Page 1

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

JULI BANDARA KUALA NAMU BEROPERASI

EDISI 255/ THN V 10 – 16 JUNI 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 7

• LANJUT KE HAL. 2

kolom REDAKSI

Kardus Duit untuk Senayan KESAKSIAN Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan seharusnya menjadi amunisi baru bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bergerak kembali. Jangan berhenti mengusut kasus korupsi pengadaan simulator kemudi di kepolisian. Pengakuan Teddy, ketua panitia lelang simulator kemudi, itu begitu telak. Khalayak sempat kecewa terhadap KPK lantaran komisi ini terkesan membekukan kasus itu dan berhenti di mantan Komandan Korps Lalu Lintas

Pemkab DS Amburadul MEDAN - Berdasarkan hasil audit BPK RI, pemerintahan Deli Serdang dalam kurun waktu enam tahun terkahir adalah pemerintahan yang amburadul dan merupakan rapor merah kepala daerah. Hal itu sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumut bahwa Laporan Keuangan

Pemkab Deli Serdang yang out of content (amburadul), ditandai dengan Pengesahan APBD yang tidak sungguh sungguh dan melanggar Peraturan Perundang – undangan. Hal itu dapat dilihat dengan

MEDAN–Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Medan menggelar aksi di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Selasa pekan lalu.

DALAM aksinya, para mahasiswa berteriak; "Demi Tuhan Tangkap Gatot. Kita minta periksa segera Gatot bersama kroninya karena diduga telah menghianati masyarakat Sumut," teriak massa. Presiden UNIVA, Azrul Hasibuan dalam orasinya mendesak Kapoldasu dan Kejatisu untuk menangani dugaan korupsi Bantuan Daerah Bawahan (BDB) 2012 yang diduga terjadi penyimpangan dan transaksi jual beli. "Kami minta KPK mengembangkan kasus ini d a n

• LANJUT KE HAL. 2

memeriksa seluruh Bupati/Walikota yang menerima dana BDB yang besarnya tidak rasional serta ada indikasi yang kuat penyaluran dana BDB tersebut ke rekening pribadi para kepala daerah tersebut diatas," ujarnya. Selain itu massa juga menesak DPRDSU untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Gatot Pujo Nugroho mengenai persoalan BDB yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat Sumut. Sementara itu Presiden IAIN SU Ahmad Riduan Hasibuan mengatakan, banyaknya permasalahan dugaan korupsi di Pemprovsu. Mahasiswa juga mengancam akan menggagalkan pelantikan Gubsu pada 17 Juni ini. Aksi ini nyaris ricuh dan mahasiswa juga melempari Baliho Gatot dengan menggunakan air mineral secara bergantian sambil berjalan meninggalkan Kantor Gubsu. Tuntutan massa mahasiswa • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Inilah Tiga Nama Calon Kapolri Jakarta–Wakapolri, Komjen Nanan Sukarna mengungkapkan terdapat tiga nama calon Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Timur Pradopo. Yakni, Anang Iskandar yang masih menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Budi Gunawan selaku Kalemdikpol dan Sutarman yang saat ini menjabat Kabareskrim Mabes Polri. "Belum ada kepastian siapa yang akan dipilih untuk menggantikan Kapolri yang akan pensiun • LANJUT KE HAL. 2

Gatot Segera Diadili di PN Medan Bupati Amri Tambunan (kanan) dalam sebuah acara, beberapa waktu lalu.

KABAR terakhir diperoleh koran ini, Gubernur Sumatera Utara Gatot Puja Nugroho ST segera diadili di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Gatot diadili terkait perkara gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan oleh Tim Advokat Penyelamat Sumatera Utara. Hal itu dikatakan Humas PN Medan Achmad Guntur saat dikonfirmasi. "Pihak Pengadilan telah menunjuk Ketua Majelis Hakim Surya Perdamaian serta hakim anggota Baslin Sinaga dan Indra Cahya," ujar Ahmad Guntur di ruang kerjanya, Rabu. Guntur menerangkan kasus

Gagal Lindungi Usaha Rakyat PEMKAB Deli Serdang dituding gagal dalam melindungi dan meningkatkan perekonomian rakyat dalam bidang usaha kecil. Hal itu dibuktikan semakin maraknya gerai Indomaret dan Alfamart di Deli Serdang yang diduga tak dilengkapi izin resmi. Informasi yang diperoleh wartawan koran ini, Selasa, saat ini terdapat sekira 32 terdapat

Gerai Indomaret dan Alfamart diduga tanpa izin yang beroperasi. Perkembangan usaha yang disinyalir tak memiliki izin tersebut, bak jamur dimusin hujan. Akibatnya warungwarung kecil masyarakat yang ada

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

»

Terkesan Asal Jadi

Proyek Bedah Rumah Asal Jadi Koruptor Harus - Pelaksanaan Dipenjara dan Dipecat TOBASA proyek bedah rumah tak JAKARTA–Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqie menegaskan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan memenjarakan para koruptor, tapi semestinya juga diberikan sanksi pemecatan bagi mereka yang terbukti melanggar kode etik. "Jika terbukti telah melanggar kode etik, langsung saja dipecat, karena sanksi itu akan menimbulkan efek jera bagi lainnya," katanya, Kamis. Menurutnya, tindak pidana

korupsi di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Bahkan sistem demokrasi saat ini mendorong bebas untuk berbuat apapun, sehingga banyak orang melakukan sesuatu yang menuntut hak lebih daripada kewajiban. Dengan begitu, budaya korupsi akan terus berkembang pesat. "Berbagai upaya yang dilakukan lembaga negara de• LANJUT KE HAL. 2

layak huni Tahun Anggaran 2013, yang ditangani Dinas Sosial Provsu sebanyak 80 unit yang tersebar di Kecamatan Habinsaran dan Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba Samosir, terkesan “asal jadi dan mark-up”. DIKATAKAN asal jadi dan ada dugaan mark up, pasalnya, material yang digunakan sudah busuk dan keropos. Sementara

SEBELUM

SESUDAH

masyarakat sangat mengharapkan, dengan adanya program bedah rumah tak layak

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

FOTO-FOTO: KPK POS/LIBERS

huni tersebut rumahnya semakin baik. Namun kenyataannya, rumah yang

dibenahi semakin tak layak huni. Masyarakat Desa Batunabolon, Kecamatan

Habinsaran sewaktu • LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

E D I S I 255 10 – 16 JUNI 2013

SAMBUNGAN

GAGAL LINDUNGI USAHA RAKYAT.... • DARI HALAMAN. 1 disekitarnya harus gulung tikar. Namun pemkab Deli Serdang tampaknya tidak berdaya menertibkannya. “Ini suatu bentuk kegagalan pemerintah daerah dalam melindungi pedagang tradisional dan usaha rakyat kecil dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah daerah terkesan belum menjukkan pro rakyat dan masih berpihak kepada para pengusaha besar dan konglomerat," ungkap anggota DPRD Deli Serdang Syarifuddin Rosa, Selasa, di Lubuk Pakam. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus, niscaya warga miskin di daerah ini bakal bertambah. Karena di gerai itu hampir seluruh jenis produk tersedia. Kemudian perputaran ekonomi rakyat main lamban, karena uang masyarakat yang berbelanja ke gerai tersebut seluruhnya diusung ke Jakarta, tidak berputar di daerah. “Kita melihat hampir di seluruh kecamatan dan Desa sudah beroperasi dan posisinya selalu berdekatan dengan kioskios masyarakat atau pedagang

tradisional, kasihan masyarakat jualannya terhimpit dan lambat laun gulung tikar,’’ katanya. Untuk mengendalikan semua ini, lanjut Syarifuddin, Pemerintah kabupaten Deli serdang diminta untuk mengendalikan keberadaan mini market yang sudah menjamur di DS. ‘’Buat pembatasan pembatasan yang jelas, sehingga pemkab tidak terkesan menghambat investasi yang masuk tetapi tetap bisa melindungipedagang tadisional kita,’’ tegasnya, seperti dikutip Starmedia Group. Wakil Bupati Deli Serdang, Zainuddin Mars yang diminta tanggapannya seputar maraknya gerai Indomaret/Alfa Mart diduga tanpa izin tersebut, menegaskan bahwa pemkab telah mengambil kebijakan dengan menutup sebagian gerai tersebut karena tidak memiliki izin. “Kita sudah tutup sebagian yang tidak punya izin. Walaupun nantinya mereka mengurus izinnya, pemkab akan mempertimbangkan masyarakat di sekitarnya,’’ kata Zainuddin Mars singkat di sela-sela menghadiri sosialisasi APBD di Kecamatan Percut Sei Tuan.(TIM)

KARDUS DUIT UNTUK SENAYAN.... • DARI HALAMAN. 1 Polri Djoko Susilo. Padahal, aliran duit suap itu sudah terang-benderang. Berulang kali Teddy menyebut lima anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR kecipratan duit simulator kemudi. Mereka, kata Teddy, adalah Muhammad Nazaruddin (Partai Demokrat), Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo (Partai Golkar), Herman Hery (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), serta Desmond Junaidi Mahesa (Partai Gerindra). Pernyataan itu diungkapkan Teddy dalam persidangan di Pengadilan T indak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa pekan lalu. Teddy mengatakan, uang suap itu berjumlah Rp4 miliar, dia ambil dari Primer Koperasi Polri. Dibungkus dalam empat kardus, uang itu dia serahkan kepada Nazaruddin sebagai koordinator Banggar kala itu. Uang tersebut merupakan jatah untuk Nazaruddin dan temantemannya karena telah meloloskan proyek pengadaan simulator kemudi tahun anggaran 2010 senilai Rp196,8 miliar. KPK semestinya tak perlu gentar terhadap bantahan para politikus Senayan itu. Mereka semua sudah diperiksa KPK dan ramairamai mengelak. Dalih mereka, proyek simulator kemudi tidak dibahas di Senayan. Alasannya, proyek ini dibiayai dari pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Mereka menyebutkan penggunaan pos ini tak memerlukan persetujuan DPR. "Sesuai dengan mekanisme," kata Bambang Soesatyo, "ketentuan itu melalui persetujuan Kementerian

Keuangan." Tentu saja argumen itu mengada-ada. Bohong besar proyek simulator kemudi tak dibahas di Dewan. Direktur Jenderal Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan bahwa persetujuan Dewan tetap dibutuhkan untuk penggunaan dana yang dikumpulkan antara lain dari pengurusan surat tanda nomor kendaraan, pelat nomor, dan surat izin mengemudi itu. Sebab, pemakaian pos ini tetap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Masih banyak bukti lain yang bisa digali komisi antirasuah. Kesaksian Teddy, misalnya, menyebutkan duit itu juga diterima lewat ajudan politikus Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, di area parkir sebuah mal di Senayan. Kesaksian si ajudan bisa ditelusuri untuk melihat ke mana duit itu mengalir. Apalagi salah satu penerima uang, M. Nazaruddin, juga telah mengakui hal tersebut. Jadi, tak ada alasan bagi KPK untuk tutup mata. Jika Komisi tak serius mengungkap kasus ini, dikhawatirkan hal itu akan menguatkan kecurigaan sebagian khalayak bahwa KPK melakukan tebang pilih. Mereka menuduh: untuk kasus yang melibatkan politikus Partai Keadilan Sejahtera, KPK begitu sigap, bahkan menjerat dengan "bom" ampuh, pasal tindak pidana pencucian uang. Kini, giliran sebuah kasus menyeret politikus dari partai lain, KPK seolah melempem. KPK harus membuktikan bahwa tudingan itu salah besar. (***)

INILAH TIGA NAMA CALON KAPOLRI................................................. • DARI HALAMAN. 1 pada Agustus 2013 ini, kita tunggu hasilnya saja," ujar Nanan, Kamis. Namun menurutnya, tidak menutup kemungkinan ada nama lain yang akan muncul yakni seorang yang berbintang dua naik menjadi bintang tiga dan kemudian naik menjadi Kapolri, biasanya ada pada menit terakhir.

Seperti halnya yang dialami oleh Kapolri Timur Pradopo yang naik dari bintang dua ke jabatan bintang tiga, dan kemudian menjadi Kapolri. Nanan berharap dalam pemilihan Kapolri baru ini tidak dipolitisasi dalam pemilihan nanti. "Yang jelas, Kapolri yang terpilih adalah yang terbaik buat polisi dan untuk Indonesia," tambahnya. (IC/BBS)

Warga Kampung Kristen Temui Rasdiaman Damanik BINTANG BAYU–Perwakilan masyarakat Desa Kampung Kristen, Jumat (7/6) pagi menemui Ketua Komisi-D DPRD Serdang Bedagai, Rasdiaman Damanik di kediamannya Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul guna menyampaikan apresiasi sekaligus ungkapan terima kasih atas perhatiannya terhadap desa yang dipimpin Robert Simanjuntak. Diantara perwakilan tersebut tampak Ketua SPTI Bintang Bayu Binsar Dedi Siahaan, Budi Hotman Simanjuntak dan juga Torang Manik. Dihadapan politisi Partai Hanura yang juga Sekretaris Fraksi di DPRD Budi menyampaikan terima kasih karena adanya perhatian dari Rasdiaman jalan desa mereka yang selama ini sulit dilalui karena becek dimusim hujan dan berlubang, kini sedikit sudah teratasi. Menurut mereka, adanya campur tangan Rasdiaman dengan

melakukan koordinasi kepada Kebun Silau Dunia alat berat excavator membuat parit dikedua sisi jalan. Dalam waktu dekat ini jalan

tersebut akan dilakukan pengerasan dengan anggaran Rp100 Juta oleh Pemkab Sergai melalui Dinas PU Bina Marga. Ini juga bagian dari keterlibatan Pak Rasdiaman de-

ngan melakukan loby dan usulan tertulis kepada PU Bina Marga Sergai. Memang beberapa saat lalu kami menyampaikan keluhan yang

kami alami selama ini yakni jalan kami belum pernah disentuh pembangunan.Saat itu beliau berjanji akan menindak lanjuti dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini terlaksana. Menanggapi hal tersebut, Rasdiaman Damanik dengan senyum khasnya berucap, sudah seharusnya anggota DPRD memperjuangkan aspirasi rakyat namun tergantung dengan keadaan anggaran kita dan skala prioritas. Saat beberapa warga menyampaikan hal ini dan setelah saya lihat kondisi di lapangan, memang kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan dan layak di prioritaskan. "Melihat hal itulah saya langsung berkoordinasi dengan pihak PU Bina Marga. Mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan masyarakat akan segera terobati," ujar Rasdiaman yang maju kembali menjadi Caleg dari Hanura dengan nomor urut-2.(ARM)

PT Askes Cabang Sibolga Senam Massal Bersama PNS Nias Utara NIAS UTARA - PT Asuransi Kesehatan (Persero) Cabang Sibolga bersama ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara, melaksanakan kegiatan Senam Massal dengan mengambil tema “Sehat Bersama Askes“. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor Bupati Nias Utara, Jumat pagi.

Meskipun cuaca kurang mendukung, namun tidak mengurangi antusias peserta untuk mengikuti kegiatan senam itu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara diwakili Kepala Bidang pelayanan kesehatan, Samuel Zega dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan unggulan dari PT Askes di bidang promotif

dan preventi. Dikatakan, kegiatan ini sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan di Puskesmas Lotu yang di kuti oleh PNS yang bertugas pada lingkup Dinas Kesehatan Kab. Nias Utara, tetapi atas saran Sekda Kabupaten Nias Utara supaya kegiatan ini lebih meriah maka pelaksanaannya dialihkan di halaman kantor Bupati Nias Utara.

Apalagi Senam Massal yang difasilitasi oleh PT Askes (Persero) Cabang Sibolga di Kab. Nias Utara tersebut merupakan perdana dilaksanakan sehingga PNS dan SKPD lingkup sekretariat daerah ikut serta bersenam, katanya. Pihaknya juga sangat menyambut positif kegiatan ini dan diharapkan kegiatan seperti ini

dapat dilaksanakan secara berkesinambungan pada masa yang akan datang, sehingga setiap PNS tidak hanya memelihara kesehatannya masing-masing juga dapat menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya serta mendorong setiap individu untuk lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya di unit kerjanya masing-masing. (YAGI)

TANGKAP & ADILI GATOT........................................................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 yang tergabung dalam BEM Kota Medan juga sama dengan aksi mahasiswa yang menggelar aksi sehari sebelumnya.

Mereka menyampaikan desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Karena mereka menilai bahwa

permasalahan dugaan korupsi di Sumatera Utara seperti Dana Bantuan Sosial (Bansos), Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) merupakan tanggung jawab Gatot Pujo Nugroho.“Tangkap dan adili Gatot

Pujo Nugroho,” teriak mahasiswa. Selain itu, massa juga menuding bahwa beberapa Kepala Daerah di Sumatera Utara yang ditangkap oleh KPK merupakan salah satu indikasi adanya korupsi berjamaah

di tingkat elit pemerintahan. Sehingga mereka meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) langsung memberhentikan kepala daerah yang terlibat kasus tersebut.(TIM)

GATOT SEGERA DIADILI DI PN MEDAN................................................................................................. • DARI HALAMAN. 1 gugatan Citizen Lawsuit didaftarkan Ketua Advokasi Penyelamat Sumatra Utara, Hamdani Harahap dengan No

Register : 309/pdt.6/2013/PN Mdn. "Untuk selanjutnya pihak pengadilan segera menentukan jadwal persidangan untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) itu untuk

disidangkan sekaitan adanya laporan dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB),"ucapnya Sebagaimana diketahui 23

Advokat yang tergabung dalam tim advokasi penyelamat Sumut ini menggugat Gatot Pujo Nugroho sebagai diri pribadi dan sebagai Gubernur Sumut. Tak hanya Gatot, tim

Advokasi Penyelamat Sumut ini juga menggugat 7 lembaga lainnya, termasuk DPRD Sumut, BPK RI, Poldasu, KPU, Kejagung, Kemendagri dan Presiden.(TIM)

PEMKAB DS AMBURADUL .......................................................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 terjadinya pengeluaran yang dananya tidak cukup, bahkan tidak tersedia di APBD. Selain itu dugaan tumpang tindih antara proyek swakelola dan proyek tender. Dirubahnya proyek tender menjadi proyek swakelola, pembayaran yang tidak punya cut off (pisah batas). Terjadinya pembayaran tanpa prosedur yang jelas, terjadinya hutang tanpa kegiatan yang jelas, terjadinya pembayaran hutang kepada pihak ketiga tanpa adanya hubungan kerja, dan pembayaran – pembayaran tidak melalui penggunaan cek dan temuan – temuan lainnya. Jelas hal ini mencerminkan bahwa Pemkab Deli Serdang di bawah kepemimpinan Bupati Drs H Amri Tambunan selalu bermasalah dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan. Fungsionaris DPC PDIP Deli Serdang, Ketua DPC Apoan Simanungkalit SE didampingi Wakil Ketua Bidang Infokom, Marta Mulia ST MSi, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan /Kesra Murniati SE, Sekretairs DPC, M Yusuf Ketaren, Wakil

Sekretaris Internal Amriono di kantor DPC Jalan Tirta Deli Lubuk Pakam, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta transparansi penggunaan anggaran yang merupakan tanggung jawab moral PDIP kepada masyarakat. Demikian disampaikan fungsionaris PDI Perjuangan Deli Serdang, seperti dikutip Starmedia Group. Ditegaskan Apoan, menurut rekomendasi BPK RI Perwakilan Sumut dinyatakan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Deli Serdang tidak bersedia menyerahkan ‘daftar cek’ atas pembayaran hutang. Tak salah, lanjut Apoan, jika BPK RI Perwakilan Sumut akhirnya merekomendasikan temuan – temuan itu ke ranah hukum melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan akhirnya Kejatisu secara berturut – turut melakukan penahanan terhadap oknum Kepala Dinas PU Deli Serdang Ir Faisal pada 1 Juni 2013 lalu. Penahanan oknum Bendahara Pengeluaran Dinas PU Deli Serdang Elfian, Kamis, 12 Juli 2012 (kini keduanya sebagai terdakwa) dan penahanan mantan

Kepala Dinas PKD/Bendahara Umum Daerah (BUD) Deli Serdang Drs. Agus Sumantri pada 13 September 2012 silam. Disebutkannya, Pemkab Deli Serdang telah membayar hutang konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dari Tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 sebesar Rp431.823.848.439 dan saldo hutang konstruksi Per 31 Desember 2011 yang belum juga dibayar sampai saat ini yaitu sebesar Rp42.399.630.092. ‘’Tetapi tidak ada penjelasan pembayaran itu atas pekerjaan apa, dimana lokasinya dan berapa volume pekerjaannya,’’ katanya. Paling mengejutkan lagi, kata Apoan, terjadinya hutang kontruksi kepada pihak ketiga ini yang tidak pernah ada pembahsan di panitia anggaran. Dewan mengetahui adanya hutang itu berdasarkan temuan BPK RI. Fraksi PDI Perjuangan telah menanyakan secara langsung dalam sejumlah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Deli Serdang melalui Pandangan Umum Fraksi dan juga melalui Surat Fraksi yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang. Fraksi PDIP meminta penjelasan

tentang daftar perincian hutang yang telah dibayar maupun yang belum dibayar dan atas pekerjaan apa. Termasuk juga berapa volumenya, keberadaan lokasi proyek dan kepada siapa hutang itu telah dibayar dan akan dibayar. Namun hingga saat ini diakhir Tahun 2012, Drs H Amri Tambunan belum pernah memberikan daftar perincian hutang tersebut. Secara realita dugaan korupsi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas PKD (Pengelolaan Keuangan Daerah) telah dirasakan masyarakat dengan banyaknya jalan yang rusak, jembatan yang rusak dan irigasi yang rusak. Bahkan masyarakat acap kali melakukan aksi demonstrasi baik ke Kantor DPRD maupun di Kantor Bupati Deli Serdang menuntut jalan, jembatan dan irigasi diperbaiki. Bahkan masyarakat juga sering melakukan aksi protes dengan cara menaman pohon pisang di tengah – tengah jalan yang rusak. ’’Bercermin dari penjelasan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Deli Serdang, bila ada yang melakukan survei bisa saja Kabupaten Deli

Serdang disebut Kabupaten terkorup di Sumatera Utara karena ada empat pejabat yang menjalai proses hukum,’’ katanya. Karena keuangan merupakan urat nadi segala kegiatan, lanjut Apoan, maka kegagalan mengelola keuangan daerah adalah merupakan kegagalan Kepala Daerah yang mengakibatkan merosotnya pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, pemerintah pusat memberikan atensi berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar antara Rp25 miliar- Rp40 miliar kepada Kepala Daerah yang Laporan Keuangannya bagus seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ’’Namun akibat tata kelola keuangan yang disclaimer, selama kepemimpinan Drs H Amri Tambunan menjadi Bupati Deli Serdang (jalan dua periode), masyarakat Deli Serdang telah kehilangan Dana Insentif Daerah sebanyak 8 Tahun x Rp40 M sebesar Rp320 M. Jumlah yang cukup besar yang seyogianya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur,’’ pungkas Apoan.(TIM)

KORUPTOR HARUS DIPENJARA DAN DIPECAT................ PROYEK BEDAH RUMAH ASAL JADI..................................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 ngan memenjarakan para pelaku korupsi tidaklah cukup membuat efek jera, karena pendidikan dasar bagi individu bangsa ini masih sangat lemah terutama dalam penanaman akhlak yang karimah," tambahnya. Jimly Asshiddiqie menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/6). Dia datang menemui pimpinan KPK untuk berkoordinasi mengenai pengawasan Pemilu. Jimly menjelaskan, koordinasinya dengan KPK juga membahas pengawasan terhadap potensi penyelewangan penyelenggara Pemilu. "Ya KPU dan Bawaslu," ujarnya.

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Di samping pengawasan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengaku akan membahas agenda sistem integritas nasional, sebab hal itu menurut Jimly terkait dengan tugas DKPP. "Saya ingin tukar pikiran dengan teman-teman di KPK, siapa tahu bisa mengembangkan upaya pencegahan," tuturnya. Menurut Jimly, dalam pengawasan Pemilu tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum. Perlu ada upaya memperkenalkan sistem etika nasional. "Kita punya Pancasila dan TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika bernegara dan berbangsa. Ini penting kita kembangkan dan lembagakan menjadi sistem bernegara," terangnya.(IC/BBS)

• DARI HALAMAN. 1 dikonfirmasi KPK Pos pekan lalu mengatakan, bahwa program bedah rumah tak layak huni yang datang ke desanya, sudah lama dinanti-nantikan warga setempat. Namun ironisnya, pihak masyarakat yang terdata sebagai penerima program bedah rumah tak layak huni merasa dibohongi dan dibodoh-bodohi. Pasalnya semua material yang disepakati dan ditentukan tidak sesuai dengan hasil keputusan rapat di rumah Kepala Desa Batunabolon. Dengan nada menyesal, masyarakat menambahkan dan mengutarakan kekesalannya terhadap pelaksanaan program tersebut. "Lebih baik program ini

tidak kami terima, daripada kami menjadi asumsi praktek korupsi," sebut warga dengan nada kesal. Ditempat terpisah, Kepala Desa Batunabolon, membenarkan, bahwa program bedah rumah Tahun Anggaran 2012 ada sebanyak 40 paket di desanya. Namun menurut kepala desa, pihaknya tidak tahu pasti sumber dana darimana. Dijelaskannya, pihaknya hanya diberi tahu bahwa pengirim material dari Provinsi Sumatera Utara dan didampingi pegawai Dinas Sosial Pemkab Toba Samosir. Kepala Desa Batunabolon menambahkan, dalam hal pembagian material berupa papan, broti, paku, semen dan

seng dilakukan di Desa Batunabolon oleh kepala desa sesuai dengan daftar yang menerima program tersebut. Kepala Dinas Sosial Pemkab Tobasa, dr.Pontas Batubara saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pekan lalu mengatakan, bahwa program bedah rumah tak layak huni untuk warga yang tidak mampu ini bertujuan untuk membantu warga Tobasa agar rumah yang ditempatinya layak huni dan sehat. Dijelaskannya, terkait dengan program - program bedah rumah tak layak huni di Tobasa tahun 2012 lalu, yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara itu langsung ditangani oleh pihak Provinsi. "Keterlibatan kami

dalam hal kegiatan tersebut hanya sebatas pemberitahuan saja," ujar Pontas Batubara. Program bedah rumah tak layak huni yang bersumber dari APBD Provsu tersebut, berada di kecamatan Habinsaran dan Kecamatan Borbor, seluruhnya berjumlah 80 unit. Namun, anggaran per unitnya tidak diketahui. Disinggung tentang adanya masyarakat yang komplen tentang pelaksanaannya dan kualitasnya, berikut ketidak cocokan dan kekurangan bahan material bangunan yang diberikan, sejauh ini Dinas Sosial Pemkab Tobasa belum mengetahuinya. ”Sejauh ini, belum ada kami

terima keluhan warga mengenai kekurangan dan kelebihan yang rumahnya dibedah. Bila memang ada masalah, ada baiknya warga datang menyampaikan kepada kami, agar kami bisa menindak lanjuti," kata Pontas Batubara. Masih menurut Kadis Sosial, dr.Pontas Batubara, bahwa pihaknya sangat menyesalkan pihak provinsi. Pasalnya, pihak Provinsi tidak mengkoordinasikan kegiatan tersebut pada pihaknya. "Pihak Dinas Sosial Pemkab Tobasa hanya mendapat pemberitahuan melalui hand phone dari pegawai Dinas Sosial Provinsi yaitu Kabid Jimin," sebut Pontas Batubara. (LIBERS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

E D I S I 255 10 – 16 JUNI 2013

KORUPSI

Wakil Menteri Pendidikan Wiendu Dituding Korupsi JAKARTA - Wakil Menteri (Wamen) Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti dituding korupsi di lingkungan Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tudingan itu berdasarkan hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Ada tujuh halaman laporan yang menyebutkan secara gamblang jelas peran Wamen Wiendu. “Wiendu Nuryanti diduga kuat membawa gerbong bisnisnya untuk melakukan berbagai kegiatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” bunyi laporan yang ditandatangani Inspektur Jenderal Kementerian Haryono Umar itu. Dalam laporan, ada empat perusahaan yang ditunjuk melaksanakan kegiatan promosi budaya dengan nilai proyek Rp 27,31 miliar. Kegiatan pertama: Konferensi Federasi Promosi Budaya Asia di Surakarta, September 2012. Lelang proyek ini dimenangi PT Fokus Konvesindo dengan nilai kontrak Rp 910 juta, menyisihkan dua perusahaan lain dengan tawaran harga lebih rendah. Hasil investigasi Inspektorat, PT Fokus berafiliasi dengan Yayasan Stuppa Indonesia, organisasi pengelola pertunjukan dan budaya milik Wiendu. Dua karyawan Fokus, Ilham Derajat dan Dwi Kusumaningsih, membenarkan afiliasi itu. Karyawan Divisi Riset Stuppa, Wayan Suweta, mengakui Dwi bekerja di Stuppa sebagai tenaga ahli untuk PT Karma Wi Bangga, perusahaan yang beralamat sama dengan Stuppa di Yogyakarta. “Kami satu angkatan di arsitektur Universitas Gadjah Mada,” kata Wayan. Proyek lain, persiapan World Culture Forum 2013 di Bali senilai Rp 13,85 miliar. Investigasi Inspektorat menyebutkan, PT Patihindo Convex sebagai pemenang

lelang tak membayar sewa ruangan di sebelah kantor Wiendu di lantai 2 Gedung A Kementerian Pendidikan. Inspektorat merekomendasikan Kementerian tak membayar sisa pembayaran untuk Patihindo senilai Rp 1,6 miliar. Hasil investigasi menyebutkan pengakuan pejabat Direktorat Promosi Budaya yang ditekan pejabat Yayasan Stuppa agar memenangkan perusahaan afiliasi itu. Inspektorat meminta pejabat yang menuruti tekanan itu diberi sanksi. Haryono Umar, Inspektur Jenderal Kemendikbud menuding dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di direktorat itu terkait jasa event organizer, yang mengelola beberapa acara Kementerian. “Laporan itu sudah disampaikan ke KPK,” kata Haryono sambil menambahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh menyerahkan hasil investigasi itu kepada KPK. Wiendu menolak berkomentar. “Saya hormati dan percayakan saja ke KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,” katanya melalui pesan pendek. Wiendu juga menyangkal perusahaan pemenang tender berafiliasi dengan Yayasan Stuppa miliknya. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan KPK sudah menerima laporan dari Mendikbud M Nuh soal dugaan korupsi di kementeriannya. Setelah menerima laporan, hingga kini KPK masih melakukan pengkajian, dilanjutkan mengumpulkan data dan bukti lain yang mengkuatkan tuduhan itu. "Jadi tahapan baru sampai di dumas (pengaduan masyarakatred). Kan baru disampaikan. Nanti semuanya akan dipulbaket (pengumpulan bahan dan keteranganred)," jelas Bambang Widjojanto di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu pekan lalu. (ENDY)

KPK: Aktor Intelektual Skandal Century Belum Ditemukan JAKARTA - KPK tidak pernah gentar sedikit pun untuk menyelesaikan skandal Century. KPK juga tidak pernah takut oleh siapa pun. KPK juga tak pernah takut menetapkan seorang tersangka, siapa pun dia, sekalipun dia penguasa di negeri ini. Memang hingga kini KPK belum berhasil menemukan aktor intelektual kasus dugaan korupsi dana talangan Bank Century sebesar Rp6,7 trilun. Meski KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap mantan menteri Keuangan Sri Mulyani di Amerika Serikat. "Belum, belum (ada aktor intelektual). Kita masih butuh keterangan lain untuk mengungkap tabir kasus Century. Juga masih terus mengumpulkan keterangan berbagai pihak untuk menuntaskan. Jadi ya belum tuntas," tandas Ketua KPK Abraham Samad di Gedung DPR, Jakarta, Rabu pekan lalu. Dalam pertemuan dengan Timwas Century ini, lanjut Abraham Samad, KPK akan menyampaikan perkembangan mengenai kasus tersebut. Perkembangan itu hanya seputar pemeriksaan saksi-saksi. "Kita hanya menyampaikan progress report dari pemeriksaan saksi-saksi yang berjumlah 37 orang, diantaranya pemeriksaan kepada Sri Mulyani di Amerika Serikat. Kemudian di Australia dengan mantan pejabat BI," sambungnya. Terkait pemeriksaan Sri Mulyani di Amerika Serikat, Abraham Samad menjelaskan keterangan yang diberikannya cukup signifikan untuk membongkar kasus itu. Namun, KPK belum bisa mengungkapkannya kepada publik. "Kita tidak akan menyampaikan. Tetapi, kalau dibutuhkan, bisa datang ke

KPK. Kita transparan," katanya. Abraham Samad juga membantah KPK memberikan perlakuan khusus terhadap Sri Mulyani. Pemeriksaan yang dilakukan di Washington DC, AS merupakan bagian dari strategi penyidikan KPK. "Tidak ada perbedaan perlakuan karena kita menganut sistem equality before the law (persamaan di muka hukum--Red). Ibu Sri Mulyani tidak diberi privilese," ucapnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menambahkan KPK saat ini konsentrasi melakukan penyidikan terhadap dua tersangka kasus Century. Artinya, KPK tidak terburu-buru untuk mencari aktor intelektual kasus Century. "Kami fokus pada orang yang disebut sebagai tersangka. Pasti semuanya ada intelektual dader. Cuma kan, apakah yang sekarang sebagai tersangka merupakan intelektual dader, kita tidak tahu juga. Enggak usah terlalu terburuburu, lambat tapi pasti. Lambat tapi proses terus berjalan, itu yang akan dilakukan KPK," urainya. Proses penegakan hukum harus akuntabel dan teliti. Itu sebabnya kalau kita bawa kasus di pengadilan, KPK selalu berhasil memenangkan kasus, tambahnya. (ENDY)

