Page 1

EDISI 516/ THN IX 6 -12 AGUSTUS 2018 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.4.000/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

Sebut MK Goblok, OSO Disomasi

JAKARTA - ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang alias OSO dianggap merendahkan martabat MK dalam sebuah wawancara di televisi, dimana dalam talk show bertajuk "Polemik Larangan Caleg DPD dari Parpol" Ia mengomentari dan tidak sependapat dengan putusan MK yang melarang pengurus parpol jadi DPD sehingga tercetus ucapan tersebut. "MK itu goblok! Kenapa? Karena dia tidak menghargai kebijakan yang telah diputuskan oleh siapa, oleh KPU. Kan itu porsinya KPU, bukan porsinya MK," cetusnya. "Apa ini perbuatan orang goblok atau orang pinter. Sebab ini lembaga keadi• LANJUT KE HAL. 2

Utang BUMN Capai Rp 4.825, Jangan Jual Aset Negara JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera menjadwal ulang (reschedule) pembayaran utang perusahaan pelat merah. Menurutnya, saat ini total utang BUMN sudah mencapai Rp 4.825 triliun atau meningkat Rp 453 triliun dibandingkan akhir tahun 2017. Bamsoet -sapaannya- mengatakan, BUMN harus bisa menyelesaikan persoalan utang. Menurutnya, hal yang harus dihindari adalah membayar utang dengan menjual aset negara. “Meminta Kementerian BUMN agar melakukan reschedule pembayaran utang dan berusaha untuk menyelesaikan utang yang ada dengan tidak melakukan negosiasi peminjaman utang kembali, dan tidak menjual aset negara,” ujar dia melalui pesan singkat, Selasa (31/7).

Masyarakat Pulo Padang Demo Tolak Berdirinya PKS Diduga Milik Bupati LABUHANBATU - Sejumlah warga masyarakat Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Ranrau Utara berunjuk rasa ke Kantor Dinas Perizinan Labuhanbatu terkait atas keberatan berdirinya dan dibangunnya PKS (Pabrik

Kelapa Sawit) di daerah tersebut, dan ada dugaan milik Bupati Labuhanbatu H.Pangonal Harahap yang kini tersandung kasus OTT KPK dalam fee proyek di Labuhanbatu, Selasa (31/7). Warga yang berada di sekitar

lingkungan PKS yang yang minta namanya tidak di publikasi menyebutkan bahwa meyakini pabrik itu milik PH karena pembelian lahan yang semula untuk perumahan dilakukan oleh orang dekat dan keluarga PH.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Abdul Halim Iskandar dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi Bupati nonaktif Nganjuk Taufiqurrahman. Abdul Halim adalah kakak kandung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. "Abdul Halim Iskandar dipanggil sebagai saksi untuk tersangka TFR (Taufiqurrahman)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa (31/7). Belum diketahui kaitan Abdul Halim dalam kasus dugaan gratifikasi Taufiqurrahman. Selain menjabat sebagai Ketua • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Ribetnya Memilih Cawapres Pendaftaran calon presiden dan wakil mulai dibuka, sesuai dengan Presidential Threshold hampir dipastikan hanya ada dua kubu yang bertanding Jokowidodo sebagai petahana dan Prabowo Subianto, ironinya hingga sekarang masing-masing kedua kubu belum mencuat siapa yang akan mendampingi mereka menjadi wakil untuk maju dalam pilpres tersebut. Sepertinya baru kali ini terjadi kealotan dalam memilih wakilnya. Sebagai petahanapun dengan koalisi yang gemuk, Jokowi sepertinya juga tidak mudah memilih wakilnya, anjuran untuk memilih dari jagoan masing-masing partai yang berkoalisi sepertinya juga menjadi dilema dalam menentukan. Sepertinya keikhlasan partai agar Jokowidodo menentukan sendiri masih diambang mulut, karena selentingan ancaman untuk menarik diri juga sempat terhembus, karena terlihat ada yang terang terangan menyebut dirinya ada yang malumalu kucing namun meong-menong • LANJUT KE HAL. 2

yang berhubungan dengan mendirikan pabrik PKS yang akhirnya juga menuai penolakan oleh masyarakat Pulo Padang, khususnya Yayasan Pendidikan • LANJUT KE HAL. 2

MENSOS IDRUS MARHAM BAKAL TERSANGKA KPK JAKARTA - Menteri Sosial dimasa era Presiden Jokowi akan berstatus tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana Idrus Marham disebut sebut terlibat dalam pembahasan proyek PLTU Riau I.

Sinyal bakal tersangka ini disampaikan secara terangterangan oleh Lembaga anti rasuah yang menyebut Idrus teridentifikasi

• LANJUT KE HAL. 2

Terkait Gratifikasi, KPK Kembali Panggil Kakak Cak Imin

Selain itu juga terang sumber, bahkan pengeluaran izin PKS itu sempat kontroversi yang akhirnya Kadis Perizinan dan Sekda diganti PH, karena diduga menentang menanda tangani terkait berbagi perizinan

dari rekaman CCTV yang disita oleh penyidik KPK. "Sebagian (rekaman CCTV) sudah kami dalami dalam pemeriksaan (Idrus) sebagai saksi" kata Jurubicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (2/8) malam. CCTV yang disita penyidik KPK diantaranya dari rumah

Direktur Utama PLN Sofyan Basir dan di kantor pusat PLN. Febri mengatakan penyidik KPK telah melihat isi rekaman CCTV terkait beberapa pertemuan dan pembahasan tentang PLTU Riau-I itu. Febri memastikan kasus • LANJUT KE HAL. 2

Dugaan Korupsi 36 Kepala Daerah Dilaporkan Walhi ke KPK

Istri Irwandi Diperiksa KPK

JAKARTA - Adanya dugaan korupsi terkait pemanfaatan sumber daya alam (SDA) oleh sekitar 36 Kepala Daerah (KDh) diberbagai provinsi telah dilaporkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Walhi menyebut sebagian besar kepala daerah tersebut berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. "Jadi terkait kasus-kasus ini kami sudah melaporkan sebanyak 36 kasus kepala daerah ke KPK dari berbagai provinsi,"

BANDA ACEH - Darwati A.Gani Istri gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf Selasa pekan lalu di periksa sebagai saksi di gedung KPK.Darwati diperiksa selama 6 jam dan dicecar pertanyaan seputar penemuan dokumen oleh KPK ketika menggeledah rumahnya. Ia ditanyakan soal riwayat hidup dan aset yang dimilikinya. Darwati diperiksa sebagai saksi terhadap Syaiful Bahri, Ahmadi, dan Hendri Yuzal dalam kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 yang juga menyeret suaminya Irwandi Yusuf sebagai tersangka. • LANJUT KE HAL. 2

KPK Dalami Suap Anggaran Libatkan Pejabat Kemenkeu

kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/8). Nur mengatakan dugaan korupsi terkait SDA yang melibatkan kepala daerah kerap terjadi menjelang dan sesudah pemilihan umum. Ia menduga beberapa kepala daerah menerima suap untuk memberikan izin baik untuk pertambangan maupun perkebunan. Nur menyebut dugaan ko• LANJUT KE HAL. 2

Eks Pejabat Kementan Didakwa Korupsi Pupuk JAKARTA - Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk hayati APBN 2013 di Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Eko Mardiyanto menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu ini (1/8). Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Eko yang merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Ditjen Hortikultura merekayasa pengadaan pupuk.

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus suap RAPBN-P 2018 yang melibatkan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yaya Purnomo. KPK menjadwalkan seorang PNS yang bernama Ali Ibnu Amar yang menjabat Kasubag Dinas Pendidikan (Disdik) Dumai, Ali Ibnu Amar. "Ali sedianya diperiksa sebagai saknsi untuk tersangka pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yaya Purnomo," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung • LANJUT KE HAL. 2

"Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu merekayasa kegiatan pengadaan fasilitas sarana budidaya pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan mengarahkan ke spesifikasi pupuk merek Rhizagold," kata jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (1/8). Jaksa menyatakan Eko bersama dengan Dirut PT Hidayah • LANJUT KE HAL. 2

Rp1,4 Miliar Disita KPK di Rumah Politisi PPP Terkait Suap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyita uang sejumlah Rp1,4 miliar dari rumah pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan. Penyitaan dilakukan saat penyidik KPK menggeledah rumah yang bersangkutan, pada Kamis pekan lalu. "Di rumah pengurus PPP itu saya baru

dapat informasi juga penyidik menemukan dan menyita sejumlah uang. Jadi ada uang senilai sekitar Rp1,4 miliar yang ditemukan dan disita di sana dalam bentuk dollar Singapura," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/7). Namun, Febri enggan mengungkap identitas politisi partai berlambang Kakbah itu. Penyitaan uang miliaran rupiah

tersebut terkait dengan kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018. "Kami tentu mendalami lebih lanjut bagaimana keterkaitan dari bukti yang kami temukan tersebut dengan kasus ini," ujar Febri. Menurut Febri, selain menyita Rp1,4 miliar, penyidik KPK juga menyita satu unit mobil Toyota Camry dari

apartemen salah satu staf khusus anggota DPR dari Fraksi PAN dan sejumlah dokumen dari rumah dinas anggota DPR dari Fraksi PAN saat geledah pekan lalu. Namun, Febri belum mau mengungkap identitas para pihak yang kediamannya digeledah penyidik lembaga antirasuah. Menurut Febri, saat ini pihaknya fokus mendalami kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah

pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018. "Mereka masih berstatus sebagai saksi, yang kami temukan adalah bukti-bukti yang relevan terkait dengan perkara ini. Jadi masih penyidikan yang berlangsung untuk para tersangka yang sudah diproses," katanya. Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Kasi • LANJUT KE HAL. 2


2 E D I S I 516 6 - 12 AGUSTUS 2018

SAMBUNGAN

MENSOS IDRUS MARHAM BAKAL TERSANGKA KPK......... • DARI HALAMAN. 1 dugaan suap proyek PLTU Riau-I terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan ada penetapan tersangka baru. Idrus sendiri sudah dua kali diperiksa penyidik KPK. "Proses penyidikan akan terus berjalan untuk menemukan bukti-bukti dan bila ada petunjuk lain maka akan

dikembangkan," katanya. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Eni Maulani Saragih selaku ketua Komisi VII DPR. Eni ditangkap di rumah dinas Mensos saat menghadiri acara ulang tahun anak Idrus dengan barang bukti Rp 500 juta. KPK mencium peran Idrus bersama Sofyan Basir dan Eni Saragih memuluskan Black-

RIBETNYA MEMILIH CAWAPRES......... • DARI HALAMAN. 1 dibelakang. Diakui kalaupun hanya 1 atau 2 partai saja menarik diri karena tidak setuju atas pilihan Jokowi mungkin tidak masalah namun harga diri untuk bisa mempertahankan koalisi tentu menjadi buah bibir atau sedikit menjadi efek buruk atas identitasnya yang selama ini terus merangkul koalisi, kalau masalah berkurangnya suara belum tentu karena partai, karena masyarakat umum sebagai pemilih bukan melihat dari partainya tetapi siapa sosok yang diajukan, apalagi melihat tingkah oknum-oknum yang ada di partai membuat kepercayaan masyarakat berkurang. Selain itu isu keagamaan juga mencuat kuat saat ini, sehingga Jokowi juga harus berfikir agar wakil yang dipilihnya adalah juga orang yang bisa diterima dalam menangkal isu keagaaman ditengah-tengah masyarakat yang bakal memilihnya. Sedangkan Jusuf Kalla wakilnya saat ini kemungkinan besar tidak bisa ikut lagi dalam pemilihan menjadi wapres, padahal JK terbilang salahsatu yang ahli dalam meredam isu agama tersebut. Disinilah ujian kepiawaian komunikasi politik Jokowi, apakah ia mampu mandiri menentukan calon wapres atau melibatkan peran partai pendukung. Muhaimin Iskandar ketua umum partai pendukung yang sepertinya paling agresif meminta diri sebagai cawapres jokowi, terlihat di baliho dan media-media muncul secara vulgar, juga konon kabarnya didukung oleh NU yang

mempunyai massa umat Islam terbesar namun dirasa berat karena sepertinya Muhaimin belum tentu diterima oleh Megawati sebagai Ketua Partai PDI-P yang dinaunginnya, karena PKB bukan dari sebuah partai yang mempunyai kursi besar di parlemen seperti partai Golkar yang ikut dalam koalisi mereka. Sedangkan memilih seorang profesional murni bukanlah tanpa resiko. Jokowi sadar betul sulit menemukan tokoh profesional yang memiliki akar politik kuat seperti Jusuf Kalla. Sementara kubu Prabowo yang diusung dari partai Gerinda dan beberapa partai berseberangan dengan Jokowi juga sepertinya blingsatan dalam memilih wakil, walau sempat dibuat suatu Forum Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dalam membantu memilih wapres untuk Prabowo, namun tetap saja bukan perkara mudah, karena memimpin umat dianggap bukanlah semudah memimpin negara sebab segala aspek ada didalamnya sehingga dalam mengambil tindakan harus dipikirkan dengan matang, salah mengambil langkah sangat berbahaya. Begitupun pengajuan rekomendasi Forum Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang disampaikan masih ditolak oleh pribadi nama-nama yang disebutkan, sementara kubu Jokowi memaksa untuk dipilih. Lobi-lobi para capres masih berlangsung tanpa lelah. Namun yang pasti siapa misteri wakil mereka tak lama lagi akan terkuak karena pendaftaran pilpres telah dibuka.

UTANG BUMN CAPAI RP 4.825, JANGAN JUAL ASET NEGARA............. • DARI HALAMAN. 1 Legislator Partai Golkar itu juga meminta Kementerian BUMN melakukan kajian tentang kemampuan perusahaanperusahaan pelat merah untuk meningkatkan kinerja. “Terutama untuk meningkatkan kemampuan untuk membayar pinjaman utang,”

katanya. Bamsoet juga meminta kementerian pimpinan Rini Soemarno itu melakukan klasifikasi BUMN yang kurang mampu dalam mengelola manajemen dan pembayaran utang. “Agar dapat melakukan merger dengan BUMN yang mempunyai kapabilitas yang lebih baik,” pungkasnya.(INT)

TERKAIT GRATIFIKASI, KPK KEMBALI PANGGIL KAKAK CAK IMIN....... • DARI HALAMAN. 1 DPRD Jawa Timur, kakak Cak Imin itu juga menduduki posisi ketua DPW PKB Jawa Timur. Sebelumnya Abdul Halim telah dipanggil penyidik KPK pada Rabu (25/7). Namun, Abdul Halim mangkir dalam panggilan tersebut dengan alasan sakit. Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi, setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka suap terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Untuk kasus suap, Taufiqurrahman telah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Bupati Nganjuk dua periode itu diduga menerima gratifika-

si sebesar Rp5 miliar selama 2013-2017. Selain sebagai tersangka suap dan gratifikasi, Taufiqurrahman juga dijerat sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Taufiqurrahman diduga telah membelanjakan penerimaan gratifikasi tersebut untuk membeli mobil yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang tunai ataupun dalam bentuk lain. Barang-barang yang dibeli Taufiqurrahman menggunakan uang gratifikasi itu di antaranya, satu unit mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D Tahun 2012, satu unit mobil Smart Fortwo, dan satu bidang tanah seluas 12,6 hektare di Desa Suru, Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.(INT)

MASYARAKAT PULO PADANG DEMO TOLAK BERDIRINYA PKS DIDUGA MILIK BUPATI.. • DARI HALAMAN. 1 Misbahul Zikri yang bersebelahan langsung dengan lokasinya. Masyarakat yang berujuk rasa di Dinas perizinan Labuhan Batu langsung di terima oleh Kepala Dinas Paruhuman Daulay untuk mendengarkan tuntutan dan klarifikasi seputar keluarnya izin pabrik tersebut. Keterangan kepala Dinas perijinan P.Daulay yang menerima ujuk rasa masyarakat pulo padang mengatakan "Pendirian pabrik itu sudah sesuai prosedur mulai dari Dinas Lingkungan Hidup dan seterusnya ke Dinas Perkim baru ke Dinas saya, sehingga wajar saya menanda tangani izinnya karena hemat saya sudah layak" ucapnya pada pengujuk rasa.

Sedangkan Orator pengujuk rasa bernama Edy menjabarkan seluruh ijin yang di keluarkan pemerintah kabupaten labuhan batu tentang ijin PKS yang ada di pulo padang izinnya bodong mulai dari izin dari gubernur dan kabupaten semuanya bodong dan saya berharap bapak kepala dinas perijinan harus bertanggung jawab atas semua izin yang di keluarkan pemkab Labuhan Batu yang sarat dugaan rekayasa, papar Edy dalam orasinya. Sementara itu tampak sejumlah pengujuk rasa menunggu ketika perwakilan pengunjuk rasa masuk bernegosiasi dengan Kadis dan staf dan setelah keluar, massapun membubarkan diri dalam keadaan aman dan kondusif. (HAH)

gold, perusahaan yang sahamnya dimiliki Johannes Kotjo, agar ikut mengerjakan proyek PLTU Riau-I. Idrus dan Sofyan mengakui mengenal Eni dan Kotjo yang kini berstatus tersangka dan mendekam di penjara. Sebelum Idrus, ada dua menteri Jokowi yang disebutsebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo. Keduanya bahkan sudah pernah diperiksa KPK sebagai saksi. Yasonna diduga kecipratan 84 ribu dolar AS atau setara Rp 1,1 miliar, duit hasil korupsi pengadaan e-KTP. Adapun Eko Putro berurusan dengan KPK terkait kasus suap auditor BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kemendes tahun 2016. Namun jika akhirnya KPK menetapkan Idrus sebagai tersangka, maka dia menjadi menteri Jokowi yang pertama kali menyandang status tersebut.(INT)

PPID Harus Sediakan Informasi Kepada Publik MEDAN - Di era keterbukaan informasi ini, masyarakat menjadi lebih aktif dan ikut mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Inilah yang menjadi dasar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi harus mampu menyediakan informasi yang diminta masyarakat. Hal ini dikatakan Wali Kota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si dalam sambutantertulisnya yang dibacakan oleh Sekda, Ir. H. Syaiful Bahri Lubis saat membuka Sosialisasi dan Pelatihan Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Medan, Rabu (1/8) di Hotel Santika Dyandra. Wali Kota memaparkan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 7 Permendagri No. 35 Tahun 2010, pemeritah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota wajib menetapkan PPID melalui surat kepu-

tusan kepala daerah. Salah satu tugas PPID adalah menyediakan informasi. Dalam pelaksanaan PPID diwajibkan untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan informasi, menyimpan, mengolah, dan menyajikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku . Ujar Sekda yang membacakan sambutan Wali Kota di hadapan pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, sekretaris camat, dan admin PPID di lingkungan Pemko Medan.Di sisi lain, sambung Wali Kota, admin PPID harus memahami tupoksi sebagai penyedia informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat, sehingga ke depan PPID dapat mewujudkan dan menyukseskan kepemerintahan yang baik. "Dengan adanya PPID diharapkan implementasi Undang-undang Keterbukaan Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi," ujar Wali Kota.Di akhir sambutannya,Wali Kota menyampaikan apresiasi atas pe-

nyelenggaraan Pelatihan yang bertemakan "Penguatan PPID di Lingkungan Pemko Medan" ini. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang memberikan transformasi pengetahuan. "Sedangkan kepada para peserta saya harapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengansungguh-sungguh. Bila ada yang belum paham, jangan segan bertanya, tentu dengan cara yang santun," pesan Wali Kota. Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Medan, Zain Noval, SSTP, MAP kegiatan ini diselenggarakan dilatari pemikiran bahwa selain merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, informasi juga bagian penting ketahanan nasional. Keterbukaan informasi publik lanjut Zain Noval, adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan bertujuan mewujudkan good governance. Zain Noval juga menyam-

paikan, bertujuan menguatkan kelembagaan dan peran PPID diBadan Publik dalam melakukan pelayanan informasi publik bagi masyarakat sesuai amanah UU No. 14 Tahun 2008.Dia menambahkan, keterbukaan informasi memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai good governance. Sosialisasi dan pelatihan berlangsung selama dua hari, mulai 1 sampai 2 Agustus2018. Hari pertama diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah dan hari kedua khusus untuk admin PPID di lingkungan Pemko Medan.Bertindak sebagai narasumber Wakil Ketua Komisi Informasi Sumut, Drs. Robinson, dan Iwan Sutani Siregar, Kasi Layanan Informasi Publik Kominfo Sumut.(VIN)

SEBUT MK GOBLOK, OSO DISOMASI........................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 lan. lembaga hakim yang bermartabat. Kok melakukan tindakan yang tidak bermartabat untuk anak bangsa," imbuh OSO pada acara talk show tersebut. Atas hal itu Mahkamah Konstitusi (MK) melayangkan surat keberatan kepada ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang alias OSO. MK menilai pernyataan OSO yang juga Ketua Umum Partai Hanura dianggap saat itu bertendensi negatif dan masuk dalam kategori perbuatan penghinaan yang merendahkan kehormatan, harkat, dan martabat serta kewibawaan, baik kepada MK secara institusi, para hakim di dalamnya, maupun

putusan-putusannya. "Terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan somasi kepada yang bersangkutan pada hari ini, Selasa 31 Juli 2018," kata Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (31/7). Hal itu terkait dengan putusan MK yang melarang caleg DPD dari parpol. Dengan demikian, caleg DPD yang telah mendaftar menjadi peserta pemilu 2019 harus mengundurkan diri dari kepengurusan parpol. Guntur menjelaskan MK dalam memproses dan menyelesaikan perkara nomor 30/ PUU-XVI/2018 itu sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Selain itu, pihaknya sudah melalui prosedur serta tata urutan pemeriksaan perka-

ra yang menjadi ketentuan wajib dalam proses penyelesaian perkara di MK. MK juga mempublikasi segala hal terkait perkara tersebut melalui laman resmi MK. Mulai dari tahapan registrasi, pernyataan para pemohon dalam sidang pendahuluan dan perbaikan berkas permohonan, keterangan para ahli baik dari pihak pemohon dan pemerintah dalam sidang pleno yang digelar pada 10 dan 18 Juli 2018. "Dengan demikian, tidak terdapat alasan bagi siapapun untuk menyatakan tidak mengetahui adanya perkara dimaksud, dan/atau menuduh Mahkamah Konstitusi memutus perkara secara diam-diam," cetus Guntur. "Lagi pula, setiap persidangan di Mahkamah Konstitusi,

kecuali rapat permusyawaratan hakim, selalu dilakukan terbuka untuk umum dan dapat disaksikan secara live streaming melalui laman Mahkamah Konstitusi, serta dapat diliput oleh berbagai media," imbuhnya. Guntur mengatakan MK dalam menanggapi perkara selalu terbuka. Siapa pun yang merasa berkepentingan dengan perkara boleh mengajukan diri menjadi pihak terkait. Keterangan pihak terkait pun akan didengarkan para hakim konstitusi sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan. "Namun selama berlangsungnya sidang untuk mengadili perkara nomor 30/PUUXVI/2018 berproses di MK, tidak pernah ada pihak yang mengajukan permohonan se-

bagai pihak terkait, atau setidaknya mengajukan permohonan untuk memberikan keterangan ad informadum dalam perkara tersebut," kata Hamzah. Hamzah juga menegaskan bahwa MK tidak berpolitik dalam pengambilan keputusan. Sebab MK dalam menjalankan tugasnya mengadili dan memutus perkara akan selalu bersikap independen dan imparsial dengan tidak mendasarkan putusan-putusannya berdasarkan pertimbangan politik, melainkan selalu berdasarkan pada konstitusi dan hukum. Sebelumnya, OSO menyesalkan MK yang memutus tanpa berkonsultasi dengan pihaknya. Selain itu, OSO menilai keputusan MK dibuat secara tertutup.(INT)

ISTRI IRWANDI DIPERIKSA KPK............................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 Dalam pemeriksaan, penyidik KPK menanyakan sejumlah pertanyaan kepada Darwati terkait kasus rasuah tersebut. Kepada wartawan, Darwati mengaku dia ditanyai terkait penemuan dokumen oleh KPK saat penggeledahan rumahnya beberapa waktu lalu. Tarkait itu, dia juga mengungkapkan dokumen yang ditemukan penyidik KPK itu adalah catatan program usulan masyarakat saat dia masih menjabat sebagai anggota Dewan.

"Itu catatan sewaktu saya masih anggota dewan, dan ada juga bukti transfer untuk pembuatan rumah anak yatim, itu juga sebelum pelantikan suami saya transfernya," kata Darwati dalam jawabannya kepada penyidik. Selain itu, Darwati juga ditanyakan terkait hubungannya dengan ketiga tersangka dalam kasus tersebut."Ditanyakan sudah berapa lama kenal, saya cuma jawab yang saya tahu. Kenal Ahmadi setelah dilantik, Syaiful sebagai pengusaha dan Hendri sebagai ajudan abang,"

katanya Kemudian, Darwati mengaku juga ditanyakan soal riwayat hidup dan soal aset yang dia miliki oleh penyidik KPK. Dugaan Cuci Uang Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf. Hal itu terkait kasus dugaan suap penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Pemeriksaan pun

dilakukan terhadap isterinya, Darwati A. Gani, dan eks model Fenny Steffy Burase. "Apakah memungkinkan [kasus] itu dikembangkan? Itu sepenuhnya tergantung pada kecukupan bukti yang mengarah ke sana [TPPU]," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/8). Febri mengatakan penyidik KPK menduga ada aliran uang dari Irwandi ke sejumlah pihak. Salah satunya, tenaga ahli Aceh Marathon 2018, Fenny Steffy Burase. "Aliran dana menjadi salah

satu poin krusial yang menjadi perhatian KPK," ujarnya. Untuk menelusuri aliran uang itu, Febri menyebut penyidik KPK sudah memeriksa eks model asal Manadi Steffy Burase sebanyak dua kali. Penyidik pun mendalami sejumlah catatan aliran uang dari Irwandi. "Ada sejumlah catatan penerimaan dana yang kami klarifikasi secara lebih rinci, baik yang terkait dengan Aceh Marathon ataupun hal lain yang kami pandang masih relevan dengan proses ini," kata dia.(YAN/INT)

KPK DALAMI SUAP ANGGARAN LIBATKAN PEJABAT KEMENKEU.............................. • DARI HALAMAN. 1 KPK, Kuningan, Kamis (2/8). Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka mereka adalah anggota Komisi XI DPR RI, Amin Santono, Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo, perantara suap,

Eka Kamaluddin, serta pihak swasta, Ahmad Ghiast. Amin Santono sendiri menerima uang suap ?sebesar Rp 500 juta dari dua proyek di Kabupaten Sumedang dengan nilai total proyek sekira Rp25 miliar. Uang Rp500 juta tersebut diduga bagian dari total commitment fee sebesar Rp 1,7 miliar. Uang tersebut diberikan

kepada Amin Santono dari seorang kontraktor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang bernama Ahmad Ghiast. Uang Rp500 juta diberikan kepada Amin dalam dua tahapan. Tahap pertama, Ahmad Ghiast mentransfer Rp100 juta melalui seorang perantara bernama Eka Kamaluddin. Tahap kedua, Ahmad Ghiast menyerahkan secara langung di

sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Sementara Pejabat Kemenkeu, Yaya Purnomo, berperan bersama-sama serta membantu Amin Santono meloloskan dua proyek di Pemkab Sumedang. Dua proyek tersebut yakni proyek pada Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kabupaten

Sumedang serta proyek di Dinas PUPR Sumedang. Sejauh ini, KPK juga telah menyita sejumlah aset saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Aset tersebut antara lain emas seberat 1,9 kg hingga uang sebesar Rp 1,8 miliar, 63 ribu Dolar Singapura, dan 12.500 Dolar AS dari apartemen Yaya serta Mobil Rubicon milik Yaya.(NET)

DUGAAN KORUPSI 36 KEPALA DAERAH DILAPORKAN WALHI KE KPK...................... • DARI HALAMAN. 1 rupsi kepala daerah terkait SDA yang pihaknya laporkan belum semuanya ditindaklanjuti oleh KPK. Oleh karena itu, menurut Nur pihaknya meminta lembaga yang kini dipimpin Agus Rahardjo Cs mengusut lapo-

ran dugaan korupsi itu. "Jadi kami minta pada KPK untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang sudah kami ajukan," katanya. Namun, Nur enggan membeberkan kepala daerah mana saja yang terindikasi korupsi terkait SDA. Nur melanjutkan pihaknya juga meminta KPK

agar mendorong pemerintah, khususnya daerah untuk tak lagi memberikan izin pertambangan ataupun perkebunan sebelum melakukan perbaikan tata kelola. "Jadi tambang jangan lagi dikasih izin, sawit jangan lagi dikasih izin sebelum tata kelolanya menjadi lebih baik," ujarnya.

