Issuu on Google+

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

WASPADAI UANG PALSU JELANG LEBARAN Sebagai Bupati Amri Tambunan gagal. Banyak sekali APBD yang diduga masuk ke kantong pribadinya selama empat tahun anggaran yang mencapai Rp883. Jika memang tidak diproses juga oleh penegak hukum, gantung saja Amri Tambunan.

Yono

Aminuddin Basri

” Bendera Aceh Tak Boleh Dikibarkan JAKARTA - Pemerintah menegaskan tidak boleh ada pengibaran bendera Aceh (mirip bendera GAM) dalam peringatan 8 tahun perdamaian Aceh pada 15 Agustus nanti. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menjelaskan tidak adanya kesepakatan dalam persoalan ini tidak berarti bendera Aceh harus dikibarkan. Mendagri mengaku telah mengirimkan dua orang timnya ke Aceh. "Kemarin kita mengirim dirjen 2 orang. Itu sudah disepakati nanti tanggal 31 besok dibahas lagi di Jakarta saya akan bicara dengan pak Gubernur (Gubernur Aceh). Apabila tidak diperoleh kesepakatan perubahan bendera itu, maka tanggal 15 belum akan dikibarkan," jelas

Mendagri di sela-sela sidang kabinet paripurna, di kantor kepresidenan, Jakarta, Kamis. Pemerintah, kata Gamawan, akan bertindak tegas jika memang pada tanggal 15 Agustus, nekat dilakukan pengibaran. Pemerintah akan menyurati pemda Aceh. "Saya akan buat surat, Menko (Menkopolhukam) juga akan buat surat. Kan artinya qanun itu belum sah. Kalau belum dilakukan perubahan kan, karena itu tidak boleh juga dikibarkan," jelas Gamawan. Dengan surat itu maka pihak kepolisian akan menindak lanjutinya. "Kalau sudah saya, dan pak Menko menyurati pemda Aceh, tentu ini harus ditindaklanjuti. Di

Warga Tanjung Morawa

EDISI 262/ THN VI 29 JULI – 4 AGUSTUS 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 12 kolom REDAKSI

Keterlibatan Amri dalam kasus itu jelas. Dia merupakan orang nomor satu di Deli Serdang, semua pencairan dana proyek sudah pasti atas sepengetahuannya. Aparat hukum harus menyeret Amri ke meja hijau.

Bila Anak Ikut Kampanye KEINGINAN para wakil rakyat untuk membolehkan anak-anak ikut berkampanye pada Pemilu 2014 sungguh konyol. Langkah ini tidak hanya melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi juga bisa mendatangkan bahaya bagi anak-anak. Komisi Pemilihan Umum tak perlu meladeni usul tersebut. Gagasan itu hanya menunjukkan betapa gegarnya pemikiran politikus Senayan. Mereka cuma memikirkan kepentingan partainya agar kampanye menjadi lebih ramai, tapi tak terpikir betapa besar mudaratnya hal tersebut bagi anakanak. Usul itu mencuat saat Komisi Pemilihan Umum mengadakan rapat konsultasi soal peraturan kampanye dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu. Dalam sidang itulah mayoritas anggota Dewan yang hadir mendesak KPU mengubah aturan pelibatan anak-anak di bawah usia 18 tahun dalam kampanye. Mereka berdalih, soal keselamatan anak bukanlah masalah, asalkan penyelenggara kampanye bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak. Politikus Senayan seakan memanfaatkan lubang yang mereka

Koordinator Aksi

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Proyek Jalan di Desa Sei Sembilang Asal Jadi SEI KEPAYANG – Pelaksanaan proyek pengaspalan hotmix dan agregat base A dan B sepanjang 1,3 km oleh PT Res Karya di Sei Lunang, Desa Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan oleh Dinas Bina Marga UPTD Kota Tanjung Balai dikerjakan asal jadi. Hal itu dibuktikan dengan adanya pembangunan tembok penahan dengan menggunakan batu padas akan tetapi tidak memakai cerocok, sementara kondisi tanah adalah rawa-rawa dan setiap saat terendam air pasang surut. Akibatnya, tembok penahan yang sudah selesai dibangun terlihat sudah mulai retak-retak. Bahkan ada yang rubuh, diduga selain karena tidak adanya cerocok juga karena formula pemasangan tembok

tidak sebagaimana mestinya. Sehingga dikhawatirkan, tembok penahan yang diduga dibangun tidak sesuai dengan bestek tersebut akan rubuh sebelum waktunya sehingga tidak dapat bermanfaat seperti yang diharapkan. Hal yang sama juga terjadi pada kegiatan pengaspalan hotmix AC-BC dan AC-WC serta agregat base A dan B yang dilakukan tanpa didahului dengan pembersihan badan jalan dari lapisan tanah dan rumput yang menutup permukaan badan jalan. Sehingga diyakini, jika kegiatan yang menelan biaya sebesar Rp5,25 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 itu tidak segera dihentikan, justru akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi negara.(HER)

Pemkab Rohil Tekor Rp375 Miliar BAGANSIAPIAPI - Penggunaan dana APBD Tahun Anggaran 2013 Pemkab Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) devisit sebesar Rp371.088.668.548. Tentunya menjadi pertanyaan kenapa bisa devisit. Kemana saja dana APBD kabupaten itu dipergunakan. DEMIKIAN sejumlah pertanyaan yang muncul, ketika ditekahui dana APBD kabupaten itu devisit dalam jumlah yang cukup signifikan. Ketekoran itu terjadi penyebabnya adalah, akibat lebih besar pengeluaran dibandingkan pendapatan. Pendapatan Pemkab Rohil sesuai Perda 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang ditanda tangani Bupati Rohil H.Annas Maamun, 18 Februari 2013 sebesar Rp2.248.557.452.343. Sementara jumlah belanja

» Irjen Pol Badrodin Haiti

MEDAN - Kasus dugaan korupsi menggurita di Kabupaten Deli Serdang (DS). Sebagai Bupati Deli Serdang, Amri Tambunan dinilai gagal. Selama Amri menjadi bupati pembangunan di Deli Serdang tidak merata dan praktik mafia tanah serta kasus dugaan korupsi menggurita. Indikasi ini menunjukan Amri tak layak jadi pimpinan. Aktivis anti korupsi di Sumut, Hendra Sembiring mengaku sangat miris atas masih terbelakangnya Kabupaten Deli Serdang dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sumatera Utara. “Kenapa saya bilang begitu, Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Deliserdang besar, tapi pembangunannya tidak merata. Lihat saja di wilayah Tembung, Percut, Bandarkalipah dan berbagai daerah kecamatan lainnya, ruas jalan umumnya berlubang-lubang bagaikan kubangan kerbau,” tegas Sem-

biring mengkritis kinerja Amri Tambunan, Kamis, seperti dikutip Starmedua Group. Bukan hanya itu, dugaan korupsi senilai Rp10 miliar pada proyek Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM) terindikasi sebagai ajang cari duit. “Hasilnya tidak dirasakan masyarakat, yang parahnya kasus itu terindikasi korupsi pula,” ucapnya. Selain itu, soal masalah tanah tak juga bisa diselesaikan Amri. Konflik berdarah di seantero Kabupaten Deliserdang terus terjadi. “Tidak logika seorang Bupati tidak

Perundang-undangan H Zurwansyah SH. Begitu pula dengan para anggota dewan, tidak nampak batang hidungnya. Menurut informasi, sebagian besar anggota dewan masih berada di luar daerah karena sedang melakukan studi banding. Menanggapi penggerebekan tersebut, pengamat hukum, politik dan pemerintahan, Ahmad Daulay menilai hal itu sebagai langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Langkat.

JAKARTA - Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Badrodin Haiti, salah satu bakal calon kapolri memiliki harta berupa uang senilai US$4.000 dan jumlah harta lainnya. Namun, dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak dijelaskan asal muasal uang tersebut. Usai melakukan pelaporan hartanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badrodin menjelaskan asal muasal uang dolar Ameriksa Serikat itu. "Oh, itu honor saya waktu di Kamboja," kata Badrodin di kantor KPK, Jumat. Badrodin menjelaskan pada 1992 hingga 1993 dia menjalani tugas menjaga perdamaian di Kamboja. Selama setahun ia mendapat honor per hari US$150 "Sebagai penjaga per orangan," kata dia. Selain soal uang US$4.000 yang

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

DUGAAN KORUPSI PERJALANAN DINAS

Kejari Gerebek Kantor DPRD Langkat STABAT–Tim penyidik Kejari Stabat dipimpin Kasi Intel Zulfahmi SH, melakukan penggerebekan ke Kantor Sekretriat DPRD Langkat, Kamis (25/7). Penggerebekan itu dilakukan terkait dugaan korupsi biaya perjalanan dinas para anggota DPRD Langkat TA 2012 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp1,5 M sampai Rp2, 5 M. Pantauan awak koran ini, penyidik dari Kejari Stabat itu memasuki setiap ruangan Sekretariat DPRD Langkat, mulai dari ruangan Bagian Umum, Risalah, Keuangan

sampai ruangan kerja Sekretarias Dewan (Sekwan) Drs H Salman MSi. Bukan hanya sekadar masuk dan menanyai para pejabat dan staf, tim penyidik juga memeriksa dan membawa berkas-berkas dan data penting, termasuk beberapa unit CPU komputer milik bagian keuangan. Tampak beberapa petugas keamanan dari Polres Langkat berjaga-jaga dan ikut mengawasi. Sekwan Drs H Salman MSi tidak berada di tempat, sehingga tim penyidik tampak hanya didampingi Kabag Hukum dan

Inilah Asal Muasal US$4.000 Milik Badrotin Haiti

DIMANIPULASI– Warga melewati puing-puing reruntuhan Puskesmas Pembantu yang terbawa longsor akibat gempa tektonik di Aceh. Penggunaan dana bencana gempa tidak transparan, sehingga dana tanggap darurat sebesar Rp64,9 miliar berpotensi dimanipulasi.

» Nasruddin Hasan sebesar Rp2.619.646.120..891. Tentu mengelami devisit sebesar Rp371 miliar lebih. Penggiat anti korupsi Darwan, warga Tanah Putih ketika dimintai komentarnya mengatakan, devisit keuangan Pemkab Rohil diduga kuat maraknya praktek KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) dalam pengelolaan keuangan

Dana Bencana Gempa Gayo Dimanipulasi

BANDA ACEH - Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, menyatakan, penggunaan dana bencana gempa Gayo tidak transparan, sehingga dana tanggap darurat sebesar Rp64,9 miliar berpotensi dimanipulasi. “Hasil monitoring yang dilakukan elemen masyarakat sipil dalam penanganan gempa di Aceh Tengah dan Bener Meriah, menemukan fakta adanya penggunaan anggaran yang

tidak transparan,” katanya dalam siaran pers Selasa kemarin. Saat ini, ujar Zulfikar, banyak pejabat di Aceh Tengah dan Bener Meriah yang mempertanyakan pemanfaatan dana tersebut, karena dikhawatirkan terjadi overlapping dengan bantuan yang masuk dari pihak swasta. Ia khawatir anggaran tersebut di• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM


KPK POS

2

E D I S I 262 29 JULI – 4 AGUSTUS 2013

SAMBUNGAN

Bupati dan Uspida Plus Apresiasi Kegiatan LWI TOBASA–Sesungguhnya garis haluan perjuangan wartawan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan, mempertahankan dan mengisinya melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, baik material maupun spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai cita-cita kemerdekaan dan tujuan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, wartawan Indonesia berpegang teguh pada konstitusi Negara, yaitu UUD 1945 dan dasar Negara Pancasila. Maka dengan mencermati fungsi, peran dan profesinya sebagai salah satu sarana demokrasi,wartawan Indonesia

bertekad mengembangkan pers yang bebas,merdeka dan demokratis. Untuk itu, Lembaga Wartawan Indonesia ( LWI ) DPC Toba Samosir, memiliki sikap dasar yaitu komitmen terhadap Maka dengan mencermati fungsi, peran dan profesinya sebagai salah satu sarana demokrasi, wartawan Indonesia bertekad mengembangkan pers yang bebas, merdeka dan demokratis. Untuk itu, Lembaga Wartawan Indonesia ( LWI ) DPC Toba Samosir, memiliki sikap dasar yaitu komitmen terhadap integritas, tanpa integritas wartawan seprofesional apapun tidak mampu mendedikasikan profesinya dalam mengemban hak public berupa kebebasan mengakses informasi

Mantan Kabag Hukum Pemkab DS Diduga Pegang Kartu “AS” Bupati LUBUK PAKAM–Mantan Kabag hukum pemkab Deli serdang Redwin SH, disebut-sebut memiliki kartu “AS” tentang kelemahan bupati Deli Serdang Drs Amri Tambunan. Dugaan itu terendus dari ketidakseriusannya sebagai abdi negara meningkatkan kinerja, untuk menyahuti berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat. Seperti dalam penanganan proses izin penyelenggaran reklame di wilayah itu, Redwin SH, yang kini menjabat Asisiten III pemkab Deli Serdang selalu “bertingkah“ mempersulit proses permohonan IMB penyelenggaraan reklame yang diajukan pengusaha advertising kepada pemerintah daerah, melalui dinas Cipta karya dan Petambangan maupun dinas Pengelolaan Keuangan daerah (PKD). Sikap tidak terpuji yang dipertontonkan Redwin ini, membuat gerah kepala dinas Cipta Karya dan pejabat dinas PKD setempat. Berkas-berkas permohonan masyarakat yang diajukan sudah memenuhi syarat sebagaimana peraturan daerah yang berlaku, selalu “dimentahkan” kembali oleh Redwin. Akibatnya, selain kebutuhan masyarakat tidak terlayani, Pendapatan Asli daerah (PAD) dari sektor pejak reklame juga tidak didapatkan. Alhasil masyarakat berkata bahwa birokrasi dan pelayanan publik Pemkab Deli Serdang paling bobrok di negeri ini.

"Sangat wajar bila stakeholder yang tergabung dalam Tim penyelenggaran reklame pemkab Deli Serdang, menuding Redwin perusak sistim pelayanan publik bidang perizinan dan penghambat PAD dari sektor penyelenggaran reklame di wilayah itu",ujar ketua Lembaga Pemantau Pembangunan Independen (LPPI) Deli Serdang W Ginting, di Lubuk Pakam, Kamis (25/7). Disebutkan, Bupati Amri Tambunan kerab mengisyaratkan agar aparatur pemerintah disetiap unit kerja harus mampu bekerja secara profesional, dengan melakukan berbagai perubahan pola pikir dan pola sikap dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tampaknya seruan Bupati Deli Serdang dua periode itu, terkesan tidak berlaku untuk Redwin. Hal itu kita lihat dari adanya pengakuan wakil bupati Zainuddin Mars, sudah “angkat tangan” dan minta ampun melihat kinerja anggotanya yang tidak profesional itu. Menurut Ginting, kalau seorang atasan, apalagi kepala daerah sudah pusing terhadap bobroknya kinerja stafnya, tentu ada sesuatu yang tersembunyi. Mungkin saja anggotanya itu telah memegang kelemahan atau borok pimpinannnya yang biasa disebut “kartu AS”. “ya kita lihat saja, keluhan SKPD terkait, seperti dinas PKD dan Cipta karya resah dan seakan putus asa dalam melaksanakan tugas akibat ulahnya.’imbuh Ginting lagi.(STAR)

dalam bentuk kebebasan pers, sementara pers yang bebas merupakan prasyarat dalam proses demokrasi. Pada acara kegiatan tersebut, bidang pendidikan LWI DPC Toba Samosir Juliber Silitonga, mengatakan Integritas tanpa independensi merupakan kebohongan kepada publik. Secara moral wartawan dapat dipercaya berkat integritasnya bersama dengan itu harus independen, sehingga mampu bekerja secara bertanggung jawab, dengan arti independensi menempatkan wartawan pada posisi yang obyektif. Ditambahkannya, bahwa integritas dan indepedensi yang diperkuat dengan profesionalisme menempatkan hasil kerja war-

tawan sebagai karya bermutu. sebagai pekerja pers. Wartawan wajib bekerja secara baik dan benar, jujur dan bermutu, sementara secara moral wajib memiliki integritas dengan sikap yang independen. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan LWI DPC Toba Samosir pada, Rabu (11/7), pelaksanaan Bhakti Sosial di Panti Karya Hephata Laguboti, menyerahkan sembako seperti beras, minyak goreng, mie instan dan sejenisnya. Setelah penyerahan bantuan tersebut, Ketua LWI DPD Sumatera Utara Osriel mengamanatkan, agar insan pers yang bergabung pada LWI, untuk menyampaikan pemberitaan yang benar. "Jadilah pewarta yang ber etika dan professional dan membela kepen-

tingan masyarakat," sebut Osriel Limbong. Ketua LWI DPC Toba Samosir, Maruli Sinaga menjelaskan, dengan memberikan kepedulian terhadap Panti Karya Hephata Laguboti ini, hendaknya Dinas terkait atau pemerintah Kabupaten Tobasa lebih meningkatkan perhatian, dan pelayanan yang prima terhadap masyarakat dan anak anak penyandang cacat di Panti Karya Hephata Laguboti. Perwakilan Panti Karya Hephata Laguboti, Jetty Samosir menguraikan apresiasinya terhadap kegiatan yang dilaksanakan LWI, dengan hadirnya kinjungan LWI DPC Toba Samosir, pihaknya berharap, LWI mampu mengemban tugas dan tanggung jawab untuk

perpanjangan tangan menyampaikan aspirasi dari masyarakat Tobasa termasuk nasib dari Panti Karya Hephata Laguboti. Bupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak menyampaikan sambutan dan apresiasinya ke Lembaga Wartawan Indonesia (LWI) DPC Toba Samosir, mengatakan bahwa insan pers sangat berperan dalam mendukung keberhasilan pembangunan melalui informasi yang disajikan. Menurutnya, hal ini disebabkan kualitas informasi yang diperoleh masyarakat sebagaimana disajikan insan pers, sangat mempengaruhi opini dan sikap masyarakat terhadap gerakan pembangunan. Demikian bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten

Pemerintahan, Wasir Simanjuntak, pada pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Wartawan Indonesia (DPCLWI) wilayah Kabupaten Toba Samosir di gedung Serba Guna Mini HKBP Balige, Rabu ( 11/7). Khusus kepada pengurus dan anggota DPC LWI Tobasa yang baru dikukuhkan, Bupati mengajak agar para jurnalis yang bergabung di dalamnya, dapat menyajikan informasi yang berkualitas dan mampu mencerdaskan masyarakat Tobasa. Namun demikian, para insan pers tersebut tetap diharapkan dapat menjunjung tanggung jawab profesi, netralitas etika dan norma yang berlau tanpa meninggalkan jiwa kritis yang membangun.(JULIBER)

KEJARI GEREBEK KANTOR DPRD LANGKAT..................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 Paling tidak, diharapkan bisa menimbulkan efek malu dan jera. "Kita berharap agar Kejari Stabat serius menangani kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Langkat tersebut. Jadi, jangan sampai hanya hangat-hangat tahi ayam,” ujarnya. Hal senada dikatakan tokoh pemuda, Heri Widiyanto. Sekretaris DPD KNPI Langkat tersebut menambahkan, para pemuda mendukung sepenuhnya upaya Kejari Stabat dalam mengungkap lebih dalam lagi korupsi di Langkat. Namun, hendaknya Kejari Stabat jangan hanya ‘menyeret’ Sekwan bila ada ditemukan bukti korupsi yang ikut melibatkan para pimpinan dan anggota dewan. "Kejaksaan harus ikut ‘menjerat’ mereka (para anggota dewan tersebut-red). Para pemuda akan mendukung dan berdiri di garda terdepan pemberantasan korupsi di bumi Langkat berseri,” ujarnya, seperti dikutip Starmedia Group. (TIM)

Tim Peyidik Kejari Stabat saat melakukan pemeriksaan dari ruangan ke ruangan di Seketariat DPRD Langkat.

KORUPSI MENGGURITA DI DELISERDANG.......................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 mampu menuntaskan kasus tanah di wilayah kerjanya. Bupati itu memiliki wewenang sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) nomor 14 tahun 2003 dan UU Otonomi Daerah (Otda) No 32,” ucapnya. Hal senada disampaikan Yono, warga Tanjung Morawa. Ia menilai dua periode Amri Tambunan memimpin Kabupaten Deliserdang. Hasilnya, dia dituding sebagai ‘otak’ korupsi. Tak tanggung-

tanggung, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2008-2011, Amri, terindikasi dugaan korupsi Rp883 miliar. Bupati Kabupaten Deliserdang Amri Tambunan juga dituding terlibat dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 untuk pembayaran utang kepada Kontaktor hasil pekerjaan 2007-2008 senilai Rp7,9 miliar. “Sebagai Bupati Amri Tambunan gagal. Banyak sekali APBD yang diduga masuk ke kantong

pribadinya selama empat tahun anggaran yang mencapai Rp883. Jika memang tidak diproses juga oleh penegak hukum, gantung saja Amri Tambunan,” tantangnya. Sebelumnya, puluhan warga yang didominasi ibu-ibu yang didampingi lembaga Masyarakat Penyelamat Aset Negara (Mapan) Sumut menggelar aksi demo di Kejati Sumut beberapa waktu lalu. Menurut massa, Amri Tambunan sudah gagal. “Bagaimana bisa membangun Deli Serdang, sedangkan ratusan miliar uang

APBD diselewengkan. Seperti yang terjadi pada anggaran pembayaran listrik tahun 2007-2008 yang memakai APBD 2009 yang jelas menyalahi aturan,” kata Koordinator aksi Aminuddin Basri. Aminuddin menyebut, item dugaan korupsi diyakini melibatkan Amri Tambunan, di antaranya soal dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Deli Serdang yang sudah menjebloskan Kadis PU Faisal ke penjara, mantan Bendahara Umum Daerah (BUD) Agus Sumantri.

“Keterlibatan Amri dalam kasus itu jelas. Dia merupakan orang nomor satu di Deli Serdang, semua pencairan dana proyek sudah pasti atas sepengetahuannya. Aparat hukum harus menyeret Amri ke meja hijau,” kata Aminuddin. Kejati Sumut, kata dia, diharap segera mengumpulkan bukti keterlibatan Amri Tambunan. “Intinya, besar harapan masyarakat, Kejati Sumut menjerat Amri dalam dugaan-dugaan korupsi yang merugikan negara itu,” terangnya.(TIM)

Bismillahirrohmanirohim menjatuhkan palu dalam paripurna pengesahan APBD Rohil 2013. Pengesahan APBD Rohil 2013 diduga kuat adanya kongkalikong antara legislatif dengan eksekutif. Nasruddin Hasan selaku ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD beserta anggota Banggar lainnya ikut memuluskan dana hibah yang dimasukkan dalam APBD tersebut. "Padahal mata anggaran Instansi vertikal sudah ada ketentuannya yang dananya berasal dari APBN," katanya. Nasruddin Hasan mantan bintara Polri ini, ketika diupayakan KPK Pos untuk konfirmasi terkait pengalokasian dana APBD Rohil yang dihibahkan kepada Instansi vertikal, dan IPDN tidak bisa ditemui. Menurut sumber di DPRD pak ketua DPRD lagi keluar. Secara terpisah Ketua Komisi I Dedy Humadi yang juga mantan Ketua DPRD Rohil

ketika diupayakan konfirmasi terkait pengalokasian dana hibah lebih memilih menghindar. Keterangan yang dihimpun KPK Pos belum lama ini di Bagansiapiapi menyebutkan, pembangunan gedung Instansi vertikal bagi banyak warga yang masih awam mengindikasikan, biaya pembangunan gedung perkantoran dan perumahan Instansi vertikal itu, didanai melalui APBN ternyata sebaliknya, sepenuhnya dibiayai melalui APBD Rohil. Gedung perkantoran dan perumahan dinas instansi vertikal bagaikan cendawan tumbuh menghiasi Batu Enam Bagansiapiapi. Dana hibah untuk Instansi vertikal dan IPDN berlangsung sejak tahun 2009 lalu hingga tahun 2013 diperkirakan mencapai ratusan miliar. APBD Rohil selama 4 tahun anggaran terus terbebani. Celakanya dana hibah yang dituangkan dalam APBD tersebut disinyalir tidak

melalui pembahasan di DPRD Rokan Hilir. Program pemerintah Rohil dalam rangka pengentasan masyarakat miskin patut dipertanyakan sudah sampai sejauh mana, dan apa saja yang sudah diberikan pemerintah daerah Rohil terhadap orang miskin di Rohil. Pengalokasian dana APBD terhadap Instansi vertikal melanggar PP No.58 Thn 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa penganggaran untuk setiap APBD harus didukung dengan dasar hukum yang kuat, karena instansi vertikal telah mendapatkan dana APBN. Oleh sebab itu, Legislatif di daerah tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran daerah untuk instansi vertikal. Peraturan lain yang melarang pengalokasian dana APBD kepada Instansi vertikal Surat Edaran (SE) Mendagri No.903/

2429/SJ tanggal 21 September 2005 Perihal Pedoman penyusunan anggaran dalam APBD yang diperuntukkan membantu instansi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsi di daerah tidak diperkenankan. Berdasarkan Kepres 70/2002 tentang organisasi dan tata cara kerja kepolisian RI pasal 30 segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Polri dibebankan kepada APBN. Selain itu, Kepres No.38/ 2010 pasal 72 tentang tata cara kerja kejaksaan pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Kejaksaan dibebankan kepada APBN. Pemberian anggaran yang berasal dari APBD akan terjadi doble fund, dengan anggaran yang berasal dari APBN, sebab secara aturan Hukum Instansi vertikal ini mempunyai anggaran yang berdiri sendiri dan berasal dari APBN.(PUR)

BENDERA ACEH TAK BOLEH DIKIBARKAN.......................................... PEMKAB ROHIL TEKOR RP375 MILIAR.................................................................................................. • DARI HALAMAN. 1 Pemerintah Provinsi Aceh akan situ kan juga ada kepolisian dan aparat-aparat kita yang lain," terang Gamawan. Seperti diketahui, rencananya,

mengibarkan bendera Aceh pada 15 Agustus 2013. Pengibaran akan dilakukan dengan diiringi adzan Magrib.(IC/ BBS)

BILA ANAK IKUT KAMPANYE............................................ • DARI HALAMAN. 1 buat sendiri. Dalam Undang-Undang No. 8/2012 tentang Pemilu memang tak ada lagi larangan bagi anak-anak ikut dalam kampanye. Dalam pasal 86 undang-undang hanya dimuat larangan sejumlah pejabat tinggi hingga perangkat desa ikut kampanye. Sebelumnya, dalam UU Pemilu 2008, larangan itu jelas ada. Dalam pasal 84 undang-undang ini dinyatakan: warga negara yang tidak memiliki hak pilih dilarang ikut kampanye. Anak-anak tentu masuk kategori ini. Lenyapnya larangan itu dalam undang-undang terbaru patut disesalkan. Kendati begitu, tidak otomatis anak-anak bisa ikut kampanye karena mereka diayomi oleh Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Itu sebabnya, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait memprotes usul tersebut. Sejumlah anggota DPR yang tak ikut dalam rapat itu juga menolak ide "gila" ini. Dalam Pasal 15 UU Perlindungan Anak jelas disebutkan bahwa

setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan politik. Esensi dari aturan ini adalah melindungi anak, baik secara fisik maupun psikis. Siapa yang bisa menjamin kampanye bakal berlangsung aman dan damai? Siapa yang bisa memberi garansi bahwa kegiatan ini tidak melukai jiwa anak? Anak-anak seharusnya tidak dicemari dengan kampanye politik yang sering mengembuskan hawa kebencian dan insinuatif. KPU mesti menolak tegas usul DPR itu. Komisi ini tak boleh hanya melihat Undang-Undang Pemilu, tapi juga UU Perlindungan Anak. Kepentingan anak-anak harus diutamakan dibanding kepentingan segelintir partai politik. Kalaupun KPU nekat, dengan mudah aturan itu diuji materi di Mahkamah Agung atau digugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara. Faktanya pula selama ini kampanye politik amat berbahaya bagi anak-anak karena sering muncul kekerasan. Keterlaluan bila mereka dieksploitasi hanya demi membuat dukungan terhadap suatu partai politik terlihat ramai. (***)

INILAH ASAL MUASAL US$4.000 MILIK BADROTIN HAITI..................... • DARI HALAMAN. 1 tidak dijelaskan asal-usulnya, dalam LHKPN Badrodin juga tercantum adanya kepemilikan surat berharga berupa investasi dari tahun 2008 hingga 2012 senilai Rp1 miliar. Soal besarnya investasi yang

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

dimilikinya, Badrodin enggan berkomentar. Terkait harta yang dilaporkan, menurut Badrodin terjadi peningkatan. Namun ia tidak ingin menjelaskan secara detail. Badrodin Haiti tercatat memiliki harta Rp5,8 miliar dan US$4.000.(IC/BBS)

• DARI HALAMAN. 1

daerah yang tidak tepat sasaran. Contoh misal, dana hibah untuk Instansi vertikal tahun anggaran 2013 sesuai Perda No 1 Tahun 2013 sebesar Rp91 miliar, yang mendapatkan kucuran dana hibah tersebut TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, TNI AL, dan IPDN Tanah Putih. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp39.720.300.000. Bantuan keuangan ini, tidak jelas peruntukannya. Dana hibah Instansi vertikal tersebut untuk pembangunan Gedung Perkantoran, dan rumah dinas. Darwan mengingatkan bahwa DPRD Rohil, yang digaji oleh rakyat mempunyai tugas melakukan kontrol, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun apa mau dikata Ketua DPRD Rohil Nasruddin Hasan dengan bangga atas nama rakyat dengan membaca

DANA BENCANA GEMPA GAYO DIMANIPULASI.................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 manipulasi seolah-olah sudah dibelikan untuk kebutuhan pangan, padahal bahan pangan yang disalurkan itu justru berasal dari pihak dermawan. Contoh kasus lainnya adalah soal anggaran biaya kesehatan. “Inikan perlu dipertanyakan, sebab Pemerintah Aceh sebelumnya sudah menjalin kontrak dengan PT Askes untuk program JKA. Seharusnya pengobatan untuk korban masuk dalam program JKA, lalu kok ada lagi biaya kesehatan?,” pungkas Zulfikar. Untuk menuntut transparansi penggunaan dana bencana mengajukan permohonan informasi

kepada Pemerintah Aceh, sekaligus meminta agar penggunaan anggaran itu disampaikan secara terbuka kepada publik. “Untuk mencegah kecurigaan publik akan adanya manipulasi pemanfaatan anggaran, selayaknya pemerintah Aceh terbuka soal penggunaan anggaran bencana ini. Sekecil apapun anggaran yang digunakan harus ada keterbukaan agar rakyat yakin dengan kejujuran soal penanganan bencana ini,” terang Zulfikar. Lembaga ini juga menyampaikan kekecewaannya dengan Gubernur Aceh yang ternyata tidak benar-benar berkantor di wilayah bencana seperti yang dijanjikan kepada masyarakat.

