gubsu bisa dipidana terkait penahanan anggaran DBH

sebesar Rp1 triliun untuk 33 kabupaten/kota. Anggota Komisi A DPRD Sumut Alamsyah Hamdani SH menegaskan hal ini, setelah adanya penundaan pencairan anggaran DBH untuk seluruh kabupaten/ kota di Sumut. Karenanya, Alamsyah Hamdani mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Medan soal tertunggaknya pembayaran DBH Rp1 triliun ke • LANJUT KE HAL. 2

Jajaran Pemkab Asahan ‘Kejar’ Gatot SELURUH daerah di Sumut mengeluh. Para Bupati/Wali Kota memburu orang nomor satu di Prmprovsu menagih dana bagi hasil (DBH) yang hingga kini belum juga cair. Contohnya, jajaran Pemkab Asahan dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Surya BSc, 'mengejar' Gubsu Gatot Pujo Nugroho ke kantor Pemprovsu di

Diponegoro Medan, dengan maksud menagih langsung DBH pajak itu. Namun, sayangnya para pejabat dan sejumlah anggota DPRD yang berangkat dari Asahan dengan semangat tinggi itu merasa kecele, karena tak berhasil menemui Gatot di Pemprovsu. Akhirnya, mereka pun menyambangi DPRD Sumut, Rabu. Padahal, kata Surya, sebelum ke DPRD Sumut, mereka sudah dijadwalkan bertemu dengan petinggi Pemprovsu. "Tapi dibatalkan. Karena pejabat terkait tak ada di tempat. Kami tanya • LANJUT KE HAL. 2

RETRIBUSI SEHARUSNYA PEMASUKAN NEGARA TANJUNGBALAI Terkuaknya kasus KM Sinar Abadi 88 trayek Tanjungbalai - Panipahan, Riau, yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang dihantam ombak di tengah laut dan nyaris tenggelam, Kamis pekan lalu, ternyata tanpa sepengetahuan dan izin pihak Syahbandar/ Administratur Pelabuhan Tanjungbalai Asahan (Adpel TBA).

“Pelabuhan Tikus” Diduga Jadi ATM Syahbandar

Tangkahan Tradisional Ahmad Jajar yang mulus menjalankan operasinya puluhan tahun tanpa ada tindakan dari Adpel/Syahbandar TBA.

MUSIBAH yang menimpa KM Sinar Abadi tersebut jelas membuka kebobrokan manajemen di instansi pemerintah itu. Selain itu diketahui pula bahwa selama ini keselamatan para penumpang tidak dilindungi asuransi. Hal ini karena pihak operator kapal tidak ada membayar retribusi izin berlayar yang didalamnya sudah tercakup premi asuransi perlindungan keselamatan para penumpang moda transportasi laut tersebut. Padahal retribusi dimaksud seharusnya menjadi pemasukan negara. Kebobrokan kinerja pihak Syahbandar TBA semakin terbukti dengan maraknya keberadaan “pelabuhan tikus” atau tangkahan tradisional yang tetap bebas menjalankan operasionalnya tanpa pernah ada upaya penertiban dari pihak

Syahbandar TBA. Tangkahan tradisional itu berjejer hampir merata di sepanjang bibir sungai Asahan yang berada di daerah administratif Kota Tanjungbalai meliputi empat kecamatan yakni Teluk Nibung diantaranya milik H.Ahmad Jajar di bawah Titi Gantung Kel.Beting Kuala Kapias. Sei Tualang Raso milik H.Uli Buah di Kel.Keramat Kubah. Tanjungbalai Utara milik B.Panjaitan di Kel. Kuala Silo Bestari dan Tanjungbalai Selatan milik M.Ginting di Kel.Perwira yang lokasinya berada tepat di belakang rumah dinas Walikota Tanjungbalai. ”Tutup mata”-nya pihak otoritas terkait diduga karena pengelola • LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM


KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 266 2 – 8 SEPTEMBER 2013

TUNGGAKAN DBH, BISA PIDANAKAN GUBSU............................ • DARI HALAMAN. 1 33 kabupaten/kota. "KPK harus menelusuri penggunaan anggaran DBH Rp1 triliun yang telah disahkan DPRD Sumut untuk didistribusikan ke 33 kabupaten/kota. Apakah uang tersebut masih ada atau sudah habis," ujar Alamsyah Hamdani, Selasa (27/8), seperti dikutip situs andalas.com. Tentu kalau masih ada, kenapa hingga kini belum dicairkan. Jika sudah habis, kemana uang itu digunakan. Karena anggaran DBH itu sudah diposkan dalam APBD untuk disalurkan ke kabupaten-kota. Menurut Alamsyah Hamdani, kemungkinan besar dana DBH itu sudah habis sehingga pembayarannya ke 33 kabupaten/

kota jadi tersendat. Bila dana itu masih ada, diyakini pembayaran akan dilakukan. Maka untuk mengetahui aliran dana tersebut, KPK supaya memeriksa para pejabat terkait, mulai dari Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM selaku Ketua Tim Anggaran, Kabiro Keuangan selaku Bendahara Keuangan Daerah Baharuddin Siagian dan pejabat terkait lainnya. Sekaitan hal tersebut, seluruh kabupaten/kota supaya kompak menuntut pencairan DBH tersebut. "Karena sumber DBH tersebut merupakan hasil Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dari kabupaten/kota. Tanpa pajak kendaraan kabupaten/kota, maka PAD Sumut juga akan terganggu," ujar Alamsyah Hamdani. (TIM)

JAJARAN PEMKAB ASAHAN ‘KEJAR’ GATOT...................................... • DARI HALAMAN. 1 DBH karena kami ajukan draf APBD-P 2013. Dalam pembahasan dengan DPRD Asahan, ternyata ada hal yang perlu didiskusikan soal DBH ini," katanya. Dia menambahkan, pihaknya sudah mendapat penjelasan dari Pemprovsu. Tapi DPRD Asahan menilai ada yang harus dipertegas. "Apa mungkin terjadi ? Kenapa bisa terjadi ? Pertanyaan itu terus mengemuka dalam pembahasan. Inilah yang hendak kami pertanyakan kepada gubernur," ungkapnya. Sementara, Sekda Asahan Sofyan menyebutkan, dalam APBD 2013, pihaknya mengestimasi angka Rp45 miliar yang dimasukkan dalam APBD 2013 sebagai sumber keuangan Pemkab Asahan dari sektor DBH. Angka tersebut diambil dari estimasi tahun sebelumnya, karena tidak ada data pasti dari Pemprovsu berapa sebenarnya DBH yang menjadi hak Asahan. Anggaran itu kemudian sudah masuk dalam Rancangan Kegiatan Anggaran masingmasing SKPD. Tapi kemudian kami hanya akan diberi Rp6 miliar. Artinya anggaran Pemkab Asahan ada kekurangan Rp38 miliar. Jika kami harus mengurangi kegiatan, tidak bisa, karena sudah tender. "Kegiatan rutin juga sudah dilakukan. Kalaupun terjadi pengurangan, tidak bisa terlalu

banyak," ujarnya. Menurut Sofyan, pihaknya juga berani memberikan estimasi DBH Rp45 miliar, karena ada utang DBH tahun sebelumnya belum dibayar penuh Pemprovsu. "Sampai sekarang tidak ada jawaban yang pasti dari Pemprovsu. Kalaupun tak juga bisa dipenuhi, kami minta ditambah menjadi Rp26 miliar bukan lagi Rp6 miliar. Supaya bisa kami bayarkan program yang sudah berjalan," bebernya. Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun mengatakan pihaknya akan mengupayakan agar permohonan Asahan ini direalisasikan pada APBD Perubahan 2013. "Saya tahu tidak hanya Asahan. Daerah lain juga begitu. Kita minta Pemprovsu bertanggungjawab atas kondisi ini," bebernya. Anggota DPRD Asahan, Sofyan Ismail menyebutkan, pihaknya sengaja datang ke DPRD Sumut agar bisa mendesak Pemprovsu membayar DBH, yang tiga tahun terakhir menunggak dibayar secara keseluruhan. Apalagi, sejak 2011 DBH dikucurkan selalu menurun. "Kalau tidak dibayar juga, kalau perlu, tidak perlu ada APBD Perubahan 2013 di Asahan. Daripada kami mengurangi proyek pembangunan. Karena itu hak Asahan, kami minta dalam APBDP Sumut 2013 dianggarkan untuk pembayaran DBH itu," ujarnya.(TIM)

GURITA PROYEK HAMBALANG............ • DARI HALAMAN. 1 tujuan kontrak tahun jamak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam peraturan lama, ada syarat yang mewajibkan adanya rekomendasi pendapat teknis dari menteri teknis dan persetujuan DPR untuk mendapatkan kontrak tahun jamak. Sedangkan peraturan baru itu menghapus persyaratan tersebut. Kedua, anggota DPR terlibat dalam memuluskan lolosnya anggaran untuk proyek Hambalang. Sejumlah legislator telah menandatangani persetujuan alokasi Anggaran Perubahan 2010 sebesar Rp600 miliar meskipun belum dibahas dengan Kementerian Olahraga. Temuan ketiga, PT Dutasari Citralaras, subkontraktor pekerjaan mechanical dan electrical Hambalang, diduga menggangsir duit proyek Hambalang. Nilai proyek yang digarap Dutasari mencapai Rp324,5 miliar-nilai proyek terbesar dibanding 38 perusahaan subkontraktor Hambalang lainnya.

Keempat, petinggi perusahaan ini diduga memalsukan akta kepemilikan saham. Nama Athiyyah Laila, istri Anas Urbaningrum, yang semula tercantum sebagai komisaris PT Dutasari, tak muncul lagi pada akta 2009. Tapi akta baru ini diduga dipalsukan dan tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, karena dibuat baru belakangan. Sederet temuan itu harus segera diusut oleh KPK dan penegak hukum yang lain. Kepolisian, misalnya, perlu mengusut pemalsuan akta. Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik notaris maupun pihak pemesan akta palsu bisa terancam hukuman penjara. KPK seharusnya segera pula mengusut keterlibatan anggota DPR, pejabat Kementerian Keuangan, juga subkontraktor Hambalang, yang selama ini belum disentuh. Membiarkan kasus ini berlarut-larut justru semakin mempersulit pengusutan karena ada kemungkinan pelaku punya kesempatan untuk menyembunyikan kejahatannya. (***)

“PELABUHAN TIKUS” DIDUGA JADI ATM SYAHBANDAR................... • DARI HALAMAN. 1 tangkahan tradisional dan perusahaan-perusahaan pelayaran baik barang maupun penumpang yang melayani rute antar pulau itu menyetor "upeti" bulanan ataupun mingguan kepada oknum petinggi Adpel/Syahbandar TBA. Tingginya intensitas pelayaran di Kota Tanjungbalai tidak berbanding lurus dengan kondisi di kantor Adpel/Syahbandar TBA yang berada di areal Pelabuhan Teluk Nibung tersebut. Seharihari kegiatan di instansi yang dipimpin Tarudi Manalu SH itu terlihat relatif sepi. Pada jam-jam

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

kerjapun para pegawainya lebih banyak yang nongkrong dibeberapa warung kopi yang berada di sekitar kantor daripada duduk di kursi kerjanya masingmasing. Sehingga banyaknya ruangan yang kosong pada jam-jam kerja tidak lagi menjadi pemandangan yang aneh di kantor itu. Karenanya dimintakan kepada Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau bahkan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan RI turun memeriksa petinggi Syahbandar TBA. (HER)

Pemko Tanjungbalai Tepung Tawari Calhaj TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai beserta jajaran menepung tawari sebanyak 108 orang jama'ah calon haji (calhaj) bertempat di aula-I, Rabu. Acara tepung tawar kali ini dirangkai dengan Halal Bi Halal yang dihadiri langsung Walikota Tanjungbalai, Dr H Thamrin Munthe M Hum, Ketua DPRD H Romaynoor SE, unsur FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), Sekdakot Ir H Erwin Syahrul Pane

MM, para asisten, pimpinan SKPD dan PNS di lingkungan Pemko setempat. Ketua Panitia Dr H Husinuddin melaporkan, jumlah jama'ah calhaj Tanjungbalai tahun ini tercatat 108 orang, yang rencananya akan diberangkatkan bergabung dengan Kloter 6. “Pemberangkatan jama'ah akan dilepas langsung Walikota Tanjungbalai pada tanggal 15 September 2013 dari Tanjungbalai

menuju Asrama Haji Medan, dan kemudian keesokan harinya langsung diberangkatkan dari Bandara Kuala Namu menuju Bandara King Abdul Azis Jeddah," ucapnya. Pada kesempatan tersebut, Sekdakot Erwin Syahrul Pane selaku Ketua Korpri mengatakan, seperti diketahui, PNS setiap tahunnya mendapat gaji selama dua belas bulan. Sementara pemerintah mengambil kebiijakan menambah gaji PNS hingga

selama 13 bulan, dan apa salahnya, PNS berkenan membantu masyarakat Tanjungbalai," tuturnya. Erwin mengimbau, kalangan PNS hendaknya dapat menyisihkan sedikit penghasilannya, dan bagaimanpun PNS marupakan abdi masyarakat dan pelayan masyarakat. "Karenanya, mari kita bersama-sama lebih meningkatkan tali silaturrahim, khususnya di kalangan PNS di Tanjungbalai," imbaunya.(HER)

Lulusan Akbid Pemko Harus Profesional dan Bekerja Keras TEBINGTINGGI - Sebanyak 86 orang Ahli Madya Kebidanan Akbid Pemko Tebingtinggi Angkatan XIII Jalur Umum Tahun Pelajaran 2012-2013 diwisuda oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Kamis (29/8), di gedung Balai Pertemuan Kartini Jalan Imam Bonjol kota setempat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Walikota Tebingtinggi, Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, Plt Kadis Kesehatan Kota Tebingtinggi, Riswandi SE dan Direktris Akbid Pemko Tebingtinggi Dra Hj Syu’aidah Lubis SST serta ratusan orangtua wisudawati Akbid Pemko Tebingtinggi. Kepada para lulusan Akbid Pemko yang diwisuda, Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan berpesan agar bekerja keras dan professional serta memiliki loyalitas tinggi dengan memegang teguh kejujuran serta mampu melihat berbagai interaksi dan mengambil posisi, sikap dan pandangan yang tepat dan akurat. “Tunjukkan diri anda sebagai alumni Akbid Pemko Tebingtinggi yang dapat dibanggakan, sebagai pemikir dan pelaku pembangunan,” pesan walikota. Umar juga berpesan kepada lulusan Akbid Pemko Tebingtinggi terus menambah ilmu pengeta-

Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan menghadiri acara wisuda Ahli Madya Kebidanan Akbid Pemko Tebingtinggi Angkatan XIII. huan dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. “Keilmuan yang ada sekarang jangan hanya sebatas itu saja, hendaknya dapat ditingkatkan dengan belajar dari pengalaman dan ditingkatkan ke jenjang pendidikan berikutnya, saya ucapkan selamat kepada yang berprestasi, jangan puas dengan keberhasilan ini, tetapi harus bisa menghadapi ujian yang lebih besar

lagi,” harapnya. Diakui walikota bahwa saat ini bnayak sekali isu besar yang menjadi hambatan sekaligus tantangan bagi profesi kebidanan dan keperawatan, salah satunya adalah tentang sedikit sekali bidan perawat yang berkualitas. “Keperawatan saat ini akan menghadapi perubahan pola pikir masyarakat yang semakin kompleks dan berva-

riasi karena bergesarnya pola pikir masyarakat tradisional ke masyarakat modern, sehingga tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan keperawatan baik dalam mutu maupun akses akan asuhan keperawatan juga akan meningkat,” imbuhnya. Walikota juga berharap lulusan Akbid Pemko Tebingtinggi agar bekerjasama dengan berbagai

organisasi profesi. “Untuk itu diharapkan penanaman etika keprofesionalan, moral dan agama yang telah diterima harus tetap diaplikasikan sehingga Akbid Pemko Tebingtinggi senantiasa melahirkan manusia-manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa serta mampu bekerja secara professional,” pesan Umar Zunaidi Hasibuan.(RS)

GATOT MAKIN GAWAT........................................................................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 Zulkifli Siregar. Selain CPU, petugas juga membawa bundelan berkas yang diduga merupakan dokumen perencanaan pengadaan alat kesehatan yang saat ini sedang disidik terkait adanya indikasi korupsi. Bundelan tersebut disita dari beberapa ruangan yang digeledah seperti ruangan anggota Banggar DPRD Sumut, Zulkifli Siregar dari Fraksi Hanura, ruangan Wakil Ketua DPRD Sumut yang juga Wakil Ketua Banggar, Sigit Pramono Asri dan dari ruangan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Sumut. "Semua yang menyangkut perencanaan pengadaan Alkes kita sita, keterangan resminya nanti ya masih kerja ini," kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Su-

mut, AKBP Juda Nusa Putra, Jumat. Ketua Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat (GeTAR) Arief Tampubolon mengatakan kepada KPK Pos, penyidikan kasus korupsi di Sumut (termasuk kasus APBD Sumut), mendekati titik terang. Dikatakannya, Wakapolri Komjel Pol Oegroseno, mendukung Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) memantau penyidikan kasus korupsi APBD Sumut di Polda Sumut. "Kemarin saya ada komunikasi dengan Wakapolri melalui seluler, dia (Wakapolri) menyarankan agar kasus korupsi APBD Sumut, juga diinformasikan ke KPK agar dapat dipantau perkembangan kasusnya di Polda dan Kejati Sumut," ujar Arief Tampubolon.

Kata Arief, perbincangannya dengan Wakapolri Komjen Pol Oegroseno, beberapa waktu lalu soal penyidikan kasus korupsi APBD Sumut, dan oknum-oknum yang terlibat ternyata sudah diketahui oleh mantan Kapolda Sumut tersebut. "Perbincangan kami singkat, semuanya sudah saya sampaikan termasuk oknum yang terlibat dalam penyidikan kasus di Polda Sumut, dan wakapolri sudah mengetahuinya," terangnya. Arief memebeberkan, korupsi APBD Sumut 2011-2012 sudah menjadi prioritas KPK, dan rencananya segera akan memanggil Gebernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, dan Pimpinan Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Sumut. "Salah satu Deputi di KPK pada

saya mengatakan selain Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, pejabat eksekutif dan legislatif segera dipanggil dan jumlahnya cukup banyak," aku aktivis anti korupsi ini. Masih Arief, kronologis keterlibatan antara pejabat eksekutif dengan legislatif selain korupsi APBD Sumut, juga ada gratifikasi yang terjadi di antara keduanya dan ini sudah diketahui oleh KPK. "Testimoni dari pengakuan oknum-oknum yang terlibat korupsi APBD Sumut, sudah di dapat oleh KPK. Pengakuan dari penangkapan Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara, menjadi pintu masuk terungkapnya korupsi di Sumut," kata Arief menirukan ucapan salah satu deputi di KPK. Lanjutnya, KPK sudah mela-

yangkan surat pemanggilan untuk pemeriksaan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Baharuddin Siagian dan seorang stafnya. "KPK telah melayangkan surat pemanggilan untuk pemeriksaan kepada Kepala Biro Keuangan Pemprovsu Baharuddin Siagian dan seorang kasubag Fuad Harahap, untuk datang ke KPK," ujar Arief Tampubolon. Kemungkinan pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK akan berlanjut ke pejabat eksekutif dan legislatif di Pempropsu. " Kita berharap KPK segera menangkap dan menahan Kapal Biro Keuangan Pemprovsu Baharuddin Siagain, agar kasus korupsi APBD Sumut, terang-menderang diketahui oleh publik," seru Arief Tampubolon mengakhiri. (TIM)

BUPATI: JANGAN LABURA SAJA YANG DISOROT................................................................................. • DARI HALAMAN. 1 kan agar foto Gubernur juga ditampilkan. “Tolonglah main berpikir rasional, ngomong yang bagus, bukan begitu caranya. Kenapa tidak dimuat gambar Gubernur baru delapan bupati dibawahnya yang menerima BDB itu, tapi nga apa-apalah itu hak kalian,” ujar Kharuddin Syah. Lewat sambungan telepon seluler itu, bupati menambahkan; “Akusih nga apa-apa, tapi maksudnya bukan mengajari kalian. Beritanya bukan seperti itu. Jangan Bupati Labura saja biar itu adil,” Seharusnya, lanjut Kharuddin

Syah, yang dijadikan halaman pertama dan besar-besar adalah bupati Asahan Drs Taufan Gama Simatupang, salah satu penerima dana DBD sebesar Rp400 miliar. “Kenapa nga Bupati Asahan yang ditaruh halaman pertama. Kenapa fokusnya Bupati Labura saja. Kalau saya tidak menjadi bupati juga tidak apa-apa, sebab kebun sawit saya berhektarhektar, ngapain aku susah-susah menjadi Bupati. Aku juga menjadi Ketua FKPPI kan, jika buat kesalahan, apa nga ribut semua kader," tegasnya. Sebelumnya, seperti dikutip website Medanbagus.Com, Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah Sitorus

menyatakan tidak pernah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Khususnya, sekaitan pembagian dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) tahun anggaran (TA) 2013. "Tak pernah itu. Tak pernah menyurati," ungkap Kharuddin Syah Sitorus ketika dikonfirmasi, Senin (1/7/2013) disela-sela menghadiri perayaan HUT Bhayangkara ke 67 di Mapolres Labuhanbatu. Padahal, dalam sebuah surat kabar terbitan Jakarta melansir Bupati Labura tersebut menyurati KPK. Surat yang disebut-sebut milik Kharuddin Syah Sitorus itu dilayangkan

pertanggal 22 Februari 2013. Dalam surat itu, berisi penjelasan tentang terjadinya dugaan tindak korupsi dan kongkalikong antara panitia anggaran (Panggar) di Eksekutif dan Legislatif dalam menaikkan dana BDB ke sejumlah kabupaten/kota tertentu yang dinilai mendukung Gatot Pujo Nugroho pada Pilgubsu 2013 lalu. Ketika ditanya, apakah ada upaya langkah pihak Pemkab Labura untuk mengklarifikasi ataupun melakukan bantahan terhadap berita itu, Kharuddin Syah memilih membiarkan persoalan itu. "Sudah biarkan saja," imbuhnya. Dalam berita itu menyebut-

kan Bupati Labura menjelaskan sejumlah Kabupaten/kota yang mendukung Gatot Pujo Nugroho pada Pilgubsu lalu menerima dana BDB cukup besar. Dengan syarat dikenakan fee sebesar 7-8 persen dari dana BDB yang diterima. Pada berita Koran tersebut juga tertulis Bupati Labura menyebutkan beberapa inisial nama-nama oknum di Sekdaprovsu yang diduga mengkordinir hal itu. Pada berita itu juga disebutkan, surat Bupati Labura itu juga ditembuskan ke beberapa institusi lainnya. Seperti Kejaksaan Agung, Mendagri, Kepala BPK, Kapolri dan lainnya.(TIM)

BIAYA RKS PTPN 5 RESMI............................................................................................................................ • DARI HALAMAN. 1 membenarkan besaran biaya formulir RKS yang dikenakan terhadap kontraktor. "Biaya formulir RKS tersebut resmi, berdasarkan SOP Direksi PTPN 5 No.18-SOP/ PBJ/PTPN V/2012 bukan pungli," ketus Syahlul. Menurut Syahlul, pungutan formulir RKS tersebut, biaya dokumen dan honor pengadaan dan jasa, pungutan biaya formulir RKS sudah berlangsung sejak lama, sejak sebelum saya (Syahlul-red) menjabat dibagian pelelangan PTPN 5. "Saya Kabag dipelelangan

PTPN 5 terhitung 1 Mei 2013. Dalam pelaksanaan lelang tender proyek di PTPN 5 siapa saja bisa melihat di website PTPN 5 tidak ada yang ditutup-tutupi, berapa pagu anggaran dalam 1 proyek dari website tersebut sudah bisa diketahui rekanan," jelasnya, seraya menambahkan, lelang proyek di PTPN 5 dibuka secara terang benderang, termasuk persyaratan yang merupakan kewajipan rekanan ada di website. Diakui Syahlul, besaran pungutan formulir RKS tersebut sesuai SOP. Perolehan biaya formulir RKS disetor ke bagian Keuangan.

"Hingga saat ini, besaran pungutan yang ditetapkan pada SOP tersebut belum ada kontraktor yang komplain, saya tidak menafikkan kemungkinan adanya rekanan yang kalah dalam lelang tender, menyampaikan informasi yang kurang pas, tentang pungutan biaya formulir RKS tersebut," katanya seraya ingin tau siapa yang menginformasikan pungutan biaya RKS tersebut ke KPK Pos. Syamlul Lubis staf bagian pelelangan yang mendampingi Kabag Pelelangan PTPN 5 pada saat dikonfirmasi menjelaskan, bahwa untuk tahun anggaran 2013

jumlah paket proyek PTPN 5 yang dilelang diperkirakan sebanyak 1.500 hingga 2.000 paket, dengan alokasi dana sekitar Rp300 miliar. Dari 2000 paket tersebut, terdapat di sektor Pengolahan, Tehnik, dan Penanaman. "Tidak semua paket tersebut terealisasi, proyek yang tidak dikerjakan ditenderkan kembali untuk tahun berikutnya," sebut Syamlul Dijelaskan Syamlul secara detail, bahwa biaya RKS dari Rp50 juta - Rp100.000.000. Rekanan yang ikut lelang setidaknya 3 perusahaan per satu RKS dikenakan biaya Rp300.000 dikali 3 perusa-

haan jumlah Rp900.000. Sementara paket Rp100.000.000 hinggga Rp500.000.000 peserta lelang bisa 5 perusahaan dan bisa 10 perusahaan. Bahkan bisa lebih melihat dari peminat kontraktor dengan pekerjaan yang dilelang biaya per 1 RKS dikenakan Rp300.000. Paket proyek yang Rp500.000.000 hingga Rp1 miliar biaya RKS dikenakan sebesar Rp500.000 per satu formulir RKS. "Peserta lelang minimal 10 perusahaan, dan bisa lebih, tergantung rekanan yang berminat terhadap pekerjaan yang dilelang, dengan pemenang tetap 1 perusahaan," katanya.(PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 266 2 – 8 SEPTEMBER 2013

NASIONAL

KPP Laporkan 4 Hakim Agung Bebaskan Koruptor BLBI JAKARTA — Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) melaporkan empat Hakim Agung dan satu hakim di PN Jaksel ke Komisi Yudisial (KY) terkait dilepaskannya Sudjiono Timan, koruptor dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). yang mencaplok uang negara sebesar Rp 1,2 triliun. Empat Hakim Agung yang kongkalikong itu, Andi Samsan Nganro, Abdul Latief, Sofyan Natabaya, Suhadi (Ketua Majelis PK). Soehartono, hakim PN Jakarta Selatan (Jaksel) yang membebaskan Sudjiono Timan juga ikut dilaporkan. Sementara, Sri Murwahyuni, anggota majelis PK yang memberikan dissenting opinion (pendapat berbeda) tidak ikut dilaporkan. KPP hasil gabungan Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indo-

nesia (YLBHI), dan Indonesia Legal Roundtable (ILR) menduga empat Hakim Agung dan satu hakim PN Jaksel melakukan pelanggaran kode etik terkait vonis bebas terhadap Sudjiono Timan, terpidana korupsi di tingkat PK Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya, putusan kasasi MA memvonis Timan 15 tahun penjara dan membayar ganti rugi uang Negara Rp 980 miliar. "Ada dua hal yang dilaporkan ke MA terkait proses hukum. Sebab, kami mencurigai ada proses yang tidak dijalankan sesuai dengan aturan/hukum berita acara persidangan (BAP)," tegas Bahrain, Praktisi hukum dari Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) saat melaporkan ke KY di Jakarta, Jumat pekan lalu. Bahrain mempertanyakan apakah kelima hakim tersebut ber-

sidang dengan persidangan menggunakan hakim tunggal atau hakim majelis. Sebab, ada sinyalemen dalam proses persidangan tersebut terjadi saling lempar antarhakim agung. Artinya, para hakim agung tidak mau disalahkan. "Informasi yang saya terima mereka kongkalikong,” tegas Bahrain. Terkait pengajuan PK yang tidak diajukan langsung oleh terpidana kasasi, Bahrain menambahkan, tidaklah benar seorang terdakwa diputus hakim sementara yang bersangkutan tidak berada di tempat. "Artinya, terdakwa tidak disidang sebagaimana layaknya proses sidang," komentar Bahrain juga Direktur Advokasi YLBHI. Bahrain juga mempertanyakan apakah PK yang diajukan istri Timan itu layak. Hal ini pun tidak mudah. Apalagi sampai keempat

hakim PK membebaskan Timan. “Ini yang tidak masuk akal. Itulah yang akan kami gugat. Sebab, serba tidak jelas dan saya melihatnya ada penyimpangan dalam persidangan kelima hakim tersebut,” tandas Bahrain. Koordinator ILR, Erwin Natosmal Oemar menilai ada pelanggaran kode etik yang dilakukan majelis PK dan hakim PN Jaksel. Dalam konteks ini, KY berwenang memeriksa mereka terkait putusan PK yang akhirnya membebaskan Sudjiono. "Pada prakteknya, kasus (PK Sudjiono) itu kan terjadi. KY pun berwenang memeriksa hakim, baik PN dan MA," tandasnya. Komisioner KY sekaligus Ketua Tim Panel Investigasi, Taufiqqurahman Sahuri mengatakan, KY memberikan apresiasi terhadap laporan ini. "Laporan KPP

ini bisa menjadi laporan dari masyarakat. KY sudah bergerak," kata Taufiq. Taufiq menjelaskan, KY akan menelusuri laporan KPP ini. Meski sebelum ada laporan ini KY sudah lebih dulu bergerak. "Ada prosedur yang diduga hakim melanggar hukum acara. Dan putusan (PK) ini aneh, orang yang melecehkan kehormatan hakim kok diterima PK-nya sama hakim. Harusnya hakim tersinggung," kata Taufiq. Majelis PK yang membebaskan Timan, dalam pertimbangannya memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak lagi memperbolehkan penerapan perbuatan melawan hukum secara materil seperti yang digukana dalam putusan kasasi. Putusan Majelis PK menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, mantan Hakim Agung dan

Ketua Mahkamah Agung. Isu suap juga mengiringi pemberitaan seputar bebasnya Timan. Namun Andi Samsan Nganro sudah membantah dugaan suap ini. Reaksi keras juga sangat terkait ketentuan KUHAP Pasal 263 yang mengharuskan pengaju PK adalah terpidana atau warisnya. Timan sendiri dalam keadaan buron dan pengajuan PK dilakukan istri dan pengacaranya. Menurut salah satu Hakim Agung, T.Gayus Lumbuun, istri Timan tak dapat bertindak sebagai ahli waris Timan. Dengan membawa sejumlah berkas, koalisi berharap dapat menambahkan data-data yang dibutuhkan KY dalam menginvestigasi berbagai dugaan seperti suap yang muncul dari putusan PK tersebut. Walau KY sudah bergerak menginvestigasi putusan ini

sejak dua minggu lalu, koalisi tetap akan mendatangi lembaga marwah tersebut. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Sudjiono Timan. Padahal koruptor BLBI itu dalam tingkat kasasi oleh MA divonis 15 tahun penjara. Perkara yang diketok pada 13 Juli 2013 ini ditangani oleh majelis PK yang diketuai Hakim Agung Suhadi dengan anggota Sophian Martabaya dan Andi Samsan Nganro serta 2 hakim adhoc Tipikor. Sudjiono Timan adalah Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Dalam perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sudjiono dinilai telah merugikan Negara sebesar US$ 120 juta dan Rp 98,7 juta. (ENDY)