NASIONAL

Sumbangan Dana Asing untuk Pemilu Rawan Pelanggaran JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas menolak penggunaan dana asing, untuk penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Alasannya, sumbangan asing itu rawan pelanggaran. Bahkan, sulit dipertanggungjawabkan dan sulit diawasi atau diaudit. "Selain itu, dana asing tak diterima untuk menjaga independensi dan integritas Pemilu. Sebaiknya penyelenggaraan Pemilu, sepenuhnya menggunakan dana yang bersumber dari negara baik APBD dan APBN," papar Wakil Ketua KPK Zulkarnain usai diskusi KPK dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Jumat pekan lalu. Zulkarnain menilai ketetapan Kementerian Keuangan, bahwa dana yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu harus jelas sumbernya, juga untuk apa pemanfaatannya, input atau output harus jelas. Bahkan laporan pertanggungjawabannya sesuai kenayataan. "Kan, Mendagri juga sudah memberikan aturan bahwa dana APBN untuk Pemilu bisa dipertanggung jawabkan, bisa diaudit, dan harusnya yang di luar APBN, juga bisa dilaporkan secara baik, sumbernya, dan untuk apa," sambung Zulkarnain. Selain membahas masalah pendanaan Pemilu, diskusi juga membicarakan pelaksanaan Pemilu yang berintegritas serta berkualitas. Sejauh ini, KPK mengawal Pemilu agar berjalan sesuai dengan

Ketua KPK Abraham Samad (kiri) berbincang dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie (kanan) usai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/6). DKPP melakukan koordinasi dengan KPK terkait Sistem Integritas Nasional (SIN) untuk Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk soal anggaran pemilu 2014. prinsip integritas. Namun, pengawasan baru sebatas pada pengecekan laporan harta kekayaan para peserta Pemilu, papar Wakil Ketua KPK. "Tapi itu masih terbatas fokus pada laporan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara), dan karena waktunya terbatas, kita fokus pada harta yang dilaporkan dan asal usulnya," sambungnya. Zulkarnain juga mengapresiasi

langkah DKPP dalam menjaga marwah Pemilu. Memang ada kelemahan dalam pengawasan dan penggunaan anggaran Pemilu. "Syukur Kemendagri sudah bikin membuat aturan bahwa dana APBN dan APBD untuk pemilu harus bisa dipertanggungjawabkan," tambahnya. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK

untuk membahas sejumlah isu terkait penyelenggaraan Pemilu. Salah satu poin penting yang dibicarakan adalah soal anggaran Pemilu. "DKPP dan KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pesta demokrasi itu. KPU dan Bawaslu tak boleh menjalankan kerja dengan menggunakan anggaran di luar Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan

APBD," kata Jimly. Jimly mengaku, aturan penggunaan anggaran sudah masuk dalam kode etik penyelenggara pemilu. Ia pun berharap, pengawasan tersebut masuk ke dalam sistem integritas nasional (SIN) yang sedang dikembangkan KPK. "Kami ingin etika penjaga Pemilu masuk dalam SIN yang oleh pemerintah diberikan kepada KPK untuk membangung SIN, ini kami diskusikan bagaimana KPk membuat SIN memperhitungkan integritas Pemilu dan penyelenggaranya," imbuhnya. Jimmy enggan menjelaskan secara detail soal Integritas apakah yang dimaksud. apakah berkaitan dengan Undang-Undang pemilu atau berkaitan dengan partai pemilu yang ikut dalam kontestasi di pemilu 2014. "Ya macemmacem, pokoknya saya mau koordinasi. Ada beberapa hal dengan integritas penyelenggara negara pemilu itu yang mau kita bicarakan," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Persoalan integritas itu, lanjut dia, penting melalui pendekatan hukum untuk memperkaya khazanah keilmuan soal pemberantasan korupsi yang konteksnya lebih luas bukan hanya persolan di KPU dan Bawaslu. "Saya ingin tukar pikiran dengan temen-teman di KPK siapa tau bisa mengembangkan suatu upaya pencegahan yang lebih luas karena pendekatan hukum ini kan tidak cukup harus ada juga upaya yang lebih luas dengan memperkenalkan sistem etika nasional," sambungnya. (ENDY)

Rapat KPK Timwas Century DPR, PKS Walkout JAKARTA - Rapat Dengar Pendapata (RDP) KPK dengan tim pengawas kasus Bank Century DPR RI, diwarnai aksi walkout. Sebelumnya dua kali pertemuan ini gagal karena KPK mangkir dalam acara ini. Tiga orang anggota Timwas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan walkout dalam rapat tim pengawas kasus Bank Century. Ketiganya keluar dari ruang rapat di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu pekan lalu, setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dianggap menghina anggota Dewan yang menuding KPK lambat dalam mengusut kasus skandal bank Century. "Kami dari awal punya tekad untuk selesaikan kasus ini. Kami gunakan strategi penyelidikan yang kami miliki, jadi janganlah pakai kata-kata yang hiperbol. Ini hanya orang-orang yang pahamlah, yang satu frekuensi dengan kami," tukas Bambang, yang akhirnya mendapat kritik pedas dari politisi PKS Fahri Hamzah Wakil Ketua KPK mengaku tak mempersoalkan aksi walkout itu. Aksi ini harus dihormati karena merupakan hak konstitusional anggota Dewan. "Kami nggak menyidir. Kami mengemukakan pendapat. Kami ingin dong ditreatment yang sama. Kita semua ingin equal. Saat anggota DPR bicara, kami dengarkan dengan seksama. Jadi kami tak pernah bilang tak mau diawasi selama sesuai prosedur," ujar Bambang usai rapat timwas Century. Bambang menjelaskan, terjadi kesalahan persepsi para anggota Dewan, yang menilai kinerja KPK mengalami kemunduran dalam mengusut kasus Century. "Wakil rakyat juga bilang kok menurun dari 173 saksi sekarang 37 saksi. Perlu didudukkan, kalau 173 saksi

itu saat penyelidikan, berbeda dengan 37 saksi yang saat penyidikan sekarang ini," tandasnya. Selain itu, adanya tudingan konflik kepentingan dalam menangani kasus Century. Padahal KPK sudah menolaknya. "Tapi saya diminta untuk ikut. Nanti saya akan beberkan siapa yang mendorong kasus ini sebenarnya, prosesnya seperti apa. Jangan sekarang, nanti saat masa jabatan saya mau berakhir akan kelihatan semuanya, saya tak mau riya sekarang," katanya sambil mengaku pasrah jika tak boleh lagi datang dalam rapat Timwas Century. Naik Pitam Ketua KPK Abraham Samad naik pitam juga tersinggung dengan pernyataan anggota Timwas dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Indra. “Pimpinan (rapat) saya protes dan minta saudara Indra mencabut pernyataannya, (yang menyebutkan) akan menyeret pimpinan KPK ke ruangan ini. Sebab kami datang kemari dalam rangka memenuhi undangan rapat,” kata Abraham. Abraham meminta Indra untuk mencabut pernyataannya. Indra juga enggan meminta maaf dan mencabut perkataannya. “Saya tak perlu minta maaf dan mencabut pernyataan saya tadi. Karena saya hanya mengutip apa yang disampaikan BEM SI di ruangan ini pada pekan lalu. Mereka (BEM-SI) menyatakan siap menyeret pimpinan KPK, jika dalam rapat berikutnya pimpinan KPK kembali mangkir,” tukas Indra. Indra juga kecewa atas lambannya proses hukum kasus Century. “Saya terperanjat. Kalau karena tidak darurat, kayaknya waria tidak sampai ngomong gitu. Saya tidak tau siapa yang mengkoordinir dan

Anggota Timwas Century DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Fahri Hamzah (kiri) menyalami pimpinan sidang Wakil Ketua DPR dari FPKS Sohibul Iman sebelum memilih keluar (walk out) dari Ruang Rapat Timwas Century saat rapat dengan Pimpinan KPK yang membahas progress report penanganan kasus Century di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6). Selain Fahri, dua anggota timwas dari Fraksi PKS yakni Indra dan Andi Rahmat juga walk out sebagai protes karena Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto masih diberi kesempatan bicara soal penanganan kasus Century. sebagainya. Tapi faktanya, kelompok waria mendatangi kantor KPK dan datang ke Timwas Century ini, mendesak kasus century ini segera diselesaikan. Ini menunjukkan akumulasi kekecewaan kepada

KPK, sehingga mereka turun dari markasnya di Taman Lawang ke Senayan dan ke Kuningan,” kata Indra. “Sikap BEM SI itu sebagai ekspresi sebuah kegundahan. Dan

kegundahan itu juga kegundahan saya. Kegundahan menanti panjang penyelesaikan kasus ini yang kian tidak jelas penyelesaiannya,” tandas Indra yang akhirnya juga ikut walkout. (ENDY)

ICW Desak Kejagung Eksekusi 56 Terpidana Koruptor JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) prihatin dengan langkah Kejaksaan Agung (Kejagung). Mengingat, sepanjang 2012 hingga Juni 2013 masih ada 56 terpidana korupsi masih berkeliaran bebas dan belum dieksekusi dengan berbagai alasan. Padahal 56 terpidana koruptor itu sudah divonis dengan putusan berkekuatan hukum tetap. "Kami mendesak Kejagung segera mengeksekusi 56 terpidana korupsi, 23 di antaranya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Sedangkan 33 lainnya belum dieksekusi dengan berbagai alasan, seperti sakit atau tidak

memenuhi panggilan jaksa," tegas Emerson Yuntho, aktivis Badan Pekerja ICW di Jakarta, Senin pekan lalu. Banyaknya terpidana korupsi yang belum dieksekusi, lanjut Emerson, menunjukkan Kejagung bagaikan macan ompong. Malah ada sikap keraguan terhadap Kejagung yang enggan mengeksekusi semua terpidana korupsi. Dilanjutkan, alasan Kejagung macam-macam, masalah administrasi, seperti salinan putusan belum diterima, menunggu putusan peninjauan kembali, koordinasi dengan pihak internal dan eksternal, pertimbangan kemanusiaan,

pertimbangan situasi politik serta keamanan di tingkat lokal. Selain itu, ada upaya pihak tertentu menghalang-halangi proses eksekusi terhadap terpidana. Padahal, lambannya proses eksekusi terhadap terpidana korupsi membuka peluang bagi mereka melarikan diri. Dari kasus korupsi yang diamati ICW, eksekusi umumnya baru dilakukan satu sampai empat tahun setelah vonis telah berkekuatan hukum tetap. “Padahal jika terjalin kerja sama yang baik antara kejaksaan dengan institusi lain seperti Mahkamah Agung dan kepolisian, setidaknya 14 hari setelah berkekuatan hukum tetap,

terpidana bisa dieksekusi,” tegasnya. Dari 56 terpidana korupsi, beberapa nama populer termasuk seperti Direktur TVRI Sumita Tobing terkait kasus pengadaan peralatan TVRI yang merugikan negara Rp 12,4 miliar. Sumita Tobing dihukum 1 tahun 6 bulan penjara pada Januari 2011 dan diminta membayar uang pengganti Rp 1,73 miliar, namun belum juga dieksekusi. Juga terpidana kasus korupsi dana reboisasi dan illegal logging (pembalakan liar) di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Adelin Lis, yang hingga kini masih menghirup udara bebas. Adelin

dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada 2008 serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp 119 miliar dan 2,938 juta dolar AS. Bahkan, kasus penyimpangan dana di BPUI senilai Rp 369 miliar dengan terpidana mantan Dirut Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Sudjono Timan yang dihukum 15 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 369 miliar. Vonis itu bahkan telah dijatuhkan pada 3 Desember 2004 lalu. ICW memilah 56 terpidana yang masih bebas berkeliaran itu berdasarkan wilayah. Paling banyak adalah terpidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ada

sebanyak 22 orang. Disusul, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebanyak 6 terpidana, Kejaksaan Tinggi Riau 5 terpidana dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 2 terpidana. ICW juga mengingatkan Kejagung akan eksekusi yang belum dilakukan. "Kejagung perlu diingatkan dan didorong untuk mengeksekusi terpidana lainnya, apalagi ada yang kasusnya sudah bertahun-tahun," tambahnya. Wakil Jaksa Agung Darmono sebelumnya mengaku akan melakukan pengecekan terhadap 56 DPO terpidana korupsi. "Saya segera melakukan kroscek, perkara itu sejauh mana. Sudah

dieksekusi atau belum. Nanti, Jampidsus segera melakukan pengecekan di lapangan, data di Kejaksaan Agung maupun daerah," jelas Darmono. Jika sudah dieksekusi, lanjut Wakil Jaksa Agung, tentunya akan menyampaikan informasi kepada publik. Tujuannya, agar masyarakat tahu. Dan ini tetap menjadi kewajiban Kejaksaan untuk menindaklanjutinya. "56 terpidana korupsi yang belum ditindak ini, mejadi pekerjaan rumah (PR) seluruh kejaksaan untuk segera memastikan tentang tindak lanjutnya. Saya berjanji segera memberi jawaban tentang hal tersebut," janjinya. (ENDY)


KPK POS

4

E D I S I 255 10 – 16 JUNI 2013

KORUPSI

SUMUT

Ketua IDW Nias: Sekda Terindikasi Korupsi GUNUNGSITOLI – Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Edison Ziliwu yang belum lama ini dilantik walikota sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) menggantikan Firman Harefa, di duga terlibat kasus pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 senilai Rp 10 miliar. Alat kesehatan ini diperuntukkan untuk Puskesmas yang ada di Kota Gunungsitoli tapi terjadi indikasi korupsi. Menanggapi hal ini, Ketua IDW Nias Petrus S GuloSE kepada KPK Pos pada Selasa pekan lalu mengatakan, pihaknya merasa prihatin atas kesimpangsiuran informasi tentang dugaan penyimpangan pengadaan alat kesehatan

Siswa SMP Methodist I Medan Lulus Semua MEDAN - Siswa akan berhasil jika belajar dan bekerja dengan hati. Demikian diungkapkan Kepala Sekolah SMP Methodist I Medan Drs Robinson Tampubolon saat ditemui diruang kerjanya usai pengumuman Ujian Nasional, Senin pekan lalu. Tampubolon merasa bangga dengan keberhasilan yang diraih siswanya dengan lulus 100 persen. "Keberhasilan ini berkat kerjasama semua pihak. Baik orang tua dan guru maupun siswa sendiri," ujarnya. "Kelulusan 100 persen ini bukan tahun ini saja, tahun-tahun sebelumnya juga mendapatkan hasil yang sama. Kami selalu mengingatkan siswa agar terus belajar dan jangan menyontek dari teman karena menyontek akan menjadikan anak untuk korupsi," kata Robinson. Segudang prestasi telah diraih siswa sekolah ini dan sebagai kepala sekolah Tampubolon dituntut untuk memajukan prestasi siswa. Kepala sekolah yang telah mengajar sejak tahun 1981 ini juga mengirim siswanya untuk studi banding ke Singapura dan Thailand. Dia berharap siswanya bisa berkomunukasi menggunakan bahasa Inggris.(FER)

san menutup-nutupi dan sengaja di sembunyikan proses pengadaannya ke masyarakat," ucap Petrus. Dalam waktu dekat IDW Nias akan menyampaikan surat ke PPK mempertanyakan spesifikasi dan jumlah anggarannya. Jika tidak di respon maka IDW Nias akan menempuh jalur hukum sebagaimana UndangUndang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Sebaiknya Sekda memberikan klarifikasi dan jika terbukti terjadi pelanggaran selayaknya mengundurkan diri

di Pemko Gunungsitoli yang melibatkan Edisonselaku Pengguna Anggaran (PA). "Indikasi penyimpangan antara lain, barang yang masuk tak sesuai dengan spesifikasi bahkan ada sebagian produk berupa barang bekas di cat kembali. Kita kecewa karena PPK terke-

dan fokus menghadapi proses hukum," katanya. Kabid Penyimpanan Barang, Samahati Gaho yang di konfirmasi wartawan mengatakan, dana APBN-P untuk pengadaan alat-alat kesehatan telah di belanjakan tapi belum dibagikan. Ditanya barang-barang apa saja yang telah dibelanjakan, menurutnya, mesin genset 1 unit 4000 watt, 2 unit komputer setiap Puskesmas, meja 6 buah, kursi jok 26 unit, dan masih ada barang lain tapi dia tidak hafal. Sementara itu, beberapa Puskesmas yang di hubungi KPK Pos memilih tidak berkomentar, namun informasi yang diperoleh menyebutkan sebagian barang tidak lengkap.(YAGI)

Penyidik Kejati Sumut Bidik Tersangka Baru Korupsi Nisel MEDAN - Kasus Nias Selatan memasuki tahap dua penyidikan, saat ini Kejati Sumut telah memeriksa lima orang saksi. Hal ini merupakan awal untuk penetapan tersangka baru oleh tim penyidik. "Ini sudah masuk printdik yang baru. Jadi ini merupakan tahap dua untuk menetapkan kesimpulan dari keterangan lima saksi dengan saksi mahkota Aritotona Mendrofa yang telah menjadi terdakwa dan sedang di sidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Medan," ujar Kasipenkum Kejati Sumut Chandra, Jumat pekan lalu. Beberapa orang saksi yang telah

diperiksa yakni Bupati Nisel Idealisman Dachi, terdakwa (Arotona Mendrofa), Sekda Nisel (Asaaro Laia), DP2KAD (Tongoni Tafonao), dan ketua DPRD Nisel Effendi. Bupati Nisel Idealisman Dachi, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Kejati Sumut dan diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi dana musibah alam di Kecamatan Mazo, Kabupaten Nisel, senilai Rp 5 miliar dari APBD 2011. Adanya pemeriksaan Idealisman yang sebelumnya sempat mangkir dari panggilan penyidik itu dibenarkan Chandra Purnama. "Ya,

Bupati Nisel diperiksa sebagai saksi," ujarnya. Menurut Chandra, pemeriksaan Idealisman menyimpulkan keterangan pasca penetapan Kaban BPBD Nisel Aritotona Mendrofa sebagai tersangka. Saat diminta komentarnya seusai diperiksa penyidik Kejatisu, Idealisman yang ketika itu berkemeja batik menyatakan, dari kucuran dana APBD Nisel 2011 untuk penanggulangan musibah pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait soal pertanggungjawaban dana tersebut.

"Dalam pemeriksaan, saya menerangkan bahwa anggaran tersebut telah saya serahkan pada SKPD terkait yang menangani anggaran bantuan tanggap darurat bencana alam Nisel tersebut. Kalau saya tidak salah, untuk delapan kecamatan," papar Chandra. Sementara itu, Idealisman Dachi saat diperiksa mengaku telah mempergunakan dana tersebut untuk pembangunan fasilitas akibat kerusakan yang ditimbulkan musibah alam itu, sedangkan penggunaan dana telah dipertanggungjawabkan oleh masing-masing SKPD. [MBC]

KPK Bawa Dokumen dari Kantor Surung Panjaitan MEDAN–Kantor milik Surung Panjaitan selaku rekanan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mandailing Natal (Madina), kembali digeledah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/6). Petugas membawa satu koper yang diduga berisi dokumen penting dari kediaman kantor tersebut. Penggeledahan yang berlangsung selama enam jam di kantor Jalan Bima Sakti No.6 Medan Lingkungan 14 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah tersebut, KPK membawa satu koper dan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan berkas suap dalam pengerjaan proyek di

Dinas PU Pemkab Madina, yang masih ada di dalam bangunan perkantoran dua lantai tersebut. Petugas KPK ini keluar sekitar pukul 18.00 Wib, dari lokasi perkantoran yang berada di kawasan Jalan Bima Sakti No.6 Medan Lingkungan 14 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah. Tidak ada keterangan resmi pemeriksaan maupun penggeledahan yang dilakukan oleh pihak penyidik KPK, saat sejumlah wartawan Kamis (6/6) melakukan konfirmasi. Dimana Tim KPK langsung menaiki tiga mobil minibus jenis Kijang Inova BK 1810 QS, BK 1525 QF dan BK 1487 Qw.

Sementara itu Kepala Lingkungan 14 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, Karim membenarkan bahwa tim KPK sebanyak 10 orang tersebut memang berada di dalam kantor. "Mereka melakukan pemeriksaan sejumlah berkas maupun keterangan dari pegawai kantor yang ada di dalam,"ujar karim Karim mengatakan petugas KPK tersebut hanya meneliti berkas dengan teliti, namun apa yang diperiksa dirinya tidak tahu persis, sebab posisinya berada di ruang depan kantor sedangkan tim kpk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di setiap ruangan

yang ada di dalam kantor. Dari informasi yang diperoleh sejumlah dokumen ini akan dibawa ke Kejati Sumut, karena pada Rabu (5/6) kemarin tim KPK juga terlihat melakukan pemeriksaan terhadap pejabat Pemkab Madina yang diduga terkait dengan kasus suap proyek yang didanai anggaran Bantuan Daerah Bawahan (BDB) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut. Dalam kasus ini, KPK sudah menangkap Bupati Madina Hidayat Batubara, Plt Kadis PU Madina Khairil Anwar Daulay, dan pengusaha Surung Panjaitan. KPK juga sudah menyita uang Rp1 miliar sebagai barang bukti penyuapan.(STAR)

Kacabjari Diduga Terima 'Uang Nego' dari Pemkab KOTAPINANG - Para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) sepertinya sudah tidak takut lagi dengan penegak hukum, khususnya di lingkungan kejaksaan yang di duga telah terjadi negosiasi dengan Kacabjari Iwan Ginting, seperti ungkapan mantan Kadis PUPE Abdullah Dalimunthe. "Konfirmasi saja sama Kadis baru, dia lebih baik dari saya. Tidak tahu banyak saya soal nego, udah ya," jawabnya ketika di tanya proyek amburadul dan terindikasi korupsi pada Selasa pekan lalu melalui telepon seluler. Dugaan korupsi miliaran rupiah

di Labusel berujung nego atau 86 antara Pemkab dengan Kacabjari Kotapinang diperkuat dengan bukti penerimaan fasilitas khusus seperti mobil BK 1030 LS, dan bolakbaliknya para SKPD menemui Iwan. Kacabjari juga di duga bekerjasama dengan oknum LSM dan wartawan yang menjadi tersangka yang statusnya ditangguhkan oknum pelaksana dan PPK dari Dinas PUPE berinisial IM dan D. Dari Dinas Kesehatan, RL dan SR tersangkut tindak pidana korupsi. Di tanya beberapa waktu yang lalu di ruang kerjanya, Iwan terindikasi korupsi sesuai temuan BPK

per 12 Juni 2012 pada mata anggaran 2011 di Pemkab Labusel. Terdapat 12 item pekerjaan di dinas PUPE Labusel khususnya pengerjaan jalan yang merugikan negara miliaran tapi tidak sesuai spesifikasi pekerjaan dan kelebihan bayar yang melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Perpres Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Hasil audit BPK 2012 lalu merekomendasikan bupati untuk memerintahkan Kadis PUPE agar penyedia barang/jasa memperbaiki ruas jalan yang ketebalan laston masih dibawah persyaratan tole-

ransi pada empat paket pekerjaan senilai Rp 1.865.699.252 dan memerintahkan Kadis serta PPK untuk mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp 418. 304.866. Dari penelusuran wartawan di lapangan 1 pun diantara ke 12 paket proyek tidak ada yang diperbaiki pengerjaannya dan malah mereka asyik di lidik oleh Kacabjari seperti pengaspalan jalan desa Tanjung Selamat menuju desa Perlabian oleh CV.SDR kontrak 042/PPK/ KONTRAK/DPUPE-LS/2011 tanggal 05 Agustus 2011 dengan pagu Rp 480.000.000,00 terdapat kesalahan kekurangan LPA (Lapis

Pondasi Atas) d hanya 6 cm dari 10cm pada kontrak an LAB (Lapis Aspal Beton) serta uji hasil core drill yang tidak sesuai ketebalan dalam kontrak sehingga merugikan negara. Dalam hal 12 item temuan BPK ini dalam konfirmasi wartawan dengan kacabjari Kotapinang Iwan Ginting, SH, MH mengatakan " korupsi itu seperti naik sepeda motor ada yang di tilang dan ada yang tidak, kan ngak semuanya di tilan" ujarnya memberi perumpamaan. Terkait banyaknya Kacabjari 86 yang di konfirmasi melalui telepon selulernya tidak menjawab begitu juga Kajari Rantauprapat tidak memberikan jawaban. (HAH)

Pencairan Dana Dekosentrasi Provinsi 'Macet' NIAS - Pencairan dana dekosentrasi Provinsi Sumatera Utara bidang pendidikan yang bersumber dari APBD I Provsu untuk pembayaran dana insentif guru di Kabupaten Nias masih belum jelas. Padahal dana tersebut mulai bergulir sejak 2010 lalu hingga sekarang dengan besaran Rp 2 miliar lebih per tahun terhitung sejak 2010 hingga 2012. Bahkan ada yang telah menandatangani SPJ 2011 namun belum menerima uangnya. Menanggapi kasus itu, Bupati Nias Sokhiatulo Laoli ketika menggelar konferensi pers di ruang rapat kantor Bupati Nias lantai I pada Selasa pekan lalu, merasa kaget karena belum tahu tentang dana yang telah mencapai Rp 6 miliar lebih tersebut belum dilaporkan oleh instansi yang membidanginya. "Saya berharap kepada wartawan apabila memiliki data autentik tentang hal ini agar dapat diberikan kepadanya dan apabila ditemukan unsur yang

merugikan para guru, dan siapapun yang sengaja bermainmain dengan uang negara akan ditindak," ujar bupati. Pada kesempatan itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Fabualasa Laoli menjelaskan, dana insentif tersebut adalah program dan dukungan pemerintah provinsi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Dengan cara menyemangati para guru untuk lebih semangat melaksanakan tugasnya hingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan tugas. "Mekanisme pengelolaan data dan administrasi di tangani Dinas Pendidikan Kabupaten Nias sedangkan dananya langsung di transfer ke rekening masing-masing kepala sekolah sesuai data jumlah guru di masing-masing sekolah. Tiap guru berhak menerima Rp 720 ribu per tahun. Untuk Kabupaten Nias guru yang menerima dana berjumlah 2756 orang," kata Laoli.(YAGI)

Kajari Dalami Dugaan Korupsi Pembangunan Pelabuhan ROHIL-Kepala Kejaksaan Negri (Kejari) Kabupaten Rokan Hilir Moh Zainudin melalui Staf Pidana Khusus Hendrik Fayol akan segera mendalami dugaan korupsi pembangunan Berupa Infrastruktur pelabuhan yang terletak di Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir yang sampai saat ini Pelabuhan tersebut tidak dapat di gunakan oleh masarakat nelayan di sekitarnya Demikian Kepala Kejaksaan Negri Kabupaten Rokan Hilir melalui Staf Pidana Khusus bidang penuntutan Hendrik Fayol di Kantor Kejaksaan Negri Kabupaten Rokan Hilir Rabu 05/06/2013 di Bagan Siapiapi "Pemberitaan ini akan kami sampaikan kepada Bapak Zainudin dan Pak Wayan untuk prosesnya Bapak datang aja hari senin depan karna Pak Wayan lagi ada sidang di Pekan Baru " jelas Hendrik Fayol Staf Pidana Khusus Kejari Kabupaten Rokan Hilir Ia menyebutkan Pihaknya sangat berterima kasih kepada setiap siapa saja yang bersedia menyampaikan laporan laporan dugaan penyelewengan uang Negara kepada pihaknya, karna menerima laporan dugaan penyelewengan uang negara adalah salah satu tugas Kejaksaan. Bagi kejaksaan yang berhasil memberantas korupsi adalah tugas yang mulia karna dengan berkurang individu yang melakukan korupsi tentunya akan berdampak baik bagi Negara ini kedepannya ,jelasnya Pelabuhan yang roboh di kepenghuluan Panipahan laut tersebut juga di sikapi oleh Nusantara Corruption Watch (NCW) Usman Hasibuan Usman menilai pelabuhan yang roboh dan patah di

Kepenghuluan Panipahan Laut di nilai identik dengan penyimpangan paktanya di panipahan di ketahui bersama tidak ada mobil yang melintas , namun kenapa pelabuhan yang ada di Panipahan Laut telah hancur dan tak dapat di gunakan lagi, "Kan tidak masuk akal kendaraan roda empat tidak melintas di pelabuhan tersebut kenapa dalam kurun waktu sekitar 4 sampai 5 tahun pelabuhan tersebut sudah hancur dan tidak dapat di gunakan ,jelas ini merugikan nelayan sekitarnya kalaulah pemkab Rohil setiap 5 tahun sekali harus memperbaiki satu pelabuhan kan tak mungkin " Usman Hasibuan juga mengajak seperti pihak pihak pengawas baik itu DPR Inspektorat dan dan Pihak Kejaksaan agar aktif untuk mengontrol pembangunan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, dengan tujuan Rokan Hilir menjadi kabupaten yang selalu terpantau . Sebut Kordinator Wilayah NCW empat Provinsi ini Di tempat terpisah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Sukma Alfalah melaui Staf Kasubbang Program dan Perencanaan belum mengetahui pasti berapa perincian dana pembuatan pelabuhan yang ada di panipahan tersebut "Soal anggaran dana dan tahunnya kita tidak tahu pasti karna kami masih baru, pak kepala dinaspun masih baru, untuk lebih jelas lagi kompirmasikan sama Pak Kadislah, tapi dia tidak ada di kantor,mungkin sedang rapat di kantor Bupati ,hari seninlah bapak datang lagi" ujar Tomi Menurut keterangan warga sekitarnya plabuhan ini telah banyak menimbulkan kecelakaan pada waktu malam hari. Warga sangat berharap agar pelabuhan tersebut dapatlah di perbaiki kembali.(ULIL)

Polres T Balai Usut Dugaan KKN Pemberian Bantuan Kapal ke Nelayan TANJUNGBALAI-Penyidik dari Polres Tanjungbalai melakukan pengusutan terhadap proyek pemberian bantuan 8 unit kapal penangkap ikan beserta alat tangkapnya kepada kelompok nelayan di Kota Tanjungbalai. Bantuan kapal penangkap ikan tersebut bersumber dari dana bantuan Provinsi Sumatera Utara yang penyalurannya dilakukan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kota Tanjungbalai.Itu dikatakan Kapolres Tanjungbalai AKBP ML Hutagaol melalui Kasatserse AKP Aris Wibowo,Selasa (4/6). Menurut Aris, saat ini pihaknya melakukan tahap pengumpulan

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

bahan keterangan terkait dengan proyek pemberian bantuan kapal tersebut. Katanya, timbulnya dugaan peyimpangan dalam penyaluran bantuan kapal nelayan beserta alat tangkapnya itu, karena ada penerima bantuan yang bukan nelayan alias nelayan palsu. ”Kami sudah memanggil dan meminta keterangan dari dua kelompok usaha bersama (KUB) dan penerima bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaa (PUMP) ini, dan akan dilanjutkan hingga semua KUB selesai diperiksa. Hal itu disebabkan indikasi adanya penyimpangan dana bantuan sangat kuat, dilihat

dari dat penerima yang diduga bukan dari kalangan nelayan,” kata Aris.Menurut Aris, selain penyaluran tidak tepat sasaran dugaan korupsi dalam pekerjaan pengadaan kapal Inka Mina juga akan dijadikan target. Pasalnya, kapal motor yang didanai APBN itu diduga dikerjakan asal jadi sehingga merugikan keuangan negara. Hal itu terungkap dari personil yang diberikan kepercayaan untuk mengerjakan kapal motor dinilai tidak memiliki kapasitas dalam bidangnya. ”Sudah banyak indikasi penyimpangan dan dugaan korupsi yang ditemukan dari dua

paket proyek ini maka pemeriksaan akan terus dilanjutkan kepada KUB penerima bantuan bila tidak dapat mempertanggung jawabkan bantuan yang diterimanya maka segera ditetapkan menjadi tersangka,” katanya. Terkiat 15 KUB penerima PUMP katanya bukan hal mustahil semuanya menjadi tersangka sebab KUB ini harus mampu membuktikan secara administrasi maupun kondisi di lapangan terhadap penggunaan dana bantuan. Apalagi jumlah anggaran yang dikucurkan cukup besar yakni Rp1,5 miliar. ”Bila terbukti semua KUB

dan penerima bantuan PUMP ini fiktif atau tidak sesuai ketentuan, maka akan ditetapkan menjadi tersangka, kita tunggu saja silahkan wartawan mengikuti perkembangannya,” tuturnya. Keterangan lain yang diperoleh di lapangan, kasus dugaan korupsi di Diskanla Kota Tanjungbalai tahun anggaran 2012 tentang pengadaan kapal motor dengan bobot 30 GT (grosstone) dan penyaluran dana PUMP dengan total biaya mencapai Rp5 miliar. Dan pihak kepolisian, baru-baru ini ada menerima laporan dari beberapa pihak terkait dengan dugaan korupsi dan penyimpangan

program kegiatan dikantor Diskanla Tanjungbalai. Sedikitnya, ada dua paket proyek yang dinilai kuat telah terjadi penyimpangan yakni pengadaan kapal motor 30 GT dalam proyek Inka Mina atau pengadaan 1000 kapal untuk nelayan dari Kemenkanla tahun 2012 dengan total biaya sekitar Rp3,5 miliar. Sedangkan paket kedua yakni kegiatan penyaluran dana PUMP kepada 15 kelompok usaha bersama nelayan senilai Rp1,5 miliar pada tahun anggaran 2012. Indikasi korupsi diarahkan kepada penetapan kelompok penerima bantuan yang diduga bukan dari kalangan nelayan serta

pekerjaan pembuatan kapal tidak sesuai dengan bestek. Penerima bantuan baik kapal motor 30 GT maupun dana PUMP disinyalir dari kalangan pengusaha perikanan bahkan, ada diantaranya oknum PNS yang memiliki kedekatan dengan Kadiskanla. Sebanyak 15 KUB nelayan penerima dana PUMP Diskanla Tanjungbalai yakni Cahaya Bahari, Rezeki Nelayan, Sinar Bahari, Bahari Abadi, Bahari Makmur, Nelayan Abadi, Bahari Santosa, Bintang Anugrah, Rezeki Bersama, Fajar Harapan, Nelayan Cantik, Bahtera Nelayan, Bahari Rezeki, Sabar Menanti dan Harapan Laut.(HER)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Syahdan Saragih; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi, Ikhsanul Hakim (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin, Haposan Manalu (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam); Ucok H (Padang)


KPK POS

5

E D I S I 255 10 – 16 JUNI 2013

KORUPSI

LIPSUS

PEMBERIAN NEGARA MEMANJAKAN PNS

KORUPSI MAKIN TINGGI Pegawai Negeri Sipil (PNS), pekerjaan yang dahulu dihindari namun saat ini masyarakat berbondong-bondong ingin mendapatkannya. Mulai dari tua atau muda hingga masyarakat ekonomi kelas bawah atau atas berebut untuk mendapat tempat di salah satu instansi negara. Fenomena PNS menjadi primadona telah terjadi dalam beberapa tahun ke belakang. Masyarakat kaya pun tidak segan untuk melamar menjadi PNS ini. Terlihat dari penuhnya parkir mobil mewah pada saat ujian penerimaan CPNS (calon pegawai negeri sipil). Apa sebetulnya daya tarik PNS ini menjadi pekerjaan idaman sebagian besar masyarakat? Seorang pencari kerja, Budiman (23), mengatakan pekerjaan PNS menjadi pertimbangannya karena terjaminnya kepastian hari tua. PNS yang mendapatkan tunjangan pensiun menjadi salah satu daya tariknya. "Hari tua kita menjadi terjamin," ujarnya pada Rabu pekan lalu. Alasan lainnya ialah birokrasi instansi negara yang bisa diakali. Dia mencontohkan anggaran perjalanan dinas yang dilakukan PNS dapat 'diakali' sehingga menjadi keuntungan tambahan di luar gaji bulanannya. Perjalanan dinas itu menurutnya baru satu kasus sumber tambahan penghasilan bagi PNS. "Makanya banyak masyarakat yang bahkan tidak segan untuk menyogok dapat masuk menjadi PNS karena balik modalnya cepat," tuturnya. Kembali dibukanya lowongan PNS saat ini, pasti akan mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Berikut apa saja yang di dapat seorang PNS dari negara: 1. Gaji Pemerintah akan membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai kinerjanya bukan lagi dari tingkat jabatan. Ini dimaksudkan agar kualitas PNS Indonesia menjadi lebih baik. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo mengatakan PNS lulusan baru atau fresh graduated memiliki gaji setara dengan pegawai swasta yang tingkat jabatannya sama.

