Issuu on Google+

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

WALIKOTA BINJAI TERANCAM DIGUSUR I

JAKARTA - Dugaan keterlibatan Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi proyek pembangunan Sports Center Hambalang, Sentul, Bogor jelas mengancam posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD). Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul, ada mekanisme untuk mengganti sebuah jabatan. Karena ini adalah Jabatan Ketua Umum Demokrat, maka akan diadakan Konferensi Luar Biasa (KLB). Namun, hal itu jelas sudah dipikirkan oleh Penggagas dan Pendiri Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Sudah ada dibenak Pak SBY. Sebagai tokoh Penggagas dan Pendiri. Pasti saat mengeluarkan keputusan memiliki dasar hukum yang jelas," ungkap Ruhut, seperti dikutip Okezone, Rabu. Ruhut menambahkan, SBY sudah melakukan pembahasan dan menyiapkan pengganti Anas, jika terbukti menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya yakin (Pengganti Anas) sudah ada di kantong Majelis Tinggi. Karena, pak SBY pasti sudah membahas masalah itu, baik di lingkungan Dewan Pembina, Dewan

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kembali disebut-sebut sebagai otak dari korupsi proyek pembangunan Sports Center Hambalang, Sentul, Bogor. Menurut mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Anas dan Andi Mallarangeng, adalah dua orang yang membuat skenario tentang proyek pembangunan senilai Rp2,5 triliun tersebut. Anas Urbaningrum pun kini terancam menjadi tersangka. “Informasi yang saya dapat sepertinya begitu, dia akan menjadi tersangka,” kata Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, Rabu. Ruhut juga mengatakan, seharusnya KPK segera memastikan tentang status Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng, bila keduanya memang terbukti terlibat dalam korupsi proyek Hambalang. “Demokrat tersandera, karena ini kan hanya oknum, tapi lihat semua media menyebut Partai Demokrat, elektabilitas kami anjlok hingga delapan persen, inilah yang saya sesalkan,” kata Ruhut. Dikatakan Ruhut, berulang kali

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Anas dan Andi Tinggal Menghitung Hari JAKARTA - Nama Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng seperti terombangambing. Keduanya kerap disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Menjadi terombang-ambing lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK), belum menjelaskan posisi keduanya dalam kasus ini. Aktivis antikorupsi, Fadjroel Rahman menilai, sebenarnya penetapan Anas dan Andi menjadi tersangka tinggal menghitung hari. "Ini karena kehati-hatian KPK saja. Sebenarnya semua kasus sudah ada di tahap akhir," kata Fadjroel, Kamis.

HAL

EDISI 222 / THN V 22 - 28 OKTOBER 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

9

dirinya telah menganjurkan Anas Urbaningrum agar segera menceritakan hal sebenarnya. “Tapi dia (Anas-red) sendiri kan membantah keras, bahkan dia siap digantung di Monas,” katanya. Selain itu, Ketua Divisi Kominfo DPP Partai Demokrat itu juga mengatakan, saat ini peran Anas di Partai Demokrat sudah terkikis. Anas seolah mulai “dibuang” partai Demokrat. “Dalam setiap penetapan-penetapan tertentu, Anas sudah tak pernah dilibatkan,” katanya. Contohnya, ialah saat penetapan Dede Yusuf sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Saat itu Anas, sama sekali tidak dilibatkan. “Coba dari dulu dia mengikuti saran saya, hasilnya takkan seperti ini, kami tidak akan turun,” katanya. Harus Diamputasi Di tempat terpisah, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Ibramsjah menilai, Partai Demokrat harus mengamputasi siapapun yang disebut-sebut terlibat kasus korupsi proyek Sport Center Hambalang, seperti Anas Ubaningrum dan Andi Mallarangeng. Menurut Ibramsjah, jika Demokrat tidak segera melakukannya, maka bisa diyakini

Kata dia, KPK memerlukan kehatihatian untuk menemukan alat bukti keterlibatan Andi dan Anas. Menurutnya, bukan hanya kasus Hambalang yang tinggal menunggu waktu untuk menetapkan orang yang paling bertanggung jawab sebagai tersangka. "Hampir semua kasus yang ada sudah menuju orang yang paling bertanggungjawab," tegasnya. Kasus Hambalang puncaknya ada pada Andi dan Anas. Kasus Century,

<<< selanjutnya baca Hal. 2

kata dia, puncaknya ada pada mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono yang kini menjabat sebagai wakil presiden. Kasus Wa Ode Nurhayati yang tersisa tinggal beberapa tokoh di Badan Anggaran (Banggar) DPR. "KPK kan tidak ada SP3. Kalau alat bukti mereka lemah, tentu mereka bisa lolos," ujarnya. Hingga saat ini, dia yakin, publik masih percaya dengan kinerja lembaga <<< selanjutnya baca Hal. 2

Demokrat Hanya Pilih Dua Nama Balon Gubsu

Teka-Teki Proyek Kebun Sawit K2i Riau

MEDAN - Partai Demokrat dikabarkan hanya memilih dua nama bakal calon (balon) gubsu dari 10 nama yang mendaftar ke DPD Demokrat Sumut. Kedua nama itu adalah, Drs Amri Tambunan yang kini Bupati Deliserdang dan Sutan Bathoegana anggota DPR-RI. Kedua nama yang menjadi pilihan Demokrat tersebut akan dibawa ke Majelis Tinggi partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Siapa yang dipilih sebagai cagubsu baru ditentukan dalam sidang majelis tinggi. “Keputusannya baru akan diketahui saat didaftarkan. Sebenarnya lebih cepat lebih baik, karena bisa punya waktu sosialisasi lebih panjang. Namun, ini semua berdasar keputusan partai. Jadi tunggu saja,” ucap Sutan Bathoegana pekan lalu. Namun, apa yang diungkapkan Sutan dibantah

PEKAN BARU - Belum hilang dari ingatan bahwa, Program K2i (Kemiskinan Kebodohan dan Infrastruktur) yang dibiayai melalui APBD Pemprov Riau, dilaksanakan dengan sitim tahun jamak 2004-2008 biaya yang dialokasikan sebesar Rp2,3 triliun lebih, tujuan untuk mensejahterakan rakyat miskin. Salah satu program yang masuk dalam K2i yang langsung menyentuh rakyat miskin adalah pengembangan dan pembangunan usaha perkebunan K2i biaya yang dialokasikan untuk sektor usaha perkebunan sawit sebesar Rp217 miliar lebih, dengan luas lahan seluas 10.200 hektar. Namun, keberadaan kebun ini tak jelas, proyek usaha perkebunan K2i ini menimbulkan teka-teki dikalangan masyarakat, yang hingga saat ini belum terjawab. Terkesan, usaha perkebunan program K2i sebagai proyek akalakalan oknum petinggi Pemprov Riau untuk menggerogoti uang negara. Beberapa kalangan menilai program K2i, bagaikan benang kusut yang sulit untuk diurai. Usaha perkebunan proyek K2i ini terhenti, diindikasikan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan. Diinformasikan BPKP (Badan

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Polisi Hentikan Kegiatan KPUSU di Muara Batang Gadis PANYABUNGAN - Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP-USU) yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, ternyata bermasalah. Pemkab mensinyalir, izin usaha perkebunan dan izin lokasi tidak sesuai, sehingga garus diteliti lebih lanjut. Menindak lanjuti pengaduan Pemkab Madina, Satreskrim Polres Madina kini menghentikan segala aktivitas KP-USU yang bergerak dibidang perkebunan kepala sawit di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal. Seperti disebutkan, izin usaha KP-USU tersebut berakhir pada 28 Januari 2012. "Setelah kita lakukan olah TKP di KP USU, ternyata puluhan alat berat berupa tujuh buldoser dan 17 excavator masih beroperasi. Sementara <<< selanjutnya baca Hal. 2

DIHENTIKAN - Satreskrim Polres Madina menghentikan puluhan alat berat KP USU yang masih beroperasi di lahan yang sudah habis izin lokasi dan izin usahanya. (KPK POS/TH)

Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Pekanbaru sedang melakukan proses evaluasi terhadap kelanjutan kebun kelapa sawit K2i tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas mandeknya pembangunan usaha perkebunan kelapa sawit K2i , belum lama ini KPK Pos bekerjasama dengan LSM Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Riau (GPKDR) melakukan penelusuran kebeberapa daerah terkait usaha perkebunan yang masuk dalam program K2i. Antara lain Desa Sepahat, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, dan Desa Bantaian Kecamatan Batu Hampar, Rokan Hilir. Pantauan di lapangan pembangunan kebun kelapa sawit program K2i, di dua kabupaten ini gagal. Kegagalan pembukaan usaha perkebunan kelapa sawit program K2i tersebut, KPK Pos mengupayakan konfirmasi ke BPKP sampai sejauhmana BPKP melakukan evaluasi terkait lanjutan kebun sawit K2i tersebut. Namun tidak berhasil, para petinggi BPKP Pekanbaru tertutup, tidak satupun bersedia dikonfirmasi.

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

ADVOKAT ZAKHARIA BANGUN SH MH:

kolom redaksi

Jual Beli Tanah Berperkara Melawan Hukum

PROMOSI JANGGAL MANTAN KORUPTOR

GUNUNG SITOLI - Jual beli tanah yang sedang berperkara merupakan perbuatan melawan hukum, karena objek yang diperjualbelikan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Demikian dikatakan Zakharia Bangun SH MH selaku kuasa hukum dari Marisi Br.Silalahi, SE kepada sejumlah media usai gelar sidang perdata No : 14/Pdt.VZ/2012/ PN.GS, Kamis, melawan Yudikasi Waruwu SH selaku Kuasa Hukum dari Istri Alm Wilmar Sitorus dkk yang disidangkan oleh Hakim Erita Harefa SH selaku ketua majelis, Edy Siong SH MHum, David Obaja Sitorus SH selaku anggota. Hal itu dikatakan terkait dengan objek

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.kpkpos.com

yang diperkarakan saat sekarang ini, sejak tahun 1978 sampai 1994 merupakan tanah perkara yang putusannya NO. Sedangkan dalam masa perkara tersebut salah seorang istri dari tergugat Chidir Nasrun dalam perkara tahun 1978-1994 bernama Kaukabusabah Selayan menjual tanah terperkara kepada salah seorang Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli Wilmar Sitorus (Alm ) sesuai dengan akta jual-beli No : 123/JB/ GST/IX/1993 tanggal 30 September 1993. Bahwa sidang perkara Nomor : 14/ Pdt.VZ/2012/PN.GS merupakan perkara perlawanan oleh Marisi Br Silalahi atas putusan pengadilan Negeri Gunungsitoli <<< selanjutnya baca Hal. 2

DI Provinsi Kepulauan Riau, pelaku tindak pidana korupsi ternyata amat dimuliakan. Ketika banyak orang di republik ini sibuk mengkampanyekan hukuman berat bagi koruptor, di daerah ini mantan terpidana korupsi malah mendapat perlakuan khusus. Perlakuan ini sungguh bertolak belakang dengan semangat memberantas korupsi yang gencar dituntut masyarakat. Adalah Azirwan, bekas koruptor yang mendapat berkah dengan diangkat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di provinsi yang berbatasan lang-

sung dengan Singapura ini. Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan ini pernah mendekam di penjara selama 2 tahun 6 bulan karena terbukti menyogok anggota Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat, Al-Amin Nasution, pada 2008. Dia tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi saat menyerahkan suap guna memuluskan proses alih fungsi 8.300 hektare hutan lindung di Bintan. Bahkan, saat baru lepas dari penjara pun, Azirwan sudah mendapat keistimewaan. Begitu <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 222 22 - 28 OKTOBER 2012

SBY SUDAH SIAPKAN PENGGANTI ANAS ..........dari hal 1 Kehormatan dan Majelis Tinggi. Dia kan ketuanya," tegasnya. Anggota Komisi III ini mengaku, semua kader Partai Demokrat sudah siap mengamankan apa yang menjadi keputusan SBY dalam menentukan siapa ketua umum baru, jika Anas terbukti terlibat dalam proyek senilai Rp2,5 triliun tersebut. Saat dikonfirmasi, apakah posisi Anas akan digantikan oleh Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Ketua Divisi Komunikasi dan Informatika ini membantahnya. "Bukan Ibas kok, SBY pasti objektif dalam memilih nahkoda baru Demokrat dan tidak akan memprioritaskan keluarganya sendiri. Namanya sudah ada, tapi belum bisa dibocorkan saat ini," tutupnya. (SF/IC/BBS)

ANAS DAN ANDI

................dari hal 1

pimpinan Abraham Samad ini. Untuk menetapkan orangorang yang paling bertanggungjawab dalam kasus Hambalang, Century dan kasus Wa Ode, kata dia, Abraham Samad Cs tidak akan terpengaruh dengan situasi politik. "Samad dan Bambang itu betul-betul orang penegak hukum. Satu tahun ini saya melihat mereka tidak terpengaruh dengan politik," terangnya. Terlebih dukungan publik terhadap KPK saat ini semakin gencar dan kuat. Tentu, kata dia, dukungan ini bukan sesuatu yang gratis. Abraham Samad harus membayarnya dengan menuntaskan semua kasus yang menjadi perhatian publik. (SF/BBS)

DEMOKRAT HANYA PILIH DUA NAMA BALON GUBSU ........................dari hal 1 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Demokrat Sumut. Direktur Eksekutif Demokrat Sumut, Borkat Hasibuan, mengatakan DPD hanya bertugas menjaring balon. Dan, setelah itu urusan DPP. “Saya tidak tahu. Semuanya ada di pusat. Dan saya pikir, semua nama yang mendaftar masih memiliki peluang yang sama. Jadi belum bisa dipastikan siapa yang akan diusung,” aku Borkat Hasibuan. Seperti diketahui, ada 10 tokoh yang mendaftar ke Demokrat Sumut. Dari sepuluh tokoh itu sembilan mendaftar sebagai cagub dan satu orang lainnya sebagai cawagub. Selain Sutan dan Amri, yang mendaftar sebagai cagub adalah Benny Pasaribu, T Erry Nurady, Gus Irawan, Cornel Simbolon, AY Nasution, HT Milwan, dan RE Nainggolan. Sementara Nurhasanah mendaftar sebagai cawagub. (SF)

POLISI HENTIKAN .......dari hal 1 dalam tahap penyelidikan yang kita lakukan, seluruh aktivitas dihentikan sebab pengolahan lahan dan penebangan masih berjalan,” tegas Kasat Reskrim Polres Madina, AKP Arfin Fachreza didampingi sejumlah anggota di KP USU, Sabtu. Sementara Kabid Bina Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Ahmad Faizal didampingi Polhut Madina, Alexander Oleke mengatakan, izin lokasi dan izin usaha perkebunan KP USU telah berakhir pada 28 Januari 2012. Dan pihak KP USU juga telah mengirimkan surat permohonan perpanjangan izin lokasi. Namun dari berbagai pertimbangan setelah dilakukan peninjauan lapangan, ternyata KP USU yang diberi izin lokasi oleh Bupati Madina No 525.25/105/k/2009 seluas 10.000 Ha ternyata belum dapat menunjukkan perolehan lahan yang sudah dikuasai. Kecuali pembibitan seluas 30 Ha, sehingga atas dasar tersebut Pemkab Madina tidak dapat mempertimbangkan permohonan perpanjangan izin lokasi tersebut. Sedang atas dasar pengecekan yang dilakukan tim Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang dipimpin Karimuddin Tanjung yang menjabat sebagai Kasi Pengamanan Hutan, masih terjadi pembukaan lahan dan penebangan kayu tanpa izin. (TH)

PROMOSI JANGGAL MANTAN ...............................................dari hal 1 usai menjalani hukumannya pada 2010, dia diangkat menjadi komisaris pada perusahaan daerah. Kariernya bersinar lagi sejak Maret lalu setelah didapuk sebagai kepala dinas. Pantas saja jika promosi janggal ini menuai protes dari kalangan aktivis antikorupsi. Bukannya dipecat sebagai pegawai negeri sipil begitu divonis bersalah, Azirwan kini malah diangkat sebagai pejabat eselon dua. Padahal Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian secara tegas mengatur pemecatan itu. Pada pasal 5 disebutkan, pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara akibat melakukan kejahatan yang berhubungan dengan jabatan. Promosi atas Azirwan ini juga menunjukkan betapa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi mengabaikan soal rekam jejak. Mereka tak mau tahu bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural secara tegas mengatur hal tersebut. Dengan rekam jejaknya sebagai terpidana, jelaslah Azirwan tak pantas diangkat sebagai pejabat. Promosi jabatan itu, selain menciptakan kebingungan masyarakat, menjadi preseden buruk bagi semangat reformasi birokrasi. Program yang diimpikan pemerintah untuk menciptakan sistem birokrasi yang baik tidak akan pernah tercapai kalau posisi-posisi strategis diisi orang yang tidak layak. Sulit dibayangkan betapa ironisnya bila nantinya, sebagai pejabat, Azirwan harus mengkampanyekan birokrasi yang bersih sedangkan dia sendiri pernah dihukum karena korupsi. Promosi itu juga menjadi kampanye buruk dalam perang melawan korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan pelakunya harus dihukum berat. Tapi bila setelah dihukum sang koruptor kembali mendapat jabatan tinggi, bagaimana mungkin muncul efek jera? Perlakuan terhadap Azirwan itu justru memberi pesan bahwa korupsi bukan perbuatan hina. Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani tidak boleh menunda lagi pembatalan surat keputusan pengangkatan Azirwan. Dalih bahwa yang bersangkutan layak diangkat karena memiliki pengalaman dan prestasi kerja yang baik jelaslah tidak masuk akal. Dalih itu bahkan menabrak aturan perundang-undangan. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

BPBD Kota Gunungsitoli Laksanakan Sosialisasi GUNUNG SITOLI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)a Pemko Gunungsitoli melaksanakan sosialisasi tentang kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana pada pengurangan resiko bencana bertempat di Hotel Tinca Gunungsitoli, Kamis. Walikota Gunungsitoli diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Kurnia Zebua SE pada arahannya mengatakan, kegiatan ini sangat penting dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana. Dikatakan, bencana alam tidak pernah dapat diprediksi kapan terjadinya sehingga kita harus tetap waspada setiap saat. "Bayangkan Negara Jepang yang dinilai memiliki peralatan canggih, tetapi tetap diluluhlantakan oleh bencana gempa dan tsunami," katanya. Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Gu-

nungsitoli, Drs Sozisokhi Lombu MPd dalam sajiannya mengatakan, pemerintah bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana sebagaimana dalam UU nomor 24 tahun 2007 pasal 6 meliputi pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan. "Kemudian, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai standar pelayanan minimum, dan pemulihan kondisi dari dampak bencana," katanya.

Sementara itu materi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang dibawakan Nelson Sinaga dari Field Coordinator CDRM dan CDS mengatakan Indonesia sudah tergolong nomor tiga zona merah di dunia yang rawan bencana setelah Jepang dan China. Menurutnya, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan/atau non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. BPBD Kota Gunungsitoli dalam sajiannya mengatakan, penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan. (YAGI)

ANAS MULAI ‘DIBUANG’ DEMOKRAT partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu akan terus terpuruk dan bisa jadi partai kenangan. "Harus berani melakukan pemotongan kanker di tubuh Demokrat. Setelah itu Demokrat bisa recovery. Tapi kalau tidak, maka Demokrat akan, say good bye," ungkap Ibramsjah saat dihubungi, Rabu. Ibramsjah yakin Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pasti sudah menyiapkan nama-nama yang bisa melakukan konsolidasi dan meningkat-

kan elektabilitas Partai berlambang bintang mercy tersebut. Namun, dia tidak memungkiri jika nama-nama pengganti Anas bisa jadi memiliki misi pribadi dan kubu tertentu di Demokrat. Mengingat di Demokrat ada beberapa kubu, seperti Anas, Andi dan Marzuki Ali. "Pasti Ketum baru nanti berasal dari salah satu kubu itu dan memiliki agenda masing-masing. Tapi, saya rasa SBY sudah bisa diterima oleh semua kubu dan di internal Demokrat tujuannya saat ini adalah konsolidasi

Dua Pucuk Softgun Terjaring Razia SEI RAMPAH - Personil Polres Sergai berhasil mengamankan dua pucuk senjata softgun jenis Revolver dan jenis FN dari dua warga saat digelar razia di Jalinsum, tepatnya di sekitar kantor Bupati Sergai, Rabu lalu. Razia yang dipimpin Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK MH sempat melakukan pemeriksaan terhadap kenderaan roda empat, enam dan sepeda motor yang melintas di sekitar lokasi razia. Dari seluruh kenderaan yang diperiksa tidak ditemukan adanya senjata api, senjata tajam, narkoba maupun tindak pidana lainnya. Namun polisi berhasil mengamankan dua pucuk senjata api. Senjata jenis FN tersebut milik Alman Tjapah warga Jalan Gaperta, Gang Encong, Medan saat hendak pulang ke Medan. Sedangkan softgun jenis Revolver milik Endar Agustino warga Jalan Mutiara, Kecamatan Padang Hulu, Tebing Tinggi. Kapolres Sergai mengatakan, kedua pucuk senjata tersebut diamankan dari satu razia yang digelar Polres Sergai dalam mengantisipasi masalah teroris, peredaran narkoba dan masalah curas. Menurut Kapolres, kedua softgun diamankan akibat senjata olahraga tersebut dibawa ketempat yang tidak semestinya.(ARM)

....................................................................................dari hal 1

menghadapi pertarungan sesungguhnya. Mulai 2013 sampai final 2014 mendatang," simpulnya. Dewan Pembina Sedih Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan angkat bicara ihwal hasil sejumlah survei yang menyebutkan bahwa partai berlambang mirip logo Mercy ini bakal ditinggalkan pemilihnya pada Pemilihan Umum 2014. "Sangat memprihatinkan. Saya sangat prihatin sekali," kata dia di Jakarta, Rabu. Sebagian pemilih Partai Demokrat pada Pemilu 2009

ternyata tak tertarik lagi memilih partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini pada Pemilu 2014. Dalam survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting, sekitar 20 persen dari pemilih Demokrat dimungkinkan akan berpindah haluan. Larinya pemilih dari Demokrat ini, disebabkan oleh hilangnya kepercayaan publik terhadap janji-janji pemberantasan korupsi yang diusung partai saat pertama didirikan. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan petinggi Demokrat ini diang-

TEKA-TEKI PROYEK KEBUN SAWIT K2I RIAU Masing-masing staf BPKP saling lempar, salah seorang staf yang tidak ingin disebut namanya dalam berita ini, menyarankan agar konfirmasi tersebut disampaikan secara tertulis. KPK Pos Biro Dumai melayangkan Konfirmasi tertulis ke BPKP sesuai surat dengan No.B01/KPK-POS/ VII/2012 tanggal 7 Agustus 2012, dan tanggal 6 September 2012, diterima oleh resepsion BPKP Perwakilan Pekanbaru Yoanita. Setelah tiga bulan ditunggu-tunggu hingga saat ini, konfirmasi tersebut belum juga ada jawaban. Ada kesan BPKP Perwakilan Pekanbaru menutupnutupi gagalnya pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit K2i. Selain itu beredar kabar, tahun 2006 lalu, sejumlah pejabat Pemprov

Riau pernah menjadi terperiksa oleh Kejaksaan Agung dan KPK, dalam kaitan kasus dugaan penyimpangan pelaksanaan program K2i tersebut. Pemeriksaan tersebut disinyalir terkait dugaan penggelembungan biaya program K2i. Namun, hasil pemeriksaan dua institusi tersebut raib, begitu saja tanpa ada tindak lanjut, bagaikan ditelan bumi. Kendati sejumlah petinggi Pemprov Riau telah menjadi terperiksa, dalam penggunaan dana program K2i yang dibiayai melalui APBD Provinsi Riau, tidak menyurutkan para petinggi Pemprov Riau dan para elit politik yang duduk di DPRD Riau untuk melanjutkan pembangunan program K2i tersebut dengan melakukan revisi perda No.2 tahun 2006.

Diinformasikan, anggaran program K2i, membengkak dari Rp1,7 triliun menjadi Rp2,3 triliun. Terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kebun sawit K2I yang digagas Gubernur Riau Rusli Zainal melalui Dinas Perkebunan Pemprov Riau Dinas PU Prov Riau, hingga saat ini proses evaluasi oleh BPKP Pekanbaru belum ada kejelasan. Anehnya kelanjutan pembangunan kebun kelapa sawit program K2i, yang belum siap oleh Pemprov Riau meminta agar dilanjutkan pemerintah kabupaten. Anehnya, kegagalan pembangunan kebun kelapa sawit program K2i, disinyalir Dinas Perkebunan Riau mencatut keberhasilan kebun sawit rakyat yang berlokasi di Simpang Pemburu Desa Rantau Bais, Kecamatan

Lebih lanjut dikatakan, penjualan Gan Suan Nio kepada Muhammad Djafar dan Syahrulan atas tanah milik anaknya yang masih di bawah umur kabur dan cacat hukum, karena belum ada penetapan pengadilan atas kepemilikan anak di bawah umur yang dijual oleh orangtuanya. Lebih janggal lagi harga nilai tanah tersebut kabur karena hanya tertulis 1350 tanpa menyebutkan apakah itu dollar, golden atau rupiah. Dikaji lebih dalam, jika Gan Suan Nio benar menjual tanah tersebut kepada Muhammad Djafar dan Syahrulan, apa hubungan Chidir Nasrun dan Kaukabusabah Selayan, karena dalam surat perdamaian yang menjadi bukti dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/ 2011/PN.GS disebut ada surat perdamaian antara Chidir Nasrun dengan anak Muhammad Djafar dan Syahrulan bisa memperoleh tanah tersebut. Sementara nama para pihak dalam surat perdamaian yang menjadi bukti dalam perkara 16/Pdt.G/2011/ PN.GS yang diajukan oleh Yudikasi Waruwu SH berbeda dengan nama Muhammad Djafar dan Syahrulan yang tertera dalam surat keterangan tanggal 30 Juni 1941. Sementara itu Sokhiwolo`o Gea mantan pegawai pengadilan

(SF/IC/BBS)

......................................................dari hal 1

Tanah Putih yang dibiayai melalui APBD murni Rokan Hilir tahun 2008 lalu, seakan-akan kebun kelapa sawit rakyat Rohil, yang dibangun Pemkab Rohil, gawenya Pemprov Riau. Pembangunan usaha perkebunan kelapa sawit K2I terletak di enam kabupaten di Riau. Masing-masing Kabupaten Inhu, Inhil, Kuansing, Kampar, Rokan Hilir dan Bengkalis. Kontrak kebun kelapa sawit K2I ini, berlaku sampai 31 Desember 2010. Namun Perdanya berlaku sampai 2013. Siaran pers Kepala Dinas Perkebunan Riau H Zulher MS (Riau Pos, 5 Mei 2012) disebutkan, kebun kelapa sawit yang sudah siap langsung diserahkan kepada petani penerima, merupakan pembohongan publik. Diinformasikan hingga saat ini,

JUAL BELI TANAH BERPERKARA MELAWAN HUKUM Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN.GS yang diputus 16 Februari 2012. Menurut Zakaharia Bangun SH MH dalam putusan Pengadilan No 16/Pdt.G/2011/PN.GS diketahui bahwa Wilmar Sitorus Alm membeli tanah tersebut dari Kaukabusabah Selayan istri dari Chidir Nasrun selaku tergugat dalam perkara tahun 1978-1994 dalam objek tanah yang sedang diperkarakan saat sekarang ini. Sedangkan Kaukabusabah Selayan membeli tanah tersebut dari Gan Suan Nio berdasarkan surat keterangan tanggal 30 Juni 1941 yang isinya menerangkan bahwa tanah tersebut milik dari anak Gan Suan Nio yang masih di bawah umur dan mengaku telah menerima uang 1350 dari Muhammad Djafar dan Syahrulan dengan memberi imbalan tanah tersebut. “Pertanyaannya bagaimana bisa seorang etnis Tionghoa memiliki tanah adat, karena hal itu bertentangan dengan Hukum Adat di mana sebelum kemerdekaan RI 1945 etnis Tionghoa tidak berhak memiliki tanah adat di Indonesia. Jikapun bisa etnis China bagian timur Tionghoa berlaku baginya Hukum Barat. Pengalihan hak dilakukan dengan jual-beli atau hibah dan tidak dibenarkan surat keterangan,“ ujar Zakharia.

gap menjadi penyumbang terbesar penurunan suara partai. Syarif enggan mengaitkan terpuruknya posisi partai dengan dugaan keterlibatan beberapa petinggi partai dalam kasus korupsi. Kendati begitu, ia menyesalkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak segera memberikan klarifikasi terhadap status petinggi tersebut. "Seharusnya kan klarifikasinya lebih cepat, bisa kan di-speed up. Kami harapkan dalam waktu tidak lama lagi ada kepastian."

negeri Gunungsitoli sebagai saksi Marisi Br Silalahi SE mengatakan, pada persidangan bahwa Wilmar Sitorus tidak pernah memiliki tanah di daerah pulau Nias karena selama bekerja sebagai Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli hingga pindah tugas tahun 1996 dan berakhir kontrak rumah 1997 karena sakit-sakitan, sedangkan tanah yang sedang perkara saat sekarang ini sejak tahun 19781994 masih perkara sampai di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, sehingga pada saat itu Wilmar Sitorus sebagai panitera pengganti di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Saksi lain Ardin Mendrofa mengatakan, objek perkara merupakan wilayah Desa Sisobahili dan objek perkara tersebut telah punya sertifikat atas nama Marisi Br Silalahi SE sejak tahun 2002. Saksi lain Nur Arfah Tanjung mengatakan, tidak pernah melihat dan mendengar bahwa Wilrmar Sitorus telah membeli tanah tersebut karena pada tahun 1986 saksi tinggal 10 meter dari lokasi tanah perkara hingga saat ini. Sedangkan saksi mengetahui bahwa objek tanah perkara merupakan pembelian Marisi Br Silalahi SE dan buktinya 3 batang

masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis belum menerima kebun kelapa sawit K2i tersebut, sebagaimana yang dinyatakan Zulher dalam siaran pers tersebut, karena kebun sawit program K2i di dua kabupaten ini gagal. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PAN Bagus Santoso yang membidangi pembangunan saat dimintai komentarnya di ruang kerjanya belum lama ini, terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program K2i, menolak berkomentar. "Maaf saya tidak tau menahu soal program K2i, karena program tersebut dilaksanakan dengan sistim tahun jamak 2004-2008, sementara saya di DPRD Riau sejak tahun 2009, ujar Bagus berkelit. (PUR)

..........................dari hal 1

pohon pisang yang ditanam di atas tanah tersebut oleh Marisi Br Silalahi SE dan dua batang telah mati, 1 batang hidup sampai sekarang sehingga dari 1 batang pohon pisang tersebut berkembang dan menjadi banyak jumlahnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Nias Faigiasa Bawamenewi SH mengatakan, tanah perkara tidak boleh diperjualbelikan, apalagi jika pembelinya seorang panitera pengadilan setempat yang tentu sangat mengetahui bahwa tanah itu sedang perkara karena bekerja sebagai panitera pengganti di pengadilan yang sama. Tentu hal ini dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad buruk (Band Faith) yang tidak pantas dilindungi sesuai dengan Yuriprudensi MA – RI No 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992 yang berbunyi; bahwa pembeli yang tidak secara cermat meneliti hak-hak serta status penjual tanah, dapat diartikan ceroboh sehingga pembeli tersebut dapat dinilai sebagai pembeli tanah yang beritikad buruk (bad faith) dan tidak pantas untuk mendapat perlindungan hukum dalam transaksi jual beli- tanah, ujar Faigiasa Bw SH yang juga mantan pengacara ini. (YAGI )

