Issuu on Google+

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

TIGA WALIKOTA KORBAN PENIPUAN

Kasus Impor Daging Sapi

EDISI 251/ THN V 13 – 19 MEI 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 10

Wanita Cantik di Sekitar Fathanah

• BERITA LENGKAP DI HAL.

2

» Sefti Sanustika

» Ayu Azhari

» Maharani Suciono KPK menyadap ada pembicaraan via telepon antara Mentan Suswono dan Luthfi Hasan Ishaaq mengenai penyerahan uang dari PT Indoguna Utama kepada Ahmad Fathanah.

Fathanah mengambil uang suap Rp 1 miliar dari Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi di kantor PT Indoguna Utama

Pernah Diajak Menikah Siri » Tri Kurnia Puspita

KPK menguntit Fathanah hingga ada penyerahan uang ke Luthfi. Tapi penyerahan tidak terjadi

Tak mau kehilangan momen, KPK menangkap Fathanah di Hotel Le Meridien saat bersama Maharani Suciono

Saat ditangkap, uang Rp980 juta berada di mobil Land Cruiser milik Fathanah, Rp 10 juta di dompet Fathanah, dan Rp 10 juta di dompet Maharani

Bupati Nias Selatan Dinilai Arogan NISEL–Bupati Kabupaten Nias Selatan, Drs Idealisman Dachi dinilai berbagai kalangan cukup arogan. Dan, saat ini beliau santer dibicarakan masyarakat di Kecamatan Onohazumba Kabupaten Nias Selatan karena secara sepihak memindahkan lokasi kecamatan itu dari Desa Orahili Huruna ke Desa Hiliweto. Sedangkan, pada tanggal 10 April 2012 Idealisman Dachi sebagai bupati telah menandatangani Perda Kabupaten Nias Selatan yang tertuang pada BAB

kolom REDAKSI

Sungguh Sebuah Ironi KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf mengatakan, lembaganya telah menyetorkan laporan hasil analisis rekening mencurigakan Ahmad Fathanah ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung. Laporan itu terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Fathanah - orang dekat Luthfi Hasan Ishaaq - ketika menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. "Banyak aliran dana atas nama Ustad," kata Yusuf ketika ditemui akhir pekan lalu. Setelah dicek ke bank terkait, yang dimaksud Ustad adalah Fathanah. Fathanah ditangkap KPK pada 29 Januari lalu karena menerima Rp1 miliar dari dua bos PT Indoguna - perusahaan pengimpor daging- Juard Effendi dan Arya Abadi Effendy. Duit itu diduga akan diteruskan ke Luthfi guna memuluskan upaya perusahaan mendapatkan jatah kuota impor daging sapi 2013 di Kementerian Pertanian. Luthfi sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Belakangan, KPK menetapkan Fathanah sebagai tersangka

IV pasal 8 bahwa Ibukota Kecamatan Onohazumba berkedudukan di Desa Orahili Huruna. Karena masyarakat tidak terima atas kebijakan bupati Nias Selatan yang memindahkan lokasi Kecamatan Onohazumba dari Desa Orahili Huruna ke Desa Hiliweto, sehingga 214 orang tokoh masyarakat dan kepala desa telah mengirim surat keberatan kepada Gubernur Suma• LANJUT KE HAL. 2

Kadinkes Tanjungbalai Diperiksa Jaksa TANJUNGBALAI - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Tanjungbalai drg H Azhari Sima diperiksa Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Selasa (7/5) sekitar pukul 14.00 WIB. Azhari diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) Tahun Anggaran 2012 dengan biaya Rp1,4 miliar lebih. Kadinkes Tanjungbalai drg H Azhari Sima usai menjalani pemerik• LANJUT KE HAL. 2

Juard Effendi dan Arya Abdi Efendi ditangkap. Dari hasil gelar perkara, KPK menyimpulkan uang suap itu untuk Luthfi Hasan Ishaaq

» Idealisman Dachi

• LANJUT KE HAL. 2

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

» Vitalia Shesya

TERSANGKA kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi dan pencucian uang , Ahmad Fathanah, seperti tak pernah lepas • LANJUT KE HAL. 2

NAMA Vitalia Shesya mendadak tenar. Ini lantaran KPK melansir model seksi ini memperoleh sebuah mobil Honda Jazz dari Ahmad Fathanah, tersangka kasus suap impor daging. Tidak hanya itu saja, Shesya kabarnya mendapat jam tangan merk Chopard yang harganya selangit mencapai Rp70 juta. KPK menduga dana yang

mengalir ke Shesya dari pencucian uang Ahmad Fathanah. Bagi publik kebanyakan, nama Vitalia memang masih cukup asing. Tidak banyak pula informasi mengenai model seksi ini. Namun di majalah khusus orang dewasa "Popular" Vitalia pernah ditampilkan di • LANJUT KE HAL. 2

Cara KPK Bikin Jera Koruptor Nakal Pusat, Kamis (9/5), jauh lebih efektif ketimbang hanya menerapkan UU Tindak Pidana Korupsi. "UU TPPU ini sangat responsif dengan teori keadilan yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena KPK mulai menggunakan praktikpraktik untuk bisa melakukan pemiskinan terhadap koruptor, sehingga kami bisa menjangkau aset-aset yang begitu liar dan tersebar di mana-mana," ujar

JAKARTA–Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad (foto), mengatakan pihaknya akan menerapkan strategi baru untuk membuat para koruptor jera. Yaitu, membuatnya miskin melalui penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) No 15 Tahun 2002. UU ini, ditegaskannya, usai menjadi pembicara dalam sebuah seminar bertajuk 'Peran Penegak Hukum Dalam Perlindungan Aset Negara' di Hotel Borobur, Jakarta

• LANJUT KE HAL. 2

» Di Dinas Tata Kota Dumai

Upah Buruh Dibayar Super Murah DUMAI - Mengejutkan, dan sungguh menyayat hati. Ternyata tidak hanya pihak swasta saja yang tega membayar upah buruh “super murah”. Di lingkungan Pemko Dumai, upah super murah juga dialami para buruh yang bekerja di sektor kebersihan. » Kantor Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan Kota Dumai. PEMBAYARAN upah super murah itu dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Dumai c/q Dinas Tata Kota, Kebersihan dan

Pertamanan Kota Dumai yang mengelola buruh kebersihan. Upah yang diterima buruh kebersihan (penyapu jalan-red)

sebesar Rp870.000 per bulan. Kernet truk sampah Rp950.000 • LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 251 13 - 19 MEI 2013

BUPATI NIAS SELATAN DINILAI AROGAN................................................... • DARI HALAMAN. 1 tera Utara 24 Maret 2013 dengan tembusan Menteri Dalam Negeri RI, Dirjen Pemerintahan Umum di Jakarta, Bupati Nias Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan, Ketua PN Gunungsitoli, Dan Dim 0213/Nias, Kapolres Nias Selatan, Kajari Nias Selatan. Dalam surat itu dijelaskan, bahwa rekomendasi Gubsu Nomor : 138/ 1973/tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang pembentukan kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Selatan Nomor : 08 Tahun 2012 tentang pembentukan kecatan yang baru di Kabupaten Nisel yakni Kec Huruna, Kec Ulunoyo, Kec O’o’u, KecOnohazumba,KecHilizalawaAhe, Kec Ulu Susua, Kec Sidua Ori, Kec Somambawa, dan Kec Borondu. Selanjutnya, Keputusan Bupati Nias Selatan yang merubah alamat ibu kota Kecamatan Onohazumba yang seyogianya di Desa Orahili Huruna tetapi dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Bupati Nias Selatan secara tegas menyatakan di Desa Hiliweto saat peresmian kecamatan Onohazumba yang dilaksanakan di Desa Hiliweto pada tanggal 13 Maret 2013, bahwa yang berhak menentukan lokasi ibu kota kecamatan adalah bupati Kabupaten Nias Selatan bukan rekomendasi Gubsu atau Perda Nias Selatan. Sementara itu Gubsu melalui Sekdaprovsu dalam suratnya yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan di Teluk Dalam tertanggal 3 Mei 2013 nomor : 138/3739 perihal keberatan atas keputusan Bupati Kabupaten Nias Selatan yang telah secara sepihak merubah alamat Ibukota Kecamatan Onohazumba. Dalam surat itu Gubsu menyatakan bahwa berdasarkan rekomendasi Gubsu Nomor 138/1973 Tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang pembentukan Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan adalah Kecamatan Onohazumba dengan Ibukota Desa Orahili Huruna. Selanjutnya Gubsu menegaskan lagi bahwa dalam Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, ditetapkan bahwa Ibukota Kecamatan Onohazumba adalah Desa Orahili Huruna. Gubsu meminta kepada Bupati Nias Selatan agar dapat meneliti kebenaran laporan tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur Sumatera Utara

c/q Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu dalam kesempatan pertama. Kepala Desa Orahili Huruna Asli Halawa kepada KPK Pos mengatakan, Kecamatan Onohazumba diusulkan oleh 10 kepala desa dan panitia pemekaran kecamatan Onohazumba tanggal 1 Agustus 2006. Pada waktu itu dilakukan penyerahan tanah yang diserahkan oleh 3 orang yakni Khamombowo Halawa Desa Orahili Huruna, Totonafo Halawa Desa Sisobahili Huruna, Hezisokhi Halawa Desa Orahili Huruna yang dibenarkan oleh 10 kepala desa. Selanjutnya tanggal 2 Agustus 2006 Camat Lolowa’u membuat usulan pembentukan Kecamatan Onohazumba kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dikatakan, berdasarkan keputusan musyawarah tokoh masyarakat 10 desa di wilayah Onohazumba bahwa Kecamatan Onohazumba disepakati lokasi ibukotanya di Desa Orahili Huruna depan Pekan Orahili Huruna Jalan Desa Lauso. Menurutnya, 10 desa yang tergabung di Kecamatan Onohazumba yakni Desa Orahili Huruna, Sisarahili Oyo, Lauso,Sisobahili Huruna, Hiliweto, Helefanikha, Fadoro Ewo, Onohazumba, Tetehosi, Soroma’asi. Tokoh masyarakat Sisarahili Oyo, S.Halawa kepada KPK Pos menyayangkan sikap bupati Nias Selatan yang sengaja mempertontonkan sikap kurang simpati masyarakat terhadap kebijakannya. Sebaiknya bupati Nias Selatan harus tetap konsisten dan mempertahankan Perda yang telah ditandatangani tanggal 10 April 2012 tentang ibukota Kecamatan Onohazumba di Desa Orahili Huruna bukan sebaliknya memindahkan ibukota Kecamatan Onohazumba ke desa lain. S. Halawa juga merasa kecewa kepada oknum anggota DPRD Nisel, Yurisman Laia yang membuat pernyataan bahwa rekomendasi Gubsu Nomor 138/1973 Tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang pembentukan Kecamatan, tidak berlaku lagi karena sudah ada Perda yang baru dan sudah kadaluwarsa. Selain masalah ini sudah dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara, kasus ini juga telah dilaporkan masyarakat kepada Ketua Ombusman di Jakarta tanggal 17 April 2013, namun masih belum ada tanggapan. Bupati Nias Selatan Drs Idealisman Dachi ketika dihubungi melalui ponselnya sedang tidak aktif. (TIM)

CARA KPK BIKIN JERA KORUPTOR NAKAL............................. • DARI HALAMAN. 1 Abraham. Sebagai realisasi untuk memiskinkan para koruptor, maka dengan bermodalkan UU TPPU, KPK menyita semua aset yang dimiliki para koruptor baik milik pribadi atau yang telah dialihkan ke tempat lain. "Dialihkan ke tempat lain ini maksudnya bisa ke istri, pacar atau selingkuhan gelap," kata Abraham. Bagi Abraham, alasan ditariknya semua aset milik para koruptor ini supaya dapat menjamin bahwa mereka tidak lagi memiliki kekuatan finansial untuk "membeli" petugas. KPK juga memastikan seluruh aset yang disita akan dirawat,

sehingga nilai jualnya tidak berkurang ketika dilelang oleh negara. "Perawatan pasti kita lakukan supaya tidak ada yang susut nilainya seperti emas kan nilainya tidak akan menyusut," ujarnya. Selain itu, KPK juga ingin kembali membangun rutan sendiri untuk menahan para koruptor. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa mereka benar-benar dipenjara. "Kan, kalau menurut pemantauan KPK, selama ini para koruptor berduit itu tidak pernah tidur di selnya. Mereka tidur malam di rumah mereka masingmasing," kata Abraham. Ketika ditanya, siapa saja koruptor yang dimaksud? Abraham enggan menyebutkan namanya. (VN/BBS)

SUNGGUH SEBUAH IRONI................ • DARI HALAMAN. 1 pencucian uang. Jeratan ini dikenakan kepada Fathanah karena memiliki rekening janggal. Selama periode 2009-2013, aliran dana yang masuk ke rekening Fathanah di Bank Mandiri mencapai Rp23-30 miliar. Padahal, Fathanah tidak memiliki pekerjaan tetap. Terindikasi, dia menampung duit orang. Dari rekening di Bank Mandiri, Fathanah tercatat mengalirkan uang ke sejumlah artis. Dua di antaranya Ayu Azhari dan Vitalia Shesya. Aliran dana itu tercatat mengalir dalam beberapa tahap sepanjang Oktober 2011 sampai Desember 2012. Ayu diduga menerima Rp20 juta dan US$ 1.800. Jumat pekan lalu, Ayu mengembalikan duit itu ke KPK. Sebelumnya, dia membantah menerima duit Fathanah. Adapun Vitalia, yang tercatat dalam rekening itu, menerima aliran duit dari Fathanah sebesar Rp200-250 juta. Vita sudah dua kali diperiksa KPK. Kepada KPK, dia menyebutkan duit itu adalah pemberian Fathanah sebagai teman dekat. Sebagian

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

duit tersebut diduga dibelanjakan satu unit mobil Honda Jazz putih bernomor polisi B-15-VTA, yang disita KPK. Bahkan menerima jam tangan senilai Rp70juta. Sepak terjang tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kasus pengurusan kuota impor sapi daging sapi ini memang sudah santer terdengar. Bukan hanya dalam merugikan keuangan negara, tetapi juga dalam menggaet perempuan cantik. Beberapa nama perempuan yang sempat tersangkut bersama Fathanah dan menerima pemberian, baik berupa uang maupun material, di antaranya mahasiswi Maharani Suciono, model seksi Vitalia Shesya, artis Ayu Azhari, dan penyanyi dangdut Tri Kurnia. Ahmad Fathanah adalah orang yang pintar dan kini banyak dipuji. Bukan saja karena keberhasilannya menjadi makelar sapi, tapi juga ia bisa menaklukan beberapa petinggi negeri. Merepotkan namun sekaligus membuat iri para polisi. Ia juga banyak dipuji dan digandrungi bidadari, karena pintar berbagi hasil korupsi. Sungguh ini sebuah ironi. (***)

Ahmad Fathanah Agen? JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak kenal dengan tersangka kasus suap kuota impor daging sapi dan pencucian uang, Ahmad Fathanah. PKS menyebut Fathanah sebagai penjahat. Ketua DPP PKS bidang Humas, Mardani Ali Sera mengatakan, partainya sangat menyayangkan sikap KPK yang percaya dengan kesaksian Fathanah dan artis Ayu Azhari terkait kedekatan Fathanah dengan partai ini. Sebab, KPK tanpa ada konfirmasi kepada PKS. "Kami merasa PKS dicatut, kok KPK percaya kepada penjahat (Fathanah). Pak Johan sudah berubah dari jubir KPK jadi jubir Fathanah. Seharusnya KPK perlu konfirmasi," tandas Mardhani, di Jakarta, Rabu. Dia menegaskan partainya tidak ada hubungan dengan Fathanah. Sebab, dia bukan kader dan bukan pula pengurus PKS. "Kami tidak kenal orang ini (Fathanah). Untuk menjadi pengurus tingkat kelurahan saja harus lima tahun, jadi tidak ada orang baru langsung masuk," tegas Mardani. Ayu Azhari diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana pencucian uang kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Dari informasi yang dihimpun, nama Ayu Azhari ada dalam daftar di

telepon genggam milik AF (Ahmad Fathanah) yang disita KPK. Diduga, Fathanah memiliki hubungan dengan Ayu Azhari. Ahmad Fathanah disebut-sebut sebagai orang kepercayaan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Melalui Ahmad Fathanah, Luthfi diduga menerima suap dari PT Indoguna Utama terkait penambahan kuota impor daging. Fathanah tertangkap tangan dengan bukti uang Rp1 miliar. Ditempat lain, kader PKS lainnya mengungkapkan, Ahmad Fathanah bukanlah kader murni PKS. Ia tidak lebih dari seorang agen yang sengaja disusupkan ke PKS untuk menghancurkan partai

itu dari dalam. PKS menduga ada pihak lain di belakang Fathanah yang menyusun skenario penghancuran PKS. "Saya tidak tahu (Fathanah orangnya siapa), yang jelas agen yang ditanamkan untuk hancurkan partai," ujar anggota Fraksi PKS, Indra di Jakarta, Rabu. Indra menilai, apa yang dilakukan Ahmad Fatanah tidak mencerminkan sifat seorang kader. Bahkan Fatanah sendiri banyak merugikan banyak pihak termasuk kader PKS. Belakangan, mulai terungkap Fathanah yang banyak berhubungan dekat dengan perempuan-perempuan yang bukan istrinya.

"Saya lihat korban lainnya yang akan terungkap. Banyak orang yang ditipu Ahmad Fatanah. Apa yang dilakukan Ahmad Fathanah, tidak ada kaitannya dengan PKS," tegasnya. Dia mengatakan, PKS sendiri adalah salah satu korban yang sangat dirugikan atas tindak tanduk Ahmad Fathanah. Namun Indra tak mengetahui apa montif sebenarnya. "Kami adalah korban dari perilaku Ahmad Fathanah," tegasnya. Selanjutnya dikatakan, PKS selalu menghormati penegakan hukum. Partai Islam ini membantah dikatakan menolak KPK melakukan penyitaan yang berujung penyegelan terhadap lima unit mobil yang diduga berkaitan dengan pencucian uang Luthfi Hasan Ishaaq. "Tidak. Buktinya kan saya hari ini komunikasi dengan penyidik," ujar koordinator bidang Advokasi dan Pemenangan Pemilu PKS, Zainuddin Paru di kantor KPK, Jumat. Penjelasan itu sekaligus membantah pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang menyebutkan bahwa PKS tidak kooperatif dengan menghalang-halangi penyidik yang akan membawa lima unit mobil dari kantor DPP PKS beberapa waktu lalu. Menurut dia, ketegangan yang belakangan terjadi antara PKS dan

KPK hanya misskomunikasi. Buktinya, saat Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap di kantor DPP PKS, pihaknya tidak menghalang-halangi penyidik. "(Waktu itu) Kami tidak halang-halangi kok," tutur Zainuddin. Ketika ditanyakan apakah saat penyitaan yang berujung penyegelan itu dilakukan tim dari KPK membawa surat, Zainuddin mengaku tak mengetahuinya. "Oh itu hal lain. Itu di bagian manajemen," jelas pria yang hadir untuk menyerahkan surat pemberitahuan ketidakhadiran Ketua Dewan Syura PKS, Hilmi Aminuddin tersebut. Tim dari KPK beberapa waktu lalu telah melakukan penyegelan lima buah mobil yang diduga berkaitan dengan Luthfi Hasan. Yaitu, VW Carravelle B 948 RFS yang diketahui milik ajudan Luthfi bernama Ali Imron, Mazda CX9 B 2 MDF milik Luthfi Hasan Ishaaq, Fortuner B 544 RFS milik Ahmad Zaki. Pagi harinya, KPK juga menyegel dua mobil lain yaitu Nissan Navara, dan Mitsubishi, Pajero Sport yang belum diketahui pemiliknya. Kelima mobil itu sampai saat ini belum dipindahkan ke gedung KPK, dan hanya terparkir di gedung DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. (SF/BBS)

KADINKES TANJUNGBALAI DIPERIKSA JAKSA............................................................................... • DARI HALAMAN. 1 saan, sekitar pukul 17.30 WIB, mengakui pemeriksaan terhadap dirinya. Menurutnya pemanggilannya ke kejaksaan terkait pelaksanaan PMTAS tahun 2012. Namun Azhari mengaku tidak ada masalah dalam pemeriksaannya. “Benar, saya hari ini telah dipanggil dan diperiksa oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanjungbalai terkait de-

ngan pelaksanaan PMTAS 2012. Akan tetapi setelah diperiksa tadi, tidak ada masalah, semuanya aman-aman saja,” kata Azhari. Menurut Azhari, pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan tersebut terkait dengan dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program PMTAS tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai. Timbulnya dugaan korupsi tersebut diyakini bersumber dari

adanya laporan pengaduan dari elemen masyarakat. Azahari menambahkan, pada Januari 2013 lalu, Dinkes memberikan asupan gizi kepada 1.760 murid Sekolah Dasar/Madrasyah Ibtidaiyah (SD/ MI) se Kota Tanjungbalai melalui kegiatan PMTAS dengan anggaran sebesar Rp1,4 miliar lebih. Di mana dananya bersumber dari APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012. Pemberian asupan gizi tersebut secara simbolis, langsung dila-

kukan oleh Walikota Tanjungbalai Drs H Thamrin Munthe MHum pada, Rabu tanggal 9 Januari 2013 lalu di SD Negeri 134408 Kecamatan Tanjungbalai Utara dan dihadiri oleh Ketua TP PKK, Ny Hj Armaini Jannah Thamrin Munthe, Kakan Kemenang Tanjungbalai, H Hayatsah, Kabag Humas Dra Darul Yana Siregar, Camat Tanjungbalai Utara Imron, dan Camat Datuk Bandar, Heri Gunawan. Azhari menambahkan, dasar

pelaksanaan kegiatan itu adalah Instruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional. Di mana salah satunya adalah program perbaikan gizi melalui PMTAS bagi murid SD/MI. Pemberian makanan tambahan itu dilakukan terhadap murid kelas 1. Dari 48 SD/MI se Kota Tanjungbalai ada sebanyak 1.760 orang murid dan diberikan selama 90 hari berturut-turut di sekolah masing-masing. (HER)

UPAH BURUH DIBAYAR SUPER MURAH................................................................................................. • DARI HALAMAN. 1 per bulan. "Sementara upah sopir truk sampah Rp1.050.000 per bulan," ujar para buruh kebersihan saat ditemui KPK Pos di lapangan, Jumat pekan lalu. Upah super murah di lingkungan Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan Dumai disikapi aktivis LSM PAD Chairuddin. Dia mengatakan, upah yang dibayar Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan tersebut sebagai tindakan yang tidak manusiawi, dan dapat disebut sebagai pelanggaran HAM. "Sementara itu tuntutan ekonomi semakin tinggi, harga bahan pokok terus meningkat, apa yang bisa dibuat para buruh kebersihan dengan upah murah itu," ketus Chairuddin yang juga

pengamat perburuhan. Upah super murah tersebut, terkuak pada saat para buruh kebersihan yang dikelola Dinas Tata Kota dan Kebersihan Pertamanan Kota Dumai, Senin pekan lalu, rame-rame menuntut kenaikan upah kepada Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kota Dumai. Namun aksi damai yang mayoritas ibu rumah tangga tersebut, oleh oknum Dinas Tata Kota Kebersihan Dumai mengusir para pekerja tersebut. Aspirasi para pekerja kebersihan tersumbat, tidak direspon, dikabarkan tuntutan mereka (buruh-red) belum dapat kejelasan, kapan upah para buruh kebersihan itu ditingkatkan. Pantauan di lapangan upah super murah tersebut diinformasikan telah berlangsung lama

7 tahun lalu, hingga saat ini upah super murah tersebut masih dipertahankan Dinas Tata Kota Kebersihan Dumai. Sedangkan Upah Minimum Kota (UMK) Dumai setiap tahun mengalami perubahan. Saat ini, UMK Dumai menjadi sebesar Rp1.280.000. Tuntutan penyesuaian upah telah berulangkali diusulkan oleh para pekerja kebersihan. Namun usulan tersebut dianggap angin lalu oleh Dinas Tata Kota Kebersihan Kota Dumai. Disnakertrans Kota Dumai instansi yang berwewenang dalam memperantarai perselisihan perburuhan, terkesan memicingkan mata dan memekakkan telinga, membiarkan apa yang dilakukan Dinas Tata Kota Kebersihan terhadap para buruh kebersihan tersebut.

Pembayaran upah super murah tersebut telah lama tercium Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinakertrans) Kota Dumai, namun tak bisa berbuat apa-apa. Disnakertrans bisanya hanya jadi penonton menyaksikan fenomena yang dialami para buruh kebersihan itu. Selain upah super murah yang diterima pekerja kebersihan, Dinas Tata Kota Kebersihan Kota Dumai juga tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Selain itu hari-hari kerja para buruh Kebersihan diinformasikan dari Senin hingga Minggu. Dan hari libur resmi bekerja tanpa dibayar lembur. Cuti tahunan yang

merupakan hak para buruh juga tidak diberikan. Sungguh memprihatinkan. Pantauan di lapangan pukul 05 dini hari setiap pagi sejumlah armada truk sampah milik Dinas Tata Kota Kebersihan Kota Dumai telah melakukan aktivitas membersihkan, dan mengangkut kotoran sampah kota Dumai untuk dibawa ke tempat penumpukan akhir. Mereka diperas tenaganya untuk menghasilkan sebagai “nilai lebih”. Sayangnya, nilai lebih itu tidak kembali kepada buruh. Dalam hal ini, buruh hanya menerima upah tertentu dengan sebutan upah super murah, dengan tidak memperesentasikan kerja keras mereka sebut sumber kepada KPK Pos di Dumai belum lama ini.(PUR)

WANITA CANTIK DI SEKITAR FATHANAH............................................................................................ • DARI HALAMAN. 1 dari wanita cantik. Sopir Fathanah yang bernama Sahruddin mengaku pernah mengantarkan majikannya itu bersama dengan seorang wanita ke sebuah hotel. Pengakuan Sahruddin ini terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi dengan terdakwa Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (8/ 5). Salah satu pengacara Arya dan Juard membacakan keterangan Sahruddin dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat saat proses penyidikan di KPK pada 5 Februari 2013. Dalam berita acara pemeriksaan itu, Sahruddin mengungkapkan, pernah diminta menjemput Fathanah di Hotel

Kaisar, Jakarta. Saat itu, menurut Sahruddin, ada seorang wanita berbaju biru yang ikut masuk ke mobil. "AF (Ahmad Fathanah) meminta saya jemput di basement. Ada wanita baju biru yang ikut masuk ke mobil, di Hotel Kaisar," kata Sahruddin seperti dalam BAP yang dibacakan tim pengacara Juard dan Arya. Kemudian, menurut keterangan Sahruddin, Fathanah meminta diantarkan ke sebuah hotel di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Tak lama setelah turun di hotel di Cikini, Fathanah menelepon Sahruddin. Dia meminta Sahruddin berbohong dengan mengatakan, "Kalau Ibu menelepon, bilang saya sedang di DPP PKS". Lantas, Sahruddin menunggu majikannya itu keluar hotel. Setelah 40 menit menunggu,

menurut Sahruddin, dia diminta kembali menjemput Fathanah dan gadis itu di lobi hotel. Sahruddin pun mengantarkan gadis itu ke Rawamangun, kemudian mengantarkan Fathanah kembali ke kediamannya di Depok. "Gadis itu diantarkan ke Rawamangun, lalu AF (Ahmad Fathanah) diantarkan ke Depok," ujar pengacara Juard dan Arya membacakan BAP Sahruddin. Saat dikonfirmasi soal BAPnya ini, Sahruddin yang menjadi saksi dalam persidangan membenarkan hal tersebut. Ketika ditanya pengacara apakah wanita itu cantik atau tidak, Sahruddin hanya tersenyum. Ia juga mengungkapkan, majikannya memiliki rumah di kawasan Depok, yakni di Perumahan Pesona Khayangan

dan Apartemen Margonda, Depok. Dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi, Fathanah diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait kepengurusan kuota impor daging sapi dari Juard dan Arya, Direktur PT Indoguna Utama. Ia juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Fathanah dikenal sebagai orang dekat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. KPK juga menetapkan Luthfi sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Belakangan, Fathanah menjadi sorotan publik terkait gadis-gadis di sekitarnya. Fathanah diduga membelikan hadiah berupa barang-barang mahal untuk beberapa gadis yang dikenalnya. Salah satunya, model

cantik Vitalia Shesya yang dibelikan Honda Jazz dan jam tangan mewah merek Chopard. Ada juga gadis bernama Tri Kurnia Rahayu yang mengaku dibelikan Honda Freed, jam tangan Rolex, dan gelang mahal bermerek Hermes. Selain itu, KPK menemukan aliran uang Fathanah ke artis Ayu Azhari senilai Rp50 juta dan 1.800 dollar AS. Menurut pengakuan Ayu, uang tersebut diberikan sebagai pembayaran uang muka karena Ayu bersedia manggung di acaraacara terkait PKS yang ditawarkan Fathanah. Kasus Fathanah ini juga membawa-bawa nama Maharany Suciyono, seorang mahasiswi di perguruan tinggi di Jakarta yang berada di Hotel Le Meridien bersama Fathanah saat penyidik KPK menangkap orang dekat Luthfi tersebut. (SF/BBS)

PERNAH DIAJAK MENIKAH SIRI........................................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 sampul depan. Dalam akun Twitter majalah khusus orang dewasa itu Vitalia terlihat mengenakan gaun putih dengan rambut panjang terurai. Tampilan majalah diberi judul "Why are you so sexy" yang artinya kira-kira "Mengapa Kamu Sangat Seksi". Model cantik ini mengaku pernah diajak menikah siri oleh Ahmad Fathanah. "Dia sempat menawarkan untuk menikah siri. Pada November kenalan,

Desember, langsung ajakin nikah siri. Aku menolak, enggak mau," kata Vitalia, Rabu (8/5). Vita mengungkapkan, alasannya menolak ajakan menikah Fathanah karena baru mengenalnya. "Dia bilang mau menikah dengan saya, sayang sama saya, ingin membantu anakanak saya," ujarnya. Sejak awal bertemu, kata dia, Fathanah tergolong royal dan selalu memberikan hadiah. Hadiah terakhir yang diterima Vita dari Fathanah adalah mobil Honda Jazz berwarna putih pada

Desember 2012. Mobil itu kini disita KPK. Namun, menurutnya, tak ada kecurigaan sedikit pun dengan segala hadiah yang diberikan orang dekat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq itu. "Sempat berpikir, bertanya-tanya, kalau saya enggak ambil, dia gimana ya, dia meyakinkan saya. Saya tulus dengan kamu dan anak-anak kamu. Andai kamu enggak mau sama saya, saya akan tetap support anak-anak kamu," kata Vita menirukan perkataan Fathanah. Kedekatan Fathanah dengan

Vitalia menambah panjang deret perempuan cantik dan seksi di sekitar tokoh yang disebut-sebut teman dekat eks Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq itu. Sebelumnya bekas artis panas Ayu Azhari juga dikaitkan dengan Fathanah. Dari Fathonah diberitakan Ayu Azhari menerima uang Rp20 juta dan 1.800 dollar AS. Uang itu telah dikembalikan Ayu melalui KPK. Ayu sebelumnya membantah menerima uang dari Fathanah namun setelah dibenarkan oleh KPK akhirnya Ayu pun

mengakuinya. Sebelum Ayu, publik digegerkan pula dengan seorang mahasiswi cantik Maharani yang dikaitkan dalam kasus impor sapi itu. Maharani ditangkap oleh penyidik KPK saat penggerebekan terhadap Fathanah di sebuah hotel di Jakarta. Saat itu Maharani mengaku menerima uang Rp10 juta dari Fathanah. Nah setelah tiga perempuan cantik ini terungkap ke publik, masih adakah perempuan lain yang terkait Fathanah? Kita tunggu saja!(SF/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 251 13 - 19 MEI 2013

NASIONAL

Dihadang Kader PKS, KPK Gagal Sita Mobil Hasil Korupsi JAKARTA–Tidak mendukung pemberantasan korupsi, masih saja terjadi. Ini terjadi saat petugas KPK akan menyita beberapa mobil mewah diduga kuat dibeli dari hasil korupsi impor daging sapi, dengan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq, bekas Presiden Partai Keadilan Sosial (PKS). Ternyata, puluhan kader dan simpatisan Partai yang dikenal santun, nekad bertindak arogan dan tidak koperatif dengan cara menghalanghalangi petugas KPK. Meski penyitaan berjalan alot, KPK hanya menyita tiga unit mobil operasional milik PKS, di antaranya kendaraan multifungsi (MPV) Volkswagen Caravelle bernomor polisi B 948 RFS. Mobil itu diduga hasil tindak pidana pencucian uang dari tersangka kasus suap impor daging sapi dan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Penyitaan pada Senin malam pekan lalu, selain mobil VW Caravelle, dua kendaraan roda empat lainnya yakni Mazda CX9 B 2 MDF, dan Toyota Fortuner B 544 RFS. Belum diketahui apakah kedua mobil itu juga digunakan sebagai kendaraan operasional PKS atau milik Luthfi. "Meski upaya penyitaan ada sedikit halangan, namun KPK telah melakukan penye-

Dihadiahi Musisi Dunia, Jokowi Serahkan Bass ke KPK

SITA RUMAH– Foto suasana rumah bercat putih berlantai dua milik tersangka kasus korupsi Ahmad Fathanah yang disita KPK di Perum Permata Depok Citayam, Blok H 3 no 15, Depok, Jabar, Sabtu (11/5). Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memburu sejumlah aset berharga milik Ahmad Fathanah, tersangka kasus korupsi dan pencucian uang pengurusan kuota impor daging di Kementerian Pertanian. gelan mobil sebagai berikut. Yaitu VW Carravelle B 948 RFS, Mazda CX9 B 2 MDF, dan Toyota Fortuner B 544 RFS. Posisi mobil saat ini sedang berada di kantor DPP PKS," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Selasa pekan lalu. Penyitaan tiga mobil itu dilakukan KPK di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Mobil mewah tersebut diduga terkait dengan tersangka LHI, lanjut Johan Budi.