"Jadi sama-sama lulusan ekonomi 0 tahun, dia kurang lebih punya pendapatan yang sama untuk tingkat jabatan itu. Prinsipnya kita mau menciptakan kompensasi ya, layak ukurannya apa, yaitu fairness dapat gaji yang sesuai dengan jabatannya di swasta, kita ingin itu 90-100 persen," ujar dia saat menghadiri seminar dengan topik membangun birokrat yang berkualitas melalui perubahan di Kantor BPKP, Jalan Pramuka, Jakarta. Sebenarnya, berapa gaji yang diterima seorang PNS baru? "Pegawai yang baru masuk gaji pokok sekitar Rp 1,6 juta. Jika ditambah tunjangan-tunjangan maka take home pay sekitar Rp 2 juta," ungkapnya. Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.15 tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS), gaji pokok PNS untuk golongan Ia sekitar Rp 1,8 juta, Ib sekitar Rp 1,9 juta, Ic sebesar Rp 2 juta, dan Id sebesar Rp 2,1 juta. Sedangkan untuk PNS golongan IIa sebesar Rp 2,6 juta, IIb sekitar Rp 2,75 juta, IIc sekitar Rp 2,86 juta, dan IId sekitar Rp 2,98 juta. Untuk PNS golongan IIIa gaji pokoknya Rp 3,3 juta, IIIb sebesar Rp 3,4 juta, IIIc sebesar Rp 3,59 juta, dan IIId sebesar Rp 3,74 juta. Sedangkan untuk gaji pokok PNS golongan IVa sekitar Rp 3,9 juta, IVb sebesar Rp 4

juta, IVc mengantongi gaji pokok sebesar Rp 4,2 juta, IVd dengan gaji pkok Rp 4,4 juta dan golongan IVe mendapat Rp 4,6 juta. Sementara pegawai swasta, bila menilik besaran Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta dengan asumsi kantor pemerintah pusat berada di ibukota negara ini maka besarannya ialah Rp 2,2 juta per bulan. Menurut Eko, para PNS harus digaji dengan benar sehingga kinerja dan perilakunya menjadi lebih baik. Pasalnya, banyak masyarakat yang berpikir gaji PNS masih kecil ketimbang swasta tetapi kerjanya sangat keras. "Jadi sekarang kita gabungkan sebagai konsep performance base. Jadi gaji disesuaikan dengan kinerja yang dicapai," tegas dia. Tidak hanya itu, gaji PNS tiap tahunnya telah diatur untuk mengalami kenaikan. Pada tahun ini gaji PNS naik 7 persen dan ke depan akan meningkat mengikuti besaran inflasi atau kenaikan harga tahunan. 2. Rumah murah Menko Perekonomian, Hatta Rajasa hari ini, Rabu (5/6) menggelar rapat koordinasi dengan beberapa menteri seperti Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz di gedung Menko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta. Hatta menuturkan, rapat kali ini membahas RUU Tabungan Perumahan

Rakyat (Tapera) yang akan diajukan kepada DPR. Dalam pandangan pemerintah, yang diajukan memperoleh tabungan rumah murah adalah PNS dan pegawai BUMN. Namun DPR ingin pegawai swasta juga memperoleh hak yang sama. "Ini masih membahasa RUU Tapera, menyampaikan RUU ada perbedaan di situ dari sisi pemerintah dan kewajiban mendapatkan dari sumber pemerintah dan APBN. DPR tidak hanya PNS karena meringankan masyarakat kita yang tidak punya rumah, sehingga konsep iuran itu memudahkan mereka dapat iuran itu," jelas Hatta seusai rapat. Setelah mendengarkan pendapat dari berbagai pihak, RUU Tapera akan dibahas bersama DPR. Keputusan pegawai swasta bisa mendapatkan fasilitas tabungan ini akan diputuskan bersama DPR. Hatta juga belum membahas seberapa besar iuran yang diperlukan dalam membangun perumahan itu. "DPR mengerti posisinya, pemerintah sudah memiliki dim-nya, aspirasinya, tidak hanya APBN, APBD. Untuk sampai ke situ, kita dengarkan aspirasi pekerja," tutupnya. 3. Remunerasi Remunerasi atau tunjangan kinerja ialah dana yang didapat seorang PNS di luar gaji pokoknya. Besaran remunerasi ini sekitar Rp 1,5 juta sampai Rp 19,3 juta tergantung dari jenjang jabatannya.

Tunjangan Kinerja disesuaikan pada jenjang jabatan (grade) dari masingmasing pegawai, yang dirinci dari grade 1 – 17. Tunjangan terendah (grade 1) adalah Rp 1,563 juta dan tertinggi (grade 17) adalah Rp 19,360 juta. Remunerasi ini seperti dilindungi oleh negara untuk tidak dihilangkan apapun situasinya. Mantan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, pernah mengatakan anggaran remunerasi tidak terkena dampak pemotongan anggaran pada tahun lalu. Pasalnya, program reformasi birokrasi harus tetap dijalankan demi perbaikan instansi. "Jadi K/L yang sudah selesaikan program remunerasi, sudah direview oleh tim independence dan tim quality assurance, reformasi birokrasi harus tetap dilaksanakan," ujarnya. Pemerintah sendiri membutuhkan sekitar Rp 50 triliun untuk memberikan remunerasi secara merata pada seluruh pegawai negeri sipil di pemerintah pusat saja. Saat ini ada sekitar 70 Kementerian dan Lembaga di pemerintah pusat. "Pembayaran secara penuh diperkirakan mulai diterapkan tiga hingga empat tahun mendatang," tambah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar. Apabila seluruh instansi pemerintah menerima remunerasi, maka negara harus merogoh kocek sekitar Rp 250 triliiun. 4. Pensiun Pemerintah mulai mengeluhkan dana pensiunan yang harus dibayarkan pada pensiunan dan keluarga terus membengkak. Paling tidak dana pensiun tahun lalu mencapai Rp 60 triliun atau Rp 5 triliun dalam setiap perbulannya. Angka tersebut dinilai sudah memberatkan anggaran negara. Dalam beberapa tahun mendatang anggaran pensiunan diperkirakan akan membengkak menjadi 160 triliun seiring banyaknya PNS dan keluarga PNS yang harus ditanggung oleh negera serta angka harapan hidup yang naik. Data saat ini, negara mempunyai 4,7 juta PNS dengan 80.000 PNS yang akan pensiun. Paling tidak anggaran belanja pegawai tahun ini Rp 215 triliun. "Kita harus atur semuanya sedemikian supaya tepat dan adil tapi juga dalam batas kemampuan penganggaran kita," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Semenjak tahun 1963, pemerintah menyerahkan dana pencairan pensiun

pada PT Taspen. Perusahaan BUMN ini saban bulan mencairkan dana pensiunan baik pada PNS, istri atau suami PNS serta anak yang menjadi tanggungan negara sampai usia 25 tahun. Setelah dana dicairkan PT Taspen, negara kemudian membayarkan dana pensiun pada PT Taspen. Saat ini, pemerintah menanggung dana pensiun PNS dengan sistem pay as you go, yang merupakan cicilan yang dilakukan dari besaran gaji pokok pegawai. Namun, skema itu dinilai sudah uzur karena dana yang terkumpul tidak bisa menutupi untuk membayar pensiun PNS dan keluarganya dalam arti negara memiliki porsi yang besar untuk menanggung jutaan pensiunan. Pola pembayaran pensiun saat ini, berapapun gaji PNS, potongan yang dilakukan negara hanya sebesar 8 persen yang dialokasikan untuk Jaminan Hari Tua atau tabungan hari tua serta pensiun. Namun, saban tahun pemerintah secara politik menaikkan dana pensiun. Misalkan, pada tahun lalu pemerintah menaikkan pembayaran pensiun sebesar 7 persen di luar tunjangan pangan yang juga ditanggung negara. Sehingga uang pensiun yang diterima oleh PNS, istri atau suami PNS atau anak yang masih tanggungan minimal Rp 1,385 juta dan tertinggi Rp 3,452 juta. 5. Jaminan kesehatan Seiring dengan transformasi PT Askes (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), jumlah anggota keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijamin asuransi kesehatannya oleh perusahaan tersebut kini bertambah, dari semula empat orang (suami, istri dan  dua anak) menjadi lima orang (suami, istri dan tiga anak). Direktur PT Askes Fachmi Idris mengatakan dengan transformasi PT Askes menjadi BPJS mulai 1 Januari 2014 mendatang, maka instansi yang sebelumnya merupakan BUMN itu kini bertindak sebagai badan publik yang bertanggung jawab kepada presiden. Sehingga pelayanan yang diberikan meluas meliputi pula peserta Jamkesmas dan Jamsostek. "Perubahan menjadi BPJS ini tidak akan mengurangi sedikit pun layanan yang akan diberikan kepada PNS," ujarnya seperti dilansir dari situs Setkab. Saat ini tercatat 16,4 juta peserta askes yang merupakan PNS atau pensiun PNS, TNI, dan Polri. (Merdeka.com)

TIAP TAHUN, 1.500 PNS TERSANGKUT KASUS KORUPSI WAKIL Jaksa Agung Darmono menyatakan keseriusannya mengungkap kasus PNS muda yang memiliki kekayaan miliaran rupiah. “Kalau data-datanya cukup, ada tindak pidana korupsi. Tentu kasus PNS muda yang memiliki kekayaan tidak wajar, pasti di-tindaklanjuti,” ujar Darmono, seperti dilansir Rakyat Merdeka. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso menyebutkan, lebih 10 PNS berusia muda yang doyan berkorupsi dan kekayaannya mencapai miliaran rupiah. Darmono selanjutnya menga-ta-kan, untuk

mengungkap kasus korupsi ke depan pihaknya perlu kerja sama dengan Pusat Pela-poran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahkan termasuk dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berikut kutipan selengkapnya: Apa Kejagung menyelidiki kasus PNS muda yang memiliki kekayaan miliaran rupiah? Tentu kami mengambil peran sesuai dengan tugas dan wewe-nang berdasarkan Undang-Undang. Artinya

sepanjang kejaksaan mempunyai data yang cukup mengenai tindak pidana korupsi, termasuk rekening PNS yang tidak wajar, kami akan lakukan langkahlangkah dan tindakan hukum sebagaimana mestinya. Apakah Kejaksaan Agung memiliki data tentang PNS muda tersebut? Itu data yang didapat PPATK. Kalau kami mendapat data itu, tentu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan wewenang kejaksaan. Apakah Kejagung bekerja sama dengan PPATK? Penanganan korupsi yang

pelakunya PNS tersebut. Ke depan tentu harus ada kerja sama dengan semua pihak yang dapat mendukung pembuktian. Seperti PPATK, BPK, BPKP, bahkan termasuk dengan LSM. Metodenya seperti apa? Perlu penyempurnaan sistem yang dapat mempersempit peluang PNS untuk melakukan korupsi. Kemudian membuat efek jera agar tidak lagi melakukan korupsi. Modus korupsi PNS sudah diketahui, tapi kenapa keja-di-an yang sama terus terjadi?

Tentang modus operandi korupsi PNS, pada umumnya berupa penyalahgunaan wewenang. Ini terkait dengan pengelolaan uang negara untuk pengadaan barang dan jasa. Makanya dibatasi dan diperketat pengawasannya. Cara itu belum efektif, apa ada metode lain? Cara mencegah korupsi, tentu banyak yang harus dilakukan. Pertama, penyempurnaan hukum dengan memberikan sanksi untuk mempermalukan dan memiskinkan koruptor. Ini perlu diterapkan, sehingga ada efek jera. Kemudian yang

lain juga takut melakukan korupsi. Kedua, peningkatan kesejahteraan pegawai. Ketiga, harus ada standar kerja terukur bagi aparatur negara. Apa itu saja yang perlu dibenahi? Intinya, secara struktural harus ada perubahan menyeluruh, baik sistem politik maupun hukum di Indonesia. Selain itu, secara moral diperlukan komitmen atau kesungguhan seluruh komponen bangsa untuk melawan korupsi. Berapa banyak PNS yang ter-sangkut kasus korupsi?

Data pelaku tindak pidana korupsi di kejaksaan setiap tahunnya sekitar 1.500 perkara. Apa perlu PNS dikurangi, se-hingga korupsinya juga bisa ber-kurang? Semuanya harus melalui mekanisme rasionalisasi pegawai. Maksudnya, jumlah seluruh pegawai negeri harus sesuai dengan beban pekerjaan yang ada, sehingga tidak ada lagi pegawai yang nganggur. Untuk itu harus dilakukan evaluasi pegawai secara menyeluruh. Saat ini jumlah pegawai dipandang cukup. (RMOL)


KPK POS

6

E D I S I 255 10 – 16 JUNI 2013

NAD SUMUT

POLITIK » Terkait Pemilukada

Gubernur Aceh Surati Walikota Subulussalam

SUBULUSSALAM - Berdasarkan surat Gubernur Aceh tertanggal 15 Mei 2013 kepada Walikota Subulussalam tentang Pemilukada yang pro kontra dikalangan masyarakat. Gubernur Aceh dr. H. Zaini Abdullah dalam suratnya menegaskan masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam berakhir pada tanggal 5 Maret 2014.

Karena itu, sesuai dengan Qanun Aceh nomor 5 tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur sampai Bupati/Walikota pasal 53 ayat (1), menegaskan bahwa pemungutan suara pemilukada diselenggarakan paling lambat tigapuluh hari sebelum masa jabatannya berakhir. Juga sesuai pasal 86 ayat (1) UU 32 tahun 2004, Pemilukada Subulussalam dapat

dilaksanakan akhir 2013. Pelaksanaan Pemilukada dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi pasal 7 ayat (3) hurup b dan ayat (4) serta pasal 8 Qanun Aceh nomor 5 tahun 2012. Di dalamnya dikataan penetapan tahapan dan jadwal Pemilukada dilaksanakan setelah adanya pemberitahuann DPRK secara tertulis kepada KIP, mengenai berakhirnya masa jaba-

tan Walikota dan Wakil walikota. Pemberitahuan tersebut dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota. Sesuai dengan pasal 73 Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan mengacu kepada Qanun Nomor 5 tahun 2012, bahwa sampai hari ini DPRK Subulussalam belum

memberitahukan masa berakhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam, tegas gubernur dalam suratnya kepada walikota Subulussalam. Namun penetapan tahapan dan jadwal Pemilukada yang dilakukan KIP Subulussalam didasarkan pada surat KPU pusat nomor 601/KPU/ XI/2012 tertanggal 5 Nopember 2012 dan surat Wakil ketua KIP

Aceh Nomor.131/0111 tertanggal 10 Januari 2013. Surat KPU Pusat tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat (2)UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan UU nomor 32 tahun 2004 jo UU Nomor 12 tahun 2008, dan fatwa lembaga peradilan berwenang. Atas dasar itu, Gubernur Aceh meminta kepada DPRK agar dapat mengadvokasi KIP Kota Subu-

Warga Minta Kepastian

Walikota Lantik KIP Subulussalam

Kadis Dukcapil Imbau Warga Urus Akte Kelahiran ROHIL–Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Ir.H. Amiruddin,MM menghimbau kepada seluruh orang tua yang mempunyai anak yang lahir di Kabupaten Rokan Hilir yang belum mencapai usia 60 hari atau 2 bulan dengan segera mengurus akte kelahiran anak "Pemkab Rohil memberi kemudahan bagi yang ingin membuat akte kelahiran anak tanpa melalui sidang di pengadilan "jelas Kadisdukcapil kabupaten Rokan Hilir Ir.H.Amiruddin,MM di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Rabu 05/06/20013 H. Amiruddin menuturkan tugas kadisdukcapil saat ini berupaya agar seluruh anak yang lahir di Kabupaten Rokan Hilir mempunyai Akte Kelahiran keseluruhannya "kita menginginkan agar seluruh anak anak dan remaja mempunyai akte kelahiran, karna akte kelahiran sangat di perlukan untuk jenjang masa pendidikan

anak ke masa depannya" Jelasnya Ia menambahkan Pemkab Rohil juga semoga tidak lagi mendengar Warga Rohil kesulitan untuk pembuatan akte Kelahiran, "yang penting persaratannya di cukupi semuanya kita permudah" jelasnya Untuk membuat akte kelahiran mempunyai persaratan Ia menyaran kan untuk orang tua yang ingin membuat akte kelahiran harus melengkapi persaratan sebagai berikut : Surat keterangan dari bidan atau dukun bayi setempat, tanda tangan dua orang saksi yang menyaksikan kelahiran dan membawa surat nikah atau potokopinya, beserta KK dan KTP, katanya dan bagi anak yang usianya di atas 60 hari di sarankan agar lebih cepat dalam pengurusannya "karna dalam waktu dekat ini akan ada peraturan yang mengenakan denda apabila membuat akte kelahiran yang usia anaknya melebihi dari 60 hari," katanya(ULIL)

KPU Kerinci Minta Parpol Tunjuk Pengganti Caleg KERINCI – Dari hasil verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kerinci, sejumlah nama yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dinyatakan gagal. Untuk itu, KPU meminta kepada masing- masing parpol segera mengganti caleg dari partai mereka yang sudah dinyatakan gagal. Sehingga jumlahnya tetap terpenuhi, sesuai aturan yang ada. Divisi Pencalonan KPU Kerinci, Rusdy Marsam, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, KPU Kerinci menemukan sejumlah nama yang gagal masuk DCS. Partai politik, katanya, harus menunjuk pengganti yang gagal dalam waktu dekat ini. "Saat ini KPU masih melakukan verifikasi adminitrasi berkas caleg. Meski selesai semuanya ada sejumlah nama caleg yang gagal,

dan kita minta parpol segera menunjuk pengganti," ia mengatakan. Saat ditanya dari partai apa dan siapa nama caleg yang gagal itu, Mantan Sekretaris KPU Kerinci ini, enggan membeberkannya. "Yang pastinya ada yang gagal. Maka kita minta partai yang bersangkutan menunjuk penggantinya," ujarnya. Ia menambahkan, nama pengganti yang diberikan partai juga akan diverifikasi KPU Kerinci, sebelum diputuskan masuk daftar calon sementara. Mereka tetap melewati semua tahapan dan persyaratan yang sudah ditetapkan. "Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh KPU, maka akan masuk dalam Daftar Caleg Sementara (DCS). Nama-nama caleg yang masuk DCS akan diumumkan ke masyarakat," jelasnya.(BOY)

KPU Batalkan SK Perpanjangan KIP Subulussalam SUBULUSSALAM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, akhirnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan lima komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Subulussalam periode 2013-2018 hasil rekrutmen Komisi DPRK Subulussalam. Selain mengeluarkan SK pembatalan, KPU juga menerbitkan SK KIP yang baru. Demikian informasi yang diterima wartawan dar DPRK Subulussalam, Selasa kemarin. Penetapan komisioner KIP Kota Subulussalam periode 20132018 tertuang dalam SK KPU Nomor:451/kpts/KPU/2013 SK tertanggal 24 Mei 2013, perihal pemberhentian dan pengangkatan anggota KIP Kota Subulussalam. Sebelumnya KPU pusat sempat memperpanjang masa tugas komisioner KIP Kota Subulussalam, walaupun sudah merekrut dan menetapkan calon anggota KIP yang baru. Kebijakan itu mendapat protes keras dari pimpinan DPRK serta

pimpinan Komisi A DPR Aceh. Mereka menganggap KPU pusat telah mengangkangi UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. “Namun polemik ini reda menyusul pertemuan komisi A DPR Aceh, termasuk ketua DPRK Subulussalam dan Anggota Komisi A DPR Aceh dengan KPU Pusat, Bawaslu, Dirjen Otda dan Depdagri di 21 Mei 2013,” terang anggota Komisi A DPRK Subulussalam Bahtiar Husein. Bahtiar kepada wartawan koran ini memastikan proses pelantikan kelima komisioner KIP kota Subulussalam akan segera dilaksanakan. Adapun kelima anggota KIP periode 2008-2013 antara lain, Husein Saraan SH, Irwanto Harahap SH, Sumardi, Nurmaria dan Drs.Syarkawinur. Sedangkan anggota KIP priode 2013-2018 antara lain, Sumardi Pasaribu, Irwanto Harahap SH, Heri Muliadi SE,Drs.Syarkawinur dan Alamin.(KAR)

SUBULUSSALAM - Walikota Subulussalam Merah Sakti SH melantik lima anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) periode 2013-2018, Rabu (29/5) di Aula Dinas Pendidikan setempat. Acara dihadiri Wakil Walikota H.Affan Alfian Bintang, Wakil Ketua DPRK Karlinus, Pabung Kodim 0109 dan para SKPK serta Kepala Desa/Mukim serta OKP. Lima anggota KIP Subulussalam yang dilantik, Sumardi Pasaribu, Irwanto Harahap SH, Heri Muliadi SE,Drs. Syarkawinur dan Alamin. Walikota mengharapkan kepada Anggota KIP yang baru dilantik agar jangan mengabaikan kepada anggota KIP yang lama karena mereka tidak dapat lulus pada seleksi dalam penjaringan dari Pihak DPRK setempat karena pihaknya tidak bisa mencampuri hal tersebut. Kita harapkan agar mereka dapat meningkatkan tangungjawab sesuai tupoksinya serta jangan mau diintervensi dari pihak mana pun karena KIP itu adalah Independen maka benar sebagai Independen. “Saya yakin anggota KIP yang baru dilantik tidak mau dipengaruhi pihak tertentu. Saya yakin mereka benarbenar berjalan direl,”kata Walikota. Disebutkan Walikota tugas dan

tanggungjawab KIP jauh lebih berat daripada yang lalu. Oleh karena itu Sakti berharap agar KIP memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan kampung ”Sada Kata” ini agar ke depan yang lebih baik. “Jangan hanya meman-

faatkan masa jabatan melampiaskan kepentingan sesaat, tapi hadirlah di tengah-tengah masyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum,”katanya. Sakti mengaku memahami keinginan masyarakat yang meng-

harapkan kepastian pelaksanaan Pemilukada, karena selama ini masih pro kontra. Tetapi dirinya tidak mencampurinya, karena sudah diserahkan ke Pusat. “Kita tinggal menunggu kapan dilaksanakan,”ucapnya. (KAR)

butuhkan biaya yang lebih tinggi, oleh sebab itu di minta pada Pemerintah Kab.Madina agar menjadikan Puskesmas Siabu di jadikan RSU dan kepada DPRD Madina agar menyetujui permintaan masyarakat tersebut. Demikian di sampaikan tokoh Masyarakat Todung Mulia Lubis pada Kpk Pos, Senin ( 03/06). Di katakanya apa bila tidak bisa di jadikan Rumah sakit Umum minimal Pemerintah harus menjadi Puskesmas tersebut menjadi Puskemas Plus, karena hampir setiap hari masyaraka kec.Siabu selalu berobat ke RSU panyabungan sementara jarak tempuh

memakan waktu begitu lama. kata Todung. Puskesmas Plus yang di harapkan masyarakat tersebut harus buka 24 jam dan menyediakan dokter-dokter sepesialis agar masyarakat kec. siabu tidak tidak banyak memakan waktu untuk berobat dan ini harus menjadi perhatian pemerintah, karena Pemerintah telah menjamin kesehatan masyarakat dan besar harapan kami agar Puskesmas tersebut di alih pusingkan jadi RSU atau di jadikan Puskesmas Plus yang dapat buka 24 jam serta tersedianya dokter yang di butuhkan sama dengan RSU. ungkap

Todung. Camat Siabu Samsi S.sos yang di konfirmasi Wartawan mengatakan kalau memang anggaran Untuk Pembangunan RSU tidak cukup alangkah baiknya pemerintah menjadikan Puskesmas tersebut jadi Puskesmas Plus ,karena masyarakat hingga saat ini membutuhkan RSU karena jarak tempuh anatara kec.Siabu dan kec. Panyabungan kota sangat jauh dan kita berharap apabila tidak memungkinkan Puskesmas tersebut di jadikan RSU ada baiknya di jadikan Puskesmas Plus sehingga apa yang di buthkan olah masyarakat dapat terjawab, kata Samsi (TH)

Komnas Pendidikan dan Muspida Plus Gelar Musyawarah LANGSA - Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan Jakarta dan unsur muspida plus Kota Langsa, bersama wali santri, dan santri melakukan musyawarah untuk mencari solusi tentang masalah yang dihadapi di sekolah Yayasan Dayah Bustanul Ulum Madrasah Ulumul Quran (YDBU MUQ) di ruang rapat walikota setempat, Senin (3/6). Dari Komnas Pendidikan diwakili oleh Ketua Umum Komnas Pendidikan, R.Dedy C. Chasbullah, Ketua Devisi Hukum Komnas pendidikan, M Tampubolon. Sedangkan, Muspida yakni Wakil Walikota Langsa, Drs Marzuki Hamid MM, Ketua DPRK setempat, Jufri, Wakapolres Langsa, Kompol Nono, dan Kepala Kantor Kementrian Agama, Langsa, Drs. H. Yunus Ibrahim,M.Pd. Wakil Walikota Langsa, Marzuki Hamid, yang langsung memimpin rapat tersebut, mengatakan, pihaknya akan siap mem-

Cabup Kerinci dari PDIP Diproses KERINCI - DPD PDIP Provinsi Jambi mulai menggodok nama calon Bupati Kerinci. Diperkirakan akan ada enam calon bupati yang akan diproses untuk dimajukan sebagai calon bupati dari PDIP Provinsi Jambi. Sekretari Umum DPD PDIP Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan keenam calon bupati yang akan mengikuti mekanisme PDIP yaitu Murasman, Zulmanto, Deri, Adi Rozal, Sukman. "Minggu ini DPD akan melaksanakan Pleno minggu kita kirim ke DPP," ujar Edi pada Tribun, Selasa (4/6) Edi mengatakan calon bupati yang dikirim ke DPP adalah sebanyak dua orang namun bisa lebih dari itu tergantung pada DPD sendiri. Dia juga mengatakan aturan itu sudah sesuai dengan peraturan yang telah di atur PDIP tentang pencalonan kepala daerah.(BOY)

Masyarakat Siabu Harapkan Puskesmas Dijadikan RSU MADINA - Masyarakat Kec. Siabu mengaharapkan agar puskesmas yang ada di Kec Siabu di jadikan Rumah Sakit Umum ( RSU) mengingat bila ada yang sakit sangat jauh untuk berobat menuju Rumah Sakit panyabungan, sehingga pasien yang ingin berobat menuju panyabungan bertambah parah, akibat jarak tempuh antara Kec.Siabu dengan kec. Panyabungan Kota. Selama masyarakat selalu berobat ke Panyabungan dan membutuhkan waktu untuk menuju ke Ruma Sakit Panyabungan karena banyak pasien yang berobat harus rawat inap sehingga di

lussalam untuk menyusun ulang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada. Termasuk memastikan penyelenggaraan Pemilukada tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2012. Ini merupakan bagian dari upaya menghindari terjadinya konflik berkepanjangan antar lembaga. (KAR)

bantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di MUQ demi kelancaran proses pendidikan bagi anak-anak. "Namun, dengan adanya kedatangan Komnas pendidikan dapat segera terselesai konflik yang ini terjadi di sekolah, setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari wali santri dan santri dan pihak lainnya yang peduli terhadap dunia pendidikan."ujarnya. Wakapolres Langsa, Kompol Nono, mengatakan, terkait masalah sekolah ini yang terus saling menyerang antara dua kubu sehingga tidak ada penyelesaian, pihak kepolisian masih memberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara mufakat demi kelancaran proses pendidikan di sekolah."Yang jelas kami bila diperintahkan untuk menindak tegas akan dilakukan sesuai hukum yang berlaku dalam penyelesaian sekolah ini,"ujarnya. Diharapkan, agar segera

diselesaikan permasalahan ini, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini dan untuk bersamasama memikir nasib anak-anak kita dalam mengikuti prose belajarmengajar di sekolah lebih nyaman dan tentram seperti sebelumnya. Kejaksaan Negeri (Kajari) Langsa R Miftahol Arifin, SH, mengatakan, bila memang pengurus yayasan sekarang ini tidak bisa menyelesaikan konflik yang terjadi lebih baik mundur saja, agar dapat di urus oleh orang lain yang tidak mempunyai kepentingan dalam kepengurusan yayasan, sehingga masalah ini dapat segera diselesaikan demi kelancaran proses belajar-menjar di sekolah ini. Ketua Devisi Hukum Komnas pendidikan, M Tampubolon, mengatakan, pihak telah mendengarkan satu-persatu penjelasan terkait permasalahan MUQ , namun supaya berimbang pihaknya akan mendengar penjelasan dari pihak yayasan dengan melihat fak-

ta-fakta yang ada. Menurutnya, untuk menyelesaikan permasalahan ini bahwa dalam dunia pendidikan terutama mengenai kepengurusan sekolah harus lepas dari kepentingan unsur politik, karena bila tidak nasib dunia pendidikan akan carut-marut alias kacau-balau selama adanya campur tangan kepentingan politik. "Saya kira semua tokoh masyarakat disini sama-sama memikirkan nasib kedepan tentang dunia pendidikan karena pendidikan itu harus bebas dari unsur politik supaya independen dan dapat maju sesuai yang kita harapkan bersama,"ujarnya. Diharapkan, dengan pertemuan ini kita dapat kolindon untuk samasama menyelesaikannya secara arif dan bijaksana. Dimana Komnas pendidikan juga secara mekanismenya tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya kerjasama dengan pemerintah daerah setempat.(YAN)

Wakil Walikota Langsa Sidak ke Inspektorat LANGSA - Wakil Walikota Langsa, Drs Marzuki Hamid MM, melakukan inpeksi mendadak (Sidak) ke Inspektorat setempat, yang kantornya berada di Jalan Prof Majid Ibrahim Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat. Sidak tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung tingkat kedisplinan dan kinerja dari para Pegawai negeri Sipil (PNS) terutama dalam mengikuti apel pagi di lingkungan kantor dimaksud. Kedatangan Wakil Walikota ini, spontan membuat para PNS disana terkejut karena sekitar pukul 07.55 WIB kedatangannya sebelum dilakukan apel pagi. Ironisnya lagi, dalam sidak tersebut Kepala Inspektorat setempat, Jalaluddin, SE.MM tidak berada ditempat alias tidak melakukan apel pagi. Selain itu, dari jumlah PNS sebanyak 63 orang yang hadir menguikuti apel hanya 23 orang saja. Marzuki Hamid, mengatakan, seharusnya Inspektorat ini sebagai Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) dalam Pemko Langsa, merupakan instansi yang fungsi controlnya Pemko dapat memperlihatkan keteladanan, kedisplinan kerja,taat azas dan royal bukan seperti ini. Selain itu, Inspektorat salah satu SKPK yang berfungsi untuk mengawasi segala bentuk aktifitas kegiatan program pemerintah terutama dalam melakukan pencapaian visi misi walikota-wakil walikota Langsa selama lima tahun kedepan dapat terealisasi sebagaimana harapan kita bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Saya sangat kecewa sekali dengan instansi ini, yang seharusnya menjadi contoh teladan untuk semua SKPK dalam lingkungan Pemko, namun tidak seperti yang kita harapkan,” ujarnya seraya mengucapkan terimakasih kepada para PNS yang telah bekerja dengan bertanggungjawab sebagai aparatur pemerintah dan kedepan dapat bekerja lebih baik lagi.(YAN)

Disiplin PNS Kerinci Memprihatinkan KERINCI – Tingkat kedisiplinan PNS pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci memprihatinkan. Bahkan instruksi dan edaran dari kepala daerah diabaikan oleh para PNS. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci, Asraf mengatakan, saat ini tingkat Kedisplinan PNS dalam Kabupaten Kerinci sangat rendah, bahkan jauh dari normal. Dia juga sangat menyayangkan surat edaran

bupati Kerinci tidak dianggap tidak begitu penting oleh PNS. Salah satu kegiatan resmi yang telah dikuatkan dengan surat edaran bupati Kerinci adalah kegiatan Senam Kesehatan Jasmani (SKJ) pada jum’at pagi yang dilaksanakan dilapangan kantor bupati Kerinci. Saat acara itu hanya segelintir PNS yang hadir. Disebutkannya, dari 2500 PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten kerinci, hanya 60 orang PNS yang hadir

mengikuti kegiatan senam tersebut. Padahal, kegiatan itu merupakan acara resmi yang telah diikat dengan surat edaran Bupati Kerinci dan ditanda tangani Sekda Kerinci. “Dari 2500 PNS pada lingkup Pemerintah kabupaten Kerinci, hanya 60 orang yang hadir mengikuti SKJ. Ini sangat memprihatinkan,” ucap Asraf. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kedisiplinan PNS dalam Kabupaten Kerinci.

