Page 1

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

WACANA PEMBAGIAN SUMUT TERLALU DINI

EDISI 265/ THN VI 26 AGU-1 SEPT 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 9

BDB Labura Ajang Bisnis Para Koruptor

KPK Jamin Tidak Ada Deal Dengan SKK Migas JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki perjanjian apapun dengan SKK Migas. Bahkan KPK memberikan garansi bahwa kasus suap SKK Migas akan terus dikembangkan atau tidak berhenti pada ketiga tersangka saat ini. Demikian ditegaskan Juru Bicara KPK Johan Budi SP menjawab wartawan di Jakarta, Jumat (23/8, terkait rumor adanya deal antara Plt Kepala SKK Miga Johanes Widjanarko dengan KPK. Sebelumnya beredar rumor bahwa mantan anggota KPK yang juga mantan Deputy BP Migas Lambok Hutahuruk akan diangkat jadi Deputy Dukungan Bisnis SKK Migas. Menurut Johan, tidak ada berjanjian apapun antara KPK dengan SKK Migas termasuk kepada Johanes Widjanarko. KPK juga sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan Lambok Hutahuruk. Lambok telah lama mengundurkan diri dari KPK dan bukan dia yang melaporkan

AEK KANOPAN - Dana segar BDB (Bantuan Daerah Bawahan) Tahun 2013 yang berasal dari pemerintah provinsi yang dikucurkan ke setiap Kabupaten di Sumatera Utara menjadi ajang bisnis para koruptor di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Konon kabarnya, ajang bisnis para koruptor itu tak saja terjadi di Labura, tapi dihampir seluruh daerah (kabupaten-red) penerima dana BDB. Bahkan, seperti infor-

• LANJUT KE HAL. 2

masi yang diterima koran ini, sejak mulai pencairan di Pemprovsu, "bisnis haram" tersebut sudah terjadi. Dilaporkan dari Labura, apa yang terjadi di kabupaten itu sudah menjadi tradisi yang rutin bagi para rekanan yang difasilitasi oleh petinggi maupun oknum-oknum tertentu yang bekerjasama dengan SKPD yang mendapat kucuran dana BDB tersebut. Labuhanbatu Utara merupakan

salah satu penerima dana terbesar setelah Asahan Rp400 Milar, kemudian Labura mendapat BDB Rp200 Milar lebih. Beberapa informasi yang diperoleh wartawan dari beberapa rekanan menyebutkan, untuk mendapat dana tersebut para rekanan harus membayar upeti ataupun panjar uang dengan nilai yang tidak sedikit. Puluhan bahkan • LANJUT KE HAL. 2

Rekanan Tarukim Binjai Resah, Dana BDB Tak Jelas BINJAI - Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Kota Binjai dikabarkan beberapa bulan lalu menjolok (mengusulkan) dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari pusat. Itu dilakukan, untuk memperbaiki jalan dan gang yang ada di Kota Rambutan tersebut. Namun

celakanya, hingga kemarin dana yang dijolok tak kunjung turun ke kas Pemko Binjai. Akibatnya, sejumlah pemborong yang sudah selesai mengerjakan setiap paket yang ada tak menerima imbalan apapun. Karena tak mau merugi, sejumlah pemborong pun disebutkan kerap ‘mengejar’ pejabat di Dinas Tarukim. Tapi apa hendak dikata, para • LANJUT KE HAL. 2

Dugaan Korupsi DPPID Nias Utara Diendapkan

» Eko Patrio

Eko Patrio Akui Anggota DPR Teken Hambalang JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Eko Hendro Poernomo atau Eko Patrio mengakui ada beberapa anggota Komisi X DPR yang menandatangi proyek Hambalang. Namun Eko mengaku tanda tangan itu untuk dana peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan bukan untuk proyek pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional (P3SON) Hambalang. "Awal-awal kenapa tanda tangan karena bukan proyek Hambalang, tapi peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Di benak kami peningkatan sarana dan prasarana olahraga itu semua mutu olahraga distribusi seperti PB, karate, renang dan lainnya," ujar Eko di Gedung DPR, Senayan, Jumat. Eko menjelaskan, ada beberapa anggota Komisi X DPR yang ikut menanda tangani pengajuan anggaran yang belakangan diketahui adalah pengajuan proyek Hambalang. Tanda tangan itu diberikan karena Kemenpora mengajukan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana

Periksa Seluruh Bupati/ Walikota Penerima Dana BDB APA yang disinyalir tentang permainan dana BDB di Labura, sudah lama terendus di Medan. Tak ayal, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Medan menggelar aksi di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, beberapa pekan lalu. Dalam aksinya, para mahasiswa mendesak Kejatisu dan Kapoldasu segera menangani dugaan korupsi Bantuan Daerah Bawahan (BDB) 2012 yang diduga terjadi penyimpangan dan

• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Jangan Berhenti pada Rudi PENANGKAPAN Rudi Rubiandini merupakan awal yang penting. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ini tertangkap tangan menerima suap miliaran rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan bertindak lebih jauh: membongkar korupsi besar-besaran yang diperkirakan terjadi di sektor migas. Skandal suap itu tercatat sebagai yang terbesar yang pernah ditangani KPK. Penyidik menyita US$ 400 ribu dan sepeda motor klasik BMW. Duit ini diduga pemberian petinggi perusahaan migas • LANJUT KE HAL. 2

» M Idaham

transaksi jual beli. "Kami minta KPK mengembangkan kasus ini dan memeriksa seluruh Bupati/Walikota yang menerima dana BDB yang besarnya tidak rasional serta ada indikasi yang kuat penyaluran dana BDB tersebut ke rekening pribadi para kepala daerah tersebut di atas," ujar para mahasiswa. Selain itu, massa juga menesak DPRDSU menggunakan hak interpelasi terhadap Gatot Pujo Nugroho mengenai persoalan BDB yang berdampak

luas pada kehidupan masyarakat Sumut. Sementara itu Presiden IAIN SU Ahmad Riduan Hasibuan mengatakan, cukup banyak permasalahan dugaan korupsi di Pemprovsu. Aksi ini nyaris ricuh dan mahasiswa juga melempari Baliho Gatot dengan menggunakan air mineral secara bergantian sambil berjalan meninggalkan Kantor Gubsu. Tuntutan massa mahasiswa • LANJUT KE HAL. 2

NIAS UTARA - Kasus dugaan korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Nias Utara yang ditangani Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sejak Maret 2012, yang diduga melibatkan oknum Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Nias Utara, Onahia Telaumbanua masih mengambang. Padahal, berbagai dukungan dan desakan dari berbagai kalangan masyarakat terus mengalir di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli baik yang dilakukan melalui unjuk rasa maupun laporan masyarakat. Demikian juga desakan tertulis melalui spanduk mosi tidak percaya masyarakat terhadap kinerja Kajari Gunungsitoli. Namun penyidik Kejaksaan terkesan masih belum beritikad baik untuk meningkatkan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kordinator LSM Perlahan Kepulauan Nias Yasiduhu Gulo membenarkan bahwa lembaganya telah melaporkan dugaan korupsi dana DPPID ini sejak Januari 2012 yang dialamatkan kepada laporan ke Jamwas atas penanganan kasus ini yang berkesan mengendap di Kejari Gusit. Disebutkan, tahun anggaran 2011 ada kucuran dana dari pemerintah pusat tentang DPPID senilai Rp8.229. 308.000, yang dikelola Dinas Pekerjaan • LANJUT KE HAL. 2

GUNAKAN IJAZAH SLTA ASPAL BAGANSIAPIAPI Pengusutan soal SKB (Surat Keterangan Berpenghargaan) KPUD Rohil Azhar Syakban yang sempat mencuat kepermukaan dan dipublikasikan di media cetak, termasuk koran ini, terkesan "dipetieskan". Sampai saat ini, Azhar Syakban belum tersentuh aparat penegak hukum.

Kasus Ketua KPUD Rohil Dipetieskan AKTIVIS LSM Pemantau Aset Daerah (PAD) Riau, Chairuddin menyatakan, laporan tentang SKB Azhar Syakban sudah pernah disampaikan ke Mapolda Riau tahun 2008. Disebutkan, SKB yang disamakan dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) setingkat SLTA yang diperoleh Azhar Syakban dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat tahun 1980 cacat hukum. Soalnya, Azhar Syakban tidak tamat SLTA. Berdasarkan bio data yang disampaikan Azhar Syakban ke KPU Propinsi Riau, bahwa Azhar Syakban disebutkan tamat SD tahun 1969 di Bagansiapiapi,

» Azhar Syakban

dan tamat SMP tahun 1972 di Bagansiapiapi, dan Azhar Syakban tidak tamat SLTA. Untuk menduduki jabatan anggota/Ketua KPUD Kab. Rohil Azhar Syakban diduga menggunakan kelicikannya dengan memakai SKB atas nama orang lain, yakni atas nama Azhar Syukran. "Akibatnya, Azhar Syakban menjadi terperiksa di Mapolda Riau," ujar Chairuddin saat bincangbincang dengan KPK Pos belum lama ini. Menurut Chairuddin, kelulusan Azhar Syakban dalam seleksi penerimaan anggota KPUD melanggar Undang-

Undang RI No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu Pada bagian ke empat persyaratan pada pasal 11 huruf (F) disebutkan; "untuk anggota KUP Pusat dan Propinsi harus berpendidikan S 1 sedangkan untuk calon anggota KPU kabupaten dan kota minimal berpendidikan SLTA sederajat”. Sementara itu dalam mengikuti seleksi calon anggota KPUD Rohil Azhar Syakban menggunakan SKB setingkat SLTA atas nama Azhar Syukran. Indikasi kecurangan Azhar Syakban oleh LSM AIPI Riau • LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM


KPK POS

2

E D I S I 265 26 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2013

Kompolnas: Banyak Anggota Polri Tak Siap Diawasi JAKARTA - Pemberitaan media secara langsung atau tidak memberi pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik. Kompolnas mengimbau agar media menciptakan kondisi agar anggota polri siap diawasi. Hal itu berdasarkan pada banyaknya anggota Polri yang tidak siap diawasi. "Media diharap berperan dalam memompa semangat agar Polri semakin siap diawasi oleh masyarakat dan tentu saja oleh Institusi resmi seperti Kompolnas. Media diharapkan tidak salah atau keliru dalam menterjamahkan hubungan Polri dan Kompolnas sebagai hubungan sesama eksekutif," kata Komisioner Kompolnas, M Nasser, saat dihubungi, Sabtu (24/8). Nasser menyatakan, selama ini banyak anggota Polri yang tidak siap diawasi, mereka merasa terusik atau terganggu ketika Kompolnas menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya. Biasanya

karena mereka tidak mengerti atau tidak menghayati rumusan peraturan perundangan, ada juga yang masih berfikir dengan paradigma lama yang merasa polisi selalu benar. "Pandangan dan sikap seperti ini sangat berbahaya karena semakin menjauhkan Polri dari rakyat yang pada gilirannya akan menyebabkan polisi dibenci masyarakat," ujar Nasser yang juga dokter spesialis kulit ini. Nasser menambahkan, banyak anggota Polri yang kesal karena pimpinannya dikirimi surat oleh Kompolnas. Mereka melampiaskan unek-uneknya pada pelapor atau terlapor yang mengirimkan pengaduan ke Kompolnas. "Ini tantangan bagi kita semua karena mewujudkan Polri modern tidak saja dari kelengkapan sarana -prasarananya tetapi juga dari perubahan minset dan kultur anggota" ungkap komisioner Kompolnas lainnya, Edy Hasibuan.(NET)

BDB LABURA AJANG BISNIS PARA KORUPTOR............................................. • DARI HALAMAN. 1 mencapai ratusan juta rupiah. Cukup Fantastis Bukan itu saja, hasil investigasi menyebutkan, untuk satu rekanan harus setor minimal 10 persen dari setiap paket yang diinginkan. Dana tersebut dikoordinir oleh oknum-oknum para kaki tangan yang dihunjuk oleh petinggi di Labura. Selanjutnya, dengan terkumpulnya dana yang mencapai miliaran rupiah, dibawa ke pemerintah provinsi untuk memperlancar pemulusan dana BDB atau dengan istilah 'uang jolok'. Dana milliaran rupiah para rekanan yang terkumpul dari Labura diinvestasikan beberapa bulan ke depan. Jadi, jangan heran jika terjadinya proses tender BDB di ULP (Unit Layanan Pengadaan) beberapa hari yang lalu adanya istilah pengkondisian. Dinas PU Labura yang merupa-

kan salah satu mendapat dana BDB tersebut diduga sudah kongkalikong dengan kaki tangan dari petinggi ataupun oknum dari partai. Hal ini semakin semrawutnya kabupaten yang baru berumur empat tahun ini. Parahnya lagi, para rekanan ataupun pemborong dari luar Labura juga ambil andil dalam permainan ini. Diduga, hal ini adanya info-info yang ada di Dinas PU. Seperti lagu “bisik-bisik tetangga”. Makanya, masyarakat Labura tidak akan kaget dan terkejut jika pengerjaan BDB hasilnya tidak memuaskan. Sakitnya lagi, orang dari luar daerah Labura pun ikut menghancurkan Labura. Di sisi lain, beredar kabar bahwa Ketua perhimpunan pengusaha Labura mengirimkan 'anak mainnya' berinisial A untuk ikut bermain di BDB ini. Nasib… Nasib… Labura sayang Labura malang. (TIM)

SAMBUNGAN

Terungkap Komitmen Rp17 M untuk Hilmi Aminuddin JAKARTA - Saksi Elda Deviane Adiningrat, mengungkap adanya komitmen sebesar Rp17 miliar dari PT Indoguna Utama kepada Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmi Aminuddin, terkait pengurusan kuota impor daging sapi. Penjelasan ini disampaikan Elda saat menjadi saksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah. "Saya tidak tahu (soal uang Rp17 miliar). Saya hanya disampaikan Ahmad Fathanah, Bunda (panggilan Elda) ini Elisabeth (Dirut PT Indoguna) ada masalah dengan Ustad Hilmi," kata Elda di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Semula Elda mengaku tidak mengetahui perihal komitmen uang Rp17 miliar yang ditanyakan Fathanah untuk Hilmi Aminuddin. Namun setelah majelis hakim membacakan berita acara pemeriksaan Elda pada 19 Maret 2013, yang menyatakan bahwa uang tersebut terkait dengan pengu-

rusan kuota impor daging sapi, Elda tidak membantahnya. "Dia (Fathanah) bilang ada komitmen yang tidak bereslah," ujarnya. Elda kemudian mengkonfirmasi hal tersebut kepada Elizabeth Liman. Bos Indoguna Utama itu membantah ada komitmen yang belum diselesaikan dengan Hilmi Aminuddin. "Ibu Elizabeth hanya mengatakan no no no," terang Elda. Meski begitu, kata Elda, Maria Elizabeth pernah menyampaikan kepada Fathanah untuk dipertemukan dengan siapapun yang bisa mengintervensi Menteri Pertanian dalam hal mengurus masalah penambahan kuota impor daging. "Kata terdakwa (Fathanah), Ustad Luthfi," ucap Elda. Sebelumnya, Hilmi Aminuddin membantah menerima jatah Rp15 miliar dari Ahmad Fathanah. Dalam pemeriksaan perdananya di kasus korupsi dan pencucian uang pengurusan impor daging, Hilmi diperik-

sa terkait rekaman penyadapan Fathanah dengan seseorang menyangkut uang jatah untuk Hilmi Aminuddin. "Nggak tahu (soal uang

Rp15 miliar)," kata Hilmi Aminuddin usai diperiksa KPK, Selasa 14 Mei 2013. Hilmi juga berkilah anaknya,

Ridwan Hakim, sebagai perantaranya meminta uang Rp15 miliar ke Ahmad Fathanah. "Nggaknggak," bantahnya.(BBS)

PERIKSA SELURUH BUPATI/WALIKOTA PENERIMA DANA BDB ................................................. • DARI HALAMAN. 1 yang tergabung dalam BEM Kota Medan juga sama dengan aksi mahasiswa yang menggelar aksi sehari sebelumnya. Mereka menyampaikan

desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Karena mereka menilai bahwa permasalahan dugaan

korupsi di Sumatera Utara seperti Dana Bantuan Sosial (Bansos), Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) merupakan tanggung jawab Gatot Pujo Nugroho.“Tangkap dan adili Gatot Pujo Nugroho,” teriak

mahasiswa. Selain itu, massa juga menuding bahwa beberapa Kepala Daerah di Sumatera Utara yang ditangkap oleh KPK merupakan salah satu indikasi adanya korupsi berjamaah di

tingkat elit pemerintahan. Sehingga mereka meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) langsung memberhentikan kepala daerah yang terlibat kasus tersebut. (TIM)

REKANAN TARUKIM BINJAI RESAH, DANA BDB TAK JELAS ............................................................. • DARI HALAMAN. 1 pemborong hanya mendapatkan alasan dari pejabat di Dinas tersebut. Keterangan yang berhasil dihimpun koran ini, Selasa pekan lalu, menyebutkan, kisruh ini berawal dari bagi-bagi paket pengerjaan jalan dan gang di Dinas Tarukim Kota Binjai. Di mana anggaran yang dijolok dikabarkan sebesar Rp6 miliar untuk pengerjaan sekitar 80-an paket proyek. Meski permohonan anggaran

BDB yang disulkan Dinas Tarukim belum mendapat persetujuan dari pusat, oknum pejabat di Dinas tersebut seakan sudah berani menjamin kalau usulannya bakal tembus. Dari sinilah persoalan itu muncul, di mana para pemborong ramai-ramai memasukan berkas untuk mendapatkan setiap paket yang ada. Namun sial, ketika pekerjaan sudah selesai. Usulan Dinas Tarukim di pusat tak memiliki kabar. Sehingga uang pemborong yang sudah tertanam dalam pengerjaan setiap paket

yang ada, tak kunjung tergantikan atau dibayar. Setelah berulang kali para pemborong mendatangi Dinas Tarukim, yang didapat hanyalah alasan. Hingga pekan lalu, tak diketahui bagaimana nasib usulan dana BDB ke pusat yang dilakukan Dinas Tarukim tersebut. “Ya, aku udah datang ke Tarukim, kata mereka dana itu memang belum cair. Padahal kami sudah selesai mengerjakan paket proyek yang kami terima,” kata seorang

pemborong yang meminta namanya dirahasiakan. “Memang benar, Tarukim ada mengajukan atau mengusulkan dana BDB ke pusat. Tapi Dinas Tarukim waktu itu seakan menjamin dana itu bakal turun, ternyata begitu pengerjaan selesai, uangnya tak kunjung turun juga,” sebut pemborong yang lain. Namun sayang, Kepala Dinas Tarukim, Mahfullah Daulay yang akrab disapa Ipung, ketika dua kali ditemui di kantornya tak kunjung berada di tempat. Begitu

juga dengan sejumlah pejabat lainnya, tak satupun yang bisa ditemui. Di tempat terpisah Ir Retno, selaku Kabid Sarana & Prasarana Tarukim Kota Binjai, Kamis pekan lalu, ketika ditanya perihal pekerjaan BDB untuk Kota Binjai menyatakan, persoalan BDB juga persoalan Bappeda Kota Binjai. "Persoalan anggaran sampai saat ini belum juga terealisasi. Kita tidak tau karena sampai saat ini kami pun uda megap-mega," ujar Retno.(SBR)

KPK JAMIN TIDAK ADA DEAL DUGAAN KORUPSI DPPID NIAS UTARA DIENDAPKAN........................................................................ DENGAN SKK MIGAS................................ • DARI HALAMAN. 1 pembukaan badan jalan dari Dusun langkan sebanyak 30.000 meter pembukaan badan jalan dari Dusun batan atas pelaksanaan kedua paket • DARI HALAMAN. 1 soal suap SKK Migas. "Bukan Lambok yang melaporkan suap migas, tapi masyarakat," tegas Johan. Johan kembali mengungkapkan KPK telah menggeledah ruang Johannes selama dua hari dan memperoleh sejumlah bukti yang berkaitan dengan kasus suap US$700 ribu. Ini membuktikan bahwa KPK tidak ada perjanjian apapun dengan Johannes. "Jika ada alat bukti, pasti akan diseret tersangka baru," tegas Johan lagi. Dia mengakui pada kasus suap SKK Migas memang banyak terjadi distorsi dan isu yang

beredar. Untuk itu Johan mengimbau para penyebar isu untuk berhenti menebarkan isu yang tidak benar kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui, KPK kini tengah intensif menyidik dan menyelidiki kasus suap pasca tertangkapnya Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini pada Selasa (13/8) malam di rumahnya di Jalan brawijaya VII Nomor 30, Jakarta Selatan. Pasca penangkapan Rudi, KPK juga telah melakukan penggeledahan di antaranya di Kantor Sekjen SKK Migas dan menemukan US$ 200 ribu. Sejauh ini sudah ada tiga tersangka selain Rudi, juga Simon Gunawan Tanjjaya, dan Devi Ardi.(SF/IC/BBS)

JANGAN BERHENTI PADA RUDI...... • DARI HALAMAN. 1 Kernel Oil dengan motif agar perusahaan itu dimenangkan dalam tender penjualan minyak pemerintah. Dalam penggeledahan rumah Rudi dan tersangka yang lain, ditemukan pula US$ 90 ribu dan Sin$ 127 ribu, serta US$ 200 ribu. Ini belum termasuk deposit Rudi US$ 320 ribu di Bank Mandiri yang juga disita. Ironisnya, nilai suap itu masih dianggap kecil oleh kalangan pebisnis migas. Uang pelicin yang lazim bisa mencapai jutaan dolar atau ratusan miliar rupiah. Maklum, uang yang berputar dalam bisnis migas hingga ratusan triliun rupiah. Wewenang SKK Migas pun amat besar karena mewakili negara berhubungan dengan kontraktor migas, termasuk mengawasi kegiatan eksploitasi. Satuan kerja di bawah Kementerian Energi itu juga mengurus penjualan minyak hasil pembagian dengan kontraktor. Tahun lalu, misalnya, hasil penjualan minyak dan gas milik negara lebih dari Rp300 triliun, sedangkan cost recovery yang dibayarkan di atas Rp100 triliun. Hampir sepertiga pendapatan negara berasal dari sektor ini. Besarnya uang pemasukan itu berbanding lurus dengan kebocoran yang mungkin terjadi. Badan Pemeriksa Keuangan pernah menemukan kelebihan bayar cost recovery sekitar

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

US$ 727 ribu kepada kontraktor migas pada 2010. BPK juga mendeteksi kekurangan bayar pajak kontraktor migas senilai Rp5,24 triliun. Ada lagi empat kontraktor yang diduga melakukan manipulasi kinerja lifting-jumlah minyak yang diproduksi-sebesar US$ 1,7 miliar. Pemerintah semestinya mengawasi SKK secara ketat. Kebijakan meminta semua karyawan lembaga itu melaporkan kekayaannya merupakan langkah tepat, tapi belum cukup. Peluang korupsi harus dipersempit lagi dengan manajemen yang serba transparan dan terdokumentasi. Akses publik pada perjanjian dengan kontraktor migas dan dokumen tender harus dibuka lebar-lebar. Langkah ini akan efektif menyetop korupsi bila diikuti tindakan hukum yang tegas bagi petinggi yang culas. Rudi Rubiandini, yang kini telah diberhentikan dari jabatan Kepala SKK, diharapkan pula bersedia menjadi justice collaborator untuk membongkar korupsi di sektor migas. Ia sebaiknya mengungkapkan secara terus terang jika benar SKK telah menjadi ladang korupsi para petinggi dan politikus guna mengumpulkan dana politik seperti yang terjadi di instansi basah yang lain. Kesaksian Rudi amat penting untuk menghentikan kebocoran duit hasil migas yang semestinya dimanfaatkan untuk memakmurkan rakyat. (***)

Umum Kab. Nias Utara. Pada Oktober 2011 Dinas PU Kab. Nias Utara membuka pelelangan proyek pembukaan badan jalan dengan nilai HPS panitia senilai Rp8.277.000.000, dibagi dalam dua jenis paket kegiatan yakni Pembukaan badan jalan berlokasi dari dusun I Desa Fadoro Kecamatan Lotu Kab. Nias Utara dan pembukaan badan jalan mulai dari Baho menuju Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kab. Nias Utara. Selanjutnya, pada saat anwijzing lapangan, panitia pelelangan dan PPK disinyalir telah melakukan tindakan melawan hukum yakni mengurangi volume pekerjaan tanpa mengurangi nilai pagu dana yang ada. Dan, volume pekerjaan pada

I Desa Fadoro pada Dokumen Lelang sesuai HPS Panitia tercantum volume pekerjaan penyiapan tanah dasar menggunakan alat (diduga sengaja ditiadakan pada saat Anwijzing Lapangan). Kemudian, parit pasangan batu sepanjang 839 M (dihilangkan) dan galian tanah untuk pembentukan badan jalan dan parit dengan volume 25.653 meter kubik dihilangkan sebanyak 8.493 meter kubik karena yang dikerjakan hanya 17.160 meter kubik. Sedangkan, volume pekerjaan untuk pembukaan badan jalan mulai dari Baho menuju Desa Fadoro Fulolo dengan masih tahap penyiapan tanah dasar menggunakan alat (dihilangkan) dan galian tanah untuk pembentukan badan jalan dan parit dengan volume 61.626 M3 dihi-

kubik dan yang dikerjakan hanya 31.626 meter kubik. Akibat pengurangan volume pekerjaan terjadi kerugian negara ditaksir mencapai Rp2,9 Milliar. Sementara itu, BPK RI Sumatera Utara telah menemukan dugaan korupsi senilai Rp682.029. 321,45 pada pelaksanaan kegiatan pekerjaan setelah pengikatan kontrak pada 1 November 2011 diketahui bahwa pekerjaan baru dimulai akhir Desember 2011 yang mana ditemukan kekurangan volume Japat (sirtu) didua paket tersebut. Bahkan, pencairan keuangan untuk kedua paket pekerjaan ini dilakukan tanggal 15 Desember 2011 yakni pencairan uang muka. Sedangkan pencairan dana 100 persen dilakukan 30 Desember 2011, sementara paket pekerjaan

I Desa Fadoro baru dimulai pelaksanaannya pertengahan Desember 2011 dan selesai pada bulan April 2011. Sedangkan untuk pekerjaan pembukaan badan jalan dari Baho menuju Desa Fadoro Fulolo baru dimulai Januari 2012 dan selesai pengerjaan Juli 2012. Menurut sumber, pencairan dana 100 persen terakhir diketahui telah diblokir oleh PPK Arfan Jamal Asikin Zalukhu dan Pengguna Anggaran (PA) Dinas PU Kab. Nias Utara, Onahia Telaumbanua. Sedangkan penarikan dana dilakukan sekitar bulan April dan Mei 2012 padahal kontraktor pada saat itu masih dalam masa penahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Rutan Madaeng atas Dugaan Kasus Korupsi. Selanjutnya, denda keterlam-

pekerjaan tersebut belum dihitung atau diklaim kepada rekanan sehingga terindikasi merugikan negara. Kedua kontraktor pelaksana kegiatan ini yakni Drs. Jani, ST Direktur Utama PT. Bangkit Jaya Mulia Abadi (Pelaksana Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Dari Dusun I Desa Fadoro Kecamatan Lotu Kab. Nias Utara) dengan Nomor Rek. AC. 0151005833 di Bank PT. Bank Jatim Cabang Tulung Agung. Dan, Drs Gathot Purwanto MSi Kuasa Direksi PT. Wiku Jaya Abadi (Pelaksana Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Mulai dari Baho menuju Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu kasuskorupsipembangunanpabrikes dan percetakan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007.(TIM)

EKO PATRIO AKUI ANGGOTA DPR TEKEN HAMBALANG................................................................ • DARI HALAMAN. 1 olahraga. "Kalau buat tanda tangan, kalau secara pribadi temen praduganya peningkatan sarana dan prasarana bukan proyek Hambalan," jelasnya. Politikus PAN ini mengakui jika beberapa anggota Komisi X DPR mengetahui pengajuan anggaran yang ditanda tangani itu adalah proyek Hambalang, sudah pasti tidak akan ada anggota Komisi X DPR yang mau menekennya. Sebab proyek Hambalang dianggap tidak diperlukan karena di

Indonesia sendiri masih banyak pusat-pusat pelatihan olahraga yang memadai seperti di DKI Jakarta dan Jawa Barat. "Kalau proyek Hambalang kami keberatan sekali, karena masih punya fasilitas olahraga yang bagus, kenapa harus ada Hambalang," tandasnya. Sebelumnya, ada beberapa nama anggota Komisi X DPR yang disebutkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atau audit investigasi BPK bertanggungjawab atas proyek Hambalang tersebut. Namun BPK enggan

menyebutkan siapa saja anggota Komisi X DPR yang masuk dalam LHP Hambang tersebut. Sementara itu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (23/8), didampingi anggota BPK Ali Masykur Musa. BPK menyerahkan hasil audit tahap II proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada pimpinan KPK. Namun menurut Hadi, hasil

audit tersebut tidak bisa dibuka ke publik. “Peraturan perundang-undangan mengamanatkan agar BPK merahasiakan hasil investigasinya sesuai Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Hadi. Terkait 15 inisial nama anggota DPR yang diduga berperan memuluskan proyek Hambalang, BPK menyerahkan hal itu kepada KPK. “BPK tidak bisa mengungkapkan substansi. Jadi semua laporan kami serahkan ke KPK,” kata Hadi. Ia mengatakan, BPK memberikan hasil audit itu ke lembaga

penegak hukum supaya bisa ditindaklanjuti dari sisi penegakan hukum. Dalam laporan audit BPK ini, tercantum rekayasa dalam proses penggunaan hak tanah, pembangunan, pelelangan, persetujuan kontrak tahun jamak, pembayaran, dan aliran dana. Demi melegalisasi dugaan penyimpangan proyek Hambalang, Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cata pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak pun dicatut dengan mengubah substansinya.(SF/IC/BBS)

KASUS KETUA KPUD ROHIL DIPETIESKAN........................................................................................ • DARI HALAMAN. 1 dilaporkan ke Mapolda Riau. Anehnya yang menjadi terperiksa di Mapolda Riau Ketua KPU Kab. Rohil Azhar Syukran sesuai surat No.Pol : B/ 71/XI/2008/Reskrim tanggal 24 Desember 2008. Diktum 2 (C) disebutkan; "Berdasarkan hasil penyelidikan dan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Riau, Sdr Azhar Syukran yang pada saat ini menjabat sebagai ketua KPU Kab. Rohil memiliki izajah atau surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum

Tingkat Atas (STTB) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Sumatera Barat tahun 1980". Surat itu ditanda tangani Dir Reskrim Polda Riau Kombes Drs. Alex Mandalika. Sedangkan penanda tanganan surat-surat yang diterbitkan KPU Kab. Rohil terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kab. Rohili atas nama Ketua Azhar Syakban bukan atas nama Azhar Syukran. Ironisnya penggunaan SKB yang dilakukan Azhar Syakban dengan nama Azhar Syukran lenyap begitu saja, bagaikan ditelan bumi. "Sedangkan masyarakat ingin tau, dan

menunggu hasil penyelidikan Polda Riau terhadap SKB atas nama Azhar Syukran tersebut," ujarnya Karena tidak ada tindak lanjut dari hasil penyelidikan Polda Riau terhadap SKB atas nama Azhar Syukran tersebut, salah satu LSM Rohil beralamat di Bagansiapiapi kembali melaporkan Ketua KPUD Rohil Azhar Syakban ke Mabes Polri. Dan Laporan tersebut ditanggapi. Berdasarkan surat Mabes Polri bernomor B/4745/UM/XII/2011/ Bareskrim ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau tertanggal 15 Desember 2011 Perihal Pelimpahan surat, ditanda tangani a/n Kepala Badan

Reserse Kriminal Polri, Direktur TIPIDUM Brigadir Jenderal Sukmanto SH. Dalam surat tersebut diktum 2 (f), disebutkan; Berdasarkan buku yang dikeluarkan oleh KPU RI hal 253 huruf B angka 3 disebutkan bahwa Azhar Syakban Ketua KPUD Kab.Rohil tidak tammat SLTA. "Karena locus delicty peristiwa yang dilaporkan tersebut berada di wilayah Hukum Polda Riau, maka penyelidikan dilimpahkan kembali ke Mapolda Riau kepada Kabareskrim Polri up. Dir Tipidum," ujarnya. Pemeriksaan Polda Riau terkait nama Azhar Syukran

Ketua KPUD Kab. Rohil sudah cukup bukti bagi Polda Riau untuk melakukan pendalaman, dan penyidikan terhadap Azhar Syakban yang menggunakan SKB atas nama Azhar Syukran yang notabene nama orang lain. Ketua KPU Kab. Rohil. Azhar Syakban menjabat sebagai Ketua KPU di Rohil berlangsung selama 2 periode, (2004-2009, dan 2009-2014) selama itu pula Azhar Syakban telah melakukan pembohongan publik. Chairuddin mendesak Polda Riau agar kasus penggunaan SKB atas nama Azhar Syukran yang dipakai Azhar Syakban Ketua KPU Kab. Rohil diusut sampai tuntas.(PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 265 26 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2013