KPK terus mencari keberadaan aset Luthfi yang berkaitan dengan hasil pencucian uangnya. Luthfi diduga menyembunyikan, merubah dan menyembunyikan harta hasil kejahatan korupsinya. Bantah Bendahara Umum PKS, Mahfudz Abdurrahman, membantah mobil VW Caravelle itu milik Luthfi. "Kendaraan itu dibeli dari duit partai dan dipakai sebagai kendaraan operasional. Mobil

lain yang disita KPK ya memang milik Luthfi Hasan Ishaaq, " tegasnya. KPK juga menyita lima mobil mewah dari tersangka Ahmad Fathanah, orang dekat eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Mobil yang disita Honda Jazz putih, Toyota Land Cruiser Prado no pol. B 1739 WFN, Toyota Alphard B 53 FTI, Mercedez Benz C200 B 8749 BS, dan Toyota FJ Cruiser B 1330 SZZ. Penyitaan seluruh mobil

mewah ini, dibeli dari hasil korupsi kuota impor daging sapi. Kedua tersangka, Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah menerima pemberian hadiah yang dijanjikan PT. Indoguna Utama sebagai imbalan mengupayakan tambahan kuota impor daging sapi. Nilai commitment fee yang dijanjikan kepada sang mantan presiden Luthfi Hasan Ishaaq sekitra Rp 40 miliar, namun kabarnya yang baru dibayar Rp1,3 miliar. (ENDY)

Ketua KPK: Koruptor Bebas Keluar Masuk Lapas JAKARTA–Ketua KPK Abraham Samad memberikan keterangan yang mengejutkan. Banyak koruptor yang sudah menyandang status sebagai terpidana, ternyata tidak merasakan dinginnya jeruji besi. Para koruptor bebas keluar masuk penjara seenak sendiri pada malam hari. "Saya nggak bisa menyebutkan nama koruptor itu. Namun, Pak Denny (Wakil Menteri Hukum dan HAM) menelepon saya, tentang kewalahan dia mengontrol perilaku-perilaku para koruptor yang bisa dengan bebas keluar masuk Lapas," ujar Abraham kepada wartawan usai Seminar Nasional di Jakarta, Kamis pekan lalu. Abraham meminta para wartawan bisa mencari-cari informasi. "Tongkrongin itu Lapas bagian depannya, pada malam-malam. Habis magh-

rib, sudah ada tuh mobil yang keluar. Ya, pokoknya datangi saja semua. Pasti ketemu," tantangnya menantang. Ditegaskan, banyak modus yang digunakan para terpidana kasus korupsi untuk bisa keluar masuk penjara. Salah satunya dengan berpura-pura sakit. Juga ada modus lainnya. Ketua KPK melanjutkan, Wamenkum HAM Denny Indrayana juga meminta agar para tahanan korupsi segera dipindahkan ke Lapas milik KPK. "Jadi Pak Denny itu meminta agar KPK segera turun tangan untyuk menertibkan para terpidana korupsi yang kerap kali keluar masuk Lapas," tambahnya. Selain itu, Wamenkum Denny juga meminta agar para tahanan korupsi segera dipindahkan ke Lapas milik KPK. "Wamenkum HAM Denny juga tidak punya kemam-

puan lagi untuk bisa tangani yang seperti itu. Karena susah katanya memantaunya. Juga meminta tolong tolong pada KPK, apa bisa tahanan-tahanan di KPK masih memungkinkan dia mengirim kembali tahanan yang sudah inkrach ke Rutan KPK, termasuk Nazaruddin," ujar Abraham. Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengaku tak kaget jika ada terpidana korupsi yang ke luar masuk tahanan secara bebas. Masalah ini tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Amir Syamsuddin. "Saya menilai ada pembiaran yang dilakukan pihak Menkum HAM. Saya menuntut agar Amir Syamsuddin mundur dari jabatannya sebagai Menkum HAM," tegas Bambang di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Bambang melanjutkan, bukan hanya soal ke luar masuk Lapas. Para koruptor, juga dapat fasilitas mewah di dalam tahanan, tidak seperti narapidana lain. "Selain punya kamar khusus dan mewah untuk ukuran lapas, yang dilengkapi perangkat pendingin (AC) juga lemari es, televisi dan komputer atau laptop juga jarang tidur malam di lapas," paparnya. Dikatakan, apa yang diungkapkan Ketua KPK Abraham Samad tentang curhatan Wamenkum HAM Denny Indrayana yang kewalahan dalam mengatur tahanan korupsi di Lapas adalah fakta. "Para koruptor yang bebas keluar masuk Lapas pada malam hari itu, tentu dari berbagai perlakuan istimewa itu ada harganya. Kalau ada pihak yang harus bertanggung jawab, adalah Menkumham,"

sambungnya. Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy menilai keluar masuknya tahanan korupsi dari Lapas merupakan sebuah teguran bahkan tamparan keras bagi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). "Memang susah dibuktikan, tapi ini harus bikin Kemenkum HAM instrospeksi. Ini teguran dan tamparan terhadap kinerja Kemenkum HAM agar bekerja lebih keras," jelas Tjatur saat dihubungi, Jumat (10/5). Politikus asal PAN ini meminta agar para narapidana yang diketahui keluar masuk Lapas segera diselidiki dan dibuktikan. Jika ada bukti kuat, lanjut dia, Kemenkum HAM harus menghukum para napi tersebut dengan sanksi yang tegas. "Kalau nanti terbukti, harus ada sanksi keras," pintanya.(ENDY)

» Diperiksa KPK

Anas Urbaningrum Umbar Senyum JAKARTA - Tak ada rasa takut, khawatir, deg-degan saat diperiksa KPK, malah umbar senyum. Itulah yang dilakukan tersangka Anas Urbaningrum. Bahkan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat mengaku bersyukur diperiksa KPK. Pasalnya bisa mengklarifikasi kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Saya datang untuk diperiksa sebagai saksi bagi tiga orang tersangka. Saya memberi keterangan sebaik-baiknya, selengkapnya dan sebenarbenarnya. Mudah-mudahan dari sisi saya ada manfaatnya," papar Anas dengan tersenyum kepada wartawan usai diperiksa selama empat jam di gedung KPK Jakarta, Senin pekan lalu. Anas menambahkan

tidak mengetahui apakah keterangannya ini berguna memperjelas peran ketiga tersangka dalam kasus Hambalang, yakni, bekas Menteri Pemuda Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, bekas pejabat Kementerian Pemuda Olahraga Deddy Kusdinar, serta bekas pejabat PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mochamad Noor. Selama diperiksa, lanjut Anas, penyidik KPK

menanyai hubungannya dengan ketiga tersangka. "Ya saya jawab saya kenak baik Andi sejak tahun 1998, saat menjadi anggota Tim Tujuh yang menyusun paket UU Politik dan pertemanan itu berlanjut sampai sekarang," jawabnya sambil menambahkan dua tersangka lain tak kenal dan tak pernah bertemu. Kerugian Negara Proyek Hambalang pada 2009 diusulkan sebesar

Rp1,25 triliun. Tahun 2010, kembali diminta penambahan kebutuhan anggaran menjadi Rp1,175 triliun melalui surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu. Dari kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,175 triliun, hanya Rp275 miliar yang mendapat pengesahan. Jumlah itu berasal dari APBN 2010 sebesar Rp125 miliar dan tambahan Rp150 miliar melalui APBNPerubahan 2010. Anggaran tersebut bahkan bertambah menjadi Rp2,5 triliun karena ada pengadaan barang dan jasa. Hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan nilai kerugian negara karena proyek Hambalang adalah Rp243,6 miliar. Kasus ini menyeret sejumlah pejabat tinggi Kemenpora. Bahkan Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka, pada

Jumat 22 Februari 2013. Anas Urbaningrum langgar pasal penerimaan suap atau gratifikasi oleh penyelenggara negara berdasarkan Undangundang Tindak Pidana Korupsi yaitu pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tiga tersangka lain Andi Alfian Mallarangeng, Deddy Kusdinar dan mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor disangkakan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat ke (1) ke-1 KUHP. (ENDY)

JAKARTA–Langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi, memang perlu ditiru pejabat di penjuru nusantara. Jokowi mendapat hadiah dari personil band Metallica, Robert Trujillo sebuah gitar bass yang nilainya sekitar Rp 5 jutaan. Namun pemberian anggota super grup kelas dunia asal Amerika Serikat ini, bukan dinikmati sendiri namun diserahkan ke KPK. Dalam penyerahan ke lembaga antikorupsi, Jokowi diwakili dua orang utusannya yang tiba di gedung KPK Jakarta, Senin siang pekan lalu. Keduanya menyerahkan bass kepada Direktorat Gratifikasi KPK, untuk diselidiki apakah ada unsur gratifikasi dalam pemberian tersebut. "Penyerahan bass ke KPK, inisiatif gubernur DKI Jakarta. Baru hari ini terjadwal dalam KPK. Menurut ketentuan, penyerahan bisa diwakilkan. Pak Jokowi siap datang, cuma sekarang sedang bertugas. Nanti mungkin di kantor dia akan sampaikan," kata Heru Budi, staf Jokowi kepada wartawan di gedung KPK Jakarta. Metalica merupakan salah satu grup band rock asal Amerika Serikat idola Jokowi. Menjelang pentas Metallica di Jakarta, Metallica melalui

promotornya menyerahkan bass merk Ibanez sebagai penghargaaan atas kepedulian mantan Wali Kota Solo ini terhadap musik rock. Bass warna cokelat bertuliskan "To Jokowi, keep playing that cool funky bass" diterima Jokowi melalui promotor musik Jonathan Liu yang mengaku dekat dengan Metallica. Lantaran tidak ingin dituduh sebagai bentuk gratifikasi, Joko Widodo memutuskan menyerahkan bass itu untuk diperiksa. Gratifikasi adalah pemberian hadiah kepada penyeleggara negara dan penyelenggara negara wajib dilaporkan maksimal 30 hari setelah pemberian, baru diteliti oleh KPK apakah ada conflict of interest atau tidak. Juru bicara KPK Johan Budi SP sangat apresiasi dengan langkah Jokowi. "Sebagai penyelenggara negara, Jokowi perlu diberi apresiasi, perlu dicontoh langkah Pak Jokowi ini," kata Johan Ditanya apakah bass akan dikembalikan kepada Jokowi? Johan mengatakan KPK akan memeriksa lebih jauh. Dan butuh waktu untuk memutuskan apakah pemberian tersebut terkait jabatannya sebagai penyelenggara negara atau tidak.(ENDY)

Lingkup Kejahatan Korporasi Meluas PENGAJAR hukum pidana FH UI, Gandjar Laksamana Bonaputra menyatakan, mengacu pada prinsip pidana dan pemidanaan, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban. Syaratnya, perusahaan itu melakukan tindak pidana korporasi. “Harus dipertegas, tindak pidana korporasi memang tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh korporasi dan/ atau pengurusnya,” ujar Gandjar dalam sebuah seminar yang diselenggarakan ILUNI FHUI di Jakarta, Rabu pekan lalu. Menurut Gandjar, pengertian tindak pidana korporasi kini makin meluas. Akibatnya, pertanggungjawabannya pun bertambah luas. Ada tanggung jawab oleh korporasi atau pengurus, ada pula kombinasi keduanya. Meluasnya pertanggungjawaban pidana korporasi hingga menjangkau pengurus, mulai menimbulkan ketakutan/ kekhawatiran di kalangan pengurus korporasi. “Takut dikriminalisasi sebagai akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh dan atas nama korporasi,” imbuhnya. Fenomena ini membuat pengurus korporasi tidak berani mengambil kebijakan atau keputusan. Namun, Gandjar berpendapat bukan kriminalisasi atau dekriminalisasi yang salah. Melainkan, karena ada kecenderungan menjadikan perbuatan tanpa actum reum atau mens rea menjadi delik dan memasukkannya dalam undangundang yang menurut Gandjar patut mengkhawatirkan. Bahkan, lanjutnya, banyak ketentuan pidana yang normanya tidak mengakar dalam masyarakat. Akibatnya, penerapan undang-undang itu membuat masyarakat menjadi korban. “Setidaknya ada 20 undang-undang yang menjadikan korporasi subjek hukum pidana.” Praktisi hukum Fred G Tumbuan pada kesempatan sama menyatakan hakikat perseroan terbatas (PT) berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang menjadi wadah kerjasama pemegang saham. PT dinyatakan sebagai badan hukum apabila disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam PT ada direksi yang memiliki tugas dan wewenang secara kolegial baik sebagai pengurus maupun mewakili.

Direksi menjalankan kewajibannya secara mandiri, tidak tunduk pada RUPS dan komisaris, sesuai Pasal 92 ayat (2) UU 40 Tahun 2007. “Termasuk keputusan bisnis (business judgement rule, red), namun tetap ada pembatasan,” sambungnya. Pembatasan tersebut adalah peraturan perundangundangan, maksud dan tujuan anggaran dasar serta pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar. Adapun tugas dan wewenang dewan komisaris, menurut UU PT adalah mengawasi dan memberi nasihat pada direksi. Serta memberhentikan sementara (skors) direksi. Sedangkan, pertanggungjawaban dewan komisaris dan direksi dalam UU PT hanya pada lingkup kepailitan perseroan. Diatur dalam UU PT, hanya pertanggungjawaban perdata sedangkan dari sisi pidana mengacu pada Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP. Menurut Alan Frederik, chief legal counsel PT Pertamina (Persero), kriminalisasi pada korporasi berstatus BUMN, bukan semata sebagai tindak pidana dan bukan semata sifat perbuatan/kebijakan itu. Namun, fokus pada akibatnya yakni kerugian negara. Persoalannya, UU No.31 Tahun 1999 dan UU No.17 Tahun 2003 masih mengategorikan ‘keuangan BUMN’ sebagai ‘keuangan negara’. Sehingga, menurut Alan, tak hanya kekahawatiran pemidanaan, tetapi kegiatan usaha juga dapat dipidana. Menurut Alan, kerugian adalah risiko usaha. Tapi banyak hal yang harus diperhatikan untuk menyatakan adanya kerugian. “Sehingga yang menjadi patokan penyebab kerugian adalah kehati-hatian,” lanjutnya. Tapi dia mengingatkan, kehati-hatian bersifat kontekstual. Karena yang sudah dianggap sudah berhati-hati dalam satu waktu, suatu konteks, belum tentu berlaku dalam waktu atau konteks yang lain. Sedangkan Wamenkumham Denny Indrayana mengutarakan ada tidaknya tindak pidana korporasi harus dibuktikan di pengadilan. “Justifikasi sederhana saja. Apakah kebijakan, inovasi, diskresi direksi mengejar keuntungan menabrak ketentuan yang ada, apapun hasilnya yang bisa dinilai secara ekonomi,” tegasnya. (HUKUMONLINE.COM)


KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 251 13 - 19 MEI 2013

SUMUT

PT Akawi Serobot Lahan Garapan Warga Sei Kepayang SEI KEPAYANG - Pengusaha Johan alias Wong Siang lewat bendera perusahaannya PT Aneka Kencana Wijaya (Akawi) diduga kuat menyerobot lahan garapan warga. Lahan seluas sekitar 200 hektar dimaksud berada diDusun 6 Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan. Agus Prabowo, salah

satu warga penggarap menceritakan kronologis sejarah lahan tersebut. Pada tahun 1990 warga sudah mengusahai dan memanfaatkan lahan itu dengan menanam beraneka ragam tanaman palawija dengan status lahan pancang. Upaya penyerobotan mulai terjadi pada tahun 1996 yang dilakukan Subakti alias Aweng.

Setahun kemudian Aweng lewat musyawarah yang dimediatori Muspika setempat menawarkan kepada warga penggarap ganti rugi sebesar Rp 1,5 juta per hektar.Kontan warga menolaknya. Akhirnya musyawarah berakhir tanpa kesepakatan. Selang dua tahun setelah itu kembali muncul perusahaan yang mencoba menyerobot lahan garapan

tersebut.Kali ini bernama PT SILK.Polemik berakhir pada tahun 2011.Tak lama setelah itu tepatnya pada akhir tahun 2012 lalu muncul PT Akawi yang mengklaim lahan yang telah digarap warga selama 22 tahun itu masuk dan menjadi bagian dari HGU yang dikantonginya.Tanpa banyak tanya,PT Akawi langsung membabat

tanaman palawija warga tersebut.Tak sampai disitu,lahan seluas 200 hektar itu langsung dilakukan upaya perataan dengan alat berat Beko.Tak pelak aksi PT Akawi itu langsung mendapat perlawanan warga. Karena usahanya untuk menguasai lahan garapan warga secara sepihak itu tidak berjalan lancar,PT Akawi lewat Direktur

Proyek Pembangunan SDN 175771 Desa Siaro Diduga Mark up TAPUT - Proses pembangunan sarana dan ruangan kelas yang anggarannya bersumber dari dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara anggaran tahun 2012 tersebut memunculkan berbagai polemik. Hal ini terjadi karena sistem proses pelaksanaannya, Bantuan Anggaran Operasional Sekolah (Bansos) yang mengacu pada Permendikbud nomor 56 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bansos bidang pendidikan tahun 2012 untuk SD / SDLB. Pelaksanaan pembangunan dua ruangan baru pada SD tersebut diduga Mark Up, karena proyek ini masih ada beberapa fasilitas yang seharusnya ada, dan yang paling nyata adalah proyek tersebut tidak dipasangi cealing (flafond). Padahal proyek ini dianggarkan dana sebesar Rp 189.775.000. “Ketentuan Umumnya adalah hanya kebijakan orang-orang (bidang) pendidikan, pihak pemborong langsung mengerjakan proyek tanpa ada sosialisasi terhadap Kepala Sekolah maupun Komite Sekolah, maka baik Komite Sekolah maupun Kepala Sekolah sangat menyayangkan kenyataan ini. Pemborong itu katanya diperintahkan Dinas Pendidikan langsung mengerjakan dua ruangan kelas baru," ujar salah seorang anggota Komite Sekolah yang memohon agar namanya tidak disebut dalam pemberitaan ini. “Pekerjaan tersebut dilakukan oleh pemborong CV

Proyek yang dilaksanakan Distik Taput disinyalir Mark Up di SD Negeri No. 175771 Siaro Kecamatan Siborongborong menelan biaya Rp 189.775.000, namun masih banyak fasilitas gedung yang seharusnya dibuat, termasuk pembuatan flafon. Namun kenyataannya gedung ini sudah serah terima walaupun tanpa fasilitas tersebut. Purnama/MT yang langsung diarahkan Distik Pemkab Taput, sementara salah seorang pihak pemborong kami tanyakan, dia menjawab ka-

tanya: ‘Tidak ada urusan Kepala Sekolah tentang proyek ini, melainkan langsung dari dana PKPSU’, itulah sebabnya kami dan Kepala

Sekolah sama sekali tidak ditanya dan tidak dilibatkan dalam proyek ini, sementara itu Kepala Sekolah selalu mengeluh kepada kami bah-

wa Kepala Sekolah sering diinterogasi pihak-pihak yang tidak dikenal” katanya sedikit mengutip pernyataan salah seorang personil pemborong. Sementara KPK Pos hingga saat berita ini diturunkan belum dapat konfirmasi apa-apa, belum bertemu dan melalui HP pun masih belum bisa terhubung. Sementara itu Pemkab Taput melalui Kabid Sarana dan Prasarana sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Aripin Simamora ketika dikonfirmasi KPK Pos Rabu 24/4 menjelaskan bahwa proyek itu harus sesuai dengan gambar dan bestek, jangan ada penyimpangan. Pihak Pendidikan bersama panitia yang dibentuk akan melakukan yang terbaik untuk pembangunan sekolah. Namun di sisi lain pihak sekolah tidak dapat berbuat apa-apa, karena seluruh arahan proyek langsung ditangani oleh Distik Pemkab Taput. “Jadi kuat dugaan kami bahwa proyek ini adalah ajang korupsi dan proyek ini diduga Mark Up” demikian anggota Komite Sekolah tersebut mengakhiri. (SLBT) Keterangan Foto: Proyek yang dilaksanakan Distik Taput disinyalir Mark Up di SD Negeri No. 175771 Siaro Kecamatan Siborongborong menelan biaya Rp 189.775.000, namun masih banyak fasilitas gedung yang seharusnya dibuat, termasuk pembuatan flafon. Namun kenyataannya gedung ini sudah serah terima walaupun tanpa fasilitas tersebut.

» Terkait Penahanan Mantan Dir RS DR Djoelham

Lembaga BCWpO Kota Binjai Cecar Lembaga Judikatif BINJAI - Dua tahun drama penanganan dugaan korupsi Jamkesmas oleh Polres Binjai dengan menahan tiga mantan dirut RS Djoelham Binjai yakni Dr Murad El Fuad, Sri Hartati,A.Pt dan dr Susyanto oleh Kejaksaan Negeri Binjai di Rutan Tanjung Gusta Medan merupakan babak awal setelah sebelumnya terjadi proses bola pimpong berkepanjangan antara Polres Binjai dengan Kejaksaan tentang P.21 yang bolak balik berulang kali. Kerugian Negara sebesar Rp Rp 856.180.000,00.dalam perkara tersebut diduga masih mensisakan sekitar Rp 374 juta yang disinyalir luput dari penetapan dalam perkara tersebut sehingga perlunya dilakukan pencermatan terhadap hasill audit Tim BPK RI Perwakilan Sumatera Utara No.46/ LHP/XVIII.MDN/07/2012 – 04 Juli 2012 Pandangan tersebut dikemukakan Ketua Lembaga Binjai Corruption Watch Kota Binjai Gito Affandy menjawab Wartawan saat ditanya tanggapannya terhadap proses

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

penahanan 3 mantan Direktur RS dr Djoelham Binjai sejak 1 Mei lalu oleh Kejaksaan Negeri yang sempat memakan waktu cukup lama lebih dua tahun. Menurut Gito bahwa hasil audit Tim BPK cukup jelas dengan nomenklatur antara lain. Adanya kerugian keuangan Negara dalam Kelebihan Pembayaran Honor kepada Pegawai selain para Medis tanpa dasar hukum yang kuat dengan nilai kerugian sebesar Rp 856.180.000, Pengeluaran kas tidak dilengkapi bukti-bukti yang sah dengan nilai kerugian sebesar Rp 247 juta. Pemotongan biaya makan pasien sebesar Rp 122.289.000, dan Kesalahan pencatatan honor jasa medic” sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negar sebesar Rp 4,8 juta dan total sekitar Rp. 1.230.269.000 Dan apa yang menjadi hasil final audit BPK merupakan mutlak yang tidak boleh dikotak katik sehingga nominal kerugian Keuangan Negara dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya

sesuai dengan koridor Hukum yang berlaku sehingga kerugian sebesar Rp 374 juta lebih ini harus menjadi ketetapan. Saat disinggung penahanan ini mungkin merupakan bukti komitmen Hukum diera Pemerintahan Idaham-Timbas, Gito yang mantan Direktur LSM Wanacakra ini justru mengaku prihatin karena Kepemimpinan era Idaham-Timbas bahwa ini indikasi KKN cukup tinggi sama parahnya dengan zamannya Ali Umri. Menurutnya,proses Hukum Jamkesmas bukan merupakan penomena yang patut dibanggakan sebab tidak sedikit proses Hukum dugaan korupsi ditubuh Pemko Binjai 12 tahun selama era Reformasi justru banyak jalan ditempat sejalan dengan silih bergantinya Pimpinan Lembaga Judikatif di Kota Binjai sementara sederetan pejabat yang kerab datang dikedua kubu Judikatif dengan dalih L.I plus Undangan, Panggilan ternyata hanya nol koma yang berujung kepada proses peradilan. "Lembaga BCWpO Kota

Binjai yang baru kita bentuk sudah mengantongi sejumlah laporan dugaan KKN yang sebelumnya kita sampaikan kepada Polres Binjai maupun Kejaksaan Negeri Binjai yang hingga saat ini jalannya masih tertatih tatih padahal bukan sedikit PNS/Pejabat hilir mudik datangi Lembaga Judikatif itu," beber Gito. Kita tidak menuding oknum petinggi Judikatif kerab main mata terhadap setiap laporan yang disampaikan oleh elemen Masyarakat namun pastinya kalau seperti kasus laporan praktik penampungan minyak CPO lantas laporan Kapolres kepada Kapolda maupun Kapolri bukti bukti tersebut dinyatakan merupakan sarana untuk gula aren, ini jelas pengelabuan olah tingkat bawah ngelabui atasan yang diduga sama sama tahu dan bagaimana pengelabuan untuk kasus KKN? cecar Gito mencontohkan. Disinggung soal penahan dua tersangka dan tidak ditahannya drg Susyanto karena alasan kesehatan, ini wewenang Kejaksaan sesuai

dengan kelengkapan berkas yang diberikan Pihak Penyidik Polres Binjai. Untuk itu, sebagai elemen Masyarakat kita Cuma bisa mendengar, melihat, mencatan dan segera melaporkan jika kembali terjadi permainan bola pimpong. Sama-sama kita awasi, ajak Gito. Seperti dugaan korupsi pada pelaksanaan proyek pada Distarukim, DKP, Disdikjar, Bansos rehab gedung Sekolah Dasar,dan beberapa SKPD lainnya bahwa hilir mudiknya sejumlah PNS/Pejabat dilembaga Judikatif sudah menjadi tontonan dan buah bibir dikalangan Instansi Pemko Binjai namun jika kita tanya hasilnya, weleh.. weleh. dan dengan tebentuknya Lembaga Binjai Corruption Watch pro Opposition Kota Binjai kita siap maju terdepan untuk menyodok proses Hukum tindak pidana korupsi untuk kepentingan umum masyarakat. Sebab tingiinya praktik KKN berdampak kepada sulitnya tercipta kesejahteraabn masyarakat, tegas Gito.(BR)

Utamanya Johan alias Wong Siang melaporkan warga kePolsek Sei Kepayang. Pengaduan sang cukong yang ditengarai bagian dari mafia tanah itupun langsung mendapat respon dan tanggapan dari korps Bhayangkara tersebut. Dengan sigap polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang warga yang

dianggap sebagai provokator dari aksi warga yang mempertahankan haknya itu. Ke-4 orang itu adalah Agus Prabowo, Yusnadi Tanjung,Thomas Purba dan Pomah Sinaga. Setelah diperiksa merekapun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani wajib lapor seminggu dua kali.(HER)

DPRD Tapsel Tuding Agincourt Resources Pembohong PADANG SIDIMPUAN – PT Agincourt Resources sebagai perusahan tambang yang kini melakukan ekploitasi hasil kekayaan emas di Batangtoru dituding telah melakukan sejumlah kebohongan terkait ijin produksi dan ingkar dari kesepakatan dengan masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru tentang penyelesaian masalah pemasangan pipa air sisa proses (limbah). Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) Mahmud Lubis SAg dalam rapat dengar pendapat dengan PT Agincourt Resources yang digelar di gedung dewan, Jumat pekan lalu. "Dalam kesepakatan penyelesaian masalah pemasangan pipa itu, PT AR memiliki kewajiban kewajiban yang harus sudah terlaksana seperti perpanjangan jalur pipa sampai ke ujung Dusun Bongal, Desa Hutaraja, Kecamatan Muara Batangtoru, pembangunan dan perbaikan fasilitas air bersih, bantuan modal dan kesempatan bekerja bagi masyarakat Muara Batangtoru," ujar Mahmud mengulangi pernyataannya kepada wartawan melalui telepon, Selasa pekan lalu. Lebih tajam lagi Anggota Komisi III Borkat SSos. Dalam RDP tersebut dengan tegas menuding PT Agin-

court Resources melakukan pembohongan. "DPRD merasa dibodoh bodohi atas keberadaan PT AR yang telah melakukan produksi sejak 24 Juni 2012, walau sampai saat ini belum memiliki ijin produksi dan lebih parah lagi terkait sample air yang di bawa ke lab di Jakarta ternyata adalah air hujan. Air inilah yang diperkirakan diminum oleh Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Muspida Plus beberapa waktu lalu untuk menyakinkan masyarakat bahwa air yang dibuang ke Sungai Batangtoru tidak berbahaya," ungkapnya yang dihubungi secara terpisah. Selanjutnya, ia menilai PT Agincourt Resources sebagai perusahaan elite sangat tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan usahanya mengambil emas di Batangtoru. "Sebelum rakyat yang jadi korban, lebih baik PT AR yang hengkang dari Tapsel," pungkas Borkat. Rapat dengar pendapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Tapsel H Rahmad Nasution SSos serta perwakilan PT Agincourt Resources. Terkait penyataan dan pertanyaan yang disampaikan Komisi III memberikan waktu kepada PT Agincourt Resources untuk memberikan jawaban pada rapat dengar pendapat yang akan digelar pada Selasa, 14 Mei 2013.(BS)

Dua Petinggi Polri Diduga Terima Mobil Mewah MEDAN–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mempercepat penyidikan kasus simulator, termasuk memproses dua petinggi Polri yang menerima dua unit mobil mewah jenis Toyota Landcruiser, jika benar saksi kasus simulator ada yang mengungkapkan itu kepada lembaga antikorupsi itu. "Jika memang benar adanya gratifikasi di balik proyek simulator yang merugikan negara di atas seratus miliar tersebut, dari pemenang tender kepada petinggi Polri, maka selayaknya dilidik oleh KPK. Sebab, gratifikasi merupakan pelanggaran tindak pidana," ujar Koordinator Republic Corruption Watch (RCW), Ratno SP di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis pekan lalu. Menurutnya, isu gratifikasi dua unit mobil mewah buat petinggi Polri, menjadi bahasan yang hangat di tengah masyarakat. Kasus ini menyerupai gratifikasi yang pernah menjerat mantan Kabareskrim Komjen Pol Suyitno Landung. Suyitno Landung, sekitar tahun 2006, diproses karena menerima mobil jenis X Trail dari seorang pengusaha bermasalah. "Kali ini dua pimpinan Polri harus bisa dijerat jika terbukti menerima grati-

fikasi dua mobil mewah atas kasus simulator. Meski dijadikan kendaraan dinas apalagi milik pribadi, pemberian mobil mewah sebagai bentuk balas jasa dari perusahaan pemenang tender proyek simulator, kepada dua petinggi Polri merupakan pelanggaran hukum," katanya. Menurutnya, lembaga antikorupsi mempunyai kewajiban untuk menyidik kasus tersebut. KPK harus berani menjerat dua petinggi Polri dengan mengenyampingkan persoalan gesekan antarinstitusi. Sebab, perbuatan tindak pidana dalam kasus gratifikasi itu, bukan mengatasnamakan institusi Polri melainkan pribadi. "Kasus ini jika diproses justru menguntungkan Polri agar bersih dari praktik korupsi. Ini pun dapat dijadikan moment yang tepat dalam memberantas korupsi di institusi Polri. Jika KPK masih melakukan tebang pilih maka sulit bagi Polri untuk lepas dari kasus korupsi," sebutnya. Dia menambahkan, kabar gratifikasi terhadap dua petinggi Polri, semakin memojokkan institusi Polri. Lembaga antikorupsi sebaiknya dapat memberikan klarifikasi benar atau tidak kasus tersebut. Sehingga, keterpurukan institusi seragam cokelat itu tidak berkepanjangan.(SP)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Syahdan Saragih; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi, Ikhsanul Hakim (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin, Haposan Manalu (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam); Ucok H (Padang)


KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 251 13 - 19 MEI 2013

LIPSUS

DALAM suatu situasi yang antiklimaks tanpa hiruk pikuk, Kamis malam 2 Mei jam 23.12 menjelang Jumat dinihari, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duadji dengan sukarela ‘menyerahkan’ diri untuk dieksekusi oleh empat petugas kejaksaan di LP Kelas II Cibinong Kabupaten Bogor. Beberapa jam sebelumnya, melalui seseorang Susno menghubungi Jaksa Agung Basrief Arief mengenai kesediaannya menjalani eksekusi berdasarkan sebuah putusan dari Mahkamah Agung yang dianggapnya cacad hukum sehingga harus batal demi hukum. SEMULA, terkesan sang jenderal polisi itu akan melawan, katakanlah di jalur dark justice, menghadapi hukum yang seringkali bagaikan sudah menghitam dalam kegelapan praktek penegakan hukum. Terkesan pula pada mulanya bahwa Mahkamah Agung yang putusannya dianggap cacad oleh sang jenderal, memilih untuk berdiam diri saja. Padahal, dalam logika awam yang sederhana, sumber masalah adalah putusan MA yang tidak perfect dan kelalaian administratif Pengadilan Tinggi yang menciptakan alasan bagi Susno ‘membangkang’ terhadap eksekusi. Karena MA berdiam diri untuk berapa lama, maka fenomena yang lebih mencuat adalah Susno dan para pengacaranya bertarung frontal dengan para jaksa eksekutor. Lalu meningkat menjadi institusi Polri melawan Institusi Kejaksaan. Namun, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali –yang dulukala pada usia muda berkat kesungguhannya menangani kasus-kasus narkotika sempat disebut bintang masa depan dunia peradilan– memberi akhir yang cukup baik dalam kasus ini. Ia memberikan jawaban yang jelas dan baik terhadap argumentasi Susno dan para pengacaranya. Seorang wartawati dari Bandung 2 April mengajukan pertanyaan kepada Hatta Ali: “Komjen Susno Duadji hingga kini menolak eksekusi kejaksaan dengan alasan Putusan Kasasi MA tak mencantum perintah masuk tahanan. Apakah putusan MA dimaksud memang mengandung kekeliruan/kealpaan prinsipil hingga pantas Susno menolak eksekusi? Bagaimana cara MA me-

luruskan keadaan? Melalui fatwa atau apa?” Waktu itu Hatta Ali menjawab bahwa tak ada alasan hukum untuk tidak dilaksanakan oleh terpidana. Tiga minggu kemudian, Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta mengecam Mahkamah Agung “lempar batu sembunyi tangan” dan menyarankan MA mengeluarkan fatwa tentang eksekusi Susno. Ketua Mahkamah Agung agaknya cukup introspektif. Selain menjawab argumentasi para pengacara Susno dan masalah Fatwa MA, Hatta Ali pada Rabu 1 Mei juga memberikan jawaban yang introspektif –meskipun sayangnya tak semua media pers memuat bagian tersebut. Kita kutip dari Tribun Jabar (2/5), bahwa belajar dari perkara Susno, Hatta meminta hakim di Indonesia untuk hati-hati dalam administrasi putusan perkara. MA akan menyosialisasikan agar kesalahan administrasi tidak berulang. “Oleh karena itu semua hakim di dalam pembinaan, saya ingatkan, tolong dibaca baik-baik putusan itu, identitasnya, pertimbangannya, sampai pada amar putusan.” Hatta menyebutkan kesalahan administrasi putusan perkara pernah terjadi di PN Limboto. “Di Pengadilan Negeri Limboto salah huruf nama saja jadi persoalan, dibuat celah bagi terpidana bahwa itu bukan nama dia. Padahal maksudnya jelas nama dia. Tapi celah-celah seperti itu harus kita tutup,”kata Hatta Ali. PADA akhirnya, selama semua berada dalam ‘sistem’ – terlepas dari betapa tidak sempurnanya sistem itu sendiri– maka sistem lah yang harus menang. Namun, bagaimana cara kita menghadapi, bila

dalam sistem yang kualitatif dan normatif cukup memadai terdapat para pelaksana dalam sistem itu yang bersifat lalai, tidak cermat atau bahkan memanipulasi sistem itu –apakah itu sistem bernegara, berpolitik ataupun sistem hukum? Kita harus memikirkan bagaimana mekanisme koreksinya. Teristimewa dalam tingkat keadaan sekarang ini, saat kita merasakan betapa banyaknya tindakan manipulatif dalam sistem kenegaraan, sistem berpolitik maupun dalam sistem hukum kita. Dan sementara itu, di lain pihak kita seakan dibuat tak berdaya melakukan koreksi karena begitu kuatnya konspirasi kaum manipulatif. Pada waktu yang sama ada pretensi di kalangan tertentu dalam kekuasaan, merasa sebagai pemegang tunggal hak penafsiran karena posisinya, bukan karena kebenaran penafsiran itu sendiri. Dalam konteks pembahasan masalah hukum, coba kita cermati, apa yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa hukum terkait mafia perpajakan Gayus Tambunan, mafia hukum di lingkungan penegak hukum, kasus rekening gendut perwira Polri dan aparat perpajakan, kasus konspirasi yang mengorbankan Antasari Azhar, sampai pada kasus mafia anggaran di kalangan legislatif dan kalangan eksekutif terkait. Belum lagi masalah-masalah korupsi yang melibatkan partai-partai politik, terutama yang tentakelsnya membelit dalam pemerintahan maupun lembagalembaga perwakilan rakyat berbagai tingkat. KOMISARIS Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duadji adalah seseorang yang dididik dan dibesarkan sebagai bagian

dalam kekuasaan sebelum memilih untuk menjadi whistle blower. Sebagai whistle blower ia cukup menggemparkan. Ia membeberkan adanya mafia hukum, mafia pajak dan makelar kasus di kalangan penegakan hukum. Ia menyentuh keterlibatan institusinya dalam konspirasi menjerumuskan Ketua KPK Antasari Azhar di saat ‘mantan’ jaksa karir ini di depan pintu pengungkapan sejumlah kejahatan kekuasaan. Sang jenderal juga tampil di DPR dan menyentuh kasus Bank Century yang diduga melibatkan kalangan tinggi dalam kekuasaan sebagai pelaku kejahatan terhadap keuangan negara. Namun dengan menjadi whistle blower, ‘dosa-dosa’ lama Jenderal Susno Duadji tatkala masih merupakan bagian dari kekuasaan dibuat menjadi alasan ‘mengejar’ dan ‘menjerat’ dirinya melalui jalan hukum formal. Terlepas dari apakah ‘dosa-dosa lama’ itu itu sebuah dosa sejati ataukah hasil rekayasa belaka –sesuatu yang bukan mustahil dan perlu ditelusuri ulang– nyatanya ia berhasil ditempatkan sebagai seorang terhukum. Sebaliknya, apa yang diungkapkannya selaku whistle blower boleh dikatakan tak tersentuh sedikitpun. Mungkin, ke depan, berkaca kepada pengalaman dan nasib Jenderal Susno Duadji, takkan ada lagi yang mau ‘menjerumuskan’ diri sebagai whistle blower. Terlebih lagi, takkan ada orang yang insaf yang mau membayar dosa-dosanya di masa lampau dengan mengungkapkan kebenaran secara keseluruhan agar semua peserta dalam kejahatan itu bisa dihukum setimpal dengan dosa masing-masing. Kisah whistle blower, tutup buku sampai di sini.(KKN-WATCH)

KALA PENEGAKAN HUKUM 'MENGHITAMKAN' KEBENARAN KASUS Komisasis Jenderal Susno Duadji, adalah suatu peristiwa yang serba salah dan penuh tanda tanya sejak mula. Tidak tepat, bila kita hanya mau mempersoalkan bagian akhir cerita, yakni apakah Susno harus dieksekusi atau tidak. Terlepas dari apakah nanti para penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, berhasil menegakkan apa yang diformulasikan sebagai "kewibawaan hukum dan penegak hukum", atau tidak, menjadi keperluan kita bersama untuk meneliti kebenaran dan keadilan sesungguhnya dari keseluruhan peristiwa ini. Paling tidak, dalam ukuran-ukuran secara moral. Susno Duadji –tanpa perlu mempersoalkan motifnya– adalah seorang Jenderal Polisi yang suatu ketika memilih untuk menjadi whistle blower dan pengeritik terhadap perilaku menyimpang sejumlah jenderal polisi yang selama ini menjadi koleganya. Setidaknya ada dua titik yang membuat Susno berbenturan dengan para koleganya di institusi Polri. Pertama, saat ia mengungkapkan penanganan salah dalam kasus Gayus Tambunan, yang dilakukan beberapa

jenderal junior –antara lain Brigjen Raja Erizman dan Brigjen Edmond Ilyas– bersama sejumlah perwira lainnya. Kedua, sewaktu Susno mengungkap keterlibatan kalangan pimpinan level atas Polri dalam konspirasi rekayasa menjerumuskan Ketua KPK (saat itu) Antasari Azhar dalam skenario pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Kenapa Antasari harus digiring ke ladang pembantaian kariernya? Karena, menurut pengetahuan publik, ia adalah 'the man who knew too much' , antara lain mengenai skandal uang yang merambah jauh hingga ke atas. Misalnya, terkait aliran dana melalui Arthalita Suryani. Di luar dua peristiwa itu, sebagai Kabareskim Polri Susno Duadji pernah merasuk agak jauh ke tubuh Bank Indonesia dalam kaitan pengusutan skandal Bank Century. Karena itu ia pernah tampil dalam rapat dengar pendapat di DPR memberi sejumlah keterangan. Apakah karena dianggap mengetahui banyak tentang keterlibatan kalangan atas dalam skandal tersebut, ia lalu mendapat posisi sebagai musuh yang

harus dieliminasi oleh kalangan tertentu dalam rezim penguasa yang terlibat? Ketika Susno mengungkapkan soal konspirasi terhadap Antasari Azhar dan tampil di DPR menyampaikan keterangan tentang skandal Bank Century, ia mendapat kecaman dari para atasannya, antara lain tak kurang dari Kapolri (waktu itu) Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Dan sikap bernada memusuhi dari sejumlah petinggi negara lainnya. Dan saat Susno menyebutkan keterlibatan sejumlah jenderal dan perwira Polri dalam penanganan salah atas kasus Gayus Tambunan, ia mendapat tudingan balik "maling teriak maling". Susno Duadji pada saat itu juga pernah diperlakukan tidak baik oleh sejumlah petugas Polri saat dihalang-halangi berangkat ke Singapura untuk berobat, di Bandara Soekarno-Hatta. Adegan yang muncul di layar televisi kala itu memperlihatkan bagaimana Susno diperlakukan mirip kriminal, padahal ia masih seorang perwira aktif. Semestinya, bila pimpinan Polri memang ingin membersihkan institusinya dari

para maling, institusi itu harus tanggap mengusut dan menangkap para maling yang diteriaki. Setelah membersihkan para maling yang diteriaki itu, tentu giliran pihak yang dianggap 'maling teriak maling' untuk diusut. Bila ia ternyata juga maling, pun harus ditindaki sesuai kesalahannya. Dalam kasus Susno ini, yang terjadi adalah dirinya lah justru yang lebih dulu dicari dan digali dosa masa lampaunya, yang berujung pada peradilan dirinya dalam perkara Arowana dan korupsi dana Pilgub Jawa Barat 2008 lampau. Sementara itu, mereka yang diteriaki 'maling' boleh dikatakan hanya disentuh sepintas dan seadanya. Kita tak tahu, apakah Susno sekedar memfitnah, atau ada kelompok 'maling membela maling'? Nyatanya ia dipukul balik. Dalam dunia maling, pengkhianatan yang sebenar-benarnya pengkhianatan, adalah maling yang 'menyanyi' tentang sesama maling. Tidak heran bila ada 'maling teriak maling' ia akan 'dikeroyok' para maling. Ini ciri persekongkolan. Dalam negara kekuasaan, persekongkolan menjadi patron perilaku.

DALAM proses peradilan atas diri Susno Duadji, ketidakcermatan demi ketidakcermatan pihak pengadilan bermunculan. Di pengadilan tinggi terjadi ketidakcermatan berupa salah cantum nomor perkara di PN dalam surat putusan hakim banding. Lalu, di tingkat kasasi, lagilagi hakim tidak perfect. Dalam surat putusan kasasi pemidanaan Majelis Hakim Kasasi, tak disertakan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, seperti ketentuan dalam Pasal 197 butir k Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP). Menurut Pasal yang sama di ayat 2, "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum." Belakangan, dengan adanya kasus Susno ini, Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan tak terpenuhinya butir k bisa menyebabkan putusan batal demi hukum. Tetapi putusan MK itu tentu tak bisa berlaku surut. Terjadi perdebatan, pihak kejaksaan dan lembaga peradilan maupun sejumlah pengamat mengatakan eksekusi

tetap harus dijalankan karena secara bersama putusan pengadilan pertama, banding dan kasasi, esensinya adalah menyatakan Susno bersalah dan karenanya dijatuhi hukuman. Kekeliruan administratif di Pengadilan Tinggi dan tidak tercantumnya perintah penahanan, tak merubah esensi. Kita bisa sepakat, bahwa yang lebih penting adalah esensi. Tetapi bukankah selama ini, yang suka melakukan pilih-pilih tebu antara esensi dan ketentuan non esensial dalam berbagai perundangan, justru adalah para penegak hukum sendiri? Mereka cenderung memilih mana yang menguntungkan diri mereka saja bila melakukan suatu kekeliruan. Lalu, untuk apa misalnya ada KUHAP, bila satu persatu ketentuan di dalamnya dibuang saat tak menguntungkan kepentingan para penegak hukum? Ketentuan KUHAP tentang hanya pihak terhukum yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali, demi kepastian hukum, sudah lama dibuang. Kini, Pasal 197 butir k mendapat giliran dibuang melalui Mahkamah Konstitusi. Artinya, Mahkamah

Konstitusi menerima sebagai sesuatu yang tak salah bila para hakim bisa atau diperbolehkan khilaf, tak perlu perfect. Padahal, putusan hakim itu harus diupayakan sempurna sesempurna-sempurnanya karena pada setiap putusan hakim tercantum sumber kebenaran dan keadilan tertinggi yang berbunyi, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Putusan hakim yang perfect saja masih kerap menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat di tengah berbagai fakta banyaknya permainan busuk dalam dunia hukum, apalagi bila putusan itu tidak perfect, baik karena kesalahan administratif maupun karena kelalaian dalam memenuhi ketentuan KUHAP. Menarik dalam konteks ini, mengutip sugesti Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta, yang esensinya menurut kita adalah agar Mahkamah Agung bersifat korektif, jangan hanya berdiam diri. Ia menyarankan Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa terhadap kekisruhan kasus Susno, sebagaimana lembaga itu pernah mengeluarkan fatwa dalam kasus GKI Yasmin. "Jangan lempar batu sembunyi tangan."(KKN-WATCH)


KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 251 13 - 19 MEI 2013

28 Bacaleg Subulussalam Gugur

Kasatpol PP Kota Subulussalam Baginda Nasution, SH didampingi Kepala Kesbang Linmas dan Ketua MPU Menyerahkan Miras kepada Wakil Walikota H. Affan Alfian Bintang untuk memusnahkan hasil tangkapan pada tahun 2012 lalu usai acara pelaksanaan HUT Satpol PP ke 63 di Lapangan Beringin Kota Subulussalam

HUT Sat Pol PP Dirangkai Pemusnahan Miras SUBULUSSALAM - Pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) Satpol PP dan Sat Limnas kota Subulussalam,di lapangan Beringin dirangkai dengan pemusnahan minumar keras (Miras) yang berhasil disita dari 2012 sampai 2013. Kasat Pol PP kota Subulussalam Baginda Nasutin SH mengatakan, kita memang telah diberikan beban menuntaskan segala jenis yang dilarang agama karena Subulussalam adalah daerah syari,at Islam. Pihaknya melakukan razia secara rutin ke tempat-tempat yang menyediakan miras. Pada tahun 2012, berhasil menyita Miras dari tempat warga Jontor Kecamatan Penanggalan kota Subulussalamdan. Barang Bukti (BB) kita amankan di kantor dan bagian yang ikut dimusnahkan pada peringatan HUT Satpol PP dan Sat Limnas. Ditambahkan, setelah saya menjabat menjadi Kasat Pol

PP pada 2012 telah merazia tempat yang dicurigai. Alhamdulillah berhasil menyita bir kecil/besar sebanyak 69 botol dan Tuak 161 jeregen beserta lainnya. Kita melakukan penyitaan Miras, berdasarkan Qanun 12 tahun 2003. Ketika ada informasi dari warga di Desa Mukti Makmur ada gudang Tuak langsung kita turun ke lokasi. Ternyata benar dan berhasil menyita puluhan jeregen. Baginda mengaku memang ada di antara anggota yang menjadi kibus, untuk melaporkan oleh karena itu razia sering gagal. Saya masih mencari siapa oknumnya itu. “Kalau ada yang terbukti akan diberikan sanksi berat dan kalau perlu dipecat. Selaku aparat yang mencegah ternyata melindungi,” tegasnya. Acara itu turut dihadiri, Waka Polres,Pabung Kodim 0109,MPU,para SKPK kepala kantor dan Bagian juga

TNI, Limnas,para OKP, Ormas siswa SMA,SMP dan Hansip. Amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Wakil Waliukota Affan Alfian Bintang, pada 10 Nopember namanya Detasemen Pamong Praja dan pada 3 Maret menjadi Satpol PP. Motto Praja Wibawa harus kita kembalikan ke tujuan dasar agar Satpol PP melaksanakan sesuai tugas pokoknya. Sejarah Polisi Pamong Praja didirikan di Yokyakarta pada 3 Maret 1950 dengan Motto “Praja Wibawa” untuk mewadahi sebagian tugas pemerintah daerah. Pada 10 Nopember 1948 lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja untuk keamanan Kepnewon, tetapi tidak lama berubah. Di jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk 3 Maret 1950. Pada tahun 1960 dilakukan pembentukan kesatuan Polisi Pamong Praja di luar

jawa dan Madura yang didukung petinggi militer/ angkatan perang. Sedangkan pada 1962 berubah menjadi kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No.13/1961. Pada 1963 berubah menjadi kesatuan Pagar Praja dengan nama Satpol PP, sejak diberlakukannya UU No.5/ 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah maka dalam pasal 1 disebut Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Menyangkut Wilayatul Hisbah sesuai Perda No 5/2000 tentang pelaksaan sya,riat Islam di daerah Istimewa Aceh dibantu Qanun 11/2002 tentang Ibadah, Akidah dan Syari’ah Islam. Sedang Qanun 12/2012 tentang Khamar,Qanun 13/ 2013 tentang perjudian maisir dan Qanun 14/2013 tentang Khalwat/Mesum.(KAR)

Dinas Perhubungan Belum Perbaiki Lampu Merah SUBULUSSALAM - Dinas Perhubungan kota Subulussalam belum mengindahkan perintah Walikota Sububulussalam Merah Sakti SH untuk perbaiki lampu merah di seputaran jantung kota tepatnya di simpang Cut Nyak Dien. Hal itu disampaikan pengamat kota Subulussalam Marga Tumangger kepada koran ini, Senin (5/5). Menurutnya Walikota sudah sering mengingatkan disetiap acara, tetapi sampai saat ini belum juga hidup. Sampai saat ini (10/5) belum juga berpungsi, akibatnya seringnya terjadi kecelakaan dan April lalu sudah mengambil korban jiwa. Selama ini tegasnya, kondisi lampu jalan kadang hidup dan mati, mengakibatkan pengguna jalan bingung. Sebab itu banyak pengendara menerobos. Warga mengaku kecewa atas kelalaian pihak Dinas Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan kota Subulussalam Anharuddin SH,MH didampingi Bagian Teknisi Trafik Elektro Pendianto saat dikompirmasi koran ini jum,at (3/5) mengakui hampir satu bulan ini lampu merah di simpang jalan Cut Nyak Dhien mati. Pasalnya kena sambar petir, sedangkan sparepartnya tidak ada di Medan, terpaksa dari Jakarta. Sampai saat ini alatnya belum ada. Anharuddin mengharapkan agar tahun depan kita memakai kabel jangan memakai frekwensi lagi, karena banyak sekali kendalanya. Mobil mewah parkir radius sepuluh meter akan mengganggu, apalagi dekat dengan lampu merah. Tetapi dalam waktu dekat alatnya akan tiba dari Jakarta dan lampu jalan akan normal kembali. Pendianto Bagian Teknisi Dinas Perhubungan Subulussalam mengaku seringnya rusak lampu itu akibat terkena petir. (KAR)

SUBULUSSALAM - Bakal Calon anggota legislatif kota Subulussalam dari 15 Partai Politik dikabarkan 28 orang tidak lulus, antara lain absen, sakit dan gugur dalam tes Membaca Alqur’an sebagai syarat utama adalah membaca Alqur’an. Demikian disampaikan Drs.Syarkawinur Bagian Devisi Hukum dan Pengawasan KIP Kota Subulussalam, Jum,at(10/5) di ruang kerjanya. “Kita mengacu kepada petunjuk dari KIP Provinsi,” terangnya. Dijelaskannya pihaknya tidak berwenang membuat peraturan persyaratan Bacaleg, maka kita tetap mengacu kepada petunjuk KIP

Provinsi. “Kami hanya menjalankan saja,” ujarnya. Sebanyak 181 Bacalag kota Subulussalam dari 15 Partai Politik, absen 7 orang, sakit 4 orang dan 17 orang tidak lulus tes baca Alqur’an. Satu diantaranya salah seorang anggota DPRk Subulussalam yang masih aktif. Bagi yang tidak lulus tes baca Alqur’andipastikan gugur dan tidak bisa menjadi Calon anggota Legeslatif lagi karena sesuai petunjuk dari KIP Provinsi karena kami hanya sebagai penyelenggara saja tidak dapat mengurangi dan menambah hasil tes /Uji baca Alqur’an. Karena KIP telah Mengeskakan dari Unsur MPU dan

LPTQ kota Subulussalam dan hasilnya diserahkan kepada Kami hasilnya langsung diserahkan kepada Partai Politik Masing Masing agar dapat digsasantikan kepada orang lain karena batas waktu untuk mengisi kekosongan diberi Waktu sampai 22 mei 2013 nantinya Dijelaskan pihaknya telah menerima surat keberatan dari yang tidak lulus tes membaca Alqur’an, tetapi sampai saat ini pihaknya belum membalasnya, karena belum ada rapat pleno. “Bagi tidak lulus tes Baca Alqur’an tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya karena itulah salah satu persyaratan utama di daerah Aceh ini,” terangnya. (KAR)

Putusan KPU Soal Alokasi Jumlah Caleg Picu Prokontra BANDA ACEH - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan alokasi daftar bakal calon anggota legislatif maksimum 100 persen dalam setiap daerah pemilihan memicu prokontra di kalangan partai politik. Sebagian menolak, sebagian lainnya menyatakan “terpaksa menerima.” Sekjen Partai Nasional Aceh (PNA) Thamren Ananda menyebutkan keputusan KPU Nomor 324/KPU/V/ 2013 itu pada dasarnya sudah terlambat, karena masing-masing partai peserta pemilu sudah mengajukan bakal caleg. Ia memberikan contoh, PNA sudah mengajukan lebih dari 100 persen bacaleg untuk DPRA dan sejumlah DPRK. “Kita sangat sayangkan KPU terlambat dalam mengambil keputusan. Bukan saja terlambat, kondisi ini juga membuat ada perasaan tidak enak di kalangan partai apabila nanti ada bacaleg yang harus dicoret dan kemudian menjadi cadangan,” ujarnya saat dikonfrimasi Serambi kemarin. Dia menegaskan pada prinsipnya PNA menyatakan menerima apapun hasil keputusan KPU baik untuk 100 persen maupun 120 persen. Dia sebutkan PNA sebelumnya memang sudah mengingatkan tentang kemungki-

nan ‘terburuk’ yang terjadi apabila KPU pada akhirnya memutuskan tetap 100 persen. Ketua DPD Partai Golkar Sulaiman Abda menegaskan pada prinsipnya Golkar akan merima apapun keputusan KPU. Namun, kata dia, alangkah baiknya bila KPU dapat memperhatikan dan menghormati kekhususan Aceh. Dia menyebutkan dalam pertemuan sebelumnya antara KIP, DPRA dan Gubernur, para pihak sudah sepakat akan memperjuangkan 120 persen untuk batas maksimum pengajuan bacaleg untuk DPRA/DPRK di Aceh. “Dalam pertemuan itu kita memang sudang bermazhab 120 persen,” ujarnya. Saat ditanya apakah Golkar akan mencoret sejumlah caleg yang melebihi batas kuota 100 persen, Sulaiman Abda hanya menjawab diplomatis. “Saya kira sayang juga kawan-kawan di kabupaten kota. Biarlah mereka berjuang, kita berusaha memberi mereka peluang 120 persen,” ujarnya. Hal berbeda disampaikan para petinggi Partai Aceh dan Partai Gerindra. Hingga kemarin Partai Aceh yang mengajukan bacaleg DPRA sebanyak 120 persen (93 bacaleg) belum mengambil keputusan dalam menyikapi surat KPU tersebut. Sekjen Partai Aceh Mukhlis

Basyah yang dihubungi Serambi kemarin, mengatakan belum bisa menanggapi surat KPU itu. “Belum ada tanggapan. Tapi saya sudah tahu dari pemberitaan media,” katanya. Menurut Mukhlis pihaknya juga belum bisa memberi tanggapan terkait apakah PA juga akan mencoret atau mencadangkan sejumlah bacaleg untuk memenuhi kuota 100 persen. “Sekali lagi saya katakan, saya belum bisa menanggapi. Terima kasih,” katanya sambil mengakhiri pembicaraan. Sementara politisi PA yang menjabat Sekretaris Komisi A DPRK Pidie Suaidi Sulaiman, menilai keputusan KPU itu merupakan pengangkangan dan pelecehan terhadap Aceh. Ia pun berharap Gubernur, selaku pembina politik di Aceh, untuk memberikan pandangan kekhususan Aceh kepada KIP Aceh. Sementara Ketua DPD Gerindra Aceh, TA Khalid menilai KIP Aceh harus berani menolak dan melawan keputusan KPU yang melanggar Qanun Aceh. Menurut TA Khalid, kalau KPU melarang KIP menggunakan kuota 120 persen seperti diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2008, maka KPU harus melarang bacaleg untuk dites baca Alquran, karena baca Alquran juga diatur dalam qanun tersebut.(SER)

DPRK Subulussalam Tetapkan Lima Anggota KIP SUBULUSSALAM - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam menetapkan lima anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Periode 2013-2018. Penetapan kelima komisioner KIP yang baru ini dilakukan setelah melalui proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Komisi A DPRK setempat. Demikian disampaikan Ketua Komisi A DPRK Subulussalam H.Syarifuddin Padang didampingi Ketua DPRK Pianti Mala, dalam konferensi pers usai menggelar rapat pleno penetapan calon anggota KIP Subulussalam, di Hermes One Subu-

lussalam Hotel, Jum’at (3/5). Tiga dari lima komisioner KIP periode lima tahun mendatang ini, adalah komisioner KIP 2008-2013. Mereka terpilih kembali dalam proses seleksi yang dilakukan secara berjenjang. Selain lima nama ini, DPRK juga menetapkan lima nama calon anggota KIP yang lulus cadangan. Syarifuddin mengatakan, sebanyak 15 calon yang mengikuti fit and proper test di Komisi A, diserahkan oleh tim independen penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP. Mereka yang masuk lima besar akan segera dilantik pada tanggal 20 Mei mendatang. Sejatinya, pelantikan dilakukan pada

tanggal 19 Mei, namun diundur sehari lantaran bertepatan hari libur. Dikatakan Syarifuddin, apabila salah satu di antara mereka berhalangan tetap, meninggal dunia atau memiliki kasus hukum maka diganti oleh cadangan berdasarkan urutannya. Berita Acara rapat pleno Komisi A DPRK Subulussalam tentang penetapan lima anggota KIP Subulussalam tersebut ditandatangani semua anggota komisi, mulai dari H. Syarifuddin Padang (Ketua) T Maswarli (wakil ketua), Bakhtiar Husein (sekretaris), serta dua anggota, Jamasa Cibro dan H Mukmin, juga Ketua DPRK Pianti Mala.(KAR)

» Soal Lambang dan Bendera Aceh

Pertemuan Di Batam Tidak Temui Kata Sepakat BANDA ACEH - Pertemuan tahap pertama antara tim Pemerintah Aceh dengan tim Kementerian Dalam Negeri membahas soal Bendera dan Lambang Aceh di Batam, Kepulauan Riau, baru-baru ini, masih berlum menemukan kata sepakat. Oleh karena itu, pembahasan akan dilanjutkan pada pertemuan lanjutan di Makassar, 16 Mei mendatang. Informasi yang dihimpun, menyebutkan, pertemuan tim Aceh-Jakarta berlang-

sung di Hotel Harmoni One, Selasa siang. Digambarkan pertemuan itu berjalan dengan alat di mana kedua belah pihak menawarkan beberapa opsi. Hingga akhirnya para pihak belum melahirkan satu keputusan final guna menyelesaikan masalah Bendera dan Lambang Aceh. Wakil Ketua Komisi A DPRA, Nurzahri usai pertemuan mengatakan, rapat yang dibuka dan dipimpin langsung Dirjen

Otda Depdagri Johermansyah Johan berjalan alot. Nurzahri menyebutkan forum berjalan dinamis, namun forum tidak ada keputusan final. Menurutnya, memang ada lima butir kesepakatan, yaitumenyepakati pertemuan lanjutan di Makassar 16 Mei, Menteri Dalam Negeri meminta Gubernur mengajukan surat meminta masa klarifikasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh

(60 hari sejak disahkan) agar dapat diperpanjang sampail 1 Juli. Pemerintah Pusat meminta Gubernur Aceh dan DPRA meninjau kembali agar ada perubahan Bendera dan Lambang Daerah Aceh. “Tapi permintaan perubahan ini belum bisa dijawab tim dari Aceh. Sebab akan disampaikan lebih dulu ke DPRA dan Gubernur,” kata Nurzahri. Kemudian kata Nurzahri, seluruh peraturan turunan UUPA yang menjadi

kewajiban pemerintah pusat seperti PP Migas, PP Kewenangan dan Perpres Pertanahan akan diselesaikan bersamaan setelah masalah Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Terakhir masih seringanya terjadi sengketa kewenangan antara Pemerintah Aceh dengan lembaga negara, seperti KPU dan Bawaslu dan sebagainya yang bertentangan dengan UUPA akan diselesaikan dengan difasilitasi Mendagri.