“Sebelumnya Gubernur berjanji akan berkantor di Aceh Tengah dan Bener Meriah sampai Agustus 2013. Nyatanya, sampai akhir Juli ini Gubernur hanya beberapa hari saja di lokasi bencana. Selebihnya banyak di Banda Aceh,” demikian ungkap Zulfikar. Data Simpang Siur Tidak hanya masalah anggaran, soal data korban dan kerusakan juga masih simpang siur. “Di posko bencana kami mendapat dua versi data, yakni data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang keduanya berbeda,” kata Zulfikar. Sebagai contoh, jumlah korban meninggal menurut versi BNPB

sebanyak 42 orang, sedangkan versi BPBA sebanyak 34 orang. Begitu juga soal kerusakan rumah dan bangunan, versinya berbedabeda. “Malah pejabat BPBA mengaku sedang melakukan pendataan ulang di lapangan karena menganggap data BNPB tidak akurat," ucapnya. Soal penentuan kategori kerusakan rumah juga tidak jelas. Dalam penjelesannya, BPBA menyebut ada tiga kategori kerusakan rumah akibat bencana tersebut, yakni rusak berat, rusak ringan, dan sedang. Namun masyarakat tidak pernah diberitahu apa saja kriteria kerusakan itu, sehingga banyak warga yang merasa rumahnya mengalami kerusakan

sedang, justru dikategorikan sebagai rusak ringan, demikian juga sebaliknya. “Kami sudah mencoba menanyakan ini kepada penanggung jawab Posko di Aceh Tengah, ia sendiripun tidak bisa menjawab,” ungkap Zulfikar. Belum lagi soal penyaluran bantuan yang kerap mengundang protes akibat birokrasi yang berbelit. Pemerintah Aceh bahkan sama sekali tidak pernah terbuka tentang data bantuan yang masuk ke posko dan yang sudah didistribusikan kepada masyarakat korban. “Ada banyak bantuan yang masuk dari pihak swasta dan lembaga non-pemerintah, tapi tidak ada datanya dan tidak jelas pemanfatannya,” kata Zulfikar.(YANTO)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 262 29 JULI – 4 AGUSTUS 2013

ICW: Coret Calon Kapolri Rekening Gendut JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mencoret calon Kapolri yang diduga kuat memiliki sejumlah rekening gendut. Saat ini, sudah ada sekitar 11 pejabat kepolisian yang dianggap layak menggantikan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, ternyata dari 11 pejabat itu memiliki rekening yang tidak beres. “ICW mendukung upaya membuka harta kekayaan calon Kapolri oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Namun hendaknya PPATK perlu menjelaskan jenderaljendral yang memiliki rekening tidak wajar. Data PPATK ini bisa menjadi catatan penting yang harus digunakan Presiden untuk memilih calon Kapolri baru,” kata Peneliti Hukum ICW, Donald Fariz di Jakarta, Rabu pekan lalu. Laporan PPATK itu, sambung Donald, bisa diberikan kepada presiden selaku pemilih kandidat Kapolri. Nantinya Kapolri baru harus dapat menghentikan praktek korupsi di internal kepolisian. Karenanya, ICW meminta kepada Presiden untuk mencoret calon Kapolri yang memiliki rekening gendut. "Kami tak etis memberikan namanya ke publik, karena akan menyakiti perasaan. Dan hal itu bisa diketahui dari laporan KPK dan PPATK," jelasnya. Sementara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) merekomendasikan ada 11 nama pengganti Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, yang akan memasuki masa pensiun pada 2014. Dalam rekomendasi Kompolnas, ada tiga jenderal bintang tiga (Komjen) dan selebihnya jenderal bintang dua (Irjen). Salah satu jenderal bintang dua yang juga Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Badrodin Haiti yang namanya disebut-sebut masuk dalam 11 nama yang direkomendsikan, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Selain itu, juga belum ada panggilan dari pimpinan Polri terkait bursa calon tersebut. “Saya belum tahu, belum ada panggilan,” kata Badrodin. Badrodin menuturkan, dia menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo. Pasalnya orang nomor satu di institusi Polri itu lah, yang pantas memberikan rekomendasi. “Kita kerja pimpinan yang menilai,” tuturnya. Anggota Kompolnas Edi Hasibuan mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan berunding dengan Ketua Kompolnas, yakni Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk menentukan nama-nama calon yang akan dikirim ke Presiden. “Kami baru mau membahasnya untuk menentukan siapa saja yang akan kami sampaikan sebagai saran dan pertimbangan ke Presiden setelah membahasnya dengan Ketua Kompolnas. Setelah itu baru diserahkan ke Presiden,” kata Edi. Kompolnas pun telah melakukan tatap muka dengan sembilan calon Kapolri, baik jenderal bintang tiga maupun bintang dua yang dianggap berpotensi menduduki kursi orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu. Tatap muka telah dilakukan Juni lalu di Mabes polri, Jakarta Selatan. Mereka yang berpotensi menjadi calon Kapolri yakni masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah. Presiden berencana mengganti Kapolri Timur Pradopo pada Agustus atau September mendatang. Pergantian Kapolri ini lebih cepat meski Timur Pradopo baru akan pensiun awal Januari 2014. Semasa Timur menjabat terjadi skandal korupsi, seperti rekening gendut kepolisian dan korupsi simulator SIM.(ENDY)

5 Jam Geledah Kantor Hotma Sitompoel, KPK Angkut 3 Kardus TIM dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor hukum Hotma Sitompoel & Associates di Jalan Martapura, Jakarta, selama sekitar 5 jam. Penggeledahan dimulai pada Jumat (26/7/2013) sekitar pukul 20.00 WIB dan rampung pada Sabtu pekan lalu, pukul 01.05 WIB. Tiga kardus diangkut dari dalam kantor seusai penggeledahan. "Saya enggak bisa komentar. Tanya juru bicara saja," ujar salah satu anggota tim dari KPK ketika dicegat wartawan seusai penggeledahan. Bram, Ketua RT 9 RW 2 Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, juga menolak menjawab pertanyaan wartawan tentang apa yang dia lihat selama penggeledahan itu. Bram mengikuti proses penggeledahan itu, ikut masuk ke dalam kantor bersama para penyidik. "Tadi saya sudah di sini pukul 20.00 WIB. Saya enggak bisa komentar, no comment yah. Mohon maaf," ujarnya. Penggeledahan ini diduga terkait dengan penangkapan seorang pengacara, Mario C Bernardo. Seperti diketahui, KPK menangkap Mario dan pegawai Mahkamah Agung bernama Djodi Supratman di tempat terpisah, Kamis pekan lalu. Djodi ditangkap lebih dahulu di sekitar Monumen Nasional (Monas) pukul 12.15 WIB. KPK menyita uang sekitar Rp 78 juta di dalam tas selempang coklat yang dibawa Djodi. Setelah itu KPK menangkap Mario di kantornya, Hotma Sitompoel & Associates di Jalan Martapura, Jakarta Pusat, pukul 13.20 WIB. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga menyita Rp 50 juta di rumah Djodi di Cipayung, Jakarta Timur. Mario diduga memberikan uang suap kepada Djodi untuk mengurus suatu perkara penipuan yang kini ditangani di tingkat kasasi. Dengan tangkap tangan ini, Mario dikenakan tuduhan dugaan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal itu adalah delik dugaan pemberian suap atau gratifikasi kepada penyelenggara negara. Mario juga dikenakan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama-sama. Adapun Djodi diduga melanggar Pasal 5 Ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, Djodi menerima pemberian atau janji. (KOMPAS.COM)

NASIONAL

DPR dan MPR Desak KPK Usut Penyelewengan Proyek Jalan Pantura badan jalan. Sehingga daya tahan jalan tak berlangsung lama. Akibatnya proyek abadi dengan kucuran dana besar terjadi tiap tahun. "Inikan lucu dan tidak benar cara seperti itu," tambahnya. Jika pengerjaan dilakukan secara benar, perbaikan Pantura tak perlu dilakukan setiap tahun.Bahkan proyek abadi ini sengaja digiring saat proses penganggaran. "Jikalau dugaan ini benar, proyek ini menjadi skandal yang melibatkan DPR dan Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, ini tugas KPK untuk menelusuri,” sarannya. Komisi V DPR yang membidangi transportasi juga mendorong KPK mengusut proyek Pantura, karena anggarannya terlalu mahal dan tinggi. Juga dilakukan setiap tahun. "Padahal anggaran ini diefisiensi dengan pembangunan dan pemeliharaan yang benar.

JAKARTA - Mark Up, korupsi, suap tak pernah ada endingnya di republik ini. Proyek jalan pantai utara Pulau Jawa (Pantura) pun diselewengkan. Pasalnya, setiap tahun uang negara Rp 1,2 triliun untuk pemeliharaan jalan jalur Pantura. Wakil rakyat di DPR RI pun teriak, juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius mengusut dan tidak membiarkan masalah proyek abadi ini, lepas dari sentuhan hukum. "Memang kuat dugaan ada penyelewengan. Saya setuju KPK menuntaskan masalah ini," papar Anggota Komisi III F-Partai Hanura, Syarifuddin Sudding di gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu. Sudding menilai dugaan penyelewengan anggaran proyek abadi ini, dengan memotong dana konstruksi pembentonan, meniadakan tulang

Jika ada penyelewengan ya harus diusut," papar anggota Komisi V DPR, Roemkono Roemkono meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa mengambil peran aktif membantu KPK. Caranya dengan melakukan audit keuangan proyek perbaikan jalur Pantura. Sehingga KPK lebih mudah menelusuri dugaan penyimpangan. "BPK segera lakukan audit, itu sudah kewajiban dan tugas mereka. DPR mendorong secara politik jika ada kejanggalan," harapnya. Ditambahkan, tata cara perbaikan jalur Pantura meski dirombak. Karena dari tahun ke tahun proses perbaikan jalur Pantura terbukti tidak beres dan hanya menelan anggaran besar. "Masak setiap kali mudik selalu ada masalah di Pantura," ucapnya. Hal senada juga disampaikan Ketua

Komisi III DPR Gede Pasek Suardika. “Masalah pantura harus diusut tuntas karena menyangkut hajat hidup orang banyak secara langsung. Saya menduga proyek perawatan jalur Panturan yang dilakukan setiap tahun, dijadikan lahan bisnis oleh pihak tertentu," lontarnya. Karena itu, lanjut dia, tindakan KPK merupakan langkah strategis. Setidaknya, dapat memotong mata rantai bisnis yang dia nilai tak wajar itu. "Komisi III akan mendorong KPK serius mengungkap keganjilan proyek abadi ini, juga agar KPK menuntaskan lingkaran setan dari darurat infrastruktur jalan yang tidak berkesudahan di jalur Pantura sejak dulu dulu hingga kini,” pintanya. Sementara, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari mendukung langkah KPK menyelidiki dugaan penyelewengan anggaran negara untuk mengangani jalur Pantura. "Saya kira

itu langkah hukum yang tepat dan wajar sekali dilakukan. Karena masyarakat Jawa Tengah di sepanjang jalur Pantura, tidak pernah puas adanya perbaikan jalan yang tambal sulam," jelasnya. Selama ini, tambah Hajriyanto, kondisi infrastruktur di Indonesia dalam kondisi darurat infrastruktur. "Kondisi jalan disana sangat parah dan tidak pernah terselesaikan dari dulu. Padahal anggaran untuk pengerjaannya sangat besar, triliunnan rupiah," tegasnya di gedung MPR Jakarta, Rabu pekan lalu. Wakil ketua MPR juga menyayangkan penanganan jalan di jalur Pantura, yang hanya dilakukan dengan tambal sulam. Sementara biaya yang dikeluarkan tiap tahun tidak sedikit. "Kita hitung saja mulai dari biaya perbaikan tambal sulam, kalau dibuat membangun jalan tol saja sudah berapa meter," tandasnya serius. (ENDY)

Dua Tahun, Gaji Antasari Dikebiri Kejakgung

DIPERIKSA– Staf Mahkamah Agung (MA) Djodi Supratman berjalan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/7). Djodi menjadi tersangka pengurusan suap penanganan kasasi di Mahkamah Agung.

Ombudsman Soroti Masalah Penerimaan Siswa Baru PENERIMAAN siswa pada tahun ajaran 2013-2014 diwarnai banyak persoalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal itu diutarakan anggota Ombudsman, Budi Santoso, ketika menjelaskan temuan posko pengaduan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2013 yang dibentuk Ombudsman pada Mei lalu. Jumlah laporan yang masuk sampai hari ini dari 23 perwakilan Ombudsman di 23 provinsi ada 387 pengaduan. Dari jumlah itu, 63 persen pelapor merupakan korban langsung dan 17,1 persen pemberitaan media. Dari ratusan pengaduan itu, Budi mengatakan 47,8 persen jenis maladministrasi yang dilakukan berkaitan dengan pungutan uang, barang dan jasa kepada siswa yang mendaftar sekolah. Penyimpangan prosedur dalam menerima siswa baru ditemukan ada 19,6 persen. Sedangkan substansi pengaduan terbanyak bersinggungan dengan pungutan sejumlah uang saat pendaftaran siswa baru, jumlahnya mencapai 40 persen. Sedangkan sebesar 8,8 persen substansi yang diadukan berkaitan dengan absennya transparansi informasi pendaftaran dan 8 persen sistem pendaftaran secara online mengalami masalah sehingga tidak bisa diakses. “Jenis maladministrasi yang mendominasi kalau dibanding tahun lalu tidak banyak perubahan.

Tertinggi permintaan uang, barang dan jasa kepada siswa,” kata Budi dalam jumpa pers di kantor Ombudsman Jakarta, Kamis (25/7). Sedangkan daerah yang paling banyak diadukan masyarakat yaitu Jawa Barat 18,3 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) 14,5 persen, Kalimantan Selatan 8,3 persen dan Sumatera Barat 6,2 persen. Disusul Bali 5,9 persen, Yogyakarta dan Kalimantan Barat 5,4 persen, Sulawesi Tenggara 4,9 persen, Papua 4,4 persen, Nusa Tenggara Timur 4,1 persen, Sulawesi Tengah 3,6 persen dan Jawa Timur 3,4 persen. Budi juga menemukan modus baru yaitu jual beli piagam atau sertifikat palsu. Menurutnya, piagam atau sertifikasi digunakan sebagai salah satu bukti di beberapa daerah untuk melihat apakah siswa yang bersangkutan berprestasi di bidang tertentu. Piagam atau sertifikat atas prestasi tertentu mendapat nilai tambah dan bisa meningkatkan peluang siswa diterima di sekolah yang dituju. Kasus itu ditemukan di Jawa Tengah. “Harga satu sertifikat yang dijual rata-rata Rp500 ribu,” ujarnya. Tindakan maladministrasi yang ditemukan PPDB 2013 paling banyak terjadi pada tingkat SMA atau sederajat dengan jumlah 42,9 persen. Sedangkan tingkat SMP atau sederajat 35,1 persen dan tingkat SD 20,4 persen. Untuk

besaran pungutan yang dikenakan kepada siswa mulai dari Rp100 ribuRp8 Juta. Sebagian besar pungutan dialami siswa yang mau masuk tingkat SMA. Budi menjelaskan, banyaknya pengaduan yang masuk dari masyarakat daerah disebabkan oleh kebijakan penerimaan siswa baru di setiap wilayah berbeda-beda. Misalnya, Pemda Yogyakarta menerbitkan kebijakan yang mewajibkan siswa baru yang berasal dari luar Yogyakarta untuk melampirkan ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli. Alhasil, mengingat penerbitan SKHUN di tiap daerah berbedabeda waktunya, maka siswa baru yang berasaldariJawaTengah,kesulitan untuk bersekolah di Yogyakarta. Pasalnya, pembagian SKHUN di Jawa Tengah lebih lambat ketimbang Yogyakarta, sedangkan jangka waktu penerimaan siswa baru terbatas. “Akhirnya siswa dari Jawa Tengah tidak bisa mendaftar sekolah di Yogyakarta karena belum mendapat SKHUN,” ucap Budi. Persoalan lainnya menyangkut sekolah yang menerima siswa baru melebihi kuota yang tersedia. Misalnya, di NTB, kuota untuk menerima siswa baru di sebuah sekolah hanya 100, namun jumlah siswa yang diterima mencapai 200 orang. Ujungnya, kapasitas dan fasilitas sekolah tidak mampu

menampung kebutuhan para siswa. Lagi-lagi, Budi melihat hal itu sebagai peluang pihak sekolah untuk mengenakan pungutan kepada siswa dengan dalih menambah kapasitas dan fasilitas sekolah. Parahnya, pihak yang dilaporkan ke Ombudsman atas bermacam persoalan penerimaan siswa baru itu bukan hanya panitia penerimaan siswa baru, dinas pendidikan dan sekolah, tapi juga komite sekolah. Padahal, Budi melihat sebagaimana PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, komite sekolah tak ubahnya parlemen dalam sebuah pemerintahan. Pasalnya, mengacu ketentuan yang ada 50 persen anggota komite merupakan orang tua siswa di sekolah yang bersangkutan, sedangkan sisanya diisi oleh tokoh masyarakat dan pakar pendidikan. Namun, dari pengaduan yang diterima Ombudsman, komite sekolah menjadi kepanjangan tangan pihak sekolah. Sehingga, komite turut serta melakukan proses tawar-menawar harga antara orang tua siswa baru. Menurut Budi, hal itu terjadi karena amanat PP No.17 Tahun 2010 tidak dijalankan dengan baik. Sehingga keanggotaan komite sekolah tidak sesuai dengan amanat peraturan tersebut. Bahkan, di sebuah daerah Budi mendapat laporan kalau anggota komite terdiri dari para guru.(NET)

JAKARTA - Sudah jatuh tertimpa tangga. Mantan Ketua KPK Antasari mengaku selama dua tahun tidak menerima gaji. Padahal, sebagai jaksa, selayaknya tetap menerima gaji sesuai dengan haknya serta sesuai ketentuan yang berlaku. Meski Antasari kesandung masalah hukum, bukan malah mengebiri gajinya. "Ada ketentuan apabila kita tersangka dapat separuh gaji. Jika belum ada putusan yang berkekuatan tetap menerima separuh gaji. Selama ini sejak saya ditahan, gaji saya juga ditahan, baru pekan lalu dikasih. Itu pun sudah tertunda dua tahun, setelah ditanyakan ke kejaksaan agung," kata Antasari, saat persidangan UU Kejaksaan di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu pekan lalu. Terpidana 18 tahun kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen enggan untuk menggugat hal tersebut. Namun, dia menilai, diberikannya gaji oleh Kejaksaan menandakan kalau dirinya merupakan seorang jaksa aktif meskipun sempat menjabat sebagai Ketua KPK. Terkait pemberian gaji, kata Antasari, ada ketentuan bahwa setiap jaksa yang menjadi tersangka akan mendapat separuh gajinya sebelum memiliki putusan tetap (in craht). Antasari diberhentikan Presiden SBY dari jabatannya sebagai ketua KPK pada 4 Mei 2009. Pada 11 Februari 2010 Antasari divonis hukuman penjara 18 tahun karena terbukti bersalah turut serta pembunuhan direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Antasari juga membantah pendapat pemerintah dalam sidang pengujian Pasal 8 ayat 5 Undang Undang (UU) No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dimohonkannya di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut Antasari tak lagi menjadi jaksa secara struktural dan organik setelah menjabat sebagai Ketua KPK. "Jadi salah kalau mengatakan mantan jaksa, itu satu bukti (mendapat gaji) kalau saya masih jaksa. Itu yang bagi saya sedikit agak debatable (diperdebatkan). Saya justru sebagai ketua KPK itu melaksanakan porsi jaksa. Saya mengendalikan penyidikan, saya mengendalikan tuntutan. Kan porsi jaksa. Jadi, posisi sebagai jaksa ndak hilang," tandasnya serius. Antasari tetap ngotot pemeriksaan atas dirinya harus mendapat izin dari Jaksa Agung sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan. Ia kembali menegaskan bahwa pemeriksaan atas dirinya dalam kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasruddin Zulkarnaen itu batal demi hukum. "Jadi status saya sebagai jaksa ndak hilang. Jadi berlaku pasal 8 ayat (5) Undang-Undang kejaksaan itu berlaku bagi saya. Makanya, seharusnya pasal 8 yang diterapkan kemarin itu, seharusnya penyidikan bagi saya itu batal demi hukum," tegas bekas Kasubdit upaya hukum pidana khusus Kejaksaan Agung itu. Mahkamah Konstitusi (MK), kembali melanjutkan persidangan uji materi Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan dengan pemohon Antasari Azhar, Andi Syamsudin, dan Boyamin Saiman. Para pemohon menilai bahwa ketentuan tersebut (a quo) kerap dijadikan tameng oleh jaksa yang terlibat dalam beberapa kasus pidana untuk tidak memenuhi panggilan polisi dalam pemeriksaan.(ENDY)

Dugaan Korupsi UPI

Mendikbud: Jangan Dibawa ke Opini Dulu! TERKAIT dugaan penyelewengan dan korupsi oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Sunaryo Kartadinata, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mengimbau agar hal itu jangan dibawa ke opini terlebih dulu. "Jadi begini, kalau yang soal UPI, saya belum mendapatkan informasi komplet. Tapi yang jelas, jangan dibawa ke opini dulu. Semuanya kan harus dipastikan terlebih dulu, apakah ada unsur penyimpangan atau tidak, jadi jangan dibawa ke opini dulu," imbau M Nuh seusai meresmikan kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) baru di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat pekan lalu. M Nuh mengkhawatirkan, penyebaran opini itu merugikan yang

bersangkutan. "Sekarang soal UPI itu seolah menjadi opini. Saya berharap jangan sampai dugaan itu menjadi suatu hal yang merugikan. Kasihan kan?" kata Nuh. Oleh karena itu, lanjut dia, "Berikanlah kesempatan kepada pihak inspektorat untuk membuktikan apakah ada penyimpangan atau tidak. Kita tunggu saja. Sekarang kan inspektorat sedang memproses, jadi kita tunggu dulu hasilnya nanti seperti apa. Kita buktikan nanti, apakah ada penyimpangan atau tidak," katanya. Ketika ditanya kapan hasilnya akan keluar, M Nuh mengaku belum mengetahuinya. "Saya tidak tahu kapan hasilnya keluar. Memang perlu waktu, kan. Jadi harus dilihat

dulu yang sebenarnya seperti apa. Saya sendiri berharap tidak terjadi apa-apa atas isu tersebut," pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Rektor UPI Sunaryo Kartadinata dilaporkan oleh Gerakan Penyelamatan UPI ke Inspektorat Jenderal serta Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sunaryo dilaporkan dengan beberapa tuduhan, salah satunya pengalihan fungsi gedung training centre dan dormitory yang dibangun pada tahun 2009 lalu menjadi hotel bernama Isola Resort. Selain itu, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim khusus Gerakan Penyelamatan UPI, ada bentuk korupsi melalui

penyimpangan dalam pembangunan Gedung Training Centre di Kota Serang, Provinsi Banten. Pembangunannya dimulai pada tahun 2010 lalu. Namun, pada tahun 2011, proyek pembangunan justru mandek dengan alasan terkendala izin mendirikan bangunan (IMB). Kemudian, menurut Gerakan Penyelamatan UPI, ada praktik penghamburan dan penyimpangan dana yang bersumber dari masyarakat. Tercatat setiap tahun UPI mampu mengumpulkan Rp 260 miliar. Nilai tersebut diperoleh dari uang pendaftaran mahasiswa, iuran semester, dan lain-lain. Selain itu, mulai tahun 2011 lalu UPI juga meminta sumbangan kepada mahasiswa baru untuk membantu mahasiswa tidak mampu.

Pengelolaannya dilakukan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Furqon hingga terkumpul dana sebesar 3,49 miliar. Pada tahun 2012, terkumpul dana sebesar 3,67 miliar. Selain itu, 2013 ini, calon mahasiswa baru dari jalur undangan sudah diminta kesediaannya untuk menyumbang. Padahal, sudah ada kebijakan dari Ditjen Dikti tentang uang kuliah tunggal. Gerakan Penyelamatan UPI juga mencatat ada pembiaran dalam hal pelanggaran akademik dan administrasi. Praktik kecurangan seperti jual beli nilai yang dilakukan oleh para dosen akademik, dosen administrasi, dan mahasiswa di lingkungan UPI sudah diketahui oleh sang rektor sejak tahun 2008 silam. (KOMPAS.COM)


KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 262 29 JULI – 4 AGUSTUS 2013

SUMUT

Kerinci di Belenggu Dugaan Korupsi

Proyek Siluman Dibangun Dilokasi Kebun Sawit Siak II DAYUN SIAK - Proyek penimbunan jalan sepanjang 6 kilometer menuju lokasi lahan perkebunan sawit Siak II, di duga proyek siluman. Pasalnya penimbunan jalan tersebut tanpa plang papan nama proyek sehingga ketika di pertanyakan, tidak satupun warga bisa menjelaskan. Keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan, proyek tersebut di biayai APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2013. Dana yang di alokasikan untuk menimbun badan jalan tersebut diperkirakan sekitar Rp 3 miliar. Aktifis LSM GPKDR (Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Riau) dan LSM PAD (Pemantau Asset Daerah) Riau yang melakukan investigasi ke lokasi perkebunan sawit Siak II pada Minggu pekan lalu, menyaksikan aktifitas puluhan damp truk coll diesel mengangkut tanah untuk proyek penimbunanjalandari dan menuju lokasi lahan kebun sawit. Ketebalan tanah timbun di lokasi proyek penimbunan badan jalan di duga tidak sesuai bestek, di lokasi proyek tidak kelihatan alat berat untuk memadatkan tanah

Penimbunan Badan Jalan lokasi Kebun Sawit Siak II Kampung Baru Dayun. timbun tersebut. Kebun sawit seluas 750 hektar di bangun Pemda Siak menggunakan dana APBD Siak 2005 2006 kepemilikannya di duga telah berpindah tangan kepada petani berdasi, yang berasal dari Pekanbaru dan Siak, pengalihan lahan di sinyalir melalui ketua kelompok. Pembangunan kebun sawit rakyat ini di informasikan perun-

tukannya untuk masyarakat Sampan Sei Siak sebanyak 40 KK, namun hingga saat ini, belum jelas. Aktifis LSM GPKDR Anirzam ketika dihubungi secara terpisah belum lama ini, menyayangkan lahan kebun sawit seluas 750 hektar yang di programkan Pemda Siak peruntukkannya dalam rangka pengentasan masyarakat miskin di Kabupaten Siak justru melenceng.

Diduga di nikmati segelintir oknum petani berdasi. Inspektiorat Pemkab Siak mestinya peka terhadap permasalahan lahan yang belum diserahkan kepada masyarakat dan melakukan pemeriksaan terhadap oknum di duga terlibat melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan kebun sawit Siak II. “Rakyat jangan di kambing hitamkan dalam melaksanakan

program kerakyatan," tandasnya. Masih kata Anirzam, dia mendesak BPK RI perwakilan Pekanbaru untuk melakukan audit ulang terhadap pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat Siak II karena biaya pembangunan kebun sawit seluas 750 hektar tersebut dibiyai APBD Siak tahun anggaran 2005-2006 dengan alokasi dana puluhan miliar. (PUR)

Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah dan Bansos TA 2013

TOPAN-RI Kirim Laporan ke Kejati Banda Aceh LANGSA - Direktur Eksekutif Tim Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia ( TOPAN-RI ) telah mengirimkan laporan tertulis ke Kejaksaan Tinggi Banda Aceh terkait kasus dugaan korupsi dana hibah dan Bantuan Sosial yang dikuras dari APBK Langsa Tahun Anggaran 2013. Selain itu, Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) rencananya juga akan menggelar aksi di depan kantor KPK di Jakarta. ”Kami akan lakukan aksi demo di depan kantor KPK dengan melibatkan sejumlah besar massa putra-putri Aceh," tukas Gubernur LIRA Aceh, Cut Lem yang dihubungi wartawan koran ini lewat perangkat satelit, Sabtu pekan lalu. Menurut Direktur Eksekutif

TOPAN-RI, Yoesrizal SE yang ditemui dalam acara buka puasa bersama di Kota Intan Cafe mengatakan, setelah laporan temuan kasus 'bagi-bagi uang kedekatan' untuk sejumlah LSM, OKP, Ormas maupun wadah lainnya itu di serahkan ke Kejaksaan Negeri Langsa, pihaknya meneruskan temuan tersebut ke Kejati di Banda Aceh. ‘’Saya sangat kecewa penanganan yang super lamban oleh pihak yudikatif di daerah ini, padahal sudah sempat turun para mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa ke DPRK dan Pemko Langsa," sesal Yoesrizal yang diperbantukan oleh TOPAN-RI Pusat untuk mendeteksi berbagai kasus Tipikor yang mencuat di Langsa. Baik TOPAN-RI maupun LIRA

telah sepakat untuk mnengawal temuan kasus dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah oknum yang terlibat dalam penyusunan APBK Langsa 2013 terutama menyangkut dana hibah dan Bantuan Sosial yang jumlahnya Rp 11 miliar lebih. “Ini kami lakukan demi menyelamatkan uang negara karena penanganan di daerah terkesan lamban seperti halnya kasus yang terjadi di Madrasah Ulumul Qur’an (MUQ) hingga terpaksa tim pusat yang di pimpin dua Jendral datang ke Kota Langsa memberikan peringatan keras ke daerah. Sementara sejumlah pemerhati sosial dan politik di Langsa, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang menilai kinerja para eksekutif, legislatif maupun yudikatif di Langsa ambu-

radul dan terkesan hanya untuk mengolah uang negara bagi kepentingan pribadi maupun kelompok dengan mengenyampingkan koridor yang seharusnya menjadi acuan. ‘’Kalau kasus MUQ maupun kasus pengurasan uang APBK Langsa tersebut tidak sampai di gelar di pengadilan, maka akan tumbuh dan menggurita mosi tidak percaya masyarakat terhadap para penyelenggara negara di daerah yang kini terkondisi sebagai provinsi terkorup di Indonesia setelah Sumatera Utara, menyusul Papua di urutan ketiga," kata tersebut mereka. Untuk diketahui, dalam APBK Langsa TA 2013 terselip dana hibah sebesar Rp 4.662.333.000 untuk 63 wadah penerima

terutama LSM, OKP dan Ormas yang ditengarai menyimpang jauh dari aturan baku Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Demikian pula halnya dengan pengalokasian dana untuk Bantuan Sosial sebesar Rp 6 miliar lebih bagi seribuan penerima yang juga terdapat sejumlah LSM di dalamnya. ‘’Kalau di teliti secara intensif, akan terlihat sejumlah kejanggalan dalam penyusunan APBK Kota Langsa 2013. Sejumlah Rp 529. 603. 785.664.00 di tanda tangani pada 3 Januari 2013 berdasarkan Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 oleh Wakil Walikota Langsa, Marzuki Hamid." kata pemerhati sosial di Kota Langsa, Kaharuddin. (BSO)

KERINCI - Dugaan korupsi di Kabupaten Kerinci sangat memalukan tapi pelakuny kalangan eksekutif, legeslatif, yudikatif, hingga ke badan penggawas keuangan. Bahkan sampai ke desa-desa tidak tau malu tanah tumpah darah Indonesia di kotori nafsu keserakahan duniawi. Kucuran dana dari pusat di salah gunakan demi kepentingan pribadi dan individu, para penanggung jawab dan penguna anggaran berperilaku sangat menjijikan dan tidak mengherankan lagi Kerinci di cap kabupaten yang paling korupsi. Berkembang secara sistemik bagi banyak orang korupsi bukan lagi suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu biasaan. Perkembangan korupsi juga mendorong pembatasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini belum menemukan titik terang. Melihat peringkat dalam perbandingan korupsi di Provinsi Jambi tetap rendah dan banyak kasus-kasus dari hulu hingga hilir kian mengurita seakan tidak ada habisnya. Ada kasus dana bencal, kasus suap penerimaan CPNS dan

banyak lagi dana lain yang belum terungkap bahkan banyak anggota DPRD dan sejumlah kepala dinas yang tersandung korupsi semakin menyakinkan kita bahwa negara ini sudah di belengu korupsi. Orde baru tidak ada apaapanya di bandingkan korupsi di era reformasi selama lima tahun terakhir ini, korupsi mengila dari pusat hingga ke daerah. Penganurahan otonomi daerah pun akhirnya melahirkan rajaraja kecil mulai wali kota, bupati hingga gubenur. Otonomi daerah memberikan kepuasan bagi raja-raja kecil sampai dari kepala dinas dan kepala kantor. Hampir seluruh proyek pembangunan di setiap daerah di Kerinci bisa di negosiasi asal ada upeti. Akibatnya kualitas proyek di bawah standar karena kontraktor pemenang tender dari kalangan dekat penguasa ingin meraup untung mesti harus menistakan negara. "Sekarang korupsi telanjang, kalau dulu masih sembunyi– sembunyi dan tidak vulgar seperti sekarang," kata Ketua Umum LSM Pemuda Anti Korupsi. (BOY BUNYAMIN)

8 Pejabat Aceh Timur dan Kontraktor Diperiksa Kejati BANDA ACEH - Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh memeriksa delapan orang pejabat Aceh Timur dan pihak kontraktor terkait dugaan penyimpangan pada pekerjaan pembangunan gedung pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2009 - 2011. Kajati Aceh TM Syahrizal melalui Kasipenkum Amir Hamzah mengatakan, pemeriksaan sejumlah pejabat Aceh Timur dan kontraktor masih dalam tahap status sebagai saksi. “Pemeriksaan dilakukan sejak Selasa pekan lalu di ruang terpisah penyidik Kejati Aceh,” kata Amir Hamzah. Adapun nama-nama yang diperiksa, Aldalina Anggraini sebagai anggota pemeriksa pada Inspektorat Aceh Timur, Syukri sebagai pengendali teknis pada Inspektorat Aceh Timur, Fuadi jabatan pengendali mutu pada Inspektorat dan Munzilin, anggota tim panitia Profesional Hand Over (PHO). Sedangkan nama-nama pejabat yang di periksa pada Rabu pekan lalu, diantaranya, T Iskandar sebagai Direktur Haka Utama, kemudian Murlina yaitu bendahara pengeluaran DPK-

KD, Mujiburrahman ketua tim panitia penerima hasil pekerjaan serta Abdurrahman ketua tim pembuatan LHP. Kasipenkum menambahkan, setelah pemeriksaan delapan saksi tersebut, penyidik masih akan memeriksa pejabat lain yang mengetahui dan terkait dengan pembangunan gedung pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Proyek pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur di Idi Rayeuk hingga saat ini masih terbengkalai. Padahal proyek tersebut merupakan agenda perioritas sesuai PP No. 5 tahun 2007 tentang penetapan Idi Rayeuk sebagai Ibukata Kabupaten Aceh Timur. Seharusnya proyek tersebut di selesaikan oleh Pemkab Aceh Timur di bawah kepemimpinan Bupati Muslem Hasballah sebelum masa jabatan mereka berakhir. Gedung pusat pemerintahan itu dibangun dengan menggunakan anggaran dari provinsi (APBA), Kabupaten (APBK) dan APBN. Jumlahnya mencapai Rp 130 miliar lebih. Berdasarkan analisa dan taksiran sementara Kejaksaan Tinggi Aceh, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1,3 miliar. (YANTO)

Massa Teriaki Oknum Kajari Dalang Korupsi di Labuhanbatu Raya RANTAUPRAPAT - Puluhan pengunjukrasa mengatasnamakan Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara (LPPN) meneriaki oknum Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rantauprapat berinisial BS sebagai dalang koruptor di Kabupaten Labuhanbatu. Aksi yang menggunakan mobil pick up dan kenderaan roda dua tersebut di mulai sekitar pukul 10.00 WIB, Kamis pekan lalu. Mereka di kawal ketat petugas kepolisian dari Polres Labuhanbatu, sehingga tidak dapat menerobos pintu gerbang kantor Kejari Rantauprapat. Akibatnya, massa hanya terkonsentrasi di depan pintu gerbang sambil berorasi secara bergantian meneriaki oknum Kajari Rantauprapat sebagai dalang korupsi. “Keluar kau Kajari. Koruptor kau. Bulan puasa pun korupsi kau. Gara-gara disuap SP pengacara Medan kau penjarakan Ketua Kelompok Tani Tani Baru yang berjuang melawan PT Pardede dan sudah berdamai kedua belah pihak. Apanya yang ditipu dan digelapkan, mau kau ambil tanahnya disana, kami tidak ada jual beli tanah, dasar mata duitan. Berapa kau di bayar memenjarakan orang? Katanya pasaran mu Rp 5 juta tiap penangguhan, kau drakula tak peduli siapapun yang penting duit

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

untuk kumpulin harta. Sudah punya mobil mewah kau, tiga land cruiser salah satunya plat B 3 BS, kau peras dan terpaksa pejabat Labuhanbatu Raya korupsi akibat gertak sambalmu koruptor,” teriak pimpinan aksi Hasan Hasibuan melalui pengeras suara, Kamis pekan lalu. Menurutnya, aksi ini karena geram akibat jual beli kasus di

kejaksaan Rantauprapat yang selama di Labuhanbatu tidak ada koruptor yang ditindak. "Hanya periksa-periksa saja tidak ada yang kau tindak, kalau pidana selalu bahannya ada duitnya atau tidak?" ujar Hasan. Dia menjelaskan, sebelumnya dia memiliki urusan untuk penangguhan penahan salah seorang Ketua Kelompok Tani Tani Baru yang memiliki kasus

yang kini ditangani pihak Kejari Rantauprapat. Kemudian setelah menanyakan persoalan di Kejari Rantauprapat, Hasan di mintai uang oleh seseorang, maka inisiatif dia berikan Rp 2 juta agar dapat diberi penangguhan penahan terhadap rekannya. Namun menurut oknum jaksa pasaran Rp 5 juta, tapi kita coba kalau mau Kajari, ternyata Kajari

tidak mau dan bisik-bisik pegawai kejaksaan oknum pengacara Medan sudah menjumpai Kajari jadi percuma menemuinya. Maka kasusnya belum duduk betul dan sudah 4 tahun tapi di duga karena pesanan di paksakan, mengutip penjelasan Hasan dan rekannya Lahmudin Hasibuan Ketua Komisi B DPRD Labuhanbatu. Hasan mengatakan, selain kasus yang di alami rekannya,

juga banyak keluhan pemeriksaan dugaan korupsi terhadap sejumlah SKPD di tiga Kabupaten Labuhanbatu Raya terindikasi “dinegosiasikan”. “Mereka di panggil ke Kejari Rantauprapat untuk diperiksa. Tapi tidak ada tindaklanjutnya sampai persidangan pengadilan negeri. Malah terindikasi semua di peties-kan, ungkapnya. Setelah puas menyampaikan orasinya, para pengunjukrasa kemudian bertolak ke Polres Labuhanbatu. Sebab tidak satupun perwakilan dari pihak kejaksaan yang dapat menerima kedatangan mereka. Sesampainya di Polres Labuhanbatu, pengunjukrasa mendesak pihak kepolisian agar melakukan penegakan supremasi hukum di tubuh Polri. Karena menurut mereka hingga kini masih banyak oknum polisi yang “bermain-main” dengan kasus. Mendengar orasi itu, sejumlah petugas kepolisian sempat bersitegangdenganpimpinan pengunjukrasa,sehinggamereka disuruh keluar dan memundurkan mobil pick up yang membawa sound system dari pintu gerbang Mapolresta Labuhanbatu. Alhasil, massa berorasi sambil meneriaki sejumlah borok oknum polisi yang selama ini terjadi dilingkungan Mapolres Labuhanbatu. Polisi yang sebelumnya sempat

menyaksikan aksi orasi itu, satu persatu meninggalkan lokasi. Sepertinya mereka diperintahkan agar tidak menyaksikan aksi unjukrasa yang membuka aib oknum anggota polisi yang terbiasa selingkuh dengan kasus tersebut. Selanjutnya, massa membubarkan diri setelah mereka terlebih dahulu memaksakan diri melintasi pintu gerbang dan halaman Mapolres Labuhanbatu menuju pulang. Ternyata Kapolres tidak berani menemui massa yang meminta reformasi di Polres Labuhanbatu. Karena tak satupun pihak polisi yang bersedia menyatakan kesepakatan untuk penegakan supremasi hukum sesuai permintaan pengunjukrasa. Kejari Rantauprapat Bambang Sudrajat tidak dapat dikonfirmasi melalui telepon terkait dengan persoalan yang disampaikan oleh pengunjukrasa. Panggilan telepon wartawan tidak di gubris. Begitu juga pesan singkat yang dikirim belum mendapat balasan. Kasubag Polres Labuhanbatu AKP MT Aritonang ketika diminta tanggapannya atas aksi unjukrasa yang menyampaikan orasi di depan pintu gerbang Mapolres mengatakan, dirinya tidak bisa memberikan keterangan. “Tak bisa pula saya ngasih komentar itu, bah. Maaf dulu ya,” katanya singkat pada wartawan.(HAH)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi, Ikhsanul Hakim, Sabaruddin Panjaitan (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).


KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 262 29 JULI – 4 AGUSTUS 2013

LIPSUS

KPK Tangkap Pengacara dan Staf Mahkamah Agung Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap seorang pengacara dan staf Mahakamah Agung, setelah terjadi transaksi suap pada Kamis (25/7). Suap itu diduga terkait pengurusan perkara di MA.“Penyidik KPK menangkap seorang berinisial DS, pegawai di lingkungan MA dan seseorang pengacara berinisial MCB,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Kantor KPK, Jakarta, Kamis pekan lalu. JOHAN menjelaskan, operasi tangkap tangan bermula saat DS mendatangi kantor pengacara MCB di Jalan Martapura, Jakarta Pusat sekitar pukul 11.30 WIB, Kamis (25/ 7). Tak lama berselang, DS kemudian keluar dari kantor tersebut dengan menenteng tas berwarna coklat. Setelah menaiki kendaraan roda dua atau ojek, penyidik KPK menangakap DS di kawasan Monumen Nasional (Monas). “Penangkapan dilakukan karena penyidik KPK memperoleh informasi ada penyerahan uang,” kata Johan. Saat penangkapan, penyidik langsung membuka tas yang dibawa DS dan menemukan uang sebesar Rp 80 juta. “Tapi jumlah tersebut belum fix masih bisa bertambah,” kata Johan. Setelah menangkap DS, tim penyidik KPK juga ikut mengamankan MCB di kantornya, sekitar pukul 13.30 WIB. Tim penyidik pun melakukan penelusuran lebih lanjut ke rumah DS. Disana penyidik kembali menemukan sejumlah uang tunai yang diduga berkaitan dengan pemberian dari MCB. “Diduga pemberian tersebut terkait dengan penanganan perkara yang saat ini tengah berada di MA,” kata Johan. Saat ini keduanya, masih menjalani pemeriksaan di KPK. Menurut Johan, KPK masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan apakah ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Akui Staf MA Terkait operasi tangkap tangan tersebut, Kepala Biro Humas dan Hukum MA Ridwan Mansyur mengakui ada penangkapan salah satu pegawai MA berinisial DS oleh KPK. “Iya, dia memang pegawai MA. Dia tertangkap saat naik ojek di sekitar Monas,” ujar Ridwan, saat dikonfirmasi. Ridwan mengatakan, DS adalah salah satu staf di Pusdiklat MA yang berkantor di Megamendung, Puncak, Bogor-Jawa Barat. DS sebelumnya adalah seorang satpam yang kemudian diangkat menjadi salah satu pegawai di lingkungan MA. Selain itu, Ridwan juga membenarkan bahwa di tangan DS, KPK menyita uang sebesar Rp 80 juta. Atas perbuatannya itu, MA sepenuhnya menyerahkan kasus ini untuk ditangani oleh penegak hukum. “Apabila persoalan ini melanggar hukum, seluruhnya diserahkan ke penegak hukum. Kan ditangani KPK,” ujar Ridwan. Ridwan mengaku baru mengetahui kalau DS terlibat kasus seperti ini. Karena, DS pada dasarnya hanyalah seorang pegawai atau staf biasa di MA. “Pokoknya dari saya bahwa benar dia adalah pegawai biasa, staf biasa di MA. Asalnya masuk MA dari satpam dulunya, kemudian jadi staf,” katanya.

Tersangka Pengurusan Suap Penanganan Kasasi di Mahkamah Agung Mario Camelio Bernardo berjalan dari Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/7). Mario ditahan KPK setelah tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (25/7) di Kantor Hotma Sitompoel & Associates.

Tak Terkait Djoko Susilo Sementara itu, Pengacara Hotma Sitompoel membantah mitra pengacaranya, Mario C Bernado, sedang manangani suatu perkara di MA atas nama Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates. ”Kantor kami sama sekali tidak mengetahui perkara apa yang menjadi pokok persoalan dalam penangkapan terhadap Mario C Bernado,” kata Hotma dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis malam. Dia pun mengaku ingin mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini. Oleh karena itu dia memastikan akan memberikan advokasi (pendampingan hukum) terhadap MCB dalam proses hukum di KPK. Lebih lanjut dia juga membantah jika penangkapan MCB terkait kasus hukum Irjen Djoko Susilo yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. “Kami mengimbau kepada pihakpihak yang tidak mengetahui perihal kasus ini untuk tidak memberikan komentarkomentar yang sifatnya mendiskreditkan kantor kami yang hanya akan memperkeruh suasana, terlebih-lebih terhadap diri saya,” pungkas Hotma. Mario diketahui pernah menjadi pengacara mantan Ketua Komisi IV DPR asal Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), Yusuf Emir Faisal yang diusut KPK dalam kasus korupsi alih fungsi hutan bakau Tanjung Api-Api di Banyuasin, Sumatera Selatan. Yusuf sudah divonis 4,5 tahun pada 2008.(INVESTOR DAILY/KPK)

MARIO MASUK DAFTAR PENGACARA KORUPSI VERSI ICW MARIO C Bernardo yang ditangkap KPK karena diduga menyuap pegawai MA Djody Supratman masuk dalam daftar pengacara korupsi versi ICW. Menurut anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho ada sejumlah pengacara penyuap yang pernah terlibat kasus korupsi. Berikut pengacara yang pernah menyuap penegak hukum versi ICW, dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com, Jumat (26/7). 1. Haposan Hutagalung Dugaan keterlibatan dalam mafia kasus Gayus Halomoan Tambunan dan suap kepada Komisaris Jenderal Susno Duadji sewaktu menjabat Kepala Bareskrim Polri. Pada 2011, dia divonis MA selama 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta. 2. Lambertus Palang Ama Dugaan terlibat dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan 2010. Divonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 3 tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta 3. Ramlan Comel Dugaan korupsi dana overhead di perusahaan PT Bumi Siak Pusako US$194.496 atau setara dengan Rp1,8 miliar.

Pada 2005 di Pengadilan Negeri Pekan Baru Comel divonis 2 tahun penjara. Namun, ia akhirnya dibebaskan di Pengadilan Tinggi Riau tahun 2005 dan Mahkamah Agung pada 2006 (Putusan Nomor 153K/ PID/2006) Ramlan Comel pada 2010 diterima sebagai hakim adhoc tipikor dan ditempatkan di Pengadilan Tipikor Bandung. Pada 2011, ia pernah menyatakan kepada pimpinan MA untuk mengundurkan diri. Namun hingga saat masih berdinas dan mengadili di Pengadilan Tipikor Bandung. 4. Tengku Syaifuddin Popon Berupaya menyuap pegawai Pengadilan Tinggi Tpikor sebesar Rp250 juta terkait dengan kasus yang sedang ditanganinya (saat itu sedang menangani kasus korupsi yang melibatkan Abdullah Puteh). Pada 2005 divonis Pengadilan Tinggi Tipikor 2 tahun 8 bulan 5. Harini Wijoso Berupaya menyuap pegawai MA dan hakim agung terkait dengan kasus yang melibatkan Probosutejo. Pada 2005 divonis MA tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta. 6. Adner Sirait

Berupaya menyuap Ibrahim, Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta terkait perkara sengketa tanah seluas 9,9 hektar di Cengkareng, Jakarta Barat, melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada 2010 divonis Pengadilan Tipikor 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 150 juta. 7. Mario C Bernardo Pemberian uang kepada pegawai MA Djody Supratman diduga berkaitan dengan kasus yang tengah berada di tingkat kasasi. Pada 2013 ditangkap KPK setelah sebelumnya menyerahkan uang Rp 80 juta kepada pegawai MA Djody Supratman. Saat ini masih dalam pemeriksaan KPK. Diduga Terkait Pengurusan Kasasi Terdakwa HWO Pengacara Mario C Bernardo dan pegawai Mahkamah Agung (MA) Djodi Supratman yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terkait kasus tindak pidana umum dengan terdakwa HWO yang sedang dalam tahap kasasi di MA. Mario diduga memberi uang kepada Djodi selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk mengurus kasasi HWO.

"Kasusnya adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengurusan kasasi tindak pidana penipuan atas nama HWO di MA," ujar Juru Bicara Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat pekan lalu. Berdasarkan hasil penelusuran, HWO diduga Hutomo Wijoyo Ongowarsito yang merupakan terdakwa kasus penipuan. Adapun Mario dan Djodi resmi ditetapkan sebagai tersangka sekitar pukul 11.00 WIB, Jumat. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa hampir selama 1x24 jam. KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup pada Mario dan Djodi. "Sekitar pukul 10.00 atau 11.00 telah diterbitkan surat perintah penyidikan terkait dengan tertangkap tangannya dua orang pada hari Kamis kemarin," kata Johan. Mario diduga melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1

ke 1 KUHP. Sementara DS diduga melanggar Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Diberitakan sebelumnya, KPK menangkap Mario dan Djodi di tempat terpisah, Kamis (25/7/2013). Djodi ditangkap lebih dulu di sekitar Monumen Nasional (Monas) pukul 12.15. Pada tas selempang coklat yang dibawa Djodi, KPK menyita uang sekitar Rp 78 juta. Setelah itu KPK menangkap Mario di kantornya, Hotma Sitompul & Associates di Jalan Martapura, Jakarta Pusat, pukul 13.20. Dalam pengembangannya, KPK juga menyita sejumlah uang di rumah Djodi, Cipayung, Jakarta Timur. Djodi diduga baru saja menerima uang dari Mario. Keduanya diduga tengah mengurus perkara tindak pidana umum yang tengah dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung. Untuk mengurus perkara tersebut, Mario diduga memberikan uang suap kepada Djodi. Namun, Djodi dipastikan hanya perantara suap karena statusnya sebagai pegawai biasa di Diklat MA. (KOMPAS.COM)

Pengacara Rentan terhadap Korupsi PENELITI dari Pusat Kajian AntiKorupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, mengatakan penangkapan terhadap pengacara Mario C. Bernardo memperlihatkan buruknya sistem peradilan di Tanah Air. Selama ini publik lebih fokus menyorot perilaku polisi, jaksa, dan hakim. “Ternyata komponen lain, yaitu pengacara, juga tak luput dari korupsi,” kata Hifdzil kemarin. Menurut dia, pengacara justru sangat rentan terhadap praktek korupsi. Dengan akses yang besar ke beberapa pihak, advokat bisa saja menjadi tangan kedua dari klien untuk melancarkan suap. “Hal yang sama dipraktekkan pegawai dan birokrat pada lembaga hukum.” Mahkamah Agung menyerahkan kasus stafnya, Djodi Supratman, yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kami belum tahu perkaranya apa. Kami tunggu penjelasan dari KPK,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, tadi malam. Atas dasar ketidaktahuan itu, Ridwan menambahkan, MA belum bisa menentukan jenis sanksi bagi Djodi. Staf pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA yang berbasis di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, itu ditangkap di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat. “Kami serahkan kepada KPK,” katanya. Pegiat Masyarakat Pemantau Peradilan, Choky Ramadhan, menilai penangkapan tangan oleh KPK sebagai langkah maju dalam pemberantasan korupsi. Menurut dia, KPK memang sudah selayaknya memprioritaskan pemberantasan korupsi dimulai dari penegak hukum dan orang-orang yang terlibat dalam peradilan. Sedangkan untuk Mahkamah Agung, Choky berharap tangkap tangan kali ini menjadi peringatan bagi perbaikan dan reformasi internal. Selama ini MA dinilainya sebatas fokus pada percepatan penanganan perkara dan penerapan sistem kamar. Reformasi pegawai dan aparat harus menjadi tugas besar MA di bawah kepemimpinan Hatta Ali. “Tak hanya pembenahan institusi, tapi juga integritas dan profesionalitas pegawai di lingkungan MA,” katanya. (KORAN TEMPO)

MA: Gaji Rp 3-4 Juta Per Bulan, Djodi Seharusnya Tak Korupsi KEPALA Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Ridwan Mansyur mengatakan, gaji Djodi Supratman, pegawai MA yang ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berkisar Rp 3 hingga 4 juta setiap bulan. Dengan gaji tersebut, menurutnya, Djodi seharusnya tidak menerima suap dari pihak mana pun. "(Pegawai MA) yang lain juga gajinya segitu, tapi tidak melakukan (dugaan korupsi)," kata Ridwan di Kantor MA, Jumat pekan lalu. Ia menegaskan, besaran jumlah gaji yang dianggap kecil tidak boleh menjadi alasan bagi pegawainya menerima suap dari pihak mana pun. Djodi merupakan pegawai Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) MA di Megamendung, Ciawi, Jawa Barat. Ia menjadi pegawai negeri sipil MA sejak 1987 dan saat ini bergolongan 3C. Serahkan ke KPK Sebelumnya, MA membenarkan ada pegawainya yang berinisial DS ditangkap tangan oleh penyidik KPK. MA menyerahkan seluruh proses penegakan hukum terhadap yang bersangkutan kepada KPK. "Pada prinsipnya, apabila ada pegawai yang memiliki persoalan yang melanggar hukum, MA menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, dalam hal ini ke KPK," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur saat dihubungi wartawan, Kamis (25/7/2013). Dia menerangkan, Djodi ditangkap di bilangan Monas, Jakarta Pusat, dengan barang bukti uang tunai Rp 80 juta. Namun, Ridwan belum tahu kaitan dugaan suap yang menjerat Djodi. "Info yang saya dapat, dia ditangkap saat naik ojek di Monas. Ada uang Rp 80 juta, katanya. Terkait kasus apa, belum tahu. Apakah Djoko Susilo (dugaan korupsi pengadaan simulator SIM) atau yang lain, tunggu pernyataan KPK," tuturnya. Ia mengatakan, yang bersangkutan merupakan staf di Badan Pendidikan dan Diklat MA yang berkantor di Megamendung, Jawa Barat. Menurutnya, DS sebelumnya bertugas sebagai petugas keamanan MA. "Dia itu dulu satpam. Satpam itu kan dulu pegawai MA, bukan alih daya seperti sekarang, lalu diangkat menjadi staf. Sekarang dia staf biasa di Badiklat," lanjutnya. Selain staf MA, KPK juga menangkap anak buah pengacara kondang Hotma Sitompul, Mario C Bernardo. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, yang bersangkutan ditangkap di kantornya, Jalan Martapura, Jakarta Pusat, pukul 13.20 WIB.(KOMPAS.COM)


KPK POS

6

Bupati Atam Pimpin Apel Peringatan HUT Ke-11 ACEH TAMIANG - Bupati Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang, H. Hamdan Sati ST, Baru-baru ini pagi memimpin peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Aceh Tamiang yang ke-11. melalui peringatan hari ulang tahun ini diharapkan dapat menjadi refleksi kilas balik pengabdian sepanjang tahun yang sudah berjalan. Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Aceh Tamiang ke-11 yang dilaksanakan dilapangan Trubin. Acara tersebut turut dihadiri unsur Forkompinda plus kabupaten Aceh Tamiang, ketua dan wakil beserta segenap anggota DPRK, Wabup, para asisten dan staf ahli bupati, sejumlah kepala dinas, pimpinan BUMN dan BUMD, para pengusaha, pimpinan partai dan OKP serta muspika plus kabupaten Aceh Tamiang. Bupati Aceh Tamiang, H. Hamdan Sati ST dalam sambutannya menyampaikan, melalui momentum Peringatan Hari Jadi ke 11 Kabupaten Aceh Tamiang dapat dimanfaatkan sebagai wadah refleksi kilas balik pengabdian sepanjang tahun yang sudah berjalan. peran dan subtansinya bisa dijadikan wahana intropeksi dan kaji ulang terhadap makna dan nilai kinerja dalam rangka mengemban tangung jawab pada lingkup tugas masing-masing. Hamdan Sati menjelaskan, sesuai dengan esensi dari otonomi daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat cerdas dan kerja iklas kita semua selaku warga masyarakat Aceh Tamiang. untuk itu diperlukan program atau kegiatan inovatif yang sesuai dengan karakter kearifan budaya lokal yang langsung menyentuh kepada kepentingan masyarakat. Selain itu, peran pemerintah dalam pelayanan publik yang efektif dan efisien sangat diharapkan, maka suatu keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Era Otonomi Daerah mampu memberdayakan secara maksimal unsur pemerintahan pelaksana pada level pemerintahan kecamatan dan desa. Kecamatan sangat penting dikembangkan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor atau badan pelayanan terpadu di Kabupaten. semangat pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien dengan memperpendek birokrasi harus diupayakan. Bupati juga mengajak semua elemen untuk saling bahu membahu, rasa kebersamaan terus berjuang membangun daerah menuju masyarakat yang sejahtera dan bermartabat dengan terus mengedepankan semangat dan keikhlasan. (BSO)

Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Sangat Dibutuhkan GUNUNGSITOLI - Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Hal itu dikatakan Sekda Kota Gunungsitoli Edison Ziliwu pada upacara bendera,Senin kemarin. Menurutnya,salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah kepada masyarakat, sudah tentunya suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka. Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan antara lain yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk, masih dirasakan belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat yakni dengan banyaknya pengaduan, keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada pimpinan unit pelayanan maupun melalui surat pembaca pada berbagai media massa,sehingga perlu dilakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu akan tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya. Dikatakan, dalam menciptakan suatu pelayanan yang berkualitas yang melahirkan kepuasan kepada para masyarakat yang menerimanya, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Masih banyak hal yang menjadi kendala dan faktor lain yang mengakibatkan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dirasakan masih kurang dan cenderung tidak melaksanakan dengan sepenuh hati. Berbagai upaya pun terus dilakukan oleh pemerintah dan aparaturnya termasuk Pemko Gunungsitoli dalam peningkatan pelayanan publik itu. Hal ini menjadi strategi atau upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat Kepulauan Nias sepenuhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya,yakni peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur pemerintah, menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelitbelit, dan peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik. Sekda menyarankan agar tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat pelayanan publik haruslah diselenggarakan seoptimal mungkin oleh pemerintah, bahkan sudah selayaknya pemerintah melakukan peningkatan pelayanan publik itu sebagai salah satu tuntutan untuk menciptakan konsep Good Governance. Peningkatan itu tentunya diharapkan juga mampu memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan semakin menaruh kepercayaan kepada pemerintah yang menciptakan produk-produk pelayanan publik lain.(YAGI)

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 262 29 JULI – 4 AGUSTUS 2013

Polisi Jaga Ketat Kantor KPU Kerinci KERINCI - Puluhan petugas polisi, berjaga-jaga di sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyusul adanya informasi demo yang akan dilakukan oleh tim Ami Taher-Suhaimi Surah. Pantauan sekitar pukul 12.15. Wib, dua truk polisi dikerahkan ke KPU. Ketua KPU Kerinci, Mulfi, yang sebelumnya meninggalkan kantor juga sudah kembali. Waka Polres Kerinci, Kompol M

Sanusi, ditemui di KPU mengatakan pihak kepolisian tidak mendapatkan pemberitahuan demo. "Tidak ada pemberitahuan demo, namun kita di sini hanya untuk berjaga saja," ungkapnya. Sementara itu, Ami Taher dan Suhaimi Surah, yang bertemu dengan KPU saat terjadinya kerusuhan, meminta KPU bersikap jujur, sehingga tidak memancing emosi masyarakat.

”Kami menginginkan Kerinci ini tenang, namun KPU juga harus jujur. Kami bisa menjamin massa tidak anarkis, namun mereka meminta hasil pleno KPU,” ujar Ami Taher, dihadapan anggota KPU Kerinci. Sementara diluar ruangan, simpatisan Ami Taher terus berteriak. Ami mengatakan, apapun hasilnya, dimanapun pleno itu dilaksanakan, tidak akan menjadi masalah. ”Kami sudah

Jelang Pilkada Kerinci

Netralitas PNS ‘Direnggut’ Calon Incumbent

sering kali dibohongi. Kali ini harus ada kejelasan kapan pleno peninjauan kembali akan dilakukan,” katanya. Massa seperti ini sebutnya, karena akumulasi perjalanan mereka selama ini, yang sulit percaya dengan KPU. ” Saat tim kami datang, katanya pleno akan dilanjutkan usai taraweh, namun ternyata sorenya sudah ada hasil, dan kami dinyatakan gagal,” ungkap Ami Taher.(BOY)

Safari Ramadhan Pemkab Lancar dan Sukses

PERSIAPAN– Para pekerja tampak mempersiapkan tempat buka puasa bersama Pemkab Aceh Timur yang dipusatkan di depan Pendopo Bupati Aceh Timur di Idi.

Pemkab Aceh Timur Peringati Nuzulul Qur’an ACEH TIMUR - Untuk pertama kali, Kamis (25/7) nanti malam Pemkab Aceh Timur menggelar buka bareng (bubar) 5000 undangan dari berbagai lapisan masyarakat dan jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kegiatan bubar yang dimotori Sekretariat Daerah setempat dipusatkan di depan Pendopo Idi, sementara nuzulul qur’an dan tarawih serta cemarah dilaksanakan di Masjid Agung Darusshalihin Idi. Sekda Aceh Timur Drs.HT. Bahrumsyah, MM melalui Plt.Kabag Humas T.Amran,SE Rabu (24/7)

menjelaskan, kegiatan peringatan Nuzulul Qur’an 1434 hijriyah kali ini tergolong akbar, bahkan selama perpindahan Pusat Pemkab Aceh Timur pasca pemekaran dari Kota Langsa ke Idi belum pernah beredar 5000 undangan. “Undangan yakni para aparatur desa seperti imam, keuchik, sekdes, kepala dusun (kadus) dalam 512 desa, seluruh OKP, seluruh PNS baik di Sekretariat Daerah ataupun diseluruh SKPK dan seluruh Camat dan Sekcam dalam 24 kecamatan serta unsure muspida plus, termasuk instansi legislatif bersama

legislatornya,” kata Amran. Dia menyebutkan, sesuai dengan hasil koordinasi dan rapat bersama, bertindak sebagai penceramah Nuzulul Qur’an bertepatan dengan 17 Ramadhan itu yakni Tgk.H.Misran Fuadi,S.Ag, M.AP dari Aceh Utara. “Berbagai persiapan terus kita lakukan, termasuk tempat yani halaman Pendopo Idi hingga tembus ke Jalan Peutua Husein. Sedangkan undangan sudah kita edarkan ke seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur, termasuk ke desa-desa,” tutur T.Amran. Ketika disinggung jadwal buka

puasa bersama, Amran mengatakan, kegiatan yang telah dijadwalkan sebagaimana tertulis di surat undangan yang ditandatangani Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib yakni Kamis (24/7) sekira pukul 18:00 Wib berkumpul sambil duduk bersila menunggu jadwal buka puasa bersama. Setelah selesai berbuka dilanjutkan dengan shalat magrib bersama dan dilanjutkan dengan shalat ista dan tarawih dan ditutup dengan penyampaian berbagai hikmah Peringatan Nuzulul Qur’an yang disampaikan Tgk. H.Misran Fuadi dari Aceh Utara. (BSO)

Bupati Atam Lantik Pejabat Eselon II ACEH TAMIANG - Bupati Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang, H. Hamdan Sati ST melantik dan mengambil sumpah jabatan para pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, dengan alih tugas pengangkatan pejabat eselon II dilingkungan Pemkab Aceh Tamiang yang merupakan rotasi yang sejatinya menjadi metode untuk mengakselerasi pembangunan disegala bidang bukan sebaliknya. Karena posisi-posisi setrategis dalam pemerintahan membutuhkan eksistensi dan semangat kerja dari para pejabat yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik dan unggul dibidangnya, namun demikian jika ada kesalahan dalam memposisikan seorang pejabat akan berdampak pada terhambatnya laju maupun peningkatan pembangunan.

Berbagai masalah dalam pembangunan menjadi buah pemikiran agar rotasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kompetensi para pejabat struktural dan diharapkan dengan suasana dan tantangan baru di dalam bidang pekerjaan baru akan menumbuh kembangkan sikap disiplin, jujur, tekun, ulet dan kerja keras sehingga nantinya para pejabat akan mampu menguasai beberapa bidang teknis, dengan demikian semakin banyak pekerjaan baru yang bisa di kerjakan akan semakin memperkaya kemampuan para pejabat sehingga mampu berbuat lebih dalam tugasnya untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Pelantikan dan pengambilan sumpah untuk pejabat eselon II ini dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan rotasi dan mutasi semata mata untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas

pembangunan di segala bidang. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Para Pejabat yang dilantik tersebut sebanyak 6 orang. Adapun nama-nama pejabat yang dilantik yaitu Ir. Irwansyah menjadi kadis Perindag dan Koperasi, Rulina Rita ST, MT sebagai kadis Pekerjaan Umum (PU), Ir. Adi Dharma M, Si sebagai Asisten Keistimewaan Aceh, Drs. Abdullah sebagai kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Drs. A. Muin sebagai staf ahli bupati bidang Pembangunan dan Wardiah SH sebagai staf ahli bupati bidang pembangunan menjadi pelaksana pada Badan Kepegawaian pelatihan dan pendidikan (BKPP) Kabupaten Aceh Tamiang. Kepada pejabat yang baru dilantik agar menguasai tugas dan fungsi saudara dengan baik, agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab,

KERINCI - Menjelang PILKADA Kabupaten Kerinci nasib para PNS memang bagaikan buah simalakama. Apalagi Kandidat yang bakal maju September 2013 nanti, berasal dari calom Incumbent yang sudah tentunya mempunyai kekuatan untuk menekan PNS. Mulai pelenseran jabatan,mutasisepihakdankekuasaan sang calon Incumbent lainnya. Peraturan yang mengikat PNS dilarang terlibat politis praktis, hanya sebatas peraturan. Sebab di lapangan malah sebaliknya banyak PNS jadi motor penggerak massa calon. Orde boleh berubah namun sistem, cara tidak berubah. Hal tersebut diungkap ketua LSM Pemuda Anti Korupsi Boy Bunyamin A.Rp yang membidang politik, hukum, ekonomi dan budaya pendidikan. Ia mengatakan kondisi PNS pada Pilkada di Kabupaten Kerinci sangat dilematis. Lanjutnya lagi kebebasan berpendapat menentukan sikap tidak akan berlaku, karena PNS yang membelot dari calon Incumbent, haus siap menerima sanksi. Mulai turun jabatan, pindah tempat tugas dan lainnya. Fakta itu bahkan sudah terjadi ada PNS dimutasikan mendadak dikarenakan melihat acara calon di luar calon incumbent. “PNS saat menghadapi Pilkada ibarat memakan buah simalakama, tidak dimakan bapak mati, dimakan ibu mati. Kebebasan PNS direnggut kekuatan kekuasaan calonIncumbent,”tegasnya.(BOY)

pedomani ketentuan yang berlaku, ikuti prosedur serta buatlah kebijakan dengan pikiran jernih serta penuh kearifan, karena kerja keras saudara akan menentukan kelanjutan pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang yang lebih baik. Tingkatkan terus pelayanan dan kepekaan kepada masyarakat, Pada hakikatnya masyarakatlah pemegang kekuasaan tertinggi. Amanah yang saudara emban merupakan amanah rakyat, berusahalah agar masyarakat yang saudara layani tidak kecewa. Kepada pejabat eselon II yang baru dilantik agar dapat meneliti potensipotensi yang ada dan dapat dikembangkan. Ciptakan suasana kerja yang dinamis dengan meningkatkan disiplin, ketaatan serta semangat meningkatkan kerja, pungkasnya. (BSO)

ACEH TIMUR - Team Safari ramadhan tahun 1434 hijriyah dimotori Bagian Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Timur berjalan lancar. Dalam ramadhan keliling itu, Pemkab menyerahkan 240 Alqur’an dan 72 gulung sajadah untuk 24 kecamatan. Sekda Aceh Timur Drs. HT. Bahrumsyah, MM melalui Kabag Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Timur, Tgk. H. Amiruddin, S.Ag, M.AP Jumat (19/7) merincikan, masing-masing kecamatan mendapatkan 10 Alqur’an dan 3 gulung sajadah. “Seluruhnya kita serahkan ketika tim safari ramadhan bergerak ke kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah kita edarkan,” katanya. H.Amiruddin menambahkan, sebagaimana jadwal yang ditandatangani Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib, seluruh kepala SKPK dan sektaris serta unsur muspida plus termasuk dalam tim safari ramadhan kali ini. Tim sudah bergerak sebanyak tiga kali sebagaimana dijadwalkan. “Setiap bergerak tim dibagi dalam 4 titik. Artinya, ada empat kecamatan yang dikunjungi. Jadi, seluruh kecamatan yang sudah dikunjungi adalah 12 kecamatan, sisanya 12 kecamatan lagi,” katanya. Kecamatan yang sudah dikunjungi, sambung Amiruddin, Simpang Jernih, Serbajadi, Peunarun, Indra Makmur, Idi Tunong, Banda Alam, Ranto Peureulak, Darul Ihsan, Pante Bidari, Simpang Ulim, Julok dan Madat. Sementara 12 kecamatan yang akan dikunjungi yakni Birem Bayeun, Sungai Raya, Ranto Selamat, Peureulak Timur, Peureulak Kota, Peureulak Barat, Peudawa, Idi Timur, Idi Rayeuk, Darul Aman, Nurussalam dan Darul Falah.(BSO)