Sebaliknya, dalam pembuktiannya secara administrasi sangat sulit, karena PNS dilingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci sangat hebat berkilah. Sebab, meskipun yang hadir hanya segelintir, namun absensi terisi penuh. “Kemungkinan paginya mereka hadir, namun hanya mengisi absen saja. Kalau kita periksa absennya memang penuh, karena absen diisi dikantor. Namun yang hadir

hanya sedikit,” sebutnya. Disebutkannya, lemahnya tingkat kedisplinan PNS ini bakal berdampak kepada pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kerinci. “Jika PNS dari SKPD dalam Kabupaten Kerinci begini bagaimana dengan pemerintah di Tingkat Kecamatan. Untuk itu saya berharap adanya perhatian dari semua pihak terkait, sehingga, kedisiplinan PNS bisa lebih ditingkatkan,” tandasnya.(BOY)


KPK POS

7

E D I S I 255 10 – 16 JUNI 2013

POLITIK

SUMUT

Siswa MAN Panyabungan Jadi Paskibra Nasional MADINA - Afriya siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Panyabungan Kab. Mandailing Natal terpilih sebagai salah seorang utusan Paskibraka Provinsi Sumatera Utara ke Tingkat Nasional di Jakarta, terpilihnya Afriya setelah menyelesaikan seleksi yang berlangsung mulai tanggal 29 sampai 31 Mei 2013 di asrama Haji Medan. Demikian disampaikan Kadispora, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Madina, melalui Kabid Pemuda H. Muktar Hanafi Rangkuti, S.Pd. didampingi Kasi Pemberdayaan Kewirausahaan Pemuda H. Daniel Rangkuti, S.Pd yang merupakan koordinator Tim Seleksi Paskibraka Madina kepada wartawan diruangan kerjanya, senin (3/6). Dikatakan “Afriya yang merupakan siswi kelas 2 di MAN Panyabungan terpilih sebagai Paskibraka asal Madina yang sudah lulus seleksi dan dibawa ke Provinsi, Alhamdulillah Afriya terpilih sebagai salah seorang utusan

paskibraka Sumatera Utara untuk dibawa ke Nasional Jakarta”, sebut Muktar Hanafi. Kemudian dijelaskan Afriya di Medan dinyatakan lulus setelah melalui seleksi meliputi antara lain kedisiplinan dan fisik serta barisberbaris dan pengetahuan umum yang mencangkup latihan dasar kepemimpinan. Namun, selain itu keberhasilan yang diraih Afriya sebagai perwakilan Paskibra Sumut ke tingkat Nasional berkat do’a masyarakat Madina, sebut Muktar Hanafi. Kab.Madina pada tahun sebelumnya juga mengutus putra terbaik Madina untuk menjadi Paskibraka di tinggkat Nasional dan kita beharap agar setiap tahunya Madina selalu terpilih untuk menjadi peserta Paskibraka di tingkat Nasional, dan ini sangat kita harapkan di samping kebanggaan bagi masyarakat Madina juga mengharumkan nama Kbupaten Mandailing Natal di tingkat Nasional kata Muktar Hanafi.(TH)

Lahan Transmigrasi Teluk Bano Diduga Tumpang Tindih dengan HGU PT JJP KUBU–Lahan Transmigrasi Pedamaran Teluk Bano Rokan Hilir seluas 9220 hektar diduga terjadi tumpang tindih dengan HGU PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) Kubu. Lahan Transmigrasi tersebut telah memiliki Setifikat Hak diterbitkan Kantor Pertanahan Bengkalis tahun 1993 No.164 selaku pemohon Direktorat Jenderal Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Sedangkan HGU PT. JJP di Desa Sei.Besar teluk Nilap Kecamatan Kubu dan Bangko ujar Amat Srg. melaporkan kepada KPK Pos belum lama ini. Menurut Amat izin lokasi PT.JJP diterbitkan pada tahun 1996 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis Nomor 20-XI/IL/PGT/1996 tanggal 29 Nopember 1996. Seluas 11.000 hektar Sedangkan permohonan yang diajukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa seluas 20.000 hektar sesuai permohonan PT. JJP nomor 015/JJP/IX/96 tanggal 28 September 1996. Terletak didesa Sungai Besar teluk Nilap Kecamatan Kubu dan Bangko Masih kata Amat. Tumpang Tindih lahan HGU PT.JJP dengan Lahan Transmigrasi telah berlangsung sejak lama, atas dasar laporan Penghulu Desa Pedamaran kepada Dinasnaktransduk Propinsi Riau laporan tersebut ditindak lanjuti dengan membentuk Tim Penyelesaian Batas Dinas Tenaga Kerja Tranmigrasi dan Kependudukan (Disnaktransduk) Proponsi Riau tahun 2009 lalu telah melakukan pengukuran batas HPL (Hak Pengelolaan Lahan) transmigrasi dengan PT. JJP. katanya

Batas HPL Transmigrasi sebelah Utara berbatas dengan Desa Pedamaran sebelah Selatan berbatas dengan Desa Teluk Bano I sebelah Barat berbatas dengan Desa Teluk Bano I kesebelah Timur berbatas dengan Desa Teluk Bano II dan Sei. Rokan. Pengukuran HPL dilakukan oleh Tim Disnaktransduk Propinsi Riau dipimpin oleh Paniran anggota Tim dari Kepenghuluan Bakir Jenal, Rahmat, dan Ramli MZA. Oleh Tim Disnaknastranduk Prop Riau pengukuran batas HPL tersebut untuk ditindak lanjuti oleh Tim Penyelesaian Batas Pemkab Rokan Hilir agar HPL yang tumpang tindih dengan PT. JJP mendapat kejelasan, diinformasikan batas HPL transmigrasi tersebut belum juga di tindak lanjuti, Pemkab Rohil ujarnya Berbagai keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan bahwa areal PT. JJP diperkirakan membengkak menjadi 26.000 hektar, selain itu dikabarkan PT.JJP juga belum memiliki pelepasan hutan dari Kementerian Kehutanan, kabar beredar PT.JJP telah berpindah tangan kepada pihak lain, konon pemilik PT.JJP orang terkaya di Sumatera. Kepala Bidang Transmigrasi Disnaktransduk Propinsi Riau saat diupayakan untuk konfirmasi Rabu pekan lalu terkait dugaan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan PT.JJP dan dugaan pengalihan lahan transmihgrasi kepihak lain menurut sumber Kabid Transmigrasi tidak ada ditempat sedang keluar.(PUR)

Plt Walikota Medan Buka Diklat Pimpinan MEDAN - Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi berharap agar kegiatan Diklat Pimpinan yang diogelar Pemko Medan kerja sama dengan Badanb Diklat Pemprovsu ini dapat memupuk kedisiplinan, rasa kebersamaan, kepemimpinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas nantinya, jadikan ini sebagai motivasi diri untuk berbuat lebih baik kedepan dan semakin peka terhadap persoalan dalam dunia pelayayan public, mengingat salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikatakannya saat membuka acara Pendidikan dan Pelatihan tingkat IV Pemko Medan p;ola kemitraan dengan Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara angkatan 50 tahung anggaran 2013, Senin (3/6) di Balai Diklat PU Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Jalan Sakti Lubis/Busi Medan. “Dikllat Pimpinan ini merupakan media pembelajaran bagi pejabat Eselon IV dijajaran Pemko Medan untuk meningkatkan kapasitas selaku penmyelenggara pemerintahan di daerah, sehingga dapat tangguh dan handal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanannya dalam rangka mengemban amanat rakyat, “ ujar Eldin. Dikatakannya, Diklat kepempinan sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 101/2000, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi

kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural, selaku pejabat eselon IV, kompetensi tersebut mencakup antara lain mampu menjabarakan visi, misi dan strategi pembangunan nasional kedalam program instansi, memahami dan mewujudkan kepemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada unit-unit organisasi, melasklsankan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta merancang tindak lanjut yang diperlukan. Menurutnya, untuk mewujudkan kompetensi tersebut dibutuhkan komitmen, bekerja dengan ihklas dan cerdas melihat situasi, selaku pejabat eselon IV, sebagai unsur pimpinan di lini terdepan harus memiliki peran yang strategis dalam perencanaan program pembangunan di Kota Medan, dan terus mengasah keahlian dalam menjawab tantangan kehidupan yang semakin komp[leks, dinamis, terlebih saat ini kemajuan tehnologi yang pesat, diringi dengan meningkatnya tuntutan pelayanan public. Kepala Kantor Diklat Kota Medan Drs Ramlan Tarigan dalam laporannya mengatakan, diklat ini berlangsung 3 Juni sampai 8 Juli 2013 dengan jumlah peserta 30 orang pejabat styruktural eselon IV di lingkungan Pemko Medan, dengan tenaga pengajar dari Badan Diklay Provinsi Sumatera Utara, UNIMED dan Pemko Medan.(VIN)

25 Juli Soft Operasi Bandara Kualanamu MEDAN - Deputi Setwapres Bidang Ekonomi Tirta Hidayat mengatakan, pada 25 Juli 2013 ini akan dilakukan soft operasi Bandara Internasional Kualanamu, artinya pada saat itu semua aktifitas yang ada di Bandara Polonia Medan akan dipindahkan ke Bandara yang baru ini, dilakukan soft operasi ini nantinya segala hal yang kurang dapat dibenahi secara bersama, jadi diharapkan dari 25 Juli sampai awal September ini kita punya beberapa waktu untuk melakukan perapian sehingga hal-hal yang kurang bisa kita perbaiki, baik itu lanskapnya, penghijaunnya dan lainnya Dikatakannya terkait dengan dilaksanakan soft operasi Bandara Kualanamu ini dimintakan kepada Pemerintah Kota Medan untuk segera menyelesaikan tempat

parkir yakni disisi timur Lapangan Merdeka, selain itu juga tempat penyeberangan sky Bridge yang pembangunan tertunda segera diselasaikan, sedangkan lahan parkir yang saat ini masih ditempati para pedagang dimintakan dalam dua hari ini harus sudah kosong, Hal ini dikatakannya saat melakukan peninjauan Bandara Kualanamu, Selasa (4/6), selain Deputi Setwapres bidang ekonomi beserta rombongan, hadir Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi EldinS MSi, Sekda Ir Syaiful Bahri, Dirut PT Angkasapura II Persero Trisnoko, Dirjen Perkretaapian Ikhwanul, Chief of PIU Bandara baru Kualanamu Joko, Dirut PT KAI Persero, Komisaris Utama PT Angkasapura II Persero, serta

Instansi, Lembaga dan Pemerintah daerah lainnya. Menurutnya, Bandara Kualanamu ini cukup bagus, masalah yang kurang disana sini akan dibenahi, kita memaklumi awalnya masyarakat yang datang kesini cukup repot tetapi setelah sampai disini nantinya akan sejuk dan enak ini suatu hal positif, nantinya semua akses ini kan kita atasi dengan benar dan menjadi catatan yang penting bagi kita, tempat yang bagus tidak bisa didatangi jugakan jadi maslah. “Mulai 25 Juli ini kita melakukan soft operasi Bandara Kaulanamu jadi sejak tanggal tersebut semua aktifitas di Bandara Polonia sudah dipindahkan ke Bandara yang baru ini, yang pastinya disebut soft tentu belum sempurna masih ada kekurangan disana sini, “ ujar Tirta

Hidayat. Ditambahkannya, didalam melakukan oparesional Bandara Kualanamu hal yang perlu dilakukan adalah akses tranportasi serta urtilitasnya, akses itu adalah seperti tranportsi kreta Api dinilai sudah siap, namun masalah akses jalan darat yakni jalan arteri menjadi kebutuhan, informasi dari PU Bina Marga Sumut, selain jalan arteri banyak akses jalan lain yang bisa ditempuh menuju Bandara Kualanamu dari Medan, Lubuk Pakam dan lainnya sedangkan untuk akses jalan Tol ini memerlukan butuh waktu. Lebih lanjut Deputi Setwapres mengungkapkan, untuk lahan parkir dilapangan Merdeka dinilai sudah cukup, karena nantinya para penumpang tidak semuanya menggunakan jasa transportasi Kreta

Masyarakat Bangko Dead Line PT. TMP 20 Hari BAGANSIAPIAPI - Masyarakat Bangko gerah dengan sikap PT.Tunggal Mitra Plantations (TMP) Pematang Damar pasalnya, untuk kali ke 2 panggilan DPRD Rohil tidak di gubris. Panggilan hearing DPRD Rohil yang ke 2 dijawab melalui tertulis, melalui surat No.140/TMP/UM/PSSD/V/13 tertanggal 31 Mei 2013. Ditujukan kepada DPRD Rokan Hilir Perihal penjelasan permasalahan lahan masyarakat Bangko (Mahidin CS) ditanda tangani oleh, Y lambang Setyo Putro Direktur I PT.TMP. Dalam surat PT.TMP tersebut disebutkan bahwa PT.TMP tidak berada diwilayah Bangko Kiri. Dijelaskan bahwa lokasi perkebunan PT.TMP terletak di Desa Pematang Damar menyikapi isi surat PT.TMP tersebut seakan-akan bahwa PT.TMP tidak ada masalah dengan masyarakat Bangko Kiri terkesan PT.TMP tidak pernah melakukan penyerobotan lahan masyarakat Bangko (Mahidin CS) Padahal Desa Pematang Damar adalah pemekaran dari Desa Bangko Kiri dulunya Desa Pematang Damar adalah dusun Pematang Damar ujar Ketua Tim Reformasi Bangko Busmedi didampingi Sekretaris Tim Aripin Jumat pekan lalu melalui hubungan seluler. Atas jawapan PT.TMP tersebut Busmedi bersama para pemilik tanah akan melakukan penguasaan lapangan

terhadap lahan yang diklaim masyarakat Bangko yang diserobot PT. TMP. Thn 1996-1997 lalu. Penguasaan lahan masyarakat seluas 2415 hektar merupakan harga mati dan kami (Busmedi CS) siap mati sahid, untuk mempertahankan hak, dan marwah kami selaku putra tempatan. Hak kami dirampas, akibatnya 15 tahun masyarakat menderita, kehilangan mata pencaharian. PT.TMP Kami beri waktu 20 hari sejak surat tersebut diterima masyarakat/tim reformasi. Ketus Busmedi Lahan masyarakat Bangko yang dirampas PT.TMP seluas 2415 hektar yang telah ditanami karet 1700 hektar, dan 400 hektar lahan perladangan palawija sementara sekitar 300 hektar lebih lahan yang sudah dihimas tumbang, siap tanam. Dokumentasi penyerobotan lahan masyarakat Bangko oleh PT.TMP ketika itu, masih tersimpan, sampai dengan anak cucu kami kelak ujarnya Masih kata Busmedi. Pernyataan Y.Lambang Setyo Putro tersebut memicu kemarahan masyarakat Bangko bahwa PT.TMP perusahaan yang dilahirkan pada zaman “Orde Baru” tersebut, ternyata masih berbau kapitalis, katanya Kesepakatan kesediaan pihak PT.TMP melaksanakan kerjasama dengan masyarakat Bangko melalui pola KKPA berupa perkebunan kelapa sawit seluas 2.500 hektar, ditanda tangani JG

Rambe mewakili PT.Tunggal Mitra Plantations dari pihak masyarakat diwakili Busmedi. Turut mengetahui Bupati Bengkalis H.Fadlah Sulaiman SH tanggal 19 Desember 1998. Ternyata hanya kamuflase semata, alias pembohongan. Sudah terlalu lama, masyarakat menunggu pola KPPA tersebut, ujarnya Menejer PSD PT. Tunggal Mitra Plantations Maryono yang berkantor di Jln. Riau Ujung Pekanbaru ketika diupayakan KPK Pos untuk konfirmasi untuk kali ke 3. tidak penah bersedia ditemui, dengan alasan yang tak jelas disampaikan melalui resepsion PT.TMP, Maryono tidak ada ditempat, lagi keluar. Anirzam akitifis LSM GPKDR Rohil menyikapi pernyataan Direktur I PT.TMP adalah pelecehan terhadap BPN Pusat, Gubernur Riau dan Bupati Rokan Hilir, terkait kerjasama pola kemitraan antara masyarakat Bangko dengan PT.TMP. yang tidak direaslisasikan oleh PT.TMP. Sesuai motto Bupati Rokan Hilir Annas Maamun “Berani Bela Masyarakat (BBM) sudah saatnya Bupati Rohil “turun tangan”, menyelesaikan sengketa lahan antara Masyarakat Bangko dengan PT. TMP. Permasalahan lahan masyarakat Bangko jika tidak diselesaikan merupakan “bom waktu” yang dapat menimbulkan tidak kondusifnya daerah tersebut. ujar Anirzam belum lama ini. (PUR)

Api menuju Bandara Kualanamu, dan untuk mengantisipasi bila terjadi oper kapasitas parkir lapangan Merdeka, nantinya akan dilihat perkembanganya tentunya akan kita mencari tambahan lahan lain. Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi mengatakan, pemerintah Kota Medan tetap komit mendukung pembangunan Bandara Kaualanamu, namun diakuinya ada kendala sedikit namun ini tidak mengurangi karena akan menyesuaikan jadwalnya, percepatan pembangunan sky-bridge dan lapangan parkir city chek in ke Bandara Kualanamu akan segera dilakukan eksen. Dalam dua hari ini para pedagang buku segera dipindahkan, tertundanya ini karena keterlambatan waktu pelaksana pekerjaan.(VIN)

Warga Minta Kecamatan Batahan Lepaskan Ke Sumbar MADINA - Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal selalu diposisi anak tiri. Perhatian pemerintah daerah selalu minus, terutama infrastruktur mengakibatkan jalan ke sana compang camping. Jika begini terus, sebaiknya Batahan masuk ke Provinsi Sumatera Barat saja agar lebih baik infrastruktur dan kesejahteraan rakyatnya. Sejak Kecamatan Batahan defenitif di era Tapanuli Selatan hingga era Mandailing Natal, perhatian sangat minim,” kata Amiran tanjung salah satu masyarakat pemerhati pembangunan di desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan III Kabupaten Mnadailing Natal (Madina) Rabu (05/06). Amiran tanjung mengungkapkan, kondisi jalan yang compang camping menyebabkan biaya transportasi sangat tinggi bagi warga Batahan, Kondisi ini tak pernah berubah. Masyarakat Batahan yang akan keluar menuju kota Natal saja harus mengeluarkan uang diatas Rp.100.000 ribu sekali jalan, via laut. Katanya Bila kita melakukan pembedahan terhadap APBD tahun anggaran 2013, pembangunan kewilayah Pantai barat sangat minim terutama untuk kecamatan Batahan. Ungkapnya Ali Hanafiah Anggota DPRD Madina pernah mengungkapkan, saat Pilkada lalu, Bupati Hidayat Batubara sangat rajin turun ke kec. Batahan dan menyatakan bersedia membangun jalan mulai dari Kecamatan Sinunukan ke kec. Batahan. Namun, saat ini kondisinya sangat cukup parah, bahkan bila di musim penghujan seperti sekarang ini, kondisi jalan berlobang-lobang seperti kubangan kerbau. Keluhan-keluhan masyarakat ini harus secepatnya ditanggapi oleh Bupati Madina Hidayat Batubara, dan masyarakat sangat berharap agar Bupati untuk turun secara langsung ke sana, tegasnya.(TH)

Kehadiran PT. M3 Sengsarakan Masyarakat MADINA - Sudah enam tahun PT.M3 ( Madinah Madani Mining ) hadir di Kel Tapus namun hingga saat ini belum mempelihatkan niat baiknya untuk pembangunan di Kelurahan Tapus tersebut bahkan hingga saat ini keberadaan PT.M3 hanya sengsarakan masyarakat dan terjadinya perpecahan di tubuh masyarakat itu sendiri. Demikian disampaikan S. Nasution tokoh Pemuda Tapus kepada Wartawan di Panyabungan selasa ( 04/06) di katakanya sejak tahun 2007 perusahaan yang bergerak di bidang tambang emas ini hingga saat terus menjadi wacana perbincangan masyarakat di antaranya ada yang mendukung dan ada yang menolak kebera-

daan PT.M3 Di ketahui sebelumnya bahwa izin yang di miliki oleh PT.M3 adalah izin tambang Boksid namun pakta di lapangan emas yang lebih banyak di hasilkan dari tambang tersebut hal ini telah menyebabkan kerugian Negara yang mana seharusnya PT.M3 harus membayar pajak sesuai dengan yang di tambang ternyata pajak boksid yang di bayar. Kita masyarakat tapus mendesak agar Kadis pertambangan jangan menerima setoran saja dari perusahaan akan tetapi harus berbuat kalau perusahaan telah menyalahi aturan tolong beri tindakan jangan di biarkan sehingga masyarakat yang di rugikan atas keberadaan PT.M3 tersebut, bukan itu saja belakangan ini Dinas Kehutanan

Kab.Madina juga menemukan adanya Ilegal Loging yang telah di lakukan oleh PT.M3 dan di manfaatkan untuk pembangunan barak karyawan namun hingga saat ini persoalan Ilegal tersebut diam begitu saja. Diduga kuat Dinas Kehutanan telah sekongkol dengan pihak perusahaan agar persoalan Ilegal Loging tidak di munculkan kepermukaan, karena sebelumnya Dinas Kehutanantelahmenyatakan bahwa PT,M3 melakukan Ilegal Loging dan memanfaatkan hasil hutan tersebut untuk pembangunan barak karyawan. Lanjut S.Nasution” bukan itu saja hingga saat ini PT.M3 hanya sebagian kecil putra Daerah yang di pekerjakan di Perusahaan tersebut sementara orang yang bukan putra Daerah banyak yang

bekerja di perusahaan tersebut bahkan mendapatkan posisi jabatan di perusahaan, sementara Putra Daerah hanya di jadikan buruh harian lepas saja. Dan ini sangat tidak adil bagi masyarakat mengapa orang luar bisa mendapatkan jabatan di perusahaan tersebut sementara Putra Daerah yang tinggal di kel. Tapus tidak di berikan jabatan dan ini sangat tidak logis bagi masyarakat karena di ketahui hanya enam orang saja masyarakat tapus yang kerja di perusahaan dan itupun menjadi buruh harian lepas sementara PT.M3 pernah menjanjikan bahwa tenaga kerja harus 60 persen dari masyarakat Tapus, namun buktinya bohong belaka lebih baik PT.M3 angkat kaki dari Kel.Tapus.katanya.

Masih” kesengsaraan masyarakat akan terasa lima tahun yang akan datang karena pihak perusahan telah membeli lahan masyarakat yang berada di wilayah izin lokasi PT.M3 dan kemana nantinya masyarakat mencari nafkah sementara hutan telah gundul di babat olah PT.M3, dan dimana aparat penegak hukum ? Tanya S.Nasution. Direksi PT.M3 Lukito Widodo dan Humas Pt. M3 Darno yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Desa Sido Makmur yang di konfirmasi wartawan via telepon tidak dapat di hubungi, bahkan di SMS juga tidak ada balasan, hingga berita ini di kirimkan ke meja redaksi belum ada jawaban dari Pihak Perusahaan.(TH)


KPK POS

13

E D I S I 255 10 – 16 JUNI 2013

Rubrik KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang PADA umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana, maka DPR RI dan Presiden RI menyusun dan menetapkan UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (ACCH)

Bahas Pemilu Berintegritas, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie Temui Pimpinan KPK PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie yang hadir untuk berkoordinasi terkait pemilu berintegritas dan Sistem Integritas Nasional (SIN) yang saat ini sedang digarap KPK. Pada acara yang berlangsung pada Jumat (7/6) di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, ini, Jimly yang didampingi anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait dan Kepala Biro Sekretariat DKPP Gunawan, bertemu dengan Abraham Samad, Zulkarnain, Adnan Pandu Praja, serta pejabat struktural KPK. “Sistem

integritas yang dibangun KPK ini ada kaitannya dengan DKPP untuk menjaga integritas pemilu. Untuk membangun integritas pemilu, dimulai dari penyelenggaranya,” ucap Jimly. Menurutnya, SIN penting untuk kembangkan supaya sistem hukum dan etika bisa saling menunjang. Dalam pengawasan pemilu tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, namun juga perlu adanya upaya memperkenalkan sistem etika nasional. “Apalagi kita punya Pancasila dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini penting kita kembangkan dan lembagakan

menjadi sistem bernegara,” lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. Dalam pertemuan tersebut, Adnan Pandu Praja menjelaskan bahwa pemerintah mengamanatkan kepada KPK untuk membangun sistem integritas. Menurut Adnan, di mata KPK, integritas merupakan sebuah solusi. “Dalam hal ini kita bukan bicara tentang individu-induvidu, melainkan pilar-pilar dalam membangun bangsa. Kita mengkonsepkan sistem integritas ini untuk semua penyelenggara negara, baik ekskutif, lengislatif, maupun yudikatif,” jelasnya. Adnan memaparkan, SIN

adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Korupsi diyakini berkurang apabila setiap pilar memiliki akuntabilitas horisontal, yang mendistribusikan kekuasaan sehingga tidak ada monopoli dan kebijakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. “SIN ini dibentuk atas kesadaran bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, maka untuk memberantasnya diperlukan konsep yang utuh, mendasar, terintegrasi, dan berkelanjutan,” paparnya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Zulkarnain menambahkan,

KPK mendukung terciptanya pelaksanaan pemilu yang bersih dan berintegritas. Zulkarnain menyoroti sumber dana dari asing untuk pelaksanaan pemilu yang menurutnya rawan untuk diselewengkan."Perlu etika dalam pelaksanaan pemilu. Tawaran dana-dana asing ini rawan, karena tidak diaudit," kata Zulkarnain. Menurutnya, sumber dana pelaksanaan pemilu lebih baik berasal dari kas negara, baik APBN ataupun APBD. "Intinya, kita mendukung DKPP menciptakan pemilu yang berintegritas dan berkualitas, sehingga melahirkan pejabat pubik yang berintegritas," tandas Zulkarnain.(HUMAS)

ICW Menangkan Kunci Jawaban UN di KIP KABAR baik datang dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada 28 Mei 2013 lalu, KIP memutuskan untuk memenuhi sebagian permintaan informasi ICW tentang Kunci Jawaban Ujian Nasional (UN). Ketua Majelis Komisioner sidang sengketa informasi, Alamsyah Saragih, memutuskan bahwa kunci jawaban Ujian Nasional untuk soal Matematika paket A69, B71, C86, D45, E57, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) paket A51, B63, C75, D36, dan E48 adalah informasi yang terbuka bagi publik. “Namun hanya sebatas melihat, tidak menyalin atau mencatat,” jelas Alamsyah. Kunci jawaban Bahasa Inggris, di lain pihak, merupakan informasi yang dikecualikan. Sebab, paket soal yang jawabannya bocor tidak diketahui dengan jelas. Majelis memutuskan bahwa jika kunci jawaban dibuka, resikonya akan

memengaruhi perkembangan Bank Soal. Siti Juliantari, Peneliti ICW, berkomentar, “ICW cukup puas dengan keputusan KIP. Meskipun hanya dapat menilai, paling tidak kami bisa mengonfirmasi sejauh mana kebenaran bocoran kunci jawaban tersebut. Sebab, selama ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernah mengusut tuntas bocoran-bocoran kunci jawaban yang selalu beredar setiap tahunnya. Sehingga tidak pernah diketahui bahwa bahwa bocoran-bocoran ini benar atau tidak,” tukas Tari. Komisi Informasi memberikan waktu 14 hari kerja baik bagi pihak pemohon (ICW) dan pihak termohon (Kemdikbud) untuk mempertimbangkan kemungkinan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika tidak setuju dengan putusan KIP. (ICW)

Masa Pendaftaran Sekolah Anti Korupsi Diperpanjang UPAYA pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat panjang. Ditambah lagi, taktik korupsi makin canggih dan para pelaku tindak pidana korupsi tak segan melawan balik. ICW melihat kebutuhan akan hadirnya pejuangpejuang baru dalam gerakan antikorupsi di tengah padatnya agenda pemberantasan korupsi. Maka, ICW menggagas Sekolah Anti Korupsi (disingkat SAKTI) untuk merekrut orang-orang yang punya semangat pemberantasan korupsi dan mau mengabdi dalam gerakan antikorupsi. Melihat antusiasme masyarakat tentang SAKTI, ICW memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran. Illian Deta, Koordinator Divisi Kampanye Publik dan Penggalangan Dana menyatakan, “Kami melihat antusiasme luar biasa. Ternyata banyak yang berminat mengikuti SAKTI, namun terkendala jadwal akademik, misalnya. Sehingga, kami memperpanjang masa pendaftaran,” jelas Illian. Masa pendaftaran Sakti diperpanjang hingga 7 Juni 2013. Peserta yang lolos akan diumumkan pada tanggal 14 Juni 2013. Sakti akan dilaksanakan pada 24 Juni hingga 3 Juli 2013. Pendaftaran SAKTI terbuka untuk umum seluruh Indonesia, dengan syarat akademis mahasiswa tingkat akhir atau telah lulus D3/ S1 dari jurusan apapun. Pendaftaran dibuka secara online, dan informasi serta formulir pendaftaran dapat diunduh di website resmi ICW dengan tautan antikorupsi.org/form/sakti-2013. Peserta yang lolos seleksi

SAKTI akan dihubungi langsung oleh panitia dan nama-nama mereka akan dipublikasikan di website resmi ICW. ICW menghimbau para peminat SAKTI untuk menghindari penipuan. ICW tidak memungut biaya selama masa pendaftaran. Hanya peserta yang lolos sajalah yang akan membayar biaya komitmen selama sekolah. Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) ICW memfasilitasi pendidikan antikorupsi termasuk hubungannya dengan hukum, korupsi politik, analisis anggaran, pelayanan publik, peradilan, investigasi kasus korupsi, dan gerakan sosial antikorupsi bagi para peserta SAKTI. Lewat SAKTI, ICW akan merekrut kader-kader baru untuk ditempatkan bekerja di ICW. SAKTI juga mengasah para peserta sehingga ketika mereka kembali ke lembaga atau daerah asalnya, mereka bisa ambil bagian dalam gerakan antikorupsi. Para peserta SAKTI juga bisa mendapat kesempatan untuk bekerja di organisasiorganisasi masyarakat sipil jejaring ICW, yang memiliki semangat antikorupsi dan kemajuan bagi Indonesia. “Gagasan besar SAKTI adalah kaderisasi. ICW akan memilih beberapa yang terbaik untuk ditempatkan di ICW. Peserta yang lain juga dididik untuk menjadi relawan antikorupsi,” jelas Danang Widoyoko, Koordinator ICW. Para peminat dapat menghubungi ICW untuk tanya jawab lebih lanjut, di (021)790-1885, email ke icw@antikorupsi.org atau humas@antikorupsi.org , serta berinteraksi lewat akun twitter resmi ICW @sahabatICW. (ICW)

Pemohon mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar (kanan) berbincang dengan kuasa hukumnya seusai menjalani sidang praperadilan SMS gelap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (5/6). Dalam sidang Praperadilan Antasari, Polri menegaskan menolak permintaan praperailan yang diajukan oleh mantan Ketua KPK Antasari Azhar, dikarenakan barang bukti yang dibutuhkan belum juga diterima pihak Polri.