ICW: Bongkar Rekening Gendut Pejabat Pemprov DKI JAKARTA, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membongkar temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terkait rekening gendut sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta. Penyelidikan kasus rekening gendut oknum pejabat Pemprov DKI itu, sangat penting untuk mengurangi kebocoran anggaran selama ini. Hasil penyelidikan bisa dikembangkan darimana sumber dana pejabat yang melakukan transaksi di luar batas kewajaran sebagai PNS, papar Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun di Jakarta, Rabu (21/8). Tama menilai kerja apik PPATK menjadi awal untuk KPK dan Kejagung, untuk mengusut dugaan penyelewengan APBD selama ini. Juga hasil temuan PPATK selanjutnya dapat ditelusuri aset milik pejabat terkait. "Memang oknum pejabat yang diduga memiliki rekening tak wajar itu sudah mulai diteliti KPK," paparnya. Dia menyebutkan, empat oknum pejabat itu baru permulaan dari sekian banyak pejabat Pemprov DKI, yang memiliki harta melimpah. "Siapa pejabat memiliki rekening gendut itu, ini masih dirahasiakan. Sebab, bila diberitahu ke publik sekarang bisa mengganggu penyelidikan KPK. Saya kira anda sudah tahu-lah siapa orangnya. Empat pejabat itu masih aktif," katanya. Ditanya di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mana pejabat itu bertugas? "SKPD yang belum pernah diganti jabatannya oleh gubernur Jokowi. Satu pejabat itu merupakan pimpinan BUMD DKI," jawabnya. Kepala SKPD yang belum pernah diganti Jokowi selama kepemimpinannya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pelayanan Pajak. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mempersilakan KPK dan Kejagung segera periksa rekening gendut para Pegawai Negeri Sipil DKI Jakarta. "Saya berjanji tak akan menghalang-halangi. Kalau memang rekeningnya sudah gendut ya silakan," kata Gubernur yang akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (21/8). Jokowi menilai pemeriksaan seperti itu penting. Bahkan tidak ingin anak buahnya main kotor dengan praktik korupsi. "Kalau wilayah hukum, pokoknya silakan saja (diperiksa), itu urusan KPK dan Kejagung tanya saja ke mereka saya ndak-ndak tahu soal itu," tambahnya sambil bungkam saat ditanya soal identitas PNS pemilik rekening gendut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung langkah KPK dan Kejagung meneliti rekening gendut milik empat pejabatnya. Langkah pemeriksaan jelas akan menimbulkan efek jera bagi pejabat di DKI. "KPK sudah kesini. Ada sekitar tiga petugas KPK datang sekitar jam 10 sampai 12 siang. Mereka mau periksa sesuatu lah," ujarnya.(ENDY)

Kanal KPK, Sarana Bongkar Korupsi JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyadari jumlah penegak hukum lebih sedikit ketimbang orang yang melakukan perbuatan korupsi. Jika sistem tidak dibenahi, koruptor kian merajalela bahkan mengalami perkembangan yang semakin cepat, sehingga tak mampu terkejar olah penegak hukum. "KPK menilai satu-satunya langkah yang tepat dengan membangun sistem antikorupsi yang kuat dimasyarakat. Dengan sistem antikorupsi ini, akan terbentuk kesadaran masyarakat sekaligus mampu mencegah terjadinya aksi korupsi," papar pimpinan KPK Bambang Widjojanto di sela-sela peluncuran dan sosialisasi radio streaming "KanalKPK" di Jakarta, Minggu. Bambang menilai era komunikasi, KPK harus bisa berkomunikasi dengan seluruh rakyat Indonesia. Media memang menyiarkan tetapi ada bagian yang belum tersentuh dan KPK yang nanti akan bertugas menyentuhnya. Salah satu cara dengan memanfaatkan radio streaming untuk membangun sistem antikorupsi dimasyarakat. Dijelaskan, jika siaran radio streaming "KanalKPK" di www.kpk.go.id baru akan mengudara beberapa jam maka kemungkinan di tahun depan siaran akan diperpanjang. "Tidak menutup kemungkinan, komisi antikorupsi akan melakukan siaran televisi streaming," lontar Bambang serius. KPK saat ini bekerja sama dengan RRI untuk merelai siaran radio streaming "KanalKPK" selama satu jam di salah satu channelnya. Komisi ini juga akan bekerja sama dengan radio-radio daerah untuk dapat makin luas menjangkau masyarakat di penjuru Indonesia. Pimpinan KPK Adnan Pandu Praja mengatakan "KanalKPK" menjadi wadah bagi masyarakat untuk bebas melaporkan tindakan koruptif, yang ada di masyarakat. Media ini akan lebih cepat digunakan untuk dapat melaporkan tindakan korupsi. "Masyarakat bebas melaporkan korupsi di sini. Laporkan pada semua, beritakan ke media massa agar semua terbongkar," ucapnya KanalKPK, menjadi wadah warga untuk secara bebas dan cepat melaporkan tindakantindakan koruptif di dalam masyarakat. Karena itu, peluncuran radio ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang antikorupsi dan upaya melawan korupsi yang akan mendorong peningkatan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, sambunnya.(ENDY)

NASIONAL

Dugaan Korupsi Kapolda Sumut Dilaporkan KPK JAKARTA, Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara atas dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akte Authentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHP. "Para pejabat Polda Sumut tidak bersikap profesional terkait penetapan empat tersangka dalam kasus yang ditangani Polda Sumut yakni penipuan lahan 10.000 hektar di Mandailing Natal. Kasus ini tidak ada alasan untuk

diteruskan. Kami menduga ada aliran dana ke pejabat polda Sumut. Karenanya kami laporkan KPK untuk menelusurinya," ungkap Ketua Presidium IPW Neta S. Pane di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/8). Laporan tersebut disampaikan IPW karena diduga pejabat Kepolisian itu tidak profesional, dan dikhawatirkan ada dugaan KKN dalam menangani Perkara No Pol: LP/522/VI/2012/Bareskrim tanggal 28 Juni 2012, tentang dugaan Tindak Pidana Menempatkan keterangan palsu ke dalam Akte Authentik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 266 Ayat 1 dan 2 KUHP. Sejumlah pejabat Polda Sumut yang dilaporkan IPW ke KPK antara lain, Kapolda, Wakapolda, Direktur Reskrimum dan Kasubdit II Ditreskrimum. Dalam rilisnya, IPW menjelaskan, perkara tersebut Polda Sumut sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Maslim Batubara (Pengusaha), Ivan Iskandar Batubara (Ketua Kadin Sumut), Syafwan Lubis (Pengusaha), dan Ikshan Lubis (Notaris). Dari keempat tersangka, satu tersangka, yakni Syafwan Lubis berkas perkaranyasudahmasukkePengadilanNegeri

Medan dan satu tersangka lagi, yakni Ikshan Lubis berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Medan. Namun demikian, dua tersangka, yakni Maslim Batubara dan Ivan Iskandar Batubara berkas perkaranya tak kunjung tuntas, meski sudah setahun ditangani Polda Sumut, padahal keduanya merupakan berstatus tersangka. Sementara itu, hasil gelar perkara yang dilakukan Polda Sumut, April 2013 sudah menyimpulkan tidak ada alasan bagi Polda Sumut untuk tidak melanjutkan proses perkara ini hingga tuntas. "Dapat dipersangkakan telah

Hasil Audit BPK Soal Hambalang: Menyebut Presiden & 15 Anggota DPR RI

Ini Kata Jero Wacik soal Temuan Uang di Kantor Sekjen Kementerian ESDM

Dituntut 18 Tahun Jenderal Djoko Susilo Ngantuk JAKARTA, Lamanya persidangan pembacaan tuntutan terhadap kasus korupsi pada proyek pengadaan simulator kemudi roda dua dan roda empat untuk ujian surat izin mengemudi (SIM), membuat terdakwa Irjen Djoko Susilo sempat mengantuk dan tidak kosentrasi mendengarkan surat tuntutan jaksa setebal hampir 3.000 halaman. Sidang yang digelar sejak siang hingga malam hari, akhirnya jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut hukuman pidana penjara selama 18 tahun. "Tuntutan itu sesuai perbuatan terdakwa Djoko yang terbukti korupsi," kata Jaksa Luki Dwi Nugroho di hadapan majelis hakim yang diketuai Suhartoyo, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (20/8) Selain dipidana penjara, Djoko juga harus membayar denda senilai Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan penjara serta membayar uang pengganti senilai Rp 32 miliar. Pembayaran ini harus dilakukan sebulan sejak keputusan majelis hakim dijatuhkan. Apabila tak membayarnya, harta Djoko akan dilelang. Jika hartanya tetap tak memenuhi, diganti dengan lima tahun kurungan. "Kami juga meminta majelis mencabut hak-hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik," tegas Jaksa Nugroho. Dalam persidangan, terungkap fakta yuridis bahwa Djoko memberikan seluruh uang Rp 196,8 miliar kepada pemenang tender pengadaan simulator, PT Cipta Mandiri Metalindo Abadi (CMMA). "Fakta ini didukung alat bukti keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan," kata jaksa. Uang puluhan miliar mengalir dari Direktur PT CMMA Budi Susanto ke Djoko Susilo lantaran telah memenangkan PT CMNA dalam tender. "Terdakwa terima uang dari BS

sebesar Rp 32 miliar," katanya. Jaksa menilai Djoko terbukti korupsi dalam proyek simulator SIM di Korlantas Polri tahun 2011 bersamasama Didik Purnomo, Budi Susanto, dan Sukotjo Bambang. Perbuatan itu, menurut penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 121,3 miliar. Selaku kuasa pengguna anggaran, menurut jaksa, Djoko telah memerintahkan panitia lelang untuk menunjuk langsung PT CMMA sebagai pelaksana proyek pengadaan simulator SIM roda dua dan roda empat dengan nilai kontrak Rp 142,4 miliar. Djoko juga terbukti menggelembungkan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk proyek pengadaan simulator SIM tersebut. Untuk simulator roda dua, bersama Budi Susanto, Djoko menentukan harga per unit sebesar Rp 80 juta. Namun untuk menghindari kecurigaan di luar Korlantas Polri, dibuat angka Rp 79.930.000 per unit. Untuk simulator roda empat, kedua orang itu menentukan HPS per unit Rp 260 juta. Namun mereka mencatatkannya Rp 258.917.000 per unit untuk menghindari kecurigaan pihak luar Korlantas Polri. Meski sudah memenangi tender, PT CMMA tidak mengerjakan sendiri pengadaan simulator. Perusahaan itu menyubkontrakkan pekerjaan kepada PT Inovasi Teknologi Indonesia milik Sukotjo S Bambang. Setelah itu, PT CMMA membelinya masing-masing untuk simulator roda dua dengan harga per unit Rp 42,8 juta, sedangkan simulator roda empat Rp 80 juta per unit. Atas perbuatannya itu, Djoko mendapat keuntungan senilai Rp 32 miliar. Uang tersebut diterima Djoko dari Direktur Utama PT CMMA Budi Susanto karena Djoko telah membantu perusahaan itu sebagai pelaksana

melakukan tindak pidana," tegas Neta. Terkait laporan itu, Jurubicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan KPK akan menindaklanjuti laporan dugaan kongkalikong Kapolda Sumut, Irjen Syarief Gunawan dan anak buahnya. "Pada dasarnya setiap laporan masyarakat itu pertama kali dilakukan adalah telaah apakah valid apa tidak," kata Johan. Dijelaskan, semua laporan masyarakat yang masuk ke KPK, akan dipelajari kemudian dilakukan telaah terhadap laporan itu. Setelah itu baru dilakukan pengusutan dan pencarian alat bukti.(ENDY)

proyek simulator SIM. Selain itu, jenderal polisi bintang dua terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara menyamarkan, mengalihkan, mentransfer, membelanjakan, atau mengubah bentuk harta maupun aset yang patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Beberapa aset Djoko yang tersebar di berbagai daerah, antara lain Jakarta, Depok, Bogor, Solo, Semarang, Yogyakarta, Subang, dan Bali tersebut diperolehnya dalam kurun waktu 2010-2012. Dari uang itu, terdakwa membeli sejumlah aset berupa rumah, tanah, SPBU, dan kendaraan bermotor dengan tidak menggunakan nama terdakwa sendiri. Sebagian besar menggunakan nama-nama orang dekatnya seperti istri keduanya, Mahdiana; istri ketiga Djoko, Dipta Anindita; ayah Dipta, Djoko Waskito, dan beberapa kerabat lainnya. Nilai seluruh asetnya mencapai Rp 63,2 miliar. "Patut diduga hartanya diperoleh dari korupsi yang berkaitan dengan jabatannya," kata Jaksa Lucky Dwi Nugroho. Menurut Jaksa Djoko diketahui tidak punya penghasilan tambahan dalam jumlah besar dan hanya mengandalkan penghasilannya dari gaji sebagai anggota Polri, sehingga tidak mungkin dapat memiliki harta dalam jumlah fantastis. Terhadap tuntutan Jaksa, terdakwa Djoko Susilo akan mengajukan pembelaan. Sidang ditunda sepekan untuk memberi kesempatan terdakwa dan penasehat hukumnya menyusun pembelaan. Usai sidang, terdakwa Djoko enggan memberikan komentar soal tuntutan yang sangat tinggi itu. "Sama penasihat hukum saja," jawab Djoko diminta tanggapan wartawan. Sambil tersenyum, Djoko sempat mengangkat tangan kanan memberi tanda menolak diwawancarai.(ENDY)

JAKARTA, Kejutan muncul dalam laporan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jilid II terhadap proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor. Kejutan itu, Presiden disebutsebut dalam audit BPK. Berdasarkan dokumen kesimpulan di halaman 42 mengenai pemilihan rekanan pelaksana, pada bagian `Melakukan pertemuan dengan MRM tentang rencana proyek Sentul`, tertulis: "MAT (M Arief Taufiqurrahman) selaku Marketing DK-1 PT AK pertama kali bertemu dengan seseorang bernisial MRM (Mindo Rosalina Manulang) sekitar awal Januari 2009, yang diperkenalkan oleh orang berinisial LHd". "Pada saat itu, MAT mewakili Kepala DK I (TBMN) menghadiri undangan kepada divisi BUMN di sebuah kantor yang terletak di jalan Casablanca, di belakang Hotel Haris, Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut PT PP yang dihakili LHd dan PT DGI yang diwakili MRM menyatakan berminat mendapat proyek Hambalang," tulis dalam audit itu. Pertemuan itu sebenarnya membahas terkait kekurangan alokasi anggaran pendidikan tahun 2009 yang kurang dari 20 persen. "Hal ini akan membahayakan posisi presiden yang kemungkinan disomasi," tulis audit itu. Juga tak dijelaskan apa maksud `Presiden` itu. Tak dijelaskan dalam audit tersebut. Kejutan lain, Ketua BPK Hadi Poernomo menyebut adanya permainan aliran dana disertai rekayasa akuntansi dalam proyek P3SON yang diduga dilakukan 15 anggota DPR. Namun, Hadi enggan menyebutkan siapa 15 anggota DPR itu. "Kami ingin sesuai peraturan yang berlaku Pasal 7 ayat 1 UU 14 Keterbukaan Informasi Publik bahwa pemeriksaan investigasi itu dirahasiakan. Karena ketentuan itu kami tidak bisa umumkannama-namasecaraterbuka," jelas Hadi Poernomo di Ruang Pimpinan DPR lantai 3, Jakarta, Senayan, Jumat (23/8/2013). Dalam dokumen audit tersebut dijabarkan peran 15 anggota DPR dalam perencanaan dan pembahasan anggaran. Inisial 15 anggota DPR itu adalah MNS, RCA, HA, dan AHN selaku pimpinan Komisi X DPR. Juga APPS, WK, KM, JA, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS selaku Pokja Anggaran dari Komisi X DPR. Selain itu disebut juga inisial MI. Ketua BPK menjelaskan indikasi keterlibatan dan kerugian itu berpedoman pada

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang mengharuskan pemeriksaan untuk mengemukakan fakta apa adanya, sesuai bukti yang diperoleh. Pemeriksaan dengan metodologi investigasi, mengharuskan BPK melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara para pihak terkait, konfirmasi, dan prosedur pemeriksaan lainnya, dalam rangka memperoleh bukti yang cukup dan kompeten. "Penyelesaian LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) audit atas kasus Hambalang, bukan karena desakan-desakan pihak tertentu, akan tetapi berdasarkan perolehan bukti yang cukup dan kompeten. Hal ini sesuai UU dan SPKN," paparnya. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap. Tahap I selesai 30 Oktober 2012 dan disampaikan ke DPR. Dalam LHP I disimpulkan adanya indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses persetujuan tahun jamak, proses pelelangan, proses pelaksanaan konstruksi, dan dalam proses pencarian uang muka yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pembangunan Hambalang. "Indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan tersebut, mengakibatkan timbulnya indikasi kerugian negara sekurangkurangnya Rp 263, 66 miliar pada tahap I," tuturnya. Hasil pemeriksaan investigasi tahap II, BPK menemukan berbagai tambahan indikasi penyimpangan yang melengkapi LHP tahap I. "Berbagai indikasi penyimpangan yang dimuat dalam LHP tahap I dan II, mengakibatkan kerugian terhadinya kerugian negara Rp 463,67 miliar," tegasnya. Dengan demikian, LHP tahap I dan II merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan secara komprehensif menyajikan berbagai dugaan penyimpangan dan atau penyalahgunaaan wewenang dalam pembangunan Hambalang. Dalam LHP tahap II, BPK menyimpulkan terdapat indikasi penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengandung penyimpangan yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pembangunan proyek Hambalang pada proses pengurusan hak atas tanah, proses ijin pembangunan, proses pelelangan, proses persetujuan RAK K/L dan persetujuan tahun jamak, pelaksanaan pekerjaan konstr uksi dan pem bayaran, dan aliran dana yang diikuti dengan rekayasa akuntasi.(ENDY)

DITANYA KORUPSI MIGAS

Menteri Jero Wacik Masuk Toilet Wanita JAKARTA, Sejak kasus suap Migas Kepala SKK Migas nonaktif Rudi Rubiandini tertangkap tangan, Menteri ESDM Jero Wacik selalu menghindari wartawan. Mengingat, nama Jero Wacik selaku atasan dan Ketua Dewan Pengawas SKK Migas turut keseret-seret. Apalagi KPK akan memeriksa terkait keterlibatannya. Setelah sidang terbatas kabinet, dilakukan konferensi pers di lantai dasar kantor kepresidenan Jakarta, Jumat (23/8). Para wartawan lebih mengejar Menteri ESDM Jero Wacik untuk menanyakan kasus SKK Migas ketimbang hasil sidang terbatas. Menteri Jero Wacik sempat mengelak dan meminta waktu untuk ke toilet. Letak toilet di sisi kiri berhadapan dengan dapur dan ada dua toilet, untuk perempuan dan laki-laki. Toilet laki-laki di ujung, sebelahnya untuk perempuan. Hampir lima menit, mantan Menteri Pariwisata berada di dalam toilet. Para wartawan tetap setia menunggu, sang menteri keluar toilet. Lima menit menunggu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai

Demokrat ini keluar toilet, namun masih terkejut karena banyak wartawan menunggu. Menteri Jero Wacik terlihat kebingungan. Mungkin hendak menghindar, Jero tiba-tiba masuk toilet lagi, namun kini bukan toilet lelaki tapi perempuan yang ada di sebelahnya. Lumayan lama Jero Wacik di dalam toilet wanita, entah apa yang dia lakukan. Sekitar tiga menit berselang, Menteri ESDM keluar toilet wanita. Kepanikan Menteri Jero Wacik terbukti saat menjawab cecaran wartawan soal pertemuan khususnya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), guna menjelaskan korupsi di tubuh Satuan kerja Khusus Pengelola Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) di Puri Cikeas, Bogor. Jero membantah adanya pertemuan itu. “Enggak (pekan lalu). Saya memang sering ke Cikeas kok," papar Jero Wacik. Jero Wacik juga membantah bahwa presiden meminta dirinya bertanggungjawab atas kasus hukum yang kini membelit lembaga pengelola hulu migas. "Enggak, enggak ada," lanjut menteri asal Bali ini.

Jero Wacik juga menepis kabar bahwa dirinya ingin menemui Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, agar dijauhkan dari kasus ini. "Kamu ngarang aja," bantahnya sambil mengeluyur pergi menghindari pertanyaan wartawan. Memburu Aset Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengungkapkan, KPK sedang memburu aset milik mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. "Kita sudah memblokir rekening yang bersangkutan. Asset tracing sedang dikejar, save deposit box di Bank Mandiri sudah kita buka dan ada beberapa yang sedang kita lakukan, tetapi kita belum membukanya ke publik," ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (21/8) Bambang juga mempertanyakan pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno bahwa uang yang ditemukan penyidik KPK di ruang kerjanya bukan uang suap SKK Migas, melainkan uang operasional Sekjen Kementerian ESDM. Hal itu bisa

menjadi dasar untuk meminta keterangan Waryono. "Ketika kemudian ada uang begitu besar dalam bentuk dolar AS, akan menimbulkan kecurigaan, harus dijelaskan. Kalau itu merupakan uang operasional, memangnya kinerja ESDM apa? Kok, menggunakan dolar AS, kan hukum itu harus logis, untuk apa? Dia (Waryono--Red) harus jelaskan," kata Bambang. Namun, Bambang belum mengungkapkan waktu pemeriksaan terhadap Waryono. Dia hanya menegaskan bahwa hal itu akan dilakukan. Bambang menegaskan, saat ini penyidik KPK sedang memusatkan perhatian untuk mengkaji hasil penggeledahan untuk menemukan barang bukti yang dilakukan di sejumlah tempat. Sekarang fokus KPK memberikan perhatian untuk mengkaji hasil penggeledahan, melakukan pemblokiran untuk melindungi aset dan kekayaan serta kemungkinan kerugian negara. Itu yang dilakukan," kata Bambang. Bambang melihat dari hubungan Sekjen Kementerian ESDM dan SKK Migas. "Nah, itu kan

sebenarnya directly related. Yang kita tahu bahwa SKK Migas itu tidak hanya di bawah kesekjenan, tapi ekspansi seberapa jauh kasus itu, harus kita telusuri dan pastikan. Pada saatnya nanti Sekjen bisa kita periksa," ujar Bambang. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, KPK akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. "Termasuk Jero Wacik, kalau dalam hasil verifikasi yang bersangkutan dibutuhkan keterangannya," kata Abraham Samad. Menteri ESDM maupun pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus itu akan diperiksa setelah penyidik memverifikasi seluruh bukti yang dimiliki. Misalnya, terkait penemuan uang dolar AS maupun dokumen yang diperoleh sebagai hasil penggeledahan KPK di sejumlah tempat, tandasnya. Samad menambahkan, langkah lanjutan dari penanganan kasus suap di SKK Migas itu akan dilakukan setelah verifikasi membuahkan hasil. Termasuk meminta keterangan sejumlah pihak yang diduga mengetahui peristiwa tersebut.(ENDY)


KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 265 26 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2013

SUMUT

Anggota Banggar DPRDSU Diperiksa Terkait Korupsi Alkes MEDAN - Ketua DPD Hanura Sumut yang juga anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRDSU, Zulkifli Siregar, pada Jumat pekan lalu akan diperiksa penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut. Sementara itu, Ketua DPW PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Sumut yang juga wakil ketua Banggar DPRDSU, Sigit Pramono Asri, segera menyusul karena mengaku masih tugas ke luar kota. "Anggota Banggar DPRDSU, Zulkifli Siregar akan kita periksa sedangkan Sigit Pramono Asri akan segera menyusul," kata Direktur Ditreskrimsus Poldasu Kombes Pol Sadono Budi Nugroho

SH kepada wartawan, Kamis sore pekan lalu. Dikatakannya, penyidik telah melayangkan surat panggilan kedua. Namun, Sigit Pramono Asri mengaku tidak bisa memenuhi panggilan pada Jumat pekan ini dan dijadwalkan ulang. Keduanya, kata Sadono baru pertama kali akan diperiksa, walau sudah 9 tersangka korupsi Alkes dijebloskan kedalam tahanan Poldasu. Pemeriksaan Zulkifli dan Sigit masih sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) dan KB (Keluarga Berencana) di 33 Kab/Kota di Sumut yang bersumber dari BDB

Pemprovsu TA 2012. "Mereka kita periksa untuk memperjelas peran mereka dalam penyaluran BDB untuk 33 Kab/Kota, terutama dalam pengadaan Alkes," jelasnya. Selain itu, kata Sadono, khusus terhadap Zulkifli Siregar, dia diperiksa sehubungan dengan adanya pengakuan tersangka Ridwan Winata yang saat ini ditahan Kejati Lampung dalam kasus korupsi Alkes dan mantan Kadis Kesehatan Pemkab Tobasa, dr Haposan Siahaan M Kes, kini ditahan Poldasu, yang menyebutkan adanya peran anggota Banggar DPRDSU itu untuk menggolkan dana BDB untuk proyek Alkes.

"Kita sudah mendapat keterangan dari kedua tersangka atas peran anggota Banggar tersebut, karena itu, kita memeriksanya," kata Sadono tanpa menjelaskan lebih rinci soal keterlibatan Zulkifli dalam dugaankorupsi itu. Tapi, Sadono mengatakan, tidak tertutup kemungkinan anggota dewan itu menjadi tersangka. "Bukti permulaan dugaan keterlibatan Zulkifli sudah kita pegang, tinggal mendalaminya," katanya. Sementara informasi lain menyebutkan, Zulkifli Siregar sangat berperan penting dalam pengadaan Alkes. Bahkan disebut-sebut, dia yang memperjuangkan supaya

KY Pantau Hakim Nakal di Medan MEDAN - Pasca vonis bebas yang diberikan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Medan terhadap Rahudman Harahap ternyata mengundang perhatian serius Komisi Yudisial. Apa pasal? Ternyata dalam beberapa hari sejak Senin lalu hingga Kamis (22/8) beberapa anggota KY dan petugasnya khusus datang ke Medan dan berada di PN Medan yang merupakan pengadilan Tipikor di Sumut. Informasi yang diperoleh, kedatangan anggota KY berserta timnya itu guna memantau dan mengevaluasi penanganan persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan. Pasalnya, selain putusan ringan dan bebas untuk para pelaku korupsi juga yang paling mengejutkan bagi para pelaku narkotika ada yang mendapatkan putusan rehab, ini tentunya menjadi perhatian khusus dari Komisi Yudisial (KY) memantau proses persidangan.

proyek alkes di 8 Kab/Kota, Tobasa, Samosir, Paluta, Labusel, Sibolga, Tapteng, P.Siantar dan Tebing Tinggi ditangani Ridwan Winata, yang juga dekat dengan sejumlah kepala daerah. Ridwan Winata selain menguasai proyek Alkes di 8 Kab/Kota di Sumut, juga sebagai penguasa proyek Alkes di 5 provinsi di Indonesia yaitu, Provinsi sumut, Lampung, Riau, Sumbar (Sumatera Barat) dan Sumsel (Sumatera Selatan). "Tidak tertutup kemungkinan, ada bergaining antara Ridwan Winata dengan Zulkifli untuk proyek alkes tersebut," ujar sumber. (HARIAN ANDALAS)

Tersangka kasus pencucian uang kasus narkoba jaringan internasional berinisial M (tengah) dikawal petugas BNN saat menjalani pelimpahan berkas di Kejaksaan Negeri Medan, Sumut, Senin (19/8). Dalam kasus itu, tersangka pemilik salah satu jasa Money Changer di kota Medan tersebut diduga menjadi penampung uang pembayaran hasil transaksi narkotika senilai Rp 3 milyar dari beberapa tersangka pelaku kejahatan narkotika yang telah ditangkap BNN.

Bahkan dari informasi yang diperoleh, Komisi Yudisial juga akan melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan sekaitan dengan fantastis putusan sekaitan dengan tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum selama proses persidangan. Kedatangan Komisi Yudisial ini

ke Medan, juga dibenarkan oleh Achmad Guntur SH, mantan Humas Pengadilan Negeri Medan saat dikonfirmasikan wartawan. "Benar dalam tiga hari kemarin tim KY berada di pengadilan," ujarnya sembari menolak merinci soal adanya putusan fantastis

tersebut. Achmad Guntur juga mengatakan bahwa kedatangan tim Komisi Yudisial memang melakukan pemantauan dan memang itulah tugas mereka. Seperti yang diketahui sejumlah putusan fantastis diantaranya, putusan bebas Rahudman, putusan

18 bulan penjara buat Kadis PU Deli Serdang, putusan satu tahun untuk Bekas Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemkab Deli Serdang Agus Sumantri dan putusan rehab untuk terdakwa kasus narkotika dalam hal ini JPU berinsial MS.(HARIAN ANDALAS)

Asisten dan Mandor Kebun Sawit Hulu Selatan Diduga Terima Upeti LANGKAT - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pengawas Aset Badan Usaha Milik Negara (LIPA BUMN) Ir Edi Sugito meminta Direksi PTPN-II agar bersikap tegas tentang adanya penyalahgunaan wewenang yakni pemberlakuan pekerja 'serap' yang diduga dilakukan oleh oknum Mantan Asisten Afdeling II Kebun Sawit Hulu Selatan Tumpak Siringo Ringo dan Mandor I Unggul Harianja. Berdasarkan hasil investigasi LIPA BUMN di lapangan bahwa, ada 3 tenaga karyawan PTPN-II Kebun Sawit Hulu Selatan yang diserepkan kepada tenaga kerja preman (orang luar) yakni, Munar (karyawan PTPN-II) di serepkan kepada Iyah (orang luar) , Yanto (karyawan PTPN-II) di serepkan kepada Eka (orang luar) dan Zubaidah (karyawan PTPN-II) di serepkan kepada Yati (orang luar). Untuk bisa bekerja di lingkungan PTPN-II khususnya kebun Sawit Hulu Selatan, para pekerja serep di duga telah membayar ganti rugi kepada karyawan PTPN-II yang menyerepkan secara bervariasi antara Rp 7 hingga Rp 10 juta dengan kesepakatan, seluruh hak normatif yang dibayarkan oleh perusahaan seperti catu beras, THR dan lain sebagainya menjadi hak penyerep. Kabarnya, asisten afdeling dan mandor I setiap bulannya juga terima upeti dari pekerja serep. Kasus seperti ini bukan saja hanya terjadi di PTPN-II Kebun Sawit Hulu Selatan, tapi juga pernah terjadi di PT LNK Kebun Bukit Lawang, akibatnya sebanyak 23 orang karyawan harus di PHK hingga akhirnya

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

merepotkan pihak Manajemen PTPN-II karena harus berurusan ke pihak Disnakertrans bahkan sampai berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Agar tidak terulang kembali seperti kasus kebun Bukit Lawang kata Edi, pihaknya minta kepada Direksi PTPN-II agar segera bersikap sekaligus memberikan sanksi tegas terhadap oknum pemberi kebijakan yakni Asisten Afdeling Tumpak Siringo Ringo dan Mandor I Unggul Harianja. Kebijakan yang diambil kedua oknum ini jelas sangat bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan. Munar, yang berstatus Karyawan PTPN-II didampingi istrinya saat dikonfirmasi Tim LIPA BUMN di tengah-tengah perkebunan rambung milik warga Medan berlokasi di Desa Teladan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Rabu baru-baru ini mengaku dirinya sudah hampir 3 tahun dipercaya untuk menjaga sekaligus mengurus kebun rambung tersebut. Rumah yang didiaminya Munar bersama anak istrinya berada di tengah-tengah perkebunan rambung merupakan rumah yang disediakan oleh si pemilik kebun, sementara rumah dinas yang disediakan pihak PTPN-II berlokasi di Afdeling VII ditinggalkan kosong begitu saja, sedangkan tugas di Afdeling II diserepkan kepada Iyah dan hal ini telah mendapat persetujuan Asisten dan Mandor. Mandor I Afdeling II Unggul Harianja saat akan dikonfirmasi Tim LIPA BUMN , tidak berada ditempat,namun saat dihubungi via telpon selularnya mengakui

adanya pekerja serep di Afdling II Kebun Sawit Hulu Selatan, sembari mengarahkan agar Tim LIPA BUMN mengkonfirmasi hal ini kepada pimpinan yakni Asisten Afdleing. Terisah, Asisten Afdeling II Rajab Batubara saat dikonfirmasi, secara tegas mengatakan, dirinya baru satu bulan menjabat Asisten Afdeling II, kasus ini terjadi saat Afdeling II dijabat oleh Tumpak Siringo Ringo yang saat ini menjabat Asisten Afdeling IV, tentu ini merupakan tanggung jawab beliau dengan Mandor I Unggul Harianja, karena hal ini merupakan kebijakan mereka berdua. "Saya sudah perintahkan Mandor I Unggul Harianja agar ketiga Karyawan PTPN-II pemberi serep ini disuruh masuk atau aktif kembali, saya tidak mau ada yang namanya karyawan serep, ini jelas salah," katanya. Sementara Manajer Arota G Telaumbanua saat beberapa kali ingin dikonfirmasi di kantornya tidak berada ditempat, saat dihubungi via telpon selularnya ini juga tidak diangkat. Direktur SDM/Umum PTPN-II Komaruzzaman saat dihubungi via telpon selularnya juga tidak diangkat, namun ketika dikonfirmasi ditengah-tengah acara syukuran TG 2012 – 2013 di Kebun Tanjung Jati pada 6 Juli lalu, ia mengatakan agar hal ini disampaikan melalui Kabag Hukum Ir Jhon Ismet dan akan segera ditindak lanjuti. Evaluasi Kinerja Manajer Ketua Tim Investigasi LIPA BUMN, Syahrial, secara tegas minta kepada jajaran Direksi PTPN-II agar mengevaluasi kembali kinerja oknum Manajer

Kebun Sawit Hulu Selatan Arota G Telaumbanua karena sepertinya tidak memiliki perhatian serius terhadap kondisi perusahaan yang dipimpinnya. Sejak menjabat sebagai Manajer Kebun Sawit Hulu Selatan Januari 2013 lalu, cukup banyak penyimpangan dan indikasi korupsi terjadi yang dilakukan oleh bawahannya, sementara sang manajer terkesan melakukan pembiaran terhadap segala apa yang terjadi . "Sampai kapan perusahaan akan menuai keuntungan jika pimpinannya tidak memiliki keseriusan dalam menjalankan tugasnya," kata Syahrial. Seperti kerja serep dan tumpang premi yang diduga dilakukan oleh mantan Asisten Afdeling II yang saat ini telah mutasi ke Afdeling IV Tumpak Siringo Ringo bersama Mandor I Unggul Harianja dan Krani Afdeling Manulang. Kasus basis borong yang diduga dilakukan oleh oknum Asisten Afdeling V Hulman Hutaean bekerjasama dengan Mandor I S.Simanjuntak dan Krani Afdeling Wagimun. (Data lengkap ada pada arsip LIPA BUMN ). Demikian juga tentang proyek perawatan jalan/ penyertuan yang dikerjakan oleh CV.ATIK yang dinilai sarat KKN dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan Tim Investigasi LIPA BUMN.Proyek senilai ratusan juta rupiah ini disinyalir tidak memenuhi persyaratan atau kreteria yang ada, seperti volume sertu terkesan di manupulasi dan sertu berasal dari galian C maupun pantai yang tidak memiliki izin. Meski kedua faktor ini sudah melanggar ketentuan

persyaratan tender lelang proyek maupun penghunjukkan langsung, namun sang Manajer terkesan tutup mata, ada apa ?.Konon khabarnya sang Manajer juga telah menerima gratifikasi dari pihak pemborong .Diminta kepada Direksi PTPN-II segera menurun Tim untuk mengaudit pekerjaan tersebut. Pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 junto UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam arti yang luas yakni, meliputi pembagian uang jasa, pemberian uang rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perejalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Yang pasti, dari berbagai item penyimpangan diatas atau terhadap perlakuan yang menjurus ke perbuatan melanggar hukum, tentunya semua ini menjadi tanggung jawab Manajer selaku top manajemen unit. Dari berbagai temuan terkait kasus penyimpangan dan dugaan korupsi di Kebun Sawit Hulu Selatan,masih banyak lagi kasus lain yang saat ini sedang dalam penyelidikan pihak tim. Agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi perusahaan, Syahrial minta kepada Direksi PTPN-II secepatnya mengevaluasi kembali kinerja Manajer Arota Telaumbanua yang selama ini terkesan amburadul. "Kalau memang tidak becus menjalankan tugas, ya sebaiknya di copot saja karena masih banyak orang-orang di PTPN-II yang memiliki integritas," ujar Syahrial. (JUL)