Tak hanya itu, Nur mengatakan KPK juga harus berani menjerat korporasi yang memperoleh keuntungan dari dugaan korupsi kepala daerah terkait izin untuk pertambangan dan perkebunan. Menurut Nur, izin dari kepala daerah diduga keluar setelah korpora-

si memberikan suap. "Kami meminta supaya juga KPK itu melakukan tindakan kepada si korporasi karena melakukan penyuapan. Karena rezim bisa berganti tapi korporasi bisa terus menunggangi pemerintahan, siapapun yang akan terpilih," kata dia.(INT)

EKS PEJABAT KEMENTAN DIDAKWA KORUPSI PUPUK...................................................................... • DARI HALAMAN. 1 Nur Wahana (HNW), Sutrisno, dengan sengaja mendesain spesifikasi pupuk dengan merek Rhizagold. Keduanya dianggap melakukan penggelembungan harga pupuk, yang awalnya sebesar 50 ribu kilogram menjadi 225 ribu kilogram. Jaksa juga menjelaskan pada

saat Eko menjabat menjadi PPK Ditjen Hortikultura pada 2012 mengadakan rapat mengenai anggaran, untuk menentukan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas pengadaan pupuk microhirza. Pada rapat tersebut anggaran yang ditetapkan sekitar Rp3 miliar. "Namun pada saat diajukan kepada Hasanuddin Ibrahim

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menolak usulan tersebut dan menaikan nilai pengadaan pupuk cendawan penyubur akar menjadi 225ribu kg senilai Rp 18miliar," kata jaksa. Setelah anggaran ditetapkan, Sutrisno meminta Ahmad Yani menghubungi Dirut PT Karya Muda Jaya Subhan untuk meminjam perusahaanya

guna mengikuti lelang pengadaan proyek tersebut. Kemudian pelelangan tersebut dimenangkan oleh perusahaan Subhan yang telah dipinjam oleh Sutrisno. "Akibat dari perbuatan terdakwa terdakwa Dirjen Hortikultura telah memperkaya diri sendiri dengan sejumlah Rp 1miliar, sedangkan terdakwa Dirut

HNW menerima uang sejumlah Rp 7 miliar," kata jaksa. Jaksa mendakwa keduanya melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18 undangundang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.(INT)

RP1,4 MILIAR DISITA KPK DI RUMAH POLITISI PPP TERKAIT SUAP......................... • DARI HALAMAN. 1 Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi

Demokrat, Amin Santono. Selain Yahya dan Amin, lembaga antirasuah juga menjerat Eka Kamaluddin selaku perantara suap dan pihak swasta Ahmad Ghiast. Amin Santono diduga menerima uang suap ?sebesar Rp500 juta dari

dua proyek di Kabupaten Sumedang dengan nilai total proyek sekitar Rp25 miliar. Uang Rp500 juta tersebut diduga bagian dari total komitmen fee sebesar Rp1,7 miliar. Sementara itu, Yaya Purnama berperan mem-

bantu Amin meloloskan anggaran dua proyek di Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dua proyek tersebut yakni proyek pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang dan

proyek di Dinas PUPR Sumedang. KPK juga turut menyita emas seberat 1,9 kilogram, uang tunai sebesar Rp1,4 miliar, US$12,5 ribu, Sin$63 ribu, dan Jeep Wrangler Rubicon dari apartemen Yaya.(INT)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Wakil Pemimpin Redaksi: Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Afrizon Alwi SH MH, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; BRI KK Asabri Medan a.n: Amiruddin Mendrofa No Rekening: 1764-01-000515-53-7; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/ mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


3 E D I S I 516 6 - 12 AGUSTUS 2018

KORUPSI

NASIONAL

Peran Politisi PAN dan PPP di Suap Dana Perimbangan JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai kembangkan perkara dugaan suap usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah dalam RAPBN-P tahun anggaran 2018. Salah satu yang dikembangkan yakni dugaan keterlibatan pihak lain yakni Komisi XI DPR dari fraksi PAN dan salah satu pengurus PPP. Dugaan keterlibatan keduanya dilihat dari fakta bahwa kediaman kedua politikus tersebut telah digeledah KPK. “Apa relasi YP (Yaya Purnomo) dengan pihak-pihak lain di Kementerian Keuangan dengan pengurus partai, dan juga satu anggota DPR yang saat kita menggeledah rumah dinas di Kalibata, tentu menjadi bagian yang diperdalam oleh KPK,” ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/8). Untuk diketahui dari hasil penggeledahan di kediaman kedua politikus tersebut KPK menyita uang miliaran rupiah dan dokumen. Di rumah pengurus PPP KPK menyita Rp1,4 miliar dalam pecahan dollar singapura. sedangkan dari rumah dinas politisi PAN, KPK menyita dokumen. Selain keduanya, KPK juga ikut menggeledah apartemen milik tenaga ahli anggota Komisi XI DPR fraksi PAN, disitu tim menyita satu unit mobil je-

nis Toyota Camry. Febri mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendalami asal usul uang sebesar Rp1,4 miliar tersebut, sebab disinyalir uang itu berkaitan dengan kasus suap dana perimbangan keuangan daerah “Kami masih dalami meskipun tentu informasi diawal sudah kami temukan ada dugaan keterkaitan uang tersebut dengan kasus yang sedang ditangani dalam hal ini dana perimbangan daerah,” kata dia. KPK sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka ?kasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018. Keempatnya yakni Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat Amin Santono, PNS Kemenkeu YayaPurnomo, Eka Kamaluddin selaku perantara suap dan satu pihak swasta Ahmad Ghiast. Dalam kasus ini, Ahmad Ghiast diduga telah menyuap Amin Santono ?sebesar Rp500 juta dari dua proyek di Kabupaten Sumedang dengan nilai proyek sekitar Rp25 miliar. Uang Rp500 juta tersebut diduga bagian dari total komitmen fee sebesar Rp1,7 miliar. Uang Rp500 juta itu diberikan Amin Ghiast kepada Amin Santono dalam dua tahap. Ta-

hap pertama, Ahmad Ghiast mentransfer uang Rp100 juta melalui Eka Kamaluddin selaku perantara suap dan tahap kedua menyerahkan secara langsung di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Sementara itu, PNS Kemenkeu, Yaya Purnomo berperan bersama-sama serta membantu Amin Santono meloloskan dua proyek di Pemkab Sumedang yakni, proyek pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang serta proyek di Dinas PUPR Sumedang. Atas perbuatannya, Amin, Eka, dan Yaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Ghiast selaku pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(AC/IN)

Jaksa KPK Tolak Permohonan PK Sanusi JAKARTA– Jaksa KPK menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra Mohamad Sanusi. “Kami jaksa penuntut umum sebagai termohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon PK Mohamad Sanusi memohon supaya majelis hakim PK pada Mahkamah Agung RI untuk memutuskan menolak seluruh alasan-alasan memori PK dari pemohon PK Mohamad Sanusi dan menguatkan putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Maret 2017,” kata jaksa KPK Budhi Sarumpaet di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (1/8). Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 16 Maret 2017 memutuskan memperberat vonis Sanusi menjadi 10 tahun ditambah denda Rp550 juta subsider empat bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik dan perampasan harta benda karena dinilai terbukti menerima suap Rp2 miliar dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan melakukan pencucian uang sebesar Rp45,28 miliar. Vonis itu lebih berat dibanding vonis di pengadilan tingkat pertama yaitu tujuh tahun

penjara ditambah denda Rp250 juta subsider dua bulan kurungan. Jaksa menolak permohonan PK Sanusi dengan alasan bahwa dasar dalam memori PK di luar ketentuan dalam pasal 263 KUHP sehingga harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima. “Tidak ditemukan adanya novum atau suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Pemohon PK mengulang dalil-dalil yang pernah disampaikan dalam pembelaan pemohon PK dalam tahap pemeriksaan di persidangan perkara yang telah dipertimbangkan majelis hakim,” tambah jaksa Budhi. Dalam pengajuan PK itu, Sanusi mengatakan ada kekhilafan hakim dan adanya novum (bukti baru). “Atas adanya novum kami menanggapi ini setelah mengajukan novum di persidangan, kesimpulannya majelis hakim telah memutus perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang berkesuaian sehingga perbuatan pemohon PK terbukti melanggar pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Korupsi dan pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” tambah jaksa Budhi. Sanusi rencananya akan mengajukan 2 orang saksi dan bukti surat. Sidang dilanjutkan pada 15 Agustus 2018.(AC/IN)

Kejagung Tangkap Buronan Korupsi Sumsel JAKARTA– Kejaksaan Agung telah menangkap seoran buronan korupsi pembangunan gedung Akademi Komunitas Negeri (AKN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Buronan bernama Briyo Al Khoir itu ditangkap tim intelejen Kejaksaan Agung tanpa perlawanan di Vila Kenali Permai Jambi. “Briyo yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp5,8 miliar itu diamankan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau bekerja sama dengan tim intelijen Kejaksaan Agung, tim Kejaksaan Tinggi Jambi dan tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan,” kata Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S Maringka, di Jakarta, Rabu (1/8) ke-

marin. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga menangkap pimpinan Cabang BRI AGRO Pekanbaru Syahtoni Hidayat di Kompleks Perumahan Johor Indah Permai. Syahtoni merupakan tersangka pemalsuan agunan kredit di BRI Pekanbaru yang melarikan diri pada tahap penyidikan. Perbuatan Syahtoni telah menyebabkan kredit macet dan kerugian negara sebesar Rp5 miliar. “Tersangka telah kami amankan di Kejati Sumut untuk pemeriksaan lanjut. Diperkirakan Kamis (2/8) pagi Tim Kejari Pekanbaru akan tiba di Medan, Sumut,” kata Maringka. Sampai sekarang melalui Program Tangkap Buron 31.1,

kejaksaan berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tuntas. Awal Agustus, Program Tangkap Buron (Tabur) 31.1 telah berhasil mengamankan dua buronan pada dua lokasi berbeda. “Dua orang ini menggenapi jumlah pelaku tindak pidana yang berhasil diringkus Tim Tabur 31.1 menjadi 145 orang,” katanya lagi. Tabur 31.1 merupakan wujud komitmen Korps Adhyaksa menuntaskan penanganan perkara hukum. Setiap kejaksaan tinggi (kejati) dibebani tanggung jawab untuk setidaknya menangkap satu buron setiap bulannya. “Melalui Program Tabur 31.1 tidak ada tempat yang aman bagi pelaku tindak pidana,” ujarnya pula.(ANT/AC)

Steffy Burase Dicecar Aliran Dana Aceh Marathon

JAKARTA– Mantan model Fenny Steffy Burase merampungkan pemeriksaan intensif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan Steffy dilakukan KPK terkait adanya bukti dan informasi soal aliran dana dalam kasus ini. Salah satu dugaan adalah ada dana yang mengalir ke kegiatan Aceh Marathon 2018 “Penyidik terus mendalami informasi aliran dana terkait Aceh Marathon,” ujar Febri,melalui pesan singkat, Rabu (1/8).

Steffy diketahui mendatangi KPK sejak pukul 10.20 WIB, dan baru keluar sekitar pukul 22.15 WIB. Kepada wartawan Steffy mengaku pemeriksaan kali ini merupakan ‘maraton’ dari pemeriksaan serupa pekan lalu. “Cuma mengklarifikasi aja dari yang kemarin kan. ?Mencocokan,” kata dia. Ia pun sempat menyinggung soal acara Aceh Maraton. ”Ngobrol,” kata dia ketika disinggung pemeriksaan yang berlangsung hingga 12 jam. Senada pengacara Steffy, Fahri Timur pun mengakui kalau penyidik KPK masih mencecar kliennya soal aliran

dan Aceh Maraton. “Ya itu sudah diberikan ke penyidik ada hal yang tidak bisa kita ungkapkan. Tapi ini pengembangan saja dari kemarin,” kata dia. Sebelumnya Steffy juga menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK selama 12 jam. Saat itu, Steffy dicecar sekitar 60 pertanyaan terkait aliran dana. Dalam kasus ini, Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi ditetapkan sebagai tersangka.Selain Ahmadi dan Irwandi, ada dua orang swasta lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka yaitu Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. KPK menduga upaya pem-

berian uang Rp 500 juta dari Bupati Bener Meriah Ahmadi kepada Irwandi terkait dugaan fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018. Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA. Pemberian uang kepada Irwandi tersebut diketahui dilakukan melalui orang-orang terdekatnya serta orang-orang terdekat Ahmadi sebagai perantara.(IN/BBS)

HMS Desak KPK Tuntaskan Skandal Keuangan Negara JAKARTA– Sekitar 1.500 orang mahasiswa dari 12 kampus di Jakarta dan massa Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) kembali turun ke jalan mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah menuntaskan skandal korupsi keuangan terbesar di Indonesia yaitu Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Century Gate. Pasalnya, kedua persoalan itu menjadi sumber bencana bagi keuangan Negara Indonesia saat ini. Aksi di Gedung BI dan Menara BCA ini merupakan aksi ketiga dalam bulan ini setelah sebelumnya, Gerakan HMS menggelar aksi di Gedung KPK dan Gedung Kementerian Keuangan. “Kami meminta KPK memeriksa dan menyelidiki pemilik Bank Central Asia (BCAred), Boedi Hartono bersaudara yang patut diduga sebagai “tukang tadah” BLBI,” ujar Sekjen HMS, Hardjuno Wiwoho saat menggelar aksi di Gedung Menara BCA di Jakarta, Jumat (3/8). Dirinya menjelaskan pada akhir tahun 2002, total aktiva BCA Rp 117 triliun. Anehnya, pada tahun 2003, saham BCA 51% hanya dijual Rp 5 triliun saja kepada Budi Hartono dengan patut diduga dilakukan tender secara tertutup dan terba-

tas yang hanya diikuti oleh Group Faralon (kendaraan Budi Hartono) dan Standart Chartered Bank. Lebih tragisnya tiga bulan setelah transaksi penjualan dengan rekayasa yang penuh kecurangan tersebut Budi Hartono menerima pembagian laba (deviden) BCA Rp 580 Miliar. “Dan sejak 2004 sampai hari ini, Boedi Hartono Cs ‘telah sukses’ menerima subsidi bunga obligasi rekap ex BLBI dari Pemerintah yang ada dalam BCA sebesar Rp 7 triliun / tahun,” tegasnya. Hardjuno menegaskan, ekonomi Indonesia akan terus terpuruk jika Trio Big Fish Cs mafia Keuangan Negara tidak diadili di muka pengadilan. Sebab Trio Big Fish ini sumber bencana Keuangan Negara. “Dan ingat, utang ini dibayar dari uang pajak yang disetor dengan nggosngosan oleh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Jadi, jika tidak diwaspadai bukan mustahil bisa menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa dan Negara kita,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinegoro meminta generasi muda bangsa untuk ikut melawan penindasan dan korupsi, sehingga membebaskan negeri dari jerat hutang

abadi. “Masa depan bangsa ini akan berat jika tidak dilakukan koreksi total terhadap BLBI Gate dan Century Gate serta kebijakan Tata Kelola Keuangan Negara yang patut diduga melanggar Amanah UU No 17 tahun 2003 yang harus Transparan dan Akuntable,” tuturnya. Sasmito menilai, kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintahan saat ini tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini sebagai dampak dari ambisi pemerintah yang menomorsatukan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kualitas dari pertumbuhan dan redistribusi pendapatan masyarakat yang faktanya semakin timpang. “Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin,” tegasnya. Akibatnya jelasnya, terjadilah kesenjangan antara kelompok elite yang diuntungkan oleh pembangunan dan rakyat banyak yang ditinggalkan dalam proses pembangunan. “Ironisnya, ada sejumlah konglomerat atau pengusaha yang diberi karpet merah di era Reformasi oleh Pemerintah. Sebaliknya, rakyat kecil yang hidupnya tertekan, terasa belum dapat hidup lebih sejahtera karena banyak subsidi untuk kebutuhan pokok hidup masyarakat

dibatasi,” terangnya. Sementara disisi lainnya, subsidi bunga utang ex BLBI yang dinikmati oleh para konglomerat seperti Samsyul Nursalim cs sampai hari ini jumlahnya lebih dari Rp 1000 triliun dikucurkan lewat APBN. Dan anehnya tetap lanjut diberi oleh Menkeu, Sri Mulyani. Padahal bank-bank kroninya konglomerat hitam tersebut sejak tahun 2004 yang lalu telah untung triliunan rupiah. “Lalu mengapa para orang-orang super kaya ini masih lanjut diberi subsidi terus. Inilah bobroknya tata kelola keuangan Negara kita ini,” pungkasnya. Untuk diketahui, Ke-12 kampus yang melaksanakan aksi tersebut yaitu yakni Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN), Universitas Ibnu Chaldun Jakarta (UIC), Universitas Bung Karno (UBK), Universitas Jayabaya, Universitas Esa Unggul, Universitas Jakarta (Unija), Universitas Surapati, Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti Jakarta (STMT), Assafiyah, Universitas Islam Jakarta (UIJ) dan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara Jakarta (STEBANK).(AC/IN)

Rita Widyasari Dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu JAKARTA– Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. “Telah dilakukan eksekusi terhadap RIW (Rita Widyasari) ke Lapas Perempuan Pondok Bambu sejak Juli 2018,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (3/8). Pada 6 Juli 2018 lalu, pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) Jakarta memvonis Rita Widyasari selama 10 tahun penjara ditambah denda Rp600

juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek. Rita juga masih menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang yang ditangani KPK. “Sedangkan penyidikan dugaan TPPU (tindak pidana pencucian uang) masih terus dilakukan KPK,” tambah Febri. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menangani kasus tersebut Fitroh Rohcahyanto mengatakan bahwa KPK men-

erima putusan hakim tersebut karena hukuman badan sudah dua pertiga dari tuntutan. “Intinya, pertimbangan hakim kita bisa terima lagi pula pidana badan juga sudah dua pertiga, kemudian Rita nanti juga masih akan kita sidangkan untuk perkara TPPU,” tambah Fitroh. JPU KPK menuntut Rita dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun ditambah denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima gratifikasi Rp248,9 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekan-

an proyek selama 2010-2017. Namun dalam vonis, hakim mengatakan Rita hanya terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek. “Suap tidak ada masalah karena terbukti sesuai dakwaan, untuk penerimaan gratifikasi kita dakwakan sekitar Rp450 miliar dari hitungan 10 persen untuk seluruh tahun 2010 sampai 2016. Ternyata dalam sidang yang terbukti diterima Rita hanya 6 persen,” kata Fitroh.(ANT/AC)

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

Meninggalnya Istri Emirsyah Tak Pengaruhi Penyidikan Kasus JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan meninggalnya Sandrina Abubakar, Istri mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, tidak akan mempengaruhi penyidikan kasus dugaan korupsi di maskapai milik pemerintah tersebut. “Semoga tidak mempen-

garuhi,” ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/8). Sandrina diketahui merupakan salah satu saksi dalam kasus yang telah menjerat Emirsyah dan pendiri PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soedarjo. Meski akan berdampak pada hilangnya keterangan dari almarhumah Sabrina di

kasus ini, namun menurut Febri pihaknya tentu dapat mengganti dengan alat bukti. “Penyidik tentu saja akan terus memproses dengan bukti-bukti yang ada,” kata dia. Sandrina sendiri telah beberapa kali dipanggil penyidik KPK sebagai saksi. Terakhir, Sandrina dipanggil pada 28 Maret lalu. Ia diduga

tahu banyak soal dugaan korupsi yang dilakukan sang suami. “Seingat saya pemeriksaan sudah pernah dilakukan sebelumnya sebagai saksi ya,” kata Febri. Sementara itu terkait kelanjutan kasus ini, Febri mengatakan pihaknya masih menjalin kerjasama dengan otoritas luar negeri mengin-

gat kasus ini merupakan kejahatan lintas negara. Pada kasus ini, Emirsyah diduga menerima suap dari Rolls-Royce, perusahaan mesin asal Inggris, berupa uang dan aset yang diberikan melalui pendiri PT Mugi Rekso Abadi sekaligus Beneficial Owner Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo.

Suap tersebut diberikan Rolls-Royce kepada Emirsyah terkait pengadaan pesawat dan 50 mesin pesawat Airbus A330-300 untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada periode 2004-2015. Dari hasil penyidikan, suap yang diterima Emirsyah mencapai 1,2 juta dan US$180 ribu atau setara

Rp20 miliar. Suap berupa barang yang diterima Emirsyah yakni berjumlah US$2 juta yang tersebar di Indonesia dan Singapura. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 Januari 2017, penyidik KPK sampai saat ini belum juga menahan Emirsyah dan Soetikno.(BBS)


4 E D I S I 516 6 - 12 AGUSTUS 2018

SUMUT ACEH

KORUPSI

DPRDSU Desak KPK Usut Proyek Mangkrak “Water Purifier” Rp10 M MEDAN- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejatisu didesak segera mengusut proyek pengadaan “Water Purifier” berbiaya Rp10 miliar di sejumlah kabupaten/ kota di Sumut. Pasalnya, proyek bersumber dari APBD Sumut TA 2017 dikategorikan “mangkrak” dan tidak bisa difungsikan. Desakan itu diungkapkan Ketua dan anggota Komisi D DPRD Sumut Ari Wibowo, Darwin Lubis, Yantoni Purba dan Leonard Samosir, di gedung dewan, Selasa (31/7), menanggapi pengaduan masyarakat dan hasil temuan dewan ke sejumlah kabupaten/ kota tentang proyek “water Purifier” tersebut. “Harus diusut tuntas dan periksa segera oknum yang terlibat. KPK dan Kejatisu harus serius melakukan pengusutan, sebab anggaran Rp10 miliar untuk membangun 32 unit proyek ini bukan sedikit. Jangan sampai disalahgunakan oknum tertentu untuk kepentingan pribadi,” tegas Darwin senada dengan Ari. Seperti diketahui, tandas Darwin, proyek air bersih yang diproyeksikan bisa langsung diminum ini, hampir diseluruh kabupaten/kota mangkrak, sep-

erti di Kabupaten Deliserdang, Labura (Labuhanbatu Utara), Labusel (Labuhanbatu Selatan), Medan, Kabupaten Karo dan Dairi ada 11 unit (masing-masing 6 unit di Karo dan 5 unit di Dairi) juga tidak berfungsi. Berdasarkan pengaduan dan peninjauan dewan secara langsung ke lapangan, proyek pembangunan “water purfier” ini tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, karena tidak dapat mensuplay air seperti yang dijanjikan pelaksana proyek, sehingga proyek itu terancam jadi “bangunan rongsokan”. “Fakta di lapangan, hanya terlihat bangunan berukuran 3×4 meter dan mesin penyedot air. Tapi ketika dibuka kran, tidak keluar air. Menurut informasi dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Provsu selaku penanggungjawab proyek, belum bisa difungsikan, karena belum dilakukan pengeboran air disebabkan kekurangan anggaran,” katanya. Padahal, ujar Darwin, Leonard dan Ari, proyek ini, ketika selesai dikerjakan pada 2017, terus dilakukan pembayaran sebesar Rp10 miliar kepada rekanan. Tapi hingga kini belum dapat difungsikan, dengan alasan jangkauan pengeboran

air terlalu dalam, sehingga diperlukan pengeboran lanjutan. “Sangat tidak masuk akal alasan kekurangan biaya, karena satu titik proyek sudah dianggarkan Rp300 juta. Kita menilai alasan pihak DLH Provsu ini untuk menutupi ketidakberesannya mengerjakan proyek dimaksud, sehingga dewan akan menolak pengalokasian anggaran tambahan yang rencananya dimasukkan di APBD TA 2019,” tambah Darwin. Sementara itu, Yantoni Purba juga sangat menyesalkan “mangkraknya” proyek water purifier ini, karena masyarakat di Deliserdang sempat “marahmarah” dan menuding pemerintah telah mempermainkan masyarakat dengan janji-janji pengadaan ketersediaan air bersih, tapi tidak terealisasi. “Berulang kali saya hubungi Pak Indra di DLH Provsu untuk mempertanyakan penyebab tidak berfungsinya proyek tersebut, tapi tidak pernah mengangkat handphonnya, sehingga Komisi D menjadualkan untuk memanggil DLH Provsu dalam rapat dengar pendapat, agar persoalannya semakin jelas,” ujar Yantoni dan Ari Wibowo.(BBS)

Plt Bupati Labuhan Batu Tahan Delapan Mobil Dinas LABUHANBATU- Pasca menjadi Plt Bupati Labuhan Batu, H Andi Suhaimi Dalimunthe mengeluarkan kebijakan keras di bidang peruntukan dan penggunaan aset, khususnya mobil dinas eks inventaris DPRD. Misalnya, Kamis (2/ 8), Andi didampingi Sekda Ahmad Muflih, Kadis PPKAD Indra Sila, Kabid Aset Ainal dan sejumlah kepala OPD, memeriksa 29 dari 41 mobil dinas tersebut di halaman kantor BKPP. Dari hasil pemeriksaan itu, Plt Bupati minta kepada bagian aset agar menahan delapan mobil dinas yang digunakan sebelumnya. Pasalnya, dinilai tidak sesuai peruntukan. Perintah menahan mobil dinas karena penggunaan tidak tepat sasaran diantaranya, terdapat Kabid mendapat jatah. Sementara Sekretaris di OPD tersebut tidak menerima operasional mobil dinas. Kemudian, satu oknum pejabat diketahui menggunakan dua unit mobil dinas seperti Kabag Keuangan DPRD Labuhanbatu yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Sekretaris DPRD. Selanjutnya,

mobil Camat Panai Hilir juga ditahan karena Marasaman Harahap hanya mempercayakan pemeriksaan itu kepada supirnya. “Kirim salam sama camat kau ya. Tidak pernah menghadap saya dia itu,”ujar Andi Suhaimi. Usai pemeriksaan, Kabid Aset Ainal menjelaskan, jumlah mobil eks inventaris DPRD sebanyak 41 unit, tetapi yang berada ditempat saat pemeriksaan itu, hanya 29 unit. Sedangkan 11 unit lainnya sedang digunakan keperluan dinas dan 1 unit berada di bengkel. Data diperoleh, adapun ke-8 mobil dinas yang ditahan diantaranya, BK 1201 Y dipakai Kasi Haji Umroh Kantor Kemenag, BK 1208 Y dipakai Staf Ahli, BK 1217 Y dipakai Wakil Direktur RSUD, BK 1228 Y digunakan sebagai mobil Pool Sekdakab. Seterusnya, BK 1229 Y dipakai Kabid BKPP, BK 1245 Y dipakai organisasi Karang Taruna, BK 1248 Y dipakai Bagian Keuangan DPRD dan BK 1250 Y dipakai lingkungan kantor Sekdakab.(SMG)

Wali Kota Diminta Copot Kadis Perdagangan Tebing Tinggi TEBING TINGGI- DPRD Kota Tebing Tinggi minta wali kota agar mencopot Kadis Perdagangan dari jabatannya. Pasalnya, kinerja Dinas Perdagangan dalam pengelolaan pasar selama ini menunjukkan ketidakmampuan, sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Akibatnya, muncul banyak keluhan dari berbagai pihak. Anggota DPRD Khairuddin Nasution yang akrab disapa Gaban, menyampaikan hal itu, menanggapi banyaknya pengaduan pedagang kepada pihaknya, kemarin, khususnya dalam soal tata kelola berbagai pasar yang ada. Beberapa persoalan disampaikan, antara lain belum dilakukan pembagian kios tahap II. Demikian pula soal

terlantarnya kios-kios di pasar kecamatan, selain operasional pasar kain yang memburuk. Gaban menerangkan, hingga satu bulan pasca Idul Fitri, tak terdengar adanya upaya pembagian kios tahap II Pasar Kain yang sejak lama ditunggu pedagang. “Pedagang sudah lama menunggu pembagian tahap ke II ini, tapi tak jelas kenapa Dinas Perdagangan belum juga membagikannya,"keluh politisi Partai Hanura itu. Selain itu, belakangan operasional Pasar Kain memburuk, karena eskalator yang jadi penarik Pasar Kain sudah berhenti akibat tagihan listrik tidak dibayar. Salah seorang pedagang di lantai II Pasar Kain, mengadukan hal itu kepada

awak media. “Sudah lama eskalator tak beroperasi, kami pedagang di lantai II jadi korban, karena tak ada konsumen yang mau naik ke atas. Biaya listrik sebulan mencapai Rp150 juta, dan itu ditagih dari pedagang, mana sanggup kami,"keluh pedagang minta identitasnya dirahasiakan. Persoalan tata kelola pasar juga mengemuka, hingga kini tiga Pasar Kecamatan belum juga beroperasi, yakni Pasar Kec. Pd Hulu di Jalan AMD, Pasar Kec Pd Hilir di Jalan Syekh Baringin dan Pasar Kec Rambutan di Kel Mekar Sentosa. Ketiga pasar yang memakan biaya pembangun hingga milyaran rupiah itu, terkesan ditelantarkan.(SMG)

Intel Kejatisu Tangkap Buron Kredit Fiktif Rp5,3 M MEDAN- Tim intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) menangkap tersangka kredit fiktif yang merupakan mantan Kepala Cabang Bank BRI Agro Pekanbaru, Syahroni Hidayat, Rabu (1/ 8) malam. Ia ditangkap setelah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak Desember 2017. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Sumut, Sumanggar Siagian mengatakan, Syahroni diamankan di kediamannya di Perumahan Johor Indah Permai Blok 2 A Medan Johor. Sumanggar Siagian menjelaskan, Syahroni buronan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru atas kasus pemberian kredit kepada 18 debitur Non Performing Loan (NPL) pada tahun 2009 yang telah merugikan negara sebesar Rp5,3 miliar. Penangkapan terhadap DPO

diawali dari informasi yang didapatkan tim intelijen Kejatisu dari Kejari Pekanbaru dan Kejati Riau. Disebutkan bahwa sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2007, Syahroni tidak pernah mau memenuhi panggilan atau selalu mangkir dari panggilan penyidik. “Dari Informasi tersebut, pihak tim Intelijen Kejatisu yang dipimpin langsung Asisten Intelijen (Asintel) Sumatera Utara, Leo Simanjuntak kemudian melakukan penelusuran informasi tentang keberadaan tersangka dan langsung melakukan penangkapan terhadap DPO,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) dan Humas Kejatisu, Sumanggar Siagian kepada wartawan di Kantor Kejatisu. Menurut Sumanggar, dalam kasus ini ada dua tersangka.

Satu tersangka lainnya dalam kasus ini yakni Jauhari Y Hasibuan yang merupakan mantan Pegawai PTPN V, dimana tersangka tersebut telah meninggal dunia. Disebutkannya, pada kasus ini BRI Agro Cabang Pekanbaru mengucurkan dana modal kerja guna pembiayaan dan pemeliharaan Kebun Sawit di Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Rohul dengan total plafon sebesar Rp5,3 miliar. Pada 2015 muncul masalah, ternyata lahan yang diagunkan seluas 54 hektar oleh 18 debitur atas inisial S tidak bisa dikuasai pihak bank. Selain itu, lahan tersebut juga masuk kedalam kawasan kehutanan sehingga status tanah tidak dapat ditingkatkan menjadi SHM. Dijelaskan Sumanggar, tersangka sendiri mengundurkan diri pada tahun 2012 untuk menghilangkan jejaknya. Usai

pensiun, DPO tersebut bekerja sebagai wiraswasta di Kota Medan. “Selama pelariannya di Kota Medan, kegiatan seharihari DPO adalah melakukan jual beli mobil dikawasan Kota Medan. Usai penangkapan ini, untuk sementara Syahroni akan ditahan dalam sel tahan Kejatisu sebelum nantinya dijemput oleh Kejari Pekanbaru untuk dibawa dan diproses disana,” jelas Sumanggar. Seperti diketahui, atas tertangkapnya DPO Syahroni Hidayat, selama tahun 2018 dalam kurun waktu hingga per 1 Agustus, Kejatisu telah berhasil menangkap 19 DPO. Dimana dua di antaranya merupakan DPO dari Kejari Pekanbaru atau Kejati Riau. Penangkapan itu sekaligus menjadi penangkapan ke 143 oleh Kejaksaan di seluruh Indonesia.(JAC)

Hakim PN Medan Tolak Praperadilan Empat Tersangka Suap DPRD Sumut MEDAN- Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak permohonan Praperadilan (Prapid) yang diajukan empat tersangka kasus suap Mantan Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho dalam sidang yang digelar di PN Medan, Rabu (1/8) sore. Hakim Erintuah Damanik menyatakan dalam putusan sela menerima eksepsi termohon praperadilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan bahwa PN Medan tak berwenang mengadili permohonan praperadilan keempat tersangka. “Berdasarkan pasal 77 KUHAP tentang kompetensi relatif dan juga mengacu kepada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum, PN Medan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan yang diajukan pemohon,” ucap Erintuah dalam putusannya. Dalam pertimbangan hukumnya, Erintuah menyebutkan bahwa sesuai KUHAP maka seharusnya pemohon praperadilan melayangkan gugatannya ke wilayah dimana termohon praperadilan berdomisi. “Jadi dalam hal ini yang me-

miliki kewenangan kompetensi relatif itu adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai domisili termohon dalam hal ini KPK,” jelas Erintuah. Pada persidangan sebelumnya, KPK telah menyampaikan dokumen jawaban duplik dalam persidangan. Isinya, KPK menyampaikan PN Medan tidak berwenang menyidangkan praperadilan tersebut. Kuasa hukum KPK Evi Laila Kholis SH pada sidang sebelumnya menegaskan, PN Medan tidak berwenang mengadili sidang praperadilan yang diaju-

kan oleh empat tersangka kasus suap Gatot tersebut. Evi menilai bahwa seharusnya sidang prapid yang diajukan empat eks anggota DPRD Sumut itu digelar di PN Jakarta Selatan. “Kantor KPK dimana, para mantan anggota DPRD terdaftar sebagai tersangka kan berada dalam wilayah hukum PN Jakarta Selatan. Seharusnya PN Jakarta Selatan lah praperadilan ini dilaksanakan, bukan di Medan. Makanya kita ingin hadirkan saksi ahli namun ditolak ya,” ujar Evi.

Adapun empat tersangka yang mengajukan permohonan praperadilan adalah Washington Pane, M Faisal, Syafrida Fitrie, dan Arifin Nainggolan. Mereka mengajukan praperadilan atas status tersangka lantaran merasa tidak menerima apa pun. Namun KPK menyatakan telah bukti permulaan yang cukup. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, KPK telah menahan 10 orang tersangka. Mereka diduga menerima uang suap dari Gatot Pujo senilai Rp 300-350 juta per orang. Suap dari Gatot itu diduga terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015. Dari sejumlah tersangka tersebut, KPK menerima pengembalian uang sejumlah Rp5,47 miliar. Uang itu kini telah disita sebagai barangbukti.(JAC)

BARU SELESAI DIKERJAKAN

Tambang Galian C Tanpa Ijin Marak Beroperasi di Dairi SIDIKALANG- Usaha tambang galian C khususnya penambangan pasir diduga tanpa mengantongi izin lingkungan marak beroperasi di Kabupaten Dairi, utamanya di wilayah Kecamatan Parbuluan. Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi, Posma Tua Manurung yang dikonfirmasi wartawan, Senin di ruang kerjanya. Disebutkan, galian C jenis penambangan pasir di Kecamatan Parbuluan diketahui tidak memiliki ijin, karena tidak pengusaha tidak pernah mengurus rekomendasi izin

lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Dairi sebagai salah satu persyaratan untuk pengurusan izin pertambangan pada Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Utara. Posma Tua menyebut, untuk usaha pertambangan di wilayah Kecamatan Parbuluan, hanya terdapat satu perusahaan yang mengantongi izin, selebihnya beroperasi tanpa ijin. Meski demikian, Posma menyebut, tidak mengetahui pasti jumlah usaha galian C yang beroperasi di daerah Parbuluan.