Dana Bantuan Koruptor PEMERINTAH setiap tahun mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk dana bantuan sosial. Jumlahnya sungguh fantastis. Pada periode 2007-2011, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 300,94 triliun untuk tingkat daerah dan pusat. Tahun 2012, alokasi dana bansos sekitar Rp 47 triliun dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 63,4 triliun. Sayangnya, penyaluran dana bantuan sosial (bansos) rawan diselewengkan dan melenceng dari tujuan awalnya, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Potensi terjadi penyimpangan atau korupsi sangat tinggi mengingat alokasi dana bansos yang sangat besar. Korupsi dana bansos sudah menjadi wabah seperti penyakit karena menyebar ke sejumlah daerah. Pada 2007, Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan adanya realisasi anggaran bansos sebesar Rp 1,015 triliun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pemeriksaan BPK semester I/ 2010 juga menemukan penyimpangan penggunaan dana bansos di 19 provinsi yang nilainya mencapai Rp 765 miliar. Potensi korupsi dana bansos di sejumlah pemerintah daerah juga sudah diingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajian yang dibuat pada 2011. KPK menemukan persoalan dana bansos dalam dua aspek utama, yaitu regulasi dan tata laksana. Ketidaksinkronan regulasi Dari aspek regulasi, KPK menemukan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait bansos. Juga tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur

tentang keadilan dalam pengelolaan dana bansos. Dalam aspek tata laksana ditemukan sejumlah masalah dalam proses penganggaran, penyaluran, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Peruntukan dana bansos juga sangat bervariasi, mulai dari kepentingan pribadi dan atau keluarga, menyumbang tempat ibadah, membantu organisasi masyarakat atau keagamaan atau kepemudaan dan tokoh agama, hingga membiayai klub sepak bola di daerah. Modus korupsi dana bansos biasanya beragam. Modus yang sering terjadi adalah pemberian bantuan tanpa pengajuan, pemberian bantuan melebihi alokasi, pemotongan bantuan, pemberian bantuan tanpa pertanggungjawaban penggunaan, dan proposal atau bantuan fiktif. Potensi penyimpangan terjadi karena tidak ada pedoman umum yang rinci tentang penyaluran dana bansos. Selain itu, mekanisme penyaluran dana yang dibuat pemerintah daerah sering kali dipengaruhi kepentingan elite politik atau partai politik tertentu. Alokasi dana bansos biasanya mengalami peningkatan

menjelang penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Contoh terbaru terjadi di Jawa Barat (Jabar). Dana bansos menjelang Pilkada 2013 dilaporkan meningkat dari sebelumnya Rp 173,2 miliar menjadi Rp 4,8 triliun. Alokasi dana bansos di antaranya untuk bantuan 5.304 desa di Jabar, masing-masing desa menerima Rp 100 juta (Kompas, 19/2). Kenaikan jumlah dana bansos secara berlipat dari tahun sebelumnya juga terjadi di daerah lain yang akan menyelenggarakan pilkada pada tahun 2013 seperti Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tidak dapat dimungkiri, akibat penyimpangan yang terjadi, dana bansos menjelma menjadi dana bantuan koruptor. Korupsi dana bansos melahirkan sejumlah aktor atau pelaku utama korupsi seperti kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta anggota dan pimpinan parlemen daerah. Aktor lain yang juga terlibat adalah pengurus yayasan, panitia pembangunan rumah ibadah, lembaga

pendidikan, partai politik, ataupun organisasi masyarakat. Dari sekian banyak aktor, kepala daerah yang mencalonkan kembali (petahana) paling sering memanfaatkan peluang ini karena memiliki berbagai kewenangan untuk menentukan anggaran. Aturan yang longgar dan tidak adanya transparansi menyebabkan dana bansos rawan disimpangkan dan hanya bisa diakses atau dinikmati kelompok tertentu yang dekat dengan elite penguasa. Dua pendekatan Menyelesaikan persoalan wabah korupsi dana bansos sesungguhnya dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu penindakan dan pencegahan. Dari aspek penindakan, kasus korupsi dana bansos yang terjadi harus segera diproses secara hukum hingga ke pengadilan. Hal ini penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku atau terapi kejut bagi calon pelaku yang mencoba merampok dana bansos. Realitasnya, sudah banyak kasus dana bansos yang telah diproses penegak hukum. KPK melansir, sampai 2012 sedikitnya 20 kasus korupsi dana bansos ditangani KPK di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Baik Kejaksaan maupun Kepolisian—dalam catatan Indonesia Corruption Watch— sejak 2007-2012 telah menangani sedikitnya 120 kasus korupsi dana bansos di seluruh Indonesia. Dana bansos yang dikorupsi mulai dari jutaan rupiah hingga ratusan miliar rupiah. Sebagian pelaku bahkan telah dihukum bersalah dan dijebloskan ke penjara. Sementara dari aspek pencegahan, setidaknya ada dua alternatif yang bisa dipilih untuk menghindari terjadinya korupsi dana bansos di masa mendatang.

Pertama, penghapusan alokasi dana bansos dalam anggaran daerah dan nasional. Usulan ini pernah dilontarkan BPK pada 2011 karena seringnya lembaga ini menemukan penyaluran bantuan sosial di daerah yang sebagian besar tidak jelas pertanggungjawabannya. BPK merekomendasikan pos anggaran bantuan sosial dihapus dan diganti dengan metode lain. Kedua, menghentikan sementara (moratorium) penyaluran dana bansos, terutama di daerah yang akan menggelar pilkada. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kembali penyalahgunaan dana bansos dan menjamin proses pilkada berjalan secara lebih fair. Pada masa moratorium, pemerintah sebaiknya menindaklanjuti hasil kajian KPK tentang dana bansos, khususnya pada bidang regulasi dan tata laksana. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, termasuk perubahannya yang saat ini menjadi pedoman dalam pengelolaan dana bansos. Regulasi tersebut masih dinilai lemah dari aspek transparansi dan akuntabilitas serta masih membuka peluang bagi legalisasi korupsi dana bansos. Kementerian Dalam Negeri dapat melibatkan KPK dalam membuat aturan khusus yang rinci dan ketat terkait dengan pengelolaan dana bansos. Tindakan pencegahan ini penting dilakukan untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar dan mencegah terulangnya praktik korupsi dana bansos. Pada akhirnya, dana yang berasal dari rakyat harus kembali kepada rakyat dan bukan untuk koruptor. Emerson Yuntho Anggota Badan Pekerja ICW


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 255 10 - 16 JUNI 2013

Bupati Ditahan KPK, Pejabat Eselon II, III dan IV Tetap Dilantik MADINA - Meski Bupati Mandailing Natal (Madina) H Hidayat Batubara SE di tahan KPK terkait Operasi tangkap tangan (OTT), Pejabat eselon II, III dan IV tetap di lantik oleh Sekda Madina Daud Batubara sejumlah 163 orang di Gedung Serbaguna Desa Parbagunan kec. Panyabungan Kota, Rabu (05/06). Sementara dalam surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian struktural di lingkungan Pemerintah Kab. Madina telah di tetapkan pada tanggal 14 Mei 2013, namun adanya penangkapan atau OTT di rumah pribadi Bupati Madina pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di undur oleh pejabat Negara Sekda Madina. Pidato Bupati Madina Hidayat Batubara diwakili Sekda Madina Daud batu-

bara menyampaikan kepada 163 Pejabat bahwa dilaksanakan pelantikan berdasarkan evaluasi yang telah kami lakukan atas kinerja pejabat yang ada di pemerintahan ini. Demikian pula dengan tuntutan dari organisasi, dimana mutasi jabatan hal yang lumrah dan biasa untuk pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam menyelenggarakan roda pemerintahan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan guna untuk mencapai visi misi Kab. Madina yaitu menuju terwujudnya masyarakat Madina yang relegius, cerdas, sehat, maju dan sejahtera. Bupati juga mengharapkan kepada pejabat yang baru di lantik agar menjalankan tugasnya dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Madina. (TH)

KAMP Paluta, Minta KPU Profesional dan Tak Berpihak PALUTA - Sekitar 60-an mahasiswa mengatasnamakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Pemuda Padnglawas Utara (KAMP PALUTA) berbondong-bondong mendatangi kantor KPUD Padang Lawas Utara (Paluta) melakukan unjuk rasa. Massa menuntut KPUD mandiri, jujur, adil, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas dalam melaksanakan Pemilukada. Hal itu sesuai ketentuan UU Nomor 25 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut para pengunjukrasa, indikasi dugaan pelanggaran terkait penggandaan nama atau data pendukung calon calon perseorangan. Dugaan pelanggaran itu dilihat dari adanya jumlah angka dalam NIK yang berbeda. Ini tentu sangat kita sayangkan seolah-olah masyarakat Paluta bodoh dan hal itu sungguh jauh dari cita- cita pemekaran, yakni mencerdaskan masyarakat. “Hari ini saja sudah curang bagaimana setelah esok hari memimpin,” ujar mahasiswa. Oleh karena itu, KAMP PALUTA melalui pimpinan

aksi Hendra Ibraim Siregar, Amsal Parulian Hasibuan dan Parsatuan Siregar, menyatakan sikap, antara lain meminta KPUD lebih jeli, teliti dalam menjalankan tupoksinya. Meminta KPUD segera mencabut/membatalkan hasil rapat pleno KPUD tentang pernyataan telah memenuhi Syarat atas pasangan calon yeng melalui perseorangan dengan nomor : 25/BA/V/2013, karena masih terindikasi adanya kecurangan dukungan. Meminta Panwaslu Paluta untuk menelaah kembali hasil verifikasi dan rekapitulasi KPUD Paluta agar tidak terkesan adanya konspirasi. Juga meminta PANWAS melaporkan dugaan temuan pelanggaran ke DKPP. Meminta KPUD dan PANWASLU yang meloloskan calon terindikasi melakukan kecurangan, agar berhenti atau mengundurkan diri dari jabatan masing-masing. Menyikapi tuntutan para pengunjukrasa, Ketua KPUD Ali Ansor Siregar berjanji akan melakukan verifikasi ulang atas temuan-temuan yang sampaikan oleh mahasiswa dalam waktu dekat. (DATUK)

Perjuangan The Founding Fathers Teladan Bagi Generasi Muda GUNUNGSITOLI - Walikota Gunungsitoli Drs Marthinus Lase M.Sp mengatakan bahwa melalui Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) mari kita kenang kembali bagaimana semangat perjuangan The Founding Fathers sebagai teladan bagi generasi muda, mereka telah berjuang tanpa pamrih, penuh pengorbanan, kesabaran dan keberanian mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Demikian dikatakan walikota pada upacara memperingati Harkitnas yang ke105 tahun 2013 yang dilaksanakan di halaman kantor walikota Jln Pancasila Gunungsitoli, kemarin. Acara tersebut turut dihadiri Unsur Muspida Kota Gunungsitoli, Wakil Walikota Gunungsitoli Drs Aroni Zendrato, Sekda Kota Gunungsitoli dan hadirin lainnya. Menurutnya, peringatakan ini mengingatkan kita bagaimana para pejuang telah berhasil membangun kebersamaan dan persatuan antar elemen bangsa, mengedepankan dialog yang konstruktif bagi pemecahan persoalan bangsa yang dihadapi kala itu, sehingga problem-problem pelik di bidang politik, ekonomi maupun sosial bangsa

dapat terpecahkan. Walikota mengajak untuk melihat bagaimana mereka telah menorehkan tinta emas sejarah pada Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, berlanjut dengan penggalangan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang akhirnya berbuah manis pada hari Proklamasi 17 Agustus 1945. Dan, nilai-nilai Harkitnas masih relevan sepanjang masa yaitu membangun dan memelihara kebersamaan serta persatuan, para pemuda berhimpun dalam organisasi tanpa menonjolkan semangat kedaerahan. Perjuangan para mahasiswa terumuskan dalam ikrar ‘satu nusa satu bangsa’. Hal itu menunjukkan sebuah gagasan agung yang begitu berlian. Diakhir sambutannya, walikota menghimbau generasi muda untuk menjadi pejuang dan petarung yang tangguh bagi kejayaan bangsa. Karena sesungguhnya kita semua telah mewarisi darah dan jantung para pejuang yang gagah berani melawan musuh, dan kebahagiaan bersama dapat diraih apabila setiap elemen meletakkan kepentingan bangsa diatas kepentingan kelompok, ujarnya. (YAGI)

SUMUT

Pemkab Sergai Gelar Sosialisasi Diseminasi HAM SERGAI - Dalam rangka meningkatkan pengetahuan guru-guru SLTP dan SLTA terutama yang membidangi pelajaran Pendidikan Kewarga Negaraan(PKN) mengenai Hak Azasi Manusia (HAM) di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai melalui Bagian Hukum menggelar sosialisasi diseminasi HAM bagi guru bertempat di aula Theme Park Resort Pantai Cermin, Selasa (4/6). Sosialisi yang dibuka Wakil Bupati (Wabup) Sergai Ir. H. Soekirman turut dihadiri narasumber Dr. Masyim Purba, SH, M.Hum dari Puslitham USU, Mazda El Muhtaj M.Hum dari Pusham Unimed, Yusrin, SH, M.Hum dari Puslitham Unimed, Camat Pantai Cermin Yasir Arafat Nasution, S.Sos, Kabag Hukum Juffri Eddy, SH, M.SP, dan para guru PKN se-Kabupaten Sergai. Wabup Sergai dalam sambutannya mengatakan sangat menyambut positif kegiatan sosialisasi ini, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para guru untuk kemudian disalurkan kepada anak didiknya di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Lebih lanjut Soekirman memaparkan dalam bahasa Jawa bahwa ada 6 (enam) hal

yang harus di implementasikan pada seorang pahlawan tanda jasa tersebut yang pertama, seorang guru harus bisa mengayomi (melindungi) anak didiknya, kedua harus bisa ngancani (menemani), ketiga harus bisa ngewangi (membantu) artinya guru harus dapat membantu setiap kesulitan siswa dalam menerapkan pelajaran. Sedangkan keempat, ngajeni (menghargai) artinya bukan hanya guru saja yang dihargai, akan tetapi anak didiknya juga harus dihargai privasinya, kelima ngangeni (dirindukan) sedangkan yang ke enam adalah ngimpeni (termimpi-mimpi) artinya seorang guru harus bisa menjadikan dirinya sebagai sosok yang dikagumi muridnya sehingga selalu ada dalam setiap hati anak didiknya. Pada sosialisasi disemi-

JEMBATAN - Warga Siahap Kabupaten Sergai kini sudah dapat memanfaatkan jembatan penghubung yang dibangun melalui dana PNPM Mandiri. (KPK POS/ARM)

SAMBUTAN - Wabup Sergai saat membuka Sosialisasi Dimensi HAM di aula Theme Park Resort Pantai Cermin, Selasa (4/6) :ARM nasi HAM kali ini yang menitikberatkan kepada guru, Soekirman berharap kepada seluruh guru-guru yang bersentuhan langsung dengan para siswa, harus dapat meneruskan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalam HAM dan mengajarkannya secara langsung kepada siswa sehingga di pundak mereka akan dapat kita percayakan cita-cita

mulia dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, harap Soekirman. Sebelumnya Kabag Hukum Juffri Eddy, SH,MSP melaporkan bahwa dasar dari kegiatan ini sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 23 Tahun 2011 dan Keputusan Bupati Sergai Nomor 208/180/Tahun 2013 tentang tim diseminasi HAM

IUWASH Diharapkan Tingkatkan Kemampuan Keuangan PDAM Tirta Bulian T.TINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan berharap Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) United States Agency for International Development (USAID) tetap memberikan pendampingan dalam peningkatan kemampuan keuangan PDAM Tirta Bulian. “Kami ingin rekan-rekan IUWASH tetap memberikan pendampingan dalam peningkatan kemampuan keuangan PDAM Tirta Bulian, terutama dalam penyusunan business plan, billing accounting system serta restrukturisasi hutang”, hal itu dikatakan Walikota Tebingtinggi pada acara Pemaparan Laporan Perkembangan dan Rencana Kerja Program Kerjasama IUWASH-USAID dengan Pemko Tebingtinggi, Senin (3/6) di ruang Data Sekretariat Pemko Tebingtinggi. Secara khusus, Walikota Umar Zunaidi Hasibuan bermohon agar IUWASH dapat membantu Pemko Tebingtinggi dalam melakukan kerjasama dengan Pemkab Serdang Bedagai dalam peningkatan pelayanan air bersih melalui Program Spam Re-

gional. “Untuk perencanaan cakupan pelayanan melalui pengadaan jaringan transmisi telah kami ajukan melalui pendanaan APBN 2014 lebih kurang sebesar Rp73 miliar kepada Kementrian PU,” harap Umar. Ke depan, lanjut Walikota, Pemko akan memiliki system pengelolaan limbah domestic yang komprehensif. Mulai dari perencanaan, regulasi, sistem operasi dan system monitoring. “Kami mohonkan agar IUWASH mendampingi secara intensif dalam hal penyusunan Perda pengelolaan limbah rumah tangga dan pembentukan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Air Limbah yang bertugas mengelola limbah rumah tangga, baik dari system individual, komunal maupun sewerage system”, mohon walikota di depan Chief Cordinator IUWASHUSAID Louis O Brian dan Regional Cordinator Ir Subahri Ritonga MM. Sebelumnya, Regional Coordinator IUWASH USAID Ir Subahri Ritonga MM menyampaikan, IUWASH-USAID dan Pemko Tebingtinggi pada tanggal 0 Oktober 2011 telah men-

jalin kerjasama dan kesepakatan untuk membantu Kota Tebingtinggi melalui perluasan akses terhadap air minum dan layanan sanitasi yang aman. Disebutkan bahwa hasil yang telah dicapai hingga tahun 2013 ini adalah, sebanyak 100 kepala keluarga (500 orang) telah menggunakan sarana MCK (mandi cuci kakus) dan bersedia membayar iuran rutin pengelolaan, 115 KK (575 orang) mau menjadi pengguna fasilitas IPAL dan bersedia membayar iuran rutin pengelolaan, sebanyak 6 KSM (kelompok social masyarakat) ditiap lingkungan memobilisasi program peningkatan akses terhadap sanitasi dan mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat, serta 200 orang dilatih sebagai sanitarian, anggota KSM pengelola, tim promosi, anak sebagai peer educator serta perangkat kelurahan/kecamatan. Ditambahkan bahwa pada tahun 2013 akan dibangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal berskala besar masing-masing di Lingkungan II dan IV Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebingtinggi Kota. (RS)

bagi guru SLTP dan SLTA seKabupaten Sergai. Peserta sosialisasi diseminasi HAM ini terdiri dari para guru PKN dengan jumlah lebih kurang seratus orang. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini yang pertama selain meningkatkan pengetahuan juga untuk menyebarkan benih-benih pemenuhan HAM di tempat tugas dan di lingkungannya. (ARM)

Ka. KUA Rantau Selatan Tak Layani Warga RANTAU PRAPAT - Warga Simpang III Urung Kompas Kelurahan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu merasa keberatan atas pelayanan di kantor KUA Kecamatan Rantau Selatan. Itu terkait pengurusan surat keterangan bedah nama untuk melengkapi berkas Akte Kelahiran anak Ke Catatan Sipil dan Kependudukan. Kepala KUA Kecamatan Rantau Selatan H.M. Husin Harahap menolak membuat Surat keterangan bedah nama, padahal dari Surat Keterangan Lurah Urung Kompas Nomor :470/604/Pem/2013 tertanggal, 29 Mei 2013 menerangkan nama dalam Kartu Keluarga (KK) tertulis nama Ade Selly Suryani dan pada buku nikah tertulis Dede S.Suryani. Dari penulisan kedua nama tersebut dijelaskan orangnya sama. Tapi Kepala KUA Kecamatan Rantau Selatan tetap menolaknya. Sementara Kabid Akte Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu saat di Konfirmasi menyatakan setiap ada yang salah atas nama di surat nikah harus diambil surat keterangan dari Kantor KUA. Surat itu menerangkan orang yang sama. Ketika KPK-Pos melakukan konfirmasi kepada Kepala KUA Kecamatan Rantau Selatan berapa orang yang menikah tahun 2012, Kepala KUA tidak bisa menjawab. Pantauan KPK-Pos di lapangan, KUA yang lain di Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan surat keterangan tersebut sebagaimana prosedur yang diminta Dinas Dukcapil.(SIR)

Kinerja Dinkes Kota Binjai dan RSU Dr Djeolham Amburadul BINJAI - Komisi B DPRD Binjai di ketuai Bob Andika melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan Binjai. Agenda pembahasan seputar penggunaan Anggaran tahun 2012 dan kinerja Dinas Kesehatan. Rapat yang digelar Jum’ at pekan lalu, tanpa dihadiri Plt Dinas Kesehatan Kota Binjai, dan di wakili Seketaris Dinas Kesehatan drg Yulismar beserta para Kabid di Dinas Kesehatan Binjai. Pada kesempatan itu, Komisi B menilai kinerja Dinas Kesehatan Kota Binjai belum maksimal. Karena Ketua Komisi meminta Dinas Kesehatan memperbaiki kinerja. “jangan hanya meminta anggaran ditambah, sementara kinerja tidak maksimal,” ujar Bob Andika. Lebih lanjut Bob mengungkapkan, belakangan ini di Kota Binjai banyak berdiri

klinik-klinik baru, termasuk klinik pengobatan tradisional. “Secara jujur, kami tidak tau sejauh mana pengawasan Dinas Kesehatan terkait perizinan klinik tersebut,” imbuhnya. Beberapa hari lalu, ungkap Bob, ada laporan dari masyarakat Binjai Timur yang mengomsumsi obat diduga dari klinik tersebut, dan akhirnya warga tersebut meninggal dunia. Saat klinik dituntut, ternyata pemiliknya sudah berganti. Kami melihat saat ini Dinas Kesehatan sudah memiliki kantor dengan peralatan dan fasilitas mewah, bahkan Walikota Binjai Idaham selalu memuji Dinas Kesehatan. Namun Faktanya sekarang ini kita melihat Dinas Kesehatan belum maksimal bekerja. “Begitu juga dalam memberikan laporan belum becus,” tandasnya.

Di tempat terpisah Maruly Malau dari Fraksi PPP yang juga anggota Komisi B kepada koran ini meminta Dinas Kesehatan harus menindak tegas pengusaha apotik umum atau depot obat yang tidak memilikki ijin. Begitu juga praktek pengobatan tradisional yang sudah menjamur di kota Binjai. Sambung Maruly, kita mengharapkan Plt Dinas Kesehatan dr Mellyani Bagun jangan rangkap jabatan. Satu Menjabat Plt Kepala Dinas Kesehatan, satu lagi Kabid Yankes. “Walikota hendaklah bijak menggangkat PNS supaya disesuaikan dengan pangkat golonganya,” tandas Maruly. Kinerja yang amburadul ternyata juga terjadi Rumah Sakit Umum dr Dzoelham Binjai. Dari sisi gedung, tampak terllihat megah, tapi hal itu tidak diiringi dengan ki-

nerja yang baik. Pasalnya sisi kebersihan saja masih belum seperti diharapkan, termasuk alat-alat kesehatan yang sampai saat ini masih menjadi sorotan masyarakat terhadap rumah sakit milik Pemko Binjai itu. Banyaknya kekurangan sejak kepemimpinan Dr Fuad, Sri Hartati, drg. Susyanto, drg.Efendi hingga Dr. Mahim, membuat masyarakat selalu kecewa dan mengadu ke DPRD Binjai. Menyikapi pengaduan dan laporan masyarakat tersebut, Komisi B mengundang Plt. RSU dr. Djoelham. Dalam RDP terungkap, persoalan rumah sakit berplat merah itu sudah pernah dibahas Februari 2013. Untuk itu, Komisi B meminta kehadiran dokter spesialis yang dituding kerap datang di siang hari. Menurut Plt. RSU. Djoel-

ham Binjai Ir. Darianto Bangun M.Si, saat ini kedatangan dokter spesialis sudah lebih baik. "Dokter spesialis datang dibawah pukul 11.00 WIB. Jumlah dokter spesialis sebanyak 27 orang, dan dari jumlah itu 80 % sudah hadir di bawah jam 11.00,” jelas Darianto. Lalu persoalan obat generik, bukan tidak ada. Tetapi terlambat datang dari pihak ketiga. terkait alat kesehatan saat ini kondisi rusak dan untuk memperbaikinya membutuhkan biaya besar. Menangapi penjelasan itu, Ketua Komisi B menegaskan, harusnya dokter spesialis sudah harus hadir di rumah sakit paling lama pukul 09.000 WIB. “Dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit, jangan mendahulukan bisnisnya, daripada melayani masyarakat,”tegasnya. (SBR)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 255 10 - 16 JUNI 2013

SUMUT

HIMA Geruduk Kantor DPRD dan Bupati Paluta PALUTA – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Padang Lawas Utara Pekan Baru (HIMA Paluta Pekan Baru), melakukan aksi unjuk rasa, Senin 3 Juni 2013 di Kantor DPRD dan kantor Bupati Padang Lawas Utara. BERBINCANG - Bupati tampak berbincang-bincang sejenak dengan staf kantor Camat Bintang Bayu.(ARM)

Bupati Sergai Pamit Kepada Masyarakat SERGAI - Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, pemerintahan daerah memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang semakin maksimal dan strategi pembangunan untuk menjadi daerah maju di masa depannya. Keberhasilan dan prestasi yang telah dicapai Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang telah menginjak di usia yang ke-9 tahun ini, tidak terlepas dari hasil kerja keras, kerja cerdas maupun kekompakan dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat meskipun dari latar belakang suku, etnis maupun agama yang berbeda di daerah ini. Ajakan itu diungkapkan Bupati Sergai Ir. H. T. Erry Nuradi M.Si didampingi Ketua TP. PKK Sergai Ny. Hj. Evi Diana Erry, saat menghadiri rangkaian acara silahturrahmi dan perpisahan dengan jajaran pemerintahan maupun masyarakat di Kecamatan Bintang Bayu,Rabu (5/6). Kunjungan silahturahmi yang disambut hangat oleh masyarakat ini turut dihadiri Camat Bintang Bayu Sariful Azhar,SH, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala,Kapolsek Kotarih AKP M Robianto,Danramil-17 Kapten ARM Paidi, Manager PTPN III Kebun Silau Dunia Ir Junior Siagian,Pengurus TP. PKK Kecamatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kades se-Kecamatan Bintang Bayu. Perhatian Pemkab Sergai dalam upaya pemerataan pembangunan dan penyejahteraan masyarakatnya dilakukan dalam segala bidang baik dalam bidang sosial maupun ekonomi serta

bidang pendidikan. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya program kerja di masing-masing kecamatan yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Bupati meminta kepada para Kades maupun Camat untuk dapat memberikan informasi yang jelas sekaligus mengajak masyarakat berfikir rasional karena proses membangun tidak dapat dilakukan secara singkat tapi harus didukung dengan anggaran yang cukup. Oleh karenanya untuk mempercepat proses pembangunan yang ada di pedesaan, Bupati berharap melalui aparat pemerintahan desa maupun kecamatan dapat mengajak masyarakatnya untuk turut serta memberikan sumbangan pemikiran yang positif maupun partisipasi membangun desa masingmasing. Apresiasi disampaikan Camat Bintang Bayu Sariful Azhar,SH dengan mengemukakan ucapan terimakasih atas buah pikiran dan jerih payah Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi selama memimpin daerah tanah bertuah negeri beradat banyak membawa kemajuan pembangunan yang telah dinikmati masyarakat Kabupaten ini pada dua periode kepemimpinan Erry-Soekirman. Sariful juga tetap meminta bimbingan dari pimpinan Kabupaten maupun propinsi agar Bintang Bayu ini tidak menjadi kecamatan yang tertinggal terlebih masalah infrastruktur. Suasana silaturrahmi dan perpisahan ini juga ditandai dengan peluncuran program PATEN Kecamatan Bintang Bayu. Selain itu Bupati Erry Nuradi juga memberikan santunan kepada kaum duafa dan anak yatim.(ARM)

Di Kantor DPRD Paluta, massa membawa spanduk "Pak Bachrum jangan main-main dengan amanah" dan "Menuntut Bupati Paluta berantas perjudian dan permaksiatan." "Dalam pelaksanaan Pemerintahan di Padang Lawas Utara selalu korup dan menumpuk harta untuk keluarga dalam rangka memperkaya diri sendiri. Hal ini melanggar UU No. 37 tahun 2007 yang menyatakan APBD adalah untuk masyarakat tapi nyatanya hanya untuk Bachrum yang serakah dan kronikroninya" ujar koordinator aksi Marakali Harahap. "Dana Bansos yang ditujukan kepada Kelompok Tani dinilai tidak mematuhi panduan, pelaksanaan Dana Irigasi Tehknis dan Irigasi Desa sarat KKN. Anggaran di sekretariat DPRD Kab. Padang Lawas Utara, bila ditelusuri melalui Dokumen Pemakaian Anggaran (DPA) tahun 2011

DIHADANG - Para pendemo HIMA Paluta Pekan Baru dihadang oknum yang diduga orang-orang Bupati usai melakukan unjukrasa. dan 2012 sudah selayaknya jadi referensi bagi penegak hukum tentang kuatnya dugaan korupsi", tambahnya Gusman Efendi Siregar, ketua Komisi II DPRD Paluta dalam tanggapannya mengatakan, "Ke-

mampuan anggaran Pemkab Paluta harus kita lihat, apa memang cukup, tapi yang perlu kita awasi proses pembangunan, agar pembangunan lebih cepat dan lebih baik, tapi kalau memang ada informasi sampaikan kepada kami, agar kami

dapat bertindak sesuai dengan tupoksi DPRD" Di kantor Bupati Paluta, massa kembali melakukan aksi unjuk rasa. Pihak pemkab meminta 5 orang perwakilan massa untuk masuk. Namun massa tidak mau dan meminta Pemkab memberikan tanggapan langsung dan menjumpai massa yang berada di luar gedung kantor Bupati Paluta. Karena pihak Pemkab tidak ada yang menanggapi, akhirnya massa membubarkan diri, sambil berteriakan akan membawa massa yang lebih banyak untuk aksi yang akan datang. Mendengar terikan mahasiswa tersebut, beberapa oknum diduga preman merasa kebakaran jenggot dan langsung mengejar oratornya yaitu kader HMI Parulian Siregar. Meskipun dilerai aparat Polres Tapsel, oknum tersebut tarus mengejar para mahasiswa. Bahkan salah satu wartawan asal Pekan Baru dari media yaitu Hendra S.R saat peliputan di perlakukan tidak baik oleh oknum yang diduga preman. Pengamatan Alwi Pohan, orangorang itu adalah termasuk ketua KTNA (Kelompok Tani Andalan) Ginda Harahap dan nama-nama dan jabatanya sudah kami kantongi. “Ini akan kami laporkan langsung ke Poldasu atas nama HMI Cabang Padang Sidempuan,” ujar kader HMI Alwi Pohan. (DATUK)

Rektor USU Dokter Rumah Sakit Umum Utamakan Tempat Prakteknya Wisuda 2.872 RANTAUPRAPAT - Banyak keluhan pasien di Rumah Sakit Umum dikarenakan pelayanan dokter yang kurang baik dan malah menyarankan pasien untuk dirawat di tempat prakteknya, hal ini membuat prihatin berbagai kalangan seperti yang di ungkapkan, Hasanuddin Hasibuan Ketua LPPN Labuhanbatu pada wartawan Rabu, 05/06 di Rantauprapat. Menurut Hasanuddin Hasibuan telah terjadi pergeseran the moralisasi dan image baik pada dokter ataupun masyarakat yang mengutamakan kepentingan pribadi daripada tugas dan kewajiban apalagi mereka-mereka yang diangkat sumpah jabatan yang di embannya, misalnya dokter yang siap sedia 24 jam melayani masyarakat dan mengutamakan keselamatan pasien daripada urusan pribadinya malah berobah menjadi melayani pasien pada jam-jam tertentu dan mengabaikan pekerjaan utamanya di Rumah Sakit Umum dan lebih mementingkan pasien di tempat prakteknya atau

di Rumah Sakit Swasta tempat bekerja sambilannya. Lebih lanjut Hasanuddin Hasibuan menuturkan ada beberapa dokter Rumah Sakit Umum yang PNS mengangkangi PP 10 Tahun 1998 dan PP 54 Tahun 2010 dan melanggar kode etik kedokteran. Salah satu Dokter penyakit dalam di RSUD Rantauprapat inisial CA di duga berprilaku tidak wajar terhadap pasien dan mengutamakan prakteknya dan depot obatnya dan laboratorium Prodia yang beralamat di Jalan A. Yani depan Mesjid Agung Rantauprapat yang di duga telah melanggar berbagai peraturan dan perundangan terkait kewajibannya sebagai dokter. Robet salah satu keluarga pasien menuturkan bahwa istrinya berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat dan dokter yang merawatnya CA, dianya meminta membeli obat di apotiknya dan cek darah di Laboratoriumnya, "harga obatnya selangit dua kali lipat dari apotik umum,

17 Juni Pendaftaran Calon Bupati/Wabup Batubara BATUBARA - Sesuai jadwal 17-23 Juni 2013 KPU Kabupaten Batubara membuka pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Batubara 2013. Demikian dikatakan, Ketua KPU Kabupaten Batubara Khairil Anwar SH, MSi, didampingi Divisi Humas Data Informasi dan Hubungan An-

tara Lembaga Taufik Abdi Hidayat, S.Sos, Rabu (29/5) di Lima Puluh. Bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar dapat melampirkan syarat dokumen beserta kelengkapannya. KPU Kabupaten Batubara selanjutnya melakukan penelitian persyaratan kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi pasangan calon pada 24-30 Juni 2013. (SAH)

dia tidak mau resepnya dari apotik lain dengan alasan beda kwalitasnya, kita terpaksa mengikutinya« ujarnya tampa kecewa. Lain Robet lain pula keluhan Pangadilan yang membawa keluarganya berobat pada dokter CA, mengungkapkan "mertua saya meninggal di kliniknya dibelakang mesjid Agung, biaya perobatannya betul-betul mencekik leher, tapi herannya sudah rahasia umum perlakuan dokter itu tapi para pejabat dan penegak hukum tidak bertindak" bebernya. Dari penelusuran wartawan bahwa izin klinik rawat inapnyapun tidak ada. Melihat keadaan ini Ketua Dewan Kesehatan Rakyat, Edy Yamin Simatupang yang di mintai komentarnya terkait hal ini mengungkapkan perilaku itu sudah menyalahi dan perlu dilakukan penindakan, kita sangat prihatin, diharapkan agar pejabat yang berkompeten menindaknya, agar dokter itu mengutamakan pasiennya di RSU dari pada di prakteknya. Dari pantauan wartawan bukan hanya dokter CA yang berprilaku seperti itu di Rantauprapat tapi beberapa klinik dan Rumah Sakit Swasta yang dokternya PNS dan bekerja di Rumah Sakit Umum dan Puskesmas melakukan hal yang sama, sehingga sewajarnya Bupati Labuhanbatu dr Tigor Panusunan Siregar, SPpD melakukan teguran terhadap prilaku dokter ini, juga IDI berperan juga membina mental dokter yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari kepentingan umum. (HAH)