RSUD Idi, Rocky Buka Puasa Bersama Puluhan AnakYatim ACEH TIMUR - Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, khususnya para anak yatim, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur menggelar kegiatan buka puasa bersama dengan para anak yatim. Kegiatan yang berlangsung di halaman RSUD Idi dihadiri Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib yang akrab disapa Rocky, Selasa (23/ 7). Selain melakukan buka puasa bersama dengan anak yatim dan jajaran karyawannya, RSUD Idi juga turut menyantuni para anak yatim. Santunan tersebut diserahkan oleh Bupati Aceh Timur. “Bantuan yang diberikan ini merupakan keceriaan sendiri bagi para anak yatim yang diundang sebanyak 24 orang,” kata Direktur RSUD Idi, dr.H.Munawwir, Sp.B disela-sela buka puasa bersama. Munawwir menambahkan, acara buka puasa bersama ini demi untuk

BUPATI Aceh Timur didampingi Direktur RSUD Idi dan jajarannya menjenguk pasien di dalam sebuah ruangan rawat inap di RSUD Idi. terwujudnya kebersamaan dan mempererat tali silahturrahmi

sebagaimana sangat dianjurkan Rassulullah SAW. “Akhir-akhir ini

tingkat pelayanan di RSUD Idi terhadap pasien secara pelahan-lahan sudah meningkat. Harapan kita ke depan semakin baik terutama pelayanan terhadap pasien,” sebut Munawwir seraya menyebutkan, sebelumnya Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib bersama jajaran RSUD Idi juga menyempatkan diri menjenguk sejumlah pasien rawat inap disana. Sementara Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib dalam tausiah sebelumnya mengatakan, guna meningkatkan tali silahturrahmi dan rasa kepedulian terhadap para anak yatim maka sudah sepantas dan sepatutnya umat Islam lebih-lebih dalam ramadhan menyantuni sesama. “Ibadah puasa di bulan ramadhan dimaksudkan untuk melatih kita menahan rasa haus, dahaga dan rasa lapar sejak imsak sampai waktu magrib sekaligus mendidik kita untuk peka terhadap orang-orang disekitar kita yang

memang benar-benar kurang mampu,” katanya. Untuk itu, sebagai umat Islam yang taat beribadah agar mengisi kegiatan di bulan suci ramadhan ini dengan aktivitas yang bernilai ibadah. “Agar RSUD Idi yang kita banggakan ini untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka para tenaga medis diharapkan melayani pasien di RSUD Idi sebagaimana kita merawat keluarga diri sendiri,” kata Rocky. Dia menambahkan, maju mundurnya sebuah rumah sakit tidak terlepas dari pelayanan terhadap pasien. Apabila RSUD Idi nantinya akan dilengkapi dengan berbagai alat yang canggih dengan harapan kelak akan terwujudnya sebuah rumah sakit yang baik dalam segala bidang. “Untuk itu kita dituntut secara profesional dalam memberikan pelayanan kepada pasien,” sebutnya. (BSO)


KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 262 29 JULI – 4 AGUSTUS 2013

Sumber PAD Kota Gunungsitoli Jauh Dari Harapan GUNUNGSITOLI – Target Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 17.000.000. 000,- terdiri dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 8.513.250.000,- (delapan miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah); Lain-lain pendapatan asli daerah, seebsar Rp. 4.986.750.000,- (empat miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Demikian dikatakan walikota G Sitoli Martinus Lase dalam acara dengan mengambil tema intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber PAD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012. Menurut walikota, dari keseluruhan target ini, realisasai semester I (pertama) yang telah tercapai sebesar Rp. 3.133.753.746,72 (tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah tujuh puluh dua sen), realisasi tersebut masing-masing terdiri dari hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 1.329.996.943,72 (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan enam ribu sembilan ratus empay puluh tiga rupiah tujuh puluh dua sen) atau sebesar 15,62% (lima belas koma enam puluh dua persen) dari target;

Kemudian, hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 6.175.425,(enam juta seratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 0,18% (nol koma delapan belas persen) dari target; dan lain-lain pendapat asli daerah, sebesar Rp. 1.797.581. 378,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah). Jumlah capaian realisasi pada semester I (pertama) ini masih jauh dari yang diharapkan. Khususnya pada bagian PAD murni yaitu Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah. Sebesar Rp. 1.336.172.368,72 (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam rupiah seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh dua sen). Mengingat saat ini kita sudah berada pada Semester II Tahun Anggaran 2013. Upaya-upaya pencapaian realisasi PAD ini harus segera dikejar. Karena akan ada kekurangan dana bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli yang pendanaannya bersumber dari PAD ujarnya. Walikota mengharapkan kepada para Kepala SKPD pengelola PAD agar dapat memberi solusi dari rendahnya capaian PAD pada semester I (pertama),semoga apa yang kita hasilkan nanti pada semester berikutnya dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli, dan kepada masyarakat di Kota Gunungsitoli pada masa mendatan,katanya.(YAGI)

Bupati Sergai Resmikan Warung Pintar SERGAI - Berdasarkan hasil survey dan penelitian di lapangan, minat baca masyarakat khususnya membaca buku di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Oleh sebab itu perlu ditempuh upaya-upaya dalam mendongkrak minat baca masyarakat khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menjadi daerah yang memiliki visi menjadi daerah terbaik di Indonesia. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan meningkatkan mencerdaskan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan banyak membaca. Hal ini diungkapkan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam sambutannya sekaligus meresmikan Warung Pintar Lions Club Medan Kasuari yang bertempat di Dusun IV Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Minggu lalu Turut hadir dalam acara peresmian Warung Pintar pertama di Sergai tersebut Gubernur Distrik Lions Club Indonesia D 307 A2 Harrison Law, Presiden Lions Club Medan Kasuari dr. Sofyan Tan, Anggota DPRD Sumut H. Alamsyah Hamdani SH, Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala, Kabag Umum Fitriadi S. Sos, MSi, Tokoh masyarakat Kota Galuh Lie Ho Peng, Budi Wistan serta sejumlah pengurus Lions Club Medan Kasuari dan Kesawan. Lebih lanjut diungkapkan Bupati Ir. H. Soekirman bahwa dengan agama hidup lebih teratur, dengan ilmu pengetahuan hidup lebih mudah dan dengan seni hidup menjadi indah. Oleh karenanya ilmu pengetahuan sangat penting untuk terus dicari dan dikembangkan melalui membaca. Keberadaan warung pintar ini diharapkan akan membangkitkan minat baca masyarakat di Desa Kota

Galuh ini khususnya dan masyarakat sekitarnya. Kepada Lions Club Medan Kasuari yang telah memprakarsai didirikannya Warung Pintar Pertama di Tanah Bertuah Negeri Beradat ini, Bupati Sergai mengungkapkan apresiasinya sekaligus mengharapkan sesegera mungkin dibentuk Lions Club Cabang Sergai. Karena keberadaan Lions Club dinilai akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat Sergai khususnya dalam hal kemasyarakatan, jelas H. Soekirman. Presiden Lions Club Medan dr. Sofyan Tan memaparkan bahwa Inisatif pendirian Warung Pintar merupakan satu rangkaian dengan bedah warung atas Warung Amoy yang terkenal dengan mie hun goreng dengan kuah kari ayam yang sangat diminati oleh para pengunjung Tionghoa dari Medan maupun masyarakat sekitarnya. Hal inilah yang menjadi awal dari didirikannya Warung Pintar ini karena dianggap sangat potensial untuk dijadikan sebagai taman bacaan masyarakat mengingat banyaknya pengunjung yang makan di warung Amoy tersebut. Peluang Bisnis Di sela-sela peresmian Warung Pintar ini, Bupati Sergai Ir. H. Soekirman mengajak masyarakat di daerah ini khususnya Kecamatan Pantai Cermin dan Perbaungan agar menyikapi dengan bijak peresmian Bandara Kuala Namu yang kurang dari 5 hari lagi akan dioperasionalkan. Dengan diresmikannya Bandara Internasional yang jaraknya hanya 5 KM dari Kecamatan Pantai Cermin ini, secara otomatis akan menjadi peluang bisnis bagi masyakat sekitarnya seperti usaha biro perjalanan (travel biro) untuk penyediaan tiket dan paket city tour ke daerah wisata seputar Kabupaten Sergai.(ARM)

Bupati Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM melalui sekdakab T.erwin SE menghadiri rapat paripurna DPRD Batubara-Lima Puluh, Selasa, dengan agenda jawaban Bupati Batubara atas pandangan fraksi-fraksi terhadap LKPD tahun 2012. Rapat dipimpin ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE.MSi dihadiri anggota DPRD Batubara, Muspida, asisten, kepala dinas, badan, bagian, kantor satuan, Camat se Batubara. Ditegaskan, atas tanggapan fraksi Golkar yang disampaikan Nafiar SPd. MSi atas appresiasi terhadap penyajian keuangan Pemkab Batubara yang telah diaudit BPK RI dengan memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atau 2 tingkat lebih baik dari opini tahun-tahun sebelumnya dan dimasa mendatang Pemkab Batubara menyajikan lebih baik lagi dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sedangkan tanggapan dari fraksi berjaya dengan juru bicara Rizky Aryetta SST mengenai tidak tercapainya pendapatan asli daerah (PAD) disebabkan antara lain tidak terealisasi dari

SUMUT

Penyampaian Visi –Misi, Syah-Unggul Paling Kompak PALUTA - Penyampaian Visi Misi Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Paluta yang digelar Kamis (25/7) lewat acara Paripurna DPRD Paluta menampilkan lima paslon yang menjadi peserta Pilkada Paluta 2013-2014. Acara dibuka oleh Ketua DPRD Paluta Muhklis Harahap yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada lima Paslon untuk memaparkan visi dan misi serta program kerja dari masing-masing paslon. Namun dari kelima Paslon yang menyampaikan visi misi tersebut hanya paslon No 2 yakni Drs H Syahrul Harahap MAP - H Sunggul Lelo Siregar SPdi (Syah-Unggul) yang terlihat sangat kompak sebab Syahrul Harahap selaku calon bupati memberikan kesempatan pembacaan visi dan misi kepada H Sunggul lelo Siregar Spdi sebagai calon wakil bupati sedangkan empat Paslon lainnya dibacakan langsung oleh calon bupatinya . "Saya melihat hanya pasangan Syah-Unggul yang paling kompak dalam menyampaikan visi dan misi sebab calon wakil bupati diberikan kesempatan untuk membacakan visi dan misi sedangkan empat pasangan lain diborong oleh calon bupatinya untuk membacakan visi dan misi .Ini membuktikan bahwa kalau pasangan Syah-Unggul memimpin Paluta ini lima tahun ke depan maka kelanggengan kepemimpinan akan terus berlanjut ," kata Syamsuddin Harahap salah satu elemen masyarakat yang hadir dalam paripurna tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Syampurna Siregar yang mengungkapkan bahwa materi visi dan misi pasangan Syah-Unggul

paling masuk akal sebab memiliki program jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta terukur dan bisa direalisasikan sedangkan keempat pasangan lainnya terkesan hanya catatan di kertas saja dan sangat sulit untuk direalisasikan. Syampurna menjelaskan bahwa yang paling ironisnya lagi adalah visi dan misi pasangan No. 4 Baris yakni pasangan incumbent yang terlihat ambisi kekuasaan sebab dalam materi visi dan misi yang tidak dibacakan secara leterlet Bachrum Harahap sangat berkeinginan menjadikan Paluta menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng) dengan

Ibukota Gunung Tua. "Persoalannya adalah apakah Bachrum sadar bahwa lima tahun kepemimpinannya di Paluta sebagai kabupaten pemekaran baru pembangunan sangat minim. Bayangkan Kantor Kapolresta sendiri belum ada masih bergabung dengan Tapsel, Kejaksaan. Pengadilan semua masih bergabung dengan Tapsel. Kantor Bupati saja masih dibangun itupun pembangunannya hanya menjelang Pilkada saja.Artinya keinginan Bachrum untuk menjadi Gunung Tua sebagai Ibukota Provinsi Sumteng merupakan keinginan ambisius tanpa mempertimbangkan keberadaan Paluta yang masih jauh tertinggal

dengan kabupaten lainnya yang baru mekar seperti Sergai dan Batubara ," kata Syampurna . Syampurna menjelaskan sebaiknya Pilkada Paluta harus menghasilkan kepemimpinan baru sebab kalau pasangan Baris terpilih lagi maka saya khawatir ini hanya akan menjadi transisi saja untuk menghantakan Bachrum menjadi Gubernur Sumteng dan meninggalkan Paluta. Usai pembacaan visi dan misi dari kelima Paslon maka sidang paripurna ditutup oleh Ketua DPRD Paluta Mukhlis Harahap dan seluruh paslon meninggalkan gedung DPRD Paluta menuju Posko masing-masing. (DATUK/MH)

Asperindab Bangun Plat Beton Di Jalan Hutaimbaru Sidikalang DAIRI–Akibat putusnya jalan peghubung antara Sidikalang dengan kecamatan Siempatnempu Asosiasi Pertambangan Batuan Dan Mineral Kab Dairi melaksanakan pembagunan plat beton di jalan Hutaimbaru yang merupakan jalan yang menghubungkan Kec Sidikalang dengan Kecamatan Siempat nempu Menurut Sunta Simorangkir sebagai ketua asosiasi kepada wartawan (18/7), Asosiasi ini terdiri dari 8 perusahaan galianbatuanyangberlokasi di sekitar Kecamatan Siempat nempu. Mereka bekerja sama dalam mendanai pembangunan plat beton ini,karna kita

memangmempunyai usahagalianbatu disiniujarSunta. Ditambahkannya batuan yang dibawa dari desa Hutaimbaru ini akan dibawa ke Kabanjahe maupun Medan untuk diolah menjadi bahan campuran ban dan dolomit, juga untuk bahan campuran pembuatan keramik dan juga untuk bahan campuran pakan ternak dengan jumlah puluhan ton perhari. ,Pembangunan Plat beton ini merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara swadaya tahap kedua sedangkan pada tahap pertama asosiasi ini telah mengadakan pema-

ngunan pelebaran jalan di sekitar jalan Hutaimbaru menuju ibu kota kecamata siempatnempu. Asosiasi yang merupakan binaan Dinas Pertambangan ini mengharapkan Pemkab Dairi memberikan perhatian melalui dinas terkait karna saat ini jalan sudah sangat parah , jalan ini sudah sangat lama tidak diperbaiki, masyarakat pengguna jalan sangat menderita saat melintas di jalan ini ujar simorangkir. Ketua Asosiasi Asprindab ini juga mengharapkan Pemkab Dairi untuk medukung sepenuhnya program nasional seperti peingkatan pertanian

karna penduduk desa Hutaimbaru ini 90% berpenghasilan dari pertanian melihat besarnya potesi alam didaerah tersebut pihak terkait harus 1mencari langkah-langkah untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Pada kesempatan yang sama Simorangkir mengharapkan pengurusan ijin tidak dipersulit, seperti selama ini kami sering kewalahan. Sudah seharusnya dinas terkait melakukan pelayanan satu atap. “Bila pengurusan ijin dipermudah akan mendorong infestor membuka usaha atau menanamkan modalnya di Dairi,” ujar Simorangkir.(NADEAK)

Walikota Gunungsitoli Kunker di G Selatan GUNUNGSITOLI - Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase MSP kunkungan kerja di Kecamatan Gunungsitoli Selatan untuk menyerahkan secara simbolis Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada 3.973 warga, Rabu kemarin. Salah seorang warga yang dikunfirmasi KPK Pos mengakui telah menerima secara langsung KPS dan BLSM yang diserahkan secara si,bolis oleh Walikota Gunungsitoli dan bantuan ini katanya sangat dibutuhkan untuk membantu keluarga terutama dalam bulan ramadhan,

penerimaan annual fee dan kami akan berusaha mengoptimalkan PAD melalui pelaksanaan intensifikasi dan eksentifikasi serta meningkatkan koordinasi dengan SKPD/unit kerja pengelola PAD. Dalam waktu dekat Pemkab Batubara akan melakukan maping (pemetaan) PAD diwilayah Batubara guna memperoleh data base yang akurat, transparansi dan nantinya menjadi potensi PAD pata tahun mendatang, tukasnya. (SAH)

Wakil Bupati Asahan Lantik 75 Pejabat Eselon IV ASAHAN - Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc melantik sebanyak 75 pejabat eselon IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, Rabu, 24 Juli 2013, diaula Melati Pemkab Asahan. Dalam amanat Bupati Asahan yang dibacakan Wakil Bupati Asahan mengatakan bahwa keberadaan pejabat eselon IV merupakan dapur pengelolaan setiap rancangan keputusan serta pertimbangan untuk disajikan kepada pimpinan dan sekaligus sebagai roda

apalagi dengan naiknya harga bahan pokok saat ini, apalagi 60 persen warga di sekitar desa ini berprofesi sebagai nelayan kecil dan pekerja tukang,” ucapnya. Namun, pihaknya merasa kecewa karena sebagian besar penerima bantuan sosial ini tidak tepat sasaran karena jatuh ke tangan warga yang tidak berhak sebagai penerima, dan hal ini yang perlu menjadi perhatian pimpinan ke depan agar jangan terjadi konflik diantara warga desa. Menurutnya, program ini kurang tepat karena seakan-akan memanjakan masyarakat untuk tidak bekerja dan hanya menunggu bantuan sosial,

pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Pemkab Asahan. Wakil Bupati Asahan menjelasakan pelantikan dan pengambilan sumpah hari ini adalah dalam rangka pembinaan terhadap unsur aparatur, dan dinamika tugas tugas kedinasan dengan mengedepankan unsur loyalitas dan dedikasi PNS dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (IN)

Bupati Nias Sidak Di Kantor PU Nias NIAS - Bupati Nias Sokhiatulo Laoli inspeksi mendadak (Sidak) ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias di Jln Pelud Binaka Km 6,5 Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan,Rabu kemarin. Bupati Nias saat turun dari mobil dinasnya langsung masuk kedalam ruangan dan ternyata sejumlah pegawai banyak yang tidak ada di tempat bahkan para pegawai yang masih keenakan berada diluar ruangan kasak kusuk untuk menempati ruangan mereka masingmasing apalagi kedatangan orang nomor satu di Kabupaten Nias itu tanpa mereka duga. Bupati pada saat itu merasa kesal atas tingkah laku bawahannya di dinas PU Kabupaten Nias padahal beliau telah menekankan kepada seluruh PNS di

tetapi yang paling tepat katanya, pemerintah memanfaatkan bantuan ini untuk program padat karya dan memaksimalkan kembali unit-unit koperasi yang telah ada,ujarnya. Menyangkut data warga penerima bantuan, walikota Gunungsitoli mengakui bahwa sebagian data masyarakat penerima KPS dan BLSM untuk Kota Gunungsitoli tidak sesuai.Berdasarkan data yang tiba keapda saya, untuk tahun 2013 penerima KPS dan BLSM di Kota Gunungsitoli sekitar 13.612 rts dan setelah melalui evaluasi bertahap ternyata terdapat 1.054 masyarakat yang tidak layak KPS dan BLSM,”

lingkungan Pemkab Nias pada acara syukuran tahun baru 2013 di pendopo Gunungsitoli agar seluruh PNS dapat meningkatkan disiplin kerja. Sumber KPK Pos menyebutkan, disiplin sangat penting dalam kesuksesan suatu kegiatan, dan untuk menerapkan disiplin tersebut sebaiknya dimulai dari diri sendiri dengan kata lain sesuaikan kata dengan perbuatan sehingga disiplin itu tidak hanya berlaku kepada pegawai bawahan saja,katanya. Menurut sumber, Bupati Nias selama ini diketahui jarang melakukan sidak di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena lebih banyak berada diluar daerah (maklum, kediaman pribadinya berada di Jakarta) sehingga sudah dipastikan banyak jam kerjanya yang molor sehingga para oknum pegawai jauh dari pengamatan beliau,ujar sumber. (Yagi)

Menpan Kunker di Kepulauan Nias NIAS – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Ir H Azwar Abubakar,MM melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Nias, Senin kemarin. Bupati Nias Sokhiatulo Laoli dalam sambutannya mengatakan Kepulauan Nias termasuk daerah yang terisolir bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Pulau Sumatera dan di Provinsi Sumatera Utara. Menurut bupati, keterisoliran dimaksud

ujarnya. Dijelaskan, data tersebut telah kita sampaikan beberapa hari yang lalu kepada Menteri Sosial RI melalui Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan agar disetujui untuk diganti kembali dengan data baru bagi para penerima KPS dan BLSM tersebut. Apabila sudah ada keputusan dari pusat maka kita akan langsung mencabut KPS dan BLSM yang sudah terlanjur dibagikan kepada masyarakat yang tidak layak menerimanya untuk dipindahkan dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang lebih layak, terangnya. (Yagi)

utamanya disebabkan oleh faktor posisi pulau ini yang terpisah jauh dari Daratan Sumatera dan merupakan Pulau terluar karena berbatasan dengan Samudera Hindia. Dan, Kepulauan Nias saat ini terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Otonom. Kabupaten Nias sebagai Kabupaten Induk, secara administratif terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan dan 170 (seratus tujuh puluh) Desa, dengan luas wilayah 980,32 Km2 dengan jumlah penduduk 160.697 jiwa, Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 35 (tiga puluh lima) Kecamatan, 2 (Dua) Kelurahan dan 459 (empat ratus lima puluh sembilan) Desa. Kemudian, Kabupaten Nias Utara terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan, 1 (satu) Kelurahan dan 112 (seratus dua belas) Desa. Kabupaten Nias Barat terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dan 105 (seratus lima) Desa. Sedangkan Kota Gunungsitoli terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, 3 (tiga) Kelurahan dan 98 (sembilan puluh delapan) Desa. Selanjutnya, struktur perekonomian Kabupaten Nias dan Kabupaten/Kota lainnya di daerah ini, secara umum didominasi oleh 4 (empat) sektor utama. Pertama sektor Pertanian terutama Sub sektor Perkebunan Karet, Kelapa, Kakao dan hasil perkebunan rakyat lainnya. Kedua, sektor Perdagangan. Ketiga Sektor Kelautan dan Perikanan. Serta Keempat sektor Jasa. Dan, secara umum situasi keamanan dan ketertiban di wilayah

Palas Tawarkan Konsep Palas Untuk Masyarakat Palas PALAS–Cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Padang Lawas (Palas) selama enam tahun terakhir, setelah dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan hingga kini tampaknya masih jauh panggang daripada api. Dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah di daerah serambi mekkahnya Provinsi Sumatera Utara ini, mayoritas masyarakat daerah ini hanya bertindak sebagai penonton atas ketimpangan yang ditampilkan dalam panggung sandiwara rezim yang berkuasa hari ini dengan segala keterbatasan SDM yang dimilikinya, demikian ditegaskan Hasanuddin Hasibuan, seorang putra daerah palas kepada wartawan, pada Hari Kamis (18/07). Atas dasar pemikiran tersebut, lanjut Hasanuddin, ia bersama dengan putra daerah palas lainnya yang berada dalam Pasukan Relawan Palas baik yang berdomisili di luar daerah palas maupun yang berada di wilayah ini, bersepakat dan berkomitmen bersama untuk mendukung dan memperjuangankan agar pasangan calon bupati dan calon wakil bupati (cabup cawabup) palas perseorangan, dr. H. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes dan Drs. Suprantiardi disingkat Palas ini, menjadi kandidat pemenang dalam Pilkada Palas yang akan digelar pada tanggal 11 September 2013 mendatang. Rasa keperihatinan terhadap kondisi masyarakat palas dan semangat yang tinggi untuk membangun di kampung halaman yang sangat kuat ini, mendorong dr. Alwi Mujahit mengundurkan dirinya dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk melangkah maju sebagai calon bupati palas berpasangan dengan Drs. Suprantiardi yang juga merupakan tokoh politik di lembaga legislatif Kabupaten Deli Serdang selama dua periode, sebagai calon wakil bupati palas dengan modal dukungan suara sebanyak 18.599 ribu yang disahkan oleh KPU Palas dari sedikitnya 25000 suara yang berasal dari masyarakat di Kabupaten Palas, urai Hasanuddin. Kesiapan menjadi Cabup ini bukan hanya sebatas tanggung jawab moral terhadap kampung halaman semata dan kesedihannya melihat kondisi serta keadaan sosial masyarakat palas, namun juga didasari dengan berbagai pengalaman kerja yang telah dibuktikan oleh pasangan palas ini untuk diterapkan di wilayah hukum adat palas dengan tujuan daerah agar Kabupaten Palas dapat mengejar ketertiggalannya sehingga dapat mensejajarkan posisinya dengan kabupaten lain yang sudah lebih maju di Provinsi Sumatera Utara ini, tandas Hasanuddin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pasangan Palas yang telah mendapatkan nomor urut dua sebagai cabup dan cawabup palas ini, menawarkan konsep program prioritas yang disingkat PALAS, dengan motto perubahan untuk kemajuan dan meningkatkan pembangunan berbasis kepentingan masyarakat palas pula. Konsep program prioritas PALAS yang dimaksudkan tersebut meliputi lima hal, yaitu Perbaiki kualitas pendidikan, Atasi masalah kesehatan masyarakat, Laksanakan perbaikan infrastruktur, Angkat potensi ekonomi kerakyatan dan Sempurnakan tata kelola pemerintahan, jelas Hasanuddin.(HAH)

kepulauan Nias cukup kondusif,dimana hampir tidak ditemui konflik atau gangguan keamanan yang mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentu tidak lepas dari keberadaan aparatur sipil, TNI dan Polri yang selalu berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.(yagi)

Eldin: Tingkatkan Kepedulian MEDAN - Sejak pertama kali diturunkan, Al Quran telah mampu merubah paradigma peradaban umat manusia dari bentuk kesesatan menuju kebenaran dan kebahagian dunia maupun akhirat. Hal ini merupakan salah satu makna utama ajaran dan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Al Quran. Di samping itu Al Quran juga mengajarkan tanggung jawab sosial kepada setiap orang yang memiliki harta dan kekayaan agar membantu kaum dhuafa sehingga keluar dari lingkaran kemiskinan. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi dalam acara peringatan Nuzulul Quran yang digelar di arena Ramadhan Fair X tahun 2013 di Taman Sri Deli Medan, Kamis (25/7). Karena itulah Eldin mengajak semua untuk merenungkan makna peringatan Nuzulul Quran.(vin)


KPK POS

13

E D I S I 262 29 JULI – 4 AGUSTUS 2013

Suara KPK

AGENDA KPK 1. Komisi Pemberantasan Korupsi siap mendukung Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia Bantul untuk Persatuan Sepak Bola Indonesia Bantul atau Persiba. Kasus korupsi sebesar Rp 12,5 miliar tersebut menempatkan mantan Bupati Bantul Idham Samawi sebagai tersangka. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan verifikasi harta kekayaan sembilan kandidat calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Hal itu merupakan permintaan dari Komite Kepolisian Nasional (Kompolnas) guna menelusuri rekam jejak harta kekayaan masing-masing kandidat calon pengganti Jenderal Timur Pradopo tersebut. Para calon Kapolri di jadwalkan menyerahkan berkas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK dalam dua minggu ini. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi masih menunggu perhitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat. Hasil perhitungan kerugian negara tersebut diperlukan untuk melengkapi berkas pemeriksaan para tersangka, sehingga perkaranya dapat dilimpahkan ke proses penuntutan. 4. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang, KPK telah menemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status P (Hakim Tipikor pada PN Semarang) dan A (Hakim Tipikor pada PN Semarang) sebagai tersangka.

Kenalkan Keluarga Kumbi

KPK Hadir di Pameran Hari Anak Nasional 2013

MEMPERINGATI Hari Anak Nasional (HAN) 2013, KPK ikut serta dalam pameran bertema “Indonesia Tanah Airku” yang berlangsung pada 23-27 Juli 2013 di Gedung SMESCO Jakarta. Pada event yang dibuka oleh Presiden SBY ini, KPK memperkenalkan keluarga Kumbi yang merupakan ikon dari buku "Tunas Integritas", sebuah buku bacaan ramah anak sebagai salah satu media pembelajaran. “Dalam seri buku yang terdiri atas enam buku sarat gambar ini, nilai-nilai antikorupsi ditanamkan kepada anak-anak melalui beragam cerita yang menyenangkan dan tidak menggurui,” papar Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK, Dedie A. Rachim. Dedie menjelaskan, karakter Kumbi terinspirasi dari kumbang pemakan kotoran (dung beetle). “Kumbi ini simbol yang menggambarkan semangat KPK dalam

pemberantasan korupsi. KPK didirikan untuuk membersihkan Indonesia dari korupsi, mirip dengan kumbang pemakan kotoran yang berperan dalam membersihkan kotoran,” lanjutnya. Keluarga Kumbi sendiri terdiri atas Kumbi Wer, Kumbi Rak, Kumbi Emu, Kumbi Tuk, Kumbi Jan, Kumbi Kut, Kumbi Hil, Kumbi Rob, dan Kumbi Ole. Selain berkenalan dengan keluarga Kumbi, pengunjung juga bisa membaca secara langsung buku “Tunas Integritas” dan buku anak lainnya yang dikeluarkan oleh KPK, seperti buku dongeng, modul pendidikan antikorupsi, dan lain lain-lain. “KPK juga menggelar berbagai aktivitas lain yang melibatkan langsung anak-anak, diantaranya lomba yelyel antikorupsi, lomba TweetPic Twitter, mewarnai, permainan ular tangga antikorupsi, dan aneka permainan lain dengan hadiah menarik,” tandas Dedie.(HUMAS)

KPK Gagas Dibentuknya Interpol khusus Antikorupsi PADA pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Anti-Corruption and Transparency Working Group (ACT-WG) 2013 yang berlangsung pada bulan lalu di Medan, KPK menggagas adanya kerja sama internasional dengan pembentukan jaringan semacam Interpol yang khusus menangani tindak pidana korupsi. Adapun anggota dari jaringan ini adalah organisiasi-organisasi antikorupsi semacam KPK dari seluruh dunia. “Jaringan ini dimaksudkan agar ada bantuan antar-negara dengan mudah, baik terkait pencegahan maupun penindakan, capacity building, memperkuat jaringan formal dan informal, serta saling bertukar pengalaman best practices,” ungkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto,

saat acara Diskusi Media dan Buka Puasa Bersama, Jumat dua pekan lalu, di auditorium KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta. Menurutnya, rencana pembentukan interpol antikorupsi tersebut akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan ACT-Network dalam rangkaian kegiatan APEC yang akan berlangsung pada September 2013 di Bali. “KPK akan menjadi host dalam pertemuan tersebut,” lanjutnya Peserta pertemuan mencakup perwakilan dari otoritas penegak hukum atau lembaga antikorupsi (penyidik dan jaksa) dari negara anggota yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum (deteksi, penyidikan atau penuntutan) korupsi, suap, pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. (HUMAS)

PEMERIKSAAN PERDANA EMIR MOEIS– Tersangka dugaan korupsi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Tarahan, Lampung, Izederik Emir Moeis selesai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jumat (26/7). Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan perdana sejak Emir Moeis ditahan.

KPK Raih Ramon Magsaysay Award KOMISI Pemberantasan Korupsi meraih penghargaan Ramon Magsaysay 2013. KPK dinilai sebagai lembaga antikorupsi yang independen dan berani menindak pejabat negara yang terlibat skandal korupsi. "Organisasi ini terbukti independen dan sukses mengkampanyekan gerakan antikorupsi di Indonesia dengan mengombinasikan upaya penegakan hukum terhadap pejabat yang berbuat salah didukung cita-cita reformasi sistem tata kelola dan kampanye edukatif terhadap seluruh warga Indonesia agar waspada, jujur dan aktif," demikian tertulis dalam laman situs Raymond Magsaysay Award Foundation (RMAF) pada Kamis pekan lalu. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengapresiasi penghargaan Ramon Magsaysay Award, yang merupakan award pertama bagi lembaga negara di Indonesia yang bergerak di bidang penegakan hukum. “"Penghargaan itu bukan hanya untuk seluruh jajaran KPK dari awal berdiri, tetapi juga jerih payah masyarakat,

NGO, penggiat antikorupsi, dan juga media massa di Indonesia dalam memerangi korupsi bersama KPK,” ungkapnya. Penghargaan ini, lanjut Bambang, juga merupakan penilaian pihak Ramon Magsaysay dalam melihat kinerja sejak awal berdiri KPK sampai kini. "Kami di KPK hanya menjalankan tugas memberantas korupsi secara sungguhsungguh, independen, dan tanpa pandang bulu," kata Bambang lagi. Dia juga mengatakan, KPK akan menjadikan penghargaan ini sebagai pemicu untuk bekerja lebih keras dalam memberantas tindak pidana korupsi. Penghargaan Ramon Magsaysay ini juga akan dijadikan pengingat agar KPK dapat tetap berada pada rel yang benar dan memenuhi harapan masyarakat. "Pada Allah juga semua ditujukan. Semoga penghargaan ini terus menumbuhkan optimisme membangun Indonesia yg lebih baik ditengah kecemasan masa depan kita," tutup Bambang. KPK menjadi pemenang mewakili Indonesia dalam kategori

lembaga pemerintah, sedangkan pemenang lain adalah Ernesto Domingo, yaitu seorang dokter yang melakukan misi sosial melalui bidang medis di Filipina; Habiba Sarabi, perempuan yang menjadi gubernur pertama di Provinsi Barnyan di Afghanistan; Shakti Samuha, organisasi masyarakat yang berjuang dalam gerakan antiperdagangan manusia di Nepal; dan Lahpai Seng Raw, yang merupakan perempuan pendiri organisasi kemasyarakatan untuk masalah kesehatan, pertanian dan perdamaian di Provinsi Kachin, Myanmar. Penghargaan akan diberikan pada upacara serah terima hadiah pada 31 Agustus 2013 di Manila, Filipina. Penghargaan Raymond Magsaysay atau sering dianggap sebagai penghargaan Nobel versi Asia, sejak 1957 diberikan kepada mereka yang dianggap menyebarluaskan integritasnya dalam pemerintahan, kegigihannya untuk memberikan pelayanan umum, serta mendorong lingkungan masyarakat yang demokratis di Asia.