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 222 22 - 28 OKTOBER 2012

Walikota Binjai Terancam Digusur

Tanjung Balai Komit Wujudkan Sister City TANJUNGBALAI - Meski sempat beberapa waktu tertunda, namun tekad Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mewujudkan kerjasama Sister City (Kota Kembar) dengan Port Klang, Malaysia, tidak pernah kendor. Untuk mengejar percepatan hubungan kedua daerah tersebut, kini Pemko Tanjungbalai melakukan terobosan baru menggandeng Ikatan Keluarga Tapanuli Bagian Selatan (Ikabagsel). Rombongan diberangkatkan Selasa Kemarin ke negeri jiran Malaysia, berdasarkan surat penugasan No.900/1991/2012 ditandatangani Walikota Tanjungbalai H Thamrin Munthe. Terdiri dari Ketua Tim Sekdakot H Erwin Syahrul Sitorus Pane beserta Kepala Disporabudpar Hafifi Sitorus, Ketua MKGR Tanjungbalai H Maralelo Siregar, Ketua Ikabagsel Husni Siregar dan Sekretaris Ikatabagsel Syawaluddin Siregar. Rombongan bertolak dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju negeri jiran Malaysia dengan kapal feri MV Pacivic Jet Star 1. Erwin mengatakan, keberangkatan ini dalam rangka menindaklanjuti kerjasama kota kembar yang pernah dibicarakan sebelumnya dengan pemerin-

tah daerah Port Klang, Malaysia. Mengingat upaya mewujudkan kota kembar ke dua daerah ini dinilai sudah waktunya guna memacu pertumbuhan berbagai sektor di antaranya perdagangan dan jasa, pariwisata dan lainnya. "Geografis Tanjungbalai sangat strategis dan berpotensi dikembangkan sebagai daerah tujuan wisatawan, perdagangan dan jasa. Tanjungbalai dikelilingi beberapa daerah hinterland yang kaya dengan bebagai potensi perkebunan, pertanian serta industri dan lainnya," katanya. Untuk mewujudkan hubungan kota kembar cukup banyak yang harus diperbaiki. Karena upaya yang dilaksanakan kali ini selain mencoba melakukan terobosan terhadap sektor perdagangan dan jasa. “Sekaligus mengupayakan untuk mendatangkan orang atau wisatawan asing lebih banyak berkunjung ke Tanjungbalai. Seperti halnya Ikabagsel diketahui cukup banyak jumlahnya di negeri jiran dan keberadaan mereka itu diharapkan dapat memanfaatkan jasa Tanjungbalai untuk kembali ke kampung halamannya," ujarnya. (HER)

Lima Desa Di Nias Barat akan Pindah Ke Nias NIAS – Lima desa yang ada diwilayah Kabupaten Nias sebelum pemekaran dan telah masuk wilayah Kabupaten Nias Barat, yakni desa Ehosakhozi, desa Awela, desa Onombongi,desa Orahili Idanoi, desa Lolofaoso dan selama ini dipermasalahkan kedua pemerintah itu bakal kembali menjadi wilayah Kabupaten Nias. Demikian dikatakan Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli,MM pada acara jumpa pers di kantor Bupati kemarin. Dikatakan, pada rapat koordinasi di Dirjen Kementerian Dalam Negeri 25 September 2012 dihadiri Bupati Nias, Bupati Nias Barat,Ketua DPRD Nias, Ketua DPRD Nias Barat, Asisten Pem Sekda Provsu dan Dirjen pemerintahan umum. Kesepakatan bersama bahwa Pemprovsu, Pemkab Nias, Pemkab Nias Barat DPRD Kabupaten Nias, DPRD Nias Barat sepakat menyerahkan penyelesaian permasalahan cakupan lima desa yang ada di Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat akan diselesaikan kedua pemerintah daerah tersebut, dan menyusun rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias ten-

tang penggabungan itu kedalam wilayah Kabupaten Nias. Pada kesempatan itu, bupati juga melaporkan bahwa Pemkab Nias telah membentuk kecamatan yang baru yakni Kecamatan Sogaeadu dan telah ditetapkan sesuai dengan Perda nomopr 3 tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Sogaeadu dan pemerintah pusat melalui Kemendagri telah menerbitkan nomor kode wilayah administrasi pemerintahan untuk kecamatan baru di Kabupaten Nias melalui surat Mendagri No.125.1/ 1947/PUM tanggal 7 Agustus 2012. Kemudian menyangkut persiapan ibukota Kabupaten Nias yang saat ini masih berkedudukan di wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli, menurut bupati bahwa kondisi ini mempunyai tahapan penetapan dengan berpedoman pada Peraturan Mendagri Nomor 30 tahun 2012 tentang pedoman pemberian nama daerah, pemberian nama ibukota.Dan untuk saat ini sedang dipersiapkan pelaksanaan tahapan penyusunan kajian akademis atau studi kelayakan terhadap calon lokasi ibukota Kabupaten Nias. (YAGI)

Walikota Terima Audiensi LSM Pakar T.TINGGI - Tebing Tinggi adalah kota strategis, karena nanti akan jadi kota perlintasan dan itu sangat menguntungkan masyarakat. Apalagi akan dibangun jalan tol Medan- Tebing Tinggi maupun pembangunan Bandara Kuala Namu. Ini menjadikan kota Tebing Tinggi sebagai kota translit yang menguntungkan. “Untuk menyongsong kemajuan itu pedagang dan pengusaha harus lebih mampu bersaing,” ucap Walikota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan saat menerima audiensi pengurus DPC LSM Pakar, kemarin. Walikota didampingi Kaban Kesbang Pol Linmas Amas Muda Siregar dan Kabag Humasy Ahdi Sucipto. Umar mnyambut baik audiensi LSM Pakar, terdiri dari ketua Rudi Sibarani,

SUMUT

sekretaris Ridwan Siahaan, Idris Silitonga bendahara, Reta Hasibuan wakil sekretaris, Iqra P Hasibuan kabid informasi, Parsaoran Panggabean wakil ketua, Jaya Darianto Simanjuntak wakil ketua, Jhon P Tobing Dan Bogie Gosia Tambunan kabag perindustrian dan koperasi serta para pengurus lainnya. Walikota meminta agar LSM Pakar bisa menjadi lembaga yang menolong masyarakat yang membutuhkan tanpa meminta imbalan. Ketua LSM Pakar menyampaikan pihaknya mendukung sepenuhnya program Pemko yang dipimpin Umar Zunaidi Hasibuan. "Kami siap tampil di depan, apabila masyarakat dan pemko Tebing Tinggi memerlukan LSM Pakar," Imbuh Rudi. (RS)

BINJAI - Walikota Binjai Terancam di gusur dari Rumah Dinas,pasalnya bahwa Rumah Dinas Walikota Binjai yang selama ini bermasalah di karenakan bahwa Rumah Dinas Walikota Binjai Milik Keturunan Sultan Langkat II.T.Abdul Azis. Dalam perkara sengketa lahan rumah Dinas Walikota Binjai yang terletak di jalan Veteran,di kelurahan Tangsih, di kecamatan Binjai Kota.untuk perkara itu ahli waris telah menang setelah 40 tahun berjuang untuk mengembalikan harta keluarga nya. Persoalan sengketa tanah rumah dinas walikota binjai sudah lama di gugat oleh ahli waris sejak tahun 1990 pada massa walikota binjai Drs.RM.Siswoyo,dan pada massa itu pemda sumatra utara Amru Daulay pelaksana seketaris Wilayah Sumut di tahun 1988 dan telah menyurati kepada Tengku Zulkipli Kamil agar bersabar dalam masalahnya dan perkataan ini di kutip

Walikota Binjai dari salah satu koran Mimbar Umum yang terbit di bulan juni 1990 . Di temui di pengadilan Negeri Binjai (PN-red) saat menggajukan permohonan Eksekusi Rumah dinas walikota berikut tanah Senin Pekan lalu cucu Sultan Langkat T.Zulkifli Kamil yang berusia 70 tahun menceritakan kronologis kepemilikan Rumah dan tanah

seluas 7.038 meter persegi yang kini di tempati Walikota Binjai HM.Idaham ke beberapa Wartawan di binjai. Dalam pantauan koran KPK POS saat ini rumah Dinas walikota binjaidalam Pengerjaan rehab dengan memakai anggaran APBD tahun 2012 dengan dana 1.3M, sementara rumah Dinas tersebut dalam perkara. Dengan terbitnya di beberapa koran terbitan medan dan jakarta. beberapa hari lalu membuat Pemko binjai kepanasan jenggot sehingga kabag hukum pemko binjai esoknya mengadakan temu Pers di ruang humas pemko binjai. Keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung No.384 K/Pdt/ 2011, terkait bakal disitanya rumah dinas Walikota Binjai Jalan Veteran No.1 Binjai, banyak menimbulkan reaksi. Pemerintah Kota Binjai melalui tim pembela dengan koordinator Kabag Hukum Pemko Binjai Melva Fajarina, SH, MH, Selasa pekan lalu sudah melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Binjai yang diterima panitera PN Binjai J. Damanik.

Menurut penasehat hukum Pemko Binjai Salma Deni, SH , di ruang Kabag Humas Pemko Binjai, upaya hukum melalui peninjauan kembali ( PK) , dapat dilakukan dengan empat kreteria. Selain novum ( bukti baru), ada beberapa hal dari keputusan Mahkamah Agung RI, dinilai kurang singkron. Seperti bangunan dipergunakan untuk negara . Kemudian Gubsu pada 1991 , sudah mencatat rumah dinas Walikota Binjai di jalan Veteran sebagai aset pemerintah. Kemudian surat-surat pendataan lain tentang rumah dinas yang akan diajukan dalam memori PK ke Mahkamah Agung. Walau permohonan PK dilakukan Pemko Binjai, secara juridis bisa dilakukan sita jaminan atas rumah dinas walikota, kata Salma Deni. Penasehat hukum Salma Deni, SH mengakui, sampai saat ini belum ada ketentuan sita jaminan, apalagi dalam keputusan MA RI, tidak ada disebutkan sita jaminan, hanya diharuskan membayar ganti rugi Rp. 8 M , lebih. [SBR]

Gubsu Hadiri Grebek Pasar Tradisional Binjai Serbangan Asahan KISARAN - Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho ST menghadiri kegiatan grebek pasar tradisional di Kecamatan Air Joman Kelurahan Binjai Serbangan, Kabupaten Asahan, pengrebekan dilakukan untuk mensosialisasikan tentang kegiatan Keluarga Berencana (KB). Gubsu melakukan Grebek Pasar tersebut tidak sendirian didampingi Deputi Advokasi penggerakan dan informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pusat Hariyanto, Kepala BKKBN Sumut, Widwiono dan Bupati Asahan, H Taufan Gama Simatupangserta Ketua PKK Asahan. Rombongan melakukan dialog interaktif dengan para pengujung dan para pedagang pasar. Gubsu mengajak masyarakat untuk mengikuti program KB. “ Masa depan anak harus lebih baik dari kita, maka itu mari kita ikuti program KB, dua anak lebih baik, “ demikian kata Gatot kepada masyarakat pasat tradisional, Kamis, 18 Oktober 2012. Gubsu juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa kedepan persaingan global akan dihadapi, artinya segala aktifitas dimasyarakat bukan bersaing antara masyarakat setempat, melainkan akan bersaing dengan masyarakat luar, bahkan masyarakat luar negeri. Sehingga mulai sekarang mari persiapakan generasi untuk menghadapi keaadan tersebut. Tentunya hal itu bisa dihadapi dengan program KB Sedangkan Deputi BKKBN Pusat memaparkan tentang

program grebek pasa tradisional serta jumlah pendududk Indonesia dan jumlah penduduk Sumatera Utara, apalagi Sumut merupakan penduduk keempat terpadat di Indonesia. Grebek pasar merupakan komunikasi yang efektif dengan masyarakat, dinilai lokasi pasar tradisional memiliki potensi cukupb banyak dikunjungi masyarakat. Di lokasi pasar grebek tersebut juga dilakukan pemberian pelayanan integratif semua kegiatan KB. Sementara itu, Bupati Asahan, H Taufan Gama Simatupang menyambut antusias acara Grebeg

Pasar dan merasa bangga wilayah Kabupaten Asahan terpilih sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tingkat provinsi. Grebek pasar yang juga merupakan rangkaian program BKKBN perwakilan provinsi Sumut yang berkerja sama dengan Pemkab Asahan untuk melakukan komunikasi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang mengujungi pasar, agar berkenan mengikuti program KB. Dalam kegiatan tersebut, dilaksankan beberapa kegiatan antara lain pemutaran film

penerangan tentang KB, pentas seni tradisional kuda kepang, genre goes to school dan pemberian pelayanan KB gratis kepada masyarakat. “Saya mengapresiasi kegiatan Grebeg Pasar tradisonal ini dalam upaya mensosialisasikan dan meningkatan program KB. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan sasaran yang ingin dicapai BKKBN dapat terpenuhi dan terwujud,” kata Bupati, seraya mengucapkan terima kasih kepada Gubsu yang telah banyak membantu pembagunan Kabupaten Asahan. (IN)

Akhirnya LPj bupati langkat ta. 2011 disahkan LANGKAT - Rancangan Peraturan Daerah (Ranpeda) LPJ Bupati Langkat TA. 2011 ditetapkan menjadi Perda, setelah delapan Fraksi-fraksi DPRD Langkat menyetujuinya, dan persetujuan tersebut dituangkan dalam berita acara dengan nomor : 900/2330/ DPRD/2012 tentang Penetapan Ranperda Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD 2011 menjadi Perda. Dalam surat berita acara persetujuan tersebut masingmasing Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu, Ketua DPRD Langkat H.Rudi Hartono Bangun SE, M.AP, dan para Wakil ketua Suhardi Surbakti, Surialam SE, serta Drs.H.Abdul Khair,MM. membubuhkan tanda tangan bukti disahkannya LPJ dimaksud pada rapat parirpurna yang berlangsung digedung DPRD Langkat, Senin (15/10). Penggunaan APBD TA.2011 yang dijabarkan dalam LPJ tersebut dengan perincian anggaran pendapatan Rp.1.108.552.889.780,- belanja Rp. 1.063.869.134.063,- surplus Rp.44.683.755.716,-. Pembiayaan penerimaan Rp.8.861.417.477,- sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.51.545.173.193,-. Seluruh Fraksi-fraksi juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab. Langkat dalam meraih opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) dari tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Propsu. Hal ini menunjukan adanya peningkatan laporan keuangan Pemkab Langkat dan kedepan para wakil rakyat itu mengharapkan predikat tersebut dapat meningkat jadi opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Secara umum beberapa SKPD mendapat sorotan sehingga diberi catatan dan rekomendasi diantaranya seperti kinerja RSU Tanjung Pura terutama pelayanan terhadap pasien belum optimal dan perlu ditingkatkan, juga menghimbau kepada Dishutbun agar dapat bertindak tegas terhadap perusakan hutan mangrove. Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, menyebutkan bahwa masukan yang disampaikan anggota dewan bukanlah upaya mencari kekurangan dan kelemahan melainkan sebagai bentuk rasa tanggung jawab bersama dalam menjalankan fungsi kontrol untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sementara itu Ketua DPRD Langkat H.Rudi Hartono Bangun SE, MAP, menegaskan agar para anggota dewan yang duduk dimasing-masing Komisi melakukan fungsinya sebagai Legislasi,

anggaran dan pengawasan terhadap kinerja Eksekutif dengan cara memperhatikan hasil kerja para SKPD. “Bila perlu meninjau secara langsung kelapangan,” sebut Rudi. Menanggapi masalah temuan BPK, bila terdapat permasalahan agar dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya juga menghimbau melalui Bupati Langkat agar kepada seluruh SKPD dalam rangka memaksimalkan program

kerjanya TA.2012 yang hanya tinggal beberapa bulan lagi agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan tidak menyalahi aturan yang ada sehingga permasalahan yang ditemui pada TA.2011 tidak terulang kembali. Hadir pada rapat paripurna tersebut unsur Muspida Langkat, Wakil Bupati Budiono SE, para Asisten, staf Ahli Bupati, SKPD dan para Camat serta para undangan lainnya. (JUL/A)

Ketua DPRD Langkat H.Rudi Hartono Bangun SE, MAP, (tengah salaman) saat menerima pandangan akhir dari satu diantara delapan fraksi yang menyetujui Ranperda LPJ APBD TA.2011 menjadi perda (Tarzan Naibaho, kanan kemeja coklat) di ruang sidang gedung DPRD Langkat, Senin (15/10).Foto Doc.Ase.


11

KPK POS E D I S I 222 22 - 28 OKTOBER 2012

KRIMINAL

Bandar Sabu Masuk Perangkap Polisi PERBAUNGAN - Amir Hamzah alias Hamzah (35) warga Dusun III, Desa Lidah Tanah, Kecamatan Perbaungan, Sergai masuk dalam perangkap polisi. Pasalnya, sang bandar sabu ini menjual narkoba jenis sabusabu, dan menyanggupi pesanan polisi untuk mengantarkan sabu dalam order besar hingga polisi pun dengan mudah meringkusnya di depan Bank BRI, Perbaungan Kota, Selasa sekitar pukul 13:00 WIB.

Dari tangan Hamzah polisi menemukan barang bukti sabu seberat 16,5 gram. Tak hanya itu, polisi yang langsung menuju kediaman Hamzah juga menyita ratusan plastik tembus pandang, satu ponsel, bong alat isap sabu, timbangan elektrik, kaca tetes kuping. Satu unit sepeda motor Yamaha RX King, BK 2080 NQ ikut diamankan dan di boyong ke Mapolres Sergai. Dalam bertransaksi lajang tua ini mengaku mendapat keuntungan perpaket Rp125 ribu dan mengaku baru dua bulan menjalankan bisnis haramnya tersebut. Diakui, rata-rata pelang-

gannya warga Perbaungan, dengan harga paket Rp200 hingga Rp300 ribu. Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK MH didampingi Kasat Narkoba Polres Sergai AKP.Hendra ketika dikonfirmasi, Rabu, mengatakan, tertangkapnya tersangka berkat laporan warga adanya bandar narkoba. Melalui

personil yang melakukan penyamaran dan memesan barang haram tersebut dan hingga berhasil menangkapnya. “Saat ini tersangka dan barang bukti sudah kita amankan, dan kasusnya masih dalam penyelidikan untuk pengembangan lebih lanjut,” ujar Arif Budiman. (ARM)

BANDAR SABU - Hamzah bandar narkoba bersama barang bukti sabu saat di interogasi Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK MH, didampingi Kasat Narkoba AKP Hendra. (KPK POS/ARM)

Maling Gasak Bebek Elwi PERBAUNGAN - Ternak bebek milik Elwi Hasibuan (62), Warga Dusun 1, Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Sergai, Jumat lalu, ludes digasak kawanan maling. Kawanan maling yang diperkirakan lebih dari satu orang berhasil menggasak ternak bebek milik Elwi dengan cara memakai jaring yang berada di dalam kandang terletak di belakang rumahnya. Elwi pemilik ternak bebek pertelur yang jumlahnya ratusan ekor itu mengaku merasa kehilangan ternaknya. Memang sudah lama kejadian baru dilaporkanya ke pihak Mapolsek Perbaungan, Rabu. Menurut Elwi, dia berusaha mencari bebeknya yang hilang. Kemudian, diketahuinya bebeknya berada di rumah Sulaiman di Desa Naga Lawan. Saat itu, Elwi bertanya tentang keberadaan bebek tersebut. Lalu Sulaiman menjawab, bebek tersebut titipaan anaknya yang tinggal di desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Sergai. Selanjutnya Elwi memanggil kepala Desa Naga Lawan dan kepala Desa Lubuk Bayas untuk membuktikan

tentang hilangnya bebek miliknya, dan sekaligus menyaksikannya. Hasil pembuktian, bebek tersebut ternyata milik Elwi, sesuai pengakuan Sulaiman. Pihak Kepala Desa berjanji akan meneyelesaikan secara kekeluargaan yang dianggap Sulaiman adalah masih satu warga. Namun kenyataanya,

setelah pihak Sulaiman dipanggil untuk hadir bermusyawarah dan mengembalikan bebek tersebut tidak mau hadir. Hal ini yang membuat Elwi merasa dirugikan dan mengambil keputusan untu melaporkan kejadian tentang hilangnya ternak bebek ke Mapolsek Perbaungan. (ARM)

MENGADU - Elwi Hasibuan saat melapor ke Mapolsek Perbaungan. (KPK POS/ARM)

Pembobol Brankas BPN Sergai Ditangkap SEI RAMPAH - Dua pelaku perampokan brankas milik kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sergei ditangkap tim gabungan Direktorat Reskrimum dan Gegana Polda Sumatera Utara. Kedua pelaku ditangkap dari dua tempat dan waktu yang berbeda. Wakil Direktur Reskrimum Polda Sumatera Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Mashudi mengatakan, perampokan terjadi di kantor Badan Pertanahan Nasional yang terletak di Dusun

XV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Sergai. Para pelaku mengambil brankas milik kantor BPN Sergei yang berisi uang Rp49.770.000. "Pelaku berinisial SN alias CL yang berperan membawa gunting untuk memotong gembok pintu dan membuka laci. Sementara YS berperan menjaga korban yang telah diikat," ucapnya di Mapoldasu, Kamis. Menurutnya, modus pelaku dengan cara, salah seorang di

antaranya menggunakan kartu pers untuk masuk ke kantor tersebut. Kemudian beberapa rekannya menyusul masuk ke dalam. Ketika berada di dalam, salah seorang pelaku mengeluarkan senjata api lalu menodongkan ke Satpam kantor BPN dan kemudian mengikatnya. Saat ini pihak kepolisian masih mengembangkan kasusnya karena beberapa pelaku lainnya masih belum tertangkap yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).(ARM)

Kuntilanak dan Pocong Terekam Blackberry BANDAR KALIPA - Sepasang kuntilanak dan dua pocong terekam handpone blackberry milik Yesi (19), warga Dusun I, Desa Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalifah, Sergai. Kabar tentang terekamnya kuntilanak itu begitu cepat menyebar dan mejadi perhatian warga yang ingin menyaksikannya. Ditemui wartawan koran ini, Selasa lalu, Yesi didampingi ibunya Darna (40) mengatakan, terekamnya sepasang hantu tersebut saat anaknya mencoba memoto ibunya saat memasak di dapur pada, Minggu sekitar pukul 09:00 wib. Namun saat Yesi melihat foto yang sudah dijepretnya itu, terlihat sosok mahluk gaib yang katanya menyerupai kuntilanak dan pocong tepat berada di samping ibunya. Apa yang ditemukan Yesi itu dilaporkan ke masyarakat hingga menjadi tontonan warga yang ingin melihat jenis hantu tersebut. “Saat ibu marah pada Sela (17) yang sedang hamil, Yesi memoto ibu. Tiba-tiba nampak di samping ibu hingga kami semua ketakutan,” tutur Yesi.

Sedangkan Sela yang sedang hamil mengaku, kalau dirinya memang pernah diganggu sesosok mahluk yang merasakan badannya seperti melayang ke udara, namun

Hantu terekam handpone Blackberry

hingga saat ini sudah tidak ada lagi. “Sekarang sudah tidak lagi gangguan di rumah ini karena sudah ada para normal yang mengusir hantu tersebut,” ucap Sela. (ARM)

SUMUT

Polisi Ciduk Kurir Sabu Internasional MEDAN - Nurkhalis alias Kalis (40) warga Jalan Gaharu Blok Z No 5 Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, salah seorang kurir sabu yang masih sindikat jaringan internasional, diiciduk Tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Medan, Kamis. Tersangka diringkus petugas saat akan melakukan transaksi dengan SIR (DPO) di kawasan Jalan Pembangunan Medan Sunggal, 17 Oktober 2012. Kepada petugas Kalis mengaku bahwa sabu seberat 500 gram adalah milik Abumin warga Tanjungbalai. Waka Polresta Medan, AKBP Pranyoto didampingi Kasat Narkoba Polresta Medan, Kompol Doni Alexander membenarkan adanya penangkapan yang dilakukan petugas. Waka Polresta Medan memaparkan, dari pengakuan Kalis dirinya hanyalah seorang kurir yang disuruh oleh Abumin (DPO) warga Tanjungbalai untuk menjualnya kepada SIR. Abumin diduga salah seorang sindikat internasional yang berperan sebagai penyuplai dan mengatur pengiriman sabu dari Malaysia menuju Indonesia. Saat ditanyakan, apakah Abumin ada hubungannya dengan ketujuh orang yang

ditangkap pihak Mabes Polri, Pranyoto mengatakan, pihaknya masih melakukan penyidikan apakah ada hubungan tersangka dengan tujuh tersangka lainnya yang tertangkap di Tanjungbalai oleh Mabes Polri beberapa hari lalu. Dihadapan penyidik, Kalis mengakui bahwa dirinya dihubungi oleh Abumin akan adanya transaksi sabu Jalan Pembangunan dikawasan Medan Sunggal, waktu dihubungi tersangka masih berada di Bireun. Keesokan harinya setelah sampai di Medan tersangka menghubungi Abumin kemudian bertemu di kawasan Ringroad persis di depan Mc Donald untuk mengambil sabu yang dipesan oleh SIR Masih dalam penuturan Kalis, bahwa Abumin tidak sempat mengantar barang kepada SIR, dikarenakan ada keperluan di Tanjungbalai. Namun ketika transaksi akan berlangsung saat itulah polisi langsung menyergap sedangkan SIR berhasil kabur saat penangkapan. Selain menyita sabu seberat 500 gram, polisi berhasil mengamankan satu unit HP jenis Nokia, untuk kasus ini Kalis dikenakan pasal 114 ayat (2) subsidair pasal 112 ayat (2) UU RO No.35 Tahun 2009. (FER)

Jadi Jurtul, Guru SD Pantai Cermin Gol PANTAI CERMIN - Kebiasaan Nasrun (53), warga Dusun I, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Sergai, sebagai juru tulis (jurtul) judi tebak angka (Kim/Togel) tidak bisa menjadi pelajaran bagi muridnya di SD Negeri Pantai Cermin tempatnya memberikan ilmu. Pasalnya, kebiasaannya itu sangat bertentangan dengan hukum. Buktinya guru SD yang sudah pegawai ini ditangkap Polisi, Senin lalu sekitar pukul 20:30 Wib, saat asik menunggu pelanggan di teras rumahnya. Usai menjalani pemeriksaan, ayah tiga anak ini mengaku baru dua bulan menjalankan bisnis haramnya itu, karena hobi. Sebagai jurtul, Nasrun yang sudah 30 tahun menjadi guru menerima upah 10 persen dari omset yang distorkankepada seseorang bernama Siis, warga Desa Sementara, Kecamatan Pantai Cermin, Sergai. “Hobi aja jadi jurtul, karena pernah tembus sekali. Itupun hanya sambilan. Uangnya ku stor ke Siis," akunya. Kasat Reskrim Polres Sergai AKP

NASRUN Denny Boy P Ketika dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersebut. "Tersangka ditangkap berkat adanya informasi dari masyarakat, dan kini bersama barang bukti 6 lembar rekap togel, 1 HP Nokia, dan uang tunai Rp152 ribu, sudah diamankan guna pengembangannya," ucap Denny. (ARM)

Polres Sergai Gerebek Gudang CPO Ilegal SEI RAMPAH - Gudang penampungan CPO (Crude Palm Oil) ilegal berlokasi di Jalinsum, tepatnya di Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Sergai, digerebek Sat Reskrim Polres Sergai, Selasa sekira pukul 10.30 wib. Dalam penggerebekan yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Sergai AKP Deni Boy Panggabean SH tersebut polisi mengamankan 10 drum CPO berkisar 2 ton, 1 mesin isap, beberapa drum penampung CPO yang berada di lokasi gudang tersebut. Selain itu polisi juga mengamankan Agus (26) warga Desa Silau Tua, Kecamatan Air Joman, Asahan. Agus di kantor polisi mengakui kegiatan CPO ilegal disalah satu gudang di Desa Suka Damai itu sudah berlangsung 1 minggu. Sedangkan CPO tersebut berasal dari truk tangki yang melintas. “Baru 1 minggu ini aku buka itupun coba-coba,” kata pria asal Asahan ini. Sementara itu Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK MH melalui Kasat Reskrim AKP Denny Boy P SH mengatakan, penggerebekan itu atas informasi masyarakat seputar adanya kegiatan pembongkaran CPO di salah satu gudang penampungan ilegal.

CPO ILEGAL - Kasat Reskrim Polres Sergai AKP Deni Boy Panggabean SH menginterogasi Agus, dan menunjukkan barang bukti drum berisikan CPO.(KPK POS/ARM) Dari informasi itu polisi langsung melakukan pemantauan ke lokasi kegiatan ilegal tersebut. Setelah ditemukan adanya barang bukti, personil langsung melakukan penggerebekan. "Kita berhasil mengamankan 10 drum CPO ilegal berkisar sebanyak 2 ton berikut pemilik kita amankan,” jelas Denny Boy. (ARM)

Safii Dalam Perawatan di RS Melati PANTAI CERMIN - Malang bagi M Safii (22), warga Pantai Cermin Kanan yang bekerja di PT Aqua Farm, Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Sergai. Entah karena apa, tiba-tiba pria ini terjatuh dari ketinggian sekitar 7 meter, saat hendak melihat air kran, Senin lalu, sekira pukul 15.15 Wib. Sewaktu melaksanakan pekerjaanya dibidang pengadaan air, Safii anak ke 2 dari 5 bersaudara ini mengalami nasib apes. Sewaktu hendak melihat pekerjaan yang digelutinya, dia tiba-tiba terjatuh dari atas saat kakinya memijakkan seng yang tidak mempunyai penyangga. Akhirnya Safii terjatuh, mengakibatkan tangan sebelah kiri retak serta paha dan kepalanya mengalami robek. Kini Safii dirawat di RSU Melati Perbaungan. Menurut keterangan Safii di ruangan M5, RSU Melati Perbaungan, saat tiba di tempat kerja, dia dirusuh melihat air kran hidup atau tidak. Sesampainya di atas, dengan ketinggian sekitar 7 meter, Safii mengalami kecelakaan. Hamidah (46), ibu Safii juga menutur-

TERBARING - M Safii kini terbaring di RSU Melati didampinggi ibunya. (KPK POS/ARM) kan, apa yang dialami anaknya merupakan musibah. Perawatan Safii kini menjadi tanggungjawab perusahaan. (ARM)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 222 22 - 28 OKTOBER 2012

MA Batalkan Hukuman Mati SEPERTI diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) merilis data tentang dikabulkannya permohonan grasi terpidana mati kasus narkoba Deni Setia Maharwan alias Rafi dan Merika Pranola alias Ola alias Tania. Juru Bicara MA Djoko Sarwoko menjelaskan, Deni memang pernah mengajukan PK dengan nomor perkara 1 3 PK/Pid/2002. PK tersebut diputus pada 2003 oleh majelis hakim yang diketuai Toton Suprapto, Iskandar Kamil, dan Parman Suparman dengan putusan menolak PK. Namun, tambah Djoko, Deni kemudian mengajukan grasi pada 26 April 2011 lalu. Atas permintaan grasi tersebut, MA mengeluarkan pertimbangan hukum pada 19 Oktober 2011 yang isinya tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan grasi kepada presiden.