Kepedulian PT GMR Dipertanyakan RIMBO MELINTANG - PT Gunung Mas Raya (PT GMR) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit mengantongi HGU seluas 12.825 hektar di Kecamatan Bagan Sinembah dan Rimbo Mlintang, Rokan Hilir. Beroperasi sejak 1997, belakangan keberadaannya di pertanyakan karena kepedulian perusahaan ini terhadap lingkungan dinilai tidak ada. Penghulu Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimbo Melintang, Zulkifli menyatakan minimnya kepedulian PT GMR terhadap warga Teluk Pulau Hilir menjadikan masyarakat hanya penonton di kampungnya sendiri. "Contohnya, bantuan untuk merayakan HUT Kemerdekaan tahun ini hanya sebesar Rp 250 ribu, bisa dibelikan apa? Dana tersebut untuk memeriahkan HUT RI seperti kegiatan perlombaan bagi anak-anak," ujarnya pada Jumat dua pekan lalu. Diakuinya, memang ada bantuan dari PT GMR terhadap desa sebesar Rp 250 ribu setiap bulannya. "Kepenghuluan tidak pernah minta, perusahan yang menawarkan bantuan untuk desa, namun terkadang di kirim tiga bulan sekali tapi nilainya tetap Rp 250 ribu," katanya lagi. Ditanya terkait Permen Per-

tanian No.26/PermentanOT.140/2/2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 11 ayat, 1,2,3, dan 4 yang menyatakan Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib membangun kebun sawit untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun. "Boroboro membangun kebun masyarakat, bantuan untuk HUT RI saja hanya mampu segitu. Kontribusi nyaris tidak ada," ketus Zulkifli. Menurutnya, Permen tersebut belum di sosialisasikan dinas terkait. PT GMR pernah mengiming-imingi membangun kebun kelapa sawit untuk masyarakat dengan pola KKPA (kredit koperasi plasma anggota) sekitar tahun 2000 lalu dan tak terbukti. "Setau saya, PT GMR memiliki areal 12.830 hektar, di perkirakan 2000 hektar berada di Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir. Berdasarkan Permen 26, 20 persen dari 2000 hektar setidaknya 400 hektar untuk masyarakat, masing masing warga memperoleh 2 hektar untuk 200 KK. Sehingga warga miskin di sini terbantu ekonominya," harapnya.(PUR)

Mahasiswa Baru Jalur SPMPD USU Dihimbau Melapor MEDAN - Hasil ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Universitas Sumatera Utara (SPMPD USU) telah diumumkan. Ketua Panitia SPMPD USU, Prof Dr Zulkifli Nasution, melalui Kahumas Bisru Hafi Selanjutnya menganjurkan kepada Calon Mahasiwa Baru USU yang lulus melalui jalur SPMPD ini diwajibkan utk mengikuti pelaporan yang dilak-

sanakan pada 26 Agustus 2013 pukul 09.00-12.00 WIB (Eksakta), dan 13.30-16.00 WIB (Non Eksakta) bertempat di Pendopo USU Jl Universitas (Pintu 1). "Calon mahasiswa baru dihimbau untuk membawa kelengkapan seperti kartu peserta SPMPD-USU Tahun 2013 (Asli), ijazah asli dan SKHUN," kata Bisru pada Jumat pekan lalu. (FER)

USU Gelar Puncak Acara Dies Natalis MEDAN - Universitas Sumatera Utara menggelar acara puncak peringatan Dies Natalis ke-61 pada Selasa pekan lalu di gedung Auditorium Kampus USU. Hadir pada acara tersebut Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjonugroho, bupati dan walikota di lingkungan Sumatera Utara, tokoh masyarakat, Ketua MWA Joelfy J Bahroeni dan anggota, Ketua Senat Akademik Prof. Sutomo Kasiman beserta anggotanya, rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta, jajaran pimpinan di lingkungan USU, dharma Wanita, staf dan pegawai, mahasiswa USU serta undangan. Dalam acara tersebut Rektor USU Prof. Syahril Pasaribu menyampaikan pidato diesnya yang menuturkan sejarah awal berdirinya USU di tahun 1952 atas dukungan dan prakarsa masyarakat Sumut dan Aceh. Kemudian pada 1957 USU menjadi perguruan tinggi negeri. Dan melalui Peraturan pemerintah No 56 Tahun 2003 USU ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN), dan kini USU telah ditetapkan pula menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-bh) berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Menyikapi perubahan ini, rektor mengatakan seluruh sivitas akademika berharap agar peraturan pelaksanaan bagi UU No 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi ini, dapat terselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga pelaksanaan PTN-bh yang diemban USU dapat dilaksanakan dengan baik. Pidato rektor juga memaparkan kemajuan yang telah dicapai USU. Selain akan beroperasinya Rumah Sakit Pendidikan USU pada Januari 2014, rektor juga menjabarkan raihan prestasi yang dicapai USU selama ini. Jumlah total program studi yang dikelola USU telah meningkat dari 141 prodi pada tahun 2011/2012 menjadi 151

prodi pada tahun 2012/2013, dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar hingga Agustus 2013 mencapai 44.805 orang termasuk jumlah mahasiswa yang baru diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Memasuki Tahun Akademik 2013/2014, USU mengelola 14 fakultas termasuk fakultas yang baru yaitu Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Saat ini jumlah dosen yang mengajar di USU sebanyak 1.579 orang, dan 943 tenaga kependidikan PNS, serta 873 tenaga kependidikan honorer. Keberhasilan di bidang penelitian yang telah dicapai USU pada usianya ke-61 tahun ini berupa inovasi penghematan bahan bakar minyak dan gas. Menurut rektor, alasan diangkatnya penelitian itu mengingat bahan bakar minyak dan gas merupakan komoditas penentu kelangsungan perekonomian satu negara. Sementara itu Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) USU Joefly J. Bahroeny dalam sambutannya mengatakan dengan berbasis otonomi, USU diberikan tanggungjawab untuk meneyelenggarakan pendidikan tinggi yang akan menjadi wadah mengembangkan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia. Sedangkan Gubsu Gatot Pujo Nugroho dalam sambutannya mengungkapkan pembangunan karakter kebangsaan merupakan strategi penting dalam menjaga kemajemukan sebagai ikon kebangsaan. Gatot mengakui dengan populasi Sumut lebih dari 15 juta jiwa penduduk, bukan sekedar provinsi yang kaya akan sumber daya alam. Namun, menurutnya semangat persatuan dan kebersamaan dalam keberagaman harus terus dipupuk. Kebhinekaan sebagai ikon masyarakat Sumut yang hidup rukun secara harmonis dapat dijadikan model pembangunan kebangsaan dan dicontoh oleh masyarakat Indonesia secara luas. (FER)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Sabaruddin Panjaitan (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).


KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 265 26 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2013

LIPSUS

Hakim Sugianto Pindah Tugas ke PN Surabaya USAI memberi vonis bebas terhadap Walikota Medan nonaktif Rahudman, Ketua Majelis Hakim Sugianto akan segera meninggalkan Pengadilan Negeri Medan. Sugianto dikabarkan akan pindah ke Pengadilan Negeri Surabaya. Kabar pindahnya Hakim Sugianto ke PN Surabaya dibenarkan Humas PN Medan, Nelson Marbun, Selasa pekan lalu. Nelson membenarkan SK Sugianto telah keluar bahkan hal itu sudah ada sebelum vonis dijatuhkan. "Iya memang benar akan pindah. SK nya sudah diterima yakni menjadi hakim di PN Surabaya. Nanti pada pertengahan bulan ini akan pisah sambut," ujar Nelson. Bahkan tidak hanya Sugianto, salah satu Humas PN Medan, Ahmad Guntur juga akan pindah untuk menjadi Wakil Ketua PN Malang. "Iya Guntur juga. Kalau pisah sambutnya berbedalah tidak sama,"terang Nelson. Mengenai keluarnya SK untuk perpindahan menjadi wakil Ketua PN Malang dibenarkan Guntur. Sementara itu berbeda dengan Sugianto dia membantah telah menerima SK perpindahan menjadi hakim di Surabaya.(MBC)

Hakim Tak Independent DUGAAN majelis Hakim tidak independen dalam menangani perkara Korupsi Rahudman Harahap semakin terkuak, menyusul bebasnya Rahudman dari segala tuntutan JPU. Majelis hakim menjatuhkan vonis bebas yang di sambut gegap gempita para pendukungnya. Namun di lain pihak para pengamat dan sebagian masyarakat melihat vonis perlu dipertanyakan. Pasalnya sejak sidang di gelar, majelis hakim terlihat seperti tidak independen lagi, namun tidak dapat dipastikan sikap hakim tersebut karena suap atau tekanan. Nuansa majelis hakim tidak independen terlihat dalam pemeriksaan saksi saksi. Malah ada anggota majelis hakim saat saksi dihadirkan enggan bertanya. Selain itu para saksi sering mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah karena perintah atasan, namun majelis hakim tidak mempertanyakan siapa atasan saksi. Lebih parahnya, ketua majelis hakim mencoba menghalangi JPU untuk membuktikan peristiwa pidana. “Sok pintar kau,” kata Sugianto kepada JPU Markos Simare Mare yang saat itu berusaha menggali kebenaran material dari saksi-saksi dipersidangan.. Kejatisu Gagal Vonis bebas terhadap Rahudman Harahap sekaligus membuktikan ketidakmampuan Kejatisu mengungkap peristiwa tipikor besar dengan tersangka kepala daerah. Perkara ini adalah kasus korupsi pertama yang ditangani Kejatisu dengan terdakwa seorang kepala daerah. Selama ini hanya menangai perkara korupsi yang terdakwanya paling tinggi kepala bagian. Chandara Purnama Kasi Penkum Kejatisu mengatakan, vonis ini belum final. “Masih ada upaya hukum lagi yaitu kasasi,” ujarnya.(PPHE)

Tidak Otomatis Kembalikan Jabatan GUBERNUR Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih menunggu proses hukum yang sedang berlangsung, JPU melakukan kasasi sehubungan dengan vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim Tipikor PN Medan. "Pemprov Sumut akan menunggu proses hukum sampai inkracht. Setelah selesai inkracht, tugas Pemprov Sumut yakni mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengaktifkan kembali status Rahudman menjadi Wali Kota Medan," jelasnya. Sementara itu, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Brilian Moktar mengungkapkan pihaknya menghargai keputusan hakim berdasarkan bukti yang ada. Sebagai anggota dewan, dia berkewajiban menghormati keputusan hukum dan tidak boleh mengintervensi. Wakil Gubernur Sumut HT Erry Nuradi saat bersama gubernur menambahkan keterangan, pihaknya mengapresiasi keputusan Pengadilan Tipikor Medan. Menurutnya, pengadilan punya pertimbangan-pertimbangan hingga mengambil keputusan bebas. Tetapi, pada sistem pengadilan yang berlaku, ada pengadilan banding, kasasi. Di tempat berbeda, J Manurung, warga Petisah berpendapat jika JPU tidak banding atas keputusan hakim maka pihaknya mempertanyakan kredibilitas kejaksaan dalam menangani kasus korupsi di Sumut. “Kalau jaksa menuntut empat tahun, lalu hakim memutuskan bebas, dan jaksa menerima keputusan itu, bisa dipastikan kalau sidang itu hanya main-main,” ungkap Manurung. (SINAR HARAPAN)

Cegah Koruptor Kuasai Pengadilan MAHKAMAH Agung diminta tidak meloloskan calon hakim ad hoc Pengadilan Tipikor peserta seleksi yang dinilai bermasalah dan tidak kredibel. Hal ini penting agar tidak terjadi lagi hakim tipikor yang ditangkap oleh penegak hukum atau munculnya putusan-putusan yang dinilai kontroversial. Pernyataan itu dilontarkan sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pemantau Peradilan ke perwakilan Mahkamah Agung, yang diterima oleh Artidjo Alkostar (Tuada Pidsus MA) dan Suhadi (Pansel Seleksi Hakim Ad Hoc, Selasa. Koalisi itu terdiri atas YLBHI, Mappi FH UI, ILR, dan ICW. Bahkan, menurut Tama S Langkun dari ICW, pihaknya mendorong adanya moratorium (penghentian sementara) seleksi maupun penempatan hakim Ad Hoc tipikor sebelum adanya evaluasi menyeluruh terhadap eksistensi Pengadilan Tipikor. "Reputasi institusi pengadilan tipikor saat ini tercemar korupsi akibat ulah para hakimnya. Sudah ada 5 hakim tipikor yang telah disidik, didakwa, dan dijebloskan ke penjara karena terlibat korupsi," ujar Tama.(NET)

Vonis Bebas Rahudman Harahap Menuai Pro-kontra Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Surya Adinata mengatakan, sudah mencium gelagat yang tidak baik di dalam persidangan Rahudman. Terdakwa tidak pernah ditahan merupakan sebuah kejanggalan tersendiri. Serta saksi-saki yang diajukan JPU juga tidak menjadi bahan pertimbangan majelis hakim. SURYA menjelaskan, pihaknya berencana melaporkan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tersebut. “Kami akan melapor ke Komisi Yudisial, kami juga akan lapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memantau perkara ini agar

benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kami juga akan menyurati Mahkamah Agung agar menunjuk hakim-hakim yang kredibilitasnya baik dan memohon agar trasparan dalam sidang,” terangnya. Dia juga menilai, putusan majelis hakim terdapat banyak kejanggalan.

Meskipun memang keputusan yang telah diambil oleh majelis hakim tetap harus dihormati semua pihak, tapi kejanggalan-kejanggalan yang ada harus tetap dilaporkan kepada pihak-pihak terkait. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada kejanggalan dalam

vonis bebas terhadap Walikota Medan nonaktif, Rahudman Harahap. Bahkan ICW khawatir vonis bebas itu menjadi kontroversi. Pegiat ICW Emerson Junto mengemukakan itu saat ditemui di Jakarta menanggapi putusan Pengadilan Tipikor Medan, yang

membebaskan Rahudman. ICW menilai hakim Tipikor Medan sudah tidak bisa memberikan efek jera terhadap koruptor karena vonis yang diberikan terlalu ringan. Malah Emerson menilai Pengadilan Tipikor Medan seperti bersahabat dengan para koruptor.(WASPADAONLINE)

Pecahkan Rekor Pengadilan Tipikor Medan VONIS bebas yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Rahudman Harahap, wali kota Medan nonaktif merupakan yang pertama terjadi di Pengadilan Tipikor Medan. Sebelumnya, tidak ada satu pun terdakwa korupsi yang lolos dari vonis bersalah sejak pengadilan ini berdiri pada 2011. Berdasarkan data yang dihimpun, hanya Rahudman yang divonis bebas. Pada 2012, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan menyidangkan 100 perkara. Sebanyak 45 perkara di antaranya diputus pada tahun itu. Tak ada satu pun terdakwa yang divonis bebas. Hukuman perkara korupsi tertinggi dijatuhkan kepada mantan Wali Kota Pematang Siantar, RE Siahaan. Majelis hakim menjatuhinya hukuman delapan tahun penjara. Namun, sebelum pengadilan berdirinya Pengadilan Tipikor Medan,

sejumlah vonis bebas memang terjadi pada perkara korupsi yang disidangkan di PN Medan. Dua di antara vonis bebas itu dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Sugiyanto, ketua majelis hakim yang membebaskan Wali Kota Medan nonaktif Rahudman Harahap hari ini. Kedua vonis bebas itu yaitu perkara korupsi tukar guling (ruilslag) lahan Kebun Binatang Medan (KBM) pada Jumat 27 Mei 2010. Majelis hakim yang diketuai Sugiyanto membebaskan Ramli Lubis (56), mantan Sekda dan Wakil Wali Kota Medan, yang jadi terdakwa dalam perkara ini. Satu perkara lagi yang divonis bebas yaitu kasus korupsi pembangunan gedung Politeknik Kesehatan (Poltekes) Medan. Saat itu, Kamis 7 Oktober 2010, majelis hakim yang juga diketuai Sugiyanto membebaskan terdakwa Koesman Wisohudiono. Teranyar dan terjadi di Pengadilan

Tipikor, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan yang juga diketuai Sugiyanto membebaskan wali kota Medan nonaktif, Rahudman Harahap yang menjadi terdakwa perkara korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) 2005. Menyikapi vonis bebas ini, petugas Posko Pemantauan Peradilan dari LBH Medan, Wiliam Albert Zai, yang memantau sidang perkara dugaan korupsi TPAPD Pemkab Tapsel 2005, menyatakan mereka akan mempelajari putusan hakim. "Jika ada indikasi penyimpangan, kami akan laporkan seluruh majelis ke Komisi Yudisial," katanya. (MERDEKA.COM)

Kejaksaan Akan Ajukan Kasasi KEJAKSAAN Agung memastikan bakal menempuh upaya kasasi atas vonis bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan terhadap terdakwa kasus korupsi yang juga Wali Kota Medan, Rahudman Harahap. "Kami masih ada upaya hukum. Nanti akan diajukan upaya hukum kasasi," kata Jaksa Agung, Basrief Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat dua pekan lalu. Meski begitu, Basrief menyatakan instansinya belum memutuskan waktu pasti pengajuan kasasi tersebut. "Kasasi paling lambat, kan, pernyataannya itu 14 hari. Nanti memorinya 14 hari lagi. Berarti masih ada waktu 28 hari," ujar dia. Ihwal kemungkinan adanya kejanggalan dari pertimbangan hakim yang memutus bebas Rahudman, Basrief tak ingin berkomentar. Sebabnya, ia belum membaca putusan secara lengkap. "Nanti saya lihat dulu putusannya," ucapnya. Rahudman diseret ke pengadilan dengan tuduhan tersangkut kasus korupsi Tunjangan Pendapatan

Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun anggaran 2005. Kala itu, Rahudman menjabat sekretaris daerah di kabupaten itu. Jaksa menuding Rahudman bersalah melakukan korupsi anggaran program senilai Rp 1,5 miliar. Berdasarkan bukti dan kesaksian di persidangan, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan vonis empat tahun penjara untuk Rahudman. Dia juga dituntut mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 480 juta. Majelis hakim yang diketuai Sugiyanto dengan hakim anggota Kemas Djauhari dan SB Hutagalung mementahkan tuntutan jaksa itu. "Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain," kata Sugiyanto saat membacakan vonis. (TEMPO.CO)

HORMATI PUTUSAN HAKIM ANGGOTA DPRD Sumut Drs H Ahmad Ikhyar Hasibuan mengimbau semua kalangan di daerah ini agar menghormati putusan majelis hakim yang menyatakan Rahudman, mantan Sekdakab Tapanuli Selatan (Tapsel) tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau menyalahgunakan kewenangannya. "Hakim tidak mungkin berani memutuskan sesuatu (menjatuhkan vonis bebas terhadap Rahudman), jika hal itu tidak sejalan aturan dan rasa keadilan," kata politisi Demokrat ini, kepada wartawan di gedung dewan, Kamis dua pekan lalu. Menurut Ikhyar, setiap kali memutuskan vonis dalam sebuah perkara, ada yang disebut dengan keyakinan hakim. "Jadi, saya pun haqqul yakin vonis bebas murni yang

dijatuhkan kepada Rahudman Harahap sudah disesuai dengan keyakinan para hakim," katanya. Lebih jauh dikatakannya, semua hakim dalam menjalankan tugasnya telah dibekali dengan kode etik. "Apalagi, di era transparansi dan semakin independennya penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia, tidak akan mungkin hakim berani memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan kode etik hakim," kata Ikhyar. Dalam konteks demikian, politisi senior yang sudah kenyang makan asam garam politik ini, minta semua pihak hendaknya menghormati keputusan hakim memvonis bebas Rahudman. "Tidak perlulah vonis bebas ini dijadikan sebagai ajang perang opini di media serta

menggalang aksi-aksi menentang putusan tersebut," harapnya. Ikhyar menambahkan, terkait dengan tuduhan korupsi yang dialamatkan kepadanya, Rahudman juga sudah banyak mengalami penderitaan secara politis dan moral, karena dinonaktifkan. "Karenanya, tidak sepatutnya ada upaya memaksakan kehendak, Rahudman harus dihukum," ujarnya. Pada bagian lain dia menilai ada intervensi politik dan tekanan pihakpihak tertentu dalam kasus yang dituduhkan serta pelaksanaan sidang terhadap Rahudman. "Selanjutnya, jika nanti dilakukan Kasasi ke MA, mari sama-sama kita tunggu dan hormati hasilnya," kata Ikhyar. Harus Didukung Hal senada juga disampaikan

Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (Korwil PMPHI) Sumut Gandi Parapat. Secara terpisah, ia meminta semua pihak harus menaati hukum dan menghormatinya, termasuk soal vonis bebas murni terhadap Rahudman yang dijatuhkan majelis hakim PN Medan. “Rahudman sudah taat hukum sejak berurusan dengan masalah itu, dia tidak pernah membangkang. Syukur hakim PN Medan tidak seperti hakim yang dalam cerita. Ketika massa memaksa hakim mengadili dan menghukum yang diakui sebagian rakyat, bahwa terdakwa itu raja didesak harus dihukum akhirnya hakim membuat putusan seperti keinginan politik, dia tidak mampu menunjukkan jati diri bahwa yang dikatakan raja,

terdakwa itu harus dihukum,” ujar Gandi Parapat di Medan. Bagi masyarakat yang menginginkan penegakan hukum, tambahnya, sebaiknya mengucapkan selamat kepada PN Medan dan Rahudman Harahap. “Rahudman menerima kemerdekaan di saat seluruh warga negara akan merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-68 yang bertepatan Sabtu dua pekan lalu,” tambah Gandi. Menurutnya wajar masyarakat berterima kasih karena masih mau hakim membuat putusan sesuai dengan keadaan atau fakta, tidak atas kepentingan politik. "Masalah ada yang tidak senang, ya itu wajar pasti tidak sama pendapat. Tapi perlu, setiap melihat masalah jangan karena kepentingan dendam atau suka tidak suka,” tegas Gandi.(HARIAN ANDALAS)


KPK POS

6

OPAK Pintu Menuju Perguruan Tinggi LANGSA - Orientasi Pengenalan Akademik Kampus (OPAK) merupakan pintu gerbang pertama bagi para calon mahasiswa/mahasiswi (cama-cami) untuk masuk kedalam kehidupan dan mekanisme disebuah perguruan tinggi, dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mahasiswa dituntut pandai menyiapkan diri sekaligus menghadapi tantangan hidup yang semakin komplek. Hal tersebut dikatakan Walikota Langsa Usman Abdullah, SE saat menyampaikan sambutan tertulisnya sesaat sebelum pembukaan acara OPAK Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala (STAIN-ZCK) Langsa bertempat di Halaman parkir Kampus tersebut, Rabu (21/ 8). Usman Abdullah mengatakan menyambut baik dan positif terhadap kegiatan OPAK yang dilaksanakan oleh sivitas mahasiswa STAIN ini sebagai bagian masa pembekalan mengenai tata cara kehidupan akademik di kampus. Walikota Langsa berharap kepada para senior agar membimbing adik-adik mahasiswa baru ini dengan penuh cinta dan kasih sayang, “Tidak dengan kekerasan” ujar Usman Abdullah. Lanjutnya, kepada para mahasiswa baru saya ingatkan anda merupakan putra-putri daerah terbaik karena memiliki kesempatan yang tidak bisa didapatkan oleh putra-putri yang lainnya. Lanjutnya, untuk itu seorang mahasiswa harus memiliki komponen kecerdasan, yaitu intelektualitas, life skill (ketrampilan) dan kepemimpinan, mahasiswa itu harus cerdas otak, terampil dan memiliki jiwa kepemimpinan.(BSO)

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 265 26 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2013

Massa Gelar Aksi Damai Peduli Mesir itu merupakan ben-tuk kepedulian dan dukungan terhadap warga muslim dan Presiden Mesir Muhammad Mursi yang dikudeta. Sebalikn-ya aksi itu, kata dia, sebuah bentuk kecaman terhadap kekerasan dan pendekatan represif yang dilakukan mi-liter Mesir saat ini di bawah komando Jenderal Asisi. Dalam aksi tersebut, se-jumlah tokoh dan pimpinan ormas Islam Aceh berorasi di teras depan Masjid Raya Baiturrahman dan disaksikan seluruh peserta aksi. Dalam orasinya, mereka menyatakan sikap menduku-ng negara Mesir di bawah kepemimpinan Muhammad Mursi, mengecam keras tin-dakan

BANDA ACEH – Massa yang terdiri atas organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam Aceh, majelis taklim, pelajar, mahasiswa, dan santri TPQ Plus Baiturrahman memadati halaman Masjid Raya Baitur-rahman, Banda Aceh, Selasa sore. Mereka berkumpul di hala-man masjid kebanggaan rakyat Aceh itu untuk melakukan aksi solidaritas peduli Mesir se-bagai bentuk dukungan ter-hadap pembantaian warga muslim di "Negeri Lima Me-nara" yang sedang bergolak itu. Koordinator aksi yang juga Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT), HM Fadhil Rah-mi mengata-kan, aksi

pembantaian umat muslim oleh militer Mesir, dan mendesak Pemerintah In-donesia memutuskan hubun-gan diplomatik dengan Mesir. "Presiden Indonesia SBY, jangan hanya diam. Lakukan-lah sebuah tindakan sebagai usaha meminimalkan pem-bantaian warga muslim di Mesir. Kirimkanlah pesan per-damaian untuk Mesir," kata salah seorang orator disam-but teriakan takbir para pe-serta. Imam Besar Masjid Raya Baiturahman Banda Aceh, Prof Dr Tgk H Azman Ismail MA yang membuka aksi ter-sebut mengatakan, aksi ter-sebut bukanlah untuk men-campuri urusan dalam negeri orang lain.

"Sebagai umat Islam, apa-bila salah satu anggota tubuh kita disakiti, maka anggota tubuh yang lain juga ikut merasakan sakit. Kita menya-takan musuh terhadap siapa pun yang menzalimi umat muslim," kata Azman saat membuka aksi tersebut. Selain berorasi, aksi soli-daritas peduli Mesir yang ber-langsung dua jam itu juga di-isi dengan pembacaan ayat suci Alquran dan doa qunut nazilah yang dipimpin Pengurus IKAT Tgk Ahmad Rizal. "Ayat suci Alquran yang dibaca adalah tentang pem-bantaian, sesuai dengan kon-disi di Mesir saat ini," kata Fadhil. Di penghujung aksi, selu-ruh peserta

Ganti Sekda

Rocky: Mari Kita Bersama Bangun Aceh Timur

Warga Antusias Rayakan HUT RI Ke-68 ACEH TAMIANG - Ribuan warga tumpah ruah sejak 17-18 Agustus 2013 untuk merayakan suasana HUT Ke-68 RI yang berlangsung di Kabupaten Aceh Tamiang. Pengamatan sejak sabtu (17/8) hingga minggu (18/8),terlihat ribuan warga yang tumpah ruah memenuhi badan jalan dan lapangan upacara peringatan HUT RI tingkat Kabupaten Aceh Tamiang pada pagi hari ketika pengibaran bendera Merah Putih dan sore harinya penurunan bendera kebangsaan RI. Sedangkan pada malam harinya juga warga terlihat tumpah ruah menyaksikan berbagai acara hiburan yang diselenggarakan da daerah tersebut. Warga tumpah ruah memadati badan jalan di daerah itu berputar-putar mencari lokasi tempat hiburan dan ada juga yang berdiri berjejer di sepanjang jalan untuk menyaksikan acara parade karnaval budaya suku bangsa se Indonesia dan hiburan lainnya. Kondisi yang sama juga terlihat di Gampong Kede Birem Rayeuk Dalam rangka menyambut HUT RI Ke-68 yang diselenggarakan di lapangan Poli Kede Birem Rayeuk wilayah Kec. Birem Bayeun Aceh Timur. Keuchik yang baru terpilih Nikmad (Ketua Asosiasi Keuchik 27 Desa Sekecamatan Birem Bayeun) mengatakan peringatan HUT RI Ke-68 ini dimeriahkan dengan beberapa jenis perlombaan dan diikuti enam desa enam desa.(BSO)

» Setdakab Aceh Timur, T. Amran, SE.

Setdakab Aceh Timur Pindah Kantor ACEH TIMUR - Menyusul rencana pembangunan Pendopo Bupati Aceh Timur dilengkapi dengan Gedung Get House sebagai fasilitas penunjang, seluruh bagian dalam jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) dipindahkan ke gedung baru yang dipusatkan Pusat Perkantoran Aceh Timur di Titi Baroe terhitung Rabu, 21 Agustus 2013, besok. Lokasinya diperkirakan hanya 3 kilometer ke arah timur kantor lama. Dia menambahkan, perpindahan kantor kesana juga untuk menyahuti permintaan Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib atau Rocky, karena pembangunan Pendopo Bupati Aceh Timur akan dilakukan tahun ini dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur. “Tahun ini Pendopo Bupati Aceh Timur akan dibangun, sehingga perlu pengosongan lokasi dan seluruh bagian di Setdakab Aceh Timur,” katanya. (BSO)

turun ke jalan di depan Masjid Raya Baiturrah-man untuk membakar foto Jenderal Asisi. Mereka mem-bakarnya sambil menunjuk langit dengan empat jari se-bagai lambang perlawanan terhadap pembantaian yang dilakukan militer Mesir. Pimpinan ormas Islam yang hadir dalam aksi tersebut, antara lain, Ketua Dewan Dakwah Aceh Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, Wakil Ketua IKAT Aceh Tgk Masrul Aidi, Ketua BK-PRMI Aceh Tgk Nasiruddin, Ketua NU Aceh Tgk Faisal Aly, serta dua mahasiswa Aceh yang baru kembali dari Mesir, yakni Khairul Badri S dan Edy Syahputra.(YAN)

Sekda memimpin apel perdana di Kantor Setdakab Aceh Timur yang baru di Pusat Perkantoran Titi Baro, Kec Idi Rayeuk, Rabu (21/8).

Sekda Imbau PNS Bekerja Ikhlas ACEH TIMUR - Sekda Kab Aceh Timur Drs. HT. Bahrumsyah, MM mengajak seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga kontrak dan tenaga bakti untuk bekerja secara ikhlas sesuai dengan porsi dan tanggungjawabnya masingmasing. Hal itu dinilai penting mengingat aparatur negara bertugas melayani masyarakat dengan terget guna mencapai kemajuan Aceh Timur. “Mari dan terus bekerja cerdas dan ikhlas untuk mencapai target yang diharap-

kan sesuai dengan Visi – Misi Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur. Momentum perpindahan kantor yang baru diharap menjadi darana baru dalam memotivasi para aparatur negara dalam bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” kata Bahrumsyah ketika memimpin Apel Pagi di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Timur di lokasi yang baru yakni di Pusat Perkantoran Aceh Timur di Idi Titie Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Rabu (21/8).