Menurut Nurzahri setelah pertemuan kedua di Makassar pada 16 Mei nanti, kedua belah pihak akan melanjutkan pertemuan ketiga di Aceh sebelum tanggal 1 Juli. Untuk agenda pertemuan lanjutan, kata dia, poin yang akan dibahas terkait jawaban gubernur dan DPRA, mengenai permintaan Pemerintah Pusat kepada Gubernur Aceh dan DPRA untuk meninjau kembali agar ada perubahan sedikit saja Bendera dan

Lambang Daerah Aceh. Agenda lainya yaitu membahas soal kemajuan terhadap pembahasan peraturan turunan UUPA. Anggota Komisi A DPRA, Abdullah Saleh SH mengatakan pertemuan di Batam kemarin tidak lagi membicarakan substansi, karena masing-masing pihak telah menyampaikan dalam pertemuan sebelumnya. “Jadi pertemuan ini lebih pada mencari solusi” ujarnya.(SER/BBS)


KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 251 13 - 19 MEI 2013

OK Arya: Bangun Desa, Maka Terbangun Batubara BATUBARA - Lima Kepala Desa terpilih di Kec Air Putih, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain, SH, MM, Senin (6/5). Pelantikan Kades tersebut berlangsung secara di balai desa masing-masing. Mereka yang dilantik terdiri Kades Perkotaan, Ruspini Siregar, Kades Titi Payung, Mazlan, Kades Tanjung Mulia, Sakirin, Kades Tanjung Kubah, Abd Zakaria dan Kades Aras, M Yusuf. Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH. MM mengatakan Kades dan masyarakat cukup membantu jalannya pembangunan di Batubara serta memberikan dukungan kepada dirinya sebagai calon Bupati melalui jalur independen dalam. Pilkada mengukir sejarah pertama kali untuk sekali putaran. " Di sini saya tetap konsisten sebagaimana diamanahkan menempuh jalur independen dalam Pilkada 2013 dimana dilakukan sebelumnya," tukas OK akrab di sapa. Pendapatan Kades sam-

pai Kadus/KEpling sampai sekarang menjadi perhatian dan secara berlahan meningkat. Sebelumnya gaji Kades Rp 1 juta, kini Rp 1.600.000, Kaur desa dari Rp 300 ribu menjadi Rp 500 ribu dan diterima setiap tri bulan. Begitu juga di sisi APBD Batubara awal pemekaran hanya Rp 200 M kini Rp 850 M. Peningkatan tersebut terjadi dalam empat tahun kepemimpinannya sebagai bupati dan hampir menyamai kabupaten induk. Selain anggaran pembangunan desa seperti Desa Aras sebesar Rp 92 juta bersumber dari APBD dibantu Provsu Rp 50 juta dikelola langsung oleh desa untuk kepentingan masyarakat yang tidak dapat diganggu dan tertuang dalam APBD desa. Kedepan diharapkan segala potensi dapat digali demi mewujudkan harapan bersama Batubara sejahtera dan berjaya. Kepada ibu Kades selaku pendamping untuk setia membantu kerja suami di-

Kepala Desa Titi Payung Air Putih Mazlan didampingi istri dan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM mengacungkan tanda jempol sebagai isyarat kesiapan membangun desa mewujudkan masyarakat sejahtera dan berjaya.

Anggaran Kesehatan Sumut Naik 100 Persen BATUBARA - Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga Sumut, Pemerintah Provinsi menaikkan lebih dua kali lipat alokasi anggaran kesehatan. jika pada tahun 2012 dialokasikan Rp 30 Milyar pada tahun ini alokasi kesehatan naik 100 % menjadi Rp 66 Milyar. Demikian dikatakan Gubsu H.Gatot Pujo Nugroho ST,pada hari gizi nasional yang dilaksanakan di Kab Batubara. Dikatakannya anggaran tersebut diantaranya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan rujukan di rumah sakit yang telah ditunjuk, serta menurutnya Pemprovsu terus berikhtiar menjaga kesehatan masyarakat melalui program jaminan kesehatan pengobatan gratis di puskesmas dan rumah sakit kelas III.

Gatot menghimbau meski anggaran kesehatan meningkat,masyarakat agar terus mengkonsumsi gizi agar kesehatan terus terjaga terutama bagi anakanak dan balita,pintanya . Selain pasukan gizi yang seimbang agar masyarakat mempunyai gaya hidup berolahraga seperti jalan pagi secara rutin karena bisa menjadi alternatif olah raga murah meriah,” paparnya. Pada kegiatan Hari Gizi Nasional ke 53,Dinas Kesehatan Provinsi Sumut dan Kab Batubara mengadakan serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat untuk sekitar 500 orang,operasi bibir sumbing 20 orang,katarak mata 55 orang,pemeriksaan USG ibu hamil 100 orang dan posyandu balita serta pengenalan menu makanan non beras.(JUN)

Walikota Medan Tinjau UN SD MEDAN - Walikota Medan diwakili Sekda Ir Syaiful Bahri MM didampingi Kepala Bagian Agama dan Pendidikan Drs H Suhaidi Lubis meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SD di SDN 060924, Jalan SM Raja kecamatan Medan Amplas, Senin (6/5). Jumlah seluruh siswa SD/MIN/SLB Kota Medan yang mengikuti UN ini sebanyak 43.084 orang, terdiri dari 40.845 siswa SD negeri dan swasta, 978 orang MIN, dan 37 orang SLB, UN ini berlangsung tiga hari mulai 6 sampai 8 Mei dengan materi ujian Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. Sekda Medan Ir Syaiful bahri mengatakan,pelaksanaan UN tingkat SD di Kota Medan hari pertama pada prinsipnya berjalan lancar, walaupun tadi di SDN 060924 ini ada kekurangan 4 eksemplar kertas jawaban namun sudah dilengkapi, diambil cadangannya dari Dinas Pendidikan Kota Medan, jadi tidak ada masalah. Dikatakannya, nantinya pelaksanaan ini kiranya dapat terus dipertahankan sampai selesainya pelaksanaan UN, dan kita semua nantinya berharap agar hasil dari ujian ini bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, dadn juga nantinya bisa membawa perubahan

nilai sangat berat karena berurusan langsung dengan masyarakat. "Proaktif mendukung program pemerintah sebab terbangunnya desa maka terbangunlah Batubara," tukas OK Arya gelar Datok Setia Amanah. Selanjutnya bupati beserta rombongan terdiri Inspektorad, Kakan PMD, Iswan Budi Sinaga SSTP, Kadis Sosial, Drs Aladdin MSi, Kakan Linmas Radyansyah F Lubis S.Sos, Kakan BPBD Drs Achmadan Chair MAP, Kadis Pertanian, Ajizul Mukahar SP, Kadis Kanla, Ir Rinaldi, Kadisnak, Kabag Humas Abdul Rahman Hadi dan staf, Camat menghadiri acara syukuran di rumah Kades Tanjung Kubah ditandai makan bersama dengan masyarakat. H.OK Arya didampingi Kades terpilih Abdul Zakaria menyumbangkan suara emasnya yang dimeriahkan dengan hiburan keyboard.(SAH)

DPRD Bentuk Pansus LKPJ Bupati 2012 BATUBARA- DPRD Batubara membentuk Panitia Khusus (pansus) untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batubara tahun anggaran 2012. Pansus tersebut akan mengkonfirmasi kebenaran dari LKPj Bupati Batubara 2012. Pansus LPKj 2011 diketuai oleh politikus Partai Golkar, Nafiar SPd Msi, wakil ketua Ir Kristian Manurung, sekretaris Rizky Aryetta SST beranggotakan H.Darius SH.MH, Syahrianto Damanik, Panahatan Pandiangan, Usman SE, Ahmad Muhktas, H.Dazanul Fadli Saragih SHi, Syahrial Guci SH, Ahmad Badri, Suryadi SE. Rapat dipimpin ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE.MSi, dihadiri anggota DPRD Batubara, sekdakab T.Erwin SE, Muspida, pimpinan SKPD se Batubara. "Sekarang kita sedang mendalami materi LKPj. Kita akan sandingkan LKPj, APBD pokok, APBD perubahan 2012. Setelah itu, baru ditentukan proyek-proyek 2012 mana saja yang patut kita lihat,". Kami berharap masyarakat memberikan masukan kepada pansus. Terutama proyek-proyek pemerintah pada 2012 yang dianggap bermasalah di tempatnya. "Laporan SKPD kan bagusbagus. Kita akan lihat apakah benar seperti itu," Pansus sama sekali tidak memiliki tujuan menjelek-jelekkan Pemkab Batubara, Jika ada temuan, pansus hanya bertugas merekomendasikan kepada Bupati Batubara.(SAH)

sehingga kedepan pendidikan kita lebih baik lagi sesuai dengan harapan kita bersama. “ Pada perinsipnya hari pertama UN ini berjalan lancar,walau kita tinjau di SD negeri ini, ada kekuranagn lembar jawaban namun dapat diatasi dengan mengagnti cadangan dari Dinas Pendidikan kota Medan, jadi tidak ada masalah, “ ujar Syaiful Bahri. (VIN)

SUMUT

Tiga Bacaleg DPRD T Balai Di Bawah Umur TANJUNGBALAI – Tidak ada satupun berkas bakal caleg (bacaleg) yang didaftarkan 12 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai yang dinyatakan lengkap. Bahkan tiga berkas bacaleg perempuan terpaksa dicoret karena tidak cukup umur, yakni belum mencapai usia 21 tahun pada saat pendaftaran ke KPU. Ketiga berkas tersebut yakni satu dari PAN dan dua orang dari PKPI. Itu dikatakan Divisi Hukum dan Humas KPU Kota Tanjungbalai Amrizal SE, Rabu (8/5). Menurut Amrizal, dari hasil verifikasi administrasi berkas bacaleg yang dilakukan KPU sejak tanggal 23 April hingga 6 Mei 2013, tak ada satu pun berkas persyaratan bacaleg yang dinyatakan lengkap. “Sampai berakhirnya verifikasi awal terhadap seluruh berkas bacaleg yang diajukan oleh ke-12 parpol peserta Pemilu 2014 ke KPU, ternyata tak satupun berkas persyaratan bacaleg yang dapat dipenuhi 100 persen. Dan hasil dari verifikasi awal tersebut, telah kita sampaikan kepada seluruh parpol untuk dilengkapi dan diperbaiki. Seluruh Parpol peserta Pemilu 2014 di Kota Tanjungbalai wajib memperbaiki berkas

Tim A KPU Tanjungbalai menyampaikan hasil verifikasi awal terhadap berkas bacaleg kepada perwakilan dari Partai Hanura, Rabu (8/5). bakal caleg yang telah didaftarkan ke KPU mulai tanggal 9 hingga 22 Mei 2013 mendatang,” kata Amrizal. Menurut Amrizal, penyampaian hasil verifikasi awal atas berkas dari seluruh bacaleg kepada parpol masingmasing dilakukan pada hari itu, Rabu (8/5) di Kantor KPU Kota Tanjungbalai. Dari seluruh berkas bacaleg tersebut, tiga berkas bacaleg perempuan terpaksa dicoret karena tidak cukup umur, yakni belum mencapai usia 21 tahun pada saat pendaftaran ke KPU.

“Dari 12 parpol peserta Pemilu 2014 itu, semula terdapat 296 bakal caleg yang didaftarkan. Akan tetapi, karena 3 berkas bakal caleg dicoret, maka saat ini tinggal 293 orang bakal caleg. Akan tetapi, dalam masa perbaikan ini, masing-masing parpol masih bisa mengajukan bakal caleg pengganti,” tambah Amrizal. Pada kesempatan itu, Amrizal juga megungkapkan, bahwa dari seluruh berkas bakal caleg yang telah didaftarkan ke KPU tersebut, satu berkas bakal caleg dim-

Piala WTN Pertama Kota Binjai Era Idaham-Timbas BINJAI–Setelah hampir 5 tahun absen memperoleh Piala Wahana Tata Nugraha, dua setengah tahun kepemimpinan HM IdahaTimbas, Kota Binjai kembali menerima penghargaan tata tertib lalu lintas Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2012 untuk kategori kota sedang yang diserahkan langsung Menteri Perhubungan RI EE Mangindaan,Senin pekan lalu di Kementerian Perhubungan RI,Jakarta. Dengan perolehan penghargaan bergengsi ini apakah ini merupakan jawaban bahwa Kota Binjai sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh pemnghargaan itu? Dan kalau kita mau jujur maka Kota Binjai masuk kategori Kota Semrawut dibidang perlalu lintasan. Pandangan ini dikemukakan Ketua Lembaga Binjai Corruption Watch Kota Binjai Gito saat ditanya beberpa Wartawan rabu pekan lalu di ruang kerjanya" tanggapannya tentang perolehan piala WTN tahun 2012 yang diterima Pemeintah Kota Binjai di Jakarta beberapa waktu lalu yang menurut Gito semua pihak terkait dalam penseleksian ketertiban Lalu Lintas di Kota Bin-

jai seperti silau dengan kepentingan sehingga apapun harus diraih tanpa memperdulikan fakta-fakta secara fisik. Menurutnya, pemberian sertifikat Piala WTN kepada Daerah harus bertitik tolak kepada kemampuan Pemerintah Daerah dibidang ketertiban lalu lintas dalam upaya meningkatkan pelayanan di sektor perlalulintasan darat serta upaya mengatasi permasalahan lalu lintas yang banyak terjadi ditengah dan sudut Kota Binjai yang setidaknya harus di deteksi sedini mungkin. Masalah kemacetan diinti Kota Binjai bukan hal baru sepanjang sejarah Kota Binjai akibat tatanan perlalulintasan belum menyentuh kepada akar persoalan seperti masih banyaknya Pusat perbelanjaan, perkantoran dan Sekolahan serta tidak terbatsnya jumlah becak bermotor diinti Kota disusul masih mulus-

nya usaha panglong, perbengkelan dan gedung sosial untuk kepentingan Pesta. Menurut Gito ini merupakan akar persoalan penyebab perlalulintasan dijantung Kota Binjai tidak pernah teratasi sehingga sepanjang hari jalur jalan Jend Sudirman dalam kondisi padat, macet bahkan perparkiran terlihat semrawut. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri dan kapan saja apakah hari ini, esok dan seterusnya masih memperlijhatkan fenomena tidak sehat dibidang lalu lintas. Dengan perolehan WTN tidak saja diera IdahamTimbs sekarang ini, setidaknya mampu membangun budaya malu apakah Kota Binjai yang sedemikian rupa sudah pantas memperoleh penghargaan seperti itu dan bukan mustahil Pemko Binjai akan cuci tangan bahwa semua itu kembali kepada kepuytusan Tim Penilai.

Sumatera mampu menghibur peserta APEKSI seluruh Indonesia,”kataWakilWalikota Medan. Walikota didampingi, Kadis Budpar Kota Medan, Drs Bursal Manan, Kadis Koperasi dan UMKM, Tunggar, SH, dan Kabag Hakda Setda Kota Medan, Drs Rivai Nasution, MM mengatakan, pada Raker APEKSI ini Pemerintah Kota (Pemko) Medan juga akan mengikuti Pawai Budaya. Selain itu, Pemko Medan juga ikut dalam Pameran 11 Tahun Indonesia City Expo. Welcome dinner Party berlangsung di Halaman kator Walikota Palangkaraya Jalan Cilik RiwutKm5,5Palangkaraya,dandihiburolehlagudan kesenian dari berbagai daerah yang mengikuti kegiatan RAKERNAS APEKSI ke IX. (VIN)

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. “Janganlah gara-gara SK mereka tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Wali Kota), justru pihak honorer ini yang dikorbankan. Mereka selama ini tahunya bekerja. Mereka tidak tahu siapa yang sah meneken SK mereka, mereka digaji dengan APBD,” kata Kepala BKD Kota Medan Affan Siregar, Selasa (7/5). Affan menjelaskan, honorer K1 ini merupakan tenaga honorer yang diangkat sebelum tahun 2005 dan digaji dengan dana APBD. Begitu data honorer ini diminta oleh BKN tahun 2010, maka BKD langsung mengirimkan seluruh berkasnya kepada BKN. Setelah itu dilanjutkan dengan verifikasi dan uji publik pada Tahun 2012. “Yang minta melakukan itu adalah BKN. Sebab, tim yang menangani masalah honorer K1 ini adalah BKN, Menpan dan BPKP,” jelasnya. (VIN)

KPU mengusulkan anggaran pilkada batubara senilai Rp 14 Milyar serta untuk putaran kedua sebesar Rp 4 Milyar.Khairil berharap pilkada di Kab Batubara dapat berjalan sukses,aman,lancar dan kondusif agar tegaknya demokrasi di Indonesia. Ketua DPRD Kab Batubara Selamat Arifin dalam rapat kordinasi mengatakan pihak ekskutif harus mendorong percepatan regulasi pada persiapan dan pelaksanaan pilkada. Ditambakannya minggu depan akan bertemu dengan bupati H.OK Arya Zulkarnain,guna memberikan dukungan kepada KPU,terkait dukungan untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu oleh Pemkab Batubara. Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kab Batubara Hamonagan Simatupang mengatakan,akan mendorong trealisasinya kelancaran yang dibutukan KPU Batubara dari Pemkab dan berharap seluruh SKPD bisa bersinergi swrta melakukan upaya terpadu untuk membantu KPU,dalam persiapan menghadapi pemilukada baik berupa mobiler atau dukungan untuk kelancaran penyelenggaraan,paparnya. (JUN)

mempertimbangkan 143 honorer K1 Pemko Medan untuk diangkat menjadi Calon

kordinasi dengan Pemkab Batubara DPRD Batubara.

BATUBARA - Untuk menunjang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di

Wakil Walikota Hadiri Welcome Dinner Party Walikota Minta 143 Rakernas APEKSI IX PALANGKA RAYA - Wakil Walikota Medan, Drs Honorer K1 Dzulmi Eldin, MSi mewakili Walikota Medan menghadiri Welcome Dinner Party Rapat Kerja Dipertimbangkan Jadi Nasional (Rakernas) ke-IX Asosiasi Ketua KPU : Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) CPNS Pemilukada Batubara di Palangka Raya,Kalimantan Tengah, Senin (6/ MEDAN - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 5) malam. Saat itu, walikota mengaku bangga Kota Medan pada hari ini berangkat ke 19 September 2013 karena penampilan Tim Kesenian Sumatera Jakarta membawa surat Walikota Medan Pemkab Serahkan untuk disampaikan kepada Badan BATUBARA - Pemilukada dan wakil kepala Etnis dibawa binaan Nyonya Hj Yusra Rahudman daerah Kab Batubara dijadwalkan tanggal 19 Dana Hibah Pilkada 14 tampil memukau peserta APEKSI dan Kepegawaian Nasional (BKN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) September 2013.Hal ini dikatakan Ketua KPU rombongan dari seluruh kota se Indonesia. Kab Batubara Khairil Anwar SH.MSi dalam rapat M Tim penari Kota Medan membawa Tarian Republik Indonesia dan BPKP agar dapat Japin. “Kita sangat bangga Tim Kesenian

inta untuk dilengkapi dengan bukti klarifikasi karena terkait kasus pidana. Sementara komisioner Tim B KPUD Tanjungbalai Irvan Nasution SSos mengatakan, dalam pendaftaran bacaleg tersebut, KPU Tanjungbalai membentuk 2 tim penerima pendaftaran yakni Tim A yang menerima pendaftaran bacaleg dari PAN, Golkar, Demokrat, Hanura, Nasdem, dan PKPI, sementara Tim B menerima pendaftaran bacaleg dari PKS, PKB, PBB, Gerindra, PDI-Perjuangan dan PPP.(HER)

Kritik merupakan formula jika kita mau menilainya secara positif tidak memandang dengan cara sebelah mata dan dalam hal ini sebagai elemen sosial kontrol kami menilai ada indikasi pandangan Tim Penilai sepertinya sudah kelilipan sehingga tidak terlihat fakta yang sebenarnya tentang Kota Binjai. Siapapun ditanya soal perlalu lintasan di Kota Binjai sepanjang mata mau melihat dengan objektif tidak kelilipan maka jawabnya kondisi Kota Binjai dibidang perlalu lintasan masih sangat dan sangat memprihatinkan, papar Gito tegas. Piala WTN 2012 kategori kota sedang merupakan pertama kali diraih Kota Binjai era IdahamTimbas setelah dua tahun berturut-turut memperoleh penghargaan dan plakat yang sepatutnya harus disahuti dengan pembinaan tehnis yang jika dalam fakta dilapangan belum memungkinkan untuk mendapat Piala WTN tidsklah harus dipaksakan. Dalam hal ini sebabagai elemen masyarakat kita tertarik untuk menyurati Kementerian Perhubungan dengan memberi klip visual tentang kondisi perlalu lintasan Kota Binjai sehari hari agar menjadi masukan.(SBR)

Kabupaten Batubara pada 19 september mendatang, Pemkab setempat telah menyerahkan dana hibah kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batubara. Penyerahan dana hibah tersebut ditandai lewat penandatangan Momerandum of Understanding (MoU) oleh Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM dengan pihak KPU Batubara, di kantor KPU Batubara Lima Puluh, selasa (7/5). Bupati memberikan apresiasi kepada pihak KPU, di mana MoU bersama ini lebih memberikan gambaran penting dalam menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Batubara tahun 2013. MoU ini dilakukan guna menciptakan komitmen bersama dalam rangka mensukseskan pilkada Batubara tahun 2013 serta menetapkan salah satu payung hukum bagi KPU dalam proses pengelolaan dana APBD melalui belanja hibah tahun anggaran 2013 yang akan digunakan untuk keperluan pilkada di tahun ini. “Kami berharap dengan diserahkannya dana tersebut, kiranya sudah dapat melaksanakan tahapan pilkada Batubara,” ujarnya. Ketua KPU Kabupaten Batubara Khairil Anwar SH.MSi mengatakan bahwa dalam menggunakan dana hibah itu menggandeng BPKP provinsi Sumatera Utara agar tidak terjadi kesalahan dan kita harus menggunakannya sebaik mungkin, tandasnya.(SAH)


KPK POS

13

Rubrik KPK

E D I S I 251 13 - 19 MEI 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

RINGKASAN PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW I.Keberadaan dan Kewenangan Badan Anggaran DPR-RI I.A. Pasal 104 sepanjang frase “yang bersifat tetap” dan Pasal 105 ayat (1) sepanjang frase “pada permulaan masa keanggotaan DPR dan ”UU No. 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945; I.B. Pasal 107 ayat (1) huruf e Undang-undang 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pasal 20A ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; II. Kewenangan DPR untuk Membahas APBN secara terperinci (“satuan 3”) II.A. Kewenangan DPR untuk membahas rancangan undang-undang tentang APBN yang sangat terperinci seperti diatur pada Pasal 157 ayat (1) huruf c sepanjang frase “secara rinci” Undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah kewenangan yang berlebihan berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran dan korupsi, sehingga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945; II.B Kewenangan DPR pada Pasal 15 ayat (5) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dan Pasal 159 ayat (5) Undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengandung KETIDAKPASTIAN HUKUM, sehingga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; III. Perbintangan/Pemblokiran Anggaran Pasal 71 huruf (g) dan Pasal 156 huruf a dan b Undangundang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;; IV. Proses dan Ruang Lingkup Pembahasan APBN-P IV.A. Pasal 161 ayat (4) dan (5) UU No. 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945; IV.B. Pasal 156 butir (c) angka (2) dan Pasal 161 Undang-undang 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menimbulkan KETIDAKPASTIAN HUKUM sehingga harus dinyatakan KONSTITUSIONAL BERSYARAT (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai: proses pembahasan dan penetapan Perubahan APBN harus sama dengan proses pembahasan dan penetapan APBN, dan Perubahan APBN hanya dapat dilakukan terhadap anggaran unit kegiatan dan jenis belanja yang telah ada, sehingga TIDAK MENGADAKAN mata anggaran baru/proyek-proyek baru yang sebelumnya tidak dianggarkan pada APBN.(ICW)

Nazaruddin Cs Juga Harus Kena Pasal Pencucian Uang LANGKAH KPK yang menetapkan para tersangka korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada kader PKS dinilai berlebihan. Sebagai penegak hukum yang masih dipercayai masyarakat PKS diminta untuk tidak tebang pilih dan berani memberikan TTPU kepada tersangka-tersangka lain yang juah lebih besar kasusnya dibanding hanya kasus suap sapi di Kementrian Pertanian. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Indra SH saat memberikan materi pada acara diskusi publik di warung daun cikini dengan tema uang dicuri uang dicuci. Menurutnya kasus TPPU itu adalah kejahatan yang luar bisa karena telah menyamarkan uang hasil korupsi dengan dicuci atau dirubah menjadi barang ataupun jasa. Namu sangat disayangkan kalau itu hanya menyangkut sebagian orang saja, padahal banyak kasuskasus yang lebih besar untuk bisa diungkap dan sangat dimungkinkan adanya Tindak Piidana Pencucian Uang. Seperti halnya kasus Nazarudin, Angelina Sondakh dan juga kasus Mega sekandal Century yang sampai saat ini tidak ada ujungnya. "Kalau memang KPK inde-

penden kenapa kasus M Nazarudin dan Anggilena tidak dijerat pasal UU TPPU, itu kena jelas nilanya besara," ujarnya di Jakarta Sabtu pekan lalu. TPPU jangan sampai dijadikan momok yang mestinya harus dilakukan secara transparan tanpa adanya tebang pilih mengingat kasus korupsi begitu besar dan tiap tahunya terus bertambah. Dan PKS menjadi salah satu partai yang sunguh-sunguh berjuang dikeluarkanya UU TPPU No. 8 tahun 2010 disahakan. Termasuk mengikut sertakan KPK berwenangan dalam menggunakan TPPU No 8 tahun 2010, yang sebelumnya haya dapat digunakan Polisi dan kejaksaan. KPK memang tengah gencar-gencarnya melakukan langkah strategis untuk memberantas korupsi. Bahkan hasil pengembangan Penyidikan KPK berhasil menyegel aset-aset para koruptor seperti halnya Lima mobil milik tersangka suap impor sapi Luthfi Hasan Ishaaq yang juga mantan Persiden PKS. Selain Mobil KPK juga telah menyita duan rumah milik LHI serta satu rumah mewah di Depok milik kolega terdekatnya Ahmad Fathanah. Semua dilakukan KPK dalam upaya penyelematan asat-aset negara.(PESATNEWS)

Tingkatkan Sinergitas dan Koordinasi, KPK-Kompolnas-Komjak Tandatangani Nota Kesepahaman KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan dua institusi pengawas kinerja lembaga penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yakni Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak) terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Penandatanganan dilakukan antara KPK dengan Kompolnas dan KPK dengan Komjak pada Rabu

(8/5), di Gedung KPK, Jl. HR. Rasuna Said Kavling C-1, Kuningan, Jakarta. Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan bahwa tujuan kerja sama ini adalah meningkatkan sinergi dan koordinasi antara KPK dengan Kompolnas dan Komjak dalam upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Melalui nota kesepahaman ini, tambah Abraham, KPK, Kompolnas dan Komjak akan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam pene-

rapan praktik good governance sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang terintegrasi. “Implementasinya meliputi pembangunan sistem integritas nasional, perluasan dan peningkatan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun program lainnya,” tegas Abraham. Lebih lanjut, Abraham menjelaskan, lingkup kerja sama juga mencakup pertukaran informasi dan data, bidang pendidikan/pelatihan,

kajian dan penelitian, serta sosialisasi. Selain itu, kerja sama ini juga dimaksudkan untuk optimalisasi dan efektifitas pemberantasan korupsi dengan menjaga profesionalisme dan standar etik dalam penegakan hukum agar sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok serta fungsi masing-masing lembaga. “Transparansi, akuntabilitas dan etik dalam penegakan hukum merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mengawasinya. Kompolnas dan Komjak beserta seluruh jajarannya

telah membangun dan meningkatkan etika profesi dalam pengawasan masingmasing lembaga,” tandas Abraham. Abraham juga berharap, bahwa momentum penandatanganan nota Kesepahaman ini dapat menjadi pintu masuk bagi sinergi ketiga lembaga ini untuk bekerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. “Termasuk menjaga, menegakkan hukum, dan meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum,”pungkasnya. (HUMAS)

PENGEMBALIAN ASET NEGARA– Ketua KPK Abraham Samad (kedua kanan) bersama (dari kiri-kanan), Pakar Hukum Pidana Unhas, Aswanto Staf Ahli Kejagung, Amari, Pengamat Hukum Said Karim, serta Hakim Agung MA, Surya Jaya menjadi pembicara dalam seminar "Perlindungan dan Pengembalian Aset Negara", Jakarta, Kamis (9/5). Menurut pembicara, tindakan penyelamatan aset negara terutama BUMN, dapat dilakukan dengan jalur hukum yaitu KPK. Pidana, Perdata, Admisistrasi, Non Litigasi, berdasarkan UU Perlindungan Aset Negara.

Modus Baru, Koruptor Cuci Uang Lewat Teman

KPK: Retroaktif Bisa Jerat Djoko PENUNTUT umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi bersikukuh lembaganya berhak menangani tindak pidana pencucian uang Inspektur Jenderal Djoko Susilo pada tahun 2003-2010 walaupun kewenangan KPK untuk menyidik kasus TPPU baru ada sejak 2010. Hal itu dimungkinkan karena asas retroaktif atau hukum berlaku surut bisa diberlakukan untuk hukum formal. Karena itu, jaksa penuntut umum Kemas Abdul Roni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa pekan lalu, memohon majelis hakim yang diketuai Suhartoyo menolak eksepsi terdakwa perkara pengadaan simulator surat izin mengemudi (SIM) di Korlantas Polri. Roni juga memohon majelis hakim menyatakan surat dakwaan telah disusun dengan baik dan memenuhi syarat. ”Menyatakan Pengadilan Tipikor berwenang mengadili perkara ini dan melanjutkan pemeriksaan terdakwa,” ujarnya. Dalam eksepsi, penasihat

hukum Djoko mengungkapkan, KPK tidak berwenang menyidik TPPU dengan tempus delicti 2003-Oktober 2010. Kewenangan KPK dalam menyidik TPPU ada saat lahirnya Pasal 74 UU No 8/ 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Djoko berprinsip, hukum tak berlaku surut sehingga KPK tak berhak menyidik TPPU dalam rentang 2003-

2010. Apalagi, KPK menggunakan UU TPPU tahun 2002 saat KPK belum lahir. Menjawab eksepsi itu, Roni memaparkan, KPK berwenang menyidik perkara TPPU terdakwa baik dalam rentang 2003 hingga Oktober 2010 maupun 2010 ke atas karena larangan asas retroaktif hanya dikenal dalam hukum pidana materiil (substansial).(KOMPAS.COM)

TURUT BERDUKACITA Atas Meninggalnya :

CHASLIANA SIREGAR TUTUP USIA 64 TAHUN

(Istri Bapak Syafaruddin Lubis, Pemimpin Redaksi/ Penjab Koran KPK POS) Pada hari Sabtu, 11 Mei 2013 pukul 03.00 wib. Jenazah disemayamkan di rumah duka Jl. Cempaka 7 Perumnas Helvetia Medan dan dikebumikan setelah Sholat Ashar.