Beberapa bulan kemudian, Presiden memutuskan untuk mengabulkan grasi dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7/G/2012 yang mengubah hukuman Deni menjadi hukuman seumur hidup. Keputusan itu ditandatangani pada 25 Januari 2012. Presiden juga mengabulkan grasi Ola yang masih satu kelompok dengan Deni. Grasi Ola dikeluarkan pada 26 September 2011 dengan Keppres Nomor 35/G/2011. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membenarkan, Presiden SBY mengeluarkan grasi kepada para terpidana kasus itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lanjutnya, memiliki dasar konstitusional dalam memberikan grasi kepada terpidana mati perkara narkoba. Pemberian grasi oleh Presiden juga mempertimbangkan alasan kemanusiaan.

LIPSUS

KRITIK JUSUF KALLA: "Presiden dalam konstitusi (UUD 1945) Pasal 14 Ayat 1 memiliki kewenangan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden sebelumnya juga mendapat pertimbangan dari jajaran di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, seperti dari Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," kata Julian. Menurut Julian, selain pertimbangan konstitusional, Presiden juga melihat unsur kemanusiaan dalam pemberian grasi itu. Ia mengingatkan, pemberian grasi hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup itu bukan berarti di kemudian hari yang bersangkutan dapat dibebaskan. "Yang bersangkutan tetap harus menjalani hukuman seumur hidup," katanya. (FR/BBS)

Bandar Akan Lebih Berani Melakukan Aksinya TIDAK hanya Indra dan Yusril memberikan komentar. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), juga mengkritik tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memberikan grasi kepada terpidana mati bandar narkoba. JK menilai tindakan SBY itu justru bisa membuat para bandar narkoba lebih berani melakukan aksinya di Indonesia. "Dampaknya tentu saja mengurangi ketakutan para gembong-gembong itu. Kenapa tibatiba dibatalin (hukuman mati). Di banyak negara di Singapura, Malaysia, di Amerika hukuman mati masih berlaku untuk halhal yang betul-betul merusak kehidupan masyarakat," kata JK. Hal itu dikatakan JK selepas menghadiri acara peluncuran buku Misbakhun 'Melawan Takluk' di Hotel Altet Century, Jakarta, Senin. JK menilai hukuman mati itu tidak sama sekali melanggar hak asasi manusia (HAM). "HAM itu ada 9 pasal di dalam UUD. Di pasal terakhir semua orang berkewajiban taat kepada hukum dan UU. Artinya kalau melanggar itu dihukum. Itu HAM juga. Jadi HAM itu bukan hanya hak, ada kewajiban. Begitu melanggar itu bisa dihukum," lanjutnya.

Alasan pemerintah memberikan grasi kepada Deni Setia Maharwa karena perannya yang 'hanya' sebagai kurir narkoba. Namun dampak pemberian grasi itu tentunya akan membuat para gembong narkoba menjadi semakin berani. Mantan wapres ini mencontohkan, khusus untuk narkoba, pemerintah telah melakukan propaganda untuk menghukum berat pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut. Dan berjanji akan menindak dengan ganjaran yang berat. "Kalau kita naik pesawat terbang, sebelum turun di Jakarta selalu dikatakan 'Saudarasaudara penumpang jangan bawa apa-apa (narkoba) nanti hukuman mati di Jakarta. Kenapa tiba-tiba itu dibatalin?," kata JK. (FR/BBS)

Ketum PBNU Mengaku Sangat Kecewa

TERSANGKA - Sembilan tersangka jaringan peredaran narkoba internasional jenis sabu yang ditangkap di Tanjungbalai, ketika akan diboyong ke Jakarta.(KPKPOS/IST)

PEREDARAN narkoba semakin menjadijadi. Dalam sepekan terakhir ini, terkesan tiada hari tanpa narkoba. Di hampir seluruh penjuru negeri, upaya peredaran dan penyeludupan narkoba berhasil digagalkan aparat keamanan. Di Tanjungbalai, sembilan tersangka jaringan peredaran narkoba internasional jenis sabu ditangkap, Minggu pekan lalu, dan diboyong ke Jakarta untuk pengembangan lebih lanjut. Kesembilan tersangka yang ditangkap di Tanjungbalai itu adalah, Hartono alias Ati (bandar sabu), Muhammad Yusuf alias Yusuf (kurir), Andika alias Andi (kurir), Budianto alias Budi (kurir), Budi Winarno (kurir), Arifin (kurir), Ponirin alias Unyil (ABK), Masudi als Masud (ABK), dan Rasito (kapten kapal). Berikutnya, pada Senin (15/10), sindikat narkoba yang melibatkan seorang oknum bintara polisi, bertugas di Polres Nias dan dua orang ibu rumah tangga berhasil dibongkar petugas Unit I Narkotika Satresnarkoba Polresta Medan. Selain meringkus enam anggota sindikatnya, termasuk oknum polisi Briptu Eka Syahputra (39) warga Jalan Walet VIII, Perumnas Mandala, Medan, petugas Unit I Narkotika Satresnarkoba Polresta Medan juga menyita barang bukti narkotika jenis ganja seberat 219 kilogram. Wakapolresta Medan AKBP Pranyoto didampingi Kasat Resnarkoba Narkoba Kompol Dony Alexander SIK dan Kanit Idik I Narkotika AKP Zufri Siregar SH mengatakan, keenam tersangka ditangkap di tiga rumah milik tiga orang tersangka.

Selain di Sumatera Utara, penangkapan bandar narkoba juga dilakukan aparat di beberapa wilayah. Seperti di Bali, Jakarta, Surabaya dan kota-kota lainnya di negeri ini. Gendrang perang terhadap peredaran barang haram itu sudah lama kita tabuh. Namun, nampaknya aparat terkait harus berpacu melawan musuh bersama bangsa ini. Semua pihak harus terus mewaspadai peredaran narkoba. Perang terhadap narkoba harus melibatkan semua komponen bangsa karena narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) seperti terorisme dan korupsi. Bahkan narkoba lebih berbahaya dari terorisme. Sebab kalau terorisme episentrumnya terbatas, tetapi narkoba begitu luas. Narkoba bisa menyerang siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Dampaknya juga sangat dahsyat karena dapat menyebabkan keruntuhan sebuah bangsa. Sudah barang tentu, karena dampaknya amat dahsyat, grasi yang diberikan terhadap bandar narkoba sungguh melukai hati dan rasa keadilan rakyat. Seperti apa yang diungkapkan, Indra, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Diungkapkan, pemberian grasi terhadap gembong narkoba Deni Setia Maharwan alias Rafi dan Merika Pranola alias Ola alias Tania yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai melukai rasa keadilan rakyat. Pasalnya, meski memiliki wewenang penuh mengabulkan grasi, Presiden SBY dinilai tidak mempertimbangkan fakta bahwa narkoba sudah

menjadi kejahatan luar biasa yang merusak bangsa. "Menurut saya, Presiden sebaiknya memberikan penjelasan kepada publik, mengapa grasi tersebut diberikan kepada gembong narkoba. Karena bagaimana pun grasi tersebut tentunya melukai rasa keadilan masyarakat," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra, di Jakarta. Indra menyesalkan kebijakan presiden memberi grasi para gembong narkoba itu. Berdasarkan catatan, Presiden SBY bukan hanya kali ini meringankan hukuman para gembong narkoba. Sebelumnya, Presiden sudah sempat mengabulkan grasi gembong narkoba Schapelle Leigh Corby dan Peter Achim Franz Grobmann. "Apapun alasannya seharusnya tidak boleh ada kompromi bagi para bandar/ gembong narkoba. Apalagi dalam kasus Deni dan Ola, MA (Mahkamah Agung) telah memberikan pertimbangan dan berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada mereka," ujar Indra. Pemberian grasi memang merupakan hak Presiden seperti diatur di dalam UUD 1945 pasal 14 ayat 1. Namun, Indra menilai bahwa penggunaan hak istimewa tersebut harus digunakan secara bijak dan tepat. "Bayangkan saja, narkoba yang daya rusaknya lebih berbahaya dari pada korupsi dan terorisme, dan para bandar narkoba jelas-jelas telah merusak jutaan anak bangsa dan generasi penerus bangsa ini di berikan pengampunan (grasi)," papar Indra. (FR/BBS)

Jangan Obral Grasi ke Bandar Narkoba DALAM Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan yang berlangsung di Surabaya, belum lama ini, ada 11 poin yang dihasilkan. Salah satunya adalah, meminta pemerintah tidak memberikan hak grasi ke pengedar narkoba. "Meminta kepada pemerintah untuk tidak menggunakan hak grasi bagi pengedar narkoba maupun pemberian grasi terhadap produsen dan pengedar narkoba," ujar Ketua Panitia Pusat Rakernas II PDIP, Puan Maharani, di hadapan peserta Rakernas.

PDIP juga menyerukan kepada pemerintah, untuk menyatakan perang terhadap narkoba yang mengancam kelangsungan generasi masa depan bangsa. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai, pemberian grasi adalah hak prerogatif presiden. Pemberian grasi masalah narkoba juga ada kaitannya dengan HAM. "Kalau saya membaca di media seperti itulah alasannya bahwa hukuman mati sepertinya tidak bisa dilakukan lagi di

Republik Indonesia. Tapi mari kita coba, kok tidak ada pendalaman secara lebih realitis," tuturnya. "Kalau dilihat, kenapa tidak diperbincangkan mereka-mereka (pengguna) yang telah menjadi korban konsumen dari pada narkoba itu," terangnya. Mega menceritakan, saat menjadi orang nomor satu di negeri ini, ia sudah memprediksi peredaran narkoba akan meluas. Katanya, saat ini sudah ada sekitar 5 juta penduduk Indonesia yang mengkonsumsi narkoba dan psikotropika.(FR/BBS)

HAL SENADA juga diungkapkan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj. Said mengaku sangat kecewa atas pemberian grasi oleh Presiden SBY kepada gembong narkoba internasional. "Saya sangat kecewa dengan adanya pemberian grasi itu, meskipun hal tersebut merupakan hak prerogratif Presiden yang tidak bisa diganggu gugat," kata Said usai acara penandatanganan MoU Deradikalisasi dengan LDII di Ketileng, Semarang. Ia berharap Presiden menolak rekomendasi dari Mahkamah Agung untuk memberikan grasi dengan hak preogratif yang dimiliki presiden. "Betapa bahagianya saya kalau beliau (Presiden-red) tidak memberikan grasi," imbuh Said. Menurut Said, hukuman mati memang dibenarkan jika kejahatan yang dilakukan sudah masuk kategori merusak kemanusiaan dan merusak kehidupan. Hukuman potong tangan dan kaki juga bisa dilakukan terhadap pelaku kejahatan yang sudah merusak kehidupan. "Kalau merusak kemanusiaan dan kehidupan ya dihukum mati. Orang-orang yang

merusak juga bisa dipotong dua tangan dan kakinya atau dibuang ke laut," terang Said. Gembong narkoba internasional yaitu Deni Setia Maharwa alias Rapi Mohammed Majid lolos dari vonis hukuman mati berkat grasi Presiden SBY. Hukumannya kini penjara seumur hidup. Deni mencoba menyelundupkan narkoba ke London pada 12 Januari 2000 sesaat sebelum berangkat dengan pesawat Cathay Pacific lewat Bandara Soekarno-Hatta. Pada 22 Agustus 2000, Pengadilan Negeri (PN) Tangerang menghukum Deni dengan hukuman mati. Putusan ini dikuatkan hingga putusan kasasi MA yang dijatuhkan pada 18 April 2001. (FR/BBS)

Putusan Hakim Dikhawatirkan Tak Objektif POLITIKUS Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy merasa terkejut setelah mengetahui ada hakim yang tertangkap saat pesta narkoba di tempat hiburan malam. Menurutnya, insiden ini jelas menghantam instisusi pengadilan. Disamping merosotnya moral dan perilaku hakim, justru ditambah lagi dengan kasus penggunaan narkoba yang kini menjadi tengah polemik dengan pemberian grasi terhadap sejumlah gembong raja narkoba. "Saya sangat kaget mendengar informasi adanya hakim yang tertangkap sedang menggunakan narkoba bersama beberapa perempuan di tempat karaoke. Bukan hanya berkaitan moral dan perilaku hakim, namun ini juga berkaitan dengan penggunaan barang haram yang sekarang jadi perdebatan," ungkap Aboebakar dalam keterangan tertulisnya. Aboebakar menyakini bahwa publik saat ini akan menghubung-hubungkan perihal pengabulan Peninjauan Kembali (PK) tersangka raja narkoba seperti, Hengky Gunawan oleh majelis hakim Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.

"Jika saat ini publik sedang gundah karena pembebasan para gembong narkoba dari hukum mati oleh hakim MA. Nah, kini ada hakim yang juga ternyata pemakai, akhirnya mau tak mau publik menghubung-hubungkan dua persoalan ini," jelas dia. Hal ini nantinya akan menyebabkan publik berspekulasi bahwa pengabulan PK raja narkoba oleh hakim MA, dikarenakan dampak dari pengaruh barang haram. "Suka tak suka akhirnya timbul spekulasi bahwa ada oknum hakim yang terpengaruh oleh barang haram tersebut, dan sangat mungkin ini berdampak pula pada putusan yang dibuat," tuturnya.(FR/BBS)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 222 22 - 28 OKTOBER 2012

Camat Bintang Bayu Serahkan Hadiah Pekan Panutan PBB BINTANG BAYU - Camat Bintang Bayu Drs Zulkan, Rabu pekan lalu, menyerahkan hadiah pekan panutan PBB dari Bupati Serdang Bedagai melalui Dinas PPKA di Aula Kantor Camat. Selain Camat tampak juga Kepala Seksi Pendapatan Drs Rudy, beberapa Kepala Desa dan 13 orang warga penerima hadiah. Drs Zulkan pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang telah melunasi pajak bumi dan bangunan sebelum tiba jatuh tempo. PBB adalah modal dasar untuk melaksanakan pembangunan. Mustahil pembangunan dapat terlaksana dengan baik kalau PBB saja tidak diupayakan dengan baik. Harus kita syukuri, meski besaran PBB dari Kecamatan Bintang Bayu jauh lebih kecil dari kecamatan lain, namun Bupati Sergai terus

memberikan perhatian terkait pembangunan infrastruktur. Lanjut Zulkan, pemberian hadiah ini sendiri adalah sebagai bagian dari kepedulian Pemkab Sergai untuk lebih menggenjot pendapatan PBB. "Jadikan ini sebagai motivator bagi diri kita dan orang lain untuk semangat melunasi PBB tepat pada waktu. PBB cepat dilunasi, maka Pemkab sendiri juga cepat menyusun langkahlangkah pembangunan," ujar Zulkan mengakhiri. Sementara itu Drs Rudy kepada KPK Pos mengatakan, bahwa untuk Kecamatan Bintang Bayu ada 13 warga wajib pajak dari berbagai desa yang memperoleh hadiah seperti dispenser, mini compo, kipas angin dan televisi 14 inci. Sementara hadiah utama satu unit lemari es diterima Ubah Simorangkir dari Desa Saranggiting Kahan. (ARM)

Bantuan Peralatan IKM Disalurkan TEBING TINGGI - Pemko Tebingtinggi melalui Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskouperindag) Tebingtinggi menyerahkan bantuan peralatan produksi kepada para pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM), Rabu, di Aula Kantor Dinas Kouperindag Jalan Gunung Leuser Kota Tebingtinggi. Penyerahan bantuan peralatan yang berasal dari Dirjend Industri Kecil Menengah Kementrian Perindustrian RI kepada peserta pelatihan Diklat Teknis Produksi Pangan untuk pelaku IKM Pangan Kota Tebingtinggi TA 2012 tersebut dilakukan Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan diwakili Kadis Kouperindag Drs H Asmali MBA disaksikan Kordinator Kegiatan Pelatihan DJIKM Kementrian Perindustrian Wahyu Fitrianto STP dan Tuti Lestari STP serta dihadiri Kabid Perdagangan Ir Iboy Hutapea, Kabid Koperasi Khairani SE dan Kasi Kerjasama Bidang Perindustrian Maslina Dalimunthe SE. Para pelaku IKM yang

juga peserta pelatihan Diklat Teknis Produksi Pangan di Kota Tebingtinggi tersebut umumnya bergerak dibidang usaha industri pengolahan makanan ringan seperti kue kacang intip, sagon bakar, roti bolu, bakso, roti kacang, kreasi coklat dan kue, makanan olahan (catering) serta roti ketawa. Adapun jenis bantuan peralatan produksi yang diserahkan antara lain berupa kukusan 2 tingkat, hand sealer, blender, Teflon, oven gas, Loyang, mesin penggiling daging, mixer (pengaduk tepung), kulkas (lemari pendingin), kompor gas dan wajan (kuali). Walikota Tebingtinggi diwakili Kadis Kouperindag Drs H Asmali mengaku bahagia dan bangga dengan direalisasikannya bantuan peralatan dari Dirjend IKM Kementrian Prindustrian kepada para pelaku IKM dikota itu.“Kami bangga dan senang dengan bantuan ini sebab ternyata pelaku industri dikota ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Atas nama pemerintah kota Tebingtinggi kami ucapkan terimakasih,” kata Asmali mewakili walikota. (RS)

Walikota Letakkan Batu Pertama Rumah Aladin TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi, H Umar Zunaidi Hasibuan meletakkan batu pertama renovasi rumah Atap Lantai Dinding (Aladin). Rumah yang menjadi simbol pelaksanaan milik Syahril, warga Lingkungan II, Kelurahan Pabatu, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebingtinggi, Selasa. Kegiatan tersebut dikaitkan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda tingkat Propinsi Sumatera Utara yang akan dipusatkan di Tebingtinggi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djayadi, Dandim 0204/DS Letkol Arh Wawik Dwinanto, Kadis Sosial dan Tenaga Kerja H Hasanuddin Siregar, Kabid Pelayanan Sosial Hj Faridah Hanum, Kadispora Budpar H Azhar Efendi Lubis, serta sejumlah pengurus KNPI dan Karang Taruna Kota Tebingtinggi. Umar mengatakan, pelaksanaan Aladin untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak huni. "Dengan demikian, kebutuhan rumah layak huni, yang selama ini diidam-idamkan masyarakat terwujud. Diharapkan bisa menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Tebingtinggi," katanya. Umar meminta KNPI Kota Tebingtinggi, yang ditunjuk Pemko Tebingtinggi merenovasi, dapat memperhatikan fondasi rumah. Karena, katanya, kekuatan satu rumah terletak pada fondasinya.

"Jangan jadikan Aladin ini sebagai ladang uji coba, melainkan ladang pengabdian KNPI bagi kesejahteraan masyarakat Kota Tebingtinggi," tegasnya. Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebingtinggi H Hasnuddin Siregar mengatakan, pelaksanaan fasilitas dan stimulasi rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan program penanggulangan garis kemiskinan di Kota Tebingtinggi. Program telah dilaksanakan Pemko Tebingtinggi sejak tahun 2001. "Dari 5.013 rumah tangga miskin yang tersebar di lima kecamatan, masih ada sekitar 3.505 rumah tangga miskin yang memiliki rumah tidak layak huni dan belum mendapat bantuan dari pemerintah," katanya. Menurut Hasanuddin, dengan adanya program pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu/miskin yang berasal dari anggaran APBD Provinsi Sumut dan Kota Tebingtinggi, sebanyak 262 unit rumah tidak layak huni di kota itu akan direnovasi selama tahun 2012. "Pada tahun 2012, Pemko Tebingtinggi, pada APBD menampung sebanyak 75 rumah untuk renovasi Aladin. Pelaksanaanya bekerjasama dengan KNPI Kota Tebingtinggi. Juga ada 187 renovasi rumah Aladin dari APBD Provinsi Sumut. Pembangunannya akan bekerja sama dengan Kodim 0204/ DS," jelasnya.(RS)

SUMUT

Meningkatkan SDM Aparatur Suatu Keharusan STABAT - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH dan Rektor Universitas Medan Area (UMA) Prof. Dr. H.A. Ya’kub Matondang MA menandatangani naskah kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Universitas Medan Area yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sumber daya aparatur di lingkungan Pemkab Langkat. “Bukan sekedar keharusan tetapi sudah menjadi kebutuhan,” kata Bupati Ngogesa menerangkan upaya untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik di Kabupaten Langkat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketika memberikan sambutannya pada acara penandatanganan naskah kerjasama tersebut di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis. Bupati berharap UMA dapat membantu Pemkab Langkat dalam melakukan capacity Building bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan dampak yang sangat konstruktif bagi upaya pengembangan aparatur terkait profesionalisme dan kinerja PNS yang

NOTA KERJASAMA - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu dan Rektor UMA Prof. Dr. H.A. Ya’kub Matondang MA menandatangani nota kerjasama kesepakatan pada acara penandatanganan naskah kerjasama tersebut di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis. (KPK POS/JUL) pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pembangunan di segala sektor. Sementara Rektor UMA Prof. Dr. H.A. Ya’kub Matondang MA mengatakan, pihaknya sangat senang dipercaya oleh Kabupaten Langkat yang selama ini terkenal dengan banyak meraih prestasiprestasi Nasional dalam kerjasama peningkatan SDM aparatur. Ya’kub menambahkan semoga Pemkab dan masyarakat Langkat dapat menikmati manfaat atas kerja sama tersebut nantinya. “Apa yang telah disepakati, agar dapat segera ditindaklanjuti

dengan cepat,” kata Rektor UMA itu. Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Langkat Amril SSos MAP dalam laporannya menjelaskan, ruang lingkup kerjasama yang tertuang dalam nota kesepakatan nomor 187/2895/BKD/2012 merupakan proses peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pertanian, pengabdian masyarakat, pelatihan, bursa kerja, dan banyak lagi aspekaspek lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Diakhir acara Bupati Langkat dan Rektor UMA saling menukar cenderamata tanda dimulainya kerjasama antara keduabelah pihak. Hadir dalam acara Anggota DPRD Langkat H. Rahmanuddin Rangkuti SH, Asisten Adm Ekbangsos dr Indera Salahuddin MKes, Staf Ahli Bupati Bid Pembangunan Drs. Eddy Dharma Tarigan MSi, Ketua Pusat Informasi dan Kerjasama UMA Dr. Ir. Syahbuddin Hsb MS, Anggota LPP UMA Ir. Roeswandy, Dra. Siti Salmaniah Siregar MSi, sejumlah kepala SKPD dan rombongan dari UMA lainnya.(JUL)

Langkat Peduli Kaum Dhuafa STABAT - Demi percepatan terwujudnya visi masyarakat religius dan sejahtera Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH meluncurkan program pelayanan kesehatan kepada kaum dhuafa dan program guru ngajiku di daerah rawan aqidah serta pelatihan manasik haji bagi guruguru Raudhatul Athfal (RA) yang berlangsung di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Rabu. “Kebutuhan hidup manusia di dunia bukan semata-mata dalam bentuk sandang, pangan dan perumahan,” ujar Bupati Ngogesa seraya menjelaskan akan kebutuhan rohani, kebutuhan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada sang pencipta merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang juga harus terpenuhi. Bupati Ngogesa berharap semoga apa yang diprogramkan melalui Badan Amil Zakat

Kabupaten Langkat ini dapat menyentuh kebutuhan umat terutama masyarakat bawah dalam memenuhi hajat hidup secara layak baik fisik maupun spiritual. Sebelumnya Sekdakab Langkat Drs Surya Djahisa MSi dalam laporannya menjelaskan program tersebut telah tertuang dalam Perda Nomor 11 Tahun 2009 Tentang RPJMD yang antara lain memuat visi dan misi Pemkab Langkat khususnya visi religius. Dikatakan, selain peluncuran program kesehatan kaum dhuafa dan guru ngajiku juga diberikan bantuan kepada para pengurus Badan Kenaziran Masjid (BKM), sekolah keagamaan berjumlah 409 Masjid dan Gereja serta 232 paket lembaga pendidikan dan ormas keagamaan yang totalnya ditampung dalam APBD TA. 2012 sebesar Rp23.784.123.00. “Penyerahannya akan dilakukan secara

simbolis oleh Bupati Langkat,” kata Surya sembari mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan

kegiatan itu juga tak terlepas dari bantuan pribadi Bupati Langkat Ngogesa Sitepu. (JUL)

BANTUAN - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, memberikan bantuan kepada BKM Masjid pada rangkaian acara tersebut di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Rabu. (KPK POS/JUL)

Dari Zaman Nenek Moyang Jalan Cebang-cebuk Tak Tersentuh Aspal DELI SERDANG - Warga Jalan Karya Darma, Cebang-cebuk Dusun-II Desa Tanjung Morawa-B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang kerap mengeluh akibat jalan di daerah mereka tidak pernah diaspal. Hal itu sudah dibiarkan sejak zaman penjajahan Belanda dahulu, sampai saat ini kondisi jalan tersebut belum juga tersentuh aspal. Seorang siswa Aliyah MAN Tanjung Morawa yang juga merupakan warga setempat bernama Guruh Riangkawa (17) turut mengkritisi kinerja pemerintahan terkait. “Sebagai generasi bangsa ini, saya prihatin dan heran, sejak nenek moyang kami di sini dari zaman jajahan belanda sampai sekarang jalan ini tak pernah diaspal oleh pemerintah. Padahal Indonesia sudah 67 tahun merdeka,” ungkap Guruh yang masih duduk di bangku kelas III Aliyah ini kepada KPK Pos, Selasa. Lanjutnya, jalan becek dan berdebu sering dirasakan, dan cukup mengganggu aktivitas warga. Bahkan anak-anak sekolah sempat ada terjatuh beberapa kali saat jalan ini becek. "Belum lagi debu-debu jalan berterbangan saat puluhan mobil angkutan dari belasan perusahaan di wilayah ini hilir-mudik melalui jalan ini,” sebut Guruh didampingi rekannya Zamaluddin sembari berharap agar jalan segera dapat diaspal. Sementara itu, Kepala Dusun setempat Herri menerangkan kepada KPK Pos, bahwa jalan Cebang-cebuk ini sudah berulang-

kali diusulkan pengaspalannya ke Kabupaten Deli Serdang, namun belum ada realisasinya. “Terakhir informasi yang saya tahu, pihak Dinas PU Deli Serdang mengatakan akses jalan Cebangcebuk berujung buntu sehingga tidak masuk kategori untuk diaspal. Namun kata mereka kalau semua pihak perusahaan di situ mau bagi dua dalam pembiayaannya maka pengaspalan akan dikerjakan Dinas PU,” ungkap Herri. Pantauan KPK Pos di lapangan,

ternyata bukan hanya Desa Tg. Morawa-B di Cebang-cebuk saja jalan tak tersentuh aspal. Masih banyak jalan di pedesaan yang belum teresentuh aspal. Seperti jalan menuju perumahan Bendang dan jalan Gang Tape Dusun-I juga tak pernah diaspal. Padahal jalan yang berada di tiga lokasi berbeda itu panjangnya masing-masing sekitar 1-2 dan 3 Km dan cukup lebar serta merupakan daerah pemukiman padat penduduk. Selain itu, ternyata hal yang sama juga terlihat disejumlah Desa

lainnya di Kecamatan Tg.Morawa. Seperti di Jalan Protokol Desa Wonosari, jalan tersebut tak pernah tersentuh aspal, bahkan akses jalan itu bisa tembus ke Jalan Lintas Sumatera, apa lagi terdapat SMP Negeri-3 di dalamnya. Begitu pula di Desa Dagang Kelambir Dusun I & II Gg. Buntu terdapat akses jalan tembus Jalan Lintas Sumatera, walau terlihat jalan itu seperti mau diaspal, akan tetapi sudah satu tahun lamanya tak kunjung lanjut dikerjakan. (DIZ)

TAK BERASPAL Salah satu lokasi jalan yang tak pernah tersentuh aspal di Desa Tanjung Morawa-B, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, diabadikan Selasa. (KPK POS/ DIZ)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 222 22 - 28 OKTOBER 2012

Tanggul Irigasi Jebol, Tanaman Padi Terancam Gagal Panen SIDIKALANG - Sedikitnya lima ratusan hektar lahan persawahan di tiga desa Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi, terancam gagal panen, akibat jebolnya tanggul irigasi Gabelas Bentun Kerbo. Menurut keterangan sejumlah warga di Kecamatan Lae Parira, jebolnya tanggul ini diketahui oleh warga setempat, sekitar pukul 02.00 dinihari, Selasa lalu. Saat itu, sejumlah warga melihat saluran irigasi mereka tak digenangi air. Setelah ditelusuri, ternyata tanggul saluran yang ada di Desa Bentun Kerbo Lecamatan Lae Parira sudah jebol, sehingga air yang seharusnya mengalir ke persawahan, mengalir ke jurang, Rabu. Pecahnya tanggul ini membuat warga di tiga Desa yakni, Desa Sumbul, Kentara, dan Desa Lae Parira merasa khawatir tidak dapat memanen hasil padi mereka, untuk musim panen tahun ini. Padahal, usia tanaman padi mereka sudah hampir berusia empat bulan. Kepala Desa Lae Parira, Setabar Jaya Manullang mengakui, jebolnya tanggul diketahuinya dari laporan sejumlah warga desanya. “Pecahnya tanggul ini, kemungkinan akibat curah air yang terlalu tinggi beberapa hari ini, hingga tanggul tak mam-

TANGGUL JEBOL - Kepala Desa Lae Parira, Setabar Manullang sedang menunjuk tanggul Irigasi Gabelas, yang jebol hingga mengancam gagal panen petani di tiga Desa, Rabu. (KPK POS/NADEAK) pu menahan air, dan akhirnya jebol,” ungkap Sitabar. Dikatakannya, tanggul yang sudah ada sejak tahun 60-an itu, merupakan satusatunya saluran irigasi yang mengairi persawahan di tiga desa di kecamatan itu. “Tanggul ini sudah ada sejak tahun enampuluhan dan di bawah sana ada sekitar enam ratus hektar lahan pertanian,” ungkap Setabar di lokasi. Menurut Setabar, kalau saluran irigasi itu tidak segera diperbaiki maka seluruh padi yang berada di tiga desa itu akan terancam

gagal panen. Menurut sejumlah warga, kejadian ini sudah dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten Dairi, namun mereka belum menerima jawaban pasti . Sementara saat berita ini dikirim, Camat Lae Parira boru Situmorang dikabarkan sedang berada di luar kota. Untuk mengantisipasi gagal panen, saat ini warga sedang berkoordinasi untuk mengalihkan saluran irigasi itu dari lokasi lain. “Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah, ya terpaksalah kita ambil mufakat supaya se-

mua warga dapat saling membantu untuk mengalihkan saluran irigasi itu,” ungkap Sihombing, salah seorang warga desa Bantuan Kerbo pada KPK Pos, sambil memainkan cangkulnya. Namun demikian, hingga saat ini seluruh warga di tiga Desa, sangat berharap agar tanggul itu segera diperbaiki pihak Pemerintah Kabupaten Dairi, sehingga lahan persawahan mereka dapat dialiri air kembali. Sebab, apabila tanggul itu tidak segera diperbaiki, kerugian warga diperkirakan sampai ratusan juta rupiah. (NDK)

Irigasi Desa Teluk Nibung Tumpat SINGKIL - Irigasi untuk persawahan di Desa Teluk Nibung, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, dilaporkan sudah setahun tidak lagi meneteskan air. Pasalnya, sumber air yang terletak di hulu irigasi ini, ditutupi oleh semak belukar dan longsoran tanah gunung. Menurut petani setempat, kondisi ini sudah berlangsung hampir satu tahun. Demikian juga nasip areal persawahan yang mereka garap selama ini, terpaksa ditinggal akibat ketiadaan air. Mereka mengaku enggan turun ke sawah akibat suplai air tidak lagi mencukupi. Pantauan wartawan koran ini, pekan lalu, areal persawahan seluas 14 hektar ini, nyaris tak berbekas. Yang

terlihat, hanya hamparan luas rumput ilalang dan pohon perdu setinggi orang dewasa. Tidak jauh beda, kondisi yang nyaris sama juga terlihat pada irigasinya. Irigasi bernilai ratusan juta rupiah ini, dibangun oleh Dinas PU Bidang Pengairan, Aceh Singkil tahun 2009 lalu. Walau masih relatip baru, saluran irigasi ini juga nyaris tak terlihat. Berbagai jenis tumbuhan liar, juga terlihat menutup saluran irigasi sepanjang 300 meter lebih tersebut. Dua orang staf Dinas Pertanian, Aceh Singkil yang ikut terjun ke lokasi sempat geleng-geleng kepala menyaksikan kondisi irigasi dan areal persawahan ini. "Ini tidak boleh dibiar-

kan, harus ada solusi. Apalagi nilai irigasi ini juga tidak murah," kata mereka. Sementara itu, sejumlah petani yang ditemui media di desa ini, mengaku terpaksa beralih profesi dari petani, menjadi nelayan. Tindakan ini terpaksa mereka lakukan, akibat sawah yang digarap selama ini, tidak bisa lagi diandalkan untuk menghidupi keluarga. Mereka pun berharap, agar pemerintah se-segera mungkin melakukan normalisasi saluran irigasi ini. Upaya ini, sudah pernah mereka lakukan dengan berkirim surat ke Dinas PU Aceh Singkil. Namun sebagaimana pengakuan belasan petani tersebut, hingga hari ini surat mereka belum pernah disahuti.