Rp 6,7 Triliun PNBP Minerba Menguap JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan Rp6,7 trilun kerugian keuangan negara, terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batubara (minerba). Menguapnya uang negara itu, dari hasil royalti dan iuran tetap dari sektor minerba pada tahun 2003-2011. Sedangkan potensi kerugian negara dari royalti yang belum dibayar sepanjang 2010-2012 sekitar 1,22 miliar dolar AS dan dari lima produksi mineral terbesar yaitu nikel, bijih besi, timbal, bauksit dan mangan sebesar 24,6 juta dolar AS dan belum ada pemberian sanksi administratis seperti pencabutan izin perusahaan apalagi sanksi pidana. Demikian diungkapkan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang disampaikan dalam konferensi pers, seusai rapat bersama dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo dan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany di gedungKPK Jakarta, Kamis pekan lalu. Sungguh ironi memang, lanjut Busyro, pengelolaan Sumber Daya Alam seperti batubara karena Indonesia hanya memiliki cadangan 20 miliar ton atau 2,63 persen cadangan dunia. Padahal, memproduksi 376 juta ton pada tahun 2011 dengan lebih dari 80 persen produksi untuk tujuan ekspor. Juga ada 309 juta ton batubara diekspor per tahun, ada upaya sistematis yang terindikasi adanya ekploitasi, sehingga dikhawatirkan 20 tahun ke depan batubara di Indonesia akan ludes, selain itu ada keengganan pelaku usaha tambang untuk melakukan renegosiasi di kontrak sebagaimana amanat UU No 4/2009 tentang Minerba, kata Busyro. Busyro menjelaskan ada ribuan pelabuhan tikus yang tidak terkontrol. Padahal, semestinya negara dapat memungut royalti skala besar dari korporasi minerba melalui pelabuhan resmi. "Ini persoalan serius karena ada ribuan pelabuhan tikus yang tidak terkontrol, aparat bea cukai tidak bisa masuk ke lalu lintas minerba," ungkapnya. Kondisi ini karena tidak sinergisnya pemerintah daerah (pemda) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan dirjen Mineral dan Batubara. "Terus terang di pemda, kepala daerah tingkat 2 punya kewenangan mengeluarkan 10.700 izin usaha pertambangan, Pak Wamen (ESDM) tadi mengungkapkan ada kekurangan sumber daya manusia (SDM), tapi Wamen ESDM akan merekrut 1.000 inspektur tambang di daerah untuk mengawasi IUP di daerah," sambung Wakil Ketua KPK. Ditegaskan, ada usulan untuk merevisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Memang sudah saatnya UU Otonomi Daerah direvisi. "Nah, kami akan memulai langkah ini ke pemerintah dan DPR karena menjadi persoalan dan sistem yang memungkinkan, sehingga revisi otonomi didahulukan daripada pembahasan KUHAP dan KUHP demi kepentingan rakyat," lontarnya. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengatakan kementeriannya akan melakukan rekomendasi KPK. "Kami diberikan waktu 1 bulan untuk melakukan rencana aksi dan setiap 3 bulan melapor apa saja yang sudah dilaksanakan dan bila ada kendala intersektoral akan dilaporkan ke KPK," ungkap Susilo. Namun Susilo mengakui adanya masalah pertambangan ilegal. "Masalah illegal mining ditambah dengan banyaknya pelabuhan tikus kami susah mengontrol karena terus terang kebocoran ekspor bijih mineral dan batubara sudah bukan main besarnya, bila illegal mining teratasi maka bisa saja 3040 persen penerimaan produksi dari total ekspor kita," jelasnya.(ENDY)

KPK Berharap Anas "Berkicau"

mereka khawatir integritasnya sebagai pemimpin tercoreng oleh berbagai kasus korupsi yang mendera Partai Demokrat, sebab kode etik yang ditetapkan komite konvensi mengharuskan peserta yang menang harus mau menjadi kader Partai Demokrat agar bisa diusung sebagai capres partai tersebut. Persepsi masyarakat terhadap Partai Demokrat sudah telanjur buruk karena pengurusnya banyak terlibat kasus korupsi. Kedua, elektabilitas Partai Demokrat tengah menurun sehingga mereka ragu sekalipun menang pun tak akan mungkin maju sebagai capres karena Undang-Undang No.42/2008 tentang Pemilihan Presiden (Pasal 9) mengharuskan partai politik minimal bisa meraih ambang batas 20 persen dari total kursi DPR dan 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu legislatif agar bisa mengusung calonnya dalam pilpres.(ENDY)

KOMISI Pemberantasan Korupsi berharap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum membuka keterlibatan pihak lain dalam kasusnya, bila memang ada. Anas adalah tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain. "Tentu saja (kami berharap) seperti itu," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Kamis pekan lalu. Dia mengatakan pada dasarnya korupsi cenderung sistemik sehingga kemungkinan tidak dilakukan oleh aktor tunggal. "Dasar kami, korupsi selama ini lebih banyak korupsi sistemik. Itu bukti politik sehingga banyak sekali aktornya," ungkap Busyro. Dia pun mengatakan KPK akan mengembangkan penyidikan kasus Hambalang yang melibatka Anas, termasuk bila Anas mengungkapkan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus itu. Busyro berjanji KPK tidak akan membatasi pengusutan pada pihak tertentu saja, tak terkecuali bila Anas menyebutkan nama-nama yang perlu pengembangan penyidikan untuk mendapatkan kebenaran materiil. "SOP kami, tidak akan membataasi pada peran-peran tertentu apalagi kalau ada bukti-bukti permulaan yang cukup," kata dia. KPK menetapkan Anas sebagai tersangka pada Februari 2013. Hingga kini, Anas belum ditahan. Busyro mengaku belum tahu kapan Anas akan diperiksa sebagai tersangka. Dalam kasus ini, anas diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain, yang dia terima saat masih menjadi anggota DPR. Diduga, Anas menerima Toyota Harrier, Vellfire, dan aliran dana untuk pemenangan saat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di Kongres 2010. (KOMPAS.COM)

Terkait pengungkapan Nazar, Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengatakan KPK akan mendalaminya. “Tentu akan kita konfirmasi, klarifikasi, dan validasi,” katanya. Diancam Gara-gara suka nyanyi membongkar kasus-kasus dugan korupsi yang melibatkan oknum eksekutif, legislatif dan pengusaha tak berjalan mulus. Nazar kerap mendapat ancaman. Bahkan keluarga terpidana Wisma Atlet ini juga tak luput dari ancaman. Elza Syarief, Pengacara Nazaruddin, menegaskan, keselamatan kliennya maupun keluarga bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu tetap harus dijaga ketika hendak membongkar kasus korupsi. "Pokoknya saya harus jaga keselamatan jiwa klien saya sampai ke keluarganya. Ya, klien saya sudah mendapat ancaman," ujar Elza, di Kantor KPK. Dia menegaskan, sudah memberitahukan kepada KPK perihal ancaman itu. "Itu sudah kita serahkan ke KPK. Iya, jelas ada

(ancaman). Didatangi Nazar-nya," ujar Elza sambil menambahkan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Nazar juga pernah didatangi seseorang dengan nada mengancam. Elza juga membeberkan, rumah Nazar pernah dilempari bom molotov oleh orang yang tak dikenal. Bahkan, Elza menegaskan, Nazar pernah diancam akan dihabisi. "Jadi, saya jelaskan saja, saya mohon doa pada publik, supaya doakan dia (Nazar), (supaya) dia selamat-selamat saja," paparnya. Ketika diminta ketegasan apa bentuk ancaman kepada Nazar, kata Elza, "Pokoknya mau mati atau mau hidup lo (kamu) semua. Dan rumahnya Nazaruddin sudah dikirim bom molotov." ungkapnya. Elza enggan membeber siapa yang mengancam Nazar dan keluarganya. "Kalau kita ingin pembersihan negara kita dari korupsi, kita komitmen dengan KPK akan membantu, tapi tentunya kita juga harus dijagalah keamanannya," katanya. (ENDY)

Ketua Komite Konvensi Partai Demokrat Maftuh Basyuni (kanan) menyerahkan surat keputusan penetapan peserta konvensi kepada perwakilan peserta di Wisma Kodel Jakarta, Jumat (30/8). Komite Konvensi Partai Demokrat menetapkan 11 calon peserta untuk mengikuti konvensi yakni Ali Masykur Musa, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo dan Sinyo Haris Sarundajang.

Molornya Konvensi untuk Lupakan Kasus Korupsi Partai Demokrat JAKARTA - Proses konvensi calon presiden Partai Demokrat yang diulorulor waktunya dinilai ada unsur kesengajaan untuk meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat (PD). Disisi lain, konvensi merupakan ajang melupakan kasus korupsi Partai Demokrat yang selama i ni dipersepsikan masyarakat sebagai partai korup. "Lamanya proses konvensi otomatis intensitas pemberitaan akan terus berjalan dan orang akan semakin ingat dengan Partai Demokrat yang lekat dengan konvensi. Jadi rasional jika kemudian elektabilitas PD akan naik dan orang akan lupa dengan kesalahan PD, seperti kasus Hambalang," papar pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun di Jakarta, Jumat pekan lalu. Direktur Pusat Studi Sosial Politik Indonesia melanjutkan konvensi selain sebagai upaya untuk membangun citra yang sudah terpuruk dari PD, juga

sebagai ajang untuk meningkatkan elektabilitas partai. "Diduga kuat, PD punya dua pola survei internal dan tidak dipublikasi, yakni soal capres dan elektabilitas," tandasnya Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai citra Partai Demokrat sebagai partai korup, juga menjadi salah satu alasan kenapa empat tokoh nasional menolak mengikuti konvensi. Mereka yang menolak, mantan wakil presiden Jusuf Kalla, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, pemilik sekaligus CEO Lion Air Rusdi Kirana, serta mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rustriningsih. “Kasus-kasus korupsi yang melibatkan mantan pengurus Partai Demokrat, membuat mereka menjadi berat untuk ikut, karena ada kewajiban agar begitu menang sebagai capres

harus bersedia menjadi kader Demokrat. Jadi dari sisi untung-rugi, mereka menilai ikut konvensi lebih banyak ruginya dibanding untungnya, makanya mereka menolak ikut," ungkap Arbi Sanit. Ia menilai penolakan Jusuf, Mahfud, Rusdi, dan Rustriningsih membuat kualitas konvensi Demokrat menjadi menurun, karena acara ini kehilangan empat orang yang justru punya bobot kepemimpinan yang baik, yang menjadikan mereka harusnya bisa memiliki cukup kans sebagai capres. "Dari segi kuantitas tokoh, konvensi Demokrat menurun karena peserta kini hanya tinggal 11, padahal yang ditargetkan 15, sementara dari segi kualitas juga menurun karena empat tokoh yang punya bobot kuat, bobot dalam artian kualitas kepemimpinansecara umum, juga menolak ikut," ungkapnya. Arbi Sanit menilai alasan sebenarnya dari penolakan keempat tokoh Pertama,

SERING “NYANYI”

Nazaruddin Diancam Dibunuh JAKARTA - Tiada kata berhenti untuk membongkar kasus korupsi di republik ini. Demikian nampaknya semboyan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Kini bekas wakil rakyat kembali bernanyi. Akibat sering 'nyanyi' itu, Nazaruddin kembali mendapat ancaman akan dibunuh. Nyanyian terbaru Nazaruddin dengan membeberkan sumber dana yang digunakan untuk pencalonan Anas Urbaningrum jadi Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus calon presiden. Tidak itu saja. Nazaruddin juga menyebut lagi nama-nama anggota DPR yang mendapat fee anggaran. “Biayanya hampir Rp300 miliar lebih, sumber anggaran adalah dari uang ‘fee’ proyek, proyek mana saja? Saya sampaikan salah satunya Hambalang,” ujar Nazar usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Kamis pekan lalu. Menurut Nazar, ada banyak orang yang menerima uang fee. Semuanya, diatur mantan Sekretaris

Kemenpora, Wafid Muharam. “Yang lain hanya menerima perintah dari Pak Wafid,” paparnya. Dari kalangan DPR, ikut terlibat ada beberapa orang. Termasuk Anas Urbaningrum sebagai pengendali penuh, dan dirinya sebagai pelaksana. Di Komisi X DPR, pimpinan yang aktif mengendalikan yang selalu menyetujui presentasenyaadalah Rully Chairul Azwar (anggota Komisi X fraksi Partai Golkar), Mahyudin (mantan Ketua Komisi X dari Fraksi Demokrat), dan Herry Akhmadi (Wakil Ketua Komisi X Fraksi PDIP). Di tingkat pimpinan koordinator anggaran, langsung komunikasi dengan Banggar (Badan Anggaran) adalah Angelina Sondakh (mantan anggota Komisi X dari fraksi Partai Demokrat), Wayan Koster (anggota Komisi X dari fraksi PDI-P), dan

Kahar Muzakir (anggota Komisi X dari fraksi Partai Golkar). “Untuk pimpinan Banggar-nya yang mengatur supaya anggaran itu turun ke program Hambalang ada Olly Dondokambey, dan Mirwan Amir,” lanjutnya. Masalah itu, sambung dia, sudah dijelaskan secara gamblang dan terinci kepada penyidik KPK. “Saya jelaskan di DPR, di tempat lain. Kapan terimanya? Tanggal sekian. Terus ada yang terima di rumahnya, diantarkan orangnya, ada juga yang di beberapa tempat. Itu sudah saya jelaskan,” beber Nazar. Dikatakan, proyek lainnya adalah proyek KTP elektronik alias E-KTP di Kementerian Dalam Negeri di mana Anas disebut sebagai pengendali proyek itu bersama Setya Novanto. "Penerimaan fee proyek kepada Mendagri Gamawan Fauzi dan pimpinan Komisi II DPR," ungkapnya polos.


KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 266 2 – 8 SEPTEMBER 2013

SUMUT

Kadishub Kota Binjai Terkesan Kebal Hukum Kapolres Binjai AKBP Musa Tampubolon saat dikonfirmasi via selulernya mengatakan, kalau dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan Dishub adalah tindak pidana murni. “Iya, itu pidana murni. Namun masih dibutuhkan alat bukti sesuai pasal 184 KUHPidana. Diantaranya keterangan saksi (korbanred),” ujar Musa via pesan singkatnya yang dilayangkan kepada koran ini pada Kamis pekan lalu Namun sayang, Kapolres enggan memberikan keterangan ketika ditanya upaya atau tindak lanjut terhadap dugaan pidana murni yang dilakukan Dishub

BINJAI–Dari pantauan koran ini, berbagai pendapat sejumlah elemen sudah menyeruak ke publik. Namun celakanya, pendapat atau kritikan yang cukup keras tersebut seakan tak berarti bagi H Fadlan SH MH selaku Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai. Bagaimana tidak? Sejak hasil rapat panitia khusus (Pansus) DPRD Binjai yang meminta kutipan kelebihan muatan dihentikan, sampai saat ini permintaan tersebut tidak juga diindahkan. Pasalnya, pengutipan masih berlangsung di setiap pos yang ada, Selasa pekan lalu Menindak lanjuti persoalan ini,

Binjai. Pasalnya, ketika pertanyaan tadi dipertanyakan via SMS, Kapolres tidak membalas. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Revi Nurvelani, ketika kembali dikonfirmasi mengatakan, kalau pihaknya belum melakukan rapat tim. “Sejauh ini rapat tim belum kita lakukan,” ucapnya via SMS. Ketika dipertegas kapan rapat tim tersebut dilakukan, AKP Revi memberikan keterangan yang tak pasti. Sebab, ia tidak menyebutkan hari, tanggal dan bulan guna segera menggelar rapat tim tersebut. “Oke kita pelajari,” ucapnya tanpa kepastian.

Disinggung kata-kata rapat tim dan pelajari sudah kerap dilontarkan, dan saat ini tinggal tindakan. AKP Revi enggan memberikan keterangan lebih jauh. Pasalnya, ia sudah tidak membalas SMS yang dilayangkan kepada koran ini Sebelumnya, Revi mengatakan kepada beberapa wartawan sepekan yang lalu, mengatakan hal yang tak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Kapolres. Di mana menurutnya, kutipan yang dilakukan Dishub dengan mengambil uang tanpa memberikan karcis sebagai mana diatur dalam Perda, bisa ditindak lanjuti atau dilakukan penyelidikan.

Rekanan Kecewa Kinerja Dinas PU Tobasa TOBASA - Terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan jalan dan jembatan yang di tangani Dinas PU Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, sumber dana BKP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2013. Jumlah dana BKP – Provinsi sebesar Rp 29.370.000.000 yang peruntukannya untuk biaya pelaksanaan proyek jalan, jembatan dan pengairan, saat ini tahapan pekerjaan sudah mencapai 8,5 persen sudah hampir rampung namun pihak rekanan yang mengerjakan tidak kunjung memperoleh pembayaran hasil pekerjaan. Dampak dari dana BKP - Provinsi belum terealisasi atau di cairkan, rekanan yang melaksanakan kegiatan kecewa dan mendesak pihak PU Pemkab Toba Samosir. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Toba Samosir, Hendro H Siregar ST ketika di konfirmasi di ruang kerjanya pada Selasa pekan lalu di komplek perkantoran Simanjalo, Kecamatan Balige mengakui belum ada pencairan pembayaran hasil pekerjaan terhadap rekanan. Terkait desakan pihak rekanan yang sudah menyelesaikan pelaksanaanya, Hendro hanya bisa menjelaskan bahwa dananya belum di cairkan pihak provinsi Sumatera Utara. Pihaknya berharap agar pihak rekanan bersabar, pihaknya akan tetap berupaya semaksimal mungkin.

“Kalau seperti itu, bisa kita lakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan. Di mana penyelidikan tersebut untuk mencari tahu apakah pelanggaran itu ada, dan seperti saya katakan tadi, kita juga mau tahu pelanggaran itu menjurus kemana. Apakah penggelapan pendapatan atau lain sebagainya,” tandasnya. “Nah, jika kita melakukan penyelidikan dan menemukan pelanggaran. Kita melanjutkan hal itu dengan membuat laporan pengaduan. Sehingga untuk melakukan penyelidikan ini tidak perlu laporan terlebih dahulu,” pungkasnya.(SBR)

Tersangka kasus pencucian uang kasus narkoba jaringan internasional berinisial M (tengah) dikawal petugas BNN saat menjalani pelimpahan berkas di Kejaksaan Negeri Medan, Sumut, Senin (19/8). Dalam kasus itu, tersangka pemilik salah satu jasa Money Changer di kota Medan tersebut diduga menjadi penampung uang pembayaran hasil transaksi narkotika senilai Rp 3 milyar dari beberapa tersangka pelaku kejahatan narkotika yang telah ditangkap BNN.

KABUT ASAP–Sebuah pesawat terbang menembus kabut asap saat mendarat di Bandara Internasional Kualanamu Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Sabtu (24/8). BMKG Wilayah I Medan menyatakan potensi titik api (hotspot) di Sumatera yang berjumlah 74 titik api yang bisa mempercepat kebakaran hutan dan lahan harus kembali diwaspadai, sebab diperkirakan Agustus 2013 ini masih terjadi puncak kemarau akibat faktor siklon tropis. Kepala seksi dan Jembatan, Bona Tua Pardosi ST dari kantor yang sama mengatakan, akibat atau dampak dari tidak terealisasi pembayaran pekerjaan pihaknya jadi di uber-uber para rekanan yang sudah menyelesaikan pekerjaanya. Di singgung tentang jumlah dana dan jumlah paket yang di tangani pihak PU Pemkab Tobasa Bona Tua Pardosi,ST menjelaskan, bahwa untuk tahun 2013 ini, Dinas PU Pemkab Tobasa mengelola anggaran sebesar Rp 29.370.000. 000. Sementara dana tersebut untuk biaya pelaksanaan paket

proyek jalan, jembatan dan pengairan. Ditambahkanya, jumlah paket proyek untuk jalan sejumlah 135 paket dan untuk pekerjaan jembatan sebanyak 6 paket. Sementara, pihaknya mengakui bahwa uang kelayakan sampai saat ini menjadi tanggung jawab dari pihak rekanan yang mengerjakan dan uang muka sama sekali tidak ada pencairanya, sebut Pardosi. Pihak rekanan Dinas PU Tobasa, T Sianipar saat di konfirmasi di lokasi proyek Pintu Pohan Meranti menyampaikan keke-

salanya terhadap Dinas PU Tobasa. Sudah satu bulan pekerjaan yang di tanganinya rampung namun sampai sekarang belum memperoleh pembayaran hasil pekerjaan. Sianipar menambahkan, pihaknya sudah bingung dah resah karena tidak ada pembayaran hasil pekerjaan sementara uang untuk membiayai paket proyek di pinjam dari bank. Dia berharap agar pihak PU Tobasa bisa mengambil kebijakan untuk membayarkan pekerjaanya yang sudah selesai di kerjakan. Pantauan, pihak rekanan dan

Dinas PU Pemkab Toba Samosir tidak harmonis lagi, pasalnya pihak rekanan telah menuding pihak penyedia kegiatan tidak bertanggung jawab menyelesaikan pembayaran sesuai dengan kontrak yang di sepakati. Hal ini perlu di sikapi pihak pengelola keuangan daerah. Dicermati dari hasil kegiatan proyek yang bersumber dari dana BKP - Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013. Kuat dugaan bahwa erencanaan, pelaksanaan, penataushaan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan di ragukan hasilnya. (LIBERS/TETTY P)

BCW Akan Lapor Polresta Binjai ke Kompolnas BINJAI - Terkuaknya perkara perangko palsu dengan ditetapkannya tiga tersangka oleh Kapolres Binjai tanpa menerbitkan SPDP yang harus diserahan kepada Kejaksaan Negeri Binjai diduga terindikasi dengan praktik mafia Hukum dan hal ini akan dilaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional Indonesia (Kompolnas) disusul dengan sederetan perkara yang diduga diendapkan Polres Binjai. Sikap ini diterangkan Ketua Lembaga Binjai Corruption Watch pro Opposition (BCW) Kota Binjai Gito affandy dalam keterangan persnya pada Rabu pekan lalu, menyikapi gencarnya sorotan publik terhadap proses penanganan perkara prangko palsu dan dugaan banyaknya permainan ditubuh Polres Binjai dalam perkara korupsi dan tindak pidana lainnya. Ditegaskan Gito masalah perangko merupakan sebagian kecil kinerja Polres yang disinyalir tidak professional yang diduga sarat dengan kepentingan tertentu dengan mengabaikan norma-norma Hukum seperti tidak diterbitkannya SPDP namun dengan ditetapkannya tiga orang tersangka plus penangguhan penahanannya

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

cukup menjadi tanda tanya bahkan tidak diketahui apakah perkara itu sudah P.19 atau memiliki status Hukum lainnya. Sumber resmi di Kejaksaan Negeri Binjai mengaku pihaknya sama sekali belum pernah menerima SPDP yang merupakan instrument Hukum yang tidak boleh diabaikan dalam menangani suatu perkara apapun terlebih terkait perkara tindak pidana murni ini sangat penting. Dan berangkat dari kondisi ini BCW Kota Binjai akan melaporkan kinerja oknum Kapolres Binjai kepada Kompolnas RI yang paling lambat Jum’at laporan itu sudah diterbangkan ke Jakarta dan menurut rencana akan diantar langsung, ujar Biro Judikatif BCW Henrik Zainal menimpali. Laporan susulan Dalam keterangan persnya Gito menegaskan saat dirinya memimpin Lembaga Wabacakra Kota Binjai pihaknya sudah berulangkali membuat laporan ke Polres dengan tembusan laporan kepada kapolda dan Kapolri dan sejumlah Lembaga Hukum Pemerintah lainnya yang namun tidak ditangani sebagaimana mestinya sehingga banyak kalporan menjadi mengambang.

Dalam surat pengunduran dirinya dari Direktur Eksekutif LSM Wanacakra tanggal 30 April 2013 pada dictum 3 dinyatakan bahwa “Segala bentuk Laporan Pengaduan dan surat menyurat An LSM Wanacakra yang ditanda tangani oleh Gito Affandy dan disampaikan kepada pemerintah dan lembaga hukum baik yang telah, sedang atau belum diproses sebagaimana mestinya mutlak menjadi tanggung jawab pelapor dan merupakan pertanggung jawaban moral untuk ditindak lanjuti melalui BCW Binjai yang diketuainya. "Cukup banyak laporan yang kita sampaikan menjadi perkara abu-abu," ujar Gito kecewa. Sejumlah laporan abu-abu yang turut akan dilaporkan kepada Kompolnas RI tidak saja terkait kinerja Polres Binjai bahkan sampai pada kredibilitas Kapolda Sumut bahkan Kapolri antara lain laporan pengaduan No. 100/WCR-KB/Lap-P/VII/ 2010 tanggal 5 Juli 2010 perihal laporan dugaan korupsi Anggota DPRD Kota Binjai TA 20052006, laporan pengaduan No.117/ WCR-KB/Lap-P/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 Perihal Mohon Penjelasan kelanjutan Penanganan laporan dugaan

korupsi disampaikan kepada Kapolda Sumatera Utara. Menyusul laporan pengaduan No. 138 /WCR-KB/LP/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 perihal Laporan Pengaduan disampaikan kepada Kapolres Binjai, laporan pengaduan No.142/WCR-KB/Lap-P/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 kepada Kapolri, laporan pengaduan No.155/WCR-KB/Lap/VI//2012 tanggal 4 Juni 2012 perihal Pengadaan dan Penjualan buku Sekolah diduga Ilegal kepada KapolresBinjai, laporan pengaduan No.156/WCR-KB/ LP/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 perihal dugaan pemalsuan Pangkat/Golongan Kepala Sekolah kepada Kapolres Binjai. Terhadap laporan yang berubah menjadi abu-abu kembali dilapor kepada Kapolri melalui surat laporan pengaduan No.158/WCR-KB/Lap-P/VII/ 2012 tanggal 09 Juli 2012 perihal Laporan pengaduan, termasuk laporan pengaduan No.161/ WCR-KB/LP/IX/2012 September 2012 Perihal: Kinerja Poldasu dan Polres Binjai Tangani perkara Dugaan pemalsuan Pangkat/ Golongan Kepala Sekolah kepada

Kapolri, laporan pengaduan No.166/WCR-KB/Lap/X//2012 tanggal 30 October 2012 Perihal Kinerja Polres Kota Binjai kepada Kapolri dan Kapoldasu. "Tidak itu saja kita juga terus menyampaikan laporan bertubitubi melalui Surat laporan pengaduan No.166/WCR-KB/ Lap/X//2012 tanggal 30 Oktober 2012 perihal kinerja polres Binjai kepada Kapolri dan Kapoldasu. Surat laporan pengaduan No.171/ WCR-KB/Lap/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 Perihal Mohon Penjelasan Status Hukum disampaikan kepada Kapolri terkait kinerja Kapolres Binjai yang tidak menangani sebagaiana Hukum yang berlaku," katanya lagi. “Kita sangat menyayangkan apa yang dilakukan pihak kepolisian khususnya Polres Binjai yang tidak transparan dalam menangani berbagai laporan masyarakat sehingga sulit diketahui sejauh mana perkembangan di setiap kasus ataupun perkara, ujar Biro Judikatif BCW Binjai Hendrik Zainal menguatkan pernyataan Gito. "Paling lambat Jum’at semua laporan itu sudah terbang ke Jakarta," tambahnya. (SBR)

Mushola di Terminal Ikan Paus Dibongkar BINJAI - Senin pelan lalu, masyarakat di terminal Ikan Paus di Kecamatan Binjai Timur terkejut dengan terbongkarnya mushola. Mardian yang sehariharinya dipercaya Kadis Perhubungan untuk merawat dan menjaga mushola itu. Menurutnya pada Rabu pekan lalu, terbongkarnya mushola langsung diberitahukannya ke Dinas Perhubungan dan Dishub sendiri sangat terkejut. "Kami tak menyangka mushola yang di gunakan untuk tempat para penumpang beribadah tega dibongkar, sungguh tega pencuri itu," ujarnya.

Mardian bilang, yang hilang adalah kotak infaq, amplifire dan dangangan mereka senilai Rp 1 juta dan persolan ini sudah dilaporkan ke Polsek Binjai Timur. Dengan kesigapan pihak kepolisian, pelaku sudah di temukan yaituBudi (17) penduduk Simpang Keramat Tanah Seribu dan Dedi (30) penduduk Binjai Timur di bangsal tak jauh dari terminal. Tapi sampai berita ini terbit keberadaan barang yang di curi belum juga di temukan. "Harapan kami supaya si pelaku di hukum berat sesuai hukum yang berlaku," ujar Mardian.(SBR)

Ruang Biro Keuangan Setdaprovsu Diperiksa MEDAN–Setelah Tim Penyidik Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus Poldasu mengobokobok gedung DPRD Sumut terkait dugaan penyelewengan dana Alkes (Alat-alat Kesehatan) tahun 2012, giliran ruangan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Setdaprovsu) digeledah tim. Tim Penyidik memasuki ruang Biro Keuangan Setdaprovsu yang terletak di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Medan, sekira pukul 16.50 WIB. Ketika mengetahui kedatangan Tim Penyidik Tipikor Poldasu, ruang yang dikomandoi Baharuddin Siagian itu sontak gaduh. Tersirat wajah tegang dari para staf yang ada di ruangan tersebut. Baharuddin yang coba dihubungi terkait penggeledahan tersebut, namun sayang, ponselnya tidak diaktifkannya. Namun dari petugas penyidik yang berada di lokasi, diketahui bahwa kedatangan tim adalah untuk mencari berkas-berkas dan data yang dibutuhkan dalam penyidikan dugaan penyelewengan dana Alkes tahun 2012. “Sama dengan yang di DPRD tadi Bang, penggeledahan di ruang Biro Keuangan Kantor Gubernur ini juga dalam kerangka pengumpulan berkas dan data-data yang kamibutuhkan untuk melakukan penyidikan,” jelas penyidik itu di Kantor Gubsu, Jumat pekan lalu. Para wartawan yang meliput

dilarang masuk ke dalam ruangan tersebut karena menurut penyidik, ruangan itu sedang dalam penggeledahan petugas dari Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus Poldasu. Personil Tipikor Polda juga mendatangi kantor DPRD Sumut. Kedatangan personil Tipikor Poldasu terkait keterlibatan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut dengan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dan Keluarga Berencana. Kedatangan personil yang memakai setelan rompi khas personil Tipikor tersebut mengejutkan sejumlah anggota Dewan yang berada di gedung DPRD. Bersama pihak keamanan DPRD mereka dibawa menuju sejumlah ruangan di kantor DPRD. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumut, Randiman Tarigan, mengungkapkan bahwa kedatangan Personil Tipikor ke DPRD Sumut langsung menuju kesejumlah ruangan. "Mereka menggeledah tiga ruangan yang dibantu oleh sejumlah staf yang berada diruangan",ungkap Randiman yang juga mengatakan bahwa mereka melekukan penggeledahan selama hampir 2 jam. Tiga ruangan yang digeledah adalah ruangan wakil ketua DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri dari fraksi PKS, ruangan ketua fraksi partai Hanura, Zulkifli Siregar dan ruang Kabag Keuangan DPRD Sumut, Dra Nirmaraya yang berada di lantai 2.(NET)

BCW Somasi Lapas Binjai Soal Logistik BINJAI - Hendrik SH sebagai Biro judikatif Lembaga Binjai Corruption Watch pro Opposition (BCW) Kota Binjai mewakili kepentingan umum menyampaikan surat somasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIb Binjai terkait dengan mekanisme pelaksanaan pembagian logistik terhadap para Narapidana warga binaan ataupun tahanan dilingkungan Lapas Binjai yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena kuat dugaan selama ini sistem penganggaran dan realisasinya tidak transparan bahkan sulit diketahui publik, Kamis pekan lalu . Surat somasi Nomor: 0l4/ BCWpO-KB/P/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIb merupakan sikap pro aktif BCW sebagai lembaga sosial kontrol masyarakat yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan disemua sektor terlebih yang berkaitan dengan keuangan negara sebagaimana diatur oleh Undang-Undang dan peraturan Pemerintah. Ketua Biro judikatif BCW Endrik SH menerangkan, alasan yang mendasar sehingga munculnya somasi diawali dengan keluhan dari warga binaan terhadap pemberian logistis makanan yang dipandang kurang layak sehingga untuk mendapatkan makanan layak harus diperoleh melalui praktik jual beli yang ditangani oleh sesama warga binaan yang mendapat kepercayaan dari segelintir

oknum Lapas untuk mengelolanya. Keluhan para warga binaan sudah berlangsung cukup lama dan sudah bukan menjadi rahasia seperti yang diterangkan warga binaan yang masih dikurung maupun para mantan warga binaan. Dalam suratnya BCW Binjai hanya menyampaikan beberapa item antara lain perusahaan yang memenangkan proses tender lelang pengadaan Logistik yang selama ini tidak pernah diketahui publik karena prosesnya disebut sebut dilksanakan ditingkat provinsi atau bisa-bisa di pusat menyusul besaran anggaran dan volume peruntukan (jumlah) warga binaan rata-rata per tahun meliputi tahun 2011-2012 dan smester pertama tahun 2013. Masalah menu makanan dan minuman yang diperuntukkan kepada warga binaan serta jadwal pemberiannya juga masuk dalam materi somasi untuk diperoleh penjelasan secara umum guna kepentingan publikasi agar lebih transparan tidak tertutup seperti selama ini. Menurut Hendrik, pihaknya mengaku pesimis akan memperoleh penjelasan resmi namun sejalan dengan tembusan surat yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Menteri Keuangan RI, Ketua Komisi Nasional Hak Azasi Manusia RI, Kepala Kantor Wilayah Kehakiman Sumatera Utara dan Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta. "Kita akan susul kesana setelah mencapai somasi ketiga nanti, " ujarnya yang diaminkan Biro Judikatif BCW Binjai Hendrik Zainal yang baru usai mengantar surat itu. (SBR)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Sabaruddin Panjaitan (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).


KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 266 2 – 8 SEPTEMBER 2013

LIPSUS

Penggerogotan BDB Dilakukan Secara Ijon Terkait kesaksian Ali Mutiara Rangkuti, anggota DPRD Madina dan Raja Sahlan Nasution, Staf Khusus Pembangunan Pemkab Madina mengungkapkan praktik pemberian fee sebesar 15 persen dalam proyek yang dibiayai Bantuan Dana Bawahan (BDB) Pemprov Sumut dalam perkara suap dengan terdakwa Surung Panjaitan penyuap Bupati Madina Muhammad Hidayat Batubara dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan. DIREKTUR Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara, Rurita Ningrum mengatakan, penyimpangan penyaluran DBD merupakan replikasi pola penyaluran dana transfer daerah yg berasal dari pusat, seperti DAU, dana BOS, dan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Penggerogotan dilakukan secara ijon kerjasama antara pengusaha swasta, eksekutif, dan legislatif sejak dari perencanaan. "Khusus Dana BDB Sumut, menarik banyak kalangan karena penyaluran ke daerah tidak berdasarkan keadilan dengan mempertimbangkan luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat perekonomian masyarakat yg dibantu. Ada korelasi positif antara besaran Dana BDB dg dukungan kepala daerah terhadap gubernur terpilih," katanya. Menurutnya, kasus suap Bupati Madina, korupsi Alkes dan KB diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk menguak kebocoran DBD yang "menguap" dari dana yg dianggarkan pada APBD Sumut. Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan

korupsi dana BDB Madina 2013 Surung Panjaitan di dakwa telah menyuap Bupati Madina Muhammad Hidayat Batubara dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Madina Khairul Anwar Daulay sebesar Rp1 miliar. Suap ini diberikan Surung selaku Direktur PT Bumi Lestari Energi untuk memuluskan pengurusan proyek pembangunan RSUD Panyabungan yang bersumber dari dana BDB pada APBD Provinsi Sumut 2013. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Agus Setiawan beranggotakan Lebanus Sinurat dan Ahmad Drajat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Supardi dan Irene Putri memaparkan, pada 2013, Kabupaten Madina memperoleh dana BDB dari APBDPemprovSumutsebesar Rp 32,041 miliar untuk pembangunan RSUD Panyabungan. Pembangunan itu terbagi dalam tiga paket pekerjaan, yakni unit gawat darurat (UGD) senilai Rp1,187 miliar; unit poliklinik Rp12,454 miliar; dan unit rawat inap senilai Rp18,399 miliar. Kemudian, pada 8 Mei 2013 bertempat

di kediaman Bupati Madina Hidayat Batubara (berkas terpisah) di Jalan Sei Asahan No 76 Medan, Raja Sahlan Nasution dan Khairul Anwar Daulay melaporkan pembangunan secara umum di Kabupaten Madina tahun anggaran 2013, serta proyek RSUD Panyabungan kepada Hidayat Batubara. Dalam pertemuan itu, Raja Sahlan Nasution menyampaikan kepada Bupati Madina bahwa terdakwa sanggup menjadi rekanan untuk mengerjakan proyek rumah sakit. Berdasarkan informasi dari Bupati Madina ini, Yusuf Tirta Sembiring, selaku rekanan menawarkan kepada Leonard Sihite, yang juga rekanan, mengenai proyek itu. Setelah itu, Khairul Anwar Daulay memberikan rencana kerja anggaran (RKA) gambar proyek guna dipelajari. Pada 10 Mei 2013 sore hari, di Hotel Aryaduta Medan, disepakatilah Leonard Sihite yang akan mengerjakan proyek RSUD Penyabungan, dan akan memberikan fee sebesar 19 persen kepada masingmasing pejabat tersebut. Belakangan, Leonard Sihite

KPK Harus Usut KOMISI Pemberantasan Korupsi di minta segera mengusut kasus dugaan suap alokasi Dana BDB Sumut hingga ke gubernur dan DPRD Sumut, sebagai pengembangan dari tersangaka Bupati Madina. Hal itu disampaikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (DPP Ima Madina). Menurut Ketua Umum DPP Ima Madina Ahmad Irwandi Nasution kasus ini diduga melibatkan banyak pihak. Pasalnya penetapan jumlah alokasi DBD yang berasal dari APBD Sumut tahun anggaran 2013 itu dinilai penuh dengan persekongkolan yang melibatkan pejabat dan DPRD di tingkat propinsi maupun kabupaten. “Kami mengingatkan pimpinan KPK untuk mengembangkan pengusutan kasus Tindak Pidana Korupsi DBD Kabupaten Madina sampai kepada gubernur dan stafnya, oknum anggota DPRD Sumut, bupati/walikota seSumut,” ungkap Irwandi. Menurutnya, pengalokasian DBD itu diduga tidak mempertimbangkan jenis dan bentuk permasalahan pembangunan yang dihadapi daerah. Tapi, hanya berdasarkan seberapa mampu bupati/

walikota mempersiapkan fee para pejabat Sumut yakni gubernur, sekretaris daerah (Sekda), Kepala Biro Keuangan Sumut dan oknum makelar di DPRD Sumut. Harusnya kata dia, KPK dapat melakukan pencegahan sedini mungkin. Sehingga uang rakyat tersebut dapat diselamatkan. “Karena kejadian penangkapan Bupati Madina oleh KPK baru-baru ini adalah asap dari api yang sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya di Sumut, khususnya dalam pengalokasian dana DBD,” bebernya. Fee kepada para pejabat Sumut itu diduga berasal dari kontraktor. Pasalnya untuk memenangkan tender, kontraktor diduga wajib mempersiapkan sejumlah fee untuk pejabat daerah dan DPRD. Sedangkan sang pengusaha hanya mengambil keuntungan dari proyek yang digarapnya. “Dari total dana DBD Sumut Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp Rp2.755.519.853.625 triliun itu, diduga jumlah yang dikorupsi/menguap mencapai 23,5 persen atau sekitar Rp 647.547.000.000 miliar,” tandasnya. Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, pihaknya masih terus

mengembangkan kasus suap DBD Kabupaten Madina dengan tiga tersangka. Dia menjelaskan, KPK tidak mengusut korupsiDBDSumuttetapisuapalokasiDBD Madina. “Jadi tidak ada kaitannya dengan Pemprov Sumut,” ujar Johan. Sebelumya, KPK menangkap tangan Hidayat, Khairil dan Surung Panjaitan pada 14 Mei lalu sesaat setelah melakukan transaksi suap Rp1 miliar terkait pengurusan proyek rumah sakit dari alokasi DBD yang diterima Kabupaten Madina dari APBD Sumatera Utara. Uang Rp1 miliar itu disita KPK dari rumah Hidayat. Hidayat, Khairil, dan Surung kini sudah menjadi tersangka dan ditahan KPK. Sampai saat ini Hidayat masih berstatus Bupati. KPK mengaku segera mengirimkan rekomendasi penonaktifan yang bersangkutan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dengan tembusan ke DPRD Kabupaten Madina saat Hidayat sudah berstatus terdakwa. Sementara Hidayat menyerahkan sepenuhnya penonaktifan tersebut kepada Mendagri. “Tergantung mendagri itu (penonaktifan saya sebagai Bupati Mandailing Natal),” kata Hidayat di depan Gedung KPK.(SINDO)

Pernyataan Sikap Kelompok Cipayung Plus Terkait Korupsi di Sumut MAJU mundurnya suatu bangsa dan daerah dapat dilihat dalam pengentasan korupsi di tubuh pemerintahan itu sendiri, sebagai institusi yang sejatinya menjadi pelayan publik dan mengusahakan kemakmuran bangsa dan daerah tersebut. Namun, kenyataan sepertinya berbanding terbalik. Korupsi masih menjadi momok yang menakutkan dan menghantui perjalanan dalam pemerataan pembangunan kedepan. Sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), korupsi dapat menimbulkan daya rusak yang luar biasa sampai ke generasi anak cucu kita karena menyerang watak dan mental di jamannya. Indonesia pada tahun ini menempati posisi 118 dari 176 sebagai negara terkorup dunia (Sumber: Transparansi Internasional, 2013) sebuah kenyataan yang mengejutkan. Ditambah lagi, Propinsi Sumatera Utara menempati posisi kedua sebagai propinsi terkorup se-Indonesia (Sumber: Indonesia Corruption Watch). Masihkah kita diam? Hari ini, Sumatera Utara yang nyata-

nyata sebagai propinsi terkorup menyimpan sejuta persoalan korupsi yang harus mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan termasuk masyarakat sipil. Polisi dan Jaksa nyatanyata hari ini sering mendapat komentar miring dalam pemberantasan korupsi. Untunglah kita masih memiliki institusi publik yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang bisa diandalkan ditengah-tengah pesimisme masyarakat melihat aparat penegak hukum kita. Hukum hanya tajam kebawah, tetapi tumpul ke atas. Hukum tak kuasa melawan kekuasaan itu sendiri. Lantas dimana supremasi hukum itu? Ada beberapa kasus korupsi yang hari ini menyita perhatian publik, diantaranya Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Dana Bagi Hasil (DBH) dan lain-lain. Belum lagi, kepala daerah yang harusnya menjadi teladan dalam memerangi korupsi, ternyata banyak terlibat dalam korupsi itu sendiri.

Maka untuk itu, kami dari elemen mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat Sumatera Utara yang tergabung dalam “Kelompok Cipayung Plus” menuntut: Usut dan tuntaskan kasuskasus korupsi di Sumut, khususnya yang melibatkan kepala daerah. Tangkap dan adili Gatot Pujo Nugroho sebagai orang yang paling bertanggung-jawab atas dugaan korupsi di Sumut, misalnya korupsi Bansos, dana BDB, DBH, dan lain-lain. Tolak kepala daerah yang tersandera persoalan korupsi. Usut tuntas dugaan keterlibatan kepala daerah dalam penyaluran dana BDB 2012-2013 sebesar 1,7 triliun. Copot kepala daerah yang terlibat dan terbukti melakukan penyalagunaan dana BDB dan tindak pidana korupsi lainnya. Periksa oknum anggota DPRD Sumut yang turut serta melakukan ‘kongkalikong’ terkait dana BDB yang mengakibatkan kerugian danketimpanganpembangunandaerah. MemintaKPKmengambilalihkasus-kasus korupsi di Sumut, khususnya yang melibatkan kepala daerah.(RIMANEWS.COM)

mendengar bahwa terdakwa juga berkeinginan untuk mengerjakan proyek itu sehingga dia memutuskan mengundurkan diri karena merasa tak enak hati. Kemudian, pada 12 Mei 2013 di Cafe Excelso Sun Plaza Medan, disepakatilah terdakwa yang mengerjakan proyek itu, dimana dia juga menyanggupi memberikan fee sebesar 15 persen dari nilai proyek kepada masing-masing pejabat tadi. Untuk tahap awal, terdakwa akan memberikan uang Rp1,2 miliar kepada Hidayat Batubara dan Khairul Anwar Daulay. Selanjutnya Pada 14 Mei 2013, terdakwa bersama Khairul Anwar Daulay melakukan pertemuan dengan Bupati Madina. Dalam pertemuan itu, terdakwa diperkenalkan Khairul Anwar kepada Bupati Madina. Tidak berapa lama, setelah pertemuan, terdakwa dan Khairul Anwar ditangkap petugas KPK. Terdakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 13 Undang- Undang (UU) No 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20/ 2001.(MEI)

Bupati Madina Diminta "Bernyanyi" AKTIVIS antikorupsi di Sumatera Utara berharap agar Bupati Mandailing Natal (Madina), Hidayat Batubara untuk "bernyanyi" di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat, Arief Tampubolon menilai, kesaksian Hidayat akan menjadi pintu masuk untuk menguak pat gulipat dana BDB ke kabupaten/kota seSumatera Utara. "Keterangan Bupati Madina, Hidayat Batubara bisa menyeret kepala daerah lainnya yang diduga melakukan korupsi dana BDB di Sumut," ujar Arief Tampubolon. Arief meyakini, Bupati Madina akan "bernyanyi" kepada penyidik KPK soal terjadinya pemotongan dana BDB di sejumlah daerah di Sumut. "Saya berharap Bupati Madina mau bernyanyi soal BDB ke penyidik KPK, soal adanya pemotongan 7 sampai 8 persen. Kita juga harap Hidayat meminta KPK memeriksa kepala daerah lainnya, khususnya yang mendapat BDB paling besar, seperti Asahan, Labura, Labusel, dan lainnya," jelas aktivis media ini. Dari pengakuan Bupati Madina, Arief berharap KPK dapat berkerja secara maksimal menelusuri adanya dugaan korupsi dana BDB, dan memeriksa seluruh oknuk-oknum yang terkait dalam pemotongan fee 7 sampai 8 persen. "Kemana saja aliran dana itu KPK harus mengusutnya. Siapa saja oknum yang terlibat dalam pemotongan fee harus diperiksa dan ditangkap," tegas Arief. Penangkapan Bupati Madina secara penyidikan kasus bisa dikaitkan dengan pemeriksaan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho yang diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi daging impor sapi kementerian pertanian. Pemeriksaan Gatot bisa semakin mempermudah penyidik KPK untuk menelusuri dugaan korupsi APBD Sumut, khususnya tahun 2012- 2013 yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pilkada sumut. "Sudah banyak laporan soal dugaan korupsi APBD Sumut, masuk ke KPK. Diantaranya, dugaan korupsi BDB, dana BOS, Bansos, Pengadaan Alkes, dan lainnya. Jadi kita minta KPK profesional menguak dugaan korupsi berjemaah di sumut ini," tandas Arief.(MEDANBAGUS.COM)

ANGGOTA BANGGAR DPRD SUMUT DIPERIKSA USAI memeriksa Sekdra Provsu Nurdin Lubis sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Daerah Bawahan, Tim penyidik Tipikor Ditreskrimsus Poldasu melakukan pemanggilan terhadap sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut. Hal tersebut ditegaskan Direktur Ditreskrimsus Poldasu, Kombes Pol Sadono Budi Nugroho kepada wartawan. Menurut Sadono, pemanggilan terhadap sejumlah anggota Banggar DPRD Sumut tersebut berdasarkan pengembangan yang mereka lakukan

terhadap, Direktur Utama PT Magnum Global Mandiri Ridwan Winata, yang diduga sebagai rekanan pengadaan alat kesehatan (alkes) dari proyek dana BDB di sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Ridwan Winata (48) sendiri saat ini ditahan Kejaksaan Tinggi Lampung pada 10 Juli 2013 lalu. Dijelaskannya, tim penyidik Poldasu telah berada di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk pemeriksaan Ridwan Winata, rekanan yang menangani pengadaan Alkes di 6 Kab/Kota di Sumut (Tobasa, Samosir, Tapteng, Labusel, Paluta dan Sibolga), serta yang

menangani proyek alkes di 5 provinsi (Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung dan Riau). Ridwan Winata yang dikenal dekat dengan oknum Banggar DPRDSU itu sudah dijadikan Tipikor Poldasu sebagai tersangka kasus Alkes Tobasa dan 5 kab lainnya. "Namun, begitu akan dipanggil sebagai tersangka, Ridwan keburu ditangkap Kejati Lampung," katanya. Sadono mengatakan, tim berangkat ke Kejati Lampung dan berada disana sampai beberapa hari untuk pemeriksaan. Setelah memeriksa Ridwan Winata, penyidik

Tipikor Ditreskrimsus Poldasu akan memulai pemanggilan kepada oknum-oknum Banggar DPRDSU. "Kunci kasus korupsi Alkes adalah Ridwan Winata dan dia yang paling mengetahui siapa-siapa yang terlibat dan aliran dananya kemana," kata Sadono tanpa merinci jadwal pemanggilan anggota Banggar DPRD Sumut. Sebelumnya, dalam kasus aliran dana BDB tersebut Penyidik Tipikor Polda Sumut telah memeriksa sedikitnya 12 saksi yang dianggap mengetahui penyaluran dan penyalah gunaan wewenang atas alokasi dana BDB tersebut ke 33 Kabupaten/

Kota di Sumut dan menyita sejumlah dokumen dari berbagai Kabupaten seperti Labuhan Batu Utara (Labura) dan Tobasa. Selain itu, penyidik juga telah memeriksa sejumlah fisik dan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Labura termasuk pengadaan Alat Kesehatan (Alkes). Dalam kasus tersebut, pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan ahli di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada 17 Mei 2013 lalu, termasuk hasil identifikasi fisik yang dilakukan oleh Fakultas Teknik USU Medan. (MEDANBAGUS.COM)


KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 266 2 – 8 SEPTEMBER 2013

Batalyon Infanteri Lumpuhkan Tokoh Teroris Di Langsa

Pemko Terima Akademi Komunitas Pacu Kemajuan LANGSA - Kehadiran Akademi Komunitas pacu kemajuan Kota Langsa, dan ini sangat positif atas respon Pemko Langsa menerima program unggulan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. “Pemko Langsa sangat positif menerima program ini, karena dengan sekolah ini akan dapat memacu kemajuan Kota Langsa,” ungkap Direktur Politehnik Lhok Seumawe, Ridwan, di ruang Rapat Walikota Langsa, Rabu, (28/8). Menurutnya, sesuai UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan nasional, Akademi Komunitas ini salah satu upaya menaikkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi dengan mendirikan lebih kurang 20 akademi komunitas di seluruh kab/kota di Indonesia. Lanjutnya, kota langsa menjadi salah satu penerima program unggulan itu, sebagai upaya menjalankan amanat Undang-Undang pendidikan Tinggi. “AK bertujuan penguatan pendidikan tinggi untuk mendongkrak AKP pendidikan Tinggi,” terang Ridwan. Walikota Tgk Usman Abdullah,SE dalam kesempatan yang sama mengatakan kita bersyukur sekali atas berdirinya Akademi Komunitas di Langsa, dan pemko sangat berkomitmen untuk membangun AK ini menjadi politehnik. Dan ini sesuai dengan visi misi Kota Langsa sebagai kota jasa termasuk jasa pendidikan.(BSO)

Polres Langsa Gelar Sosialisasi Tertib Lalin LANGSA - Satlantas Polres Kota Langsa upaya gelar sosialisasi tertib lalu lintas kepada masyarakat, Polisi Lalu Lintas (polantas) Polres Langsa memberikan sanksi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas (Lalin) ringan di jalan protokol A. Yani di depan lapangan Merdeka Langsa,Rabu (28/8). Kalpolres Langsa AKBP Hariadi melalui Kasatlantas AKP M Junaeddy Jhony di sela sela razia mengatakan,razia ini merupakan razia rutin dalam rangka penertiban Kelengkapan Pengendaraan Bermotor terhadap warga umum. Hanya saja ,katanya,cara yang kita lakukan sedikit berbeda dari biasanya,yaitu untk pelanggaraan ringan selain kita berikan pembinaan dan peringatan untuk melengkapi kelengkapan kendaraan juga kita berikan sanksi menyanyikan lagu lagu kebangsaan Idonesia Raya. Dijelaskannya,tujuan sanksi menyanyikan lagu kebangsaan adalah sebagai upaya untuk mengajak masyarakat agar mengingat kembali nilai nilai nasionalisme. Juga sebagai media untuk mendidik kesadaran masyarakat tertib berlalulintas,karena itu bagian dari nilai nasionalisme.(BSO)

Pemkab Aceh Tamiang Testing CPNS Belum Jelas ACEH TAMIANG - Pemkab Aceh Tamiang untuk testing calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi K-2 (tenaga honorer) dan umum belum jelas pelaksanaannya di Aceh Aceh Tamiang. Hal itu dikatakan Kapala Badan Kepengawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh Tamiang, Ahmad As’adi, menyikapi informasi yang menyebutkan Pemkab Aceh Tamiang akan menerima CPNS dari tenaga honorer K-2 dan formasi umum tahun 2013. Kadis BKPP menerangkan, memang ada ratusan tenaga honorer formasi K-2 yang akan direkrut jadi CPNS melalui jalur testing dan umum sebanyak 30 orang. “Hanya saja jadwal pelaksanaannya sampai saat ini belum jelas karena Pemkab belum menerima surat edaran dari MenPAN dan BR. Ahmad juga menjelaskan, peserta testing K-2 adalah peserta yang tidak lulus K-1, namun memenuhi pesyaratan administrasi ditambah peserta K-2 memenuhi syarat untuk mengikuti testing K-2.(BSO)

Bupati Aceh Timur disaksikan Kadis pendidikan beserta para tokoh masyarakat kecamatan Idi timur, saat mempesijuk pekerja yang akan membangun gedung SLTP Bantuna USAID Australia.

USAID Australia Bantu Pembanguan Gedung SLTP ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin H.M. Thaib melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gedung SLTP Negri 2 Kecamatan Idi Timur yang terletak di Gampong Matang Bungong Seunebok Muku Kecamatan Idi Timur. Pembangunan gedung sekolah SLTP ini dibangun diatas tanah seluas 8000 m3 dimana biaya pembangunan tersebut berasal dari bantuan murni USAID Australia yang disalurkan melalui APBN sebesar Rp. 2.070.000.000 (dua miliar tujuh puluh juta rupiah) bantuan dana ini, selain untuk membangun gedung sekolah yang terdiri dari 6 ruang kelas, 1 ruang dewan guru, ruang kepala sekolah, sarana kebersihan (kamar mandi dan WC), musholla, kantin, pagar dan sarana olah raga dan lengkap dengan saran mobiler sekolah. Menurut Kadis Pendidikan Aceh Timur, Abdul Munir, SE melalui Khairuddin selaku penangung jawab LKB pada Dikmen Aceh Timur pembangunan ini direncanakan akan selesai dalam jangka waktu enam bulan, sebab pihak donatur mengatakan pembangunan dan penyelesaian pelaksanaan pembangunan gedung ini harus tepat waktu agar sesegera mungkin bisa dipergunakan oleh

Bupati Aceh Timur sedang meletakkan batu pertama pembangunan gedung sekolah SLTP Bantuna USAID Australia. anak-anak peserta didik. Bupati Aceh Timur pada kesempatan itu mengucapkan terimakasih kepada Australian USAID yang turut memperhatikan dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Aceh Timur. Normalisasi Sungai Usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung

SLTP bantuan USAID Australia, Bupati Aceh Timur didampingi Kabag Humas dan Protokol Setdakab Aceh Timur, T. Amran melakukan peninjauan lokasi normalisasi saluran sungai/alur yang terdapat di Kecamatan Peudawa Rayeuk. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana sudah reali-

LANGSA - Puluhan personil TNI berseragam hitam dengan masker dan senjata lengkap, berhasil menangkap buronan sekaligus salah satu tokoh penting teroris di kawasan Kota Langsa. Aksi penangkapan berhasil dilakukan setelah puluhan personil TNI menghujani tembakan kearah bus yang melaju dengan kecepatan tinggi, menuju kearah Kota Medan. Aksi sopir bus terpaksa berhenti, setelah dihadang satu unit mobil patroli lengkap dengan senjata SMB SIS 2,7 di depan Tribun Lapangan Merdeka Kota Langsa. Itulah sekelumit aksi kronologis upacara penutupan latihan penanggulangan teror Batalyon Infanteri 112/Raider TA 2013 di Lapangan Merdeka Kota Langsa, Senin (26/8). Latihan ini merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya di Lhokseumawe dan Aceh Timur terkait simulasi penangkapan dan pembebasan sandera dari pelaku teroris di Aceh. Menurut Komandan Batalyon Infantri/Raider Banda Aceh,Mayor Inf Endra Sahputra,latihan ini dibagi dalam dua tahapan,tahapan I yang di laksanakan pada 20-21 Agustus lalu sebagai tahapan teknis dan taktis,sedangkan dari tanggal 22-26 Agustus masuk ke tahap II sebagai tahapan aplikasi. Skenarionya,pihaknya di perintahkan Panglima berdasarkan permintaan aparat kepolisian untuk

mengatasi teroris di Lhokseumawe yang menculik Walikota di kantornya.Sebelum dilakukan pembebasan Walikota Lhokseumawe,bersamaan dengan itu Bupati Aceh Timur di Idi Rayeuk ketika sedang rapat di Dikjar juga diculik. Terakhir,mendapatkan informasi tokoh yang menjadi otak penculikan tersebut mau bertemu dan bersembunyi di Hotel Harmoni di Kota Langsa.Sehingga pihaknya mengeluarkan tim untuk menculik tokoh itu agar dapat di tangkap hidup-hidup untuk dimintai keterangannya,apakah itu jaringannya dan informasi yang dibutuhkan. Lalu,dilakukan pendobrakan melalui bawah dan atas jendela.Dari penggerebekan itu di dapatkan satu dari dua tokoh yang hendak melakukan pertemuan di hotel, sedangkan satu orang lagi berhasil kabur menggunakan bus.Kemudian pihaknya lakukan pengejaran dan penghadangan karena menurut informasi akan manuju ke Medan.Terakhir bus berhasil dihadang di Lapangan Merdeka. Disinggung kaitan latihan dengan situasi keamanan di Aceh, Endra Saputra membantah. ”Latihan ini rutin setiap tahunnya dilaksanakan dalam program kerja satuan Raider 112/Banda Aceh untuk pemeliharaan dan kemampuan tim tutor sejumlah 50 personil,”katanya.(BSO)

sasi pengerukan dan normalisasi sungai tersebut terlaksana, mengingat normalisasi sungai saat ini sangat dibutuhkan mengantisipasi banjir yang sering melanda wilayah tersebut. “Ke depan programprogram seperti ini akan terus kita lanjutkan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” pungkasnya. (BSO)

Diklat Prajabatan Bagi PNS Usia Kritis ACEH TIMUR - Dalam menghadapi tatantangan dan persaiangan global dimasa yang akan datang, PNS dituntut memiliki kemampuan pengetahuan, keterampilan, sikap dan prilaku dalam melaksanakan tugas. Untuk itu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Aceh Timur kembali melaksanakan Diklat Prajabatan bagi para CPNSD dari Golonggan

I dan II Tahun 2013 yang dilaksanakan di aula gedung BKPP Aceh Timur pada Senin lalu. Dalam amanatnya, Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin H.M Thaib mengatakan, Diklat ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS. Di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan

pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya disiplin PNS dalam menjalankan tugasnya. Seorang aparatur harus bisa menjadikan dirinya contoh bagi masyarakat. Oleh karena itu Bupati berpesan kepada pengawas, bagi

peserta diklat yang tidak displin harus ditindak tegas. Sementara itu, Kepala BKPP Aceh Timur, Bustami, SH, MH dalam laporannya mengatakan diklat prajabatan bagi CPNSD golonggan I dan II anggkatan pertama ini diikuti 52 peserta. kebayakan peserta usia kritis dan dari katagori K1. Menurut rencananya diklat ini akan dilaksanakan selama 19 hari.(BSO)

Rocky: PNS Nakal akan Dikarantina ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib atau Rocky akan melakukan karantina terhadap PNS yang tidak disiplin atau PNS nakal di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0104 Aceh Timur di Langsa. Ini dilakukan guna melatih dan menanam kedisiplinan PNS nakal. “Gagasan ini akan kita lakukan jika dalam jajaran PNS tidak terjadi perubahan dalam bekerja. Jadi, Pak Dandim AcehTimur (Letkol Inf. Mujahidin) menyediakan tempat di Makodim untuk melatih kedisiplinan PNS Aceh Timur yang tidak mampu lagi dibina oleh BKPP,” kata Bupati saat Rapat Koordinasi

Unsur Muspika se Kabupaten Aceh Timur di Aula Serbaguna Idi, Selasa (27/8). Dia menambahkan, hal tersebut akan dilakukan setelah badan pengawas melakukan evaluasi yang telah dimulai sejak Juli lalu, baik terhadap PNS di SKPK ataupun di kecamatan-kecamatan. “Siapapun PNS yang tidak disiplin, baik pimpinan ataupun bawahan, baik yang bekerja di sekolah-sekolah, puskesmas, kantor camat ataupun diberbagai instansi lain akan diciptakan disiplin dengan cara militer. Kita tidak main-main, bahkan segala kebutuhan untuk menciptakan disiplin ini akan

dibebankan dalam APBK 2014 mendatang, bahkan sudah kita plotkan anggarannya,” ujar Rocky. Dalam mengevaluasi kinerja PNS dan kehadiran PNS, lanjut Rocky, pihaknya akan melibatkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh Timur, Inspektorat Aceh Timur dan SKPK terkait akan. “Namun demikian, unsur Muspika dikecamatan masing-masing baik Camat selaku perpanjangan tangan bupati, ataupun Kapolsek dan Danramil selaku perpanjangan tangan Kapolres dan Dandim untuk bersama meningkatkan disiplin PNS di kecamatan maisng-masing,” tegas Rocky.

Dalam Rakor Muspika se Aceh Timur hador Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib, Wakil Bupati Syahrul Syama’un, Dandim 0104 Aceh Timur Letkol Inf. Mujahidin, Kajari Idi Hasanuddin SH, Ketua DPRK Aceh Timur Tgk Alauddin SE dan Kabag Ops Polres Aceh Timur Kompol Warosidi SH atas nama Kapolres Aceh Timur serta seluruh unsur muspika dalam 24 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, termasuk tiga kecamatan yang masuk dalam wilayah hukum Langsa tetapi wilayah kerja Pemkab Aceh Timur yakni Sungai Raya, Ranto Selamat dan Birem Bayeun.(BSO)

PASANGAN MZ LANGGAR ATURAN KAMPANYE

Gara-Gara Kampanye, Sekolah Diliburkan KERINCI - Kampanye pasangan nomor urut 3 H.Murasman -H.Zubir Dahlan ( MZ) di Bukit Tengah ibukota Kabupaten Kerinci cukup meriah. Para pendukung antusias menyerukan yel-yel kampanye. Kenapa demikian?. Ini terjadi karena terlihat sejumlah oknum PNS, Kades dan Camat hadir pada acara itu, walau tidak berpakaian seragam. Padahal kampanye pasangan nomor urut 3 itu pada saat jam kerja. Tentu hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 thn 2010 tentang kedisiplinan PNS. Data diperolah LSM Pemuda, saat kampanye pasangan calon MZ berlangsung ada camat

yang ditemui di lokasi kampanye. Belum lagi jajaran kepala dinas. Ada juga ditemui kepala desa memakai kendaraan dinas. Sekolah pun harus diliburkan, apalagi di kawasan Kecamatan Siulak dan Kayuaro, kepala sekolah diikut sertakan kampanye terakhir pasangan calon incanbent tersebut. PNS, kades dan camat ikut kampanye politik seakan sengaja menampilkan diri ditengah masyarakat . Ketua Umum LSM Pemuda Anti Korupsi Boy Bunyamin pasangan no urut 3 ini telah menyalahi peraturan pemilu yakni pasal 50 ayat 1 dan 2. Kemudian jika dilihat

Surat Keputusan (SK) Tim pemenangan MZ, ada kepala desa dan pawaslu terdaftar jadi angota juru kampanye (jurkam ). Kemudian berdasarkan Data LSM Pemuda Anti Korupsi, sekolah yang terpaksa di liburkan yakni SDN 155, SMP 50 Satu Atap di Koto Aro. SDN 15/III Koto Rendah, SDN 99/III Sungai Pegeh termasuk SDN 91/ III Sungai Lebuh. LSM Pemuda Anti Korupsi akan menhyerahkan data tersebut kepada ke Panwaslu Provinsi, Sebab Panwaslu Kabupaten Kerinci hanya bisa diam, melihat pelangaran yang dilakukan kandidat incumbent no urut 3 tersebut.(BOY)

BUPATI Aceh Timur (dua kanan) ketika menerima rombongan alim ulama dan tokoh masyarakat dari Kecamatan Darul Aman.

Bupati: Alim Ulama Diharap Awasi Pengajian Kecamatan ACEH TIMUR - Aparatur desa wajib ikut tiap pertemuan pengajian kepada para alim ulama dan tokoh masyarakat dan berbagai unsur terkait diharapkan mengawasi pelaksanaan Pengajian Rutin Kecamatan ditiap-tiap kecamatan. Hal itu dinilai penting agar biaya penyelenggaraan kegiatan keislaman itu tidak menjadi sia-sia. Sementara itu, Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib mengharapkan seluruh aparatur desa untuk mengikutinya secara rutin setiap pertemuan pengajian. Tak terkecuali Sekdes, Kechik, Kepala Dusun, Kepala Urusan (KAUR) dan para imam desa untuk mengikutinya setiap pertemuan pengajian. Begitu juga dengan para camat untuk mengawasi para aparatur desa ini melalui absensi, sehingga pengajian ini tidak sekedar menjadi seremonial belaka. “Kami dari Pemkab Aceh Timur telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengajian ditingkat kecamatan diseluruh Aceh Timur. Sekarang kembali kepada kecamatan dalam mengawasi kegiatan ini yang dilaksanakan ditia-ptiap kecamatan dengan melibatkan pihak kecamatan,” kata Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib atau Rocky ketika menerima silaturrahmi rombongan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Kecamatan Darul Aman di Ruang Rapat Bupati Aceh Timur di Idi, Senin (26/8). Dia menambahkan, kegiatan pengajian tersebut dinilai sangat bermanfaat ketika diselenggarakan secara sempurna dengan melibatkan MPU dan unsur lainnya. Meskipun dilaksanakan setiap akhir pekan, namun manfaatnya sangat luar biasa diterima para jamaah, terutama para aparatur desa dan imam desa se-kecamatan. “Ini kegiatan yang sifatnya menyeluruh diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur. Jika ulama ditiap-tiap kecamatan mendukungnya, maka kita kegiatan ini merupakan kegiatan perdana yang kita lakukan di Aceh dalam rangka mengawasi pelaksanaan Syariat Islam (SI) di Aceh,” sebut Rocky. Dalam rombongan MPU Kecamatan Darul Aman ikut hadir Ketua MPU Tgk H Hasbi Badai, Wakil MPU Tgk Ibrahim Majelih, Tgk. H. Abdussalam, S.Sos.I, Tgk Marhaban Alubu, dan Asnawi alias Ona alias Tuan Tanah alias Ayah. “Kunjungan kami untuk mengundang Bupati Aceh Timur menghadiri kegiatan Pelaksanaan Kenduri Anak Yatim Piatu di Masjid Baitul Baraqah Kemukiman Pulau Baro Idi Cut yang direncanakan 8 September 2013 mendatang,” kata Abdussalam, Ketua Panpel Kenduri Anak Yatim Kemasjidan Pulau Baro.(BSO)


KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 266 2 – 8 SEPTEMBER 2013

SUMUT

Soal Kasus BS

Khairudin Syah: Tak Bisa Dibina akan Saya Binasakan Sejumlah Kader FKWJ Deli Serdang foto bersama dengan Cabub Deli Serdang, Sudiono alias Praka, pada acara deklarasi belum lama ini.