Dihadapan seratusan pegawai Setdakab Aceh Timur, Bahrumsyah meminta seluruh Kepala Bagian (Kabag) terus memprogramkan berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan demi mendongkrak kemajuan Aceh Timur dimasa yang akan datang. Kini, Kantor Setdakab Aceh Timur resmi dipindahkan ke salah satu gedung yang berada di Pusat Perkantoran Aceh Timur di Titi Baroe. Secara otomatis, pusat perkantoran seperti SKPK telah berpusat disebuah lokasi disana. (BSO)

ACEH TIMUR - Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Timur resmi diganti dari Drs. HT. Bahrumsyah, MM kepada M.Ikhsan Ahyat, S.STP, M.AP. Proses pengukuhan dan pelantikan serta Sertijab pejabat Eselon II itu berlangsung di Aula Serbaguna Idi, Jumat (23/8). Sebagaimana diketahui, Bahrumsyah dilantik menjadi Sekda sejak 8 Januari 2013 lalu menggantikan Syaifannur, SH, MM. Sementara M. Ihksan Ahyat merupakan alumni STPDN yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten II Bidang Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan di Setdakab Aceh Timur. M. Iohksan Ahyat terhitung sejak 23 Agustus 2013 resmi menjabat sebagai Sekda Aceh Timur. Rocky selaku Bupati Aceh Timur dalam sambutannya mengatakan, jabatan Sekda disebuah daerah merupakan tangan kanan dari Bupati/Wakil. Oleh karenanya, dalam membawa misi perubahan Sekda harus berani menciptakan kedisiplinan di kalangan birokrasi pemerintah dan harus mampu

membawa perubahan ditengahtengah masyarakat, sehingga Aceh Timur ke depan semakin maju disegala bidang, terutama bidang ekonomi. Rocky juga mengajak unsur muspida, alim ulama, tokoh masyarakat, para wartawan dan seluruh pegawai di Aceh Timur bersamasama dan saling bahu membahu dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. “Mari kita ciptakan kebersamaan dan menjaga situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga pembangunan Aceh Timur yang sedang dipacu membuahkan hasil bagi masyarakat di wilayah ini, apalagi ajang Pekan Olahraga Aceh (PORA) XII akan dipusatkan di Aceh Timur,” sebut Rocky. Dia juga mengingatkan para aparatur negara untuk bekerja sesuai dengan kaidah dan aturan yang telah ditetapkan. “Saudara M. Ihksan Ahyat agar bekerja maksimal dalam membangun Aceh Timur ke arah yang lebih baik dan benahilah dimana yang selama ini terjadi kekurangan,” kata Rocky. (BSO)

Pembangunan MAN Cendikia

Rocky – Menteri Agama RI Teken MoU di Jakarta ACEH TIMUR - Pembangunan Madrasah Aliah Negeri (MAN) segera terwujud di Aceh Timur. Setelah Kepala Kantor Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh meninjau lokasi yakni di Desa Kuta Lawah, Kecamatan Idi Rayeuk, kini Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib atau yang akrap disapa Rocky resmi menandatangani perjanjian kesepakatan yang tertuang dalam sebuah MoU antara Pemkab Aceh Timur Menteri Agama RI, Surya Dharma Ali di Jakarta, Selasa (20/8). Penandatangan MoU itu digelar di Gedung Prof. HM. Rusdi Kementerian Agama RI. Ikut disaksikan Dirjen Pendidikan Islam, Prof. M. Nursam, Sekjen Bahrul Ahyat dan Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Drs. Tgk. H. Ibnu Sa’dan, M.Pd. “Ini satu-satunya di Aceh. Diharapkan MAN Cendikia ini nantinya mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional,” kata Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib melalui pers rilis yang diteruskan Kabag Humas Setdakab Aceh Timur, T. Amran, SE.Rocky juga mengharapkan, pembangunan Sekolah Menengah Universal atau disebut MAN Cendikia ini terealisasi tepat waktu. “Dengan adanya MAN Cendikia di Aceh Timur, maka Aceh mendapatkan penghargaan ketika Pendirian MAN Cendikia setelah Serpong (Jawa Barat) dan Gorontalo (Sulawesi),” tulisnya. Bahkan, Menteri Agama (Menag) telah mencanangkan pembangunan MAN Cendikia tersebut di 16 provinsi di Indonesia, salah satunya Aceh yang pembangunannya akan dilaksanakan tahun ini juga. “Pemba-

2013 Aceh Timur Tanam 500 Ha Jagung

BUPATI Aceh Timur ketika menandatangani MoU Pembangunan MAN Cendikia dengan Menteri Agama (Menag) RI H. Suryadharma Ali di Gedung Prof. HM. Rusdi Kementerian Agama RI belum lama ini. ngunan akan dilaksanakan tahun ini juga dengan menelan anggaran sebesar Rp9 miliar,” kata Rocky seraya menyebutkan, Menag juga berjanji segera menegerikan Gedung Maghnit School di Peureulak sebagai satu-satunya MAN terpadu di Aceh. Rocky menambahkan, MAN Cendikia disana juga akan menampung anak-anak kurang mampu yang punya keinginan untuk sekolah, sehingga nantinya melahirkan genarasi-generasi berprestasi di Aceh

sesuai dengan karakter keislaman. “Apalagi di Aceh sedang digalakkan Syariat Islam (SI), sehingga lulusan MAN Cendikia memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan mampu bersaing secara profesional di tingkat nasional dan Internasional, apalagi seluruh lulusan MAN Cendikia diterima disejumlah Perguruan Tinggi (PT) ataupun Universitas ternama di Luar Negeri (LN) seperti Al Azhar Cairo, Mesir,” demikian Rocky. (BSO).

ACEH TIMUR - Menyahuti program Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib dibidang pertanian, Provinsi Aceh melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultural mengalokasikan Rp350 juta untuk tanaman jagung Kelompok Tani (Poktan) di wilayah itu. “Tahun 2013 ini kita akan buka 500 hektar tanaman jagung plus paket seperti bibit, pupuk dan lainnya. Apalagi di Kabupaten Aceh Timur sangat berpotensi untuk dikembangkan tanaman jagung,” kata Kadistan Aceh, Razali Adami melalui Kadistan Aceh Timur, Ir. H. Anas Johan, M.Si dalam Rapat Koordinasi, Kegiatan Percepatan Peningkatan Produksi, Pangan, Komoniti Padi, Jagung dan Kedelai di Aula Setdakab Aceh Timur di Idi, Selasa (20/8). Dihadapan Kepala Badan Penyuluh Pertanian dan Poktan se Aceh Timur Anas menambahkan, dengan 500 hektar tanaman jagung yang akan dikembangkan tahun ini diharapkan mampu menutupi kebutuhan jagung di Aceh. Jika program mendapat nilai plus, tahun berikuttnya akan dikembangkan lebih luas untuk menutupi kebutuhan jagung di beberapa provinsi di Indonesia.

Malam Resepsi 17 Agustus Berlangsung Meriah ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib atau yang akrap disapa Rocky mengucapkan terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk eksekutif dan legislatif serta yudikatif atas suksesnya Peringatan HUT RI Ke 68 di Aceh Timur. Dia mengharapkan momentum menjadi ajang mengisi kemerdekaan menuju Aceh Timur lebih maju. Hal itu dikatakan Rocky saat

menyampaikan sambutan pada malam resepsi HUT RI ke-68 dipusatkan di Halaman Pendopo Idi, Sabtu (17/8) malam lalu. Dia berharap masyarakat dan PNS bahu membahu membangun wilayah itu ke arah yang lebih baik, apalagi Pekan Olahraga Aceh (PORA) Ke XIV telah diambang pintu dan dipusatkan di Aceh Timur. Sementara Sekda Aceh Timur

Drs. Bahrumsyah MM selaku panitia pelaksana melaporkan pihaknya telah melaksanakan berbagai even sebagai rangkaian HUT RI ke 68. Sementara itu, Gampong Matang Kumbang, Kec. Simpang Ulim berhasil menjadi gampong terbaik. Secara otomatis, gampong yang dipimpin Abdul Manaf bin Usman itu akan mewakili kelomba gampong se Aceh. Penentuan Gampong Matang

Kumbang menjadi Gampong Terbaik di Aceh Timur sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 414.4/348/2013 tertanggal 10 Mei 2013 dan diumumkan pada Malam Resepsi 17 Agustus 2013 di Halaman Pendopo Idi. Selain diberikan tropi, panitia juga memberikan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp10.000.000.(BSO)

Menjawab program itu, lanjut Anas, pihaknya mengharapkan seluruh peserta rapat agar bekerja keras dan kerja cerdas dalam program tersebut. “Bahkan Bupati Aceh Timur tahun ini telah mencanangkan program komuniti jagung dan kedelai seluas 18.000 hektar yang berada disejumlah titik di wilayah ini,” sebut Anas. Kabid Pertanian Bapeluh Aceh Timur, Ir. Syukri Ali dalam sambutannya mengajak, seluruh lapisan masyarakat khususnya Poktan dan Kepala BPP se Aceh Timur untuk bahu membahu dalam mengembangkan tanaman jagung diseluruh Aceh Timur, sehingga kesejahteraan dibidang pertanian dapat dicapai sesuai dengan program Pemkab Aceh Timur. Asisten II Setdakab Aceh Timur, M. Ihksan Ahyat melalui Kabag Humas, T. Amran SE usai sesi pembukaan menambahkan, dalam kegiatan itu melibatkan 21 desa dalam 9 kecamatan dengan melibatkan 37 Poktan. Kecamatan yang termasuk dalam program andalan tersebut yakni, Pante Bidari, Simpang Ulim, Darul Aman, Idi Tunong, Darul Ihksan, Serbajadi –Lokop, Peunarun, Peureulak Barat dan Kecamatan Birem Bayeun.(BSO)


KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 265 26 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2013

Dua Kecamatan Siap Menangkan (ADZAN) KERINCI – Dua kecamatan, yakni Kec. Siulak dan Gunung Kerinci bertekad memenangkan pasangan Adi Rozal dan Zainal Abidin (ADZAN) pada pemilukada yang akan digelar 8 September 2013. Menurut tokoh-tokoh adat, pemuda dan masyarakat Siulak dan masyarakat Gunung Kerinci, tidak ada lagi pilihan lain selain ADZAN. Alasannya pasangan ADZAN adalah calon pemimpin Kerinci ini beriman, taqwa dan bersih dari korupsi serta tidak membedakan suku dan ras. Ketua Umum LSM Pemuda Anti Korupsi Boy Bunyamin mengatakan Adi Rozal optimis bisa menang karena beliau seorang yang bersih dan bebas korupsi. Adi Rozal terus mendapat dukungan dari kalangan masyarakat. Masyarakat berharap beliau menjadi pemimpin agar kerinci lebih baik dari sekarang ini. Karena beliau memiliki sifat yang merakyat dan kepemimpinannya sudah terbukti di Padang Panjang (Sumatera Barat) menjadi Wakil Walikota. Keberhasilan Adi Rozal karena didukung visi keislaman yang kuat, pengabdian kepada Negara dan bangsa, tidak membedakan kelompok dan pengorbanan. Keperdulian terhadap masyarakat sampai skarang ini tidak diragukan lagi. Beliau maju karena merasa terpanggil untuk membangun Kerinci menjadi lebih baik. Ia maju berkat dukungan partai Gerindra, Demokrat,PKB, PKPB dan PMB. (BOY)

SUMUT

Fantastis, 11 Pasangan Bertarung Rebut Hati Rakyat Deli Serdang DELI SERDANG – Sistem pemilihan langsung telah ditetapkan menjadi bagian dari sistem demokrasi yang dipilih bangsa ini. Agar dapat menjadi peserta pemilihan kepala daerah, sistem tersebut mengakomodir dua motode. Pertama harus mendapatkan dukungan dari partai politik atau kedua melalui jalur perseorang. Dengan dua metode tersebut, nafsu dan ambisi para tokoh-tokoh di daerah membubung tinggi, karena memang dengan sistem pemilihan langsung setiap calon memiliki peluang yang sama. Kondisi itulah yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang. Sungguh fantastis, berdasarkan hasil rapat sidang pleno terbuka Komisi

Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Deli Serdang, kemarin, memutuskan 11 pasangan calon maju untuk merebutkan kursi bupati dan wakil bupati kabupaten tersebut. KPUD Deli Serdang juga melakukan pencabutan nomor masing-masing pasangan calon bupati dan calon wakil bupati periode 2013-2018 mendatang. Dengan 11 pasangan calon, yang muncul dalam pikiran masyarakat Deli Serdang adalah kebingungan untuk menentukan pilihannya pada hari H pencoblosan. Pasalnya, bisa dipastikan tidak semua pasangan calon dikenal dan diketahui secara baik, trackrecord, latarbelakang, hingga apa visi misinya jika terpilih memimpin Deli Serdang lima

tahun mendatang. Selain itu, juga muncul ke permukaan terkait anggaran naraga yang terpaksanya dihabiskan untuk membiayai pemilihan tersebut. Meskipun masyarakat memahami betul hasil yang akan didapatkan tidak seimbang dengan biaya yang sudah dihabiskan. Belum termasuk dampak ekonomi dan social yang muncul dari pertarungan 11 pasangan calon tersebut. Dalam keterangannya, Ketua KPUD Deli Serdang, M.Yusri mengatakan, 11 pasangan calon yang maju dalam Pilkada Kabupaten Deli Serdang itu telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU maupun peraturan yang ada. Dia juga mengatakan, setelah mengumumkan nama-nama pasa-

ngan calon yang akan maju pada Pilkada Deli Serdang, pihaknya juga melakukan pencabutan nomor urut calon. Nomor ini nantinya akan dipergunakan untuk kampanye, hingga pemungutan suara. "Ada 11 pasangan calon yang maju. Kita lakukan pencabutan nomor ini," katanya. Yusri juga memaparkan namanama pasangan calon berikut dengan nomor urut masingmasing. Mereka adalah Ashari Tambunan-Zainuddin Mars yang mendapatkan nomor urut satu. Selanjutnya nomor urut dua dipegang oleh pasanga, Harun Nuh-Bambang Hermanto. Pasangan Rabualam Syahputra-Purnama Ginting mendapat nomor urut tiga. Nomor urut

empat dipegang oleh pasangan Eddy Azwar-Selamat. Nomor urut lima dipegang oleh pasangan Musdalifah-Syaiful Syafri. Pasangan T Akhmad Tala'a-Hardi Muliono, mendapatkan nomor urut enam. Pasangan Fatmawaty-Subandi nomor urut tujuh, pasangan Timbangan Gingting-Parningotan Simbolon dinomor delapan. Nomor urut sembilan dipegang oleh pasangan Sudiono Praka-Haris Binar Ginting. Pasangan M. Idris-Satria Yudha Wibowo, mendapatkan nomor urut 10, dan nomor urut 11 dipegang oleh pasangan Sihabudin-Namaken Tarigan. Sesuai jadwal yang disusun KPUD Deli Serdang, Pilkada alan berlangsung pada 23 Oktober 2013 mendatang.(MH)

Eldin : Dispenda Harus Tingkatkan PAD MEDAN –Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menghadiri acara halal bi halal dengan seluruh jajaran dan keluarga besar Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan, Selasa (21/8). Acara ini diharapkan dapat meningkatkan tali silaturahmi dan kebersamaan sehingga dapat meningkatkan kinerja, terutama dalam memenuhi target pajak yang telah ditetapkan guna mendukung pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. “Dengan acara halal bi halal ini, kita berharap kinerja seluruh jajaran Dispenda Kota Medan lebih meningkat lagi pada masa yang akan datang. Sebab, acara ini merupakan salah satu motivasi bagi seluruh jajaran Dispenda agar bisa bekerjasama dan saling mengingatkan satu sama lain di hari yang fitri ini,” kata Eldin. Didampingi Sekda Ir Syaiful Bahri Lubis MM, Asisten Umum Ikhwan Habibi Daulay SH dan Asisten Pemerintahan Drs Musadad Nasution, Eldin selanjutnya mengungkapkan target pajak yang ditetapkan kepada Dispenda sudah menunjukkan peningkatan meski baru memasuki semester satu. Dia optimis target pajak akan meningkat lagi. “Dengan kerja keras yang dilakukan, Insya Allah target yang ditetapkan akan tercapai,” ungkapnya. Sebagai contoh, jelas Eldin, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat ini sudah masuk 20 persen. Begitu juga dengan pajak reklame, kini dalam tahap pengumpulan dan tinggal memasukkan bersama retribusi-retribusi lainnya. “Artinya, kita tinggal memasukkan pajaknya saja,” jelas mantan Sekda Kota Medan tersebut. Sementara itu Ketua DPRD Medan Drs Amiruddin yang turut menghadiri halal bi halal berharap, seluruh jajaran Dispenda agar lebih bergiat dalam rangka mengejar target yang telah ditetapkan. Selain itu dia mengingatkan kepada para pengusaha yang belum melunasi kewajiban, khususnya membayar pajak baik itu pajak restoran maupun retgribusi lainnya yang harus disetorkan kepada Pemko Medan agar dapat membayar pajak yang berjalan maupun terhutang. Sedangkan Kadispenda Kota Medan M Husni SE MSi menjelaskan, halal bi halal ini yang digelar di hari ke-14 bulan Syawal ini bertujuan untuk memupuk solidaritas, kebersamaan dan silaturahmi dengan seluruh staf di Dispenda yang jumlahnya hampir 700 orang. (VIN)

Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2014-2019, H Ngogesa Sitepu-H Sulistianto berjalan kaki menyapa sekitar dua ribuan lebih massa pendukung setianya ketika berhanjak dari Gedung PKK Stabat setelah mengikuti penetapan nomor urut Pemilu Kada.

PemiluKada Langkat

Pasangan Ngogesa-Sulistianto Nomor 4 LANGKAT - Bupati incumbent H Ngogesa Sitepu berpasangan dengan H Sulistianto, ditetapkan KPU melalui rapat pleno di Gedung PKK, Selasa (20/8), beratribut nomor 4 pada Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati Langkat periode 2014-2019. Ngogesa-Sulistianto yang didaulat sebagai pasangan pertama mencabut nomor atribut di Pemilu Kada dijadwalkan Oktober

mendatang, mendapatkan nomor pencoblosan 4 (empat) dalam pelaksanaan pesta demokrasi rakyat lima tahunan tersebut. Seusai mengikuti penetapan nomor atribut, pasangan diusung 11 partai yakni Golkar, PPP, PDI Perjuangan, Demokrat, PKS, PKPB, PAN, PKB, Gerindra, Hanura dan PDP ini memilih berjalan kaki meninggalkan lokasi bergabung bersama

sekitar 2500-an massa pendukung setianya. “Terimakasih atas dukungannya, Insya Allah keikhlasan saudara-saudara sekalian menjadi motivator buat kami memberikan terbaik untuk Kabupaten Langkat kita cintai ini dan hanya Allah SWT yang dapat membalas keikhlasan saudara sekalian,” kata Ngogesa kepada pendukung setianya yang mengantri sejak pagi di seputaran

gedung PKK. Tak banyak disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Langkat tersebut, selain menyahuti keinginan massa pendukung yang berdesakan ingin berjabat tangan. Sebelum akhirnya membubarkan diri, Ngogesa meminta seluruh pendukungnya berlaku tertib. Seperti diketahui, tahapan kampanye Pemilu Kada akan dimulai sejak 6 hingga 19 Oktober

berdurasi dua pekan dengan masa tenang tiga hari sebelum hari H pencoblosan 23 Oktober. Berdasarkan daftar pemilih sementara (DPS) dimiliki KPU jumlah pemegang hak suara 690941, sedangkan kontestan lain sesuai nomor urutan ditetapkan pasangan Budiono-Abd Khair (1), Abd Azis-Sutiarnoto (3) dan H A Yunus Saragih-Sahmadi Fiddin (2).(JUL)

KPN Medan Serahkan Bantuan Bea Siswa MEDAN–Ketua I koperasi Pegawai Negeri ( PN) Pemko Medan Drs H Ahmad Basyaruddin, MSi menyerahkan bantuan pendidikan Beasiswa berprestasi kepada 4 orang siswa siswi di tingkat SD,SLTP dan SLTA. Pemberian beasiswa ini khusus kepada anakanak anggota Koperasi Pegawai Negeri Pemko Medan , Rabu (21/ 8) di Kantor Walikota Medan

Ruangan Kantor KPN Pemko Medan Jl.Raden Saleh Medan. Penerima Beasiswa berprestasi yakni Citra Puspita Mahdayani Sinaga, anak dari Mahdayan Sinaga (Staf Bakesbang Kota Medan). Amelia Arta Mevia Fairuz, anak dari Rifka Daulay,SH (Staf ADM Pembangunan Medan). Nabilla Arifa, anak dari Bakhtiar,SH (Staf Dinas Kominfo

Kota Medan), dan Andre Dwi Tifani anak dari Suyan (Staf Kecamatan Medan Timur). Basyaruddin dalam arahannya mengatakan, bantuan beasiswa ini sebagai motivasi bagi anak-anak anggota KPN Pemko Medan untuk lebih bersemangat belajar. "Besaran bantuan beasiswa ini dalam 1 tahun pada tingkat SD sebesar Rp 900.000, tingkat SLTP

sebesar Rp1.020.000 dan tingkat SLTA sebesar Rp1.200.000,” ungkapnya. Menurut Basyaruddin, Mei lalu KPN Pemko Medan telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh SKPD yang masuk sebagai anggota Koperasi agar putraputri yang berperestasi di sekolahnya berhak mendapat beasiswa. Basyaruddin mengharapkan

pada tahun depan, agar anak-anak anggota KPN Pemko Medan yang berperestasi jauh lebih besar dibandingkan pada tahun ini yang hanya berjumlah 4 orang saja. Penyerahan bantuan beasiswa berprestasi ini didampingi ketua III Sulaiman Harahap SH, Sekretaris I Drs Azwir, Bendahara I Riswan Hasibuan SH, MAP, dan Maneger Opersional Suwarno.(VIN)

DPRD: Ada Kongkalikong Pembagian Raskin MEDAN–Permasalahan pendistribusian beras miskin (Raskin) kepada masyarakat seperti tak ada habisnya, dikarenakan masih tumpang tindihnya pendataan yang dilakukan terhadap orang-orang yang berhak menerimanya. Kondisi ini terjadi, menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, hal itu disebabkan karena malasnya para petugas yang membidangi urusan tersebut untuk mengkroscek langsung ke lapangan."Bahkan pembagian yang tidak menyentuh masyarakat miskin tersebut karena ada kongkalikong dari oknum-oknum tertentu," sebut Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, A Hie SH, Jumat (23/8). Ketua Komisi C ini mengatakan, yang biasa mendata itu adalah kepling, lurah atau camat. Kemudian dilaporkanlah ke Pemko yang membidangi ekonomi. "Saya khawatir terjadi kongkalikong, ataupun ada data misalnya mengenai warga yang sudah pindah dan meninggal. Inikan seharusnya dapat diperbaharui, agar tidak tumpang tindih, sehingga pembagiannya jelas diperuntukkan bagi masyarakat miskin," ungkapnya. Seharusnya, sebut A Hie, Pemko dapat berkoordinasi dengan mengundang pejabat setempat untuk masalah pendataan warga penerima raskin. "Tidak ada gunanya penambahan kuota raskin jika sistem pembagiannya tetap seperti itu, karena tiap bulannya, masyarakat yang dapat hanya itu-itu saja orangnya. Sementara banyak yang kita tahu masyarakat yang susah malah tidak dapat," katanya. DPRD sendiri, sambung A Hie, sangat serius menyikapi masalah ini. Karena selama ini banyak isu maupun informasi yang didengar tentang persoalan seperti ini, tetapi tidak ada laporan langsung ke kantor dewan. Politisi Demokrat Medan ini menyarankan kepada Pemko untuk jangan sekedar menunggu bola, alangkah baiknya senantiasa turun ke lapangan untuk mengkroscek lalu mengambil langkah konkrit pendistribusian raskin tersebut. "Memang saya pernah terjun ke lapangan untuk melihat pembagian raskin. Ada temuan yang saya tahu bahwa seorang warga yang dapat di bulan pertama kemudian pada bulan kedua tidak dapat lagi setelah menyerahkan kartu raskin tanpa alasan yang jelas. Ini ada apa," kata A Hie mempertanyakan. Hal inilah, tambah A Hie, yang dikhawatirkan ada permainan oknum-oknum di lapangan. Dengan demikian, harapnya sekali lagi, Pemko Medan jangan hanya menerima laporan saja, tetapi dapat mengecek langsung ke lapangan. Dan sekiranya ada laporan langsung masyarakat ke Pemko yang ditindaklanjuti, dia menyarankan agar masyarakat memberitahu DPRD Medan, sehingga dapat segera dicari tahu solusi dan langkah yang akan diambil. "Kami mendesak Pemko Medan untuk menyelesaikan persoalan ini. Apalagi jika ada laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti, sekiranya masyarakat dapat memberitahu hal itu langsung ke DPRD Medan, agar kami dapat segera memanggil pihak-pihak yang membidangi terkait urusan ini," pungkasnya.(NET)

Kontestan Kerinci Sepakat Pemilukada Damai KERINCI - Berburu suara pemilih, sejumlah kontestan Pemilukada Kerinci bakal menerjunkan perayu suara kelas wahid berduet dengan tokoh Jambi sebagai juru kampanye. Beberapa di antaranya, bahkan menghadirkan artis nasional sebagai penghibur. Nama-nama pentolan parpol seperti Hatta Radjasa, Muhaimin Iskandar, Prabowo, Jokowi, Aburizal Bakrie, Tifatul Sembiring masuk dalam jajaran jurkam. Sedangkan tokoh lokal di antaranya duet bapak-anak Zulkifli Nurdin-Zumi Zola. Mereka diharapkan membantu masing-masing kontestan usungan parpolnya memenangi BH 1 DZ. Berdasarkan jadwal KPU Kerinci, kampanye perdana mulai 22 Agustus. " (kemarin) kami mengadakan pertemuan membahas masalah (jurkam) ini. Selain tokoh nasional, nanti juga akan

ada artis ibukota dan band-band papan atas untuk memeriahkan kampanye kita," ungkap Khusnul, Tim Pemenangan Murasman-Zubir Dahlan, Selasa (20/8). Sebelumnya Murasman juga mengungkapkan rencana itu. "Kita kan diusung PDIP dan PAN serta partai besar lainnya. Jadi nanti akan kita datangkan Jokowi dan tokoh nasional lainnya, tidak tertutup kemungkinan akan datang Hatta Radjasa," jelasnya saat itu. Tak mau kalah, pasangan Adi RozalZainal Abidin melalui Ketua Tim Pemenangan, Efaldi mengaku bakal mendatangkan Prabowo sebagai jurkam. "Selain Prabowo, juga akan datang Edi Baskoro, Muhaimin Iskandar, Indrawati Sukadis," sebutnya. Kalangan artis lanjutnya, rencana didatangkan Ridho Rhoma, Ria Amelia dan lainnya.

Tak ketinggalan Gubernur HBA juga akan dilibatkannya. Pasangan Rahman-Nopantri bakal mendatangkan Aburizal Bakrie dan Tifatul Sembiring. Kedua parpol diusung koalisi GolkarPKS. "Ya, saat ini masih dalam tingkat pembicaraan, dalam beberapa hari ke depan sudah final," janji Andri Zaspa, Ketua Tim Pemenangan RahmanNopantri, kemarin. Dia menambahkan, pihaknya juga berencana mendatangkan Wali dan Noah meramaikan kampanye. "Kamis sudah ada kepastian, karena akan dibayar tanda jadinya," kata Andri. Pun, pasangan Sukman-Sartoni disebutsebut akan mendatangkan Surya Darma Ali dan Yusril Ihza Mahendra ke Kerinci. "Mereka akan datang pada saat kampanye akbar 31 Agustus. Sederetan artis ibu kota juga akan datang," beber Syafrudin, Ketua Tim Pemenangan Sukman-Sartoni.

Pasangan Dasra-H Mardin dan pasangan Irmanto-H Idrus agaknya tak ingin ikut arus. Kedua pasangan itu berencana mengandalkan juru kampanye lokal menarik simpati pemilik hak suara pada kampanye dengan puncaknya pada 8 September mendatang itu. "Kalau juru kampanye nasional tidak ada," ungkap Ikhsan Daraqutni, Tim Pemenangan DasraMadin. "Namun secara teknis, kita akan membuat kampanye yang luar biasa dan berbeda dengan kandidat lain. Jurkam kita hanya petani, cendekiawan, dan tokoh agama," jelasnya. Begitu juga paangan Irmanto-H Idrus. Mereka ningin kampanye dengan sesuatu yang berbeda, sehingga membekas di benak pemilih. "Kalau tokoh nasional atau artis ibu kota mungkin tidak. Namun kita sudah menyiapkan sesuatu yang istimewa

untuk merebut hati simpatisan," janji Irmanto. Dia mengaku, kedatangan artis dan tokoh nasional tidak terlalu berpengaruh langsung. Apel pengamanan Kemarin, enam pasangan kontestan Pemilu Kerinci sepakat melakukan kampanye damai. Penandatanganan kesepakatan dilakukan usai apel gelar pasukan pengamanan Polres Kerinci di Lapangan Merdeka, Sei Penuh. "Sepakat Pemilukada secara damai, tanpa tindakan anarkis," kata Kapolres Kerinci, AKBP Ismail. Apel pengamanan melibatkan 490 personel gabungan Polres dan Polda Jambi, Polres 270 dan Polda 220 personel. Turun mendukung TNI sebanyak 34 personel. "Ada Damkar, Linmas dan Dinas Perhubungan juga," sebutnya. Sejak kemarin lanjut Kapolres, mereka langsung bertugas.(BOY)


KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 265 26 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Komisi Pemberantasan Korupsi selusuri sejumlah nama yang disebut dalam Laporan Investigasi Tahap II Hambalang dari Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap terkait kegiatan hulu migas di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Diyakini, petinggi perusahaan Kernel Oil Private Limited, Simon Gunawan Tanjaya, bukanlah satu-satunya pemberi suap kepada Kepala SKK Migas nonaktif, Rudi Rubiandini. 3. Untuk pertama kalinya KPK menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terdakwa kasus korupsi. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi koruptor yang masih ingin menjadi pejabat publik, seperti anggota DPR.

Perhitungan Kerugian Negara Kasus Hambalang Masih Difinalisasi

PERHITUNGAN kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang masih dalam proses finalisasi setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit tahap II. BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berkoordinasi untuk menyelesaikan perhitungan kerugian negara. "Kita dengan KPK dan BPK telah melakukan koordinasi dan sedang melakukan finalisasi pela-

porannya. Kita tunggu. Mudahmudahan tidak lama lagi," ujar Ketua BPK Hadi Purnomo di Gedung KPK, Jumat pekan lalu. Hadi mengungkapkan, total indikasi kerugian negara sebesar Rp 463,6 miliar. Jumlah tersebut merupakan hasil total loss Rp 471,707 miliar dikurangi adanya sisa anggaran dalam kerja sama operasional Adhi Karya-Wijaya Karya sebesar Rp 8,03 miliar. "Masih ada sisa di KSO sekitar

Rp 8 miliar sehingga dari Rp 471 miliar, kita menyebutkan Rp 463 miliar. Sisanya dikatakan kerugian negara, kita tidak menghitung satu per satu, ini jadi total loss," terang Hadi. Hadi menambahkan, hasil perhitungan kerugian negara nantinya bisa lebih besar atau kecil dari Rp 463,6 miliar. "Bisa sama, bisa bertambah dan bisa berkurang," katanya. Hasil perhitungan kerugian

negara ini telah lama ditunggutunggu oleh KPK. Tanpa kerugian negara, KPK tidak dapat menindaklanjuti tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan sekolah olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, itu. Ketiga tersangka itu adalah mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer, mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga

Kemenpora Deddy Kusdinar, serta mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. KPK mengaku akan melakukan langkah-langkah konkret, termasuk penahanan, setelah mendapatkan hasil perhitungan kerugian negara dari BPK. Penahanan tidak dapat dilakukan sebelum perhitungan kerugian negara selesai karena ada batas waktu masa penahanan.(KOMPAS.COM)

4. KPK akan menyelesaikan berkas penyidikan bekas anak buah Andi di Kemenpora, Deddy Kusdinar, yang juga tersangka pertama dalam kasus Hambalang dan telah ditahan. Berikutnya, baru KPK akan menahan tersangka lain, termasuk Andi Mallarangeng.

Sejumlah Mantan Pimpinan KPK Hadiri Halalbihalal Idulfitri 1434 H SETIAP tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi rutin menggelar halalbihalal Idulfitri. Acara ini digelar sebagai moment untuk saling bermaafan serta memperbarui dan mempererat persaudaraan antarpegawai KPK. Untuk tahun ini, halalbihalal diselenggarakan pada Rabu (21/8), di Auditorium KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta. Selain dihadiri pimpanan dan pegawai KPK, pada acara yang mendatangkan penceramah ustad DR. A. Riawan Amin (Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Bank Syariah Indonesia) ini, tampak hadir para mantan pimpinan di KPK jilid I dan II. Mereka di antaranya Chandra M. Hamzah, Mochammad Jasin, Taufiqurrahman Rukie, Mas Achmad Santosa, Sjahruddin Rasul, dan Tumpak Hatorangan Panggabean. Tampak pula para mantan penasihat KPK, yakni Suryohadi Julianto, Abdullah Hehamahua, dan Said Zaenal Abidin, serta beberapa mantan pejabat struktural. Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas

mengatakan, agama apapun secara universal mengajarkan nasihat bahwa orang yang beruntung adalah orang lebih baik daripada hari kemarin, sehingga ke depan kualitas diri sendiri dan keluarga semakin perlu ditingkatkan. “Akhir-akhir ini kita disuguhi kasus di mana satu orang di satu tempat sudah baik, namun ketika masuk tempat lain menjadi tidak baik. Itu ada apa? Jangan-jangan di keluarganya ada sesuatu yang kurang, padahal para ahli mengatakan bahwa keluarga ada filter utama,” paparnya. Busyro mengharapkan ke depan seluruh pegawai KPK dapat terus menyolidkan komitmen, ruh, dan ideologi dalam arti luas, yaitu ideologi yang berorientasi pada kebenaran. “Kalau di kantor ada loyalitas, maka makna loyalitas perlu dikritisi lagi. Loyalitas bukan hanya kepada pimpinan, namun pada nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari langit,” ungkapnya. “Mari kita syukuri kepercayaan masyarakat kepada KPK dengan terus berhati-hati dalam menjalankan tugas dan amanah yang mulia ini,” pesan Busyro. (HUMAS)

KPK Jemput Paksa Saksi Kasus Korupsi UI TIM Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa saksi kasus pengadaan dan instalasi IT Perpustakaan Universitas Indonesia dari Pekanbaru Riau. "Sekitar pukul 15.30 WIB tadi, telah dilakukan penjemputan paksa saksi di Pekanbaru atas nama Agung Novian Arda terkait penyidikan kasus pembangunan instalasi IT di Perpustakaan UI," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Gedung KPK Jakarta, Kamis pekan lalu. Johan mengatakan Tim Penyidik KPK sebelumnya telah memanggil Agung dua kali dalam kasus itu, tapi bendara perusahaan swasta rekanan pembangunan instalasi IT Perpustakaan Pusat UI itu tidak mengikuti panggilan itu. "Setelah kami telusuri, ternyata Agung tidak lagi di Jakarta tapi di Pekanbaru. Karena itu, tim penyidik melakukan penjemputan paksa kepada yang bersangkutan, lalu akan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus ini," kata Johan. Pada 4 April 2013, KPK melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan dan instalasi IT Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI) tahun 2010/2011 setelah memeriksa staf pengajar UI, Donanta Dhaneswara.