"Kami sudah pernah memberi tahu melalui surat ke PU Pengairan, namun belum ada respon hingga hari ini. Yang pasti, selagi air belum mengaliri irigasi itu, jangan harap kami menggarap sawah tersebut," pungkas mereka serempak. Dihubungi, Senin pekan lalu, Kabid Pengairan Dinas PU ,Aceh Singkil, Endi Mahnizar ST, justru mengaku belum menerima surat, sebagaimana yang dikatakan para petani dari Desa Teluk Nibung tersebut. "Setau saya surat dimaksud belum pernah kita terima. Tapi tidak apa, kalau memang demikian kondisinya, nanti akan kita laporkan sama pimpinan," kata Endi. (AZT)

SUMUT / ACEH / JAMBI

Pelatihan Siaga Bencana Banjir di Aceh Tamiang ACEH TAMIANG - Dinas Sosial Provinsi Aceh bekerja sama dengan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Aceh Tamiang, melaksanakan kegiatan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang selama tiga hari 15-17 Oktober 2012. Kegiatan Kampung Siaga Bencana (KSB) diikuti 60 orang Tim KSB yang dipilih dan sudah melalui proses seleksi yang akan ditempatkan pada bidang-bidang yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tim KSB yang 60 orang tersebut berasal dari lima desa yang ada di Kecamatan Tenggulun. Menurut panitia mereka akan dilatih selama 3 hari. Materi yang akan dilatih dari berbagai bidang diantaranya materi pelayanan dapur umum, materi bidang pemasangan tenda (silter), evakuasi korban, komunikasi, pislo sosial dan materi tentang manajemen bencana. Dalam kesempatan itu sekaligus dilakukan simulasi atau gladi lapang penanggulangan bencana yang melibatkan warga masyarakat desa setempat. Acara tersebut dihadiri Basyaruddin SH Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi Aceh Tamiang, Drh Muhammad Nasir Mahmud Kepala Dinas Sosial Aceh, Drs Burhanuddin MM Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Aceh, Tim dari Kementrian Sosial, Tagana Pusat, Tagana Provinsi Aceh, dan Tagana Kabupaten Aceh Tamiang. Basyaruddin SH sangat mengapresiasi adanya proram kampung siaga bencana di Kabupaten Aceh Tamiang yang terletak di Dusun Suka Mulia Kampung Tenggulun yang rawan atau sering terjadi bencana seperti bencana banjir. Dikatakan, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana sangatlah penting, mulai dari tahap kesiapsiagaan (prabencana), tanggap darurat dan pasca bencana, masyarakat harus siap dan terdepan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Kadis Sosial Aceh, Drh Muhammad Nasir Mahmud mengharapkan warga Tenggulun berperan aktif dalam menjaga dan menjalankan fungsi kampung siaga bencana ini, tidak hanya pengurusnya saja, sehingga apabila terjadi bencana dapat diantisipasi dan diminimalisir jatuhnya korban, baik korban jiwa maupun harta benda. (BSO)

HUT ke 67 Pemkab Labuhanbatu Meriah RANTAUPRAPAT - Masyarakat Labuhanbatu merayakan hari jadinya (HUT) ke 67 di lapangan Ikabina Rantauprapat, Rabu, yang dihadiri unsur masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu. Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD memberikan penghargaan kepada H Muhammad Yusuf Hasibuan atas prestasinya menciptakan Semboyan Labuhanbatu“Ika Bina En Pabolo”.Semboyan yang diciptakan pada tahun 1981 dan diperlombakan pada saat itu dimenangkan Yusuf, setelah menyisihkan ratusan peserta lainnya. Budi Surya Hasibuan putra H Muhammad Yusuf Hasibuan yang menerima penghargaan langsung dari Bupati mengucapkan terima kasihnya kepada Pemkab Labuhanbatu yang telah memberikan penghargaan atas karya orang tuanya yang menjadi logo dan semboyan Labuhanbatu. Budi Surya yang merupakan wartawan Harian Waspada itu mengatakan, penghargaan yang diberikan ini merupakan bukti kepedulian Tigor-Suhari atas prestasi yang diberikan putra-putri Labuhanbatu. “Walau telah berlangsung puluhan tahun, namun jasa orang tua saya menciptakan semboyan Labuhanbatu masih tetap dihargai,” katanya, seraya mengucapkan rasa syukurnya kepada Allha SWT atas penghargaan yang diberikan. Selain itu, Bupati juga memberikan penghargaan dan hadiah kepada para pemenang lomba dan pertandingan yang digelar dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Jadi ke-67 Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012. Antara lain lomba desa/kelurahan terbaik, lomba bordir pembuatan kacu/scraf, pemberian bantuan paron, bantuan langsung masyarakat pengembangan usaha agribisnis pedesaan (BLM-PUAP), bantuan alat pasca panen (paddy power), pemberian bibit rambutan dan mangga, pemipil jagung, lomba masak dan pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan

kurang mampu. Bupati Tigor Panusunan Siregar dalam arahan dan bimbingannya mengatakan, usia 67 tahun bagi sebuah kabupaten menyimpan banyak kisah dan peristiwa yang penuh dengan perjuangan, tantangan dan hambatan yang tentunya akan membuat kita semakin dewasa. Peringatan hari jadi ini, kata Tigor, diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dan introspeksi atas langkah yang telah kita tempuh selama ini, sehingga berbagai keberhasilan yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan serta dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Tigor juga mengajak segenap komponen masyarakat untuk menyamakan pemahaman akan makna dalam memperingati hari jadi pemerintahan kabupaten Labuhanbatu ini. “Peringatan semacam ini bukanlah sesuatu yang mempunyai makna simbolis dan rutinitas semata, melainkan dalam momentum ini marilah kita bersama-sama membuat komitmen, apa yang akan kita lakukan untuk mengisi pembangunan kabupaten Labuhanbatu dalam setahun mendatang," ujarnya. Sebelumnya, ketua panitia Drs H Sarbaini yang juga Asisten Administrasi Pemerintahan itu menjelaskan, dalam rangka memperingati hari jadi ke-67 pemerintahan kabupaten Labuhanbatu, panitia melaksanakan kegiatan, antara lain bakti sosial berupa operasi katarak gratis dan pelaksanaan gotong royong massal yang diikuti seluruh SKPD dan utusan masyarakat yang berasal dari berbagai lingkungan di kota Rantauprapat. Hadir pada acara tersebut unsur Muspida plus, Bupati Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Unsur Pimpinan Daerah, para mantan Bupati Labuhanbatu, para kepala SKPD, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda, ormas, OKP, mahasiswa, pelajar dan berbagai lapisan masyarakat yang memenuhi Lapangan Ika Bina Rantauprapat. (HAH)

Polres Dairi Ciptakan Polisi Kade-kadenta SIDIKALANG - Sebagai Implementasi dari Polisi Kade-kadenta, atau Polisi donganta (sahabat kita-red), Kapolres Dairi, AKBP H. Enggar Pareanom, mengadakan Silaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang, di salahsatu warung kopi yang ada di Desa itu, Jumat lalu. Selain dihadiri puluhan tokoh masyarakat, agama, adat, dan tokoh perempuan Desa Belangmalum, pertemuan silaturahmi yang berlangsung di warung kopi milik P.Simanungkalit itu, juga dihadiri Sekcam Sidikalang, Rahmatsyah Munthe, dan Kepala Desa Belangmalum, Esron Simanungkalit. Pada pertemuan yang cukup akrab itu, Kapolres didampingi Wakapolres, Kompol Yafao Harefa, Kasat Intel, AKP Edy Irwanto, Kasat Binmas AKP A Sembiring, Kapolsek Sidikalang AKP S.Sembiring, Kasubbag Humas, AKP Lamhot Limbong, dan sejumlah perwira lain di jajaran Polres Dairi. Dalam sambutannya, Kapolres Enggar menyampaikan, bahwa silaturahmi dengan warga Desa itu, sengaja diadakan di warung kopi, agar lebih akrab dan tidak perlu formil, sehingga warga tidak perlu segan atau kaku, dalam menyampaikan aspirasinya, terkait dengan perkembangan kamtibmas. Enggar mengakui, pertemuan serupa merupakan kegiatan rutin Kapolres yang sudah sering berlangsung di sejumlah Desa yang ada di Dairi, yang disebut 'Coffe Morning' Polisi Kadekadenta. Termasuk pertemuan dengan sejumlah komunitas masyarakat seperti, komunitas abang becak, OKP, Agama, serta komunitas lainnya.

Hal itu dilakukan Kapolres, agar masyarakat ikut membantu kepolisian untuk menciptakan suasana yang kondusif, termasuk para orangtua, untuk berperan aktif, yang dimulai dari keluarga sendiri, hingga di lingkungan tempat tinggal masing –masing, terutama untuk menasehati para anak remaja. “Belum lama ini, ada seorang anak remaja mengendarai sepeda motor dengan knalpot blong, menabrak seorang polisi lalulintas yang sedang menjalankan tugasnya. Sehingga polisi tersebut cedera dan patah tulang. Sedangkan si anak tadi, terus melarikan diri, dan agar hal itu tidak terulang kembali, sangat diperlukan peranan orangtua, untuk menasehati anak, menjauhi segala perbuatan yang

melanggar hukum, terutama narkoba”, ungkap Kapolres. Sementara itu, mewakili warga, Rusman Lumbantobing (69) didampingi, St Lm boru Hutajulu, mengaku kagum, dan sangat bangga, atas program Polres Dairi, Polisi Kade-kadenta dengan melakukan silaturahmi, dengan warga Desa Belangmalum, yang diakui baru pertama dilakukan seorang Kapolres, di Kabupaten Dairi. “Jujur saja, saat ini usia saya sudah 69 tahun, dan saya lahir di desa ini, baru inilah yang pertama, seorang Kapolres, yang memiliki program seperti ini, seumur-umur, inilah yang pertama, saya dapat minum kopi bersama dengan seorang Kapolres, yang pasti kita sangat bangga dan salut kepada beliau”, kata Rusaman bangga. (NDK)

AKRAB - Kapolres Dairi, AKBP H Enggar Pareanon, tampak cukup akrab dengan warga Desa Belangmalum, di warung kopi milik P. Simanungkalit Desa Belangmalum, Jumat. (KPK POS/NADEAK)

PENGHARGAAN - Budi Surya Hasibuan (putra H Muhammad Yusuf Hasibuan) mewakili orang tuanya menerima penghargaan dari Bupati Labuhanbatu pada acara resepsi Hari Jadi ke-67 Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu di Lapangan Ika Bina Rantauprapat. (KPK POS/HAH)

Anak Kurang Mampu Terima Bea Siswa LABURA - Wakil Bupati Labura H Minan Pasaribu SH MM, mengatakan hari jadi anak nasional semoga dapat mewujudakan Indonesia ramah dan terciptanya kepribadian anak Indonesia yang jujur, cerdas, dan hidup sehat, berakhlak mulia sehingga menjadi anak yang berprestasi. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati saat memperingati Hari Anak Nasional (HAN) se Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang diselenggarakan di Aula SMA Negeri I Aek Kanopan, Rabu. Sebelumnya wakil bupati melantik Forum Anak Labuhanbatu Utara Bersatu (FALUBERS). Dalam pelantikan tersebut yang menjadi ketua adalah, Dika Farayoka yang bertugas seharian sebagai guru di SMA Negeri I Aek Kanopan. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menyerahkan bea siswa kepada 20 orang anak kurang mampu, yang masing-masing menerima Rp1,5 juta. Bantuan tersebut dari Dinas

Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumut. Acara HAN ini berlangsung sederhana dan khitmad. (STJ)

BEA SISWA - Wakil Bupati Labura bersalaman dengan siswa yang menerima bea siswa. (KPK POS/STJ)


E D I S I 222 22 - 28 OKTOBER 2012

KPKPOS

HALAMAN 16

Kebakaran Jenggot, Polri Beber Kasus Korupsi JAKARTA - Dituding Polri adem ayem ungkap korupsi, juga kalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perang melawan korupsi, membuat Polri kebakaran jenggot. akhirnya Polri membeberkan sejumlah kasus korupsi yang pernah ditangani. Sejak Januari - Oktober 2012, Polri menyidik 577 kasus dugaan korupsi. Dari jumlah itu, ada 329 kasus dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan (P21). Potensi kerugian negara mencapai Rp1,67 triliun. Keuangan negara yang dapat diselamatkan sebesar Rp190,4 miliar, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, di Jakarta, Senin. Dijelaskan, kasus dugaan korupsi yang ditangani Polri, keterlibatan Gubernur Maluku Utara Thaib Armayin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kini giliran

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar kasus Bupati Tanah Laut dan Wali Kota Banjarmasin. Sayangnya informasi soal ini ternyata bukan 'fresh from the oven' karena kasus ini telah dibeber oleh Kejati Kalimantan Selatan semenjak Februari lalu dan bahkan

telah ditulis oleh pers setempat. "Join investigasi Polda Kalsel dan Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana penyuapan oleh dua kepala daerah, yakni Wali Kota Banjarmasin dan Bupati Ta-

nah Laut. Dua pejabat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polri," kata Boy. Diungkapkan, Wali Kota Banjarmasin Muhhidin diduga menyuap Bupati Tanah Laut Adriansyah, itu terjadi

dalam proses pengurusan izin tambang kuasa pertambangan (KP) di Desa Sungai Cuka, daerah perbatasan antara Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan. Kasus ini bermula dari keinginan Wali Kota Banjarmasin Muhiddin untuk menggarap areal tambang miliknya yang berada di wilayah Tanah Laut meski perizinan tambangnya tidak lengkap. Melalui perantara N dan SH yang juga sudah sudah jadi tersangka, pada Oktober 2010 Muhiddin bersedia menyetorkan dana sebesar Rp5 miliar dalam bentuk tunai dan giro atas permintaan Bupati Tanah Laut Adriansyah. Apakah kedua pejabat itu sudah diperiksa dan ditahan?. "Belum diperiksa, belum ditahan. Kita tunggu jadwal pemeriksaan." jawabnya singkat. (ENDY)

Kondisi Ruas Jalan Kota Sidikalang Rusak Parah SIDIKALANG - Hampir semua ruas jalan dalam Kota Sidikalang mengalami kerusakan yang cukup parah. Jika hujan turun, genangan air terjadi di mana – mana, sehingga para pengemudi kenderaan yang melintas harus ekstra hati-hati. Sebagaimana yang disaksikan KPK Pos beberapa hari terakhir, hampir di seluruh ruas jalan yang ada di ibukota Kabupaten Dairi itu, kupak-kapik. Bahkan sebagian diantaranya sudah cukup parah seperti di ruas jalan, Pakpak, Batu Kapur, Jalan Pembangunan (depan Masjid Agung), FL.Tobing, Sudirman, Sulang Silima, gereja, Dairi, dan Jalan Sekolah, serta Jalan Sentosa menuju Perumnas Simbara Permai. Salah seorang warga Sidikalang, Kamiluddin Maha BBA, yang dimintai komentarnya terkait kerusakan jalan di ibu kota Kabupaten Dairi itu mengatakan, pemerintah kabupaten Dairi, sebaiknya segera memperbaiki seluruh ruas jalan yang ada di kota Sidiklang. Karena menurutnya, jika kondisi ini dibiarkan terus menerus, kerusakan jalan akan semakin parah. ”Masalah perbaikan jalan di kota Sidikalang yang rusak, harus

menjadi perioritas utama pemerintah Dairi, karena kota Sidikalang ini merupakan wajah dari Kabupaten Dairi,” kata Maha. Sementara itu, masyarakat Sidikalang, terutama para supir angkutan umun dan mobil pribadi menyatakan kecewa, karena banyaknya ruas jalan di ibukota Dairi kondisinya cukup parah, dan sepertinya belum ada upaya untuk mempebaiki dari pihak Pemkab Dairi. Padahal kondisi ini sudah cukup lama berlangsung. “Kami benar-benar kecewa terhadap pemerintahan sekarang, karena kondisi ini sangat menggangu aktivitas kita dalam mencari nafkah. Selain mobil cepat rusak, tekadang kita juga sering dimaki orang, akibat tersiram air yang ada dalam lubang yang kebetulan tergilas roda kenderaan,” kesal Joni Sihombing, pengemudi angkot, dan juga Simamora, warga Sidikalang, di Jalan Sulang Silima Sidikalang, Sabtu. Di tempat yang sama, seorang ibu rumah tangga, Ny. Lingga yang saat itu sedang menghentikan sepeda motornya, setelah mengelak dari salah satu lubang yang ada mengatakan, Pemerintah Kabupaten Dairi harus memprioritaskan perbaikan jalan rusak di ibukota Dairi itu.

”Kami warga Sidikalang meminta, agar pemerintah Kabupaten Dairi harus segera turun tangan, karena jalan yang rusak itu tangungjawab pemerintah Kabupaten,” pinta Ny.Lingga. Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, melalui Sekertarisnya, Junihardi Siregar di ruang kejanya mengakui, untuk anggaran pembangunan jalan dalam kota Sidikalang telah diusulkan ke pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi, Senin.(NDK)

Rehabilitasi 90 SDN Rohil Sesuai Persentase Kerusakan BAGAN SIAPIAPI - Kepala Bidang Prasarana Disdikbud Rokan Hilir, Abu Hanifah saat dikonfirmasi KPK Pos melalui hubungan seluler, Jumat lalu, mengatakan, rehabilitasi ruang kelas terhadap 90 SDN dan SDS yang menerima kucuran dana APBN sesuai usulan berdasarkan persentase kerusakan yang disampaikan para kepala sekolah. Penegasan ini disampaikan Abu Hanifah terkait penggunaan dana rehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan SDS (sekolah dasar swasta) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rokan Hilir, yang suntikan dananya bersumber dari APBN tahun 2012. Dikatakan, ruang kelas SDN dan SDS dikerjakan sesuai persentase kerusakan, dan dalam pelaksanaan tidak ada penyimpangan. Selain itu besaran dana rehabilitasi kerusakan sekolah langsung ditransfer dari Kemendikbud ke rekening BOS masing-masing sekolah. "Meski demikian, karena dana yang digunakan adalah dana APBN penggunaannya akan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tidak lama lagi akan dilakukan audit keseluruh SDN," ujar Abu Hanifah. "Seluruh SDN akan diaudit

oleh BPK - RI Pusat. Hal ini dilakukan karena biaya rehabilitasi sekolah dibiayai APBN, makanya yang melakukan audit BPK RI Pusat, bukan BPK perwakilan Pekanbaru," tandasnya Namun kapan BPK turun melakukan audit, Abu Hanifah belum bisa memastikan. Waktu pemeriksaan ditentukan BPK. Ketika dipertanyakan, soal pungutan biaya manajemen sebesar 3 persen yang dikenakan ke masing-masing SDN penerima biaya rehabilitasi ruang kelas, diakui Abu. "Benar tapi bukan pungutan, dan bukan biaya manajemen, melainkan biaya konsultan pengawas, masing-masing sekolah dikenakan sebesar 3 persen, itu untuk upah konsultan, karena mereka yang mengawasi dan membuat laporannya, ketentuannya ada," ungkapnya. Konsultan yang dipekerjakan, adalh Konsultan pengawas berdiploma S1 yang telah memiliki sertifikat, atau STM yang memiliki sertifikat sebagai konsultan pengawas, yang dipekerjakan oleh para kepala sekolah untuk melakukan pengawsan terhadap aktivitas pekerjaan tersebut. "Konsultan yang telah memiliki sertifikat, sekali lagi biaya yang dikenakan terhadap masing-masing sekolah sebesar 3 persen, bukan biaya manajemen, melainkan biaya

konsultan pengawas," ujar Abu menegaskan. Masih kata Abu Hanifah, Konsultan yang melakukan pengawasan, bukan konsultan berbadan hukum. "Namun Konsultan perorangan yang telah memiliki sertifikat, dalam draf juga diatur ada biaya konsultan pengawas, istilah manajemen yang disebutkan hanya salah persepsi, yang benar adalah biaya konsultan pengawas," ujarnya. Disinggung soal dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan rerhabilitasi ruang kelas di sejumlah sekolah, menurut Abu, tidak ada penyimpangan. Yang ada pengalihan pekerjaan. Misalkan pembuatan WC dalam usulan tidak dimasukkan, sementara WC di sekolah diperlukan penambahan, sisa dana tersebut digunakan untuk pembuatan WC baru, hanya saja dalam berita acara pengalihan tersebut, harus ada penjelasan dalam laporan. "Penggunaan dana APBN untuk rehabilitasi berat ruang kelas, sesuai prosedur, setahu saya semua sekolah sudah menyampaikan laporan secara benar, dan proyeknya juga sudah selesai April 2012 lalu, sampai sejauh ini tidak ada masalah, tinggal menunggu audit dari BPK RI," jelasnya melanjutkan percakapan melalui hubungan seluler. (PUR)

KONDISI JALAN - Ruas Jalan Sulang Silima Sidikalang, yang saat ini, kondisinya cukup parah. (KPK POS/NDK)

Operasi Kasih Sayang Jaring 39 Siswa PERBAUNGAN - Polres Serdang Bedagai (Sergai) bersama Polsek Perbaungan dan Satpol PP, serta Trantib dari Kecamatan Perbaungan, Sergai, melakukan operasi kasih sayang di wilayah Kecamatan Perbaungan. Dalam operasi ini, tim berhasil menangkap 39 Siswa dan 10 unit sepeda motor di lokasi Biliard dan Warnet, Selasa lalu sekira pukul 10.00 Wib. Operasi dilakukan di tempat-tempat yang rawan anak bolos sekolah, seperti Warnet, rumah bi-

liar dan lokasi lainnya. Para siswa yang dirazia langsung dibawa ke Mapolsek Perbaungan guna diberi bimbingan dan arahan. Kapolres dan Kapolsek melalui Kanit Binmas Polsek Perbaungan memberikan bimbingan anak-anak yang terjaring operasi. Selanjutnya, orang tua murid dipanggil. Sementara Kepala Sekolah tempat siswa belajar diminta untuk tetap memberikan bimbingan kepada anak didiknya. (ARM)


KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 222 22 - 28 OKTOBER 2012

KPK : Proyek Hambalang Menyimpang Sejak Perencanaan JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai proyek pembangunan Pusat Pendidikan latihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat yang menelan dana Rp 2,5 triliun, menyimpang sejak perencanaan. Penyimpangan jelas melibatkan banyak pihak, terutama di tingkat atas.  Zulkarnain "Jika kita lihat, kasus itukan pendagadaan barang dan jasa yang ada penyimpangan mulai dari perencanaan. Untuk itu, tidak hanya melibatkan satu orang saja," ungkap Zulkarnain, Wakil Ketua KPK bidang penindakan di Jakarta, Selasa pekan lalu. Kasus Hambalang, lanjut dia, terus berkembang. KPK tidak akan berhenti sampai pada penetapan tersangka Dedi Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). "Namun hingga kini belum ada tersangka baru untuk kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora), ya kita lihat saja nanti," papar Mantan Koordinator staf ahli Jaksa Agung. Dedi Kusdinar, tersangka kasus Hambalang menegaskan dirinya tidak bertanggungjawab atas pengadaan proyek Hambalang. Sebab, itu tugas panitia pengadaan dan mitra kerja. "Saya tidak korupsi, saya bukan koruptor. Saya tidak menikmati. Saya tidak pernah dijanjikan oleh siapapun soal proyek hambalang," tegasnya usai diperiksa selama 10 jam oleh penyidik KPK, di Jakarta, Senin malam. Dedi juga tidak memungkiri peran atasannya di Kempora. Mengingat, selaku PPK bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) yang ketika itu Wafid Muharam dan Pengguna Anggaran (PA) Menpora, Andi Alfian Mallarangeng. "Tanggung jawab struktur pengadaan kan pantitia bekerja, panitia mengumumumkan. Ada pedomannya lalu disampaikan kepada saya sebagai PPK. Lalu, saya teruskan kepada pak menteri, melalui Sesmenpora selaku KPA," urainya sambil menambahkan dokumen pelaksanaan proyek ditandatangani langsung oleh Menpora dan Sesmenpora. Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat teta menuding Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng terlibat dalam kasus korupsi Hambalang. "Saya bilang sejak awal, yang terlibat dalam Hambalang ya Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng. Memang dua orang ini otaknya," kata Nazaruddin usai diperiksa penyidik KPK untuk melengkapi berkas tersangka kasus itu, Dedy Kusdinar, di gedung KPK, Jakarta, Selasa pekan lalu. Mantan anggota DPR dari Partai Demokrat melanjutkan mulai dari pengurusan sertifikat sampai bagi-bagi uang diatur oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bersama pengurus lainnya, Andi Malaranggeng, "Soal mobil Harrier, itu sudah jelas. Uangnya dari Adhi Karya," paparnya. Nazaruddin merasa heran kenapa hingga kini Anas Urbaningrum dan Andi Malaranggeng masih bebas berkeliaran, tidak dilakukan penindakan. "Ada apa ini, apa KPK takut dengan partai penguasa, takut dengan seorang menteri yang korup," tandasnya. Terpidana Wafid Muharram, mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga usai diperiksa KPK mengatakan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran untuk proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang. "Saya sebagai kuasa pengguna anggaran, sedangkan Pak Andi sebagai pengguna anggaran, jadi beliau bertanggung jawab," jelasnya. Wafid juga sudah menjadi terpidana kasus suap Kemenpora untuk pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang dan dihukum 5 tahun penjara menambahkan Andi Malaranggeng pasti paham tentang proses untuk memperoleh sertifikat maupun pengadaan. "Karena saya lapor ke beliau, apalagi proses pengurusan sertifikat melanggar hukum," jelas Wafid. Diceritakan, dulu ada Hak Guna Usaha milik Buana Estate seluas 33 ribu hektare, tapi tidak mendapatkan perpanjangan, selanjutnya diterbitkan SK Bupati yang digunakan untuk pembangunan Hambalang. "Jadi Pak Menteri Andi tahu soal ini," tambahnya enteng. Menpora Andi Mallarangeng membantah keterlibatan mereka dalam kasus Hambalang. "Kita serahkan semuanya kepada proses hukum, biar semua jelas persoalannya," katanya sambil menambahkan tidak mengorbankan siapa pun dalam kasus itu, termasuk bawahannya. Andi menambahkan, bersama seluruh jajaran Kemenpora siap bekerja sama dengan KPK dalam menyelesaikan kasus korupsi Hambalang. "Pokoknya, saya menjalankan tugas sebagai menteri sebaik-baiknya. Saya tidak pernah meminta atau menerima apa pun. Karena itu, kita serahkan semuanya kepada proses hukum, biar semua jelas persoalannya," kata Andi lagi. Proyek Hambalang dimulai sejak 2003, saat masih di Direktorat Jenderal Olahraga Depdikbud. Tujuannya menambah fasilitas latihan olahraga, selain Ragunan. Periode 2004-2009, proyek dipindah ke Kemenpora dengan pengurusan sertifikat tanah Hambalang, studi geologi serta pembuatan masterplan. Pada 2009, anggaran pembangunan diusulkan sebesar Rp1,25 triliun, pada 2010 kembali diminta penambahan kebutuhan anggaran menjadi Rp 1,175 triliun melalui surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu. Dari kebutuhan anggaran Rp 1,175 triliun, hanya Rp 275 miliar yang mendapat pengesahan. Jumlah itu dari APBN 2010 sebesar Rp 125 miliar dan tambahan Rp 150 miliar melalui APBN-P 2010. Anggaran malah bertambah menjadi Rp 2,5 triliun karena ada pengadaan barang dan jasa. (ENDY)

NASIONAL

Diperiksa KPK, Gubernur Riau RZ Pelit Bicara JAKARTA Gubernur Riau Rusli Zainal kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan itu tidak hanya berkaitan dengan dugaan korupsi revisi Perda nomor 6 tahun 2010 tentang PON XVIII Riau, namun juga kasus korupsi IUPHHK-HT di Pelalawan dan Siak, Provinsi Riau tahun 2005-2006. RZ sapaan Rusli Zaenal datang ke gedung KPK, Jumat pekan lalu sekitar Pukul 08.50 WIB dengan mengenakan batik kuning, namun RZ enggan bicara banyak kepada media. "Ya Insya Allah," jawab singkat RZ saat ditanya diperiksa dalam perkara apa. Dengan pengawalan ekstra ketat kayak seorang raja, RZ langsung memasuki lobi KPK. Setelah menjalani pemeriksaan selama 9 jam, RZ keluar juga dengan pengawalan ekstra ketat. Politisi Partai Golkar kembali pelit bicara saat ditanya hasil pemeriksaan. Sambil ber-

 Rusli Zainal jalan, RZi terus mengelak saat ditanya wartawan mengenai pemeriksaannya kali ini. Setelah terus didesak media, RZ bicara juga. "Hari ini saya hanya memberikan penjelasan saja. Dikit, tidak banyak pertanyaannya," jawabnya singkat. Sambil terus berjalan menuju parkiran gedung KPK, RZ terus dikerumuni wartawan. RZ kembali balik badan menuju teras gedung KPK karena mobil yang dia cari belum terlihat.