FKWJ DS Dukung Praka Jadi Cabup DELI SERDANG - Forum Komunikasi Warga Jawa (FKWJ) DPD Kab.Deli Serdang menyatakan sikap siap mendukung Sudiono alias pak Praka menjadi calon bupati Deli Serdang priode 20132018, sebagai tokoh yang peduli rakyat, pasangan Sudiono dengan Haris Binar Ginting layak memimpin Deli Serdang kedepan, untuk mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Demikian dikatakan Ketua DPD FKWJ Kab.Deli Serdang, Legino, didampingi Sekretaris Iskandar Budiman, ST. S.Pd pada acara rapat deklarasi FKWJ Deli Serdang yang diadakan di kediaman Legino di Desa Sidodadi, Kec. Bt,kuis, Kab.Deli Serdang, Rabu malam (28/08). Dalam rapat deklarasi tersebut, selain menyatakan sikap mendukung Praka sebagai Cabub Deli Serdang, juga dibicarakan prihal acara pelantikan pengurus FKWJ Kecamatan se-Kab.Deli Serdang sekaligus menyambut hari olah raga yang acaranya akan diadakan pada tanggal 8 September 2013 mendatang di Lapangan Reformasi

Desa Bandar Klippa, Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang. Sementara itu, dengan bangga, Praka yang turut hadir dalam rapat deklarasi itu mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada FKWJ Deli Serdang yang telah siap mendukung dirinya menjadi orang nomor satu di Deli Serdang, “terimakasih kepada seluruh kader FKWJ Deli Serdang atas dukungan yang luar biasa ini, semoga apa yang menjadi citacita baik kita bersama dapat terwujud, dan mari menyongsong Deli Serdang yang lebih baik ”, sebut Praka yang terlihat bersahaja itu. Diwaktu bersamaan, Ketua DPW FKWJ Sumut, mbah Djamin Sumitro didampingi Sekjen, Sugiardi, dan Wakil Ketua, Supriadi, dalam rapat deklarasi FKWJ Deli Serdang tersebut juga menambah semangat bagi semua kader FKWJ khususnya yang berada di Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung Praka, “mari satukan barisan, menangkan Praka dalam Pilkada Deli Serdang, dan tetap semangat dalam berjuang”, ajak Djamin sembari menambahkan motivasi. (DIZ)

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman bersama Walikota Toyohashi Mr. Koichi Sahara dan Konsultan Jenderal (Konjen) Mr. Yuji Hamada ketika meninjau kios dodol yang ada di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan sekaligus merasakan sensasi mengaduk dodol disela-sela Kunjungan Kerja Walikota Toyohashi-Jepang, Minggu (25/8).

Bupati Terima Kunjungan Walikota Toyohashi SERGAI - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman didampingi Ketua TP. PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman dan Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah, M.Si menerima Kunjungan Kerja (Kunker) dari Walikota Toyohashi Mr. Koichi Sahara beserta rombongan. Toyohashi merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Nagoya Jepang. Dalam kunjungnnya Walikota Toyohashi bersama Konsultan Jenderal (Konjen) Mr. Yuji Hamada, Deputi Director General of Industri Mr. Syuichi Kato, Chief of Water Supply Division Mr. Asakawa, Director Water Supply Division Mr. Kawai, University Science & Technology Mr. Kamara, Chief Director of PT. Taki Petro Chemical Mr. Fujimoto, Director of Taki Petro Chemical Mr. Maemoto, Aichi Sumatera Forum Mrs. Nakagarawa, Medan Japan Club Prof. Hiromi Homma, Sumatera Japan Forum Mr. Jamharil Umeda. Turut hadir juga Ketua DWP Sergai Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Kepala Bappeda Ir. H. M. Taufik Batubara M.Si, Kadis Pertanian Ir. Safarudin, Kadis Tarukim Herman Sitorus SH, M.SP, Kadis Perindagsar Drs. H. Indra Syahrin M.Si, Kadis Parbudpora Drs. Joni Walker Manik MM, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Kabag Umkap Fitriadi S.Sos, MSi, Camat Perbaungan Drs. Akmal Koto, Camat Pegajahan Misran SE, Camat Serba Jadi Dra. Sri Hernawati, Camat Pantai Cermin Yasir Arafat Nasution S.Sos, serta unsur Muspika Kecamatan. Bupati Soekiman mengajak Walikota Toyohashi Mr. Koichi Sahara beserta rombongan untuk meninjau bendungan air Sei Ular yang berada di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi. Bendungan dengan luas 18.500 Ha ini airnya dipergunakan untuk kebutuhan para petani dalam rangka memberikan pengairan terhadap tanaman padinya, untuk selanjutkan akan di upayakan dan dijadikan centra air bersihyang layak sehingga dapat dikonsumsi bagi

masyarakat luas. Acara dilanjutkan dengan makan siang di Pantai Pondok Permai Kecamatan Pantai Cermin. Setelah selesai makan dan beristirahat sejenak, dilanjutkan dengan meninjau peternak sapi yang berlokasi di Desa Ujung Rambung. Areal kandang sapi milik H. Zulfikar ini diperkirakan berkapasitas 1000 ekor dan kini baru terisi sekitar 800 ekor sapi. Dalam sambutannya, Bupati Sergai Ir. H. Soekirman menyatakan sangat senang menerima kunjungan ini yang merupakan balasan atas lawatan 3 bulan lalu. Lawatan ini semoga menjadi respon positif untuk penjajakan hubungan kerjasama yang lebih intensif lagi demi peningkatan pembangunan daerah. Soekirman juga berharap antara Sergai dan Toyohashi kedepannya bisa menjadi lebih bersahabat dan akrab (friendship city). Hubungan ini ditawarkan Bupati Soekirman, mengingat melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) Sergai yang memang membutuhkan teknologi dan investasi dari Toyohashi maupun Jepang secara keseluruhan. Harapan Soekirman pun mendapat apresiasi dari Walikota Koichi Sahara yang juga menyambut baik atas keinginan Bupati Sergai tersebut. Dikatakannya bahwa SDA yang dimiliki daerah ini cukup potensial serta perlu adanya sentuhan inovatif untuk menjadikannya lebih maju dan berkembang, ujar Walikota Koichi. Dikatakan Koichi Sahara kunjungan ini bukan hanya wisata semata, akan tetapi diharapkan mampu memotivasi kita semua untuk menjadikan Kota Toyohashi dengan Kabupaten Serdang Bedagai lebih bersahabat dan lebih dekat lagi. Diakhir sambutannya, Walikota Toyohashi berterima kasih kepada jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai atas sambutan hangat dan keramahtamahan masyarakatnya. Rombongan beserta Konjen Jepang merasa sangat terhormat dan bahagia bisa menapaki Kabupaten yang kaya akan hasil alamnya.

MEDAN – Ketua LSM DPD Perhimpunan Pemuda Penegak Hukum (P3H) Sumatera Utara, Zainal S.Sos.I, meminta Bupati Labura H. Kahiruddin Syah SE. segera mencopot mantan narapidana yang telah dilantik menjadi Sekretaris Kecamatan. “Saya kira seluruh Kepala Daerah sudah menerima Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/432/SJ tahun2012, tentang larangan kepala daerah untuk mengangkat kembali PNS mantan napi ke dalam pejabat struktural. Tidak ada alasan bagi kepala daerah mengangkat mantan

napi mengangkat pejabat struktural, ” ucap Zainal. Ketika ditemui di Kota Medan Kamis, (29/8). Apalagi Pemkab Labura adalah sebuah Kabupaten baru. Harusnya persolan administrasi harus tertata dengan rapi sehingga tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam mengangkat pejabat struktural. Oleh kerena itu kita sangat menyesalkan pengangkatan BS yang mantan napi menjadi Seketaris Kecamatan. Zainal juga menilai Pemkab Labura terkesan lamban dalam mengambil tindakan untuk menganulir keputusan BS sebagai Sekcam. “ Kita tidak ingin kasus

BS ini menjadi presedan buruk kedepan. Sebab masyarakat Labura mengharapkan Aparatur Pemerintah, yang benar-benar berkualitas dan profesional dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan program-program pembangunan. Jika Aparaturnya mantan napi bagaimana mungkin dia menjadi teladan yang baik bagi masyarakat,” sebut Zainal. Lebih lanjut Zainal mengatakan, bila kasus BS ini dibiarkan sama artinya Bupati dan Wakil Bupati Labura mencoreng arang dimuka sendiri. Atau dengan kata lain mereka mempertaruhkan

nama baik Kabupaten Labura dikenal dengan daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan nilai-nilai Agama. Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati melantik BS seorang mantan napi untuk menempati jabatan Sekretaris Camat Kualuh Hilir. Padahal dia pernah dihukum pidana penjara selama 4 bulan kerna dinyatakan bersalah dalam kasus gula Ilega. KPKPos sebelumnya juga telah mengkonfirmasi Wakil Bupati Labura H. Minan Pasaribu, SH.MM. melalui pesan singkat. Wakil Bupati mengatakan dia

Muara Terima Bantuan Bibit Bawang Merah

Eldin: Jajaran Dinkes Harus Siap Hadapi UU BPJS

TAPUT- Masyarakat petani di Kecamatan Muara menerima bantuan bibit bawang merah sebanyak 3 ton dan pupuk organik serta obat-obatan dari Pemkab Taput melalui Dinas Pertanian. Penyerahan bantuan tadi dilakukan oleh Kadis Pertanian Drs Jhon Harry MMA kepada kelompok tani di pelataran kantor Kecamatan Muara, Rabu (28/8). Bibit bawang tadi diharapkan mampu memulihkan Kecamatan Muara sebagai lumbung pertanian bawang merah Taput. “Kita berharap bantuan ini dapat digunakan semaksimalPenyerahan bibit bawang yang dilakukan secara simbolis. mungkin serta memulihkan kemHarry juga menginformasikan, Tahun depan direncanakan bali latar belakang Kecamatan Muara sebagai lumbung pertanian bibit bantuan bawang merah akan bahwa tahun depan pemerintah bawang merah di Taput, serta ditingkatkan sesuai dengan komit- pusat akan melakukan pemusatan dapat meningkatkan kesejah- men Pemkab Taput, berikut pembibitan bawang merah secara teraan petani disini,” kata Harry. dengan bantuan bibit mangga dan besar-besaran di Samosir untuk Lanjutnya lagi, disamping bibit bibit aren. “Pesan Bupati juga, kebutuhan petani bawang di tadi, pemkab sekaligus mem- pesta mangga sudah diagendakan Sumut. Sabar Sitanggang, kepala Badan berikan bantuan pupuk organik dan dilakukan setiap tahun di dan obat-obatan pertanian guna Kecamatan Muara ini. Kelompok Penyuluh Pertanian (BPP) Taput mensukseskan tanaman bawang tani juga diharapakan agar ber- berharap terjadinya komunikasi merah di Muara. “Seharusnya sungguh-sungguh ikut serta yang sinergis antara petani dengan bantuan ini langsung diberikan oleh memulihkan Kecamatan Muara penyuluh agar apa yang diharapkan Bupati Taput, namun karena tugas sebagai lumbung pertanian padi, dapat terwujud sehingga hasil pemerintahan kami mewakili bawang merah berikut dengan produksi pertanian dapat pemberian bantuan ini,” mangga sebagai ciri khas tanaman maksimal. “Kami siap menerima setiap kasus pertanian, baik hama, buah di Muara,” tegasnya. imbuhnya.

pola tanam dan bagaimana teknik meningkatkan hasil pertanian, dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) siap melakukan itu,” sebutnya. Jameran Siburian, Ketua kelompok Tani Parsaoran Desa Batu Binumbun sangat berterimakasih atas pemberian bantuan bibit bawang merah tadi. “Disamping itu, kami juga sudah merasakan bantuan Pemkab lainnya, semisal jalan usaha tani, sehingga mobilitas hasil pertanian kami dapat terangkut dengan baik,” katanya.(PR)

Kejari Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah TAPUT- Masyarakat petani di Kecamatan Muara menerima bantuan bibit bawang merah sebanyak 3 ton dan pupuk organik serta obat-obatan dari Pemkab Taput melalui Dinas Pertanian. Penyerahan bantuan tadi dilakukan oleh Kadis Pertanian Drs Jhon Harry MMA kepada kelompok tani di pelataran kantor Kecamatan Muara, Rabu (28/8). Bibit bawang tadi diharapkan mampu memulihkan Kecamatan Muara sebagai lumbung pertanian bawang merah Taput. “Kita berharap bantuan ini dapat digunakan semaksimal mungkin serta memulihkan kembali latar belakang Kecamatan

tidak mengetahui bahwa BS adalah mantan napi. Hal yang sama juga di sampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Labura, Edi Sampurna Rambe MSi. Bupati Labura Khairuddin Syah SE, ketika di konfirmasi KPKPos mengatakan, bahwa setiap warga Negara berkewajiban memberikan pengabdian terbaik terhadap Bangsa dan Negara.”saya juga mantan napi, jadi apakah orang yang pernah bersalah seperti BS, harus menaggung kesalahan seumur hidup. Meskipun demikian jika BS tak bisa dibina maka akan saya binasakan,” tegas Bupati. (RUD)

Muara sebagai lumbung pertanian bawang merah di Taput, serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani disini,” kata Harry. Lanjutnya lagi, disamping bibit tadi, pemkab sekaligus memberikan bantuan pupuk organik dan obat-obatan pertanian guna mensukseskan tanaman bawang merah di Muara. “Seharusnya bantuan ini langsung diberikan oleh Bupati Taput, namun karena tugas pemerintahan kami mewakili pemberian bantuan ini,” imbuhnya. Tahun depan direncanakan bibit bantuan bawang merah akan ditingkatkan sesuai dengan komitmen Pemkab Taput, berikut

dengan bantuan bibit mangga dan bibit aren. “Pesan Bupati juga, pesta mangga sudah diagendakan dan dilakukan setiap tahun di Kecamatan Muara ini. Kelompok tani juga diharapakan agar bersungguh-sungguh ikut serta memulihkan Kecamatan Muara sebagai lumbung pertanian padi, bawang merah berikut dengan mangga sebagai ciri khas tanaman buah di Muara,” tegasnya. Harry juga menginformasikan, bahwa tahun depan pemerintah pusat akan melakukan pemusatan pembibitan bawang merah secara besar-besaran di Samosir untuk kebutuhan petani bawang di Sumut.

Sabar Sitanggang, kepala Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Taput berharap terjadinya komunikasi yang sinergis antara petani dengan penyuluh agar apa yang diharapkan dapat terwujud sehingga hasil produksi pertanian dapat maksimal. “Kami siap menerima setiap kasus pertanian, baik hama, pola tanam dan bagaimana teknik meningkatkan hasil pertanian, dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) siap melakukan itu,” sebutnya. Jameran Siburian, Ketua kelompok Tani Parsaoran Desa Batu Binumbun sangat berterimakasih atas pemberian bantuan bibit bawang merah tadi. (PR)

MEDAN–Sesuai Rencana Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) akan efektif diberlakukan mulai 1 Januari 2014. Dimana semua pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat akan dibiayai negara, tidak ada kecuali baik kaya maupun miskin. Bukan hanya itu dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pun layanan yang diberikan tidak terbatas pada penyakit tertentu, tapi semua penyakit akan dicover. Termasuk, cuci darah yang biayanya relatif cukup mahal. Plt Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menyampaikan hal itu ketika membuka acara Pertemuan Kesiapan Rumah Sakit Kota Medan dalam menghadapi BPJS di Balai Kota Medan, Kamis (29/8). Selanjutnya Eldin menjelaskan, BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia sebagai implementasi dari UU No.40 tahun 2004 dan UU No24 tahun 2011. BPJS nantinya akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia seperti lembaga Asuransi Jaminan Kesehatan (PT Askes) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PT Jamsostek). Eldin menyambut baik digelarnya pertemuan yang digagas Dinas Kesehatan Kota Medan ini dan meminta kepada seluruh peserta agar serius mengikutinya sehingga nantinya benar-benar siap menghadapi sistem jaminan sosial yang baru tersebut. Selain itu semua rumah sakit yang akan menjadi provider harus siap dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada saat berobat. “Sebagai pelayan kesehatan masyarakat, kita harus menjadi contoh yang baik. Tingkatkan kapasitas, kapabilitas, disiplin, kerja keras , kreatifitas serta motivasi kerja guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang handal dan modern. Serta mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga ketika UU BPJS diberlakukan, seluruh institusi di jajaran kesehatan siap melaksanakannya,” ujarnya. Sementara itu Kadis Kesehatan Kota Medan drg Usma Polita dalam laporannya mengatakan, pertemuan ini sengaja digelar untuk persiapan menghadapi diberlakukannya UU BPJS awal Januari 2014. Selain minta kesiapan rumah sakit yang akan jadi provider, Usma juga berharap agar seluruh puskesmas dan puskesmas pembantu beserta tenaga medisnya siap untuk melaksanakan UU BPJS.(VIN)

Bupati Ajak Masyarakat Jaga Kesejukan Jelang Pilkada LANGKAT - Banyak manfaat memperbanyak silaturrahim, diantaranya melapangkan pintu rezeki bukan hanya berbentuk bendawi atau harta namun seluruh nikmat diterima merupakan bahagiannya. Bahkan, lahirnya rasa persatuan sehingga kondusifitas terjaga menjadi komponen tidak terlepaskan. Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu, menyampaikan hal tersebut ketika mengikuti halal bi halal diikuti penepung tawaran jamaah calon haji Kecamatan Padang Tualang sekaligus penyerahan hibah pemerintah untuk dunia pendidikan dan keagamaan di halaman Masjid Nurul Huda Desa tanjung Putus Kec Padang Tualang, Kamis (29/8). “Salah satu dari rezeki yang kita rasakan begitu nyata di tengah masyarakat, tetap terpeliharanya iklim kondusifitas meskipun diantara kita memiliki perbedaan suku, agama, golongan seluruhnya dapat bersatu memberikan yang terbaik untuk bumi Langkat berseri,” kata H Ngogesa. Selanjutnya disampaikan, saat ini semangat persatuan tersebut sedang diuji menjelang terlaksananya pemilihan

Bupati Langkat H. Ngogesa yang juga calon Bupati Incumbent no urut 4 disambut kaum Ibu saat hadir pada acara silaturrahim dan halal bi halal di Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang, Kamis (29/8). Bupati dan Wakil Bupati Langkat periode 2014-2019 direncanakan 23 Oktober mendatang. Sesuai tahapan dikeluarkan KPU, bupati incumbent di Pemilu Kada tersebut bersama pasangannya H

Sulistianto beratribut nomor 4 di pesta demokrasi rakyat oktober mendatang. Bupati Ngogesa menuturkan dalam hakekat demokrasi, pemimpin dapat bekerja jika memperoleh kepercayaan dari masyarakat dipimpinnya. Untuk itu,

masyarakat Langkat umumnya dan Padang Tualang khususnya diminta tidak terkotak-kotak agar tercapainya demokrasi. Sementara al Ustadz H Syahrial Azhar Lubis menguraikan, sesuai tuntunan agama tidak dibenarkan saling ejek bahkan menjelek-jelekkan dengan tujuan jalinan silaturrahim terjaga baik. Begitu juga dengan konteks menentukan pemimpin, hendaknya tidak melihat dari sudut kesukuan namun ketaqwaan pribadi calon pemimpin tersebut. “Dalam menentukan pilihan, hendaknya kita tidak melihat secara kesukuan saja tetapi lihat nilai ketaqwaan calon tersebut bahkan kemampuannya berbuat untuk kemaslahatan rakyatnya,” sebut ustadz. Camat Padang Tualang, M Yusuf, menyebutkan masyarakat merasa senang atas kehadiran sekaligus berbaurnya Bupati Ngogesa. Tidak hanya itu, selama menjabat bupati (Ngogesa) telah banyak pembangunan dirasakan baik fisik maupun pembinaan masyarakatnya melalui alokasi anggaran tercatat tercurah Rp11 M pada tahun ini. (JUL)


KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 266 2 – 8 SEPTEMBER 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Komisi Pemberantasan Korupsi mempertanyakan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dugaan perbedaan laporan audit investigatif tahap II terkait proyek Hambalang. 2. KPK mengeluarkan data rekapitulasi penindakan semes ter pertama tahun 2013. Dari data itu terlihat bahwa kasus korupsi paling banyak terjadi di kementerian, disusul kemudian pemerintah kabupaten atau kota.

Koruptor Manfaatkan Gatkeeper Sembunyikan Uang Korupsi JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan tren baru yang diterapkan koruptor dalam menyembunyikan uang hasil korupsi. Para koruptor menggunakan jasa gatekeeper yang berprofesi sebagai pengacara, notaris maupun penasehat hukum. "Peranan gatekeeper ini berdasarkan laporan yang kami kumpulkan. PPATK sudah membuat statisnya. Tercatat sejak tahun 2010, ada sekitar 61 laporan terkait dengan keberadaan gatekeeper," ungkap Direktur hukum pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK, Fithriadi Muslim saat seminar korupsi di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Rabu pekan lalu. Fithriadi mensinyalir tren peranan gatekeeper mengalami grafik kenaikan yang tajam. Dari tahun 2012 hanya ada 22 laporan notaris dan pengacara. Sampai Juli 2013, sudah ada 10 Laporan baru. "Kita menemukan keberadaan profesi tersebut, ternyata disalahgunakan untuk menyembunyikan tindak pidana hasil korupsi,"

sambungnya. Dijabarkan, kasus pencucian uang dengan bantuan gatekeeper didominasi kasus korupsi. Lebih dari 80 persen didominasi kasus pencucian uang di Jakarta. Notaris merupakan yang terbesar dalam kasus penyuapan sekitar 11 persen, 8,2 persen untuk kasus korupsi. Salah satu notaris yang disinyalir menjadi gatekeeper terdepan adalah notaris Djoko Susilo. "Peran notaris dominan, di kasus DS ada peran notaris bukan hanya bertugas jadi notaris tetapi menegosiasi harga, mencari pembeli, membuat seolah-olah harta tidak jelas," paparnya. Menurutnya, gatekeeper mencakup pengacara, notaris, trust dan penyedia jasa perusahaan yang memanfaatkan keahlian mereka menyembunyikan hasil korupsi. Profesi itu jelas melanggar hukum, jika digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana korupsi. "Bahkan gatekeeper bertindak sebagai perantara, menghilangkan hubungan koruptor dengan harta miliknya," ucapnya.(ENDY)

Tersangka Korupsi Kantor Pos Pura-pura BANJARMASIN - Salah satu tersangka kasus dugaan manipulasi pembukuan layanan Giro Pos Online dan penyetoran pajak di Kantor PT Pos Indonesia Persero Cabang Banjarmasin, Laili Rahmaniah Noor, membuat penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin kesal. Laili yang saat kasus ini terjadi menjabat sebagai manajer akutansi, mengaku mengalami gangguan jiwa. Padahal berdasarkan hasil pemeriksaan dokter jiwa, kejiwaan Laili tidak bermasalah. Kasi Intelijen Kejari Banjarmasin, Budi S, meyakini tersangka mengaku gila untuk menghindari pemeriksaan penyidik, yang telah beberapa kali melayangkan surat panggilan. "Hasil visum telah ada dan menyatakan tersangka bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata Budi mewakili Kajari Banjarmasin, Agoes SP, saat ditemui, Jumat (30/8/2013). Budi mengungkapkan tersangka selalu mangkir setiap dipanggil. Setiap didatangi ke rumahnya, Laili melalui saudaranya selalu memperlihatkan surat keterangan pemeriksaan dari Rumah Sakit Sambang Lihum. Sementara dua tersangka lain yakni Agus Hilman Anwar yang bertindak sebagai manajer keuangan dan Herlina selaku manajer giro sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan. Penyidik juga telah memanggil sejumlah saksi. Padahal untuk mendalami kasus dugaan penyimpangan Giro Pos Online senilai Rp 4,3 miliar itu, penyidik memerlukan kete-

rangan Laili. Tak mau kecolongan, penyidik pun melakukan pemeriksaan kejiwaan Laili. "Hasil visum itu merupakan dasar yang kuat bagi penyidik untuk melanjutkan penyidikan dan memeriksa tersangka," kata Budi. Penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan. Mengingat Laili dianggap kurang kooperatif, penyidik mempertimbangkan penahanan Laili. "Kalau memang dirasa perlu untuk dilakukan penahanan maka akan ditahan demi mempercepat proses penyidikan," lanjut Ketut. Sebelumnya penyidik menyatakan mencurigai surat keterangan Laili pernah dirawat di rumah sakit jiwa pada 2005. "Ternyata saat kami periksa, itu tidak benar," ujar seorang penyidik. Pengakuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai status kepegawaian Laili di Kantor Pos Banjarmasin. "Kalau dia pernah sakit jiwa kenapa bisa bekerja dan jadi pegawai di kantor pos," ujar penyidik tersebut. Selain melakukan pemeriksaan, penyidik mulai melakukan penyitaan terhadap harta ketiga tersangka. Pelaksana Tugas Direktur RS Sambang Lihum, dr Asikin Noor mengakui Laili pernah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Namun Asikin lupa tanggal pastinya. Dia hanya ingat Laili dirawat beberapa hari. "Mengenai data pastinya besok datang ke rumah sakit," ujarnya saat dihubungi via telepon, Jumat. Sedang mengenai penyakitnya, Asikin menyatakan tidak bisa menjelaskannya.(NET)

KPK-Kemendikbud Latih 100 Dosen Antikorupsi KOMISI Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali menggelar Training of Trainers (ToT) Pendidikan Antikorupsi yang melibatkan para dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Setelah sebelumnya menyasar dosen dari wilayah Jakarta, Bandung, dan Palembang, kali ini KPK dan Kemendikbud melatih sekitar 100 dosen dari wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Acara berlangsung pada Senin-Rabu pekan lalu di Nusa Dua, Bali, dibuka pimpinan KPK Busyro Muqoddas bersama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kemendikbud Djoko Santoso dan Inspektur Jenderal Kemendikbud Haryono Umar. Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Dedie A. Rachim menjelaskan, pelatihan ini merupakan rangkaian program untuk menyiapkan Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi di PTN/PTS dalam upaya menyebarluaskan nilai-nilai dan budaya antikorupsi di lingkungan kampus dan mahasiswa. ”Perguruan tinggi yang mengikuti ToT ini diharapkan akan menerapkan Mata Kuliah Wajib atau Pilihan Pendidikan Antikorupsi di kampusnya masing-masing sebagaimana Surat Edaran Dirjen Dikti," ungkapnya. Tim pemateri pada pelatihan ini terdiri atas KPK dan tim penyusun mata kuliah antikorupsi dari beberapa perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Soegijapranata, Universitas Ne-

Tersangka dalam dugaan penerima suap Rudi Rubiandini keluar mobil tahanan sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/8). KPK menetapkan mantan Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini yang dulunya adalah dosen teladan di Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai tersangka setelah tertangkap tangan oleh penyidik KPK terkait dugaan suap oleh perusahaan trader minyak asing. geri Surabaya, dan Universitas Paramadina. “Tentunya selain materi yang disampaikan oleh pimpinan KPK dan Irjen Dikbud,” lanjut Dedie. Dalam waktu dekat, tambah Dedie, kegiatan serupa akan di-

gelar di Semarang, Medan, Surabaya, dan Jakarta. “Diharapkan di akhir tahun 2013 sudah ada 2000 orang dosen calon dan pengampu Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi setidaknya dari 1.000 per-

guruan tinggi negeri atau swasta yang dilibatkan secara aktif oleh KPK dan Dikbud”. “Sesuai dengan amanat Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam melaksanakan upaya pencegahan, KPK melaksanakan pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan,” tandasnya.(HUMAS)

KPK Dukung Pemprov Sumbar Terapkan Pengendalian Gratifikasi KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov Sumbar, salah satunya dengan ditandatanganinya Komitmen Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Penandatanganan yang dilakukan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan disaksikan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono ini berlangsung pada Rabu dua pekan lalu di Auditorium Gubernuran Pemprov Sumbar. Hadir dalam acara tersebut wakil gubernur, sekretaris daerah, serta seluruh pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemprov Sumbar. Menurut Giri Supradiono,

penandatangan komitmen ini guna mendorong Pemprov Sumbar untuk meningkatkan transparansi penerimaan atau penolakan hadiah (gratifikasi) di lingkungan Pemprov Sumbar. “Komitmen pemberantasan gratifikasi dan suap harus dibangun di seluruh lini sampai ke daerah, mengingat pejabat yang tersandung kasus korupsi tidak hanya di pusat, namun juga sampai ke daerah. “Berdasarkan catatan KPK, selama menegakkan pemberantasan korupsi, telah terdapat 4 duta besar, 8 menteri, 9 gubernur, dan 35 bupati/walikota yang dijadikan tersangka,” paparnya. Lebih lanjut Giri menjelaskan, gratifikasi adalah sebuah pemberian dalam arti luas, baik itu

berupa barang, uang, komisi, dan fasilitas lainnya yang tidak mempunyai ancaman pidana. “Jika gratifikasi tersebut dilakukan oleh para pejabat negara, barulah gratifikasi itu mempunyai ancaman pidana, jatuhnya ke suap. Melihat rumusan pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001,” jelasnya. Menurutnya, maraknya suap dan gratifikasi di pemerintahan Indonesia, salah satunya dipicu oleh kecilnya gaji pegawai. Sehingga dengan pendapatan yang minim, oknum pegawai negara sangat rentan untuk terlibat dalam proses suap, bahkan cenderung menjadikan suap sebagai lahan pen-

dapatan. “Namun, meskipun gaji pegawai dinaikkan, itu bukanlah hasil final. Tetap dibutuhkan pengawasan agar suap-menyuap tidak terjadi lagi. Saya yakin, jika gratifikasi dan suap diakhiri, pasti akan meningkatkan per kapita pendapatan,” ujarnya. Selain itu, lanjut Giri, upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah perilaku korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah dengan mendorong dilaksanakannya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dilakukan dengan penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi pegawai negeri sipil (PNS), sistem seleksi CPNS dan promosi yang trans-

paran serta profesionalisasi PNS. “Kemudian, yang tak kalah penting adalah pengembangan sistem elektronik, peningkatan pelayanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana PNS,” tandasnya. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumbar masih terus berkomitmen memberantas pungutan dan suap dalam pelayanan. Hal tersebut telah direalisasikan dengan cara pemasangan tanda atau spanduk anti korupsi, dan gratis administrasi di setiap kantor pelayanan. (HUMAS)

Pemkot Surabaya Terapkan Sistem Manajemen Kinerja KPK SISTEM manajemen kinerja pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu acuan atau contoh bagi instansi lain. Bahkan beberapa telah mengadopsi dan menerapkan manajemen kinerja tersebut di instansinya. Salah satunya adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, yang sejak tahun 2010 menerapkan pola sistem manejemen kinerja layaknya di KPK. “Pemkot Surabaya melihat bahwa jika ini ingin maju dalam konteks pengelolaan birokrasi dalam rangka melayani masyarakat, tampaknya salah satu hal yang paling penting adalah manajemen kinerja, “ ungkap Agus Iman Sanhaji, perwakilan Pemkot Surabaya yang merupakan Kepala Bappeda Kota Surabaya, saat bertandang ke kantor KPK, Selasa pekan lalu. Agus mengungkapkan, pada 2009 Pemkot Surabaya berkunjung ke banyak tempat, termasuk KPK, yang telah menerapkan manajemen

kinerja terhadap pegawainya. Dari banyak kunjungan itu, menurutnya, sistem manajemen kinerja yang paling bagus, kredibel, dan dapat dipertangungjawabkan perhitungannya adalah di KPK. “Sehingga mulai tahun 2010, kami pun menerapkan dan menjalankan sistem manajemen kinerja yang ada di KPK,” paparnya. Dengan menerapkan pola manajemen kinerja tersebut, Pemkot Surabaya berusaha menghitung kinerja pegawai dengan memberikan kompensasi berdasarkan nilai kinerja. Atas saran-saran KPK pula, semua honor dihapuskan. “Pola pemberian diubah dengan mengikuti manajemen kinerja. Alhasil, kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu dengan model tersebut, meskipun di awal sempat resisten, setelah sekian bulan dapat disimpulkan bahwa pegawai menjadi semakin semangat dan termotivasi sehingga mereka otomatis lebih bagus, efisien, dan produktif dalam be-

kerja,” ungkap Agus. Setelah tiga tahun berjalan, Agus mengaku pihaknya ingin terus mengembangkan sistem yang sudah diterapkan dengan kembali bertandang ke KPK. “Kami ingin mengetahui sekaligus menyerap kembali hal-hal baru dari KPK yang dapat diterapkan agar sistem manajemen kinerja lebih sempurna dari yang sudah ada. Selain itu, kami juga menyampaikan beberapa hal yang akan dibuat untuk mendapatkan masukan dari KPK. Karena menurut kami, guru kami adalah di sini” ucapnya. Dari pertemuan tersebut, Agus mengaku pihaknya mendapatkan banyak hal baru yang cukup menarik dan bisa diterapkan di Pemkot Surabaya. Salah satu saran KPK adalah mengaitkan record pegawai untuk menjadi bagian dari jenjang karier. Selain itu adalah bagaimana mengembangkan integrasi mekanisme pengaduan masyarakat yang terhubung ke sistem kinerja. “Sehingga jika pegawai

tidak melayani dengan baik dan aduan masyarakat terbukti, maka akan menjadi unsur pengurang dari kinerjanya. Otomatis hal tersebut akan mengurangi insentif dan berpengaruh terhadap jenjang karier”. Dia berharap, Pemkot Surabaya menjadi benchmark pemerintah daerah yang maju dalam menerapkan manajemen kinerja. Sementara itu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPK Apin Aviyan menjelaskan, KPK sejak berdiri sudah menerapkan sistem manajemen kinerja dengan mengukur setiap kinerja pegawai berdasarkan key performace indicator (KPI), tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dan job description yang dimiliki. “Setiap tahun dilakukan penilaian. Nilai itu merupakan prestasi seseorang di KPK. Ini sudah diimplementasikan dengan baik sehingga banyak pemprov, pemkot, kementerian dan lembaga banyak yang ingin belajar di KPK untuk memperbaiki sistem yang mereka punya,” papar