Hanya saja pihaknya telah menyampaikan imbauan agar pengusaha melengkapi dokumen perijinan.“Kami sudah menyurati pengusaha Galian C, supaya melakukan pengurusan izin lingkungan. Tetapi sampai sekarang belum pernah ada yang datang,”terangnya. Meski keberadaan usaha penambangan dimaksud berdampak pada krusakan lingkungan, namun tindakan penertiban tidak dapat dilakukan karena bukan kewenangan pemerintah kabupaten. “Kami hanya sebatas menyurati dan

menyampaikan himbauan, selanjutnya tentang operasional menjadi kewenangan Pemprov Sumatera Utara,” tambahnya. Sementara itu, Wakapolres Dairi Kompol Togu Matanari yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Selasa (31/7) mengaku baru mendapat informasi seputar perijinan tersebut. Kendati demikian, Wakapolres berjanji akan menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan dan penindakan. Menanggapi informasi beredar yang menyebut dugaan pengutipan ‘upeti’ dilakukan oknum berserag-

am dari pengusaha galian C yang beroperasi tanpa ijin, Togu Matanari minta wartawan untuk membuka identitas aparat dimaksud. "Tolong diinformasikan siapa saja yang menerima sesuatu, nanti akan kita tindak,"tegasnya. Sementara itu, seseorang mengaku bermarga Sigalingging selaku pemilik usaha penambangan pasir marah-marah ketika wartawan berkunjung dan hendak memetik foto kegitan penambangan berlokasi di Jalan Sidikalang Dolok Sanggul Kecamatan

Parbuluan, tepatnya di kaki Perbukitan Pucuk Hite Desa Parbuluan IV. “Mau ngapaian kalian, kenapa main foto ?, yang seperti ini saya tidak suka. Dulu saya sudah pernah menaruh parang ke leher seseorang karena datang ke lokasi ini dan bertanya-tanya tentang usaha ini dan juga mengambil foto,"katanya berang. Sigalingging mengaku terganggu, jika usahanya difoto. “Apa pun akan saya lakukan demi usaha ini,”ujarnya marah. Meski mendapat lontaran bernada ancaman, wartawan memilih untuk berlalu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.(IN/BBS)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Iman Selamat Telaumbanua, Atozanolo Zega, Deserieli Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO TEBINGTINGGI:: Ruben Sembiring; BIRO BATUBARA: Edward Rajagukguk (Kabiro), Sahril, Rudi Harmoko; WARTAWAN DAERAH: Jamin (Langkat); Dedy Irawan Z (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih, Sali, Hotma Andar Tobing, Mukhtar Sirait (Siantar/Simalungun); Anna Elfrida Siahaan,Tetty E Pardede (Tobasa); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); Suraji, Agus Syahputra (Labuhanbatu Selatan); Faoziduhu Hulu (Kisaran/Asahan); Taufik Hidayat (Panyabungan); Enri Anto Harahap (Palas); Parlindungan Rajagukguk (Taput); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Yuheri Salman (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin, Siden (Kutacane) ; Sadari Halawa (Nias Selatan); Shalehuddin, Dedi Sukendri (Indragiri Hilir).


5 E D I S I 516 6 - 12 AGUSTUS 2018

KORUPSI

LIPSUS

PROYEK ASIAN GAMES JANGAN SAMPAI MASUK KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan panitia penyelenggara Asian Games 2018, Indonesian Asian Games Organizing Comitte (INASGOC) tentang proyek pembangunan infrastruktur pesta olahraga terbesar di Asia ini. Peringatan ini terlontar saat perwakilan kedua instansi ini bertemu di Jakarta, Kamis (2/8) kemarin. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengemukakan bahwa pihaknya telah mengimbau INASGOC berhati-hati dan antisipatif terhadap adanya kemungkinan penyimpangan dalam setiap proyek Asian Games 2018. “Kami tentu saja menerima diskusi itu dalam konteks upaya pencegahan dan agar tidak terjadi kedepan persoalan-persoalan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (2/8). Menurut Febri, KPK beberapa kali menemui adanya penyimpangan atau tindak pidana korupsi dalam sejumlah proyek yang berkaitan dengan event olahraga. Salah satunya yakni, kasus korupsi pembangunan wisma Atlet Hambalang. “Jadi dulu kita ingat, KPK pernah menangani kasus wisma atlet atau juga kasus-kasus yang lain terkait dengan penyelenggaraan event olahraga besar. Nah kami berharap hal tersebut bisa dicegah sejak awal,” terangnya. KPK Wanti-wanti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada Indonesian Asian Games Organizing Comitte (INASGOC) terkait proyek-proyek pembangunan Asian Games 2018. KPK mengingatkan INASGOC untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dana dalam setiap proyek Asian Games 2018. Sebagaimana hal itu diingatkan KPK saat ditemui oleh para pihak penyelenggara Asian Games 2018?. Dalam pertemuan itu, INASGOC telah memaparkan beberapa progress proyek yang dikerjakan untuk Asian Games 2018. "Kami tentu saja menerima diskusi itu dalam konteks upaya pencegahan dan agar tidak terjadi kedepan persoalan-persoalan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (2/8). Menurut Febri, KPK beberapa kali menemui adanya penyimpangan atau tindak pidana korupsi dalam sejumlah proyek yang berkaitan dengan event olahraga. Salah satunya yakni, kasus korupsi pembangunan wisma Atlet Hambalang. "Jadi dulu kita ingat, KPK pernah menangani kasus wisma atlit atau juga kasus-kasus yang lain terkait dengan penyelenggaraan event olahraga besar. Nah kami berharap hal tersebut bisa dicegah sejak awal?," terangnya. Belum Rampung Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo menargetkan seluruh pekerjaan venue dan non venue untuk Asian Games 2018 rampung Juni mendatang. Pengerjaan sudah hampir 100 persen. Sri mengatakan untuk infrastruktur venue sudah rampung 90.35 persen. Sementara untuk non venue sudah 89,38 persen. "Secara keseluruhan, kita sudah mencapai 90,35 persen untuk venue dan 89,38 persen untuk non venue," kata Sri Hartoyo di Le Meriden Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat Rabu (2/8). Sri Hartoyo mengatakan saat ini ada beberapa pekerjaan infras-

truktur Asian Games 2018 yang belum rampung. Di antaranya venue cabang olahraga jetski, layar dan squash. Untuk venue jetski dan layar ada keterlambatan menetapkan lokasi. Menurut dia, keputusan mengenai lokasi baru keluar pada September 2017. Selain itu, ia mengatakan ada kendala akses jalan ke dua lokasi kedua venue. "Memang efektifnya kita mulai awal Januari," kata Sri. Sementara pekerjaan proyek ini di antaranya venue paragliding dan kano, renovasi stadion Patriot dan Pakansari, serta pembangunan pedestrian. "Itu pada umumnya masalah peralatan. Nanti barangnya pertengahan Mei datang," kata Sri. Asian Games 2018 digelar 18 Agustus mendatang. Jakarta dan Sumatera Selatan akan menjadi tuan rumah pada perhelatan olahraga regional ke-18 ini. Diperkirakan 15 ribu atlet dari 45 negara akan hadir. 6.000 Pekerja Lokal Sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tugas merenovasi sarana olahraga untuk menghadapi Asian Games 2018. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian PUPR mengaku melibatkan ribuan tenaga kerja lokal. Selain itu, barang dan jasa yang digunakan juga merupakan kandungan lokal. Dalam acara media gathering "Revitalisasi Kawasan Gelora Bung Karno", Direktur

Bina Penataan Bangunan Iwan Suprijanto Kementerian PUPR mengatakan, semua proyek yang dikerjakanuntukAsianGamesmelibatkanorang-orang Indonesia. Begitu pula dengan bahan yang dipakai buat membangun sarana dan prasarana olahraga, baik yang di Jakarta, Bandung, maupun Palembang. "Pihak yang kami ajak kerja sama semuanya dari Indonesia, misalnya arsitek dan pekerjanya. Materi untuk pengerjaan proyek juga lokal," ucap Iwan Suprijanto, Rabu (9/ 5)lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dia mengungkapkan, total ada sekitar 6.000 pekerja yang terlibat dalam pembangunan semua proyek. Sementara untuk arsitek yang merancang suatu venue, kata Iwan, pemerintah bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia. Untuk menjamin kualitas pengerjaan venue itu, Kementerian PUPR mengaku menerapkan standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. "Jadi sesuai instruksi Presiden Jokowi, proyek yang dikerjakan harus banyak orang Indonesia. Untuk keselamatan kerja, Pak Menteri bahkan melakukan sertifikasi kepada semua pekerjanya," tutur Iwan. Pihaknya menargetkan pengerjaan proyek selesai pada akhir Juni 2018. Sampai hari ini, yang sudah diselesaikan sekitar 93 persen. Agar proyek tersebut sesuai target, sistem kerjanya 24 jam setiap hari dengan pembagian shift kerja setiap 8

jam. "Jadi venue itu dikerjakan siang malam tiap hari dengan sistem 8 jam kerja sehingga tenaganya akan terus baru lagi," kata Iwan. Dia juga berharap agar setelah Asian Games nanti venue yang sudah dibangun tidak hanya untuk olahraga, tetapi juga bisa buat ruang publik. Menurut dia, ini merupakan investasi olahraga di Indonesia supaya prestasinya lebih meningkat di tingkat nasional dan internasional. Alex Noerdin Bicara Total anggaran Asian Games 2018 untuk Palembang, Sumatera Selatan, mencapai Rp 68 triliun. Jumlah itu jauh di atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) darah itu yang hanya Rp 6,9 triliun setahun. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin pun memberikan penjelasan ketika ditanya soal itu. "Itu selama tiga tahun ya, bukan setahun. Anggaran itu berasa dari APBN, pihak swasta, CSR dan lain-lain. Malah kalau ditambah dengan pihak swasta atau ketiga bisa mencapai Rp 70 trilyun," kata Alex, Selasa (17/7) lalu. "Kami ini tidak punya duit, tapi bisa bangun, ya itu anggarannya dari situ." Alex pun menjelaskan bahwa anggaran itu bukan hanya untuk Asian Games 2018. "Anggaran untuk Asian Games itu, kita juga membangun infrastruktur, jadi bukan hanya untuk Asian Games," ujar Alex saat berkunjung di Kantor Tempon, Palmerah Barat, Jakarta Barat pada Selasa, 17 Juli 2018.

Perhetalan Asian Games 2018 akan gelar mulai 18 Agustus hingga 2 September 2018 yang bertempat di Jakarta dan Palembang. Pesta olahraga tingkat Asia itu akan diikuti oleh 45 negara. Infrastruktur yang telah dibangun di Palembang, kata Alex, adalah pembangunan daerah seperti memperluas empat ruas jalan tol, jembatan, fly over, underpas dan bandara ditambah kapasitasnya. Selain itu, menurut Alex, digunakan untuk membangun LRT sehinggan mencapai Rp 68 trilyun. Alex mengatakan bahwa persiapan Asian Game 2018 sudah 100 persen. Beberapa waktu lalu, kata dia, baru mempercantik beberapa tempat seperti fasilitas LRT. "Kemarin Bapak Presiden dua hari di Palembang, dia bilang, Pak Alex kok rasanya lebih seru ya dibandingkan Jakarta," kata Alex mencontohkan Jokowi berbicara. Saat ini, Gubernur Sumatera Selatan dua periode itu sedang fokus melakukan branding dan mensosialisasikan Asian Games 2018. Menurutnya, Palembang sudah dikenalkan sejak tahun 2011 hingga 2017. "Selama itu ada 42 kali spot event internasional kelas Asia Pasifik bahkan dunia sudah pernah diselenggaran," ujar Alex. Jangan Kurangi Kualitas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan efisiensi anggaran Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) jangan sampai mengurangi kualitas penyelenggaraan event besar tersebut. Diketahui, Kementerian Pemuda dan Olahraga tengah meninjau penambahan anggaran INASGOC sebesar Rp 1,1 triliun. Keputusan peninjauan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun tersebut muncul setelah dilakukan rapat Asian Games di Kantor Kepresidenan pada Selasa, 6 Maret 2018 lalu dan Menpora menyatakan hasil peninjauan tersebut akan diumumkan pekan depan. “Pagu definitif Kemenpora dalam APBN 2018 adalah Rp 5,037 triliun yang termasuk di dalamnya terdapat anggaran INASGOC sebesar Rp 1,790 triliun. Memang dalam kunjungan lapangan Komisi X ke Kantor INASGOC mereka menyatakan kebutuhan untuk tahun ini Rp 2,7 triliun, sehingga kurang Rp 1,1 triliun,” paparnya dalam rilis yang diterima, Jumat. Menurutnya, efisiensi yang dilakukan pemerintah akan baik sepanjang tidak mengurangi kualitas penyelenggaraan Asian Games sebagaimana standard penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Olympic Council of Asia (OCA). “Kami mendukung pemerintah, Kemenpora dan INASGOC dalam mewujudkan empat suskses Asian Games 2018; Sukses Penyelenggaraan, Sukses Administrasi, Sukses Prestasi, dan Sukses Pemberdayaan Ekonomi,” ujar anggota Fraksi PKS tersebut. Ia berharap efisiensi ini bukan dalam rangka melakukan penghematan karena pemerintah sedang kesulitan pendanaan. Ia pun mengingatkan, jika akan ada tambahan anggaran Rp 1,1 triliun yang bersumber dari APBN, harus ada pembahasan dan persetujuan Komisi X DPR RI.(IN/

Rincian Anggaran Asian Games 2018 Penyerapan anggaran untuk persiapan Asian Games 2018, seperti yang telah disampaikan oleh Erick Thohir selaku ketua INASGOC, sampai awal Desember lalu telah mencapai 70 persen. Dana penyelenggaran Asian Games nanti memang sebagian besar bersumber dari APBN yang telah dirancang oleh pemerintah pusat. Berdasarkan APBN, pemerintah siap menggelontorkan Rp4,5 triliun. Partisipasi BUMN maupun pihak swasta dalam Asian Games nanti nyatanya juga mampu menjadi pendukung dalam menyokong dana untuk berjalannya ajang olahraga akbar tersebut. Setidaknya, kedua pihak tersebut menyediakan dana sponsor sebesar Rp1,1 Triliun. Seperti dilansir, akan ada anggaran lagi yang diharapkan cari pada 2 Januari 2018 mendatang. Besar anggaran itu berupa penambahan Rp1,5 triliun untuk Panitia INASGOC 2018 yang semula menerima dana Rp500 miliar. Tak hanya penambahan dana untuk panitia, untuk pendanaan prestasi atlet di Asian Games sendiri, yang semula mendapatkan dana sebesar Rp 1,7 triliun akan ditambahkan Rp 735,06 miliar. Ketua Dewan Pengarah Panitia Pelaksana Asian Games 2018 Jusuf Kalla mengungkapkan selain hadiah bagi yang berprestasi, pemerintah juga memfasilitasi pelatihan dan persiapan para atlet. "Kita siapkan 700 miliar untuk itu. Hanya untuk 8 bulan ke depan, jadi setidak-tidaknya mungkin sekitar 100 miliar untuk satu bulan kita pakai pelatihan-pelatihan itu," kata Wapres. Untuk venue sendiri, pemerintah DKI Jakarta memastikan akan segera merampungkan pembangunan 10 Gelanggang Olahraga (GOR) tiga bulan sebelum pelaksanaan Asian Games, 18 Agustus 2018. Karena 10 GOR ini akan digunakan untuk tempat latihan atlet Asian Games 2018. "Anggaran yang kita siapkan mencapai Rp 65 miliar. Seluruhnya didapat dari kelebihan KLB perusahaan swasta. Kami siapkan untuk latihan para atlet mancanegara sebelum bertanding ke Senayan," kata Ratiyono selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Disorda) DKI.(IN/BBS)

Anggaran Promosi Asian Games 2018 Rp 165 Miliar Komite Penyelenggara Asian Games Indonesia (INASGOC) mengungkapkan anggaran untuk promosi ajang Asian Games 2018 sebesar Rp 165 miliar atau 2,5 persen dari keseluruhan dana yang terkumpul saat ini. "Nilainya kalau dari Rp 6,6 triliun ya 2,5 persen lah dari promosi," kata Ketua Komite Penyelenggara Asian Games Indonesia (INASGOC) Erick Thohir seusai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jakarta, Senin lalu. Menurut Erick, seluruh kementerian-lembaga telah sepakat untuk bersama-sama melaksanakan promosi Asian Games. "Kita samasama menyelaraskan promosi Asian Games yang tadinya sendiri-sendiri, tapi sekarang bersatu," kata dia. Erick menjelaskan, tiap kementerian telah memiliki anggaran masing-masing untuk kegiatan promosi Asian Games di berbagai media. Sementara INASGOC sendiri, kata Erick, menganggarkan sekitar Rp 10-15 miliar untuk promosi Asian Games dari total dana yang didapatkan dari sponsor sebesar Rp 800 miliar. Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan pemerintah mulai mempromosikan kegiatan Asian Games di media-media digital maupun konvensional pada 10 Mei atau 100 hari sebelum pembukaan pesta olahraga seAsia tersebut diselenggarakan. Selanjutnya, pada 13 Mei akan ada parade Asian Games, kemudian secara terus-menerus promosi Asian Games akan dilakukan hingga Agustus dan September 2018. "Alhasil kita menyatakan sudah siap dengan promosi untuk Asian Games 2018 ini, dan kita harapkan menjadi euforia, demam, seluruh masyarakat merasa keikutsertaannya dalam Asian Games," kata dia.(IN/BBS)

BBS)

Pemerintah Pastikan Anggaran Asian Games 2018 Terpenuhi WAKIL Presiden RI Jusuf Kalla memastikan bahwa anggaran penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang tercukupi. Asian Games sendiri akan digelar di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus - 2 September 2018 mendatang. "Semua anggaran terpenuhi, enggak ada kekhawatiran soal anggaran," kata Kalla di Wisma Serbaguna, Senayan, Jakarta, Senin lalu. Apalagi, dana sponsor yang masuk melebihi target yang dipatok untuk penyelenggaraan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. "Sponsor melebihi dari target kita semula. Jadi berita baik soal itu," ucap Ketua Dewan Pengarah INASGOC 2018 tersebut.

Sementara itu, Ketua INASGOC 2018, Erick Thohir mengatakan bahwa saat ini total anggaran Asian Games 2018 mencapai Rp 6,6 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sponsor dan pajaknya. "Kita lihat target dari penyelenggaraan awalnya Rp 4,5 triliun dari pemerintah. Angka itu di luar pajak. Saat ini pajaknya sendiri hampir Rp 1 triliun," kata dia. "Rp 4,5 triliun ditambah Rp 1 triliun, jadi Rp 5,5 triliun. Sponsor kira-kira tadinya budgeting Rp 700 miliar sekarang sudah bisa sampai Rp 1 triliun (lebih). Ini kan audah melebihi target," ucap Erick.

Kaji Tambahan Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji usulan tambahan anggaran penyelenggaraan Asian Games 2018 sebesar Rp1,1 triliun. Usulan yang diajukan oleh Indonesia Asian Games 2018 Organizing Commitee (Inasgoc) tersebut bertambah dari nominal anggaran yang telah disetujui pemerintah untuk tahun ini sebesar Rp1,75 triliun. "Dia (Inasgoc) mengusulkan untuk ada tambahan, tetapi masih dalam proses karena kami harus melihat kelayakannya," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani usai menghadiri Rapat Koordinasi di kantor Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (5/4). Jika disetujui, menurut Askolani, penambahan anggaran tersebut akan menggunakan dana cadangan apabila dari pos belanja Bendahara Umum Negara (BUN). Artinya, pemerintah tak perlu mengajukan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. "Dana cadangan digunakan untuk sesuatu yang mendesak," ujarnya. Tahun lalu, Inasgoc telah mencairkan sekitar Rp1,8 triliun untuk persiapan Asean Games. Secara terpisah, Ketua Inasgoc Erick Thohir merinci, anggaran awal untuk penyelenggaraan pesta olah raga tingkat Asia itu mencapai

Rp8,7 triliun, tanpa pajak. Saat ini, dana yang sudah ada Rp6,6 triliun, termasuk pajak Rp1 triliun, dan penemerimaan dari sponsor tunai sebesar Rp800 miliar. "Angka ini tidak jauh dari yang diinginkan pemerintah yaitu sebesar Rp4,6 triliun hingga Rp4,8 triliun," ujarnya. Nantinya, dana tersebut akan digunakan untuk fasilitas penunjang di venue acara seperti rumah sakit sementara, peralatan pertandingan, tenda, dan area VIP. Selain itu, dana juga akan digunakan untuk kegiatan pembukaan dan penutupan acara serta penunjang siaran. "Anggaran ini merupakan sambungan dari yang sudah kami usulkan di tahun sebelumnya yang ada

anggaran multiyears untuk 20172018," ujarnya. Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menambahkan saat ini pembangunan seluruh tempat kompetisi olahraga maupun tempat penunjang hampir 90 persen. Beberapa tempat yang masih dibangun, di antaranya lapangan squash, penyempurnaan wisma atlet, dan tempat parkir di Gelora Bung Karno. "Kalau melihat kontrak, beberapa venue ada yang rampung Juli, Agustus, tetapi kami percepat semua menjadi 30 Juni 2018," ujarnya.(IN/BBS)


6 E D I S I 516 6 - 12 AGUSTUS 2018

POLITIK

SUMUT ACEH

Korwil Pendidikan Kec Bosar Maligas Gelar Silaturrahmi SIMALUNGUN - Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Kecamatan Bosar Maligas Kab.Simalungun yang dipimpin oleh Drs.Abd Rauf (foto), selaku Kepala Korwil, bersama dengan seluruh guru SD Negeri dan swasta serta guru honor silaturahim. Acara tersebut dilaksanakan di Gedung MUI, Jalan K.Sinaga Pasar Baru belum lama ini. Acara yang bernuansa pendidikan, religi dan silaturahim tersebut diketuai Zulham SPd. Pada acara itu sengaja mengundang ustadz Drs.Anwar Hambali Sitorus dari Tebing Tinggi untuk memberikan tausyiah. Abd Rauf menegaskan ac-

ara harus dimaknai dalam rangka mempererat dan menjalin serta membangun hubungan silaturahim dan uhuwah Islamiyah. Konteksnya untuk saling bermaafan sesuai perintah Allah dan ajaran Nabi Muhamad SAW. Jadikanlah pertemuan silaturahim ini perekat dan pemersatu serta menjadi motifasi dalam setiap beraktifitas. Utamanya saat menjalankan tugas, lakukanlah dengan lebih baik, jujur, tulus, ikhlas, amanah serta bertanggung jawab kepada Allah dan kepada bangsa serta negara. Selaku guru yang menerima amanah, Abd Rauf menghimbau agar perduli kepada anak yatim yang hadir di ac-

ara tersebut. Sebagaimana harapan Korwil Pendidikan tersebut,yang awalnya dia selaku KA-UPT Pendidikan di Kec. Bosar Maligas itu. Atas himbaun itu secara sepontanitas guru dan undangan memberikan santunan kepada 25 anak yatim. Sementara ustadz Drs Anwar Hambali Sitorus dalam tausiyahnya berseru agar pertemuan dan silaturrahmi ini terus dilestarikan untuk dijadikan jembatan diri dan jiwa guna mewujudkan perubahan akhlak yang lebih baik. Termasuk untuk meningkatkan amal dan ibadah serta menjalin hubungan silaturahim yang selama ini sudah baik menjadi lebih baik. (MS)

Walikota Berharap yang Punya Pengaruh Tidak Terpengaruh LANGSA - Walikota Langsa Usman Abdullah mengucapkan terima kasih kepada pihak keamanan dalam hal ini pihak kepolisian dan TNI yang telah memberikan kenyamananwarga beraktivitas. Kondisi kota Langsa saat ini sangat sangat kondusif damai dan aman. Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak maupun elemen masyarakat agar tidak terpengaruh atau terpancing dengan Isu isu menyesatkan.hal tersebut dikatakan walikota Langsa pada acara coffee morning di pendopo kota Langsa selasa pekan lalu. Ditambahkan walikota, acara coffee morning bersama pihak keamanan dengan Forkopimda dan walikota perlu ditindak lanjuti guna saling bertukar pendapat untuk mengantisipasi isu-isu yang berkembang, baik didunia nyata maupun dunia maya. Serta kita berharap kepada semua pihak yang berpengaruhagar tidak terpengaruh terhadap isu yang berkembang

sekarang ini yang dapat memecah belah persatuan dan kedamaian tutup walikota Usman Abdullah. Kapolres Langsa AKBP Satya Yudha Prakasa,SIK pada kesempatan itu juga mengatakanbahwa kegiatan seperti ini sangat bermanfaat untuk silaturahmi dan berbicang-bincang sembari saling tukar pikiran antara instansi terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban hal ini tentunya untuk menggalang persatuan, kesatuan serta kedamaian di Kota Langsa ini, ucap Kapolres. Ditambahkan bahwa Sejauh ini Kota Langsa damai, aman dan kondusif. apa yang kita inginkan wilayah Hukum Polres Langsa ini selalu aman damai. Karena aman dan damai adalah impian kita semua, Personil Polres Langsa selalu aktif mengajak masyarakat agar tidak terpancing isu yang bisa memecah belahkan persatuan dan kesatuan tutup kapolres Langsa AKBP Satya Yudha Prakasa S.IK.(YAN)

Akses Jalan Diperbaiki, Harapan Warga Marihat Bandar Terkabul

SIMALUNGUN - Warga Nagori Marihat Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Merasasenang jalan utama Nagori akhirnya dibangun juga. Karena jalan tersebut sudah puluhan tahun hancur total, layaknya seperti areal persawahan. Mengingat badan jalan penuh dengan genangan air, tidak ada bedanya seperti kolam ikan. Pantauan di lapangan, Jum'at (03/8) sekira jam 10,00 WIB pembangunan jalan mulai tahap pengerjaan. Terlihat mulai adanya alat berat yang sedang melakukan pengerjaan. Kondisi jalan saat ini sudah tampak perubahan dari sebelumnya. Warga sangat senang dan bersyukur seperti yang disampaikan salah satu toko masyarakat Maruli Sidabutar. Menurutnya jalan tersebut mulai simpang pajak Nagori menujuh Pematang Bandar mengalami rusak berat. Padahal jalan tersebut, adalah jalan utama penghubung Kecamatan, serta

satu-satunya akses utama warga. Namun saat ini Pemkab Simalungun benar-benar mengabulkan yang menjadi harapan warga, melakukan perbaikan, ucapnya. Ditempat yang sama, ucapan senada juga disampaikan Pangulu Nagori Marihat Bandar, Jimson Manik. Pembangunan ini benar-benar dirasakan masyarakat. Karena secara otomatis, akan mampu mendokrak ekonomi secara umum. Yang biasanya warga dihadapkan persoalan jalan rusak, sehingga berdampak dengan kerusakan kenderaan milik warga. Hingga menganggu ekonomi, karena harus mengeluarkan biaya untuk perbaikan kenderaanya. Yang diakibatkan kondisi jalan yang hancur berkepanjangan. Menurut Pangulu, kehidupan masyarakatnya mayoritas petani padi sawah, dan petani palawija. Hanya sebagian kecil yang pegawai serta pengusaha. Dengan adanya perbaikan ini agar mendorong

masyarakat menjadi sejahtera dan mudah untukberaktifitas, ujarnya. Ketika dikonfirmasi Camat Bandar, Samsul Pangaribuan SH, MSi saat meninjauh lapangan menuturkan. Anggaran ini adalah bersumber APBD Simalungun. Karena jalan ini adalah jalan Kabupaten, yang seharusnya jalan tersebut mendapat pelebaran. Namun dengan keterbatasan anggaran yang ada, jalan tersebut diperbaiki sesuai jalan yang lama. Camat juga berharap kepada warga, agar nantinya setelah jalan menjadi bagus, warga jangan terus lupa kontrol disaat mengemudikan kederaannya. Karena yang biasanya dengan kecepatan 20km/jam. Nantinya bisa lebih cepat dari sebelumnya, kemudian camat akan bekerjasama dengan Dishub untuk membuat larangan terhadap truk yang overtonase. Kalau hal tersebut tidak diperhatikan, keadaan jalan akan rusak kembali, ucapnya.(SAL/RAIT)

Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M.Si menerima Kirab Obor Asean Games di Tapanuli Utara dari Atlet pembawa Obor di Bandara Internasional Silangit,Siborong-borong

Bupati Taput Sambut Kirab Obor Asean Games

TAPUT - Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M.Si bersama Kapolres Taput Horas M Silaen, Dandim 0210/TU Rico Siagian, Ketua Pengadilan Hendro Sotardodo Sipayung, Wakil Ketua DPRD Reguel Simanjuntak dan Sekda Edward Tampubolon sambut Kirab Obor Asean Games di Tapanuli Utara dari Atlet Pembawa Obor bertempat di Bandara Internasional Silangit, Si-

borong-borong (Rabu, 1/8). Pada kesempatan tersebut Bupati berpesan agar semangat api Asean Games tetap menyala di hati masyarakat Tapanuli Utara."Masyarakat Tapanuli Utara siap mendukung dan mensukseskan Asean Games ke-18 yang akan dilaksanakan di Jakarta dan Palembang. Semoga Kirab ini berjalan dengan lancar," ucap Bupati Taput saat pemberian cen-

dera mata kepada Herti Purbasebagai ketua rombongan Kirab. Selanjutnya, Api Abadi tersebut diserahkan kepada Marsma (TNI) Ekodono selaku Ketua Pengawal Obor Asean Games yang akan melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Riau. Pada kesempatan sebelumnya, Sekda Edward Tampubolon didampingi Ass III, Inspek-

tur, Kadispora menerima Kirab Obor dari Pemkab. Tobasa bertempat di SPBU Silangit perbatasan Tapanuli Utara Tobasa dan selanjutnya dibawa pelari Fadli Siahaan (juara 3 Atletik junior Gubsu 2017) dan Daniel Simanjuntak (juara 2 POPSU) keduanya Atlet Lari Menengah merupakan siswa SMK N 1 Siborong-borong yang dilatih Ronny Siringoringo.(B)

Sambut HUT RI Warga Sidodadi Lukis Jembatan LANGSA - Ide warga Sidodadi Kecamatan Langsa lama kota Langsa patut diacungkan jempol. Ide seni dengan mengecat warna warni sebuah jembatan besi digampong tersebut dalam rangka menyambut hut RI 17 Agustus mendatang. Amatan koran ini terlihat warga antusias mengerjakan untuk memperindah jembatan tersebut. Selain dicat warna warni, di atas jembatan itu juga terlihat didekorasi dengan puluhan payung warna warni yang juga bermanfaat meneduhkan bagi yang melintas dijembatan tersebut. Menurut keterangan beberapa warga setempat, dulunya jembatan tersebut dikenal angker. “Sekarang malah untuk orang nyantai duduk-duduk di teras jembatan tersebut, karena bersih indah dan sejuk,” ungkap warga setempat. Kheuchik gampong Sidodadi Rahmat Hidayat jum'at kemarin di kantornya mengatakan pengecatan warna warni serta mendekorasi payung di atas jembatan itu atas inisiatif warga kami yang cinta tanah air. Karena tujuanya dalam rangka menyambuthut RI ke 73 kata Hidayat. Ditambahkan-

Jembatan besi gampong Sidodadi yang di perindah warga. ya bahwa warga Sidodadi sudah terbiasa kompak untuk melakukan hal yang positif. “Oleh karena itu, kita selaku

pemimpin gampong harus mengerti apa yang dimaui warga agar proses pembangunan gampong dapat berjalan dengan

lancar dan dirasakan bersama manfaatnya,” ungkap keuhik gampong Sidodadi Rahmad Hidayat.(YAN)

Soffan Soffa Harahap, SE (Kasi Perizinan pada Kantor Camat Bilah Barat), Herty Silitonga, A.Md (Kasi Kesos danPembangunan pada Kantor Kelurahan Lobusona Kec. Rantau Selatan), Sanggam Simanungkalit, A. Md (Sekretaris pada Kantor Kelurahan Lobusona Kec. Rantau Selatan), Samsul Anwar Kasi Trantib pada Kantor Kelurahan Lobusona Kec. Rantau Selatan). Bambang Irawan, ST (Kasubbag Tata Usaha pada UPT PUPR Pengelolaan dan Perlengkapan Alat Berat), Susmianto, SKM (Kasi Trantib pada Kantor Kelurahan Sidorejo Kec. Ransel), Sahbudin Pakih Siregar, AMK (Kasi Trantib Kelurahan urung Kompas Kec. Ransel), Surani Peristiyati Natalia Ginting, A.Md (Kasi Kesos dan Pembangunan Kantor Kelurahan Cendana Kec. Rantau Utara), Katarina Pardede (Kasi Trantib pada Kelurahan Cendana Kec. Ratu). Harun Harahap Kasi Tata

Pemerintahan pada kantor Kelurahanurung Kompas Kec. Ratu) dan Dahni Elpi Rambe, SKM (Kasubbag Tata Usaha pada UPT Puskesmas Lingga Tiga Kec. Bilah Hulu).Selanjutnya, Siti Badaria Sitompul (Kepala SDN 112194 Aek Nabara), Kasma Samosir, S.Pd (Kepala SDN 118160 Simpang tiga Pangkatan), Khairiah, S.Pd (KepalaSDN 117836 N-2 Aek Nabara), Samuwel, S.Pd (Kepala SDN 115517 Selat Besar), Roslina, S.Pd Kepala SDN 112217 Sei Bako Kec. Panai Hilir) dan Nizamuddin, S.Pd (Kepala SMP Negeri 1 Kecamatan Panai Hilir). Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan tersebut disaksikan Asisten Adm Umum Amru, SH dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Labuhanbatu Drs. Zainuddin Siregar yang ditandai dengan penandatanganan fakta integritas pejabat yang di lantik, dan ditutup dengan doa oleh Al Ustadz Drs. H. Makmur TB Siregar.