Semoga amal ibadah Almarhumah diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan semoga tabah. DARI :

YAMOBASO GIAWA Kabiro KPK POS Nias

PARA pelaku korupsi banyak melakukan cara untuk untuk mengelapkan uangnya menjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) salah satunya dengan melalui orang dekatnya untuk kemudian dicuci atau disamarkan menjadi barang yang bernilai jutaan rupiah dibanding dengan cara Korporasi. "Sejauh ini saya belum pernah menemukan uangnya itu dicuci menggunakan rekening korporasi," ujar Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso di Jakarta, Sabtu pekan lalu. Menurutnya cara koruptor dalam TPPU melalui teman dekatnya jauh lebih susah dilacak atau dibuktikan oleh Penyidik untuk karena aliran dananya langsung berwujud

barang. Dibanding harus disimpan di Bank atau Rekening karena itu menyangkut perusahaan yang sudah berbadan hukum dan mempunyai data-data tentang jumlah dana yang sudah dimasukan belum lagi PPAT yang bisa memantau jumlah rekening tiap orang yang dinilai tidak wajar. "Makanya perlu kita mengetahui profilnya (pelaku TPPU), misalkan tukang kebun membeli mobil seharga 500 juta kan gak mungkin," terangnya. Ia juga sepakat para pelaku baik penerima atau penerima sama-sama dijerat dengan pasal TPPU Agar nanti dipersidangan pembuktian terbalik seseorng itu darimana dapat uang dapat mobil kan bisa ketauan dari profilnya.(PESATNEWS)

Timwas Century Dorong KPK Tersangkakan Boediono TIM Pengawas (Timwas) Bank Century DPR, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres), Boediono sebagai tersangka kasus bank century yang telah merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun tersebut. Anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Chandra Tirta Wijaya mengatakan KPK sudah memberikan sinyal akan segera memanggil Boediono pasca KPK melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani di Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu. Sehingga, kata Chandra, KPK dapat segera menetapkan Boediono yang diduga kuat terlibat bersama Sri Mulyani, sebagai tersangka setelah ia diperiksa KPK

terkait kasus skandal bank century. "Ya (KPK) segera tetapkan sebagai tersangka, setelah memanggil Pak Boediono," kata Chandra, Sabtu pekan lalu. Menurut Anggota Komisi I DPR ini, bukti-bukti keterlibatan Boediono dalam kasus tersebut sudah sangat banyak dari para saksi-saksi maupun para tokoh yang benar-benar mengetahui skandal kasus tersebut. Salah satu bukti yang menguatkan terlibatkan Boediono adalah Timwas telah menerima dokumen resmi dari Bank Indonesia (BI) mengenai surat kuasa yang tertandatangan Boediono dengan kop surat Dewan Gubernur No.10 /6/Sr.Ka/GBI yang berisi pencairan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan akta gadai Bank Century sebesar Rp 689 miliar pada 14 November 2008 di depan Notaris Buntario Tigris.(PESATNEWS)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 251 13 - 19 MEI 2013

Dari Pelantikan 4 Pejabat Eselon II,2 Orang Belum Lulus Diklapim TA N J U N G B A L A I – P e ngangkatan dan Pelantikan terhadap 4 orang pejabat eselon II di lingkungan Pemko Tanjungbalai, Senin (29/4) sekitar pukul 15.30 WIB lalu, dinilai tidak memenuhi syarat. Pasalnya dua di antara empat pejabat eselon II yang dilantik secara mendadak itu tidak lulus Diklat Kepemimpinan (Diklapim). Menurut keterangan dari seorang pejabat eselon III di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD) Kota Tanjungbalai yang memohon namanya dirahasiakan, Rabu (8/5) bahwa pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku,agama,ras atau golongan. Untuk jabatan struktural eselon II,pangkat sekurang-kurangnya 1 tingkat di bawah pangkat awal.Jenjang Kepangkatan Jabatan Struktural (Golongan IV/b), telah lulus Diklat Penjenjangan (Diklatpim II), Diklapim III selama 2 tahun terakhir.Akan tetapi, dua di antara empat orang pejabat eselon II yang baru dilantik pada hari Senin (29/4) lalu oleh Sekdako Tanjungbalai Ir Erwin S Pane diduga tidak pernah mengikuti Diklatpim II. Padahal, Diklatpim II atau Spama itu adalah merupakan syarat mutlak bagi setiap PNS untuk dapat diangkat sebagai pejabat eselon II. Kedua orang itu adalah Kadis Perhubungan dan Kominfo Imron,SH dan Kadis Kebersihan dan Pasar H.Amiruddin Panjaitan,ST. Terkait dengan hal tersebut, Sekdako Ir Erwin S Pane menolak untuk menjawab.Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tanjung-

balai H Romaynoor SE mengaku kurang menguasai ketentuan tentang pengangkatan pejabat eselon di lingkungan pemerintahan. “Kita pelajari dulu, apakah Diklatpim itu merupakan persyaratan mutlak untuk diangkat menjadi pejabat eselon. Jangan sampai salah memberikan komentar,” jawab Romaynoor. Sekadar mengingatkan, Walikota Tanjungbalai Drs Thamrin Munthe MHum kembali memutasi 4 pejabat eselon II, Senin (29/4) sekitar pukul 15.30 WIB.Anehnya, pelantikan yang dilakukan Sekdako Tanjungbalai Ir H Erwin S Pane MM ini terkesan mendadak dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Sementara, keterangan yang dihimpun mengatakan, acara pelantikan keempat pejabat eselon II tersebut terkesan dilakukan secara mendadak dan terburu-buru tanpa alasan yang jelas. Soalnya, pada siang hari itu sekitar pukul 12.00 WIB keempat orang pejabat eselon II tersebut terlihat terburu-buru memasuki ruang Sekdako Tanjungbalai. Dan pada pukul 15.00 WIB, keempatnya sudah dilantik di ruang kerja Sekdako oleh Sekdako Tanjungbalai. Keempat orang yang dilantik tersebut yakni, Drs Walman Riyadi Girsang MAT dari Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo menjadi Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, H Irwan Sakti Nasution SH dari Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan menjadi Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas,H Amir Panjaitan ST dari Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas menjadi Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar serta Imron SH dari Camat Tanjung Balai Utara menjadi Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Tanjungbalai. (HER)

Masyarakat Hiliduho Ancam Mosi Tidak Percaya Kepada Pemkab Nias NIAS – Masyarakat Desa Ombolata Siosarahili, Sisobalauru, Tuhegafoa II Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias telah mengirim surat kepada Bupati Nias, Kadis PU Nias, Bappeda Nias tanggal 22 April 2013 tentang ketidak seimbangan pengalokasian pembangunan didaerah itu. Tokoh pemuda Hiliduho, Ferdinand Ndraha kepada KPK Pos mengatakan beberapa kendala yang ditemui masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi mereka selalu kandas. Misalnya pada pelaksanaan pembangunan Jembatan Sungai Muzoi di wilayah Desa Ononamolo I Bot yang dikerjakan semenjak tahun 2001, sampai sekarang pembangunan jembatan tersebut belum selesai dan menuai beberapa permasalahan Teknis; Kami merasa dikebiri selama ini oleh oknum anggota DPRD Nias yang berasal dari daerah pemilihan itu Hiliduho, buktinya sejak tahun anggaran TA.2012 hingga TA.2013 pembangunan tidak diperjuangkan oknum sebagai wakil rakyat sehingga kami hanya merasakan ketidakadilan yang mana hampir 70% pembangunan jalan diarahkan di Desa Sisobahili Tanose’o. Selanjutnya, ketimpangan pelaksanaan pembangunan jalan didaerah ini dirasakan oleh masyarakat Desa Ombolata Sisarahili, Sisobalauru dan Desa Tuhegafoa II Kecamatan Hiliduho. yang mana ketiga desa ini tidak pernah diprogramkan pemerintah daerah pembangunan jalan

aspal sejengkal pun sejak negara merdeka,katanya. Padahal tahun anggaran 2011 dan 2012 Dinas PU Kabupaten Nias telah menganggarkan Rp.800 juta dana APBD untuk Pembangunan Jalan dari Sungai Muzoi Desa Ononamolo I Bot menuju perbatasan Desa Sisobalauru dan Desa Tuhegafoa II, namun dengan alasan instansi terkait bahwa pembangunan jembatan Muzoi belum rampung, pembangunan, dan akhirnya gagal dan dana untuk itu dialihkan ke program lain. Kemudian, pada bulan Februari 2013 dilaksanakan Musrenbang di Kecamatan Hiliduho untuk rancangan pembangunan TA. 2014, dan Desa Ombolata Sisarahili (Desa Pemekaran dari Desa Ononamolo I Bot-red) telah mengusulkan kembali pembangunan/pengerasan jalan ini dari Sungai Muzoi Desa Ononamolo I Bot menuju perbatasan Desa Sisobalauru dan Desa Tuhegafoa II. Menurut Ferdinand, ruas jalan yang diusulkan tersebut sepanjang kurang lebih 2 kilo meter diluar bangunan pendukung dan diprediksi menelan biaya berkisar Rp. 2 Milyar, dan pada Musrenbang tersebut salah seorang anggota DPRD Kabupaten Nias menyatakan bahwa pembangunan ruas jalan dimaksud telah masuk dalam pokok pikiran DPRD, namun dikhawatirkan anggaran ini kembali diciutkan oleh Pemkab Nias maupun Badan Anggaran DPRD mengingat kepentingan politik oknum dewan 2014,ujarnya.(Tim)

SUMUT

PPP Langkat Buka Pendaftaran Balon Bupati dan Wakil Bupati LANGKAT - Setelah mendaftarkan para bakal calon anggota legislatif (bacaleg)-nya ke KPU Langkat, para pengurus DPC. PPP Langkat pun membuka pintu pendaftaran untuk para bakal calon (balon) Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang akan bertarung dalam Pilkada Langkat tahun 2013 yang akan datang. Kepastian itu disampaikan oleh Ketua Tim Dispilkada LP2- DPC PPP Langkat, M. Amsal kepada para wartawan di kantor DPC PPP Langkat di Stabat, Selasa (7/5). “Ya, sesuai dengan hasil rapat yang digelar, Senin (6/5) tentang penjaringan para balon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Periode 2014- 2019. Maka pintupendaftaran akan segera dibuka, mulai Kamis (9/5)

sampai dengan Jumat (24/ 5),” ujar Amsal, didampingi Sekretaris DPC PPP Langkat Sucipto, Bendahara M. Thamrin dan Dewan Pakar T.M. Said Syafii. "Ya, mengapa harus dimulai pada tanggal 9? Ya, angka 9 itu sakral dan penting bagi PPP, sebab dalam Pemilu 2014, PPP menggunakan tanda nomor 9. Lalu, setelah pendaftaran dan pengembalian berkas, para balon

akan dijaring melalui konvensi (semacam Musyawarah Kerja Cabang atau Muskercab).Ya, untuk itu kami berharap agar informasi ini disampaikan dan didengar oleh seluruh masyarakat, termasuk para tokoh yang akan maju sebagai balon Bupati dan Wakil Bupati Langkat,” ujar Amsal lagi. Sementara itu, Dewan Pakar, T Said Syafii pun menambahkan bahwa pendaftaran itu terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya apapun. Selain itu, pendaftaran itu baru dibuka sekarang, karena baru sekaranglah jelas payung hukumnya. “Baru sekarang jelas payung hukumnya. Karena itu, baru sekarang pintu pendaftaran kami buka,” ujarnya. Selain itu, ada 19 syarat yang digariskan, antara lain

yaitu pada saat mendaftar tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Daerah. Siap tak Terima Gaji Ditempat terpisah Balon Bupati dan Wakil Bupati Langkat dari jalur independen, Abdul Aziz ST SPd MM, dan H. Sutiarnoto MS SH MHum, mendaftar ke KPU Langkat, Selasa (7/5). Kedatangan Aziz- Noto didampingi tim sukses dan para pendukungnya. Yang menarik, sesuai janjinya, pasangan Azizi- Noto pun membacakan dan menandatangani kontrak politik di depan para pendukungnya, didampingi notaris Pesta Ulina SH MKn dan penasehat hukumnya Lazim Surbakti SH. Isinya jika mereka berdua terpilih, bersedia tidak menerima gaji selama menjabat, serta tidak akan menerima fee proyek.

Artinya, gaji yang mereka terima akan disumbangkan kepada fakir miskin dan para anak yatim. Selain itu, mereka juga menegaskan tidak akan korupsi dan memungut biaya atas mutasi jabatan yang dilakukan di jajaran Pemkab Langkat. Jadi, bagi para rekanan (pemborong) silahkan bekerja dengan baik dan benar. Lalu, bagi PNS yang mampu dan berprestasi silahkan berkompetisi secara sehat, tidak perlu membayar untuk uang pelicin dan suap,” ujar Aziz dengan semangat. Janji dan kontrak politik itu tentu disambut meriah oleh para pendukungnya. Ini baru pemimpin, ini baru Bupati. Dengan demikian pembangunan di Kabupaten Langkat ke depan pasti akan jauh lebih baik dari sekarang.(MH/SBC)

Ribuan Massa MPPB Serbu KPU Batubara BATUBARA - Ribuan massa yang tergabung dalam masyarakat peduli pilkada Batubara (MPPB) mendatangi kantor KPU Kabupaten Batubara-Lima Puluh, senin (6/ 5). Sebagai kelompok masyarakat yang peduli dan mengikuti proses tahapan pilkada yang sedang berjalan kami mensinyalir adanya indikasi rekayasa dengan memanipulasi dukungan/ KTP masyarakat yang dilakukan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dari perseorangan/Independen. Sebelumnya mereka melalui kordinator aksi Hidayat Bakhtiar, Burhan SHi menyampaikan pernyataan sikap agar KPUD Batubara dalam melaksanakan tugasnya bertindak jujur dan netralitas, melakukan tindakan tegas dengan membatalkan pencalonan Bupati/Wakil Bupati dari jalur independen

yang terbukti merekayasa KTP/ dukungan masyarakat. KPUD Batubara dalam memverifikasi dukungan masyarakat tidak berpihak kepada salah seorang calon Bupati/Wakil Bupati. Melibatkan unsur-unsur masyarakat seperti LSM, Pers, Ormas-Ormas, OKP sebagai mitra dalam proses verifikasi dukungan masyarakat. Meminta calon Bupati/Wakil Bupati yang melakukan manipulasi/rekayasa dukungan/KTP agar mengundurkan diri karena mencederai hak-hak rakyat. Ketua KPU Kabupaten Batubara Khairil Anwar SH.MSi didampingi anggota Doni Husein Harahap SE, Taufik Abdi Hidayat S.Sos mengatakan bahwa pilkada Batubara akan dilaksanakan 19 September mendatang dan saat ini sudah memasuki proses tahapan verifikasi faktual ditingkat desa yang

sedang dilaksanakan PPS, diharapkan agar semua elemen dapat mengawasi proses. KPU Batubara akan berlaku jujur karena kejujuran akan membawa kebenaran. Kehadiran MPPB menambah semangat bagi kami untuk berbuat yang terbaik bagi negeri beradat tanah bertuah ini, pungkasnya. Beberapa orang warga masyarakat dari beberapa desa yang bernama Boniran, Hermanto, Abdul Muin, Maju Damanik, Ibrahim KR dan Syahrudin menjelaskan bahwa didesa kami masingmasing ditemukan adanya manipulasi dukungan terhadap calon Bupati/Wakil Bupati yang sama sekali tidak pernah kami berikan dukungan itu. Kami berharap KPU Batubara dan jajarannya agar dapat melakukan tindakan yang tegas, ucapnya.(SAH)

Massa MPPB menyampaikan aspirasinya di KPU Batubara.(sahrel)

Thamrin-Rolel Gagal Ciptakan Lapangan Kerja TANJUNGBALAI – Pemko Tanjungbalai dinilai kurang peduli akan nasib warga. Ini karena Walikota Tanjungbalai Drs Thamrin Munthe dan Wakil Walikota Rolel Harahap tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Hal itu dikatakan anggota DPRD Tanjungbalai Ir Dahnil Karo-karo,Rabu (8/5).Menurut legislator Partai Hanura itu, Pemko harus melihat kenyataan di lapangan bahwa masyarakat sudah menderita menghadapi tekanan harga kebutuhan bahan pokok yang semakin tak terjangkau. Dahnil menambahkan,jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan walikota terdahulu, daya beli masyarakat di masa kepemimpinan Walikota Tanjungbalai Drs Thamrin Munthe dan Wakil Walikota Rolel Harahap terus merosot. Thamrin-Rolel dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadi dan sekelompok orang dari pada memikirkan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dengan sibuknya walikota dan wakil walikota untuk meluluskan permintaan kontraktor yang hamper memonopoli seluruh proyek di SKPD Tanjungbalai sesuai 7 isi perjanjian Thamrin-Rolel di Pemilukada Tanjungbalai 2010. Kata Dahnil,sebaiknya pemerintah kota segera menciptakan lapangan pekerjaan sebanyakbanyaknya, dengan demikian akan bisa berdampak langsung mendongkrak daya beli masyarakat. ”Daya beli masyarakat yang semakin terpuruk akhirnya akan membuat kondisi ekonomi masyarakat menjadi buram, dan pada akhirnya, akan terjadi pertambahan angka kemiskinan yang cukup tajam.Untuk itu, walikota harus segera mengesampingkan urusan kesenagan diri sendiri, dan segera memikirkan suatu cara untuk memperbaiki nasib ekonomi warganya yang sudah semakin terpuruk,” katanya.(HER)

M. SOLEH TANJUNG :

Walikota Tutup Mata Terhadap Pembangunan Infrstruktur di Kota Sibolga MEDAN – Calon Anggota Legislatif 2014 yang juga Wakil Bendahara DPW PPP Sumatera Utara, Muhammad Soleh Tanjung, ST menilai, dibawah kepemimpinan Walikota Sibolga HM. Sarfi Hutahuruk, terkesan tidak diperdulikan. Buktinya, terlihat dari banyaknya ruas jalan yang rusak. “Menurut saya, Walikota Sibolga belum memperhatikan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah ini,”sebut Soleh Tanjung kepada wartawan di Medan, baru-baru ini. Fakta yang saya temukan di lapangan ketika turun ke kota Sibolga, menunjukkan banyak ruas jalan terkesan dibiarkan rusak. Kondisi itu, tidak saja membuktikan kurangnya perhatian pemerintah, tapi juga membahanya warga pengguna jalan raya. “Terkhusus di malam hari, karena jalan yang berlobang dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas,” jelasnya.

Untuk itu, Soleh Tanjung meminta perhatian Walikota Sibolga untuk melakukan perbaikan dan pembenahan infrstruktur, terutama jalan dan jembatan. Perlu dipahami, kata M Soleh, bahwa dalam pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat, jalan merupakan sarana yang sangat vitas. Selain mempermudah masyarakat mengangkut hasil perikanan, juga mempermudah keluar masuk barang dari dan ke kota Sibolga. Untuk itu, saya sebagai putra daerah Kota Sibolga merasa prihatin atas lambatnya pemerintah kota Sibolga membenahi jalan-jalan di daerah ini. Selain persoalan jalan, Walikota Sibolga juga diharapkan mampu melahirkan program yang berpihak kepada masyarakat nelayan. Seperti di ketahui, warga Kota Sibolga masyorita bekerja mencari nafkah sebagai nelayan. Termasuk memberikan proteksi kepada

masyarakat melayan kecil dan tradisional. “Keberpihakan pemerintah kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, harus ditunjukkan Walikota dan jajarannya melalui program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,”ungkapnya. Kekuasaan yang dipegang sekarang ini, bukan jabatan warisan. Tapi merupakan amanah dari masyarakat yang mengingkan adanya perubahan pembangunan yang lebih baik. “Kita berharap Walikota dan seluruh jajaran lebih fokus mengurusi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, karena memang itu yang dibutuhkan, bukan yang lainnya. Walikota jangan tutup mata atas keingian pembangunan yang sangat diharapkan masyarakat, sebagai bentuk pengejawantahan pelaksanaan amanah masyarakat,” ujarnya. (MH)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 251 13 - 19 MEI 2013

Prioritaskan Program Kerja Untuk Masyarakat BATUBARA - Seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diharapkan memprioritaskan program kerja yang dapat menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat. Kerja maksimal yang diiringi sikap positif perlu dibudayakan karena pelayanan yang kita lakukan disamping pengabdian kepada bangsa dan negara juga menjadi rangkaian amal ibadah kepada Tuhan yang maha kuasa, hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM diwakili Sekdakab T.Erwin SE pada apel gabungan dihalaman kantor Bupati BatubaraLima Puluh, senin (6/5). Apel ini hendaknya bermakna sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalme dan patriotisme dalam membangun bangsa melalui kerja yang positif. Saat ini adalah masa-masa yang paling penting bagi perjalanan roda pemerintahan Kabupaten Batubara, sebab berbagai rangkaian pekerjaan masih terus dilaksanakan, baik untuk pelaksa-

naan program kerja tahun 2013, evaluasi pekerjaan tahun 2012 yang telah selesai dikerjakan, serta perampungan perencanaan program kerja tahun 2014. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam waktu bersamaan dan saling mendukung untuk meningkatkan pelayanan dan kemajuan masyarakat Batubara diperlukan etos kerja yang maksimal sehingga menghasilkan prestasi pelayanan yang maksimal. Kehadiran Kabupaten Batubara dilatar belakangi oleh semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan masyarakat. Untuk mencapai prestasi yang maksimal harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan sembarangan sebab prestasi yang diukir nantinya dipersembahkan untuk masyarakat Batubara, sebagai implementasi dari makna yang terkandung didalam visi pembangunan Kabupaten Batubara, tandasnya. (SAH)

Anggaran Perbaikan Jalan Ke Pelabuhan Teluk Nibung Rp10 M TANJUNGBALAI – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanjungbalai memperbaiki jalan menuju Pelabuhan Teluk Nibung. Perbaikan dilakukan mulai dari jalan di Kecamatan Datuk Bandar menuju ke Kecamatan Teluk Nibung. Biaya perbaikain mencapai Rp10 miliar.Itu dikatakan Kabid PU Bina Marga Bidang Jalan dan Jembatan Ir Mabrur, Selasa (7/5). Menurut Mabrur, pihaknya hanya sebagai pelaksana dalam perbaikan jalan tersebut. Karena perbaikan jalan sepenuhnya ditanggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dikerjakan PT Bangun Mitra Abadi dan supervise PT Multhi Phibetha. “Seperti apa yang kita lihat sekarang, jalan itu diperbaiki dan pihak Dinas PU berharap rekanan mengerjakan proyek jalan dan pelebarannya sesuai dengan bestek,” katanya. Terpisah Heri

salah seorang pekerja mengatakan, pengerjaan proyek ini menggunakan alat berat. Sebahagian badan jalan di bongkar dan ditumbun kembali menggunakan batu dan pasir dan digilas. Setelah merata, jalan akan diaspal. Sebelumnya, Pemko Tanjungbalai diminta untuk melobi Pemprovsu dan pemerintah pusat untuk memperbaiki ruas jalan provinsi di Kota Tanjungbalai yang rusak parah. Selain itu, anggota DPRD Sumut dari Tanjungbalai juga diminta memperjuangkan perbaikan jalan provinsi menuju ke Pelabuhan Teluk Nibung seperti Jalan Sudirman, Arteri, dan Jalan Suprapto. Karena akibat kerusakan jalan, roda perekonomian di “kota kerang” ini menjadi terganggu. Sebab, sarana transportasi utama menuju pelabuhan internasional Teluk Nibung sulit untuk dilintasi.(HER)

Karyawan Nyambi Jadi Jurnalistik,Perlu Ditinjau Ulang BATUBARA - Karyawan yang menekuni dunia jurnalistik sudah melanggar ketentuan berdasarkan kesepakatan kerja bersama karena pekerjaan jurnalis adalah sebagai tanaga profesi yang dituntut untuk mengedepankan,"keprofesionalan," terhadap wartawan itu sendiri. Hal itu dikatakan LSM LPPNRI Kepala Bidang Hukum dan HAM Robeth SH kepada Wartawan di Ruang kerjanya di Lima Puluh, Rabu. "Kalaulah seorang karyawan perusahaan merangkap sebagai jurnalis apakah dia mampu untuk meningkatkan keprofesionalan kewartawanan,ini perlu kajian atau tinjauan daripada dewan Pers,paparnya. Pada era globalisasi sekarang ini diduga masih ada karyawan perkebunan, pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kab Batubara yang menjadi anggota wartawan bahkan menjadi pengurus LSM,ini perlu lebih kajian yang autentik dari lembaga itu sendiri dan perlu perhatian khusus dari Pemerintah agar ketetapan Undang-Undang Kepegawaian Indonesia maupun peraturan Perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ada hal-hal yang negatif masuknya pejabat Pemerintah Pegawai Negeri Sipil atau Karyawan perusahaan, menggeluti dunia jurnalistik (wartawan) karena indikasinya dapat menimbulkan

ketidak transfaranan publik terhadap masyarakat yang menginginkan informasi,hal ini sudah jelas tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi,kolusi dan nepotisme,jelasnya. Ditambakan Robeth, bahkan yang lebih aneh lagi diduga ada oknum Pegawai Negeri Sipil mendapat jatah bulanan dari perusahaan dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota Pers/LSM, disalah satu Perusahaan Daerah, katanya. Sementara itu Sugito Tassan,S.Sos mantan Sekretaris PWI Perwakilian Aceh Utara Lhok Seumawe yang juga terdaftar menjadi anggota di Dewan Pers.No: 1550 -PWI/ WDya/DP/I/ 2012/16/07/69 ,saat dihubungi Wartawan mengatakan,"Tidak ada ketentuan yang mengatur karyawan menekuni dunia jurnalistik,hanya saja etika moral yang seharusnya dikedepankan,kalau karyawan bekerja rangkap seperti itu kapan dia menjalankan tugas sebagai karyawan kebun dan kapan pula dia melakukan tugas jurnalistik seperti liputan,investigasi ataupun reporting."Orang seperti itu sudah jelas tidak faham terhadap kode etik yang diatur dalam UndangUndang Pers No.40 Tahun 1999 serta kaedah-kaedah jurnalistik,pungkasnya. (SAH)

SUMUT

DPRD Minta UPTD Rusunawa Dicopot T.TINGGI - Keluhan ratusan warga Rusunawa yang ditenggarai akibat terbatasnya pasokan air bersih serta tidak jelasnya laporan pungutan retribusi di tubuh Unit Pelaksana Tekhnik Daerah UPTD Rusunawa Tebingtinggi menuai reaksi keras Para Wakil rakyat kota itu. Secepatnya, melalui moment pelaksanaan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang akan dilaksanakan pekan ini, para anggota DPRD itu mengaku telah mempersiapkan surat rekomendasi pencopotan jabatan kepala UPTD AHS S.Sos itu kepada Walikota Tebingtinggi. “Fraksi kita siap pengajuan

rekomendasi usulan pencopotan jabatan kepala UPTD Rusunawa Tebingtinggi Abd.Hayat Sinambela S.Sos.” Papar Ketua Komisi III DPRD Tebingtinggi, Mhd.Erwin Harahap,SH kepada wartawan kemarin. Menurut Erwin, usulan rekomendasi pencopotan itu sebelumnya pernah diajukan pada penyampaian LPKJ tahun 2011 lalu. Saat itu, pihaknya juga menyoroti persoalan yang sama, terkait aliran dana pungutan retribusi penyewaan ruangan rusunawa dan pungutan lainnya yang diduga tidak jelas peruntukkannya. Saat itu, Erwin mengaku tidak menerima penjelasan apapun dari Kepala UPTD yang dijabat Abd.Hayat Sinambela S.Sos.“Ini merupakan preseden buruk terhadap peningkatan PAD, dan kita tetap konsisten menyoroti persoalan itu.”paparnya.

Seruan senada diungkapkan, kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya sebagai Aliansi Mahasiswa Himmah Tebingtinggi, Syahri Damanik yang meminta agar, posisi kepala UPTD Rusunawa itu segera dievaluasi. Pihaknya menilai, terkait aliran dana pungutan retribusi sewa ruangan, retribusi listrik dan air yang dipungut pihak management UPTD pantas dipertanyakan. ”Kita juga meminta agar ragam kutipan seputar retribusi yang dipungut Abd Hayat, dari warga masyarat prasejahtera itu, dapat dilaporkan, mengingat bangunan itu sejatinya milik pemerintah .”pinta Syahri. Sisi lain, ketua sekaligus aktifis mahasiswa ini juga menyoroti adanya dugaan pungutan tak resmi terhadap uang jaminan bagi penyewa baru yang akan

menghuni Rusunawa yang berada di Jl.Syekh Beringin itu. Dugaan aksi pungutan yang dialaskan sebagai uang jaminan dengan varian harga Rp.500 Ribu-Rp.800 ribu dinilai sangat memberatkan masyarakat. ”Rusunawa itu bukan tempat bagi warga mampu, seyogyanya uang jaminan itu jumlahnya relative, bukan harus dipatok menurut aturan pihak managemen UPTD,”kataya. Kerasnya tudingan yang disuarakan DPRD dan Kelompok Aliansi Mahasiswa Himmah Tebingtinggi menimbulkan image negative di tubuh wakil rakyat dan calon intelektual kota itu. Kepala UPTD Rusunawa Abd Hayat Sinambela, S.Sos saat dicoba dikonfirmasi wartawan melalui Via Sellular, Kepala UPTD yang telah menjabat selama 3 tahun itu tidak berhasil dihubungi. (SRIK /RS)

Walikota Jamu Makan Malam Dewan Pertimbangan Adipura MEDAN -Tahun 2012 Kota Medan meraih penghargaan Adipura kata+gori Kota Metrop[olitan, penantian selama 7 tahun ini setelah trakhir Kota Medan pada 2005 memperoleh Adipura, selanjut pada 2013 ini Alhamdulillah berkat konsistensi kebijakan, program dan semangat membangun kota yang terus meningkat, Kota Medan terpilih sebagai nominator peraih prestasi yang lebih tinggi lagi yakni Adipura Kencana untuk kota metropolitan besar. Hal ini dikatakan oleh Walikota Medan Drs H Rahudman

Harahap MM saat menjamu makan makan ketua Dewan Pertimbangan Adipura Syahrul Ujud, diadmpingi Asisten Deputi IV Pengelolaan Sampah Sudirman, Kabid daur ulang dan pemanfaatan sampah Antonius Sardjanto, Selasa (7/5) malam di Grand Aston Medan. Dikatakannya, kami sangat menyadari perjalanan menuju penghargaan Adipura kencana sangat berat karena penilaiaan secara keseluruhan menjadi pertimbangan utama, tapi kami yakin dengan potensi besar yang dimiliki, kami berharap dapat

memboyong Adipura Kencana ke Kota Medan. Menurutnya, tercatat dua kali tim Kementerian Lingkungan Hidup datang ke Kota Medan untuk melakukan pemantauan langsung terhadap keselujruhan aspek-aspek yang menjadi kretaria penilian, secara objektif Kota Medan tersu memperoleh nilai yang positif hingga berada dalam tahap verifikasi oleh Dewan Pertimbangan Adipura dan Tim, untuk itu melalui kesempatan ini kamik mengucapkan terima kasih dan apresiaisi atas penilaian yang diberikan.

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Adipura Syahrul Ujud, Kota Medan sangat membanggakan dan sudah paling top dengan nilai bagus, dimana Adipura Kencana ada deminsi dan konsestensi dari ruang waktu, yakni Adipura Kencana diberikan dalam 5 tahun sekali, disini Kota Medan selama tujuh tahun terttinggal, dan berkat kegisihan Walikota Medan Bapak Rahudman melakukan spirit sehingga meraih penghargaan Adiopura di 2012, artinya Kota Medan sudah menunjukkan kinerjanya yang bagus.(VIN)

Soal Pengadaan Pembelian Tanah Fiktip? Dinkes Kota Binjai Dilucuti Komisi B BINJAI - Dalam pantauan koran ini selasa pekan lalu terlihat Komisi B lakukan pertemuan tertutup dengan Dinas kesehatan kota Binjai " terlihat beberapa wartawan di usir keluar termasuk wartawan koran ini.Komisi B yang di ketuai Bob Andika Mama sitepu dari Partai PDIP, mengundang Dinas Kesehatan untuk dengar pendapat dalam penggunaan Anggaran APBD tahun 2012 dan 2013. Anggaran pembelian tanah sebesar Rp.120 juta (P.APBD TA 2012)pada Dinas Kesehatan Kota Binjai dikomplek Puskesmas HASAN Binjai Barat dipastikan tidak terealisasi, namun pada realisasi anggaran diduga sudah dibelanjakan. Disusul anggaran sosialisasi kegiatan bagi peserta pada umumnya memperoleh uang saku Rp.20 ribu sedangkan diplafont anggaran disebut RP.50 ribu/peserta. Sementara pengawasan terhadap praktik-praktik klinik liar tanpa praktis lumpuh. Hal ini terungkap pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B dengan Dinas Kesehatan Selasa pekan lalu diungkapkan Anggota Komisi B Maruli Malau dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Kepada wartawan usai RDP, yang mengaku geram dengan pola kerja Dinkes dibawah kepemimpinan dr.Mellyani

Bangun. yang Maruli menilai dr.Mellyani Banguntidak mampu memimpin baik dari sisi kepangkatan maupun kinerja. Rapat Dengar Pendapat tentang Kinerja dan Anggaran Dinkes yang dinilai tidak transparan dan berlangsung tertutup banyak membahas tentang realisasi anggaran baik tahun anggaran 2012 maupun tahun anggaran berjalan yang dinilai Komisi B tidak sedikit ketimpangan dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Seperti pembelian tanah untuk kepentingan pengembangan Puskesmas di jalan Hasan Paya Robah Binjai Barat, semua petinggi Dinkes mengakui sudah terealisasi namun saat dicegat oleh Maruli malau bahwa tanah yang akan dijual adalah milik keluarganya, oknum Plt Dinkes terlihat gelagepan dan buru buru mengaku anggaran tersebut sudah dikembalikan ke Kas daerah. Maruli semakin curiga dengan jawaban yang spontan bertolak belakang dankepada wartawan mengaku kegagalan pembelian tanah tersebut disebabkan tingginya oknum Dinkes akan mengambil untuk sebesar Rp.50 juta sedangkan untuk pemilik hanya Rp.70 juta. Herannya walau gagal kenapa anggaran itu

terealisasi, ujar Maruli salah satu Anggota Komisi B yang terkenal vokal tidak kenal kompromi. Termasuk beberapa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Watervak Ovany beberapa kali dalam triwulan pertama dan kedua angaran tahun ini, juga terjadi permainan anggaran dengan membagi uang saku peserta rata-rata Rp.20 ribu/ orang sedangkan didalam RKA tercatat Rp.50 ribu/peserta. Sedangkan masalah kegiatan pertemuan Lintas sektor TA 2012 yang dilaksanakan setelah tutup anggaran bertepatan tengah dilaksanakan pengesahan APBD TA 2013 menurut Maruli ini juga akan dijadikan temuan Komisi B agar menjadi perhatian walikota sebab yang salah itu harus diberi sanksi sesuai dengan ketentuan tidak harus dibiarkan terus menerus. Tentang pengawasan terhadap kegiatan pelayanan Kesehatan swasta di Kota Binjai Maruli juga mengaku keceea dengan pola yang dilakukan Dinkes karena pengawasan terhadap sejumlah klinik-klinik Swasta sama sekali tidak ada sedangkan anggaran untuk Bidang SDM dan Pengawasan bukan sedikit. Ini juga temuan yang harus kami tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku,ujar maruli Kita kecewa dengan kinerja Dinkes dibawah

kepemimpinan dr Mellyani Bangun karena setiap RDP tidak dalam data sehingga kinerja mereka (Dinkes) benar benar amburadul, tambahnya. Maruli malau meminta kepada Walikota H.Idaham supaya benar-benar jeli untuk menempatkan jabatan SKPD atau PLT di setiap Dinas yang ada di kota Binjai,karena terbukti di Dinas kesehatan sendiri Plt dr.Mellyani tak mampu untuk menjabat sebagai pelaksana sementara karena dalam laporannya ketika di undang dengar pendapat di komisi B dinas kesehatan tak mampu memberikan data akurat dalam kinerjanya sehingga Komisi B berang dan meminta kepada Walikota untuk mengganti dr.Mellyani Bangun" ujar Maruli tegas " Ditempat terpisah,Ketua Lembaga Binjai Corruption Watch Gito Affandy yang sebelumnya sudah berikrar bahwa Dinkes Kota Binjai merupakan target utama dalam laporan perdananya mengungkap dugaan KKN yang terjadi ditubuh Dinskes Kota Binjai mengaku simpatik dengan sikap Komisi B Dewan dan diharapkan apa yang disuarakan Komisi B tidak sebatas gertak untuk sesuatu. Ya kita simpatiklah dan kita lihat saja endingnya,”ujar Gito.(SBR)

Keluarga Besar Koran KPKPos Turut berdukacita atas meninggalnya :

CHASLIANA SIREGAR T U T U P U S I A 6 4 TA H U N

(Istri Bapak Syafaruddin Lubis, Pemimpin Redaksi/ Penjab Koran KPK POS) Pada hari Sabtu, 11 Mei 2013 pukul 03.00 WIB. Jenazah disemayamkan di rumah duka Jl. Cempaka 7 Perumnas Helvetia Medan dan dikebumikan setelah Sholat Ashar.