Apin. Setiap tahun, lanjut Apin, KPK menerapkan manajemen kinerja dengan rutin. Pada awal tahun, target kinerja disusun, kemudian monitoring dan evaluasi selama proses dilakukan setiap tiga dan enam bulan. “Setiap hari pegawai KPK mengisi timesheet sebagai bahan monitor. Kemudian di setiap akhir tahun, KPK melakukan penilaian yang dinilai oleh atasan langsung dan diberikan penilaian tertentu berdasarkan kategori yang diperoleh,” tambahnya. Sebagai bahan evaluasi kepada pegawai selama bekerja dalam satu tahun, kemudian dari hasil kinerja itu pegawai akan mendapatkan reward atau manfaat dari hasil kinerja berupa insentif tahunan yang telah ditetapkan oleh pimpinan KPK melalui peraturan komisi. “Pegawai akan memperoleh kompensasi yang akan didapatkan pada setiap tahunnya sesuai dengan penilaian kinerja yang diperolehnya,” tandas Apin. (Humas)

penyalahgunaan kewenangan dari pasal 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 Tahun 2001 tentang perbuatan menguntungkan diri sendiri. Bank Century mendapatkan dana talangan hingga Rp 6,7 triliun pada 2008, meski pada tidak memenuhi syarat karena rasio kecukupan modal (CAR) yang hanya 2,02 persen. Sementara, berdasarkan aturan, batas CAR untuk mendapatkan FPJP adalah 8 persen. Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Bank Century menyimpulkan adanya ketidaktegasan BI terhadap bank milik Robert Tantular tersebut karena diduga mengubah

peraturan yang dibuat sendiri agar Bank Century bisa mendapat FPJP, yaitu mengubah Peraturan Bank Indonesia (BPI) No 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula dengan CAR 8 persen menjadi CAR positif. Kucuran dana segar kepada Bank Century dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, bank tersebut menerima Rp 2,7 triliun pada 23 November 2008. Tahap kedua, pada 5 Desember 2008 sebesar Rp 2,2 triliun, tahap ketiga pada 3 Februari 2009 sebesar Rp 1,1 triliun dan tahap keempat pada 24 Juli 2009 sebesar Rp 630 miliar. Dengan demikian, total dana talangan untuk Bank Century mencapai Rp 6,7 triliun.(ENDY)

Giliran Darmin Nasution Diperiksa KPK JAKARTA - Kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, masih terus berkembang. Perkembangan terbaru, giliran Darmin Nasution diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution memenuhi panggilan KPK, Kamis pekan lalu. Ini merupakan pemeriksaan Darmin untuk pertama kalinya. Selama ini Darmin belum tersentuh hukum, karena masih serius menjabat sebagai Gubernur BI. "Kedatangan saya dipanggil untuk menjadi saksi kasus Pak Budi Mulya dalam rangka bank

century, jelaskan?" komentar Darmin kepada wartawan saat tiba ke gedung KPK Jakarta pada pukul 09.45 WIB. Ditanya apakah membawa dokumen Century? "Nantilah, ini bukan tebak-tebakan," jawabnya singkat dengan terburu-buru masuk ke gedung KPK. Darmin yang memakai baju batik biru berlengan pendek, datang sendirian tanpa didampingi pengawal maupun ajudannya. Saat pemberian dana talangan itu, Darmin Nasution duduk sebagai Komisaris di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Sekitar pukul 16.30 WIB, Darmin keluar dari ruang pemeriksaan. Darmin mengaku

penyidik KPK menanyainya soal kesaksian apa yang disampaikan saat rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik beberapa tahun silam. “Jadi apa saja yang saya ucapkan, ditanyakan itu, ditanya lagi lebih detail. You kalau mau tahu cari saja transkripnya. Pertanyaan lainnya terkait waktu jumlah kebutuhan dan menyelamatkan Century itu melonjak meningkat pada rapat tanggal 24 November 2008. Itu juga sama,” jelasnya sambil menambahkan penyidik juga meminta dirinya menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rapat tersebut. Terkait kasus Bank Century,

KPK sudah memeriksa sejumlah pejabat BI maupun mantan Kementerian Keuangan dari dalam dan luar negeri. Pemeriksaan KPK di luar negeri dengan memeriksa mantan ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Sri Mulyani di Washington DC Amerika Serikat pada 30 April dan 1 Mei. Juga Kepala Kantor BI di Amerika Serikat Wimboh Santoso, yang tahun 2008 menjabat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia. Selain itu, KPK memeriksa sejumlah pejabat BI seperti Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah yang pernah menjabat

sebagai Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) BI pada 2008, Disusul Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah yang sebelumnya menjabat sebagai direktur bidang Pengawasan BI. Pada 27 Juni 2013, KPK juga menggeledah enam ruangan di BI untuk mencari jejak tersangka selama 20 jam. Hingga kini, KPK sudah menetapkan tersangka. Mereka mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka pada 7 Desember 2012. Dan mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah adalah orang yang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Budi Mulya dikenai pasal


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 266 2 - 8 SEPTEMBER 2013

Dewan Minta Timsel Perhatikan Track Record Calon Anggota KPU TANJUNGBALAI – DPRD Kota Tanjung balai mengingatkan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tanjungbalai memperhatikan rekam jejak orang-orang yang hendak dicalonkan menjadi anggota KPU periode 2013 – 2018. Hal ini perlu, guna memastikan anggota KPUD yang terpilih memiliki kapasitas, dan kapabilitas yang mumpuni. Hakim Tjoa Kian Lie, anggota DPRD Tanjungbalai mengatakan, untuk menciptakan KPU yang profesional, seperti citacita dalam pembentukan KPU tersebut, harus diawali dengan pemilihan kandidat calon anggota KPU yang profesional pula.

Selain profesionalitas, orang-orang yang akan dicalonkan tersebut harus bersih dari campur tangan politik. Artinya, calon anggota KPU itu bukan partisipan dari kelompokkelompok politik tertentu. “Penyeleksian calon anggota KPU yang profesional dan sungguh-sungguh akan membawa bangsa dan negara ini kepada perubahan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Hakim Tjoa Kien Lie. Ia juga meminta, diharuskannya suatu penelitian yang cangat cermat dari Tim Seleksi terhadap track record dari masing-masing pelamar calon anggota KPU, demi terciptanya anggota KPU yang profesional.(HER)

Pemko Medan Diminta Bentuk BNNK MEDAN - Sampai 2013, Pemko Medan belum mendapatkan kesempatan membentuk Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) dari Kementerian Pemberdayaan dan Aparatur Negara Republik Indonesia. Untuk itu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara berharap Pemko Medan segera mempersiapkan persyaratan pembentukannya. Itu terungkap dalam pertemuan Kepala BNNP Sumut Kombes Pol Rudy Tranggono dengan Pelaksanata Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi di Balai Kota Medan, Senin (26/8). “Sampai tahun ini, BNNK Medan belum mendapat kuota dari Kemenpan. Kita sangat berharap, tahun depan sudah bisa kita usulkan,” kata Rudy. Untuk tahun 2013, jelas Rudy, Provinsi Sumut mendapat tiga tambahan BNN Kabupaten/Kota yang akan terbentuk. Diantaranya Tanjung Balai, Tanah Karo, dan Binjai. Pihaknya sangat berharap akan segeranya terbentuk BNNK

Medan, demi membantu pihaknya dalam memberantas peredaran dan penyalagunaan narkotika di Kota itu. Plt Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi didampingi Kadis Kesehatan drg Usma Polita, Kepala BKD Affan Siregar, Kabag Kesra Ahmad Raja Nasution, Kabag Aset dan perlengkapan DI Dongaran dan Kabag Umum Fakhruddin sangat menyambut baik kedatangan Kepala BNNP Sumut bersama sejumlah stafnya.. “Kedatangan Kepala BNNP Sumut ini dalam rangka pembentukan strukturisasi BNN Kota Medan. Hingga tahun ini, kita belum mendapat jatah dari Menpan, tapi kita upayakan tahun depan bisa kita usulkan dalam kerangkan BNNK ini,” kata Eldin. Menurutnya, perlu menyikapi hal itu untuk bisa meminimalisir dan menyampaikan kepada masyarakatan bahwa pembinaanpembinaan yang dilakukan juga untuk mencegah bahaya narkoba, dan harus dilakukan bersama. (VIN)

Bupati Sergai Lantik 95 Anggota BPD SERGAI - Camat Bintang Bayu, Sariful Azhar,SH atas nama Bupati Serdang Bedagai,Selasa (27/8) pagi di Aula Kantor Camat setempat resmi melantik 95 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seKecamatan Bintang Bayu. Prosesi pelantikan dihadiri Sekcam Drs Rudy Irwansyah beserta staf,para Kades, Drs Darwanto tokoh masyarakat,dan Kepala Kantor Urusan Agama Agus Salim,S.Ag. Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan Camat Bintang Bayu mengatakan, dalam peyelenggaraan pemerintahan desa, BPD mempunyai peran dan kedudukan yang tidak kalah pentingnya dengan Kepala Desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama-sama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.Untuk melaksanakan fungsifungsi tersebut harus didukung dengan adanya tata tertib BPD. Selain fungsi dimaksud, BPD mempunyai wewenang dalam pengawasan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa,membentuk panitia

pemilihan kades dan mengusulkan pejabat kades. BPD juga berhak meminta keterangan kepada Kepala Desa terkait laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan Kades pada akhir tahun anggaran dan jelang akhir masa jabatan. Bupati juga meminta tujuh hal kepada BPD yakni untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab sesuai dengan fungsi, wewenang dan hak. Tempatkan Kepala Desa sebagai mitra dengan menjalin hubungan dan komunikasi yang harmonis. Buat perdes dalam rangka peningkatan PAD lebih proaktif.Awasi peyelenggaraan pemerintahan desa,pembangunan dan kemasyarakatan. Wujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolousi dan nepotisme. Ciptakan kondusifitas dengan merangkul seluruh elemen yang ada dengan tetap membantu masyarakat lemah. Terus belajar terlebih soal peraturan perun dang-undangan. Koordinasi soal hal ini dengan pihak kecamatan dan kabupaten, ujar Soekirman.(ARM)

SUMPAH - Camat Bintang Bayu Sariful Azhar,SH mengambil sumpah 95 anggota BPD se-Kecamatan Bintang Bayu,Selasa (27/8) pagi.(ARM)

SUMUT

Ironis, Pendidikan Di Asahan Berorentasi Bisnis ASAHAN - Dunia pendidikan formal di kabupaten Asahan saat ini sudah tidak sesuai aturan perundang-undangan. Banyak ditemukan pengelola pendidikan di kabupaten ini sudah berorintasi pada kepentingan pribadi/kelompok tanpa peduli kualitas dan kuantitas peserta didik. Demikian disampaiakn Rasmin SPd Ketua Bidang Pendidikan dan SDM LSM Peduli Asahan di kantor sekretariat Jl. Ir. H. Juanda Kisaran. Menurut lembaga ini, tujuan sistem pendidikan, dan visi misi yang dicanangkan Bupati Asahan tidak direalisasikan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sebagai pengelola pendidikan. Sekolah (khususnya status negeri) sebagai penyelenggara pendidikan saat ini, lebih dominan mencari keuntungan finansial dari peserta didik, sehingga beberapa or-

ang tua/wali bertanya, kenapa pendidikan di kabupaten ini sudah terobsesi fameo “Pendidikan itu mahal”. Dinas Pendidikan kabupaten Asahan sebagai pemangku kebijakan untuk tata kelola pendidikan tidak bisa menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan,” jelas Rasmin SPd Kita evaluasi dalam dua tahun ajaran yang berjalan, Penerimaan Siswa Baru (PSB) untuk jenjang pendidikan menengah dan menengah atas (negeri) tidak berorentasi pada penjaminan mutu dan daya saing pendidikan. Orang

Kadisdik Kabupaten Asahan, DRS.ISMAIL tua siswa dipusingkan dengan besarnya pungutan pihak sekolah untuk berbagai kebutuhan, sementara komite sekolah diduga berperan sebagai pihak yang memunculkan

pungutan-pungutan tersebut. Komite dijadikan agen untuk kepentingan sekolah dan bukan kepentingan peserta didik inilah yang terjadi saat PSB

Sembilan ratusan ribu rupiah bahkan sampai pada angka Rp2 juta yang harus dikeluarkan orangtua siswa untuk jenjang sekolah menengah atas berstatus negeri (SMAN/SMKN) dan ditingkat sekolah menengah (SMPN) minimal Rp.250 ribu saat daftar ulang PSB. Anggaran tersebut merupakan anggaran wajib mulai dari keperluan uang bangunan, pakaian seragam sekolah, atribut sekolah (dasi,topi,tali pinggang,atribut lainnya), kartu pelajar, ansuransi bahkan biaya untuk keperluan tes narkoba. Untuk itu LSM Peduli Asahanmeminta Bupati Drs. Taufan Gama Simatupang MAP mengevaluasi para pejabat di bidang pendidikan. Jangan jadikan pendidikan formal di Asahan sebagai ajang bisnis mencari keuntungan finasial bagi pengelola dan penyelenggara pendidikan. (BAL)

Ny Ngogesa: Silaturrahmi Memperkuat Ukhuwah LANGKAT - Keluarga besar pengajian Al-Hidayah Kecamatan seTanjung Pura mengadakan pertemuan bulanan yang dirangkaikan dengan acara halal bi halal di rumah Ketua Pengajian Al-Hidayah Tanjung Pura ibu Hj Imelda Dolko Jln. Jendral Sudirman No. 234 Tanjung Pura, Kab Langkat, Rabu ( 28/8). Acara Halal bi halal diisi dengan tausyah oleh Ustadz DR H Azhar Sitompul MA. “Dengan menjalankan puasa satu bulan penuh di bulan Ramadhan, mari kita tingkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT, dan jangan mengingkari janji yang sudah kita ucapkan,” ucap Ustadz Azhar dalam tausyahnya. Turut hadir Ketua Penasehat Pengajian Al-Hidayah Langkat Ny Hj Nuraida Ngogesa berserta rombongan didampingi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Drs H Amir Hamzah MSi. Dalam kesempatan tersebut, Nuraida Ngogesa menyampaikan bahwa keutamaan silaturrahmi adalah

untuk memperkuat ukhuwah, dan ukhuwah yang ikhlas akan melahirkan pribadi yang bersih dalam berniat, bersikap maupun dalam memberikan pendapat terhadap orang lain. Hal demikian perlu menjadi perhatian kita bersama khususnya masyarakat Kabupaten Langkat agar tetap dalam bingkai semangat kebersamaan dan persaudaraan sehingga suasana yang tertib, damai, aman dan nyaman senantiasa terbina di Bumi Langkat. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Drs. H. Amir Hamzah, MSi dalam kehadiriannya telah membacakan sambutan tertulis Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan untuk memperkuat silaturrahmi yang sudah terjalin, sehingga dapat terus menguat dan masyarakat Langkat tetap menyatu. Sebelumnya Camat Tj.Pura Suriyanto, S.Sos menyampaikan ucapan selamat datang kepada ibu Penasehat Pengajian Al-Hidayah Kab.

Halal Bi Halal - Ketua Penasehat Pengajian Al-Hidayah Langkat Ny Hj Nuraida Ngogesa menyampaikan arahan dan bimbingan pada pertemuan bulanan Al-Hidayah yang dirangkaikan dengan acara halal bi halal di rumah Ketua Pengajian Al-Hidayah Tanjung Pura ibu Hj Imelda Dolko, Rabu ( 28/8). Langkat beserta rombongan, ucapan terima kasih atas kehadiranya. Ketua Pengajian Al-Hidayah Tanjung Pura ibu Hj Imelda Dolko menjelaskan bahwa kegiatan ini berkat peran serta seluruh pengurus dan anggota pengajian Al-Hidayah se-Kecamatan Tanjung Pura turut hadir dalam acara yang dilaksanakan. “Kami atas nama masyarakat khususnya keluarga besar Pengajian

Al-Hidayah Kec Tg Pura siap mendukung dan memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu ,SH dan Drs.H. Sulistianto, SMi untuk menjadi Bupati periode 2014-2019,” ujar Imelda Dolko. Hadir dalam acara tersebut Kepala Desa/Kelurahan se Kec. Tj.Pura, tokoh agama, tokoh masyarakat tokoh pemuda Kec.Tj. Pura dan undangan lainnya. (JUL)

Badia Lakukan Rekonsiliasi Timses TAPUT -Pasangan Calon Bupati Taput Bangkit Silaban-David Hutabarat (Badia) pada No Urut 3 melakukan renkonsilisasi internal pada tim pemenangannya guna memenangkan Pilkada Taput Oktober yang akan dating di Siborongborong, Jumat (30/8). Pada perapatan barisan itu ditekan pasangan Badia menang dalam satu putaran dan disambut aplous yang tinggi dari semua tim. “Ini akan menjadi tim yang solid, terlihat dari apresiasi dan semangat kerja tim yang tinggi guna perubahan di Taput yang semakin kelabu,” kata B Sihombing, pengamat

Donal Sihombing memberikan motivasi pada pasangan calon. (KPK POS/PR) di lokasi pertemuan. Pada pertemuan itu Donal

Sihombing resmi melakukan pernyataan dukungan guna

mendukung pasangan Badia di kancah Pilkada Taput. “Takut akan Tuhan inilah dasar dukungan kami pada pasangan Badia, kemudian Taput sebagai Kabupaten Induk dari pemekaran beberapa Kabupaten kondisi sudah sangat tragis sehingga perlu pembenahan, penyegaran dan pembanguanan yang lebih maju,” katanya. Donal, pada kesempatan itu menekankan, kedepan pasangan Badia harus bisa menjadi patron di masyarakat. “Pasangan Badia harus mampu mengangkat Taput dari keterpurukan praktis, terangkatnya taraf kehidupan masyarakat Taput.

Silahkan kembalikan kejayaan Taput ke depannya, jadikan daerah lain dari sisi kemajuan sebagai bandingan untuk berkiprah,” katanya, sambil menekankan bahwa dirinya bukan kampanye dan mengajak masyarakat untuk tidak terpancing dengan money politik. Bangkit Silaban, Calon Bupati Taput pada kesempatan itu berjanji akan membawa Taput kearah perubahan seiring dengan harapan masyarakat. “Taput akan dipulihkan dari kondisi yang ada sekarang, serta menyelamatkan Taput dari ketertinggalan dengan daerah lain diseputaran Tapanuli,”pungkasnya. (PR)

Eldin Warning Keras Jajaran Dinkes Medan MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs T Dzulmi Eldin S MSi memberi warning keras kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan. Jika mereka tidak mampu disiplin waktu dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Eldin dalam waktu dekat ini segera mengambil tindakan tegas. Sebab, ia mengaku selama ini sudah banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait kinerja para pekerja kesehatan. “Jika ini tidak ada peningkatan kinerja dan pelayanan, pasti saya evaluasi,” tegas Eldin kemarin di Medan. Eldin menegaskan, seluruh pekerja kesehatan

di lingkungan Dinkes Kota Medan seharusnya mentaati aturan-aturan kerja yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dia yakin jika para pekerja kesehatan sudah bekerja dengan baik dan menjalankan tupoksinya sesuai dengan tugas masing-masing, dipastikannya tidak aka ada lagi keluhan dari masyarakat. Dihadapan Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis MM, asisten, sejumlah pimpinan SKPD, Kadis Kesehatan dr Usma Polita serta seluruh pekerja kesehatan di jajaran Dinkes Kota Medan, Eldin mengungkapkan selama ini dirinya banyak menerima keluhan dari masyarakat

terkait dengan pelayanan yang diberikan, terutama ketika berobat ke puskesmas. “Tidak sedikit warga yang sakit batal berobat karena kepala puskesmas belum masuk kerja. Menurut pengakuan warga, kepala puskesmas baru masuk kerja di atas jam 09.00 WIB. Selain batal berobat, mereka juga kesulitan untuk mendapatkan surat kesehatan. Jadi saya minta kepada kadis Kesehatan untuk mengecek ini!” tegasnya. Eldin tidak mau keluhan masyarakat ini terus berlanjut. Untuk itu dia minta kepada seluruh kepala puskesmas agar disiplin waktu. Artinya, mereka masuk kerja harus sesuai dengan jam masuk

kerja yang telah ditetapkan dan melaksanakan tugas yang telah diamanahkan dengan penuh tanggung jawab. Selain menyoroti kinerja para pekerja kesehatan, Eldin juga berpesan agar tidak terjadi pengelompokan-pengelompokan di lingkungan Dinkes Kota Medan. Seluruh pekerja kesehatan harus bersinergi dan menjalankan tugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. “Jangan mengerjakan tugas lain diluar tugas yang telah diberikan Kadis Kesehatan. Sebab, semua tugas yang diberikan Kadis Kesehatan itu berasal dari Pemko Medan,” ujarnya mengingatkan. Sementara itu Kadis

Kesehatan Kota Medan drg Usma Polita menanggapi warning tersebut mengatakan, sebenarnya pihak puskesmas telah menjalankan tugas dengan baik, termasuk disiplin waktu. Namun begitu dia tidak memungkiri masih ada beberapa puskesmas yang perlu dievaluasi. “Saya rasa yang tidak disiplin waktu itu adalah oknum. Biasa dari sekian dokter maupun tenaga media yang berprestasi, pasti ada satu atau dua yang tidak disiplin. Untuk itu kita akan segera menyikapinya. Siapa-siapa yang tidak disiplin waktu dan tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pasti kita evaluasi,” jelas Usma. (VIN)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 266 2 - 8 SEPTEMBER 2013

Sekdako Tanjungbalai Akui Terlambat Serahkan LKPD TANJUNGBALAI – Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjung Balai Ir H Erwin Syahrul Pane mengakui, belum adanya hasil Audit BPK terhadap LKPD 2012, dikarenakan Pemerintah Kota Tanjungbalai terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2012. “Hasil audit belum bisa dilakukan karena belum adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK atas LKPD Kota Tanjung Balai Tahun 2012 hingga saat ini. Hal itu disebabkan penyerahan LKPD Kota Tanjung Balai Tahun 2012 ke BPK juga terlambat,” ujar Erwin Syahrul Pane. Menurut Sekda,karena BPK Perwakilan Sumatera Utara belum menerbitkan LHP terhadap LKPD tersebut, sBPK belum bisa menetapkan kesimpulannya. Namun demikian, Ir H Erwin Syahrul Pane,MM optimis, pekan depan, LHP BPK tersebut sudah akan diterima Pemko Tanjung Balai. ”LHP BPK yang belum diterima, menyebabkan tertundanya penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Tanjung Balai Tahun 2013. Namun demikian, kita berkeyakinan, paling

lambat minggu depan kita sudah akan menerima LHP BPK terhadap LKPD Kota Tanjung Balai tersebut,” ujarnya lagi. Seperti diketahui, barubaru ini, DPRD Kota Tanjung Balai telah menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Petanggungjawaban (LPj) Walikota Tanjung Balai Tahun 2012 tanpa adanya batasan waktu. Hal itu disebabkan, DPRD Kota Tanjung Balai belum menerima LHP-BPK terhadap LKPD Kota Tanjung Balai Tahun 2012, sehingga materi yang tertuang di dalam Ranperda LPj Walikota Tanjung Balai tersebut diragukan keabsahannya. Terkait dengan belum adanya LHP-BPK tersebut, berembus berita yang mengatakan bahwa belum diterimanya hingga saat ini LHP-BPK tersebut karena LKPD Walikota Tanjung Balai Tahun 2012 dinilai disclaimer atau tanpa tanggapan. Penilaian tersebut adalah penilaian terburuk dari 4 (empat) jenis penilaian dari BPK yakni, wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar, dan tanpa tanggapan atau disclaimer.(HER)

Eldin: Perkindo harus Berkontribusi Bangun Medan MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengatakan peran konsultan sangat penting dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pengawasan sampai evaluasi dan pertanggungjawaban. Itu sebabnya konsultan sejak dari dahulu merupakan patner utama dalam pemerintahan “Sampai saat ini peran konsultan tidak bisa dikesampingkan, mengingat beban dinamika sosial dan ekonomi di dalam pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan khususnya,” kata Eldin ketika membuka Musyawarah Daerah (Musda) II Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Provinsi Sumatera Utara di Hotel Danau Toba Internasional Medan, Rabu (28/8). Selanjutnya Eldin berharap agar pelaksanaan musda ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan kontribusi nyata mewujudkan Kota Medan lebih baik. Disamping itu mantan Sekda Kota Medan ini juga menunggu terobosan-terobosan yang akan dilakukan Perkindo guna mendukung pembangunan menuju Medan kota metro-

Pelaksana Tugas Wali Kota Medan DRS H T DZULMI ELDIN S MSI politan yang berdaya saing, peduli dan sejahtera. Sebelumnya Ketua DPD Perkindo Sumut Drs Nelson D Manalu menjelaskan, Perkindo berdiri 27 Desember 2006 di Jakarta. Sedangkan di Sumut, Perkindo lahir 14 Agustus 2007 yang dirangkaikan dengan Musda I. “Perkindo berdiri atas dasar permintaan banyak pihak dan para konsultan untuk menghindari asosiasi tunggal agar tidak menimbulkan ketimpangan dan monopoli. Dimana masyarakat dapat diberikan alternatif untuk menentukan pilihannya, sehingga timbul competifaness yang sehat pada sektor jasa konsultasi,” kata Nelson. (VIN)

Komisi Penanggulangan Aids Kota Gunungsitoli Dikukuhkan GUNUNGSITOLI– Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase,MSP melaksanakan pengukuhan komisi penanggulangan aids Kota Gunungsitoli yang berlangsung di Hotel Nias Palace Gunungsitoli,Selasa kemarin. Walikota dalam sambutannya mengatakan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 2010-2015 akan terus dilanjutkan dengan beberapa prioritas sesuai tuntutan pada perluasan jaminan kesehatan, penekanan terhadap upaya promotif,preventif dan penanggulangan penyakit serta percepatan pencapaian target millenium development goals (MDGS). Menurutnya, didalam target MDGS penanggulangan HIV-Aids menjadi salah satu agenda penting disamping malaria, tuberculosis dan penyakit lainnya sehingga dalam roadmap reformasi kesehatan

masyarakat, HIV-Aids terpilih menjadi salah satu area perubahan yang mendapat perhatian dengan target mengendalikan penyebaran HIV-Aids dan mulai menurunnya kasus baru pada tahun 2015. Dijelaskan, berdasarkan data dari RSUD Gunungsitoli Gunungsitoli tahun 2011 telah menemukan kasus suspect HIV/AIDS sebanyak 4 orang dan salah satunya meninggal dunia, tahun 2012 dilaporkan 4 kasus dan tahun 2013 terdapat 3 kasus yang salah satu penderitanya anak usia 5 tahun dan saat ini sedang mengikuti tahap pengobatan di RS H.Adam Malik Medan. Walikota mengharapkan kepada instansi teknis agar segera meningkatkan penyuluhan tentang informasi tentang penyakit HIV Aids untuk diketahui bagaimana cara menularnya dan cara pencegahannya. (Yagi)

SUMUT

Gempata Reformasi Demo Dinas Tata Kota

KKN Marak Di Asahan ASAHAN - Asahan Religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri itu Visi yang di usung pasangan Drs.Taufan Gama Simatupang MAP dan Surya BSc saat maju menjadi Bupati dan Wakil Bupati Asahan. Salah satu poin dari misi yang akan di jalankan adalah menata dan mengelola pemerintahan yang amanah,bersih dan berwibawa secara akutabel dan transparan dengan berorientasi pada pelayanan prima untuk mendorong percepatan pembangunan.

Visi misi yang diusung pasangan ini hanya retorika. Bupati Asahan hanya sekedar ingin meyakinkan rakyat bahwa sumberdaya manusia aparatur pemerintah yang menerima tugas dan tanggung jawab untuk membantu pemerintahannya seolah-olah orang yang amanah, patuh dan taat terhadap aturan kerja, hukum dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara sadar. Maraknya praktek KKN di kabupaten Asahan acap kali menjadi sorotan berbagai elemen. Selasa (27/8) kemarin Gerakan Mahasiswa & Pemuda Asahan, Tg.Balai dan Batubara “Gempata

Reformasi” melakukan aksi unjuk rasa yang mendesak kejari kisaran untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Drs.Witoyo yang menjabat Kadis Tata Kota terkait indikasi KKN pada penggunaan dana APBD tahun 2012. Mereka juga meminta kepada Bupati asahan untuk segera mencopot Drs.Witoyo dari kepala Dinas Tata Kota karena dinilai bermental korup dan tidak menunjukankinerja yang bagus selama meminpin. Menurut Gempata reformasi Salah satu bentuk nyata praktek KKN yang terjadi di dinas ini dengan adanya temuan BPK RI bahya pekerjaan lanjutan pembangunan turap dan

pembentukan badan jalan kenanga sumber dana APBD 2012 telah merugikan keungan daerah sekitar Rp.12 Juta. Selain itu BPK RI juga menemukan adanya kerugian sekitar Rp.10 juta dari pekerjaan Paving block halaman SMAN 1 Kisaran yang bernilai Rp.192.260.000,00 yang sumber proyek APBD Dinas Tata Kota. Adanya temuan BPK RI tersebut merupakan aroma busuk KKN yang kentara dari Dinas tata kota lantas mengapa Bupati Asahan mempertahankan Drs.Witoyo menjadi Kepala Dinas Tata Kota kabupaten Asahan……..????, ujar salah seorang orator aksi.(BAL)

Kadisdik Asahan Lantik 12 Kepala SMP Negeri ASAHAN – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Selasa (27/8) Drs.Ismail melantik 12 kepala SMPN di Aula 1 Dinas Pendidikan. Acara dihadiri Kepala BKD Asahan, Sekretaris Dinas Pendidikan ,Kepala-Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas Pendidikan. Pelantikan ini berpedoman pada surat keputusan Bupati Asahan No:205-BKD/2013 Tertanggal 28 Mei 2013 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Kadisdik Asahan dalam arahannya mengatakan bahwa adanya penundaan pelantikan ini dilakukan menunggu penyelesaian admitrasi penandatanganan Ijazah dan SKHU tahun ajaran 2012-2013. Pemberhentian, pengangkatan dan pemidahan kepala sekolah bertujuan penyegaran. Jabatan Kepala sekolah merupakan suatu tanggung jawab yang di berikan kepada kita, laksanakan kepercayaan ini sesuai dengan kemampuan yang maksimal.Jalin kerjasama antara UPT dengan rekan-rekan diwilayah kerja. Kepada istri (pendamping) kiranya dapat memberikan motivasi kepada suami agar dapat melaksanakan Visi dan Misi pemkab Asahan yakni Religius,sehat Cerdas dan Mandiri

BERITA ACARA - Kadisdik didampingi Kabid Dikdas Pendidikan dasar menyaksikan penendatanganan berita acara dari perwakilan KA SMPN yang dilantik. Untuk UPT dapat memonitor acara serah terima diwilayahnya. Kepala sekolah yang dipindahkan jangan berburuk sangka karena tujuan ingin mendekatkan tempat tinggal dengan sekolah yang baru dan bantu saya untuk meningkatkan tenaga-tenaga pengajar di sekolah

yang baru, ini merupakan tanggung jawab kita kepada Pancasila,Undang-Undang dasar 1945 dan kepada masyarakat.ujar Drs.Ismail. Pelantikan tertunda 15 Menit dari jadwal yang seharusnya. Keterlambatan dikarenakan tepat pukul 14.00 WIB saat kepala Dinas mema-

suki Aula tampak baru hadir sekretaris Dinas, Kabid Dikmen dan 2 Ka UPT.setelah pihak panitia menghubungi pejabat eselon lainnya sekitar pukul 14.15 wib baru menyusul Kabid Dikmen dan puluhan rombongan Ka UPT memasuki ruangan pelantikan.(BAL)

Penyalahgunaan Narkoba Sangat Memprihatinkan TANJUNGBALAI – Sat Narkoba Polres Tanjungbalai musnahkan barang bukti (BB) Narkotika berupa 296,7 gram shabu asal negara jiran Malaysia dan 10,8 Kg ganja kering dengan cara dilarutkan ke air panas dan dibakar. Kasat Narkoba H.M Junjung Siregar mengatakan, shabu tersebut tangkapan Bea dan Cukai Teluk Nibung pada tanggal 4 Agustus 2013 dengan dua tersangka Wije Kumar dan Anil, sedangkan 10,8 Kg ganja kering asal NAD disita dari

tangan tersangka Afzal, Mursalin alias Alin dan Agus Salim, pada tangal 12 Juli 2013.Medio Januari hingga Agustus 2013,lanjutnya, Sat Narkoba Polres Tanjungbalai berhasil mengungkap 70 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, ganja dan ekstasi, dengan 60 tersangka bandar, 10 pengguna. Walikota Tanjungbalai dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Drs.H.Ahmad Senaan mengatakan kondisi tersebut membuk-

tikan bahwa tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Tanjungbalai mencapai garis memprihatinkan karena home industry pil ekstasi ternyata juga telah ada dikota kerang. Kapolres Tanjungbalai, AKBP M.Luther Hutagaol melalui Wakapolres Kompol R.A Pandiangan menegaskan pihaknya tetap konsisten dalam pencegahan, peberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba baik dari dalam maupun luar negeri. Dia menghim-

bau agar seluruh komponen masyarakat turut terlibat dalam usaha memberantas peredaran “barang haram” yang bisa merusak moral dan menghancurkan masa depan generasi bangsa tersebut. Hadir pada kesempatan itu, Walikota Tanjungbalai yang diwakili Asisten I Drs.H.Ahmad Senaan,Pasi Intel LANAL TBA Kapten Laut Dwi Haryanto,mewakili Dandim 0208/ Asahan,mewakili Ketua PN dan sejumlah unsur FKPD Tanjungbalai lainnya.(HER)

Bupati : Tidak Saatnya Lagi PNS Menunggu Perintah LANGKAT - Jajaran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Langkat bersama unsur Muspida serta berbagai komponen masyarakat hadiriv Halal Bi Halal yang digelar Pemkab Langkat di Jentera Malay, Rumah Dinas Bupati, Selasa ( 27/8). Pada momentum ini kiranya dapat menguatkan silaturrahmi meningkatkan rasa kasih sayang agar tetap bersinergi dengan masyarakat menuju pemerintahan yang baik. Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menegaskan bahwa tidak saatnya lagi PNS menunggu perintah atasan, akan tetapi harus lebih kreatif memiliki ide gagasan untuk kemudian menjemput tugas yang memang menjadi tugas dan kewenangannya. “Harga diri kita terletak kepada kesungguhan dalam mengemban amanah dan bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diemban,” ujar Haji Ngogesa yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Korpri Langkat. Anggota DPRD Langkat H Rahmanuddin Rangkuti dalam sambutannya menyambut baik acara halal bi halal yang dilaksanakan oleh Jajaran Korpri Langkat. Harapnya pertemuan ini sebagai peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT. Asisten Adm Pemerintahan Drs

TAUSYIAH - Ustad Syahrinal Lubis menyampaikan tausyiah dihadapan Bupati,Muspida serta komponen masyarakat pada acara Halal bi Halal Korpri Langkat di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Selasa (27/8) Abdul Karim MAP selaku penitia pelaksana melaporkan bahwa tujuan dilaksanakan acara halal bi halal tersebut untuk kegiatan silaturahmi antara Pemkab Langkat dengan unsur Muspida dan seluruh komponen masyarakat serta kepada senior Korpri yang telah purna bhakti. “Sebagai bagian melaksanakan Paca Prasetya Korpri, bagi

terwujudnya pribadi Korpri yang bersatu, profesional dan setia kawan,” ujarnya. Acara diisi dengan tausyah oleh Ustad Drs Syahrinal Lubis. Antara lain mengatakan bahwa sebagai hamba Allah, diharus selalu mempererat silaturahmi, jangan saling fitnah maupun mencari kesalahan saudara sendiri.