ANTISIPASI KONFLIK

Pemkab Labuhanbatu Lantik PPTP, PAP dan PF RANTAUPRAPAT Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu atas nama Bupati Labuhanbatu H. Pangonal Harahap SE,MSi diwakili Sekretaris Daerah Ahmad Muflih SH,MM resmi melantik 3 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP), 43 orang PAP (Pejabat Administrator Pengawas) dan 6 orang PF (Pejabat Fungsional) yang berlangsung, Rabu (11/7) di Ruang Data dan Karya. Sekretaris Daerah Ahmad Muflih SH,MM saat membacakan pidato Bupati mengatakan, pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan berdasarkan hasil seleksiterbuka, melalui tahapan seleksi administrasi, assesment, presentasi makalah dan wawancara. "Kepada saudara yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya, agar dapat mempertanggungjawabkan secara moral, dengan berusaha memberikan

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Khusus kepada camat agar cepat menyesuaikan diri dan bersilahturahmi dengan seluruh masyarakat," ungkapnya. Sekda menambahkan, situasi saat ini menuntut untuk bersikap proaktif dan senantiasa kreatif menciptakan cara kerja, jangan menunggu perintah dari atasan baru bekerja, antisipasi berbagai hal agar dapat menentukan langkah-langkah yangefektif dan efisien bila dihadapkan pada persoalan ditempat bekerja. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik tersebut adalah Ir. Hasan Heri Rambe sebagai Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra, Zainuddin Harahap, SH, MM sebagai Inspektur Kabupaten dan Ir Binner sebagai Kepala Dinas PeternakanKabupaten Labuhanbatu.Sedangkan 43 Pejabat Administrator Pengawas terdiri dari Taswir,

ST sebagai Kabag Adm Pembangunan, Muhammad Yusuf Rangkuti, S.Pd, M.Pd (Kabag Adm Kesra), Bonaran Tambunan, S.IP (Sekretaris Dinas Kominfo), Indra Bakti Munthe, SH (Sekretaris Bappeda), Dr. Syamsidar (Sekretaris Disdukcapil), Muhammad Rabiul Amin, S.Sos (Sekretarsi Inspektur Kabupaten), Drh. Henny Hasiany Siregar (Sekretaris Dinas Peternakan), Riswan Siahaan (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup).Kemudian, Hamdy Erazona Siregar, ST, MM sebagai Camat Bilah Hulu, Bangun Siregar, S.Pd (Camat Bilah Hilir), Syafrina Siregar, S.Pd, MM (Kabid Informasi Data dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan terpadu Satu Pintu). Rajid Yuliawan, S.Kom (Kabid Mutasi pada BKPP), Dedi Marnis, ST (Kabid Penyelenggaraan Kawasan Pemukiman pada Dinas PU PR), Tuti Noprida Ritonga,

S.Si,Apt, MM (Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak pada DPP & PA), Hasanuddin Ritonga (Kabid Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan pada DPM dan PTSP), Ir. Lamtiur Situmorang (Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian). Muslih, SH, MM (Kabid Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah), Ibrahim Ritonga, S.Pd (Kabid Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi dan UKM), Ainul Suraya, SH (Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah), Darliani Harahap, SE (Kasubbag Pembinaan Wilayah dan Kerjasama pada Setdakab), Bambang Mintorogo (Kasi Kelembagaan Masyarakat pada Dinas Sosial), Khairul Asroh (Kasi Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan), Boimin, SE (Kasubbag Pembinaan

Adm Pembangunan pada Setdakab). Zuardani, SE (Kasi Pembinaan Teknologi Informasi Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), Nova Linda Manurung, SE (Kasi Pembinaan Arsippada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), Fahmi Rozi Ritonga, SE (Kasi Teknik Pengujian pada Dinas Perhubungan). Nurmalasari Hutabarat, SH (Kasubbid Penanganan Konplik dan Hak Azasi Manusia pada Badan Kesbangpol), Awaluddin Hasibuan, ST (Kasubbid Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Bappeda), Mukhsin Saragih, SE (Kasubbag Program pada Dinas Sosial), Kamal Amri, SE (Kasi Pendampingan dan Pemberdayaan pada Dinas Sosial), Chairully, SE (Kasubbag Program dan Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah), Nurlianah (Kepala UPT Puskesmas Sei Berombang),

(HAH)


7 E D I S I 516 6 - 12 AGUSTUS 2018

POLITIK

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Dayah di Selalah Baru LANGSA - Walikota Langsa Usman Abdullah Rabu pekan lalu melakukan peletakan batu pertama pembangunan dayah di Dusun Cendana Gampong Selalah Baru Langsa lama. Kehadiran walikota beserta rombongan Ketua DPRK Langsa Burhansyah SH, anggota DPRK Langsa Syamsuri, Abi Jafar dari dayah lhok nibong serta pimpinan dayah lainya juga staf kecamatan Langsa lama disambut Kheuchik Selalah BaruZainal Arifin beserta perangkatnya di lokasi pembangunan dayah. Walikota Langsa Usman Abdullah, SE di lokasi pembangunan mengungkapkan, bahwa dayah merupakan penerang bagi masyarakat untuk mengangkat harkat martabat

dalam kehidupan bermasyarakat. “Dengan adanya dayah ini memberikan cahaya di Gampong ini dan nantinya akan mengangkat harkat dan martabat kaum muslimin di Gampong ini,”ujar Walikota. Walikota berharap dayah ini dimasa yang akan datang akan menjadi dayah yang besar, melahirkan ustaz ustaz besar dan mengangkat derajat gampong setempat. Keuchik Selalah Baro kecamatan Langsa lama Zainal Arifin yang akrab disapa Pepen, disela acara kepada koran ini mengatakan kehadiran walikota beserta ketuaDPRK Langsa dan rombongan merupakan motivasi bagi warga Selalah Baro untuk mem-

benahi gampong yang sudah baik agar lebih baik lagi yang bernuansa Islami. Menurut Pepen Dayah merupakan tempat untuk membentuk karakter manusia berakhlak serta berkepribadian sederhana yang dibarengi dengan santun dan tawakkal itulah yang disebut gampong bernuansa islami. “Mudah-mudahan saja dengan adamya dayah digampong ini kedepan anak cucu kita berkarakter yang islami sesuai dengan sebutandaerah serambi mekah,”ungkap keuchik Zainal Arifin. Sementara itu, Abi Jafar Luenig Angen memberikan masukan agar Dayah tersebut diberi nama Dayah Asasul Huda.(YAN)

Wali Kota Terima Kunjungan Delegasi Kota Putian MEDAN - Wali Kota Medan Drs.H.T Dzulmi Eldin S, MSI menerima Delegasi Kota Putian Negara Tiongkok di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Sudirman, Rabu (01/08). Kehadiran Delegasi Kota Putian ini selain bersilaturahmi juga untuk menjajaki kerja sama antara Kota Medan dan Kota Putian di bidang Pendidikan dan Pariwisata. Rombongan Delegasi yang dipimpin Wakil Sekretaris Daerah Kota Putian, Xie Jenbing didampingi Wakil Ketua Urusan Luar Negeri, Xue Zhiyuan dan Kepala Kepariwisataan Kota Putian, Huang Homin serta Kepala Pendidikan Kota Putian, He Lixian menjelaskan bahwa kedatangannya ke ibu Kota Provinsi Sumatera Utara ini sebagai kunjungan balasan sebab pada tahun 2016 Pejabat Kota Medan melakukan kunjungan ke Kota Putian. "Dalam kunjungan ini kami berkeinginan untuk melanjutkan penjajakan kerja sama antara Kota Putian dan Kota Medan di bidang Pendidikan dan Pariwisata. Sebab kami menilai kedua bidang ini di masing - masing kota memiliki potensi sehingga bila dikerjasamakan maka akan berdampak baik bagi kedua Kota", jelasnya. Menurut Xie Jenbing, Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan telah banyak bekerja sama dengan kota - kota di negara lain, tentu kami melihat potensi ini dan berkeinginan bekerja sama untuk membangun kedua Kota."Kerja sama ini nantinya akan kita wujudkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang akan

ditandai oleh masing - masing Wali Kota. “Untuk itu kami mengundang Bapak Wali Kota Medan untuk datang ke Kota Putian guna melihat kota kami sekaligus melakukan penandatanganan MoU kerjasama", jelasnya. Wali Kota Medan Drs.H.T Dzulmi Eldin S, MSI, didampingi Asisten Umum Ikhwan Habibi Daulay dan Kadis Sosial, Endar Sutan Lubis, menyambut baik kehadiran Delegasi Kota Putian Negara Tiongkok. Terlebih kunjungan ini untuk menjajaki kerja sama diantara kedua Kota. Saat ini, dijelaskan Wali Kota, Medan telah menjalin kerja sama dengan kota - kota di negara lain, bentuk kerjasama ini kamijadikan sebagai Sister City, dimana kerja sama telah terjalin di segala bidang. "Pemerintah Kota Medan menyambut baik Kerja sama ini, akan tetapi sebelum melakukan MoU sebaiknya Kota Putin harus memahami dan menyamakan Visi dan Misi Kota Medan dengan Kota Putian begitu juga sebaliknya. Hal ini perlu dilakukan sebab merupakan landasan dasar kerjasama. Artinya jika visi misi sudah selaras,maka kerjasama diantara kedua Kota akan berjalan lancar", kata Wali Kota. Selanjutnya Wali Kota Medan meminta Delegasi Kota Putian dapat menjajaki kerja sama ini dengan Stakeholder yang terkait. Diharapkan kerjasama ini akan meningkatkan pembangunan dan berdampak baik di kedua Kota. Pertemuan ini ditutupdengan pemberian cenderamata oleh Wali Kota Medan kepada Wakil Sekda Kota Putian. (VIN)

Eldin Lepas Keberangkatan Jemaah Haji KBIH Al Mukarromah MEDAN - Wali Kota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si dihadiri Wakil Wali KotaMedan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si melepas keberangkatan jemaah haji KBIH Al Mukarromah, Selasa (31/7) di Jalan Prajurit, Medan Timur. Wakil Wali Kota mengucapkan selamat jalan dan mendoakan agar seluruh calhaj yangberangkat diberikan Allah SWT kekuatan, kesehatan, serta keselamatan sehingga dapat menjalankan seluruh ibadah haji dengan baik. Wakil Wali Kota juga mengingatkan agar seluruh calhaj fokus dan khusyuk dalam menjalankan ibadah se-

hingga nantinya sehingga seluruh ibadah hajinya diterima Allah SWT.Beliau berpesan kepada seluruh calhaj, selalu menjaga nama baik Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, serta menjaga kekompakan antarjemaah. Wakil Wali Kota juga mengingatkan seluruh calhaj agar menjaga kesehatannya masing-masing. Sebab, dituntut fisik dan tubuh yang bugar agar dapat melaksanakan semua rukun ibadah haji.Jumlah jemaah haji dari KBIH Al Mukarromah sebanyak 142 dan tergabung dalam Kloter 10. Salah satu jemaah adalah Kasatpol PP, M Sofyan,

S.Sos. Mereka akan bertolak ke Tanah Suci besok pukul 10.00 WIB melalui Bandara Kuala Namu.Sebelumnya, pimpinan KBIH Al Muqarromah H Sangkot Satagih MH menyampaikan terimakasih kepada Wakil Walikota Kota Medan untuk memberangkatkan tamu Allah menuju Asrama Haji Medan untuk bertolak ke Tanah Suci. Perhatian dan keperdulian Pemerintah Kota Medan ini menjafi spirit bag jemaah AlMuqarromah agar dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan baik dan kembali ke Tanah Air menjadi haji mabrur.(VIN)

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dibuka MEDAN - Dalam upaya meningkatkan keselamatan berlalulintas, khususnya di kalangan generasi muda. Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan bekerjasama dengan Satlantas Polrestabes Medan dan PT Jasa Raharja Medan menggelar acara Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat SMA/SMK sederajat di Hotel Saka Jalan Ring Road Gagak Hitam Medan, Senin(30/7). Sebanyak 50 pelajar mengikuti kegiatan yang dibuka langsung Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi tersebut. Pemilihan yang berlangsung selama empat hari ini digelar dalam rangka untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan raya, khususnya bagi kalangan generasi muda. Dihadapan Kepala Jasa Raharja Kota Medan Muhammad Hidayat SE, AKP Neneng Armayanti mewakili

Kasatlantas Polrestabes Medan, Kadishub Kota Medan Renward Parapat ATD MT serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan, Wali Kota sangat mengapresiasi dan mendukung penuh digelarnya kegiatan tersebut. Saya sangat mengapresiasi diselenggarakannya kegiatan yang dilaksanakan Dinas ?Perhubungan beserta Satlantas Polrestabes Medan serta Jasa Raharja ini. Menurut penilaian saya, kegiatan ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran bagi kalangan generasi muda untuk mematuhi peraturan lalu lintas sekaligus mengurangi resiko terjadinya kecelakaan akibat perilaku tidak tertib di jalan raya, kata Wali Kota. Di samping itu sambung Wali Kota, kegiatan ini juga dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pelajar mengenai keselamatan berlalu lintas. Semoga pelajar yang terpilih nanti dapat men-

jadi pelajar pelopor berlalulintasdan menjadi panutan yang baik bagi teman-temannya, harapnya.Keinginan Wali Kota itu cukup beralasan, sebab jumlah pelanggaran lalu lintas saat ini banyak dilakukan pelajar. Selain tidak memiliki surat izin mengemudi, pelajar juga sering menerobos lampu merah serta melakukan berbagai pelanggaran lainnya. "Jika ini dibiarkan tentunya akan memakan korban jiwa. Untuk itulah saya merasa pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas bagi pelajar ini sangatlah penting. Mereka nantinya akan mensosialisasikanya di lingkungan sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat," kata Wali Kota. Yang tidak kalah penting lagi, tegas Wali Kota, melalui kegiatan ini diharapkan dapat terbangun budaya tertib lalu lintas sejak dini atas dasar kesadaran pribadi dan tanggung jawab moral untuk meningkatkan keselamatan.(VIN)

SUMUT ACEH

Wali Kota Lepas 379 Calhaj Asal Kota Medan MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi kembali melepas calon jemaah haji (calhaj) asal Kota Medan di Asrama Haji Jalan AH Nasution Medan, Kamis (2/8). Kali ini calhaj yang dilepas sebanyak 379 orang, mereka tergabung dalam kelompok terbang (Kloter) 11. Usai pelepasan, para calhaj yang telah mengenakan pakaian ihram itu selanjutnya bergerak menuju Kuala Namu International Airport untuk bertolak menuju Tanah Suci Makah. Selain 379 calhaj asal Kota Medan, 2 calhaj asal Kabupaten Mandailing Natal dan 2 calhaj asal Kabupaten Asahan juga tergabung dalam Kloter 11. Tidak sedikit calhaj, terutama yang telah berusia lanjut meneteskan air mata karena tak kuat menahan rasa haru ketika prosesi pelepasan berlangsung. Sebab, mereka sebentar lagi akan melaksanakan Rukun Islam kelima yang selama ini sangat didambakan seluruh umat Islam di dunia.Seperti biasa pelepasan calhaj ditandai dengan penyerahan bendera Merah Putih dan surat-surat kepercayaan yang dilakukan Wali Kota kepada kepala rombongan (karom). Setelah itu Wali Kota didampingi Kakan Kemenag Kota Medan Al Ahyu, Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Medan Musadad Nasution, Kabag Agama Adlan, Kabag Humas Ridho Nasution serta Camat Medan Johor Ali Hanafiah pun menyalami para calhaj.Tak lupa Wali Kota ber-

pesan agar seluruh calhaj untuk selalu menjaga kesehatan serta menjaga nama baik Kota Medan khususnya dan Sumatera Utara umumnya. Dikatakannya, para calhaj yang akan bertolak menuju Tanah Suci merupakan orangorang beruntung dan dimuliakan Allah SWT karena telah dipanggil dan diberikan kesempatan untuk menunaikan Rukun Islama yang kelima tersebut. Setiap umat Muslim di seluruh dunia tentunya sangat mendambakan bisa bertamu di rumah Allah sebagain bentuk penyempurnaan iman Islamnya. Namun tidak semua bisa melaksanakannya. Alhamdulillah, bapak dan ibu hari ini merupakan orang-orang yang beruntung sehingga dapat menjadi

tamu Allah dan sebentar lagi bertolak menuju Tanah Suci Makah, kata Wali Kota. Selama melaksanakan ibadah haji, selain menjaga kesehatan, Wali Kota juga berpesan agar selalu menjaga kekompakan dan kebersamaan serta bisa saling membantu. Apabila ada calhaj yang membutuhkan pertolongan, hendaklah kita bantu dengan penuh keikhlasan. Di samping itu manfaatkan waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk mengerjakan rukun haji. Fokuskan pikiran hanya untuk melaksanakan ibadah dan perintah Allah SWT, pesannya. Mantan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Medan itupun selanjutnya mendoakan agar seluruh calhaj diberi Allah SWT

kekuatan dan kesehatan agar perjalanan dan seluruh proses ibadah haji yang dilaksanakan berjalan dengan lancar. Semoga seluruh calhaj selalu diberi kekuatan dan kesehatan serta dipermudahkan dalam melaksanakan semua rukun haji serta dapat kembali ke Tanah Air dengan sehat dan selamat sekaligus menjadi haji dan hajjah yang mabrur, harapnya. Usai menyalami para calhaj, Wali Kota pun menunggu hingga seluruh tamu Allah tersebut menaiki masing-masing bus yang telah dipersiapkan panitia. Setelah paracalhaj meninggalkan Asrama Haji, barulah Wali Kota meninggalkan lokasi dan selanjutnya meninjau sejumlah sungai untuk menyikapi banjir.(VIN)

Launcing Biografi Hasan Basri “Pendidik Sepanjang Masa” MEDAN - Guru merupakan profesi yang memerlukan kesabaran yang tinggi, karena tanggung jawabnya adalah untuk mendidik generasi muda agar menjadi insan-insan yang berguna. Hal ini disampaikan Wali Kota Medan, Drs. H.T Dzulmi Eldin S.M.Si saat melaunching buku biografi Hasan Basri "Pendidik Sepanjang Masa", di Hotel Emerald Garden, Rabu (1/8). Launching buku ini dirangkaikan pula dengan perayaan ulang tahun Hasan Basri yang ke 60 tahun. Jasa-jasa para guru, menurut Wali Kota, tidak dapat diukur secara kuantitatif, karena hasil didikan tidak dapat dinilai dengan angka melainkan dapat dirasakan dengan semakin berbudayanya sebuah bangsa, dimana pemban-

gunan fisik sebuah wilayah dan mental masyarakatnya berjalan secara sejajar. “Kita menjadi insan yang pintar karena guru, namun tidak itu saja, selain pintar guru juga bertanggungjawab terhadap budi dan akhlak sebuah bangsa,”ujar Wali Kota dihadapan puluhan guru dan seluruh keluarga besar Dinas Pendidikan Kota Medan serta hadirin. Selanjutnya, Wali Kota juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan H. Hasan Basri sampai hari ini telah memasuki masa pensiun. Menurut Wali Kota yang mengetahui dengan pasti riwayat karir Hasan Basri mulai dari guru SMP hingga menjadi Pejabat

Eselon II di Lingkungan Pemko Medan, sosok Hasan Basri pantas diberi predikat sebagai Bapak Pendidikan di KotaMedan mengingat Hasan Basri memulai karirnya sebagai seorang guru dan pendidik. "Dimata saya Hasan basri sosok pekerja keras dan selalu sungguh-sungguh bila diberikan amanah, semua tugas yang saya berikan kepadanya dapat beliau selesaikan dengan baik."kata Wali Kota. Karena itulah, dengan dilauncingnya buku biografi Hasan Basri ini, Wali Kota berharap dapat memotivasi para guru dalam mendidik generasi muda agar menjadi pemimpin masa depan yang dapat membawa bangsa dan negara ke arah yang jauh lebih-

baik lagi. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Drs. H.Hasan Basri,MM mengatakanterima kasih kepada Wali Kota Medan karena telah memberikan banyak kesempatan baginya untuk mengabdi di lingkungan Pemko Medan. Begitu juga kepada seluruh rekan-rekan pimpinan OPD dan seluruh keluarga besar Dinas Pendidikan Kota Medan,Balitbang Kota Medan, Dinas Pariwisata Kota Medan yang telah menjadi tim yang solid selama Ia menjabat. Jabatan mungkin telah berakhir namun persaudaraan dan persahabatan diantarkitaInsyaAllah untuk selamanya, semoga silaturrahmi ini dapat terus terjalin,” harap Hasan Basri.(VIN)

ANTISIPASI KONFLIK

Walikota Pimpin Pengerukan Sungai Selayang MEDAN - Antisipasi banjir yang terjadi akibat luapan air sungai mulai dilakukan Pemko Medan. Kamis (2/8), Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi memimpin langsung pengorekan Sungai Selayang di Jalan Sei Belutu. Pengorekan inidilakukan sebagai antisipasi meminimalisir terjadinya banjir di kawasan Jalan Dr Mansyur. Dalam 2 bulan belakangan ini, pasca terjadinya hujan deras, kawasan tersebut digenangi air sehingga sangat mengganggu aktifitas warga sekitar maupunmasyarakat pengguna jalan.Sebenarnya ungkap Wali Kota, pengorekan Sungai Selayang masih kewenangan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah II. Namun Pemko Medan tidak bisa berpangku tangan, sebab dua kali banjir yang telah terjadi sangat mengganggu kenyamanan dan ketenangan masyarakat. Ditambah lagi cuaca ekstrim sepertinya terus masih berlanjut sehingga hujan deras kapan saja datang mengguyur. Pengorekan yang kita lakukan ini sebagai langkah antisipasi saja, sebab kita tidak mau Sungai Selayang meluap kembali sehingga berdampak dengan warga sekitar. Kita lihat saja kondisi Sungai Selayan saat ini, selain sendimennya cukup tinggi, juga terjadi penyempitan di alur sungai. Jika ini tidak diatasi, Sungai Selayang akan kembali meluap pada saat hujan deras turun kembali, kata Wali Kota. Itu sebabnya dalam pengorekan yang dilakukan terse-

but, Wali Kota minta fokus pada titik-titik yang alur sungainya mengalami penyempitan dan sendimentasinya tinggi. Dengan pengorekan yang dilakukan tersebut, Wali Kota berharap penampangsungai semakin lebar sehingga daya tampungnya untuk menampung debit air hujan bertambah. Sedangkan untuk pengorekan rutin dan permanen, jelas Wali Kota, merupakan wewenang pihak BWS Sumatera II. Dikatakan Wali Kota, Pemko Medan sifatnya sebatas membantu. Itu pun jika Memoramdum of Understanding (MoU) antara BWS Sumatera II, Pemerintah Provinsi sumatera Utara dan Pemko Medan yang saat ini tengah dipersiapkan ditandatangani. Jadi menunggu MoU ditantadtangani, kita pun harus melakukan langkah-langkah antisipatif dan tidak melanggar ketentuan maupun peraturan yang berlaku. Semoga dengan pengorekan yang dilakukan hari ini, insha Allah mampu meminimalisir terjadinya banjir akibat luapan Sungai Selayang, harapnya. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan menurunkan sejumlah alat beratnya seperti spider excavator yang cara kerjanya seperti seekor labalaba yang dapat beraksidi medan sesulit apapun. Kemudian excavator mini, long up serta sejumlah truk yang digunakan untuk mengangkut sendimen hasil pengorekan. Pengorekan berjalan dengan lancar, alat berat yang diturun-

kan bekerja sesuai instruksi yang diberikan. Perlahan-lahan dasar sungai yang mengalami sendimentasi dan penyempitan alur sungai pun dikorek. Wali Kota terus memberikaninstruksi, malah orang nomor satu di Pemko Medan itu samapai memanjat tembok rumah warga untuk memberikan instruksi.Warga sekitar sangat mengapresiasi pengorekan tersebut. Sebab Sungai Selayang yang dikorek itu membelah dua kelurahan yakni PB Selayang 1, Kecamatan Medan Selayang dan Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Warga kedua kelurahan itu selama ini acap menjadi langganan banjir setiap kali Sungai Selayang meluap. Mereka berharap pengorekan yang dilakukan dapat mengatasi banjir. Sebelumnya, Wali Kota didampingi Kadis PU Kota Medan Khairul Syahnan, Kabag Humas Ridho Nasution, Camat Medan Sunggal Indra Mulia dan Camat Medan Selayang Sutan Tolang Lubis meninjau Sungai Batuan di Jalan Perjuangan, Kelurahan TanjungRejo, Kecamatan Medan Sunggal. Selain pendangkalan, sungai juga dipenuhi sampahakibat masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Kondisi itulah yang selama ini memicu Sungai Batuan meluap setiap kali hujan deras turun.Peninjauan itu dilakukan Wali Kota dengan menelusuri bantaran sungai hingga persimpangan pintu samping Komplek Taman Setia Budi Indah. Dari hasil peninjauan, Wali Kota

minta agar Dinas PU segera melakukan pengorekan seperti yang dilakukan di Sungai Batuan. Di samping itu Wali Kota juga mengetuk pintu hati masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama dalam sungai maupun parit.Jika dibuang dalam sungai maupun parit, sampah itu lama kelamaan menumpuk sehingga memicu terjadinya sendimentasi. Untuk itu marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan sungai dan parit dengan tidak membuang sampah ke dalamnya, himbau Wali Kota. Sementara itu menurut Kadis PU Kota Medan Khairul Syahnan, pengorekan Sungai Batuan akan dilakukan pekan depan. Sebab, pihaknya kini fokus melakukan pengorekan Sungai Selayang. Personel dan peralatan yang kita miliki terbatas, makanya pengorekan Sungai Batuan kita rencanakan pekan depan. “Kita harapkan dengan pengorekan yang dilakukan ini dapat mengatasi banjir yang selama ini terjadi. Sebab, Sungai Selayang dan Sungai Batuan merupakan bagian dari aliran Sungai Sikambing, jelas Syahnan. Selanjutnya Syahnan mengungkapkan, selain pengorekan yang dilakukan Dinas PU Kota Medan, dia juga berharap agar MoU antara BWS Sumatera II, Pemprov Sumut danPemko Medan secepatnya selesai. Dengan demikian pihak BWS dapat membuat konstruksi yang lebih baik dalam melakukan normalisasi, termasuk pembagian tugas yang jelas. (VIN)


13 E D I S I 516 6 - 12 AGUSTUS 2018

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Kejakgung Tangkap Tersangka Kasus Korupsi Miliaran Rupiah JAKARTA- Tim penyidik Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau bekerjasama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jambi dan Sumsel mengamankan tersangka asal Kejari Lubuklinggau Briyo Al Khoir (29 tahun) di Vila Kenali Permai, blok M5 nomor 10, Jambi, Rabu, (1/8). Briyo adalah tersangka pada kasus korupsi dalam kegiataan pembangunan gedung Akademi Komunitas Negeri (AKN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2016. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jan S Marinka, korupsi yang dilakukan bernilai Rp 8,5 miliar dengan nilai kontrak Rp 8,3 miliar. Pembayaran proyek telah dilakukan sebesar Rp 5 miliar. Namun pembayaran tidak sesuai dengan kemajuan proyek. "Negara dirugikan sekitar Rp.5.829.226.900," kata Jan menjelaskan, Rabu (1/8). Briyo yang merupakan wiraswasta selaku penyedia jasa dan barang PT Binuriang Karya Mandiri ditangkap atas Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02/N.6.16/Fd.1/05/

2018 tanggal 7 Mei 2018; danSurat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan B-466/ N.6.5/Fd.1/01/2018 tanggal 24 Januari 2018 Perihal Permohonan Bantuan Pencarian/Pengamanan atas nama tersangka Briyo Al Khoir Bin Lutfih Ishak. Operasi penangkapan buron Kejaksaan yang dilakukan oleh tim khusus Kejaksaan Agung dengan sandi Tabur 31.1 terus berlanjut. "Kita berikan message pada mereka bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para buron ini, mereka tidak merasa aman dan tidur nyenyak, kita akan kejar terus sampai betul betul mereka bisa kita eksekusi samapai dengan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap," ujar Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Operasi Tabur 31.1 telah digalakkan Korps Adhyaksa dalam menangkap para buronan sejak Desember 2017. Melalui operasi penangkapan buron dari tahun ke tahun, Prasetyo mengklaim bahwa Kejaksaan telah berhasil mengembalikan banyak kerugian negara. Sejauh ini, operasi Tabur 31.1 sudah menangkap kurang lebih 145 buron tindak pidana korupsi.(REP)

Respons KPK Terkait Cuitan Jokowi Soal Novel Baswedan JAKARTA - Genap setahun lalu, Presiden Joko Widodo menuliskan cuitan melalui akun resminya terkait penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Ia meminta kasus teror tersebut dituntaskan. Pelakunya ditangkap dan diadili, serta motif serta dalang dibaliknya diungkap. Menanggapi hal tersebut Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, akan mendesak pihak Polri untuk menjelaskan perkembangan kasus yang menimpa Novel. "Dalam waktu dekat kami akan menanyakan ke teman Polri lagi atau teman-teman Polri sudah nyerah kami tanya ke Presiden apa ada langkah selanjutnya," ujarnya di Gedung Penunjang KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (1/8). Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap. Wadah Pegawai KPK menaruh harapan besar agar Presiden bersedia membentuk TGPF untuk kasus ini.

"Kami tetap menaruh harapan agar Presiden Jokowi bersedia membentuk TGPF yang disi oleh orang-orang yang independen. Karena selama 16 bulan ini pelaku dan motif teror terhadap rekan kami, Novel Baswedan gagal diungkap," jelasnya. Sekadar informasi, Komnas HAM juga sudah membentuk tim pemantau kasus Novel. Tim yang dibentuk Komnas HAM terdiri dari Prof Dr Franz Magnis-Suseno, Prof Dr Abdul Munir Mulkhan, Alissa Wahid, dan Bivitri Susanti. Masa tugas memang sudah habis pada bulan Mei, namun diperpanjang selama 3 bulan ke depan. Untuk diketahui, sudah setahun tiga bulan kasus penyerangan Novel bergilir, yang terjadi sejak 11 April 2017. Namun, hingga detik ini Polri belum mampu mengungkap dalang peristiwa penyerangan tersebut. Saat ini, Novel masih terus menjalani beberapa kali proses operasi mata. Ini dilakukan demi kesembuhan indera penglihatannya.(JP)

Anies Laporkan Tongkat Hadiah Pendakwah Ghana ke KPK JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaporkan hadiah dari pendakwah Ghana yang dirinya terima saat menghadiri penutupan Pertemuan Ulama dan Dai seAsia Tenggara, Afrika dan Eropa kelima. Diketahui Anies menerima sebuah tongkat dengan ukiran harimau di atasnya, kopiah, syal dan dua kemeja khas Ghana dari seorang pendakwah bernama Muhammad Harun pada Kamis (5/7) lalu.

"Ternyata harus dilaporin. Saya pikir ini jadi inventaris kantor. Ternyata inventaris kantor juga harus dilapor, makanya saya laporkan. Kita taat hukum," kata Anies di Gedung KPK Jakarta, Jumat (3/8). Anies mengaku belum mengetahui berapa nilai tongkat dengan ukiran harimau tersebut. "Saya belum tahu harganya berapa. Karena ini kalau secara value harus dinilai," ucapnya. Sebelumnya, Anies meno-

lak melaporkan hadiah dari ulama Ghana itu ke lembaga antirasuah. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayan itu berdalih pemberian tersebut bukan untuk dirinya secara pribadi, tapi untuk Gubernur DKI Jakarta. "Saya akan taruh di Balai Kota semua. Kalau untuk Anies, saya laporkan. Ini buat Gubernur DKI Jakarta, ini jadi inventaris Pemprov," kata Anies saat ditemui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Jumat (6/7).