Semoga amal ibadah Almarhumah diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan semoga tabah.

PIMPINAN UMUM


10

KPK POS E D I S I 251 13 - 19 MEI 2013

KRIMINAL

SUMUT

DIDUGA KORBAN MAL PRAKTEK

Dioperasi Perawat, Akhirnya Lumpuh TEBINGTINGGI - Keluarga Edi Haryanto (35) warga Dusun IV, Kampung Krompol, Desa Paya Bagas, Kec. Tebingtinggi, Kab. Sergai, akhirnya mengambil sikap melaporkan dr Ferdinan Hans dan kawan-kawannya ke Mapolres Tebingtinggi, karena dugaan telah melakukan Malpraktek terhadap putranya, Bayu Rifandi (12) dan telah menderita kelumpuhan sekitar 8 tahun lamanya. Pria yang seharinya bekerja sebagai buruh kasar ini, ditemani adiknya Herliana (26) melapor ke Sentral Pelayanan Kepolisian, Jum'at. Mereka menceritakan bahwa anak sulungnya, Bayu Rifandi menjadi korban dugaan malpraktek yang dilakukan oleh oknum perawat, Agus Indra yang akhirnya diketahui hanya seorang perawat yang sehariannya bertugas di RSUD dr. Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi. Tindakan operasi yang dilakukan Agus terhadap anak sulung dari 2 bersaudara itu terjadi pada tanggal 12 September 2004 yang silam. Kala itu, Edi dan isterinya, Sugiarni (35) membawa Bayu berobat di klinik dr. Ferdinan Hans yang terletak di kampungnya. Ketika itu Bayu yang masih berusia 4 tahun mengalami benjolan kelenjar yang cuma sebesar telur puyuh persis di bagian punggungnya. Benjolan itu sudah ada sejak Bayu masih bayi. Usai mendiagnosa Bayu, dr. Ferdinan menyarankan agar benjolan itu sebaiknya dioperasi. Karena saran itu dianggap baik, akhirnya Edi dan Sugiarni tak keberatan penyakit anak kandungnya (Bayu) dioperasi. Ketika itu dr. Ferdinan dihadapan keluarga pasien mengatakan bahwa yang melakukan tindakan operasi bukan dirinya, sebab ia hanyalah dokter umum biasa. Lantas dihunjuklah oknum Agus Indra Kusuma yang akan melakukan tindakan operasi terhadap pasien guna mengangkat benjolan (daging tumbuh-red) yang tumbuh di punggung Bayu. "Waktu itu, dr. Ferdinan bilang sama kami, kalau yang mengoperasi anak kami adalah teman sejawatnya, si Agus. Katanya, Agus adalah dokter bedah di RSUD dr. Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi," kenang Edi saat menuturkan awal peristiwa yang terjadi 8 tahun silam. Usai disepakati, tak lama Agus datang bersama temannya, oknum yang mengaku bernama Ainal ke klinik dr. Ferdinan yang berjarak lebih kurang 3-4 km dari RSUD dr. Kumpulan Pane Kota Te-

bingtinggi, sambil menyebutkan operasi itu memakan biaya Rp.1,8 juta yang harus dibayar Edi ke Agus. "Hari itu juga sekira pukul 16.00 wib anakku dioperasi di lokasi klinik tersebut. Agus yang mengoperasi, Ainal yang membantu, sedangkan dr. Ferdinan hanya menyaksikan di ruang operasi bersamaku," terang Edi yang di damping adik kandungnya Herliana. Usai pelaksanaan operasi yang memakan waktu lebih kurang setengah jam, bekas benjolan selesai dibuang. Namun pasca proses operasi “kilat“ oleh Agus dan kawan-kawan, dari bekas luka operasi tak henti-hentinya mengeluarkan darah. "Luka bedah pada benjolan yang telah dibuang itu mengalami pendarahan, sehingga luka sembuhnya cukup lama hingga memakan waktu enam bulan," kenang Edi. Sejak saat itulah, Bayu tak bisa lagi bermain ceria dengan anak-anak seusianya. Berbulan-bulan pasca operasi itu, tubuh Bayu lemas dan kaku, bahkan kedua kakinya lumpuh tak bisa digerakkan. "Setelah itu, klinik dr. Ferdinan tutup tak beroperasi lagi. Setahun lamanya dokter itu buka klinik di kampung kami, dengan mengontrak rumah warga. Begitu mengetahui nasib anak kami seperti ini, atau 6 bulan usai dioperasi, dr. Ferdinan pun pindah, kabar terakhir dia pindah tugas ke Rumah Sakit Umum di Rantau Prapat," timbal Herliana. Kemungkinan dr. Ferdinan lari dari tanggung jawab, akhirnya Agus-lah yang ditemui keluarga Edi. Sejak usai dioperasi hingga sekarang, Bayu hanya banyak berbaring dan duduk di rumahnya sambil menjalani penyembuhan. Parahnya, dampak dari operasi yang dilakukan Agus yang cuma seorang perawat itu, penyakit Bayu tak kunjung sembuh. Bahkan sampai sekarang Bayu kian menderita. Selain kedua kakinya lumpuh, timbul tulang di telapak kaki kirinya, telapak kaki kanan pun bolong serta kencingnya bernanah dan susah buang air besar.

Laksanakan Ujian Nasional di Rumah KELUARGA Edi Haryanto sedikit lega. Anak mereka Bayu Rifandi akhirnya diijinkan pihak sekolah untuk melaksanakan Ujian Nasional di rumah, Senin pekan lalu. Mungkin karena pertimbangan kondisi yang dialaminya, Bayu Rifandi mengerjakan UN di rumahnya langsung di bawah pengawasan Kepala Sekolah SDN 102103, Marest Lentina Sihombing SPd dan guru kelas Hertina Sinaga dan Rosmawati Sijabat. Saat ini Bayu masih tercatat sebagai siswa kelas enam Sekolah Dasar Negeri 102103 Desa Paya Bagas Amplesmen Rambutan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Sedang Bedagai Anak buruh kasar ini, selama ditemani pengawasnya dalam mengerjakan soal, sedikitpun tidak menunjukkan kegelisahan sepertinya Bayu sudah mempersiapkan diri. Bayu terlihat tenang walaupun dalam kondisi lumpuh dan jarum infus masih tertancap di lengannya korban mengaku tetap siap mengikuti Ujian Nasional (UN) Tingkat Sekolah Dasar. “Walau Bayu dalam kondisi sakit, saat melaksanakan ujian nasional di rumahnya, dengan pengawasan dua orang petugas ia terlihat serius mengerjakan ujian nasional dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, walau sakit kami yakin Bayu akan lulus karena sebelumnya Bayu memang telah mempersiapkan diri dengan belajar dirumah walau dalam kondisi sakit-sakitan,“ ujar Kepala sekolah SDN 102103, Marest Lentina Sihombing SPd. Selama 8 tahun lamanya menderita, ternyata kemauan belajar Bayu cukup tinggi. Walaupun kondisi kesehatan Bayu demikian, sekarang Bayu mengecap pendidikan sudah kelas VI SD. Bayu ke sekolah digendong. Di sekolah Bayu hanya duduk mulai dari jam belajar hingga selesai. Daya tangkapnya tetap tinggi dalam hal mencerna pelajaran di sekolah. Kini bayu hanya berharap dapat lulus dengan baik dan diterima melanjutkan kesekolah lanjutan walau kondisinya masih lumpuh. (SRIK/RS) "Awal-awalnya Agus bertanggung jawab. Pernah di tahun 2006, dua kali Agus membantu biaya perobatan, pertama Rp10 juta dan kedua

Tiga Wali Kota Korban Penipuan PALANGKARAYA - Peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke 9 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Palangka Raya dan penumpang lain, mendemo pihak Lions Air di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Senin. Penumpang Lions Air, tiga di antaranya Walikota Solok, Irjal Ilyas, Walikota Palu, Rusdi Mastura, dan walikota Metro Lampung, Lukman Hakim. Ketiga walikota ini, ikut mendemo pihak Lions Air di Gate B2 Bandara Soekarno Hatta bersama ratusan penumpang Lions Air dari berbagai daerah. Ketiga walikota ini transit dengan tujuan Palangka Raya saat baru mendarat dari sejumlah daerah di Bandara Soekarno HattaCengkareng. Mereka melalui staf saat melapor di bagian transit ditawari pihak Lions Air untuk berangkat lebih cepat dari jadwal. "Kami berangkat seharusnya 11.40

WIB, dan ditawari pukul 10.30 WIB. Tapi, setelah ditunggu-tunggu ternyata tidak ada kejelasan. Akibatnya penumpang pun mendatangi bagian informasi di Gate B2," kata Walikota Palu yang juga memegang HT milik petugas Lions Air . Melalui HT, Rusdi Mastura beberapa kali meminta agar ada kejelasan soal status keberangkatan mereka. Pasalnya dirinya harus menghadiri Welcome Dinner Party Rakernas APEKSI yang dihadiri seluruh walikota se Indonesia. "Saya seharusnya sesuai tiket berangkat pukul 11.40 WIB. Tapi saat ditawari berangkat lebih cepat pukul 10.30 WIB saya mau saja.Ternyata yang terjadi malah kita ditipu,"katanya. Dia mengaku heran, berani pihak Lions Air menjanjikan penerbangan lebih cepat tapi belum ada standar operasional prosedur (SOP) antara lain belum ada koordinasi

dengan pihak tower, bahkan tidak ada izin dari penerbangan. "Yang saya herankan, Lions Air ngasih tiket tapi tidak ada pesawat. Berani kali," kata. Hal senada juga disampaikan Walikota Metro Lampung, Lukman Hakim. Dia mengaku kecewa dengan pihak manajemen Lions Air yang merasa melakukan pembohongan dan penipuan. "Ini harus menjadi perhatian dan ke depan harus ada perbaikan. Kita kesal dibohongin dengan caranya ditawari penerbangan maju tapi ternyata ditipu," katanya. Walikota Solok-Sumbar, Irjal Ilyas mengatakan dirinya sangat kecewa dengan pelayanan Lions Air . Padahal, dirinya akan menghadiri acara nasional Rakernas APEKSI di Palangka Raya.Tapi semua terganggu karena jadwalnya tidak sesuai. Dia mengaku rugi akibat kejadian ini karena ada transaksi yang gagal. (VIN)

Tak Seorang Dokter Bersedia Tangani Bayu SETIAP hari Nenek Bayu, Painten (55) serta kakeknya, Suparman (56) ikut merawat Bayu. Nenek bayu menjelaskan bahwa sudah 5 rumah sakit yang ada di Medan, mereka datangi. “Cucuku ini diobati, mulai dari Rumah Sakit Materna, Elisabeth, Latarsia, Gleeneagles (sekarang RS Colombia). Terakhir di RSUD dr. Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi," katanya. Menurut sang Nenek, tidak seorangpun dokter yang bersedia menanganinya, karena kata dokter di sejumlah rumah sakit itu, cucuku ini korban malpraktek saat dilakukan operasi daging tumbuhnya. Akibatnya, penyakit lain datang. "Kata dokter, sarafsarafnya mulai dari pinggang ke bawah mengalami kerusakan hingga terjadi penyempitan ginjal," tandas Painten. Selama 8 tahun lamanya menderita, ternyata kemauan belajar Bayu cukup tinggi. Walaupun kondisi kesehatan Bayu demikian, sekarang Bayu mengecap pendidikan sudah kelas VI SD. "Kalau Bayu sekolah kami gendong. Di sekolah Bayu hanya duduk mulai dari jam belajar hingga selesai. Daya tangkapnya tetap tinggi dalam hal mencerna pelajaran di sekolah," sambung Edi Terkait masalah dugaan mal praktek ini, oknum yang bernama Agus Indra dan Ainal yang kabarnya hanya perawat yang

Rp15 juta. Tapi sekarang Agus menghindar dan tidak pernah kelihatan lagi," timpal Edi. Edi menilai “uang bantuan“ itu tidak seberapa ni-

bekerja di Rumah Sakit Dr. Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi, tidak berhasil ditemui untuk dimintai keterangannya. Direktur Rumah Sakit Dr. Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi, dr.H. Nanang Fitra Aulia Sp.PK saat ditanyai mengaku sama. "Jangan kan wartawan, saya-pun selaku pimpinannya susah menjumpai dia. Bolakbalik dilayangkan surat untuk menghadap, tak diindahkannya. Kalau sampai besok dia (Agus) tak datang juga, maka dirinya dijatuhkan sanksi adminstrasi bila perlu kami usulkan pemecatan karena telah melakukan tindakan medis terhadap seorang pasien yang bukan merupakan kewenangannya," tegas dr. H.Nanang. Menurut dr. Nanang, tindakan medis yang dilakukan Agus jelas sudah masuk dalam kategori tindakan Mal Praktek. "Itu sudah jelas Mal Praktek. Dalam Undang-Undang Kesehatan diatur bahwa yang berhak melakukan tindakan operasi terhadap seorang pasien adalah dokter bedah. Tidak dibenarkan seorang perawat melakukan tindakan operasi. Kalau dilakukan maka itu sudah disebut Mal Praktek," jelas dr. Nanang yang mengaku baru mengetahui ternyata selain Agus, Ainal juga turut terlibat bersama Agus melakukan tindakan operasi terhadap Bayu.

lainya bila dibandingkan 8 tahun secara terus keluarga yang tergolong pra sejahtera itu berusaha mengobati Bayu. Bila dihitung hingga seka-

Soal bagaimana sanksi internal, Pertama, karena tindakan tersebut dilakukan di luar rumah sakit ini, tetap sanksi administrasi dulu yang akan kami jatuhkan, setidaknya yang bersangkutan akan mendapat penundaan kompetensi dalam hal status keperawatannya. Kedua, karena oknum yang bersangkutan adalah seorang perawat, maka kami masih menunggu proses dan tindakan apa dahulu yang akan diterapkan oleh PPNI (Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia) Cabang Kota Tebingtinggi, dari situ akan menjadi acuan bagi kami. Seandainya yang melakukan Mal Praktik itu adalah dokter, maka IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang menanganinya. Bisa saja nanti PPNI akan mencabut status atau izin keperawatannya. Ketiga, proses hukumlah yang bakal menjeratnya, sebab Mal Praktek itu adalah tindakan pidana Demikian keterangan dr. Nanang Terkait masalah proses hukum, laporan korban Mal Praktek ini sedang ditangani kepolisian setempat. Petugas masih memeriksa keterangan dari orang tua Bayu dan keluarganya. "Laporan orang tua korban sudah kita terima dan petugas baru memeriksa keterangan dari yang bersangkutan," tandas petugas Sat Reskrim Polres Tebingtinggi. (SRIK/RS)

rang, sudah lebih ratusan juta uang yang mereka keluarkan hanya untuk mengobati Bayu. “Bahkan tanah sudah kami jual, rumah pun kami ga-

daikan, tetap saja Bayu tak kunjung sembuh, ini penyebabnya kami kira karena gara-gara salah operasi," kata Edi lagi. (SRIK/RS)

Usai Saksikan Sidang Pengacara Dipukul MEDAN - Ishakrudianto seorang pengacara mengalami pemukulan ketika menjalankan profesinya di PengadilanNegeri Medan, Rabu. Dia dipukul oleh salah seorang pengunjung sidang bernama Khairul Abdar alias Dadang (40), Jalan Sidorukun No 78 Krakatau Medan Timur. Peristiwa berawal ketika, Ishakrudianto

usai menyaksikan persidangan keluarga dari rekannya Agus Susilo yang tersandung kasus perbuatan tidak menyenangkan di Pengadilan Negeri. "Tiba-tiba, Chairul Abdar alias Dadang menyerang dengan memukul perutku," ujar Rudi di pengadilan. Dalam penuturannya, ketika di luar persida-

ngan, tepatnya disamping mesjid Pengadilan tibatiba saja Chairul Abdar alias Dadang langsung memukul perutku, sambil berkata "ayo kita makan". Tiba-tiba perutku terasa sakit akibat pukulannya dan dengan mengeluh Aku bertanya kepada Chairul Abdar alias Dadang, kenapa kau pukul perutku, dan

mengajak makan, padahal aku tak kenal dengannya. "Masalahnya, aku tak kenal dia dan selain itu kalau dia memang mau berkenalan bukan memukul gitu," kata korban. Akibat pemukulan tersebut, Ishak sempat mual. Lebih lanjut, kata sang pengacara ini segera membuat pengaduan kepada kepolisian.(FR/BBS)

Kota Medan Jadi Tempat Latihan Antiteror MEDAN - Setelah sukses menjadi tempat latihan anti teror gabungan TNI/ Polri baru-baru, Kota Medan kembali menjadi tempat latihan anti teror gabungan TNI dengan Tentara Diraja Malaysia, yakni Malaysia-Indonesia yang meliputi Darat Samudra dan Angkasa (Malindo Darsasa) 8AB 2013, direncanakan digelar pada bulan Juni 2013 ini. Hal ini diketahui ketika sejumlah petinggi dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) Jakarta mengunjungi Balai Kota Medan, Rabu. Petinggi dari Mabes TNI ini dipimpin oleh Brigjend TNI (Mar) Buyung Lalana, didampingi Danyon Marinir Bela-

wan, petinggi AU dan petinggi TNI lainnya, diterima oleh Sekda Medan Ir Syaiful Bahri MM didampingi Asisten Adminstrasi umum Ikhwan Habibi Daulay SH. Brigjen TNI (Mar) Buyung Lalana mengatakan, pihaknya telah mendapat perintah dari Mabes TNI untuk menggelar latihan yang nantinya akan melibatkan sebanyak 1.200 personel. Latihan ini merupakan latihan antiteroris gabungan antara TNI dan Tentara Malayasia yang mencakupi latihan didarat laut dan udara yang dinamakan Malindo Darsasa 8AB 2013. Menurutnya, nantinya balai Kota Medan akan dijadikan tempat peninjau Menteri Pertahahan (Men-

han). Sedangkan lokasi sasaran latihan adalah Bandara Polonia, Hotel Aryaduta, Asrama Haji, Gedung PPGT Helvetia, sejumlah lokasi di Belawan dan lokasi lainnya. Sebelumnya latihan, akan digelar bhakti sosial pelayanan pengobatan gratis kepada masyarakat Kota Medan, untuk ini diminta masukan dari Pemko lokasi mana saja menjadi tempat pelayanan kesehatan tersebut “Kita rencanakan latihan ini pada bulan Juni, dan sebelumnya, kita akan melakukan bhakti sosial pelayanan pengobatan gratis kepada masyarakat, untuk itulah perlu adanya dukungan dari Pemerintah Kota Medan, agar pelaksanaan

latihan ini bisa suskes,“ ujar Buyung Lalana. Walikota Medan diwakili Sekda Ir Syaiful Bahri MM, menyambut baik kegiatan ini, dan sebelumnya juga Kota Medan menjadi tempat latihan anti teroris gabungan TNI/Polri yang sudah berlangsung dengan sukses. Untuk itulah pemerintah Kota Medan sangat mendukung dan mensuport latihan ini, dan di ucapkan terima kasih dimana Kota Medan dipilih menjadi tempat latihan gabungan TNI dangan Tentera Diraja Malaysia. “Kami sangat mendukung dan mensuport rencana latihan ini, dan akan memfasilitasi apaapa yang diperlukan.” ujar Sekda. (VIN)


11

KPK POS E D I S I 251 13 - 19 MEI 2013

KRIMINAL

YARA: Penegak Hukum Tak Bernyali Usut Kasus MUQ LANGSA - Melihat apa yang terjadi di Yayasan Dayah Bustanul Ulum YDBU (Madrasah Ulumul Qur'an) Langsa dalam setahun ini sangat memprihatinkan, sepertinya para penegak hukum Langsa tidak punya nyali. YDBU (MUQ) yang seyogyanya mencetak penerus bangsa yang berahklak, saat ini telah disusupi oleh orang -orang yang tidak bermoral. Yayasan yang dibangun dengan pemotongan Dana Bandes, dulunya kabupaten Aceh Timur yang sekarang menjadi tiga kabupaten/ kota, Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur telah dikuasai mafia - mafia tak bermoral. Hal tersebut disampaikan ketua perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Langsa, Mhd Abubakar kepada media, Kamis. Penegak hukum Kota Langsa disamping tidak punya nyali, diduga sudah ada konspirasi dengan pihak-pihak yang ingin menguasi YDBU. Saat polisi sering mengalihkan isu publik menyangkut kisruh yang terjadi, menurut data yang berhasil didapatkan YARA, miliaran rupiah aset yayasan tersebut telah

Ketua perwakilan YARA Langsa Mhd Abubakar dikuasai oknum-oknum mafia antaranya tanah (lahan) di Alur Dua dan lahan sawah. Abubakar menambahkan, saat ini YDBU sedang disusupi beberapa oknum pengurus ormas yang terindikasi ingin menggerogoti dana yayasan. Menurut data yang ada pengurus yayasan terin-

dikasi mengeluarkan dana yayasan di luar prosedur, kepada beberapa orang pengurus. Salah seorang diantaranya ketua V HSJ dengan alasan untuk perjalanaan dinas pada tanggal 12 April 2013. Pihak yayasan juga telah terindikasi mengangkangi undang-undang dan peratu-

ran yang berlaku di negara republik Indonesia. Pengurus saat ini juga telah membentuk Tim gerakan bawah tanah untuk menyingkirkan orang-orang yang loyal terhadap yayasan tersebut. Sayangnya aparat hukum khususnya Polisi sepertinya telah memihak ke satu kelompok. Aktor di balik kisrus di yayasan tersebut tidak pernah tersentuh, malah guru dan santri yang jadi sasaran pemeriksaan Polisi. Pada Kamis (2/5) Polsek Langsa Timur memeriksa dua pengurus Madrasah Aliyah masing - masing T My Ketua Osis, MR wakil ketua. YARA Langsa mengecam keras tindakan Polisi Polsek Langsa Timur. "Yang perlu diperiksa seharusnya pihak yayasan, bukan siswa (santri), apalagi dalam pemeriksaan itu, para santri tidak didampingi oleh gurunya di ruang pemeriksaan," kata Abubakar. Ini sangat jelas, guru dan santri yang dijadikan tumbal oleh pihak yayasan untuk memuluskan aksinya menghancurkan dan menggerogoti uang yayasan. Artinya Polisi dan pihak-pihak yang terkait di Kota Langsa tidak mampu membersihkan YDBU/MUQ dari mafia - mafia. Demikian Mhd Abubakar. (YANTO)

SUMUT

Petugas Lantas Tangkap Pemilik Ganja TEBINGTINGGI - Muhammad Irfan Purba alias Irfan (30) warga Kampung Dalam Paya Kuruk Kelurahan Brohol Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi ditangkap petugas Satuan Lalulintas Polsek Dolok Merawan karena kedapatan membawa 7 amp ganja kering. Tersangka ditangkap saat sedang berada disebuah kedai tepat di depan Polsek Dolok Merawan jalan lintas Tebingtinggi - Pematang Siantar, Kabupaten Serdang Bedagai. Saat itu, Minggu (5/5), tersangka terlihat gugup saat melihat seorang anggota Polantas berjalan menuju ke kedai tersebut. Tiba-tiba tersangka dengan cepat membuang bungkusan yang dipegangnya. Polisi Lalulintas tersebut mencurigai tersangka kenapa tiba-tiba membuang sesuatu. Setelah dipungut ternyata bungkusan itu berisi ganja. Saat diperiksa petugas, tersangka juga menyerahkan bungkusan ganja yang disimpannya di kantong celana. Sehingga jumlah ganja yang ditemukan dari tangan tersangka

sebanyak 7 amp. Saat diperiksa di Sat Narkoba Polres Tebingtinggi tersangka mengaku, dirinya baru kembali mengunakan narkoba jenis ganja, sebab sudah lama ia tidak menghisap barang haram tersebut. “Aku cuma memakai saja, dulu memang sering ngisap ganja, tapi entah kenapa aku kepingin lagi. Ganja aku dapat dari wanita tua biasa orang menyebutnya Nyai warga Pondok Seng Desa Sipispis, 7 amp itu aku beli Rp50 ribu,” terang tersangka. Kapolres Tebingtinggi melalui Kasubbag Humas AKP Ngemat Surbakti membenarkan penangkapan tersangka. “Tersangka tertangkap tangan sedang membawa ganja, pada saat itu tersangka membuang bungkusan yang didalamnya terdapat ganja, lalu anggota sat lantas Polsek Dolok Merawan yang merasa curiga dengan gerak-gerik tersangka memeriksanya dan ternyata tersangka membawa 7 amp ganja siap pakai,” ucap Kasubbag Humasa AKP Ngemat. (SRIK/RS)

Pemilik Kios Pasar Melati Main Paksa DELITUA – Mak Meta (35) warga Jalan Asanam 4 dekat pajak Helvetia resah, karena kios dirusak oleh pemilik kios Eric Sembiring (40) warga perumahan Puri Medan, di pajak Melati, Minggu lalu. Informasi dihimpun awak media ini, Mak Meta didatangi Eric pemilik kios pada, Rabu, memberitahukan bahwa pembayaran kios sebesar Rp 30.000,000,

harus segera dibayar. Mak Meta tidak punya uang sebesar itu. Pemilik kios langsung merusakan kios Mak Meta dan melempar barang jualan Mak Meta keluar. Masalah ini, Mak Meta membuat pengaduan ke Polsekta Delitua pada Selasa. Kapolsek Delitua AKP B Marpaung saat dikomfirmasi membenarkan dan kasusnya masih dalam proses. (CERIA)

Bawa Sabu, Mantan Satpam Diadili

Bandar Sabu di STM Hilir Bebas DELISERDANG - Peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, menurut informasi yang diterima melalui masyarakat sungguh sangat memprihatinkan. Selama hampir tiga tahun praktek peredaran narkoba di Kecamatan itu terlihat semakin liar. Masyarakat mempertanyakan keseriusan

aparat kepolisian, khususnya jajaran Polres Deli Serdang dalam membasmi Narkoba. Informasi yang dihimpun dari seorang sumber, Selasa (7/5), bandar sabu berinisial A (37) yang berdomisili di Dusun-I Desa Limau Mungkur, Kecamatan STM Hilir, Kab.Deli Serdang tepatnya di sekitar lokasi peternakan ayam, sudah hampir selama 3 tahun menjalankan bisnis

haram itu. Bahkan hingga saat ini perbuatannya tidak pernah dijamah hukum. Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, warga telah berupaya melaporkan kepada pihak yang berwajib, namun yang bersangkutan tak pernah ditangkap. "Malah sebaliknya pelaku pernah menumbalkan anggotanya (kurirnya) ditang-

kap polisi, sedangkan pelaku yang merupakan bandar sabu itu semakin melenggang bebas,” sebutnya. Leluasanya bandar sabu di STM Hilir khususnya di Desa Limau Mungkur itu telah membuat masyarakat resah. Masyarakat berharap pihak kepolisian meninidak pelaku yang terbilang kebal hukum itu. (DIZ)

AKSI CUNGKIL JOK KERETA BERTAMBAH

Polisi Cuma Bilang “Masih Dilidik” TEBINGTINGGI - Aksi curas dengan modus operandi mencungkil jok sepeda motor (kereta-red) kembali terjadi di wilayah hukum Polres Tebingtinggi. Kali ini korbannya Septiana Sari (27) warga Kompleks Griya Bulian Permai blok A Kelurahan Pinang mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi, Senin. Wanita yang sehariannya bekerja sebagai honorer di Kantor Pengadilan Agama ini, menderita kerugian sebesar Rp25 Juta. Mengutip keterangan Septia Sari (korban-red), saat membuat laporan di SPK, persis pukul 10.00 Wib dirinya mendatangi BRI Jalan Sutomo, untuk mencairkan dana sebesar Rp25 Juta. Usai mengambil uang tersebut, selanjutnya korban memasukkannya ke dalam bagasi sepeda motor Vario No. Pol BK 2938 NAA. Lalu korban menuju Kantor Pos Tebingtinggi dengan niat akan mencairkan wesel pos. Tanpa curiga dengan keadaan sekelilingnya, korban memarkirkan kenderaannya dan masuk ke dalam kantor pos. Namun saat melihat keluar, korban memergoki seorang yang tidak dikenalnya memegangi sepeda motornya. Korbanpun berlari keluar ruangan, namun terlambat. Tempat duduk (jokred ) sepeda motornya telah terbuka dan bungkusan berisi uang sebesar Rp25 juta telah dibawa kabur pelaku. Pasca kejadian korban dengan ditemani warga, membuat laporan ke SPK Polres Tebingtinggi dan telah mengantongi LP/ 243/V/ 2013/SPKT TT. Kapores Tebingtinggi, AKBP Andi Rian Djajadi SIK, melalui Kasubbag Humas Polres Tebingtinggi

membenarkan menerima laporan korban pencurian dengan pemberatan, dan kasus ini masih dalam lidik pihak Kepolisian setempat. Aksi kriminal dengan modus mencungkil jok bukanlah hal yang dianggap enteng. Dalam kurun waktu enam bulan ini, kasus dengan modus operandi yang sama, terus mengisi daftar korban yang membuat pengaduan di SPK Polres setempat. Ironisnya pengungkapan kasus tindak pidana ini lambat dan nyaris tidak terekspose, sepertinya aparat kepolisian setempat mulai malas mengasah kemampuannya untuk “usut-ungkap” kasus per kasus tindak kriminal sekelas jambret. Alasan masih dalam lidik, juga sering disuarakan pihak kepolisian setempat akhirnya memaksa sejumlah elemen masyarakat untuk ang-

kat bicara. Aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Tebingtinggi, Selamat Riadi Kasidi, yang ditemui koran ini mengatakan, sepertinya ada mata rantai yang putus dalam upaya pengungkapan kasus tindak pidana “perampokan“ dengan modus operandi ini. “Bukan bermaksud mengajari. Bila saja petugas yang diberi wewenang menangani kasus ini menelaah kembali catatan kriminal sejumlah pelaku tindak pidana dengan “gaya main“ yang sama. Dalam mengungkap sebuah kasus tidak pidana, pimpinan satuan sebaiknya tidak cuma memodali bawahannya dengan selembar sprint (surat perintah -red) dan sepenggal pesan singkat “pandai-pandai-lah kalian dalam menjalankan tugas“.