Sempat terjadi ketegangan antara wartawan dengan staf Rusli Zainal yang mencoba menghalangi wartawan mengambil gambar. Ketegangan masih terus terjadi saat mobil Innova warna putih tiba menjemput RZ di teras KPK. Pengawal Rusli yang mengenakan pakaian batik sempat ditahan sejumlah fotografer yang merasa pekerjaannya dihalang-halangi. Untungnya, dia berhasil meninggalkan KPK menggunakan mobil sedan

setelah ditengahi secutiry KPK dan wartawan lainnya. Juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo menjelaskan RZ dimintai keterangan terkait dua kasus. Pertama soal pengembangan kasus suap terkait pembahasan revisi peraturan daerah (Perda) nomor 6 tahun 2010 tentang venue menembak PON. Juga dugaan korupsi pengadaan stadion utama PON yang dibangun menggunakan dana senilai Rp 1,1 trilun ini be-

ICW Prihatin Koruptor Jabat Kadis Perikanan Kepri JAKARTA - Koruptor di negeri ini, memang paling enak. Meski sudah divonis dan dipenjara, ternyata masih mendapat posisi strategis memimpin jabatan. Buktinya, Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani mengangkat Azirwan sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Kepri, pada 8 Maret 2012. Padahal, Azirwan merupakan terpidana kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan tahun 2008. Pengangkatan itu membuat Indonesian Corruption Watch (ICW) prihatin dan sedih, karena koruptor masih diberi kesempatan lagi memimpin negeri ini. "Seharusnya, PNS koruptor atau terpidana korupsi, berapapun hukumannya, harus diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat sebagai PNS," kata Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho di Jakarta, Rabu pekan lalu. Dijelaskan, pemberhentian PNS yang terlibat korupsi, diatur Undangundang Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah 100 tahun 2000. Aturan itu terpenuhi dalam diri Azirwan. "Ya, seharusnya diberhentikan secara tak hormat sebagai PNS, tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah karena melanggar sumpah atau janji sebagai PNS," paparnya. Tidak ada satu alasanpun yang mendasar memberikan kesempatan terhadap koruptor PNS setelah menjalani pidana, yang bersangkutan dapat kembali menjadi PNS atau memperoleh jabatan seperti semula atau bahkan dipromosikan dalam jabatan struktural, tambah Emerson. ICW juga merasa heran dengan pembiaran yang dilakukan DPRD Provinsi Kepri hingga Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkokrasi (MenPAN). Seharusnya dimaknai sebagai kegagalan reformasi birokrasi dan kebijakan pro terhadap koruptor. "Karena itu pengangkatannya layak dipertanyakan," sambungnya

serius. Bahkan muncul dugaan pengangkatan Azirwan merupakan 'balas budi', karena tindakannya berupaya melindungi aktor-aktor lain yang terlibat dalam kasus korupsi. "Kami mendesak Gubernur Kepulauan Riau membatalkan pengangkatan Azirwan. Selayaknya Azirwan kehilangan status PNS dan sudah sepatutnya Azirwan diberhentikan dengan tidak hormat ," desaknya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan), Azwar Abubakar menilai keputusan pengangkatan Azirwan, tak bisa diubah lagi. Sanksi bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang terkena jeratan hukum beragam. Ada yang dicopot tidak hormat, ditunda pengangkatannya, diturunkan jabatannya. “Kalau ada yang tak setuju, baru bisa banding terhadap atasannya ke saya. Nanti saya bisa memperkuat atau mengurangi,” kata menteri enteng. Diakuinya, pengangkatan Azirwan bukanlah sebuah tren. Ia menyadari bahwa sanksi hukum bagi PNS masih terlalu ringan sehingga mengurangi efek jera. "Kami hanya bisa mengimbau kepala daerah untuk menjaga semangat birokrasi yang bersih dan pemberantasan korupsi," sarannya. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan seorang PNS yang divonis

bersalah dan sudah inkrach, yang lama hukumannya di bawah ketentuan batas pemecatan, tidak akan diberhentikan. "Saya lupa persisnya. Bila dia dihukum di bawah batas waktu itu yang bersangkutan tidak diberhentikan. Soal dia tidak masuk kan bukan kemauannya, melainkan karena dihukum. Jadi setelah menjalani hukuman, yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali. Apabila ia tidak masuk kerja tanpa alasan ya diberhentikan," jelasnya. Terkait promosi yang diberikan kepada Azirwan, Mendagri menilai hal itu tidak perlu dilakukan. "Masih ada pegawai lain yang lebih pantas. Maka soal promosi itu sebaiknya tidak segera dilakukan. Walaupun setahu saya tidak secara tegas dilarang dalam perundang-undangan," paparnya. Wakil Ketua Komisi II Hakam Naja meminta agar Menpan mengekspos para pejabat yang terlibat kasus korupsi. “Efek jera bagi yang melakukan, dan efek gentar bagi yang belum. Menpan harus merilis, diekspos sehingga bisa menjadi pelajaran kepala daerah agar tidak serampangan mempromosikan orang,” kata Hakam. April 2008, Azirwan dan Al Amin Nasution ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Azirwan yang saat itu menjabat Sekda Pemprov Kepri memberikan suap kepada anggota Komisi IV DPR, Al Amin Nasution untuk memuluskan pembahasan di DPR guna mendapatkan rekomendasi alih fungsi hutan di Bintan. Azirwan dijerat Pasal 5 ayat 1 UU Tipikor dan dituntut tiga tahun penjara. Pada September 2008, Azirwan divonis dua tahun enam bulan kurungan penjara. Hakim pengadilan Tipikor menyatakan Azirwan terbukti telah menyuap anggota Komisi IV DPR dari fraksi PPP, Al Amin Nasution dalam perkara alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan. (ENDY)

lum naik ke penyelidikan karena KPK masih melakukan pendalaman. Kedua, KPK melakukan pengembangan penyelidikan kasus korupsi di Kabupaten Siak dan Pelalawan, Provinsi Riau, tentang pengelolaan hutan berkaitan dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) tahun 2005-2006 yang diduga merugikan negara sekitar Rp 500 miliar lebih, sambungnya. "Dalam kasus dugaan korupsi kehutanan, RZ diduga ikut terlibat dalam memberikan rerkomendasi penerbitan perizinan IUPHHK-HT untuk 12 perusahaan di Riau saat itu. Sayangnya, saat kepemimpinan KPK sebelumnya, Rusli lepas dari jeratan hukum. Kini mulai dibuka lagi," tandasnya. Terkait kasis korupsi kehutanan, KPK menyerat mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun, mantan Kadis Kehutanan Riau Asral Rachman, mantan Bupati Siak Arwin AS, mantan Kadis Kehutanan Riau Syuhada Tasman, dan mantan Kadishut Riau yang juga bekas Bupati Kampar, Burhanuddin Husin yang masih menunggu vonis setelah dituntut 6 tahun penjara di PN Tipikor Pekanbaru, Riau. (ENDY)

Pengusaha Desak Pungli di Pemprov DKI Dihapus

JAKARTA - Pungutan liar (Pungli) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, kian merajalela. Seluruh pengadaan barang jasa melalui eprocurement, mengurus perijinan, tak lepas dari uang. Karena itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, segera menghilangkan pungli dan dugaan korupsi di pemerintahan yang dipimpinnya. "Pungli di DKI sudah bukan rahasia umum lagi. Juga dugaan korupsi di Jakarta cukup banyak. Ini yang kami rasakan dan dengar dari pengusaha-pengusaha bahwa 'izin informal' lebih banyak daripada yang formal," papar Ketua Apindo, Sofjan Wanandi, di sela pembukaan Trade Expo Indonesia 2012 di Jakarta, Rabu minggu lalu. Sofjan meyakini, Jokowi sapaan JokoWidodo memiliki kemampuan mengatasi pungutan liar di DKI Jakarta, mengingat latar belakangnya sebagai pengusaha. Menurut dia, pengusaha di DKI Jakarta tak mempermasalahkan jika biaya perizinan dinaikkan, asal dapat mengentaskan korupsi dan pungutan liar. "Dengan penghapusan pungli, pemerintah daerah akan memiliki uang lebih untuk membangun Jakarta.," tambahnya. Hal senada juga dikatakan Dewi Aryani, Anggota Fraksi PDI Perjuangan mengatakan Jokowi-A Hok harus bisa menghilangkan pungli di DKI. Selama 3 bulan kepemimpinannya diharapkan tidak ada lagi pungli di DKI. "Selain itu sangsi tegas pada aparatur yang masih main mata. Saya rasa Jokowi jago dalam hal ini. Diharapkan mulai dari yang kecil tapi keliatan," harap Dewi saat ditemui di DPR, Jakarta, Senin pekan lalu. Selain itu, sambung Duta Reformasi Birokrasi Indonesia, semua pengadaan barang jasa melalu eprocurement, Efisiensi penggunaan fasilitas dinas, terapkan Zona Integritas, Lakukan downsizing struktur. "Paling rawan juga soal kepala dinas, harusnya semua jabatan kepala dinas harus di isi melalui promosi terbuka. Terapkan one day care service", tandas Dewi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyadari maraknya segala macam pungli yang menjadi salah masalah di kota besar, termasuk Jakarta. Pihaknya bertekad mengatasi fenomena pungli. "Ya nanti kita tangani satu persatu. Jangan menuntut semuanya harus selesai hari ini, ya secara bertahap lah," tandasnya. (ENDY)


KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 222 22 - 28 OKTOBER 2012

SUMUT

APPIN Dapat Hibah Kapal dari KKP?

HIBAH - Kapal hibah jenis pukat apung dari KKP yang dibuat di satu dok di Desa Sei Nangka, Sei Kepayang, Asahan

Koruptor Batubara Divonis Ringan, Jaksa Berang MEDAN - Tiga terdakwa korupsi pembangunan tujuh kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Batubara tahun 2009 senilai Rp 949 juta divonis ringan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat pekan lalu. Ketiga terdakwa tersebut adalah mantan Kadis Pekerjaan Umum (PU) Batubara Irwansyah sebagai Pengguna Anggaran (PA), yang divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Dua terdakwa lainnya, Syahrial Lafau dan Hary Sukardi, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), masing-masing divonis 22 bulan penjara dan denda Rp 75 juta subsider 2 bulan kurungan. Sebelumnya, ketiganya dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Kisaran selama 7 tahun 6 bulan penjara karena terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair. Namun, majelis hakim yang diketuai Suhartanto tidak sependapat dengan jaksa. Majelis hakim berpendapat ketiga terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko-

rupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketiganya menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan negara. Selain divonis ringan, ketiga terdakwa juga dibebaskan dari hukuman tambahan membayar uang pengganti karena menurut hakim, ketiga terdakwa tidak terbukti menikmati uang hasil korupsi, tapi menguntungkan orang lain yakni M Andi S dan Hendry Simanjuntak. Menurut hakim, ketiga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan tujuh kantor SKPD di Kabupaten Batubara tahun 2009 berbiaya Rp 6,7 miliar. Seharusnya, konstruksi bangunan beton tapi dilakukan perubahan secara sepihak menjadi bangunan kayu. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 949 juta. Terpisah, JPU Robert Pakpahan, yang juga Kasi Pidsus Kejari Kisaran didampingi rekannya, Hendri Sipahutar, menyatakan banding atas putusan majelis hakim yang jauh lebih ringan dari tuntutan mereka. "Kami banding," ucapnya dengan berang. Sementara penasihat hukum terdakwa, Hasrul Benny Harahap menyatakan pikir-pikir. (MEI)

Ketua MA Datang, Persidangan Terbengkalai MEDAN - Kedatangan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali ke Pengadilan Tinggi (PT) Sumut membuat persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan terbengkalai. Hingga pukul 15.00 WIB, belum satu pun tahanan yang perkaranya disidangkan, Rabu pekan lalu. Pantauan wartawan, hampir seluruh hakim PN Medan termasuk Ketua PN Medan Erwin Mangatas Malau, berada di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang posisinya bersebelahan dengan Pengadilan Negeri (PN) Medan. Sementara di PN Medan, seratusan tahanan yang dijemput sejak pagi hingga sore hari menunggu tanpa kepastian. Hatta Ali yang lama ditunggu untuk dimintai komentar malah tidak menggubris satu pun pertanyaan yang diajukan, termasuk soal hakim yang tertangkap menggunakan narkoba. Dikawal sejumlah aparat TNI, polisi dan petugas PT Sumut, Ali terus berlalu menuju mobil yang akan membawanya ke Bandara Polonia. Informasi yang dihimpun Kompas.com, Ali singgah ke

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

PT Sumut setelah menghadiri acara di Universitas Sumatera Utara (USU). Humas PT Sumut, Untung Widarto menyatakan, Ketua MA memberikan pengarahan kepada para hakim tinggi PT Sumut dan hakim PN Medan di aula PT Sumut di lantai II. Awalnya Untung menyatakan Ketua MA hanya singgah untuk menunggu pesawat yang akan membawanya ke Jakarta. Namun belakang, dia kembali menginformasikan bahwa pimpinannya itu datang untuk menegaskan adanya Rakernas pada 28 Oktober mendatang di Menado. "Rakernas di Manado pada 28 Oktober sampai 1 November tentang penegasan pelaksanaan sistem kamar di MA," katanya. Apapun alasannya, kunjungan Ali membuat sidang di PN Medan banyak tertunda. Biasanya sekitar pukul 12.00 WIB, persidangan sudah dimulai. Sejumlah pengunjung sidang juga mengeluhkan penundaan ini, soalnya mereka sudah datang sejak pagi untuk melihat persidangan anggota keluarganya. (MEI)

TANJUNGBALAI - Asosiasi Pengusaha Perikanan Indonesia (APPIN) Kota Tanjungbalai mendapat bantuan hibah dua kapal pukat apung dari Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP), beserta perlengkapannya dari dana APBN sebesar Rp 2,9 miliar. Awalnya bantuan yang didapat lewat rekomendasi Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kota Tanjungbalai itu diperuntukan kepada Asosiasi Nelayan Pukat Apung Tradisional Indonesia (ANPATTI), namun akhirnya jatuh ke organisasi lain yaitu APPIN. Penelusuran lapangan ditemukan benang merah kedua organisasi yang terindikasi ‘menjual penderitaan nelayan' ini. Ketua Umum, Darwin SE dan Sekretaris Jenderal APPIN, Khairuddin Tambunan, dalunya adalah

petinggi ANPATTI dengan jabatan yang sama. Belakangan dua serangkai ini dilengserkan oleh pengurus lewat gerakan mosi tidak percaya. Menurut mantan Bendahara ANPATTI Hendramas, keduanya tidak transparan dalam hal pendapatan dan penerimaan organisasi serta tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Untuk diketahui, dalam praktek kerjanya ANPATTI mendapat semacam fee dari para pengusaha kapal pukat langgar yang menjadi ‘binaannya’. Sebagai kompensasinya apabila para pengusaha itu mendapat masalah dilapangan seperti macetnya izin berlayar keluar dari Kantor Administratur Pelabuhan (Syahbandar) hingga terjadinya hal yang berkaitan dengan hukum seperti adanya

ABK yang tewas atau hanyut selama dalam pelayaran menjadi urusan ANPATTI. Setelah Darwin dan Khairuddin dilengserkan sekitar Juni lalu, keduanya langsung mendirikan wadah baru yaitu APPIN. Objeknya sama yakni mantan ‘pasien’ ANPATTI dan terakhir penerima jatah ANPATTI atas bantuan hibah dua kapal pukat langgar dari KKP RI itu dialihkan keduanya atas nama APPIN. Padahal ANPATTI tetap eksis dan saat ini dipimpin duo Mulya Simatupang-Adi Herman. Tentunya pengalihan nama ini bisa mulus karena ‘bantuan’ pihak Diskanla Kota Tanjungbalai. Darwin yang coba dikonfirmasi terkait hal itu tidak berhasil ditemui. Di datangi ke kantor APPIN di Jalan Imam Bonjol dan kediamannya di Jalan Pattimura,

Proyek Rehap Bansos Untuk SD, Asal Jadi BINJAI- Proyek bantuan sosial (Bansos) dari dana APBN tahun 2012 di Kota Binjai dengan besar anggaran Rp 2 miliar lebih di alokasikan untuk 29 Sekolah Dasar (SD) di lima kecamatan di Kota Binjai. Pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SD sebesar ratusan juta di lihat dari tingkat kerusakan sekolah tersebut dan untuk meubiler rata-rata sebesar Rp 15 juta. Pekerjaan di mulai bulan Agustus lalu dan biaya langsung ditansfer ke rekening kepala sekolah. Untuk pekerjaan rahabilitasi ruang kelas, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota

Binjai terlibat dalam kepanitiaan untuk analisis tingkat kerusakan dan biaya rehab sesuai dengan Surat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.132/C2/LK/ 2012 tentang survei dan penyusunan biaya yang dibutuhkan dalam surat Dinas Pendidikan yang di berikan kepada Dinas PU Binjai. Pantauan KPK Pos, pelaksanaan rehab di 29 SD terkesan asal jadi dan tidak sesuai dengan Juknis. Dilapangan terlihat banyak orang-orang yang diduga dekat dengan Walikota Binjai terlibat. Diduga anggaran yang di terima kepala sekolah mereka setor ke seseorang sebagai panitia proyek. Rehabilitasi sesuai surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan no-

mor.060 - 846 tanggal 16 Maret 2012, Atas Nama Drs Dwi Anang Wiboho M.Pd yang sekarang Kadis Pendidikan Kota Binjai, yang dalam hal ini sebagai penanggung jawab. Ketua LSM Opas Binjai, Julkifli pada Kamis pekan lalu memintah kepada dinas terkait dan aparat hukum untuk memeriksa seluruh kepala sekolah yang menerima anggaran APBN melalui bantuan dari pusat. "Komisi C DPRD Binjai agar memanggil Kadis Pendidikan berikut kepala sekolah dan juga keterlibatan oknum berinisial HRs yang di sebut-sebut sibuk mondar-mandir di setiap sekolah yang mendapat bantuan dana," ujarnya. (SBR)

mantan Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tanjungbalai ini tidak ditemui. Begitu pun Khairuddin Tambunan yang akrab dipanggil Ucok Stiker setali tiga uang. Namun informasi berharga di dapat dari seorang staf Diskanla pada Kamis pekan lalu. Menurut PNS yang minta namanya tidak ditulis ini, Kadiskanla Ir Nefri Siregar minggu lalu baru pulang dari Jakarta bersama Darwin. Diduga keduanya ke kantor KKP guna menyelesaikan pengalihan nama penerima bantuan hibah dua kapal pukat langgar itu dan mencari peluang proyek-proyek bantuan sejenis lainnya dalam APBN 2013. Kadiskanla yang coba dikonfirmasi ke ponselnya tidak menjawab panggilan begitu juga dengan pesan singkat yang dikirim.(HER)

Korupsi, Kepsek Tarutung Dituntut Dua Tahun MEDAN - Terdakwa Drs Binsen Tinambunan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hery, dituntut dua tahun penjara atas dugaan korupsi dana Bantuan Oprasional Sekolah(BOS) dan dana Bantuan Siswa Miskin(BSM) di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Tahun Anggaran (TA) 2008 – 2010 sebesar Rp 300 juta lebih. Tidak hanya itu, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta, dan kerugian negara sebesar Rp 158 juta, jika tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara. Pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Medan pada Kamis pekan lalu diketahui, terdakwa merupakan mantan Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri III Parlilitan, Kabupaten Humbahas periode tahun 2011. Dari anggaran dana sebesar Rp 300 juta lebih, di duga dikorupsi sebesar Rp 158 juta dengan cara memanipulasi tandatangan siswa penerima dana BSM. Bahkan dari hasil penyelidikan, terdakwa ini menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadinya. Dana Bos langsung dicairkan ke nomor rekening terdakwa sebagai pengelola. Dalam memanipulasi dana BSM, terdakwa menggunakan modus pemalsuan tandatangan murid penerima bantuan dengan ditandatanganinya sendiri bukti penerimaan. Ada juga yang dipalsukan dan ada yang dikuasakan tetapi uangnya semua diraup oleh terdakwa. (MEI)

Dinas PU Bangun Jalan Perkebunan Tidak Tepat Sasaran STABAT - Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah menganggarkan pekerjaan pengaspalan jalan Simpang Emplasmen Cintaraja, Kecamatan Secanggang, sepanjang 600 x 4 meter dengan nilai anggaran Rp 479.500.000. pekerjaan ini dinilai tidak tepat sasaran dan telah menghamburhamburkan anggaran. Pasalnya pekerjaan pengaspalan jalan tersebut bukan untuk kepentingan masyarakat melainkan untuk kepentingan perkebunan PT. Buana Estate. Pengaspalan tersebut lokasinya di pekarangan perkebunan, jelas-jelas bukan jalan umum bahkan jalan tersebut tidak pernah dilalui oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Secanggang. Jalan tersebut merupakan wilayah perkantoran perkebunan dan hanya dilalui truk–truk bermuatan sawit hasil dari perkebunan PT Buana Estate. Jalan Simpang Emplasmen Cintaraja yang di bangun mempunyai pos penjagaan, malam hari pintu gerbang jalan tersebut ditutup, jelas menandakan bukan jalan untuk kepentingan umum. Menurut informasi yang berhasil dihimpun, terlaksananya pengaspalan jalan tersebut berkat kesepakatan dan kerjasama pihak perkebunan dengan salah seorang anggota DPRD Langkat berinisial SY dari Partai Golkar. Anggota dewan tersebut memang kerap kali memperjuangkan pembangunan-pembangunan yang ada di dapem pemilihannya, namun kali ini perjua-

ngan yang dilakukannya di duga untuk kepentingan pribadi bukan untuk masyarakat. Kadis PU Langkat melalui Sekertarisnya Reza saat dimintai tanggapan enggan berkomentar banyak. “Kami hanya melaksanakan sesuai buku kuning,” ujarnya dengan nada lantang. Dikatakannya, pihaknya hanya melaksanakan yang sudah di bahas dan di sahkan oleh DPRD. Sementara Kasi Perencanaan Dinas PU, Ramlan saat di konfirmasi diruang kerjanya tidak banyak bicara, dirinya seakan merasa tidak tahu menahu tentang hal ini bahkan tidak mengakui pernah meninjau lokasi sewaktu pengusulan.

Bahkan dia sebagai Kasi Perencana tidak pernah tau kalau lokasi pengaspalan berada di lokasi perkebunan yang bukan jalan umum. Seolah-olah tidak mau disudutkan dengan pertanyaan. Dirinya juga menyebutkan kalau ada keterlibatan salah seorang anggota DPRD Langkat. “Kami tidak pernah survei turun kelapangan tersebut. Kami hanya menghitung jumlah anggaran yang di butuhkan untuk pengaspalan jalan," tukasnya pada Jumat pekan lalu. Jul, warga Kecamatan Secanggang sangat kesal oleh oknumoknum yang terlibat, terlebih Dinas PU Langkat yang hendaknya

mengedepankan kepentingan umum untuk pembangunan yang ada di Langkat. Jangan tutup mata demi kepentingan-kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat. Dirinya menyebutkan masih banyak jalan-jalan desa yang ada di Kecamatan Secanggang harus diperbaiki karena sudah rusak dan berlubang . “kenapa harus jalan perkebunan yang di perbaiki, perkebunan pun sanggup untuk membangun jalan sendiri. Hasil dari ribuan hektar perkebunan kelapa sawit di PT Buana Estate dirasa sangat berlebih untuk pembangunan jalannya," ujarnya. (JUL)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Restuni Barus ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedi Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deli Serdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Poltak Panjaitan, Binsar Afson Napitu (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Jonner Aritonang (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan, Ramli Sirait, Buyung Esdi Sipahutar (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Rudy Harmoko, Junaidi, Ahmad Khoir (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Teti Pardede (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Abdul Manaf, Bustami (Banda Aceh); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).


KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 222 22 - 28 OKTOBER 2012

LIPSUS

Kejatisu Harus Lakukan Penyelidikan JIKA sudah ada laporan dari masyarakat seharusnya tim Badan Lingkungan Hidup (BLH) KOta Medan harus turun untuk melakukan cross chek ke Puskesmas, kata Praktisi Hukum Hendrik Soambaton SH menyikapi

Anggaran Tidak Relevan PRAKTISI hukum, Ahmad Fadli Roza SH mengatakan, alokasi anggaran untuk pembangunan IPAL tidak relevan dan terlalu besar. Seharusnya, pada saat pengusulan program pembangunan IPAL diajukan, DPRD jangan langsung menyetujui usulan tersebut. Perlu dipertimbangkan dan harus direncanakan dengan matang. Kalau yang terjadi selama ini, pembangunan IPAL di Puskesmas hanya menghamburkan uang negara saja. Padahal limbah yang berasal dari Puskesmas hanya limbah kamar mandi dan limbah dari poli gigi. Selain itu sudah sering terdengar keluhan dari pihak Puskesmas karena ketiadaan bahan pengurai limbah seperti enzim dan conditioner. "Mengapa hanya anggaran untu IPAL saja yang dianggarkan sementara untuk bahan pengolahannya tidak dianggarkan? Seharusnya ini disatukan dalam satu paket. Jika pemerintah cermat dan bijaksana, seharusnya anggaran untuk pembangunan IPAL bisa dialihkan peruntukannya pada program lain," tegasnya. Dalam hal ini DPRD harus lebih selektif dalam menyetujui pengusulan program SKPD. Jangan asal terima dan teken saja. Seharusnya kecenderungan masyarakat kita untuk berobat ke Puskesmas sangat rendah dan ini merupakan salah satu faktor pendukung perlu atau tidak IPAL tersebut dibangun. Pada kenyataannya minat masyarakat kita lebih condong berobat ke luar negeri karena tingkat kepercayaan masyarakat pada pelayanan medis dinegaranya sendiri sudah tidak ada lagi. "Ini merupakan pertanyaan besar dan menjadi tugas berat bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan," ujarnya. Jika timbul pertanyaan ditengah masyarakat terkait pembangunan dan fungsi dari IPAL di Puskesmas, dalam hal ini DPRD harus menjawabnya karena DPRD-lah yang bertanggungjawab gagalnya pembangunan IPAL ini. (FER)

Perlu Ditinjau Ulang

 Bak IPAL MENURUT pengamat lingkungan Universitas Sumatera Utara (USU) Jaya Arjuna, pembangunan IPAL pada Puskesmas yang diprogramkan oleh BLH sangat mengada-ada dan dianggap gagal. Dia mengganggap pembangunan IPAL ini hanya menghambur-hamburkan uang negara sementara IPAL tidak berfungsi. Bahkan bisa dikatakan, pembangunannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Sebaiknya pengadaan IPAL di Puskesmas jangan diprogramkan lagi untuk tahun berikutnya karena bentuknya tidak sesuai untuk level Puskesmas. Selama ini pembangunan IPAL yang diprogramkan BLH tanpa perhitungan yang tepat, perencanaan, dan perlu ditinjau ulang kembali," katanya. Kalau untuk Puskesmas, lanjutnya, penampungan limbahnya bisa dibuat seperti septic tank. Dengan begitu anggaran yang dikeluarkan pun tidak begitu besar seperti yang sudah-sudah. Jangan ada istilah yang penting program sudah dijalankan walau tanpa perencanaan yang tepat. Dengan demikian tidak ada lagi penghamburan uang negara yang akhirnya membuka peluang indikasi korupsi, sindirnya. (FER)

pengadaan IPAL yang dianggarkan dalam APBD 2011. Jika setiap tahunnya pengadaan IPAL tetap tertampung pada APBD ini perlu dipertanyakan. Permasalahannya akan membuka peluang korupsi

bagi oknum yang melaksanakan program tersebut. Apalagi setelah selesai dibangun dan belum sampai setahun, IPAL-nya sudah tidak berfungsi lagi. Jelas ini merugikan negara dan harus disikapi

seepatnya untuk mengambil tindakan pengalihan anggaran untuk tahun berikutnya. "Kejatisu harus sesegera mungkin menurunkan tim penyidiknya untuk melakukan penyelidikan. Jika memang terbukti ada

indiasi penyimpangan pada pembangunan IPAL tersebut sebaiknya harus ditindaklanjuti sehingga negara tidak lagi dirugikan dengan pengusulan program-progaram yang tidak jelas," paparnya. (FER)

Program IPAL Puskesmas BLH Medan

Tak Berfungsi dan Terindikasi Korupsi BADAN Lingkungan Hidup (BLH) Kota Medan programkan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) TA.2011 sebesar Rp 654 juta. Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair atau disebut limbah (IPAL) berasal dari dana DAK sebesar Rp 595 juta dengan kode rekening 1.08.1.08.01.20. 08 dan dana pendamping sebesar Rp 59.500.000, dengan kode rekening 1.08.1.08.01.20.08 TA. 2011 dan dilaksanakan pada delapan puasat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yakni, Puskesmas Medan Johor, Kampung Lalang, Kampung Baru, Petisah, Kelurahan Binjai, Sukaramai, Puskesmas Rawat Inap di Jalan Sering, dan Puskesmas Glugur Darat. IPAL yang dibangun pada delapan Puskesmas dengan asumsi per Puskesmas sebesar Rp 81.812.500, disinyalir tidak berfungsi. Bahkan fungsinya telah berganti menjadi bak penampung air hujan dan bukan lagi sebagai tempat penampungan limbah Puskesmas. Akhirnya menjadi tempat bersarangnya jentik-jentik nyamuk. Melihat kondisi tersebut berbagai elemen menganggap pembangunan IPAL hanya sekedar untuk membuang uang negara atau korupsi karena pada kenyataannya IPAL tersebut tidak berfungsi banyak. Ketua LSM Masyarakat Pemerhati Pemberdayaan Aparatur Negara Sumatera Utara (MAPPAN-SU), Drs Hubert Nainggolan mengatakan, pembangunan IPAL hanya simbol penghamburan uang negara, padahal keberadaan bak penampung tidak efektif bahkan mempersempit halaman Puskesmas yang biasanya dijadikan sebagai tempat parkir kenderaan.