Saat itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang sempat mengingatkan agar Anies melaporkan tongkat tersebut. Menurut Saut, setelah Anies melaporkan hadiah-hadiah tersebut, pihaknya akan menilai apakah barang dari ulama Ghana itu ditetapkan sebagai milik negara atau tidak. Oleh karena itu, Saut meminta Anies melaporkan hadiah yang dirinya terima. "Sebaiknya memang dilaporkan, kemudian nanti ka-

lau setelah dinilai (apakah) dijadikan milik negara. Itu akan lebih bagus," ujarnya. Sejak 1 Januari sampai 4 Juni 2018 total gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK sebanyak 795 laporan. Namun tak semua identitas pelapor gratifikasi dapat disampaikan kepada publik. Dari 795 laporan yang masuk KPK, sebanyak 534 laporan di antaranya dinyatakan menjadi milik negara, 15 laporan dinyatakan milik penerima, dan sisanya 246 laporan masuk kategori negative list atau gratifikasi yang diperbolehkan diterima dan tidak wajib dilaporkan. Gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara totalnya senilai Rp6,2 miliar, yakni dalam bentuk barang Rp5,4 miliar dan bentuk uang Rp753,7 juta.(REP)

KPK Telisik 6 Proyek Lain yang Digarap PT DGI

KPK Dalami Aliran Dana Suap Labuhanbatu JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami aliran dana yang diduga untuk menyuap Bupati Labuhanbatu nonaktif Pangonal Harahap terkait dengan kasus suap proyekproyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, pada tahun anggaran 2018. Untuk mendalaminya, KPK pada hari Selasa memeriksa dua saksi untuk tersangka Effendy Sahputra, yaitu Thamrin Ritonga dari unsur swasta dan Kabag Keuangan dan Program RSUD Rantauprapat Abner Sitanggang. “KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan uang yang diduga untuk menyuap Bupati,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (31/7). Untuk saksi Thamrin, kata Febri, juga didalami terkait dengan peran yang bersangkutan dan kerja samanya dengan tersangka Effendy Sahputra

terkait dengan proyek serta hubungan saksi dengan Pangonal saat menjadi tim sukses sebelumnya. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni Pangonal Harahap (PHH), Umar Ritonga (UMR) yang merupakan orang dekat Pangonal Harahap, dan pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra (ES). Namun, untuk tersangka Umar Ritonga sampai saat ini belum ditemukan dan telah masuk daftar pencarian orang (DPO). Sebelumnya, penyidik KPK telah menemukan mobil yang diduga dibawa oleh Umar Ritonga yang melarikan diri membawa uang di Labuhanbatu saat tangkap tangan dilakukan. Mobil tersebut ditemukan di dekat kebun sawit dan hutan di Labuhanbatu. “Ketika mobil ditemukan, ban sudah dalam keadaan

kempes dan tidak laik jalan. Kami duga mobil tersebut awalnya mobil pelat merah yang diganti menjadi pelat hitam ketika digunakan UMR mengambil uang di BPD Sumut,” ucap Febri. Umar melarikan diri saat OTT KPK pada Selasa (17/7) di depan Kantor BPD Sumut. Umar adalah orang yang ditugaskan oleh Pangonal untuk mengambil uang Rp500 juta dari petugas bank. Selain itu, KPK juga sedang melakukan pencarian terhadap saksi Afrizal Tanjung, Direktur PT Peduli Bangsa yang diduga berperan dalam pencairan cek di BPD Sumut. Afrizal adalah orang yang menarik cek Rp576 juta dari pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra. KPK menduga Pangonal menerima Rp576 juta dari Effendy Sahputra terkait dengan proyek-proyek di lingkungan

kabupaten Labuhanbatu, Sumut pada TA 2018 senilai Rp576 juta yang merupakan bagian dari pemenuhan dari permintaan Bupati sekitar Rp3 miliar. Sebelumnya, pada bulan Juli 2018 diduga telah terjadi penyerahan cek sebesar Rp1,5 miliar. Namun, cek tersebut tidak berhasil dicairkan. Tersangka pemberi suap adalah Effendy Sahputra yang disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tersangka penerima suap adalah Pangonal Harahap dan Umar Ritonga. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-l KUHP.(AC/IN)

Perpres Stranas PK Disahkan, KPK Fokus Benahi Tiga Cluster Besar JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut baik atas disahkannya Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK). Sebagai tindak lanjut disahkannya Perpres tersebut, rencananya bulan ini, lembaga antirasuah akan memfokuskan perhatian terhadap tiga cluster besar. Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, cluster pertama yang disoroti yakni mengenai aspek keuangan negara, seperti proses perencanaan anggarannya, perihal barang dan jasa, atau perencanaan yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan. "Karena memang aspek ini harus benar-benar dijaga. Kita bicara tentang proses dari perencanaan yang benar," ungkapnya pada awak media, Jumat (3/8). Kemudian, yang kedua terkait dengan tata kelola dan perizinan. Karena cukup banyak kasus yang sudah ditangani

lembaga antikorupsi ini perihal tersebut. "Misalnya tata kelola pangan juga perizinan yang sebagian disalahgunakan oleh kepala daerah," ujarnya. Selain itu, mantan aktivis ICW ini juga mengatakan yang ketiga akan berfokus pada sektor penegakkan hukum agar sistem hukum di Indonesia bisa mendapat perbaikan. Sebab, efek dari memperbaiki penegakkan hukum, maka akan membuat capaian corruption perception indeks (CPI) bisa meningkat. "Masih ada dua problem belum terselesaikan, nilainya masih cenderung negatif yaitu di penegakan hukum dan korupsi di sektor politik," jelasnya. Febri berharap, Perpres ini bisa diimplementasikan bukan hanya sekedar catatan saja, semua perlu aktif, seperti instansi terkait demi menunjukkan berhasil atau tidaknya Perpres Stranas PK. "Jadi jangan sampai program pencegahan sebelumnya tidak

efektif dilakukan karena atasannya tidak commit atau justru menerima suap," tukasnya. "Kalau kepala daerah tidak patuh kemendagri akan menjatuhkan sanksi dengan kewenangannya," tutupnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengesahkan Perpres Stranas PK itu. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Perpres Nomor 54 tahun 2018 tersebut untuk memperkuat upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi sejak hulu dan berdampak luas bagi kehidupan publik, tanpa mengurangi kewenangan dan independensi KPK. Fokus sinergi dalam rangka pencegahan korupsi yang diatur dalam perpres ini ada tiga, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Sehingga, kata Moeldoko, fokus dari strategi pencegahan korupsi berada pada sektor-sektor yang betul-betul

rawan korupsi dan berdampak luas bagi masyarakat. Moeldoko memaparkan, Perpres Stranas PK semakin mengukuhkan peran KPK sebagai koordinator dan supervisi yang akan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kantor Staf Presiden. Di tingkat nasional, kata dia, akan ada Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan Stranas PK, menyampaikan laporan kepada presiden, dan mempublikasikan laporan-laporan capaian kepada masyarakat. Dengan perpres tersebut, setiap menteri, pemimpin lembaga, dan kepala daerah diwajibkan menyampaikan laporan aksi pencegahan korupsi kepada Timnas PK setiap tiga bulan.(JP)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan korupsi yang dilakukan PT Duta Graha Indah yang kini berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering. Korporasi ini memang telah berstatus tersangka. Namun, dalam proses pengembangan penyidikan, lembaga antirasuah ini akan menelisik 6 proyek lainnya yang dikerjakan oleh DGI. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidikan terhadap DGI terus berjalan dengan berfokus pada upaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. "Kami harap pihak DGI dapat kooperatif dengan proses hukum ini. Jika ada niatan untuk mengembalikan keuntungan yang didapatkan," tuturnya pada awak media, Jumat (3/8). Adapun, keenam proyek yang sedang disidik tersebut yakni, proyek pembangunan Gedung RS Pendidikan di Universitas Mataram. Kemudian, pembangunan Gedung BP2IP di Surabaya. Ada juga, proyek pembangunan gedung RSUD di Kabupaten Dharmasraya/ Sungai Dareh, Pembangunan Gedung Cardiac di RS Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Tak hanya itu, ada juga proyek pembangunan paviliun di RS Adam Malik Medan. Terakhir, proyek pembangunan Gedung RS inspeksi tropis di Surabaya. Untuk itu, mantan aktivis ICW ini meminta DGI bisa membuka kasus ini secara terang benderangenam proyek tersebut, juga termasuk proyek pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana yang juga melilit Dudung Purwadi, Dirut PT DGI. "Terkait dengan 7 proyek yang pernah dikerjakan tersebut, maka hal tersebut akan lebih baik bagi tersangka ataupun proses hukum ini," tukasnya. Sebelumnya, PT DGI atau NKE ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010. Penetapan PT DGI sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan perkara yang sama dengan tersangka Dudung Purwadi, Direktur Utama PT DGI dan Made Meregawa, pejabat pembuat komitmen. PT DGI melalui Dudung diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi terkait pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.(JPC)

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

Lelang Ulang Proyek Bandara Kulon Progo Dilaporkan Ke KPK JAKARTA– LBH Jaringan Advokasi Publik (JAP) menduga telah terjadi praktik korupsi dalam lelang ulang pengadaan pembangunan Bandara Kulon Progo atau New Yogyakarta International Airport (NYIA). Tak tanggung-tanggung nilainya disebut mencapai ratusan miliar dari total proyek senilai Rp 6 triliun. Direktur Eksekutif LBH JAP Alfian Guchi menuturkan, pihaknya telah melaporkan dugaan korupsi itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada

27 Juli lalu. Lembaga ini berharap agar KPK serius menindaklanjuti laporan tersebut walau diduga melibatkan elite penguasa. “Ada indikasi keterlibatan Menteri BUMN RS dalam KKN itu karena melakukan intervensi dengan menelepon direksi BUMN peserta lelang yang dikalahkan. Melalui telepon pada Senin 2 Juli 2018, Menteri BUMN RS disebut-sebut melarang BUMN peserta lelang yang dikalahkan untuk menyampaikan sanggahan atas penetapan pemenang lelang,” tutur

Alfian secara tertulis, Selasa (31/7). Dugaan korupsi ini bermula dari PT Angkasa Pura I (Persero) menetapkan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebagai pemenang lelang pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Bandara Kulon Progo Yogyakarta pada 22 Juni 2017. Ketetapan itu sesuai surat PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: AP.I.3376/LB.05.01/2017/ DU-8 ditandatangani oleh Danang S Baskoro selaku Direktur Utama.

Setelah penetapan itu, PT PP tidak mengerjakan apapun sebagaimana mestinya hingga Maret 2018. Itu sekitar 9 bulan lamanya. Tidak diketahui apa penyebab mengapa PT PP sama sekali tidak mengerjakan proyek tersebut. Namun, pada faktanya PT Angkasa Pura I (Persero) membatalkan penetapan pemenang lelang dan melakukan pelelangan ulang atas objek lelang yang sama. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai lelang

pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh negara termasuk dana BUMN, pemenang lelang sebelumnya yang telah terbukti ingkar janji (wanprestasi) atau tidak mampu melaksanakan kewajiban selaku pemenang lelang tidak diikutsertakan dalam pelelangan ulang. Akan tetapi, pada lelang ulang oleh PT Angkasa Pura I (Persero) PT Pembangunan Perumahan (Persero) tetap diundang kembali menjadi peserta lelang. Dikatakan Alfian, untuk menutupi pelanggaran

hukum, PT PP (Persero) berganti baju menjadi PT PP KSO walau alamat dan personel yang terlibat lelang tetap sama. Alhasil, PT Angkasa Pura I kembali menetapkan PT PP KSO sebagai pemenang lelang meski harga penawaran yang mereka ajukan lebih tinggi dibanding peserta lelang lain. Keputusan penetapan pemenang lelang ulang diinformasikan melalui email pada Jumat malam, 29 Juni 2018. Dalam email itu diberitahukan penetapan pemenang

lelang ulang disebutkan bahwa masa sanggah atas penetapan pemenang lelang ulang paling lambat 3 (tiga) hari atau pada Senin 2 Juli 2018. Hal ini melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, di mana masa sanggah untuk lelang sejenis adalah 5 (lima) hari kerja. Dalam hal inilah diduga Menteri BUMN RS terlibat. Ia mengintervensi direksi BUMN yang kalah lelang untuk tidak menyampaikan sanggahan atas kemenangan PT PP KSO.(IN/BBS)


8

POLITIK

E D I S I 516 6 - 12 AGUSTUS 2018

KPU dan Parpol Bahas Mekanisme Pendaftaran Capres KPU mengumpulkan perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019. Dalam pertemuan itu, KPU membahas mekanisme pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. "Kita undang liaison officer partai politik untuk menjelaskan kepada mereka mekanisme pendaftaran, jadi ini sudah lebih teknis," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (3/8/2018). Arief memimpin langsung pertemuan itu. Tampak enam komisioner KPU, yaitu Viryan Aziz, Evi Novida Ginting Manik, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Thantowi, dan Hasyim Asy'ari. Selain itu, Sekjen KPU Arief Rahman Hakim dan anggota Bawaslu Mochammad Afifudin juga hadir. Di depan perwakilan parpol tersebut, Arief menyebut pembahasan akan lebih bersifat teknis. "Kalau yang kapan hari kita ketemu partai politik kita jelaskan syaratsyaratnya untuk calon presiden seperti apa, calon wakil presiden seperti apa. Kalau yang saat ini adalah penjelasan teknis tentang pendaftarannya, alurnya di mana, lewat lantai berapa, siapa saja yang boleh masuk. Lebih teknis begitu," tuturnya. Nantinya pendaftaran capres akan dimulai pada 4 hingga 10 Agustus 2018. Pendaftaran akan dibuka pada pukul 08.00 hingga pukul 16.00 WIB, dan pada hari terakhir dibuka hingga pukul 24.00 WIB. Arief mengatakan saat ini KPU tengah mempersiapkan tempat pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres. "Nah, sekarang kita juga sedang mempersiapkan tempat untuk pemeriksaan kesehatan," kata Arief. (DC)

Santri di Aceh Deklarasi Dukung Jokowi 2 Periode

KPU Sudah Buka Pendaftaran Capres/Cawapres MULAI besok, Sabtu 4 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran bagi calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019. Dalam rapat koordinasi dengan seluruh partai politik, KPU meminta para pendukung dan pengurus partai memahami aturan yang disampaikan. Aturan tersebut mengenai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan soal tata cara mendaftar. "Pendaftarannya akan dimulai pukul 08. 00 pagi sampai pukul 04. 00 sore dari tanggal 4 Agustus sampai tanggal 9 Agustus 2018. Kalau tanggal 10 itu dari jam 08. 00 sampai dengan jam 24.00," kata Ketua KPU, Arief Budiman saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat 3 Agustus 2018. Selain soal waktu, KPU pun akan membatasi jumlah pendukung dan pengurus partai koalisi yang ingin ikut masuk ke ruang pendaftaran. Ada tanda pengenal atau id card yang dikeluarkan

KPU, bagi siapa - siapa saja yang bisa masuk, baik menunggu di halaman KPU dan sampai mengantar ke meja proses penyerahan dokumen di lantai dua. Arief menekankan, aturan ini sengaja dilaksanakan untuk mencegah membludaknya para pendukung di tempat pendaftaran. "Sebetulnya kalau tertib semua, ya silakan saja. Cuma, kami ini kan kantornya kecil, itu lah mengapa diatur. Jadi, sebetulnya diatur itu bukan karena kami tidak mau, tapi karena keterbatasan ruangan," ujarnya. Selain itu, Arief mengimbau, agar semua calon presiden dan wakil yang ingin mendaftar membawa seluruh perlengkapan yang ha-

rus dibawakan. Di antaranya, ialah Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan daftar riwayat hidup atau lebih dikenal curriculum vitae. "Sebaiknya, seluruh dokumen dipersiapkan lebih awal," ujar Arief. Ini Syarat Pendaftaran KPU mengungkap syarat yang harus dipenuhi para pendaftar. "Jadi ada dua (syarat pendaftaran), syarat pencalonan ini kan tentang siapa yang dapat mencalonkan yang kedua syarat calon," ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (3/8/2018). Hasyim mengatakan partai politik atau gabungan par-

pol harus menyerahkan bukti partainya telah memenuhi syarat berkoalisi, 20 persen kursi dan 25 persen suara. Ia mengatakan syarat ini menjadi hal yang paling penting diserahkan. "Bukti partai-partai ini yang memenuhi syarat kalau berkoalisi ya, misalkan 20 persennya maka masingmasing pimpinan parpol ketum dan sekjen kan membubuhkan tanda tangan dan cap partai di dokumen pencalonan, tanda tangan asli, stempel juga asli. itu yang paling penting," kata Hasyim. "Siapa yang dapat mencalonkan ini jelaskan, parpol peserta pemilu 2014 yang memenuhi ambang batas baik suara ataupun kursi. Oleh

karena itu dokumen perjanjian atau kesepakatan antar partai yang mengusulkan atau mendaftarkan pasangan capres cawapres, ini yang penting disiapkan," sambungnya. Selain itu syarat lain yang harus dipenuhi yaitu syarat calon. Hasyim mengatakan syarat calon ini diisi dan ditanda tangani oleh capres dan cawapres yang akan mendaftar. "Syarat calon ini yang diiisi, dipenuhi, dan ditandatangani oleh calon baik capres maupun cawapres. Kalau ini (syarat calon) yang tanda tangan masing-masing jadi relatif mudah untuk tanda tangan nya," tuturnya. Syarat calon lain yang terdapat dalam aturan di antaranya tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 pasal Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Terkait persyaratan pencalonan terinci pada pasal 5, 6, 7 dan 8, sedangkan persyaratan calon terdapat pada pasal 9, 10 dan 11. (BBS/MH)

Buntu Soal Cawapres, Koalisi Prabowo Retak

RATUSAN santri yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Santri Muda Aceh mendukung Presiden Joko Widodo memimpin dua periode. Dukungan itu disuarakan dalam deklarasi yang digelar di Banda Aceh. "Kita mendukung Jokowi kembali untuk menjadi presiden dalam pemilihan kali ini," kata Koordinator Forum Silaturrahmi Santri Muda Aceh, Haekal Afifa, Jumat (3/8). Deklarasi dukungan digelar di Gedung Sultan II Selim, Banda Aceh, Kamis (2/8) malam tadi. Ratusan santri hadir. Mereka juga membawa sejumlah spanduk yang dipasang di lokasi acara. Di antaranya bertuliskan "Forum Silaturrahmi Santri Muda Aceh 'Merajut Indonesia Bersama Jokowi'. Dalam spanduk tersebut, massa juga menuliskan "deklarasi Jokowi 2 periode" dan "mandat penuh wakil presiden". Selain itu, para santri juga memegang bendera merah putih berukuran kecil. Menurut Haekal, deklarasi tersebut merupakan bagian dari dialetika politik Indonesia khususnya dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung. Dalam deklarasi tersebut, santri Aceh juga memberikan wewenang penuh bagi Jokowi untuk menentukan wakilnya. "Ini hal biasa dalam politik. Menentukan sikap menurut kami sangat penting agar demokrasi menemukan maknanya," ungkap Sekjen Aktivis Dayah untuk Rakyat (SADaR) Aceh itu. "Kita ingin Jokowi bebas secara mutlak menentukan siapa calon wakil Presidennya. Hal ini penting agar tidak ada intervensi politik di kemudian hari dari siapapun sehingga program kerjanya terlaksana dengan baik," jelas Haekal. (DC)

KOALISI pendukung Prabowo Subianto belum menemui titik terang dalam menentikan figur calon wakil presiden. Sempat muncul tiga nama, namun kali ini bertambah dengan masuknya lagi nama Gubernur DKI Anies Baswedan. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, empat nama ini masih dibahas oleh partai calon koalisi seperti PKS, PAN, dan Demokrat. Selain Anies, ada nama Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri, Ustaz Abdul Somad, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Ya ada Pak Anies, ada seperti Pak Ustaz Salim, Ustaz Abdul Somad. Empat nama itu ya," kata Muzani di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis malam, 2 Agustus 2018.

Pertemuan Gerindra-PKS-PAN, Prabowo Subianto Pernyataan Muzani ini berbeda dengan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. Sebelumnya, ia menyebut nama pendamping Prabowo sudah mengerucut menjadi tiga nama. Namun, dari omongan Fadli, tak ada nama Anies. Ia hanya menyebut AHY, ustaz Somad dan Salim Segaf. Fadli menjelaskan, bila PKS masih mengajukan

Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri. Untuk Demokrat masih ingin kadernya, Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara, PAN cenderung aktif mendorong ustaz Somad. "Setahu saya tiga nama itu yang mengerucut dan menjadi pembicaraan di dalam partai. Sekarang jadi jauh lebih mudahlah untuk memutuskan itu," ujarnya. Salah seorang sumber di

soal nama Salim Segaf dan ustaz Somad membuat pembahasan jadi alot. Kemudian, kepentingan Demokrat mengusung AHY menambah alot bahkan bisa buntu. "Kalau enggak ada yang ngalah ya bisa buntu, retak. Bubar jalan. Mestinya semangat kalahkan Jokowi. Siapapun calonnya harus didukung," tutur Adi, Jumat, 3 Agustus 2018. Menurut dia, lebih baik koalisi Prabowo satu suara dalam memberikan pernyataan terkait cawapres. Sebab, bila setiap partai bicara memunculkan kehendak masing-masing maka tak ada kesolidan dalam koalisi. "Mesti ada win-win solution. Yang penting semangatnya harus sama cari nama yang bisa dongkrak elektabilitas Prabowo," ujar Adi. (INT)

Dukungan untuk Jokowi Terus Mengalir JELANG pendaftaran calon presiden-calon wakil presiden, dukungan terhadap Joko Widodo terus berdatangan. Salah satu dukungan terbaru berasal dari Majelis Dzikir Zulfaqar Indonesia. Ketua Umum Majelis Dzikir Zulfaqar Indonesia KH Ikrom mengatakan, Presiden Jokowi bukanlah orang yang jauh dari kalangan alim ulama. Hal itu katakan lantaran beberapa hari lalu Presiden Jokowi menyelenggarakan

zikir bersama di Istana Negara. Ia pun meminta kegiatan zikir bersama tak hanya dilakukan di Istana Negara. "Jadi kami mendukung Presiden Joko Widodo dua periode, ayo zikir jangan hanya kemarin di Istana Presiden," kata Kyai Ikrom saat melakukan acara zikir bersama pada Kamis malam, 2 Agustus 2018. Dalam acara zikir bersama tersebut, Kiai Ahmad Bagja selaku Rois Aam Suriyah PBNU sekaligus Penasehat Majelis Zulfaqar Indonesia

dan Ketua Bidang Generasi Muda Dewan Masjid Indonesia ini mengingatkan pentingnya meningkatkan berbagai amaliah dalam keseharian kehidupan manusia. "Kita ini apakah lebih banyak maksiat apa berbakti dan beramal sholeh? Kita semua harus bersyukur ke hadirat Allah SWT, Indonesia ini negara yang besar, majemuk, bahkan umat Islam terbesar di dunia. Kita punya tradisi keagamaan, misalnya pada malam ini kita rutin berdzikir," ujar kiai Ahmad.

Nama UAS Menguat Jadi Cawapres WACANA mendorong Ustaz Abdul Somad sebagai calon wakil presiden terus menggelinding dan menjadi polemik di publik. Banyak yang setuju, ada juga yang menolak. Ustaz Somad sendiri sudah menyampaikan penolakannya secara halus. Tapi, itu tidak membuat pihak-pihak yang menghendakinya maju sebagai cawapres lantas berhenti. Mereka

internal koalisi mengatakan, pembicaraan masih alot karena masih jauh dari kesepakatan soal nama cawapres. Demokrat cenderung ngotot mendorong duet PrabowoAHY. Namun, kombinasi pasangan ini tak diterima PKS dan PAN. "Ya itu mengapa nama Anies masuk lagi. Ada yang dorong Anies lebih baik capres saja. Ini masih alot," kata sumber itu. Pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden PKS, Sohibul Iman dan Salim Segaf (kanan).Foto: Prabowo bersama Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Pengamat politik Adi Prayitno menilai, dari kesiapan soal cawapres, kubu Prabowo ada beberapa persepsi. Selain itu, rekomendasi ijtima ulama

masih berikhtiar menjadikan mubalig yang sangat populis itu bersedia maju menjadi salah satu pemimpin negara. Politikus Partai Amanat Nasional Eggi Sudjana adalah salah satu yang mendorong Abdul Somad maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Menurutnya, momentum ini adalah kesempatan baik dan tidak seharusnya ditolak.

"Kalau nolak, Abdul Somad tidak tahu diri, kufur nikmat. Sudah dicalonkan sebagai cawapres kok," kata Eggi, Kamis, 2 Agustus 2018. Eggi mengungkapkan munculnya nama Somad tidak berasal dari sesuatu yang sembarangan. Dia datang dari forum sakral sekelas Ijtima Ulama. "Ijtimak Ulama memunculkan dua nama, Salim Segaf dan Abdul Somad. Habib Rizieq

mengusulkan Salim Segaf, kebanyakan peserta di Ijtima Ulama menginginkan Abdul Somad," kata dia. Untuk siapa yang nantinya dipilih, Eggi berpendapat sebaiknya diserahkan pada Prabowo Subianto yang didorong Ijtima Ulama sebagai calon presiden. Alasannya, Prabowo lah yang akan menjadikan salah satu dari dua nama itu sebagai wakil.

Partainya Eggi, PAN, memang mendukung Abdul Somad untuk menjadi cawapres. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Selain itu, Wakil Ketua Umum PAN sekaligus putra Amien Rais, Hanafi Rais, menilai Ustaz Somad merupakan angin segar perpolitikan di negeri ini sekaligus figur yang mampu menjawab kerinduan umat Islam. (INT)

Ia menjelaskan, majelis dzikir yang sama-sama dirintis adalah usaha untuk mengajak manusia agar jangan menjadi bejat. Kemudian mengenai persoalan berbagai berita hoax yang menyesatkan, Kiai Ahmad mengungkap perlunya melakukan cross check dan jangan mudah percaya dengan ulah orang pintar tapi tak punya hati. "Boleh kita pintar, banyak orang yang pintar, tapi sulit mencari yang jujur. Jujur itu bukan soal akal, tapi soal hati,

soal nurani," kata Ahmad. Dia mengingatkan, bahwa Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman. Selain itu, geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku dan bahasa yang berbeda. "Bahkan sesama Islam saja ada berbagai pengelompokan, ada organisasiorganisasi, ada komunitaskomunitas tertentu dan itu semua harus kita terima dengan rasa syukur," ujarnya. (INT)


9

POLITIK

E D I S I 516 6 - 12 AGUSTUS 2018

SMAN 10 Medan Juara Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalulintas MEDAN - Setelah berlangsung selama 4 hari sejak Senin (30/7) lalu, Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu lintas dan Angkutan Jalan untuk tingkat SMA/SMK sederajat resmi ditutup. Penutupan ini ditandai dengan penyerahan piala kepada para pemenang pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan yang diserahkan oleh Wali Kota Medan, Drs. H.T Dzulmi Eldin S,M.Si diwakili Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Renward Parapat,ATD,MT, Kamis (2/8). Dalam sambutanya, Kadishub mengatakan selama pelaksanaan kegiatan para pelajar sudah diberikan banyak materi mengenai tertib berlalu lintas dan angkutan jalan, karena itu diharapkan materi yang diberikan dapat menambah wawasan bagi para pelajar. Selain itu, kehadiran pelajar untuk mengikuti kegiatan ini tidak hanya sekedar meng-

Prabowo-Ustaz Abdul Somad Dideklarasikan Jadi Capres-Cawapres

harapkan piala yang akan diberikan, akan tetapi para pelajar diharapkan dapat menjadi pelopor berlalu lintas kedepannya. "Jadilah pelopor berlalu lintas yang baik, tularkan pengetahuan ini kepada rekan-rekan kalian di sekolah sehingga nantinya kita semua dapat berlalu lintas dengan tertib dan pada akhirnya dapat menekan angka kecelakaan”, ujar Renward Parapat. Diakhir sambutannya, Renward Parapat mengucapkan terimakasih kepada seluruh panitia dan instruktur yang sudah memberikan materi yang berharga bagi para pelajar. Adapun pemenang pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan diantaranya juara 1.Nicholas dari SMA N 10 Medan, juara 2. Erwin Renaldi dari SMK Kartika 1, sedangkan juara 3. Dewi dari SMA UISU Medan. (VIN)

Pilpres 2019, Gatot Masih Berharap Poros Baru MALANG - Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masih berharap muncul poros baru di Pilpres 2019. Kondisi saat ini adalah sudah terbentuk dua kubu koalisi, yang proJokowi dan pro-Prabowo. "Pasti (poros baru), pasti, adanya poros baru sangat mungkin," ujar Gatot menjawab pertanyaan wartawan usai hadir di Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ke-XVIII di Dome Universitas Muhammadiyah Malang Jalan Landungsari, Jumat (3/8). Dirinya menyakinkan bila kehadiran koalisi baru sangat memungkinkan. "Saling pendekatan lah, semuanya masih melihat peluang. Semuanya sangat mungkin (poros baru)," jawab Gatot. Dia melihat peta politik me-

nyongsong Pilpres masih cair. Segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran kandidat calon presiden maupun calon wakil presiden nanti. "Jadi pencalonan presiden ini semuanya masih cair. Logika manusia, bahwa saya ketua partai dan murni partai. Kemudian masing-masing ketua partai sudah mencalonkan sebagai presiden atau wakil presiden, atau menyiapkan calonnya. Logikanya tidak mungkin pada peluang kan," bebernya. Nama Gatot sering muncul dalam bursa kandidat capres dan cawapres. Gatot juga telah memiliki relawan yang siap memenangkannya untuk maju Pilpres 2019, antara lain Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR) dan Selendang Putih Nusantara. (DC)

Cuaca Ekstrim

Wali Kota Larang Camat dan Lurah Tinggalkan Wilayah MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi langsung mengumpulkan seluruh camat di Kota Medan menyikapi cuaca ekstrim yang tengah menerpa Kota Medan belakangan ini, Senin (30/7). Selain hujan deras yang menimbulkan genangan air, cuaca ekstrim tak jarang diikuti dengan angin kencang yang merusak atap rumah warga serta menumbangkan pohon. Apalagi sejumlah kawasan di Kota Medan digenangi air sehingga mengganggu aktifitas warga menyusul hujan deras mengguyur Kota Medan, Minggu (29/7) mulai petang hingga malam. Oleh karenanya Wali Kota minta kepada seluruh camat dan lurah agar siaga dan tanggap bencana di wilayahnya masing-masing. "Saya minta tidak ada camat dan lurah yang meninggalkan wilayahnya di saat cuaca ekstrim, terutama ketika melihat cuaca mendung. Camat dan lurah harus tanggap serta siaga menghadapi bencana. Segera lakukan langkah-langkah antisipasi sebelum terjadi bencana seperti banjir maupun angin kencang," tegas Wali Kota. Selanjutnya tegas Wali Kota, camat dan lurah juga harus turun langsung ke lokasi begitu wilayahnya diterpa bemcana baik banjir maupun angin kencang. Selain melakukan evakuasi, juga mendirikan dapur umum dan posko kesehatan untuk melayani masyarakat yang mengalami musibah. “Saya tidak mau camat dan lurah hanya main perintah kepada bawahan, mereka harus turun dan berada di lokasi apabila terjadi. Layanilah masyarakat yang menjadi korban bencana dengan sebaik-baiknya. Lalu laporkan langsung kepada saya upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan melalui foto, saya akan terus pantau," ujarnya. Di samping itu tambah Wali Kota lagi, camat dan lurah pun harus peka dengan kondisi

yang terjadi di wilayahnya. Apabila melihat ada genangan air yang terjadi pasca hujan deras turun sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas, Wali Kota minta camat dan lurah turun tangan mengatasinya. “Jangan biarkan air menggenangi ruas jalan sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Lakukan upaya untuk mengeringkan genangan air bersama dengan kepala lingkungan serta Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU). Jika membutuhkan peralatan, segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum,” tandasnya. Kemudian Wali Kota minta kepada camat dan lurah untuk terus berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang serta Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan upaya-upaya membantu warga, termasuk tindakan antisipatif lainnya. “Begitu wilayahnya diterpa bencana baik banjir maupun angin kecang, lakukan koordinasi dengan OPD terkait. Dengan kebersamaan, insha Allah semuanya dapat kita atasi dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana,” pesannya. Pertemuan Wali Kota dengan seluruh camat untuk menyikapi cuaca ektrim tersebut, juga dihadiri Asisten Pemerintahan Musadad Nasution, sejumlah pimpinan OPD seperti Kadis PU Khairul Syahnan, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Sampurno Pohan, Kadis Kebersihan dan Pertamanan HM Husni, Kadis Perhubungan Renward Parapat, Kabag Tata Pemerintahan Syahrul Rambe dan Kabag Humas Ridho Nasution. (VIN)

JAKARTA - Relawan Sahabat Prabowo-Ustaz Abdul Somad (PUAS) mendeklarasikan dukungan ke pasangan Prabowo Subianto-Ustaz Abdul Somad untuk maju di Pemilihan Presiden 2019. Pengajuan pasangan ini berlatar belakang hasil Ijtima Ulama beberapa waktu lalu. "Kita mengapresiasi dan menjalankan peristiwa Ijtima Ulama yang telah menghasilkan keputusan yang bijaksana, arif, demi maslahat umat di seluruh Tanah Air yang kami cintai ini," kata Ketua Sahabat PUAS, Diko Nugraha, di Jakarta Pusat, Jumat, 3 Agustus 2018. Diko menyampaikan tokoh-tokoh yang dihasil-

kan oleh Ijtima Ulama seperti Prabowo dan Ustaz Somad merupakan tokoh yang dinilai mampu memimpin Indonesia ke depan. "Tokoh-tokoh yang

mampu, insya Allah amanah untuk mampu membawa kita ke depan," ujar Diko. Dia mengakui Ustaz Somad sempat menyampaikan penolakannya un-

tuk ikut maju di Pilpres 2019. Namun, cara penolakan itu yang menurutnya membuat masyarakat terkesima. "Seorang almukaram, Abdul Somad, seorang

ulama santri, yang ketika diminta mengemban amanah jabatan, beliau secara santri dengan adabnya menjawab, saya mau istiqomah menjadi ustaz sampai mati. Itulah adab seorang santri," kata dia. Meskipun demikian, menurut dia, masyarakat tidak boleh tinggal diam. Masyarakat harus terus mendorong Ustaz Somad untuk bisa maju di 2019 nanti. "Kita sama-sama tahu bahwa 2019 ini menghadapi pesta rakyat, kontestasi pilpres dan wakil presiden untuk masa 5 tahun ke depan. Di situlah dipertaruhkan 260 juta nasib kita warga negara Indonesia. Ini bukan hanya sekadar mencoblos," kata Diko. (INT)

Hampir Seluruh Caleg Hanura Tak Penuhi Syarat JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum sudah melakukan verifikasi hasil perbaikan dokumen pendaftaran bakal caleg 16 partai politik yang akan berkompetisi pada Pemilu 2019 mendatang. Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyatakan, dari 575 caleg Hanura yang

didaftarkan ke KPU hampir seluruhnya tidak memenuhi syarat (TMS). "Berdasarkan penelitian dokumen form pencalonan Partai Hanura (form B1), untuk dokumen perbaikan kami nyatakan TMS semua," kata Hasyim di Gedung KPU, Jakarta, Kamis 2 Agustus 2018. Atas dasar itu maka KPU tidak melanjutkan pemeriksaan. Karena

perbaikan tersebut dicoret dan maka proses para caleg Hanura tidak bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. "Karena itu kan yang utama itu, di situ ada nama calon dan daftar calon, kami nyatakan TMS," katanya. Hasyim mengungkapkan, dokumen perbaikan Hanura dinyatakan tidak memenuhi syarat karena data para calon yang diberikan tidak

lengkap. "Misalkan ada penambahan calon, kemudian tak ada fotonya kemudian alamat calon kosong semua. Melihat itu saja sudah bisa diketahui bahwa dokumen pencalonan tidak memenuhi syarat. Kalau TMS ya berarti dokumen calonnya tak perlu diperiksa," ujarnya. Hasyim menambahkan,

Gugatan Ditolak MA, PKS Harus Bayar Rp30 Miliar ke Fahri Hamzah JAKARTA - Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera terkait persoalan pemecetan kadernya, Fahri Hamzah. Keputusan itu tertera dalam laman informasi perkara yang dipublikasikan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juli 2018 di website MA. Adapun amar putusan menyebutkan 'tolak' permohonan PKS, diputus oleh Majelis Hakim Agung Maria Anna Samiyati, Muhamad Yunus Wahab dan Takdir Rahmadi.