Dilanjut dengan bersalaman dan makan bersama. Dalam hal ini panitia telah menyediakan beraneka kuliner untuk dinikmati bersama. Hadir dalam acara tersebut Dandim 0203 Langkat Letkol Inf. Tri Saktiyono Dan Yon Inf-8/ Marinir Letkol Mar Romi Hutagaul serta undangan lainnya.(JUL)


10

KPK POS E D I S I 266 2 - 8 SEPTEMBER 2013

KRIMINAL

Mobil Wakil Ketua DPRDSU Tabrakan Dengan Mobil Ketua PN Tarutung MEDAN - Tabrakan beruntun yang terjadi, Kamis pagi, di persimpangan Jalan Sudirman - Jalan A Rivai, Medan Polonia adalah mobil milik Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga dan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung. Tabrakan tersebut melibatkan 3 unit mobil jenis Kijang Innova BK 1706 ZN, Toyota Fortuner BK 1545 NR dan Grand Livina BK 1636 QA. Chaidir Ritonga menyebutkan, peristiwa ini bermula ketika mobil Fortuner miliknya melaju dari Jalan Sudirman untuk mengantarkan keponakannya ke SMA N 1 Medan, tak jauh dari lokasi. Namun secara tiba-tiba, mobil mereka ditabrak Innova yang datang dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan Jalan Sudirman. "Jadi mobil saya ditabrak dari kiri," katanya via selulernya, Kamis. Chaidir mengaku akibat kejadian tersebut, keponakannya bernama Aqil Maulana mengalami luka pada bagian dagu dan tangan. Ia menjadi korban, karena duduk di kursi sebelah kiri

yang ditabrak oleh Innova tersebut. "Jadi dia yang kena, kalau saya duduknya kebetulan pas di sebelah kanan," ujarnya. Tingginya laju kendaraan Innova yang menabrak mobil mereka membuat Chaidir curiga terhadap kondisi sopir Innova tersebut. Ia bahkan meminta agar, polisi memeriksa kondisi sopir tersebut."Dia itu harus tes urin, saya curiga ada yang tak beres dengan caranya mengemudi," pungkasnya. Saksi lain menuturkan, mobil Innova tersebut dikendarai anak Ketua PN Tarutung. Pengendara yang belum diketahui identitasnya itu, mahasiswa kuliah di Bandung sedang mengantarkan adiknya ke sekolah Santo Yosep yang berada di Jalan Pemuda. Akibat kecelakaan itu, pengendara Innova tidak mengalami luka namun salah seorang penumpang dilarikan ke RS Elisabeth. "Saya lihat remaja berpakaian sekolah terluka di bagian pelipisnya. Dia dibawa ke RS Elisabet," tutur Elman, saksi dalam peristiwa itu. (MBC)

Kades Kuala Indah Lupa Daratan BATUBARA - Lupa daratan. Sepertinya istilah ini layak disematkan kepada Oknum Kepala Desa (Kades) Kuala Indah Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu bara, berinisial (AS). Seharusnya AS mempunyai fungsi kontrol dan pembinaan terhadap setiap pembangunan di desanya, tetapi fungsi tersebut dijadikan AS sebagai kran untuk mendapatkan pekerjaan dari sejumlah proyek. Caranya, sang kades diduga memecah belah warga masyarakat, dan tujuan utamanya tidak lain untuk menggarongi proyek. Demikian seorang warga yang tidak ingin disebutkan jati dirinya, Kamis (29 /8) di hadapan sejumlah warga masyarakat, di desa setempat . Menurut sumber itu, dahulu janji AS kepada masyarakat saat berkampanye kata-katanya manis, bahkan lebih manis dari pada madu. Tetapi setelah terpilih menjadi Kades Kuala Indah, ternyata, hatinya pahit bahkan lebih pahit dari pada jadam. Persoalan tersebut dapat dilihat dari gaya kepemimpinanya yang arogan dan ada dugaan turut aktif memborong dibeberapa proyek APBD dan Perusahaan disekitar desa tersebut. Menurut informasi yang berkembang, AS juga diduga akan melakukan penyerobotan terhadap sejumlah proyek yang sedang diker-

jakan warga masyarakatnya. Tak hanya itu, AS juga tidak segan-segan melontarkan bahasa ancaman kepada warga masyarakat dengan tujuan tidak lain diduga untuk menggarongi proyek yang ada di Desa Kuala Indah. Jabatan Kades menurut sumber, adalah sarana memperbanyak amal ibadah lewat pengabdian kepada masyarakat. Tetapi jabatan Kades ini, ada kesan digunakan AS untuk memperuncing, memecah belah persaudaraan dan menyulut api permusuhan di tengah masyarakat. Mestinya, demikian warga, gaya kerja AS jangan seperti “preman”. Seorang pemimpin, harusnya berbuatlah bagaimana layaknya pemimpin yang mempunyai kewajiban mempersatukan masyarkat, bukan sebaliknya memecah belah masyarakat untuk urusan proyek. "Demi mendukung AS untuk menjadi Kades, uang kita juga terkuras dan surat tanah terkadai yang akhirnya perselisihan dengan istri terus berkepanjangan," kata seorang warga lagi. Masih kata sumber, menurut informasi yang berkembang, AS sudah mengamankan seluruh awak media dan LSM se Kabupaten Batubara. Maksudnya, agar indikasi kecurangan dan segala tindakan AS dapat teredam. (TIM)

SUMUT

Polres DS Tangkap Lepas DPRD Medan Pelaku Penganiayaan DELISERDANG - Polres Kabupaten Deli Serdang, Kamis (29/8) dikabarkan telah melepas dua orang tersangka pelaku penganiayaan Risnu Feldi berinisial Kk (22) dan Ln (17) warga Kampung Pamah, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang. Sebelumnya, terhadap kedua tersangka tersebut telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada waktu terpisah. Tersangka Kk ditangkap pada Sabtu sore (24/8) di Simpang Tiga Pamah. Sedangkan Ln ditangkap pada Rabu pagi (28/ 8) di Desa Tanjung Baru. Namun kini kedua tersangka telah dilepas dan dibiarkan melegang bebas. Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Deli Serdang Ipda Mardianta Ginting yang menangani kasus penganiayaan anak dibawah umur ini, saat dihubungi KPK Pos melalui via

ponsel, Kamis (29/8) membenarkan telah menangkap dan melepas kembali dua orang tersangka penganiayaan Risnu Feldi. “Ya, memang dua tersangka yang telah kami tangkap beberapa hari lalu berinisial Kk dan Ln kini telah kami lepaskan kembali. Benar keduanya telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana dan telah ditetapkan jadi tersangka, tapi mereka tidak kami tahan karena tidak memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 20 KUHAP, karena pengecualian dalam pasal 20 KUHAP

tidak ada menyebutkan pasal 80 UU Perlindungan Anak,” jelas Ipda Mardianta Ginting. Sementara itu, informasi terakhir yang diperoleh KPK Pos, bahwa penyidik PPA Polres DS yang menangani kasus ini Brigadir F Situmorang SH, diketahhui baru menetapkan 4 orang menjadi tersangka, yaitu Kk (22), Ln (17), Id (21), dan Ab (20). Sementara berdasarkan keterangan para saksi, ada belasan orang pelaku penganiayaan Risnu Feldi, dan sampai saat ini penyidik belum melakukan pengembangan lebih dalam terhadap belasan pelaku lainnya. Ditempat terpisah, orang tua korban Misrul Effendi (40) yang ditemui KPK Pos di kediamannya di Desa Dagang Kelambir, Tg.Morawa, mengatakan, pihak

keluarga sangat sesalkan Polisi telah melepas dua tersangka itu. "Seharusnya upaya kami yang telah mempercayakan kasus ini pada proses hukum mestinya dihargai, kalau waktu itu kasus tersebut tidak kami serahkan ke hukum, mungkin sudah terjadi perang antar kampung,” sebut Misrul dengan nada geram. Lanjutnya, yang lebih mengherankan lagi, belasan bahkan puluhan pelaku penganiayaan anak saya (Risnu Feldi-red) sampai saat ini belum terungkap. "Namun belakangan ini pihak kepolisian seakan ingin mengarahkan kami pada proses perdamaian, seakan polisi tidak ingin mengembangkan kasus ini yang sudah berjalan 3 Minggu,” sebut Misrul dengan wajah kesal. (DIZ)

LSM PHP Minta Polres DS Menghargai Upaya Hukum TG.MORAWA - Menanggapi kasus penganiayaan Risnu Feldi yang sedang ditangani pihak Kepolisian Resort Deli Serdang dan sudah berjalan lebih 2 Minggu, mendapat perhatian khusus dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PHP (Perjuangan Hukum & Politik) Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini, LSM PHP Deli Serdang meminta kepada pihak Polres Deli Serdang menghargai upaya hukum yang dipilih warga. "Ketika sebuah persoalan muncul kemudian warga yang menjadi korban langsung memilih jalur hukum untuk menyelesaikannya, sudah patut pihak kepolisian untuk menghargainya, dan jangan sebaliknya malah mengabaikan dan terkesan lambat,” demikian dikatakan Ketua LSM PHP Deli Serdang Dedy Irawan Ziliwu, SH kepada KPK Pos, Kamis, di Tg.Morawa. Risnu Feldi remaja 17 tahun dianiayaan beramai-ra mai oleh belasan pemuda kampung Pamah Jalan Sei Blumei Hilir, Kec.Tg.Morawa

MENGADU - Risnu Feldi didampingi orang tua korban bersama pengurus LSM PHP Deli Serdang mendatangi kantor KPAID Sumut di Medan. (KPK POS/DIZ) pada hari raya Idul Fitri tanggal 8 Agustus 2013. Persoalannya dipicu karena Risnu tidak mau memberikan uang dan rokok kepada sejumlah pemuda kampung Pamah. Dan akhirnya korban langsung dianiaya beramai-ramai dengan menggunakan potongan bambu bagaikan memukul maling hingga nyaris tewas. Diketahui, korban yang merupakan warga kampung sebelah yakni Desa Dagang Kelambir, bahwa usai kejadian, pihak korban ingin langsung melakukan reaksi balasan. Namun hal itu dihalangi orang tua korban, sebab pihak keluarga akan mempercayakan kasus tersebut lewat proses hukum, sehingga, perang antar kampung yang dipastikan dapat terjadi disaat itu, akhirnya dapat dihindari. “Mestinya polisi benar-

benar memahami persoalan ini, seandainya disaat kejadian itu orang tua korban tidak mempercayakan kasus tersebut dibawa ke ranah hukum, bayangkan apa yang akan terjadi.?!, katanya. Untuk itu kita tegaskan kembali kepada pihak Polres DS agar lebih profesional, dan jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum menjadi sirna. "Hargailah pilihan pihak korban dengan menunjukkan tindakan cepat kepolisian dalam menangkap dan menahan para pelaku,” tegas Dedy Irawan kembali. Ditambahkannya, LSM PHP Deli Serdang juga telah melayangkan surat resmi ke Kapolres DS tertanggal 19 Agustus 2013 dengan tembusan Kapoldasu dan Ketua Kompolnas. Sebelumnya,

Kamis lalu (15/8) LSM PHP Deli Serdang juga telah mendampingi keluarga korban mendatangi KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Sumut untuk membuat pengaduan, kemudian telah diterima staf pokja pengaduan dan fasilitasi pelayanan Apriana D Sirait, S.Sos dengan nomor 136/ Pdn/ KPAID/ Su/ VIII/ 2013. Menanggapi pengaduan itu, ketua KPAID Sumut Muslim Harahap SH MH saat dihubungi KPK Pos via ponsel, Selasa (20/8), mengatakan, “kami berharap dalam hal ini pihak kepolisian bertindak cepat menangkap dan menahan para pelaku penganiayaan Risnu Feldi, sebab hal itu menyangkut keselamatan dan kenyamanan korban selaku anak,” tegas Muslim mengatakan. (DIZ)

Soroti Kasus Jalan Jawa

MEDAN - Fraksi PKS menyoroti sejumlah kasus di Kota Medan yang mengemuka kepermukaan salah satunya adalah masalah lahan Jalan Jawa. Sorotan terhadap kasus jalan jawa ini disampaikan Fraksi PKS dalam pendapat fraksi dalam paripurna PAPBD di Gedung sementara DPRD Medan, Jalan Gunung Krakatau Medan, Kamis. "Beberapa minggu terakhir ini, para karyawan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan unjuk rasa terkait rencana eksekusi lahan di jalan Jawa yang di klaim oleh PT. Arga Citra Kharisma (ACK). Berdasarkan pemberitaan di media massa di kota Medan terungkap bahwa ternyata pembangunan komplek centre point di lokasi tersebut belum memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB)," ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Medan H. Salman Alfarisi LC. MA. Dijelaskannya, sesuai dengan pernyataan saudara Plt. Walikota sendiri yang menyatakan bahwa memang pembangunan tersebut belum memiliki IMB dan pernyataan kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan kota Medan agar pembangunan proyek tersebut di stanvaskan. "Situasi ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami, bagaimana mungkin proyek sebesar itu bisa luput dari pengawasan Pemko Medan," ungkapnya. Dikatakan Salman, jika proyek centre point terus berjalan tanpa IMB sementara itu, pada saat yang bersamaan pemko Medan melakukan penertiban terhadap bangunanbangunan bermasalah di tempat lain maka pemerintah kota Medan melakukan standar ganda dalam pengawasan pembangunan di Kota Medan. Tidak hanya itu, FPKS dalam pendapat fraksi nya juga menyoroti masalah proses pembangunan rehabilitasi sekolah Madrasah Awaliyah. (BBS/DNA)

Ada 1804 Potensi Konflik di Indonesia MEDAN - Deputi Menko Polhukam Bidang Koordinasi Keamanan Nasional, Irjen Pol Drs Bambang Suparno SH MHum menegaskan, dari data yang diterima ada 1804 potensi konflik di Indonesia dan kalau kita serius tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Hal ini ditegaskannya saat membuka rapat evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan Gangguan keamanan Dalam Negeri 2013 Tingkat Provinsi Periode B06, Kamis, di Hotel Aryaduta Medan. Ditegaskannya, pihak kementerian berkominten memperkecil potensi konflik yang ada di Seluruh Indonesia. Sebagai salah satu bentuk keseriusan terhadap penanganan keamanan di kabupaten/ kota se-Indonesia, Kementerian Politik, Hukum dan HAM mengelar rapat evaluasi tersebut. Menurutnya, tujuan kegiatan ini adalah Ingin menyamakan visi dan pandangan serta komitmen bersama untuk mencari solusi agar gangguan keamanan dalam negeri terlebih

masalah konflik bisa diselesaikan dengan baik dari awal hingga tuntas. "Kita terus berusaha menghentikan konflik. Sejak tahun 2012 cukup banyak dan kita berusaha terus menghentikannya dan sekarang turun dratis sejak terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2013 tentang penanganan konflik dan keamanan," katanya. Dia juga menyampaikan, pihak kementerian konsen dan tidak pernah meluputkan Inpes itu. "Terus bekerja dari awal pencegahannya dan menghentikannya dan paska penghentiannya. Begitu juga tim terpadu yang telah terbentuk terus mengikuti dan bekerja untuk menghentikan konflik yang ada," katanya. Maka, lanjutnya, dengan rapat evaluasi yang dihadiri 10 wilayah se pulau Sumatera ini, yang dievaluasi jangan berkecil hati dan yang sudah baik untuk terus dipertahankan dan yang belum baik terus di pacu untuk diperbaiki."Bapak-bapak tidak bekerja sendiri kita siap membantu 24 jam supaya jadi baik,"

tekannya. Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumut menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kementerian Politik, Hukum dan HAM kepada Pemerintah Provinsi Sumut sebagai tuan rumah kegiatan rapat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan Gangguan keamanan Dalam Negeri 2013

Tingkat Provinsi Periode B06 ini. "Sumut dengan populasi lebih 15 juta jiwa penduduk bukan sekadar provinsi yang kaya SDM, Sumut merupakan potret kecil miniatur masyarakat Indonesia yang multikultural hampir semua suku, agama, ras dan adat budaya dapat ditemukan di sumut dan uniknya keragaman dalam

Lanskap multikultural ini dapat hidup berdampingan secara damai," katanya. Jika ditelisik mendalam, lanjut sekdaprov, Sumut bukan hanya tanpa masalah berbagai potensi konflik merupakan bahaya laten yang setiap saat bisa mengancam stabilitas wilayah kewaspadaan dan kearifan dalam mengelola dan mengantisipasi potensi konflik

secara dini tetap sangat dibutuhkan semangat persatuan dan kebersamaan dalam keragaman harus terus dipupuk. Dengan kehadiran Inpres yang ditindalanjuti lahirnya tim terpadu di tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/ kota diharapkan penanganan konflik dapat dilakukan dengan pencegahan dini. "Rapat evaluasi se-sumatera ini diharapkan menjadi pembekalan bagi daerah untuk pemantapan tim terpadu di daerah masing-masing sejalan dengan hadirnya tim terpadu nasional," harapnya. Sekdaprov juga berharap dalam rapat tingkat provinsi ini selain mengevaluasi rencana aksi periode B06 juga dapat memberikan pencerahan dan masukan yang bersifat nasional maupun lokal. "Seperti penanganan peristiwa kerusuhan lapas kelas 1 Tajung Gusta Medan dan Lapas Labuhan Ruku Batubara yang paling penting dapat memantapkan konsolidasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan gangguan keamanan dalam negeri," tutupnya.(VIN)


11

KPK POS E D I S I 266 2 - 8 SEPTEMBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

Kapolsekta Belawan Dilaporkan ke Poldasu dan Mabes Polri BELAWAN - Keluarga enam orang korban penganiyaan di bawah umur mengadukan Kapolsekta Belawan ke Poldasu dan Mabes Polri, karena melakukan tebang pilih dalam kasus tersebut. "Kapolsekta Belawan tebang pilih dalam penanganan kasus tersebut. Karenanya kita membuiat laporan pengaduan ke Poldasu dan Mabes Polri," kata keluarga keenam korban, pekan lalu, seraya menambahkan laporan tertulis sudah disampaikan beberapa hari lalu. "Laporan itu dibuat agar Kapolsek Belawan tidak main-main dan tebang pilih dalam menangani laporan pengaduan masyarakat," ucap Sugiarto, Syahril dan Sitorus selaku orang tua

korban. Seperti diketahui, pada 20 Juli 2013 lalu terjadi penganiayaan terhadap enam anak di bawah umur, yakni Angga, Mhd Sandi, Saparuddin, Raymond Sitorus Bambang dan Dani. Pada hari itu juga keluarga korban membuat pengaduan ke Polsek Belawan, dengan juru periksa Aiptu Budi. Berdasarkan keterangan orang tua korban kepada wartawan, laporan tersebut tidak sepenuhnya ditanggapi atau ditangani oleh Polsekta

Belawan. Sementara ke enam korban didampingi para orang tua masing-masing menyatakan pelaku penganiayaan ada lima orang. Kelima pelaku masing-masing Hendro (sudah dewasa dan pegawai Jasa Marga), Sayuti (sudah dewasa),Yudi (sudah dewasa), Pandu (sudah Dewasa) dan Juri Ansyari (masih di bawah umur). Pengaduan ke Polsekta Belawan dengan nomor laporanNo. STPL/209/ VI/2013/PEL-BELW/Sek Belawan. Namun pihak Polsekta Belawan hanya mengajukan satu orang sebagai tersangka dalam berkas ke kejaksaan Negeri Belawan, yakni Juri Ansyari (di bawah umur), dengan tuduhan pasal 170 jo

351 KUHP. Setelah berkas tersebut dikirim kekejaksaan Negeri Belawan maka kejaksaan Negeri Belawan mengembalikan berkas tersebut dengan alasan tidak kuat unsur bukti. Sedangkan pelaku lainnya tidak diikutsertakan sebagai tersangka dalam bekas dan sampai saat ini pelaku semuanya tetap masih berkeliaran. Menanggapi hal tersebut Deddy Syahputra SH selaku sekretaris LSM Team SOLID (Sosial Loyal Independen Demokrasi) mengatakan, seharusnya pihak Polsekta Belawan tidak boleh seperti itu, melakukan tebang pilih. Sementara korban kan sudah membuat laporan dan sudah memberikan keterangan se-

mua yang melakukan pemukulan dan bahkan para pelaku ingin membunuhnya dengan menabrak korban dengan sepeda motor, itu kan dengan jelas ingin membunuh. Tapi pihak Polsekta Belawan tidak menahan para pelaku. Bahkan Polsekta Belawan hanya menyatakan sati orang tersangka. "Dari kejadian ini jelas Polsekta Belawan itu tebang pilih dalam menjalankan tugasnya," ujar Deddy. Wajar saja, lanjut Deddy, pihak orangtua korban melaporkan Kapolsekta Belawan ke Poldasu dan Mabes Polri, agar penegak hukum yang lain tidak semena-mena dalam menjalankan tugas tersebut, ucap Dedy. (LAN)

Pdt. Parasian Sihotang Mencari Keadilan TANAH KARO - Pdt. Parasian Sihotang (54), penduduk Jalan Udara Berastagi Tanah Karo dikenal sebagai gembala sidang pada salah satu gereja di Berastagi. Dirinya korban atas tindakan oleh Haposan Tampubolon, penduduk Lubuk Pakam Deli Serdang beralamat Desa Kampung Baru, Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam. Pasalnya, tanah beserta bangunan rumah semi permanen yang dibelinya pada tahun 2009 yang lalu beru-

kuran 30 m x 4 m di desa Kampung Baru, Pasar Melintang, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dengan alas hak jual beli dihadapan Notaris/Pejabat PPAT yang dihadiri para saksi dan Kepala Desa tersebut. Namun tidak dapat secara bebas dihuni dan dimilikinya dikarenakan perbuatan Haposan Tampubolon yang semula bermohon agar menompang tinggal di rumah yang dibeli Pdt. Parasian Sihotang tersebut. Walaupun sudah berkali-kali diingatkan agar

Haposan Tampubolon meninggalkan rumah, namun dianya (Haposan) tidak mau beranjak bahkan mengatakan rumah tersebut milik ayahnya yang sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Sementara tanah dan rumah dibeli Pdt. Parasian dari seorang ibu bernama Rasmina Br Sihotang dan menurut Ibu Rasmina, dianya tidak ada mempunyai anak bernama Haposan Tampubolon akan tetapi kenal dengan ayahnya Haposan.

Sehingga melalui Kuasa Hukum Pdt. Parasian Sihotang yaitu Leilim Ginting SH, Pengacara Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Jamin Ginting Kabanjahe membuat laporan pengaduan di Polres Lubuk Pakam No. STPL 533/VII/2013/SU/ Res/DS tanggal 01 Juli 2013. Penyidik Bambang Setiyo SH berpangkat Aipda selaku penyidik di Polres Deli Serdang telah memanggil para saksi-saksi termasuk penjual dan diperiksa keterangannya. Sementara saksi korban juga

telah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Antara lain, Surat Alas Hak Jual Beli antara penjual dan pembeli yang dikeluarkan oleh Notaris Edy Sakti Sembiring SH SpN. Setelah bukti-bukti yang ada lengkap dan dilegalisir, kemudian menyerahkannya ke pihak penyidik di Polres Deli Serdang. Menurut keterangan korban Pdt. Parasian Sihotang yang menghubungi penyidik mengatakan segera menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum (ST)

Ketangkul Sedang Nyabu, Kabid Bina Marga Gol LANGSA - Oknum Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Pekerjaan Umum (PU) Langsa, ZD (51) ditangkap Polsek Langsa Barat di rumahnya di Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, karena mengkonsumsi sabu-sabu bersama rekannya RH (38) Minggu pekan lalu. Menurut informasi yang diterima, setelah penangkapan itu tersangka ZD yang

juga Wakil manajer PSBL bersama rekannya RH diamankan di sel Polsek Langsa Barat. Kapolsek Langsa Barat Iptu Budi Nasuha Waruru, ketika dikonfirmasi wartawan, membenarkan ada penangkapan salah seorang kepala Bidang Bina marga pada Kantor Pekerjaan Umum Langsa berinisial ZD dan rekannya RH, Minggu (25/8) sekira pukul 11:30.

Dijelaskan Budi, kronologis penangkapannya, Minggu (25/8) sekira pukul sekira pukul 11:30 di rumahnya di gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat hasil informasi dua orang sedang mengonsumsi sabu-sabu. Menyikapi laporan itu, kita melakukan penangkapan dua tersangka yakni ZD alias Ayah Din, pekerjaan PNS, warga gampong Paya Bujok Teungoh, Kec. Langsa

Barat dan RH pegawai swasta, warga gampong Paya Bujok Seulemak, Kec. Langsa Barat. “Dari tangan kedua tersangka kita berhasil mengamankan satu paket sabu-sabu seberat 0,73 gram, tiga buah kaca pirek, 1 buah bong terbuat dari botol mineral, 2 buah jarum suntik, 2 buah korek mancis, 7 buah pipet air mineral dan 5 buah kapas pembersih telinga,” katanya seraya

menambahkan, kedua tersangka kini masih diamankan di Polsek Langsa Barat. Kapolres Langsa AKBP Hariadi SIK SH, membenarkan penangkapan tersebut. “Iya kita ada menangkap dua tersangka pemakai sabu-sabu. Kasusnya masih dalam proses penyidikan, sedangkan yang bersangkutan masih ditahan di Polsek Langsa Barat,” katanya singkat. (YANTO)

Kadis SI Langsa Dikeroyok Penonton Keyboard LANGSA - Kepala Dinas Syariat Islam (SI) Kota Langsa Drs. H. Ibrahim Latif MM, Minggu malam pekan lalu, dikeroyok penonton organ tunggal (keyboard) di desa Karang Anyar kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Pasalnya tim petugas dari Syariat Islam Kota Langsa datang ke lokasi tontonan dengan maksud untuk membubarkannya. Sekira pukul 23.00 WIB Kepala Dinas naik ke atas pentas ketika itu lampu tiba-tiba padam. Di saat lampu padam tanpa diketahui ada pukulan dan tendangan yang mendarat di tubuh Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa itu. Demikian ungkapan salah seorang anggota Syariat Islam Tgk. Irhamsyah kepada wartawan. Ditambahkannya bahwa akibat pengeroyokan yang tidak seimbang itu akhirnya petugas SI bersama kepala dinas terpaksa kabur menggunakan mobil patroli. Bahkan mereka tetap dilempari dengan batu oleh puluhan penonton keyboard. Sementara itu Kepala Dinas Syariat Islam, Drs. H. Ibrahim Latif, MM membenarkan kejadian tersebut. “Walaupun mendapatkan perlawanan yang sangat keras, kita tetap semangat dan tidak pernah gentar untuk terus menjalankan tugas demi menegakkan Syariat Islam di Kota Langsa,” sebut Ibrahim seraya menambahkan, terkait pengeroyokan tersebut dirinya akan membuat laporan resmi ke Polres Langsa. Sementara itu Geuchik (Kepala Desa) Karang Anyar Kecamatan langsa Baro Kota Langsa Ahmad Turkin Rabu kemarin melaporkan balik Kadis SI Kota Langsa Drs. Ibrahim Latif ke Polres Langsa dengan tanda bukti lapor bernomor TBL/280/VIII/2013/ACEH/ RES LANGSA. Tanggal 28 Agustus 2013. Karena apa yang dilaporkan

IBRAHIM LATIF - Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa Kepala Dinas SI Kota Langsa merupakan pencemaran nama baik desanya. Mereka tidak terima dituding pengeroyokan Kadis SI dan personelnya saat membubarkan pertunjukan Keyboard di desanya. Ahmad Tarukin melaporkan ke Polres Langsa juga didampingi oleh sejumlah warga beserta perangkat desanya. Versi Keuchik Keuchik Karang Anyar, Ahmad Turkin menceritakan garis besar kejadian pada Minggu malam, 25 Agustus 2013. Menurutnya, sekitar pukul 23.30 WIB, kadis SI dan WH datang ke lorong makmur, Gampog Karang Anyar yang waktu itu sedang berlangsung hiburan keyboard. “Beliau (Kadis SI) langsung naik ke panggung meminta keyboard dihentikan. Tak lama kemudian naik juga Kepala Lorong (keplor) Makmur. Hiburan keyboard langsung diberhentikan,“ kata Keuchik Karang Anyar.