Presiden RMAF Carmencita Abella mengatakan, peraih penghargaan Ramon Magsaysay merupakan individu dan organisasi yang luar biasa. Semuanya dinilai terlibat dalam memberikan solusi yang berkelanjutan atas permasalahan sosial yang mengakar di negaranya masing-masing. Permasalahan ini dinilai telah merusak kehidupan masyarakat sehingga menciptakan kemelaratan dan kebodohan. Permasalahan ini termasuk konflik bersenjata, penyakit yang mematikan, eksploitasi dan perdagangan manusia, korupsi dengan impunitas, serta instabilitas politik

dan sistem tata pemerintahan yang buruk. Penerima Raymond Magsaysay Award sebelumnya dari Indonesia antara lain pendiri LSM Telapak di bidang pelestarian lingkungan dan hutan Ambrosius Ruwindrijarto (2012), perempuan pemberdaya listrik di lokasi terpencil Tri Mumpuni (2011), pegiat antikorupsi Teten Masduki (2005), mantan presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur (1993), sastrawan HB Jassin (1987), Mochtar Lubis (1958), Pramoedya Ananta Toer (1995), dan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin (1971). (HUMAS)

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Koalisi Laporkan Priyo Budi Santoso ke BK DPR KASUS-kasus yang melibatkan anggota DPR makin bertambah. Kali ini Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI ke Sekretariat Jenderal DPR RI. Priyo diduga melanggar kode etik DPR. Menurut Erwin Natosmal, anggota koalisi dari Indonesia Legal Roundtable, “Kami melaporkan karena Priyo menyampaikan surat 9 narapidana kasus korupsi kepada Presiden SBY soal PP No. 99 Tahun 2012, tentang remisi. Priyo juga mengunjungi LP Sukamiskin pada 1 Juni lalu.” Koalisi menyatakan bahwa dengan mengirimkan surat penyampaian pengaduan kepada Presiden dan pada 1 Juni 2013 mengunjungi LP Sukamiskin, patut diduga Priyo melanggar Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik. Koalisi menjabarkan enam dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Priyo. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik Dugaan Pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) Anggota DPR RI dalam setiap tindakannya lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, partai politik, dan/atau golongan. Priyo memfasilitasi 9 narapidana perkara korupsi dengan mengirimkan surat

kepada Presiden RI dan mengunjungi LP Sukamiskin. Patut diduga ini tindakan untuk kepentingan pribadi atau partai politik, dan/atau golongan. Bukan untuk kepentingan umum, yaitu kepentingan masyarakat secara luas termasuk upaya pemberantasan korupsi. Pasal 2 Ayat (2) Anggota DPR RI bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara. Tindakan Priyo dengan mengirimkan surat kepada Presiden RI pada tanggal 22 Mei 2012 telah melampui kekuasaan dan wewenangnya. Dalam Surat tanggal 7 Februari 2013, permintaan 9 narapidana perkara korupsi adalah mengharapkan Pimpinan Komisi III untuk menindaklanjuti (beraudiensi) untuk dijadikan bahan rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait. Priyo justru terkesan melakukan tindakan yang tidak diminta oleh perwakilan narapidana yaitu dengan mengirimkan langsung surat pengaduan kepada Presiden. Pasal 3 Ayat (1) Anggota DPR

RI harus menghindari perilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra dan kehormatan, merusak tata cara dan suasana persidangan, serta merusak martabat lembaga. Memfasilitasi 9 narapidana perkara korupsi untuk mengirimkan Surat kepada Presiden RI dan mengunjungi LP Sukamiskin mengatasnamakan sidak oleh DPR, merupakan perilaku yang dapat merusak citra dan kehormatan dan merusak martabat lembaga DPR. Pasal 3 Ayat (2) Anggota DPR RI sebagai wakil rakyat, harus menyadari adanya pembatasan-

pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Tindakan Priyo memfasiltasi 9 narapidana perkara korupsi untuk mengirimkan Surat kepada Presiden RI dan mengunjungi LP Sukamiskin mengatasnamakan sidak oleh DPR,dapat diartikan sebagai tindakan pribadi, bukan mewakili institusi. Artinya, Priyo sebagai wakil rakyat, tidak menyadari adanya pembatasanpembatasan pribadi dalam bertindak. Pasal 3 Ayat (8) Anggota DPR RI dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan

pribadi, keluarga, sanak famili dan kelompoknya. Pemberlakukan jam kunjungan/besuk di LP Cipinang berlaku untuk semua pengunjung tanpa pengecualian. Kedatangan Priyo di LP Sukamiskin pada 1 Juni 2013 diluar atau melebihi jam kunjungan, dapat diartikan sebagai upaya menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi. Seharusnya sebagai warga yang terhormat atau wakil rakyat, Priyo mengikuti tata tertib LP Sukamiskin. Pasal 9 Ayat (5) Anggota DPR RI harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya. Tindakan Priyo memfasilitasi 9 narapidana perkara korupsi untuk mengirimkan Surat kepada Presiden RI, dan mengunjungi LP Sukamiskin mengatasnamakan sidak oleh DPR, bukan merupakan tindakan wibawa dan bermartabat dari anggota DPR RI yang harusnya berpihak pada upaya pemberantasan korupsi. Koalisi menyayangkan tindakan Priyo. Jamil Mubarok dari Masyarakat Transparansi Indonesia menyatakan, “Kami tidak mau citra DPR jadi buruk akibat beberapa anggota DPR yang tidak menjunjung etik. Kami melaporkan Priyo, sebagai bentuk kontrol publik terhadap DPR. Apalagi Priyo menyampaikan keinginan terpidana kasus korupsi untuk mengevaluasi PP 99/2012 soal remisi narapidana korupsi,” tegasnya. Jamil mengakui bahwa koalisi meminta BK memanggil Priyo dan memproses laporan ini. “Ini juga sebagai pelajaran bagi anggota DPR lainnya. Anggota DPR harus menjaga betul kehormatannya, dan menjalankan amanat konsekuensi.” Abdullah Dahlan, peneliti ICW, berpendapat bahwa laporan ini menjadi tantangan bagi Badan Kehormatan DPR. “Karena yang kami laporkan adalah salah satu

pimpinan DPR. Kami berharap BK bisa bekerja secara obyektif dan independen.” “Ini juga sebagai uji konsistensi bagi BK untuk menerapkan aturan yang mereka buat sendiri. Kita akan lihat, apakah benar ketika Priyo merespon 9 napi itu untuk kepentingan publik? Apakah Priyo akan bersikap sama kalau ini buruh, tani?” ujar Ahmad Biky dari LBH Jakarta. Laporan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi diterima oleh perwakilan Sekretariat Jenderal DPR RI, Chalida Indriana. “Koalisi memberikan beberapa rekomendasi, yaitu: segera memanggil dan memeriksa Priyo atas dugaan pelanggaran etik, menegakkan kode etik DPR RI dengan memberikan sanksi kepada Priyo apabila dinyatakan terbukti melanggar, dan memberikan informasi kepada koalisi sebagai pihak pelapor tentang tindakan BK DPR RI pada Priyo,” imbuh Biky. Abdullah menambahkan, “Sudah cukup catatan-catatan hitam tentang integritas parlemen yang dibilang lemah. Kasus-kasus seperti Banggar, Wisma Atlet , dan Hambalang— pelanggaran-pelanggaran tersebut jangan sampai ditambah dengan apa yang kami laporkan. DPR bukan tempat untuk mengejar kepentingan pribadi dan kelompok,” tutupnya. (ICW)


E D I S I 262 29 JULI - 4 AGUSTUS 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

PENGUNGKAPAN KEBUN SAWIT 580 HA

SOAL BANTUAN SISWA MISKIN

Kabag Humas PTPN 5 Over Akting PEKAN BARU - Terkait pengungkapan kepemilikan lahan perkebunan sawit seluas 580 hektar atas nama petinggi PTPN 5 inisial RP, BTM, IRS, dan SU di koran ini, Kepala Bagian Humas PTPN 5 terkesan over akting. Dari kelima petinggi PTPN 5 itu, ternyata dua diantaranya telah pensiun, yakni IRS mantan Direksi PTPN 5, dan SU mantan Keuangan PTPN 5. Lahan kebun sawit seluas 580 Ha disebut-sebut sebagai pemegang hak atas tanah seluas 580 Ha, sertifikat kepemilikan diatas namakan 20 orang (nama). Di dalam kebun sawit 580 Ha tersebut milik IRS seluas 80 Ha. Berdasarkan data yang diperoleh KPK Pos salah satu sertifikat, diatas tanah 580 Ha, pemegang hak atas nama Af, tanggal lahir 1957. Hak Milik No. 8994 diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Siak tertanggal 5-6-2006. Kepemilikan kebun sawit seluas 580 hektar oleh oknum petinggi PTPN 5, diamini F.Panjaitan Kabag Humas PTPN 5 saat ditemui KPK Pos, Senin pekan lalu, di kantor PTPN 5 Pekanbaru. Menurut F.Panjaitan bahwa kebun sawit seluas 580 hektar terletak di Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dimiliki banyak nama, dan sudah bersertifikat. Kebun sawit

Kantor PTPN 5 Riau di Pekanbaru seluas 580 Ha tersebut tidak ada korelasinya dengan Proyek Pemda Siak II maupun PTPN 5. Kebun sawit seluas 580 hektar itu murni milik pribadi, dan mempunyai kekuatan hukum. Disinggung atas nama siapa saja dalam sertifikat, soal nama dalam sertifikat bisa pinjam nama orang lain. “Orang PTPN 5 yang punya kebun kok diungkit-ungkit”. F.Panjaitan terkesan over akting, dalam menjelaskan kepemilikan kebun sawit yang diduga milik 4 oknum petinggi PTPN 5 tersebut.

Sementara itu konfirmasi tertulis yang disampaikan KPK Pos belum lama ini, terkait kepemilikan lahan kebun sawit seluas 580 Ha, ditujukan kepada BT.M manejer SISKA PTPN 5, dan RP Sekretaris Direksi PTPN 5 diduga sebagai pemilik lahan hingga berita ini dikirimkan konfirmasi yang diberikan KPK Pos belum dijawab. Secara terpisah F.Saragih bagian Humas PTPN 5 ketika disinggung soal konfirmasi kepemilikan lahan seluas 580 Ha di ruang pertemuan Humas PTPN 5, me-

ngatakan konfirmasi yang disampaikan KPK Pos ditujukan kepada oknumnya. Tidak ada kaitannya dengan perusahaan. "Perusahaan tidak perlu menjawab, terkecuali konfirmasi tersebut ditujukan kepada perusahaan dan ada kaitannya dengan perusahaan. Yang menjawab konfirmasi tersebut mestinya yang bersangkutan selaku pemilik kebun, karena kebun sawit seluas 580 Ha itu milik pribadi," ujarnya F.Panjaitan membantah soal bibit sawit yang digunakan diduga berasal dari PTPN 5. Bibit sawit yang digu-

nakan di areal kebun sawit seluas 580 hektar tersebut berasal dari Marihat. "Semua orang bebas membeli bibit sawit dari Marihat, masalah kebun sawit seluas 580 Ha ini, sudah lama dipertanyakan banyak kalangan. Apa tidak boleh oknum PTPN 5 punya kebun,” ujar F.Panjaitan. Diakui F.Panjaitan pembangunan kebun sawit Pemda Siak memang benar pelaksananya PTPN 5. Dananya dianggarkan Pemda Siak melalui APBD Siak. PTPN 5 hanya sebagai mitra yang melaksanakan pekerjaan pembangunan perkebunan kelapa sawit milik Pemda Siak tersebut ujar Panjaitan Aktifis LSM Pemantau Asset Daerah (PAD) Chairuddin ketika dihubungi secara terpisah, Selasa pekan lalu, mengatakan untuk mengetahui asal usul kepemilikan kebun sawit seluas 580 hektar diduga pemiliknya adalah petinggi PTPN 5 tersebut, perlu dilakukan audit oleh BPK RI. Menurut Chairuddin pembangunan kebun kelapa sawit seluas 580 hektar dengan modal pribadi, mulai pengadaan tanah, leand clearing, mobilisasi bibit, penanaman, hingga perawatan sampai produksi buah pasir, tidak sedikit biayanya, per 1 hektar diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. "Untuk membuka kebun sawit dengan luas 580 hektar hingga berproduksi, setidaknya menghabiskan biaya mencapai Rp20 miliar, perlu dipertanyakan," katanya. (PUR)

Walikota G Sitoli Lantik 165 Pejabat Eselon III/IV GUNUNGSITOLI – Walikota Gunungsitoli Martinus Lase melantik pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan pemerintah Kota Gunungsitoli, bertempat di halaman kantor walikota Gunungsitoli, Kamis (18/7). Walikota Gunungsitoli dalam sambutannya mengakui pengangkatan pejabat yang dilantik ini lon III dan Eselon IV ini elah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, dan pengangkatan pejabat yang dilantik ini sesuai Keputusan Walikota, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT). Walikota berharap agar para pejabat yang baru di-

lantik dapat menguasai tugas pokok dan fungsi jabatan,katanya.Tumbuhkan kreativitas, inovasi dan inisiatif dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan yang berlaku,ujarnya. Selain itu, pelantikan ini juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi yang mengalami perubahan struktur dan eselonisasi organisasi khususnya pada tingkat unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, sesuai dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli. Kemudian, Peraturan

Walikota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2012 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli. Dikatakan,dalam mengelola manajemen pemerintahan dan pembangunan peran pejabat struktural eselon III dan Eselon IV sangat strategis, karena level manajemen untuk merumuskan bahan-bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis operasional tugas pokok dan fungsi SKPD. Dan, satu hal yang ditekankan walikota yakni pejabat struktural eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemko Gunungsitoli dapat menumbuhkan disiplin kerja

dengan tekad diri sendiri untuk berbuat yang terbaik bagi kemajuan Kota Gunungsitoli sesuai dengan bidang tugas masing-masing, katanya. Walikota mengharapkan kepada SKPD yang melaksanakan pelayanan publik agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama perangkat daerah yang berada di kecamatan agar senantiasa bersikap mengayomi dan memberdayakan masyarakat agar dapat meningkat kesejahteraannya untuk mewujudkan visi dan misi Kota Gunungsitoli. Berbagai sumber KPK Pos menyebutkan bahwa pelantikan pejabat di Pemko

Gunungsitoli selama ini terkesan “bongkar pasang.” Buktinya, ada pejabat yang baru sekitar dua bulan dilantik lalu digeser lagi tanpa alasan yang jelas sehingga sumber menduga bahwa pelantikan ini disinyalir sangat rentan dengan faktor kepentingan politik tahun 2014 yang akan datang,ucap sumber. Kalau walikota mengatakan pengangkatan pejabat eselon III dan IV sudah melalui tahapan Baperjakat, dan bagaimana pula Baperjakat di Pemko Gunungsitoli menilai kinerja seorang pejabat yang hanya dua bulan (60 hari-red) memimpin instansinya dianggap berhasil atau tidak berhasil ? (YAGI)

Makna di Balik Nama Anak William-Kate LONDON - Pangeran William dan Kate Middleton akhirnya memilihkan nama untuk anaknya yang belum genap sepekan usianya: George Alexander Louis of Cambridge. Bayi laki-laki yang berada di urutan ketiga takhta Kerajaan Inggris ini akan dikenal sebagai George VII saat naik takhta kelak. Kemarin, saat muncul pertama kali dengan bayinya, William menyatakan masih mencarikan nama. Sumber istana menyebut, penamaan bayi yang lahir di rumah sakit yang sama dengan tempat lahir William ini diserahkan pada orang tuanya. Berikut ini beberapa sejarah di balik nama George Alexander Louis ini: George Nama paling favorit dalam banyak taruhan di Inggris sebelum pengumuman ini adalah nama ayah Ratu Elizabeth. George VI memerintah dari 1936 sampai kematiannya pada tahun 1952. Dia naik takhta setelah saudaranya, Edward VIII, memilih mundur

dari urutan takhta demi menikahi kekasihnya, janda Wallis Simpson. George I, lahir di Jerman, menjadi raja pada tahun 1714. Pada garis keturunannya, sejumlah raja Inggris menggunakan nama ini, termasuk George III, yang memerintah Inggris selama 60 tahun. Nama ini juga merupakan pilihan yang patriotik

bagi banyak orang di Inggris: Saint George, santo pelindung Inggris, dikenal karena dianggap mampu mengalahkan naga pada abad ketiga. Untuk mengenangnya, Hari St George dirayakan tiap tanggal 23 April di Inggris. George memiliki asalusul sederhana, berasal dari nama Yunani "georgios" yang berarti "petani."

Alexander Berarti "sang pembela", dari bentuk Latin dari nama Yunani "Alexandros." Alexander III dari Makedonia (356-323 SM), lebih dikenal sebagai Alexander Agung, berani memerintah dan menaklukkan banyak bagian dunia sebelum kematiannya pada usia 32 tahun. Nama "Alexander" ada-

lah juga digunakan oleh keluarga kerajaan Belanda: Willem-Alexander naik ke tahta setelah ibunya, Ratu Beatrice, lengser awal tahun ini. Louis Nama "Louis" berasal dari interpretasi Inggris dan Prancis untuk nama Jerman 'Ludwig', yang dapat diartikan sebagai "prajurit terkenal." Louis adalah nama pertama Lord Mountbatten, paman Pangeran Philip, suami Ratu Elizabeth, dan mentor untuk Pangeran Charles. Dia dibunuh oleh IRA saat berlibur di Irlandia pada tahun 1979. Tidak ada raja Inggris sebelumnya yang bernama Louis, tapi nama ini sangat populer di Prancis, di mana 18 raja menggunakan nama ini. Louis XIV, memerintah dari 1643 sampai 1715, dielu-elukan oleh banyak orang sebagai raja terbesar karena berhasil meluaskan kekuasaan Perancis dan hidup dalam gelimang harta. Istana Versailles dibangun pada zaman pemerintahannya. (BBS)

Murid Yang Dirugikan Silahkan Lapor ke Dinas DUMAI - Kepala Dinas Pendidikan Dumai Saari, gerah terhadap oknum guru yang diduga melakukan penyunatan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Bagi murid penerima BSM yang merasa dirugikan terkait penyaluran BSM ditingkat SDN, SMP dan SMK/SMA, silahkan lapor ke Dinas, laporan harus dilengkapi data yang akurat, cukup bukti kita berikan sanksi. “Saya tidak melayani laporan yang tidak punya bukti,” tegas Saari saat ditemui KPK Pos di ruang kerjanya, SAARI Kamis pekan lalu. Kepala Dinas Pendidikan Dumai Menurut Saari, dana BSM berasal dari APBN yang di poskan di Kementerian Pendidikan. Dinas Pendidikan Dumai hanya mengusulkan ke Kementerian Pendidikan setelah usulan tersebut direalisasikan. Kementerian Pendidikan mentransfer dana BSM tersebut langsung ke Kantor Pos. Kantor Pos yang menyalurkan BSM kepada para murid yang berhak, melalui rekening para murid. Masih kata Saari, ada pengecualian bagi sekolah pinggiran. Maksudnya, sekolah yang berada di luar kota Dumai yang mengambil BSM ke Kantor Pos bisa saja kepala sekolah, setelah adanya surat kuasa pengambilan BSM dari para murid. Dalam proses penyerahan kepada murid, kemungkinan terjadinya penyunatan, saya tidak menafik bisa saja terjadi. "Oleh karenanya saya minta kepada murid atau orang tua murid, melaporkan adanya penyunatan tersebut, dilengkapi dengan bukti. Ada bukti penyunatan, BSM para murid harus dikembalikan kepada murid, sanksi tetap ada," ujarnya. Disinggung adanya dugaan dendam terkait laporan para murid ke Dinas Pendidikan tentang dugaan penyunatan BSM yang dilakukan oknum guru, Saari menjamin tidak akan terjadi dendam terhadap murid. Dikatakan, dana BSM bantuan pusat, tidak singgah di Dinas. Melainkan langsung ditransfer ke Kantor Pos, semua data penerimaan BSM yang tau kantor Pos. "Disdik hanya menerima pemberitahuan dari Kantor Pos siapa saja yang telah menerima dana BSM tersebut," katanya. Keterangan yang dihimpun KPK Pos belum lama ini menyebutkan, penyaluran BSM tidak tepat nilai, di tingkat SDN, SMP, AMK/SMA tahun anggaran 2013 yang berasal dari dana APBN. Besaran BSM ditingkat SD mestinya diterima murid sebesar Rp560.000 per anak pertahun. Sementara yang sampai ketangan para murid Rp360.000 per anak/pertahun, akibatnya para murid dirugikan sebesar Rp200.000. Penyaluran BSM tidak tepat nilai, juga terjadi di tingkat SMP. Penerimaan BSM ditingkat SMP per anak, pertahun sebesar Rp750.000, penyaluran BSM di tingkat SMP disinyalir terjadi diskriminasi. Contoh misal untuk murid Kls - I, pembayaran BSM per semester, per anak sebesar Rp275.000 per dua semester per anak/tahun sebesar Rp550.000, sehingga setiap murid penerima BSM mengalami kerugian sebesar Rp200.000. Untuk siswa Kls - II SMP, dibayar pertahun per anak sebesar Rp560.000, untuk murid Kls - III dibayar per semester per anak sebesar Rp275.000 per dua semester Rp550.000. Setiap murid Kls III ini, juga mengalami kerugian Rp200.000. Nasib yang sama juga terjadi, BSM ditingkat SMK/SMA per anak pertahun mestinya menerima sebesar Rp1.000.000, yang dibayarkan kepada siswa hanya Rp780.000, terjadi penyunatan sebesar Rp220.000, peranak/tahun sumber data LSM Bakti Nusantara Dumai. (PUR)

USU Tampung 2.265 Mahasiswa Untuk Jalur SPMPD MEDAN - Universitas Sumatera Utara terima 2.265 orang calon mahasiswa baru program D-3 melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Diploma atau SPMPD Tahun 2013. Pendaftaran dibuka tanggal 22 Juli dan dijadwalkan akan ditutup pada 13 Agustus 2013. Menurut Ketua Panitia Prof. Ir. Zulkifli Nasution, M.Sc, Ph.D, sistem pendaftaran berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2013 ini dilakukan secara online. Alur pendaftaran diawali dengan melakukan Registrasi Online pada website http:// spmpd.usu.ac.id, guna mendapatkan nomor registrasi. Selanjutnya calon peserta dapat melakukan pembayaran dengan membawa Nomor Registrasi ke teller Bank BNI terdekat atau melalui ATM, dan Internet Banking. Setelah melakukan pembayaran, sambungnya, calon peserta mendapatkan Password dari Bank BNI untuk selanjutnya melakukan login ke sistem pendaftaran tersebut. Setelah login calon peserta dapat melakukan pemilihan Program Studi yang diminati dan mengunggah pasfoto terbaru yang sesuai dengan persyaratan.(FeR)

BERITA TERCECER TELAH TERCECER / HILANG SURAT TANAH A/N WALIO DI KELURAHAN BINARAGA KECAMATAN RANTAU UTARA KABUPATEN LABUHANBATU TERCECER / HILANG ANTARA JALAN SEI TAWAR KE JALAN PADANG PASIR, BAGI YANG MENEMUKAN AKAN DIBERIKAN IMBALAN/HADIAH HUBUNGI HASUDUNGAN SIRAIT NOMOR HP.082167233145


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 262 29 JULI - 4 AGUSTUS 2013

OK ARYA: Jangan Boros Selama Ramadhan BATUBARA - Masyarakat jangan konsumtif atau boros selama Ramadhan 1434 Hijriah, karena dapat menimbulkan perilaku hidup kemubaziran. Hidup boros dan selalu mubazir itu sifat setan oleh karenanya itu harus kita jauhi. Kita harus senantiasa hidup dengan berhemat, hemat pangkal kaya dan boros pangkal miskin. "Keinginan selama siang Ramadhan lebih tinggi dibandingkan pada bulan-bulan biasanya, tapi semua itu hanya karena hawa nafsu," kata H.OK Arya Zulkarnain SH MM disela safari Ramadhan di mesjid jamik desa Dewi Sri-Sei Suka, Sabtu. Apabila banyak masyarakat berprilaku boros dengan menurut keinginan hawa nafsu, akibatnya dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Sebab, masyarakat pada sore harinya berbondong-bondong ke pusat-pusat perbelanjaan mencari dan membeli makanan untuk berbuka puasa. "Mencari pabukoan" dan membeli banyak menu siap

Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM bersama ketua TP.PKK Ny Hj Khadijah Arya SE. (KPK POS/SAREL) saji untuk hidangan berbuka puasa. Jadi, saat berbuka puasa tiba semuanya terhidang di atas meja, tapi yang disantap hanya beberapa saja dan diharapkan dapat dihabiskan pada sahur tetapi akhirnya tidak juga, akhirnya terbuang sia-sia alias mubazir, ujarnya. Boleh membeli makanan menu siap santap dan kebutuhan harian tak masalah selama Ramadhan, sepanjang bisa dikonsumsi. Tapi kenyataannya banyak yang

sia-sia. "Makanya, masyarakat perlu mengontrol diri agar menghindari sikap yang berlebih-lebihan selama menjalankan ibadah puasa, karena pada akhirnya menimbulkan sikap mubazir," ujarnya. Menurut Arya, tingginya tingkat konsumsi masyarakat selama Ramadhan, salah satu indikatornya terjadinya kenaikan inflasi daerah. Semestinya pada Ramadhan inflasi turun, karena masyarakat tidak mengkonsumsi

makanan pada siang hari, tapi kenyataan malah berbalik permintaan untuk kebutuhan pokok meningkat. Kondisi itu, katanya, banyak masyarakat pada Ramadhan menjadikan tempat mengumbar nafsu sehingga tidak tercapai fitri yang diharapkan pada bulan puasa. Justru itu, masyarakat harus mampu melawan dan mengendalikan hawa nafsu selama Ramadhan, terutama menjauhkan sikap konsumtif sehingga dapat menjalankan ibadah sesuai yang diharapkan. Pemkab Batubara akan terus berupaya mengendalikan harga kebutuhan pokok dan menstabilkan harga di pasaran melalui pasar murah dan operasi pasar sejak awal Ramadhan dengan berbagai komoditas sembako. Operasi pasar sudah dilakukan di setiap kecamatan dan beberapa titik keramaian. Kebijakan Pemkab Batubara itu, akan sia-sia saja tanpa dukungan masyarakat melalui pengontrolan atau menghindari prilaku konsumtif. "Kita minta masyarakat jangan sampai memborong kebutuhan bahan pokok selama Ramadhan, karena dapat memicu harga di pasaran, dan jangan hidup boros," tandasnya.(SAREL)

Ratusan Bilal Mayit Peroleh Santunan STABAT - Sebagai apresiasi sekaligus menghormati profesi bilal mayit yang menjalankan tugas kemanusiaan, Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH, sampaikan tali asih berupa santunan secara bergilir sebagai salah satu komitmen pelaksanaan visi masyarakat religius. Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu, sebelum memberikan tali asih di tiga kecamatan secara terpisah yakni Kecamatan Selesai, Tanjung Pura maupun Sei Lepan, Rabu, sampaikan terimakasih tidak terhingga kepada bilal mayat perempuan ataupun lelaki karena secara ikhlas membantu masyarakat selenggarakan fardhu kifayah. Dalam kesempatan itu Ketua MUI Al Ustadz H Ahmad Mahfud serta Kakan Kemenag HT Darmansyah turut hadir. “Sepantasnya kita sadari, tugas atau profesi bapak maupun ibu jalani sebagai bilal mayit tidak semua orang bersedia melakukannya. Tidak hanya ilmu dibutuhkan, tetapi diatas itu semua didasari keikhlasan lahir bathin dari keimanan seseorang,” kata Bupati Ngogesa. Untuk itu, ditekankan Ngogesa, selayaknya perhatian diberikan kepada bilal mayit. Dan secara khusus, Ngogesa mengingatkan jika

Bupati Nias Buka Porda NIAS – Bupati Nias Sokhiatulo Laoli membuka secara resmi pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (Porda) Kabupaten Nias Tahun 2013 bertempat di lapangan Merdeka Gunungsitoli, Selasa. Bupati Nias dalam pidatonya mengatakan bahwa pada hakekatnya tujuan bero-

SUMUT / ACEH / RIAU

MENKO KESRA DI TEBINGTINGGI

16 Juta Pelajar Terima BSM TEBINGTINGGI - Menko Kesra Agung Laksono melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Tebingtinggi, diterima Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan di rumah dinas walikota Jalan Sutomo, Jumat. Kegiatan itu dalam rangka melakukan Safari Ramadhan 1434 Hijriah serta temu ramah dengan tenaga guru pendidik se Kota Tebingtinggi di GOR Asber Nasution Jalan Gunung Leuser. Tampak hadir dalam rombongan Menko Kesra Agung Laksono antara lain, anggota DPD Parlindungan Purba, Leo Nababan, Dirjen Kementrian Pendidikan, Dirjen Kementrian Kesehatan, serta muspida setempat yakni Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djayadi Sik, Kajari Olopan nainggolan SH, Ketua Pengadilan Agama Tebingtinggi serta para pimpinan SKPD se Kota Tebingtinggi. Menko Kesra Agung Laksono memaparkan, kunjungan kerja ke seluruh daerah itu terkait kesejahteraan masyarakat antara lain bantuan BLSM yang telah tersalurkan 87 persen di seluruh tanah air. Program BLSM merupakan kebijakan dari kompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah tidak menginginkan masyarakat miskin terimbas dengan hal tersebut dan kepada pelajar akan mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM) setingkat SD, SMP/MTs dan SMA. “Sebanyak 16 juta pelajar di seluruh Indonesia tercatat akan mendapat BSM. Data yang tercatat itu akan diteruskan ke Dinas Pendidikan di daerah, kemudian akan dicatat oleh Kementrian Pendidikan dan Kebuda-

yaan Pusat dan terakhir juga tercatat di Kementrian Kordinator Kesejahteraan Rakyat,” katanya. Agung Laksono juga berharap semua siswa yang mendapatkan bantuan BSM tersebut bisa terus melanjutkan sekolah. “Saya mengingatkan peran guru yang proaktif untuk mencatat siswanya yang tergolong miskin, mendekati miskin dan sangat miskin dan untuk itu lebih diutamakan bagi masyarakat yang memiliki KPS. Siswa tersebut berhak menerima BSM,” ungkap Agung Laksono. Dihadapan Menko Kesra Agung Laksono, Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan memaparkan seputar kesiapan program pendidikan Kurikulum 2013 di kota itu. “Keinginan untuk melaksanakan ada, tetapi masih adanya kendala karena para guru belum mendapatkan diklat, materi buku untuk siswa agar dibagikan dengan cepat, belum semua sekolah SMP, SMA belum dibiaya oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada Kurikulum 2013 dan listrik untuk kemajuan peningkatan belajar siswa serta guru sangat kurang pasokannya,” paparnya. Dibidang kesehatan, program kesehatan dibiaya oleh Jamkesmas dan juga ditanggung oleh program Jamkesda. “Kami mengajukan RTLH sebanyak 1.000 di Kota Tebingtinggi dan mengadakan program pengentasan kemiskinan dengan melakukan perbaikan ekonomi seperti meliputi UMKM, kelompok tani dan kelompok masyarakat,” papar Umar Zunaidi.(RS)

Ramadhan Bulan Menyejukkan dan Menenangkan BATUBARA - Mengejar kehidupan dunia harus diimbangi dengan kehidupan akhirat. Ketika terjadi keseimbangan maka kehidupan menjadi menenangkan dan menyejukkan. Bulan Ramadhan yang penuh berkah ini dapat menjadi penyeimbang hidup kita. Demikian Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM pada acara safari Ramadhan di mesjid Jamik dusun VIII PasirPasir desa Binjai Baru, Talawi, pekan lalu, yang dihadiri tokoh agama, masyarakat, pemuda se kec Talawi. Hadir juga pada acara tersebut, unsur muspida, ketua TP.PKK Batubara Ny.Hj Khadijah Arya, Sekdakab T.Erwin SE,

asisten, kepala dinas, badan, bagian, kantor, satuan se Batubara. Sebagai pemberi tausyiah al ustadz Drs Mursalim KS yang mengupas tentang hikmah orang berpuasa di bulan Ramadhan. Pada kesempatan itu Bupati memberi bantuan dana kepada pengurus mesjid Jamik untuk penyelesaian pembangunan, bantuan kepada fakir miskin kaum duafa, bilal mayit dan penggali kubur. Selain itu juga kepada pengurus diberikan bantuan micropon wirless dan mesin pembersih abu/facum cleaner.Sementara ketua TP.PKK Ny.Hj Khadijah Arya memberikan perlengkapan sholat seperti sajadah. (SAREL)

Pemkab Nias Peringati Hari Kesadaran Nasional NIAS - Hari kesadaran Nasional merupakan momentum bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya di Pemkab Nias untuk meningkatkan pengabdian dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui momentum ini kiranya segenap pegawai pada Pemerintah Kabupaten Nias dapat meningkatkan pengabdian dan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, kesungguhan dan keteguhan iman. Demikian dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Edi Sumarno pada

acara peringatan hari kesadaran Nasional tahun 2013 yang dilaksanakan di lapangan merdeka Gunungsitoli kemarin. Menurut Kajari, dalam melaksanakan tugas selama ini pasti ada keberhasilan yang kita raih dan ada pula kemungkinan adanya kegagalan atau hambatan. Dan, diharapkan kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan instropeksi dalam rangka membina maupun membenahi guna meningkatkan keberhasilan maupun berupaya untuk tidak mengulangi kegagalan di bulanbulan selanjutnya. (YAGI)

Wabup Tinjau Kantor Camat Yang Terbakar

TALI ASIH - Bupati Langkat menyerahkan tali asih kepada para Bilal Mayit. (KPK POS/JUL) diberikan amanah memimpin Kab Langkat kembali, otomatis memprioritaskan mereka yang melaksanakan tugas kemanusiaan tersebut. Kabag Kessos, H Syahrizal S Sos M.Si, di kesempatan terpisah jelaskan, tali asih didasari Perda No.1/2013 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013 yang dikuatkan persetujuan Bupati Langkat sebagai komitmen pelaksanaan visi masyarakat religius.