Putusan ini, menunjukkan Fahri yang juga Wakil Ketua DPR memenangkan gugatan sudah ketiga kalinya di Pengadilan semua tingkatan. Dimulai ia memperkarakan pemecatannya itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian menang lewat banding PKS di Pengadilan Tinggi Jakarta dan berujung pada kasasi di Mahkamah Agung. Selain menyatakan pemecatannya tidak sah, majelis hakim meminta PKS membayar Rp30 miliar kepada

Fahri. Gugatan Rp30 miliar itu dikabulkan karena majelis menganggap apa yang dialami Fahri setelah dipecat sangat berat. Majelis menganggap Fahri mengalami tekanan psikologis akibat pemecatan tersebut. Perkara ini pun teregister dalam Nomor 1876K/PDT/ 2018. Pemohon dalam hal ini PKS saat itu diwakil Abdul Muis yang merupakan Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi Partai Keadilan Sejahtera. (INT)

Bawaslu Minta Massa Tak Gunakan Atribut Tagar Saat Daftar Capres JAKARTA - Atribut tagar yang hingga kini terus berlangsung membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta para pendukung partai agar tidak menggunakan atribut tersebut disaat pendaftaran capres-cawapres Pemilu 2019 yang berlangsung mulai Sabtu (4/8). "Para pendukung yang mengantar capres cawapres untuk tidak menggunakan atribut yang provokatif," ujar Anggota Bawaslu Mocham-

mad Afifudin, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (3/8/). Afif mengatakan salah satu hal provokatif yaitu adanya penggunaan tagar-tagar. Menurutnya penggunaan tagar ini dapat memicu ketegangan antar pendukung. "Ya kaya misalnya tagartagar harusnya gak usah kedua belah pihak ini, biar gak manasin, karena akan memicu ketegangan antar pendukung" kata Afif.

Nantinya Bawaslu akan memberikan peringatan bila terjadi tindakan provokatif. Hal ini dimaksud agar proses pencalonan berjalan lancar. Berdasarkan jadwal KPU, nantinya pendaftaran capres akan dimulai pada 4 hingga 10 Agustus 2018. Pendaftaran akan dibuka pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, dan pada hari terakhir dibuka hingga pukul 24.00 WIB. (INT)

mengenai status TMS ini, KPU mengaku sudah menyampaikan kepada partai Hanura pada Rabu malam. "Berita acara ini sudah disampaikan kepada partai tadi malam," katanya. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari proses verifikasi, hanya ada 9 caleg Hanura yang memenuhi syarat (MS) dari 575 caleg yang didaftarkan ke KPU.

Sandiaga Mundur dari Ketua Tim Pemenangan Gerindra JAKARTA - Sandiaga Uno mengundurkan diri sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilpres Gerindra. Hal ini untuk menaati Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Salah satu isi PKPU tersebut adalah melarang kepala daerah ataupun wakilnya untuk jadi ketua tim kampanye. Larangan itu tertuang pada pasal 63. Namun kepala daerah atau wakilnya tetap boleh menjadi anggota tim kampanye. "Saya tidak bisa memberikan pernyataan lagi karena saya sudah mundur dari tim pemenangan pemilu. Sudah ada peraturan terkait ini. Kemarin saya sudah membaca dan melaporkan ke Pak Prabowo Subianto juga," kata Sandi di Gedung SMESCO, Jakarta, Selasa (31/7). Sandi mengatakan, keputusannya itu sudah disetujui langsung oleh Ketum Gerindra Prabowo pada Senin (30/7) malam. Karena itu, Sandi yang merupakan wakil gubernur DKI Jakarta ini tidak bisa memberikan komentar soal politik lagi. Mengenai sosok yang diizinkan berbicara soal politik, kata Sandi, Prabowo mengarahkannya kepada Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Selain Muzani, lanjut Sandi, soal Gerindra bisa dijawab oleh Sudirman Said, Edhy Prabowo dan Fadli Zon. "Jadi mereka yang nanti akan take over (mengambil alih)," pungkas Sandi. (INT)

Djan Faridz Mundur Dari Ketum PPP versi Muktamar Jakarta JAKARTA - Djan Faridz resmi mengundurkan diri dari jabatan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Sudarto mengatakan, pengunduran diri Djan sudah disetujui oleh rapat pleno partai berlambang Kakbah itu

pada Minggu (29/7) kemarin. "Rapat pleno DPP hari Minggu di mana agendanya menerima pengunduran diri Djan Faridz," ungkapnya dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (30/ 7). Rapat pleno itu juga kata dia sekaligus menunjuk Wakil Ketua Umum PPP, Humphrey

Djemat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) ketua umum. "Pleno mengangkat waketum sebagai Plt, Humphrey Djemat," imbuh Sudarto. Humprey pun mengungkapkan alasan Djan akhirnya melepas jabatan yang selama lima tahun terakhir begitu ngotot dia pertahankan. Menurut dia, Djan mundur karena tidak mampu melaksanakan amanah yang dipercayakan

kepadanya. "Beliau (Djan Faridz) belum bisa melaksanakan amanah muktamar untuk mempersatukan PPP," ungkap Humprey dalam konferensi pers tersebut. Sebagai Plt Ketum PPP, Humprey Djemat memastikan akan melanjutkan perjuangan Djan Faridz untuk mempersatukan kepengurusan partainya yang terpecah. "Kita harus melanjutkan perjuangan PPP

yang belum selesai harus kita lanjutkan. Pada saat ini hanya itu," jelasnya. Adapun tugas lain yang harus dijalankannya yakni menggelar Muktamar Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum PPP defenitif. "Amanat AD/ ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) partai, memilih Ketum defenitif selambatlambatnya enam bulan ke depan," pungkasnya. (INT)


10 SUMUT/ACEH

KRIMINAL

E D I S I 516 6 - 12 AGUSTUS 2018

Putus Asa Karena Penyakit, Ngadimin Gantung Diri

Polisi Rekonstruksi Pembunuhan Siswa SMA Negeri 2 Langsa LANGSA - Polisi resor (polres) Langsa menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan siswa SMA 2 Langsa di aula mapolres setempat.

SIMALUNGUN - Ngadimin (64) warga lingkungan 6 kulon, Kelurahan Bosar Maligas, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun. Mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, dipohon coklat depan rumahnya sendiri Sabtu 28/7 sekira jam 06,00 wib. Informasi yang dihimpun dari lokasi, saat kejadian dirumah korban. Mulai dari pagi (subuh) perasaan tidak enak dan rasa curiga yang dialami Tuginem (61) istri korban. Karena biasanya korban kalau setiap pagi berolahraga jalan kaki. Namun pagi saat kejadian korban sampai jam 06,00 pagi, tidak masuk rumah. Sehingga mengundang kecurigaan Tuginem, di carinya kesamping kanan kiri rumah tidak ditemukan. Dan tongkat yang biasa dipakai korban terlihat tergeletak di dalam rumah, tidak digunakan korban saat pagi kejadian. Akhirnya perasaan cemas dan curiga Tuginem makin bertambah. Kemudian perhatian Tuginem tertujuh arah kedepan rumah, dan terlihat korban sudah tergantung dengan seutas tali tambang berwarna putih. Melihat korban saat ter-

gantung yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah, kemudian Tuginem melapor kepada tetangga sekitar dan Selamat selaku Kepala Lingkungan (Kepling). Kemudian dilapor kepihak Polisi Polsek Pasar Baru, dan Babinsa Koramil 07 Sertu Budi. Selajutnya korban dievakuasi kedalam rumah secara bersama-sama. Setelah dievakuasi korban dilakukan visum luar secara medis. Kemudian jajaran kepolisian Polsek Pasar Baru, mengumpulkan barang bukti yang dimiliki korban saat kejadian. Seutas tali tambang, kursi yang terbuat dari kayu, celana treaning warna hitam, dan baju kaos oblong warna putih. Kapolsek Pasar Baru AKP, R Siregar ketika dikonfirmasi, membenarkan korban meninggal dengan cara gantung diri. Menurutnya kuat dugaan korban sudah lama mengidap penyakit struk, darah tinggi dan sesak nafas yang tidak juga sembuh dari penyakit yang dialami korban sudah kurang lebih satu tahun setengah. Sehingga korban merasa putus asah, dan melakukan bunuh diri, ucapnya. (MS)

TKW Ilegal Asal Tamiang Tewas Tenggelam BANDA ACEH Megawati (35) warga dusun Titi baru gampong Matang tepah kecamatan Bendahara Aceh tamiang tewas tenggelam akibat kapal yang ditumpanginya karam di perairan Malaysia. Diduga Megawati menumpang kapal tersebut hendak bekerja di Malaysia melalui agen TKI ilegal melalui perairan di Sumatera Utara. Setidaknya ada 6 penumpang lainya yang tewas akibat tenggelamnya kapal yang mereka tumpangi. Petugas Dinas Provinsi Aceh bersama Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menginformasikan bahwaTenaga Kerja Wanita (TKW) tersebut terindentifikasi atas nama Megawati (35), warga Dusun Titi Baru, Gampong Matang Teupah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Almarhumah Megawati (35), meninggal karena kapal yang dia tumpangi tenggelam diperairan laut Malaysia. "Ada enam orang warga Indonesia yang ditemukan meninggal karena kapal yang mereka tumpangi

tenggelam di perairan laut Malaysia, satu diantaranya terindentifikasi adalah Megawati, warga Kabupaten Aceh Tamiang,” ungkap Kepala BP3TKI Aceh, Jaka Prasetiyono kepada wartawan di Terminal Kargo Bandara Sultan Iskandar Muda, Rabu lalu. Tenaga Kerja Wanita (TKW) Asal Aceh Tamiang ini berangkat ke Malaysia diduga menggunakan jasa agen ilegal yang tidak memiliki kelengkapan dokumen resmi ketenagakerjaan. Naas kapal yang di tumpangi berangkat dari perairan Medan, Sumatera Utara tenggelam saat memasuki perairan laut Malaysia pada Sabtu 28 Juli 2018 lalu. Jasadnya ditemukan pada 30 Juli bersama enam orang TKI asal Indonesia lainnya. Dinas Sosial Provinsi Aceh bersama Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Aceh kini sedang menunggu pemulangan jenazah tenaga kerja wanita (TKW) Asal Kabupaten Aceh Tamiang tersebut melalui terminal cargo bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, guna untuk diserahkan kepihak keluarga. (YAN)

Pelaku yang telah dijadikan tersangka berinitial HKS(17) warga dusun Kebun Ubi desa rantau pauh kecamatan Rantau Aceh tamiang yang juga merupakan siswa SMKN 2 Karang baru menghabisi korban MF karena cemburu. Tersangka HKS memang telah merencanakan untuk menghabisi korban, sebab senjata tajam jenis sangkur untuk menghabisi korban memang sudah dibawanya terlebih dahulu. Kapolres Langsa Akbp Satya Yudha Prakasa SIK melalui Kasat Reskrim Iptu Agung Wijaya Kusuma SIk menjelaskan, peristiwa itu terjadi Rabu (18/ 7) sekira pukul 14:00 di sebuah alur tepatnya di Desa Baroh Langsa Lama Kec. Langsa Lama, telah terjadi kasus pembunuhan yang diduga di lakukan tersangka HKS. Dimana saat itu tersangka HKS menjumpai korban MF, 17, pelajar

DALAM rekontruksi terlihat tersangka HKS (dibonceng) menghujamkan sangkur ke tubuh korban ketika sedang dalam perjalanan. SMAN 2 Langsa, warga Dsn. Sawo Desa Alue Merbau, Kec. Langsa Timur di depan sekolah SMAN 2 Langsa. Selanjutnya, tersangka HKS mengajak korban untuk pergi menuju ke sebuah alur yang berada di Desa Baroh Kec. Langsa Lama kota Langsa. Kemudian tersangka HKS dan korban pergi berboncengan berdua dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah milik korban dan mereka berhenti di bawah sebuah pohon.

Disitu tersangka HKS dan korban sempat berbincang bincang dan selanjutnya tersangka dan korban pergi dari bawah pohon tersebut menuju ke jalan lintas Medan-Banda Aceh. dalam perjalanan tersangka HKS mengeluarkan sebilah pisau yang sudah disiapkan dan langsung menusukkan ke pinggang sebelah kanan korban sebanyak satu kali. Setelah itu tersangka HKS mencabut pisau tersebut selanjutnya menusukkan lagi pisau tersebut sebanyak satu

kali di pinggang sebelah kiri korban hingga korban terjatuh dari sepeda motor. Dalam keadaan pisau masih tertancap di tubuh korban, HKS mencabut pisau tersebut dan membuang pisau sangkur tersebut ke semak-semak. Selanjutnya tersangka HKS pergi menggunakan sepeda motor milik korban dan meninggalkannya, kemudian tersangka menjumpai seorang wanita berinitial VAP di warung depan sekolah SMA 2 dan memaksa ikut dengan ter-

sangka ke kuala simpang. Setelah itu HKS melarikan diri ke Kota Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara,” yang kemudian ditangkap di sana. Dari penjelasan tersangka dia cemburu dengan korban di karenakan VAP pacarnya dekat dengan korban sehingga pada hari naas itu tersangka menghabisi nyawa korban,” demikian ungkap kasat reskrim pada rekontruksi kasus tersebut senin pekan lalu. (YAN)

Pengedar Uang Palsu Berhasil Diringkus Polisi MEDAN - Tim Pegasus Polsek Percut Seituan bersama unit patroli berhasil menangkap seorang pengedar uang palsu (upal) berikut barang bukti, Rabu (1/8) sekira pukul 21.00 WIB. Kapolsek Percut Seituan, Kompol Faidil Zikri menjelaskan, tersangka Ramadi (20), warga Jalan Sorimuda Lorong II, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah berhasil ditangkap, namun temannya

Suprayogi berhasil lolos dan sedang dalam pengejaran. Tersangka ditangkap berdasarkan laporan Sarmadiono (43), warga Jalan Trimurti No.57B, Dusun II, Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli

Serdang. "Malam itu, pelaku dan temanya Suprayogi membeli rokok menggunakan upal pecahan Rp 20 ribu di warung Sarmadiono (saksi)," terang Faidil didampingi Kanit Reskrim Iptu MK Daulay SH, Kamis (2/8) sore. Diterangkan Faidil, uang tersangka mencurigakan karena warnanya berbeda dengan biasanya hingga korban melaporkannya kepada tim Pegasus. Petugas bergerak cepat dan

Ramadi berhasil ditangkap, namun Suprayogi berhasil melarikan diri. "Dari TKP penangkapan, tim Pegasus melakukan pengembangan ke rumah Suprayogi di Tanah Garapan, Tambak Rejo, Percut Sei Tuan. Namun, Suprayogi sudah tidak ada lagi," kesal Faidil. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti 4 lembar upal pecahan Rp 10 ribu dan 12 lembar pecahan Rp 20 digelandang ke komando.

"Pelaku Ramadi menyebut pencetak upal adalah Suprayogi menggunakan mesin printer. Kemudian, upal itu diberikan kepadanya untuk diedarkan dengan cara berbelanja. Pelaku mengaku baru pertama kali beraksi dan tujuannya untuk uang jajan. Pelaku kita jerat dengan pasal 1 Ayat 9 UU RI No 7 Tahun 2001 tentang mata uang dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara," pungkas Faidil. (ACO)

Pemaparan Kejahatan di Resort Labuhanbatu LABUHANBATU - Polres adakan presrilis mengenai penangkapan 24 orang yang terindikakai oleh pihak polres mengenai pungli, Narkoba, dan pencurian yang di lakukan oleh premanisme di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Penjabaran itulah kiramya salah satu yamg dimaksud Kapolres Labuhanbatu AKBP.Frido Situmorang saat mengakhiri paparan kepada sejumlah Wartawan, di Mapolres setempat, (30/7) pihaknya bersama Kasat Reskrim AKP Teuku Fatir dan anggota berhasil mengungkap 85 Kasus dalam kurun waktu dua Minggu terakhir. “Jangan coba-coba melakukan pengancaman dan paksaan kepada siapa pun untuk mendapatkan sesuatu, nanti bisa mengarah kepada pidana,” tegas Frido dengan Santun, mengingat maraknya aksi premanisme,pungli dan pemerasan akhir-akhir ini. Pada kesempatan itu Frido Situmorang menunjuk kan 24

Kapolres Labuhanbatu AKBP Frido Situmorang di Dampingi Kasat Reskrim T. Fathir saat pemaparan oramg tersamgka yang mukanya ditutup pakai sebo telah ditangkap dan melakukan kejahatan berupa pemerasan,pungli, Curas, Surat dan Curanmor serta seorang diantaranya pelaku pembunuhan satu Marga.

Sedangkan barang bukti yang disita Polisi untuk diajukan ke Persidangan saat ini ada berjumlah 18 BB yakni Truck Colt Diesel,Sepeda Motor 5 Unit, HP 3 Unit, Keyboard 1 Unit, Tabung Gas 3 Kg, Palu Besar, Linggis,

Kunci T, Seng Multi Roob, Loudspeaker,Celana, Besi Panjang 25Cm, Oven Kue, Sepeda Mini dan terakhir alat masak Kompor dan berbagai barsng bukti yang di aparkan oleh kapolres labuhan batu. (HAH)

Polsek Perdagangan Ringkus Bandar Sabu SIMALUNGUN - Unit Reskrim Polsek Perdagangan meringkus salah seorang BD Sabu yang berdomisili di Kp Pompa huta I Nagori Perlanaan Kec Bandar, Simalungun tepatnya di rumah pelaku yang diduga sebagai Pengedar Narkoba jenis Sabu. Penangkapan itu

dilakukan Rabu (01/08) sekira pukul 15.30 wib Pelaku diketahui bernama SF alias BD yang

saat itu sedang melakukan ttransaksi Narkoba,dan selanjutnya petugas melakukan Penangkapan terhadap Pelaku.dari hasil penggeledahan dirumah pelaku tepatnya di kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 1buah sendok yang terbuat dari pipet,1 buah kaca pirex, 2

buah gunting, 2 buah mancis, 183 buah plastik ukuran sedang yang kosong. Kemudian 36 buah plastik klip ukuran kecil, 1 unit timbangan elektrik merk ION, 1 unit HP Samsung warnah putih, 1 bungkus rokok Marllboro black, 1 buah karet gelang warna kuning, 7 buah

plastik klip sedang berisi sabu berat brotto 5,58 gram dan 7 buah plastik kecil berisi sabu dengan berat brutto 4,07 gram dengan total keseluruhan 12,65 gram. Kapolsek Perdagangan AKP Daniel A Tambunan SH.Sik kepada wartawan membenarkan penangkapan tersebut

berdasarkan informasi masyarakat yang selama ini sangat meresahkan dan saat dilakukan penangkapan Pelaku berusaha melarikan diri dengan melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur dengan cara

memberikan tembakan peringatan keatas sebanyak 3 kali. Namun tidak diindahkan oleh pelaku, sehingga petugas melakukan tembakan kearah betis sebelah kiri kaki pelaku SF alias BD sebanyak satu kali, ucap Daniel. (SIRAIT)


11 E D I S I 516 6 - 12 AGUSTUS 2018

SUMUT/ACEH

KRIMINAL

Warga Ringkus Maling Spesialis Kotak Amal Masjid ACEH TAMIANG Seorang pemuda bernama Adi Ryandana (26) rabu kemarin ditangkap warga disebuah masjid Tursina Kejuruan muda aceh tamiang.

Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko.

Teguh Arief Indratmoko Akan Pimpin KODAM IM BANDA ACEH - Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko akan memimpin Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda sebagai Pangdam menggantikan Mayjen TNI Abdul Hafilfuddin,SH,SIP.MH Alih tugas tersebut sesuai dengan keputusan Panglima TNI dengan nomor Kep/745/VII/2018 tanggal 31 juli 2018. Dalam keputusan Panglima TNI itu, Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin, SH, SIP, MH yang baru menjabat 4 bulan sebagai Pangdam IM mendapat tugas baru sebagi Pati Sahli Tk.III Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI. Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988. Saat ini ia mengemban amanat menjabat Pati Sahli Tk.III Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI. Sebelumnya ia pernah menjabat Wakil Komandan Paspampres menggantikan Mayor Jenderal TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr. Perjalanan karir Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko pernah menjabat Danyonif 112/Tombak Sakti (2003-2004). Aslog Danjen Kopassus Dan Grup 2/ Kopassus (2011-2012).Danrindam I/Bukit Barisan (2012-2013).Danrem 022/Pantai Timur (2013). Pamen Mabesad. Danrem 091/Aji Surya Natakesuma (2015-2016). Wadanpaspampres (2017-2017). Pati Sahli Tk.III Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI (2017-Sekarang). (YAN)

Puluhan Siswa SMK Satrya Budi Terjaring Tawuran SIMALUNGUN - Menyikapi aduan pihak sekolah, tentang kenakalan remaja (ABG) jajaran polsek Perdagangan proaktif. Pemicu persoalan berawal datang dari siswa sekolah s w a s t a Striya Budi di Perdag a n g a n Seberang y a n g mendatangi sekolah Yapim di jalan baru Perdagangan III. Informasi yang dihimpun, saat kejadian Rabu 2/8 sekira jam 12.30 wib. Siswa SMK Satria Budi Nagori Perdagangan II, jalan lintas Perdagangan-Lima Puluh yang berjumlah sekitar 30 orang mendatangi SMK Yapim bermaksud akan melakukan Tawuran dengan cara berteriak dan memanggil siswa SMA Yapim agar keluar dari sekolah. Namun Pihak SMA Yapim tidak melayani, aksi yang dilakukan para pelajar SMK Satrya Budi yang mendatangi yayasan Yapim. Melihat aksi para pelajar tersebut, pihak Yapim langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Perdagangan. Kemudian jajaran Polsek Perdagangan langsung meluncur ke lokasi. Guna melakukan lerai, agar tidak terjadi tawuran yang dilakukan para pelajar. Sesampai dilokasi pihak kepolisian langsung, menjaring para siswa yang akan melakukan tawuran. Dari penjaringan tersebut tertangkap beberapa siswa SMK Satrya Budi diantara, Ipendi, Sayria Ris, Bagas,Rizki Ardian, Adi,Jaka Ripandi, Akbar wiratama,Dias saputra, Andika, Maza Muliadi, Ferry, Adip Angkasa, Pramudio, Bintang Lubis, Rian Afandi,Tirta Sumaji. Setelah dilakukan penjaringan, polsek Perdagangan, melakukan pebinaan terhadap siswa SMK Satrya Budi. Dan melakukan hukuman lari mengelilingi lapangan stadion sebayak lima kali. Yang diketahui para orang tua siswa, yang melakukan tawuran. Memberikan arahan kepada siswa Satria Budi agar tidak mengulangi perbuatannya serta mengarahkan para Guru agar membina siswa-siswanya yang disampaikan oleh Pawas Aiptu L.Sianipar. Serta meminta seluruh pihak untuk bersalaman serta permintaaan maaf dari pihak sekolah Satria Budi kepada Sekolah SMA Yapim Perdagangan. (SAL)

Pemuda asal dusun VII pasruan,desa karang gading kecamatan secanggang Langkat Sumatra Utara itu ditangkap karena ketahuan oleh warga

sedang mendongkel kotak amal masjid setempat. Ketika hendak ditanya warga, pelaku berdalih pura pura berdoa dimasjid tersebut. Kapolres Aceh tamiang AKBP Zulhir Destrian SIK melalui kapolsek kejuruan muda AKP Marasaid sagala Kamis mengatakan, kejadiannya bermula sore itu beberapa warga sedang menyapu di samping teras Masjid Tursinah untuk persiapan

melaksanakan shalat Ashar tiba-tiba datang seorang jamaah masjid memberitahu kepada warga yang sedang menyapu bahwa ada orang yang sedang mencongkel kotak amal masjid. Selanjutnya pelapor pun langsung bergegas ke tempat kotak amal yang berada di dalam masjid. Sesampai di kotak amal, beberapa warga tersebut melihat ada

seorang laki-laki yang sedang berdoa didalam masjid dekat kotak amal. Melihat gelagat mencurigakan, warga langsung menanyakan kepada pemuda tersebut, apa yang sedang dilakukannya. Awalnya pemuda asal Langkat Sumut itu tidak mengakui kalau ia mengambil uang dikotak amal masjid. Namun ia tak bisa berkelit karena didalam tas yang dibawanya terdapat sebuah tang dan obeng. pelaku akhirnya

mengakui kalau ia berniat mengambil uang di dalam kotak amal Kemudian pihak pengurus mesjid melaporkan kejadian ini ke Polsek Kejuruan Muda dan mengamankan pelaku beserta barang bukti ke Mapolsek setempat. Dari hasil pemeriksaan awal , kata Kapolsek, ternyata pelaku telah melakukan pencurian uang tabungan amal masjid sebanyak dua kali di masjid daerah Stabat pada tiga hari lalu kata kapolsek. (YAN)

Jadi Kurir Sabu, Warga Paya Bujuk Tunong Ketangkul Polisi LANGSA - Seorang warga Paya Bujuk Tunong kecamatan Langsa Baro berinitial M (28) harus mendekam dalam sel, pasalnya dia nekad bermain narkoba jenis sabu sebagai kurir. Barang Bukti (BB) sabu seberat 25,53 gram dari sakunya membuat ia tak berkutik ketika ditangkul polisi. Kapolres Langsa AKBP Satya Yudha Prakasa, SIK melalui Kasat Narkoba Akp Rustam Nawawi, SIK mengatakan Berdasarkan sms masuk di HP Tersangka MJ Alias PITOK yang sebelumnya telah tertangkap yang mana isinya adalah meminta uang kekurangan penjualan sabu-sabu sebelumnya. Selanjutnya kasat narkoba dan 3 anggotanya pada hari Minggu sekira pukul 08.30 wib melakukan tehnik pemancingan agar ianya mau mengambil uang setoran kekurangan tersebut. “Setelah menunggu dan target terlihat melintas, akhirnya di jalan Desa Lorong

Tanjung gampong Sungai Pauh di lakukan penghadangan dan penangkapan yg mana setelah di tangkap dan di periksa pada kantong celananya terdapat 1 bungkus kotak rokok kosong yang berisi 1 paket sabusabu dalam plastik bening dengan berat lebih kurang 25,53 gram�, tutur Kasat ketika M di introgasi dan menjelaskan bahwa ia telah berhubungan dengan MJ Alias PITOK lebih kurang 1 tahun yang mana M adalah kurir sabu yang di suruh oleh YS (DPO) warga Aceh Timur dgn imbalan 700 rb sekali antar,� ungkapnya. Barang Bukti yang telah kita amankan 1paket plastik bening yang isinya di duga Sabu-sabu dgn berat 25,53 gram, 1 unit HP warna hitam dan 1sepmor Roda 2 vario warna merah tanpa plat. Untuk mempertanggung jawab perbuatannya, tersangka dan BB kita amankan di mapolres guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut kata AKP Rustam Nawawi. (YAN)

Tersangka M beserta BB di Mapolres Langsa.

UN Swissindo Akan Tutup, di Sumut Sempat Eksis MEDAN - Di Sumatera Utara, UN Swissindo juga sempat eksis. Lembaga itu menawarkan janji-janjinya untuk menjaring nasabah. Bahkan secara terang-terangan membuka kantor Sekretariat Perwakilan Sumut di Jalan Pasar II Barat, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Pihak UN Swissindo Sumut bahkan masih terus berusaha meyakinkan publik kalau lembaga mereka legal, padahal sebelumnya OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah melaporkan UN Swissindo ke Bareskrim Polri pada 13 September 2016. "Warga jangan ragu karena UN-Swissindo merupakan lembaga legal, bakal membagikan dana jaminan hidup bagi rakyat Indonesia sebesar belasan juta rupiah tiap bulan serta membebaskan utang Negara RI, yang dananya berasal dari harta amanah dinasti kerajaan RI dahulu kala serta harta amanah Soekarno," jelas Benny Agustin, Tim Penata dan Publikasi UN Swissindo Sumut yang diwawancarai wartawan Rabu (2/8/2017) di sekretariat kantor mereka. Dia menerangkan biaya jaminan hidup ini dikeluarkan dalam bentuk Voucher M1 senilai USD1.200 atau setara

Rp15.600.000 belum dipotong fee bank sebesar 1,5 persen. "UN Swissindo hadir untuk negara khususnya bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 tanpa ada kepentingan politik, melainkan untuk seluruh kepentingan rakyat Indonesia," dalihnya. Menurutnya, masyarakat pemegang Voucher M1 UN Swissindo, sejak tanggal 21 Agustus 2017 atau setelah HUT RI 17 Agustus 2017 sudah bisa melakukan registrasi ke Bank Mandiri. Selain menyebutkan alamat web UN Swissindo yang dapat diunduh gratis bagi warga yang ingin mendaftar menjadi anggota, Benny ketika itu juga menyebutkan beberapa nomor kontak person yang dapat dihubungi masyarakat yang ingin mendapatkan Voucher M1 EKTP serta nomor kontak konsultan UN-Swissindo kabupaten/kota di Sumut. Dikabarkan United Nation Swissindo Trust Internasional Orbit (UN Swissindo) atau yang juga dikenal dengan nama Sekte Penghapus Utang sepertinya akan segera tutup cerita. Bos UN Swissindo Soegiharto Notonegoro atau Sino telah dicokok polisi.