Waktu itu, lanjut Keuchik Ahmad Turkin, di lokasi ada pihak polmas dan Babinsa Polsek Langsa barat serta perangkat gampong setempat. Setelah hiburan keyboard dihentikan, tidak ada kejadian apapun, semua penonton membubarkan diri (pulang) termasuk Kadis SI beserta Personil WH. “Semuanya pergi dari lokasi. Jadi tidak benar saat itu ada insiden pemukulan hingga pengeroyokan oleh warga (pemuda) terhadap kadis SI datang baikbaik dan mereka pulang baik-baik juga, tidak ada yang memukuli. Bila ada yang mau memukul mereka, tidak mungkin perangkat gampong, polisi dan lainnya tidak menghalangi,” kata Keuchik Ahmad Turkin. Ditegaskannya, apa yang disampaikan kadis SI, bahwa dirinya dikeroyok, sangat tidak benar. Pernyataan itu dianggapnya telah mencemarkan nama baik

Gampong dan warga Gampong Karang Anyar merasa difitnah. Kami minta Kadis SI Kota Langsa mengklarifikasi pernyataannya itu. Kadis Syariat Islam Kota Langsa, Drs. H. Ibrahim Latif yang dimintai tanggapannya terkait laporan keuchik Karang Anyar kepada polisi mengatakan, apa yang dilaporkan itu merupakan upaya memutar balikkan fakta yang sebenarnya. ”Jelas sekali saya menerima pukulan dari preman yang tengah mabuk-mabukan di atas pentas keyboard," ujarnya. Ketika berada di Gampong Karang Anyar malam itu, dia bersama dua petugas WH langsung naik ke panggung membubarkan hiburan keyboard. Namun saat akan turun, lampu dimatikan dan ia bersama dua petugas WH diserang membabi buta. “Jadi sangat tidak benar jika saya tidak dikeroyok,” tegasnya. Ibrahim Latif mengatakan, saat bergerak ke lokasi ia telah menghubungi Keuchik Karang Anyar, tapi HP-nya tidak diangkat. Bahkan, setelah ia dipukuli pun keuchik tidak keluar dari rumahnya. “Laporan masyarakat acara keyboard itu di depan rumah Keuchik. Yang memodali acara itu adalah istri kepala dusun di situ,” ungkap Ibrahim Latif. Ibrahim menambahkan, pagi hari setelah malam kejadian, Keuchik Karang Anyar bersama perangkat desa mendatangi kantornya. “Di kantor dia mengakui kalau saya dipukuli dan dia (keuchik) minta maaf,” kata Ibrahim Latif yang mengaku heran karena tiba-tiba Keuchik Karang Anyar membuat laporan berbeda. “Ada banyak orang yang melihat saya diserang, dipukuli, dan dilempari. Harusnya jangan ada upaya memutarbalikan fakta,” demikian Ibrahim Latif. (YANTO)

Pencuri di BRI Unit Jalan AH Nasution Ditangkap DELITUA - Setelah duabelas hari lebih buron, akhirnya petugas Kepolisian Delitua berhasil menangkap pelaku pencurian di Bank BRI Unit Jalan AH Nasution Medan, Kamis pekan lalu. Tersangka diketahui bernama Junaidi (22) warga Jalan Tritura Gang Seri Medan. Pencurian di BRI Unit Jalan AH Nasution itu dilakukan pada saat masa Lebaran lalu. Tepaunya pada Minggu (11/8). Ketika itu, suasana di Unit BRI sepi, sehingga Junaidi leluasa melaklukan aksinya. Seperti diungkapkan kepada awak koran ini, BRI Unit Jalan AH Nasution tersebut diketahui dibongkar maling setelah pada Senin pagi, pegawai

bank membuka kantor. Terlihat bagian belakang gedung sudah rusak dan terbuka. Kemudian petugas membuka CCTV dan terlihat ada orang masuk. Menerima pengaduan, polisi kemudian terus memburu pelaku. Namun baru 12 hari setelah kejadian, tersangka ditangkap. Pelaku mengaku, saat melintas di BRI Unit Jalan AH Nasution, dia melihat kantor itu sepi. Kemudian muncul niat untuk mencuri. Kapolsek Delitua AKP Wahyudi didampingi Kanit Reskrim Martulesi Sitepu membenarkan kejadian tersebut. "Tersangka kita amankan guna diproses lebih lanjut," ujar Martulesi. (CER)

Pejalan Kaki Tewas Ditabrak Truk MEDAN - Sungguh mengenaskan. Seorang pejalan kaki yang belum diketahui identitasnya, tewas ditabrak truk di Jalan Abdul Haris Nasution sebelum Simpang Sejati, Medan, Rabu. Informasi yang diperoleh di lokasi kejadian, truk pengangkut batubata nomor polisi BK 9856 LM meluncur dari arah Tritura menuju Simpang Pos, Padang Bulan. Setelah truk melintasi jembatan, tibatiba seorang pejalan kaki jenis kelamin perempuan menyeberang. Diduga karena pejalan kaki menyeberang tibatiba, sopir tak bisa mengendalikan truk. Akibatnya, korban masuk ke kolong truk dan ter-

seret beberapa meter. Korban tewas di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan. Selain menabrak pejalan kaki, truk juga menabrak salah seorang pengendara sepeda motor Honda Supra Fit 3105 UK. Namun pengendara tersebut dikabarkan hanya mengalami luka-luka dan saat ini menjalani perawatan di RS Mitra Sejati, tidak jauh dari lokasi kejadian. Belum ada keterangan resmi dari polisi terkait lakalantas tersebut. Akibat lakalantas tersebut, Jalan Abdul Haris Nasution terpantau macat hingga beberapa kilometer. Sementara sopir dan kernet truk melarikan diri.(CER)

Kasus Pelecehan Wartawan, Polres Langsa Periksa Saksi LANGSA - Terkait laporan pelecehan profesi wartawan yang dilakukan Rektor Universitas Islam Tamiang (UIT), Muzakir Samidan, pada Khutbah Shalat Ied 1434 Hijriah di Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama, tim penyidik Polres Langsa Lama hingga kini telah mengambil keterangan dua dari tiga saksi, menindaklanjuti laporan wartawan Sudirman, kepada pihak berwajib Polres Langsa. Demikian Kapolres Langsa, AKBP Hariadi SH. SIK melalui Kasat Reskrim, AKP Muhammad Firdaus, Selasa kemarin. Menurutnya, tim penyidik sudah mengambil keterangan dua saksi, diantaranya Ponidin dan Zulfriansyah Syahputra. Ke-

duanya merupakan warga Gampong Sidorejo, yang juga ikut mendengarkan atau mengetahui isi khutbah Shalat Id 1434 Hijriah, yang disampaikan Rektor UIT Muzakir Samidan, di Gampong Sidorejo Kecamatan Langsa lama. Menurut Firdaus, keterangan saksi-saksi dibutuhkan pihak berwajib Polres setempat dalam perkara ini, untuk melengkapi atau memenuhi kelengkapan berkas, terkait pengaduan wartawan Sudirman, atas isi Khutbah Shalat Ied rektor UIT yang disampaikan Muzakir Samidan waktu itu adalah, wartawan semua penghuni neraka karena menulis aib orang lain, seperti orang yang korupsi atau keburukan lainnya. (YANTO)

Seorang Pria Dibunuh di Lokasi Keramaian MEDAN - Seorang pria dibunuh oleh dua pria misterius di lokasi ramai penduduk, tepatnya di pinggir Jalan Cempaka Gaperta Ujung Medan Helvetia, Jumat belum lama ini sekira pukul 21.30 Wib. Menurut data yang didapat, korban diketahui bernama Dedi yang berkediaman di Jalan Pancasila Medan Sunggal. Namun ada beberapa warga yang mengetahui kalau pria ini merupakan warga Asrama Abdul Hamid Jalan Medan-Binjai. "Kenal saya ini bang, teman saya namanya Dedi. Dia tinggal di Jalan Pancasila Pinang Baris tapi orangtuanya di asrama. Dia sudah berkeluarga dan istrinya di Jalan Pancasila," terang pria berjenggot yang enggan menyebutkan namanya.

Pria yang mengaku kenal sudah lama dengan korban, Dedi tidak tahu persis siapa pelaku pembunuh temannya itu. "Saya tidak tahu bang," singkatnya sambil meninggalkan wartawan. Sementara itu, menurut warga sekitar, sebelum tewasnya pria ini, korban sempat dikejar oleh dua pria berboncengan mengendarai sepeda motor. Karena kendaraan sepeda motor vixion warna hitam biru yang dikendarain korban terjatuh, disitulah Dedi dihabisi dua pria misterius itu dengan menggunakan klewang. Informasi terakhir dari warga disebutkan, korban dan pelaku boncengan bertiga, tapi tidak diketahui tiba-tiba korban dkejar pelaku dan dikelewang hingga tewas.(STARBERITA)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 266 2 - 8 SEPTEMBER 2013

Sambungan Telepon dan Internet Terputus PELAKU pencurian telepon di Medan terbilang bukan sembarang orang. Seperti yang terjadi di kawasan Jalan Gatot Subroto (Petisah) Medan, kabel yang diputus berada di bawah tanah. Kabarnya, seperti diceritakan kepada awak media ini, pelaku

masuk melalui gorong-gorong di kawasan itu. Kemudian menuju kebagian pusat. Di sini kabel diputus. Dan kabel yang diambil bervariasi. Akibatnya putuslah hubungan telepon rumah di kawasan itu. Pada saat kejadian, warga masyarakat masih dalam suana

Lebaran. Akibat tali silaturahmi lewat telepon rumah tak bisa dilakukan. Terkesan ada unsur lain dari pencurian kabel itu. Sabotase. Itulah motif utamanya yang harus dilidik aparat kepolisian. Bukan tanggung-tanggung sedikitnya, 9.000 sambungan telepon terputus karena adanya pencurian kabel telepon. Manajemen PT Telkom Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) pun merasa perlu melaporkan kejadian tersebut ke Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin di Balai Kota.

LIPSUS

''Kami sampaikan ke Pak Wali Kota bahwa sudah terjadi pencurian kabel sambungan telepon di Jalan Gatot Subroto. Jadi, kalau warga bertanya, pemkot bisa membantu menjelaskan,'' ujar Manajer Komunikasi PT Telkom Sumbangut Syaiful Hadi. Dia menjelaskan bahwa secara materi, Telkom tidak rugi besar atas pencurian tersebut. Kerugian yang sangat besar adalah terlambatnya layanan ke masyarakat. Selama 2013, pencurian itu merupakan yang ke-37. ''Kami memang sudah sering kehilangan

kabel. Tapi, ini paling besar. Sebanyak tujuh polongan kabel berukuran besar diambil,'' jelasnya. Menurut Syaiful, sambungan telepon yang terputus itu sudah kembali terhubung 25 Agustus lalu. Kepada wali kota, Telkom juga meminta izin untuk melakukan penggalian. Tujuannya, mengganti kabel tembaga dengan fiber optic. Para pencuri kabel selama ini memang mengincar tembaga di kabel telepon tersebut. Selain mengurangi pencurian, penggunaan fiber optic meningkatkan

pelayanan. Sebab, kecepatan data dan bandwith yang disalurkan dapat lebih besar. Pulihnya kembali sambungan telepon rumah di kawasan itu, tentu berkat kerja keras PT Telkom dalam melayani para pelanggan. Diakui, kali ini yang terbesar dalam pencurian kabel telepon. Namun bukan tidak mungkin akan terjadi yang lebih besar dan di daerah yang vital. Hendaknya, mulai saat ini pengamanan terhadap objek-objek vital harus tetap dilakukan. (TIM)

Medan, Binjai, Langkat dan Deliserdang

Terjadi 721 Kali Pencurian Kabel Telepon

PENCURIAN kabel telepon di Medan meningkat, sehingga gangguan telepon dan internet di daerah di kota ini sering terjadi. Dalam dua hari ini saja, yaitu Minggu dan Senin, medio Agustus barusan, terjadi vandalisme yang mengakibatkan gangguan atau terputusnya 9.000 satuan telepon dan internet (Speedy). Gangguan 9000 satuan telepon itu berada di kawasan Kecamatan Medan Petisah dan Medan Baru. Mengutip penjelasan Deputi EGM Telkom Barat Stanislaus Susatyo di Medan, belum lama ini, vandalisme kabel telepon pada Minggu

dan Senin (11 dan 12 Agustus) terjadi di kawasan kilometer 20 Jalan Medan - Belawan dan kawasan Petisah atau Jalan Gatot Subroto. Pencurian kabel fiber optic kapasitas 96 core dan kabel tembaga di KM 20 Medan-Belawan yang terjadi pada hari Minggu malam menyebabkan 1.400 satuan sambungan telepon (sst) terputus Sedangkan yang terjadi di Petisah, Minggu malam juga menggangu 1.200 sst. "Telkom minta maaf ke pelanggan dan recovery 9000 layanan Telkom itu diharapkan dapat diselesaikan secepatnya maksimum dua minggu ke depan,"ujar Susatyo . Sementara GM Telkom Witel Sumut-Barat, Rifnaldi menyebutkan Telkom berupaya segera melakukan recovery agar tidak merugikan pelanggan dan termasuk Telkom. Recovery dilakukan dengan melakukan penggantian

sistim dari penggunaan jaringan kabel ke fiber optic. "Diharapkan dengan penggantian sistim itu dapat meminimalisasi kasus vandalisme sekaligus meningkatkan kualitas layanan," katanya. Dengan pengunaan fiber optic maka kecepatan data dan bandwith dapat disalurkan lebih besar. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumut, Abubakar Siddik meminta pihak kepolisian mengatasi maksimal kasus pencurian kabel telepon itu karena juga merugikan konsumen. "Gangguan komunikasi berdampak negatif pada banyak hal. Apalagi kabel telepon itu masuk dalam katagori aset vital yang harus mendapat perlindungan," katanya. Dijelaskan juga, selama Lebaran Idul Fitri saja terjadi beberapa kali pencurian di lokasi yang berbeda yang mengakibatkan ribuan jari-

ngan telepon dan internet terputus. Atas pencurian kabel oleh pihak yang tidak bertanggung jawab pihak Telkom mengaku telah melaporkan aksi pencurian yang tidak hanya merugikan perusahaan tapi juga masyarakat umum itu kepada pihak Kepolisian. Pencurian kabel yang dilakukan di dua titik berbeda itu mengakibatkan terputusnya tujuh polongan (Duct) yang masing-masing berisi 1200 dan 1400 sst sehingga total seluruhnya mencapai 9 ribu satuan telepon. “Pertama, terjadi Minggu (11/8) di lokasi Km-20 ruas jalan Medan – Belawan dimana kabel Fiber Optic kapasitas 96 Core dan kabel Tembaga yang mencatu kapasitas 1.400 satuan sambungan telepon,” jelasnya. Kemudian, pencurian kedua terjadi di kawasan Petisah (Jalan Gatot Subroto) Minggu malam, di dua lokasi

yang berbeda dan hanya berjarak 200 meter kapasitas 1200 sst. Ketika ditanya kawasan layanan yang terputus, Susatyo mengatakan, umumnya di kawasan kecamatan Medan Petisah dan Medan Baru. Dia juga menjelaskan gangguan terjadi tidak hanya terhadap akses layanan telepon rumah tetapi juga layanan Internet serta komunikasi data. Trafik Internet melalui jaringan 3G Telkomsel misalnya menjadi sedikit melambat. "Meski melambat, tapi masih bisa berfungsi. Telkom minta maaf atas terganggunya layanan," katanya. Sejak diketahui adanya gangguan, Telkom bereaksi cepat menanganinya antara lain dengan mengalihkan sebagian trafik melalui jalur transmisi lain dan radio transmisi digital dengan memprioritaskan layanan publik dan layanan Telkomsel. (TIM)

Rugikan Negara Miliaran Rupiah UNIT Jahtanras Polresta Medan menggulung sindikat spesialis pencurian kabel dan peralatan telekomunikasi telepon umum antar daerah yang menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah dengan meringkus dua anggotanya di dua lokasi berbeda. Bahkan salah seorang dari dua pelaku kerap menyaru sebagai petugas Telkom yang tengah memperbaiki telepon umum sambil membawa ratusan kunci dengan membawa mobil pickup. Dari para pelaku masingmasing berinisial RW (37) warga Dusun IV Kelurahan Puden Rejo Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang dan HS (33) warga Jalan Mesjid Taufiq. Pihak Kepolisian menyita barang bukti berupa kabel telepon sepanjang 45 meter, gunting alat untuk memotong kabel, 6 set telepon umum dalam keadaan rusak, 1 unit mobil Mitsubishi BK 8321 MA, kunci T, obeng, pahat, linggis dan palu, serta

sejumlah uang recehan. Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta melalui Kasat Reskrim Kompol Jean Calvijn Simanjuntak, Wakasat AKP Yudhi Friyanto dan Kanit Jahtanras AKP Anthoni Simamora SH MH menyatakan, ketika diperiksa para tersangka mengaku sudah enam kali beraksi di kawasan Medan. Yakni di Jalan Pahlawan Simpang, di Jalan Sakti Kecamatan Medan Timur, di Jalan Stadion belakang Polsek Medan Kota dan di Jalan Pelajar Medan Kota, lalu Jalan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang. “Tersangka RW sempat mengaku sebagai petugas Telkom yang sedang melakukan perbaikan,” tukas Kasat sembari mengungkapkan tersangka diringkus di Jalan Pahlawan simpang Jalan Sakti Medan Timur sewaktu tengah beraksi membongkar telepon umum, Minggu (18/ 8) lalu. Saat itu masyarakat curiga ketika melihat tersangka

dalam memperbaiki telepon umum menggunakan palu, linggis dan obeng. Masyarakat menghubungi Sat Reskrim Polresta Medan yang langsung menerjunkan Unit Jahtanras yang dipimpin Kanit AKP Anthoni Simamora. Setibanya di lapangan petugas langsung menghampiri tersangka yang tengah menyaru petugas PT (Persero) Telkom Indonesia. Ketika ditanyai masalah surat tugas atau kartu pengenal PT Telkom, tersangka langsung panik dan gugup. Petugas yang semakin curiga sewaktu melihat gerak gerik tersangka langsung membekuknya di lokasi dan menyita seluruh barang bukti yang dimilikinya di antaranya 6 set telepon umum. Sedangkan HS diringkus di Jalan Masjid Taufiq Kelurahan Tegal Rejo Medan Perjuangan, Jumat (16/8), karena mencuri 45 meter kabel telepon milik PT Telkom di Jalan Masjid Taufiq Medan, dini hari.

Curi Kabel Sementara itu, pada sepekan yang lalu, sebelum penangkapan tersangka RW, petugas Sat Reskrim Polresta Medan juga berhasil mengamankan tersangka pencuri kabel telpon dari kawasan Jalan Masjid Taufiq Kecamatan Medan Timur. Tersangka diringkus dari hasil pengembangan penyidikan petugas di lapangan lalu meringkus tersangka saat beraksi membongkar kabel telepon. Lebih lanjut kasat Reskrim juga mengutarakan sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan pengembangan kasus ini di lapangan. “Sebab tidak menutup kemungkinan pelaku beraksi bersama kelompok lainnya. Inilah yang sedang kami selidiki,” jelas Kompol Calvijn seraya mengungkapkan kalau RW merupakan mantan petugas outsourching Telkom yang telah putus kontrak. Dalam kesempatan itu,

KABEL telepon yang menjadi infrastruktur kota dan kabupaten terus mengalami penjarahan. Bahkan, dalam tahun 2010 hingga 2012 terjadi 721 kali pencurian kabel telepon di kawasan Medan, Binjai, Langkat dan Deliserdang. Seperti diungkapkan pihak PT Telkom merasa prihatin atas tidak amannya aset negara tersebut dari aksi pencurian. Merasa prihatin bukan saja karena sangat besarnya kerugian negara akibat hilangnya kabel dan tiang telepon di banyak lokasi, tapi juga yang dialami masyarakat, institusi pemerintahan, layanan publik hingga bisnis. “Pencurian kabel dan tiang telepon harus dihentikan. Kalau tidak, kualitas infrastruktur kota yang akan menjadi megapolitan ini terganggu,” tegas pejabat PT Telkom di Medan. Diakui, kerugian yang diderita Telkom akibat peristiwa pencurian kabel telepon itu cukup besar. Setidaknya, hal ini tergambar dari jumlah pencurian pada tahun 2010 mencapai 239 kasus, tahun 2011 meningkat jadi 370 kasus dan 2012 sebanyak 112 kasus. Kalau tidak ada upayaupaya sistematis untuk menghentikan penjarahan kabel dan tiang telepon, maka kerugian yang diderita Telkom dan masyarakat akan semakin besar. Dari hasil evaluasi yang dilakukan pihak PT Telkom

memperlihatkan pencurian kabel selalu terjadi berulang, bahkan ada di satu lokasi yang baru di-recovery sudah dicuri lagi dua atau tiga hari kemudian. Terkait hal ini, PT Telkom telah melakukan pengawalan dan pengintaian, tapi luasnya coverage dan aksi pencurian yang sering pindah-pindah lokasi menyebabkan tim yang dibentuk menghadapi kesulitan. Karenanya, manajemen Telkom berharap masyarakat membantu memberikan informasi baik kepada kepolisian maupun tim Telkom terdekat bila melihat ada indikasi pencurian. Usaha-usaha yang dilakukan Telkom bersama kepolisian sebenarnya telah berhasil menangkap pelaku pencurian aset negara itu. Dia mengungkapkan, sejak 2010 hingga 2012 berhasil ditangkap dan diproses hukum 45 orang pelaku, termasuk dua orang penadah. Selain kasus paling tinggi di Medan, dia menjelaskan, sebaran wilayah pencurian itu di Binjai 65 kasus, Langkat 93 kasus meliputi Kuala sepuluh kasus, Pangkalan Brandan 38 kasus, Pangkalan Susu lima kasus, Stabat 17 kasus dan Tanjungpura 23 kasus, Deliserdang 90 kasus terdiri dari Delitua 12 kasus, Tanjung Morawa 16 kasus, Tembung 12 kasus, Percut 24 kasus, Lubuk Pakam 22 kasus dan Galang empat kasus.(TIM)

NYARU PETUGAS - Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol Jean Calvijn Simanjuntak,Wakasat AKP Yudhi Friyanto dan Kanit Jahtanras AKP Anthoni Simamora SH MH menginterogasi tersangka. (KPK POS/IST) Kasat Reskrim juga mengim- telepon umum dengan dalih ungkap berbagai kasus kejabau kepada seluruh masya- ingin memperbaiki segera hatan. Jika melihat atau merakat yang melihat ada petu- lapor polisi setempat. ngetahui adanya aksi kejagas telkom dengan gerak “Kami juga berterimaka- hatan maupun lainnya segegerik mencurigakan yang sih kepada masyarakat yang ra hubungi polsek setempat,” tengah beraksi membongkar telah membantu kami meng- tandas Kompol Calvijn. (TIM)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 266 2 - 8 SEPTEMBER 2013

SUMUT / ACEH

Bupati Sergai Apresiasi Program Ketapang Kodim 0204/DS SERGAI - Dalam upaya mendukung program pemerintah mewujudkan ketahanan pangan di daerah, Kodim 0204/DS ikut berperan serta mensukseskan swasembada pangan khususnya budi daya padi di Kabupaten Sergai dengan mengoptimalkan lahan milik TNI AD di Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan seluas 5 Ha. Areal pertanian yang ditanami padi tersebut dipanen, Senin, dalam acara khusus yang bertajuk “Panen Raya Program Ketahanan Pangan Kodim 0204/DS” yang turut dihadiri Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, dihadiri Dandim 0204/DS Letkol Arh Syaeful Mukti Ginanjar SIP, Kadis Pertanian dan Peternakan Ir. H. Safaruddin Nasution, Plt. Kadis Bina Marga Drs. H. Darwin Sitepu, MAP, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Camat Perbaungan para Danramil, Kapolsek Perbaungan, Ketua Persit KCK dan jajaran personil Kodim 0204/DS. Bupati Sergai dalam kesempatan tersebut mengungkapkan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh TNI AD melalui Kodim 0204/DS dengan program ketahanan pangan ini. Program Pembangunan di daerah ini tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah semata, dibutuhkan dukungan oleh segenap pihak dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, Pemkab Sergai sangat berterimakasih kepada jajaran Kodim 0204/DS atas upaya memperkokoh swasembada yang dilakukan di daerah ini. Dengan sinergi dan kebersamaan dengan para pemangku kepentingan bersama masyarakat dalam sebuah kesadaran untuk memajukan daerah ini, tentunya akan sangat meringankan beban yang dipikul dalam menjadikan daerah ini sebagai daerah terbaik dengan masyara-

kat yang maju dan sejahtera, ucap Bupati Soekirman. Dijelaskan bahwa Pemkab Sergai sejak tahun 2007 telah memiliki Perda mengenai pelarangan lahan tidur di daerah ini, oleh karenanya Bupati Soekirman sangat menyambut baik pemanfaatan lahan milik TNI AD ini untuk terus dioptimalkan bagi tanaman budidaya. Selain itu Pemkab Sergai siap untuk memfasilitasi berupa tenaga penyuluh pertanian untuk memaksimalkan hasil panen di musim berikutnya. Selain budi daya padi, kolam yang ada di areal ini juga dapat iisi dengan benih ikan dari balai benih yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Pemkab Sergai, pungkas Bupati. Sebelumnya Dandim 0204/DS Letkol Arh Syaeful Mukti Ginanjar SIP dalam paparannya mengatakan bahwa kegiatan panen raya ini merupakan bagian dari Program Ketahanan Pangan Kodim 0204/DS dalam mendukung pemerintah daerah dan meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Kodim 0204/DS bekerja sama dengan Kelompok Tani Indah Jaya mengusahakan areal persawahan milik TNI AD yang berlokasi di Kelurahan Tualang dah hasilnya hari ini bisa dipanen bersama dengan elemen pemerintahan di daerah ini. "Selain itu unsur TNI bekerja sama dengan Camat Perbaungan juga telah mengupayakan daerah ini dapat kembali dialiri irigasi dengan melakukan penyemprotan gorong-gorong yang tumpat," jelas Dandim. Hasil panen musim ini cukup optimal dan diharapkan kerja sama dengan para penyuluh pertanian daerah ini agar dapat terus ditingkatkan di musim mendatang, harap Ginanjar.(ARM)

Empat Atlet Angkat Berat dan Besi Wakili Sergai di Kejurnas PERBAUNGAN - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Kadis Parbudpora Drs. Joni Walker Manik MM menerima kunjungan Pengurus Cabang Persatuan Angkat Berat Besi dan Binaraga Seluruh Indonesia (Pengcab PABBSI) Sergai yang diketuai M. Aliuddin SP, Jumat lalu dikediamannya Jalan Coklat Kompleks Sawit Indah Kelurahan Batang Terab Kecamatan Perbaungan. Dalam arahannya kepada para atlet yang akan diberangkatkan, bupati mengatakan bahwa Pemkab Sergai maupun masyarakat daerah ini merasa bangga karena beberapa atlet berprestasi dari Sergai mendapat kesempatan untuk diikutsertakan di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) tahun 2013.

Bupati Soekirman mengucapkan selamat mengikuti Kejurnas tersebut sekaligus berpesan kepada para atlet Sergai dapat menjaga nama baik daerah serta raih prestasi dengan penuh semangat dan sportivitas. Ketua rombongan M. Aliuddin SP melaporkan bahwa keempat atlet ini mewakili Sergai dalam Kejurnas 2013 di Bekasi Provinsi Jawa Barat 28 Agustus - 4 September 2013, masing-masing di cabang olahraga angkat berat dan angkat besi. Untuk cabang angkat berat 120 kg yakni Teguh Imam Santoso sedangkan cabang angkat besi kelas 69 kg Mona Juli Rahayu, kelas 77 kg Ali Rahman dan kelas 85 kg Angga Syahputra. (ARM)

KEJURNAS 2013 - Bupati Sergai Soekirman didampingi Kadis Parbudpora Drs. Joni Walker Manik MM dan Ketua Pengcab Sergai PABBSI M. Aliuddin SP diabadikan bersama atlet Sergai yang menuju Kejurnas 2013. (KPK POS/ARM)

SANTUNAN - Bupati Sergai Soekirman didampingi Camat Pantai Cermin A.Yasir Arafat Nasution SSos sedang memberikan santunan kepada anak yatim disela-sela acara Halal bi Halal Idul Fitri 1434 H. (KPK POS/ARM)

Bupati : Kita Harus Menjaga Lingkungan PANTAI CERMIN - Masih dalam suasana Idul Fitri 1434 Hijriyah, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menggelar rangkaian Halal bi Halal tingkat Kecamatan secara bertahap. Dan pada kesempatan kali ini Pemkab Sergai melakukan silaturrahmi bersama masyarakat kecamatan yang dilaksanakan di halaman Kantor Camat Pantai Cermin Desa Kuala Lama, Jumat lalu. Turut hadir Bupati Segai Ir. H. Soekirman, Kadis Parbudpora Drs. Joni Walker Manik MM, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala,

Kabag Umkap Fitriadi S.Sos, MSi, Camat Pantai Cermin A. Yasir Arafat Nasution SSos, Muspika Pantai Cermin, alUstadz H. Samin Pane, Kepala Puskesmas, Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa, para Kepala Desa (Kades), guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan, anggota paskibra,

insan pers dan ratusan masyarakat kecamatan. Acara yang diawali tari persembahan dan pembacaan ayat-ayat Al-Quran juga dimeriahkan dengan fragmen cerita asal usul Danau Toba yang dibawakan oleh pelajar SMP Negeri 1 Pantai Cermin dalam Bahasa Inggris dan pemberian santunan kepada anak yatim piatu serta penghargaan kepada Paskibra. Mengawali sambutannya Bupati Soekirman mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin wal Faidzin dan Mohon Maaf Lahir Ba-

thin. Di hari yang Fitri ini hendaknya kita tetap mensucikan diri dari dan saling memaafkan. Dilanjutkan oleh Bupati bahwa kita sebagai manusia ciptaan Allah SWT sudah seyogiyanya menjaga lingkungan yang telah dianugerahkan dan dilimpahkan kepada ummat di bumi ini. "Terdapat empat anasir di alam ini yang harus dijaga yakni air, tanah, angin dan api. Jika keempat unsur ini terpelihara dengan baik dan seimbang maka kelestarian bumi beserta isinya tidak akan hancur," ungkap Soekirman. (ARM)

Bupati: Kebiasaan Membaca Harus Dimulai Sejak Usia Dini KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang membuka acara lomba pengembangan minat dan budaya baca kantor Perpustakaan, arsip dan Dokumentasi Kabupaten Asahan, Selasa. Bupati dalam pidatonya mengatakan, minat dan kebiasaan membaca dikalangan pelajar dan masyarakat masih belum menggembirakan. Hal ini dapat dilihat masih belum optimalnya masyarakat dan pelajar yang antusias untuk berkunjung ke perpustakaan. Sehingga diharapkan kebiasaan membaca itu harus dimulai sejak usia dini, sehingga membaca bukan hanya sekedar kebiasaan tetapi merupakan suatu budaya dan kebutuhan hidup. Maka itu, kata Bupati, peran dan fungsi perpustakaan yang begitu penting perlu tetap terus didukung dan senantiasa selalu ditingkatkan, baik jenis dan kwalitas lombanya. Begitu juga

dengan pemerintah akan tetap mendorong dan mendukung pertumbuhan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat dengan kegiatan perpustakaan keliling dan mobil pintar ke sekolahsekolah dan hingga kepelosok Desa. Dan disamping itu pemerintah juga berusaha menambah jumlah serta jenis perpustakaan, baik perpustakaan Desa, Kecamatan, perpustakaan rumah ibadah, taman bacaan dan perpustakaan sekolah. “Semoga kegiatan ini dapat memacu para pelajar untuk senantiasa meningkatkan kegemaranya dan kemauannya mengetahui perkembangan pengetahuan melalui membaca, apalagi diperpustakaan,“ kata Bupati Asahan. Kepala kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Asahan, Ir Anelia Trisna dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 27 hingga 30 Agustus 2013,

dengan dasar pelaksanaan kegiatan adalah UU No 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Adapun tujuan kegiatan untuk menumbuhkembangkan minat dan budaya kebiasaan membaca dikalangan pelajar dan masyarakat pada umumnya serta memotivasi pelajar dan masyarakat untuk senantiasa selalu berkunjung ke Perpustakaan dan membaca buku guna menambah ilmu pengetahuan yang dimiliki, ujar Anelia. Anelia menambahkan ada 9 perlombaan yaitu lomba mewarnai gambar tingkat TK diikuti 27 orang, lomba dongeng tingkat SD/MI diikuti 12 orang, lomba dongeng tingkat SMP/MTs diikuti 20 orang, lomba pidato bahasa Indonesia tingkat SMP/MTs diikuti 27 orang, tingkat SMA/MA diikuti 31 orang. Lomba pidato bahasa Inggris tingkat SMP/MTs diikuti 24 orang, tingkat SMA/MA diikuti 27 orang,

lomba cipta dan baca puisi tingkat SMP/MTs diikuti 26 orang, tingkat SMA/MA diikuti 29 orang, lomba resume buku tingkat SMA/MA diikuti 32 orang, lomba senandung Asahan diikuti 13 orang dan lomba pustakawan sekolah diikuti 17 orang. Acara dirangkai pemberian bantuan buku kepada perpustakaan desa dan taman bacaan yaitu desa Padang Pulau Kecamatan Bandar Pulau, desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong, desa Lobu Jiur Kecamatan Aek Kuasan, desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja, desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandring dan taman bacaan merah putih desa Terusan Kecamatan Tinggi Raja. Tampak hadir Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP, Kepala Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara, H.Tambunan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, SKPD, para siswa, guru dan undangan lainnya. (IN)