Lebih lanjut disampaikan tujuan kegiatan sebagai perhatian atas pengabdian dan keikhlasan bilal mayit membantu masyarakat dan menjadi jembatan silaturrahim antara Pemkab dengan masyarakat memiliki kepedulin terhadap nilai-nilai kemanusiaan. “Tercatat ada lima ratus bilal mayit menerima tali asih ini secara serentak di tiga kecamatan wilayah Langkat Hulu, Hilir dan Teluk Aru

masing-masing menerima enam ratus lima puluh ribu per orang. Untuk wilayah Langkat Hulu seratus empat puluh lima (145) bilal, Hilir (195) dan Teluk Aru (160). Namun seperti disampaikan pimpinan tadi dan hendaknya dipahami bersama, pemberian tali asih ini bergilir karena anggaran yang terbatas dan semoga di kepemimpinan selajutnya hal serupa tetap terlaksana,” harap dia mengakhiri. (JUL)

lahraga adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang membuat manusia itu sendiri berprestasi dan berkualitas. Perlu disadari bahwa olahraga penting apalagi dalam melaksanakan perubahan secara sistematik dalam membangun Nias ke depan, sehingga sangatlah tepat pemilihan tema Porda ini yakni “Budayakan Olahraga Untuk Menciptakan Masyarakat Nias Yang Sehat Jasmani dan Rohani”, dan Sub Tema

yaitu : “Melalui Porda, Kita Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan Menuju Masyarakat Nias Yang Berkeadilan, Sejahtera dan Mandiri”. Bupati mengakui selama ini kegiatan olahraga di daerah ini masih belum mencapai hasil yang memuaskan. Dan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 telah diprogramkan peningkatan pembinaan, pemberdayaan dan prestasi olahraga dengan arah

kebijakan pembinaan/penyediaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi. Menurut bupati, untuk merealisasikan misi dan arah kebijakan tersebut, maka pada dua tahun belakangan ini telah dibangun beberapa sarana dan prasarana olahraga di beberapa kecamatan di Kabupaten Nias telah dibentuk kepengurusan cabang olahraga di tingkat kabupaten. (YAGI)

KISARAN - Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc didampingi Sekretaris Daerah, Drs H Sofyan, meninjau lokasi Kantor Camat Teluk Dalam yang dilalap sijago merah sekitar pukul 02.10 Wib, Senin dini hari. Sehingga seluruh isi kantor habis dan ditafsir kerugian sekitar Rp350 juta. Sambil melihat secara langsung terbakarnya Kantor Camat tersebut, Wakil Bupati Asahan, mengatakan meskipun Kantor Camat terbakar, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai terhalang, apalagi terhambat. Maka itu untuk sementara aktifitas pemerintahan di Kecamatan dipindahkan

ke kantor Balai Desa setempat, agar pelayanan tetap terus berjalan. Kepala Bagian Humas Setydakab Asahan, Zainal Arifin bersama Camat Teluk Dalam, Syahputra menyebutkan bahwa ketika terjadi musibah kebakaran di kantor tersebut pihaknya langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran, sehingga sekitar 2 jam api dapat dijinakan oleh petugas dan masyarakat. Namun seluruh dokumen, surat serta isi kantor Camat, termasuk alat-alat e-KTP tidak dapat diselamatkan menginggat risiko terlalu tinggi. (IN)

Buka Puasa Bersama di Kejari Stabat STABAT - Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu SH, bersama Ketua MUI dan segenap unsur pimpinan SKPD serta elemen lainnya memenuhi undangan Kejari Stabat berbuka puasa bersama di kantor kejaksaan Jalan Proklamasi-Stabat, Selasa. Pada kesempatan itu, Bupati Ngogesa menjadi saksi kesepahaman atau MoU pihak Kejari Stabat dengan PT Jamsostek Wilayah Binjai-Langkat diteruskan penanda tanganan naskah kerjasama antara Kajari Stabat, Henderi SH dan Rahmat SE dari Jamsostek.

Acara berbuka puasa bersama yang dikemas sederhana ditandai pembacaan ayat suci Al-Qur’an serta dilanjutkan tausyiah disampaikan Ketua MUI Langkat, Al Ustadz H Ahmad Mahfud dengan materi makna ramadhan di tengah kehidupan manusia. Selanjutnya rangkaian acara berbuka puasa, dilanjutkan sholat fardhu Maghrib berjamaah dan makan bersama. Segenap staf kejaksaan dan undangan berbaur menikmati hidangan tersaji dalam kesempatan itu. (JUL)

Pemkab Asahan Gelar Pasar Murah KISARAN - Pemkab Asahan menggelar kegiatan Pasar Murah di 25 Kecamatan dengan menjual beberapa bahan pokok. Untuk 10 kilogram beras, 30 butir telur dan 2 liter minyak goreng dijadikan satu paket dijual dengan harga Rp96.700. Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP saat membuka acara Pasar Murah di Kecamatan Simpang Empat dan di Kecamatan Sei Dadap mengatakan, bahwa pasar murah digelar untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam hal memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari, apalagi dibulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri kebutuhan barang pokok mengalami

kenaikan yang signifikan. “Kita berharap dengan pasar murah ini beban masyarakat dapat terbantu,“ demikian Bupati Asahan, Jumat, dihadapan ratusan masyarakat Simpang Empat. Bupati Asahan juga mengharapkan kegiatan pasar murah tersebut dapat dijalankan sesuai peruntukannya dan kepada semua pihak diminta untuk mengawasi pelaksanaan pasar murah ini, agar bahan pokok yang dijual tepat sasaran sehingga masyarakat dapat terbantu memenuhi kebutuhan pokoknya. Bila terdapat bahan pokok yang dijual tidak tepat sasaran atau disalahgunakan, Bupati Asahan

meminta kepada aparat kepolisian untuk menindak dan member sanksi. “Saya minta kepada pihak Polsek untuk menangkap bila ada orang yang menyalah gunakan bahan pasar murah ini. Artinya bahan ini dijual untuk kebutuhan orang yang tidak mampu, bukan dijual kepada yang mampu atau pengusaah,“ kata Bupati, sembari meminta kujujuran masyarakat yang menerima kupon pasar murah. Bila merasa mampu dalam hal kebutuhan sehari-hari diminta untuk tidak membeli bahan pasar murah tersebut, namun bila masyarakat itu tidak mampu, hal ini menjadi prioritas dari pasar murah Pemkab Asahan tersebut. (IN)

BUKA PUASA - Bupati Langkat Ngogesa, Kajari Stabat Henderi, Wakapolres Safwan Khayat dan sejumlah pejabat lainnya menghadiri acara buka bersama di Kantor Kejari Stabat, Selasa. (KPK POS/JUL)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 262 29 JULI - 4 AGUSTUS 2013

SUMUT / ACEH

Walikota Tebingtinggi Terima Dua Penghargaan BANTUAN - Ketua TP.PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa menyerahkan bantuan yang diberikan Kantor Sosial kepada Lansia di Balai Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala, Senin. (KPK POS/JUL)

40 Lansia Terima Bantuan STABAT - Sebanyak 40 orang Lansia yang berasal dari Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala mendapat bantuan dari Kantor Sosial Kabupaten Langkat yang diserahkan oleh Ketua TP.PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa. Bantuan tersebut berupa Beras 10 kg, telur 1 papan, minyak makan 2 kg, gula 2 kg diberikan di Balai Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala, Senin. Ny. Hj. Nuraida Ngogesa dalam kesempatan tersebut mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial dan jangan dilihat dari nilainya, namun lilatlah dari kepedulian pemerintah untuk

berbagi kepada sesama. Sebelumnya Camat Kuala H. Romarlan Harapap SH mengucapkan selamat datang kepada Ketua TP. PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa dan rombongan yang telah sudi kiranya hadir dalam acara tersebut. "Kami berharap agar bantuan-bantuan tersebut dapat berlanjut, kami atas nama masyarakat Kecamatan kuala mendo’a kan semoga keluarga H. Ngogesa Sitepu selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat melanjutkan kesinambungan pembangunan untuk periode yang akan datang," ucapnya. (JUL)

TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, pada Peringatan Hari Anak Tahun 2013 yang dilaksanakan, Selasa, di Auditorium Kementerian Agama RI di Jakarta, menerima dua penghargaan sekaligus. Kedua penghargaan itu adalah, Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tingkat Pratama dan Penghargaan Pemberian Akta Kelahiran Gratis/Bebas Biaya tingkat Pratama. Kedua penghargaan tersebut diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar. Terpilihnya Kota Tebingtinggi sebagai Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama ini terkait dengan keberhasilan Kota Tebingtinggi dalam melakukan perlindungan, pengayoman dan pengembangan anak. Dengan demikian anak akan dapat memperluas ruang geraknya dalam berekspresi. Sedangkan penghargaan pemberian Akta Kelahiran

Gratis ini terkait dengan program inovasi yang dilakukan oleh Walikota Tebingtinggi melalui kegiatan Pemberian Akta Kelahiran Gratis/Bebas Biaya. Hal ini dimaksudkan dalam upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran sekaligus pemenuhan kebutuhan hak keperdataan anak. “Barusan saja kita menerima penghargaan Kota Layak Anak tingkat Pratama dan Penghargaan Pemberian Akta Kelahiran Gratis/Bebas Biaya. Diterimannya kedua penghargaan ini, merupakan kebanggaan atas keberhasilan kita semua sebagai Warga Kota Tebingtinggi," ujar Umar. Sebutan Kota Layak Anak bukanlah tujuan uta-

PENGHARGAAN - Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan saat menerima dua penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar. (KPK POS/IST) ma, akan tetapi hanyalah sebuah sasaran antara, untuk mewujudkan perlindungan, dan pemberdayaan tumbuh kembang anak yang ada di

Kota Tebingtinggi. "Syukur Alhamdulillah, upaya ikhlas semua lapisan masyarakat mendapat apresiasi dari pemerintah

Warga Sambut Hangat Ajakan Kebersamaan STABAT - Menandai dimulainya safari ramadhan tim Pemkab Langkat plus Muspida, Bupati H Ngogesa Sitepu SH memimpin langsung lawatan ke Kecamatan Sawit Seberang, Kamis. Rombongan mendapat sambutan hangat warga meskipun cuaca hujan. Walaupun harus sedikit berdesakan di bawah tenda yang tersedia di kompleks kantor Camat sebagai lokasi awal safari, tidak membuat warga mengurungkan niat bertemu sekaligus berbuka puasa bersama rombongan H Ngogesa Sitepu yang turut diantaranya, Dandim 0203 Letkol Inf. Tri Saktiyono, Ketua MUI Langkat Al Ustadz H Ahmad Mahfud Kakan Kemenag HT. Darmansyah, Manager Perkebunan Sawit Seberang maupun beberapa pejabat Pemkab Langkat. Ngogesa dalam kesempatan singkat itu sampaikan kepada warga untuk tetap bersinergi dengan pemerintah, terutama dalam membangun kebersamaan serta menjaga kesinambungan pembangunan. “Komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat harus tetap terjaga guna kebersamaan maupun kesinambungan

pembangunan. Keduanya harus dapat saling memahami, karena diantara sisi saling memiliki keterkaitan,” kata Bupati H Ngogesa. Usai berbuka dan sholat Maghrib berjamaah di gedung kantor kecamatan, Bupati didampingi Camat Sawit Tengku Fahrizal Azmi bersama rombongan bertolak ke Masjid Al-Hijrah di Pondok 13 Kampung Desa Mekar Sawit guna sholat sunat tarawih serta witir berjamaah ditandai dengan kumandang shalawat dalam penyambutan. Ngogesa dihadapan jamaah kembali meminta seluruh elemen masyarakat bersatu padu menguatkan kebersamaan sebagai masyarakat Langkat mengingat dihadapan mata, ada agenda besar sudah menanti yakni Pemilu Kada Langkat, Pileg serta Pilpres dalam skala nasional. Ketua MUI Langkat, Al Ustadz H Ahmad Mahfud sebagai penceramah malam itu mengajak masyarakat di bulan suci ramadhan untuk tetap berdoa tidak hanya untuk diri sendiri juga keluarga terutama orang tua serta para pemimpin guna mendapatkan berkah Allah SWT. (JUL)

SAMBUTAN - Bupati Langkat Ngogesa memberikan sambutan sesaat sebelum acara buka puasa bersama tim safari Ramadhan dengan masyarakat Kec. Sawit Seberang. (KPK POS/JUL)

Pemko Tebingtinggi Bantu Mesjid Ash Shomad TEBINGTINGGI - Tim III Safari Ramadhan Pemerintah Kota Tebingtinggi dipimpin Kapolres AKBP Andi Rian Djayadi Sik, Minggu malam, memberikan bantuan kepada Kenaziran Mesjid Ash Shomad di Kelurahan Lubuk Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi. Kunjungan Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kota ke Mesjid Ash Shomad diawali dengan pelaksanaan Shalat Isya dan Shalat Sunnat Taraweh berjamaah serta penyerahan bantuan mesjid sebesar

Rp2,5 juta dan satu unit VCD beserta 210 keping CD Murotal Qur’an oleh Kapolres Tebingtinggi diterima Kenaziran Mesjid As Shomad, Asnil Umri Saragih serta pemberian santunan kepada puluhan orang anak yatim di sekitar Mesjid Ash Shomad. Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djadjadi menghimbau masyarakat terutama para orang tua untuk dapat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam tindakan kejahatan yang sifat-nya melanggar hukum. (RS)

pusat yang menilai Kota Tebingtinggi adalah kota yang peduli terhadap perlindungan anak,“ ungkapnya. (RS)

Pemkab Sergai Buka Puasa Dengan Elemen Masyarakat SETOR - Tampak Camat Bintang Bayu Sariful Azhar SH (paling ujung) menyaksikan para Kades yang menyetor PBB P2 di mobil keliling Dinas PPKA Sergai. (KPK POS/ARM)

Camat Bintang Bayu Genjot Penerimaan PBB P2 BINTANG BAYU - Berkaitan dengan dilakukannya sosialisasi PBB menjadi PBB P2, Senin (22/ 7), oleh Dinas PPKA Sergai, Camat Bintang Bayu Sariful Azhar SH meminta para Kepala Desa untuk mengupayakan realisasi penerimaan PBB P2 bisa mencapai target 100 %. Permintaan tersebut disampaikan Camat mengingat penerimaan PBB P2 Bintang Bayu baru berkisar 30% dari target Rp100 Juta lebih. Sariful meminta di bulan

Agustus target yang dimaksud dapat tercapai. Dari 19 Desa masih ada yang hingga saat ini penerimaan PBB P2 masih nol persen. Hanya Desa Bintang Bayu yang telah mencapai angka 100 %. Atas hal tersebut para Kepala Desa menyampaikan tekat akan memenuhi target yang ditetapkan Camat. Hal tersebut dibuktikan beberapa Kepala Desa dengan langsung menyetor PBB P2 di mobil keliling Dinas PPKA yang mangkal di depan kantor camat.

"Kita berupaya memenuhi target tersebut sebelum jatuh tempo," ujar beberapa Kades. Adanya mobil pajak yang berkeliling sangat membantu sekali. Kita juga berharap perubahan PBB ke PBB P2 nantinya akan sangat membantu semua pihak, terlebih yang berkaitan dengan masalah perubahanperubahan objek pajak. "Karena kita akan langsung mengurusnya di Dinas PPKA bukan di kantor pelayanan pajak Tebingtinggi lagi," ujar para Kades. (ARM)

Umar Hasibuan Bagikan Tali Asih Kepada Anak Yatim TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM menyerahkan santunan berupa uang ‘tali asih’ kepada puluhan anak yatim saat memimpin Tim Safari Ramadhan Pemko Tebingtinggi, Sabtu malam, di Mesjid At Taqwa Jalan Dr Kumpulan Pane Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi. Selain memberikan uang tali asih kepada 40 orang anak yatim, Umar Zunaidi Hasibuan juga menyerahkan bantuan uang se-

besar Rp2,5 juta, 10 potong kain sarung, sirup markisa dan kurma serta bantuan dari LPTQ berupa VCD dan 10 keping CD Murattal Mujawwat Qur’an diterima Ketua Kenajiran Mesjid At Taqwa Drs Hafizun SH MH. Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengatakan, di bulan suci Ramadhan ini hendaknya kita banyak memberi manfaat bagi orang lain yakni memperbanyak amal ibadah dan sedekah. “Berpuasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi

juga menahan diri dari mencela sesama manusia dan jangan terpengaruh dengan fitnah-fitnahan yang muncul saat ini. Mari kita jadikan Ramadhan ini sebagai momentum menjadi lebih baik,” pesan walikota. Sedangkan tausiyah dari Ketua MUI Kota Tebingtinggi Ustadz H Ahmad Dalil Harahap antara lain mengatakan, didalam Bulan Ramadhan ini hendaknya memperbanyak amal ibadah dan memupuk kesabaran. (RS)

SERGAI - Tidak kurang dari seribuan alim ulama, tokoh masyarakat, nazir Mesjid, bilal mayit, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), para guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dari 17 Kecamatan di Kabupaten Sergai mengikuti buka puasa bersama sekaligus silaturahmi yang diadakan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai di komplek kantor Bupati di Sei Rampah, Senin. Selain acara buka puasa bersama juga diberikan bingkisan paket lebaran 1434 Hijriyah dan insentif yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Sergai H Soekirman. Acara tersebut juga dihadiri Dandim 02/04 DS Arh. Syaepul Mukti Ginanjar S.IP, Wakapolres Sergai Kompol Drs. Soepriatmono, P.SH, MH, M.PSI, Wakil Ketua DPRD Drs. Sayuti Nur M.Pd dan Drs. Abdul Rahim, Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj Marliah Soekirman, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, para Assiten dan Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, Camat se-Sergai, Ketua MUI Sergai KH. Luckman Yahya, Kepala Kantor kementrian Agama (Kemenag) Drs. H. Hasbi MA, Ketua FKUB Drs. H. Irfan El Fuadi Lubis. Menjelang berbuka puasa, Bupati Sergai H Soekirman dalam sambutannya dihadapan tamu undangan yang hadir mengatakan bahwa bulan Ramadhan sebagai bulan yang penuh rahmat dan bulan penuh pengampunan sangat tepat dijadikan untuk moment mempererat tali silaturahmi dengan seluruh elemen masyarakat. Mewakili tokoh masyarakat disampaikan Wakil ketua DPRD Drs. Sayuti Nur M.Pd yang mengungkapkan bahwa ada sedikit perbedaan di buka pusa jajaran Pemkab Sergai tahun ini, sebab biasanya ada Bupati dan Wakil Bupati. Akan tetapi tahun ini hanya ada Bupati saja, namun hal ini tidak mengurangi semangat dan rasa kekeluargaan antara masyarakat dengan Pemerintahan. Sementara itu KH. Luckman Yahya dalam siraman rohaninya mangatakan bahwa pertemuan seperti saat ini adalah satu hal yang sifatnya silaturahmi. (ARM)

Umat Buddha Tebingtinggi Serahkan Replika Ketupat TEBINGTINGGI - Memeriahkan hari raya Idul Fitri 1434 H, Vihara Ho San See Temple Jalan T.Hasyim Tebingtinggi menyerahkan 540 replika ketupat beserta hiasan untuk dipasang di sepanjang Jalan Sutomo -Jl Suprapto dan Jl Ahmad Yani Jl Sudirman kota Tebingtinggi. Replika ketupat diserahkan Suhu Dharma Surya didampingi H.Burhanuddin Harahap (Liao lae han) di halaman sekretariat Pemko Tebingtinggi. Replika ini di terima staf ahli walikota Ismail Budiman SH didampingi Kabag Kesra dan Kadis Kebersihan Pertamanan Kota Tebingtinggi, Selasa (23/7). “Penyerahan replika ketupat ini sebagai wujud kebersamaan umat Buddha ikut meramaikan kemeriahan hari raya idul fitri di

REPLIKA - Suhu Dharma Surya didampingi H Burhanuddin Harahap (Liao lae han) saat menyerahkan replika ketupat kepada Pemko Tebingtinggi.(KPK POS/RS) kota Tebingtinggi,” kata Suhu Dharma Surya menjelaskan. “Mari bersatu, bersama

menjalin rasa kekeluargaan dan keharmonisan antara umat Islam dan umat Buddha khususnya di Kota Te-

bingtinggi,” demikian harapan Suhu Dharma Surya. Walikota Tebingtinggi dalam sambutannya yang disam-

paikan staf ahli Walikota Ismail Budiman SH mengatakan, pemerintah kota Tebingtinggi menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian umat Buddha yang disampaikan oleh vihara Ho San See Temple terhadap pembangunanan nilai-nilai kebhinekaan, kebersamaan dan kerukunan umat beragama di kota Tebingtinggi. “Solidaritas sosial yang dilakukan umat Buddha kiranya dapat menjadi inspirasi bagi kita, bahwa masyarakat kota Tebingtinggi yang heterogen tidak hanya bisa bersatu dalam kebhinekaan (unity in diversity) tetapi juga mampu menciptakan keharmonisan dalam keberagaman (harmony in diversity),” demikian Ismail Budiman SH. (RS)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 262 29 JULI - 4 AGUSTUS 2013

LIPSUS

BI Minta Masyarakat Mewaspadai

PIHAK kepolisian dan Bank Indonesia meminta masyarakat mewaspadai peredaran uang palsu (Upal). Pasalnya, momen menjelang datangnya hari raya Idul Fitri 1434 H, rawan untuk peredaran upal. Penyebaran upal dilakukan dengan beragam cara. Misalnya dengan membeli sejumlah barang ke toko swalayan dan bensin ke SPBU. Oleh karena itu, bila ada warga yang menemukan upal agar segera melaporkan ke aparat kepolisian. Sehingga penyebaran upal tersebut bisa segera dilacak hingga ke pengedar dan penggandanya. Bank Indonesia (BI) mencatat, peredaran uang palsu tahun 2013 mengalami penurunan jika dibandingkan peredaran di tahun 2012. Menurut Deputi Gubernur BI Ronald Waas, pada tahun 2012 uang palsu yang beredar mencapai 8.000 lembar per bulannya. Sedangkan tahun 2013, tiap bulan uang palsu yang beredar rata-rata

sebanyak 4.000 lembar. "Peredaran uang palsu saat ini rata-rata per bulan 4000 lembar atau 4 lembar per 1 juta bilyet," ujar Ronald saat meninjau penukaran uang tunai di Jakarta, Senin. Dari beberapa jenis pecahan uang, lanjut Ronald, ternyata pecahan Rp100 ribu menjadi jenis yang paling banyak dipalsukan. Sayangnya, ia belum bisa mengungkapkan jumlah pasti nilai peredaran uang palsu yang terjadi. Agar bisa meminimalisir maraknya peredaran uang palsu menjelang lebaran, BI akan memperketat pengawasannya. Bank Indonesia (BI) meminta masyarakat mewaspadai kemungkinan bakal maraknya peredaran uang palsu menjelang Lebaran tahun ini. "Untuk menanggulanginya, kami sudah bekerja sama dengan instansi terkait. Kami terus melakukan sosialisasi peredaran uang palsu ke masyarat," kata Deputi Gubernur BI, Ronald Waas.

Mencapai 4 Ribu Lembar Tiap Bulan MASYARAKAT diimbau untuk berhati-hati terhadap peredaran uang palsu. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ronald Waas mengatakan bahwa peredaran uang palsu masih tinggi. Jumlah uang palsu yang beredar rata-rata mencapai 4 ribu lembar tiap bulannya. Uang-uang tak bernilai itu ditemukan 4 lembar per tiap nominal Rp1 juta. Peredaran uang palsu kian bertambah besar jelang Ramadhan dan Idul Fitri. Sebab, kebutuhan masyarakat akan uang tunai semakin meningkat pada momentum tersebut. Tahun ini, kebutuhan uang tunai di seluruh Indonesia mencapai lebih dari Rp103 triliun. Nilai tersebut naik sekitar 20 persen jika dibandingkan dengan posisi yang sama dengan tahun lalu. "Uang palsu sebenarnya terjadi tiap bulannya. Tetapi menjelang lebaran peredaran uang palsu selalu naik," ujar Ronald

Ronald mengaku peredaran uang palsu di masyarakat sebenarnya tidak hanya terjadi menjelang Lebaran, namun juga beredar pada hari-hari umumnya. Akan tetapi, intensitas peredaran uang palsu lebih meningkat menjelang Idul Fitri. "BI sudah melakukan sejumlah langkah untuk menanggulangi hal ini, supaya masyarakat tidak terjebak," jelas dia. Meski demikian, lanjut Ronald, BI masih menghadapi sejumlah kendala untuk menghilangkan praktik peredaran uang palsu di tengah masyarakat. Karena itu, BI berharap industri perbankan bisa ikut meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu. "Kami minta kepada bankbank untuk bisa bekerja sama dengan BI, terutama menjelang Lebaran. Kami juga melakukan sosialisasi agar masyarakat mudah memahami mana uang palsu dan mana uang yang benar," tutur

dalam Kegiatan Layanan Penukaran Uang Pecahan Kecil Bersama 11 Bank di Monas di Jakarta. Kendati begitu, tingkat peredaran uang palsu kini menurun jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai 8 lembar per Rp1 juta. Untuk menanggulanginya, kata Ronald, pihaknya bekerjasama dengan industri perbankan untuk pengawasan peredaran uang. Di samping itu, BI juga menyosialisasikan ciri-ciri uang asli. "Kendali di lapangan kan, kurangnya sosialisasi ke masyarakat. Kita (BI) bersama instansi terkait melakukan pengawasan kami selalu mencehah uang palsu," ujar Ronald. (TIM)

Peredaran Upal di Sumut Meningkat Tajam PEREDARAN uang palsu atau upal di Sumatera Utara (Sumut) hingga kini belum juga dapat diminimalisir, baik oleh perbankan maupun kepolisian. Pasalnya, peredaran upal di Sumut

Ronald. Bakal Ditekan Pada tahun mendatang, kata Ronald, BI meyakini akan mampu menekan secara signifikan peredaran uang palsu menjelang Lebaran. BI akan lebih intensif memperketat kontrol peredaran uang palsu dan meningkatkan kerja sama dengan perbankan. Sementara itu, mendekati hari raya, animo masyarakat yang memanfaatkan jasa penukaran uang rupiah pecahan kecil yang dilakukan BI terus meningkat. Sejak beroperasi pada 10 Juli 2013, gerai penukaran uang di Lapangan IRTI Monas dipadati masyarakat yang akan menukarkan uang. Data BI menyebutkan, jumlah uang pecahan kecil yang ditukar sampai 19 Juli 2013 mencapai Rp9,47 miliar. "Selama periode 10–19 Juli 2013, jumlah penukar sebanyak 4.595 orang," kata Direktur Peredaran Uang BI, Lambok A Siahaan.

masih tergolong tinggi dengan nominal ratusan juta yang dihimpun pada semester I ditahun 2013. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan periode yang sama tahun 2012. Berdasarkan data BI, upal yang berhasil dihimpun pada semester I di tahun 2013 tercatat sebanyak Rp119,62 juta. Upal tersebut mengalami peningkatan tajam jika dibanding pada semester I ditahun 2012 yang hanya Rp71,09 juta. "Itu yang masih dihimpun oleh bank, belum lagi yang dihimpun oleh pihak kepolisian, pengaduan masyarakat dan lainnya. Ini menandakan peredaran upal di Sumut masih tinggi," kata pengamat ekonomi dari Sumut, Muhammad Ishak. Semakin bertambahnya upal juga menandakan kalau perekonomian masyarakat sangat rentan dengan kemiskinan. Biasanya, upal kerap dikaitkan dengan kurangnya kesejahteraan masyarakat. "Karena sulitnya memenuhi kebutuhan akibat ketersediaan lapangan kerja yang terbatas, maka bisa diyakini keberadaan upal adalah salah satu cara mendapatkan uang dengan cara mudah. Ini karena sulitnya perekonomian di Sumut," ujarnya. Melihat dari kondisi Sumut yang tepatnya pada Maret lalu

Menurut dia, langkah yang ditempuh bank sentral dengan membuka pelayanan penukaran uang pecahan kecil tersebut dimaksudkan untuk menghindari menjamurnya perdagangan mata uang rupiah yang juga dibeli dengan rupiah. Karena itu, BI menginisiasi dengan membuka gerai penukaran uang di Monas. Penukaran uang itu, kata dia, akan ditutup 2 Agustus 2013. Layanan ini bekerja sama dengan 11 bank yang membentuk stan-stan penukaran uang pecahan 2.000 hingga 20.000 rupiah. Dia mengaku minat penukaran uang paling besar adalah untuk pecahan 5.000 rupiah dan 10.000 rupiah. Berdasarkan catatan di tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan uang tunai menjelang Lebaran bisa mencapai 103 triliun rupiah. Menurut Lambok, kebutuhan penukaran uang di Monas diperkirakan akan mencapai 58,4 miliar rupiah. (TIM)

sedang melaksanakan pilkada, tidak dipungkiri kalau meningkatnya upal juga bisa saja terjadi karena ada pesta demokrasi dan perayaan tertentu. Apalagi, katanya, mendekati bulan puasa dan juga hari raya Idul Fitri merupakan momentum bagi pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperbanyak penyebaran upal. Menurutnya, pihak perbankan dan kepolisian tidak hanya perlu mensosialisasikan kewaspadaan masyarakat terhadap upal. Sebaiknya perbankan dan kepolisian tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat tetapi juga menyelidiki jaringan peredaran upal dan dengan segera memutus mata rantainya. Selama ini, pihak perbankan melalui Bank Indonesia (BI) wilayah IX Sumut-Aceh, hanya melakukan sosialisasi dengan menerangkan perbedaan uang palsu dengan uang asli. Hal ini dilakukan dengan cara 3D yakni dilihat, diraba, dan diterawang. "Kita hanya mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap peredaran upal, khususnya pada saat Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Bisa digunakan melalui 3D yakni dilihat, diraba, dan diterawang," ucap Pimpinan BI Wilayah IX Sumut-Aceh, Hari Utomo.(TIM)

Upal Pecahan Rp100 Ribu Beredar di Medan POLDASU tercatat pernah membekuk dan mengamankan pelaku pengedar uang palsu (upal) di kawasan Medan dan Belawan. Petugas mengamankan Rp8.8 juta uang upal dengan pecahan Rp100.000. Menurut data, dua pelaku yang diamankan bernama AS (28), penduduk Jalan Bajak V, Medan Amplas dan DT (37), penduduk Jalan Mahkamah, Medan Kota. Kedua pelaku ini, ditangkap di kawasan Marelan setelah petugas menyaru sebagai calon pembeli upal tersebut. Untuk mendapatkan upal Rp8.8 juta itu, tersangka menyerahkan atau menukar-uang asli sebesar Rp3 juta. Setelah pelaku mengetahui transaksi upal ini dengan polisi, pelaku tidak berkutik. Dengan mudahnya pelaku diboyong ke Mapoldasu untuk menjalani

BANK Indonesia (BI) Kantor Wilayah IX Sumut-Aceh mengingatkan kembali masyarakat Sumut agar mewaspadai peredaran uang palsu (upal) saat Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri. Hal itu disampaikan Deputi Direktur Divisi Sistem Pembayaran BI Kantor Wilayah IX Sumut-Aceh, Kahfi Zulkarnain kepada wartawan di Medan, Selasa. "Meskipun daerah ini bukanlah menjadi pusat peredaran upal, namun perlu diwaspadai karena akan merugikan masyarakat," ujarnya. Untuk itu, BI bekerja sama dengan Poldasu dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mengenal perbedaan uang palsu dan asli. Caranya dengan melakukan yang disebut 3D yakni dilihat, diraba, dan diterawang. "Berdasar data BI, jumlah nominal upal yang dihimpun pada tahun 2012 sebesar Rp124,45 juta atau sebanyak 2.006 lembar. Uang pecahan yang paling banyak ditemukan adalah Rp50.000 senilai Rp66,65 juta dengan jumlah 1.333 lembar," ucapnya. Untuk mengetahui perbedaan uang asli dengan yang palsu, jelasnya, dengan menggunakan metode 3D. Selain itu, lanjutnya, ciri warna uang asli selalu terang dan jelas, di bagian depan uang, tepatnya sudut kanan bawah terdapat kotak kecil (bisa segi empat, segi lima, atau segi delapan) disebut Optical Variable Ink (OVI) atau tinta yang berubah warna. Uang asli apabila diraba bagian angka, huruf, dan gambar pada lembaran uang akan terasa kasar. Apabila diterawang, uang asli memiliki tanda air berupa gambar pahlawan di bagian depan sebelah kanan. "Selain itu saya sarankan apabila bertransaksi di malam hari hendaknya dalam kondisi cukup terang sehingga bisa mengamati uang yang diberikan," katanya. Dia menambahkan, upaya BI mencegah peredaran uang palsu yakni meningkatkan sosialisasi dan menyebarkan pamflet tentang ciri uang asli hingga membagikan kaca pembesar kepada pedagang di pasar dan sekolahsekolah secara gratis. Modus peredaran uang palsu saat ini dilakukan dengan berbagai hal, seperti berbelanja di warung atau pasar yang berada di pedesaan atau daerah perbatasan. "Salah satu kendala kami yakni warga yang menemukan uang palsu tidak mau memberikan keterangan tempat kejadian perkara," ujarnya. Dia berharap agar masyarakat dengan kesadaran sendiri melaporkan bila menemukan uang palsu dan mau memberikatan keterangan secara lengkap sehingga polisi bisa menekan jumlah kasus peredaran uang palsu. Pengamat ekonomi dari Sumut, Muhammad Ishak mengatakan peredaran upal memang harus diwaspadai sejak dini. Dia mengatakan semuanya harus turut campur tangan, bukan hanya BI dan pihak kepolisian, tapi juga masyarakat. "Sosialisasi harus sering dilakukan. Setiap pengusaha wajib memberikan pelatihan kepada pegawainya agar dapat mengenali antara uang palsu dan asli, seperti di pusat perbelanjaan. Begitupula dengan pasar-pasar tradisional," ujarnya. (TIM)

pemeriksaan selanjutnya. Uang palsu pecahan Rp100.000, ini diedarkan di wilayah kota Medan dan Belawan. Kepada masyarakat di Sumatera Utara (Sumut) diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran uang rupiah dalam kehidupannya sehari-hari. Sebab, masih banyak uang palsu (upal) beredar di tengahtengah masyarakat, terutama di kawasan Medan dan Belawan. "Kita minta kepada masyarakat untuk meningkatkan waspada atas peredaran uang palsu ini," imbau kepolisian. Kepada wartawan, tersangka AS mengaku, niat hendak mengedarkan upal tersebut karena tidak memiliki pekerjaan lain dan baru pertama kali dilakukan. "Gak ada pekerjaan lagi bang dan ini baru sekali," akunya dengan nada nyesal setelah dibekuk polisi. Dalam pengkuannya, dirinya baru sekali mengedar upal ini. Selain tidak memiliki pekerjaan, juga karena terdesak kebutuhan ekonomi. "Baru ini, karena uang dan perlu untuk makan," tuturnya.Akibatnya, kedua tersangka sindikat pengedar upal tersebut dijerat Pasal 244 tentang peredaran uang palsu dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. (TIM)


11

KPK POS E D I S I 262 29 JULI - 4 AGUSTUS 2013

KRIMINAL

SUMUT

Warga Desa Fulolo Lalai Jadi Korban Pungli NIAS – Masyarakat Desa Fulolo Lalai Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias mengirimkan laporan dugaan perampasan wilayah yang dilakukan oleh oknum masyarakat Desa Lalai I/II Kecamatan Hiliserangkai kepada Camat Hiliserangkai tertanggal 15 Juli 2013 dengan surat Nomor : 593.3/132/DFL/7/2013. Kepala Desa Fulolo Lalai, Ogamota Mendrofa yang dihubungi KPK Pos kemarin mengatakan, selama ini masyarakat Desa Fulolo Lalai merasa resah karena salah satu lokasi pemukiman masyarakat di Desa Fulolo Lalai dirampas dan dikuasai untuk dijadikan sebagai lokasi tangkahan bahan material oleh Yanufati Mendrofa alias Ama Rili warga Desa Lalai I/II. "Sudah ratusan kubik batu yang sudah ditumpukan di lokasi," ujar kades.