"Ya," kata Wadir Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga mengonfirmasi penangkapan, Kamis (2/8). UN Swissindo beroperasi di Cirebon, tepatnya di Perumahan Griya Caraka, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sino mengklaim dirinya adalah Presiden Besar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Dia memiliki misi besar ingin menghapuskan utang umat manusia di dunia. UN Swissindo mengklaim dirinya sebagai pendiri negara-negara dunia. Sehingga segala bentuk warisan atau aset di dunia diklaim boleh dikelola oleh UN Swissindo. Eksistensi UN Swissindo ini mulai berjalan sekitar tahun 2010. Nama UN Swissindo kian melambung setelah pengikutnya mulai banyak. Makin banyak masyarakat yang berpandangan miring terhadap UN Swissindo. Hingga akhirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi mengeluarkan keputusan bahwa UN Swissindo tak memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan pelunasan utang tersebut. Pada 2016, OJK mengeluarkan siaran pers dengan

nomor SP 56/DKNS/OJK/6/ 2016, tepatnya pada 20 Juni 2016, yang intinya mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap janji-janji pelunasan kredit oleh pihak bertanggung jawab. Keputusan itu muncul setelah UN Swissindo mulai menjadi perbincangan. Lima bulan setelah mengeluarkan siaran pers tentang imbauan agar masyarakat waspada terhadap UN Swissindo, OJK dan Satgas Waspada Investgasi mengeluarkan siaran pers dengan nomor SP 110/DKNS/ OJK/XI/2016 tentang pengungkapan kasus tersebut, tepatnya pada 1 November 2016. OJK dan Satgas Waspada Investigasi menyatakan bahwa UN Swissindo telah melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Selain UN Swissindo, dua lembaga lainnya, yakni PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) dan Dream For Freedom dinyatakan telah melanggar hukum. Satgas Waspada Investasi melaporkan kasus UN Swissindo ke Bareskrim Polri pada 13 September 2016. Di hari yang sama, Satgas Waspada Investasi juga menyurati UN Swissindo untuk menghentikan kegiatannya, karena kegiatan yang dilaku-

kan UN Swissindo tak sesuai dengan mekanisme pelunasan kredit ataupun pembiayaan yang berlaku di perbankan atau lembaga pembiayaan. Konsep pelunasan utang yang dilakukan UN Swissindo hanya bermodal voucher M1, yang kemudian diisi dengan NIK dan nama. Voucher M1 itu didapat dengan gratis dan tertulis keterangan tidak dapat diperjualbelikan. Setahun setelah adanya keputusan penghentian kegiatan UN Swissindo, pada 23 Agustus 2017, Pimpinan UN Swissindo Sino dipanggil Satgas Waspada Investasi. Sino mendatangani empat pernyataan. Pernyataan tersebut tentang penghentian kegiatan dan permintaan maafnya untuk tidak mengulangi kembali atau melakukan kegiatan yang sama. Pernyataan Sino itu dibubuhi tandatangannya serta materai Rp6.000. Pernyataan itu diketahui oleh Tongam L Tobing selaku Ketua Satgas Waspada Investasi. Sehari setelah penandatanganan surat pernyataan tersebut, OJK dan Satgas Waspada Investigasi kembali merilis pernyataan tentang penghentian kegiatan UN Swissindo. (ADLS)

Tak Terima Disepelekan, Junaidi Gorok Andre BATU BARA - Diduga sakit hati sering dipukuli dan dianggap sepele, membuat Junaidi Sidabutar gelap mata. Menggunakan arit dia nekat membacok leher (gorok, red) Andre Sastro Limbong (30) hingga kritis. Belum diperoleh keterangan resmi motivasi tersangka melakukan penganiayaan berat (anirat) tersebut.

Disebut-sebut, sebelumnya, korban sempat memukuli tersangka hingga diduga membuatnya dendam. Keterangan dihimpun menyebutkan, awalnya, Rabu (1/8) sekira pukul 22.00 WIB, tersangka warga Desa Sei Buah Keras, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara melihat korban berada di warung tak jauh dari rumah-

nya di Desa Sei Rakyat, Medang Deras. Kemudian, tersangka yang menetap di desa tetangga pulang ke rumahnya mengambil arit dan menemui korban. "Kenapa kemarin aku kau pukuli," ujar tersangka. Tapi, korban memilih bungkam. Tak lama kemudian, tersangka mengayunkan aritnya tiga kali ke bagian

leher, bahu kanan dan tenggorokan korban hingga membuatnya roboh bersimbah darah. Tersangka langsung kabur. Warga kemudian membawa korban ke Klinik EVAN Indrapura untuk pertolongan pertama. Atas kejadian itu, Kamis (2/8) sekira pukul 03.00 WIB keluarga korban membuat laporan ke Polsek

Medang Deras hingga tersangka berhasil ditangkap di Simpang Kuala Tanjung. "Tersangka kini diamankan di Mapolsek Medang Deras. Satu unit sepeda motor dan satu arit disita sebagai barang bukti," terang Kapolsek Medang Deras, AKP Zulhajri didampingi Kanit Reskrim, Ipda AH Sagala. (SUSI/PUR)


12 E D I S I 516 6 - 12 AGUSTUS 2018

KRIMINAL

Halal dan Haram, Polemik Vaksin Rubella BELAKANGAN ini, perbincangan tentang imunisasi Vaksin Rubella menjadi tranding tofic dibanyak kalangan. erang argumentasi pun tak terelakkan, ada yang mendukung pelaksanaan vaksin Rubella tapi tidak sedikit yang menolak bahkan meminta pemberhentian pelaksanaan vaksin untuk sementara. Pihak Kementerian Kesehatan RI sebagai lembaga yang mengorganisir pelaksanaan vaksin Rubella, menyebutkan bahwa vaksin Rubella sangat penting dilaksanakan. Tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Urgensi pelaksanaan dikarenakan ganasnya virus campak dan Rubella yang menyerang ibu dan anak-anak. Bahkan angka kematian

P

disebabkan serangan campak dan Rubella sudah sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi

dengan melaksanakan vaksin Rubella. Dari sisi yang lain, dipersoalkannya pelaksanaan Vaksin Rubella ini disebabkan karena belum jelas ke-halal-

nya. Isu soal halal dan tidak halal vaksin Rubella menyebar secara cepat, sehingga sebagian besar umat Islam menjadi khawatir dan ragu untuk menvaksin anaknya

makai Fatwa MUI untuk masalah darurat," tegas KH Tengku, dalam komunikasi elektroniknya, Sabtu, 14/7/ 2018. KH Tengku, melanjutkan, "Padahal vaksinnya sama sekali belum diperiksa MUI. Bahkan Kemenkes tidak pernah mau memberi sampel untuk diperiksa. Dalam hal ini perlu diviralkan kebohongan Kemenkes agar anak umat Islam tidak dimasukkan vaksin haram. Allahu Akbar," ujar KH Tengku. Segendang sepenarian. Wakil Direktur LPPOM MUI Bidang Sertifikasi, Ir. Muti Arintawati, menyatakan hal sama. Menurut Muti, sampai saat ini belum ada perkembangan baru terkait status vaksin Rubella. Vaksin tersebut juga belum memiliki sertifikasi halal sesuai UU Jaminan Produk Halal. "Jaminan kehalalan produk sangat penting dalam memenuhi hak konsumen. Sampai saat ini produk vaksin yang sudah bersertifikat halal adalah vaksin meningitis dan vaksin flu,"

tegasnya. Sedangkan vaksin MR atau Rubella dan vaksin difteri belum. Rencananya mulai awal Agustus, akan digelar program vaksin tersebut. Untuk Balikpapan pencanangan program bakal dihelat di Pesantren Hidayatullah. Namun hal itu diingatkan Wasekjen MUI KH Tengku. "Beri tahu Hidayatullah bahwa vaksin itu haram menurut MUI. Belum halal. Diperiksa saja belum. Agar Hidayatullah tidak dipakai menghalalkan yang haram," tegasnya. Pihak Hidayatullah Balikpapan, Ustad Hamudi, saat dikonfirmasi digunakannya Pesantren Hidayatullah sebagai pencanangan program vaksin yang status kehalalannya belum jelas, enggan memberi komentar lebih jauh. Hamudi menyebut hal itu ranah DPP Hidayatullah Jakarta. "Benar pusatnya Hidayatullah di Balikpapan. Tapi soal masalah pencanangan tempat vaksin itu ranah DPP Hidayatullah Jakarta," katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Sekretaris Kota Balikpapan drg Dyah Muryani, mengkalim sepihak kehalalan vaksin Rubella. Menurutnya, Balikpapan akan menjadi lokasi pencanangan pemberian vaksin rubella oleh Presiden Joko Widodo. Seremonial acara direncanakan di Pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Lamaru, 30 km utara pusat kota. "Kita pilih Pesantren Hidayatullah untuk meyakinkan bahwa vaksin ini halal, sebab ada warga yang meragukan itu sehingga melarang anak-anaknya untuk divaksin," sebut drg Dyah, dikutip dari Antara. Terpisah, Founder Halal Corner, Aisha Maharani, terkejut atas klaim halal itu. Apalagi yang menyatakan seorang dokter gigi. "Fatwa halal ditentukan MUI bukan individu apalagi dokter gigi. Jangan sembarangan klaim halal tanpa bukti bisa kena pidana," ingatnya. (INT)

Soal Vaksin Rubella, MUI Kepri Imbau Umat Muslim Tak Ikut Imunisasi MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengimbau warga muslim Kepri tak ikut serta imunisasi campak-rubella. Imbauan ini dikeluarkan karena vaksin tersebut belum mendapat sertifikat halal dari MUI pusat. Dalam surat MUI Kepri yang beredar dengan nomor Ket-53/DP-P-V/VII/ 2018, imbauan itu ditujukan kepada Gubernur Kepri. Di

surat tersebut tertulis 30 Juli 2018. Dalam surat itu, MUI Kepri menyebutkan pengurus harian Dewan Pimpinan MUI Provinsi Kepri pada 28 Juli 2018 telah menggelar rapat di Batam terkait informasi imunisasi campak/MR. MUI Kepri menyampaikan empat pesan penting. Pertama, sampai saat ini vaksin campak/MR belum mendapat fatwa halal dari MUI pusat. Kedua, meminta

instansi terkait (Dinas Kesehatan) menunda penyuntikan vaksin tersebut sampai diterbitkannya sertifikat halal oleh LP-POM MUI Pusat. Ketiga, agar masyarakat muslim tidak ikut serta dalam proses penyuntikan vaksin campak/MR sampai adanya keputusan resmi dari LP-POM MUI Pusat. Keempat, meminta MUI pusat segera melakukan pembahasan terkait campak/MR bersama DPR RI,

Dari semua pro kontra tersebut, intinya adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI dan Majelis Ulama Indonesia, duduk bersama untuk menuntaskan halal atau haramnya vaksin Rubella tersebut. Sebab kalau ditilik semua argumentasi yang disampaikan, vaksin ini bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat serta melokalisasi virus Rubella dan Capak. Menjaga kesehatan masyarakat memang domainnya pemerintah sebagai pemangku kepentingan masyarakat di bidang kesehatan. Sementara kehalalan suatu produk yang disebarkan ke masyarakat juga menjadi domainnya LPPOM MUI. Artinya antara Pemerintah dan MUI samasama ingin menjaga masyarakat agar meningkat derajat kesehatannya, baik dari sisi kebaikan dari sudut pandang pemerintah juga dari perspektif keagamaan. (MH)

Korban Vaksin MR

MUI: Kemenkes Berbohong soal Kehalalan Vaksin PEMERINTAH kembali bakal menggelar vaksinasi massal MR. Tahun ini giliran luar Jawa termasuk Kaltim. Rencananya program ini dimulai Agustus-September 2018. Vaksin MR adalah kombinasi vaksin campak atau Measles (M) dan Rubella (R). Selama ini umat Muslim kebingungan dengan status Kehalalan vaksin tersebut. Sesuai UU Jaminan Produk Halal, setiap produk perlu dipastikan kehalalannya sebagai jaminan bagi kaum Muslim. Status itu ditentukan oleh Sertifikasi Halal MUI. Selama ini vaksin MR dipropagandakan sudah halal. Namun, fakta itu dibantah tegas oleh pihak MUI dan LPPOM MUI. Wasekjen MUI, KH Tengku Zulkarnain membantahnya. Menurutnya MUI justru belum pernah menerima sampel vaksin terkait, untuk diperiksa kehalalannya. "Kementerian Kesehatan berbohong masalah kehalalan vaksin. Selalu me-

dengan vaksin Rubella. Tidak sampai disitu, Majelis Ulama Indonesia di daerah ada yang kemudian mengharamkan pemberian vaksin Rubella bagi anak-anak. Kemudian meminta pihakpihak terkait untuk menunda pemberian vaksin, hingga jelas kehalalannya. Selain kehalalan, polemik pemberian vaksin Rubella juga terkait adanya korban jiwa, setelah menerima vaksin tersebut. Seperti diberikan, di Kota Balikpapan sudah ada dua korban meninggal dunia, dan sejumlah lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Di dunia maya, polemik pemberian vaksin Rubella juga tidak ketinggalan. Ada postingan yang menyebutkan anaknya sehat-sehat sajat setelah mendapatkan vaksin Rubella. Namun karena banyak informasi yang beredar, tidak sedikit kemudian orangtua menjadi khawatir untuk mengikutkan anaknya menerima vaksin Rubella.

Kementerian Kesehatan, serta instansi terkait dan menyampaikan hasil keputusan MUI di seluruh Indonesia untuk menjadi acuan dalam melakukan sosialisasi. Surat tersebut diteken Ketua MUI Kepri KH A Karim Ahmad dan Sekretaris H Edi Safrani. Sementara itu, Ketua I MUI Kepri Azhar Hasyim saat dimintai konfirmasi membenarkan beredarnya surat tersebut. (BBS)

Dua Meninggal, Sembilan Dirawat di Rumah Sakit VAKSIN MR yang mengundang kontroversi hebat di masyarakat, terus menelan korban. Setelah Niken yang lumpuh usah vaksinasi, korban tak juga berhenti. Sedikitnya, dua anak wafat dan sembilan lainnya dirawat di rumah sakit. Meski belum terbukti terkait vaksinasi, namun sebelum vaksin tidak dilakukan cek lab. Anak-anak yang menjadi korban pun sehat wal afiat. Namun, setelah disuntik tiba-tiba jatuh sakit, koma, bahkan merenggut nyawa. Iwa Kartiwa (46) dan Mimi Dahlia (40) sampai

kini masih saja shock lantaran putri semata wayangnya meninggal dunia setelah mendapatkan imunisasi rubella di sekolahnya. Bahkan, saat awak media mendatangi kediamannya yang berlokasi di Desa Leuwinutug RT 03/06, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, keduanya lebih memilih berdiam diri di dalam. "Orangtuanya masih shock, biar tenang dulu," ujar paman korban, Yudi Ariandi (39), belum lama ini, 23/8/2017. Iwa dan Kartiwa adalah orangtua dari korban bernama Guna Naziba Yasmin (11), pelajar kelas VI SD yang

meninggal usai vaksin. Seminggu setelah mendapat suntikan imunisasi rubella di sekolahnya SDN Sentul I, tiba tiba anak Naziba lumpuh. Ironinya, ia ditolak di empat rumah sakit. Pihak keluarga sempat mendatangi RS Insani, Annisa, Trimitra, RSUD Cikaret, tapi saat disampaikan Naziba lumpuh akibat vaksin, rumah sakit menolak. Korban diboyong ke Sentra Medika dan diterima. Tapi di sana ia menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum Naziba, korban yang meninggal menimpa bocah usia empat tahun. (BBS)

Menkes Ingatkan Keganasan Virus MR IMUNISASI Measles dan Rubella (MR) saat ini serentak dilangsungkan di beberapa kota di Indonesia. Namun, polemiknya masih bisa dirasakan. Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengingatkan lagi betapa ganas kedua jenis penyakit ini, sehingga memberi perlindungan (kekebalan spesifik) lewat vaksin sangat penting dilakukan. “Campak bisa berdampak hingga kematian. Masih banyak daerah di Indonesia yang melaporkan kasus Campak," tutur Menkes dikutip dari siaran pers Kemenkes RI, Kamis, 2 Agustus 2018. Data Kementerian Kesehatan selama tahun 2010-2017 mencatat se-

jumlah 27.834 kasus Campak dilaporkan. Tentu masih belum lekang dari ingatan kita bahwa beberapa waktu lalu terjadi kejadian luar biasa (KLB) di Suku Asmat Papua yang mengakibatkan ratusan anak meninggal akibat terserang Campak. Menurut Menkes, gejala Campak masih dapat jelas terlihat, misalnya mengalami demam tinggi, matanya merah dan timbul infeksi sehingga melekat dan tidak terbuka (kelopaknya) lagi. Anak itu dapat mengalami gangguan penglihatan bahkan menjadi buta bila selamat. Namun yang lebih ditakutkan adalah perburukan bahkan hingga kematian. Saat ini, terdapat satu

lagi penyakit yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat, yakni penyakit Rubella dan dampaknya luar biasa. Rubella adalah penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi anak dan dewasa muda yang rentan. Data Kementerian Kesehatan pada 2013-2017 mencatat sejumlah 31.449 kasus Rubella telah dilaporkan. Pada kesempatan tersebut pula, Menkes Nila Moeloek meluruskan anggapan salah di masyarakat yang menyatakan bahwa anak laki-laki tidak akan terinfeksi. Rubella bisa menyerang siapa saja dengan gejala yang tidak spesifik (tidak jelas). (BBS)

Di Medan 585.641 Anak Jadi Target Imunisasi MR WALI Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mencanangkan Kampanye Imunisasi Measles Rubela (MR) di Kota Medan, Rabu (1/ 8). Pencanangan dipusatkan di Sekolah Islam Terpadu Khairul Imam Jalan Suka Teguh, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor. Tujuan kampanye ini digelar untuk memutuskan transmisi penularan virus campak dan rubella yang ada di tengah masyarakat. Pelaksanaan Kampaye Imunisasi MR berlangsung mulai 1 sampai 31 Agustus mendatangdi seluruh sekolah yang ada di Kota Medan. Selain pelajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak (TK), pelajar SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan SMP sederajat. Pelaksanaan MR untuk Kota Medan di bulan Agustus ini

akan dilaksanakan di 2.230 sekolah. Selain Agustus, jelas Wali Kota, Kampanye Imunisasi MY juga akan dilaksanakan bulan September depan. Bulan Agustus, sasarannya seluruh siswa PAUD, TK, SD dan SMP sederajat. Sedangkan September depan, sasarannya anak di posyandu, lapasanak dan tempat di mana saja sasaran anak berada, kata Wali Kota. Menurut Wali kota, Kampanye MR merupakan gerakan nasional yang memerlukan dukungan semua pihak lintas sektoral, linta sprogram masyarakat secara keseluruhan. Karenanya, Wali kota menghimbau kepada smeua pihak agar dapat berperan aktif dalam mensukseskan Kampanye Imunisasi MR di Kota Medan sehingga

tercapai eleminasi campak dan pengendalian Rubella di Kota Medan. Atas dasar itulah Wali kota minta kepada seluruh camat. Ketua TP PKK Kecamatan, kepala sekolah, guru-guru serta kepala puskesmas seKota Medan untuk mendukung penuh dengan melakukan sosialisasi, pengerahan sasaran Kampanye Imunisasi MR serta pelaksanaan optimal di lapangan.Di samping itu membantu melakukan sweeping dibantu para kepala lingkungan. Bila perlu lakukan kunjungan rumah ke rumah di wilayahnya untuk menjamin smeua anak usia 9 bulan sampai 15 tahun di Kota Medan sudah mendapat Imunisasi MR, baik bagi balita yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, pesannya.

Selanjutnya kepada seluruh mitra seperti organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Pengurus Aisyiah dan Lions Club Indonesia, Wali kota juga minta dukungannya agar mensosialisasikan akan pentingnya Imunisasi MR kepada masyarakat. Termasuk, terlibat aktif dalam pelayanan Imunisasi MR berkoordinasi dengan puskesmas di wilayah tempat tinggal masing-masing. Marilah kita bulatkan tekad dan semangat membangun kualitas hidup masyarakat Kota Medan khususnya dan Indonesia umumnya dengan mensukseskan Kampanye Imunisasi MR di Kota Medan. Dengan demikian tidak ada lagi penyakit campak dan

rubella di Kota Medan maupun sleuruh Indonesia serta dunia , harapnya. Pencanangan Kampanye Imunisasi MR turut dihadiri anggota Komisi III DPR RI sekaligus Pembina Yayasan Khairul Imam Drs H Hasrul Azwar MM, Endah IP SKM Mkesmewakili Kementrian Kesehatan RI, unsur Forkopimda Kota Medan, Kadis Kesehatan Kota Medan Usma Polita, mtra organisasi dari IDAI Sumut, Lions Club Indonesia sert PPNI Kota Medan, serta Camat Medan Johor Ali Hanfiah.Sebelumnya Kadis Kesehatan Kota Medan Usma Polita dalam laporannya menjelaskan, sasaran Imunisasi MR adalah seluruh anak usia 9 bulan sampai di bawah 15 tahun. Untuk Agustus 2018, pemberian imunisasi untuk anak-anak di luar usia sekolah

akan dilaksanakan di 1,376 pos di seluruh Kota Medan, termasuk posyandu, polindes, poskesdes, puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Jumlah anak yang akan menjadi sasaran Imunisasi MR di Kota Medan sekitar 585.641 orang. Semoga Kampanye Imunisasi MR di Kota Medan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai target yang ditetapkan yakni> 95% dapat terwujud di Kota Medan, ungkap Usma. Pencanangan Kampanye Imunisasi MR ditandai dengan pelepasan balon yang dilakukanWali Kota. Setelah itu dilanjutkan dengan peninjauan ruangan yang digunakan untuk tempat melaksanakan Imunisasi MR. (VIN)


14

ANEKA

E D I S I 516 6 - 12 AGUSTUS 2018

SUMUT

Moratorium Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias Pekerjaan Rabat beton di gampong Kebon ireng.

Bersama Warga, Edi Putra Bangun Gampong Sukajadi Kebon Ireng LANGSA - Para pemuka masyarakat bersama perangkat desaserta anggota Tuhapheut saling mengawasi pembangunan rabat beton didepan sekolah Paud. Pembangunan rabat beton ini merupakan pekerjaan awal dari Kepala Desa (Keuchik) Edi Putra, setelah dilantik pada awal bulan Juli lalu. Bersama warga, Edi Putra membangun desa apalagi saat ini sedang musim hujan. Edi Putra berharap pembangunan

rabat beton ini bisa selesai sebelum musim penghujan datang sehingga kondisi jalan tidak becek. Edi menuturkan bahwa pekerjaan ini merupakan program Kepala Desa sebelumnya dan dananya dari alokasi dana desa Tahun Anggaran 2018. Dia berharap kerjasama ini akan menjadikan gampong Sukajadi Kebon Ireng lebih baik lagi. (YAN)

Bupati Taput Hadiri Rapat Rute Penerbangan SilangitKuala Lumpur TAPUT - Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M. Si bersama Direktur Badan Otorita Danau Toba (BODT), Tim Air Asia, Tim Pemasaran wisata dari Kuala Lumpur, Asisten Deputi Pemasaran Kementerian Republik Indonesia Sumarni, hadiri rapat launching penerbangan perdana Silangit-Kuala Lumpur dengan harga tiket perdana mulai dari Rp 116 ribu, dengan penerbangan perdana tanggal 28 Oktober 2018, di Ruang Rapat Bandara Internasional Silangit, Kamis (2/8). "Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengucapkan terimakasih kepada Air Asia yang

turut mewujudkan mimpi kami akan keberadaan Bandara Internasional Silangit. Kami akan fokus membenahi tempat tempat wisata, baik Perda yang mengatur perhotelan dan fasilitas lainnya," ujar Bupati mengakhiri. Tim pemasaran wisata dari Kuala Lumpur, tangal 13-17 Agustus tim promosi akan turun langsung mengambil gambar tempat tempat wisata di wilayah destinasi Danau Toba. Pertemuan dilanjutkan dengan diskusi hangat yang dipimpin langsung Tenaga Ahli Kementerian Pariwisata Robert Walchi. (PR)

Penghematan Biaya Perjalanan Dinas

Pemkab L.Batu Kerjasama Dengan PT Garuda RANTAUPRAPAT- Dalam rangka penekanan dan penghematan biaya perjalanan dinas daerah keluar kota bagi OPD yang menggunakan pesawat, Pemkab Labuhanbatu menjalin kemitraan dengan PT. Garuda Indonesia seusai acara audensi dalam acara Sosialisasi Corporate Account, Jum’at (3/8) pagi diruang rapat Bupati Labuhanbatu. Diacara itu, Plt Bupati H Andi Suhaimi Dalimunthe, ST, MT didampingi Sekdakab Ahmad Muflih menyebutkan, kerjasama ini merupakan bentuk kemitraan antara Pemkab Labuhanbatu dengan PT. Garuda Indonesia. Kedua pihak akan mendapat keuntungan. Bagi pemkab sendiri, keuntungan yang didapat dari perjanjian kemitraan ini nantinya, setiap pembelian tiket penerbangan garuda yang dilakukan oleh pegawai dan keluarga besar Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan mendapat diskon sebesar 10 persen. Dijelaskannya, dengan ada-

nya pemberian diskon tersebut akan menghemat anggaran biaya perjalanan dinas khususnya biaya tiket pesawat. Sedangkan, Kemas Nomanidar sebagai Manager Sales dan Service PT. Garuda Indonesia menjanjikan kepada Pemkab akan memberikan harga khusus dan memperoleh pembukuan cadangan yang diutamakan, jika dibutuhkan untuk laporan perjalan dinas. " PT. Garuda Indonesia membuat kode pada setiap tiket pesawat yang akan digunakan serta memberikan kemudahan counter chekin khusus favorit dengan gambar warna merah, sehingga memberi kenyamanan yang lebih bagi pihak Pemkab," ujarnya berpromosi. Disisi lain, Kemas memberitahukan, diskon berlaku dari golongan terendah di pemkab dan khusus bagi Bupati, Sekda, Asisten, Kepala OPD dan Kabag berlaku untuk seluruh keluarga, termasuk istri dan 3 orang anak dari ASN yang bersangkutan. (HH)

NISEL -Kepulauan Nias yang merupakan salah satu benteng (etalase) Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu daerah persiapan provinsi sebelum perhelatan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019. Hal ini dikemukakan Wakil Koordinator perencanaan dan pengkajian data Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP PKN), Drs Samolala Lase kepada wartawan melalui pesan Whatsapp, Rabu, (1/8). Sejak dideklarasikan pada tanggal 2 Februari 2009 lalu oleh para tokoh masyarakat dan tokoh agama se-kepulauan Nias di Gunungsitoli, Perjuangan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias telah mengalami berbagai tantangan dan peluang. Bahkan, Kunjungan dari unsur pemerintah pusat ke pulau Nias silih berganti antara lain melalui Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Tim DPD Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan telah membuahkan hasil yang luar biasa. dalam pembahasan rapat panitia kerja komisi II DPR RI maupun dalam rapat kerja dengan pemerintah pada tahun 2014 calon Daerah Otonomi Baru ( DOB) yang dibahas sebanyak 65 kali. Provinsi kepulauan Nias telah dinyatakan memenuhi syarat , namun pada sidang paripurna DPR RI tanggal 29 September 2014 "ditunda" pengambilan keputusan karena adanya kegaduhan situasi politik saat itu," papar Alumni Fisipol USU itu. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Jokowi-JK dikeluarkanlah kebijakan tentang "moratorium" pemekaran daerah

Drs. Samolala Lase hingga sekarang, dan programnya lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur termasuk meluncurkan dana desa. Menyikapi hal itu, pada tanggal 2 September 2017 lalu, para kepala daerah se kepulauan Nias sepakat melanjutkan gerakan perjuangan pemekaran dengan menyempurnakan kepengurusan Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias dengan ketua umum Mayjend TNI purn. Drs Christian Zebua, MM dan Ketua Harian Haogosokhi Hulu, SE,.MM (Wakil bupati Nias Utara), Sekretaris Umum Drs Firman Yanus Larosa, MAP (Sekda Nias) dan dilengkapi dengan unsur pengurus lainnya yang mencerminkan keterwakilan kelima Daerah kabupaten/kota. Sam Lase mengungkapkan, gerakan yang dilakukan oleh Ketua Umum BPP PKN tetap melibatkan semua lapisan masyarakat melalui sosialisasi , baik kepada masyarakat di kepulauan Nias maupun kepada komunitas masyarakat Nias yang berdomisili di seantero Nusantara. BPP PKN juga, sambungnya, telah melakukan audiensi di DPR RI pada bulan Februari dan Maret 2017 lalu dan kesimpulan dari hasil audensi tersebut kepulauan Nias telah memenuhi syarat dan layak jadi provinsi. "Hal ini juga sesuai hasil kajian akademis yang dilakukan oleh konsultan independen dari Jakarta tahun 2014. dan data tersebut sedang dilakukan pemutakhiran oleh konsultan yang sama sesuai MOU yang ditan-

datangani pada tanggal 7 Juni 2018 di sekretariat BPP PKN perwakilan Jakarta,"tuturnya. Disamping itu, pihak BPP PKN juga telah mengikuti penjelasan Mendagri Cahyo Kumolo tentang perkembangan tindak lanjut penanganan pemekaran calon DOB pada rapat kerja dengan komisi II DPR RI tanggal 24 Mei lalu, dimana dalam penjelasan Mendagri kala itu ada tiga hal yaitu pertama Kemendagri telah menerima usulan pemekaran daerah sebanyak 314. Kedua kemampuan keuangan negara masih terbatas dan ketiga moratorium pemekaran daerah belum dibuka sampai akhir tahun 2018. "Memang kita akui, cukup berat tantangan dan juga ada peluang. dan peluang itulah yang dilakukan oleh Ketua Umum BPP PKN untuk melakukan audiensi kepada Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI purn Ryamizard Ryacudu pada tanggal 29 Juni 2018. Saat audensi itu, Ketua Umum memaparkan bahwa Kepulauan Nias yang terdiri atas 132 pulau merupakan benteng pertahanan dan keamanan NKRI terhadap ancaman dari pihak asing yang dapat menyusupi faham terorisme dan faham radikalisme karena berbatasan dengan Samudera Hindia dan berhadapan langsung dengan pulau Nikobar dan pulau Andaman Negara India," tukasnya menirukan pernyataan Ketua Umum BPP PKN Christian Zebua. Selain itu, dalam UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 49 mengamanatkan bahwa pembentukan Daerah Provinsi/Kab/Kota dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis Nasional, dan berlaku bagi daerah yang memiliki pulau-pulau terluar, daerah perbatasan, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan kedaulatan NKRI (Top Down). "Rekomendasi pertimbangan itulah yang kita mohonkan agar diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan RI untuk calon

provinsi kepulauan Nias, sehingga dapat menambah keyakinan Presiden Joko Widodo dalam membuka moratorium pemekaran daerah,"tandasnya dengan penuh semangat. Sejalan dengan hal itu, lanjutnya, pihaknya juga terus memohon dan mendorong Kementerian Dalam Negeri supaya segera memproses penerbitan Peraturan Pemerintah tentang desain besar penataan daerah, sebab dalam PP tersebut tertuang mekanisme teknis pembentukan daerah otonomi baru yang lebih selektif dan aspiratif guna mewujudkan hakhak konstitusional daerah sebagaimana amanah pasal 18 UUD 1945. Upaya lain yang dilakukan oleh Ketua Umum BPP PKN untuk mewujudkan pembentukan Propinsi Kepulauan Nias itu, yakni dengan melakukan audiensi kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada tanggal 19 April 2014, dan audiensi kepada Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI purn Muldoko pada tanggal 13 Juli 2018. "Terkait anggaran dan pembiayaan sebagai konsekuensi atas pemekaran daerah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat kelegaan dalam menyusun APBN setelah penandatanganan HoA (head of agreement) antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport tanggal 12 Juli 2018 dimana nilai saham indonesia menjadi 51 persen dan secara nominal diprediksi sebesar US$ 113,8 milyard atau diperkirakan dalam rupiah sebesar 1.593,2 triliun. Kita berharap agar Ketua Umum BPP PKN dapat memunculkan lagi terobosan baru yang lebih tajam sebagai instrumen pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam menindak lanjuti pemekaran daerah,"pintanya seraya mengajak seluruh elemen masyarakat Kepulauan Nias untuk selalu berdoa sehingga Kepulauan Nias terbentuk menjadi satu Daerah Persiapan Provinsi sebelum Pemilu 2019. (HAL)

Pangdam I/BB Serahkan Reward Kepada Peraih Medali Porad Ke-VIII MEDAN - Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, S.I.P menyerahkan reward berupa uang pembinaan kepada para prajurit yang menjadi atlet peraih medali di PORAD (Pekan Olah Raga Angkatan Darat) VIII Tahun 2018, pada Selasa kemarin di Serambi Kehormatan Makodam I/BB, Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan. Pada kesempatan tersebut, Pangdam I/BB menyampaikan, setiap atlet peraih medali akan mendapat reward. Hasil yang telah dicapai pada Porad merupakan gambaran nyata dari hasil pembinaan dari berbagai cabang olahraga yang telah dilaksanakan selama ini. Keberhasilan hanya dapat diraih apabila memiliki jiwa dan semangat pantang menyerah serta pecahkan rekor terbaik saat perlombaan Porad VIII Tahun 2018. Reward diserahkan dalam bentuk uang, piagam dan penghargaan ini sebagai realisasi

Pangdam I/BB Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, S.I.P didampingi Kasdam I/BB Brigjen TNI Hassanudin, S.I.P. foto bersama para kontingen Porad Kodam I/BB dari janjinya terhadap Kontingen Porad VIII Tahun 2018. Untuk peraih medali emas diberikan uang pembinaan sebesar Rp10 juta. Sedangkan medali perak mendapat Rp7,5 juta, dan medali perunggu Rp 5 juta. Dengan ini, diharapkan kepada para atlet yang belum meraih prestasi jangan berkecil hati, masih banyak kesempatan untuk meraih prestasi dengan terus berlatih dan berlatih, ujar Pangdam.