 Puskesmas Sebagai lembaga pemerhati, Nainggolan pernah menyurati BLH untuk melihat dan memeriksa hasil pekerjaan dari program mereka. Bahkan dalam suratnya, Nainggolan memohon penjelasan tentang Program Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang menimbulkan polusi itu. Dari hasil investigasiny, menurut Nainggolan, pembangunan IPAL di delapan Puskesmas tidak berfungsi. Alasannya, limbah yang berasal dari Puskesmas tidak banyak dan hanya berasal dari poli gigi dan toilet sehingga bak penampung utama tidak pernah penuh karena baknya terlalu besar sehingga sistim penyaringan limbah tidak bisa bekerja. Dan yang lebih mengkha-

watirkan lagi, tambahnya, manakala Puskesmas sudah kehabisan zat enzim yang berfungsi sebagai zat pengurai pada bak penampung utama akan menimbulkan bau busuk yang dapat mencemari lingkungan serta menimbulkan penyakit. Sebagai contoh, Puskesmas Kampung Baru, posisi IPAL bersebelahan dengan rumah penduduk. Bahkan penutup bak tidak bersifat permanen (darurat). Hal ini menunjukkan pembangunan IPAL tidak memiliki faedah yang signifikan pada Puskesmas. Pembangunan IPAL yang tertampung pada anggaran BLH TA 2011 tidak melalui perencanaan yang baik dengan melakukan studi kelayakan pada Puskesmas. Bahkan

dapat dikatakan pembuatan IPAL tersebut tidak bermanfaat secara maksimal. Seharusnya bangunan IPAL lebih tepat untuk level rumah sakit. Sedangkan untuk level Puskesmas, menurut pengamatan pria hitam manis ini lebih tepat bentuknya seperti septic tank. Dengan begitu pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang begitu besar hanya untuk membuat bak penampung limbah pada Puskesmas. Sementara bahan-bahan yang dipergunakan untuk memproses limbah seperti Enzim dan Conditioner tidak dianggarkan. Padahal tanpa kedua zat tersebut IPAL tidak akan berfungsi bahkan akan menyebabkan polusi yang disebabkan bau dari

limbah yang membusuk pada IPAL tersebut. Kesimpulannya, menurut Nainggolan, bahwa Kepala BLH Kota Medan sebagai Pengguna Anggaran (PA), KPA, Kabid Perencanaan, PPTK Pembangunan IPAL pada delapan Puskesmas harus bertanggung jawab karena telah menghamburkan uang negara dan diduga telah terjadi mark up atas pembangunan tersebut. Sebagai LSM dan berpedoman pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 tentang tata cara dan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi bahwa, â&#x20AC;&#x153;Setiap orang, organisasi masyarakat atau LSM berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai tindak pidana korupsi." Nainggolan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejatisu agar segera mengaudit dan memeriksa biaya pembangunan IPAL pada delapan Puskesmas tersebut. Hal ini berpedoman kepada Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1a. Pengguna Anggaran wajib mempertanggung jawabkan Uang yang digunakan dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Begitu juga yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2002 Pasal 4 tentang Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib,taat kepada peraturan dan perundang â&#x20AC;&#x201C; undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan. (FER)

Penampung Hujan dan Pengembangbiakan Jentik Nyamuk KEPALA Puskesmas Kampung Lalang, Dr Maria Tampubolon mengatakan, limbah yang dihasilkan dari Puskesmas hanya limbah yang berasal dari kamar mandi dan poli gigi. "Hanya limbah ini saja yang masuk ke dalam IPAL," ucapnya. Menurut Maria, IPAL memang diperlukan untuk mengolah limbah beracun menjadi tidak beracun sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. "Jika Puskesmas tidak memiliki ruang rawat inap fungsi IPAL dengan bentuk yang dianggarkan Tahun 2011 ini, menurutnya, kurang begitu efektif. Apalagi jika dilihat dari jumlah pasien yang datang berobat per harinya sekitar 30 orang. Selesai diperiksa biasanya si pasien langsung pulang," katanya. Dokter lulusan USU ini sulit berkomentar saat ditanya berapa besaran anggaran pembangunan IPAL tersebut. "Saya tidak tahu berapa anggarannyaa. Dinas Kesehatan Kota Medan hanya memberitahu bahwa akan dibangun IPAL di Puskesmas. Itu saja yang saya ketahui. Kapan dikerjakan saya tidak ingat, pastinya pembangunannya selesai tahun 2011," katanya. Saat ditanya tentang bentuk bangunan IPAL tersebut, dokter cantik ini enggan mengomentari tapi dengan singkat dia mengatakan, inikan program pemerintah jadi kita hanya bisa mengikut saja. Maria juga sedikit kecewa karena pembangunan IPAL yang memiliki enam bak penampung tidak dilengkapi dengan penutupnya sehingga sampah yang berasal dari pohon-pohon disekitar Puskesmas masuk ke dalam bak. Be-

 Bak penampung hujan gitu juga saat hujan, bak tersebut akan penuh dengan air. Kendati demikian, wanita beradarah batak ini menyuruh anggotanya untuk membuat penutupnya dari kawat sehingga sampah tidak masuk. Namun saat kemarau bak IPAL kering dan untuk saat ini, IPAL tidak beroperasi karena pegawai yang mengetahui dan biasa mengerjakannya sudah pindah. "Sebelum pegawai itu pindah, dua kali sehari limbah dimasukkan dalam bak IPAL lalu diproses. Tapi setelah dia dipindah tugaskan, IPAL tidak difungsikan lagi karena limbah Puskesmas ini tidak banyak dan hanya berasal dari kamar mandi saja. Yah, akhirnya limbah kamar mandi kami sa-

luran ke parit," bebernya. Di Puskesmas Petisah berbeda permasalahannya. Kepala Puskesmas, Dr Henny Safitri yang diwakili oleh Tenaga Pelaksana Sanitasi, Betty Tarigan mengatakan, saat ini mereka kehabisan bahan pengolah limbah. "Sudah tiga bulan yang lalu kami usulkan pengadaan enzim dan conditioner melalui Dinas Kesehatan Kota Medan, tapi hingga saat ini kedua bahan itu belum dikirim. Pihak konsultan hanya memberikan 20 liter enzim kepada kami," kata Betty. Lanjutnya, karena tak ada bahan pengolah limbah akhirnya IPAL tidak difungsikan lagi. Alasannya, limbah yang ditampung dibak besar jika

tidak diberikan enzim maka limbah akan berbau dan jika dibiarkan begitu saja bau busuk akan semakin tercium yang akhirnya mengganggu lingkungan disekitar Puskesmas. Pengolahan limbah dihentikan sampai kedua bahan dikirim lagi. "Sementara ini, sembari menunggu bahan datang, limbah kamar mandi dan limbah dari poli gigi kami buang ke parit. Sebelum IPAL dibangun kami juga membuangnya ke parit. Justru setelah IPAL dibangun kami jadi repot karena kami semua yang mengerjakannya. Belum lagi mengerjakan tugas melayani pasien," kata Betty lagi. Seharusnya pemerintah juga menyediakan tenaga tek-

nis untuk mengolah limbah sehingga tugas mereka tidak merangkap, masih kata Betty. Bahkan yang lebih parah lagi jika IPAL nya tersumbat, mereka jadi kebingungan. Teknisi yang diminta untuk mengatasi penyumbatan belum datang sampai saat ini. "Repot, sungguh merepotkan, akhirnya tugas kami bertambah padahal limbah yang masuk ke IPAL hanya air mandi, air cuci tangan dari wastafel dan air cucian," sebutnya. Pada dasarnya, kata Betty, pengadaan IPAL di Puskesmas hanya sebagai syarat untuk mendapatkan penghargaan Adipura bagi Puskesmas terbaik. Menurutnya, pembangunan IPAL sangat efektif tapi jika bahan pengolah limbahnya tetap ada. Jika bahannya tidak ada dan IPAL tidak beroperasi sama artinya pemerintah membuang anggaran. Ditambah lagi suara mesin pada saat prosesing berlangsung sangat bising sehingga mengganggu atifitas di Puskesmas. Lain halnya dengan Puskesmas di Jalan Sering, diantara ke delapan Puskesmas yang mendapatkan bantuan pengadaan IPAL tahun 2011, Puskesmas Jalan Sering ini mempunyai ruang rawat inap. Namun begitu fungsi IPAL tidak efektif. IPAL yang dibangun di Puskesmas ini teronggok sebagai tempat penampung air hujan. Bahkan air hujan yang tertampung dalam bak IPAL dipergunakan untuk menyiram tanaman disekitar halaman Puskesmas. Parahnya lagi, air yang ada dibak penampung itu sudah berlumut dan sudah menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. (FER)


KPK POS

6

Pemko Langsa Peringati HUT Ke-11 LANGSA - Upacara peringatan HUT Pemko Langsa di Lapangan Merdeka Rabu kemarin dipimpin Walikota Langsa, Usman Abdullah. Upacara diikuti seluruh PNS Pemko Langsa dan Muspika, Murid SD, Pelajar SMP, Siswa SMA, Mahasiswa, LSM, OKP dan lainnya. Tampak hadir Mantan Wakil Walikota Langsa Syaifuddin Razali, MM. M.Pd, Mantan Sekda Zubaidi A. Gani. Juga Wakil Walikota Marzuki Hamid, Kapolres Langsa AKBP Hariadi, Dandim 0104/Atim Letkol Inf. M.Hasan, Kajari Adonis, Ketua, Efendi, Wakil Ketua DPRK Hidayat, Pimpinan Bank Aceh Muslim Mahmud dan undangan lainnya. Seusai upacara, absensi kehadiran dilakukan pada

seluruh SKPD dan kemudian dikumpulkan untuk dilakukan pengecekan kehadiran PNS maupun honorer. Walikota Langsa dalam pidatonya mengatakan koordinasi lintas sektoral merupakan kunci keberhasilan berbagai program yang sedang diupayakan saat ini. Hal itu tentunya memerlukan banyak tenaga, waktu dan pemikiran untuk mencapai keberhasilan bersama. Akan tetapi, kita akui dalam usainya ke-11 ini, Pemko Langsa masih memiliki berbagai keterbatasan, seperti keuangan daerah. ”Selaku Walikota, saya berkomitmen untuk bersikap welcome terhadap semua elemen masyarakat menyalurkan aspirasi dengan cara yang tepat dan bersifat membangun”,

katanya. Pada kesempatan itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa, H. Jauhari Amin, beserta sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) SMP, mengunjungi Mantan Walikota Langsa, H. Azhari Aziz, yang masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II Langsa Jauhari Amin mengatakan, kedatangan merekake LP untuk bertemu sekaligus bersilaturahmi dengan Mantan Walikota Langsa Azhari Aziz. Menurut dia, lahirnya Pemko Langsa 11 tahun lalu tak lepas dari peran serta kerja keras sosok H. Azhari Aziz. ”Karena itu, kami aparatur pemerintah tidak akan melupakan jasa Azhari Aziz,” jelas Jauhari Amin. (BSO)

Ratusan Pejabat Ikuti Sosialisasi MoU Helsinki & UUPA ACEH TIMUR - Pemerintahan harus didukung dan disupport penuh seluruh elemen masyarakat Aceh, tidak terkecuali jajaran birokrasi pemerintahan. "Kita harus kompak memanfaatkan peluang, sebagaimana termaktub dalam butir-butir MoU Helsinky serta UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh,” ungkap juru bicara pusat Partai Aceh Facrul Razi saat memberikan materi pada Sosialisasi MoU Helsinky dan UUPA, Selasa lalu di Aula Serbaguna Setdakab Idi. Kata Fachrul, Pemerintahan ZIKIR (Zaini Abdulla – Muzakkir Manaf) saat ini menitipkan empat pesan

ACEH JAMBI SUMUT

POLITIK

E D I S I 222 22 - 28 OKTOBER 2012

penting kepada birokrasi dan seluruh elemen masyarakat. Yakni bekerja ikhlas, jujur, disiplin dan transparan. Jika empat hal ini ada pada setiap birokrasi dan masyarakat Aceh, yakin dan percayalah pemerintahan transisi ini akan berhasil mewujudkan cita-cita pembangunan. Disebutkannya, Aceh Timur salah satu kabupaten di Aceh yang berpotensi jadi daerah terkaya dan maju karena diwilayah terdapat lumbung migas dan SDA lainnya. Jika pemimpin daerah ini cerdas dan bisa memanfaatkan semua peluang, kita optimis Aceh Timur akan melebihi potensi Aceh Utara sebagai kabupaten terkaya di

Aceh. Sebelumnya, Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Syama'un dalam sambutannya mengatakan Sosialisasi MoU Helsinky dan UUPA sangat tepat dan strategis dalam upaya menyamakan persepsi dan sinergi membangun daerah dan memberikan kesejahteraan rakyat. Masyarakat saat ini sedang menikmati perdamaian. Warga ingin suasana damai ini berjalan sepanjang masa. Kegiatan yang digelar Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat ini berlangsung dua hari dengan 630 peserta dari pejabat struktural eselon II, III, IV.

MK Tolak Gugatan Pasangan Agussalim Abdussaman ACEH TAMIANG - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam keputusannya No.63 PHPU.DX/ 2012 tanggal 11 Oktober 2012, menolak seluruh materi gugatan yang diajukan pasangan Calon Bupati/ Wakil Bupati Aceh Tamiang nomor urut 4, Agussalim–Abdussamad terhadap KIP Aceh Tamiang. Terkait putusan ini, Kuasa Hukum KIP Aceh Tamiang, Rahmat ketika dikonfirmasi Kamis (11/10) membenarkan penolakan permohonan pemohon untuk seluruh materi gugatan yang diajukan, terhadap sengketa pemilu kada bupati/wakil bupati Aceh Tamiang putaran kedua 12 September 2012 lalu.

Adapun materi gugatan antara lain tentang hasil Pemilukada, yakni rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Aceh Tamiang yang dilakukan KIP Aceh Tamiang. Selain itu, pemohon juga menggugat KIP Atam karena dalam Pilkada pihak KIP Atam, Polri dan TNI dalam menjaga

Rp43.242.290.160. Sementara total belanja daerah Rp784.728.603.125, dengan demikian posisi fiskal Pemkab pada 2013 berimbang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Bupati menambahkan total Belanja Daerah pada 2013 direncanakan mengalami kenaikan 5,23% dibanding tahun sebelumnya. “Tahun 2013 Belanja Daerah direncanakan mengalami kenaikan 5,23 %, hal ini digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan”, ujarnya. Kenaikan Belanja Daerah itu didorong kenaikan signifikan dari pendapatan daerah khususnya Retribusi daerah Rp18.566.505.000, atau sebesar 575,71%. Ketua DPRK Aceh Timur, Tgk. Alauddin, menyikapi penyampaian dokumen KUA PPAS 2013, akan menindak lanjuti dengan menjadikan penyampaian itu sebagai masukan dalam pembahasan.

UC AP AN SEL AMA UCAP APAN SELAMA AMATT Wabup Sergai memberikan ucapan selamat kepada pengurus Parsadaan Simanjuntak Sitolu Sada Ina Boru-Bere/ Ibebere (PSSSI-BB/I) Kecamatan Teluk Mengkudu usai dikukuhkan. Photo :ARM

(BSO)

Iqbal Hanafiah Dukung Kebijakan Pemko Langsa ACEH TIMUR - Lapangan Merdeka yang terdapat di Kota Langsa merupakan peninggalan Pemkab Aceh Timur saat pemekaran pada 2002 lalu. Seiring waktu Lapangan Merdeka Langsa kini menjadi pusat wisata terutama pada malam hari, karena disana terdapat tempat permainan anak-anak dan pusat jajanan. Namun belakangan kondisinya sangat miris, karena ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab merusak citra Lapangan Kebesaran masyarakat Kota Langsa tersebut. Sebagaimana diketahui, citra lapangan tersebut tercoreng akibat ulah oknum yang menghadirkan kemesuman di lapangan tersebut. Pemko Langsa langsung tanggap meredam kehidupan malam di kawasan tersebut, Dinas Syariat Islam melakukan razia besarbesaran. Wakil Walikota Langsa, Marzuki Hamid juga harus turun tangan membenahi kawasan itu dari kemaksiatan terselubung. Sekjen Rabithah Santri Se-Aceh, Tgk. Iqbal Hanafiah saat dijumpai di Idi Rayeuk, Kamis kemarin angkat bicara. Ia sangat mendukung langkah yang diambil Pemko Langsa. Ia menambahkan dengan razia rutin, siang dan malam yang dilakukan Wilayatul Hisbah (WH) ataupun Satpol PP, paling tidak dapat meminimalisir dan mengurangi kemaksiatan di daerah tersebut. (BSO)

Pada Sidang Paripurna itu, juga disampaikan KUA PPAS Perubahan APBK tahun anggaran 2012. Adanya peningkatan pendapatan daerah dari target awal sebesar 1,13 %. Bupati meringkaskan data perubahan anggaran TA. 2012 untuk dibahas DPRK Aceh Timur, yaitu Pendapatan Daerah sebelumnya sebesar Rp791.224.977.000, dalam perubahan dianggarkan Rp 799. 089.359.252, atau bertambah Rp7.864.382.252. Untuk belanja daerah sebelumnya sebesar Rp745.749.768.082, dalam perubahan dianggarkan sebesar Rp766. 243.301.521, naik sebesar Rp20.493.533. 439, atau meningkat 2,75 %. Atas peningkatakan ini APBK 2012 memgalami Surplus Rp32. 846.057.731. Setelah mendengarkan penyampaian Bupati, Ketua DPRK melalui Wakil Ketua I, Mirnawati secara resmi menyerahkan konsep kepada Badan Anggaran Dewan untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku. (BSO)

Wagub Tinjau Beberapa Proyek di Langsa LANGSA - Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Muzakir Manaf meninjau dua proyek di Kota Langsa bersumber dari APBA tahun 2012. Kedatangan orang nomor dua di Aceh sepulang meninjau proyek di Gayo Luas melalui Lokop Aceh Timur, Senin pekan lalu. Pantauan wartawan, setibanya rombongan langsung meninjau proyek jembatan jalan tembus Gampong Baro menuju Gampong Meurandeh Kec. Langsa Lama. Proyek ini menghabiskan anggaran sebesar Rp5,90 miliar dengan penggunaan anggaran Dinas Bina Marga dan Cipta karya (BMCK) Provinsi Aceh. Dilanjutkan ke Titi Kembar Langsa Lama untuk melihat pembangunan pasar tradisional di Gampong Baro Langsa Lama dengan nilai proyek Rp360 juta dan pengguna Anggaran Dinas Koperasi Provinsi Aceh. Setelah mengamati secaralangsung, Mualem panggilan akrab Muzakir Manaf dan rombongan menuju ke Sekretariat Pemko Langsa untuk istirahat. Hadir dalam kunjungan kerja itu, Kadis Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh, Rizal Aswandi, Kepala Tekhnisi Pengendalian dan Percepatan Tekhnisi Kegiatan (P2TK) APBA, Taqwallah, Kepala Inspektorat Provinsi Aceh, Syarifuddin, Walikota Langsa, Usman Abdullah,

(BSO)

Wabup Hadiri Pelantikan PSSSI-BB/I Teluk Mengkudu

Fiskal Pemkab Aceh Timur TA 2013 Berimbang ACEH TIMUR - Kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Pendapatan dan Belanja Aceh Timur TA 2013 merupakan acuan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan bagian dari upaya pencapaian misi Pemerintah Aceh Timur. Hal ini disampaikan Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib pada Rapat Paripurna I dalam rangka penyampaian konsep nota kesepakatan antara Pemkab dan DPRK Aceh Timur tentang Kebijakan Umum (KU) APBK 2013 dan Penyusunan PPAS di ruang sidang A gedung serbaguna, Jum’at lalu. Pada kesempatan itu Bupati menyampaikan ringkasan data Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS 2013, yaitu total pendapatan daerah 2013 sebesar Rp784.728.603.125, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp33.998.505. 000, Dana Perimbangan Rp707.487.807.965 dan Lainlain pendapatan yang sah

keamanan cenderung memihak pada pasangan calon nomor urut 10, Hamdan Sati-Iskandar Zulkarnain. Atas semua gugatan kata rahmat, ternyata tidak terbukti secara hukum sehingga MK menolak seluruh gugatan. Dengan demikian pasangan Hamdan Sati-Iskandar tetap menjadi pasangan calon terpilh sesuai ketetapan KIP Aceh Tamiang. Mereka meraih suara sebanyak 64.788 suara. Sementara pasangan dari Partai Aceh (PA), AgussalimAbdussamad hanya memperoleh 52.547 suara.

TELUK MENGKUDU - Dalam upaya meningkatkan kerukunan dan mempererat tali persaudaraan, ratusan masyarakat Suku Batak Kecamatan Teluk Mengkudu bermarga Simanjuntak menggelar pelantikan komunitas marga yang dinamai Parsadaan Simanjuntak Sitolu Sada Ina Boru-Bere/Ibebere (PSSSI-BB/ I) untuk masa bhakti 2012-2018 bertempat di Dusun III Desa Pekan Sialang Buah, Sabtu sore (13/10). Acara yang mengangkat thema “persaudaraan yang rukun“ ini turut dihadiri Bupati Serdang Bedagai (Sergai) HT. Erry Nuradi diwakilkan Wabup H. Soekirman, Camat Teluk Mengkudu Zulfikar, unsur Muspika, para Kepala Desa, tokoh masyarakat, Adat serta ratusan masyarakat. Wabup Sergai H. Soekirman dalam sambutannya mengemukakan kedatangannya dikarenakan rindu dan ingin lebih akrab dalam kebersamaan dengan masyarakat batak. Khususnya komunitas marga Si-

Wakil Walikota Langsa, Marzuki Hamid, Ketua DPRK Langsa, M. Zulfri, Sekda Kota Langsa, Muhammad Syahril dan sejumlah SKPD Langsa. (BSO)

baiknya. Kami selaku unsur Muspika akan tetap mendukung dan mendorong kearah lebih baik dan semoga apa yang telah direncanakan bisa berjalan baik. (BSO)

Jalin Komunikasi Demi Pemkab Madina Kemajuan Daerah Tak Serius Tuntaskan ACEH TIMUR - Komunikasi dan koordinasi harus tetap dipelihara dan dijalin erat bagi Pelanggaran PT. M3 seluruh masyarakat, tokoh, Muspida dan Muspika. Itu penting dilakukan mengingat saat ini kejahatan sudah merambah hingga ke pelosok desa,seperti peredaran narkoba. Demikian disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Kab. Aceh Timur, Muhammad, pada acara peresmian dua Kemukiman Baru di Kec. Rantau Perlak, Rabu kemarin. Terkait peresmian kedua Kemukiman tersebut, Muhammad mengungkap kan Kecamatan Rantau Perlak kini telah memiliki tiga kemukiman. Perlu kita ketahui bersama pembentukan mukim-mukim di Aceh Timur telah tercantum dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2011. Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan, terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu. Dipimpin seorang Imam Mukim yang membawahi para Geuchik atau Kepala Gampong serta bertanggung jawab kepada Camat. Sebelumnya, Camat Rantau Peureulak, Zulbahri dalam amanatnya mengajak para mukim yang baru dilantik agar dapat bersamasama membangun Kec. Rantau Pereulak dengan menjalankan roda pemerintahan sebaik-

PANYABUNGAN - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dinilai tidak serius menuntaskan pelanggaran terkait Izin PT. Madinah Madani Mining (PT. M3) yang berlokasi di Tapus Kecamatan Lingga Bayu. Hal ini dibuktikan dengan aktipitas PT. M3 yang terus berproduksi menambang emas meski perusahaan tersebut hanya mengantongi Izin Bauksid. LSM Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (Ampel) Faisal Lubis kepada wartawan di Panyabungan baru-baru ini mengatakan, sejauh ini saya belum melihat keseriusan Pemkab Madina untuk menindak tegas pelanggaran yang dilakukan PT. M3. Tentu ini sangat disayangkan, karena masalah PT. M3 ini merupakan sebuah tolak ukur komitmen pemeritah daerah terhadap kepentingan rakyat Madina khususnya. “Ini tidak wajar dibiarkan berlarut – larut oleh pemerintah daerah, karena PT. M3 jelas – jelas melakukan pelanggaran dan juga tidak mengindahkan kaedah pertambangan yang sesungguhnya,”sebutnya Dalam kasus ini rakyat Madina telah dikecewakan Pemkab dibawah kepemimpinan M. Hidayat Batubara. Buktinya Bupati dan

manjuntak yang sudah berserikat di bawah naungan PSSSI-BB/I. “Selamat kepada para pengurus, semoga bisa mengemban tugas dengan sebaik-baiknya,” ucap Wabup. Lebih lanjut Wabup menjelaskan dalam suku Batak banyak sekali marga-marga berdasarkan silsihah keturunan dari nenek moyang terdahulu. Oleh karenanya keberagaman ini tentunya harus dilestarikan dan dibina. Untuk itu ada tiga hal yang harus ditanamkan agar tercipta suasana yang rukun dan harmonis. Pertama, hidup itu harus berilmu karena dengan ilmu manusia akan banyak pengetahuan serta lebih mudah dalam melakukan pekerjaan apapun. Kedua adalah agama yang membuat kehidupan manusia lebih terarah, lebih baik lagi ketika dekat dengan Tuhan-Nya. Sedangkan yang ketiga adalah seni yang membuat hidup manusia menjadi indah dan berwarna, ungkap Soekirman. Sebelumnya ketua panitia PSS-

jajarannya dinilai tidak mampu menuntaskan pelanggaran yang dilakukan PT. M3. Padahal perusahaan tersebut terus menguras hasil kekayaan alam Madina tanpa kejelasan kontribusi yang diperoleh pemerintah dan Masyarakat seperti dalam bentuk pemasukan PAD Madina. Bagaimana mungkin PT. M3 memberi kontribusi sesuai hasil operasi produksi, kalau PT. M3 tetap mengantongi Izin Bauksid. Atas pelanggaran yang dilakukan PT. M3 tersebut, Pemkab dan negara mengalami kerugian yang snagat luar biasa. Harapan kami kata Faisal atas pengaduan dan puaya yang telah dilakukan masyarakat Pemerintah Pusat memberikan respon, dan menindak lanjut secepatnya. Sebab pemerintah daerah dinilai tidak mampu menyelesaikan dan menjatuhkan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan PT. M3. (TH)

Walikota Diminta Pecat Tenaga Kontrak Tak Hasilkan PAD LANGSA - Walikota Tgk. Usman Abdullah harus berani mengambil kebijakan memutuskan tenaga kontrak di instasi yang tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti satpol PP, Pemadam dan beberapa instansi lainnya. Pernyataan ini disampaikan Humas Kualisi Mahasiswa Aneuk Langsa, M. Husaini, kepada wartawan Kamis (11/10) menyikapi pernyataan Walikota, Selamatkan Kota Langsa dari

SI-BB/I Kecamatan Teluk Mengkudu Heppin Simanjuntak melaporkan kegiatan pelantikan ini juga diisi kegiatan pengabdian masyarakat seperti pengobatan gratis oleh dokter-dokter dari Puskesmas Desa Sialang Buah dan pemberian santunan berupa sembako. PSSSI-BB/I Kecamatan Teluk Mengkudu ini mayoritas anggotanya berasal dari enam desa, yaitu Sei Buluh, Matapao, Pekan Sialang Buah, Sialang Buah, Bogak Besar dan Pematang Setrak. Ketua PSSSI-BB/I Kabupaten Sergai Pattar Simanjuntak mengatakan awal terbentuknya PSSSIBB/I di Sergai pada Juli 2011 di desa Gempolan Kec. Sei Bamban. Dari 17 Kecamatan di Sergai yang paling dominan suku Batak bermarga Simanjuntak ada di Kec. Sei Bamban, Dolok Masihul, Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu, Pantai Cermin, Sei Rampah dan Kecamatan Perbaungan. (ARM)

(bangkrut). “langkah ini sebagai salah satu solusi mengurangi beban belanja pegawai siasia dan tidak tepat sasaran,” tukas Husaini. Menurutnya, tingginya belanja pegawai tidak terlepas dari jumlah pegawai itu sendiri, dan ini juga menjadi masalah tersendiri bagi pemko menyusun anggaran ke depan. Makanya Toke Suum (panggilan akrab Tgk. Usman Abdullah) harus berani ambil kebijakan dengan memecat tenaga kontrak, honor dan bakti lingkungan pemko langsa. Kalau tidak diambil sikap secepatnya, tidak tertutup kemungkinan Kota Langsa akan bangkrut dan dimerjer (gabung-red) kembali dengan kabupaten induk Aceh Timur. Menjadi sangat naïf bila itu terjadi. Menurutnya Toke Suum harus bertindak tegas, kalau tidak akan sulit bagi Pemko keluar dari krisis keuangan. Selain membatasi kunjungan kerja keluar daerah juga memangkas sejumlah aktifitas kegiatan rutin di dinas. Tidak kalah penting, kebijakan menolak menerima PNS pindahan agar terus dipertahankan mengangkat dan menerima PNS pindahan akan menjadi beban bagi Kota Langsa.“Ketiga hal ini kita anggap penting dan dapat dilakukan dengan satu tekad keluar dari krisis keuangan yang mendera Pemko Langsa,” imbuhnya Sebelumnya walikota Langsa mengingatkan semua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) memperketat penggunaan anggaran untuk menyelamatkan Kota Langsa dari kolaps. “Kota Langsa harus diselamatkan dari ancaman kolaps, apapun konsekuensinya semua pihak harus mendukung terutama SKPK,” tandas Usman Abdullah. (BSO)


KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 222 22 - 28 OKTOBER 2012

SUMUT

Hasil Quick Count Pilkada Sidempuan

Asahan Peringati Hari Keluarga dan Koperasi Dengan Jalan Santai KISARAN - Peringatan hari Keluarga ke 19 dan hari Koperasi ke 65 di Kabupaten Asahan dirangkai dengan kegiatan jalan santai yang diikuti oleh ribuan peserta. Pelepasan peserta jalan santai dilakukan oleh Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc dialun-alun Kota dan finish di lapangan Parasamya Kisaran. Peserta jalan santai dimanjakan dengan luky draw yang menyedikan puluhan hadiah, mulai dari TV, sepeda, blender, dan ala elektronik lainya. Dalam sambutan Bupati Asahan yang dibacakan oleh Wakil Bupati, H Surya Bsc mengatakan bahwa peringatan hari Keluarga mengingatkan betapa pentingnya peran keluarga didalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembinaan karakter masyarakat harus diawali dari pembinaan akhlak dalam keluarga, bahkan maju mundurnya Negara tercermin dari kualitas keluarga . “ Mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa keluarga adalah martabat kita, “ ucap surya dihadapan ribuan peserta jalan santai, Jumat, 12 Oktober 2012 dilapangan Parasamya Kisaran. Mengenai kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, antara Hari Keluarga yang mengambil tema “Dengan Semangat Hari Keluarga Kita Bangkitkan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional “ dan Hari Koperasi bertema “ Koperasi Mandiri Rakyat Makmur”. Wakil Bupati mejelaskan bahwa dari dua kegiatan tersebut Pemkab Asahan ingin mengirim pesan yang jelas kepada masyarakat, bahwa salah satu unsure penting dalam memandirikan keluarga adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga. Kehadiran Koperasi salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Bila perekonomian masyarakat meningkat sehingga kesejahteraan dan kemandirian keluarga dapat terwujud. Maka inilah implementasi dari visi Pemkab Asahan untuk mewujudkan masyarakat Asahan yang religius, sehat, cerdas dan mandiri.” Mari kita bangun keluarga dengan baik,” kata Wakil Bupati. ( IN)

HCTPS Tahun 2012 Diperingati Di Tanjungbalai TANJUNGBALAI - Hari Cuci Tangan Pakai Sabun (HCTPS) sedunia dipengati di sejumlah sekolah yang terdapat di Kota Tanjungbalai, Senin (15/10). Puncak kegiatan HCTPS kali ini dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Tanjungbalai, Dra Hj Armnaeni Jannah serta didamping Kepala Dinas Kesehatan Drg H Azhari Sima. Beberapa sekolah yang dikunjungi antara lain SD Negeri 5 Tanjungbalai Selatan serta MIN 4 di Kecamatan Datuk Bandar. Dalam kunjungannya, Armaeni Jannah mendapat sambutan yang cukup antusias dari kalangan guru maupun para siswa. Kegiatan itu berjalan lancar serta sukses. Armaeni Jannah mengatakan, peringatan ini adalah perilaku sehat dan merupakan bukti komitmen kita secara ilmiah dapat mencegah dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan serta menghindari penyebaran penyakit menular seperti diare, ISPA, dan flu burung. "Masih banyak masyarakat yang meninggal karena penularan penyakit seperti diare. Oleh karena itu perlu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat," katanya. Menurut Armaeni Jannah, cuci tangan pakai sabun hendaknya dilakukan sebelum makan, sesudah dari toilet, sesudah dari tanah, dan sesudah memegang hewan. CTPS merupakan cara mudah dan tidak perlu biaya mahal. Karena itu, membiasakan CTPS sama dengan mengajarkan anak-anak dan seluruh keluarga hidup sehat sejak dini. (HER)

Walikota Terima Anugerah Piala ICT Pura dan USO Award 2012

Andar-Isnandar Ungguli Dedi-Affan MEDAN - Berdasarakan hasil perhitungan cepat (quick count) yang dilakukan beberapa lembaga terkait perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang Sidempuan, pasangan Andar Amin Harahap dan Isnandar Nasution meraih suara terbanyak. Real Count yang dilaksanakan PDI Perjuangan hingga pukul 22.36 WIB tanggal 18 Oktober 2012, menunjukkan pasangan Andar Amin Harahap dan Isnandar Nasution atau yang akrab disebut Andar-Isnan mampu meraih suara sebanyak 47. 741 (48,25 %). Diposisi kedua, ditempati pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 Dedi Jaminsyah Putra Harahap dan Affan Siregar dengan perolehan 34.896 suara (35, 25%). Disusul pada posisi ketiga pasangan Nomor Urut 2 Rusdy Siregar dan Riswan Daulay dengan raihan 7.926 suara (8,01%). Diposisi keempat pasangan Nomor Urut 6 Chaidir Ritonga dan Maragunung Harahap dengan perolehan 6.759 suara (6,83%). Diikuti pasangan Nomor Urut 5 Amir Mirza Hutagalung dan Nurwin Nasution dengan raihan 916 suara (0,93%). Pada posisi buncit ditempati pasangan Nomor Urut 1 M Habib Nasution dan Soripada Harahap dengan perolehan 724 suara (0,73 %). Andar-Isnar dengan nomor Urut 3 juga mampu mengungguli lima pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota lainnya, berdasarkan hasil Quick Count yang dilaksanakan tim pemenangan Andar-Isnan dan tim pemenangan Dedi-Affan. Dari hasil quick count yang diumumkan Jumat (19/10) pagi, tim pemenangan Andar-Isnan mengumumkan, pasangan nomor urut 3 meraih 49,46 persen. Sedangkan pa-

sangan Dedi-Affan meraih 33,46 persen. Kemudian hasil quick count yang diumumkan tim pemenangan DediAffan menyebutkanpasangan nomor 2 ini hanya meraih 36,58 persen. Sedangkan Andar-Isnan unggul dengan raihan 47 persen suara. Dari hasil perhitungan cepat yang dilakukan berbagai lembaga ini, hampir dapat dipastikan pelaksanaan Pilkada Kota Padang Sidempuan hanya berlangsung satu putaran. Meski demikan, hasil resmi perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon masih menunggu perhitungan dan rekapitulasi yang dilakukan KPUD Kota Padang Sidempuan. Sesauai Jadwal KPUD Kota Padangsidimpuan baru akan melakukan perekapan resmi pada Jumat 9 Oktober 2012.