"Tidak dapat disimpulkan apakah TN (Tafsir Nurchamid) sebagai satu-satunya tersangka. Tapi, jika penyidik (KPK) menemukan dua alat bukti cukup tentu akan bisa dinaikkan ke proses penyidikan, siapapun dia," kata Johan. Tafsir Nurchamid merupakan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum UI periode 2007-2012. Tafsir disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Tafsir terancam hukuman pidana maksimal adalah 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Johan mengatakan Tim Penyidik KPK sedang melengkapi berkas-berkas kasus dugaan korupsi pengadaan dan instalasi IT Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI) tahun 2010/2011 untuk naik pada tahap penuntutan. KPK pada Rabu dua pekan lalu memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi Perpustakaan UI yaitu dosen Fakultas Gigi UI, Harun Asjiq Gunawan; dosen UI, Luki Wijayanti; dosen Fakultas Teknik UI, Emirhadi Suganda; dan Karyawan UI, Baroto Setyono. (HUKUMONLINE.COM)

Ketua KPK Abraham Samad (kedua kanan) menerima Hasil Audit Investigasi BPK terkait Pelaksanaan Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Tahap II dari Ketua BPK Hadi Poernomo (kedua kiri) disaksikan Wakil Pimpinan KPK Zulkarnaen (kanan) dan Anggota BPK Ali Masykur Musa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/8).Penyerahan hasil audit dari BPK tersebut digunakan untuk langkah lanjut KPK dalam penyidikan terkait dugaan korupsi P3SON Hambalang dengan kerugian negara mencapai Rp.471 miliar dari proyek senilai Rp.2,5 triliun itu.

KPK Dorong Ditjen Bea dan Cukai Tingkatkan Kepatuhan Pelaporan KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara dalam penyampaian Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Salah satunya ditujukan kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Upaya ini dilakukan melalui penempatan drop box serta pelayanan konsultasi dan asistensi pengisian formulir LHKPN, yang dilaksanakan pada Kamis-Senin

penyampaian putusan sehingga bisa diakses oleh pihak berperkara dan sekaligus masyarakat luas. “Putusannya harus sama cepatnya, bisa diakses seperti Mahkamah Konstitusi,” kata Fajrul. Harapan senada diungkapkan pelaksana tugas Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH Universitas Indonesia, Dio Ashar Wicaksono. Ia juga menambahkan agar MA dan jajaran pengadilan di bawahnya memperhatikan kepentingan masyarakat kecil terutama untuk mendapatkan akses atas bantuan hukum. “Itu harapan paling terbesar dari MaPPI saat ini,” kata Dio kepada hukumonline lewat

PN ini merupakan sinergi positif dengan KPK untuk mewujudkan bea dan cukai sebagai lembaga yang bersih di mata masyarakat. “Kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan ini dinilai merupakan wujud komitmen awal pegawai Bea dan Cukai agar bisa transparan dalam bekerja, sehingga secara publik bisa bertanggung jawab atas apa yang dimiliki selama bekerja di institusi ini”. Agung merinci, pegawai Bea dan Cukai yang melakukan pelaporan ini ditambah dari sebelumnya hanya sampai eselon 3, sekarang melibatkan eselon 4. Sehingga dari total 10 ribu pegawai Ditjen Bea danCukai,yangdiwajibkan mengisi serta menyerahkan LHKPN ini sebanyak 4.120 pegawai. Kehadiran KPK, menurut Agung, sangat membantu pegawai untuk mempermudah dan mempercepat proses pengisian LHK-

PN. Dengan adanya dukungan dari KPK, dia berharap pelaporan harta kekayaan tersebut jauh lebih lancar dan lebih mudah mengisinya karena ada pendampingan (guidence). "KPK adalah lembaga kredibel dan bekerja sama dengan kita untuk mewujudkan Ditjen Bea Cukai yang bersih, berwibawa, dan bebas KKN," ujar Agung. Terhadap pengawai yang belum melaporkan LHKPN, Agung menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi disiplin dan teguran tertulis yang mempersulitnya ketika akan dipromosikan atau kenaikan pangkat. "Yang tidak menyerahkan akan dikenakan sanksi. Pertama sanksi disiplin (teguran), kedua kalau nanti ada proses career path (promosi karier) mereka harus minggir dulu, karena salah satu syaratnya adalah tanda terima LHKPN ini," pungkas dia. (HUMAS)

Dubes Filipina: “Saya Terkesan Keberhasilan KPK Memberantas Korupsi di Indonesia” DUTA Besar Filipina untuk Indonesia, Rosario Aguinaldo, menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Ramon Magsaysay Award 2013 yang diraih KPK. Rosario mengaku sangat terkesan dengan keberhasilan KPK dalam mengupayakan pemberantasan korupsi di Indonesia. "Merupakan kebanggaan kepada Indonesia, khususnya kepada KPK karena KPK adalah organisasi pertama yang diberikan penghargaan ini. Diharapkan KPK mewarnai lembaga antikorupsi lain

Teruslah Berbenah, MA! PERTAMBAHAN usia seyogianya diiringi dengan upaya evaluasi dan perbaikan diri. Hal tersebut juga berlaku bagi institusi Mahkamah Agung (MA) yang merayakan hari jadinya yang ke-68 pada Senin pekan lalu. Pakar Hukum Tata Negara UGM M Fajrul Falakh misalnya yang menaruh harapan agar MA menjadi contoh instansi yang mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yang salah satunya adalahmemberikanjaminan keadilankepadamasyarakat. Jaminan keadilan kepada masyarakat itu salah satunya bisa diwujudkan dengan memperbaiki layanan kepada masyarakat. Misalnya dengan mempercepat

(15-19/8), di kantor pusat Ditjen Bea dan Cukai, Rawamangun, dan Kantor Pelayanan Utama (KPu) Bea Cukai Tanjung Priok. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHPKN KPK Cahya Hardianto Harefa menjelaskan, pengisian laporan ini merupakan salah satu bentuk program pencegahan korupsi sejak dini, khususnya untuk para pejabat negara di Bea Cukai. “Kami juga sangat mendukung program drop box dan asistensi pelaporan harta kekayaan

pejabat Bea Cukai, karena merupakan tindak lanjut kesepakatan yang diteken Menteri Keuangan dan pimpinan KPK beberapa waktu lalu,” paparnya “LHKPN dimaksudkan untuk bertanggung jawab sebagai pelayan publik. KPK tidak melarang pejabat jadi kaya, tapi pendapatannya harus dari sumber-sumber yang jelas,” lanjut Cahya. Menurutnya, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di Ditjen Bea dan Cukai cukup tinggi. Buktinya, untuk pengisian form A, tinggal 50 orang yang belum mengisi atau sudah mencapai 98,74 persen. “Sedangkan untuk pengisian form B, yakni untuk memutakhirkan data pejabat yang sudah dua tahun menjabat, masih terdapat dua ribuan yang belum mengisi,” tandasnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Agung Kuswandono, mengatakan bahwa pelaporan LHK-

telepon. Sebelumnya, Ketua MA M. Hatta Ali melalui pidato tertulisnya yang Ketua MA yang dibacakan pada upacara peringatan di setiap pengadilan tingkat pertama dan banding di empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia mengatakan bahwa sejak 10 terakhir MA telah berusaha keras mewujudkan peradilan yang lebih baik melalui perbaikan terhadap semua lini. Hal itu ditandai adanya cetak biru untuk pembaruan peradilan (2003) –dilanjutkan dengan cetak biru 2010-2035sebagai wujud komitmen, perencanaan, arah pengembangan pembaruan peradilan ke depan.

di Asia Pasifik," ungkap Rosario, saat konferensi pers seusai pertemuan dengan Pimpinan KPK Abraham Samad Adnan Pandu Praja, Rabu (21/8) di gedung KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta. Menurut Rosario, KPK dipilih sebagai salah satu penerima penghargaan karena keberaniannya dan rekam jejak yang impresif dalam pemberantasan korupsi. Rosario juga mengatakan, KPK merupakan lembaga pertama di Indonesia yang menerima Mangsaysay Award. "KPK dipilih karena rekam jejak

dan mendorong antikorupsi dan sangat diakui oleh Ramon Foundation," katanya. Selain menyampaikan langsung ucapan selamat kepada KPK atas penghargaan yang akan diserahkan secara simbolik di Filipina pekan depan tersebut, Rosario juga datang untuk memastikan pimpinan KPK dapat hadir dalam acara penyerahan penghargaan bergengsi di Asia ini. “Sebagai salah satu penerima penghargaan, KPK akan diberi kesempatan untuk berbagi pengalamannya dalam

acara serah terima ward penghargaan secara simbolik pada 2 September mendatang,” paparnya. Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk perhatian dunia luar terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia dan menandakan bahwa KPK di mata dunia internasional punya arti luar biasa. “Kami sangat mengapresiasi pemberian Ramon Magsaysay Award ini. KPK akan menjadikan penghargaan ini se-

bagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja untuk memerkuat diri menyatukan persepsi agar pemberantasan tindak pidana korupsi terus berjalan selamanya”, lanjut Abraham. Adnan Pandu Praja menambahkan, penghargaan ini merupakan hasil kerja panjang KPK selama 10 tahun lebih. "Bukan hanya periode kepemimpinan kami saja, tapi periode sebelumnya juga bagian dari kesuksesan KPK," katanya.

Dia menyebutkan akhir 2012, MA telah meluncurkan sistem pelacakan perkara (case tracking system) yang sebelum tahun 2013 berakhir, CTS harus sudah beroperasi di seluruh pengadilan tingkat pertama. Saat ini, tinggal 23 pengadilan negeri yang belum terhubung datanya ke sistem pangkalan data CTS induk yang ada di Gedung MA. Sistem pelacakan sejenis juga sudah diberlakukan di peradilan agama seluruhIndonesia (SIADPA). “Sistem pelacakan perkara untukperadilanmiliterdanperadilan tatausahanegara(Miltun)sedang diprosesdandiharapkandalamwaktu yang tidak lama juga dapat diaplikasikan,” paparnya. Karenanya, dia meminta segenap aparatur peradilan semua memahami betul pesan-pesan dalam cetak biru 2010-2035 dan

agenda prioritas pembaruan tahunannya demi meraih kepercayaan publik. “Tidaklah berguna, semua kebijakan pimpinan MA, apabila dari waktu ke waktu masih ada saja aparatur peradilan yang terlibat tindak pidana demi memperdagangkan keadilan, saya akan pastikan, tidak ada toleransi bagi orang-orang seperti itu. Sebagai institusi negara, junjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku,” pintanya. Juru Bicara KY, Asep Rahmat Fajar mendukung sepenuhnya semua program pembaruan peradilan khususnya terkait tugas dan fungsi KY. Meski begitu, KY memandang persoalan yang terkait manajemen SDM (rekrutmen, pelatihan, pembinaan, pengawasan hakim), manajemen perkara (pembatasan perkara kasasi/PK,

sistem kamar), administrasi peradilan (transparansi) masih perlu diperhatikan secara serius. Secara khusus, KY juga berharap pelanggaran kode etik dan pedomanperilakuaparatperadilan tidakterjadilagi.Menurutnya,tindakan tercelaataupelanggaranhukumyang kerapterjadiyangdilakukanhakimatau aparat peradilan menjadi sebab menurunnyatingkatkepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. “Ke depan tindakan itu tidak terjadi lagi.” Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untukIndepedensi Peradilan(LeIP),Arsilmengatakan banyakhalyangmestidibenahi terhadap lembaga peradilan tertinggi itu. Menurut dia, hal terpenting yang perlu dibenahi terkait fungsi MA sebagaipenjagakesatuanpenerapan hukum. Untuk itu, harus ada

konsistensi penafsiran hukum dalam putusan MA. “Jika MA bisa menjaga konsistensi putusannya – dengan tetap membuka peluang pengembanganhukumpenafsiran hukum – hal itu dapat mereduksi potensi permainan perkara di MA atau pengadilan di bawahnya,” kata Arsil. Sekedar informasi, peringatan hari ulang tahun MA tiap tanggal 19 Agustus ditetapkan lewat SK Ketua MARI Nomor KMA/043/ SSKA/111/1999 tentang Penetapan Hari Jadi MA pada tanggal 19 Agustus 1945. Atau dua hari setelah kemerdekaan RI diproklamirkan, terhitung tanggal pengangkatan Ketua MA Mr Dr RSE Koesoemah Atmadja pertama oleh Presiden Soekarno. Meski badan peradilan tertinggi ini telah berumur jauhsejakmasaokupasikolonial Belanda(1848). (HUKUMONLINE.COM)

(HUMAS)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 265 26 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2013

SUMUT

Pemko Tanjungbalai Akan Rutin Evaluasi Kinerja PNS-nya

Pemilukada Kerinci Terancam Batal

TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai akan terus menerus mengevaluasi dan mengawasi kinerja PNS melalui Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Hal itu disampaikan Walikota Tanjungbalai H Thamrin Munthe dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (19/8). Dijelaskannya, dalam pengangkatan PNS dalam jabatan struktural,Pemko Tanjungbalai selalu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sehingga pengangkatan dan penempatan PNS dalam suatu jabatan tertentu dilakukan dengan pembahasan dan analisa oleh Baperjakat, baik dari segi kepangktan, senioritas, loyalitas, kinerja dan integritas maupun kompetensi. Namun, dalam suatu jabatan tertentu terdapat hambatan karena kurang-

JAMBI - Pemilukada Kerinci yang akan digelar 8 September nanti, masih banyak masalah. Diantaranya munculnya dua gugatan yang siap menggagalkan Pemilukada di Kabupaten paling barat di Provinsi Jambi itu. Pertama gugatan dari Emil Faria, S.Ag mengenai keabsahan pengangkatan PPK di luar tahapan Pemilukada. Kedua gugatan Ami Taher–Suhaimi Surah tentang yang gagal menjadi pasangan calon melalui jalur perseorangan.

nya jumlah PNS yang memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang diinginkan untuk jabatan tertentu." jelas Walikota. Menurutnya Pemko Tanjungbalai akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan dan evaluasi terhadap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), sehingga penyerapan anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan semua pihak, "ujarnya. Menyoal tentang jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang belum definitif, Walikota menyatakan, untuk jabatan Kepala Dinas PU masih dipegang oleh Plt, dan untuk alasan kompetensi sampai sat ini masih dilakukan evaluasi dan analisa terhadap jajaran PNS di lingkungan Pemko Tanjungbalai untuk dipertimbangkan menjadi Kepala Dinas PU," tandasnya.(HER)

Ketua DPRD T.Balai Terima Audiensi LBH Trisila TANJUNGBALAI - Ketua DPRD Tanjungbalai H.Romay Noor menerima audiensi LBH TRISILA untuk membicarakan bantuan hukum kepada orang miskin berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011, dan PP Nomor 42 Tahun 2013, Rabu (21/8). Kepada Ketua dewan, Kepala Kantor LBH TRISILA, Musa Setiawan menyatakan kesiapan pihaknya untuk dilibatkan dalam membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Tanjungbalai, tentang Bantuan Hukum. Sebab, kata dia, belum ada Kabupaten/Kota di Indonesia, Sumatera Utara (Sumut)khususnya yang memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum, sehingga apabila Tanjungbalai telah memiliki Perda tersebut, tentu akan menjadi acuan daerah lain. “Secara kelembagaan, LBH Kami siap untuk dilibatkan dalam pembahasannya nanti, karena LBH TRISILA adalah salah satu dari 13 LBH di Sumut yang terakreditasi di Kemenkumham RI”, sebutnya. Dikatakan Musa, menurut UU Nomor 16 tentang Bantuan Hukum, secara litigasi bantuan hukum kepada masyarakat meliputi Hukum Perdata, Pidana TUN dan Hukum Islam, serta Nonlitigasi yaitu, Konsultasi dan penyuluhan hukum, mediasi serta sosialisasi peraturan dan perundang-undangan. Kemudian, pemberi bantuan hukum adalah LBH yang sudah diakreditasi di Kemenkumham RI dan diberikan kesempatan untuk melakukan rekrutmen Dosen, Paralegal dan Mahasiswa sebagimana diatur PP Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata-

cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. “Keinginan dan kesediaan kami untuk dilibatkan utamanya adalah menyahuti amanah Undang Undang, tidak untuk membela yang salah atau sebaliknya, akan tetapi membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya tentang hukum”, kata Musa. Ketua DPRD Tanjungbalai, H.Romay Noor menyambut baik kesiapan yang disampaikan Musa Setiawan,akan tetapi dalam pembahasan penting dilakukan kajian mendalam, jangan sampai menimbulkan polemik kepada Pemerintah maupun di kalangan masyarakat itu sendiri. “Untuk mebahas Ranperda tersebut, pemerintah kota membutuhkan para ahli dan pakar hukum, sebagai LBH yang eksitensinya sangat diakui di Tanjungbalai, lembaga Legeslatif dan Eksukitf tentunya sangat menyambut baik”, katanya. Akan tetapi menurut Romay Noor, pembahasan tidak mesti tergesa-gesa, karena disamping ketentuan Undang Undang dan Peraturan yang ada, klasifikasi terhadap siapa dan perkara apa yang harus mendapatkan pembelaan hendaknya dilakukan pengkajian secara matang sesuai asas dan norma hukum serta sosial budaya masyarakat. “Mendapat perlindungan hukum adalah hak semua masyarakat, namun jangan sampai maksud baik pemerintah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat berbalik menjadi hujatan yang menyudutkan.”katanya.(HER)

DPT Pilkada Bupati Batubara 288.740 BATUBARA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batubara melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lima Puluh, Selasa (20/8). Dalam rapat pleno KPU yang diikuti Panwaslu Batubara dan seluruh petugas PPK 7 kecamatan se-Kabupaten serta dinas instansi terkait, KPU Batubara menetapkan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 288.740 orang, yang tersebar di 151 desa/kelurahan, 981 TPS se-Kabupaten Batubara. Ketua KPU Batubara Khairil Anwar SH.MSi didampingi Taufik Abdi Hidayat S.Sos mengatakan, jumlah ini masih dimungkinkan berubah melalui

usulan Panwaslu atau tim pasangan calon yang akan ditetapkan setidaknya seminggu sebelum pelaksanaan pemilukada tanggal 19 September 2013, mendatang. “ DPT sudah ditetapkan namun yang perlu dicermati nanti masih ada perubahan DPT lagi satu kali lagi perubahan itu atas usulan dari Panwaslu satu minggu sebelum Pemilu dilaksanakan,”. Sesuai amanat Undangundang, apabila nantinya ada masyarakat yang tidak terdaftar namun memenuhi syarat untuk memberikan suaranya pada Pilkada Batubara, bisa diusulkan melalui Panwaslu, pungkasnya.(SAH).

Dua gugatan ini berpotensi menganulir Pemilukada Kerinci. Kemarin (21/8), gugatan dari Emil Faria, S.Ag terhadap KPUD Kerinci yang disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Provinsi Jambi, langsung mengarah keabsahan Pemilukada. Pemilukada itu dianggap cacat hukum karena PPK dinilai illegal dan tidak sah. Demikian pernyataan Prof. Dr. Sukamto Satoto, guru besar hukum Unja saat menjadi saksi ahli dalam persidangan gugatan terhadap KPUD Kabupaten Kerinci di PTUN Provinsi

Jambi, kemarin. Hakim PTUN yang dipimpin Irhamto, SH, sengaja mengundang guru besar hukum Unja untuk diperdengarkan keterangannya sebagai bahan pertimbangan dan analisa untuk kasus Pemilukada Kerinci. Sukamto menjelaskan, berdasarkan UU nomor 15 tahun 2011 pasal 25 dan 26 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, pejabat KPUD baru diberikan kewenangan melakukan tindakan hukum sejak dilantik dan mengucapkan sumpah serta janji. Artinya, kewenangan seorang Ketua KP-

UD baru sah dan berlaku secara hukum setelah ia secara resmi dilantik dan diambil sumpah. Sedangkan fakta di lapangan berbicara lain. Ketua KPUD Kerinci Mulfi langsung tancap gas dengan membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), meskipun dirinya belum dilantik dan diambil sumpah. Mulfi baru dilantik pada tanggal 9 Oktober. Sedangkan pembentukan PPK dilakukannya pada tanggal 8 atau satu hari menjelang dia dilantik dan diambil sumpah. Karena itu, ahli hukum tatanegara ini menegaskan keputusan pembentukan PPK itu secara substansial bertentangan dengan pasal 25 dan 26 UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu. Dan secara prosedural bertentangan dengan pasal 20,21 dan 22 peraturan KPU nomor 63 tahun 2009. "Dari sisi substansi keputusan pembentukan PPK batal demi hukum (batal ex nunc)

atau dianggap tidak pernah ada. Sedangkan dari sisi prosedural keputusan pembentukan PPK dapat dibatalkan (batal ex tunc) atau dianggap ada sampai dibatalkan," jelasnya. Sukamto mengatakan, dalam kasus tersebut maka PPK yang dibentuk KPUD adalah illegal. Karena mereka dibentuk oleh orang yang tidak berwenang. Konsekuensi hukumnya, proses Pemilukada tidak sah dan batal demi hukum. Karena itu, dia berkesimpulan bahwa penyelenggaraan Pemilukada harus ditunda sampai dibentukanya penyelenggara Pemilu yang baru oleh pejabat yang berwenang."Yang berwenang membatalkan adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan. Dan hakim PTUN juga berwenang membatalkannya,"jelasnya. Proses sidang berlangsung seru. Pihak tergugat (emil) dan tergugat (KPUD) tampak serius menanggapi dan melemparkan perta-

nyaan kepada saksi ahli. Begitupun dengan hakim PTUN yang tampak berkali-kali meminta penjelasan secara detail kepada Sukamto. Di luaran gedung, puluhan massa asal Kabupaten Kerinci dengan korlap Renaldi tampak memadati kantor PTUN. Mereka berorasi dengan menenteng dua buah spanduk bertuliskan Pemilukada Kerinci illegal dan Pemilukada batal demi hukum. Kedatangan mereka guna mendesak hakim PTUN segera memutuskan dan menunda Pemilukada Kerinci karena batal demi hukum. Turut pula hadir sejumlah tokoh asal Kerinci seperti Akmal Thaib (mantan walikota Sei Penuh), mantan kadis Sosnakertrans Provinsi Jambi Rafli Nur, dan dr Nasrul Kadir. Kehadiran tokoh Kerinci tersebut juga memberikan spirit dalam kasus ini. Sidang kemudian dilanjutkan Senin mendatang dengan agenda mendengarkan kesimpulan.(boy)

Atika Windinata dan Paulina Siswa Berprestasi SERGAI - Keberhasilan siswa kita meraih 3 dan 4 besar pada lomba cepat tepat tingkat SMP se Kabupaten pada 14 Agustus lalu,adalah hadiah terbesar bagi Keluarga Besar SMP Negeri 1 Serba Jadi pada moment peringatan HUT RI Ke-68 ini.Demikian ungkapan Japiun Saragih,S.Pd kepada KPK Pos yang mengaku bangga sekaligus gembira atas pencapaian Atika Windinata dan Paulina. Japiun menjelaskan,Atika siswa kelas VIII-1 menjadi juara ke-4 lomba cepat tepat bidang studi IPA dan Biologi.Sedangkan Paulina berada pada posisi ke-3 lomba cepat tepat mata pelajaran Bahasa Indonesia.Kepada mereka Dinas Pendidikan Sergai memberikan Tropy dan Hadiah dari pihak

SERAHKAN - Japiun Saragih,S.Pd dan Uswandi,S.Pd (Kepsek/Wakasek SMPN 1 Serbajadi) menyerahakan tropy kepada Atika dan Paulina.(SP) Sekolah. Kepada siswa kita meminta untuk tetap belajar dengan giat untuk lebih berprestasi pada

lomba-lomba berikutnya.Yel-yel Serdang Bedagai Raih Prestasi harus kita tanamkan dalam hati kita untuk lebih bersemangat

dalam mengejar cita-cita.Saya juga meminta para siswa untuk tetap menjaga nama baik sekolah,ujar Japiun Saragih.(SP)

Plt Walikota Medan Resmikan Gedung Naga Hall MEDAN - Kehadiran gedung serba guna Naga hall ini akan menjadi tambahan semangat bagi Kota Medan dalam kesiapannya menyelenggarakan kegiatan atau pertemuan, layaknya ruangan pertemuan yang lain tentunya gedung Naga Hall juga memiliki fasilitas yang memadai sehingga dapat di setting untuk berbagai acara, tidak hanya acara yang bersifat pertemuan, seminar, rapat, tetapi resepsi pesta pernikahan, juga eksebisi dan pameran serta lainnya. Hal ini dikatakan oleh Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi saat meresmikan Gedung Naga Hall, Selasa (20/8) di Jalan Sisingamangaraja Medan, hadir Ephous HKBP Pdt WTP Simarmata MA, tokoh agama Islam Syekh Ali Akbar Marbun, ketua

Pomparan Persadaan Toga Sinaga dan Boru (PPTSB) Pusat Mangihot Sinaga SH MH, Naga Hall Group, Panitia pembangunan gedung Naga Hall Prof DR Jon Piter Sinaga M Kes, masyarakat suku Sinaga, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. Plt Walikota Medan berharap gedung Naga Hall nantinya juga mampu menjadi tempat atau pusat pameran kebudayaan khsusunya kebudayaan yang ada di Kota Medan dan Sumatera Utara, serta menjadi pilihan untuk pertemuan bersifat nasional dan internasional, dan sejak peresmian ini Naga Hall akan terus melengkapi dan mengembangkan fasilitasnya sehingga dapat menampung permintaan pasar dalam penyediaan ruang pertemuan terbaik di Kota Medan.

“Gedung Naga Hall ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat Kota Medan untuk mau membangun suatu gedung yang dibutuhkan oleh masyarakat, diharapkan gedung ini bisa dimanfaatkan baik itu masyarakat marga Sinaga muapun oleh masyarakat Kota Medan lainnya, dan gedung ini dijadikan sebagai ikon yang mendukung Kota Medan sebagai kota MICE dan kota Pariwisata, “ ujar Dzulmi Eldin. Dalam kesempatan tersebut Plt Walikota Medan mengucapkan selamat atas peresmian gedung Naga Hall, selain gedung yang dapat dibanggakan juga gedung ini merupakan prakarsa dari marga Sinaga yang terhimpun dalam organisasi PPTSB, semoga hasil karya ini dapat dimanfaatkan baik oleh keluarga

besar marga Sinaga juga kepada masyarakat umum Kota Medan lainnya. Ketua PPTSB Pusat Mangihot Sinaga SH MH yang juga Wakil Ketua Kajatisu mengatakan, inspirasi untuk membangun gedung ini setelah berlangsungnya Mubes PPTSB 2010 lalu, Gedung ini tentunya untuk membangunkan semangat harkat dan martabat marga Sinaga kedepan, apakah itu membangun organisasi mengangkat harkat marga Sinaga itu sendiri secara pribadi atau keluarga. Menurutnya, bertitik tolak tersebut diatas maka kita mencoba mengundang beberapa orang pengusaha marga Sinaga dimana pengusaha ini juga terlibat sebagai pengurus PPTSB pusat. (VIN)

Eldin Kecewa Dengan Sejumlah Pimpinan SKPD MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengaku sangat kecewa sekaIi dengan sikap sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Medan. Meski saat ini telah memasuki semester ke-II tahun 2013 namun mereka tak pernah sekalipun melaporkan hasil kinerja yang telah dilakukan kepada dirinya. Untuk itu Eldin pun langsung memberikan warning, dia akan mengambil sikap atas pimpinan SKPD yang tidak mampu menunjukkan hasil kinerjanya. “Terus terang, saya ini

bukan orang yang suka disanjung-sanjung. Saya hanya ingin mereka bekerja sesuai dengan tupoksi, kemampuan serta kewenangannya masing-masing,” tegas Eldin ketika membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kota Semester I Tahun Anggaran 2013 di Hotel Grand Aston Medan, Selasa (20/8). Eldin selanjutnya mengingatkan, penilaian kinerja dilakukan bukan atas kedekatan melainkan hasil kinerja yang telah dilakukan selama ini. Artinya, kinerja tersebut harus sesuai dengan amanah yang telah diberikan dan memberikan

manfaat bagi masyarakat. “Ingat, kita ini digaji berasal dari uang rakyat. Untuk itu kita harus memikirkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Jadi hasil kinerja kalian tidak ada, maka saya akan ambil perhitungan,” katanya. Kemudian dalam rapat evaluasi yang turut dihadiri Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis MM, unsur Dewan Kota, staf ahli, asisten, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, kepala bagian, dirut perusahaan daerah, camat, lurah, kepala puskesmas, kacabdis pendidikan tingkat kecamatan, pejabat eseloan III serta kepala

UPT, Eldin menilai Dinas Kebersihan dan camat melakukan pembiaran sehingga sampah menumpuk dan berserakan. Atas dasar itulah Eldin mengajak seluruh yang hadir untuk melakukan evaluasi secara tajam, objektif dan menyeluruh guna mendapatkan feed back, guna mewujudkan kinerja dan hasil-hasil pembangunan yang lebih baik dalam tahun 2013. Karenanya, dia menilai rapat evaluasi ini sangat penting dan strategis. Selain itu untuk mengiventarisir pelaksanaan program pembangunan yang sudah dikerjakan, sedang berjalan dan yang

belum dilaksanakan. “Saya mengamati yang belum dikerjakan ini ada disebabkan alasan-alasan logis tetapi ada juga sebagian saya nilai karena lanmgkah-langkah yang ditempuh kurang efektif, kurang terkoordinasi sehingga belum dikerjakan, belum tuntas atau tidak tuntas dan tidak jelas arahnya. Jadi saya berharap evaluasi ini secara keseluruhan nantinya akan memberikan konklusi, solusi, feed back untuk menyelesaikan pelaksanaan program kerja kita secara total dengan hasil optimal selama tahun 2013,” ungkapnya.(VIN)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 265 26 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2013

Sengketa Wilayah di Kecamatan Hiliserangkai Belum Tuntas NIAS – Meskipun Camat Hiliserangkai telah melaksanakan pertemuan dengan dua desa yang saling bersengketa di Kecamatan Hiliserangkai yang dihadiri tokoh masyarakat kedua desa serta dihadiri pula oleh unsure Muspika setempat yang dilaksanakan di Kantor Camat minggu lalu namun tidak tuntas karena kedua belah pihak saling bertahan sehingga tidak ada titik temu. Dalam pertemuan itu, Camat Hiliserangkai Yanuari Mendrofa didampingi oleh Danpospol, Danposramil Kecamatan Hiliserangkai, Sekcam Kecamatan Hiliserangkan, Kasi Trantib, dan staf Kantor Camat Hiliserangkai, sedangkan kedua desa dihadiri oleh kedua kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakar Desa Lalai I/II berjumlah 50 orang dan Desa Fulolo Lalai sebanyak 150 orang. Menurut tokoh masyarakat yang hadir pada saat itu mengatakan pertemuan ini sebagai tindak lanjut laporan masyarakat dan Kepala Desa Fulolo lalai beberapa waktu yang lalu kepada Camat Hiliserangkai yang menuding warga Desa Lalai I/II telah merampas wilayah Desa Fulolo Lalai. Camat Hiliserangkai yang memimpin rapat tersebut meminta kesaksian dibawah sumpah dihadapan para hadirin kepada tokoh masyarakat, yang paling tua tiga orang dari Desa Lalai I/II dan tiga orang dari Desa Fulolo lalai. Yang pertama memberi kesaksian Ama Zatiria Mendrofa (83) mantan Kades Fulolo Lalai era 1976-1995. Ia mengaku dan lokasi yang dirampas itu milik penduduk Desa Fulolo Lalai dan telah beberapa kali ikut bergotong royong. Bahkan telah berdiri kios milik Ama Angerago Mendrofa Penduduk Desa Fulolo Lalai dan enam unit kios lainnya juga telah didirikan warga Desa Fulolo Lalai. Kini kiositu dijadikan tempat penjualan ternak babi. Demikian juga kesaksian Sibaya Garosi Mendrofa (68) dari desa Fulolo Lalai. Keduanya mengaku melihat beberapa kali warga Desa Fulolo Lalai mengadakan gotong royong. Kesaksian ketiga Ama Kasi Mendrofa (64) mengatakan, mengaku dan telah ikut lansung

bergotong royong. Ama Eri Mendrofa (68) tokoh Desa Lalai I/II mengatakan lokasi perampasan itu milik kakeknya dan tidak pernah kakeknya mengolah tanah tersebut dan tidak pernah kakeknya mendirikan suatu bangunan di lokasi tersebut hanya dengan alasan kakek kami dulu pemburu dan dia yang membuka hutan “ Bawo” dan kakeknya Ama Wangoli Mendrofa dibawah kepemimpinan Ama Wangoli rumpun Onohada, Lolofaoso Lalai, Fulolo Lalai. Yang kedua memberi kesaksian yaitu Ama Febe Mendrofa (73) yang dia dengar bahwa batas wilayah Desa Lalai I/ II dengan Desa Fulolo Lalai adalah jalan Hotmik yang baru dibangun itu batas wilayah dan kesaksian tempat pekan yang diceritakannya yang bukan topic pemasalahan. Dan yang ketiga yang memberi kesaksian Ama Ato Mendrofa (74) mengatakan, mengaku, dan melihat telah didirikan kius di tempat itu milik Ama Angerago Mendrofa warga Desa Fulolo Lalai. Sementara itu, Yanufati Mendrofa alias Ama Rili Mendrofa warga Desa Lalai I/II yang diduga merampas tanah wilayah Desa Fulolo Lalai dalam keterangan mengatakan alasannya didepan para hadirin yang hadir mengaku bahwa dia menjadikan tempat penumpukan batu sebagai mata pencaharian sehari-hari atau bisnis (tangkahan) tempat/lokasi tersebut karena milik orangtuanya katanya tanpa ada dasar-dasar bahwa milik orangtuanya lokasi yang dirampasnya itu dan tidak pernah pihak orang tuanya mengelola atau mengerjakan dan tidak pernah orangtuanya mendirikan kius atau rumah sejak dulu. Setelah mendengar penjelasan Yanufati Mendrofa alias Ama Rili lalu Camat Hiliserangkai mengatakan akan meneruskan hasil pertemuan tersebut ke pihak atas dan kesimpulannya kita tunggu sampai tanggal 01 September 2013. Sumber menyebutkan bahwa semenjak kasus ini mencuat kepermukaan, segelintir oknum warga Desa Lalai I/II sering melakukan intimidasi kepada warga Desa Fulolo Lalai. (YAGI)