Akibat perbuatan Yanufati Mendrofa, maka masyarakat Desa Fulolo Lalai merasa keberatan dan sebelumnya telah menyampaikan surat keberatan kepada Kades Lalai I/II tanggal 10 Juli 2013 tetapi tidak ditindaklanjuti. Bahkan kondisi itu diperparah lagi yang mana belakangan ini warga Desa Fulolo Lalai bernama YS Mendrofa warga Desa Lalai I/II sering melakukan pungutan liar kepada warga Desa Fulo-

lo Lalai setiap hari pekan (hari Sabtu-red) dengan alasan retribusi. Herannya, oknum pemungut retribusi tersebut tidak segan-segan mendatangi rumah penduduk Desa Fulolo Lalai untuk meminta retrisbusi. "Padahal yang bersangkutan diduga tidak memiliki izin penempatan petugas/pengelola penagihan pajak dan retribusi di Kabupaten Nias," ujar kades. Bahkan, kepada UD Gapoktan Fahasara Dodo yang sudah membayar retribusinya saat mengurus izin usaha, malah oknum petugas ini mengutip lagi retribusi. Tokoh masyarakat Desa Lalai I/II Dusun II, At. Mendrofa (72) mengatakan bahwa batas wilayah Desa Lalai I/II dengan Desa Fulolo Lalai khususnya dikompleks

Pekan Lalai yakni di sepanjang jalan pekan dari arah Selatan menuju arah Utara. Demikian juga sebaliknya sebelah Timur sepanjang jalan menuju pekan adalah wilayah Desa Lalai I/II. Sedangkan sebelah Barat sepanjang jalan menuju Pekan adalah lingkungan/ wilayah Desa Fulolo Lalai. Karena tidak ada tindak lanjut masalah tersebut, maka masyarakat Desa Fulolo Lalai mengirimkan laporan kepada Camat Hiliserangkai tertanggal 15 Juli 2013 agar penumpukan batu di atas tanah di wilayah Desa Fulolo Lalai dihentikan atau tidak diteruskan. Sementara penumpukan batu dan segala bahan material yang ada di lokasi tersebut segera dipindahkan. Sumber KPK Pos menye-

butkan, pada Minggu dua pekan lalu masyarakat Desa Fulolo Lalai melaksanakan musyawarah bersama yang dihadiri unsur BPD, LPM, perangkat desa, tokoh adat, agama dan masyarakat Desa Fulolo Lalai untuk membahas tentang batas wilayah Desa Fulolo Lalai. Karena Desa Fulolo Lalai sejak berdiri tanggal 17 Desember 1926 tidak pernah bermasalah dan Desa Fulolo Lalai bukan pemekaran dari Desa Lalai I/II atau dari desa lain. Menurutnya, apabila masalah ini tidak segera tuntas maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pertikaian antara kedua desa bertetangga ini. "Apalagi masyarakat Desa Lalai I/II sering melakukan intimidasi kepada warga Desa Fulolo Lalai," ucap sumber. (YAGI)

Empat Bocah Tewas Terpanggang di Belilas

Kegiatan Ramadhan Fair Dikritik MEDAN - Kegiatan Ramadhan Fair sebagai syiar Islam yang sudah menjadi program Pemko Medan sebagai kelender tahunan setiap bulan suci Ramadhan, dalam pelaksanaannya yang kesepuluh ini mendapat kritikan dari empat elemen mahasiswa yakni, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Medan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (IMMAH) dan Himpunan Mahasiswa Islam. Kritik dan masukan ini disampaikan saat audensi ke balai Kota Medan, Selasa, diterima Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi. Ketua PMII Andi Harumunan didampingi ketua IMM Abdullah Harahap, ketua HIMMAH Nurul Yakin Sitorus dan ketua HMI Hendra Hidayat, dalam audensi tersebut menjelaskan, kunjungan ini selain silaturahmi juga memberikan masukan dan buah fikir kepada pemerintah Kota Medan selaku penanggung jawab kegiatan Ramadhan Fair, yang dinilai kegiatan Ramadhan fair ini perlu dievaluasi, dimana kegiatan tersebut tujuan nuansa ramdhannya belum tercapai, kegiatan ini lebih menonjolkan ekonomi dan

layaknya seperti pasar malam. Menurutnya, Ramadhan Fair yang digaungkan untuk ikon Kota Medan menjadi kehilangan identitas nuansa Ramadhan, dan nilai-nilai relegius yang seharusnya ditonjolkan menjadi tereleminir, lebih menonjolkan peningkatan ekonomi, sementara banyak pengunjung yang berbuka tetapi mereka tidak menunaikan sholat magrib, padahal masjid sangat dekat dilokasi tersebut. “Ini sebagai masukan agar kedepan Ramadhan Fair menghidupkan budaya relegi, karena kita melihat budaya relegius tersebut tidak ada lagi, dan kami sebagai empat elemen mahasiswa saat ini sedang melakukan road show safari Ramdhan di tengahtengah masyarakat Kota Medan, “ ujar Andi Harumunan. Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi sangat berterima kasih atas kunjungan empat elemen mahasiswa ini, dan semua masukan ini sangat berharga untuk suksesnya Ramadhan Fair. "Masukan ini akan menjadi acuan kedepannya untuk menjadikan kegiatan Ramadhan Fair betul-betul memiliki makna relegius," ujarnya. (VIN)

Langgar Roilen, 7 Bangunan di Sekip Dibongkar

TERBAKAR - Rumah pasangan Nelson Simarmata dan Boru Raja Gugguk yang terletak di simpang tiga, SMA, Belilas, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang terbakar bersama empat anak mereka. (KPK POS/ AAN)

BELILAS - Kebakaran tragis yang merenggut empat nyawa terjadi di Belibas, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Senin pekan lalu. Rumah pasangan Nelson Simarmata dan Boru Raja Gugguk yang terletak di simpang tiga, SMA, Belilas, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), hangus terbakar. Sementara empat orang buah hati pasangan tersebut tewas terpanggang. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 02.30 WIB, Senin, itu mengakibatkan empat buah hati Nelson dan Boru Raja Gugguk tewas terpanggang diantaranya Dame Winda Sari Simarmata (7), Arnoldus Adi Saputra

Simarmata (5), Grexon Fernando Simarmata (3) dan Frederikus Ferianto Solooh Simarmata yang masih berusia 1 tahun, 6 bulan. Jasad empat kakak beradik itu ditemukan dalam kondisi hangus dan berjejer menuju pintu rumah. Diduga empat kakak beradik itu berupaya keluar dari rumah, namun gagal karena pintu dikunci dari luar. Dari empat bersaudara yang tewas terpanggang itu, satu orang cewek dan tiga orang laki-laki. Akibat peristiwa ini Nelson Simarmata dan Boru Rajaguguk terlihat syok dan terus saja memegang jasad keempat anaknya. Saat kebakaran terjadi, empat kakak beradik itu

tengah tertidur lelap di rumahnya yang terletak di simpang tiga, SMA, Belilas, Kecamatan Seberida. Sedangkan kedua orangtuanya, Nelson Simarmata dan Boru Raja Gugguk pergi berjualan ke pasar sejak pukul 02.00 Wib. Saat meninggalkan empat buah hatinya itu, Nelson dan Boru Rajaguguk memilih mengunci pintu rumah dari luar. Hal itu sudah biasa dan hampir setiap hari dilakukan oleh pasangan suami istri yang setiap hari harus meninggalkan rumah sejak pukul 02.00 dini hari untuk berjualan sayur tersebut. Tidak ada yang mengetahui secara persis kapan peristiwa kebakaran itu terjadi.

Selain waktunya dini hari, lokasi rumah Nelson Simarmata juga jauh dari rumah tetangga lain. Bahkan tetangga yang tinggal paling dekat dengan rumahnya Nelson baru mengetahui peristiwa kebakaran itu sekitar pukul 04.00 Wib. Kapolsek Seberida, Kompol Yakop Silo didampingi Kanit Reskrim Iptu Elfis Remon mengatakan, peristiwa kebakaran tragis itu baru diketahui sekitar pukul 04.00 Wib ketika polisi menerima laporan dari salah seorang warga. “Saat anggota polisi tiba di lokasi, seluruh bagian rumah sudah terbakar sehingga tidak banyak yang dapat dilakukan bersama

warga, apalagi sumber air disekitar TKP sangat sulit,” ucapnya. Setelah dimintai informasi kepada sejumlah warga diketahui rumah yang terbakar tersebut merupakan rumah milik Nelson Simarmata. Kemudian warga memberitahukan Nelson dan istrinya yang tengah berada di Pasar Belilas berjualan sayur. Setelah api dipastikan padam, polisi kemudian mengevakuasi empat korban kakak beradik yang sudah hangus terbakar. Bahkan sebagian anggota tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Polisi kemudian membawa jasad korban ke RSUD Indrasari Rengat untuk dilakukan visum. (AAN/JSIM)

PN Gunungsitoli Kabulkan Gugatan Soeing Eng Dkk GUNUNG SITOLI - Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengabulkan gugatan Soeing Eng dkk pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, belum lama ini. Dalam amar putusan, majelis hakim menolak tuntutan provisi dari para penggugat seluruhnya, dan dalam eksepsi yang diajukan oleh para tergugat maka majelis hakim menolak seluruhnya. Sedangkan dalam pokok perkara majelis mengabulkan sebagian gugatan para Penggugat, menyatakan bahwa Nasima Zai (Tergugat I) dan Hamzah (Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian, menyatakan bahwa tanah yang terletak dan dikenal

umum di Jalan Sirao No. 169, Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli (dahulu Kab. Nias), dengan luas 168 M2 yang berbatasan yakni sebelah timur berbatas dengan pasar Ya’ahowu, dengan ukuran panjang 4,31 m, sebelah barat bebatas dengan Jalan Sirao dengan ukuran panjang 4,5 m, sebelah utara bebatas dengan gang/tanah milik Sofyan dengan ukuran panjang 40,5 m, sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Bach Tiae dengan ukuran panjang 40,4 meter adalah hak milik Soei Eng Als Sitimina Als Ing (Penggugat I), Hartono (Penggugat II), Hamid, dan Hamzah (Tergugat II). Selanjutnya, menyatakan

bahwa segala bentuk surat yang dibuat dan/atau diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan melakukan sita jaminan (Consevatoir beslaag) atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sirao No. 169, Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli (dahulu Kab. Nias) Luas 168 M2. Dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan Tanah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Sirao No. 169, Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kec. Gunungsitoli Kota

Gunungsitoli (dahulu Kab. Nias), Luas 168 M2 kepada Soei Eng Als Ing (Penggugat I), Hartono Als Tono (Penggugat II) Hamid (alm)/ ahli warisnya dan Hamzah (Tergugat II) tanpa syarat. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya, dan kepada Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.091.000 (Tiga Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Usai sidang, kuasa hukum tergugat menyatakan banding. Putusan dibacakan masingmasing majelis hakim dengan Hakim Ketua, Sylvia Yudhiastika SH dan hakim anggota Safed Fauzan SH MH, dan Edy Siong SH M.Hum. (YAGI)

MEDAN - Meskipun memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) namun 7 unit bangunan rumah tempat tinggal di Jalan Sikambing, tepatnya sudut Jalan Saga Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah dibongkar paksa Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, Senin. Pembongkaran dilakukan karena bangunan yang akan dijadikan Sikambing Centre itu terbukti melanggar roilen. Menurut Kasi Pengawasan Dinas TRTB Darwin, sebelum dilakukan pembongkaran pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada pemilik bangunan agar membongkar sendiri bangunan yang terbukti melanggar roilen Jalan Sikambing dan Jalan Saga. Selain itu seluruh proses

pembangunan harus dihentikan. “Walaupun bangunan ini memiliki SIMB No.648/ 295.K tanggal 25 Februari 2013, namun harus dibongkar karena terbukti melanggar roilen Jalan Sikambing lebih kurang 1,5 meter dan Jalan Saga lebih kurang 6 meter. Artinya, bangunan ini telah melanggar Perda No.9 tahun 2012 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan,” kata Darwin. Usai melakukan pembongkaran, Darwin kembali memperingatkan kepada pengawas bangunan agar seluruh proses pembangunan dihentikan. Termasuk, memperbaiki tiang yang baru dibongkar tersebut. “Bangunan ini harus distanvaskan. Untuk itu kami akan terus melakukan pengawasan!” tegasnya. (VIN)

Langgar SIMB, 9 Unit Bangunan Dibongkar MEDAN - Bulan puasa ternyata tidak menghalangi kinerja Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan dalam menertibkan bangunan bermasalah. Terbukti, Selasa, sembilan unit rumah tempat tinggal di Jalan Pelita I, persisnya sudut Gang Buntu Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan dibongkar. “Pembongkaran ini kita lakukan karena bangunan ini terbukti melanggar Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) No.648/945.K tanggal 3 Mei 2012 yang telah dikeluarkan Dinas TRTB Kota Medan. Atas dasar itulah kita datang hari ini untuk melakukan pembongkaran,” kata Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Kota Medan Drs Ali Tohar Msi. Menurut Ali Tohar, pelanggaran SIMB yang dila-

kukan karena bangunan yang berukuran lebih kurang 4 x 14 meter sebanyak 4 unit dan ukuran lebih kurang 4 x 14,80 meter sebanyak 5 unit terbukti melanggar roilen. Untuk roilen Jalan Pelita I, pelanggaran roilen yang dilakukan lebih kurang 5 meter. Kemudian roilen sebelah kiri bangunan lebih kurang 1,5 meter. Selain itu, lanjut Ali Tohar, bangunan itu juga melanggar roilen rencana jalan masuk lebih kurang 1,80 dan bahagian belakang bangunan lebih krang 1,50 meter. “Atas pelanggaran yang dilakukan, kita telah melayangkan surat peringatan kepada pemilik bangunan. Selain pembangunan dihentikan, kita juga minta pemilik bangunan membongkar sendiri bangunannya yang terbukti melanggar roilen tersebut,” jelasnya. (VIN)


10

KPK POS E D I S I 262 29 JULI - 4 AGUSTUS 2013

KRIMINAL

KAPOLRES SERGAI AKBP ARIF BUDIMAN:

Jangan Main Hakim Sendiri

Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK MH saat menyampaikan pengarahannya. (KPK POS/ARM)

SERGAI - Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK MH dengan tegas mengatakan, seluruh elemen masyarakat untuk tidak main hakim sendiri apalagi sampai melanggar hukum. Jangan nodai bulan yang penuh barokah ini dengan hal-hal yang mencederai bulan itu sendiri.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Polres Sergai tetap Solid terhadap tantangan tugas. Pada saat ini Polres Sergai sedang melaksanakan Operasi Pekat Toba 2013 dengan tujuan untuk memberantas segala penyakit masyarakat. Operasi dilakukan pada titik-titik rawan untuk cipta kondisi menjelang hari raya Idul Fitri 1434 H. "Terkait bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri marilah kita saling menjaga

wilayah hukum Polres Sergai ini agar tetap aman, tertib dan kondusif," tegas Kapolres, Rabu. Dikatakan, dalam seharihari kita masing-masing sudah mempunyai tugas dan kewajiban. Marilah kita bersamasama bahu membahu memberantas kejahatan sesuai dengan Tupoksi nya masingmasing. "Kalau ada yang mengganjal di hati sampaikan kepada instansi yang berwenang agar instansi

atau institusi tersebut menindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," ujar Kapolres. Diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat, OKP, Ormas janganlah main hakim sendiri dan jangan melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Undang Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biarkan Polri yang bertindak sesuai yang telah diatur oleh Undang-undang dan kewenangannya. (ARM)

Pengiriman 40 Ton Daging Ilegal Digagalkan Medan - Poldasu menggagalkan pengiriman 40 ton daging beku ilegal dari Medan ke Jakarta, Rabu. Tak ada dokumen apapun yang bisa ditunjukkan dalam pengiriman daging yang diduga berasal dari luar negeri itu. Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Poldasu, AKBP Teguh Yuswardhie mengatakan, daging beku itu dibawa dari pelabuhan Tanjung Balai. "Daging beku berupa daging dan jeroan ini dibawa dari Pelabuhan Es Dengki, Tanjung Balai, Sumut.

Kita masih mendalami asal daging beku ini. Dugaan sementara berasal dari India atau Malaysia," ujarnya. Teguh mengungkapkan, 40 ton daging beku itu berhasil diamankan setelah petugas mendapat informasi mengenai adanya daging ilegal yang masuk ke wilayah Percut Sei Tuan. Laporan itu lalu diselidiki dan terbukti kebenarannya saat petugas mendapati aktivitas bongkar muat daging beku di kawasan Perumahan Mutiara Resident, Jalan Pancing. Teguh membeberkan, pemilik daging yang

diketahui bernama Ade tidak bisa menunjukkan dokumen impor dan karantina daging kepada petugas. Dia dan sopir pengangkut daging itupun akhirnya digelandang ke Poldasu bersama empat truk dan satu mobil pendingin. "Dari pemeriksaan sementara, Ade mengaku baru kali ini mengambil daging dari pelabuhan di kawasan Es Dengki, Tanjung Balai. Daging itu dibawa ke Medan sebelum dikirim ke Jakarta," sebutnya. Teguh memaparkan, pemilik daging yang

diduga ilegal itu belum ditahan. Pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif. "Yang bersangkutan kita kenakan Pasal 5 huruf (a) UU No 16 Tajun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan serta PP 82 Tahun 2000 mengenai tata cara memasukkan daging ke Indonesia," jelas Teguh Teguh bilang, rencananya polisi akan berkoordinasi dengan Balai Karantina dan Bea Cukai untuk menyidik temuan ini serta menindaklanjutinya. Jika tidak layak dikonsumsi, daging beku itu akan dimusnahkan. (MBC)

Satpam Bank Mandiri Bobol ATM BCA DELITUA - Seorang Satpam Bank Mandiri, Doddy Syahputra (32) warga Jalan Karya Jaya, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor diamankan petugas Reserse Kriminal Polsek Delitua. Doddy diamankan atas kasus pembobolan mesin ATM (automatic teller machine) Bank Central Asia (BCA) Indomaret Simpang Pos, Jalan AH Nasution, Medan. Dikabarkan, Doddy melakukan kejahatan bersama seorang temannya berinisial AB. Pemuda AB konon kabarnya tidak memiliki tempat tinggal tetap itu saat ini manjadi buronan aparat Polsek Delitua dan Polresta Medan. Keterlibatan AB diketahui dari tersangka Doddy. Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta ketika dikonfirmasi melalui Kapolsek Delitua AKP Wahyudi SIK mengatakan, aksi tersangka Doddy terbongkar setelah pihaknya melakukan serangkaian penyelidikan di sekitar TKP. "Jadi dari keterangan sejumlah saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara yang kita lakukan, kecurigaan kami mengarah pada tersangka Doddy. Lalu

dia kita periksa secara intensif. Dua hari kita periksa, dia tetap tak mau mengakuinya. Setelah kita periksa secara terus-menerus, Selasa sekira pukul 18.30 WIB, dia baru mengakui bahwa yang membobol mesin ATM BCA Indomaret tersebut adalah dirinya bersama seorang temannya, buron," kata Kapolsek Delitua AKP Wahyudi SIK. Peran tersangka Doddy dalam aksi pembobolan mesin ATM BCA tersebut sebagai perencana. Dia yang mengatur sekaligus turun langsung membobol pintu di latai III gedung Indomaret tempat ATM BCA tersebut berada bersama temannya AB (buron). Sebelum membobol mesin ATM BCA, tersangka sempat berupaya membobol brankas milik minimarket Idomaret tersebut, namun tidak berhasil. Aksi tersebut dilakukan tersangka saat dirinya piket malam, menjaga Bank Mandiri yang loksinya persisi di samping Indomaret. Tersangka Doddy yang telah merencanakan aksi pencurian itu membawa temannya, AB masuk melalui Bank Mandiri dan memanjat asbes dengan tangga. Selanjutnya, tersangka dan

PEMBOBOLAN ATM - Kapolsek Delitua AKP Wahyudi SIK (dua dari kiri) dan Kanit Reskrimnya Iptu Martualesi Sitepu SH MH (kanan) memaparkan pengungkapan kasus pembobolan mesin ATM BCA Indomaret di Jalan AH Nasution.(KPK POS/IST)

temannya memasuki Indomaret dan mencongkel mesin ATM BCA dengan linggis sekira pukul 04.00 WIB. Setelah merusak mesin ATM BCA, tersangka yang tidak memiliki waktu lama karena hari hampir pagi hanya mengambil uang dalam mesin ATM sebanyak Rp2 juta lebih dan beberapa slop rokok serta sejumlah makanan ringan lalu kabur. Peristiwa pembobolan mesin ATM BCA di minimarket Indomaret tersebut baru diketahui pagi harinya. Sejumlah aparat Polsek Delitua yang mengetahui peristiwa tersebut langsung turun ke lokasi kejadian guna melakukan penyelidikan. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah alat bukti yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengungkap kasus tersebut termasuk gergaji yang dipakai tersangka untuk membatu menjalan aksinya, dan kamera CCTV yang ada di TKP. Proses penyelidikan terus dilakukan personel Reskrim Polsek Delitua. Dari hasil penyelidikan, petugas Reskrim Polsek Delitua banyak menemukan petunjuk untuk mencaritau siapa pelaku pembobolan mesin ATM BCA itu. Kecurigiaan polisi mengarah pada satpam Bank Mandiri, Doddy. Pasalnya, dari hasil rekaman CCTV, tersangka tidak terlihat melakukan aktifitas pengamanan di sekitar lokasi kejadian. Padahal pada malam kejadian dia sedang piket malam. Kemudian polisi menerima informasi bahwa yang bersangkutan sedang butuh uang. Kecurigaan polisi polisi semakin kuat saat melihat tangan tersangka ada luka gores baru. Untuk membuktikan dugaan itu, polisi mengintensifkan pemeriksaan terhadap tersangka. Meski tak begitu mudah "membuka mulut" tersangka untuk mengakui perbuatannya, namun penyidik Reskrim Polsek Delitua tak berputus asa. Proses pemeriksaan terus dilakukan hingga pada akhirnya, tersangka "buka mulut" mengakui bahwa dirinya lah membobol mesin ATM BCA tersebut. Sepert hasil pulbaket polisi, Doddy nekat membobol mesin ATM tersebut karena lagi butuh uang. (CER/FR)

SUMUT

Kapolda Sumut Jangan Mau Dipecundangi MEDAN - Kapolda Sumut Irjen Syarief Gunawan jangan mau dipecundangi para pengusaha. Untuk itu tiga pengusaha yang sudah tiga kali mangkir dan menolak panggilan pemeriksaan polisi harus segera ditangkap Polda Sumut, agar kasus penipuan terhadap mantan Wakil Walikota Medan Ramli Lubis bisa segera dilimpahkan ke kejaksaan, untuk kemudian diproses di pengadilan. Kasus penipuan dan "perampokan" terhadap perkebunan milik Ramli Lubis di Kabupaten Mandailing Natal ini sudah dilaporkan sejak 2012 lalu. Hal itu dikatakan, Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) dalam siaran persnya yang diterima, Kamis pekan lalu. Menurut IPW, ada empat orang yang sudah dijadikan tersangka oleh Polda Sumut, yakni Syafwan Lubis (Dirut PT RMP), Maslim Batubara, Iskandar Batubara dan Ikhsan Lubis (Notaris). Namun dari keempat tersangka baru satu orang yang kasusnya masuk pengadilan, yakni Syafwan Lubis. Sedangkan tiga lainnya, yakni Maslim Batubara, Iskandar Batubara, dan Ikhsan Lubis selalu melecehkan panggilan polisi. Bahkan sudah tiga kali panggilan Polda Sumut tidak mereka gubris. Belakangan, kata Pane, ketiganya malah melecehkan polisi dengan cara mendatangi Polda Sumut dan sesumbar siap diperiksa polisi. Anehnya, polisi tidak segera menangkap dan memeriksanya, padahal selama ini ketiganya mengabaikan panggilan polisi dan polisi mencari-carinya. Sikap Polda Sumut pun patut dipertanyakan. Berkaitan dengan itu Indonesia Police Watch (IPW), mendatangi Bareskrim Polri untuk mempertanyakan pengawasan yang dilakukan Bareskrim dalam penanganan kasus ini di Polda Sumut. Sebab sebelumnya pada Juni 2012 kasus ini dilaporkan korban ke Bareskrim dan kemudian oleh Bareskrim dilimpahkan ke Polda Sumut. Selain itu IPW mendesak Kapolda Sumut yang baru Irjen Syarief Gunawan segera memerintahkan jajarannya agar menangkap

ketiga pengusaha itu. Jika ketiganya masih menghindar, Kapolda harus menetapkan ketiganya sebagai DPO. "Sikap tegas ini perlu dilakukan Kapolda agar kepolisian umumnya dan Polda Sumut khususnya punya wibawa dan tidak dilecehkan ketiga pengusaha itu. Selain itu penangkapan terhadap ketiganya perlu dilakukan agar kasus penipuan ini bisa segera dituntaskan di pengadilan,'' ungkap Pane. Sebab dalam gelar perkara yang dilakukan Polda Sumut sudah dinyatakan bahwa keempatnya sangat layak diproses secara hukum. Jadi tidak ada alasan bagi Polda Sumut untuk tidak memproses kasus ini. Sebab 1 dari 4 tersangka sudah disidangkan. Lalu kenapa 3 tersangka lagi masih bebas berkeliaran? Kapolda Sumut yang baru harus menunjukkan komitmennya menegakkan hukum di Sumut agar muncul kepercayaan masyarakat kepadanya. Salah satu wujud komitmen itu adalah menuntaskan semua perkara yg ditinggalkan atau menjadi utang kapolda yang lama, di antaranya adalah kasus laporan Ramli Lubis. Jika Kapolda Sumut tidak menuntaskannya berarti tidak ada kelanjutan tugas-tugas antara kapolda yg lama dengan kapolda yang baru. Artinya, tiap tiap kapolda hanya asyik dengan dirinya sendiri sendiri. Jika ini yang terjadi tentu sangat berbahaya bagi masa depan kepolisian, khususnya kepolisian di Sumut. Bukan mustahil ini berdampak pada sistem penanganan kamtibmas yang tak berkelanjutan antara kapolda yg lama dgn kapolda yg baru. Sebab itu kapolda yang baru harus mau menuntaskan kasus ini sebagai sebuah kelanjutan dari kerja kapolda sebelumnya, sehingga ada kepastian hukum yang benar-benar bisa dipercaya masyarakat di Sumut dari kapolda yang baru. Apalagi kasus penipuan perkebunan seluas 10.500 Ha ini merupakan limpahan perkara dari Mabes Polri ke Polda Sumut. Sehingga Mabes Polri bertanggung jawab secara moral untuk mengawasi kasus ini agar tidak dipetieskan oknum-oknum tertentu. (MBC)

2,5 Ton Ganja Diamankan Polres Aceh Timur ACEH TIMUR - Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Timur, Sabtu lalu, berhasil membekuk 5 orang yang diduga pengedar Narkoba jenis ganja seberat 2,5 ton siap edar. Kelima tersangka berhasil dibekuk sekitar pukul 08.30 WIB di kawasan Jalan Medan-Banda Aceh, tepatnya di wilayah Lhok Nibong, Kecamatan Pante Bidari. Barang haram itu diangkut dengan angkutan barang bernopol BK 9782 YK menuju ke arah Medan. Masing-masing pelaku bernama Riski Rahmad Sari bin Amin (supir, 23 tahun) warga Jalan Cemara, Gang I Medan. M Dahlan bin Hamzah (kernet, 25 tahun) Desa Suyo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Sharol bin Muhammad (21 tahun) Desa Ie Su'um, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Musriadi bin Sulaiman (30 tahun) Desa Ie Suum, Kecamatan Baiturahman, Kabupaten Aceh Besar, Hanafiah bin Ibrahim (supir, 45 tahun) Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Medan. Kronologinya, setelah mendapat infor-

masi dari masyarakat bahwa ada 1 unit mobar (mobil barang) jenis Colt warna kuning BK 9782 YK, membawa Narkotika jenis ganja dalam jumlah besar. Menurut informasi mobil tersebut bergerak dari arah Banda Aceh menuju Medan. Lalu anggota Kepolisian melakukan pengintaian di perbatasan Aceh Timur dan Aceh Utara. Sekira pukul 08.30 WIB terlihatlah rombongan mobil yang dicurigai tersebut. Oleh anggota kemudian dilakukan penangkapan dan terlihat mobil tersebut bermuatan ganja yang ditutupi dengan kunyit. Dari keterangan supir bahwa barang atau muatan yang ada di mobil Colt BK 9782 KY tersebut pemiliknya ada di depan mengendarai mobil Avanza warna hitam nopol BK 331 DA. Kemudian sebagian anggota langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 3 orang pemilik ganja. "Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata setiap karung kunyit terdapat ganja yang sudah dipres atau sudah diball sebanyak 2,5 ton," jelas Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir SIK.MH. (BSO)

Stres, Sipir LP Langsa Maling Sepeda Motor Ditangkap Dititip Ke Pol LANGSA - Polres Langsa, Senin, menerima titipan seorang Sipir, bernama Yasir, karena mengamuk-ngamuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Langsa. Sipir yang seperti telah stres itu diantar beberapa petugas LP bersama keluarganya. Kapolres Langsa AKP Hariadi SH SIK, melalui Kasat Reskrim AKP Muhammad Firdaus mengatakan, pihak LP dan keluarga Yasir, meminta kepada Polisi agar Yasir untuk sementara diamankan di sel tahanan Mapolres, karena tingkahnya yang diluar kendali dan takut terjadinya masalah lain di LP. “Status Yasir bukan tersangka karena ia sebenarnya bukan ditangkap Polisi, melainkan dititip oleh pihak LP dan orang tuanya. Alasan penitipan dikarenakan Yasir mengamuk-ngamuk dan mengeluarkan katakata seperti orang tak sadar,� katanya. Sumber di LP menyebutkan pada Senin lalu Yasir yang sedang bertugas sebagai sipir di LP Kelas II B Langsa. Tiba-tiba memasuki siang hari mengamuk-ngamuk dan mengeluarkan kata-kata seperti orang kemasukan setan. Dari kata-katanya itu, sekali-kali ia memaki-maki napi, karena pada beberapa pekan lalu, ia sempat digebuki oleh para napi Lapas setempat, karena berusaha menyita handphone (HP) para napi. Bahkan Yasir dengan lantang, mengajak duel satu lawan satu para napi di LP itu, namun tidak ada napi yang menghiraukannya. Kemudian memasuki sore harinya, ada seorang tahanan yang sempat dipukul oleh Yasir. Oleh karenanya, untuk menghindari hal-hal tak diinginkan, maka Senin sore itu, Yasir dititipkan di Polres Langsa . (YANTO)