Wisudawan

MEDAN - Rektor USU Prof Syahril Pasaribu menyampaikan bahwa saat ini, Universitas Sumatera Utara tengah membuka kesempatan kepada para siswa/siswi lulusan SMA sederajat, untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan Strata 1 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SBMPTN Tahun 2013. Pendaftaran bagi seleksi dengan model ujian tertulis ini akan berlangsung hingga tanggal 7 Juni, dimana ujian tertulisnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Juni 2013. Melalui seleksi SBMPTN yang diikuti oleh sekitar 62 PTN (Perguruan Tinggi Negeri) di Indonesia ini, Universitas Sumatera Utara diperkirakan akan menerima sebanyak 2.406 calon mahasiswa baru yang nantinya akan menduduki kursi pada 47 program studi pilihan pada jenjang S-1 yang ada di universitas ini. Demikian diungkapkan Rektor USU Prof Syahril Pasaribu dalam Pidato Sambutannya dalam Upacara Wisuda Lulusan USU Periode III Tahun Akademik 2012/2013 yang dilaksanakan di Auditorium. Dalam Wisuda Periode III yang berlangsung selama empat hari tersebut Raktor USU mewisuda sebanyak 2.872 orang wisudawan di universitas ini. Lulusan yang diwisuda tersebut terdiri dari 323 orang lulusan Program Pascasarjana, 8 orang Program Magister dan Pendidikan Dokter Spesialis, 13 orang Program Pendidikan Spesialis, 35 orang Program Dokter Jenjang Magister, 247 orang Pendidikan Profesi, 2.003 orang dari Program Sarjana dan 243 orang Program Diploma. Dengan diwisudanya sebanyak 2.872 orang lulusan ini maka jumlah total lulusan USU sampai sekarang telah mencapai 141.029 orang.(FeR)

Kinerja Pimpinan DPRD Kota G Sitoli Dinilai Bobrok GUNUNGSITOLI – Sebanyak 15 anggota DPRD Kota Gunungsitoli telah menyampaikan surat pernyataan sikap tentang mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Sowa’a Laoli dan Wakil Ketua, Hadirat ST Gea tertanggal 1 Juni 2013. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara,Walikota Gunungsitoli, Ketua DPP, DPD, DPC Partai Demokrat Kota Gunungsitoli, Ketua DPP, DPD,DPC PDI Perjuangan Kota Gunungsitoli, dan Badan Kehormatan DPRD Kota Gunungsitoli. Dalam surat itu dijelaskan ada 3 fungsi DPRD yakni: legislasi, anggaran dan pengawasan, dan ketiga fungsi-fungsi tersebut tidak terlaksana dengan semestinya, malah tugas-tugas alat kelengkapan di DPRD Kota Gunungsitoli telah terpasung

akibat kepemimpinan Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli dan Wakil Ketua Hadirat ST Gea masing-masing dari Partai Demokrat dan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), bahkan menurut pengamatan kami, sejak dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, ternyata mereka tidak mempunyai kemampuan dan tidak serius memimpin lembaga DPRD Kota Gunungsitoli. Selanjutnya, tugas legislasi dan tugas pengawasan mengalami kefakuman, akibat pimpinan DPRD lebih banyak tidak berada di kantor, sehingga nyaris tidak ada kegiatan anggota DPRD Kota Gunungsitoli akhir-akhir ini. Misalnya, Ketua DPRD Sowa’a Laoli dan Wakil Ketua Hadirat ST Gea terlihat tidak ada upaya

untuk menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD Kota Gunungsitoli. Hal ini terbukti agenda dan materi kegiatan alat kelengkapan DPRD Kota Gunungsitoli pada masa sidang I, II, dan III oleh Pimpinan sengaja mengabaikannya. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib bahwa pimpinan DPRD harus menyampaikan Laporan Kinerja Pimpinan dalam rapat Pripurna, hal ini belum mereka laksanakan, ternyata pada akhir tahun 2012 Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli belum dilakukan walaupun sudah di agendakan oleh Badan Musyawarah. Demikian juga LKPJ Walikota Gunungsitoli akhir tahun Anggaran 2012 sengaja diabaikan oleh pimpinan DPRD

tidak sanggup menghadirkan Personil Badan Musyawarah untuk menjadwalkan pembahasan LKPJ tersebut yang pembobotannya dibahas melalui internal DPRD Kota Gunungsitoli sampai sekarang LKPJ Wali Kota Gunungsitoli tahun Anggaran 2012 belum dibahas. Celakanya lagi, pada Tahun Anggaran 2013 oleh pemerintah Kota Gunungsitoli dan DPRD telah Menetapkan Prolegda sebanyak 53 buah, dengan sangat menyesal sudah 5 (lima) bulan telah berlalu baru 2 di antara 53 Prolegda tersebut yang ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli, dan masalah ini tidak terlepas atas kepemimpinan kedua oknum pimpinan DPRD yang dinilai berbagai pihak sangat lemah. Demikian juga masalah

sidang ke II yang sudah 1 bulan telah berlalu namun belum ada niat pimpinan DPRD untuk menjadwalkan agenda kegiatan alat-alat kelengkapan DPRD sesuai dengan Agenda Masa Sidang Ke II, sementara tanggal 13 Januari 2013 oleh Lembaga DPRD telah mengumumkan pergantian Pimpinan DPRD dalam Paripurna, namun oleh pimpinan Partai Pelopor telah meralat/membatalkan SK tersebut, padahal pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli seharusnya sudah mengumumkan pembatalan SK tersebut melalui paripurna. Disisi lain, Ketua DPRD Sowa’a Laoli, SE dan Wakil Ketua Hadirat ST Gea pada bulan Januari dan Mei 2013 lebih banyak melaksanakan perjalanan Dinas Luar Daerah sehingga tugas-tugas di kantor

terbengkalai. Mereka mengharapkan kepada pimpinan Partai Demokrat agar mengganti Sowa’a Laoli SE selaku Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Hadirat ST Gea, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli. Dan, kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Gunungsitoli agar memproses penggantian Ketua DPRD Sowa’a Laoli dan Hadirat ST Gea selaku Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli karena kami tidak lagi mengakui sebagai Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli. Ketua DPRD Kota G Sitoli Sowaa Laoli ketika di konfirmasi KPK Pos melalui ponselnya kemarin meskipun masuk tetapi handphone tidak diangkat, demikian juga saat di SMS tidak dijawab. (YAGI)


10

KPK POS E D I S I 255 10 - 16 JUNI 2013

KRIMINAL

DPRD Minta Nelayan Kecil Dilindungi

SITUASI KIAN MEMANAS

Penganut Aliran Sesat Berkeliaran di Tanjung Morawa TG.MORAWA - Penganut aliran sesat dengan nama kelompok ‘Berserah Diri’ yang diketahui menyimpang dari ajaran agama Islam, hingga Selasa, para penganut aliran tersebut masih bebas berkeliaran di Desa Tanjung Morawa-B, Kecamatan Tg.Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Tentu saja hal ini semakin meresahkan masyarakat muslim sekitar. Informasi yang diperoleh, kasus yang telah menginjaknginjak akidah agama Islam ini, muncul di Tanjung Morawa sejak bulan Maret 2013. Masalah tersebut telah dibawa ke kantor KUA setempat, para penganut aliran sesat dikumpul dan disidangkan di hadapan Kepala KUA Tanjung Morawa H. Syarifuddin Daulay SAg Mpd, Muspika Tg. Morawa, pemerintahan Desa Tanjung Morawa-B, Ketua MUI Tg.Morawa H. Amashmuda Harahap dan sejumlah tokoh agama setempat.

Hasil pertemuan itu, penganut aliran sesat ‘Berserah Diri’ diminta untuk segera bertobat, dan selanjutnya pihak Muspika serta KUA dan MUI Tanjung Morawa menyatakan ajaran tersebut sesat, dan kemudian melanjutkan persoalan tersebut ke MUI Kabupaten Deli Serdang. Namun hingga kemarin, telah berjalan sekitar dua bulan, para penganut aliran sesat tersebut masih berkeliaran di kediamannya di Gg. Skata, Dusun-III Desa Tan-

jung Morawa-B dan belum ada tindakan tegas dari pihak berwajib. “Kami sangat sesalkan, para penganut aliran sesat tersebut masih berkeliaran, sementara kami masyarakat makin resah dengan terbiarnya kasus tersebut, dan hingga kini kami tidak tahu apa tindakan pemerintah dan kepolisian sampai saat ini. Kita harapkan kasus ini jangan sampai masyarakat yang bertindak sendiri,” sebut salah seorang tokoh pemuda Drs. H. Ibnu Hajar SPd kepada KPK Pos, Selasa. Diketahui, penganut aliran sesat ‘Berserah Diri’ di Tanjung Morawa masih merupakan murid, dan gurunya disebut-sebut berada di Kabupaten Serdang Bedagai. Sementara penganutnya

yang ada di Tg.Morawa ini terdiri dari 6 orang yang sebelumnya diketahui hanya 3 orang. Diantaranya bernama Sulaiman (31), Khairuddin (35), Burhanuddin (31), Zuhrial (31), Soyihul Amri (38) dan Iwan (28). Ajaran yang menyimpang di dalam kelompok aliran sesat ini diantaranya menyatakan bahwa waktu Shalat bagi umat muslim hanya wajib 3 kali dalam 1 hari. Dan kiblat shalat berbagai arah dan bisa berpedoman pada pintu rumah. Tidak percaya pada hadist Rasulullah, naik haji tidak mesti ke baitullah, serta adanya pengakuan diri seorang nabi dari salah seorang penganut bernama Soyihul Amri, dan hingga pernyataan itu kini telah dinyatakan sesat oleh MUI dan tokoh agama setempat. (DIZ)

DIDEMO - Ribuan massa yang menggeruduk kantor PLN Dolok Masihul. (KPK POS/ARM)

Pelayanan Buruk, Kantor PLN Dolok Masihul Didemo DOLOK MASIHUL - Ribuan masyarakat dari beberapa desa di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, diantaranya warga Kelurahan Pekan Dolok Masihul menyerbu kantor PLN Ranting Dolok Masihul, Senin sekitar pukul 21.30 malam. Aksi tersebut dipicu akibat pemadaman listrik yang terjadi di Kecamatan Dolok masihul hampir dalam dua minggu terakhir. Bahkan dalam satu hari pemadaman kerap terjadi di siang hari dan malam hari hinga beberapa kali dalam sehari semalam tanpa adanya pemberitahuan dari pihak PLN. "Kinerja PLN Dolok Masihul sangat buruk," demikian komentar warga. Masyarakat yang merasa resah tersebut akhirnya me-

lampiaskan kekecewaan dengan mendatangi kantor PLN Ranting setempat yang berlokasi di Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul. Sedangkan Kepala Ranting PLN Dolok Masihul, S. Marpaung bersama beberapa karyawan lainnya seakan tak bernyali memilih tetap bertahan di dalam kantor tanpa menemui masyarakat. Untungnya personel Polsek Dolok Masihul yang langsung dipimpin Kapolseknya, AKP Darwin Ketaren dan Kanit Reskrim, segera turun ke TKP dan langsung melakukan pengamanan sehingga aksi masyarakat berlangsung tertib tanpa anarkis. Ribuan masyarakat silih berganti meneriakkan tudingan kinerja pihak PLN Ranting Dolok Masihul mengece-

wakan hingga sering terjadinya pemadaman listrik berkali-kali dalan sehari. Dampaknya menyulitkan masyarakat, pengusaha, bahkan ibu-ibu rumah tangga. Setelah puas menyampaikan aspirasi mereka, pengunjuk rasa berangsur membubarkan diri sembari berharap kepada Kepala PLN Ranting Dolok Masihul untuk segera menghidupkan listrik. Ir.Ishak Jangga Wirana salah seorang tokoh masyarakat Dolok Masihul mengatakan, biasanya juga sering terjadi pemadaman listrik, namun tidak separah dalam dua pekan terakhir. "Pemadaman terjadi siang hari dan malam hari, bahkan terkadang tiga sampai empat kali pemadaman dalam sehari,"

ujarnya. “Jadi wajar jika emosi masyarakat tidak terbendung, sepertinya tidak ada upaya perbaikan dari pihak PLN Ranting setempat, ” imbuh Ishak. Camat Dolok Masihul, Drs.Dimas Kurnianto, Selasa, mengakui dalam dua minggu terakhir listrik kerap padam, bahkan beberapa Kepala Desa sempat menanyakan hal tersebut ke pihak Kecamatan, hingga akhirnya terjadi aksi demo, mungkin disebabkan faktor kekecewaan masyarakat. Kapolsek Dolok Masihul, AKP Darwin Ketaren yang dikonfirmasi, melalui Kanit Reskrim, Ipda Khairul Saleh SH, Selasa, membenarkan aksi unjuk rasa warga tersebut akibat pemadaman listrik. (ARM)

Seorang Sipir di LP Langsa Dikeroyok Napi LANGSA - Yeser Ahmad seorang pegawai Sipir di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIB Kota Langsa, Aceh, Sabtu, babak belur dihajar Napi di Lapas tersebut. Pasalnya Yaser Ahmad pagi itu sekira pukul 09.00 WIB merazia serta menyita HP para napi tanpa sepengetahuan ataupun perintah Kalapas. Hal inilah yang menyulut emosi para napi sehingga Yaser babak belur dikeroyok para napi yang ada di dalam LP itu. Untung ada sipir lainnya sempat melerai pengeroyokan tersebut. Sumber KPK Pos di LP Langsa mengatakan, kebijakan Yaser merazia merupakan satu rekayasa dia sendiri guna kepentingan pribadi dengan menjual HP hasil sitaannya ke luar Lapas. Hal seperti ini sering dilakukannya karena Yaser dikabarkan banyak terlilit utang di kantin Lapas tersebut. Bahkan sumber itu tidak menampik kasus ini berhubungan de-

ngan peredaran narkoba di dalam Lapas yang terletak di jalan Panglima Polem Kota Langsa. Kalapas kelas IIB Kota Langsa Badaruddin membenarkan adanya insiden tersebut. Menurut Badaruddin kesalahan tidak semata-mata karena ulah napi, sebab ia tidak pernah memerintahkan Yaser untuk merazia HP para napi dan tahanan di LP Langsa. "Jadi wajar saja apabila para napi berang terhadap Yaser," tandas Badaruddin, seolah mengesankan bahwa menggunakan HP di Lapas bukan sebagai sesuatu yang dilarang. Sementara itu Kakanwil Kemenkum Ham Aceh Dr. Yatiman Edi, SH MHum di Banda Aceh mengatakan, bahwa kasus pengeroyokan terhadap sipir yang terjadi di LP Kls II B Kota Langsa sangat mengejutkan dan memalukan. "Saya berjanji akan memproses siapapun yang bersalah dan akan saya ambil tindakan tegas," tegas-

nya. Kakanwil Kemenkum HAM Aceh ini kecewa bila benar di LP Kota Langsa

SUMUT

masih beredar HP sehingga para napi maupun tahanan menggunakannya untuk berkomunikasi keluar LP. (YANTO)

BATUBARA - Anggota DPRD Batubara Buyung menegaskan, untuk menciptakan rasa aman bagi nelayan yang mencari ikan laut hendaknya ada zona tangkap yang juga melindungi semua nelayan. Nelayan kecil hendaknya terlindungi. Janganlah zona tangkap nelayan kecil dimasuki oleh alat tangkap nelayan moderen. Para nelayan Batubara yang memiliki sampan maupun kapal hendaknya dinas terkait mendata agar tertib administerasi juga agar tahu batas-batas wilayah pencarian ikan, hal ini dikatakannya pada saat rapat kerja dengan dinas perhubungan, perikanan kelautan di kantor DPRD Batubara-, Lima Puluh. Ditambahkan Buyung, pihak eksekutif hendaknya mengajukan Ranperda zona tangkap nelayan kepihak legislatif untuk digodok secara bersama agar dijadikan perda. Sehingga para nelayan merasa nyaman saat pergi ke laut. "Kita masih sering melihat dan mendengar para nelayan moderen memasuki wilayah nelayan tradisionil,

dan kita sangat menyangsikan nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ucapnya. Kepala Dinas Perhubungan Drs Asmunan MSi menjelaskan bahwa banyak strategi yang akan dikerjakan seperti melakukan patroli secara bersama lintas instansi, membina para nelayan agar mengetahui zona tangkap sesuai izin yang dimilikinya. Disamping itu, akan mensosialisasikan kepada nelayan kita juga akan melakukan berbagai hal yang sifatnya untuk menciptakan keamanan. Berdasarkan aturan yang berlaku juga pelanggar wilayah laut dan perikanan dapat dihukum penjara selama 2 tahun baik pekerja maupun pengusaha. Oleh karenanya tahap awal kita akan melakukan pembinaan yang menyentuh dari hati ke hati setelah itu peringatan dan tindakan hukum.Harapan kita dari rapat kerja ini nasib nelayan akan semakin baik sehingga tujuan masyarakat Batubara sejahtera dan berjaya segera terwujud.(SAHREL)

Pencuri Ruko Kosong Diciduk Polisi MEDAN - Ngadiso (44) warga Jalan Suka Damai Timur, dusun 5 Kecamatan Hinai Langkat resah, karena berulangkali barang bangunan miliknya hilang di Jalan AH Nasution kelurahan Titi Kuning Medan. Informasi dihimpun koran ini, Ngadiso yang membuka usaha bahan bangunan saat membuka ruko melihat barang dagangannya sebagian sudah tidak ada. Barang yang hilang berupa 60 kotak keramik merk Imperial ukuran 60 x 60, dua kloset, satu unit mesin pemotong merk boss, dan dua galon air merk aqua. Setelah mengetahui barang dagangannya raib, Ngadiso membuat pengaduan Polsek Delitua. Selama 10 hari, dipimpin Kanit Reskrim Polsek Deli Tua, akhirnya kepolisianmenemukan titik terang kasus pencurian itu. Pada Jumat lalu, satu unit mobil pick up diamankan di Perumnas Helvetia Medan bersama supirnya Purdianto (34). Supir membenarkan ada mengangkat

barang bangunan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan memperoleh sewa Rp250 ribu. Dari hasil pengembangan Polisi juga menciduk dua tersangka. Pelakunya adalah Muliadi (40) warga Jalan Penyabungan no.12 kelurahan Pandau Hilir Medan Perjuangan dan Afrizal (41) warga Jalan Serdang gg. Lurah no. 14 kelurahan sei Kera Hilir Medan Perjuangan. Kedua tersangka tersebut ditangkap di jalan Serdang tanpa melakukan perlawanan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan satu unit mobil Suzuki pickup BK 8913 CR dan 57 kotak keramik lantai ukuran 60 x 60 cm merk Imperial. Kapolsek Delitua Akp B Marpaung didamping Kanit Reskrim Martulesi Sitepu saat dikomfirmasi membenarkan kejadian tersebut. "Barang bukti kita amankan guna diproses lebih lanjut, Ketiga tersangka tersebut dijerat dengan pasal 363 kuhp pidana ancaman hukuman 7 tahun penjara," ujarnya. (CERIA)

Korban Penggelapan Mobil Datangi Polresta Medan MEDAN - Massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM-PEKAN) melakukan unjukrasa di depan Polresta Medan, Rabu. Massa yang mengaku peduli terhadap permasalahan yang dialami korban penggelapan mobil yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, sengaja membawa mobil-mobil rentalan yang ditempeli stiker. Adapun tujuan massa yakni, ingin mengkritisi kinerja Kepolisian, Polsek Medan Timur, Poldasu, dan Polresta Medan di mana telah bertahun-tahun membenam dan menimbun kasus.

Pasalnya, ada 27 kasus penggelapan dengan belasan korban yang saat ini belum tersentuh hukum. "Banyak kasus yang ditimbun di Polresta Medan. Polisi telah membiarkan tersangka bebas berkeliaran di Kota Medan karena kasus-kasus tidak diusut tuntas,". kata Joniar. Salah seorang korban Kosner Panjaitan mengatakan bahwa mobilnya telah dibawa lari oleh seorang pria bernama Elan. "Sudah hampir setahun bang laporan saya, tapi sampai sekarang belum ada perkembangan," terangnya. Dalam aksi itu, tidak seorang pun petugas polisi yang menerima aspirasi mereka. (FR)

Penumpang Lion Bawa Peluru Diamankan MEDAN - Seorang pria yang mengaku anggota TNI-AD ditangkap Petugas Security Bandara Polonia, karena kedapatan membawa 20 butir peluru SS1 dan 1 buah magazin SS1, Rabu pagi. Pria asal Kota Semarang ini ditangkap karena tidak bisa menunjukkan suratsurat lengkap dan kartu tanda anggota. Data yang didapat, pria ini diketahui bernama Muhammad Abdul Kurnia. Rencananya warga Kali Tengah Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang Jawa Tengah ini akan ke Kota Semarang menggunakan pesawat Lion JT 211 yang berangkat pada pukul 05.15 Wib. Saat pemeriksaan di pintu X Ray oleh Security Bandara Polonia Medan, petugas menemukan barang bukti itu dari tas warna hitam milik pria yang diperkirakan berusia 40-an ini. Saat

ditanya, yang bersangkutan sempat mengaku anggota TNI-AD, tapi tidak bisa menunjukkan kartu tanda anggota. Jelas saja petugas menggelandang Abdul ke Pos Polisi Bandara Polonia untuk diperiksa. Belakang diketahui dia bukan tentara. "Ternyata keponakannya yang anggota tugas di Aceh," kata Aiptu Saut Sihombing, Kepala Pos Polisi Bandara Polisi Bandara Polonia Medan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tentara gadungan itu langsung diboyong ke Polresta Medan. Wakasat Reskrim Polresta Medan AKP Hendra ET saat dijumpai setelah mengintrogasi pria itu di Piket Reskrim, belum bisa menjelaskan kasus itu. "Tanya saja sama Kapolresta Medan, saya belum bisa menjawabnya," katanya sambil berjalan. (FER)

Tak Mau di Ajak ML di Hotel Istri Sedang Hamil Dihajar

LP KELAS II B LANGSA

MEDAN - Raja Mahdar pria berusia 19 tahun itu tega menghajar istrinya Ardila Sandy Harahap (18), yang sedang hamil 7 bulan di depan orang ramai. Pemicunya, sang istri tak mau diajak ML di hotel. Menurut warga Kel. Pekan Labuhan, Kec. Medan Labuhan itu, dirinya dan suaminya sudah pisah ranjang lantaran terlalu pelit ngasih uang belanja dan lebih memilih keluarganya. Namun, Selasa (4/6) malam, Raja meneleponnya dan mengajak ketemuan. Awalnya, Raja menuturkan akan memberikan uang untuk membeli susu hamil. Mendengar niat baik suaminya itu, Ardila pun percaya. Keduanya pun bertemu, Raja membonceng Ardila untuk membeli susu. Ketika melintas di jembatan Pajak Rambe, Kel. Martubung, Medan Labuhan, Raja mengajak Ardila untuk berhubungan intim di kamar hotel. Mendengar ajakan itu, wanita berkulit

putih mulus itu menolak dan memilih mengajak suaminya melakukannya di rumah saja. Mendengar jawaban Ardila, suaminya yang masih berstatus mahasiswa perguruan tinggi swasta di Medan itu, tibatiba menghentikan laju sepeda motornya. Pria yang menyebabkan Ardila hamil di luar nikah itu pun marah. Begitu turun dari sepeda motornya, Ardila langsung dipukuli, ditampar dan dijambak di depan warga. Kejadian itu sontak menjadi perhatian warga yang melintas di kawasan jembatan Pajak Rambe. Puas menganiaya istrinya yang tengah hamil 7 bulan itu, Raja langsung pergi meninggalkan wanita muda berbadan dua itu. Tak terima dengan perbuatan suaminya, wanita berambut sebahu, berparas cantik itu melaporkan ayah dari janin yang dikandungnya ke Mapolres Pelabuhan Belawan, Kamis (6/ 6) siang. (Net)


11

KPK POS E D I S I 255 10 - 16 JUNI 2013

KRIMINAL

SUMUT

Penambang di Sepanjang Sungai Bilah Ditindak RANTAUPRAPAT - Tim terpadu Pemkab Labuhanbatu yang terdiri dari unsur Sekretariat Setdakab, Polres, Kodim 0209, Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kesbangpol Linmas, Satpol PP, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pendapatan, UPT Pengelola Sumber Daya Air (UPT-PSDA) Kualuh Barumun, Camat Bilah Barat dan Kepala Desa Janji melakukan penertiban terhadap usaha penambang Galian C di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Bilah, Kamis. Tim terpadu yang dipimpin langsung Asisten Pemerintahan Setdakab Drs H Sarbaini itu melakukan pe-

PENAMBANGAN - Tim Terpadu Pemkab Labuhanbatu yang terdiri dari Polres Labuhanbatu, Badan Kesbangpol Linmas dan Satpol PP melakukan penyegelan. (KPK POS/HAH) nelusuran ke titik-titik penambangan di sepanjang Sungai Bilah yang dikelola beberapa pengusaha di daerah itu sekitar pukul 09.00 Wib.

Dalam operasi penertiban tersebut mendapati tambang sirtu dan pasir milik Akiang, Erick Estrada dan Tio (Ramses) yang tidak memiliki izin atau sudah berakhir masa

berlakunya. Di tempat itu tim langsung melakukan penyegelan dengan membuat garis polisi (police line). Kepada pemilik tambang yang diwakili oleh petugas

yang ada di lokasi penambangan Tim memberikan surat peringatan dan surat pemanggilan yang dilengkapi dengan surat berita acara penertiban dan penyegelan yang ditandatangani oleh ketua tim dan pengusaha. Tidak terjadi perdebatan antara petugas dan pemilik tambang, karena sebelumnya sudah dilakukan beberapa kali peringatan dan pemberitahuan agar melakukan penambangan sesuai ketentuan yang berlaku dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu maupun instansi terkait lainnya. Asisten Pemerintahan Drs H Sarbaini mengatakan, penertiban itu dilakukan bukan untuk mematikan usaha penambangan Galian C di daerah itu, melainkan untuk membina mereka agar dalam pengelolaan penambangan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. “Penertiban yang kita lakukan bukan untuk menutup usa-

BCW Batalkan Somasi Dikjar Binjai BINJAI - Lembaga Binjai Corruption Watch (BCW) Kota Binjai batalkan rencana somasi Dinas Dikjar Kota Binjai, karena temuan dugaan pemalsuan data sertifikasi yang semula dijadikan acuan somasi digelandang ke Polres Bijai melalui surat laporan pengaduan No.004/BCW-KB/ Lap-P/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 dan sudah diterima Polres Binjai. Demikian Ketua Lembaga BCW Kota Binjai Gito Affandy. Temuan tentang dugaan praktik tindak pidana pemalsuan data Sertifikasi atas nama Juriah Daulay SPd Kepala SD No. 020252 Kecamatan Binjai Barat mencaplok data Juriah AmaPd Guru SD No.023897 Binjai Timur sehingga berhasil menerima kucuran dana sertifikasi sejak tahun 2009 dan saat itu Juriah Daulay sebagai Guru di SD 027962 Kecamatan Binjai Barat dan Kepala Sekolah dijabat oleh Mal Jumadi. Sebagaimana Program Pemerintah dalam memberi penghargaan dana sertifikasi kepada seluruh Guru Negeri yang dianggap telah memenuhi persyaratan, Juriah AmaPd Nip.1960051819840 42001 mengajukan berkas sertifikasi kepada Dinas Pendidikan

Kota Binjai. Namun berkas tidak bisa diteruskan sebab NUPTK atas namanya No.9850 7386 3930 0012 telah memperoleh Nomor Register Guru (NRG) No.08502 80520016 An.Juriah Daulay SPd, sehingga dengan dasar NRG tersebut Juriah Daulay memperoleh kucuran dana sertifikasi kisaran Rp8 juta/triwulan selama lebih kurang 4 tahun dan selama 4 tahun sudah menerima kucuran kisaran Rp128 juta. Diterangkan Gito, Kepada koran ini, Kamis pekan lalu, setelah terkuaknya dugaan pencaplokan data itu, Juriah Timur mencari kepastian data data online. Bahkan sempat menemui pejabat berwenang pada Dirjen Pendidikan Pusat di Jakarta dan benar NUPTK atas namanya telah digunakan oleh Juriah Daulay sehingga memperoleh NRG dan menyusul keluarnya NRG atas nama Juriah Timur No.1202 7117 1342 pejabat berwenang Pusatpun menyatakan bahwa SK Dirjen atas namanya Juriah Timur telah terbit dan sudah dikirim ke Daerah (Dinas Pendidikan Kota Binjai) secara global. Dengan kelengkapan persyaratan tersebut, Juriah Timur berharap dapat

memperoleh dana sertifikasi tahun 2013 ini, namun tidak juga berhasil sebab menurut pejabat Dinas Dikjar Binjai SK Dirjen atas nama dirinya (Juriah Timur) belum turun sehingga poses pencairan belum bisa diakses. Anehnya oknum pejabat Dinas Dikjar mengatakan harus menunggu NRG Juriah Barat turun dari Pusat. Sambungnya, dalam kasus Binjai Timur kontra Juriah Barat terkesan adanya modus penipuan dengan cara melakukan rekayasa data yang dikerjakan oleh sekelompok oknum yang tidak bekerja sendiri sehingga dapat dengan mudah membuat pengusulan berkas sertifikasi untuk satu nama dengan menggunakan data atas nama orang lain yang bukan haknya. Kuat dugaan masih terdapat kasus serupa seperrti yang dialami Juriah Timur, namun tidak terdeteksi disebabkan satu dengan lainnya yang terlibat saling menutupi dan melindungi dengan bukti tidak adanya upaya perbaikan data dari Dinas Pendidikan Kota Binjai terhadap kesalahan yang terjadi kepada kedua Juriah Binjai. Cukup jelas biodata antara kedua Juriah tidak satupun terdapat kesamaan dan

kesamaan hanya terdapat pada nama yakni “Juriah Ama Pd” dan “Juriah Daulay SPd”. Selebihnya tidak satupun mempunyai kesamaan sehingga dana yang dicairkan dan tidak tepat sasaran diterima oleh orang yang tidak berhak jelas pelanggaran dengan indikator penyalahgunaan wewenang dan jabatan dan berkolusi sehingga merugikan keuangan Negara per Desember 2012 diperkirakan kisaran Rp128 juta Untuk kepentingan penyelidikan awal Pulbakten guna mendapatkan data data serta dokumen yang diperlukan, dalam laporan itu BCW mengajukan dua orang saksi kunci yakni Juriah Ama Pd Guru SD No. 023897 dan Kepala Sekolahnya Roma Rhopita SPd. Sementara itu Biro Judikatif BCW Binjai Hendrik.Z mengaku akan mengawal laporan itu sampai pada titik terakhir untuk membuktikan kinerja aparat penegak Hukum Polres Binjai dalam menangani kasus dugaan KKN yang sepanjang kepemimpian Kapolres Binjai sekarang ini praktis nihil namun sudah banyak orang diperiksa terkait kasus korupsi (SBR)

hanya, tetapi kita berusaha memberi pengertian dan pemahaman agar dalam menjalankan usaha tidak merusak lingkungan yang menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan kita,” ungkapnya. Terkait penyegelan yang dilakukan, Sarbaini mengatakan, hal itu dilakukan agar usaha penambangan dihentikan sementara sebelum dilakukan pembicaraan dengan pihak pengusaha. “Dalam waktu dekat kita akan surati semua pengusaha Galian C di Labuhanbatu untuk memberikan pemahaman sampai sejauh mana usaha penambangan itu bisa dilakukan,” katanya. Sementara itu staf UPT Pengelola Sumber Daya Air (UPT-PSDA) Kualuh Barumun, Amir Born Saragih mengatakan, dari peninjauan yang dilakukan hampir semua pengelola galian C melakukan penambangan secara berlebihan dan tidak terkendali sehingga merusak lingkungan. “Kita sudah melakukan beberapa kali peringatan tetapi tidak diindah-

Korban 'Pemasangan Gelap' PDAM Tirta Kualo Terus Berjatuhan TANJUNGBALAI - Korban ‘pemasangan gelap’ sambungan distribusi air minum yang dilakukan oknum-oknum karyawan PDAM Tirta Kualo Tanjungbalai sampai saat ini masih terus berjatuhan. Terakhir sebanyak 28 orang kepala keluarga warga jalan H. Adam Malik Km.7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar menjadi korban. Pelakunya diduga oknum karyawan senior di perusahaan milik Pemko Tanjungbalai berinisial Am. Menurut Rahmad, satu diantara 28 korban Am, mereka dipungut biaya dengan dalih dana pemasangan baru instalasi air minum antara Rp1,5 juta sampai Rp2 juta setiap rumah. Am sebulan belakangan ini mendadak sulit ditemui. Baik di kantornya maupun dikediamannya di jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur. Menurut seorang karyawan rekan sejawat Am yang minta namanya tidak ditulis, kasus ‘pemasangan gelap’ yang dilakukan Am sudah terbongkar oleh Tim Penertiban PDAM Tirta Kualo yang diketuai anggota Badan Pengawas

Zainal Arifin BA. Kabag Hubungan Pelanggan (Hublang) PDAM Tirta Kualo Martin Sipahutar SE juga terkesan sulit ditemui untuk dikonfirmasi. Namun Kabag Keuangan dan Administrasi Dra Syafrida Dewi secara lugas berucap; ”Kalau benar, silahkan saja para korban pemasangan liar (gelap) yang dilakukan Am itu mengadukannya ke polisi!”. Dari informasi yang dihimpun di lapangan, kasus pemasangan gelap atau liar instalasi air minum yang tidak didaftarkan secara resmi keperusahaan daerah itu bukan hal baru. Bahkan di era kepemimpinan Direkturnya sekarang ini yakni Zaharuddin Sinaga SE aksi yang hasilnya sangat menggiurkan itu ditengarai masih terus berlangsung. Terakhir, aksi serupa terbongkar oleh Tim Penertiban PDAM Tirta Kualo awal tahun ini dan memakan korban dengan dicopotnya Kabag Hublang Drs MM. Diduga pencopotan itu terkait dengan adanya indikasi keterlibatan Drs MM dalam kasus ‘pemasangan gelap’ yang belakangan terbongkar tersebut. (HER)