Timbul pertanyaan “apakah ini cukup untuk mengungkap kasus yang mungkin mempertaruhkan nyawa si-penerima perintah ?,“ sambung Selamat Riadi. Ditambahkannya lagi, tingkat kerawanan aksi kriminal dan penyalah gunaan narkotika di Kota Tebingtinggi belakangan ini terasa semakin meningkat. Rasa ketidak-nyamanan dan ketidak pedulian warga sepertinya juga sama. Sudah saatnya peran serta semua elemen masyarakat dilibatkan dalam menjaga dan meningkatkan sistem kamtibmas dan mengembalikan rasa kepercayaan warga akan pentingnya keberadaan petugas kepolisian berseragam atau tidak hadir di tengah masyarakat, bukan sebaliknya menganggap oknum polisi sebagai sosok yang menakutkan. (SRIK/RS)

TEBINGTINGGI - Terdakwa Muhammad Eko Andriano als Koko (31) Warga Jalan Ir H Juanda Kelurahan Sri Padang Kota Tebingtinggi, kini duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tebingtinggi Deli, didakwa atas kepemilikan narkotika, Selasa. Dalam nota dakwaan Jaksa Penuntut Umum Marco Lumban Batu SH dihadapan majelis hakim yang diketuai hakim Tommy Manik SH didampingi Novarina SH dan Twis Retno SH, membacakan dakwaannya yang isinya menjelaskan persis pada Minggu (16/12) sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa diciduk di Kawasan Paya Bagas Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Serdang Bedagai, persis di samping Pabrik PTPN III Kebun Rambutan. Seperti yang pernah diberitakan pe-

nangkapan Mantan petugas Satuan Pengamanan (Satpam-red) ini merupakan pengembangan petugas Resmob Detasemen B Kota Tebingtinggi, pasca penggeledahan sebuah rumah kos-kos-an di kawasan Jalan Bani Hasyim. Terdakwa terduga sebagai pemasoknya, di TKP petugas menemukan sebuah alat pengisap, timbangan, HP dan sebuah kemasan plastik transparan. Dihadapan petugas ketika itu, Eko membantah sebagai pengedar sabu. Sementara barang bukti yang disita dari tangan tersangka di akuinya adalah “barang haram“ milik rekannya yang bernama Edi alias Iwan (DPO) warga Kota Medan. Terdakwa dijerat pasal 114 ( 1 ) dan Pasal 112 ( 1 ) UURI Nomor 35 Tahun 2012. (SRIK/RS)

Furkan Diculik, Istri Diperkosa MEDAN - Empat pelaku penculikan terhadap korban Furkan Nurdin (36) warga Jalan Pantai Buaya Komplek Pantai Sijambu Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat ditangkap Sat Reskrim Polresta Medan, Rabu (7/5) dinihari. Penculikan itu diduga karena hutang piutang masalah sabu-sabu. Keempat pelaku penculikan yang diringkus, Ridwan (43) warga Jalan Ambai No 31 Medan Tembung, Deni Syahputra Lubis (32), Iwan Setiawan (43) keduanya warga Jalan Karya Pelita Tembung dan Izra'I (36) Jalan Pimpinan Gang Amal Medan Perjuangan. Deni ditangkap di Penginapan Citra, Jalan Aksara Medan. Iwan dan Izra'i ditangkap di lokasi penyekapan korban, sedangkan Ridwan ditangkap di rumahnya. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 unit HP dan slip bukti transfer uang. Penculikan itu sendiri terjadi, Rabu (7/ 5) sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Binjai KM 14 perumahan Padang Hijau Medan. Selanjutnya korban dibawa ke rumah salah satu pelaku di Kawasan Tembung. "Tersangka menculik korban di kawasan rumah korban. Selanjutnya dibawa ke salah satu rumah tersangka dan korban disekap serta dilakban dan dipukuli," kata Kasat Reskrim Polresta Medan Yoris Marzuki, Rabu sekira pukul 10.00 Wib. Selanjutnya, pelaku meminta tebusan uang sebesar Rp20 juta kepada istri korban. Uang tersebut merupakan janji korban kepada pelaku untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 Ons. "Para tersangka meminta tebusan sebesar Rp20 juta," jelas Yoris. Motif penculikan itu sendiri, lanjut Kasat, bermula karena pelaku sakit hati kepada korban. Pasalnya para tersangka telah memberi uang kepada Furkan untuk membeli sabu-sabu 1 Ons tapi sampai

waktu yang dijanjikan barang haram itu belum sampai juga. "Para pelaku menganggap kalau telah ditipu makanya mereka melakukan penculikan," ungkapnya. Mendapatkan kabar kalau suaminya diculik, istri Furkan, NA (23) mencoba mentransfer Rp11 juta. Setelah mentransfer uang, NA dihubungi kembali oleh seorang pelaku Deni untuk menjumpai suaminya di tempat penginapan di Jalan Aksara. "Di sana saya diperkosa dua kali. Dia mengancam pakai pisau dan bilang akan membunuh suami saya jika saya menolak," aku NA. Kasus penculikan ini terungkap setelah Deni meninggalkan NA di hotel sendiri. Disitulah NA mengadu ke Polresta Medan. "Saya melapor ke Polresta Medan," ujarnya. Namun, tudingan pemerkosaan ini dibantah Deni. Dia berdalih hanya mengantarkan NA ke penginapan karena perempuan itu tak tahu mau ke mana. "Memang saya yang bayar penginapannya Rp120 ribu, tapi saya nggak ngapa-ngapain. Saya langsung pulang," aku Deni. Deni juga mengaku sudah dua kali membeli sabu-sabu kepada Furkan. "Ini mau yang ketiga," tudingnya. Namun, Furkan membantah tudingan Deni. Dia mengaku tidak berutang dan tidak berbisnis sabu-sabu. Pengakuan para korban dan tersangka masih ditelusuri polisi. Mereka mendalami kasus pemerkosaan terhadap istri korban maupun bisnis narkoba yang dituduhkan tersangka kepada korban. "Semua masih kita kembangkan. Pemerkosaannya masih kita selidiki. Terkait tudingan bisnis narkobanya sedang kita koordinasikan dengan Satuan Reserse Narkoba," jelas Yoris, seperti dikutip Starmedia. (FR)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 251 13 - 19 MEI 2013

LIPSUS

'Jenderal' Polwan Gadungan

DUKUN Aswong menggandakan “Uang” Rp1,2 Triliun. Uang berbundel-bundel ‘berjejalan’ di sebuah koper berwarna hitam. Uang yang masih terbungkus plastik dan bersegel itu terdiri dari pecahan rupiah Rp50 ribu dan Rp100 ribu. Namun ada pula yang berjenis mata uang asing seperti riyal (Arab Saudi), yuan (China), serta dolar Amerika Serikat, Singapura, dan Brasil. Sepintas, uang-uang itu terlihat asli. Kertasnya berkualitas tinggi. Namun, bila diperhatikan lebih dekat, uang itu ternyata palsu alias upal. Jumlahnya mencapai 59.847 lembar. Bila dihitung dengan kurs saat ini, totalnya mencapai Rp1,2 triliun. Ini merupakan jumlah upal terbesar yang berhasil diamankan polisi. Upal superjumbo itu diangkat dari sebuah bungker milik Nuriyah, warga Kampung Legok Muncang Kelurahan Cipaku, RT 02/RW 15 Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), pada Minggu 28 April 2013. Barang bukti itu ditunjukkan Kapolresta Bogor AKBP Bahtiar Ujang Purnama dalam jumpa pers di Mapolresta Bogor, Jalan Kedunghalang, Selasa, 30 April 2013. Dukun aswong Nuriyah, yang bernama asli Umriyah pun kini harus merasakan dinginnya lantai penjara di Rutan Polsek Bogor Selatan. Namun ia membantah upal Rp1,2 triliun itu miliknya. Koper berisi upal itu, kata Nuriyah, adalah titipan seseorang bernama Aswong. Ia belum pernah melihat isi koper tersebut karena tidak pernah membukanya. Aswong yang berusia 70-an tahun berpesan kepada Nuriyah agar kopernya tidak diotak-atik. “Katanya berisi uang peninggalan sejarah,” elak Nuriyah saat ditemui di Mapolresta Bogor. Polisi kini masih memburu Aswong dan Yozef Uang, suami siri Nuriyah yang diduga menjadi otak jaringan upal itu. Nuriyah sendiri sesungguhnya adalah residivis kasus upal. Sekitar tahun 2009, perempuan 56 tahun itu pernah dipenjara dalam kasus serupa di Kabupaten Sukabumi. Saat itu, Nuriyah kedapatan menyimpan upal Rp2 juta. Uang itu ‘dicuci’ dengan cara dibelanjakan berbagai kebutuhan. “Modusnya dia belanjakan ke warung-warung dan pasar,” kata Kasat Reskrim Polres Sukabumi, AKP Mirzal Maulana. Rupanya, Nuriyah tidak kapok. Bahkan ia bermain upal dalam partai yang lebih besar. Modusnya juga berubah. Ibu enam anak itu mengedarkan upal dengan modus penggandaan uang. Dalam jaringan Aswong, Nuriyah bertugas membujuk korban agar menanamkan uang dengan janji pengembalian berlipat-lipat. Investasi miliaran itu berupa pembangunan Yayasan Yatim Piatu Asih

Jaya dan beberapa proyek bodong. Untuk melancarkan aksinya, Nuriyah yang kerap dipanggil dengan sebutan Bu Hajah itu juga mengaku sebagai paranormal. Berbagai ritual yang berbau mistis dilakukan Nuriyah. Kepada para korbannya, Nuriyah mengatakan upal itu berasal dari alam gaib. Ia bahkan sesumbar bisa menarik harta karun peninggalan mantan Presiden Sukarno. Ia pun mengklaim Eyang Aswong adalah keturunan bapak proklamator Indonesia itu. Tak tanggung-tanggung, Nuriyah pun berpura-pura sebagai pejabat penting. Ia memajang foto dirinya tengah berbalut pakaian dinas mirip gubernur. Ia juga berpose dengan pakaian dinas jenderal polisi lengkap dengan tanda bintangnya. Foto-foto itu, juga aneka perangkat ritual Nuriyah, telah disita polisi. “Itu anak saya yang iseng,” kata Nuriyah mengomentari fotonya berseragam gubernur dan jenderal polisi itu. Polisi belum mempunyai perkiraan berapa jumlah korban jaringan Aswong ini. Yang pasti korbannya tidak cuma berasal dari Bogor, tetapi juga tersebar di Sukabumi bahkan Jakarta. Seorang warga Legok Muncang menuturkan, sangat banyak tamu yang berkunjung ke rumah Nuriyah. Ia dan warga lainnya pun lama-lama tidak heran dengan mobil-mobil mewah yang parkir di rumah berlantai dua tersebut. Kadang-kadang, para ‘klien’ Nuriyah itu baru pulang tengah malam. Para korban rata-rata sudah menyetor Rp350 juta sampai Rp900 juta pada Nuriyah. Uang asli yang berhasil dikumpulkan Nuriyah mencapai Rp2 miliar. Parahnya, orang yang diperdaya Nuriyah sebagian merupakan kalangan terdidik. “Korban yang hampir Rp1 miliar itu sarjana hukum lo,” ujar Kapolsek Bogor Selatan AKP Arif Gunawan. Salah satu korban Nuriyah adalah Mahmuri (50-an tahun). Lakilaki yang akrab disapa Muri itu mengenal Nuriyah setelah diajak temannya ke Legok Muncang beberapa tahun lalu. Ia mendengar Nuriyah ingin membangun yayasan. Sebagai seorang pemborong instalasi listrik di Jakarta, Muri pun terbujuk omongan Nuriyah. Awalnya, Nuriyah meminta uang Rp10 juta kepada Muri. Namun, uang yang diminta semakin banyak. Muri dimintai uang Rp200 juta dengan janji akan dikembalikan dua kali lipat. Total uang yang sudah disetorkan Muri mencapai Rp350 juta. Modal itu berasal dari pinjaman bos tempatnya bekerja. Sebagian lagi dihimpun dari rekan-rekan kerjanya. “Dari Jakarta ke Bogor saya bawa uang Rp150 juta pakai celana pendek dan motor. Takut dirampok,” ujar Muri. Namun, proyek yayasan Nuriyah itu

ternyata tidak juga dimulai. Janji pengembalian uang berlipat pun diulurulur. Akibat menanggung utang, Muri terpaksa menjual rumahnya di Tegal. Sertifikat tanah milik mertuanya pun disita oleh bank. Ia bahkan dilaporkan ke polisi oleh teman-temannya. Demi mendapatkan kembali uangnya, Muri rela menginap di musala hingga kebun di sekitar rumah Nuriyah sejak awal 2012. Ia juga bekerja di rumah Nuriyah sebagai jongos (pembantu). Karena selalu diteror, istrinya pun akhirnya menyusul ke Legok Muncang. “Akhirnya saya mengontrak di sini,” ujar Muri. Dari Muri pulalah awal terbongkarnya kedok penipuan Nuriyah. Beberapa hari sebelum rumah Nuriyah digerebek, Muri sempat meminta uang kepada ‘majikannya’ itu untuk membeli beras. Setelah merengekrengek, akhirnya Muri diberi uang Rp100 ribu. Muri curiga karena uang itu lebih tipis dibandingkan uang asli. Pun uang itu terasa halus saat diraba. Muri akhirnya memberanikan diri melapor ke Ketua RW, Anim Miharja. Anim lantas melapor ke Babinkamtibmas Cipaku. Rabu 24 April, jajaran Polsek Bogor Selatan berkoordinasi di kantor Kelurahan Cipaku untuk menggerebek Nuriyah. Muri mengaku tidak tahu dari mana upal milik Nuriyah. Namun, katanya, Nuriyah sering melakukan perjalanan dari Bogor ke Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu, terdapat sebuah kelenteng Cina, Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa. Di situ, Nuriyah menjalankan praktik ‘bayar pajak’ kepada Dewi Kwan In dan penguasa laut selatan, Nyi Roro Kidul. Lalu, Nuriyah mengambil beberapa kardus dan peti plastik di gudang rumahnya di Pelabuhan Ratu. Cerita Nuriyah, kardus dan peti itu berisi uang dan emas balok. Barang-barang itu diangkut ke Bogor dengan dua buah mobil Toyota Avanza. “Yang ada di kardus itu katanya duit dolar,” cetus Muri. Rabu 1 Mei 2013, petugas gabungan Reskrim Polsek Bogor Selatan dengan Reskrim Polresta Bogor polisi meluncur ke rumah Nuriyah di Pelabuhan Ratu. Mereka menyita mobil Toyota Camry, kuningan bertuliskan “LONDON” seberat 1 kg, jenglot, dan dua buah keris. Polisi juga memeriksa gudang yang ternyata bungker itu. Namun, mereka gagal membukanya karena tak membawa peralatan. Di kantor polisi, Nuriyah membenarkan dirinya seorang paranormal. Ia bahkan menekuni profesi itu sejak umur 15 tahun. ‘Klien’-nya mulai dari pejabat hingga artis. Uang miliaran yang masuk ke kantornya merupakan imbalan dari tamu-tamunya yang datang untuk memperoleh kepopuleran maupun jabatan. (TIM)

IBU RUMAH tangga bernama Hj Umriyah alias Nuriyah (46), warga Kampung Legok Muncang, Kelurahan Cipake, RT 02/15 Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, ditangkap karena mengedarkan uang palsu Rp1,2 triliun. Tersangka mengaku sebagai polisi wanita (Polwan) berpangkat jenderal dan gubernur. Barang bukti nominal triliunan rupiah itu disita polisi dari satu koper besar (tas travel) berisi 59.847 lembar upal pecahan mata uang asing dan rupiah. Mata uang asing yang ditemukan yakni real Brasil, Yuan, dan dollar Singapura. Selain menangkap Nuriyah, polisi juga sedang memburu tersangka lain Eyang Aswong dan Absah. “Kami masih kembangkan kasus ini dengan terus memburu kedua tersangka lain yang diduga merupakan otak pelakunya,” kata Kapolres Bogor Kota, AKBP Bahtiar Ujang Purnama. Bahtiar menuturkan, kasus ini terungkap setelah warga melaporkan telah menerima selembar upal pecahan Rp100 ribu dari Nuriyah. Ibu rumah tangga itu kemudian diringkus bersama barang bukti upal Rp1,2 triliun oleh petugas Polsek Bogor Selatan dan tim Buser Reskrim Polres Bogor Kota di rumahnya di Kampung Legok Muncang. Disita juga sertifikat emas dari Bank Swiss yang menyebutkan bahwa upal tersebut adalah asli. “Di rumah tersangka itulah kami temukan koper yang berisi uang palsu mata uang asing dan rupiah. Jika dirupiahkan nilainya lebih dari Rp1,2 triliun,” terang mantan Kapolres Purwakarta ini. Nuriyah berkilah, puluhan ribu lembar upal tersebut diterimanya dari Eyang Aswong dan Absah yang kini masih buron. “Mereka (Eyang Aswong dan Absah) mengaku kepada saya bahwa itu uang gaib,” kilah Nuriyah. Namun, polisi tak percaya begitu saja. Berdasarkan catatan kepolisian, Nuriyah merupakan pemain lama. Dia pernah ditangkap oleh petugas Polres Sukabumi dengan kasus yang sama dan divonis penjara satu tahun. Nuriyah sudah menjalankan aksi kriminalnya sejak tahun 2009 de-

ngan wilayah operasi antara lain Cianjur, Sukabumi, Bogor, Jakarta, dan Tangerang. Hasil kejahatannya itu, Nuriyah dan suami telah memiliki aset bernilai Rp3 miliar lebih dalam bentuk tanah dan rumah di Bandung, Bogor, dan Jakarta. “Kami menduga tersangka memiliki jaringan yang kuat karena walau sudah terhenti lama sepak terjangnya masih hebat,” ujar Bahtiar. Bahtiar menjelaskan, penggandaan upal merupakan modus tersangka untuk menggaet korbannya. Upal ini juga kerap digunakan tersangka untuk bertransaksi dengan beberapa pedagang di Kota Bogor. Nuriyah setiap menjalankan aksinya mengaku sebagai anggota polwan berpangkat jenderal. Dia bahkan memasang foto dirinya berseragam lengkap perwira tinggi sambil memegang tongkat komando di tangan kirinya. Selain itu, Nuriyah juga memasang fotonya berseragam pakaian gubernur lengkap dengan topi dan emblemnya. Foto-foto berukuran besar itu dipasang tersangka di rumahnya. Di hadapan petugas, pelaku sempat mengelak jika dituduh sebagai pengedar uang palsu. Ia juga mengaku jika foto dirinya yang menggunakan seragam Inspektur Jenderal dan Gubernur hanya untuk kenangkenangan saja. "Saya cuma iseng saja mas, biar mereka yang mau menggandakan uang dan masyarakat percaya saya punya uang banyak," katanya. Lebih lanjut ibu empat anak ini mengaku sempat di penjara pada 2010 di Sukabumi dalam kasus uang palsu. "Saya ditahan 1 tahun, karena kedapatan menyimpan uang palsu, terus setelah bebas saya tergiur lagi dengan bisnis ini karena untungnya besar," katanya “Itu dilakukan untuk meyakinkan calon korbannya agar tidak terkesan kena tipu oleh tersangka,” kata Kasat Reskrim Polres Bogor Kota, AKP Didik Purwanto. Demi mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 245 KUHP junto pasal 36 ayat 2 dan 3 UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (FR/BBS)

Kronologis Pengungkapan Kasus MABES Polri melaporkan kronologis pengungkapan kasus uang palsu (Upal) yang terjadi di Kampung Legok Muncang, Kelurahan Cipaku, Bogor Selatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri Brigjen Pol. Boy Rafli Amar mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil mengusut perkembangan hasil penyelidikan atas kejadian tersebut. “Saksi diperiksa 6 orang saksi ahli dari bank Indonesia (BI) dan saksi ahli dari BI Jakarta. Diduga uang tersebut untuk aksi penggandaan uang untuk meyakinkan korbannya,” terangnya, Senin. Kronologis kejadian itu, bermula dari saksi korban bernama Muri (bekerja sebagai pembantu di rumah tersangka) yang merupakan korban penipuan dan penggandaan uang

oleh tersangka bernama Hj. Umriyah. Kemudian, saksi korban meminta uang kepada tersangka untuk makan keluarga saksi, lalu diberikan uang satu lembar Rp100.000. Namun, saksi korban curiga dengan uang yang diberikan oleh tersangka. Uang tersebut langsung diberikan kepada Ketua RW setempat dan meneruskan kepada Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) Polri dan pejabat Kelurahan. Lalu dilakukan pendalaman dan membawa uang tersebut ke Bank BRI di Jl. Pahlawan dan dinyatakan awal sebagai uang palsu. Polri kemudian melakukan pemeriksaan di rumah tersangka dan menemukan sejumlah barang bukti berbagai uang pecahan palsu. (FR/BBS)

Jadikan Daerah Sebagai Target Uang Palsu PASCA penangkapan UM alias Nuriyah (46) pengedar uang palsu (upal) senilai Rp1,2 triliun di Bogor, Jawa Barat pekan lalu, Mabes Polri meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya pengedar upal menjadikan daerah-daerah sebagai target peredarannya. “Kita berharap masyarakat berikan bantuan informasi. Karena biasanya pelaku pengedar uang palsu melakukannya di daerah-daerah, di kawasan yang masyarakatnya tidak begitu peduli,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar, Senin. Menurut Boy, peredaran uang palsu sangat rentan bagi aktivitas pereknomian yang dimanfaatkan oleh orangorang yang sengaja bertransaksi dengan yang palsu. Polri juga terus berkoordinasi dengan pihak Bank Indonesia (BI). Selain itu, masyarakat juga diminta waspada terhadap tawaran dari pihak tertentu yang mengaku bisa menggandakan uang. Karena praktek ini masih belum bisa dipahami secara

baik oleh masyarakat. “Kalau (upal) itu ditawarkan orang yang tidak berkompeten, itu bagian dari pemalsuan. Jadi kalau ada yang menawarkan, sebaiknya lapor ke polisi,” pintanya. UM alias Nuriyah ditangkap bersama 59.847 lembar uang palsu senilai Rp1,2 triliun. Upal itu berupa 50.549 lembar mata uang Brazil, Singapura dan Tiongkok. Selain itu ada 1.718 lembar rupiah pecahan Rp100 ribu, serta 7.000 lembar. Selain mata uang palsu, petugas Polresta Bogor juga menyita plat sertifikat dari Bank Swiss yang terbuat dari tembaga. (FR/BBS)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 251 13 - 19 MEI 2013

Rahudman: Adipura Jadi Inspirasi Peroleh Prestasi Lebih Tinggi MEDAN - Walikota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM, mengatakan Adipura kategori kota metropolitan yang diraih Kota Medan pada tahun 2012 akan menjadi inspirasi sekaligus motivasi untuk memperoleh prestasi yang lebih tinggi lagi. "Namun, bukan hanya penghargaan yang ingin diraih, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana menjadikan bersih itu sebagai budaya yang melekat di masyarakat. Dan ini menjadi tantangan untuk mewujudkannya,“ ujar Rahudman, Rabu. Hal itu juga, kata Rahudman, disampaikannya pada jamuan makan Dewan Pertimbangan Adipura, kemarin malam, di Grand Aston Hotel Medan. Dikatakan, tahun 2012 Kota Medan meraih penghargaan Adipura kategori Kota Metropolitan. Terakhir, Kota Medan memperoleh Adipura pada tahun 2005. "Penantian selama 7 tahun itu Insya Allah akan berakhiran karena tahun 2013 ini Kota Medan masuk nominator peraih Adipura Kencana. Alhamdulillah berkat konsistensi kebijakan, program dan semanagat membangun kota yang terus meningkat, Kota Medan terpilih sebagai nominator peraih prestasi yang lebih tinggi untuk kota metropolitan besar," ungkapnya. Disadari, sebut Walikota,

perjalanan menuju penghargaan Adipura Kencana sangat berat, karena penilaiaan secara keseluruhan menjadi pertimbangan utama. "Tapi, kami yakin dengan potensi besar yang dimiliki, kami berharap dapat memboyong Adipura Kencana ke Kota Medan," ujarnya. Menurutnya, tercatat dua kali tim Kementerian Lingkungan Hidup datang ke Kota Medan untuk melakukan pemantauan langsung terhadap keseluruhan aspekaspek yang menjadi kretaria penilian. Secara objektif, katanya, Kota Medan terus memperoleh nilai yang positif hingga berada dalam tahap verifikasi oleh Dewan Pertimbangan Adipura. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Adipura, Syahrul Ujud, Kota Medan sangat membanggakan dan sudah paling top dengan nilai bagus, dimana Adipura Kencana ada dimensi dan konsestensi dari ruang waktu, yakni Adipura Kencana diberikan dalam 5 tahun sekali. "Di sini Kota Medan selama tujuh tahun tertinggal, dan berkat kegigihan Walikota Medan Bapak Rahudman melakukan spirit sehingga meraih penghargaan Adipura di 2012. Artinya, Kota Medan sudah menunjukkan kinerjanya yang bagus," katanya. (VIN)

Simpang Kantor Langganan Macet dan Banjir BELAWAN - Bila hujan turun, banjir niscaya terjadi di penjuru Kota Medan. Tak hanya di pinggiran kota, di inti Kota Medan juga terjadi banjir. Seperti di Jalan Kereta Api, Jalan Sutomo, Jalan Gatot Subroto dan juga daerah lainnya. Demikian juga halnya dengan di Simpangkantor. Kemacetan lalu lintas akrab terjadi, apabila hujan turun. Hampir setiap hari kawasan Simpang Kantor, Kecamatan Medan Labuhan terjadi kemacetan dan banjir usai hujan reda. Namun hal itu harus dihadapi tatkala melintasi persimpangan di Jalan Simpangkantor bahkan terkadang antara para pengguna jalan dengan Polantas kerap ribut soal simpang siurnya lalulintas di jalan Simpang tiga tersebut.

Pantauan, Kamis (9/5) usai hujan, tak usah heran simpang kantor langanan banjir. Sehingga banyak para pengguna jalan yang tak ingin terjebak kemacetan. Mereka lebih memilih mencari jalan alternatif ke arah jalan Young Panah Hijau dan jalan Ileng Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan. Sedangkan proyek pembetonan jalan setebal 40 Cm persis di Simpang kantor masih dilaksanakan pihak PU jalan Nasional melalui kontraktornya PT.Waskita Karya. Namun disayangkan, proyek ini malah menimbulkan dampak kemacetan maupun genangan air yang sulit turun. Warga berharap agar proyek pembetonan jalan sepanjang hampir 1 Km agar secepatnya selesai demi lancaranya arus transportasi. (FR)

Aceh Tengah Raih WTP Kelima Kali TAKENGON - Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kem bali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2012. Ini merupakan kelima kalinya Pemkab setempat menerima WTP. Sebelumnya, Aceh Tengah pernah mendapatkan Opini WTP terhadap LKPD berturut-turut selama empat tahun anggaran, yaitu pada

2007, 2008, 2009, dan 2010. Namun untuk tahun anggaran 2011 hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Aceh Tengah tahun 2012 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, Maman Abdulrachman SE MM kepada Wakil Bupati Aceh Tengah, Drs H Khairul Asmara, Rabu (8/5/2013) di Gedung BPK Perwakilan Aceh, Banda Aceh.(SI)

e-KTP Hanya Bisa Sekali Difotokopi MEDAN - Warga Sumatera Utara diingatkan bahwa Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) hanya bisa difotokopi satu kali. Jika dilakukan fotokopi berulang-ulang chip penyimpan data di e-KTP akan rusak, sehingga tidak bisa dibaca komputer. Penegasan tersebut tertuang dalam surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 471.13/1826/SJ tentang eKTP. Surat edaran itu menyebutkan, chip e-KTP juga akan rusak jika didostabler atau dipres. Sinar mesin fotokopi akan merusak nomor induk kependudukan (NIK). Untuk itu, e-KTP cukup difotokopi satu kali, dan sebagai solusinya jika ingin

memperbanyak, fotokopi pertama itu yang digunakan untuk keperluan lainnya. Surat Edaran Mendagri ini ditujukan kepada lembaga keuangan, BUMN, gubernur, bupati, kepala LPNK, kapolri, para pimpinan bank, instansi lainnya, dan masyarakat. Sementara itu, sebagai pengganti e-KTP jika ada keperluan lain pada saat mengurus berbagai syarat yang dibutuhkan, cukup dengan dicatat NIK dan nama lengkap saja, tidak perlu difotokopi. Selain itu, lembaga atau badan usaha diharuskan menyiapkan "card reader" untuk membaca data e-KTP, demikian kata Adrian. (MBS)

SUMUT / ACEH

Pelayanan di Kantor Camat Tg.Morawa Mengecewakan DELISERDANG – Kecamatan Tanjung Morawa yang merupakan tolok ukur bagi kemajuan Kabupaten Deli Serdang, ternyata jauh dari apa yang diharapkan masyarakat. Pasalnya, sejumlah kalangan pemerintahan yang berada di dalamnya sering memberi pelayanan yang mengecewakan. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh KPK Pos baru-baru ini, seorang masyarakat yang ingin mengurus surat-menyurat (administrasi-red) di kantor Camat Tg.Morawa terkendala karena adanya gangguan terhadap fasilitas komputer di ruang operator kantor Camat Tg.Morawa. Akibatnya, seorang warga terhalang mengurus kelengkapan surat untuk menggapai masa depan dalam melamar sebuah pekerjaan di salah-

satu perusahaan swasta di Tg.Morawa. Hasan Basri (23) seorang warga Desa Dagang Kelambir, Senin (6/5) didampingi seorang saudaranya menceritakan kepada KPK Pos tentang kekecewaan mereka. “Selama satu hari kami bertahan menunggu di kantor Camat Tg.Morawa untuk proses administrasi, namun semua itu terkendala hanya sekedar gangguan koneksi jaringan computer. Akhirnya, dari pagi hingga sore kami pun tetap tidak mendapat pelayanan, dan masa depan saya melamar pekerjaan terancam,” ungkapnnya. Sementara itu, seorang pegawai honor bagian operator kantor Camat Tanjung Morawa, Candra, mengungkapkan, gangguan koneksi ini sudah sering kali terjadi di kantor Camat ini. “Bahkan pernah selama satu Minggu ruang operator tidak bekerja karena gangguan koneksi. Hari ini kami pun tidak tahu kapan akan kembali koneksi,” terang Candra kepada KPK Pos lewat ponselnya kemarin sore.