Sebagaimana diketahui, pertarungan di Pilkada Kota Padang Sidempuan melibatkan dua Calon Walikota yakni Andar dan Dedi, dimana kedua bermarga Harahap. Kedua calon Walikota ini juga merupakan putra dari dua kepala daerah di Sumatera Utara. Andar Harahap merupakan Putra dari Bahrum Harahap saat ini menjabat sebagai Bupati Padang Lawas Utara (Paluta). Sementara Dedi Harahap merupakan putra dari Rahudman Harahap saat ini menjabat sebagai Walikota Medan. Andar dan Dedi sebelum maju sebagai calon Walikota Padang Sidempuan tercatat sebagai PNS di Kota Medan demikian juga Andar. Bahkan keduanya merupakan lulusan STPDN. (MH/BBS)

Delapan Fraksi Terima LPJ Bupati Langkat STABAT - Delapan Fraksi DPRD Langkat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) LPJ Bupati TA. 2011 ditetapkan menjadi Perda. Persetujuan tersebut dituangkan dalam berita acara Nomor :900-2330/ DPRD/2012 tentang Penetapan Ranperda Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD 2011 menjadi Perda. Persetujuan itu ditanda tangani masing-masing Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, Ketua DPRD H. Rudi Hartono Bangun, Wakil ketua Suhardi Surbakti, Wakil Ketua Surialam, Wakil Ketua H. Abdul Khair pada Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Dewan, Senin (15/10). Ke-delapan fraksi juga memberikan aparesiasi atas keberhasilan Pemkab Langkat meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Propsu. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan Laporan Keuangan Pemkab Langkat dan kedepan para wakil rakyat itu mengharapkan predikat tersebut dapat meningkat jadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengatakan bahwa masukan yang disampaikan anggota dewan bukanlah upaya mencari kekurangan dan kelemahan melainkan sebagai bentuk rasa tanggungjawab bersama dalam menjalankan fungsi kontrol untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sementara Ketua DPRD Langkat

menegaskan agar para anggota dewan yang di masing-masing komisi melakukan fungsinya sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dengan cara memperhatikan hasil kerja SKPD. “Bila perlu meninjau secara langsung ke lapangan“ kata Rudi. Menanggapi masalah temuan BPK bila terdapat permasalahan agar dapat diselesaikan sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Melalui Bupati Langkat pihaknya juga menghimbau kepada seluruh SKPD dalam rangka memaksimalkan program kerjanya TA. 2012 yang hanya tinggal beberapa bulan lagi agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan tidak menyalahi aturan yang ada sehingga permasalahan yang ditemui pada TA 2011 tidak terulang kembali. Secara umum yang mendapat sorotan sehingga diberi catatan dan rekomendasi diantaranya seperti ki-

nerja RSU Tg. Pura terutama pelayanan terhadap pasien belum optimal dan perlu ditingkatkan, juga menghimbau kepada Dishutbun agar dapat bertindak tegas terhadap perusakan hutan mangrove. Rapat Paripurna Persetujuan Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2011 menjadi Perda ditandai dengan pembubuhan tanda tangan legislatif dan eksekutif yang dipimpin langsung Ketua DPRD H. Rudi Hartono Bangun, SE, M.AP dengan perincian anggaran 2011 pendapatan Rp. 1.108. 552.889.780,- belanja Rp.1.063.869. 134.063,- surplus Rp. 44.683.755.716.,-. Pembiayaan penerimaan Rp. 8.861. 417.477,- sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 51.545. 173.193.,-. Hadir pada Rapat Paripurna tersebut unsur Muspida Langkat, Wakil Bupati Budiono, SE, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, SKPD serta undangan lainnya.

T.TINGGI - Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan Kamis lalu menerima Anugerah Piala ICT Pura dan USO Award 2012 dari Kementerian Komunikasi dan Informasi di Grand Ball Room Hotel Grand Aston Jalan Balai Kota Medan. Demikian disampaikan Kabag Humasy Pemko Tebingtinggi Ahdi Sucipto kepada wartawan, barubaru ini di Tebingtinggi. Anugerah Piala ICT Pura dan USO Award 2012 diberikan karena Walikota dinilai berhasil menerapkan kebijakan dan strategi nasional dalam percepatan pengembangan Technologi Informasi dan Komunikasi (TIK). “Walikota mengucapkan terima kasih kepada Kementrian Kominfo yang akan memberikan penganugerahan ICT Pura dan USO Award 2012 kepada Pemko Tebingtinggi,” sebutnya. Disebutkan juga sesuai kebijakan Walikota, setiap SKPD harus berbasis IT pada program dan kegiatan yang dilaksanakan serta meningkatkan program IT. Antara lain meliputi penerimaan siswa secara online (PPDB), seluruh guru-guru bersertifikasi telah mempunyai laptop sebagai penunjang proses pembelajaran. Pemko Tebingtinggi melalui Dinas Pendidikan setempat bertekad kedepan dalam proses pendidikan disetiap sekolah-sekolah sudah menggunakan piranti personal komputer berbentuk laptop di dalam proses belajar mengajar. “Selain itu, pemakaian lokal area set makin luas sampai ke daerah perkantoran di Jalan Gunung Leuser. Hal ini sejalan dengan ditunjuknya SMKN 2 Tebingtinggi sebagai salah satu SMKN berbasis teknologi komputer dan teknologi motor. (RS)

Tingkatkan SDM PNS, Pemko T. Balai Jajaki Kerjasama Dengan PTN TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai berencana menjajaki kerjasama dengan sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tersebar di berbagai penjuru tanah air. Kerjasama itu untuk memudahkan kalangan PNS di lingkungan Pemko Tanjungbalai mengikuti kuliah jarak jauh. Hal itu dikatakan Walikota Tanjungbalai H Thamrin Munthe ketika membuka acara sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan Perpustakaan di Gedung IPHI Jalan Gaharu, Selasa (16/10). “PNS yang bertugas di lingkungan Pemko Tanjungbalai ini tidak perlu lagi menyita waktu yang lebih banyak untuk mengikuti kuliah dengan mendatangi sejumlah PT. Tapi ke depan ini cukup melalui jaringan internet yang sudah seperti UNPAD, Panca Budi, Tri Sakti dan beberapa PT lainnya," kata Thamrin Munthe. Menurut Walikota, langkah dan kebijakan yang dilakukan Pemko Tanjungbalai ini untuk memacu peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pemko Tanjungbalai yang tidak hanya memiliki pendidikan strata 1 saja. Tapi lebih dari itu terus diupayakan dengan harapan kemampuan manajemen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai aparatur benarbenar profesional. (HER)

(JUL)

Erry Nuradi Konsisten Wujudkan Masyarakat Religius PERBAUNGAN - Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dibawah kepemimpinan HT. Erry Nuradi dan wakilnya H. Soekirman tetap konsisten melaksanakan kegiatan bersifat religius untuk mencapai visi Kabupaten Sergai sebagai Kabupaten terbaik dengan masyarakat Pancasilais, religius, modern, kompetitif dan berwawasan lingkungan. Dalam mewujudkan masyarakat religius, Bupati terus menggalakkan kegiatan-kegiatan keagamaan, baik yang bernuansa Islami maupun kegiatan agama lainnya. Untuk masyarakat muslim, Bupati dan Wabup beserta jajaran pemerintahan sejak 2005 berkeliling ke seluruh kecamatan di Sergai melaksanakan Safari Ramadhan dan Halal bi Halal, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) serta melaksanakan buka puasa bersama dengan seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan untuk umat Nasrani, Pemkab Sergai secara rutin melaksanakan Perayaan Natal Oikumene dan Anjangsana Paskah yang diikuti masyarakat Kristiani serta Anjangsana Masehi pada malam tahun baru berkeliling ke pelosok desa. Sementara untuk tradisi umat Budha, melaksanakan Anjangsana Imlek bersama masyarakat Budhist di daerah ini. Dalam setiap perayaan hari besar keagamaan, Bupati senantiasa membangun kebersamaan dan berbagi kasih dengan para pemuka agama, tokoh masyarakat, para janda dan veteran, anak-anak yatim piatu serta keluarga prasejahtera. Wujud nyata dari keseriusan Bupati dan jajarannya dalam memasyarakatkan ajaran agama di tengah-tengah kehidupan masyarakat Sergai dapat dilihat dari kesedian Pemkab Sergai menjadi tuan

FOTO BERSAMA - Bupati Sergai melalui Wabup Soekirman foto bersama dengan para Dewan Juri FSN ke-IX tingkat Kabupaten Sergai tahun 2012.ARM rumah pelaksanaan sekaligus berhasil menjadi juara umum terbaik MTQ tingkat Provsu ke XXXIII beberapa waktu lalu yang berlangsung dengan sukses. Selain perayaan keagamaan,

Pemkab Sergai berupaya mengembangkan kesenian religius seperti pelaksanaan Festival Seni Nasyid (FSN) ke IX tingkat Kabupaten Sergai tahun 2012 yang dilaksanakan di alun-alun eks lokasi MTQ,

Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Rabu (17/10). Acara FSN yang yang dibuka oleh Bupati Sergai Ir. H. T. Erry Nuradi MSi diwakili Wabup Soekirman digelar selama tiga hari hing-

ga Jumat (19/10) dan diikuti 300 peserta dari 17 kecamatan. Dengan FSN ke-IX ini diharapkan dapat terus meningkatkan kebersamaan masyarakat Sergai yang religius dan sejahtera dalam bingkai kemajemukan. Semoga dimasa yang akan datang kabupaten tanah bertuah negeri beradat ini kembali dipercayakan mengemban amanah menjadi tuan rumah penyelenggara FSN tingkat Provinsi Sumut. Disamping itu masyarakat Sergai juga sangat antusias terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan religius, ini dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat dalam menyemarakkan dan mensukseskan bahkan berbagai elemen masyarakat lintas agama juga ikut mendukung kelancaran dan kekondusifan selama penyelengaraan. Wabup H. Soekirman menjelaskan bahwa Kabupaten Sergai akan menjadikan lokasi Replika Istana Sultan Serdang sebagai lokasi kegiatan religius dan budaya masyarakat Sergai. (ARM)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 222 22 - 28 OKTOBER 2012

Dekranas Gelar Pelatihan Pemanfaatan Eceng Gondok TANJUNGBALAI-Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Kota Tanjungbalai, Dra Hj Armaeni Jannah mengatakan, Kelurahan Semula Jadi, salah satu kelurahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Datuk Bandar Timur, masih rawan ekonominya. "Salah satu terobosan yang dilakukan dalam membangkitkan pendapatan masyarakat dilakukan melalui kebijakan pengolahan home industry (industri rumah tangga)," Kata Ny Armaeni Jannah pada puncak acara pembukaan Pelatihan Kewirausahaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menegah) melalui kerajinan pengolahan bahan baku eceng gondok di aula Kelurahan Semula Jadi, Senin (15/10). Dijelaskan, selama ini di daerah salah satu penyebab terjadinya banjir di Kelurahan Semula Jadi akibat banyaknya eceng gondok yang mempersempit aliran air sungai. Tapi sejak dilakukan pelatihan, diharapkan eceng gonok tersebut tidak lagi mengakibatkan banjir, tetapi sebaliknya menjadikan banjir uang bagi warga yang telah berhasil mengolah dan memproduksi eceng gondok dengan berbagai jenis tampilan. Pelatihan yang diprakarsai Dinas Koperasi dan KM Tanjungbalai kali ini tidak haya sebatas menuangkan ilmu tentang tata cara mengolah

Satu-Satunya dari Sumut

eceng gondok, tapi sekaligus memberikan hak paten terhadap produksi kerajinan eceng gondong yang diolah kelompok masyarakat di Kelurahan Semula Jadi. "Seperti diketahui warga yang berdomisili di daerah Teluk Nibung sudah mampu memproduksi berbagai kerajinan industri rumah tangga. Kini hasilnya memberikan manfaat yang cukup besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Sebab cukup banyak pesanan dari berbagai daerah di penjuru tanah air ini yang menginginkan hasil kerajinan masyarakat kota kerang," jelas Armaeni Jannah. Diharapkannya, melalui pelatihan yang diselenggrakan tersebut, Pemko Tanjungbalai bersama Dekranas akan terus menerus mencari solusi terkait tentang pemasaran maupun dukungan permodalannya. Walikota Tanjungbalai diwakili Sekdakot Ir H Erwin Syahrul Pane MM menyatakan, selama ini Pemko Tanjungbalai senantiasaa memiliki kepedulian terhadap upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satuanya mengalokasikan dana pinjaman lunak melalui Dinas Koperasi dan UKM yang diharapkan kelak dapat meringankan beban untuk meningkatkan usaha ke arah yang lebih baik lagi. (HER)

Bupati: Lestarikan Kerukunan Antar Umat Beragama

AKRAB - Bupati Langkat saat hadir di acara pelantikan pengurus BKAG Kabupaten Langkat masa bakti 2012-2015 di gedung Pegnasos Stabat. STABAT - Wilayah Kabupaten Langkat yang luas dihuni oleh satu juta lebih penduduk yang memiliki latar belakang agama dan keyakinan yang berbeda-beda, dalam keanekaragaman tersebut wadah Badan Kerja Sama Antar Gereja (BKAG) hendaknya dapat menjadi satu diantara pilar penting dalam menjamin tetap tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut disampaikan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu dalam sambutanya ketika hadir pada acara pelantikan pengurus BKAG Kabupaten Langkat masa bakti 2012-2015 di gedung Pegnasos Stabat, Senin (15/10). “Keberadaan wadah ini harus dapat menjadi perekat dalam membangun kerukunan antar umat beragama” kata Bupati Ngogesa seraya berpesan untuk dapat terus mempertahankan dan melestarikan kondisi kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Langkat yang selama ini tidak pernah terjadi perselisihan, pertentangan dan perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Kepada para pengurus Bupati Langkat itu mengingatkan agar dapat memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan para anggota umumnya jema’at nya sehingga tercipta keharmonisan dalam beribadah dan terus memupuk rasa saling menghargai, toleransi dan hormatmenghormati antar sesama umat beragama agar terwujudnya visi masyarakat religius Kabupaten Langkat.

Sebelumnya Pdt. A.V. Sidauruk yang kembali terpilih sebagai ketua umum BKAG menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bupati. Pihaknya menilai sejak memimpin bumi Langkat, Ngogesa merupakan sosok pemimpin yang peduli terhadap pembinaan dan kemajuan dalam bidang keagamaan dibuktikan dengan visi yakni mewujudkan masyarakat Langkat religius. Oleh karena itu Sidauruk mengajak seluruh pengurus BKAG serta para jema’atnya se-Kab. Langkat untuk bekerjasama bergandengan tangan dengan organisasi keagamaan lainnya demi mewujudkan masyarakat Langkat religius, maju, dinamis, sejahtera dan mandiri sesuai visi Pemkab di bawah pimpinan Bupati Bapak H. Ngogesa Sitepu. Adapun para pengurus yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor Kd.02.02/Kp.03.7/ 1664/2012 yaitu ketua Pdt. A.V. Sidauruk, MTh, sekretaris Pdt. J. Situmorang dengan bendahara Pnt. Radiahman Sinaga, SE. Hadir dalam acara tersebut Kapolres Langkat AKBP. L. Erick Bhismo, SIK, SH, Asisten Adm Pemerintahan Drs. Abdul Karim, M.AP, Inspektur Kab. Langkat Sedar Sembiring, SH, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Drs. Eddy Dharma Tarigan, M.Si, Ka. BKD Amril, S.Sos, M.AP dan unsur FKUB. (JUL)

Umar Zunaidi: KAHMI Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat T.TINGGI - Jangan jadikan KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) sebagai tempat arisan, tapi harus ada tujuan serta visi dan misi yang harus dicapai. KAHMI harus berbuat dan bermanfaat serta bisa dirasakan keberadaannya di tengah masyarakat. Demikian tegas Walikota H Umar Zunaidi Hasibuan saat menyampaikan sambutan pada acara Milad KAHMI ke-46 sekaligus pelantikan Majelis Daerah KAHMI Kota Tebingtinggi periode 2012-2017, baru-baru ini di Gedung Hj Sawiyah Nasution Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi. Kepada para pengurus dan ketua, Walikota berpesan agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pemko Tebingtinggi menanti kerja KAHMI, buatlah kalender (jadwal) kerja, khususnya ketua-ketua departemen. Sebab tugas ketua departemen sangat berat, apalagi pelantikan tadi menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur’an.

DAERAH

“Sebagai ketua harus mampu bertindak sebagai penggerak, pengatur irama dan sebagai ‘kiper’ yang bisa menyelamatkan tim dari ‘serangan’ luar. Sebagai jendral yang disegani dan dihormati serta sebagai tauladan bagi para anggotanya”, pesan Umar Hasibuan. Ketua Panitia, Muhammad Fadly didampingi sekretaris Zulfi Pandapotan Nasution serta bendahara M Nasir Pane Sitorus menyampaikan, Milad serta pelantikan pengurus mengambil thema “KAHMI menyatu dengan umat dan bangsa, membangun pendidikan menuju mardhotillah” itu berdasarkan keputusan Musda KAHMI Kota Tebingtinggi 4 September 2012 lalu. Ketua Kahmi Kota Tebingtinggi H Agussul Khair mengatakan, ke depan KAHMI bertekad lebih meningkatkan tali silaturahmi dan ukhuwah islamiyah sesama pengurus dan anggota. (RS)

Bupati Sergai Terpilih Sebagai Nominator IGA 2012 SEI RAMPAHMenambah sederetan prestasi di tingkat nasional, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) HT. Erry Nuraditerpilih dan menerima penghargaan sebagai nominator Innovative Government Award (IGA) tahun 2012 dari Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Diah Anggraeni di Jakarta, (8/10). Hal ini dikemukakan Bupati Erry Nuradi melalui Kabag Humas Sergai H. Mariyono di Sei Rampah, Kamis, (11/10). Erry Nuradi terpilih menjadi nominator IGA 2012 karena dianggap telah melakukan inovasi dan terobosan dalam program-program pembangunan maupun kebijakan-kebijakan demi mencapai visi dan misi kabupaten tanah bertuah negeri beradat ini. “Hal ini didorong keinginan kuat serta komitmen Erry Nuradi memajukan serta mensejahterakan masyarakatnya,” jelas Mariyono. Merupakan suatu kebanggaan bagi Kabupaten Sergai, karena Bupati merupakan satusatunya kepala daerah dari Sumatera Utara yang terpilih sebagai nominator penghargaan kepala daerah yang menjalankan roda pemerintahannya dengan inovatif dan kreatif. Oleh karenanya Bupati bertekad untuk melakukan yang terbaik bagi kemajuan daerah sehingga daerah memiliki kemampuan bersaing secara global. Berbagai inovasi yang mendapat apresiasi khusus dari Kemendagri bagi Bupati Erry

PENGHARGAAN - Mendagri RI Gamawan Fauzi melalui Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni menyerahkan penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2012 kepada Bupati Sergai karena berhasil menggalang kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat melalui Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (GERBANG SWARA) yang masuk dalam nominasi 30 besar se-Indonesia. Photo :Ist Nuradi karena berhasil menggalang kebersamaan yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat melalui Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (GERBANG SWARA), sehingga banyak program-program dapat berjalan dengan baik karena adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Sergai merupakan daerah pertama yang memberlakukan wajib belajar 12 tahun dengan menggratiskan uang sekolah mulai dari SD sampai SMA bagi anak-anak di daerah ini. Kemudian dalam memenuhi hak identitas sosial anakanak, Bupati Sergai juga menggratiskan pengurusan akte kelahiran bagi anak berusia 0-6 tahun. Dalam bidang ketahan-

an pangan, Sergai telah mendapatkan predikat sebagai salah satu lumbung beras terbesar di Sumut dengan nilai surplus yang spektakuler setiap tahunnya selama tiga tahun berturut-turut sehingga mendapatkan penghargaan ketahanan pangan nasional dan penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) pada tahun 2012. Sementara dalam bidang pelayanan publik, Kabupaten Sergai juga menjadi daerah pertama di Sumut yang memiliki kantor pelayanan terpadu satu pintu sejak bulan September 2006 untuk memberikan kemudahan pengurusan perijinan, dan saat ini terus berkembang menjadi Kantor Perijinan Pelayanan Terpadu dan Penana-

Plt Gubsu Ajak Warga Budayakan Cuci Tangan Pakai Sabun KISARAN - Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho ST mengajak masyarakat dan siswa ntuk membudayakan dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun (CTPS). Ajakan tersebut disampaikan Gubsu di Sekolah Dasar Negeri Binjai Serbangan dalam rangkaian acara kegiatan CTPS yang dihadiri oleh Bupati Asahan, H Taufan Gama Simatupangdan Ketua Tim PKK Asahan, Hj Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang, Kamis, 18 Oktober 2012. Gatot menjelaskan bahwa membiasakan perilaku sehat dengan CTPS telah terbukti secara ilmiah dapat mencegah penyebaran penyakit menular seperti, cacingan , diare, ispa dan flu burung. Angka penderita cacingan maupun diare di Indonesia masih cukup tinggi, oleh karena itu

penting menyebarluaskan pesan CTPS untuk mencegah penyebaran penyait tersebut, terutama kepada anak-anak didik penerus bangsa. Apalgi banyak anak-anak Indonesia yang meninggal diakibatkan oleh diare atau tidak menjaga kesehatan lingkungan, maka untuk terhindar dari persoalan tersebut, seluruh elemen masyarakat dihimbau untuk mensosilisasikan dan menerapkan budaya CTPS, terutama kepada anakanak. “ CTPS ini dilakukan hanya 20 detik saja, tangan jadi bersih, kita jadi sehat, kalau kita sehat, maka kita bisa belajar dan bisa sukses, “ kata Gubsu. Sementara itu, Duta CTPS Asahan yang juga Ketua PKK Asahan, Hj Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang menjelaskan bahwa melakukan CTPS banyak sekali penyakit yang bisa dicegah, maka itu CTPS dapat dimulai dari anakanak maupun orang dewasa. (IN)

man Modal. Dengan segala upaya yang telah dilakukan selama ini diharapkan Bupati Erry Nuradi dapat terpilih menjadi 4 besar pemenang terbaik IGA 2012, tutur H. Mariyono. Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni menjelaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah sangat perlu untuk terus berinovasi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan teknologi sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. Hal tersebut menurut Diah yang kemudian mencetuskan adanya penghargaan atas kreativitas dan inovasi dari Pemerintah Daerah tersebut. Diah menjelaskan, setelah melalui proses kajian dan penilaian kepada 108 Kabupaten/kota yang diidentifikasi, Kemendagri memberikan penghargaan kepada 30 kabupaten/ kota se-Indonesia yang memiliki inovasi dalam empat bidang menonjol dalam tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, peningkatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Ke-30 daerah yang masuk nominator empat diantaranya berasal dari Pulau Sumatera termasuk Kabupaten Sergai, Kota Banda Aceh, Ogan Komering Ilir dan Lampung Barat. Sementara dari Pulau Jawa Kota Tangerang, Sumedang, Bogor, Purwakarta, Purbalingga, Kota Yogyakarta, Sleman, Kota Surabaya, Bojonegoro, Pacitan, Pamekasan, dan Ponorogo. Untuk Indonesia bagian tengah dan timur masing-masing Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng. Selain itu juga termasuk Kota Mataram, Sumbawa Barat, Lembata, Balangan, Bulungan, Minahasa Utara, Kolaka, Bantaeng, Enrekang, Sinjai, Kota Tual dan Merauke. (ARM)

Ketua PAC Gerindra Santuni Anak Yatim BATUBARA – Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Kecamatan Sei suka Kabupaten BatuBara ,Mansur M Koto, (56), mengadakan acara makan bersama rekan –rekan ,Wartawan ,LSM,Mitra Mabes Polri dan Fakir miskin ,di rumahnya ,Jalan Lintas Medan Kisaran tepatnya di Desa Sipare – Pare Kecamatan Air Putih , Kabupaten Batubara,dalam acara peresmian telah dibukanya rumah makan serba tujuh ribu, Jumat kemarin. Informasi di himpun KPK Pos, hadir dalam acara itu pengurus dan simpatisan Partai Gerinda, di antaranya Zainal Abidin, Sutrisno. Juga hadir dari LSM, Suryono, Abdullah Sembiring, Kapos Lantas Indra Pura Aiptu Riwanto S dan sejumlah wartawan. Menurut simpatisan Partai Gerindra dan Ketua Aliansi LSM se-Kabupaten Batubara, Sutrisno (56) mengatakan salah satu kepedulian Ketua PAC Partai Gerinda Kecamatan Sei Suka terhadap fakir miskin. (EO)

Wabup DS 'Kampanyekan' Amri Tambunan Dalam Bimbingan Haji DELI SERDANG - Pertarungan politik memperebutkan jabatan Gubernur Sumatera Utara priode 20132018 tinggal beberapa bulan lagi. Para bakal calon semakin meningkatkan aksinya untuk terpilih menjadi Calon tetap guna meraih jabatan menjadi orang nomor satu di Provinsi Sumut. Seperti halnya yang dilakukan Bupati Deliserdang Amri Tambunan dalam acara pembukaan manasik (bimbingan) haji untuk kloter 5 di Kantor Kementrian Agama Deliserdang, belum lama ini. Melalui wakilnya, Zainuddin Mars, orang nomor satu di Kabupaten Deliserdang itu menitip salam kepada para undangan pembukaan manasik haji agar mendukungnya maju dalam ajang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2013 mendatang.