Pembangunan Tower Jadi Urusan Polisi BINJAI - Lembaga Binjai Corruption Watch (BCW) Kota Binjai melalui suratnya No.005/BCW-KB/Lap-P/V/ 2013 tanggal 28 Mei 2013 meminta perhatian Walikota Binjai untuk menegakkan Prosedur Pemerintahan sementara dari asfek Hukum meminta Kapolres untuk melakukan pengayoman Hukum atas kekisruhan ditengah Masyarakat akibat pembangunan Tower oleh PT.Solusindo Kreasi Pratama di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara. Surat yag ditujukan kepada kedua petinggi Kota Binjai merupakan kepedulian BCW Binjai dalam menyahuti surat Warga Masyarakat Lingkungan II Kel.Pahlawan tanggal 26 Mei 2013 yang disampaikan kepada Lembaga BCW Kota Binjai tentang Pembangunan Tower yang menimbulkan masalah sesama warga. Disebabkan Lurah Pahlawan Adri Rivanto SSTP membuat surat tidak keberatan berdasarkan persetujuan enam orang warga tanpa melibatkan Kepala Lingkungan II maupun Camat Binjai Utara bahkan mengabaikan sedikitnya 11 warga lainnya yang pernah menyurati Distarukim. Data yang diperoleh BCW, bahwa DPRD Kota Binjai melalui suratnya No.107-509

tanggal 18 Maret 2013 sebelumnya telah menyurati Walikota Binjai sesuai dengan hasil pertemuan Komisi C DPRD bersama Masyarakat Lingkungan II Kelurahan Pahlawan yang menyampaikan protes ke kantor DPRD Kota Binjai tentang penolakan pembangunan Tower. Dalam surat itu, Wakil Rakyat dengan jelas meminta Walikota untuk memfasilitasi pertemuan antara Masyarakat dengan pihak pemilik Tower dengan melibatkan Camat Binjai Utara dan Lurah Pahlawan dan sebelum ada kesepakatan antara masyarakat dengan pemilik Tower agar dapat menghentikan pembangunan Kemudian tanggal 25 Maret 2013 sebanyak 13 orang warga Masyarakat menyampaikan surat protes kepada Dinas Tarukim tentang keberatan warga dan memohon agar izin Pembangunan tidak diterbitkan terlebih dahulu dan pelaksanaan pembangunannya. Sementara Lurah Pahlawan membuat agenda undangan rapat pertemuan sosialisasi penempatan/ pembangunan Self Suport Tower (SST) kepada warga dan sejumlah Instansi terkait melalui surat No.484/Pahlawan/ III/2013 tanggal 26 Maret 2013 dan rapat dilaksanakan Rabu (27/3) di gedung SD

Inpres Jl.Anggrek LK IV Kel.Pahlawan dihadiri Asisten II (H.Wahyudi SH), unsur Dinas Tarukim, Camat Binjai Utara dan Satpol PP Kota Binjai. Namun kesimpulan rapat mentok warga tetap menolak pembangunan dimaksud seperti ditegaskan Asisten II yang bertindak mewakili Walikota Binjai sebagaimana diterangkan warga Di luar dugaan, ujar Warga, tanggal 20 April 2013 tiba-tiba muncul surat pernyataan persetujuan warga/ tetangga yang ditanda tangani oleh 6 orang dan ditanda tangani Lurah Pahlawan tanpa melibatkan Kepling II maupun Camat Binjai Utara. Dalam surat persetujuan warga, 2 orang diantaranya adalah yang turut menentang sebelumnya dan ini merupakan hak Warga. Tidak itu saja, dengan mengabaikan hasil rapat tanggal 27 Maret 2013, secara mengejutkan Lurah Pahlawan menerbitkan Surat Keterangan Rekomendasi (HO) No.503-664 tanggal 24 April 2013 atas Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi atau Tower milik PT. Solusindo Kreasi Pratama berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Warga/Tetangga Site Name Amir Hamzah Binjai tanggal 20 April 2013 seba-

nyak 6 orang ditanda tangani Lurah secara tunggal padahal dalam format surat tersedia kolom untuk penanda tanganan Pengawas Lapangan (Waspang) Kepling II dan Camat Binjai Utara dan menjadi surat sakti sehingga muncul plang izin IMB dibangunan Tower dan bangunan terus dilanjutkan. Berbagai protes warga yang menolak muncul setiap hari karena belum ada musyawarah lanjutan bahkan sempat terjadi penyetopan pengerjaan fisik dan tindakan warga disahuti pihak pemilik Tower dengan membuat laporan ke Polisi dan ini diketahui warga karena ada oknum Polsek Binjai Utara mencari cari beberapa nama yang dianggap menghalangi pembangunan tersebut. Syamsul H Nst salah satu warga dan kawan-kawan, Minggu mendatangi Polsek Binjai Utara untuk menyampaikan persoalan yang muncul di lapangan sebagai antisipasi agar tidak terjadi penjeratan Hukum diakibatkan saling membela hak. Kedatangan Syamsul dkk diterima oleh Petugas Polsek dan direspond positif. Melihat data yang ada, ujar Ketua BCW, kepada koran ini, Rabu pekan lalu, sikap dan keputusan tinggal Lurah Pahlawan yang mengabaikan kewenangan Ca-

kan, sehingga tim melakukan penidakan seperti hari ini,” jelasnya. Terkait kerusakan lingkungan yang dilakukan pengusaha tersebut, Amir menegaskan pihaknya bersama dengan Pemkab Labuhanbatu akan mereklamasi sepanjang DAS Bilah agar kembali ke posisi semula. “Upaya ini dilakukan agar dampak lebih buruk dapat kita cegak, seperti banjir bandang yang dapat menenggelamkan beberapa pemukiman di sepanjang DAS Bilah,” tegasnya. Sebelumnya, Kapolres Labuhanbatu pada Sosialisasi Hukum Lingkungan Bidang Pertambangan di Hotel Permata Land Rantauprapat menegaskan tidak akan memperkenankan pengusaha membawa bahan galian C ke luar Labuhanbatu. “Saya akan tindak tegas kalau ada pengusaha yang membawa pasir ke Riau,” tegasnya seraya menjelasakan bahwa ada informasi yang mengatakan bahwa bahan galian C dari Labuhanbatu dibawa ke Riau. (HAH)

mat Binjai Utara maupun Kepling II merupakan tindakan kesewenangan. Sementara kebenaran Distarukim menerbitkan IMB untuk pembangunan Tower maka sama dengan pengabaian terhadap kondisi lapangan yang mustahil tidak terpantau. Dalam surat itu BCW menghimbau Walikota Binjai agar memberi perhatian terhadap persoalan itu dan menindak Lurah Pahlawan dan Kadis Tarukim dan terhadap kedua pejabat itu patut menjadi perhatian khusus bila perlu dilakukan penelitian ada apa dibalik tindakan Lurah dan Distarukim. Hal itu sangat penting demi menjaga kewibawaan Pemerintah Kota Binjai Sementara kepada Kapolres diharapkan dapat menyikapi secara arif sebab keterangan warga selama ini belum terlihat adanya langkah-langkah persuasif yang dilakukan Polmas Kelurahan Pahlawan maupun Polsek Binjai Utara sehingga kesenjangan ditengah Masyarakat terus berlarut larut. Sementara kemunculan oknum Petugas Polsek Binjai Utara dilapangan mencari beberapa nama Masyarakat yang dianggap menghalangi jalannya pembangunan Tower sangat meresahkan Masyarakat. (SBR)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 255 10 - 16 JUNI 2013

LIPSUS

JALAN RAWAN JAMBRET DAN RAMPOK 1 JALAN JEND SUDIRMAN, WILAYAH POLSEKTA MEDAN BARU 2 JALAN NGUMBAN SURBAKTI, WILAYAH POLSEKTA DELITUA 3 JALAN RINGROAD, WILAYAH POLSEKTA SUNGGAL 4 JALAN TOL-BALMERA 5 JALAN MADONG LUBIS, WILAYAH POLSEKTA MEDAN TIMUR 6 JALAN AMAL, WILAYAH POLSEKTA SUNGGAL 7 JALAN ASRAMA, WILAYAH POLSEKTA HELVETIA 8 JALAN PALANG MERAH, WILAYAH POLSEKTA MEDAN BARAT/MEDAN TIMUR 9 JALAN AHMAD YANI, WILAYAH POLSEKTA POLSEKTA MEDAN BARAT 10 JALAN GUDANG, WILAYAH POLSEKTA MEDAN BARAT.

MALAM itu, Tini alias Khok Thingthing (28) terhempas ke aspal. Dia jatuh dari becak motor. Usaha mempertahankan tas dari jambret di Jalan Ahmad Yani Medan sia-sia. Dia jatuh. Kepalanya luka parah. Khok Thing-thing pun dilarikan ke rumah sakit RS Materna Medan. Tapi, lukanya terlalu parah. Empat hari kemudian dia pun meninggal. Peristiwa yang cukup tragis dan memilukan itu terjadi pada media Februari lalu di Kota Medan. “Rampok marak, kok dibilang aman! Tetangga saya menjadi korban perampokan di siang bolong. Bagaimana mungkin bisa dibilang Kota Medan itu sudah aman?,” ketus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara (DPRD Sumut) dari Fraksi PDI Perjuangan, Brilian Muktar. Brilian tak sembarang bicara. Data menunjukkan, selain Khok Thing-thing, kasus penjambretan dan perampokan oleh pelaku bersepeda motor memang sedang marak di Medan. Parahnya, seperti dikatakan Brilian tadi, kejahatan bukan dilakukan pada malam saja. Siang bolong pun para pelaku bisa leluasa beraksi. Hal ini memunculkan pandangan kalau pihak kepolisian tidak mampu. “Apakah polisi tidak sadar kalau warga Kota Medan sudah ketar-ketir kalau keluar rumah di malam hari? Justru kinerja kepolisian lah yang kita pertanyakan. Selama ini kepolisian tidak maksimal menjalankan

tugasnya,” tegas Brilian. Menurutnya, kepolisian tidak bisa tinggal diam saja. Sebab kriminal di Kota Medan semakin meningkat. Bila perlu, pelaku kriminal seperti perampokan harus ditembak di tempat. “Kepolisian tidak usah lagi berbasabasi dengan tindak kriminal seperti ini. Bila perlu tembak di tempat untuk perampok,” tambahnya. Senada dengan Brilian, Ketua Komisi A DPRD Kota Medan, Ilhamsyah, pun menggarisbawahi kinerja polisi. “Banyaknya kasus kejahatan seperti perampokan yang terjadi di Kota Medan menandakan aparat kepolisian belum bekerja maksimal. Kita meminta agar kinerja kepolisian ditingkatkan, terutama dalam menggelar patroli pada malam hari,” ujarnya. “Ini tentu sangat meresahkan bmasyarakat,” tambahnya. Karena itu, Ilhamsyah meminta kepada pihak kepolisian untuk pro aktif menumpas kejahatan. Pihak kepolisian diminta untuk menempatkan personel di sejumlah titik tertentu. Bahkan, katanya, agar masyarakat tetap percaya kepada pihak keamanan, polisi harus memberitahukan kepada masyarakat bila berhasil mengungkap kejahatan. “Kalau polisi berhasil mengungkap satu kejahatan, ya diberitahukanlah kepada masyarakat melalui media massa. Hal ini dilakukan agar masyarakat jangan sempat merasa apatis terhadap pihak kepolisian,” jelasnya.

Ironisnya, Kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmorang menyatakan kalau Kota Medan aman-aman saja. “Medan masih aman-aman saja, kalau ada yang bilang tidak aman, kan bisa bisa aja orang bilang gitu, kita lihat saja banyak orang yang keluar malam,” ujar Monang Situmorang. Monang menegaskan, tindakan preventif (pencegahan) yang dilakukan pihaknya yakni dengan meningkatkan personel di berbagai titik rawan kejahatan. “Kita mengintip di berbagai daerah rawan kejahatan,” tegas Monang, seperti dikutip www.Sumutpos. Apakah rencana Kapolresta itu cukup? Kriminolog, Nur Sariani Simatupang, saat ditemui di kantornya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), malah mengatakan hal itu tidak cukup. Menurutnya, jaminan perlindungan dan keamanan yang sudah diberikan pihak kepolisian saat ini, belum maksimal dan belum sesuai kebutuhan masyarakat. “Kebutuhan ekonomi para pelaku kejahatan saat ini bukan hanya sebatas pangan dan sandang saja. Bahkan mereka kerap terdesak kebutuhan ekonomi untuk dapat mengkonsumsi narkoba yang terbilang sangat mahal harganya. Dengan demikian, tingkat kenekatan pelaku kejahatan itu semakin tinggi, terlebih mereka sudah memahami tingkat keamanan mereka saat melakukan kejahatan,” ungkap Sariani. (TIM)

DARI HASIL polling terbaru Indonesia Research Center (IRC) menunjukkan bahwa mayoritas warga di Medan, menyatakan Medan bukan lah sebuah kota yang mampu mewujudkan rasa aman bagi warganya. Skor yang diperoleh minus 3,2 persen, karena jumlah warga yang mengaku merasa tidak aman lebih tinggi, dibandingkan yang merasa aman (51,6 persen banding 48,4 persen). Sementara itu, kotakota lain tak juga dapat dikategorikan sebagai kota yang mampu menimbulkan perasaan aman bagi warganya. Samarinda, Palembang, Makassar, Jakarta, Bandar Lampung, misalnya, yang separuh lebih warganya merasa tidak aman. Sementara hasil polling terbaru IRC yang dilakukan di 10 kota besar di Indonesia, menghasilkan temuan bahwa perempuan lebih takut menjadi sasaran kejahatan dibandingkan laki-laki. Berdasarkan penelitian-penelitian tentang kejahatan, kesimpulan bahwa perempuan lebih takut menjadi korban kejahatan merupakan hasil temuan yang konsisten. Merasa takut yang dimiliki perempuan sejalan dengan jumlah korban kejahatan. Data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) pada (kurun waktu 2010) menunjukkan bahwa justru laki-laki yang lebih banyak menjadi korban kejahatan, yaitu 1.959.696 (1,6 persen) dibandingkan perempuan dengan jumlah hampir separuhnya 1.103.288 (0,93 persen). Tren yang sama juga

sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dengan perempuan, memiliki keberanian maskulin yang menyebabkan sejak kanak-kanak, laki-laki cenderung berperilaku agresif terhadap orang lain, dan juga menolak menjadi pihak yang lemah. Dengan demikian, laki-laki menjadi lebih tidak takut menjadi korban dibandingkan perempuan. Sementara Kota Medan adalah kota yang paling tak bersahabat bagi rasa aman yang dimiliki perempuan. Mayoritas warga perempuan (60 persen) menyatakan merasa tidak aman, sementara Makassar adalah kota kedua setelah Medan dimana 35,7 persen warga perempuannya menyatakan tidak merasa aman dari tindak kejahatan. Di Sumatera Utara, dengan Medan sebagai ibu kota provinsi, tercatat telah terjadi 145.225 tindak kejahatan meliputi pencurian, perampokan, penipuan, perkosaan dan lainnya. Angka tersebut hanya terpaut sedikit dengan jumlah kejahatan yang terjadi di DKI Jakarta, yaitu 188.430, seperti yang dilaporkan oleh BPS. Jumlah kasus kejahatan yang hanpir sama besar juga terjadi di Makassar, pada 2010. Rupanya, rasa tidak aman yang dialami oleh warga mencerminkan tingkat kriminalitas yang terjadi di daerahnya. Kemapanan dikatakan dapat meningkatkan kemungkinan terlibatnya individu dengan organisasi sosial, kohesi sosial dan pengawasan informal lingkungan,

yang semuanya membantu mencegah kejahatan. Pendek kata, lingkungan geografis mempengaruhi tebaltipisnya rasa aman. Area kumuh, konsumsi alkohol atau perilaku mabuk dapat memiliki efek buruk pada warga penghuninya. Rasa takut akan meningkat, karena pemabuk, pengemis, dan pengangguran akan lebih terkait pada terjadinya tindak kejahatan yang mungkin mereka lakukan dibandingkan tumbuhnya harapan akan lingkungan yang lebih aman. Polling independen melalui telepon dilakukan oleh IRC dilakukan pada 2-6 Maret 2013. Polling menjangkau 855 responden yang berusia 17 tahun keatas, yang terpilih secara acak sistematis melalui buku telepon residensial terbaru, terbitan Telkom. Responden berdomisili di 10 kota di Indonesia yaitu Medan, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Samarinda dan Makassar. Jumlah responden di setiap wilayah ditentukan secara proporsional. Tingkat kepercayaan 95 persen, dengan ambang kesalahan 3,35%. Hasil polling tidak dimaksudkan sebagai representasi pendapat seluruh masyarakat Indonesia. Responden yang terjaring dalam polling adalah masyarakat kelas menengah, berpendapatan di atas Rp.2.000.000 (80 persen) Mayoritas berusia produktif 17-45 tahun (61,8 persen), minimal tamat SMA (85,7 persen). (TIM)

Bocah 10 Tahun Gagalkan Perampokan HEBAT..! Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun menggagalkan upaya perampokan terhadap dirinya yang dilakukan 2 pria dewasa. Pelaku dapat ditangkap, tetapi korban menderita luka di bagian kaki. Upaya perampokan terhadap Arya Dilla Prawinsyah terjadi pada, Senin (27/5) sekitar pukul 07.00 WIB. Saat kejadian korban sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 2927 ACE di Jalan M. Idris. "Aku sedang keli-

ling-keliling," kata Arya. Tiba-tiba dia dihentikan dua pria yang berjalan kaki. Belakangan diketahui keduanya adalah Herben (25) warga Jalan Karya, dan Ferdi Tampubolon (25) warga Jalan Sei Seruai, Medan. Kedua pria itu kemudian mengambil alih sepeda motor, Ferdi yang mengemudikan motor. Namun Arya tak mudah menyerah. Dia berupaya mengambil kembali motornya. Korban mengejar pelaku hingga ke Jalan Iskandar Baru sambil ber-

teriak berusaha memegang bagian belakang motornya hingga sempat terseret. Warga yang mendengar korban berteriak 'maling', kemudian membantu mengejar, akhirnya berhasil menangkap pelaku. Berikutnya pelaku dan sepeda motor itu dibawa ke Polsekta Medan Baru. Kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan, sementara korban menderita luka lecet di bagian lutut. (TIM)

Dua Bulan, 26 Perkara Disidang KEJAHATAN di jalanan yang belakangan ini mulai marak di Kota Medan semakin meresahkan masyarakat. Berdasarkan hasil data jumlah berkas perkara yang masuk dalam kategori kejahatan jalanan dari Januari-Februari 2013, sudah ada 26 perkara untuk disidangkan. Demikian dikatakan Kasi Pidum (Pidana Umum) Kejari (Kejaksaan Negeri) Medan, Dwi Agus. Dikatakannya, peningkatan pelaku kejahatan jalanan sudah menjadi intruksi aparatur penegak hukum dari tingkat kepolisian sampai kejaksaan untuk memberantasnya. Hanya saja, hukuman yang diberikan kepada pelaku sudah terkonsep di dalam KUHPidana. Sehingga, dengan hukuman yang rendah membuat pelaku kejahatan akan mengulanginya lagi. “Perkara kejahatan jalanan yang masuk untuk disidangkan ada sebanyak 26 perkara ditahun ini, dari bulan Januari sampai sekarang. Adapun untuk pasal yang dilanggar adalah pasal 365 KUHP sebanyak 24 perkara dan Pasal 368 ada 2 perkara, namun semuanya masih dalam tahap pra penuntutan,” ujar Dwi. Adapun hukuman yang di-

putuskan kepada terdakwa kejahatan jalanan seperti jambret, curanmor atau geng motor sudah terkonsep di dalam KUHPidana sesuai dengan pasal 365 dan 368. Upaya Kejari Medan agar memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan jalanan, dengan melakukan pemeriksaan kembali berkas dari pelaku. Sedangkan untuk pelaku kejahatan jalanan yang masuk dalam kategori residivis atau pernah dihukum, diberikan pemberatan terhadap pelaku sesuai aturan hukum di KUHPidana dengan menambah 1/3 hukuman atas perbuatannya. “Apabila ada kelalaian dari polisi yang tidak melampirkan catatan kalau tersangka pernah melakukan tindakan kriminal. Sesuai aturan dalam mekanisme pra penuntutan, Kejari bisa meminta putusan perkara terdahulu kepada polisi untuk dilampirkan. Sehingga putusan hukuman bagi pelaku bisa memberikan efek jera atas perbuatannya,” ungkapnya. Kejari Medan, lanjutnya, akan lebih memfokuskan terhadap terdakwa pelaku kejahatan jalanan dengan berkoordinasi bersama penyidik Kejari dan kepolisian. “Itu

sudah menjadi perhatian dan akan menjadi catatan dengan penyidik. Sedangkan untuk prosesnya akan dilakukan saat pra penuntutan dengan memeriksa kembali berkas perkara,” jelasnya. Sementara itu, berdasarkan informasi di Pengadilan Negeri (PN) hampir seluruh terdakwa kejahatan jalanan merupakan anak remaja. “Jadi saat Majelis Hakim memberi putusan kepada terdakwa, hanya melihat dari sisi profilenya saja. Padahal tindakan mereka (terdakwa) di lapangan brutal, yang terkadang korbannya mengalami luka serius bahkan sampai meninggal dunia,” jelas seorang sumber. Apalagi lanjut sumber, untuk hukuman terdakwa kejahatan jalanan hanya setengah dari maksimum hukuman orang dewasa sesuai dengan konsep di KUHP. “Dalam persepsi Negara, seorang anak yang terlibat dan dihukum diharapkan bisa mendapatkan perubahan. Tapi saat ini, putusan terhadap anak-anak menjadi dilema yang akhirnya setelah menjalani masa hukuman membuat dirinya semakin pintar karena mendapat ilmu di dalam sana,” ungkapnya. (TIM)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 255 10 - 16 JUNI 2013

SUMUT / ACEH

Warga Siahap Manfaatkan Jembatan Penghubung BAKSOS - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus bakti sosial ke Panti Asuhan Amaliah. (KPK POS/RUBEN)

Walikota Baksos ke Panti Asuhan Amaliah TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus bakti sosial ke Panti Asuhan Amaliah di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi, Selasa. Kunjungan tersebut dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Tebingtinggi ke 96. Bantuan paket sembako berupa beras, gula, telur, minyak goreng, mie instant serta uang tali asih sebesar Rp2 juta yang diserahkan Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kadis Sosial H Hasanuddin Siregar, mewakili Kapolresta Kasat Bimas AKP Nurul, Kadis Kesehatan dr H Vive Kananda dan Kabag Kesra Pemko Sahbana itu diterima pengelola Panti Asuhan Amaliah H Burhanuddin Harahap BA. Kepada puluhan anak-

anak yatim penghuni Panti Asuhan Amaliah, Walikota Umar Zunaidi Hasibuan berpesan agar mereka tetap tabah dan bersabar menerima cobaan hidup dari Tuhan yang Maha Esa. “Orang boleh kehilangan orangtua dan keluarga tapi kita tidak boleh kehilangan Allah, Tuhan yang Maha Esa yang telah menjaga kita selama ini. Allah tidak boleh hilang dari kehidupan kita agar kita mendapat rahmat dan ridho-Nya,” pesan Umar Hasibuan. Pengurus Panti Asuhan Amaliah, H Burhanuddin Harahap mengucapkan terima kasih atas kunjungan bakti sosial Walikota Tebingtinggi beserta rombongan yang telah berbagi kasih dengan anak panti asuhan yang dipimpinnya. “Pemberian aneka bantuan yang dilakukan ini merupakan wujud kasih sayang sesama yang tidak ternilai harganya,” ujarnya. (RS)

Pemko Salurkan Dana Hibah Rp35 Juta ke Bala Dewa TEBINGTINGGI - Dalam rangka hari jadi Kota Tebingtinggi ke-96 dan HUT Hari Bhayangkara ke- 67 tahun 2013, pemerintah kota menggelar kegiatan bhakti sosial yakni menyalurkan bantuan dana hibah sebesar Rp35 juta ke Bala Dewa (tempat penampungan para tuna netra) yang berlokasi di Jalan Soekarno - Hatta, Kel.Tambangan Hilir, Kec.Padang Hilir, Selasa. Selain menyerahkan bantuan dana hibah, pemerintah kota juga memberikan bantuan berupa 10 kotak mie instan, 50 kg beras, 5 kg migor, 6 saset kecap manis, 5 kotak sari wangi dan kain sarung yang diserahkan langsung Wali Kota Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan MM dan Kapolres AKB Andi Rian Djadjkadi SIK didampingi Kadis Sosnaker Drs.H. Hasanuddin Siregar kepada kepala UPTD Bala Dewa,

H.Muhammad Imran SH MSi. Pada kesempatan itu, Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djadjadi SIK dalam sambutannya mengatakan, tujuan anjangsana pemerintah kota dan Mapolresta Tebingtinggi ke Bala Dewa adalah untuk mendekatkan antara pemerintah dengan masyarakat khususnya kepada para tuna netra yang bernaung di Bala dan sekaligus dalam rangka hari jadi Kota Tebingtinggi ke-96 dan HUT Hari Bhayangkara ke-67. Hal yang sama juga disampaikan Wali Kota Ir.H. Umar Zunaidi Hasibuan, anjang sana bakti sosial untuk kepedulian kesehatan. ”Hari ini juga ada pemeriksaan kesehatan untuk warga tuna netra yang dilakukan oleh pemerintah kota Tebingtinggi,“ kata Umar Zunaidi. (RS)

Semua Komponen Partisipasi Tanggulangi Bencana BATUBARA - Penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah daerah semata, akan tetapi seluruh komponen masyarakat harus dapat menjamin susksesnya penanggulangan bencana. Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan dapat menimpa siapa saja. Oleh karenanya, kita dituntut selalu siap dan waspada untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana yang ditimbulkan oleh alam, non alam maupun bencana sosial, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan, kerugian harta benda maupun korban jiwa. Hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM pada apel gabungan di halaman kantor Bupati Batubara, Lima Puluh, Senin, yang dihadiri Sekdakab T.Erwin SE, staf ahli, asisten, kepala dinas, badan, bagian, kantor, satuan, Camat dan PNS se Batubara. Dalam mengantisipasi dan menanggulangi ke-

mungkinan terjadinya bencana, para anggota satuan linmas di desa/kelurahan baik secara perorangan maupun secara satuan perlu dibekali pengetahuan kemampuan dan kewaspadaan dini yang sudah diatur sesuai Permendagri nomor 12/2006 tentang kewaspadaan dan masyarakat didaerah agar satuan linmas mempunyai kepekaan, kesiagaan dan antisipasi dalam menghadapi segala potensi dan indikasi timbulnya bencana. Satlinmas agar dapat meningkatkan kapasitas SDM aparaturnya sehingga profesional dalam mengemban tugas dilapangan, senantiasa menjalin dan meningkatkan koordinasi komunikasi yang siergis dengan instansi terkait lain dalam melaksanakan tupoksinya, juga sebagai mobilisasi komponen cadangan negara, pungkasnya. Kepala kantor satuan perlindungan masyarakat Raja Imbalo Lubis SH menyebutkan"Satlinmas siap mengemban tugas dalam membantu penyelenggaraan penanggulangan bencana," ujarnya.(SAHREL)

BINTANG BAYU - Warga Siahap saat ini sangat merasakan sekali manfaat dari bangunan jembatan penghubung Dusun 1 ke Dusun 3 terlebih-lebih petani pekebun yang hendak mengeluarkan hasil bumi berupa sawit. Jika selama ini ini warga kesulitan untuk mengangkut hasil buminya ke akses jalan utama desa, kini sudah teratasi berkat dibangunnya jembatan permanen hasil dari dana PNPM Mandiri. Kepala Desa Siahap Sarimin bersama warga sebelum dibangunnya jembatan berkerja sama dan saling bahu membahu untuk meloloskan usulan mereka pada Musyawarah Antar Desa yang pada akhirnya mereka peroleh berkat perjuangan keras bukan dengan dudukduduk menunggu didanai. "Semua bukan tanpa ada perjuangan dan kala itu semua bertujuan untuk kepen-

tingan desa dan warga bukan pribadi atau golongan," ujar Sarimin mengenang. "Tantangan juga datang mengahadang. Ada saja tuduhan bahkan fitnah kepada pribadi saya selaku Kepala Desa. Dibilang mengambil keuntungan pribadi lah, ikut jadi supplier lah. Macammacamlah tudingan yang datang pada saya dari segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab," lanjutnya. Dikatakan, terkait penentuan bangunan itu semua atas usulan masyarakat yang digali dari dusun hingga desa. "Mari bekerja sama dan sama-sama bekerja guna membangun desa, bukan memba-

JEMBATAN - Warga Siahap Kabupaten Sergai kini sudah dapat memanfaatkan jembatan penghubung yang dibangun melalui dana PNPM Mandiri. (KPK POS/ARM) ngun permusuhan lewat fitnah, tudingan dan komentar yang sifatnya tidak membangun," ujar Sarimin. Untuk tahun ini Desa Sia-

hap mendapat kucuran dana PNPM dari Dana Integrasi kurang lebih 240 Juta untuk pembangunan rabbat beton 480 meter di Dusun 1 dan

Wako Tebingtinggi Letakkan Batu Pertama Rumah Aladin TEBINGTINGGI - Pasangan suami istri, Dario (45) dan Mariana (44) dengan dua belas orang anak, warga Lingkungan III Jalan Gunung Sorek Merapi Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi patut bersyukur karena baru tahun ini mendapat bantuan program Aladin (atap, lantai dan dinding) dari Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui dana APBD tahun 2013. "Sudah tiga tahun saya tinggal di sini pak, yah memang kondisi rumah yang saya tempati sekarang sangat tidak memungkinkan untuk ditinggali dengan ukuran 5x4 meter,” jelas Dario, Selasa, disela-sela acara peletakan batu pertama oleh Walikota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan. Untuk menghidupi 12 orang anaknya, 3 orang yang sudah menikah, Dario harus bekerja keras bekerja menjadi seorang buruh serabutan menjadi tukang pacul diladang petani hanya dengan upah Rp 45 ribu perharinya. “Ya, pencarian satu hari hanya cukup untuk dimakan satu hari,” ujar Dario. Bapak 12 orang anak itu mengaku selama bekerja tidak pernah memikirkan teriknya matahari yang membakar kulit tubuh yang semangkin tua. Sementara istrinya hanya sebagai buruh cuci di kampung dengan honor yang pas-pasan. “Kami berdua bekerja, hasilnya untuk pas makan anak-anak serta biaya sekolah anak,”cetus Dario. Menurut Dario, rumah beratapkan seng, dinding tepas dan lantai tanah dengan ukuran 5x4 meter ini tidak ada ruangan kamar tidur dan belum juga ada jaringan listrik. Setiap malam lis-

trik menyambung dari tetangga samping rumah untuk hanya penerangan lampu 10 watt dan televisi ukuran 14 inch. “Memang di kampung ini, rumah kami memang tak layak huni dengan kondisi yang hampir tumbang. Kalau ada angin kencang, kemungkinan rumah tersebut akan ambruk,” papar Dario. Anak-anak, empat orang masih sekolah setingkat SMA, SMP dan SD dan biaya setiap hari untuk anak-anak harus di persedikit, misalnya untuk uang jajan mereka jarang menerimanya, hanya sebelum berangkat pagi, ibunya memberikan sarapan pagi nasi. “Anak-anak kita latih untuk hidup sederhana menyadari kondisi kehidupan orang tua,” cetusnya. Bantuan yang diterima adalah batu bata sebanyak 5.500 buah, semen 35 sak, seng 3 kodi, kosen pintu dan jendela 6 buah serta tambahan biaya untuk ongkos tukang sebanyak Rp3 juta. Walikota Tebingtinggi Ir Umar

Zunaidi Hasibuan mengatakan, Pemko Tebingtinggi melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disnaker) telah menganggarkan dana yang ditampung di APBD tahun 2013 sebanyak 75 RTLH yang siap dibantu untuk pengentasan rumah tidak layak huni. “Ini sifatnya stimulan , diharapkan para keluarga dan kerabat untuk lebih peduli membangun panguyuban dan kekompakan untuk membantu penerima RTLH itu sendiri,” jelasnya. Menurut data tahun 2011 telah tercatat sebanyak 8.292 rumah tidak layak huni. Tahun ini, Pemko Tebingtinggi akan meminta sekaligus mengajukan proposal ke Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk meminta bantuan sebanyak 1.000 rumah.“Saya akan ke Jakarta memintanya, kita doakan semua ini berhasil. Saya tulus ingin mengetaskan jumlah angka kemiskinan terutama masuk kedalam RTLH di Kota Tebingtinggi semangkin tahun semakin berkurang,” ungkap Umar Zunaidi. (RS)

BATU PERTAMA - Walikota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan melaksanakan peletakan batu pertama rumah aladin. (KPK POS/RUBEN)

Darainase 740 meter di Dusun 1 dan 2 dan saat ini memasuki proses pelelangan proyek, ungkap Sarimin mengakhiri.(ARM)

Tahun ini Pasar Induk Tuntungan Diserahkan ke Pemko MEDAN - Dalam waktu dekat ini bangunan Pasar Induk Tuntungan yang berlokasi di Jalan Bunga Turi Kelurahan Lau Cih, Kecamatan Medan Tuntungan yang proses pembangunannya rampung 100 persen akan segera diserahkan pihak pemborong kepada Pemko Medan. Setelah itu pasar induk terbesar di Pulau Sumatera ini akan diserahkan kepada Perusahaan Daerah (PD) Pasar untuk dikelola usai mendapat persetujuan dari DPRD Medan. Hal ini terungkap ketika Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi didampingi Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis meninjau Pasar Induk Tuntungan, Senin. Untuk itu sebelum penyerahan dilakukan, maka Eldin merasa perlu untuk melakukan peninjauan guna memastikan apakah bangunan pasar induk tersebut telah sesuai dengan masa perawatan dari pihak pemborong. “Peninjauan ini kita lakukan dalam rangka penyerahan yang akan dilakukan pihak pemborong kepada Bagian Aset dan Perlengkapan Kota Medan. Setelah itu Pasar Induk ini kita serahkan pengelolaannya kepada PD Pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika bangunan pasar induk ini telah sesuai dengan masa perawatan dari pihak pemborong, maka kita terima penyerahannya,” kata Eldin. Itu sebabnya dalam peninjauan kemarin, Eldin benar-benar mengecek seluruh kondisi Pasar Induk Tuntungan. Yang pertama ditinjaunya adalah bangunan utama grosir yang menampung lebih kurang 760 kios. Di tempat itu Eldin menemukan sejumlah titik genangan air. Karenaya dia langsung memanggil Kadis Perumahan dan Permukiman (Perkim) Ir Gunawan Lubis yang turut mendampinginya. Menurut Gunawan, genangan itu terjadi kemungkinan akibat tempias air hujan. Apalagi Minggu (2/6), hujan turun cukup deras disertai angin kencang sehingga masuk dan menyebabkan terjadinya sejumlah titik genangan. (VIN)

Anak Buruh Masuk USU Tanpa Testing BINTANG BAYU - Perasaan campur aduk, senang dan haru dibalut rasa syukur kepada Allah SWT. Saya tidak menyangka kalau diterima di Universitas Sumatera Utara (USU) tanpa testing. Demikian ucapan awal dari Youlanda siswi SMA Negeri 1 Bintang Bayu, Sergai anak dari Tumiyem saat diwawancarai KPK Pos, Selasa, usai mendapat kabar lolos dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2013. Namun secara terbuka Youlanda siswi jurusan IPA Kelas XII IPA mengatakan ada kekhawatiran apakah kelak bisa menamatkan kuliahnya hingga akhir semester dengan kondisi keuangan keluarga. Biaya kuliah di USU kan terkenal lumayan mahal. "Saya jadi terpikir dengan ibu yang menjadi tulang punggung keluarga. Apakah ibu yang sehari-hari bekerja sebagai buruh di Perkebunan Bandar Pinang Estate bisa membiayai ku-

Youlanda liah, sementara satu lagi adikku yang laki-laki masih duduk di SMA Negeri 1 Bintang Bayu," ucap Youlanda. Tapi dukungan 100 persen dari ibu membuat Youlanda yakin dan kuat untuk menjalaninya. "Insya Allah bisa tercapai dan terwujud, demikian dorongan ibu. Ibu Yo (sapaan akrab Youlanda) sa-

ngat senang begitu mendapat kabar saya lolos masuk USU," ujar anak pertama dari dua bersaudara ini. Siswi yang tinggal di Dusun 3 Patok, Desa Bintang Bayu dikenal pintar dan cerdas bercita-cita menjadi guru bidang study kimia. "Youlanda itu anak pintar, cerdas dan kritis," ujar Syamsuri Samin SPd Kepsek Youlanda SD. Youlanda yang mengecap bangku sekolah di SD 101988 Bandar Pinang dan SMP Negeri 1 Serba Jadi sempat berkomentar kalau keberhasilannya tidak terlepas dari peran serta Drs.Yeddy Efendi Sipayung MPd sang Kepala Sekolah dan para guru. "Pak YES itu selain cerdas beliau juga sangat berwibawa dalam memimpin sekolah," katanya. Ditanya soal kualitas SMA Negeri 1 Bintang Bayu, Yo mengakui kualitas guru baik dan tidak diragukan. Hanya saja harus lebih ditingkatkan terlebih soal di-

siplin. Kalau kualitas siswanya tidak sedikit yang perlu perbaikan dan butuh sentuhan dari Pak YES dan guruguru. Yo saat ini hanya mempersiapkan SKHU, formulir pendaftaran SNMPTN, juga mengikuti program Bidik Misi kalau lulus pemerintah yang akan membiayai biaya kuliah, dengan mempersiapkan formulirnya. "Mudahmudah ini berhasil pak," ujar Yolanda. Terpisah, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bintang Bayu, Drs Yeddy Efendi Sipayung MPd mengatakan, ini pencapaian yang luar biasa dan kabar gembira bagi kita semua. Disamping lulus 100 persen dalam Ujian Nasional lima siswa kita berhasil masuk Perguruan Tinggi tanpa tes. Mereka yang lolos masuk USU adalah Youlanda Jurusan Kimia, Ade Malinda Sriningsih Jurusan Manajemen, dan Rahmo Emelyah Barasa Jurusan Sastra Daerah Untuk Sastra Batak.