DELITUA – Polsek Delitua meringkus Robi (29) warga Perumnas Mandala Medan, Piter (30) warga yang sama, Minggu lalu, karena mencuri sepeda motor di Brigjen Abdul Hamid. Dalam pemeriksaan, Robi mengaku pada saat itu mencuri sepeda motor Supra Vit di Jalan Bangun Purba dan Piter mencuri sepeda motor Vario Jalan Amal Medan. Kedua tersangka diamankan dan diboyong ke Polsek Delitua guna penyidikan lebih lanjut. Kapolsek Delitua AKP Wahyudi didampingi Kanit Martulesi Sitepu membenarkan kejadian tersebut. Tersangka diamankan guna proses lebih lanjut. (CERIA)

PKL di Kualuh Hulu Ditertibkan AEK KANOPAN - Pedagang kali lima di seputaran kantor Unit Lalu Lintas Kualuh Hulu, Labura, ditertibkan. Penertiban dipimpin langsung Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Kualuh Hulu Aiptu Sunaryo bersama beberapa petugas.Ketika berlangsung penertiban, beberapa waktu lalu, sempat terjadi kemacetan lalin. Penertiban yang tanpa pilih kasih itu dilakukan, karena beredar kabar bahwa PKL (pedagang kaki lima) di sana memberikan semacam upeti mengatas namakan Aiptu Sunaryo, sehingga selama ini bebas berjualan di pinggir jalan umum. Mendengar kabar tak sedap ini Sunaryo geram dan langsung menertibkan PKL tersebut. Sementara para PKL mengaku tidak pernah memberikan upeti kepada anggota Polantas di Kualuh Hulu. (MSH)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 262 29 JULI - 4 AGUSTUS 2013

SUMUT

Wakil Bupati Labura PT.Atmindo Tolak Tuntutan Warga Lantik Mantan Napi LABURA - Pelantikan 99 pejabat Eselon II,III,IV di jajaran Pemkab Labura, Selasa lalu di Aula Kec. Kualuh Selatan, dinilai janggal dan aneh. Pasalnya dari 99 pejabat yang dilantik, salahsatunya yakni BS menjabat Sekretaris Kecamatan Kualuh Hilir merupakan mantan terpidana. BS diketahui telah pernah di hukum pidana selama 4 bulan karena dinyatakan bersalah dalam kasus gula ilegal. Dilantiknya BS tentu sangat mengherankan bagi masyarakat, mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat di Labura. Termasuk menyesalkan Pemkab Labura yang terkesan tidak serius melakukan analisis terhadap PNS yang akan diangkat dalam jabatan struktural seperti Sekretaris Kecamatan. Bahkan di kalangan mahasiswa dan aktivis LSM, dilantiknya BS sangat dipaksakan dan sarat dengan kepentingan. Apalagi pelantikan langsung dipimpin Wakil Bupati Labura H. Minan Pasaribu SH, MM mewakili Bupati H. Khairuddin Syah Sitorus SE. Mahasiswa menilai pelantikan tersebut sangat janggal dan terlalu dipaksakan oleh Wakil Bupati Labura H. Minan Pasaribu, SH.MM. Walaupun Wakil Bupati Labura mempunyai hak untuk mengantikan Bupati Labura melantik. "Sebaiknya pelantikan dijajaran struktural yang begitu banyak dilakukan langsung oleh Bupati Labura, paling tidak ada alasan yang signifikan diucapkan oleh Wakil Bupati Labura terkait ketidak hadiran

Bupati Labura. Ini sangat berpengaruh pada Mahasiswa dan Masyarakat di Kabupaten Labuhan batu utara, paling tidak Pemkab labura terhindar dari isu yang menyatakan bahwa sudah terjadi ketidak cocokan antara Bupati Labura dan Wakil Bupati Labura." ucapnya. Lembaga Coruption Watch (LCW) dan Lembaga Swadaya Masyarakat F HAM RI, menilai ada kejanggalan dalam pelantikan tersebut. Sebab sudah jelas BS merupakan oknum PNS yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana merugikan keuangan negara. "Jujur, kami sangat terkejut atas dilantiknya Basrin Ahmad yang merugikan negara. Padahal ia merupakan terpidana kasus gula ilegal dan telah divonis selama 4 bulan, dengan Nomor Putusan : PN Rap 598 Pid B. Tanggal 30 Nopember 2005,"ucap koordinator F Ham Ri, Khaidir. Sementara itu Wakil Bupati Labura ketika dikonfirmasi KPK Pos melalui pesan singkat (SMS) kamis, (18/7), mengatakan tidak mengetahui kalau Basrin Ahmad seorang mantan narapidana. Minan juga menyampaikan agar persoalan itu segera disampaikan kepada Sekda Labura. "Sekda sebagai Badan Pertimbagan Jabataban dan Pangkat yang berwenang menjawabnya,” ujarnya. Ia menambahkan, agar Sekda segera mencari bukti autentik dan menindak lanjutinya. "Kalau memang ada bukti autentik yang bersangkutan pernah terpidana, pasti ditindaklah." ucap Wakil Bupati Labura. (RUD)

Jabatan Bukan Warisan yang Dipertahankan

BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM mengatakan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan baik. Pengangkatan seorang pegawai negeri sipil untuk menduduki suatu Jabatan bukan merupakan hadiah atau warisan yang harus dipertahankan. Setiap pejabat harus menyadari dan memahami bahwa kepercayaan yang diberikan itu harus dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas kedinasan serta harus dapat meningkatkan prestasi kerja yang merupakan salah satu ukuran dalam meningkatkan karir PNS yang selanjutnya membawa konsekewensi promosi, hal ini diungkapkannya saat acara pelantikan eselon II,III dan IV dilingkungan Pemkab Batubara yang berlangsung dengan aman, tertib dan lancar di aula Bupati Batubara,Lima Puluh, Jumat, yang dihadiri sekdakab T.Erwin SE, asisten, staf ahli Bupati,kepala dinas, badan, kantor, bagian, satuan, Camat se Batubara. Para pejabat yang dilantik Drs Datuk Johansyah MSi menjabat sebagai kepala DPPKAD, Syaiful Anwar S.Sos MSP sebagai staf ahli bidang keuangan, Drs

H.Muhammad Zen MSi kabag ORTA, Drs Syahrisam MPd sekretaris dinas pendidikan, Drs Azhar Lubis kabid PMD, Drs Sukamsih Kabid Dispora, Drs Yusnan KUPT dinas pendidikan Kecamatan Tanjung Tiram, Drs Yogi kesos di Kecamatan Sei Suka. Kepada pejabat yang baru dilantik agar menguasai tugas dan fungsi saudara dengan baik, agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab, pedomani ketentuan yang berlaku, ikuti prosedur serta buatlah kebijakan dengan pikiran jernih serta penuh kearifan, karena kerja keras saudara akan menentukan kelanjutan pembangunan Batubara. Tingkatkan terus pelayanan dan kepekaan kepada masyarakat, Pada hakikatnya masyarakatlah pemegang kekuasaan tertinggi. Amanah yang saudara emban merupakan amanah rakyat, berusahalah agar masyarakat yang saudara layani tidak kecewa. Kepada pejabat eselon II yang baru dilantik agar dapat meneliti potensi-potensi yang ada dan dapat dikembangkan. Ciptakan suasana kerja yang dinamis dengan meningkatkan disiplin, ketaatan serta semangat meningkatkan kerja, pungkasnya. (SAH)

DELI SERDANG - Persoalan PT.Atmindo terkait pencemaran lingkungan yang telah meresahkan masyarakat sekitar, Rabu (24/07) hal itu kembali dirundingkan di kantor Desa Dagang Kelambir di Jl.Sei Blumei Hilir, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang.

Perundingan kali ini dijembatani oleh pemerintahan Desa Dagang Kelambir dengan mengundang pihak perusahaan PT.Atmindo dan perwakilan warga untuk mencari solusi terbaik diantara ke dua belah pihak, namun dalam perundingan ini, pihak PT.Atmindo menunjukkan sikap keras dengan menolak segala tuntutan warga. Pada pertemuan rapat dengar pendapat sebelumnya di kantor DPRD Deli Serdang yang di jembatani Komisi-B dan dihadiri sejumlah instansi terkait lainnya, warga telah mengajukan tuntutan agar pihak perusaahaan menghentikan aktivitasnya selama 24 jam agar jangan lagi mengeluarkan suara bising. Warga juga meminta agar PT. Atmindo membenahi saluran parit perusahaan agar lingkungan warga tidak kebanjiran ketika hujan turun, dan warga juga mempertanyakan bagaimana mengenai dampak kerugian yang telah dialami warga.

Perundingan warga Desa Dagang Kelambir dengan PT.Atmindo yang diadakan di kantor Desa. (FOTO:KPK POS/DEDY Z) Namun, dalam pertemuan terakhir di kantor Desa kemarin, pihak PT.Atmindo melalui kuasa hukumnya J Manihuruk, SH dan didampingi personalia perusahaan Piter Simanjuntak, dengan lantang menegaskan penolakan terhadap segala tuntutan warga. “Kami mewakili perusahaan menegaskan tidak akan memenuhi tuntutan warga, dan itu sudah menjadi keputusan perusahaan”, jelas J Manihuruk dihadapan warga. Menanggapi hal itu, kuasa hukum warga, Kemalawati AE, SH didampingi Dimas Puntri Sukma

Putra, SH, M.Hum dan Angka Wijaya, SH, M.Hum menyatakan, “apa yang disebutkan pihak perusahaan sudah merupakan penghinaan terhadap masyarakat. “Pertemuan-pertemuan yang diadakan selama ini seperti dianggap tidak ada arti, bahkan tidak menghargai lembaga DPRD maupun instansi pemerintahan yang beberapa kali telah menengahi persoalan ini,” terang Kemalawati. Untuk itu, lanjut Kemala, kita minta kepada Kepala Desa agar menyampaikan isi pertemuan ini kepada DPRD Deli Serdang supaya

Dairi Raih KLA 2013, Lewat Kunker Layani Akta Kelahiran Gratis DAIRI - Pemerintah Kabupaten Dairi meraih Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KPP-PA) untuk kategori Kabupaten penerima penghargaan Kota Layak Anak Kategori Madya dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) 2013. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Agum Gumelar, kepada Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro saat Pemberian Penghargaan Dalam Rangka Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2013 di Auditorium KH M Rasjidi Gedung Kementerian Agama RI Jl. MH Thamrin No. 6 Jakarta Pusat, Selasa (23/7). Terpilihnya Kabupaten Dairi, satu dari ratusan Kabupaten sejagad Nusantara berdasarkan pelaksanaan evaluasi pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) tahun 2013 oleh KPPPA. KPP-PA menggunakan tim evaluasi independen yang terdiri dari pakar anak, akademisi, dan praktisi pemerhati hak anak untuk menentukan daerah mana yang menerima penghargaan Kota Layak Anak. Dari hasil penilaian tim, Linda, Menteri PP-PA mengatakan kementerian baru

bisa menganugerahkan penghargaan kategori pratama, madya, dan nindya. Sedang dua kategori di atasnya, utama dan layak anak, belum diberikan. Seperti dikutip dari laman pemberitaan link Kementerian PP –PA, Linda mengatakan penghargaan ini diberikan pada daerah yang punya komitmen membangun sistem pembangunan berbasis anak. Penilaian dilakukan dengan menggunakan 31 indikator yang meliputi penguatan kelembagaan, pengembangan hak sipil dan kebebasan anak, pencapaian lingkungan keluarga dan pengasuah alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, pendidikan, kegiatan budaya dan perlindungan khusus pada anak. Masih dari sumber yang sama, merinci penghargaan kota layak anak kategori pratama diberikan pada 37 kabupaten dan kota, kategori madya diraih 14 kabupaten dan kota, serta 4 kabupaten kota meraih kategori nindya. "Saya berharap pada tahuntahun mendatang muncul kabupaten dan kota yang tak lagi menuju layak anak, tapi benar-benar layak untuk anak,” pinta Linda. Sementara itu, Sekdakab Dairi Julius Gurning, S.Sos, MSi mengapresiasi pemberian

penghargaan oleh KPP-PA kepada Pemkab Dairi yang diterima oleh Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro. Di sisi lain, kedekatan diri antara pribadi Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro dengan anak-anak di Kabupaten Dairi dibuktikan dengan kesediaannya me dwisuda cilik anak-anak PAUD di persebaran Kecamatan di kabupaten Dairi baru-baru ini, juga pendiri yayasan Taman kanak-Kanak di Desa Lae Hole Kabupaten Dairi yang eksis hingga sekarang. Seiring dengan itu, Bupati Dairi menyediakan taman bermain anak-anak persis di depan Rumah Dinas (pendopo) Bupati Dairi jalan S.M. Raja Sidikalang yang bisa dinikmati setiap hari. Mewakili Bupati Dairi, Sekdakab Dairi Julius Gurning, S.Sos, MSi menyampaikan rasa terimakasihnya kepada segenap jajaran dan pihak terkait Dengan diterimanya penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya ini. Gurning mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Dairi dan seluruh SKPD khususnya Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak & KB Kabupaten Dairi serta Bunda PAUD Kabupaten Dairi. (SAUT)

PT.Atmindo segera ditutup, dan saya selaku kuasa hukum warga akan melayangkan surat kepada Bupati Deli Serdang agar segera menyikapi masalah ini, sebut Kemalawati seraya mendapat dukungan sejumlah warga yang hadir. Melihat sikap pihak PT.Atmindo yang dinilai arogan ini, warga beserta kuasa hukum langsung meninggalkan ruang perundingan. Pertemuan itu turut dihadiri anggota DanRamil 16 Tg.Morawa, Ketua BPD Dg.Kelambir Yusuf Armadi, dan sejumlah Kepala Dusun Dg.Kelambir. (DIZ)

Bupati Asahan Himbau Masyarakat Untuk Bayar Zakat ASAHAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menghimbau kepada masyarakat muslim untuk menunaikan kewajiban membayar zakat atau bersedekah dan berinfaq. “Saya mengingatkan bahwa kita sebentar lagi akan memasuki akhir Ramadhan, maka bagi umat muslim yang memiliki rezeki jangan lupa mengeluarkan zakatnya atau minimal berinfaq, “ demikian kata Bupati Asahan dihadapan masyarakat Kecamatan Air Batu Desa Hessa Air Genting, Selasa Malam, 23 Juli 2013 dalam acara safari Ramdahan dan hal ini selalu dihimbauan Bupati setiap kunjungannya di Kecamatan. Bupati Asahan menjelaskan bahwa menunaikan zakat, infaq dan sedekah di bulan Ramadhan adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangan para muslim yang mampu, sekaligus mensucikan jiwa dan harta yang dimiliki sehingga rezeki orang yang berzakat akan terus diberkati.” Mari kita dibulan Ramadahan ini melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah SWT,” ucap Bupati Asahan Selain itu, Bupati Asahan juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan satuam kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mempersiapakan zakat seluruh staf, sebab menjelang Idul Fitri para PNS akan menjalani cuti bersama. Artinya para SKPD sudah bisa mengumpulkan dana zakat para PNS, sebab dalam waktu dekat kegiatan mengumpulan zakat akan dilakukan. Kunjungan Bupati ke Desa Hessa Air Genting tersebut didampingi oleh Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc, Sekretaris Daerah (Sekda), H Sofyan MM, para Asisten I, II dan III, dan sejumlah SKPD (IN)

Massa Serbu Gedung DPRD Pansus Putuskan Hak Pendapat LABUSEL - Saat rapat sidang pansus hak angket DPRD berlangsung atas panggilan paksa H.Wildan Aswan Tanjung, SH.MM tiba-tiba ratusan massa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Cinta Damai Labusel serbu gedung DPRD Labusel menuntut seluruh anggota DPRD Labusel segera mundur dari jabatannya di Jalinsum Kampung Bedage Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pantauwan wartawan, saat berjalannya aksi unjuk rasa para pendemo meminta agar pansus hak angket DPRD dihentikan sambil melempari botol Aqua sehingga Jalinsum Kampung Bedage Kotapinang - Rantau Prapat sempat terjadi kemacetan berkali-kali sepanjang 400 meter disaat para aksi unjuk rasa ingin menerobos pintu gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Koordinator Erwin Tanjung dalam orasinya, Senin(22/7) menyampaikan,

selama ini DPRD tidak pernah melakukan topuksinya dengan benar karena selama lima tahun duduk dikursi legeslatif belum pernah membuat peraturan daerah (Perda). Bahkan," saat menjalankan bimbingan teknis (Bintek) mereka hanya menghabiskan waktu dikamar hotel saja serta makan gaji buta saja selama 5 tahun menjadi anggota DPRD. Ironisnya, massa pun meminta agar anggota DPRD segera turun menemui para aksi unjuk rasa, sambil menantang kami tidak takut " Peluru polisi tapi kami takut dengan ketidak adilan dari wakil rakyat. Dukung Hak Pendapat Ditempat yang sama Nurbaim Nasution salah seorang aktivis dihalaman DPRD, Senin(22/) mengaku, sempat mendapatkan dorongan dari para aksi unjuk rasa pro Bupati Labusel hingga disuruh mundur dengan mendapat pengawalan dari pihak keamanan setempat.

Menurutnya, karena ada bahasa agar DPRD khususnya terhadap Tim Pansus untuk lebih serius dalam melaksanakan tugas. Karena diyakininya bisa membuat Labusel menuju yang lebih baik tetapi akhirnya mendapat teror dan mendapat teror. Sehingga membuat massa Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Cinta Damai Labusel tak senang lalu mendorongnya. Setelah massa menyampaikan orasi, akhirnya massa aksi unjuk rasa pun membubarkan diri sambil menaikki truk Colt Disel sebanyak 8 truk dan membawa becak sambil mendapat pengawalan dari pihak petugas keamanan. Sementara itu, beberapa tukang becak bermotor di areal halaman depan rumah Bacaleg dari salah satu Parpol di Labuhan tepatnya sebelum titi sungai Barumun mengakui, " mereka telah menerima uang sebesar Rp 100 ribu sebagai imbalan setelah melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Labusel.

Sementara, Ketua DPRD Labusel ketika dikonfirmasi dimintai tanggapan terjadi unjuk rasa melalui seluler, Senin (22/7) mengatakan, meskipun Bupati H.Wildan Aswan Tanjung belum juga menghadiri panggilan ke empat pansus hak angket DPRD bukan berarti ini terhenti. Sedangkan langkah pansus sudah membuat keputusan untuk naik menjadi hak pendapat dan akan melayangkan surat kembali ke Poldasu. Menurutnya, aksi para unjuk rasa tersebut, ini merupakan manuver yang sengaja dilakukan oknum seseorang atas hak angket atas panggilan terhadap bupati agar terhenti. Ketika ditanya kira-kira siapa oknum yang sengaja tidak menginginkan hak angket, beliau menjawab, " Bisa saja dari anggota DPRD yang berhiyanat ataupun dari pihak ketiga meskipun kita tak boleh menduga-duga siapa orangnya tetapi yang jelas nanti pasti akan ketahuan juga,” sebutnya.(HAH)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 262 29 JULI - 4 AGUSTUS 2013

Tugas Inspektorat Pengawas dan Pengawal Program BATUBARA - Lembaga pengawasan internal pemerintah dalam lingkungan pemerintah Kabupaten adalah inspektorat Kabupaten. Inspektorat adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintah, yang secara organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada kepala daerah, hal ini disampaikan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM pada apel gabungan hari kesadaran nasional, Rabu, di halaman kantor Bupati BatubaraLima Puluh. Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Oleh karenanya tugas inspektorat seyogyanya didukung oleh auditor intren pemerintah yang memiliki integritas, profesional berdaya guna dan berhasil guna. Seluruh pimpinan SKPD dan jajarannya agar

berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, tata pemerintahan yang baik sehingga opini laporan keuangan daerah oleh BPKRI menjadi lebih baik. Kita layak bangga atas hasil pemeriksaan keuangan tahun 2012 oleh BPKRI mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), yang mana pemeriksaan tersebut memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standart akuntansi pemerintahan efektifitas sistem pengendalian intren dan kepatuhan terhadap perundangundangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut masih ditemukan kelemahan atas pengelolaan kas di bendahara pengeluaran dan penataan aset yang belum tertib. Kelemahan yang dimaksudkan agar pimpinan SKPD menyetorkan sisa UYHD tahun anggaran 2012 ke kas daerah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan kepada pengurus barang, bidang pengelolaan aset, bidang akuntansi agar melakukan rekonsiliasi secara rutin mengenai pencatatan barang milik daerah, pungkasnya. (SAH)

Eldin Ajak Warga Medan Deli Dukung Pembangunan MEDAN - Ratusan warga Jalan Platina VII B Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli buka puasa bersama dengan Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi di Madjid Al Ishlah, Kamis (25/7). Selain memperkuat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyahantara masyarakat, ulama dengan umaroh, buka puasa yang merupakan rangkaian kegiatan Safari Ramadhan Pemko Medan dilakukan untuk menyerap aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat. Didampingi Kabag Agama dan Pendidikan Kota Medan Drs Zakaria Harahap dan Kabag Umum Fachruddin Harahap, Eldin ingin menjelaskan Safari Ramadhan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di setiap kecamatan dan kelurahan. “Kita ingin mendekatkan diri dengan masyarakat dalam rangka membangun kebersamaan.

Dengan adanya kebersamaan, kita dapat membangun Kota Medan yang kita cintai ini,” kata Eldin. Eldin selanjutnya berharap bulan suci Ramadhan dapat dijadikan momen untuk memperkuat komitmen dan meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung program pembangunan. Dukungan itu dapat dilakukan dalam bentuk mensukseskan programprogram pembangunan yang sedang dijalankan . Untuk itu dalam setiap melaksanakan Safari Ramadhan, Eldin selalu membawa sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Medan. Dengan kehadiran para pimpinan SKPD, diharapkannya dapat langsung menjawab apa yang menjadi masalah dan keluhan di tengah masyarakat sesuai dengan tupoksinya masingmasing. (VIN)

DWP Dairi Gelar Seminar Kesehatan DAIRI - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Dairi menyelenggarakan seminar Kesehatan yang dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan kepada kalangan ibu-ibu Dharma wanita yang berlangsung Senin, (8/7) di gedung Nasional Jalan Sisingamangaraja Sidikalang. Seminar menghadirkan pembicara sekaligus penggiat penggunaan produk kesehatan Burhan Lumban Gaol yang bersaksi terkait rentannya kehidupan berbasis teknologi masa kini yang harus diimbangi dengan pengetahuan yang memadai. Burhan dalam pemaparannya mengatakan, bagian terpenting dan yang utama dalam mewujudkan hidup sehat adalah komponen terkecil yakni sel. Oleh karena itu sel merupakan sasaran utama pencegahan atau pemulihan kesehatan tubuh. Ketua DWP Kabupaten Dairi Ny. Kostiamar boru Sihombing mewakili panitia mengatakan seminar kesehatan yang diselenggarakan DWP Kabupaten Dairi itu memiliki arti yang sangat besar kaitannya dengan vitalitas pekerjaan ibuibu dharma wanita dalam mendukung kinerja para suami yang bekerja sebagai

Pegawai Negeri Sipil. Kostiamar mengajak ibuibu DWP dapat mengikuti seminar dengan tekun karena dapat membantu menambah wawasan terkait permasalahan kesehatan yang kerap mengancam setiap individu tanpa mengenal jabatan dan kapasitas seseorang. “DWP turut bertanggungjawab dalam pentingnya kesehatan sebagai modal dasar melakukan aktifitas guna mendukung kesehatan dan kelancaran tugas dan pekerjaan sehari-hari,” sebut Kostiamar Sementara itu, Ny. Marni Pasi selaku Wakil Ketua Penasehat DWP kabupaten Dairi juga istri Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi, SH menyampaikan seminar kesehatan yang digelar Dharma Wanita Persatuan diyakini mampu memberikan pemahaman lebih para ibuibu DWP di unit dan sub unit instansi masing-masing, sehingga mampu menjaga pola hidup sehat keluarga dimanapun lingkungan kerjanya. Sekaitan itu pula dalam menjelang bulan Ramadhan tahun ini, istri Wabup Dairi itu berpesan untuk dapat menjaga pola hidup sehat dimanapun berada. Dia juga menyampaikan ucapan selamat berpuasa kepada umat yang menjalankan ibadahnya. (NDK)

SUMUT

Cabut Nomor Cabup/Cawabup Palas Aman dan Tertib SIBUHUAN - Pemilukada Cabup dan Cawabup Kabupaten Padang Lawas sudah di ambang pintu tepatnya 11 September 2013, enam pasangan calon melakukan telah melakukan pencabutan nomor urut dan telah di tetapkan dan dilaksanakan KPUD Palas di Gedung Mess Pemprovsu Sibuhuan, Kamis(18/7) yang di hadiri sejumlah Tokoh masyarakat dan para pendukung para calon sehingga aparat polisi berjaga ektra tapi tetap terjaga keamanan dan ketertiban. Sedikit ada kejutan dari beberapa pendukung Dr. Alwi Mujahid Hasibuan, MKes dan Suprantiardi

yang dapat nomor urut 2 datang membawa beberapa bendera dan spanduk yang begitu mencabut nomor

langsung bendera dan spanduk nomor 2 di bentang dan di kibas-kibaskan pendukungnya, namun tetap terjaga ketertiban dan keamanan. Rapat Pleno KPUD Palas di hadiri seluruh komisioner dan seorang angota Panwaslukada Abdul Rahman Daulay. Walau para wartawan tidak dapat meliput ke dalam ruangan. Dari pencabutan nomor urut maka dihasilkan nomor 1 Sarmadan Hasibuan dan Paisal (Sampai), nomor urut 2 dr H Alwi Muzahid Hasibuan, MKes dan Drs Suprantiardi

(Palas).nomor urut 3 H Rahmad P Hasibuan dan H Andri Ismail Putra Nasution (Harapan), nomor urut 4 H Tondi Roni Tua,S.Sos dan H Idham Hasibuan,S.sos (Tondi-Idaman), nomor urut 5 Drs. Rustam Efendi Hasibuan, MM dan Tongku Khalik Hasibuan, SH (Restu) dan nomor urut 6 H Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg Ahmad Zarnawi Pasaribu (Sobar). Pengundian nomor urut pada sidang pleno KPUD Palas dipimpin oleh Ketua KPUD Atas Siregar S.Ag dan menyepakati keenam

pasangan harus mencabut nomor untuk antrean pencabutan nomor urut pasangan, dengan ketentuan nomor pencabutan untuk antrean ditentukan oleh waktu pendaftaran. Usai pencabutan nomor urut para cabup dan cawabup berphoto bersama di depan kantor Mess Pempropsu tampak masingmasing pasangan sumringah menerima penetapan dan nomor yang di dapat, dilanjutkan photo bersama para calon dengan para pendukungnya dan bersalam-salaman diantara sesama. (HAH)

Sergai Ditetapkan Kembali Menjadi Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional SERGAI - Untuk ketiga kalinya Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional dengan kategori Pratama. Penghargaan ini diberikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang diserahkan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar kepada Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2013 di Auditorium Kemenag RI, Jakarta, Selasa (23/7). Hal ini ungkapkan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman melalui Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala kepada wartawan di Sei Rampah, Selasa (23/7). Penganugerahan KLA tersebut, menurut Kabag Humas Indah merupakan bentuk nyata apresiasi Pemerintah Pusat kepada Pemkab Sergai khususnya Bupati H. Soekirman atas upaya konkret yang mempunyai komitmen memberlakukan sistem pembangunan berbasis anak. Meliputi penguatan kelembagaan, pengembangan hak sipil dan kebebasan anak, pencapaian lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif. Disamping itu upaya pemenuhan hak-hak anak seperti kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, pendidikan, kegiatan budaya dan perlindungan khusus pada anak, ujar Kabag Humas. Dijelaskan Kabag Indah Dwi Kumala, dibidang pendidikan, Pemkab Sergai terus memenuhi sarana dan prasa-

KLA - Bupati Sergai menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional dari Presiden RI yang diserahkan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar. rana serta meningkatkan mutu pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK guna pembentukkan karakter dari sejak usia dini, disamping telah dilaksanakannya Wajib Belajar 12 tahun sejak tahun 2007.

Perlindungan mempekerjakan anak sesuai dengan Perda 7 tahun 2009 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Serta memberlakukan kebijakan akte kelahiran gratis bagi anak usia 0-6

tahun, ujar Kabag Humas. Kemudian bidang kesehatan dikeluarkannya Perda Nomor 27 tahun 2008 tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita di Kabupaten Serdang Bedagai. Dibidang partisipasi anak

dibentuk wadah-wadah partisipasi anak seperti Forum Anak Daerah Sergai (FADASE) ditingkat kabupaten dan beberapa desa di kecamatan. Serta beberapa desa percontohan layak anak seperti Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan, Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar, Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan dan Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul, jelas Indah Dwi Kumala. Selain penghargaan kepada Kabupaten tanah bertuah negeri beradat, juga diberikan penghargaan kepada 54 kabupaten/kota se- Indonesia. Kategori Pratama diraih 36 Kabupaten/kota lainnya, kategori Nindya untuk 4 kabupaten/kota dan kategori Madya diberikan 14 kabupaten/kota. Hari Anak Nasional 2013 Setelah penganugerahan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional untuk kabupaten/kota se-Indonesia, Rabu sore (23/7) dilanjutkan dengan puncak Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2013 di Gedung Smesco, Jakarta. Acara yang bertema “Indonesia yang ramah dan peduli anak dimulai dari pengasuhan dalam keluarga” turut dihadiri Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar, Kepala BKKBN Prof. DR. Fazli Jalal PSi dan para Bupati/Walikota yang menerima penghargaan KLA.(ARM)

Bupati Ajak Pejabat Wujudkan Trisukses Pemerintahan SERGAI - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman kembali mengajak seluruh jajarannya khususnya para pejabat sebagai pimpinan unit kerja untuk bersamasama mewujudkan trisukses pemerintahan yakni sukses administrasi, sukses pelayanan dan sukses pertanggungjawaban di lingkungan kerja masing-masing maupun dalam lingkup Pemkab sergai secara keseluruhan. Hal ini diungkapkan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah, MSi saat melantik 18 orang pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Sergai yang dilaksanakan di aula Sultan Serdang Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Jumat lalu Lebih lanjut dijelaskan Bupati Soekirman bahwa sukses administrasi meliputi keberhasilan dan kemampuan dalam melaksanakan dan mengelola administrasi pemerintahan secara tertib dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan serta mempedomani aturan yang berlaku. Sedangkan sukses bidang pelayanan berarti memberikan pelayanan yang terbaik dan prima kepada masyarakat demi mendapatkan kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah daerah. Dengan keper-

cayaan yang tinggi kepada pemerintah diharapkan mengundang kerelaan masyarakat untuk terlibat aktif bersama pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan, jelas Bupati. Sukses yang ketiga menurut Bupati Soekirman adalah sukses pertanggungjawaban yang artinya setiap Pejabat harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan dan dipercayakan rakyat baik secara anggaran, program dan tanggung jawab sosial, termasuk juga tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Pejabat Eselon III yang dilantik dalam kesempatan itu diantaranya Fitriadi S.Sos, MSi yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris BPMPD dilantik menjadi Kabag Umum dan Perlengkapan Setdakab Sergai, Zainal Abidin SPd yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Pendidikan luar Sekolah Dinas Pendidikan dimutasi menjadi Kabid Telekomunikasi Dinas Perhubungan dan Eddy Syahputra yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dilantik menjadi Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB. Kemudian Dra Hj. Hamidah Pasaribu menjadi Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dari jabatan sebelumnya

sebagai Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Sergai, Harlinawati S.Sos promosi dari jabatannya sebagai Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan pada Sekretariat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga (Parbudpora) menjadi Pj. Kabid Pariwisata pada dinas yang sama. Selanjutnya M. Syarif Sitopu SE dari Kasie Pembangungan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Sipispis promosi menjadi Sekretaris pada Kantor Camat Sipispis dan Drs, Rudi Irwansyah dari jabatan semula sebagai Kasubbag Perencanaan Program dan Akuntabilitas pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dipromosikan menjadi Sekretaris pada Kantor Camat Bintang Bayu. Sedangkan Pejabat Eselon IV yang dilantik yakni Rico Ebtian S.STP menjadi Pj. Kasubbag Ketatausahaan dan Keprotokolan pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Sergai, Beby Ardianti SH menjadi Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan pada Dinas Parbudpora dan Mariati S.Pd menjadi Kasubbag Perencanaan Program/Akuntabilitas pada Sekretariat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Jiwa Keteladanan Bupati H. Soekirman juga minta

kepada para pejabat struktural di jajaran Pemkab Sergai dan seluruh aparatur pemerintahan harus menunjukkan sikap keteladanan yang paripurna sekalipun sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan. Sebagai orang yang baik, kita harus terus memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Jiwa keteladanan dari seorang pemimpin inilah yang harus terus kita pelihara dan tunjukkan melalui sikap dan perilaku khususnya untuk terus membangun simpati masyarakat terhadap pemerintah. Untuk itu mulai saat ini segenap komponen pemerintahan secara bersama-sama harus bangkit menunjukkan sikap keteladanan ini untuk menciptakan kepercayaan atau ”trust” yang mendorong kemandirian dan partisipasi yang lebih besar untuk terlibat dalam pembangunan. Harus diingat kata Bupati Soekirman, menjadi pejabat merupakan amanah, oleh karenanya diminta kepada seluruh pejabat yang dilantik agar mengemban tugas dan tanggungjawabnya dengan sebuah kesadaran dan dedikasi yang tinggi karena kinerjanya akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepadanya.(ARM)


Epaper kpkpos 262 edisi senin 29 juli 2013