PLN Jangan Sering Padamkan Listrik

MEDAN - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan Drs H Heri Zulkarnain MSi berharap kepada PLN agar tidak sering melakukan pemadaman listrik. Sebab, sebelum kebakaran terjadi lebih dahulu diawali dengan pemadaman listrik. “Kita minta PLN tidak sering melakukan pemadaman listrik. Saat listrik padam, warga banyak yang menggunakan lilin sebagai alat penerangan rumah. Mungkin lilin yang dipasang tidak dilapisi dengan wadah anti terbakar seperti kaca. Begitu lilin habis leleh langsung membakar. Jika pemadaman listrik terus dilakukan, maka tak tertutup kemungkinan terjadi kebakaran besar,” ungkap Heri. Hal ini diungkapkan Heri saat bersama Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin S MSi meninjau lokasi kebakaran di Jalan Gaharu Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Selasa (20/8). Selain memberikan bantuan berupa makanan

dan perlengkapan seharisehari para korban, Eldin juga berjanji akan berpartisipasi dan memfasilitasi agar rumah warga yang terbakat dapat dibangun kembali. Sementara itu Camat Medan Timur Parulian Pasaribu mengatakan, rumah korban yang habis dilalap api sebanyak 4 unit. Keempat unit itu ditempati 7 kepala keluarga (KK) yang berjumlah 30 jiwa. Sejak kebakaran terjadi, Senin (19/8), pihaknya telah memberikan bantuan berupa makanan dan sarapan untuk para korban. Sejauh ini, lanjutnya, pihaknya telah menyediakan satu unit rumah kosong untuk tempat penampungan sementara para korban kebakaran. Namun warga lebih memilih menginap di masjid yang berada di sebelah lokasi kebakaran. Selain itu ada beberapa korban yang dibawa menginap di rumah keluarganya. Untuk membantu warga, Pasaribu pun mendirikan posko di sekitar lokasi kebakaran. (VIN)

SUMUT

ROMAYNOOR: Wacana Pembagian Sumut Terlalu Dini TANJUNGBALAI - Digulirkannya wacana pembagian Sumatera Utara menjadi 4 Provinsi oleh DPRD-SU dalam sebuah rapat paripurna baru-baru ini, menurut Ketua DPRD Kota Tanjungbalai dianggap masih terlalu dini untuk dibahas. “Masih terlalu dini membicarakan pemekaran Sumatera Utara menjadi 4 provinsi seperti yang disampaikan beberapa fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Sumatera

Utara, baru – baru ini. Ada beberapa alasan mendasar tentunya. Nah, dalam kapasistas sebagai Ketua DPRD di Kota ini, kita malah belum pernah diundang untuk membicarakan soal rencana tersebut,” ujar H Romaynoor,SE. Namun demikian,ia juga tidak memungkiri, jika selama ini pihaknya telah mengetahui adanya wacana untuk memekarkan Sumatera Utara menjadi beberapa provinsi, salah satunya adalah wacana untuk membentuk Provinsi Aslab. ”Memang, selama ini kita sudah mendengar adanya wacana untuk memekarkan Sumatera Utara

menjadi beberapa provinsi, termasuk diantaranya untuk membentuk provinsi Aslab (Asahan-Labuhan Batu-Tanjungbalai). Akan tetapi, sejak digelontorkannya wacana tersebut beberapa waktu yang lampau hingga saat ini, DPRD Kota Tanjung Balai belum pernah diundang untuk membicarakannya. Oleh karena itu, jika saat ini ada pembicaraan di DPRD Sumatera Utara untuk pemekaran provinsi Sumatera Utara menjadi beberapa provinsi, hal itu adalah pembicaraan yang terlampau dini karena tidak melibatkan pemerintah dae-

rah tingkat II di dalam rencana tersebut. Sesuai dengan mekanismenya, sebelum dilemparkannya wacana pemekaran provinsi tersebut kepermukaan, harus terlebih dahulu dibicarakan secara bersama-sama dengan seluruh pemerintah daerah tingkat II se Sumatera Utara. Namun demikian, saya tidak tahu, apakah ada mekanisme lain yang mengatur, bahwa rencana pemekaran provinsi tersebut tidak perlu melibatkan pemerintah daerah tingkat II,” tegas H Romaynor,SE mengakhiri keterangannya.(HER)

Reses DPRD Sergai Sepi Usulan SERGAI - Entah karena bosan dalam memberikan usulan namun tidak tertampung dalam APBD, sejumlah peserta reses DPRD Sergai masa persidangan II Tahun 2013 di Aula Kantor Camat Bintang Bayu Kamis (22/8) enggan memberikan usulan maupun pertanyaan terkait pembangunan.Pada kesempatan tersebut hanya dua orang yang memberikan pertanyaan.Situasi serupa juga terjadi di Kecamatan Kotarih dan Dolok Masihul. Disamping peserta reses merasa bosan karena acara yang ditentukan pukul 10.00 WIB molor hingga pukuL 11.00 WIB,ketidak pastian usulan tertampung di APBD membuat peserta yang terdiri dari Camat Bintang Bayu diwakili Sekcam Drs Rudi Irwansyah, Kacabdis, Kepala Desa, Sekdes, BPD, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan lainnya sepertinya malas berkomentar. Sejak acara dibuka oleh Ketua

SAMBUTAN - Rasdiaman Damanik (baju putih) saat memimpin acara tanya jawab pada saat pelaksanaan reses anggota DPRD Sergai.(ARM/SP) Tim Reses Armen Lubis,dan Rasdiaman Damanik dari F-Hanura selaku moderator sempat peserta berucap pass. Lalu anggota DPRD dari FGolkar Puadi Pasaribu mencoba menghidupkan suasana dengan meminta peserta untuk tidak bosan dan jenuh apalagi tidak puas dengan acara reses. Dari sanalah muncul pertanyaan dari salah satu perangkat desa yang menanyakan apakah ada tahun 2013 Kecamatan Bintang Bayu mendapat alokasi

anggaran untuk infrastruktur jalan. OlehYunus Purba dijawab ada yakni dari simpang Dolok Manampang menuju Bintang Bayu namun tidak menyebutkan volumenya. Kemudian Rasdiaman Damanik juga mengatakan Desa Kampung Kristen tahun ini juga mendapat alokasi dana untuk pengerasan jalan. Dikatakannya, anggaran yang ada saat ini sifatnya masih gelondongan dan belum ditentukan tempat atau lokasi mana yang akan di anggarkan. Ini semua

akibat dari adanya pengurangan anggaran kita pada P-APBD sebesar 18 Milyard dan berakibat adanya tarik menarik soal dana Bantuan Dana Bawahan (DBD). Pada kesempatan itu juga, Rasdiaman Damanik yang kembali maju pada Pilleg dari Partai Hanura Nomor Urut 2, juga menyampaikan terima kasih kepada PTPN 3 Kebun Silau Dunia yang lewat program CSR nya banyak membantu desa desa dalam hal perbaikan jalan. (ARM/SP)

Budiono Abdul Khair 'Wes Wayae' Optimis Menang LANGKAT - KPUD Langkat melalui Rapat Pleno yang dilaksanakan, Senin (19/8) telah menetapkan 4 pasangan balon Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang lolos verifikasi. Mereka adalah pasangan H. Ngogesa Sitepu- Drs. H. Sulistiyanto, MSi, pasangan Budiono- Drs. H. Abdul Khair, MM, pasangan, Abdul AzisSutiarnoto dan pasangan Drs.H. A. Yunus Saragih, MM - Sahmadi Fiddin. Kemudian 4 pasangan calon yang lulus verifikasi melakukan pencabutan Nomor yang diselenggarakan oleh KPUD Langkat di gedung pkk stabat Selasa (20/8). Hasilnya, pasangan BudionoAbdul Khair mendapat nomor urut 1, lalu pasangan Abdul AzisNoto nomor urut 2, pasangan Yunus Saragih- Sahmadi Fiddin nomor urut 3 dan pasangan H.

Ngogesa Sitepu- Sulistiyanto nomor urut 4. Telihat suasana cukup meriah karna dihadiri oleh masa pendukung dari ke 4 pasangan calon, baik dari partai politik ,ormas ,Okp sampai masarakat kalangan bawah yang hadir. Kepada wartawan, Budiono mengatakan bersyukur karena mendapat nomor urut 1. Baginya itulah nomor yang istimewa dan berharap dapat membawa keberuntungan. “ Ya, semua nomor itu bagus, tapi nomor 1 tentu istimewa. Saya sendiri pada Pilkada yang lalu mendapat nomor urut 1 bersama H. Ngogesa Sitepu dan menang. Nah, ini mendapat nomor 1 lagi. Ya, mudah- mudahan menang lagi, ” ujarnya sambil tersenyum. Lebih lanjut ketika ditanya

tentang peluang dan visi-misinya, Budiono pun mengatakan akan melakukan perubahan, sebab perubahan yang dia rencanakan seusai menang dalam Pilkada yang lalu belum terwujud sampai sekarang. “Ya, rakyat pantas kecewa, karena perubahan yang dijanjikan itu belum terwujud sampai sekarang. Ya, mudah- mudahan kalau menang, perubahan itu akan terwujud. Mengenai peluang, ya saya optimis, sebab dukungan masyarakat memang luar biasa, ” ujarnya. Dari pantauan wartawan, dukungan masyarakat untuk pasangan Budiono-Abdul Khair memang luar biasa dan tidak bisa dianggap enteng, terutama dukungan dari masyarakat Jawa dan Melayu. Yang istimewa, dukungan itu mayoritas datang

Para pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Langkat menunjukkan nomor urut usai melakukan pengundian yang dilaksanakan KPUD Langkat.

dari akar rumput tanpa ada yang mengkoordinir. Sementara itu, pasangan H. Ngogesa Sitepu- Sulistiyanto disebut-sebut sebagai calon terkuat dalam Pilkada kali ini. dukungan untuk pasangan H. Ngogesa Sitepu-Sulistiyanto lebih banyak datang dari kalangan atas. Seperti para pejabat (birokrat), para ketua etnis, para elite partai, para pimpinan pengajian dan tokoh pemuda (KNPI/ OKP). Yang mengejutkan, menurut kabar yang berkembang di tengah- tengah masyarakat, para guru disebut-sebut tidak mendukung pasangan H. Ngogesa Sitepu-Sulistiyanto, sebab para guru ‘tidak suka’ dengan sosok Sulistiyanto. Maklum saja, Sulistiyanto memang pernah menjabat sebagai Plt. Kadis Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Langkat. Namun, tidak berapa lama kemudian Sulis pun dicopot atas alasan yang tidak jelas. Ya, diduga selama menjabat sebagai Plt. Kadis P dan P Langkat itu, Sulis banyak ‘merugikan dan menyakiti’ hati guru. Namun, itu baru sebatas kabar yang berkembang atau isu. Sementara itu, Calon Wakil Bupati Langkat, Abdul Khair dengan sangat rendah hati menyerahkan sepenuhnya kepada sang Khalik. Dirinya berharap apabila terpilih nanti mampu membawa perubahan untuk Kabupaten Langkat ke arah yang lebih baik. " Saya hanya dapat berdoa dan berikhtiar semoga dapat terpilih menjadi wakil Bupati Langkat sehingga dapat berbuat yang lebih banyak untuk membantu kepentingan masyarakat banyak yang ada di Kabupaten Langkat, " ucap Abdul Khair. Sementara itu setelah selesai melakukan pencabutan nomor urut ratusan masa pendukung pasangan H.Ngogesa Sitepu dan sulistianto di arak berjalan dari gedung Pkk menuju rumah dinas Bupati Langkat. (JUL)


10

KPK POS E D I S I 265 26 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

Wali Kota Ijinkan Pungli Terhadap Truk Lebihi Tonase BINJAI - Polemik kutipan lebih muatan yang hingga kini terjadi di Kota Binjai belum juga menuai hasil yang jelas. Pasalnya, meski tim panitia khusus (Pansus) DPRD Binjai dalam rapatnya meminta kutipan tersebut dihentikan, tetapi pihak Dinas Perhubungan (Dishub) masih membandal. Sikap yang terkesan tak menghargai putusan rapat tim Pansus tersebut, sebelumnya disebutkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Binjai, H.T Fadlan, karena masih ada izin dari Wali Kota Binjai, HM Idaham SH MSi untuk tetap menjalakannya. Namun dibalik izin dari orang nomor satu di Kota Binjai itu, rintihan masyarakat di Kota Rambutan tersebut mulai terdengar. Mereka adalah para supir yang merasa terzolomi dengan pengutipan yang dilakukan Dishub Binjai. Kepada wartawan koran ini, sejumlah supir yang ditemui di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Binjai Utara, Rabu pekan lalu, mengakui, kalau selama ini mereka tidak bisa berbuat banyak dengan kutipan yang dilakukan. “Kami belum tahu kalau DPRD menggelar rapat dan meminta kutipan itu dihentikan. Kalau kami sudah tahu seperti ini, ya bisa saja kami pertanyakan. Karena sejauh ini, pengutipan itu tetap dilakukan,” kata Pendi, seorang supir dum truk dan dibenarkan oleh sejumlah rekan seprofesinya.

Lebih jauh diterangkan para supir itu, selama ini mereka merasa bingung dengan aturan yang dijalankan Dishub Binjai. Pasalnya, Dinas Perhubungan Kab. Langkat, selama ini tidak pernah lagi menjalankan kutipan layaknya di Kota Binjai. “Kalau kami tidak salah, tahun 2011 pengutipan retribusi tidak ada lagi. Dan itu benar-benar dijalankan Dishub Langkat. Tapi kami tidak mengerti dengan Dishub Binjai, sampai sekarang pengutipan terus berlanjut. Bahkan jumlah kutipan lebih besar dari sebelumnya,” ucap para supir itu. Kalau kutipan retribusi, sambung Pendi, Dishub Binjai dahulunya mengutip sebesar Rp5 ribu per sekali melintas. “Kami nggak tahu pasti berapa resmi kutipannya, yang jelas sekali melintas kami memberikan Rp5 ribu untuk retribusi,” ungkapnya. “Nah, semenjak retribusi ditiadakan. Kami dikenakan kutipan lebih mutan, di mana satu truk per sekali melintas dikenakan sebesar Rp25 ribu. Dan untuk angkutan besar atau katakanlah roda 10, kutipan dikenakan sekitar

Napi Pelarian Lapas Tg.Gusta Ditangkap di Lhokseumawe LHOKSEUMAWE – Seorang napi buronan LP Tanjung Gusta bernama Hariandi Fernadi (24), Selasa pekan lalu, diciduk petugas Resmob Polres Lhokseumawe, Aceh. Ia dibekuk ketika sedang tidur bersama istrinya yang baru dinikahi di rumah orang tuanya di Desa Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Kapolres Lhokseumawe AKBP Joko Surahmanto melalui Kasat Reskrim AKP Supriadi mengatakan, tertangkapnya Napi kasus narkoba tersebut berkat informasi dari masyarakat. Kemudian dikerahkan petugas untuk mengecek kebenaran informasi, hingga akhirnya digerakkan untuk melakukan penangkapan. Setelah berhasil ditangkap, pihak Polres langsung berkoordinasi dengan pihak Kemenkumham wilayah Sumut untuk meminta petunjuk proses lanjutan terhadap Hariandi. “Atas petunjuk dari Kemenkumham wilayah Sumut, napi ini diserahkan ke Lapas kelas II A Lhokseumawe. Apakah nantinya dia akan dikembalikan ke Lapas Tanjung Gusta, itu bukan wewenang kami," ujar AKBP Supriadi. Berdasarkan pengakuan Hariandi, dia berhasil ka-

bur bersama Napi lainnya saat terjadi kerusuhan dan berhasil sembunyi di semak-semak di depan Lapas kelas I tersebut. Sehari kemudian bermodalkan uang Rp30 ribu ia berhasil lolos dari razia, yang digelar dibeberapa titik di Aceh dan selamat sampai ke rumah ibunya di Desa Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe. Kemudian pada hari ke 15 puasa Ramadan, dirinya menikah dengan seorang gadis berumur 26 tahun dari Serdang Bedagai, Sumut. Sebelumnya, ia sempat ke rumah calon mertua, untuk meminta izin agar bisa menikahi gadis tersebut di kampung halamannya di Aceh. Saat itu, lagilagi Hariandi lolos dari kejaran petugas kepolisian. "Saya sudah lama pacaran dengan dia dan setelah saya kabur, saya langsung menikahinya dia sangat baik sama saya, selama di Lapas dia selalu memberikan baju, membawa makanan," ujarnya. Ia mengaku masuk Lapas Tanjung Gusta karena terjerat kasus Ganja 52 Kilogram tahun 2009. Saat itu ia bersama enam rekannya ditangkap petugas di kawasan Stabat, Sumut dan divonis penjara selama 15 Tahun. (YANTO)

DIINTROGASI - Kasat Reskrim AKP Supriadi mengintrogasi Napi Tanjung Gusta yang ditangkap di Desa Keude Aceh, Lhokseumawe. (KPK POS/YANTO)

Jika Tak Ada Uang, HP Jadi Jaminan PARA supir jelas tak menerima perlakuan itu. Seperti yang terjadi sebelumnya, supir mengamuk dan merusak pos Dishub yang ada di simpang pertanian. Tapi ya begitulah, apapun ceritanya tetap pemerintah yang menang. Karena supir yang merusak pos itu akhirnya mengganti kerugian yang terjadi. "Pun begitu, yang namanya orang sudah emosi hal-hal seperti itu bisa saja terjadi jika tidak ada kepastian,” tegas para supir. Persoalan yang terjadi di kalangan supir atas kutipan yang terus dilakukan Dishub Binjai ternyata sudah menumpuk. Bahkan, para supir pun terlihat sangat berang dengan sikap para petugas Dishub yang melakukan pengutipan. Bagai mana tidak? Para supir yang mengais rezeki hanya untuk makan sehari-hari itu, mengaku mendapat tindakan yang tak sewajarnya dilakukan. Di mana para petugas Dishub Binjai tidak mau menerima uang

kutipan jika jumlahnya tidak sesuai. Ironisnya, untuk menggantikan uang kutipan lebih muatan itu, petugas Dishub disebutkan tega mengambil HP supir. “Dishub Binjai inilah yang paling kejam. Pernah teman kami udah nggak ada uang untuk bayar, karena tetap harus bayar akhirnya HP teman kami itu yang diambil,” ungkap para supir dum truk itu. “Memang HP itu masih bisa diambil jika sudah bisa diganti dengan uang sesuai besaran kutipan yang dikenakan. Tapi kalau barang sudah sama orang, ya sudahlah, batreinya pun digonta ganti dengan merek lain,” cetus para supir itu lagi. Sementara itu, Syahri, Kepala Bidang (Kabid) Operasional Dishub Binjai, saat dikonfirmasi mengakui, kalau Dishub Binjai tidak terlibat untuk untuk mengkoordinasikan Perda nomor 8 tahun 2011 tentang kelebihan muatan ke Pemprovsu. “Kami hanya menjalankan Perda,

kalau soal koordinasi sudah urusan orang Pemko (Sekda-red),” ucapnya via seluler. Menyangkut petugas Dishub Binjai dinilai kejam karena disebutkan menahan HP supir jika tidak mampu bayar kutipan yang dilakukan, Syahri langsung menepis hal tersebut.“Tidak pernah petugas kita melakukan hal itu. Biasanya, supir itu hanya minta tolong karena mereka sudah tidak ada uang akibat kerusakan mobil atau kebutuhan di jalan lainnya. Ya kondisi itu kita pahami dan ada juga yang kita bantu,” sebutnya. Namun anehnya, Syahri meminta untuk tidak mempublikasikan keterangannya ini. Sebab menurutnya, ia harus izin dari Kadishub untuk dapat memberikan keterangan terhadap media. “Jangan ditulis keterangan saya ini. Nanti saja konfirmasi langsung ke Kadis. Memang saya berwenang, tapi kalau nggak ada izin Kadis kan nggak enak juga,” pinta Syahri sembari menutup selulernya. (SBR)

Rp75 ribu. Itu semua untuk sekali melintas, kebanyakan setiap truk melintas sebanyak dua kali,” ungkapnya. Dijelaskannya, jumlah truk yang setiap harinya melintas dari Langkat Hulu ke Jalan Umar Baki, atau memasuki pos Dishub Binjai sekitar 400 sampai 500-an unit. “Jadi dari ratusan dum truk ini, masing-masing melintas dua trip. Karena kalau satu trip, para supir tidak dapat gaji,” terangnya. Karena dalam urusan gaji, kata Pendi, setiap supir hanya mendapatkan uang jalan dari toke sebesar Rp200 ribu. “Dana Rp200 ribu itulah yang kami pakai untuk setiap kebutuhan di jalan, baik minyak, makan, minun, kutipan pemuda, Dishub, kerusakan kendaraan dan lainnya. Makanya, kalau hanya satu trip kami tidak dapat apaapa. Jadi kebanyakan para supir itu untuk bisa membawa uang pulang ke rumah, minimal membawa mutan sebanyak dua trip,” urainya. Untuk itu Pendi dan kalangan supir truk lainnya meminta, agar Dishub Binjai menjalankan hasil rapat DPRD Binjai. “Kalau sudah ada hasil rapat bersama seperti yang sudah diberitakan ini. Ya kami meminta kutipan itu segera dihentikan. Jika kutipan ini terus berlanjut, ya bisa saja para supir semakin banyak yang tahu dengan hasil rapat DPRD itu dan bertindak diluar kewajaran terhadap Dishub Binjai,” tegasnya. (SBR)

Pungli di PN Binjai, Rosmina Hasibuan Dipecat BINJAI - Belum lagi reda heboh soal mobil Dinas Ketua Pengadilan Negeri Binjai yang bonyok akibat nabrak rumah penduduk pasca lebaran lalu, kini kantor 'Hamba Hukum' penentu nasib manusia yang berperkara kembali dihebohkan dengan adanya indikasi pungli terkait urusan Surat Keterangan tidak pernah terpidana bagi calon anggota KPU Kota Binjai priode 2013-2018. Dua peristiwa ini agaknya harus menyeret tanggung jawab Wakil Ketua PN Binjai Saur Sitindaon SH MHum sekaligus Plt Ketua PN. Demikian diungkapkan Biro Judikatif Lembaga Binjai Corruption Watch (BCW) Kota Binjai Hendrik Zainal kepada wartawan koran ini, Rabu pekan lalu. "Setelah melakukan investigasi dan penelusuran pada dua peristiwa tersebut yang jika tidak disikapi dengan cermat oleh Lembaga Peradilan yang lebih tinggi kedua masalah ini dapat mencoreng

citra Institusi Hukum di Sumatera Utara," ujarnya. Menurut Hendrik dalam peristiwa awal soal bonyoknya mobil Dinas Ketua PN Binjai BK.1179 R jika mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil terkait larangan pejabat Pemerintah menggunakan fasilitas Negara di luar jam Dinas, penggunaan mobil Dinas BK 1179 R oleh Staf Pengadilan, 9 Agustus lalu (Berlebaran) hingga menabrak rumah penduduk dan sejumlah sepeda motor yang tengah parkir, semata tidak harus menjadi tanggung jawab pengemudi dan mutlak menjadi tanggung jawab Plt Ketua PN Binjai. Menurutnya, adalah salah besar jika seluruh kesalahan itu dilimpahkan kepada pengguna mobil tersebut. Sebab selaku staf tidak semudah itu berani menggunakan kenderaan dinas jika tidak ada lisensi atau setidaknya sebagai Pimpinan (Plt) Ketua PN harus

memahami kondisi aset Negara terutama dalam suasana lebaran harus ektra jeli. Menurut Hendrik, nilai kerusakan sedikitnya Rp32 juta belum termasuk pengadaan alat-alat pengganti lainnya yang menurut orang bengkel belum bisa ditaksir lebih rinci menyusul ganti rugi sedikitnya 7 sepeda motor yang ringsek dan bangunan rumah yang rusak akibat tertabrak sehingga tidak kurang Rp100 juta baru persoalan bisa selesai. "Kita sependapat dengan pendapat sejumlah pejabat Hamba Hukum di PN Binjai bahwa oknum Wakil Ketua PN Binjai harus ikut bertanggung jawab sebab dasar penggunaan mobil tersebut tidak terlepas dari kelalaian atas wewenangnya sebagai Plt Ketua PN," tegasnya. Gagal Pungli Dalam peristiwa kedua, maksud hati ingin memeluk gunung tapi apa daya gunungnya keburu meletus padahal sudah menggunakan perpanjangan tangan. Ana-

tomi ini patut disandangkan kepada oknum Plt Ketua PN Binjai SSi SH Mhum dalam hal urusan Surat Keterangan tidak pernah terpidana bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai Anggota KPU Kota Binjai priode 2013-2018 yang dalam urusan tersebut terindikasi adanya dugaan pungutan liar antara Rp150 ribu s/d Rp300 ribu setiap orang. Indikasi tersebut terkuak diawal mulainya urusan SK tersebut seperti yang dialami Irwan SH salah seorang calon komisioner KPU Binjai, Jumat 16 bulan Agustus lalu, yang dikenakan biaya Rp150 ribu oleh Panitera Muda Hukum PN Binjai, Rosmina Hasibuan SH dengan bandrol mati yang sempat menimbulkan keributan. Biro Judikatif Lembaga BCW Hendrik Zainal yang kerab berada di PN Binjai coba menengahi apa yang dialami Irwan terkait pungutan uang administrasi oleh Panitera Muda Hukum PN

Binjai. Padahal, tidak harus ada ditetapkan biaya apapun dalam pengurusan itu yang menurut Irwan terjadi pungli di PN Binjai. Hendrik yang melakukan investigasi secara langsung terlibat perdebatan dengan Rosmina Hasibuan SH yang menurut Panitra Muda ini untuk urusan Surat Keterangan tidak pernah jalani hukuman penjara memang dikenakan biaya administrasi Rp150 ribu dan ini atas instruksi Wakil Ketua PN Binjai Saur Sitindaon yang juga Plt Ketua PN. Biro Judikatif BCW bersama dua orang Wartawan melakukan chek and richek kepada oknum Plt Ketua PN Binjai Saur Sitindaon, di ruang kerjanya tidak memperoleh keterangan resmi. Menurut Hendrik oknum tersebut lebih banyak nge’les. Yang pasti sejak keributan itu sekarang sudah bebas biaya tidak ada lagi pungli kecuali beberapa orang yang sudah sempat kecolongan sudah menyetor," ujar Hendrik lagi.(SBR)

TERJADI DI JAJARAN POLRES NIAS

Lamban, Penanganan Kasus Pencabulan Anak G.SITOLI - Penangan kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum seorang PNS menjabat sebagai pegawai SMA Negeri 1 Gunungsitoli berinisial APZ (44) kepada korban berinisial MH (14) siswi SMP di Kota Gunungsitoli dan telah dilaporkan oleh ibu korban, Niati Zebua di Polres Nias sebagaimana laporan polisi No.STPLP/323/VII/2013/ NS, tanggal 5 Juli 2013, terkesan lamban. Ibu korban, Niati Zebua alias Ina Yude (53) ketika di konfirmasi KPK Pos di tempat jualan sayurnya, pekan lalu, mengakui bahwa tidak pernah menyangka APZ melakukan perbuatan bejat terhadap diri anaknya. "Padahal selama ini pelaku dipanggil paman oleh

anak-anaknya karena APZ semarga dengan saya," katanya. Niati Zebua selama ini bertempat tinggal di sebuah gubuk kecil beratap seng bekas. Gubuk ini sekalian dijadikan sebagai tempat berjualan sayur bersama suami dan anakanaknya dilokasi eks terminal lama Jalan Diponegoro Kota Gunungsitoli. Menurut penuturan Niati Zebua, kejadian itu berawal ketika dia dan suami pulang kampung di Kecamatan Bawolato sekitar bulan Mei 2013. Sedangkan korban MH ditinggal bersama adiknya yang masih balita. Dikatakan, kejadian itu tidak pernah diberitahukan korban kepada orang tuanya. Mungkin karena takut, apalagi pelaku telah

mengancam si korban. "Saya merasa terkejut yang mana pelaku selama ini sering mangkal di gubuk saya. Karena sudah dianggap seperti keluarga saya sendiri padahal dibenaknya punya niat jahat bagaikan pagar makan tanaman," katanya sedih. Menurutnya, kejadian ini terungkap bulan Juli 2013. Perkembang rumor kalau anaknya sudah dicabuli APZ. "Setelah saya tanya kepada anak saya tentang rumor yang berkembang itu, barulah anak saya mengakui perbuatan APZ terhadap dirinya bahwa kejadian itu benar. Lalu saya memeriksakan anak saya kepada salah seorang bidan dan ternyata anak saya tidak gadis lagi," ungkapnya. Setelah itu, ibukorban

menemui pelaku di rumahnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. "Ternyata pelaku tidak mengakui perbuatannya, sehingga kejadian ini saya laporkan kepada aparat penegak hukum di Polres Nias," ujarnya. Niati Zebua merasa kecewa kepada oknum petugas di Polres Nias, karena kasus tersebut tidak ditangani serius dan sampai saat ini pelaku belum juga ditahan. Bahkan pelaku sering mengancam Niati melalui telepon. "Dan sejak kejadian itu anak saya tidak bersekolah lagi karena merasa ketakutan kepada pelaku dan keluarganya," tuturnya. Karena laporannya lamban diproses di Polres Nias, Niati Zebua telah mengirim surat kepada

Kapolres Nias tanggal 12 Agustus 2013 dengan tembusan, Komisi Perlindungan Anak di Jakarta, Kapoldasu, Kajari Gunungsitoli. Korban MH (14) mengakui bahwa dia sudah dicabuli oleh APZ (44) sebanyak 3 kali.Yakni pada tanggal 15, 25 Mei dan 6 Juni tahun 2013. Menurut korban, APZ sering datang ke rumah saat ibunya tidak ada di rumah, dan langsung masuk ke kamar, pada saat saya dan adik sedang tidur. Ketika KPK Pos hendak mengkonfirmasi kasus ini kepada APZ ditempat tugasnya di SMA Negeri 1 Gunungsitoli sedang tidak berada ditempat. Menurut sumber bahwa yang bersangkutan tidak pernah ke kantor lagi sejak kejadian itu. (TIM)


11

KPK POS E D I S I 265 26 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

KASUS KM SINAR ABADI 88 TERKUAK

Pihak Syahbandar TBA Bobrok TANJUNGBALAI - Ternyata keberangkatan KM Sinar Abadi 88 yang mengangkut 87 penumpang dengan trayek Tanjungbalai–Panipahan, Riau yang dihantam ombak di tengah laut dan nyaris tenggelam, Kamis pekan lalu, ternyata tanpa sepengetahuan dan izin pihak Syahbandar/ Administratur Pelabuhan Tanjungbalai-Asahan (Adpel TBA). Hal ini sesuai dengan pernyataan Alpin, salah seorang pengurus kapal KM Sinar Abadi 88 kepada wartawan. Katanya, pihaknya belum memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak Syahbandar maupun pihak Satpol Air (Satuan Polisi Perairan) Polres Tanjungbalai, karena tidak memiliki nomor kontraknya dan tidak ada mengantongi surat jalan atau izin berlayarnya pada keberangkatan dihari Kamis naas itu. Padahal setiap hari KM Sinar Abadi 88 berangkat dari Tanjungbalai menuju Panipahan yang bermakna bahwa selama ini petugas dari Syahbandar TBA tidak pernah menceking kondisi kapal apakah laik operasi (layar) atau tidak. Indikasi ketidaktahuan pihak Syahbandar TBA dalam pemberangkatan kapal tersebut juga dibuktikan dengan tidak adanya satupun petugasnya hadir melakukan pengawasan pada saat KM Sinar Abadi 88 gagal melanjutkan pelayaran ke Panipahan akibat diterjang

ombak besar di tengah laut. Hal itu juga diperkuat dengan fakta selama berlangsungnya kegiatan evakuasi maupun pengembalian ongkos tiket kepada penumpang, tidak satupun petugas Adpel atau KPLP terlihat hadir di lokasi pelabuhan tikus (kecil) di pinggiran Sungai Silau di jalan Asahan di mana kapal KM Sinar Abadi 88 itu sandar. Diduga kapal itu tidak memiliki alat komunikasi standar karena pada saat kejadian lambung kapal bocor dihantam ombak dan air laut mulai masuk ke dalam kapal, oknum kaptennya yang bernama P.Siregar tidak ada menghubungi pihak keamanan laut (kamla) Sementara itu, saat wartawan koran ini mencoba menemui Kepala Adpel/ Syahbandar TBA Tarudi Manalu di kantornya di areal Pelabuhan Teluk Nibung, Senin (19/8), untuk dikonfirmasi tidak berhasil. Bahkan, saat dicoba dihubungi melalui ponselnya, Tarudi yang baru menjabat hitungan bu-

NYARIS TENGGALAM - Kapal KM Sinar Abadi 88 yang nyaris tenggelam, Kamis lalu, terlihat memang tidak laik layar. (KPK POS/HER) lan itu tidak mengangkatnya. Sejak ditempatkan sebagai Syahbandar TBA, Tarudi memang dikenal sebagai seorang pejabat yang alergi dengan wartawan Dari pantauan dan penelusuran di lapangan selama ini pihak Syahbandar TBA terkesan tidak menjalankan tugas dengan sepenuhnya. Buktinya pelabuhan-pelabuhan tikus tetap eksis menjalankan operasi pelayarannya baik penumpang maupun barang tanpa ada tindakan dari Manalu cs. Penyimpangan di lapa-

ngan banyak terlihat semisal kapal yang hanya dikhususkan untuk mengangkut barang ternyata juga mengangkut penumpang. Ini terlihat di pelabuhan tikus di bawah jembatan Titi Gantung, Kapias milik H.Ahmad Jajar. Begitu juga di pelabuhan tikus lainnya yang berada di daerah SS. Dengki dan di jalan Jenderal Sudirman ujung, tepat di belakang rumah dinas Walikota Tanjungbalai. Informasi yang didapat, diduga pengelola pelabuhan tikus dan perusahaan-perusahaan pelayaran baik rute antar pulau maupun inter-

nasional menyetor "upeti" bulanan kepada oknum petinggi Adpel/Syahbandar TBA, sehingga para PNS yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI yang memiliki otoritas untuk itu "tutup mata" terhadap penyimpangan yang dilakukan perusahaan pelayaran. Salah satu akibatnya keselamatan penumpang yang menggunakan moda transportasi laut menjadi terancam akibat kondisi kapal yang tak laik operasi tetap dibiarkan berlayar.(HER)