Sementara siswa yang masuk Universitas Negeri Medan (Unimed). Muliani dan Novita Sari Purba. "Kita patut bangga, kalau tahun lalu hanya dua orang masuk Unimed, kali ini lima siswa kita masuk PTN termasuk USU," ucap Yeddy kepada KPK Pos. Youlanda yang gemar membaca buku menunjukkan beberapa penghargaan dan piagam diantaranya Dari UMSU Partisipasi Paket Dakwah Ramadhan Tahun 2012, Piagam Penghargaan Mathematic Competition IV Antar SMA se Sumut Tahun 2012, piagam penghargaan dari Badan Rakyat Anti Narkoba Tawuran dan HIV/AIDS Tahun 2010, 2009. Juara pertama OSN Tingkat SMP Se Sergai Bid Study Biologi, Provinsi Sebagai Peserta. Penerima Bea Siswa saat SD Tahun 2006 dari Jamsostek.Siswa Berprestasi tahun 2009 se Sergai.Sertifikat dari Ponpes Nurul Iman Silau Dunia. (ARM)


15

KPK POS

SUMUT / ACEH / RIAU

ANEKA

E D I S I 255 10 - 16 JUNI 2013

Tanam Pohon Peringati HLHS LANGSA - Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLHS) Pemko Langsa, menggelar kegiatan gotongroyong dan penanaman pohon bersama di kawasan hutan lindung, Minggu. "Meskipun HLSH diperingati pada, Rabu (5/6), namun sengaja kita laksanakan pada hari ini (kemarin-red) nantinya tidak menganggu aktivitas kinerja PNS pada jam kerja,"ujar Walikota Langsa, Usman Abdullah didampingi Wakil Walikota Langsa, Drs Marzuki Hamid, MM kepada sejumlah wartawan di sela-sela kegiatan tersebut. Usman Abdullah, mengatakan, dengan adanya kegiatan ini nantinya dapat membangkitkan kita untuk terus menjaga dan peduli terhadap lingkungan hidup terutama disekitar tempat tinggal masing-masing.Karena bumi ini diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia, maka kita diminta untuk merawat dan menjaganya isi didalamnya.

Jadi, dengan sikap dan pola pemanfaatan sumber daya alam dalam peringatan HLHS dapat memanfaatkan sebaik mungkin dengan melakukan berbagai kegiatan positif untuk mendukung perlindungan dan pengelolalaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Diharapkan, kepada masyarakat agar dapat terus menjaga SDA yang telah ada dengan terus menjaga dan merawatnya dengan melakukan penanaman pohon di lokasi-lokasi yang masih kosong, karena manfaatnya sangat besar untuk kehidupan kita semua terutama untuk mengantisipasi terjadi banjir yang selama ini menghantui masyarakat ketika musim penghujan datang. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota DPR RI, Muslim, Kapolres Langsa, AKBP Hariadi, Wakil Ketua DPRK Langsa, Syahyuzar AKA dan T.Hidayat,Setdakota, T.Syahril dan seluruh Kadis SKPD jajaran Pemko. (YANTO)

Hasil UN SMP di Langkat Terbaik se Sumut PEMBAKARAN - Terlihat asap yang menghalangi pandangan, akibat pembakaran yang dilakukan. (KPK POS/AZT)

Pembakaran Lahan Kembali Marak di Sungkil SINGKIL - Warga di Aceh Singkil, kembali diresahkan oleh serbuan asap yang diakibatkan pembakaran lahan. Maraknya pembakaran lahan ini, dipicu oleh musim kemarau panjang yang saat ini sudah memasuki pekan ketiga di daerah setempat. Amatan wartawan, Selasa pekan lalu, ratusan titik api (hot spot) nyaris terlihat disejumlah kawasan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, asap tebal akibat pembakaran lahan ini juga dominan terlihat di areal sejumlah perusahaan HGU yang tersebar di tujuh kecamatan dalam wilayah Aceh

Singkil. Parahnya lagi, titik api tidak hanya terlihat di lahan milik perusahaan HGU. Ribuan hektar lahan perkebunan warga yang banyak tersebar di kiri-kanan jalan provinsi lintas Singkil -Rimo, khususnya di Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, juga menyuguhkan pemandangan yang sama. Di sini, asap tidak hanya mengganggu warga sekitar, sejumlah pelintas yang menaiki kenderaan roda dua mapun empat ikut terkena imbasnya. "Asap di kawasan ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Harus ada tindakan terhadap pemilik lahan yang melakukan pembakaran sembarangan. Jangan sampai pengguna jalan mendapat celaka,baru ada tindakan," kata Warno,yang mengaku sering terganggu disaat me-

lintas di kawasan tersebut akhir-akhir ini. Dari informasi yang dihimpun KPK Pos, kasus yang muncul akibat pencemaran lingkungan ini tidak hanya dialami warga yang ada di daratan. Ribuan nelayan yang tinggal di kawasan Pulau Banyak, juga kecipratan dampak akibat asap pembakaran lahan tersebut. Mereka (nelayan), dipaksa harus mencari ikan di kawasan bibir pantai. Hal dilakukan, untuk menghindari kesasar di tengah laut akibat jarak pandang yang sangat terbatas. "Tak ada jalan lain, kita terpaksa mencari ikan dekat pantai. Kalau dipaksakan bisa kesasar, sebab jarak pandang hanya dua hingga tiga mil laut," jelas Nurdin, nelayan asal Desa Pulau Baguk, Kecamatan Pulau Banyak.

Sekedar catatan, walau aksi pembakaran lahan ini sangat meresahkan, hingga saat ini belum terlihat adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menghentikannya. Padahal, dampak akibat tindakan yang dilakukan secara sepihak ini, jelas-jelas sangat merugikan warga baik ditinjau dari aspek kesehatan maupun ekonomi. Sejumlah warga yang kerap menerima imbas dari pembakaran lahan ini pun berharap, agar kasus ini tidak hanya jadi tontonan aparat penegak hukum di Aceh Singkil. "Siapa pun yang terlibat, aparat penegak hukum di daerah ini harus berani menghentikan pembakaran lahan ini. Bila perlu, seret pelakunya ke meja hijau," tandas warga. (AZT)

STABAT - Dunia pendidikan Kabupaten Langkat unjuk gigi. Hasil ujian nasional tingkat SMP sederajat mencapai 99,99 persen, menjadikannya yang terbaik di Sumut. Rentetan keberhasilan, bagian kerja keras semua pihak termasuk kepedulian Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu SH. Keseriusan siswa mengikuti proses belajar mengajar maupun keuletan pendidik, menjadi elemen penting diraihnya capaian dimaksud. Faktor lain dinilai tak kalah pentingnya kepedulian Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu, sesuai visi meningkatkan mutu pendidikan, dinilai mampu memotivasi segenap pelajar. “Prestasi ini cukup membanggakan, semua komponen di dinas pendidikan mampu menterjemahkan keinginan Pak Bupati dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dari belasan ribu peserta UN tingkatan SMP sederajat ini hanya seorang saja yang tidak lulus,” kata Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Pemkab Langkat, Sujarno, di Stabat Sabtu. Lebih lanjut dijelaskannya, peserta UN di Kabupaten Langkat seluruhnya berjumlah 15.529 siswa dan hanya menyisakan seorang saja yang berasal dari SMP Swasta. Hasil yang tergolong menggem-

birakan karena terbaik di Sumut, akan diupyakan terus bertahan bahkan lebih baik lagi di tahun berikutnya. Masih sebut dia, terkait program mendatang dan menjadi perhatian yakni mendorong para pendidik lebih giat lagi menjalankan proses belajar mengajar seraya untuk terus meningkatkan kualitas guru. Selain itu hal dimaksudkan, Sujarno mengemukakan pihaknya berupaya membuat formula pendidikan tambahan kepada siswa misalnya melaksanakan ekstra kurikuler berkaitan dengan kurikulum berlaku. “Tidak hanya kualitas guru maupun giatnya proses belajar yang menjadi perhatian kita, namun sepertinya ekstra kurikuler juga menjadi suatu perhatian penting buat kita,” beber Sujarno seraya akui semangat dan dukungan orang tua siswa dan guru menentukan hasil diraih selain motivasi serius Bupati dalam kepedulian pendidikan. Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Dikjar Pemkab Langkat, Legiman, terpisah sebutkan peserta UN jenjang SMP maupun MTs negeri maupun swasta memiliki rata-rata nilai akhir memuaskan sehingga akhirnya menjadi kelulusan terbaik di Sumut. (JUL)

Direktur SDM & Umum PTPN I Lantik Panitia P2K3 LANGSA - Direktur SDM & Umum PT Perkebunan Nusantara I (Persero), Ramadhan Ismail didampingi Direktur Produksi Abdul Mukti Nasution, Direktur Keuangan Amrizal dan Direktur Pemasaran & Renbang, Selasa, di ruang rapat Kanpus PTPN I melantik Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Perkebunan Nusantara I. Dalam sambutannya Ramadhan Ismail mewakili Direktur Utama mengatakan, manajemen PT Perkebunan Nusantara I (Persero) sangat mendukung dan berkomitmen atas Penerapan SMK3 di lingkungan PT Perkebunan Nusantara I. Hal tersebut didukung dengan adanya ikatan kerjasama antara PT Perkebunan Nusantara I dengan Pihak LPP Kampus Medan guna pengembangan Program Membangun dan Penerapan SMK3 di lingkungan PT Perkebunan Nusantara I.

Selanjutnya Ramadhan menjelaskan bahwa Penerapan SMK3 ini juga didukung dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 20122013 di dalam BAB XI yang menjelaskan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 menyatakan bahwa perusahaan wajib melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya agar setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya, sehingga proses produksi dapat berjalan lancar dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Juga pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sis-

tem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. SMK3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu standar penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja RI (melalui PerMenaker No. 05/MEN/1996) yang di dalamnya mengatur tata cara kelola pencatatan, pengawasan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang berlaku. Banyak manfaat yang dapat diambil dari penerapan dan implementasi SMK3 di perusahaan. Antara lain, 1.Terciptanya suatu lingkungan kerja yang aman dan nyaman, sehingga meningkatkan motivasi kerja dan kinerja para pekerja karena merasa diperhatikan dan terlindungi dengan penerapan SMK3 dan berdampak pada pencapaian produksi atau produktifitas perusa-

haan. 2.Lingkungan kerja yang aman juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan stakeholder. 3.Meningkatkan citra positif bagi perusahaan dengan menaati peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku. 4.Sistem manajemen yang semakin efektif dengan adanya suatu ketentuan dan prosedur yang terdokumentasi sehingga segala aktifitas dan kegiatannya dapat dilakukan secara terorganisir, menjadi terarah, dan konsisten demikian Ramadhan menguraikan. “Dengan terciptanya Sistem Dokumentasi SMK3 ini, Manajemen menilai perlunya dibentuk suatu organisasi kerja pembantu di unit operasional terkait yang merupakan wadah penghubung kerjasama antara pihak Manajemen dengan pekerja untuk mengembangkan hubungan saling pengertian dan aktif dalam penerapan K3. (YANTO)

PAUD Kartini Laksanakan Wisuda Perdana TAMORA - Yayasan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Kartini yang dibangun pemerintahan Desa Wonosari, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang tahun 2012 lalu, untuk pertama kalinya (perdana), Senin, melakukan wisuda terhadap 25 orang murid. Acara yang diselenggarakan secara sederhana itu dilaksanakan di ruang aula Desa Wonosari yang bersebelahan dengan ruang PAUD, dihadiri Kepala Desa Wonosari, Suparman berserta tokoh masyarakat dan para orang tua murid. Pada kesempatan itu, Suparman, dalam sambutannya mengatakan, kita bersyukur untuk kali pertama PAUD Kartini dapat mewisuda 25 murid setelah selama satu tahun PAUD Desa ini didirikan. "Semoga anak-anak didik PAUD ini menjadi anak yang cerdas, bijak dan berakhlak mulia,” ungkapnya. Diakhir acara, rombongan wisuda berkeliling desa menggunakan kendaraan kegemaran anak-anak odongodong. Diikuti kepala sekolah PAUD Kartini Ny.Partinem Suparman dan tiga

WISUDA - Kepala Desa Wonosari,Suparman (dua kiri) bersama Ketua Yayasan Ny.Partinem Suparman (tiga kiri),beserta tiga orang guru pengajar saat foto bersama dengan 25 orang murid Paud Kartini di aula Desa.(KPK POS/DEDY) orang guru pengajar, Ny.Susmurkilah Sukaryadi sebagai guru juga selaku Sekretaris Yayasan, Suyanty sebagai

guru juga selaku bendahara Yayasan dan Lely Handayani SPd juga selaku guru murid. (DIZ)

ALAT BERAT - Dua alat berat berupa bakhoe loader dan mid mounted grader sedang melakukan pembuatan badan jalan dusun 2.(KPK POS/ ARM)

PT BSI Bantu Desa Gudang Garam Perbaiki Jalan BINTANG BAYU - PT Sifef Kebun Bandar Pinang Estate grup PT Bandar Sumatera Indonesia, pekan lalu membantu menurunkan alat berat guna membuka sekaligus memperbaiki jalan Dusun 2, Desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu, Sergai yang selama ini rusak parah dan tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Dibukanya akses jalan sangat membantu mengeluarkan hasil bumi petani pekebun berupa karet dan TBS sawit. Purwono Kepala Desa Gudang Garam yang lebih akrab disapa Slamet kepada KPK Pos mengungkapkan, bahwa bantuan alat berat berupa bakhoe loader dan mid mounted grader dari Kebun Bandar Pinang sangat membantu sekali buat desa. Jika mengandalkan tenaga manual sangat tidak memungkinkan dan memakan waktu yang lama dikarenakan jalan sepanjang 200 M dengan lebar 3,5 M kondisinya sangat rusak parah. Perhatian pihak perkebunan bukan kali ini saja dirasakan warga. Pada waktu yang lalu manajemen juga memberikan bantuan yang sama untuk pembuatan parit pembuangan air diperbatasan Desa Pergajahan Hulu dan Gudang Garam tahun 2012. Pada kesempatan tersebut Purwono menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan dan perhatian besar Kebun Bandar Pinang Estate. "Atas nama masyarakat dan Pemerintahan Desa Gudang Garam

kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, semoga Kebun Bandar Pinang Estate tetap maju dan terus berkembang," ujar Purwono. Ditempat terpisah, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sudirman dan salah satu tokoh masyarakat Rusli saat diminta komentarnya sangat memberikan apresiasi yang tinggi atas kepedulian pihak perkebunan atas kondisi desa sekitar. Namun ini juga tidak terlepas dari kinerja pemerintahan desa yang peka dengan keadaan di masyarakat. Terkait perbaikan jalan keluar menuju Desa Damak Tolong Buho tersebut adalah satu-satunya jalan desa yang sangat vital karena dari sanalah hasil bumi dikeluarkan. "Selama ini warga sangat terganggu dengan kondisi jalan yang harus melalui rumah-rumah warga,"ujar Sudirman. Sementara itu Subari Asisten Afdeling Damak Tolong Buho dari pihak PT Sifef mengatakan, apa yang diberikan perusahaan adalah hal yang sewajarnya. Kepedulian terhadap lingkungan adalah merupakan program CSR (Bina Lingkungan) yang sudah diprogramkan. Hanya saja semua itu dapat terwujud jika komunikasi tetap terjalin. "Kita menganggap bahwa desa itu adalah keluarga,jika sudah demikian adanya maka apapun itu semua akan berjalan enak dan baik,"ujar Sobari.(ARM)


E D I S I 255 10 - 16 JUNI 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

PKS Kembalilah ke Jalan yang Benar JAKARTA - Partai Demokrat mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali ke jalan yang benar alias berjuang untuk rakyat. Demokrat menilai PKS tidak berpihak kepada rakyat terkait penolakan atas kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bathoegana menyatakan bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah untuk kepentingan rakyat. Menurutnya, kebijakan itu harus didukung seluruh partai koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Mari PKS sesuai komitmen awal kita dulu berjuang untuk rakyat, penaikan BBM untuk rakyat," kata Sutan di Jakarta, Jumat. Sutan menjelaskan bahwa keberadaan PKS di koalisi hanya untuk kepentingan pribadi. Sebab, lanjut Sutan, PKS sebagai partai koalisi kerap melawan kebijakan pemerintah. "PKS hanya memanfaatkan kepentingan mereka untuk kesenangan mereka saja," tegas Sutan. Untuk itu, Sutan meminta agar Presiden SBY bersikap tegas untuk memecat PKS dari koalisi. Menurutnya, tanpa PKS koalisi akan lebih solid dan pemerintahan akan berjalan dengan baik. "Perlu dievaluasi oleh presiden, karena tanpa PKS koalisi ini masih kuat," kata Sutan.

Sebelumnya diberitakan, Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi agaknya tidak punya pilihan lain untuk memuluskan rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, selain mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jika PKS tetap menolak mendukung kebijakan BBM itu, maka tidak ada pilihan lain selain memecatnya dari koalisi. Turunkan Spanduk Sementara itu, banyaknya spanduk dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal penola-

kan penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi meresahkan koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab). Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan yakin kalau spanduk-spanduk yang tersebar adalah spanduk liar. Bukan merupakan sikap resmi PKS. Ramadhan yakin, para menteri dari PKS yang kini di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang akan menurunkan spanduk-spanduk tersebut. "Saya masih meyakini pak Tifatul Sembiring dan pak

Mensos Salim Segaf Al Jufri yang bahkan menurunkan spanduk-spanduk liar itu," tegas Ramadhan, Jumat. Ramadhan yakin bahwa persoalan ini hanya karena ada perpecahan suara di PKS. Sayangnya, yang menginginkan penolakan BBM lebih gencar daripada yang setuju. "Sebenarnya ini isu interal PKS. Masalahnya jadi ribet karena suarasuara informal main di media. Padahal itu tak resmi, walau jabatan partai mereka tinggi," kata Wakil Ketua Komisi I DPR ini. (BBS)

MASYARAKAT HALONGONAN DAN BATANG ONANG

Siap Menangkan Syah - Unggul MEDAN - Masyarakat Kecamatan Halongonan dan Batang Onang bertekad untuk memenangkan pasangan Drs H Syahrul Harahap MAP dan H Sunggul Lelo Siregar SPdi pada Pilkada Padang Lawas Utara (Paluta) yang akan digelar pada 14 Agustus 2013 mendatang. Kebulatan tekad masyarakat di dua kecamatan itu disampaikan pada acara peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang digelar secara terpisah oleh masyarakat Halongonan dan Batang Onang, Selasa malam. Di Kecamatan Halongonan, tepatnya di Desa Sipaho masyarakat melalui salah seorang tokohnya M Harahap dengan tegas menyatakan bahwa masyarakat di Desa Sipaho sudah tidak ada pilihan lain selain memilih Syah-Unggul. Alasanya, sebut M Harahap bahwa kedua balon pemimpin Paluta ini adalah perpaduan Umara (pemerintah/birokrat) dan Ulama (ahli ilmu). "Kalau umara dan ulama sudah bersatu memimpin Paluta maka akan terjadi perubahan yang baik di Paluta," ujar M Harahap. Sementara itu Balon Bupati Paluta H Syahrul Harahap menegaskan bahwa niatnya untuk menjadi Bupati Paluta adalah untuk merubah nasib masyarakat Paluta menjadi lebih baik. "Saya Syahrul Harahap dan Ustadz H Sunggul Lelo Siregar jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Paluta akan membawa perubahan Kabupaten Paluta menjadi lebih baik," kata Syahrul. Syahrul juga menegaskan bahwa Paluta memiliki potensi yang cukup besar untuk mensejahtrakan rakyatnya dan itu harus dikelola oleh pemerintahan yang memiliki kepedulian untuk masyarakat bukan

pemerintah yang ingin mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. "Insya Allah jika kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati tidak muluk-muluk yang akan kami buat, kami akan menjadikan Paluta lebih baik," ujar Syahrul. Hal senada juga disampaikan Balon Wakil Bupati Paluta H Sunggul Lelo Siregar SPdi yang juga menjadi penceramah pada acara Isra' Mi'raj tersebut menuturkan bahwa Paluta merupakan kabupaten yang memiliki pesantren paling banyak di Indonesia. Yakni mencapai 33 pesantren serta mayoritas pemeluk agamanya adalah Islam. Akan tetapi kondisi Paluta saat ini jauh dari suasana keislaman. Mengapa ini terjadi generasi muda kita saat ini sedikit demi sedikit sudah jauh dari ajaran-ajaran Islam. Anak muda kita saat ini lebih banyak terpengaruhi kepada trend barat yang diadopsi melalui siaran televisi dan lainnya. Usai menghadiri acara Isra' Mi'raj di Halongonan pasangan SyahUnggul melanjutkan perjalanan untuk menghadiri acara yang sama di Kecamatan Batang Onang. Di tengah larutnya malam Desa Batang Onang Kecamatan Batang Onang itu terlihat masyarakat yang teridiri dari ibu-ibu dan bapakbapak antusias mendengarkan ceramah Isra' Mi'raj dari Ustadz H Sunggul Lelo Siregar SPdi. Dalam acara itu Balon Bupati Paluta H Syahrul mengharapkan dukungan atas masyarakat Batang Onang untuk memilih pasangan Syah-Unggul pada 14 Agustus 2013. Masyarakat yang hadir saat ini juga menyatakan kesiapan dan kebulatan tekad memenangkan Syah-Unggul Pada Pilkada mendatang. (DATUK)

Susahnya Mendapatkan Pengobatan di Paluta PALUTA - Gustina Permata Lubis (21) warga Desa Aek Godang Kecamatan Ulu Sihapas, Kabupaten Paluta, kini menderita karena sulitnya memperoleh pengobatan di Padang Lawas Utara. Sebagai anak yang kurang mampu, karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia, Gustina berusaha mendapatkan surat-surat yang diperlukan guna mengobati penyakit yang dideritanya. Sungguh ironis. Gustina ingin sehat. Namun dipersulit oleh orang - orang yang bersangkutan dalam bidang kesehatan. Gustina menderita penyakit yang disebut orang "kaki gajah". Dia berkeinginan agar penyakitnya itu sembuh. Apalagi Gustina kini masih kuliah semester dua pada perguruan tinggi swasta. Untuk mengobati penyakit yang dideritanya, atas bantuan kerabat, Gustina sudah berobat ke luar Paluta. Diantaranya ke Sipirok, Lubuk Sikaping dan Padang. Namun penyakit yang diidapnya sejak usia 6 tahun tak juga kunjung sembuh. Gustina kepingin penyakitnya sembuh. Karena ketiadaan biaya, dia berusaha mengurus surat miskin. Namun dalam pengurusan surat miskin dari Dinas Kesehatan setempat, Gustina dibola-bola. Surat keterangan Kepala Desa sudah diperoleh. Demikian juga surat keterangan berkelakuan baik. Hanya saja terkesan Dinas Kesehatan mengabaikan permohonan Gustina. Karena pengalaman buruknya, Gustina mencoba mengadu ke anggota DPRD Paluta. Namun hasilnya hingga kini tak kunjung menjadi kenyataan seperti yang diharapkan. Malang nian nasib remaja ini. Dengan memelas, dia berharap keringanan pihak dermawan, agar penyakitnya dapat diobati. (DATUK)

SUDAH - Gustina dengan penyakit "kaki gajah" yang mengharapkan bantuan dermawan. (KPK POS/DATUK)

P E M B E R I TA H U A N Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Faahakhododo Gulo A l a m a t : Desa Ehosakhozi Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan Memberitahukan bahwa saya pernah menjalankan hukum sebagai terpidana 1 (satu) tahun dan sedang banding di Pengadilan Tinggi Sumut dalam kasus pembangunan SD Negeri Mondrali Kecamatan Idanogawo pada tahun 2003 sebagai Konsultan Pengawas. Pemberitahuan ini dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk mencalonkan diri sebagai Balon Caleg DPRD di Kabupaten Nias Selatan. Ttd Faahakhododo Gulo

SALAMAN - Pasangan Balon Bupati dan Wakil Paluta Syah-Unggul sedang bersalaman dengan jamaah Is'ra' Mi'raj di Desa Sipaho Kecamatan Halongonan. (KPK POS/DATUK)

Gunung Kerinci Status Waspada KERINCI - Gunung Kerinci masih menunjukkan aktivitasnya. Setelah menyemburkan asap hingga ratusan meter beberapa hari lalu, Rabu, (5/6) aktivitas di puncak Sumatera terpantau masih mengeluarkan asap hingga 300 meter ke atas. Kepala Seksi Tanggap Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi Dalmanto mengatakan, status Gunung Kerinci saat ini masih waspada. Gempa juga masih kerap terjadi di gunung berapi tersebut. "Gempa magmatik, karena perut gunung yang panas dan di atas tertutup. Uap panas keluar

dari celah-celah yang ada di atas," sebut Dalmanto. Dikatakannya memang terjadi peningkatan intensitas gempa dibandingkan beberapa hari terakhir, namun menurutnya gempa itu tidak berbahaya. Pantauan dari BPBD terhadap Gunung Kerinci menurut Dalmanto dilihat secara visual puncak gunung cuaca terang, angin tenang, suhu 21 derajat celcius, kelembaban 68 %, asap tebal putih tinggi 50-300 meter, condong kebarat. Gempa hembusan hingga siang tadi 119 kali, ampitudo max 0,5-5 mm, lama gempa 10-25 detik status Waspada. (BOY)

Aksi Pemukulan Pramugari Bentuk Arogansi Pejabat JAKARTA - Kasus pemukulan pramugari Sriwijaya Air oleh Kepala Badan Kordinasi Penanam Modal Daerah (BKPM) Bangka Belitung, Zakaria Umar Hadi, semakin mencoreng citra pejabat negara. Anggota Komisi V DPR, yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Marwan Ja'far mengatakan, tak selayaknya pejabat negara bersikap arogan. "Itu bentuk-bentuk arogansi yang harus dihilangkan, mentang-mentang punya jabatan lalu seenaknya pukul orang," kata Marwan, di Gedung DPR, Jumat. Di samping itu kata dia, dia menyarankan agar pramugari tidak berlebihan melayani penumpang hingga terjadi kesalahpahaman. "Pramugari jangan over akting juga. Pramugari harus sopan, di sisi lain enggak boleh main kekerasan

itu," jelas dia. Ketua Fraksi PKB itu berharap kasus kekerasan tersebut diusut dan dilanjutkan ke penegak hukum. Bagaimanapun, kata dia, kekerasan oleh siapapun termasuk pejabat tak bisa dibenarkan. "Diusut secara hukum. Perilaku pejabat memukul bukan sesuatu yang terpuji," paparnya. Sedang pramugari Sriwijaya Air, Febriani tak akan memaafkan Kepala Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Bangka, Zakaria Umar Hadi. Febri dipukul Zakaria di dalam pesawat keberangkatan dari Jakarta menuju Pangkal Pinang, Bangka. Kata Febri, hingga saat ini memang belum ada permintaan maaf langsung dari Zakaria. Permohonan maaf ada, tapi disampaikan oleh orang

yang mengaku keluarga Zakaria, saat Febri membuat laporan ke Mapolsek Pangkalan Baru, Pangkal Pinang. "Dari Zakaria tidak ada (permohonan maaf). Walau minta maaf tapi kasus hukum harus tetap berlanjut," kata dia, Jumat. Febri sangat menyesalkan kejadian itu. Menurutnya, tak seharusnya Zakaria melakukan pemukulan karena apa yang dilakukannya di pesawat sudah sesuai prosedur penerbangan. "Saat ini, kalau dia cuma minta maaf, aku belum bisa jelaskan maafin atau tidak," ujarnya. Adik korban, Sita Destia menceritakan, kejadian itu berawal saat rekan kakaknya sesama pramugrari menegur Zakaria untuk mematikan telepon genggamnya, karena pesawat menjelang take off. Karena tak digubris, Febri ikut menegur. Teguran

itu ternyata membangkitkan emosi Zakaria. "Waktu sudah mau take off, pesawat sudah mundur ke runway telepon genggamnya masih nyala. Ditegur malah marah," kata Sita, kemarin. Pesawat dengan Nomor Penerbangan SJ 078 itu tinggal landas sekira pukul 19.30 WIB. Satu jam kemudian, pesawat tiba di Pangkal Pinang. Febi, sapaan akrab Febriani tak menyangka jika Zakaria memendam amarah setelah ditegur untuk mematikan telepon. Setelah penumpang turun, pemukulan itu pun terjadi. "Setelah penumpang lain turun, dia nunggu kakak saya dan memukul pakai koran," ungkapnya. Akhirnya, penganiayaan pramugari, Zakaria Umar Hadi, resmi ditahan di sel tahanan Polsek Pangkalan Baru, Jum'at

(7/6) dini hari, sekitar pukul 00.30 WIB. Kepala Dinas BKPMD Provinsi Bangka Belitung itu ditahan sebagai tersangka penganiayaan Pramugari Sriwijaya Air Nur Febriani. "Sudah kita tahan Jum'at dini hari, kita tahan setelah pemeriksaan selesai," kata Kapolres Pangkalpinang Ajun Komisaris Besar (AKB) Bariza Sufi, Jumat (7/6). Bariza membenarkan tersangka Zakaria Umar Hadi usai menjalani pemeriksa dari penyidik langsung secara resmi ditahan di Mapolsek Pangkalan baru guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tersangka kata Bariza dikenakan pasal 351 KUHP ayat 1 tentang penganiyaan dan pasal 335 KUHP perbuatan tidak menyenangkan. Tersangka terancam hukuman paling lama 2 tahun 8 bulan. (BBS)


Epaper kpkpos 255 edisi senin 11 juni 2013  

KPKpos Surat Kabar Mingguan Tentang Korupsi Politik Dan Kriminal

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you