1.000 Akte Lahir Gratis Sudah Habis di Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Program bantuan akte kelahiran gratis yang diluncurkan Pemko Tebingtinggi pada tahun 2013 sebanyak 1.000 buah hingga saat ini sudah habis terpakai. Padahal pada tahun 2012 lalu, dari 1.500 yang disediakan hanya 900 lembar yang terpakai. “Hal ini membuktikan bahwa warga semakin sadar akan pentingnya kelengkapan surat-surat administrasi kependudukan, karena sangat perlu untuk anak-anak kita sebagai persyaratan untuk mengurus segala urusan dikantor pemerintahan termasuk untuk masuk sekolah,” demikian Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan saat melakukan Safari Jumat Keliling (Jumling) ke Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi, Jumat. Kegiatan ‘Safari Jumling’ yang diikuti oleh hampir seluruh pimpinan SKPD di jajaran Pemko Tebingtinggi itu, Umar Zunaidi Hasibuan yang disambut oleh Camat Padang Hulu Drs Bambang Sudaryono dan Lurah Lubuk Raya Binsar Sihombing BA juga mengingatkan agar masyarakat yang belum memberikan data untuk pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e KTP) agar segera melakukan perekaman data ke kantor kecamatan ma sing-masing. “Sangat banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang memiliki eKTP salah satunya adalah pemberian jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), tahun 2013 ini masyarakat bisa berobat secara geratis di semua Puskemas yang ada di wilayah Kota Tebingtinggi dan ini untuk masyarakat semuanya tanpa membedakan status,” bilang Walikota. Menurut Lurah Lubuk Raya Binsar Sihombing BA, saat ini tinggal 156 warganya yang belum mandata e-KTP dikarenakan sesuatu hal, seperti sedang bertugas ataupun berjualan di luar kota sehingga sangat sulit untuk mengimbaunya. Sedangkan perolehan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun 2013 ini sudah over target sebesar 105 persen. Pada kesempatan itu, dihadapan ratusan warga masyarakat yang hadir Walikota memberikan apresiasi kepada Lurah Lubuk Raya yang telah mencapai target perolehan PBB. Namun dia juga mengingatkan kelurahan lainnya agar realisasi Pajak PBB segera dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan, sebab uang yang terkumpul dari pajak tersebut akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah-daerah. (RS)

Seperti Memasak Kue Bangkit BINTANG BAYU - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman kembali melakukan kunjungan kerja sekaligus berhalal bi halal dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi ke Kecamatan Bintang Bayu Selasa. Acara yang sama juga dilaksanakan di Kecamatan Silinda dan Kotarih, Senin. Rombongan Bupati disambut oleh Camat Bintang Bayu Sariful Azhar SH, Drs.Zulkan Camat Kotarih dan Camat Silinda Drs Haparuddin Saragih beserta istri, Forum Pimpinan Kecamatan, Ketua TP PKK Kecamatan, Kades, Ketua TP PKK Desa, para Penyuluh, guru-guru sekolah, kepala Puskesmas dan masyarakat di tiga kecamatan. Kunjungan silaturahmi yang digelar bertempat di halaman Kantor Camat masing-masing ini turut dihadiri Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah MSi, Kadis Tarukim Herman Sitorus SH, MSP, Plt. Kadis Bina Marga Drs. H. Darwin Sitepu MAP, Kadis Sosnakerkop, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Kabag Umum dan Perlengkapan, APK Kebun Silau Dunia Batara Oloan Lubis,SH,MH, Manager PT. Perkembunan Sei Kari Ir. Harun Siregar, Anggota Badan Permus-

SAMBUT - Para Kades se Kecamatan Bintang Bayu menyambut kehadiran Bupati Sergai didampingi Sariful Azhar SH Camat Bintang Bayu. (KPK POS/ARM) seimbang sehingga dapat menghayawaratan Desa (BPD), tokoh silkan bolu yang matang merata dan masyarakat dan tokoh agama. dapat dinikmati oleh banyak orang. Dalam kesempatan itu Bupati Demikian halnya dengan pembamengingtakan, dalam melaksanakan ngunan, tidak bisa jika hanya pembangunan dapat dianalogikan pemerintah bersama para pemangku seperti memasak kue bangkit. Api kepentingan yang bangkit dan bagian atas dengan api bagian bersemangat melaksanakannya. bawah harus sama-sama menyala

Masyarakat dari bawah harus bersama-sama bangkit untuk mendukung, melaksanakan maupun secara bersama-sama mengawasi pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan. Oleh karenanya jargon “Sergai bangkit, raih prestasi dan bantu yang lemah” adalah milik seluruh masyarakat juga untuk bangkit bersama-sama dengan seluruh jajaran Pemerintahan, pemangku kepentingan dalam mengupayakan yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan dan bermasyarakat," ajak Bupati Sergai. Sebelumnya Drs Darwanto tokoh masyarakat Bintang Bayu yang juga merupakan Caleg Dapil-V Nomor urut 1 dari Partai Hanura mengajak masyarakat tetap bersatu untuk maju dalam mendukung program pemerintah kabupaten dan tidak perlu pesimis meski kita tinggal di desa. Terkait Pemilu, Darwanto mengajak untuk tetap berkomitmen mendukung calon legislatif dari Kecamatan Bintang Bayu. "Jangan lagi dukungan kita lari ke luar kecamatan. Jangan asal pilih, biar beda baju tapi kita harus kompak," ujar Darwanto.(ARM/SP)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 266 2 - 8 SEPTEMBER 2013

SUMUT / ACEH / RIAU

Kadis Pendidikan Nisel Kunker di Kecamatan Huruna

Kodam IM Dapat Tambahan 42 Rantis BANDA ACEH - Kodam Iskandar Muda mendapat tambahan kendaraan taktis buatan Jepang sebanyak 42 unit dari Mabes TNI AD. Kendaraan akan digunakan sebagai kendaraan dinas dukungan untuk Batalyon Infanteri jajaran Kodam Iskandar Muda. Tibanya kendaraan taktis ini di Banda Aceh, langsung dipeusijuek Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Zahari Siregar di¬dampingi Teuku Drs H Muhammad Salim Husain, di Lapangan Blang Padang, BandaAceh. Selasa lalu. Pangdam mengatakan, kehadiran kendaraan taktis baru buatan Jepang ini memperkuat TNI AD dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan UU TNI Nomor 34 tahun 2004, yakni menegakkan kedaulatan, melindungi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kendaraan taktis dukungan pusat terbaru yang dimiliki Kodam Iskandar Muda sebanyak 42 unit dengan perincian Truk 2,5 Ton Fe 84 sebanyak 18 unit, Mitsubishi Triton Double Cabin sebanyak 11 unit, dan Mitsubishi Triton Single Cabin sebanyak 12 unit serta Mitsubishi Triton Ambulans 1 Unit. Kendaraan taktis ini

merupakan kendaraan pengangkut personel yang akan diserahkan untuk operasional batalyon jajaran Kodam Iskandar Muda. Pangdam IM mengatakan, dengan penambahan kendaraan taktis ini batalyon jajaran Kodam Iskandar Muda akan semakin meningkatkan upaya mobilitas dan transportasi prajurit di jajaran Kodam Iskandar Muda, sehingga ke depan kinerja prajurit satuan tempur harus semakin maksimal. "Saya akui saat ini banyak kendaraan taktis di jajaran Kodam Iskandar Muda yang sudah tua dan perlu pembaharuan serta perbaikan. Namun demikian meski kita kekurangan alat, saya dapat memastikan pasukan TNI AD khususnya Kodam Iskandar Muda selalu siap siaga menjaga tiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kemungkinan gangguan dan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang ingin merusak kedaulatan Indonesia," terangnya. Hadir dalam upacara peusijuek Kasdam IM, Irdam, Para Danrem, Danrindam, Para Ahli, Para Asisten, LO TNI AL dan LO TNI AU serta Kabalak Kodam Iskandar Muda, Para Dandim, Danyon serta Para Dansat jajaran Kodam Iskandar Muda. (YAN)

Kejari Lhoksukon Nominator Terbaik se Indonesia LHOKSUKON - Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menilai kinerja dan fasilitas kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhoksukon, Aceh Utara, Rabu lalu. Penilaian itu dilakukan karena Kejari Lhoksukon masuk nominator 10 Kejari terbaik type B dari 324 Kejari se-Indonesia. Tim penilai dipimpin Inspektur II Pengawasan Kejagung RI, I Ketut Arthana didampingi Asisten Pengawasan Kejati Aceh, Bambang Bakhtiar. Kajari Lhoksukon, T Rahmatsyah menyebutkan, 10

Kejari nominator terbaik seIndonesia yaitu Kejari Lhoksukon, Wonosari (Jogjakarta), Cikarang (Jawa Barat), Kalianda (Lampung), Sangata (Kalimantan Timur), Bengkalis (Riau), Kayu Agung (Sumatera Selatan), Sampit (Kalimantan Tengah), Pangkem (Sulawesi Selatan) dan Sun¬gai Liat (Bangka Belitung). "Dari 10 nominator itu, akan diambil enam juara terbaik. Kami berharap, Kejari Lhoksukon bisa terpilih menjadi salah satu yang terbaik," kata T Rahmatsyah.(YAN)

TERBAIK - Inspektur II Pengawas Kejaksaan Agung (Kejagung) RI I Ketut Arthana, menyalami jaksa di Kejari Lhoksukon, Aceh Utara, Rabu lalu. Ketut menilai kinerja Kejari Lhoksukon karena masuk dalam sepuluh nominator Kejari terbaik se-Indonesia. (KPK POS/YAN)

ABRASI - Jalan lingkar di kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, putus tanpa bisa dilewati sama sekali. (KPK POS/AZT)

Jalan Lingkar Pulau Banyak Putus, Abrasi Semakin Meluas SINGKIL - Dampak akibat abrasi pantai di Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, saat ini semakin meluas. Selain mengancam pemukiman warga, abrasi juga telah membuat jalan lingkar di kecamatan ini putus tanpa bisa dilewati sama sekali. Jalan yang saat ini sudah terendam air laut tersebut, merupakan akses satusatunya dari Desa Pulau Baguk menuju Desa Teluk Nibung. Menurut laporan warga, jalan ini putus sudah sejak satu bulan lalu. Dari amatan wartawan Rabu pekan lalu, jalan yang putus saat ini sudah mendekati dua ratusan meter. Dikhawatirkan, abrasi pantai ini juga akan semakin meluas, jika tidak ada tindakan yang cepat dari pemerintah setempat. Pasalnya, gerusan abrasi pantai ini bukan hanya mengancam infrastruktur milik pemerintah, juga pemukiman warga yang terletak di seputar pantai. Satu diantaranya, komplek peruma-

han BRR yang terletak di sisi Timur pelabuhan fery di Desa Pulau Baguk. Dilokasi ini, tercatat ada enam unit rumah yang tidak lagi dihuni oleh pemiliknya. Maskur (44), salah seorang warga setempat menjelaskan, penghuni rumah bantuan BRR tersebut hengkang setelah ombak menghantam tempat mereka berteduh. "Rumah-rumah ini mereka tinggalkan bukan karena punya lebih, tapi akibat air laut sudah masuk dari pintu belakang hingga pintu depan," kata Maskur, sambil menunjuk rumah yang sudah ditinggal penghuninya tersebut. Ironisnya, walau sudah demikian parah, Kepala Dinas PU Aceh Singkil, H Muzni ST, yang dikonfirmasi KPK Pos terkait persoalan abrasi tersebut, justru mengaku belum mendapat laporan dari pihak kecamatan. Bahkan, Muzni, mengaku terkejut ketika KPK Pos melaporkan kalau jalan lingkar di Pulau Baguk tersebut putus akibat abrasi. "Terus terang saja, saya belum dapat laporan dari pihak kecamatan. Saya baru mengetahui jalan tersebut putus akibat abrasi, justru setelah mendapat laporan dari an-

da," jelas Muzni. Parahnya lagi, minus informasi terkait kondisi jalan lingkar tersebut bukan hanya terjadi ditingkat kabupaten, Ridwan, Camat Pulau Banyak, yang dihubungi KPK Pos pada hari yang sama (Rabu), juga tidak mengetahui kalau jalan ini sudah digerus abrasi. "Belum ada laporan dari desa bang, kalau memang benar, nanti kita cek dan usulkan agar dibangun tanggul tahun depan," jelas Ridwan, singkat. Sementara itu, sejumlah warga lainnya yang ditemui KPK Pos di komplek perumahan BRR di Desa Pulau Baguk, mengaku cemas terhadap laju ancaman abrasi tersebut. Pasalnya, walau sudah berbilang tahun dan juga kerap diliput oleh media, hingga saat ini belum terlihat adanya upaya penangulangan akibat bencana abrasi tersebut. Warga pun menuding, kalau pihak terkait lalai menyikapi persoalan yang mereka hadapi. "Kita tidak mengetahui, apa yang jadi skala prioritas pembangunan di daerah ini. Sebab, kalau memang kepentingan umum, tentunya persoalan abrasi ini sudah selesai jauh sebelumnya," pungkas Maskur. (AZT)

NISEL - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Dra Magdalena Bago MPd MBA MM belum lama ini melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. Dalam kunker tersebut, Kadis didampingi anggota DPRD Nias Selatan, Fa’ahakhododo Gulo SE. Turut hadir Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Huruna, para kepala sekolah, guruguru, tokoh masyarakat. Mengawali kunjungannya, istri Kadis mengunjungi SMP Negeri 1 Huruna di Desa Hilizoliga. Bertepatan dengan kedatangan nyonya Kadis di SMP negeri 1 Huruna, anggota DPRD Nias Selatan, Fa’ahakhododo Gulo SE selaku ketua Komite SMP Negeri 1 Huruna menyerahkan bantuan berupa kursi plastik sebanyak 132 buah, 100 buah meja siswa yang langsung diterima ibu Kadis dan selanjutnya diserahkan kepada kepala sekolah. Menurut Fa’ahakhododo Gulo SE bantuan ini diberikan untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Huruna dengan siswa yang berjumlah 404 orang,ujarnya. Dikatakan, sebelumnya beliau juga telah memberikan bantuan di SMK Negeri 1 Huruna di Desa Ehosakhozi yakni jurusan Tehnik Bangunan berupa 1 buah meja gambar bersama alat-alat pertukangan, untuk jurusan busana 1 buah mesin jahit, sedangkan untuk jurusan pertanian yakni alatalat pertanian, bibit sayur mayur, dan pupuk. Pada kesempatan itu, Faahakhododo Gulo SE meminta kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Bupati Nias Selatan dan

jajarannya kiranya memprioritaskan dan memberikan perhatian khusus pembangunan di wilayah Kecamatan Huruna asal pemekaran Kecamatan Lolowa’u dan Lolomatua. Menurut Fa’ahakhododo Gulo, kita bersyukur kepada Bupati Nias Selatan yang mana pada tahun 2013 Pemkab Nisel telah memberangkatkan ratusan siswa penerima bea siswa untuk melanjutkan pendidikannya di luar daerah yakni jurusan kedokteran, STPDN, STIPAN, Bidang kesehatan hal ini sesuai dengan visi misi Bupati Nias Selatan yang menggratiskan biaya pendidikan dan diharapkan agar mahasiswa ini kedepan kembali ke daerahnya sendiri dengan memiliki SDM yang berkualitas, ujarnya. Usai melakukan kunjungan di SMP Negeri 1 Huruna, Kadis menuju SMP negeri 2 Huruna di Desa Sifaoro’asi dan disana kadis meninjau gedung SMP 2 Huruna yang bersumber dari bantuan pusat senilai Rp 2 Milyar dan masih belum selesai 100 persen pengerjaannya. Kadis Pendidikan Kabupaten Nias Selatan kepada wartawan mengatakan kunjungan kerjanya di Kecamatan Huruna merupakan kegiatan positif karena dengan turun kelapangan maka kita dapat mengetahui sejauh mana kelancaran proses kegiatan pendidikan didaerah ini serta mengumpulkan berbagai informasi penting dari masyarakat tentang apa yang menjadi kendala yang mereka hadapi selama ini di sekolah, katanya. Kadis berjanji akan memperhatikan keluhan masyarakat didaerah ini ke depan baik sarana maupun prasarana, katanya. (YAGI)

Unsyiah Wisuda 1.987 Lulusan BANDA ACEH - Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) kembali mewisuda 1.987 lulusan Diploma (D-III), S-1 dan S-2 di Gedung AAC Dayan Dawood, Unsyiah, Banda Aceh. Wisuda lulusan periode MeiJuli 2013 itu digelar dua hari, 28 dan 29 Agustus 2013. Kemarin, jumlah lulusan yang diwisuda 991 orang, dan hari Kamis (29/8) 996 orang. Lulusan yang diwisuda , terdiri atas 169 lulusan pascasarjana, 81 lulusan pendidikan profesi, 1.475 lulusan S1, dan 262 lulusan D-III. Mereka berasal dari Fakultas Ekonomi, Kedokteran Hewan, Teknik Pertanian, Kedokteran, MIPA, dan Koordinatorat Kelautan dan Perikanan. Dari jumlah itu, 177 di antaranya lulus dengan pujian (cumlaude). Rektor Unsyiah, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng dalam sambutannya antara lain mengatakan, tantangan yang

dihadapi para lulusan Unsyiah ke depannya akan semakin berat. "Keberhasilan Saudara untuk lulus dan menjadi sarjana, master, atau doktor hari ini bukahlah sebuah tujuan akhir. Para lulusan yang diwisuda hari ini secara tidak langsung juga menjadi salah satu simpul utuk mewujudkan pencitraan Unsyiah yang lebih baik di mata publik," katanya. Samsul juga mengingatkan, gelar sarjana yang diperoleh wisudawan merupakan legalitas yang memiliki makna akademik dan nilai moral yang harus dipelihara. "Secara akademik Saudara harus menjadi sumber pencerahan bagi masyarakat. Sedangkan secara moral, harkat dan martabat kesarjanaan yang melekat pada diri Saudara juga harus dijaga dan dipelihara," harapnya.(YAN)

Revitalisasi Tenaga Pendidik Sarana Dan Prasarana TOBASA - Sarana sekolah merupakan tempat anak didik menuntut ilmu, guna meningkatkan kreatifitas serta pola pikir sehingga dapat menjadi bekal dalam menempuh kehidupan yang lebih baik. Lingkungan sekolah sangatlah menentukan keberhasilan tujuan sekolah yang telah direncanakan dan dicanangkan oleh pihak sekolah dalam mendidik siswa di sekolah untuk mengikuti pelajaran. Secara garis besar, pendidikan bertanggungjawab dalam meningkatkan ilmu pengetahuan seseorang, sehingga menjadi manusia yang bukan saja pintar, tetapi cerdas dan berahlak mulia, serta tak lupa mempunyai wawasan kebangsaan. Sehingga hasilnya menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, yang mempunyai taraf kehidupan yang layak karena jenjang pendidikan formilnya relatif cukup, mempunyai perilaku yang masih dalam koridor budi pekerti luhur, sehingga mempunyai sifat-sifat seperti jujur, sopan, gotong royong dan mandiri. Namun permasalahan pendidikan yang pertama

adalah belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Pemkab Toba Samosir. Selain daripada sarana dan prasarana yang lengkap, tenaga pendidik yang masih minim di unit sekolah tersebut. Terutama di daerah terpencil wilayah Pemkab Tobasa. Seperti halnya di kecamatan Habinsaran, Kecamatan Borbor, Kecamatan Nassau, Kecamatan Pintu Pohan Meranti dan Kecamatan Uluan. Di sini masih minim tenaga pendidik sekolah tersebut. Seiring dengan itu, unit sekolah SMP Negeri 1 Borbor, saat dikunjungi KPK Pos, Kamis ( 22/8), terlihat bahwa sarana dan prasarana belum memenuhi standard ruang kelas belajar. Pasalnya beberapa ruangan belajar sudah usang. Lantai sudah keropos, atap bangunan sudah banyak yang bocor. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Borbor, Jhony Nadapdap S.Pd ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (22/8) menjelaskan, untuk tahun Pelajaran (TP) 2013,SMP Negeri 1 Borbor memiliki siswa sejumlah 340 orang, serta tenaga pendidik PNS 8 Orang, TU PNS 1 Orang.

Unit Sekolah SMP Negeri 1 Borbor. KPK POS/LIBERS) Ditambahkannya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di unit SMP Negeri 1 Borbor, beliau mengupayakan

merekrut tenaga honor sebagai tenaga pendidik, sejumlah 12 orang. Namun, Kepala Sekolah

Jhony Nadapdap menambahkan untuk tenaga pendidik guru bidang studi Bahasa Indonesia, Geografi, Sejarah, Ekonomi,

Bahasa Inggris dan Guru Agama Kristen Protestan belum ada yang sesuai dengan bidang dan spesifikasi yang diharapkan. Disinggung tentang sarana dan prasarana yang dimiliki unit SMP Negeri 1 Borbor, beliau mengatakan, sangat membutuhkan rehap lantai ruang belajar yang sudah lapuk dan keropos, selain daripada itu atap perlu diganti, karena sudah ada yang bocor. M.Pasaribu warga sekitar komplek SMP Negeri 1 Borbor mengatakan, bahwa unit SMP Negeri 1 Borbor ini sudah sangat membutuhkan rehap, karena bangunan tersebut sudah memiliki usia yang sangat lama. Disebutkannya, bahwa bangunan itu dibangun di era 1979, adapun bangunan baru hanya beberapa ruang saja. Terkait dengan keadaan bangunan ruang belajar dan tenaga pendidik yang minim di unit SMP Negeri 1 Borbor, M.Pasaribu berharap agar pihak pemerintah Pemkab Tobasa mengupayakan pembangunan dan menempatkan tenaga pendidik PNS yang memiliki jurusan dan spesifikasi yang dibutuhkan Sekolah. (LIBERS/TETTY)


E D I S I 266 2 - 8 SEPTEMBER 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Ratusan Hektar Lahan KUD Berpindah Tangan KABUN TANDUN Ketua KUD Bumi Asih Ma’as ketika dikonfirmasi terkait kebun KKPA (kredit koperasi primer anggota) membenarkan, kebun tersebut telah berpindah tangan kepada pihak lain. Menurut Ma'as, luas lahan KKPA Bumi Asih 700 hektar, termasuk lahan perumahan binaan Disnakertrans Riau. Lahan kebun KKPA dan perumahan transmigrasi telah bersertifikat hak milik. "Namun sertifikat kebun diagunkan di Bank sebagai jaminan pinjaman membangun kebun sawit pola KKPA tersebut," ujar Ma’as Menurut Ma’as yang baru mejabat 2 bulan sebagai ketua KUD Bumi Asih tidak banyak tau soal dugaan penyimpangan terkait pengelolaan KKPA KUD Bumi Asih oleh pengurus lama. Ma’as tidak membantah adanya sejumlah anggota mengalihkan kebun KKPA tersebut kepada pihak lain. "KUD Bumi Asih sedang menginfentarisir lahan KKPA yang terlanjur dijual. KUD Bumi Asih akan mengambil kembali kebun KKPA

tersebut, dan mengembalikan uang penjualan kebun KKPA tersebut," ujarnya. Disinggung soal Sertifikat kebun KKPA yang menjadi Jaminan Bank, penjualan lahan dari pihak pertama selaku anggota KUD Bumi Asih, transaksi jual beli kebun KKPA menggunakan SKGR. "Penjualan kebun KKPA tidak dibenarkan,

lahan KUD Bumi Asih tidak boleh diperjualbelikan, karena seluruh Sertifikat anggota KUD Bumi Asih diagunkan sebagai jaminan di BANK. Sertifikat kebun tersebut bisa diambil setelah melunasi utangnya," katanya. Masih kata Ma’as pengelolaan kebun KKPA bekerjasama dengan PTPN 5 Yang

Ahok: Sebelum Jakarta Bangkrut, Jokowi Keburu Jadi Presiden JAKARTA - Mendapat sindiran dari mantan Wakil Gubernur Fauzi Bowo bahwa Jakarta akan bangkrut seperti Detroit, di Amerika Serikat, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) justru mengapresiasinya. Baginya, jika memang Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) bisa membuat Jakarta seperti Detroit, menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi Jokowi. "Hebat dong berarti kalau Pak Jokowi bisa bikin bangkrut Jakarta. Saya kira beliau belum sempat bikin bangkrut Jakarta, beliau sudah jadi presiden kayaknya," kelakar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu. Jajarannya di Pemprov DKI, sambung dia, menerima semua saran dan masukan dari siapapun, terutama dari mantan pemimpin Jakarta, seperti Foke. Terlebih, Foke

masih memiliki pendukung yang banyak di DKI. Terbukti saat Pilkada lalu, Foke memperoleh suara sekira 47 persen. Namun, mantan Bupati Belitung Timur itu mengklaim dirinya telah mematahkan prediksi bahwa Jakarta akan segera bangkrut saat dirinya menjabat sekira 10 bulan ini. "Kalau istilah kunonya itu bilang begini, nabi itu asli atau palsu? Kita tahunya, omongan nabi itu bener atau enggak? Kalau dia enggak benar, ya berarti nabi palsu. Hahaha," sindirnya. Pada acara halalbihalal yang diselenggarakan Foke di rumahnya Jalan Teuku Umar, pada Minggu 25 Agustus lalu, dia mengomentari arus urbanisasi di Jakarta pasca arus mudik. Dikatakan Foke, saat satu

kota terdapat lebih banyak kaum migran dan tidak ada pengendali, maka kawasan urban tidak akan lagi memiliki kemampuan terhadap layanan masyarakat tersebut. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh salah dalam mengambil kebijakan. Dari situlah, p r i a berkumis tebal itu mengambil contoh kebangkrutan kota Detroit. (SF/OZ/BBS)

bertahan dan aktif hingga saat ini, KUD Bumi Asih seluas 700 hektar bukan 800 hektar. Luas lahan 700 hektar terdiri dari 350 KK anggota KKPA KUD Bumi Asih masing-masing anggota mendapat kebun seluas 2 hektar. Kemudian KUD Pesantren Desa Kabun memiliki kebun seluas 300 hektar. memang awalnya luas

areal KUD Pesantren sekitar 500 hektar yang 200 hektar informasinya diambil masyarakat. Menurut Ma’as, hasil panen TBS (tandan buah segar) KUD Bumi Asih dijual ke PTPN 5 Trantam. "Sedangkan TBS KUD Pesantren sebagian dijual ke PKS lain dan sebahagian ke PTPN 5," katanya. Sejumlah keterangan yang dihimpun menyebutkan, KUD Batu Gajah 300 hektar dan KUD Batu Pandak seluas 500 hektar, termasuk dalam program pengembangan PTPN 5 Batu Langka dipastikan gagal. Lahan KUD Batu Gajah dan Lahan KUD Batu Pandak disebutsebut telah diganti rugi oleh oknum PTPN 5. Maka tidaklah berlebihan jika oknum PTPN 5 yang memiliki jabatan empuk rame-rame membuka kebun milik pribadi. Sedangkan kawasan kebun Inti PTPN 5 Kabun Tandun seluas 3.800 hektar tahun tanam 2005-2006 dan kawasan KKPA seluas 2.100 hektar masih berada dikawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Pengembangan kebun inti PTPN 5 Batu Langka seluas 5.900 hektar hingga saat ini PTPN 5 belum mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan RI. (PUR)

Maftuh : Mahfud 'Kesusu' Tolak Konvensi JAKARTA - Ketua Komite Konvensi Partai Demokrat Maftuh Basyuni menyebut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md terburu-buru menolak konvensi. Komite menyatakan bisa menjawab segala pertanyaan Mahfud yang menjadi alasan penolakannya terhadap konvensi Demokrat. "Itu dia kesusu. Kecepetan nolak konvensi," ujar Maftuh saat memberikan keterangan pers di Wisma Kodel, Jumat. Menurut Maftuh, Mahfud memang baru menerima penjelasan lisan dari petinggi Demokrat, termasuk Sekretaris Majelis Tinggi Menteri Energi Jero Wacik. "Mahfud mengaku sudah diberi penjelasan secara lisan, tapi tertulisnya belum," kata bekas Menteri Agama itu. Padahal dalam sesi wawancara yang dihadiri hanya 10 menit oleh Mahfud, penjelasan soal pertanyaan Mahfud bakal diberikan. Kode etik secara tertulis baru diberikan kepada masing-masing calon seusai resmi menyatakan kesediannya ikut dalam konvensi. "Disitu baru bisa dilihat aturan main yang disusun bersama Majelis Tinggi Demokrat," ujar dia. Sekretaris Suaidi Marasabessy justru menyatakan Mahfud pernah setuju ikut konvensi Demokrat. "Saya akui sempat kaget waktu dia menolak, tapi kami hormati hak politiknya." Suaidi menyebut proses penjaringan calon oleh komite sudah dilakukan sejak lama. "Sejak awal komite sudah melakukan inventarisasi tokoh nasional yang potensial untuk menjadi capres," ujar dia. Kesediaan bakal calon itu juga sudah sempat ditanyakan. "Jero Wacik sudah sempat tanya ke Mahfud," ujar dia. Demokrat mengklaim Mahfud setuju ikut konvensi. (TI/BBS)

Anak tak Masalah Fathanah Dekati Wanita Cantik JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan suap kuota impor daging dan pencucian uang Ahmad Fathanah dikenal dekat dengan sejumlah wanita cantik. Namun hal itu ternyata tidak dipermasalahkan oleh keluarga Fathanah khususnya di mata sang anak, Muhammad Zhiyad Ali Fadeli. Hal ini diungkap Ziyad usai membesuk Fathanah di Rutan KPK, Jumat (30/8). ”Oh tidak terganggu,” ujar Zhiyad. Dia diketahui merupakan anak ketiga buah pernikahan Ahmad Fathanah dengan istri pertamanya yang bernama Fatimah Sunusi. Informasi diperoleh, Fatimah dinikahi Fathanah tahun 1993 dan keduanya diketahui sudah bercerai. Fathanah sejauh ini sudah empat kali menikah. Istri keempatnya adalah Sefti Sanustika Zhiyad menyatakan, hubungan ibunya dengan Septi Sanustika, istri keempat Fathanah juga terbilang baik. Septi yang dipanggil dengan sebutan tante oleh Zhiyad kerap menemui ibunya di Makassar. ”Iya sering, sering makan malam, tante Sefti yang suka ke Makassar. Mungkin tiga kali ke Makassar,” ungkapnya. Zhiyad sendiri mengaku sengaja datang ke Jakarta untuk menjenguk Fathanah di Rutan KPK. Selain itu ia memang berencana kuliah di Jakarta. (FR/BBS)

Jenderal Moeldoko Ingin Bentuk 'Densus 88' Ala TNI JAKARTA - Panglima TNI yang baru saja dilantik Jenderal Moeldoko akan membentuk pasukan khusus antiteror. TNI akan membentuk tim yang sama dengan Polri Densus 88 Antriteror untuk turut memberantas aksi teror. "Saya kira, itu perlu. Ini satu hal yang sedang saya pikirkan," kata Moeldoko seusai pengambilan sumpah di Istana Negara, Jakarta, Jumat. Namun, soal nama tim tersebut belum terpikirkan oleh Moeldoko tetapi khusus menangani soal terorisme seperti Densus 88 Polri. Bahkan, mantan KSAD tersebut mengaku akan memadukan angkatan darat (AD) dan angkatan udara (AU) untuk masuk dalam tim. "Apakah bentuknya task force atau gabungan dari darat laut udara yang setiap saat dapat dilaksanakan," katanya. Jiwa Korsa Sementara itu, Letjen Budiman Kepala Staf TNI Angakatan Darat (KSAD) yang baru dilantik, angkat bicara soal jiwa korsa. Dalam sejumlah kasus, banyak bentrokan antara TNI dan sipil yang dilatari oleh jiwa korsa anggota. Kasus yang mencolok adalah kasus Cebongan. Empat tahanan sipil di lapas Cebongan Sleman DIY tewas dihujani tembakan oleh sejumlah anggota TNI. "Jiwa korsa itu harus dimiliki pada seorang prajurit, itu salah satu syaratnya. Tetapi di dalam peraturan kehidupan bernegara jiwa korsa tidak boleh sampai melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku," jelas Budiman di Istana Negara Jakarta, Jumat. Dengan begitu, jiwa korsa yang selama ini menjadi kontroversi, harus dimiliki prajurit. Namun, dengan aturan yang tidak melanggar hukum. "Sehingga jiwa korsa ini tidak boleh mengganggu kehidupan-kehidupa lain. Tapi sekali lagi jiwa korsa itu sangat penting, karena dia akan mau mati untuk negara. Itu jiwa korsa," jelas Letjen Budiman. Dia berjanji akan menindak tegas jika jiwa korsa yang dianut justru melanggar aturan. Walau begitu, pendidikan ke perwira TNI tetap diberikan.(SF/BBS)

MENDAGRI:

Berantas Korupsi Jangan Berujung Fitnah JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku sepakat dengan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun demikian, dia menyesalkan ada asal tuduh yang berujung fitnah. "Saya berharap polisi agar proses bisa lebih cepat, tapi jangan komitmen kita terhadap korupsi menjadi bias karena seenaknya saja orang memfitnah," kata Gamawan Fauzi di Polda Metro Jaya usai melaporkan M Nazaruddin, terpidana kasus wisma atlet, Jumat. Gamawan menuturkan, pemberantasan korupsi jangan sampai menjadi bias karena adanya tudingan yang tidak benar. " Yang benar harus benar, yang salah harus salah, saya disini karena merasa benar," tegas dia atas tudingan Nazar menerima fee dari proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Dia menegaskan, hingga saat ini belum pernah ketemu dengan Nazaruddin termasuk peserta tender proyek eKTP baik yang menang maupun kalah. "Jadi hukum itu bukan katanya atau menurut si anu, karena itu saya memilih melaporkan Nazar," kata Gamawan. (SF/BBS)


Epaper kpkpos 266 edisi senin 2 september 2013