Pemilik Toko Sahabat Ditetapkan Jadi Tersangka MEDAN - Tim penyedik Subdit II Cyber Crime Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sumut, menetapkan pemilik toko handpone Sahabat Plaza Milenium Medan, sebagai tersangka dalam kasus penjualan HP Blackberry rekondisi. Namun Polda Sumut belum menahan Charlie, karena masih akan melakukan koordinasi dengan pihak Disperindag Sumut. "Pemilik toko Charli kita tetapkan menjadi tersangka, dan dua pekerjanya sudah kita pulangkan. Namun karena ancaman hukumannya (pemilik toko) dibawah tiga tahun, tersangka tidak kita

tahan," kata Direktur Kriminal Khusus Poldasu Kombes. Pol Sadono Budi Nugroho kepada wartawan, Kamis. Menurut Sadono, pihaknya masih menelusuri kasus tersebut dan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk saksi ahli. "Kita lihat dulu, pelanggaran apa yang terjadi, kalau pelanggaran administrasi atau perizinan kita serahkan ke Disperindag, disanakan ada penyidik PPNS nya," sebutnya. Untuk diketahui, Subdit II Cyber Crime Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sumut, berhasil membongkar penipuan penjualan telepon pintar Blackberry daur-ulang

(rekondisi) via online dari toko Sahabat di Plaza Millenium, Selasa (20/8) siang. Dari penggerebekan tersebut, disita 135 Blackberry serta mengamankan dua pegawai yakni Juliana (18) dan Erwin Sinaga (28). Pengungkapan itu berawal dari kecurigaan personel Cyber crime terhadap iklaniklan penjualan telepon seluler dari sebuah website. Di iklan itu disebutkan menjual telepon seluler terbaru. "Untuk membongkar penipuan tersebut, kita print (cetak) iklan dari internet tersebut dan membeli satu unit dari toko itu," ujar Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Sadono Budi

Nugroho melalui Kasubdit II Cyber Crime Kompol Ikhwan SH MH didampingi Kanit IV Kompol Arion. Dikatakan, setelah telepon seluler tersebut dibeli, ternyata tidak bisa dipakai. Bahkan, di bagian belakangnya ditempel menggunakan atau pelindung (chasing) "Personil mendatangi toko tersebut meminta agar telepon seluler tersebut diganti dengan yang baru. Pegawai toko kemudian mengambil tipe yang sama dan saat dibuka ternyata kondisinya tetap sama," terangnya.Saat itu juga, sambungnya, personil langsung masuk ke gudang melakukan pemeriksaan. Ternyata di dalamnya

Warga Lhokseumawe Kecanduan Narkoba Hubungi BNNK LHOKSEUMAWE – Bagi warga Lhokseumawe yang ingin merahabilitas anggota keluarganya dari ketergantungan atau kecanduan narkoba, dipersilahkan menghubungi Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Lhokseumawe. Mereka yang ingin datang untuk direhabilitasi dari kecanduan itu, dipastikan takkan diproses hukum. “Bila masyarakat masih ragu dan masih takut mendatangi kantor kami di Jalan Elak, kawasan Desa Alue Awe, Kecamatan Blang Mangat karena nanti akan ada proses hukum, silahkan kontak kami dulu ke nomor 082360043333,“ ujar kepala BNNK Lhokseu-

mawe, Saiful Bahri, Selasa. Menurutnya, selama ini banyak masyarakat Kota Lhokseumawe yang keluarganya terlibat narkoba kurang tahu kalau pihaknya membuka konsultasi gratis dan menfasilitasi pecandu narkoba untuk dikirim ke pusat rehabilitasi. Selain itu, sebutnya, masih banyak juga warga yang takut melaporkan keluarganya terlibat narkoba ke BNN, dengan alasan takut akan diproses hukum. “Hal ini wajar, karena masyarakat masih kurang paham dengan program rehabilitasi yang sedang kita jalankan ini,” ungkapnya. Tapi, lanjut Saiful, ada juga masyarakat yang sudah pa-

ham dengan program itu. Buktinya, lanjut Saiful, dalam tahun ini sudah ada 20-an pasien yang mendapat konsultasi gratis dari pihaknya dan bahkan delapan diantaranya telah dikirim ke sejumlah pusat rehabilitasi di Makassar, Bogor, dan banda Aceh. “Lokasi rehabilitasi bisa dipilih sesuai permintaan keluarga,”ujarnya. Kapolres Lhokseumawe AKBP Joko Surachmanto melalui Kasat Narkoba Iptu Poeloeng Arsa Sidanu, secara terpisah, mengakui bila pecandu narkoba yang datang dengan niat untuk rehab total ke BNN atau pusat rehabilitasi, pasti takkan ada proses hukum. Karena itu, masyarakat jangan takut. (YANTO)

ditemukan ratusan telepon seluler dengan kondisi sama, lalu dilakukan penyitaan. Sampai saat ini, lanjutnya, pihaknya mendalami berbagai kemungkinan, apakah mereka melakukan rekondisi di gudang miliknya atau diperoleh dari tempat lain. "Kita selidiki lebih mendalam, termasuk memeriksa dua pekerja toko itu," sambungnya. Dia menegaskan, dalam kasus ini pemilik diancam melanggar Pasal 62 No.8 tahun 1999 tentang Penipuan terhadap Konsumen serta Pasal 32 jo Pasal 52 Undangundang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta Pasal 480.(DNA/BBS)

Sampel Urine Polisi di Aceh Timur Negatif Narkoba ACEH TIMUR - Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir, mengatakan dari 93 sampel urine anggota polisi yang diperiksa, tidak ada seorangpun yang positif menggunakan narkoba. ”Alhamdulillah, dari 93 sampel urine anggota Polres yang diperiksa, tidak ada seorangpun yang positif narkoba,“ ujar AKBP Muhajir usai kegiatan tes urine polisi yang berlangsung di Mapolres setempat, Selasa lalu, diikuti sekitar 93 polisi terdiri dari 83 brigadir, serta 10 perwira.

Hal tersebut dilakukan untuk proses kenaikan pangkat periode Januari 2014 mendatang. “Untuk proses kenaikan pangkat ini selain dilakukan tes urine, kita juga melaksanakan tes bela diri serta kelengkapan administrasi lainnya dalam rangka pembinaan karir polisi di Aceh Timur” tambahnya. Ia berharap dengan dilakukannya tes urine tersebut, personel polisi di jajarannya dapat terhindari dari cengkraman narkoba. (YANTO)

Bawa Ganja, Nelayan Tanjung Beringin Masuk Bui TANJUNG BERINGIN - Sat Narkoba Polres Sergai, Selasa sekitar pukul 09.00 WIB, meringkus seorang nelayan yang terbukti membawa dua amplop daun ganja kering dibungkus koran. Tersangka adalah Rusli Alias Ilan (30) warga Dusun 2, Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Sergai sang pelaku digelandang ke Mapolres Sergai guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pjs Kasubbag Humas AKP A.I.Hasibuan kepada wartawan mengatakan, tersangka ditangkap di Dusun 1, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Sergai persis di depan Toko Baju Mode. Dari tangannya ditemukan barang bukti daun ganja kering termasuk jaket sweater yang dikenakannya. Lebih lanjut dikatakan Kasub-

Pelaku pembawa ganja.(kiri)

bag Humas, penangkapan berawal dari adanya laporan masyarakat. Kasat Narkoba AKP Hendra langsung memberi perintah kepada Kaur Bin Ops Narkoba IPDA A.Haidir Harahap dan Opsnalnya untuk melakukan penyelidikan dan penyamaran. Hasilnya, tim Sat Narkoba yang mengintai tersangka di TKP langsung meringkusnya meski sempat berupaya melarikan diri. "Tersangka sempat lari ketakutan dan memeluk tiang telepon," ujar Hasibuan. Pelaku melanggar Pasal Narkotika Pasal 111 subs 127 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Secara tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja,ucap Kasubbag Humas.(ARM)

Terlibat Penipuan, Neh Kurnia Dilaporkan ke Polisi KUTACANE - Ketua LSM Aceh Alas Independent Kutacane, Ali, akan melaporkan Neh Kurnia ke pihak berwajib. Pasalnya, Neh Kurnia diduga telah melakukan penipuan jasa kepengurusan surat tanda kenderaan bermotor (STNK) mobil taft GT dengan Nomor Polisi BK 329 EG. Lebih lanjut Ali mengatakan, pada pada tanggal 22 Oktober 2008 Ali Burhan yang merupakan sepupu Ketua LSM AAI menyerahkan satu buah buku pemilik kenderaan bermotor (BPKB) dengan nomor 08364 37-A beserta uang senilai Rp1 juta kepada Neh Kurnia di rukonya jalan Cut Nyak Dhien Kutacane. Penyerahan ini disaksikan isterinya. Adapun tujuan untuk pengurusan STNK yang hilang. Namun beberapa kali Ali mempertayakan perihal STNK tersebut, Neh Kurnia selalu membuat alasan macam-macam. Terkadang Neh mengatakan bahwa orang yang diminta mengurus STNK di Medan telah menjadi buronan Poli-

si dan melarikan diri ke Jakarta dan perlu waktu untuk mencari orang tersebut. Setelah berlangsung hampir 3 tahun bersabar, Ali kemudian mendatangi Neh untuk mempertanyakan perihal kepengurusan STNK tersebut. Namun Neh menjawab bahwa pengurus STNK di Medan yang ditunjuk Neh Kurnia telah menggadaikan BPKB mobil taft tersebut seharga Rp15 juta. Neh berjanji untuk menebusnya tapi diminta bersabar karena Neh terlebih dahulu menjual tanah orang tuanya seharga Rp20 juta. Namun sampai saat ini Neh Kurnia sendiri sudah tidak tahu di mana rimbanya. Namun ketika Ali mencoba menemui anak Neh di lokasi doorsmer Kurnia di desa Pulo Kemiri, Rabu pekan lalu, diterima jawaban sang ayah sudah tidak diketahui keberadaannya. "Kalau begini caranya, ini sudah penipuan. Kami akan adukan kasusnya ke polisi," ujar Ali. (HIDIN)

Dua Pengedar Ganja Diciduk DELITUA – Polisi Delitua berhasil meringkus dua pengedar ganja pada tempat berbeda. Tersangka bernama Aliandri (35) warga Jalan Keluarga Gg. Titi Kunung Medan dan Mhd Ridwan Ansari (20) warga Jalan Katamso Gg. Jeruk Medan. Peristiwa ini terjadi Rabu lalu, sekitar pukul 21.45 wib. Informasi dihimpun koran ini warga merasa resah ada pesta sabu di daerah itu. Kemudian melaporkannya kepada Polsek Delitua. Menerima laporan tersebut Unit Reskrim Polsek Delitua mengerebek rumah tersebut. Kemudian tersangka ditangkap dan diboyong ke

Polsek Delitua, berikut barang bukti berupa 1 bong alat isap sabu dan 1 plastik berisi sabu. Kedua tersangka mengakui membeli sabu secara patungan dari Yusuf (40) warga Jalan Titikuning Kampung Dalam Medan, yang selama ini menjadi target (TO). Kapolsek Delitua didampingi Kanit Reskrim Martulesi Sitepu saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Kedua tersangka diamankan guna diproses lebih lanjut. ”Keduanya dijerat dengan pasal 112 subs 127 uu no. 35 tahun 2009 tentang penyalagunaan narkoba,” ujar Martulesi. (CER)

Tiga Tersangka Penganiayaan Ditangkap DELITUA – Petugas Polisi Delitua berhasil menangkap tiga pelaku penganiayan terhadap korban Horas Perdamean Sianturi (24) warga Jalan Pajak Inpres Kwala Bekala, Medan. Ketiga tersangka masing-masing Mahaniam Sembiring (25) warga Jalan Jalan Pajak Inpres Kwala Bekala Medan, dan Herman Falani (21) warga Jalan Desa Jurung Kabupaten Aceh Utara, Roni Sianturi (30) warga Jalan Pintu Air Kalurahan Kwala Bekala Medan. Penganiayaan itu terjadi pada, Selasa pekan lalu di Jalan Pajak Inpres Kwala Bekala Medan. Informasi dihimpun koran ini pada saat itu korban sedang minum di kedai tuak. Tidak lama kemudian tersangka Mahaniam Sembiring dan kawannya mengajak Horas keluar. Karena menolak ajakan tersebut tiba-tiba Mahanian dan kawannya menganiaya Horas, hingga babak belur. Akibat

penganiayaan ini Horas harus dirawat di RS Adam Malik. Saat dalam perawatan Horas menyatakan yang menganiayanya adalah Maha. Kemudian Polisi memburu dan menangkap Mahanian alias Maha. Selain Maha juga ditangkap kedua rekannya yang turut melakukan penganiayaan. Dari ketiga tersangka disita 2 dua bilah pedang besi putih dengan panjang 60 cm, 3 tiga anak panah dan pelontarnya serta 2 bilah pisau putih. Kapolsek Delitua AKP Wahyudi didampini Kanit Reskrim Martulesi Sitepu saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. “Ketiga tersangka kita amankan guna diproses lebih lanjut dan ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 Jo 351 secara bersamasama melakukan penyerangan dan kekerasan terhadap orang ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara,”ujar Martulsesi. (CER)

Kurun Waktu 3 Bulan, LP Meulaboh 2 Kali Bobol MEULABOH - Dalam kurun waktu hanya tiga bulan Lembaga Permasyarakatan (LP) Meulaboh Aceh terjadi 2 kali bobol yang mengakibatkan para napi kabur. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2013 lalu, pada sore hari saat penghuni LP gotong royong membersihkan sampah. Sebanyak 53 penghuni LP kabur 6 orang berhasil ditangkap langsung pada hari itu dan sebagiannya menghilang hingga kini. Pada Selasa pekan lalu, sekira menjelang subuh lagi-lagi sembilan penghuni LP Meulaboh itu melarikan diri setelah menggergaji jeruji besi dan memanjat dinding pagar menggunakan kain sarung yang dipintal jadi tali lalu me-

lompat dari ketinggian 6 meter. Sebagian mereka mengalami patah kaki dan cepat tertangkap. Dalam peristiwa ini, dari sembilan pelarian enam orang diantaranya berhasil ditangkap lagi oleh petugas LP saat berusaha bersembunyi di permukiman penduduk tak jauh dari LP. Sedangkan tiga orang lagi dua hari pasca pelarian belum berhasil ditangkap. Ketiganya adalah Dedy Woyla (napi narkoba, warga Aceh Barat), Ibnu Atalia alias Ibnu Jantho (napi narkoba, warga Aceh Besar), Ramli (tahanan Kejaksaan Meulaboh, Penduduk Nagan Raya). Kepala LP Meulaboh Sulistiono membenarkan kejadian ini . (YANTO)


12

KPK POS E D I S I 265 26 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2013

KRIMINAL

LIPSUS

WAJAH Indonesia sepertinya tidak pernah tersenyum jika berbicara masalah terorisme yang memenuhi ruang di media massa dari tahun ke tahun. Genderang perang melawan terorisme di Indonesia telah lama ditabuh jauh-jauh hari sebelum teroris meluncurkan aksinya. Namun sepertinya teroris tidak kehabisan akal untuk menebar teror di bumi pertiwi ini. Berbicara masalah teroris di Indonesia telah mengalami berbagai metamorfosa yang panjang, khususnya orientasi target/sasaran sendiri. Pada awalnya, warga Amerika Serikat dan sekutunya menjadi target/sasaran mereka, dan kemudian beralih ke Institusi Polri. Peralihan tersebut dianggap logis bagi beberapa pengamat teroris, mengingat Polri melalui Detasemen Khusus 88 Anti Terornya kerap melakukan penangkapan kepada para pelaku dan terduga teroris, sehingga menimbulkan dendam tersendiri bagi kelompok mereka. Peralihan orientasi sasaran sudah terlihat sejak September 2010 di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sekitar 15 orang bersenjata lengkap menyerang Mapolsek Hamparan Perak. Tiga polisi tewas. Kemudian, 15 April 2011 di Cirebon, Jawa Barat yaitu, aksi bom bunuh diri di Masjid Adzikra di Mapolres Cirebon saat jamaah memulai salat Jumat. Kapolres Cirebon AKBP Heru Sukoco dan beberapa jamaah terluka. Pada 17 Agustus 2012 di Solo, Jawa Tengah, sekelompok orang tak dikenal melepaskan tembakan ke dua polisi yang sedang berjaga di pos pengamanan Lebaran di Gemblengan. Sehari kemudian, pos polisi Gladak menjadi target pelemparan granat. Sepekan setelah kejadian itu, orang tak dikenal menyerang pos polisi Singosaren. Seorang anggota polisi jaga tewas. Selanjutnya, pada 13 Mei 2013 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pos polisi Simpang Empat Mitra Bati dilempari bom rakitan. Seorang polisi terluka. Sementara seorang terduga teroris tertangkap dan seorang lainnya tewas. Akhir Juli 2013 di Jakarta Pusat. Seorang anggota Satlantas Gambir, Aipda Patah Saktiyono, menjadi korban penembakan dua orang tak dikenal. Penembakan terjadi saat korban mengendarai sepeda motor di Jalan raya Cirendeu. Korban selamat meski tertembak di punggung. Penyerangan terakhir terjadi pada 16 Agustus 2013 di Pondok Aren, Tangerang yang menewaskan 2 anggota Polsek Pondok Aren, Ipda Anumerta Koeshendaratma dan Aipda Anumerta Ahmad Maulana Endang. Sejauh ini, aparat kepolisian telah melakukan perlawanan dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku dan terduga teroris. Namun diperlukan pengusutan lebih dalam terkait jaringan, penyebaran Senjata api dan lain sebgainya. Penanganan terorisme tidak boleh kita anggap remeh, dan masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam memusuhi sumber bencana yang menyebabkan ketakutan di masyarakat Indonesia. Peran dan dukungan masyarakat terhadap aparat penegak hukum merupakan partisipasi positif demi terciptanya Indonesia yang aman dari aksi teroris. (TIM)

Dendam pada Densus 88 PENYERANGAN dan penembakan yang menyasar anggota polisi diduga akan terus berlangsung sebagai aksi balas dendam teroris terhadap Densus 88 Antiteror. Polisi menjadi sasaran terbuka teroris karena tersebar di tengah masyarakat tanpa terlindungi. “Sebenarnya yang menjadi target adalah Densus 88, tapi teroris sadar akan sangat susah untuk menuntut balas pada mereka. Akibatnya, sasaran dialihkan setiap anggota polisi meski bukan Densus,” ujar pengamat militer, Muhadjir Effendi, seperti dikutip Okezone, Kamis. Anggota polisi dari Satuan Lalu Lintas dan Sabhara merupakan target yang paling rentan menjadi sasaran teroris. Pasalnya, petugas Kepolisian itu relatif tidak terlindungi karena terjun langsung di tengah masyarakat. “Polisi-polisi itu kan patroli di jalan, kampung atau tempat lainnya. Makanya mudah dijangkau oleh teroris dengan mudahnya mereka akan melakukan penyerangan hingga penembakan,” urainya. Menurutnya, aksi menuntut balas para teroris untuk membuat petugas Kepolisian frustasi. Selain itu, juga menciptakan hubungan yang tak harmonis antar satuan karena terkena dampak aksi balas dendam yang mestinya ditujukan kepada Densus 88. “Pada pelaksanaannya pemberantasan terorisme dilakukan oleh polisi dalam hal ini Densus 88. Jika aksi balas dendam itu terus terjadi maka tidak menutup kemungkinan terjadi tidak harmonisnya hubungan antar satuan. Yang memberantas Densus tapi yang kena imbasnya polisi di jalanan,” bebernya. Dia menambahkan, perang melawan terorisme mestinya dilakukan oleh TNI sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam undang-undang tersebut mengatur salah satu tugas TNI adalah melakukan perang terhadap teror. “Melawan teroris itu adalah perang yang harus dilakukan oleh TNI. Sementara tugas polisi adalah menjaga ketertiban masyarakat,” tegasnya. Sejumlah kesatuan di TNI, kata dia, memiliki pasukanpasukan antiteror dengan kemampuan khusus. Selain terlatih, pasukan tersebut juga memiliki peralatan dan senjata yang memadai untuk memberantas aksi terorisme. “Baik Angkatan Darat, Laut maupun Udara memiliki pasukan khusus antiteror. Namun sayang pasukanpasukan itu tidak digunakan untuk melawan terorisme,” sebutnya.(TIM)

WAKAPOLRI KOMJEN OEGROSENO:

Jangan Cepat Katakan Terorisme

Inilah “Dalang” Aksi Teror SEJUMLAH kasus penembakan terhadap aparat kepolisian di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang terjadi pada dua pekan ini jelas-jelas merupakan suatu bukti bahwa polisi merupakan sasaran utama dari gerakan atau aksi kelompok tertentu. Melihat dari sejumlah kejadian teror yang terjadi dalam beberapa waktu dekat ini, mulai dari kasus bom yang meledak di Wihara Ekayana hingga ke sejumlah kasus teror penembakan terhadap aparat kepolisian, sangat wajar bilamana masyarakat menilai bahwa kemungkinan pelaku dari teror penembakan aparat kepolisian tersebut merupakan bagian dari salah satu kelompok jaringan terorisme yang ada di Indonesia . Berikut beberapa kejadian teror penembakan yang ditargetkan pada aparat kepolisian di wilayah Tangerang Selatan dalam waktu dua pekan terakhir: Pada Sabtu (27/7) subuh lalu, Aipda Patah Saktiyono ditembak oleh 2 OTK, saat melintas tepat di depan Sekolah Al-Path, Ciputat, Tangerang Selatan. Anggota Polantas Gambir ini ditembak dari belakang oleh pelaku. Korban tersungkur tepat di depan sebuah masjid yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi penembakan. Tembakan pelaku mengenai punggung korban dan tembus hingga ke dada kirinya, namun korban dapat terselamatkan jiwanya. Pada Rabu (7/8) subuh lalu, Aiptu Dwiyatno tewas tertembak di kepala saat dirinya melintas di depan RS Sari Asih, Tangerang Selatan. Saat itu, anggota Binmas

Polsek Cilandak hendak mengisi kegiatan ceramah di Lebak Bulus, Jaksel. Pada Jumat (16/8) lalu, dua anggota polisi Aiptu Kus Hendratna dan Bripka Ahmad Maulana, juga tewas ditembak oleh 2 orang pria misterius di depan Masjid Bani Umar, Jalan Graha Raya Bintaro, Pondok Aren, Tangsel. Berdasarkan informasi yang didapat dari beberapa tulisan di media massa, sejumlah analisa baik dari pola aksi teror, radius terjadinya lokasi teror hingga asumsi motif teror penembakan tersebut seakan mengarah ke satu kelompok jaringan terorisme. Berikut berita yang ada kaitan dengan dalang aksi teror tersebut: a. Badan Nasional Penanggulan Teror (BNBPT) menduga pelakukan peledakan bom di Vihara Ekayana, Tanjung Duren Jakarta Barat terkait dengan kelompok teror jaringan Abu Roban. Sumber: Situs Berita BBC. b. Densus 88 Ringkus Pengebom Wihara yang merupakan jaringan kelompok Abu Roban. Di mana kelompok tersebut mendapatkan logistik amunisi dan bahan peledak dari kelompok Abu Umar (berdasarkan pengakuan dari salah satu anggota kelompok Abu Umar, mereka mengaku akan melakukan penyerangan terhadap umat Buddha sebagai upaya balas dendam terhadap kasus Rohingya). Sumber: Situs Indopos dan Tempo. c. Wilayah terjadinya teror penembakan, baik Ciputat, Pamulang dan Pondok Aren merupakan wilayah Tangerang Selatan yang juga pernah diduga sebagai salah

satu wilayah basis dari kelompok jaringan Abu Roban. Pada bulan Mei 2013, Densus 88 menangkap sebanyak lebih dari 20 orang anggota jaringan kelompok Abu Roban baik dari wilayah Tangsel, Jakarta dan lainnya. Sumber: Situs Gatra dan MetroTv. d. Dari sejumlah penangkapan yang dilakukan oleh Densus88 terhadap anggota Abu Roban pada bulan Mei 2013 di wilayah tersebut, motif balas dendam terhadap aparat kepolisian semakin terbentuk. Selain itu momen terjadinya beberapa penembakan sebelumnya juga bertepatan dengan bulan puasa, di mana salah satu motif mencari pahala (amaliyah) sebanyakbanyaknya dibulan itu juga muncul. Motif mencari amaliyah yang dimaksud adalah motif dengan melakukan aksi amaliyah irhabiyah (aksi terror) yang ditargetkan kepada ansharut Thoghut (pembela Thoghut) dalam hal ini sasarannya adalah anggota Kepolisian. Sumber: Situs Suara Indonesia. e. Kelompok Jaringan Abu Roban juga memiliki kaitan yang dekat dengan kelompok Poso, dimana berdasarkan temuan aparat kepolisian, jalur pasokan amunisi dan pelatihan anggota kelompok Abu Roban juga berasal dari Poso. Selain didukung dari adanya motif-motif diatas, pola aksi teror dan jenis peluru yang digunakan (kaliber 9 mm) juga memiliki kesamaan dengan jenis amunisi yang sering digunakan oleh kelompok teroris jaringan Poso (diselundupkan dari Filipina), dalam hal ini kelompok teroris pimpinan Abu Roban. Sumber: Situs VivaNews.(TIM)

PENEMBAKAN terhadap oknum polisi belakangan kerap terjadi. Atas berbagai kejadian itu, Wakapolri Komjen Pol Oegroseno menegaskan supaya jangan terlalu pagi mengecap seluruh peristiwa yang terjadi belakangan ini adalah aksi terorisme. Menurut dia, hal yang terpenting saat menghadapi peristiwa seperti penembakan dan pemboman, terlebih dahulu dilakukan pengembangan kasus. Dia mengatakan, pengembangan akan berujung pada motif dan baru bisa diberikan keterangan. “Makanya sekarang kita harus ekstra hati-hati, kita tidak berani untuk terlalu menggiring pagi-pagi bahwa ini adalah teroris, ini adalah bukan teroris, dan sebagainya. Ini tidak bisa kita ungkapkan, karena sekarang terungkap nanti setelah ketemu pelakunya, motifnya apa,” kata Oegroseno di Mabes Polri, Jakarta, Senin. Dia menyatakan tidak akan pernah menyembunyikan datadata yang dicurigai sebagai pelaku terorisme. “Kita tidak akan pernah menyembunyikan. Jangan sampai,” tegasnya. Dia berharap agar semua pelaku yang telah menghilangkan beberapa nyawa ke depannya dapat terungkap. “Mudah-mudahan ini petunjuk Yang Maha Kuasa. Ya kepada Polri, kepada negara dan bangsa. Para pelaku kejahatan ini bisa kita ungkap,” pungkas Oegroseno. Sementara itu ditempat terpisah, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane menegaskan sejumlah penembakan terhadap anggota polisi akhirakhir ini merupakan tindakan kriminal murni. Kasus penembakan yang menewaskan polisi dinilai IPW tidak terkait dengan aksi terorisme. Pasalnya, pelaku penembakan dilakukan dari belakang, sedangkan teroris biasanya berhadap-hadapan. “Biasanya teroris lebih berani dengan menembak dari depan bukan dari belakang. Penembakan dari belakang ini merupakan aksi kriminal pengecut,” kata Neta dalam siaran persnya Sabtu. Neta menduga, merebaknya aksi penembakan itu akibat kasus penembakan yang pertama kali terjadi tak kunjung terungkap. Sehingga para kriminal makin nekat melakukan “uji nyali” untuk menyerang polisi. Untuk itu, Polri harus segera mengungkap kasus penembakan terhadap anggota polisi ini. Jika tidak, trendnya seperti itu akan terus muncul dan pelakunya bisa jadi adalah orang yang berbeda satu sama lain. (TIM)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 265 26 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2013

SUMUT / ACEH

Kementan Lakukan Penilaian Kepada GP3A “Berseri” Sergai TELUK MENGKUDU Sebagai perwakilan dari Sumatera Utara, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) “Berseri” Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) berhasil meraih predikat 5 terbaik se-Indonesia dalam acara Lomba GP3A tingkat nasional di Bandung Juli lalu. Namun daerah yang termasuk dalam peringkat lima besar ini kembali ditinjau dan dinilai secara langsung untuk menentukan predikat terbaik se-Indonesia. Sebagai kelanjutan dari lomba yang digelar di Bandung tersebut, Tim Juri yang dipimpin Baginda Siagian dari Kementerian Pertanian RI dan juri dari Institut Pertanian Bogor melakukan penilaian dan peninjauan langsung pertanian di Sergai. Kehadiran Tim Juri disambut langsung oleh Bupati Ir. H. Soekirman didampingi Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Kadis Tannak Ir. H. Safaruddin, Kepala BP2KP Setiyarno SP, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Camat Teluk Mengkudu Drs. Zulfikar, Forum Pimpinan Kecamatan Teluk Mengkudu, Kades Pematang Setrak, anggota P3A dan GP3A Teluk Mengkudu serta para undangan lainnya. Acara yang diawali dengan sambutan atraksi Reog Ponorogo dan tari persembahan ini digelar di halaman Kantor GP3A “Berseri” di Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu, Kamis. Dalam sambutannya,

Bupati Ir. H. Soekirman mengucapkan selamat datang sekaligus memperkenalkan profil daerah yang dikenal dengan motto “Tanah Bertuah Negeri Beradat” ini khususnya dari sektor pertanian kepada Tim Juri dari Kementan RI. Dikemukakan, sebagai daerah yang PDRB terbesarnya adalah dari sektor pertanian ini pada tahun 2012 tercatat memproduksi 231.886 ton beras sekaligus menyumbang surplus sebesar 149.095 ton untuk Provinsi Sumut. Hal ini tidak lepas dari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, upaya intensifikasi yang meliputi penggunaan bibit unggul, pengaturan penggunaan air, perbaikan sarana dan prasarana pertanian, adopsi teknologi baru dan memudahkan akses perkreditan bagi petani. Sedangkan sistem ekstensifikasi dicapai dengan perluasan areal pertanaman melalui peningkatan indeks pertanaman, jelas Bupati Soekirman. Pemkab Sergai terus berupaya meningkatkan pemberdayaan kelembagaaan P3A, GP3A dan IP3A. Oleh karenanya prestasi yang diraih oleh GP3A“Bersinar” ini sangat membanggakan daerah ini. Namun lebih dari sekedar predikat juara nasional semata, Bupati Soekirman mengharapkan perlombaan ini akan membawa perubahan dan kemajuan terhadap sektor pertanian tidak hanya di Kecamatan Teluk Mengkudu namun segenap masyarakat tani di daerah ini. (ARM)

FOTO BERSAMA - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Kadis Tannak Ir.H.Safaruddin, Kepala BP2KP Setiyarno SP,Camat Teluk Mengkudu Drs.Zulfikar,Pengurus GP3A“Bersinar” photo bersama dengan Tim Juri Penilai dari Kementerian Pertanian RI. (KPK POS/ARM)

Pemko T.Balai Minta Bantuan Pemprovsu TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai akhirnya angkat tangan melanjutkan pembangunan RSU type C di Jalan Kartini, Kecamatan Datuk Bandar. Terbukti, untuk menyelesaikan pembangunan yang sempat telantar, Pemkot akhirnya mengajukan bantuan dana ke Pemprovsu dan pemerintah pusat untuk kelanjutan proyek tersebut. “Pada dasarnya pemerintah kota keberatan rumah sakit tersebut terbengkalai, namun dana yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunannya tidak sedikit,” ujar Wali Kota Tanjungbalai, H.Thamrin Munthe, Senin. Untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit itu, sambung dia, pemerintah kota telah mengajukan bantuan kepada Pemerintah Pusat maupun Provinsi Sumatera Utara.“Meski proposal sudah dikirimkan

ke Pusat maupun Provinsi, namun hingga saat ini bantuan atau hibah dana penyelesaian bangunan itu belum kita dapatkan,” katanya di gedung dewan. Terkait penataan pedagang, dalam rapat paripurna tanggapan Wali Kota atas pandangan umum Fraksi terhadap LKPJ realisasi APBD TA 2012, Thamrin menyatakan, Pemkot telah menghimbau pedagang untuk menempati lapak jualan dilantai II Pasar Suprapto. Akan tetapi, sebut dia, pedagang tidak mau membuka kiosnya karena minat pembeli sangat minim untuk naik ke lantai II pasar tradisionil tersebut.“Para pedagang mengusulkan agar membuatkan tangga dari depan bangunan pasar, yang tujuannya menarik minat pembeli naik kelantai II. Hal ini perlu kita pikirkan bersama,” katanya lagi.(HER)

Pemkab Bertekad Tingkatkan Quota Calhaj BATUBARA - Pemkab Batubara bersama Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Batubara menggelar manasik haji akbar 1434 H, Rabu (21/8) dilaksanakan di Lima Puluh. Manasik haji akbar dibuka langsung Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM, dihadiri Kepala Kantor Kemenag Batubara Drs M.Sainik, ketua MUI H.Ghozali Yusuf, ketua IPHI H.Sabaruddin Lc dan jemaah calon haji.

Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain dalam arahannya mengatakan bahwa bimbingan manasik haji yang diadakan Pemkab Batubara dengan Kemenag sangat penting agar para Calhaj mengenal satu dengan lainnya sehingga bisa saling membantu saat melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Para Calhaj untuk bersyukur kepada Allah SWT karena tahun ini bisa berangkat haji memenuhi panggilanNya.(SAREL)

Bupati Asahan Ramah Tamah Dengan Para Pejuang

Pemkab Langkat Inventarisir Daerah Belum Teraliri Listrik STABAT - Belum terjangkaunya jaringan listrik untuk beberapa desa atau dusun di Kabupaten Langkat, disikapi serius eksekutif dan legislatif. Permasalahan sudah terhitung puluhan tahun, segera dicairkan melalui koordinasi ke PT PLN. Plt Sekda Langkat, dr H Indra Salahuddin, terkait permasalahan belum masuknya jaringan listrik di Dusun VII Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai selama 30 tahun lebih dan mungkin wilayah lainnya di Kabupaten Langkat belum terjaringi menjelaskan akan menginventarisir sekaligus mencarikan solusinya. “Memang benar seperti itu, kita sudah mendapatkan informasinya dan segera

melakukan inventarisir terhadap kemungkinan desa atau dusun mana saja yang belum teraliri jaringan listrik,” kata Indra mengenai langkah Pemkab Langkat terhadap permasalahan dimaksud, Senin. Indra menyebutkan, langkah ataupun upaya guna mengetahui penyebab mengapa sampai terjadi warga belum menikmati aliran listrik di tengah hiruk pikuk era globalisasi didengungkan ban-

yak pihak tak lain melalui koordinasi bersama pihak berkompeten yakni PT PLN. Kendati belum mengetahui persis kondisi medan pemukiman warga yang belum tersentuh jaringan listrik ini, namun Indra memperkirakan, besar kemungkinan tidak ada gangguan berarti dalam pemasangan instalasi ke area tersebut. “Itu makanya, kita mengumpulkan dulu tentang kondisi yang ada di lokasi guna pembahasan bersama pihak berkompeten lainnya,” jelas Indra. Secara terpisah, anggota Komisi IV Bidang Pembangunan dan Lingkungan DPRD Kab Langkat, Ralin Sinu-

lingga, mengaku hal serupa juga didapati di Desa Tanjung Gunung Dusun Perikahen Kemerahan Kecamatan Sei Bingai. Untuk itu, legislator ini sependapat dengan eksekutif untuk mengkoordinasikan dengan PT PLN. “Sudah sepantasnya permasalahan ini dicairkan, mengingat bangsa kita sudah merdeka enam puluh delapan tahun lalu. Sudah pernah kita bahas dengan pihak berkompeten (PLN) permasalahan ini namun masih saja realisasinya belum ada, secepatnya kita berkoordinasi agar hasilnya segera dinikmati,” singkat politisi PDI Perjuangan tersebut. (JUL)

Pangdan I/BB Tinjau Bedah Kampung Nelayan MEDAN - Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian meninjau pelaksanaan Bedah Kampung rumah masyarakat yang tidak layak huni di desa Rugemuk Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang, Senin. Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian meninjau langsung pelaksanaan Bedah Kampung rumah tidak layak huni dan fasilitas umum bagi masyarakat di desa Rugemuk Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang. Kegiatan bedah kampung ini merupakan pelaksanaan pembinaan territorial program Bhakti TNI yang diselenggarakan melalui pola kegiatan operasi bhakti oleh komando kewilayahan jajaran Kodam I/BB bersamasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta masyarakat. Hal ini dilaksanakan secara rutin dalam membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fasilitas umum serta membantu percepatan pembangunan di daerah guna terwujudnya sasaran pembinaan territorial dan kemanunggalan TNI- Rakyat. Lebih lanjut Pangdam I/BB mengatakan sasaran yang dibangun adalah merehabilitasi rumah tidak layak huni di daerah kampung nelayan sebanyak

Pembangunan Butuh Sinergitas Pemerintah Pengusaha STABAT - Sinergitas antara pemerintah dan pengusaha secara total dibutuhkan dalam pembangunan, karenanya dibutuhkan kerjasama sekaligus dukungan diantara kedua sisi guna terwujudnya pencapaian kesejahteraan sesuai tujuan. Sepantasnya, ma-

TINJAU - Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian saat meninjau pelaksanaan Bedah Kampung rumah masyarakat yang tidak layak huni di desa Rugemuk Kec. Pantai Labu Kab.Deli Serdang, Senin. (KPK POS/PENDAM) 82 unit rumah, 1 unit musollah, sekolah Paud, Tangkahan/Gudang ikan, Gapura, pemasangan pagar makam kuburan, pos kamling, jalan beton, 6 unit MCK. Kekuatan yang dikerahkan sebanyak 312 terdiri dari satuan Zidam, Yon Zipur, Yon Kav 6 Serbu, Yon Arhanud,

Bekangdam I/BB, Yon Armed dan Kodim 0204 Deli Serdang. Hadir dalam kegiatan Aster Kasdam I/BB, Kapendam I/BB, Bupati Deliserdang, Para Dansat BS, Muspika Kec Pantai Labu dan Masyarakat Nelayan. (REL)

sing-masing pihak menjalankan peran fungsi seideal mungkin. Penegasan itu disampaikan Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu, ketika bertemu Ketua DPC Gapensi Kab Langkat, Muara Perangin-Angin, dalam kesempatan silaturahim di rumah dinas bupati, Senin. “Antara pemerintah dan pengusaha itu memang dibutuhkan sinergitas, karena kedua sisi ini memang saling membutuhkan tetapi dengan ketentuan fair dan sportif. Sasarannya jelas, terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana diharapkan,” kata Bupati Ngogesa. Pertemuan yang berjalan santai

tersebut, Bupati sebelumnya mengucapkan selamat atas terpilihnya Muara sebagai Ketua DPC Gapensi Langkat melalui pemilihan yang dilansungkan dalam musyawarah beberapa waktu sebelumnya. Muara Perangin-angin pada kesempatan itu mengaku, berterimakasih dengan sikap Bupati Ngogesa yang memberikan penegasan terkait sinergitas dimaksud. Untuk itu, pihaknya (Gapensi) berupaya semaksimal mungkin menjalankan peranan sebagaimana mestinya sekaligus mengedepankan koordinasi dengan pemerintah sesuai ketentuan berlaku dalam ikatan kerjasama terbangun. (JUL)

KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP melaksanakan acara ramah tamah dengan para perintis kemerdekaan, veteran, purnawirawan, warakauri dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke -68, Kamis, 15 Agustus 2013 bertempat di Aula Melati Pemkab Asahan. Kegiatan ramah tamah tersebut dilaksanakan, kata Bupati, adalah untuk mengenang dan menghormati jasajasa para pahlawan pejuang kemerdekaan dan menanamkan kembali akan pentingnya arti nilai-nilai kepahlawanan, khususnya kepada generasi muda penerus bangsa. Dalam peringatan hari kemerdekaan pada 17 Agustus 2013 seluruh anak bangsa menundukan kepala mengucapkan terimakasih, memberikan hormat dan penghargaan yang tinggi kepada para pejuang dan para pendahulu yang berjuang tiada tara untuk Kabupaten Asahan dan Indonesia. Dalam momen ramah tamah tersebut, Bupati Asahan mengajak dengan sebuah harapan yang tinggi agar yang sedang mengemban amanah, marilah teruskan perjuangan tersebut agar tidak sia-sia, karena generasi bangsa yang terus berganti, bertanggungjawab dan melanjutkan apa yang telah dirintis dimasa silam. Maka itu kepada para pengurus veteran berikan kepercayaan kepada generasi sekarang untuk melanjutkan perjuangan bangsa, karena generasi sekarang juga memiliki komitmen, tekad dan semangat yang sama untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara, khususnya Kabupaten Asahan dengan visi membangun Asahan yang religious, sehat, cerdas dan mandiri. Sementara itu mawakili pengurus veteran Asahan, Ambarita meminta makam para pejuang yang ada di makam pahlawan dan dimakam umum untuk diperhatikan. Makam pejuang yang berada di makam umum diminta untuk diberitanda, bahwa makam tersebut adalah makam para pejuang. Begitu juga dengan makam yang ada dimakam pahlawan untuk tidak dibedabedakan kondisi makamnya. Artinya makam yang ada dimakam pahlawan diminta untuk seragam tanpa ada perbedaan. Kegiatan ramah tamah dirangkai dengan pemberian taliasih dan biaya transportasi kepada para keluarga para para pejuang. Hadir dalam acara tersebut forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD) Asahan, Ketua DPRD Asahan, para pejabat dilingkungan Pemkab Asahan, keluarga pejuang, keluarga paskibra dan keluarga besar KNPI Asahan (IN)

Ilham Iskandar Zein Terima Penghargaan KKA STABAT - Ilham Iskandar Zein atau yang akrab disapa Jack adalah generasi konservasi alam dari Kabupaten Langkat. Pada peringatan HUT ke-68 RI, Jack diundang Kementerian Kehutanan RI untuk menerima penghargaan Kader Konservasi Alam (KKA) Tingkat Nasional 2013, mewakili Provinsi Sumatera Utara di Istana Negara Jakarta. Hal ini tentu menjadi kebangggaan tersendiri untuk Sumatera Utara terlebih bagi Kabupaten Langkat yang memiliki begitu banyak potensi sumber daya alam dengan berbagai keanekaragaman hanyati yang harus dilestarikan. Ilham berdomisili di Kecamatan Stabat, selama ini

aktif pada kegiatan konservasi dan lingkungan baik pengamanan, pengawetan serta pemanfaatan hutan seperti pengembangan ekowisata, pemberdayaan masyarakat, pembibitan dan penghijauan. Jack mengatakan bahwa orientasi dari sebuah perbuatan bukan pada penghargaan, pujian ataupun finansial, melainkan dampak yang luas dari perbuatan itu sendiri. “Banyak cara mencintai Negeri ini, penghargaan ini untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara terutama Pemerintah Kabupaten Langkat yang telah banyak mendukung, merupakan suatu amanah konservasi untuk dapat melestarikan hutan,” ucapnya. (JUL)

Ilham Iskandar Zein alias Jack


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 265 26 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2013

SUMUT / ACEH / RIAU

upacara HUT ke-68 RI, harus menumpang lahan milik warga, persis di pinggiran Sei Ular. "Sangat prihatin sekali melihat hal ini. Kita berharap kedepan upacara apapun itu hendaknya dapat dilakukan di lapangan milik pemerintah. Untuk itu kita mendesak pemerintah Kabupaten dan Kecamatan untuk memikirkan hal ini," ujar Amin.

MEDAN - Peringatan detik-detik Proklamasi HUT ke-68 Kemerdekaan RI di seluruh daerah di Sumut berlangsung khidmat. Walau hujan turun para peserta upacara dengan tekun mengikuti jalannya upacara. Di Langkat, HUT ke-68 Kemerdekaan RI diawali dengan penyantunan 50 orang anak yatim. Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH mengajak untuk merefleksikan perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kusuma bangsa, orang tua, para veteran pejuang agar semangat pantang menyerah dan rela berkorban yang mereka miliki menghiasi kepribadian setiap anak bangsa untuk mengisi dan melanjutkan citacita kemerdekaan. “Terima kasih kami ucapkan atas nama Pemkab. Langkat kepada seluruh pihak yang telah ikut mensukseskan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan tahun ini,” kata Bupati H. Ngogesa pada Malam Resepsi Kenegaraan di Serambi Jentera Malay rumah dinas Bupati, Sabtu. Bupati Ngogesa beserta unsur Muspida memberikan ucapan selamat kepada anggota paskibraka yang telah membuktikan hasil penggemblengan oleh para pelatih saat pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada upacara peringatan HUT RI ke68 di alun-alun T. Amir Hamzah. Usai acara, seluruh anggota Paskibraka mendapat arahan dan uang saku dari Bupati Langkat yang dialokasikan dari APBD sebesar Rp200.000 per orang dan dari pribadi Bupati Rp200.000,per orang. Sedangkan para pelatih selain mendapat honor sebesar Rp1.300.000 per orang dan asisten pelatih Rp500.000 per orangnya, secara pribadi Bupati Ngogesa juga memberikan tambahan sebesar Rp500.000 per orangnya dan cendera hati masing-masing sehelai kain sarung. DI ASAHAN Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menjadi inspektur upacara (Irup) pada Peringatan HUT ke - 68 Kemerdekaan Republik Indonesia yang

SANG MERAH PUTIH - Bupati Sergai Ir.H.Soekirman menyerahkan bendera Sang Merah Putih kepada Sri Adinda Nst anggota Pasukan Pengibar Bendera pada upacara peringatan detik-detik Proklamasi 17 Agustus 2013 di lapangan Erry-Soekirman di Sei Rampah, Sabtu. (KPK POS/ARM)

SATYA LENCANA - Bupati Langkat Ngogesa melalui Sekda dr.Indra menyematkan satya lencana kepada para penerima pada rangkaian acara penurunan bendera di Alun-alun T. Amir Hamzah Stabat, Sabtu.

digelar di lapangan Parasmaya Kisaran, Sabtu. Sedangkan sebagai pembaca teks Proklamasi dibaca oleh Ketua DPRD Asahan, Benteng Panjaitan SH. Kemudian Sebagai komandan upacara yakni dari Kapten Inf Zulkiflan dari Kodim setempat. Untuk pengibar bendera meah putih dilakukan oleh M Adenan Aziz asal SMAN 2 Kisaran, Yogi Ganda asal sekolah SMAN 1 Kisaran Dika Ananda Srg asal MAN Kisaran, sedangkan sebagai pengambil bendera dilakukan oleh Sri Devi Afriani asal sekolah SMK 1 Kisaran. Upacara Kemerdekaan tersebut dihadiri oleh unsure Forum Komunkasi Pimpinan Daerah (FKPD), anggota DPRD Asahan, Veteran, OKP, Ormas serta para undangan yang mengikuti upacara. Usai digelar peringatan HUT RI tersebut acara dirangkai dengan defile dan terlihat masyarakat kota Kisaran sangat antusias mengikuti upacara HUT RI tersebut. Pada malam harinya kegiatan dilanjutkan dengan malam resepsi HUT Kemerdekaa RI ke 68. Bertempat dipendopo rumah dinas Bupati Asahan. Dalam arahanya Bupati mengatakan bahwa sejak awal kemerdekaan RI sampai dengan kini berbagai upaya telah dilakukan, dengan memanfatakan segala potensi daerah yang ada, dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia dilaksanakan pembangunan diberbagai bidang yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Bupati Asahan mengajak sege-

detik proklamasi, Bupati Soekirman menyerahkan bibit pohon trembesi kepada Mahasiswa PKL dari Fakultas Pertanian USU Program Agrobisnis. Upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI yang setiap tahunnya diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk di Kabupaten Sergai itu bertambah semarak lagi tatkala group drum band dari marching band SMA Teladan dan Perguruan Kartini Sei Rampah menampilkan kebolehannya menghibur sekaligus memukau peserta upacara dan warga yang hadir dengan membawakan lagulagu kebangsaan maupun lagu populer. Pada HUT ke-68 RI, jajaran Polres Sergai mengadakan berbagai kegiatan lomba dan hiburan. Di antaranya pertandingan sepak bola dan sang Kapolres AKBP.Arif Budiman SIK MH turut turun ke lapangan hijau. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-68 Kemerdekaan RI, serta menjalin hubungan yang harmonis dan humanis dengan masyarakat, dan membaur dalam semangat nasionalisme.

nap elemen masyarakat untuk menata kehidupan poltik dan demokrasi yang mapan atas dasar kesadaran bersama, dengan kondisi stabil atas usaha bersama sehingga kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan.“ Semoga peringatan Kemerdekan tahun ini dapat meningkatkan semangat kita untuk mewujudakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, “ kata Bupati Asahan. DI SERGAI Peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-68 tanggal 17 Agustus 2013 tingkat Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang dilaksanakan di Lapangan Erry-Soekirman Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah berjalan khidmat dan lancar. Bertindak sebagai inspektur upacara (irup) Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dan komandan upacara Danramil 07 Perbaungan Kapten Arm. Paidi serta perwira upacara Lettu. Kav Bambang Hermanto. Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Sergai H. Azmi Yuli Sitorus SH, MSP beserta pimpinan dan anggota dewan lainnya, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Ketua TP Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, para pejuang veteran, para pejabat di lingkungan Pemkab Sergai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta seribuan warga masyarakat Sei Rampah. Usai upacara peringatan detik-

(KPK POS/JUL)

DI BINTANG BAYU Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar SH bertindak sebagai Iruppada upacara peringatan HUT ke-68 Kemerdekaan RI di lapangan SMA Negeri 1 Bintang Bayu yang dihadiri ribuan peserta upacara dari unsur PNS, Kepala Desa dan Prangkat, Sekdes, para guru dan siswa SD, SMP serta SMA, OKP AMPI dan tokoh mas-

yarakat lainnya. Acara berlangsung tertib dan berjalan khidmat ditandai dengan bunyi sirene dan pembacaan Teks Proklamasi oleh Drs.Yeddy Efendi Sipayung MM (Kasek SMAN 1 Bintang Bayu). Sementara bertindak sebagai Komandan Upacara Serma Tunggul Sitorus dan Perwira Upacara Serda Mahdi. Pengibar bendera dari siswa SMA Negeri 1 Bintang Bayu sukses menjalankan tugasnya baik penaikan dan penurunan bendera. Demikian halnya paduan suara dari SMP Negeri dan SMA Negeri Bintang Bayu juga dapat meyelesaikan tugas sebagaimanan direncanakan. Kepada KPK Pos Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar SH didampingi Istri menyampaikan rasa haru dan bangga atas prosesi upacara. DI SERBA JADI Peringatan Detik-detik HUT ke - 68 RI di Kecamatan Serba Jadi berlangsung khidmat dan meriah. Atraksi Kuda Lumping dari Pengurus Pujakusuma Pulau Gambar yang dipimpin Amin Malabar yang juga Ketua PAC Pemuda Pancasila Serba Jadi, tampil pada acara ini. Turut menyaksikan atraksi tersebut Camat Serba Jadi Sri Hernawati SSos, Peltu Lazuardi pelatih Paskibra, para kades, PNS dan masyarakat sekitar. Amin Malabar kepada KPK Pos menyampaikan rasa haru melihat kondisi di Kecamatan Serba Jadi ini. Pasalnya untuk melaksanakan

DI TAPUT Sedang di Tapanuli Utara (Taput) HUT ke-68 RI dilangsungkan mulai dari tingkat kabupaten hingga ke kecamatan. Seperti halnya di Kecamatan Pagaran, peringatan dipusatkan di lapangan Merdeka Kecamatan Pagaran. Peringatan yang diawali dengan pawai dari halaman kantor Camat Pagaran diiringi drum band beberapa sekolah di Kecamatan Pagaran. Tampil sebagai pemimpin upacara AKP S. Simangunsong, Pembina Upacara Camat Pagaran Adippuan Hutabarat SIP. Pembaca teks proklamasi adalah Anggota DPRD Tapanuli Utara Poltak Sipahutar serta pengibar bendera merah putih (paskibra) adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Pagaran dan dihadiri puluh ribuan peserta upacara yang terdiri dari siswa-siswi, guruguru serta masyarakat. Upacara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ketua BKAG Kecamatan Pagaran Pdt. B Siagian Dalam arahannya Camat Pagaran menyatakan bahwa kita harus menyadari bahwa jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur itu sangat besar dan tak ternilai harganya. Oleh karena itu sebagai generasi penerus bangsa harus mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, di antaranya para pelajar harus belajar dengan sebaik-baiknya. Usai upacara, diadakan kegiatan hiburan berupa kesenian dan olah raga ringan. Di antaranya adalah kesenian “tumba” bagi anak TK dan Sekolah Dasar, tortor untuk tingkat SMP dan SMA. Perlombaan olah raga ringan untuk tingkat SD seperti Jalengkat, lomba lari dan tarik tambang untuk tingkat SMP dan SMA, lomba merias wajah dengan tutup mata bagi Ibu-ibu PKK. Untuk perlombaan hiburan adalah lomba makan kerupuk untuk anak tingkat SD. Lalu dilanjutkan dengan pengumuman -pengumuman juara-juara. (JUL/IN/ARM/SP/SLBT)

Ribuan Masyarakat Meriahkan Resepsi HUT 68 RI BATUBARA - Puncak acara peringatan HUT ke68 Kemerdekaan RI ditandai dengan Perayaan Malam Resepsi HUT Proklamasi Meriah di Lima Puluh, Senin (19/8). Tidak ubahnya dengan tahun lalu, malam resepsi Agustusan ini selalu dihadiri ribuan masyarakat yang ingin melihat kemeriahan panggung resepsi. Di barisan depan tribun kehormatan terisi penuh, selain Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM beserta isteri, juga ada ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE MSi, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), Sekdakab T.Erwin SE, juga tampak para pejuang, tokoh-tokoh kemerdekaan Batubara yang telah berusia senja dan rombongan Paskibraka hadir di acara ini. Meski usia mereka terlihat renta, namun semangat patriotisme para pejuang itu masih begitu segar. Mereka seolah mengekspresikan kerinduan perjuangannya di malam resepsi ini. Tak salah di acara ini H.OK Arya Zulkarnain memberikan penghargaan kepada LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) dan pejuang 45. Kepada para pejuang, Bupati Batubara H.OK

Arya Zulkarnain mengungkapkan kekaguman perjuangan para pejuang. Sebagai generasi penerus para pejuang agar ke semua orang untuk membangun negara ini, khususnya Batubara dengan bekerja keras dan gigih. Beberapa capaian kinerja yang telah dilakukan pemkab Batubara Seperti pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, dan berbagai infrastruktur yang telah dibangun guna menopang percepatan pertumbuhan ekonomi seperti, jalan, insfrastruktur, rel kereta api, pelabuhan dan Information Technology (IT). Juga perbaikan pelayanan publik kepada masyarakat. "Seandainya kita renungkan, kepenatan atas apa yang telah kita perbuat beberapa hari ini tidak sebanding dengan segala yang telah diperbuat oleh para pejuang kita dalam merintis, meraih dan mempertahankan kemerdekaan kedaulatan NKRI, dengan segala pengorbanan tenaga, pikiran, harta, keluarga bahkan nyawa mereka sekalipun rela mereka korbankan demi negara ini yang nilainya tidak bisa dihitung dengan materi," tandasnya. (SAREL)

JUARA - PS Desa Huta Nagodang Muara keluar sebagai juara Piala Roy saat menerima hadiah. (KPK POS/PR)

PS Huta Nagodang Boyong Piala Roy Cup RESEPSI - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM usai acara resepsi HUT RI 68 menyalami anggota PASKIBRAKAS. (KPK POS/SAREL)

MUARA - Persatuan Sepak bola (PS) Desa Huta Nagodang Muara, berhasil membawa pulang Piala dan hadiah uang pembinaan setelah mengkandaskan PS Desa Silalitoruan di final dengan score 4 -1 dalam laga Piala Roy Sahat Siregar Cup I yang berlangsung, Sabtu, di lapangan Tugu Siregar, dan mendapat aplus dari ribuan penonton yang memadati lapangan. Sementara juara 3 diraih PS Desa Aritonang setelah mengalahkan PS Desa Untemungkur dengan score 3 - 2. Even ini dimaksudkan untuk

mencari bibit baru guna memperkuat tim Muara dilaga yang lebih besar, sekaligus sarana hiburan bagi masyarakat disana. “Kedepan even ini akan dibuat lebih baik dan lebih bergema serta menambah jumlah dana pembinaan,” kata Roy Siregar, pemilik even, yang juga anggota DPRD Taput. Penyerahan hadiah dilangsungkan usai acara 17 Agustus di lapangan yang sama. Hadiah langsung diserahkannya berikut dengan Kapolsek, tokoh masyarakat dan agama, serta Samsul Sianturi SH caleg Demokrat asal Muara di

Dapil IX juga didaulat guna menyerahkan hadiah tadi. OP Ronauli Siregar tokoh masyarakat setempat mengatakan sangat bangga dan mendukung pelaksanaan even Roy Cup. “Even ini disamping dilakukan dengan aman, juga sangat baik untuk sarana hiburan HUT, kami berharap even ini tidak hanya sampai disini dan tahun depan harus dilakukan lebih baik lagi, bisa saja dengan mendatangkan kesebelasan diluar Muara sebagai bandingkan layaknya seperti wasit yang didatangkan dari PSSI Tarutung,” pungkasnya. (PR)


E D I S I 265 26 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Areal Pengembangan PTPN 5 Kabun Dipertanyakan PEKAN BARU - Areal pengembangan perkebunan sawit PTP Nusantara 5 Riau di Kabun seluas 5.957 hektar dipertanyakan aktivis LSM GPKDR Anirzam. Soalnya areal pengembangan tersebut, hingga saat ini PTPN 5 belum mengantongi izin, yaitu izin pelepasan kawasan hutan maupun HGU. Untuk memuluskan usaha pengembangan perkebunan sawit tersebut PTPN 5 menggandeng beberapa Koperasi dengan melibatkan masyarakat. Diantaranya Kopersi Unit Desa (KUD) Bumi Asih, KUD Kopni Batu Gajah, KUD Datuk Pandak dan KUD Pesantren Landasan Kerjasama Sesuai Surat Direksi PT.Perkebunan Nusantara V Nomor : 05.11/X/66/ 99, tanggal 25 Juni 1999. Mengenai Persetujuan PTPN V untuk bertindak selaku mitra usaha KUD Bumi Asih dalam pembangunan kebun plasma kelap sawit. Sesuai data yang diperoleh LSM GPKDR Permohonan PTP Nusantara 5 sesuai surat No. 128 - PTPN V/ 05.DI/05.HKKM5/X/XII/ 2003 tanggal, 13 Desember 2003 tentang pelepasan kawasan hutan. Oleh Menteri Kehutanan permohonan PTPN 5 ditolak. Surat penolakan Berdasarkan surat Nomor : 3.190/ Menhut-II/2004 ditujukan kepada Direktur PTP Nusantara 5. Perihal penolakan permohonan pelepasan areal untuk lahan perkebunan. Padahal Menteri Kehuta-

KPK: Djoko Susilo Cuma Bisa Jadi Ketua RT

Kebun Sawit PTPN 5 Batu Langka. (KPK POS/PUR) nan RI dengan tegas menyebutkan dalam surat tersebut pada diktum 2. “Berdasarkan hasil telaahan atas areal yang dimonon PTPN 5 merupakan kawasan hutan dengan fungsi sebagai Hutan Kawasan Produksi Terbatas (HPT). "Dengan demikian kawasan hutan yang dimohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai surat No.364/Kpts-II/ 1990 dan Nomor 519/Kpts/ HK.050/7/1990 dan No.23VII-1990 tentang Ketentuan

pelepasan Kawasan Hutan dan pemberian Hak Guna Usaha," katanya. Menurut Anirzam, PTPN 5 melakukan usaha pengembangan perkebunan melanggar ketentuan yang berlaku. "Soalnya belum mengantongi izin PTPN 5 dengan menggunakan uang negara berani melakukan pekerjaan besar," ujarnya Pengembangan usaha perkebunan PTPN 5 dengan menggandeng sejumlah KUD merupakan upaya mengelabui Pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan sumber yang dihimpun dalam investigasi beberapa waktu lalu ke Ka-

bun dan Batu Gajah, bahwa areal pengembangan kebun PTPN 5 Batu Gajah masih kawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah papan plang Dinas Kehutanan Riau terbuat dari besi ukuran tinggi 120 cm dengan lebar 160 cm masih terpampang di Desa Batu Gajah dengan luas areal 30.000 hektar. Hasil pantauan di lapangan Luas lahan pengembangan PTPN 5 sekitar 5.957 hektar untuk areal Inti 3857 hektar. Tahap I, paket 2000 seluas 1.841 hektar paket 800, seluas 637 hektar, bibitan 33 hektar Tahap II paket I sekitar 594 hektar Tahap II sekitar 752 hektar. Sedang-

kan untuk areal KKPA KUD Bumi Asih tahap I seluas 200 hektar Tahap II, 400 hektar tahap III sekitar 200 hektar. KUD Kopni Batu Gajah sekitar 300 hektar KUD Datuk Pandak 500 hektar KUD Pesantren 500 hektar Kawasan pengembangan Tapung PTPN 5 kini disulap menjadi kawasan perkebunan Batu Langka luas areal kebun sawit PTPN 5 Batu Langka yang hingga saat ini belum mengantongi izin masih terus beroperasi dilokasi kawasan pengembangan tersebut telah berdiri kantor Menejer perkebunan PTPB 5 Batu Langka (PUR)

JAKARTA - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi Sapto Prabowo, mengatakan Inspektur Jenderal Djoko Susilo masih boleh menjadi Ketua Rukun Tetangga. Sebab, jabatan Ketua RT bukan bagian dari jabatan publik yang dimaksudkan dilarang. "Jabatan publik yang dimaksud adalah menjadi anggota parlemen atau gubernur, begitu. Ketua RT tak termasuk," kata Johan di kantornya, Rabu. Jaksa penuntut umum menuntut Djoko Susilo dengan hukuman pidana 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara. Jaksa juga meminta majelis menjatuhkan pidana tambahan, salah satunya mencabut hak Djoko untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Menurut Johan, hukuman pencabutan hak itu adalah pertama kalinya terjadi di KPK. Lembaga antirasuah mengenakan dakwaan tambahan dengan maksud menggunakan segala ketentuan yang terkait dengan korupsi. "Terdakwa adalah pelaku tindak pidana korupsi yang dianggap mencederai hak masyarakat," ujar Johan. "Jangan sampai ada terpidana mendapat jabatan di publik." Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Inspektur Jenderal Djoko Susilo terbukti korupsi dalam proyek pengadaan simulator uji kemudi roda dua dan roda empat tahun anggaran 2011 serta melakukan tindak pidana pencucian uang. (TI/BBS)

Ibu Rumah Tangga dan 3 Pria Kurir Narkoba Ditangkap GAYO LUES - Seorang ibu rumah tangga dan tiga rekannya ditangkap polisi saat mengirim narkoba jenis ganja di pos perbatasan Gayo Lues-Kutacane, Aceh, kemarin. Dari tangan pelaku, polisi menyita 80 kilogram ganja kering yang disimpan di dalam dua karung goni dan tas. Barang haram itu akan dibawa pelaku ke Kota Medan, Sumatera Utara, dengan menggunakan angkutan umum jenis minibus tujuan Gayo Lues-Medan, namun aksi digagalkan petugas Satuan Resnarkoba Polres Gayo Lues yang melakukan razia angkutan umum.

Saat melakukan penggeledahan barang bawaan penumpang, polisi menemukan 60 bal ganja dari dua karung goni. Selain itu petugas menemukan 20 bal ganja yang disimpan di dalam tas pelaku. Tanpa ada perlawanan, empat pelaku dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Dari pemeriksaan sementara, pelaku perempuan sudah tiga kali tertangkap basah membawa ganja ke wilayah Sumatera Utara. Para pelaku diduga menjadi anggota sindikat peredaran narkoba antarprovinsi. Para pelaku mengaku mendapat imbalan Rp500 ribu per kilogram untuk setiap kali mengantar ganja. Atas perbuatanya, keempat tersangka dijerat Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Dimusnahkan Sementara itu, dalam mencegah peredaran narkoba di Indonesia khususnya di Aceh, TNI dan Polri diharapkan meningkatkan kekompakan, terutama di tingkat Markas Besar (Mabes) di Jakarta hingga ke tingkat provinsi sehingga masuknya narkoba jenis sabu ke Indonesia dapat dihindari (dijegah). ‘’Seluruh jajaran Polri dan TNI, baik TNI AL, TNI AD dan TNI AU harus bersama-sama dalam membasmi peredaran narkoba di Indonesia, termasuk Aceh. Apalagi diketahui sabu itu diproduk di luar negeri, tapi beredarnya sampai ke pelosok desa,’’ kata ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Aceh Timur Syahrul Syama’un usai pemusnahan barang bukti ganja dan sabu di halaman Mapolres Aceh Timur, Kamis, di Peudawa. Syahrul menilai campur tangan Presiden RI bersama Kementerian terkait sangat penting dalam membangun kebersamaan antara TNI dan

Polri sehingga masuknya narkoba dari berbagai jenis ke Indonesia dapat dicegah, seperti masuknya sabu yang diduga dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara ke Indonesia. ‘’Jika kita lihat wilayah, maka Aceh salah satu jalur masuknya narkoba jenis sabu dari luar negeri melalui jalur laut. Oleh karenanya personel dan sarana penunjang lain seperti kapal sangat dibutuhkan, tapi antisipasi ini berhasil jika kebersamaan dan kekompakan antara TNI/Polri mampu dibangun,’’ kata Syahrul Syama’un yang juga Wakil Bupati Aceh Timur. Syahrul menambahkan, produksi barang haram di luar negeri seperti sabu telah merusak dan menghancurkan generasi Aceh. Bahkan, garagara sabu yang diedarkan para mafia narkoba, orang Aceh yang ikut-ikutan harus menerima sanksi hukum dipenjara sesuai hukum. ’’Moral bangsa rusak jika narkoba terus beredar di negeri ini. Oleh karenanya, TNI/ Polri yang memiliki wewenang penuh harus mampu memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya,’ ’papar Syahrul. Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir didampingi Kasat Narkoba AKP Adi Sofyan menjelaskan, seluruh barang bukti ditangkap dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur bersama sejumlah tersangka. Kali ini jumnlah yang dimusnahkan 3,8 kg sabu dan 2,7 ton ganja. Dia menyebutkan, ganja ditangkap pada 2 Juli 2013 lalu dalam sebuah angkutan jenis Colt Diesel dari Aceh Besar menuju Medan, Sumatera Utara. Saat itu, 2,7 ton ganja dimasukkan dalam karung berisi kunyit untuk mengelabui petugas. Bahkan truk berisi kunyit dan ganja tersebut dibarengi satu unit mobil Avanza warna hitam yang diperkirakan saat itu di dalamnya pemilik ganja. (BSO)

Kepala Desa Bulan Baru Runtung Ginting foto di gerbang masuk desa Bulan Baru usai gotong royong. (KPK POS/SARITUA)

Kepala Desa Bulan Baru dan Masyarakat Gotroy BRASTAGI – Seminggu sebelum 17 Agustus 2013, masyarakat melaksanakan gotong royong (gotroy) membersihkan parit dan menata jalan masuk ke desa Bulan Baru dimulai dari Simpang Jalan Udara Berastagi Kepala Desa Bulan Baru Runtung Ginting yang memimpin gotroy menyatakan, masyarakat Bulan Baru sangat bersemangat menyambut Hari Ulang Tahun ke 68 RI dengan semangat cinta bangsa dan cinta tanah air. "Selama 68 tahun Indonesia merdeka, masyarakat Bulan Baru merasakan desanya aman, tertib dan sudah mengecap dunia pendidikan," tutur Kepala Desa Bulan Baru Runtung Ginting. Ditambahkannya, berkat gelora dan semangat HUT RI partisipasi masyarakat Desa Bulan Baru menggagas, membentuk dan mendirikan master plank pada pintu gerbang masuk ke desa Bulan Baru dengan bertuliskan Selamat HUT RI ke 68 serta menancapkan bendera merah putih di atas pilar plank berwarna cat merah dan putih. (SM)

DIMUSNAHKAN - Terlihat saat barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara membelender.(KPK POS/BSO)

Epaper kpkpos 265 edisi senin 26 agustus 2013  

Kpkpos surat kabar mingguan korupsi politik dan kriminal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you