Wabup DS 'Kampanyekan' Amri Tambunan Dalam Bimbingan Haji "Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan titip salam Bapak Bupati Amri Tambunan, yang meminta dukungan dari para Ibu/Bapak sekalian, untuk maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara",

ucap Zainuddin Mars. Pada waktu terpisah, menanggapi penyampaian Zainudin Mars pada acara manasik haji waktu lalu, sejumlah masyarakat menilai penyampaian itu tidak tepat dilakukan pada acara

keagamaan maupun dalam porsi jabatan. “Hendaknya lebih profesional dalam menjalankan fungsi jabatan, mestinya ketika mengadakan pembukaan manasik haji, yang patut disampaikan adalah berkaitan dengan ibadah haji, jangan mencampur adukan kampanye di dalamnya. Saya rasa sangat tidak bagus,” sebut salah seorang tokoh pemuda Khairil Akmal kepada KPK Pos di Batang Kuis, Rabu (18/10). Lanjutnya, kita berharap Bupati Deli Serdang melakukan pembenahan, bahwa membuka pelaksanaan manasik haji adalah keharusan bagi seorang pemimpin untuk memberi pandangan dan arahan kepada para calon jamaa’ah haji. Jangan memanfaatkan momen-momen seperti itu untuk kampanye,” katanya. (DIZ)


10

KPK POS E D I S I 222 22 - 28 OKTOBER 2012

Ming Wie Hajar Nelson Hingga Babak Belur TEBINGTINGGI Pesta minuman keras yang diisi dengan hiburan organ tunggal (keyboard) di gudang kayu racipan milik Ming Wie, berakhir dengan kekerasan. Nelson Pinem (48) menjadi korban pemukulanNELSON PINEM, Korban dan babak belur diPemukulan gimbal Ming Wie Cs. Tidak terima perlakuan Ming Wie Cs, Nelson mengadu ke Polsek Padang Hulu. Sesuai laporan pengaduan Nomor : STPL/ III/X/2012/T.T Hulu, Sabtu pukul 22.30 Wib, Nelson melaporkan telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama atas dirinya. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di Jalan AMD Lk.02 Kel Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebingtinggi. Sesuai laporan, tersangka terjerat pasal 170 Subs 351 Dari KUH Pidana. Ironisnya, usai membuat pengaduan, Nelson warga Jalan Tandean itu malah ditampar Ming Wie di hadapan petugas Polsek, saat keduanya dipertemukan untuk dikonfrontir. Menurut keterangan, pada malam pesta miras itu, Nelson mendatangi gudang Ming Wie di Jalan AMD Lk.2, Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebingtinggi. Kehadiran Nelson tanpa diundang itu membuat suasana pesta makin memanas, Ditambah lagi ketika Nelson cemburu melihat seorang wanita yang dikenalnya sedang mengantar pesanan makanan ke gudang tersebut. Singkatnya, terjadilah pertengkaran yang berakhir dengan pengroyokan yang dilakukan Ming wie dan kawan-kawannya. Meski sempat melawan, namun Nelson kalah jumlah dan menjadi bulan-bulanan para pengroyok. Ketika hendak dikonfirmasi masalah penganiayaan ini, Ming Wie sedang tidak berada ditempat. Kapolsek Padang Hulu AKP K Nadeak yang ditemui mengatakan, keduanya baik Nelson dan Ming wie mengadu ke Mapolsek. "Kuat dugaan saat kejadian, keduanya sedang mabuk," baik ujar Nadeak. Sementara itu sejumlah aktivis dari empat LSM mendatangi kantor Polsek Padang Hulu, guna mempertanyakan kasus pengeroyokan tersebut. Keempat LSM itu masing-masing, Ketua LSM Timakor Pekara Ruben Sembiring, Ketua LBH Brata Jaya S Zamzani BAC SH alias Jul Gondrong, Ketua LSM KPK Fahmi Ismail dan Walikota LIRA Kota Tebingtinggi Syaiful Amuan, Rabu. "Kedatngan kami ke Mapolsek untuk mempertanyakan persoalan pemukulan terhadap Nelson Pinem yang dilakukan Ming Wie," ujar R Sembiring. (RS)

SPBU Batang Beruh Sidikalang Dirampok

PERAMPOKAN - SPBU Batang Beruh Sidikalang, yang menjadi korban perampokan. (KPK POS/NDK) SIDIKALANG - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Jalan Ahmad Yani Sidikalang, Kabupaten Dairi, Senin dini hari sekira pukul 2.30 Wib, korban perampok. Diperoleh keterangan, kawanan rampok berhasil membawa kabur uang dalam brankas senilai Rp160 juta. Menejer SPBU No.14.222.243, Ginonggom Simamora mengatakan, sekira pukul 2.30 Wib Senin dinihari, salah satu karyawan SPBU, Jumaidi Sinaga, datang menggedor kamar tidurnya, yang tidak jauh dari tempat kejadian perampokan, dengan mulut ditutup lakband dan kedua tangan terikat lakband. Melihat keadaan anggotanya yang saat itu sedang terikat, Simamora membukanya, seraya menanyakan apa yang terjadi terhadap karyawannya itu. Kepada Ginonggom, Junaedi Sinaga mengaku, mereka (karyawan SPBU –red) dirampok. Menurut Simamora, sekitar pukul 22.00 Wib malam harinya, dia menyimpan uang hasil penjualan selama dua hari ke salah satu brankas yang ada di SPBU. Simamora mengakui, dalam kamar penyimpanan brankas, ada dua brankas. Tetapi yang behasil dibawa kabur para perampok hanya satu brankas berisi uang Rp160 juta. Sebelumnya, Simamora juga masih sempat meninggalkan pesan kepada ketiga orang karyawanya, yang tinggal di lokasi SPBU, Junaedi Sinaga, Robin Sianturi, dan Herry Manullang, agar mengunci pintu rumah dengan bagus. Kapolres Dairi, melalui Kasubbag Humas Polres Dairi, AKP L Limbong di ruamg kerjanya membenarkan terjadi pelanggaran hukum KUHAP pasal 365, tentang perampokan. Kasus perampokan SPBU tersebut, masih dalam tahap penyelidikan dan pengembangan. (NDK)

KRIMINAL

SUMUT RIAU

Ratusan Hektar Kawasan Hutan Negara Diperjualbelikan TANAH PUTIH- Kendati Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun dalam setiap kesempatan, menginstruksikan agar kepala desa dan camat tidak melibatkan diri dalam aksi jual beli kawasan hutan, dengan menerbitkan alas hak, berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atau sejenisnya, namun masih saja ada oknum kepala desa yang membandel, tidak mengindahkan instruksi bupati tersebut. Aksi jual beli hutan negara yang diduga dilakukan oknum mantan kepala desa, disikapi aktivis LSM Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Riau (GPKDR) Anirzam. Anirzam dengan tegas mengatakan, kawasan hutan negara yang diperjualbelikan tersebut diduga dilakukan oknum mantan kepala desa Sintong N dan mantan kepala desa Sei. Keladi Hilir S. "Para mantan Kades ini disinyalir bekerjasama dengan cukong tanah, At warga Duri. Kawasan hutan yang diperjualbelikan tersebut diperkirakan seluas 450 hektar, terdiri dari kawasan hutan Sintong 225 hektar, sedangkan kawasan hutan Sei.Keladi Hilir 225 hektar," ujarnya. Hutan negara tersebut diperoleh At dari mantan kepala desa Sintong dan kepala desa Sei. Keladi Hilir, Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir, berdasarkan pengakuan At, dengan dalih memiliki alas hak atas hutan negara tersebut. Diduga alas hak yang dimiliki At disinyalir diterbitkan

mantan kepala desa Sintong, dan Sei Keladi Hilir. Disebut-sebut hutan negara yang diperoleh At bakal dialihfungsikan dari hutan negara menjadi perkebunan kelapa sawit. Mantan kepala desa merespon hal ini. Namun nyatanya hanya spekulasi At. Setelah dikuasi, hutan negara tersebut dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, pembukaan hutan untuk dijadikan kebun kelapa sawit, dikabarkan At belum mengantongi izin dari Kementerian Kehutanan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang kehutanan, sehingga hutan negara tersebut diterlantarkan. "Artinya pembukaan hutan negara untuk dijadikan perkebunan sawit tersebut tidak sesuai prosedural. Hutan negara yang diterlantarkan At oleh masyarakat digarap secara ramai-ramai untuk dijadikan kebun melalui kelompok tani. Namun setelah digarap masyarakat, At mengklaim kawasan hutan itu telah diganti rugi At kepada Bd warga Duri," tegas Anirzam.

(KPK POS/PUR) DIPERJU ALBELIK AN - Hutan negara di kawasan Sintong dan Sei. Kelai Hilir, Kabupaten Rokan Hilir diperjualbelikan cukong. DIPERJUALBELIK ALBELIKAN Menurut Anirzam, alih fungsi hutan negara tanpa prosedural, dengan menerima ganti rugi, dari pihak lain sama dengan korupsi. Kawasan hutan Desa Sintong dan Sei. Keladi Hilir potensi tegakan kayu di kawasan hutan tersebut boleh dibilang masih bisa dimanfaatkan. Mestinya Dinas Kehutanan Rokan Hilir melakukan pengawasan hutan di kawasan tersebut. Pengawasan terhadap hutan di daerah tersebut sangatlah penting untuk menghindari aksi illegal loging. "Jika dibiarkan tanpa pengawasan

yang ketat, dikhawatirkan kayu alam yang ada di kawasan tersebut bakal dijarah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," ujarnya lagi. Sebagai bukti kawasan hutan Sintong dan Sei. Keladi Hilir bakal dialih fungsikan dari hutan menjadi kebun kelapa sawit, pihak At memasukkan alat berat excapator ke kawasan tersebut untuk membangun kanal. Sebelumnya kawasan tersebut merupakan daerah resapan air. Namun setelah kanal dibangun, kawasan tersebut bakalan kering. Pemban-

Jalan Perwira Dumai Dibiarkan Hancur DUMAI - Menyedihkan, Jalan Perwira Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai menuju kantor Walikota dan DPRD Kota Dumai kini kondisinya sangat memprihatinkan. Jalan Perwira rusak parah nyaris putus, kerusakan ruas jalan Perwira telah berlangsung lama sejak tahun 2010 lalu, namun pihak Pemerintah Kota (Pemko) Dumai terkesan tutup mata. Padahal jalan tersebut Jalan alternatif apabila terjadi kemacetan, dan kerusakan badan jalan Dumai - Duri, Jalan Perwira satusatunya jalan yang digunakan para pegawai dan masyarakat menuju kantor Walikota dan DPRD Dumai. Meski kerusakan jalan Perwira tersebut kerap menjadi sorotan publik, mencuat di beberapa media masa, namun pihak Pemko Dumai dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Dumai terkesan picing mata, dan memekakkan telinga atas kritikan masyarakat. Kerusakan Jalan Perwira kian parah, karena dibiarkan. Buktinya hingga saat ini belum ada perhatian Pemko Dumai untuk memperbaiki jalan tersebut. Biaya perawatan jalan setiap tahun dianggarkan dalam APBD Dumai yang jumlahnya lumayan besar, mencapai miliaran rupiah diposkan di Dinas PU Dumai patut dipertanyakan. Akibat adanya pembiaran kerusakan jalan Perwira oleh Dinas PU Dumai Kondisi Jalan Perwira bagaikan kubangan kerbau. Mobilmobil yang menggunakan Jalan

TERPURUK - Truk terpuruk di Jalan Perwira Bagan Besar diabadikan, Kamis.(KPK POS/PUR) tersebut terpuruk. Kerusakan ruas jalan Perwira diperkirakan sepanjang 3 Km. Tahun anggaran 2011 diinformasikan Pemko Dumai melalui Dinas PU Dumai mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar lebih untuk pekerjaan semenisasi Jalan Perwira. Diduga semenisasi tersebut, dikerjakan asal jadi, mutunya rendah, padahal ruas jalan Perwira dibangun di atas tanah perbukitan, dan telah dilakukan pengerasan pada tahun-tahun sebelumnya, namun badan jalan Perwira yang disemenisasi tersebut patah, rusak sebelum waktunya. Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos, Kamis (18/10), pada saat menyaksikan terpuruknya sejumlah truk yang melintas di Jalan Perwira itu, menyebutkan para supir yang melintasi jalan tersebut menggerutu, dan dongkol karena terjebak

di ruas jalan yang rusak tersebut. Tukiman salah seorang supir truk asal Kandis turut menyaksikan truk yang terpuruk itu, mengatakan, mestinya pihak Dinas Perhubungan Dumai memberikan tanda larangan, agar para pengendara khusunya roda 4 dan truk-truk tidak melintas di jalan yang rusak tersebut, atau melakukan penutupan sementara. Jalan Perwira yang menghubungkan Jalan Lintas Dumai – Duri, dan Dumai - Bagan Batu merupakan Jalan alternatif sehingga Jalan Perwira digunakan para pengendara sebagai jalan altertnatif dari, dan menuju Dumai, karena Jalan Dumai – Duri yang tidak jauh dari lapangan terbang Dumai kondisinya juga memprihatinkan, rusak parah. Jalan Dumai – Duri nasibnya sama dengan Jalan Perwira. (PUR)

gunan kanal tersebut diduga untuk mempermudah pengeluaran illegal loging, dan mempermudah penanaman sawit. Anirzam menghimbau Dinas Kehutanan Rokan Hilir agar turun langsung ke kawasan hutan Sintong dan Sei. Kelai Hilir yang akan dijadikan kebun sawit oleh At dan Bd. "Jika tidak memiliki izin sebaiknya At dan Bd dipolisikan saja agar dilakukan pengusutan terkait kepemilikan lahan yang belum memiliki izin tersebut," pungkas Anirzam. (PUR)

Oknum PNS Bergaya Preman di Kantor Camat SEI KEPAYANG - Pelaksana tugas (Plt) Camat Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Jon Junaidi dinilai berbagai kalangan selama ini tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Sebagai pimpinan diinstansinya Jon tidak menunjukkan prilaku dan sikap kerja sebagaimana mestinya. Salah satu ‘tradisi’ yang tidak baik yang dilakukannya adalah jarang berada di kantor. Karenanya beberapa waktu lalu Jon sempat menjadi pemberitaan dibeberapa surat kabar akibat ‘tradisi’-nya itu. Belakangan, untuk menutupi salah satu boroknya yang suka bolos kerja itu Jon menempatkan seorang oknum PNS berjiwa preman di kantornya. Oknum itu adalah Suk yang ditempatkan sebagai Plt Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem). Bak pengawal bos seperti di film-film mafia, begitulah polah Suk di kantor Camat Sei Kepayang tersebut. Bukan hanya KPK Pos, beberapa awak media cetak lain juga pernah merasakan perlakuan tak simpatik Suk. Para jurnalis yang berkunjung ke kantor itu guna urusan pemberitaan dan berniat menemui Jon disambut Suk dengan wajah seram. “Tak ada urusan wartawan di sini,” katanya dengan nada congkak. Ucapan yang jauh dari simpatik ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan Suk setiap kali ada wartawan datang ke kantornya. Dalam pemahaman oknum ini barangkali menjadi seorang PNS dengan jabatan sementara sebagai Kasipem eselon IV/b adalah sesuatu yang sangat hebat sehingga ia tumbuh menjadi orang yang bersikap petentengan dan suka menganggap remeh orang lain. Keluhan para jurnalis atas sikap arogan Kasipem Kecamatan Sei Kepayang ini secara lisan sudah disampaikan kepada DPC Korps Wartawan Republik Indonesia (KOWRI) Kabupaten Asahan-Kota Tanjungbalai yang telah menindaklanjutinya dengan melaporkannya secara tertulis kepada Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MSi sebagai atasan oknum tersebut. (HER)

Oknum Pengusaha Angkutan Bentak Petugas SIDIKALANG - Guna menertibkan truk pengangkut batu Dolomit asal Dolok Siraut, yang dituding menjadi penyebab utama kerusakan sejumlah ruas jalan kabupaten, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Dairi, bersama Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Dairi, dan POM Sidikalang, menggelar razia gabungan, Senin. Razia yang berlangsung malam hari dipimpin Kabid Perhubungan, Ramses Simbolon bersama Kadis Hubkominfo Dairi, Drs Sudung Ujung, puluhan truk pengangkut batu delomit yang melanggar tonase muatan yang tidak sesuai dengan kelas jalan (kelas III C), berhasil terjaring. Truk yang

terjaring dikenakan tindakan pelanggaran (tilang), yang akan diajukan Pengadilan. Namun sangat disayangkan, pada saat razia penertiban berlangsung, salah seorang oknum pengusaha angkutan, yang diketahui pemilik truk CV. TJ, bersama sejumlah pemuda datang, dan melakukan protes, serta marah-marah. Bahkan membentak petugas, karena tidak terima truk miliknya hendak ditindak. “Mana petugas yang menilang mobil saya, kalian sembarangan menindak mobil saya. Biar kalian tau, siapapun saya tidak takut, dan saya siap bermain. Jangankan di Polres dan di Polda, di Mabes Polri juga saya sudah siap,” bentak oknum pen-

gusaha CV.TJ, yang tidak dijawab petugas. Bahkan, si oknum pengusaha itu juga mengatakan bahwa dalam hal penindakan yang dilakukan petugas Dishub itu, dirinya siap berperkara. “Ise pe dang hu habiari (siapapun saya tidak takutred), bongkar muatan, satupun tidak boleh lewat mobil, saya siap perkara,” imbuhnya. Sementara itu, salah seorang personil Dishub yang dihubungi KPK Pos di lokasi razia (Simpang Tiga Huta Rakyat) mengaku, digelarnya razia penertiban truk tersebut, akibat desakan dari masyarakat Dairi, yang disampaikan melalui pesan singkat kepada sejumlah pejabat dan instansi terkait di Kabupaten Dairi. (NDK)

RAZIA - Personil Polres Dairi sedang menertibkan lalulintas pada razia Gabungan Dinas Perhubungan, dalam rangka penertiban truk pengangkut batu Dolomit, Senin malam. (KPK POS/NDK)


KPK POS

13

RUBRIK KPK

E D I S I 222 22 - 28 OKTOBER 2012

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Integrity fair merupakan salah satu rangkaian program pencegahan yang dilakukan KPK sejak 2011. Untuk 2012, selain di Samarinda dan Pontianak, Integrity Fair akan dilaksanakan di Kota Yogyakarta.

Mewujudkan Pontianak Berintegritas, Menuju Indonesia Bermartabat DALAM upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui kampanye secara masif nilai-nilai integritas kepada masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar ajang integritas bertajuk “Mewujudkan Pontianak Berintegritas, Menuju Indonesia Yang Bermartabat”. Kegiatan berlangsung di Pontianak Convention Center (PCC), Jl. Sultan Abdurachman No 7-9, Pontianak, Kalimantan Barat pada 19-21 Oktober 2012. Ajang integritas atau biasa disebut KPK Integrity Fair ini merupakan bentuk apresiasi yang diinisiasi oleh KPK dan pemerintah daerah/kota dengan cara mempublikasikan layanan publik unggulan dari pemerintahan daerah/kota tersebut kepada masyarakat. Secara kebetulan, KPK Integrity Fair di Kota yang terkenal dengan garis 0 derajat katulistiwa ini bertepatan dengan peringatan hari jadi Kota Pontianak yang jatuh pada 23 Oktober 2012. “KPK Integrity Fair kali ini terasa istimewa karena pelaksanaannya berbarengan dengan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan hari jadi Kota Pontianak ke 241. Melalui kegiatan ini, KPK mengajak masyarakat Pontianak untuk berpartisipasi meningkatkan integritas diri masing-masing demi mewujudkan Pontianak yang berintegritas dan sejahtera.” ujar Ketua KPK Abraham Samad didampingi Wali Kota Pontianak H. Sutarmidji saat membuka pameran. Integrity Fair, tambah Abraham, juga dimaksudkan untuk mendorong layanan publik agar terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menggerakkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dengan menjadi pengguna layanan publik yang cerdas dan berintegritas. “Masyarakat dapat memberikan masukan kepada layanan publik. Baik pengguna layanan maupun instansi penyedia layanan publik didorong untuk mengedepankan integritas dan bersama-sama mencegah korupsi dengan tidak berperilaku koruptif,” imbuhnya. Integrity Fair yang diikuti oleh 26 stan layanan publik baik dari instansi layanan publik vertikal maupun horizontal, stan dinas pemerintah kota, BUMN/BUMD, juga diikuti oleh berbagai stan industri kreatif, makanan, dan produk-produk lokal Kota Pontianak lainnya sebagaimana Pontianak Fair tiap tahunnya. Selain itu, Integrity Fair juga diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya pentas musik bernuansa sosial, pagelaran seni budaya lokal, dan pemutaran film bertemakan antikorupsi. Khusus untuk anak-anak, diselenggarakan berbagai permainan menarik bertemakan integritas termasuk dongeng antikorupsi yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran antikorupsi sejak dini kepada anak-anak. (HUMAS)

Menkeu Tak Yakin BPK Diintervensi Soal Hambalang MENTERI Keuangan Agus Martowardojo tidak yakin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat intervensi dalam mengaudit kasus Hambalang. Hal itu mengingat audit BPK dipandang sebagai satu rujukan terkait laporan keuangan semua kementerian atau lembaga. "Saya prihatin kalau lembaga auditor menjadi lembaga yang bisa diintervensi," katanya di Jakarta, Jumat pekan lalu. Agus mengatakan, jika pernyataan anggota BPK Taufiqurrahman Ruki bahwa kasus Hambalang tidak lepas dari intervensi benar, maka hal itu akan berpengaruh terhadap seluruh satuan kerja yang menjadi mitra kerja Kementerian Keuangan. Saat ini, ada 48.000 satker di seluruh Indonesa, di mana 23.000 nya merupakan satker Kementerian Lembaga di pusat. Salah satunya Hambalang (Kemenpora). Menurut Agus, pihaknya sangat berkepentingan dengan sistem audit BPK, terlebih untuk audit yang bersifat investigasi. Pasalnya, audit tersebut juga bakal menyentuh kredibilitas jajaran kementerian keuangan. "Kalau kita punya sistem tidak dipercaya dan tidak kredibel, saya sangat berkepentingan," ujar Agus. Sementara itu, anggota BPK Taufiqurrahman Ruki

Korupsi, Wa Ode Nurhayati Diganjar 6 Tahun Bui JAKARTA - Wa Ode Nurhayati, mantan anggota Banggar DPR RI dinilai Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) terkait alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) untuk 3 Kabupaten di Provinsi Aceh. "Memvonis terdakwa Wa Ode Nurhayati dengan hukuman selama enam tahun penjara, dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan," tegas majelis hakim pengadilan Tipikor yang diketuai Suhartoyo, di Jakarta, Kamis malam pekan lalu. Majelis Hakim Suhartoyo menyatakan dakwaan primer Pasal 12 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yakni adanya unsur penyelenggara negara yang menerima hadiah dalam hal ini uang Rp6 miliar untuk melakukan pengurusan terhadap tiga daerah di Aceh yakni Aceh Besar, Pidie Jaya dan Bener Meriah agar daerah-daerah itu mendapatkan dana DPID terpenuhi. Nurhayati juga dinilai terbukti melanggar Pasal 3 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang sesuai dengan dakwaan kedua primer, tambahnya dalam amar putusan yang dibacakan secara bergantian. Hal yang memberatkan Nurha-

 Wa Ode Nurhayati yati yakni tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Majelis hakim menilai Wa Ode Nurhayati terbukti menerima uang suap Rp 5 miliar dari tiga pengusaha, yakni Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, Silvaulus David Nelwan, serta Abram Noach Mambu, sebagai imbalan pengurusan alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah

pada 2011 untuk tiga kabupaten di Nangroe Aceh Darussalam, yakni Aceh Besar sebesar Rp 50 miliar, Bener Meriah sebesar Rp 50 miliar, dan Pidie Jaya sebesar lebih dari Rp 200 miliar. Fahd meminta bantuan pengusaha Haris Andi Surahman buat mengusahakan turunnya anggaran buat tiga kabupaten itu. Haris kemudian menemui Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Wa Ode Nurhayati Center, Syarif Ahmad. Setelah sepakat, Syarif kemudi-

an menghubungi Wa Ode Nurhayati untuk mengatur pertemuan. Fahd, Haris, Syarif, dan Wa Ode Nurhayati kemudian menggelar pertemuan di rumah makan Pulau Dua, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dalam pertemuan, Wa Ode Nurhayati menyanggupi mengurus pengajuan dana DPID asal menyertakan proposal dan lewat proses resmi. Wa Ode juga meminta dana imbalan lima persen dari total anggaran yang turun. "Wa Ode menyanggupi, tapi minta untuk sediakan dana 5-6 persen dari alokasi DPID," jelas hakim. Selain itu, Wa Ode Nurhayati terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Wa Ode dianggap memiliki harta dengan jumlah tidak wajar serta sengaja tidak melaporkan semua asetnya sebagai penyelenggara negara. "Unsur menempatkan, transfer, mengalihkan, menghibahkan, membelanjakan telah terpenuhi," ucap Hakim. Vonis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa 14 tahun dengan rincian, empat tahun penjara dalam kasus suap dana DPID. Selain itu, dia dikenai denda Rp 500 juta. Untuk Tindak Pidana Pencucian Uang, jaksa menuntut Wa Ode dengan hukuman 10 tahun bui dan denda Rp 500 juta. Mendengar vonis itu, Wa Ode bermusyawarah dengan kuasa hukum. "Kami mengajukan banding," jawabnya singkat. (ENDY)

Kasus Rekening Gendut Terganjal Faktor Rahasia JAKARTA - Ingat kasus rekening gendut Jenderal Polisi yang merebak dua tahun lalu, memang hingga kini kasusnya hilang ditelan waktu. Ternyata, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah menyidiknya. Sayangnya hasil penyidikan atas rekening gendut sejumlah jenderal polisi, menguap entah kemana. "PPATK pernah diundang pada masa Kapolri Bambang Hendarso Danuri untuk mengusut kasus ''rekening gendut''. Bahkan kami sudah diberi tahu bahwa dari hasil pemeriksaan internal Bareskrim Polri, katanya tidak cukup bukti,” kata Ketua PPATK, Muhammad Yusuf, di Jakarta Senin ahad lalu. Memang, lanjut dia, informasinya tidak terlalu jelas, alasannya sangat rahasia. "Sehingga kami tak bisa memverifikasi benar atau tidaknya. Itu masalahnya. Juga kami tak pernah tahu alasan rahasia apa yang menyebabkan Bareskrim Polri tidak menuntaskan penyidikan terhadap rekening gendut,” tandasnya. Muhammad Yusuf mengaku selalu meneruskan temuan rekening janggal dari jajarannya kepada tiga instansi, yakni KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Untuk mempercepat proses penanganan semua laporan

PPATK, Yusuf mengaku punya wewenang untuk mempertanyakan kelambanan polisi.”Saya juga bisa mengalihkan laporan ke instansi penegak hukum lain. Itu kalau tidak ada respons,” katanya. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan data rekening gendut para pensiunan jenderal polisi merebak lagi. Setidaknya 17 nama jenderal polisi pemilik rekening gendut yang lengkap dengan angkanya beredar di masyarakat. Aparat penegak hukum harus serius mengusutnya. Di antara para mantan petinggi Polri yang angka rekeningnya beredar, paling tinggi berjumlah Rp 1,2 triliun. Sedangkan di urutan kedua bernilai Rp 1,1 triliun dan di bawahnya dalam jumlah ratusan miliar hingga paling rendah Rp 144 miliar. “Yang terendah sekalipun itu melampaui penghasilannya sebagai anggota Polri sehingga apapun alasannya harus segera diusut,” ungkap Neta S Pane. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko mengatakan kasus rekening gendut ini sudah menyandera KPK maupun kepolisian. Ada semangat untuk membongkar kasus ini tetapi banyak resistensi termasuk dari dalam KPK sendiri.

“Mungkin pimpinan KPK bisa saja bersemangat membuka kasus ini lagi, tetapi di bawah apa bisa,” tegasnya. Karena itu, menurut Danang, harus ada terobosan dalam penyelesaiannya. Jangan lagi diserahkan kepada KPK atau polisi. Kalau itu tidak bisa dihindari selamanya tidak akan tuntas bahkan menjadi bom waktu. “Perlu upaya strategis, kalau ditangani polisi jelas tidak maju seperti jaman BHD (Bambang Hendarso Dhanuri), dianggap sudah selesai, tapi kenyataannya masih jadi masalah sampai sekarang.” Kalau benar memang sudah selesai, tambahnya, mestinya di buka, bukannya sebatas pernyataan petinggi Polri tapi tetap saja datanya disembunyikan. “Buat tim independen, atau kalau perlu di KPK penyidiknya jangan dari polisi tetapi dari jaksa. Mungkin akan menimbul-

kan dendam bagi jaksa dari polisi, tapi itu justru bagus sehingga kasus korupsi di negeri ini terbongkar.” ucapnya/ Danang tak bisa memastikan tentang kebenaran data rekening gendut petinggi Polri seperti yang beredar. Tapi yang pernah diketahui publik PPATK pernah menyerahkan 1000 data transaksi mencurigakan. “Tapi yang sampai ke pengadilan hanya delapan. Sehingga penyelesaian kasus yang seperti ini jadi menimbulkan kecurigaan masyarakat.” tegasnya. (ENDY)

 NETA S PANE

Skandal Bank Century Noktah Hitam Sang Presiden  Agus Martowardojo mengatakan, saat ini lembaganya masih menyelesaikan laporan hasil audit terkait proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, aliran uang muka proyek Hambalang sudah beredar ke manamana, termasuk beberapa perusahaan. Dia mengatakan, aliran uang itu bersifat suspicious. “Suspicious belum tentu salah tapi yang disebut dengan mencurigakan,” kata Ruki. Dia juga membantah kalau dirinya disebut telah mengintervensi hasil audit proyek Hambalang. Dia mengaku hanya bertugas sebagai pengarah untuk mencegah terjadinya distorsi antara hasil audit di lapangan dengan laporan.“Jadi harus dibedakan yang namanya intervensi dan pengarah,” ujarnya. (HUKUMONLINE.COM)

JAKARTA - Skandal Bank Century hingga kini belum berhenti. Kasus pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun kepada Bank Century menjadi noktah hitam perjalananan dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Kasus Century bukan untuk memburu siapa-siapa atau mencari Robert Tantular atau pejabat bank, tapi ini soal prinsip kenegaraan yang dilanggar. Siapa yang pegang kendali pemerintahan pada masa mendatang, jangan mengutamakan pemodal, karena kekeliruan itu dibayar mahal oleh rakyat," tegas mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Senin pekan lalu. Pada peluncuran buku berjudul Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century, Jusuf Kalla melanjutkan tujuan utama membongkar skandal Bank Century bukan untuk menangkap orang-orang terkait dalam kasus itu. Namun, upaya yang dilakukan saat ini untuk memberikan pembelajaran bagi penguasa mendatang agar tidak mengutamakan kepentingan pemodal. Jusuf juga mengingatkan kepada tokoh dan elemen masyarakat

hendaknya berhati-hati mengkritik pemerintah. Saat ini setiap orang perlu berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik. " Apa yang dialami Misbakhun merupakan salah satu risiko saat keras mengkritik pemerintah," ungkap JK - panggilan akrabnya. Buku itu ditulis Muhammad Misbakhun, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Misbakhun sempat dinyatakan bersalah oleh pengadilan dalam kasus pemalsuan surat kredit Bank Century, namun kemudian dinyatakan bebas di Mahkamah Agung. Misbakhun mengakui, persoalan hukum yang menimpanya, saat bersama sejumlah anggota DPR bersikeras ingin mengungkap kasus Bank Century, ternyata apa yang dilakukan membuktikan penguasa melakukan kriminalisasi. "Sejak awal saya menyadari kasus hukum yang dihadapinya dirancang dan dikendalikan untuk kepentingan penguasa. Apa yang dilakukan terhadap diri saya akan menjadi noktah hitam perjalanan pemerintahan Presiden SBY," kata Misbakhun. Dicontohkan, saat diperiksa,

aparat penegak hukum dengan cara memaksa dirinya untuk menandatangani surat penangkapan karena dituduh memalsukan surat kredit Bank Century. "Saya yakin sejarah akan membuktikan siapa yang salah dan benar," ucapnya serius. Hendrawan Supratikno, anggota tim pengawas DPR untuk penyelesaian kasus Century mengingatkan agar kasus ini jangan berakhir dengan penyelesaian yang "senyap". Memang, penanganan hukum kasus itu sangat memprihatinkan. "Karenanya jangan sampai yang terjadi 'operasi senyap' dan solusinya adalah 'solusi senyap'," paparnya. Dikatakan pola dan kecepatan kerja yang dilakukan lembaga penegak hukum memprihatinkan. Juga, laporan demi laporan yang disampaikan lembaga penegak hukum tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sehingga terjadi perlawanan dari Muhammad Misbakhun. "Seorang Misbakhun, berani melawan kriminalisasi yang dialaminya akibat mengungkap misteri pemberian dana talangan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kepada Bank Century. Misbakhun be-

rani mengarahkan bidikannya ke episentrum kekuatan. Itu harus kita puji dan apresiasi," tandasnya. Menurutnya, tidak ada anggota dewan yang begitu berani dan lantang melawan penguasa. "Orang seperti ini selalu menjadi sasaran tembak. Bahkan, tuduhan hukum yang diterima Misbakhun merupakan upaya pencemaran nama baik dan membelokkan arah kasus penyelesaian Bank Century," paparnya. Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan, tindakan kepolisian memaksa Misbakhun menandatangani BAP penahanan merupakan ironi. Aparat kepolisian bekerja tidak profesional karena memaksa Misbakhun mengakui tuduhan yang tidak benar. Tindakan pemaksaan yang dilakukan kepolisian terhadap Misbakhun, harus diusut tuntas. Publik, harus tahu motif kepolisian memaksa Misbakhun. "Apakah tekanan dari pihak luar kepolisian supaya menahan Misbakhun. Kalau memang ada tekanan dari pihak luar, siapa pihak luar itu harus diungkap dan jangan dibiarkan tindakan kriminal itu," sambungnya. (ENDY)


epaper kpkpos 222 edisi 22 oktober 2012