Menurut informasi, tidak hanya Hasan Basri saja yang mengalami kekecewaan. Sejumlah warga Tanjung Morawa yang sedang mengurus Kartu Keluarga dan Kependudukan, hingga berminggu-minggu masih ada juga yang tak kunjung terselesaikan pengurusannya di kantor Camat Tg.Morawa. Pada waktu terpisah, Camat Tg.Morawa Drs. Zainal Abidin Hutagalung saat ingin ditemui KPK Pos di ruang kerjanya, tidak berada di tempat. Ketika dihubungi via ponsel tidak dianggkat. Bahkan di SMS berulangkali tidak ada balasan. Seakan Camat Zainal tidak peduli dengan informasi yang diberikan. Ironisnya, sejumlah petugas yang ada di kantor Camat Tg.Morawa kurang berupaya bagaimana memperbaiki gangguan yang terjadi. Bahkan hingga berita ini naik creak, gangguan koneksi belum juga teratasi. Ketika KPK Pos bertanya apa fungsi dibangunnya antena tower di belakang kantor

Camat beberapa bulan lalu?, namun pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh sejumlah staf yang ada di sana. “Kami tidak tahu mengenai antena itu, dan kenapa koneksi terganggu kami juga tidak tahu, dan terkadang memang sering begitu, jadi kita tunggu aja lah,” ujar Fitri seorang staf Camat dengan santai di ruang kerjanya saat bersama Jamilah selaku Kepala bagian administrasi kependudukan dan Nimbun Barus selaku Kasi Umum. Menurut informasi yang digali awak koran ini, kendala pengurusan administrasi di kantor Camat Tg.Morawa sudah sering dialami masyarakat Tanjung Morawa. Hal ini menunjukkan sistem administrasi di kantor Camat Tg.Morawa kurang berkualitas. Bahkan semacam ini sudah bertahun-tahun terulang, seakan tidak ada pembenahan, dan masyarakat berharap Pemkab Deli Serdang agar peka memperhatikan hal semacam ini. (DIZ)

Walikota Terima Penghargaan Kinerja TPID Terbaik MEDAN - Walikota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM, kembali mendapatkan penghargaan bergengsi di tingkat nasional. Kali ini penghargaan diberikan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia atas keberhasilan Kota Medan sebagai kota dengan pengelolaan inflasi terbaik di Pulau Sumatera. Penghargaan itu diberikan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Prof DR Boediono, dalam Rapat Koordinasi Nasional IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2013 di Hotel Grand Sahid Jaya Jalan Jendral Sudirman Jakarta, Rabu. Selain Medan, Kota Cirebon juga mendapatkan penghargaan yang sama sebagai pengelola inflasi terbaik di Pulau Jawa. Sedangkan Kota Balikpapan, pengelola inflasi terbaik untuk wilayah Timur. Selain tingkat kota, penghargaan ini juga diberikan kepada provinsi yang dinilai sebagai pengelola inflasi terbaik. Untuk wilayah Timur, diraih Provinsi

Nusa Tenggara Timur. Kemudian Provinsi Sumatera Utara, terbaik di Pulau Sumatera yang diterima langsung Gubsu H Gatot Pujonugroho ST. Sementara untuk Pulau Jawa, pengelola inflasi terbaik diraih Provinsi Jawa Barat. Penghargaan Kinerja TPID Terbaik 2012 ini diberikan Wapres didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Gamawan Fauzi, Menteri Pertanian Republik Indonesia Suswono dan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution disaksikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beserta para Gubernur maupun Wali Kota se-Indonesia yang mengikuti Rakornas IV TPID 2013 tersebut. Wapres dalam sambutannya menjelaskan, sejarah dibentuknya TPID ini bermula ketika dirinya masih menjabat Gubernur BIini . Ketika itu TPID hanya dibentuk di beberapa daerah bertujuan untuk mengendalikan harga. Sekarang TPID sudah menjadi lembaga dan institusi baku dan menjadi perangkat perekonomian

yang handal. Apalagi saat ini TPID sudah teerbentuk di 55 provinsi dan kota di seluruh Indonesia. “Saya berharap TPID ini bisa lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Untuk itu TPID harus bisa diperluas lagi sehingga kepala daerah yang belum membentuk bisa membentuk TPID di daerahnya masing-masing. Dengan demikian seluruh kepala daaerah mampu menjaga laju inflasi di daerahnya masing-masing. Apalagi bagi daerah, inflasi tentunya snagat penting terutama dalam menjaga kesejahteraan masyarakatnya,” kata Wapres. Menurut Wapres, inflasi ibarat penyakit yang siap menggerogotinya. Karena itu inflasi ini harus dijaga dan dikendalikan agar tidak sampai menggerogoti. Jadi menjaga dan mengendalikan inflasi itu sangat penting baik pusat maupun daerah. Atas dasar itulah Wapres berpesan, ada beberapa hal yang harus digaris bawahi dalam menyikapi inflasi. Pertama, kata Wapres, bagaimana membuat TPID lebih efektif di daerah. Kedua melakukan intro-

peksi, artinya selalu mencari faktor-faktor apa yang selama ini menjadi kendala seperti masalah struktur maupun monitoring follow up. Dengan intropeksi yang dilakukan TPID ke depan menjadi lebih baik. Ketiga, TPID menyangkut masalah logistik. Sebab, inflasi merupakan perpaduan antara arus uang dan arus barang. Selanjutnya, ungkap Wapres, terkait masalah iklim usaha dan iklim investasi. Kedua faktor ini sangat menentukan inflasi pada masa yang akan datang. Lalu, disusul dengan masalah ketahanan pangan. Untuk itu kepala daerah harus harus terus melakukan monitoring terhadap ketahanan pangan. Sebab, ketahanan pangan ikut memicu terjadinya inflasi. Jika ini terjadi tentunya berdampak terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin. Sedangkan yang terakhir adalah respon terhadap bencana. Diharapkannya, setiap kepala daerah harus siaga teerhadap kemungkinan bencana yang akan terjadi kapan saja. (VIN)

Kesantunan Petugas di Terminal Harus Dijaga MEDAN - Setelah Kota Medan masuk dalam kategori penilaian Adipura Kencana, maka Rabu, tim penilaian adipura kencana meninjau kota Medan. Kedatangan tim tersebut untuk menilai sejumlah objek dan pelayanan publik. Untuk itu Pemko Medan berupaya maksimal untuk berbenah tidak hanya dari segi fisik, bahkan melakukan pembenahan perilaku petugas pelayanan karena menjadi satu dari item penilaian. “Minggu ini penilaian final untuk kota Medan layak tidaknya menerima adipura kencana. Sebelumnya tim pantau penilaian adipura satu dan dua sudah dating. Untuk penghijauan Alhamdulillah sudah baik, dan ini merupakan pantauan tim penilaian terakhir, ” ujar Wali Kota Medan Drs Rahudman Harahap MM didampingi Sekda Ir Syaiful Bahri Lubis MM saat meninjau Terminal Terpadu Pinang Baris, kemarin. Dikatakan orang nomor satu di Pemko Medan ini yang sebelumnya juga telah meninjau kompleks perkantoran yakni kantor Disdukcapil Medan, kantor Perpustakaan dan kantor Camat Medan Petisah. Kenapa terminal menjadi satu objek penilaian nantinya, karena untuk terminal memiliki bobot penilaian yang tinggi yakni enam, begitu juga dengan tempat umum lainnya seperti pasar, bahkan lapangan terbuka juga bobotnya penilaiannya lebih tinggi. “Untuk terminal, truk-truk se-

perti container itu yang memiliki bak terbuka di atas harus ditutup karena kalau terbuka maka akan mempengaruhi kualitas udara dan membuat penumpang tidak nyaman. Terminal kamar mandinya juga harus bersih dan itu yang terpenting,” jelas Wali Kota. Tak hanya itu, yang paling penting lagi, kata Wali Kota, keramahtamahan petugas, karena penilaian untuk adipura kencana ini tidak hanya menyangkut kebersi-

han fisik saja tapi juga menyangkut perilaku manusia yakni perilaku petugas dalam melayani. “Kalau kita lihat petugas terminal di sini dibanding dengan petugas terminal yang di Amplas memang jauh lebih santun, itu yang kita jaga di sana. Begitupun, kesantunan petugas di terminal Amplas juga sudah lebih baik. Makanya, terminal itu harus bias membuat penumpang nyaman, dan penumpang harus bias merasa diarahkan oleh

petugas yang ada,” paparnya. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga meminta dukungan masyarakat untuk hal ini. “Marilah kita dukung program pemerintah kota dalam rangka menjadikan kota ini bersih dan bias mendapatkan penghargaan bergengsi dari pemerintah pusat, tanpa peran serta masyarakat hal ini tidak bias tercapai, apapun penghargaan yang kita terima itu pasti semua untuk masyarakat,” katanya. (VIN)


15

KPK POS

SUMUT / ACEH / JAMBI

ANEKA

E D I S I 251 13 - 19 MEI 2013

PT TPL Peduli Lingkungan

Bangunan SDN Teluk Merbau Perlu Dipagar

TOBASA - Kepedulian perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL) membangun jembatan desa dan juga tembok penahan longsor (dyk) di desa Dalihan Na Tolu (DNT), kecamatan Silaen, untuk mengakhiri era banjir dan longsor yang sudah berlangsung cukup lama (tahunan). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan Toba Pulp ikut berperan melestarikan lingkungan wilayah Kabupaten Toba Samosir.

KUBU - Untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya untuk kenyamanan anak didik dalam menggali ilmu di sekolah, pemerintah harus mempasilitasi kebutuhan anak didik secara keseluruhan. Khususnya sekolah - sekolah dasar yang letaknya tepat di pinggir jalan lintas. Demi kenyamanan anak didik, pemerintah seharusnya membangun infrastruktur berupa pagar, dengan tujuan agar anak didik, terutama sekolah dasar dapat nyaman dalam belajar. Di SDN 004 Kelurahan Teluk Merbau, tepatnya di Kecamatan Kubu, ada Sekolah Dasar yang belum memiliki pagar. Padahal sekolah ini sangat dekat dengan jalan lintas yang cukup ramai. Kepala Sekolah SDN 004 Azmi Spd membenarkan, sekolah yang dipimpinnya belum memiliki pagar. Pihaknya berharap agar pihak terkait dapat membangun pasilitas pagar sekolah di tempatnya mengajar.

Belum lama ini, PT.Toba Pulp merealisasikan pembangunan Jembatan beton sepanjang 7 meter dengan lebar 5 mater berfungsi menggantikan jembatan darurat kayu pengganti sementara jembatan beton yang rusak diterjang banjir. Sedangkan tembok penahan longsor sepanjang 250 meter dengan tinggi bervariasi antara 1,5 hingga 2,5 meter, dibangun di sisi jalan bertebing yang sering mengalami gerusan air. Sumber pembiayaan dari dana CD (community development) 2009. DNT adalah desa berpenduduk sekitar 750 jiwa (150 rumah tangga), terletak di suatu perbukitan dan memiliki persawahan dengan sistim teras (terasering). Mata pencarian utama penduduk bertani padi di lahan yang tidak begitu luas (sekitar 10 hektar). Irigasinya bersum-

Pembangunan Jembatan dan Penahan Longsor di Desa Dalihan Na Tolu Kec. Silaen, Toba Samosir.(KPK POS/LIBER) ber dari drainase jalan hasil tadah hujan. Pembangunan jembatan dan tembok penahan longsor senilai Rp75 juta memastikan mobilitas penduduk dari desa ke persawahan menjadi lancar kembali, longsor terantisipasi, serta pengangkutan hasil pertanian ke pasar Silaen pun dengan memakai angkutan roda-4 tanpa kendala. Dengan direalisasikannya dana untuk penanganan daerah rawan banjir dan longsor oleh PT.Toba Pulp, maka daerah DNT, bisa terhindar dari banjir dan longsor. Fisik pembangunan yang dikerjakan selama 15 hari oleh rekanan lokal, CV Marpaung Margana pimpinan Parlindungan Marpaung ini, sudah

diserahkan kepada masyarakat DNT, dua pekan lalu. Kepala desa DNT, Teddy Rein Panjaitan, tidak hentihentinya menyampaikan terima kasih kepada Toba Pulp yang diwakili CSR Section Head, Garuda Rajagukguk, serta memuji kinerja rekanan lokal yang bekerja dengan kualitas baik dan tepatwaktu. “Sekarang warga merasa aman dan nyaman dari ancaman banjir dan longsor. Ke sawah pun sudah gampang,” kata Panjaitan. Salah seorang pemuka masyarakat, Ompu Helen Siagian, melukiskan pembangunan kedua prasarna itu sebagai ”bukti pemihakan perusahaan kepada masyarakat.” Pengerjaan proyek ini melibatkan anak-anak se-

tempat, sehingga terbuka lapangan kerja musiman. Garuda Rajagukguk dari Toba Pulp berharap peran bersama untuk memelihara bangunan baru yang ada, misalnya dengan menyingkirkan sampah-sampah yang pada suatu saat bisa menyumbat aliran air di bawah jembatan, supaya umurnya bisa panjang. ”Toba Pulp adalah perusahaan yang ingin menjadi sahabat semua masyarakat. Dengan keterbatasan, perusahaan pulp berbahan baku HTI (hutan tanaman industri) ini senantiasa memperhatikan apa-apa yang menjadi kepentingan bersama. Saling mendukung, adalah kunci penyelesaian masalah bersa ma,”katanya. (LIBER/TETY)

"Sekolah kita belum mempunyai pagar, dan pagar di sekolah kami sangat diperlukan karena dekat sekolah lintas keramaian," jelas Azmi Spd. Ia menambahkan, pihaknya telah mengajukan pembangunan pagar sekolah dalam Musrenbang. Dia berharap dalam pengajuan kepada pihak terkait dapatlah diutamakan pembangunan pagar sekolah tersebut, dengan tujuan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Di tempat terpisah Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Rokan Hilir H Surya Arfan menyebutkan, masalah pendidikan tidak akan pernah tuntas di mana saja berada, karena setiap tahunnya banyak anak yang lahir, banyak anak yang besar, dan juga banyak anak yang sekolah. Tahun ini kita bangun tahun depan banyak lagi yang kurang tapi kami sebagai Dinas Pendidikan coba penuhi semua permintaan masyarakat secara bertahap. (ULIL)

Bupati Asahan Resmikan Kantor Camat Air Batu KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP meresmikan pemakaian gedung kantor Camat Air Batu yang dibangun dengan dana APBD Provinsi Sumatera Utara. Bupati berharap, dengan adanya gedung baru ini, camat dan seluruh staf dapat meningkatkan produktivitas kerja dan pengabdian tulus untuk melayani masyarakat. Selain itu, Bupati Asahan juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada anggota DPR RI asal PPP, Drs H Hasrul Azwar MM. Sebab selesainya pembanguan kantor Camat Air Batu ini atas dukungan dan perjuangannya dan anggota DPR provinsi Sumatera Utara, Bustami HS. "Atas perintah pak Hasrul melalui pak Bustami, kantor Camat Air Batu dapat diresmikan. Dan harapan saya pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan, diantaranya pelayanan perekaman e KTP,“ kata Bupati Asahan, sembari menjelaskan setelah terbakarnya kantor Camat, pelayanan dilakukan di

rumah Dinas Camat. Sementara itu, Hasrul Azwar yang kini sebgai Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI menyatakan siap untuk pembangunan di Kabupaten Asahan. Bahkan meminta Pemkab Asahan untuk membuat dan mengusulakan program – program pro rakyat ke lembaga legislative di pusat. Meskipun Kabupaten Asahan bukan merupakan daerah pemilihannya, Hasrul Azwar menargetkan minimal ada anggaran dari APBN tersalur ke Kabupaten Asahan. “Anggaran APBN sangat banyak, maka itu saya akan kawal anggaran tersebut untuk tersalurkan ke Asahan, Tapi Asahan harus memmiliki program yang jelas untuk rakyat,“ kata Hasrul Azwar, sembari kembali berjanji akan membantu pembangunan aula kantor Camat Air Batu. Hadir dalam acara persemian Ketua PPP Asahan Jamius Silalahi, Ketua Fraksi PPP Asahan, Zaharuddin, tokoh masyarakat Air Batu dan sejumlah SKPD Asahan. (IN)

Bupati Asahan Buka Rakerkab Korpri Asahan KISARAN - Bupati Asahan yang diwakili Kepala Bapemas dan Pemdes membuka secara resmi Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) Korps Pegawai Negeri Sipil (Korpri) Asahan dan pembinaan jiwa korsa bagi PNS. Rakerkab yang dilaksanakan menghasilkan sejumlah program untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh anggota Korpri Asahan. Diantaranya, program Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH), kedepan anggota Korpri yang tersandung persoalan dengan hukum, kemudian penyediaan mobil jenazah, pemberian bantuan dana opname kepada anggota sebesar Rp1 juta, pembentukan badan pembinaan rohani, melakukan

seleksi MTQ kepada anggota PNS dan meningkatkan iyuran Korpri mulai dari golangan I hingga golongan IV. Dalam sambutan Bupati Asahan yang dibacakan Kepala Bapemas dan Pemdes, Jhon Hardi Nasution menyampaikan sejumlah pesan dan harapan, diantaranya dari kegiatan rakerkab diharapkan dapat meningkatkan semangat kebersamaan, dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemkab Asahan. Selanjutnya, diminta wujudkan Korpri yang professional, disiplin, bebas kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN) dan tingkatkan solidaritas dan soliditas sesama anggota Korpri, susunlah program kerja yang

dinginkan anggota serta lanjutkankerja keras dan kerja cerdas dalam pengabdian sebagai abdi Negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah dengan mempedomani panca prasetya Korpri. Ketua DPK Korpri Asahan, M Sofyan Yoga MAP didampingi sekretaris, Rahmat Halim menjelaskan hasil rakerkab tersebut merupakan buah pemikiran pengurus Korpri, mulai dari Kabupaten, unit Dinas dan Kecamatan. Artinya semua program yang dihasiljkan bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan yang prima kepada anggota Korpri. “Semua ini kita lakukan dari Korpri dan kembali untuk Korpri,“ kata ketua Korpri Asahan, Minggu,

di Hotel Darma Deli Medan usai menggelar Rakerkab dan dirangkai dengan pembinaan Jiwa Korsa. Sekretaris menambahkan, kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah pembicara untuk pemberian pembinaan jiwa korsa, diantaranya, Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP, Dandim 0208 AS, Letkol Inf Muhammad Ali, Pengurus DPP Korpri Sumatera Utara, Arsyad Lubis, Dekan Fakultas Psikologi Prof. Irmawati dan ketua DPK Korpri Asahan dengan masing-masing narasumber memberikan materei terkait kegiatan. Kegiatan diselenggarakan selama tiga hari mulai hari Jumat – Minggu yang dikikuti oleh 83 peserta.(IN)

Siswa SD se Kota Siantar Ambil Dana BSM SIANTAR - Puluhan pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) se-Kota Siantar, Senin sekitar pukul 13.00 WIB, berbondong-bondong ke kantor POS untuk mengambil dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Ironisnya, dana tersebut baru kali pertama diterima oleh para siswa itu sejak diusulkan 2 tahun silam. Padahal, seyogianya dana tersebut harus sampai ke tangan penerima dalam kurun waktu 6 bulan sekali. Ditemui di kantor POS Siantar, boru Garingging, salah seorang guru SD Negeri 122352 di Jalan D. Matio, Kecamatan Siantar Simarimbun, Kota Siantar, terkesan enggan berkomentar banyak. Sebab, saat itu dia mengaku hanya sebatas perwakilan sekolah dalam mendampingi para siswa mereka untuk mengambil dana BSM mereka. "Saya hanya diperintah oleh Kepala Sekolah, jadi Kepala Sekolah yang bisa memberikan komentar," katanya, seraya menyebutkan penerima BSM yang berasal dari SD Negeri 122352 sebanyak 8 orang dari 40 orang yang telah diusulkan sekolah pada tahun 2011 silam. Bentuk Tim Di lokasi berbeda, Sekretaris Forum Komunikasi Dewan Pendidikan se-Sumatera Utara (Sumut), Armaya Siregar mengaku heran dengan kejadian tersebut. Lazimnya, lanjut Armaya, data mengenai penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) itu diserahkan oleh pihak Sekolah melalui Dinas Pendidikan kepada pihak Kementrian Pendidikan setiap 1 tahun sekali. Pihak Kementrian, lanjut Armaya, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 6 bulan sekali akan langsung menyerahkan bantuan itu kepada siswa

300 Ribu Warga Aceh Belum Lakukan Perekaman e-KTP BANDA ACEH - Sedikitnya 300.000 warga Aceh diperkirakan belum melakukan perekaman data untuk pembuatan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (eKTP). Akibatnya, Pemerintah Aceh harus memperpanjang masa perekaman data eKTP hingga akhir Desember 2013 mendatang. Kepala Badan Registrasi Penduduk Aceh, Ismarisiska, mengatakan, masyarakat yang belum melakukan perekaman data itu tersebar di seluruh wilayah di Aceh. “Tapi yang paling banyak yaitu di Kabupaten Bireun dan Aceh Timur,” kata Ismarisiska, Kamis. Menurutnya, masyarakat enggan mela-

melalui kantor Pos. "Kasus ini (pendistribusian BSM yang memakan waktu sampai 2 tahunred) bisa dijadikan sebuah temuan, dan untuk itu kita akan bentuk tim investigasi guna mengusut persoalan lambatnya pendistribusian BSM di Kota siantar dan skeitarnya," ujar Armaya, seraya mengaku hal itu dilakukan mengingat tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak atau oknum terntentu yang menyalahgunakan wewenang mereka dibalik program Bantuan Siswa Miskin ini. Dikatakannya, para siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) penerima BSM berhak atas dana tunai sebesar Rp360.000 persmester atau sekitar Rp720.000 per tahun yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Dana tersebut, kata Armaya, diperuntukan sebagai keperluan pribadi siswa yang bersangkutan dan bukan untuk pihak sekolah masing-masing demi menunjang program kemajuan pendidikan di Indonesia. Artinya, untuk keperluan sekolah Pemerintah telah menyiapkan sebuah program yakni program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang juga demi kepentingan pendidikan di Indonesia. Pantaun wartawan, sedikitnya 50 orang pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) mengantri memberikan paraf mereka dilembaran kuitansi yang disediakan oleh pihak Kantor Pos. Secara bergantian, mereka (siswa SDred) dituntun oleh salah seorang guru mereka masing-masing saat memberikan tandatangan. (BM)

kukan perekaman data itu disebabkan karena masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya e-KTP. Selain itu, masyarakat yang belum melakukan perekaman data itu karena masih memiliki KTP lama. “Hal lainnya yaitu karena warga enggan datang ke tempat perekaman data,” ungkapnya. Untuk itu, pihaknya berharap agar masyarakat yang belum melakukan perekaman data untuk dapat melakukannya segera. “Kami akan terus melakukan upaya agar masyarakat yang belum melakukan perekaman data untuk segera mendatangi kantor-kantor camat terdekat untuk membuat e-KTP,” harapnya. (AK)

Walhi: DAS di Aceh Rusak Parah BANDA ACEH - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Teuku Muhammad Zulfikar mengatakan, saat ini hampir seluruh wilayah daerah aliran sungai (DAS) di Aceh mengalami kerusakan parah sehingga memicu terjadinya banjir di sejumlah daerah. “Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah tidak konsistennya upaya konservasi hutan dan DAS yang dilakukan baik oleh masyarakat itu sendiri terlebih oleh Pemerintah Daerah,” tegas Zulfikar, di Banda Aceh, Selasa. Menurutnya berbagai bencana yang terjadi akhir-akhir ini secara beruntun di Aceh diakibatkan penggunaan tata ruang yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan, sehingga menyebabkan akumulasi kerusakan yang

terjadi terus menerus dan menyebabkan terjadinya bencana. “Untuk itu seharusnya penyusunan RTRW Aceh penting untuk melakukan pendekatan pada pengelolaan ekosistem, daerah aliran sungai dan bencana. Sehingga sebagai satu kesatuan ekosistem, managemen terpadu pengelolaan DAS dengan bertumpu pada bencana sebagai aspek penyusun tata ruang dapat diterapkan,” tegasnya. Disebutkan, kerusahan para DAS di Aceh antara lain diakibatkan masih maraknya berbagai perambahan hutan dan penebangan kayu ilegal. Termasuk konversi lahan baik untuk kepentingan perkebunan skala besar maupun pertambangan, baik skala kecil maupu besar yang sangat ekstraktif. (SI)


E D I S I 251 13 - 19 MEI 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Megawati: Pejabat yang Berkuasa Tak Waras BULELENG - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan, pejabat negara saat ini dan petugas pilkada, seperti KPU dan Panwaslu, tidak waras. "Ketika mereka berkuasa, semuanya menjadi tidak waras dan kemudian mengidap penyakit emosi jiwa," ujar Megawati dalam kampanye terbuka pasangan Anak Agung Ngurah PuspayogaDewa Nyoman Sukrawan (PAS) di Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, Kamis (9/5). Megawati menuturkan, petugas Panwaslu dan KPU sejak awal tidak pernah konsisten terhadap aturan. Panwas tidak pernah jujur melakukan pengawasan. "Pak Jokowi (Gubernur DKI) misalnya mau datang ke Bali, dituduh tidak mengantongi izin. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang hanya ingin mengantar saya ke Desa Pengastulan juga takut dituduh pejabat negara tidak mengantongi izin," ujarnya. "Pertanyaan saya, apakah Jero Wacik, Agung Laksono, Cicip Syarif Sutardjo, yang datang ke Bali melakukan kampanye juga mengantongi izin atau tidak, jangan sampai peraturan tersebut hanya berlaku untuk kandidat tertentu dan merugikan kandidat lain," sindir Megawati. Megawati menuturkan, pada 2004, seluruh proses demokrasi juga penuh dengan kecurangan. KPU tidak pernah netral. "Itulah sebabnya saya kalah di tahun 2004. Semuanya masuk politik uang. Permainannya sangat luar biasa," jelasnya. Megawati juga mengkritik sikap panitia pengawas pemilu (panwaslu) yang

LAHAN - Penghulu Mamugo, Kecamatan Tanah Putih menerbitkan surat tanah yang tumpang tindih.Terlihat lahan yang tumpang tindih pemilikannya. (KPK POS/PUR)

Penghulu Mamugo Terbitkan Surat Tumpang Tindih

melarang sejumlah kader partai menghadiri dan menjadi juru kampanye pasangan Anak Agung Ngurah Puspayoga - Dewa Nyoman Sukrawan (PAS). "Panwaslu semestinya netral sebagai pengawas dalam Pilkada Bali. Tapi kami merasa tidak mendapatkan keadilan dalam menyelenggarakan kampanye terbuka Puspayoga-Sukrawan," ujar Megawati dalam kampanye terbuka PAS di Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Menurutnya, Panwaslu seharusnya bersikap adil sebagai pengawas. Banyak pejabat publik yang juga ikut dalam kampanye pasangan lain. "Tidak dipermasalahkan pejabat publik untuk memberikan kampanye. Tapi yang terjadi sekarang, bupatinya yang kader PDIP sudah mengajukan cuti untuk berkampanye tidak diizinkan, ini yang saya sesalkan," tegasnya.

Megawati di hadapan ribuan warga berharap Panwaslu netral dan tidak ada pilih kasih dalam menjalankan aturan tersebut. Jangan hanya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi yang ditegur karena menjadi juru kampanye pasangan PAS. "Beberapa juru kampanye nasional yang notabene pejabat publik, antara lain menteri dan anggota DPR RI serta bupati diizinkan hadir menjadi jurkam. Apa ini tidak pelanggaran dalam aturan kampanye," pekik Megawati. Mantan Presiden itu berharap masyarakat Bali dalam pemilihan 15 Mei mendatang, mendukung PAS. Ia juga berharap agar warga jangan memilih pemimpin karena diberi sejumlah uang. "Saya harapkan masyarakat Kabupaten Buleleng untuk berpikir cerdas dan memilih pemimpin yang berpihak kepada masyarakat kecil. Karena tingkat kemiskinan terletak pada masyarakat bawah," katanya. (IC/BBS)

TANAH PUTIH - Belum hilang dari ingatan para pembaca KPK Pos, bahwa Penghulu Mamugo, Kecamatan Tanah Putih, Juliar dilapor ke Camat Tanah Putih terkait penerbitan surat tanah tumpang tindih di atas tanah seluas 10 hektar terdiri dari 5 surat atas nama Sumitro CS warga Kisaran. Lahan tersebut terletak di Jalan Lingkar Kepenghuluan Mamugo diperoleh Sumitro secara ganti rugi. Sedang surat dasar kepemilikan diterbitkan Penghulu Mamugo Juliar. Namun belakangan ini, lahan Sumitro CS dihebohkan dengan adanya penguasaan oleh pihak lain. Lahan milik Sumitro tersebut telah berpindah tangan, di atas tanah yang sama letaknya. Suratnya juga diterbitkan oleh Juliar, sehingga terjadi tumpang tindih. "Padahal lahan milik Sumitro CS telah dikelola dan ditanami sawit oleh Sumitro," ujar Anirzam, Ketua Gerindra Tanah Putih, Kamis pekan lalu di Dumai. Menurut Anirzam laporan tersebut ditanggapi Camat Tanah Putih. Permasalahan lahan Sumitro dijanjikan oleh Juliar akan diganti dengan lahan yang luasnya sama. Namun lokasinya berbeda, artinya luas tanah tetap namun lokasinya dipindahkan ke lokasi yang lain. Lokasi lahan yang dijanjikan Juliar juga hingga saat ini belum jelas, dimana letak tanah yang dijanjikan tersebut. "Jika lahan peng_ganti tersebut ada, masih dalam pertimbangan Sumitro, namun belum tentu diterima," ujar

Anirzam didampingi M.Yusuf Masih kata Anirzam, yang juga kuasanya M.Yusuf, belum tuntas permasalahan lahan Sumitro CS, di kantor Camat Tanah Putih muncul lagi permasalahan yang sama. Tumpang tindih surat tanah di atas tanah yang letaknya sama, terjadi lagi. Kali ini yang menjadi korban M Yusuf. Lahan M. Yusuf CS seluas 40 hektar terletak di RT/RW 02/03 Kepenghuluan Mamugo diserobot pihak lain. Setelah ditelusuri ternyata lahan milik M.Yusuf telah berpindah tangan kepada oknum karyawan Wilmar Dumai dan kelompok Selamat. "Informasinya surat tanah oknum karyawan Wilmar dan Kelompok Selamat disinyalir diterbitkan Juliar," ungkapan Anirzam diamini M.Yusuf. Lahan M.Yusuf seluas 40 hektar dengan ukuran seluas 400 meter X 1000 meter dikuasai dan dikelola sejak tahun 2008 alas hak dimiliki M.Yusuf surat blok yang diterbitkan Penghulu Mamugo Juliar. Oleh M.Yusuf lahan seluas 40 hektar itu telah dibeko keliling, sebagai tanda batas dengan sempadan. Biaya pembekoan dan himas tumbang dan pembersihan lahan M.Yusuf telah mengeluarkan biaya diperkirakan sebesar Rp200 juta. "Oleh Juliar tanah milik M.Yusuf seluas 40 hektar terbit surat baru atas nama orang lain kelompok karyawan Wilmar dan kelompok Selamat sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan di atas tanah yang sama," ujarnya (PUR)

DIBANGUN DI ATAS LAHAN PTPN 1

Pembongkaran Rumah Warga Aman dan Lancar LANGSA - Pembongkaran satu unit rumah warga yang dibangun tanpa izin di atas areal HGU PTPN 1 Kebun Baru, Selasa (7/5) berjalan lancar dan aman. Pembongkaran rumah milik Raju yang terletak di Desa Paya Bili II, kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur ini direncanakan pada Desember 2012 lalu, namun pihak pemiliki rumah bertahan tidak boleh dibongkar bangunan tersebut, dengan dalih tanah tersebut miliknya. Namun setelah dilakukan pengukuran ulang oleh pihak PTPN 1, ternyata bangunan tersebut masuk jalan areal PTPN 1 Kebun Baru, sehingga Raju sipemilik bangunan pasrah dan tidak dapat berbuat banyak untuk mempertahankan bangunan miliknya yang akan dibongkar oleh pihak PTPN 1 Kebun Baru. Manajer PTPN 1 Kebun Baru Ir. Khairuddin melalui Asisten Tata Usaha Ichwanul Hidayat ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa, Selasa (7/5), pihak keamanan PTPN 1 Kebun Baru yang dipimpin oleh papam PTPN 1 Kebun Baru Bripka Suarno membongkar satu unit rumah warga desa Paya Bili II bernama

Raju. Pihak perusahaan sebelumnya pada Desember 2012 telah menyampaikan surat pemberitahuan sebanyak dua kali agar tidak meneruskan pekerjaan bagunan tersebut di atas areal HGU PTPN 1. Namun pemilik rumah tetap tidak menghiraukan himbauan perusahaan. Melalui pendekatan persuasif dan berkordinasi dengan pihak Polsek Birem Bayeun maka pembongkaran bangunan itu terlaksana dengan lancar dan aman. Bahkan si pemilik rumah, ikut bergabung dengan Satpam perusahaan membongkar bangunan rumah tersebut. Pembongkaran tersebut disaksikan oleh Kapolsek Birem Bayeun AKP Fitrisia Kamila Tasran beserta jajarannya serta para perangkat Desa Paya Bili II. Demikian ungkap Ichwanul Hidayat. Ketika disinggung masalah ganti rugi Ichwanul mengatakan, tidak ada ganti rugi apapun kepada warga, karena mendirikan bangunan di atas HGU tanpa seizin perusahaan dan sebelumnya juga perusahaan sudah melarang ketika hendak mendirikan bengunan tersebut. (YANTO)

Kerugian Menunda Kenaikan Harga BBM JAKARTA - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan, ketidakpastian kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan membuat pemerintah menghadapi masalah makro ekonomi yang sulit. Salah satunya, kata dia, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat, yaitu penurunan peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional seperti Standard and Poor, dari BB outlook positif menjadi BB dengan outlook stabil. "Penurunan peringkat itu berakibat pada kegiatan peindustrian dan bisa memengaruhi investasi asing ke Indonesia," ujarnya. Selain itu, Sofjan menambahkan, besarnya beban subsidi Indonesia juga akan membuat penurunan laju ekonomi Indonesia. Saat ini, terbukti ekonomi Indonesia melemah dari 6,04 persen pada kuartal IV 2012 menjadi 6,02 persen pada kuartal I 2013. Kemudian, juga terjadi penurunan produksi di berbagai sektor. Sebagai contoh, penjualan semen saat ini turun 15 persen dan penjualan kendaraan bermotor turun 15-20 persen. Penurunan produksi ini pada akhirnya mengurangi pendapatan negara. "Pendapatan pajak pasti juga turun," kata Sofjan. Ketidakpastian ini juga menimbulkan spekulasi bagi pengusaha yang juga mulai menahan barang-barangnya. "Kalau mereka menjualnya, cash flow akan terganggu. Sebaliknya, kalau mereka tidak menjual, mereka akan rugi," tuturnya. (IC/BBS)


epaper kpkpos 251 edisi senin 13 mei 2013