Adapun atlet kontingen Kodam I/BB di Porad VIII Tahun 2018 yang meraih emas, perak, dan perunggu, yaitu Serda Leonardo Davinci Gultom dari Yonarhanudse 11/WBY (emas cabor karate dan Best of The Best) dengan total uang pembinaan Rp 20 juta. Praka Janes Siregar dari Yonif Raider Khusus 136/Tuah Sakti (emas cabor tinju). Praka KS Marpaung dari Yonif Raider Khusus 136/TS (perak cabor karate). Serda Tan Sri Simamora

dari Yonif 126/KC (perak cabor lompat jauh) dan delapan prajurit lainnya yang menyumbangkan medali perunggu. Selain ini, masih ada prestasi lain yang membanggakan Kodam I/BB, yakni dari cabor lari 10 K yang tidak dipertandingkan dalam Porad VIII Tahun 2018, yaitu : Praka Udin Akbar dari Yonarhanud 11/WBY sebagai juara pertama kategori umum dan Pratu Welman dari Yonif 121/MK sebagai Juara kedua kategori TNI-Polri. Keduanya juga mendapat uang pembinaan masing-masing Rp10 Juta dan Rp7,5 Juta. Hadir dalam acara tersebut Kasdam I/BB, Irdam I/BB, Para Danrem Jajaran Kodam I/BB, Danrindam I/BB selaku Komandan Kontingen, Para Staf Ahli Dan Staf Khusus Pangdam I/BB, Para Asisten Kasdam I/BB, Dandim 0201/BS, Danbrigif 7/RR, Para Kabalakdam I/BB serta L.O TNI AL dan L.O TNI AU. (REL)

Api Obor Asian Games Disambut Meriah di Tebing Tinggi TEBING TINGGI - Perjalanan api obor Asian Games 2018 yang tiba di Kota Tebing Tinggi, Selasa (31/7) petang sekitar pukul 19.00 WIB disambut meriah dengan tari persembahan yang dibawakan tim kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta atraksi Drumband dan Pencak Silat dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi. Memasuki Kota Tebing Tinggi, iring-iringan kenderaan pembawa Api Obor Asian Games yang sebelumnya juga melintas di Kabupaten Serdang Bedagai, dimulai ketika memasuki gerbang kota tepatnya di Jalan KL Yos Sudarso diarak menuju Jalan

Sudirman, lalu konvoi ke Jalan Suprapto dan selanjutnya ke Lapangan Merdeka di Jalan Sutomo dan disambut langsung Walikota Tebing Tinggi Ir.H Umar Zunaidi Hasibuan MM Dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Ir.H Oki Doni Siregar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Di Anjungan Sri Mersing Lapangan Merdeka Kota Tebing Tinggi, acara seremonial penyambutan khusus Api Obor Asian Games ke 18 yang dibawa Ketua Tim Sabar Simanjorang bersama Ketua KONI Sumut John Ismadi Lubis dan Kadis Pora Sumut H Baharudin Siagian dilakukan berupa Tari Persem-

bahan dan atraksi Pencak Silat yang dibawakan pesilat dari Pengcab IPSI Tebingtinggi serta atraksi Tim marching band dan Paduan Suara Pemko Tebing Tinggi. Selanjutnya Tim Pembawa Api Obor Asian Games melanjutkan perjalanan ke Kota Pematang Siantar dan Parapat, Danau Toba, Kabupaten Simalungun. Walikota Tebing Tinggi Ir.H .Umar Zunaidi Hasibuan MM mengucapkan terimakasih kepada Panitia Besar Asian Games 2018 yang telah menyinggahkan api obor Asian Games ke Kota Tebing Tinggi. “Terimakasih kami kepada panitia besar Asean Games, atas na-

ma pemerintah kota Tebing Tinggi dan seluruh jajaran serta forum pimpinan daerah dan seluruh komponen masyarakat yang hadir untuk menunjukkan bahwa orang Tebing Tinggi cinta dan mau untuk membela olahraga bangsanya dan meningkatkan semangat kinerja masyarakatnya Semangat Asian Games ini akan kami gunakan untuk membakar semangat kemauan dari masyarakat untuk cinta olahraga, akan kami jadikan untuk semangat friendly persahabatan untuk kita semua membangun Indonesia yang lebih kokoh, ini adalah bagian yang paling kami syukuri. (RS)


15 E D I S I 516 6 - 12 AGUSTUS 2018

Walikota Canangankan Introduksi Measles Rubella TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan diwakili Asisten Umum H.Kamlan Mursyid, lakukan pencanangan introduksi imunisasi Measles Rubella (MR), Rabu (1/8) di Anjungan Sri Mersing, yang dihadiri pimpinan OPD dan Kapus dan para petugas kesehatan Tebing Tinggi. Sambutan Walikota yang dibacakan H.Kamlan Mursyid menyampaikan Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai eleminasi penyakit campak dan pengendalian penyakit rubella/kecacatan, disebabkan infeksi rubella saat kehamilan tahun 2020. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut dengan melaksanakan kampanye imunisasi massal dan introduksi imunisasi campak dan rubella. Dikatakan imunisasi massal MR ini bertujuan untuk memutus transmisi penularan virus campak dan rubella yang ada di masyarakat. Di Indonesia ada 32 juta anak usia 9 bulan sampai 15 tahun yang menjadi sasaran pelaksanaan disemua provinsi kecuali pulau Jawa yang telah melaksanakan tahun 2017 dengan capaian 95

persen. Saya berharap kepada Kadis Pendidikan dan Ka Kamenag kiranya ikut berperanserta dalam mensukseskan program ini sehingga sampai sasaran secara optimal menimal 95 persen Diharapkan pula peran PKK, Tomas, Toga, pengasuh pondok pesantren sangat diharapkan memberikan penyuluhan agar masyarakat dapat menerima unformasi in dan semua dilakukan secara gratis. Selain diharapkan pula organisasi profesi IDAI, IDI, IBI, PPNI dan PERS ikut mengambil peran sesuai dengan perannya menyebar luaskan informasi ini ditengah masyarakat. Sebelumnya Kadis Kesehatan dr.H.Nanang Fitra Aulia Sp.PK dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama bulan Agustus sampai akhir September dan di Tebing Tinggi menjadi sasaran 51 ribu anak. Pencanangan ditandai dengan penyuntikan secara simbolis terhadap 10 orang anak yang dilakukan dr.Sonda Sari dari Dinkes Provsu dan Kadis Kes.dr.H.Nanang Fitra Aulia Sp.PK, Direktur RSKP dr.Yonhly B.Dachban dan para dr puskesmas. (RS)

Lima Komisioner KIP Kota Langsa Periode 2018-2023 Dilantik

Pelantikan komisioner KIP Kota Langsa. LANGSA - Lima komisioner KIP Kota Langsa priode 2018 - 2023, Selasa pekan lalu di lantik di Aula Setdako Langsa. Kelima komisioner KIP yang dilantik yaitu Ridwan ST, T Faisal SH, Syukri ST, Maezuki dan Samsul Bahri. Pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan oleh Wakil Walikota Langsa Dr H.Marzuki Hamid.MM. Dalam acara pelantikan tersebut tampak hadir Ketua DPRK Langsa, Burshanysah SH, Dandim 0104/Atim, Letkol Inf M Iqbal Lubis, Kapolres Lang-

sa, AKBP Satya Yudha Prakasa SIK, Komioner KIP Aceh, Agusni AH SE, serta undangan lainya. Wakil Walikota Langsa, dalam kesempatan itu, mengucapkan selamat bertugas kepada Komisioner KIP yang baru saja dilantik. Pihaknya berharap Komisioner KIP Langsa ini dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Usai pelantikan kelima Komisioner KIP menyampaikan Fakta Integritas yang dibacakan oleh Syukri ST. (YS)

Sungai Sei Sikambing Meluap MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi meninjau Sungai Sei Sikambing yang meluap, Senin (30/7) sekitar pukul 02.00 WIB. Luapan yang terjadi akibat tingginya intensitas hujan mulai sejak Minggu (29/7) petang hingga malam hari menyebabkan sungai tak mampu lagi menampung debit air. Tak pelak kondisi itu menyebabkan rumah dan sejumlah ruas jalan yang ada di sekitarnya tergenang air. Meluapnya Sungai Sei Sikambing akibat sudah lama tidak dinormalisasi sehingga sungai mengalami pendangkalan dan penyempitan. Selain maraknya pembangunan di bantaran sungai, perilaku masyarakat yang masih suka membuang sampah ke sungai ikut memicu terjadinya pendangkalan. Dengan demikian setiap kali hujan deras turun, Sungai Sei Sikambing acap kali meluap yang berdampak terganggunya aktifitas warga. Didampingi Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan HM Husni dan Camat Medan Petisah Parlindungan, Wali

Kota langsung turun untuk melihat kondisi Sungai Sei Sikambing di tengah hujan yang masih belum reda. Meski sudah memasuki Senin dinihari namun sungai masih meluap dan menggenangi jalanan, hanya saja ketinggian air sudah jauh berkurang. Sejumlah arahan pun diberikan Wali Kota kepada Kadis Kebersihan dan Pertamanan serta Camat Medan Petisah untuk segera ditindaklanjuti. Usai melakukan peninjauan, Wali Kota selanjutnya menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum segera berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II untuk secepatnya menormalisasi Sungai Sei Sikambing. Walaupun memiliki peralatan namun kita tidak bisa menormalisasi Sungai Sei Sikambing, sebab itu domaim atau wewenang pihak BWS. Itu sebabnya tengah dipersiapkan MoU antara BWS, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemko Medan untuk melakukan normalisasi sungai guna mengatasi banjir yang terjadi di Kota Medan. (VIN)

SUMUT

ANEKA

Bupati-Dirjendbud Tandatangani MoU Platform Indonesiana TAPUT - Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M. Si bersama Dr. Hilmar Farid Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI tandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Platform Indonesiana di Kabupaten Tapanuli Utara, bertempat di Rumah Dinas Bupati, Tarutung pekanlalu. “Semoga dengan adanya Nota kesepahaman ini akan mampu melestarikan budaya tenun ulos dan terutama mempercepat peningkatan taraf hidup para penenun di Tapanuli Utara,” awal sambutan Bupati Taput. Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkab Tapa-

BUPATI Tapanuli Utara Drs.Nikson Nababan,M.si bersama Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI Tandatangani Nota Kesepahaman nuli Utara melalui Dekranasda telah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan ulos agar mudah diterima masyarakat luas. “Semoga upaya ini tetap didukung oleh Kemendikbud dan kami berharap semoga suatu saat nanti akan terwujud adanya museum ulos

di Tapanuli Utara,” ucap Bupati mengakhiri sambutannya. Dalam sambutan Dirjend Kebudayaan menyambut baik keperdulian Bupati Tapanuli Utara bersama Ketua Dekranasda dalam mempertahankan tradisi lokal untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan juga menjelaskan bahwa Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kerjasama konkrit antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah melalui Program Indonesiana. “Ini adalah upaya untuk

memunculkan kembali jati diri Bangsa Indonesia sehingga mampu berdikari dan berdaulat. Saya berterima kasih atas adanya inisiatif Pemkab Tapanuli Utara dan Ketua Dekranasda sehingga tujuan kita tersebut akan lebih gampang tercapai dan kami akan berupaya maksimal untuk mendukung segala bentuk upaya pengembangan tenun ulos Tapanuli Utara,” akhir sambutan Dirjend Dr. Hilmar Farid. Selanjutnya, Bupati bersama Dirjend Kebudayaan menandatangani Nota Kesepahaman yang disaksikan Ketua Dekranasda Satika Simamora, Direktur Kebudayaan dan Tradisi Kemendikbud Nono Adya S, Kapolres Taput Horas M. Silaen, Dandim 0210/TU Rico Siagian dan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah serta para pelaku Indonesiana. (PR)

Teknik Elektro ITM Jadikan SDM Kelistrikan Kompeten MEDAN - Aktivitas kehidupan manusia modern tak terlepas dari kebutuhan akan energi listrik. Energi listrik ternyata telah menjadi kebutuhan utama. Bahkan tingkat kemakmuran suatu negara bisa dilihat dari keberadaan dan kelengkapan infrastruktur penerangan listrik dan juga dari jumlah pemakaian energi listriknya. Kepala Biro Humas ITM H M Vivahmi, SH MSi mengatakan, seiring dengan perkembangan kurikulum dan kebutuhan masyarakat dan industri maka jurusan teknik elektro maka ITM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkulihan bidang mikrokontroler dan mikroprosesor. Dengan demikian maha-

siswa dapat mengembangkan kemampuan selain arus kuat, sehingga nantinya setelah lulus dapat membantu masyarakat dalam membuat alat-alat kontrol yang sederhana,” katanya kemarin di kampus tersebut Jalan Gedung Arca Medan. Menurutnya, agar kesinambungan pasokan listrik tetap handal diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Kemampuan SDM tersebut sangat mendukung supaya energi listrik tetap sampai dan dikomsumsi masyarakat. Dalam operasional pemeliharaan dan penggunaan alat-alat kelistrikan, secanggih apapun alat yang digunakan namun SDM tidak siap, maka alat kelistrikan tersebut tak banyak

manfaatnya malah tak bisa digunakan. “Karena itu sebagai lembaga pendidikan tinggi ITM akan mempersiapkan mahasiswa untuk bisa mengisi lapangan kerja di bidang kelistrikan. Kemampuan generasi muda akan diterpah di Jurusan Teknik Elektro ITM,” jelas Vivahmi yang juga Kabiro Badum ini. Lebih lanjut disebutkannya, upaya mempersiapkan SDM handal di bidang kelistrikan maka jurusan teknik elektro melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Sehingga diharapkan para mahasiswa bisa langsung memahami dan meningkatkan kemampuan sehingga ketika bekerja dan terjun ke lapangan kompetensinya tak diragukan lagi.

Sebagai contoh, ITM telah mengirim mahasiswa teknik elektro untuk melaksanakan peraktek kerja ke University Malaysia Perlis. “Perlu diingat, kesuksesan sejati tidak diukur dari materi, jabatan dan kekuasaan yang diperoleh tetapi dari manfaat yang kita berikan kepada orang lain,” ujarnya. Dia mengakui bahwa dalam era ini segala yang diinginkan hanya dapat diperoleh dengan kualitas kemampuan intelektual tinggi serta niat dan kerja keras. Selain itu, dalam berkompetisi tidak hanya mengandalkan kemampuan intelektual, tapi juga dibutuhkan kecerdasan emosi dan kecerdasan spritual. Saat ini ITM berusaha mempersiapkan tenaga-

tenaga handal yang sesuai dengan kebutuhan industri yang berskala nasional maupun internasional. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak industri dan perguruan tinggi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sehingga diharapkan lulusan berkualitas memahami dan menganalisis perkembangan ilmu teknologi khususnya elektrikal secara ilmiah dan berorientasi akan kebutuhan pasar kerja, mampu menyelesaikan masalah teknologi. Selain itu juga mempersiapkan lulusan yang profesional dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendirin(wirausaha) sebagai tuntutan era revolusi 4.0 sekarang ini. (FER)

Dana BOS Triwulan I Cair Kepala Sekolah di Nisel Akhirnya Bisa Membayar Hutang NISEL - Setelah diberitakan, karena tak kunjung dicairkan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) khusus Triwulan I untuk tingkat SD dan SMP seKabupaten Nisel, akhirnya dicairkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan. Sejumlah Kepala Sekolah yang namanya diminta tidak ditulis kepada wartawan, Rabu (1/8) mengakui jika dana BOS Triwulan I sudah bisa ditarik dari rekening sekolah. "Sudah ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten kalau dana

BOS Triwulan I bisa dicairkan. Kami sedikit lega karena bisa mencicil untuk membayarkan honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan utang /bon ke pihak lain yang berhubungan dengan hutang biaya operasional sekolah,"pungkas mereka. Diberitakan sebelumnya, dana BOS Triwulan I, II bahkan memasuki Triwulan III tingkat SD dan SMP seKabupaten Nisel sampai akhir Juli kemarin tak kunjung cair. Kadis Pendidikan Nisel, Nurhayati Telaumbanua saat dikonfirmasi terkait hal itu sebelumnya beralasan

belum cairnya dana BOS itu lantaran anggaran dana BOS tahun ini harus masuk ke struktur APBD. Pihaknya tidak berani mencairkan anggaran tersebut sebelum ada pengesahan dari pihak DPRD Nisel dan Provinsi. "sebab, bisa jadi masalah nantinya," kata Nurhayati sebelumnya. Sementara, Kadisdik Nisel Nurhayati Telaumbanua saat dihubungi melalui selulernya, Rabu (1/8) terkait informasi kalau sudah ada pencairan dana BOS, membenarkan informasi tersebut " Ya benar kalau dana BOS Triwulan I sudah bisa

dicairkan. Sejak 2 hari yang lalu sudah bisa ditarik," pungkasnya. Masih kata dia, untuk penarikan Triwulan II menunggu selesainya pertanggungjawaban penggunaan dana Triwulan I oleh masing-masing sekolah. Terpisah, Ketua DPRD Nisel, Sidi Adil Harita saat dihubungi lewat sambungan telepon, Rabu, (1/8) terkait belum adanya pencairan dana BOS hingga akhir bulan Juli kemarin karena alasan belum ada pengesahan dari DPRD Nisel, mengatakan, jika sampai saat ini belum ada

surat resmi dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan tentang pembahasan dana BOS itu masuk ke pihaknya. "Kalau sudah ada surat resmi dari Pemerintah Daerah terkait pembahasan dana dimaksud pasti kita akan lakukan pembahasan secepatnya. apalagi kalau sudah menyangkut kepentingan masyarakat banyak. jadi hingga saat ini belum ada surat resmi dari pihak Pemerintah Daerah menyangkut pembahasan dana BOS tersebut untuk dibahas dan disahkan oleh DPRD Nisel," ujarnya. (HAL)

Walikota Buka Dialog Kerukunan Lintas Agama

Wali Kota Peringati Hari Lansia Tingkat Kota Medan

MEDAN - Keragaman suku, budaya, ras dan agama menjadikan Kota Medan sebagai kota majemuk. Karena kemajemukan tersebut sebagai warga kota yang baik seharusnya memiliki sikap bertoleransi, tidak saling menjatuhkan dan guru sebagai pendidik berkewajiban menjadi agen sosialisasi kepada generasi muda untuk mempertahankan solidaritas etnis yang ada di Kota Medan. Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Drs. H.T. Dzulmi Eldin, S. M.Si dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan Drs. H. Musaddad saat membuka acara yang bertajuk Dialog Kerukunan Lintas Agama dengan Guru Guru Agama Kota Medan Tahun 2018 di Madani Hotel Medan, Selasa (31/7). Perhelatan ini resmi dibuka Walikota ini merupakan program tahu-

MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi berharap agar para lanjut usia (lansia) dapat terus diberdayakan dalam setiap gerak pembangunan dengan memperhatikan fungsi-fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman yang dimiliki individu lansia. Dengan demikian di usia yang menjelang senja, mereka masih dapat berkarya di lingkungan masyarakat. Harapan ini disampaikan Wali Kota diwakili Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis ketika menghadiri Hari Lansia Tingkat Kota Medan 2018 di Gedung Dharma Wanita Jalan Rotan Medan, Selasa (31/7). Acara ini diikuti ratusan lansia dari seluruh kecamatan di Kota Medan. Dikatakan Wali Kota,

nan FKUB demi menjaga kerukunan umat beragama di kota Medan. Dikatakan Aspem, bahwa guru-guru agama ini adalah pewaris nabi, seharusnya dapat menjadi tauladan khususnya didalam kerukunan. "Melalui dialogdialog seperti inilah kita dapat membangun kota yang aman dan nyaman”. Kata Musaddad. Musaddad menambahkan, kegiatan ini penting mengingat Medan merupakan kota besar yang sangat majemuk. Dan, para guru agama dapat berperan melakukan penguatan nilai-nilai keagamaan serta sebagai ujung tombak dalam merawat juga menjaga kekondusifan kerukunan antarumat beragama di Kota ini. Musaddad juga mengajak para guru agar dapat menanamkan dan menyuburkan nilai-nilai kebersamaan. (VIN)

peran masyarakat sangat diperlukan guna mewujudkan dan memberi kesempatan maupun peran kepada kaum lansia. Walaupun diakuinya di tengah masyarakat banyak sekali para lansia yang sangat produktif dan potensial maupun non potensial. “Tentunya upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya para lansia yang ada di Kota Medan akan terus diarahkan agar mereka dapat terus diberdayakan dalam setiap gerak pembangunan,” kata Sekda membacakan sambutan tertulis Wali kota. Untuk itulah melalui momen peringatan Hari Lansia ini, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat agar membantu menciptakan suasana yang mendukung terjadinya perubahan dan perilaku

lansia supaya tetap sehat dan produktif melalui promosi kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Dihadapan Drs Sabdin Harahap MPd mewakili Ketua Lembaga Lansia Kota Medan Drs, Kabag Sospen Setda Kota Medan Ahmad Raja Nasution, sejumlah pimpinan OPD, pengurus TP PKK Kota Medan serta para lansia, Wali Kota berharap agar jajaran Pemko Medan dan seluruh komponen masyarakat dapat menghadirkan good society sehingga Kota Medan memiliki peradaban yang mulia dan semua dapat memaknai lebih mendalam untuk bisa mencintai para lansia. Sementara itu menuru Ahmad Raja, peringatan Hari Lansia kali ini mengusung tema, “Lansia Sejahtera Masyarakat Bahagia”. (VIN)


E D I S I 516 6 - 12 AGUSTUS 2018

HALAMAN 16

#2019GantiPresiden Dilarang

Fahri: Itu Bukan Tugas MUI JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah merespons pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang masuk ke ranah politik, dengan melarang gerakan tagar #2019GantiPresiden di Jawa Barat. Ia menilai, itu bukan tugas MUI. "Saya enggak percaya itu secara kelembagaan berani diambil. Dan, bukan itu tugasnya Majelis Ulama. Tugas ulama itu menjaga agama pada dasarnya, ngapain masuk politik," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat 3 Agustus 2018. Ia menegaskan, gerakan tersebut merupakan gerakan rakyat, sehingga tak bisa dilarang. Sebab, mengutarakan aspirasi

dianggap legal. "Beraspirasi menolak pimpinan itu legal, meskipun itu belum tentu persis jadi kenyataan. Tetapi, kalau orang kampanye dukung pemerintah boleh. Masa, kampanye tidak dukung pemerintah tak boleh. Jadi dibikin rileks, santai, anggap normal," kata Fahri. Menurutnya, setiap narasi jelang Pemilu Presiden pasti akan ada pro kontra. Ketika tak setuju dengan satu pendapat, maka keluarkan pendapat lain, misalnya dengan membuat gerakan. "Jangan berpretensi untuk larang sana, larang sini. Mengganti pimpinan dalam demorkasi itu legal. Enggak ada yang terlarang.

Orde Baru dulu kita enggak boleh ngomong gitu, mati kita. Sekarang kan bebas kita, mau ganti siapa saja boleh," kata Fahri. Fahri menilai, dialektika sebagai hal yang biasa. Seharusnya, justru menchallenge agar Joko Widodo tampil dan jangan menggunakan kelembagaan tertentu sebagai alat kekuasaan politik. "Nanti, kalau sebelah sini dia bilang berpolitik, sebelah sana enggak berpolitik, ya itulah kacau, tahan diri saja, ini biasa kok, dialektika. Justru, menchallenge ini jagoannya, Pak Jokowi tampil dong, jangan ngerumun mulu, pakai alat kekuasaan, datang berdebat, bikin gerakan," kata Fahri. (INT)

Jokowi Jangan Pilih Timses Yang Asbun JAKARTA - Mantan tim pemenangan JokowiJusuf Kalla, Yuddy Crisnandi menyarankan agar capres petahana Joko Widodo betul-betul selektif memilih orang untuk dijadikan sebagai tim sukses yang tidak asal ngomong. "Mereka (timses) harus memiliki narasi cerdas, karena publik sudah cerdas untuk mengkonfirmasi keberhasilan mana yang

asli dan mana yang palsu alias hoaks," kata Yuddy saat peluncuran buku memoar perjalanan politiknya saat menjadi tim pemenangan Jokowi-JK di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/8). Oleh karenanya, sambung Yuddy, dibutuhkan orang yang memiliki komunikasi baik dan tangguh, bukan

tahun," kata Jokowi dalam sambutannya. Dia mengingatkan, perbedaan adalah anugerah yang diberikan Allah. Persatuan dan kerukunan, lanjutnya, adalah aset besar yang dimiliki bangsa Indonesia selain sumber daya alamnya. Maka Jokowi mengimbau agar seluruh elemen masyarakat dan umat muslim, untuk bisa menjaga ukhuwah Islamiah, ukhuwah wathoniah. Karena Indonesia adalah negara besar, beragam suku dan agama, budaya, bahasa, adat istiadatnya. Indonesia juga kini memasuki tahun pemilu. Di mana akan digelar pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak. Bahkan, pendaftaran calon presiden dan wakil sudah mulai dibuka pada 4-10 Agustus 2018 ini. Meski masyarakat berbeda dalam pilihannya, ia berharap tidak ada yang

JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Moh Nizar Zahro mengkritisi perlakuan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap berbagai perusahaan BUMN. Dia bahkan mengibaratkan perusahaan pelat merah di era Presiden Ketujuh RI tak ubahnya seperti odong-odong. "Semenjak kepemimpinan Presiden Jokowi, kinerja BUMN tak ubahnya seperti odong-odong. BUMN dipaksa melayani ambisi Jokowi. Beban yang diangkut melebihi daya mesin yang dimiliki. Terlalu

berat. Wajar jika BUMN jalannya tertatih-tatih," kata Nizar dalam siaran pers, Senin (30/7). Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR itu bahkan menyebut sejumlah BUMN menuju kebangkrutan. Misalnya, PLN memiliki tugas menyukseskan proyek listrik 35 ribu megawatt. Meskipun proyek meleset jauh dari target, namun tetap saja membebani PLN. Pada kuartal I tahun 2018, katanya, PLN mengalami kerugian sebesar Rp 6,49 triliun. Ada kenaikan beban usaha sebesar Rp 10 triliun menjadi Rp 70,35 triliun dari sebelumnya Rp 60,63 triliun. Kondisi Pertamina tak ubahnya dengan PLN, karena diperintah untuk member-

lakukan BBM 1 harga di seluruh Indonesia. Padahal ada jarak ada harga. "Tapi pemerintah tidak mau tahu dan tidak peduli atas kesulitan dana yang dialami oleh Pertamina. Akibat penugasan tersebut, per 30 Juni 2017 kerugian Pertamina sudah mencapai Rp 12 triliun, termasuk kerugian atas penjualan premium," ungkap Nizar. Ketua umum organisasi sayap Partai Gerindra, SATRIA (Satuan Relawan Indonesia Raya) ini juga menyoroti kondisi Garuda Indonesia. Maskapai penerbangan pelat merah itu dipaksa memesan 90 unit pesawat dengan nilai mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 266 triliun

(kurs waktu itu Rp 13.300 per dollar AS). "Angka ini merupakan rekor pembelian pesawat terbesar. Nyatanya, pembelian tersebut membebani keuangan Garuda. Utang Garuda hingga September 2017 melonjak Rp 11,6 triliun. Pada 2017, Garuda juga mengalami kerugian Rp 3,07 triliun," sebutnya. Kondisi yang tidak jauh berbeda menurutnya juga dialami oleh BUMN perbankan hingga konstruksi yang dipaksa menggenjot pembangunan infrastruktur. Padahal, katanya, proyek-proyek era Jokowi adalah bentuk ambisi yang tidak mengukur diri. Di luar batas kemampuan BUMN. Akhirnya BUMN harus berdarah-darah. (INT)

justru dipilih orang-orang yang hanya bisa melakukan propaganda. Selain itu, Yuddy juga mengingatkan Jokowi tidak memilih orang yang sekedar hanya bisa mengkampanyekan kehebatan capresnya dan asal bunyi alias asbun. "Tetapi juru kampanye yang bisa meyakinkan dengan data-data yang ada capaian kinerja yang sudah dilakukan oleh Jokowi," pungkas Yuddy. (INT)

Jokowi: Jangan karena Pilpres Kita Tidak Rukun JAKARTA - Zikir akbar dan doa untuk bangsa digelar di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu malam 1 Agustus 2018. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut hadir. Penyelenggaraan tahun ini adalah yang kedua kalinya setelah 2017 lalu. Presiden Jokowi menjamin zikir seperti ini akan dirutinkan setiap tanggal 1 Agustus. Hal ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, atas berbagai nikmat yang diberikan untuk Bangsa Indonesia. "Menjelang 73 tahun kita merdeka, mensyukuri rahmat Allah yang diberikan kepada kita yaitu rahmat kemerdekaan. Karena kita sering lupa mensyukuri ini, bahwa kita 100 tahun dijajah, perang, kemudian atas rahmat Allah kepada bangsa Indonesia kita sekarang sudah merdeka kurang lebih 73

Nizar: BUMN Sekarang Seperti Odong-odong

Pipa Pertamina Patah Indonesia Bisa Tuntut Pemilik Kapal

bermusuhan, saling ejek dan mengorbankan persaudaraan. "Persaudaraan inilah yang harus terus kita jaga. Jangan sampai karena pilihan bupati karena pilihan walikota, karena pilihan gubernur, karena pilihan presiden, kita menjadi tidak rukun. Ini keliru, ini salah besar," kata Jokowi. Bahwa pesta demokrasi pemilu itu, lanjut mantan Gubernur DKI itu adalah rutinitas yang dijalankan dalam lima tahun sekali. Sehingga, menurutnya, tidak patut untuk membuat kita terpecah. "Jangan sampai sekali lagi itu terjadi, dan biaya sosialnya, biaya ekonominya akan sangat besar sekali apabila kita terusterusan tidak saling sapa, saling menjelekkan, saling mencemooh di antara kita karena sekali lagi bangsa ini adalah bangsa besar," tutur Jokowi. (INT)

JAKARTA - Kasus pecahnya pipa Pertamina di Balikpapan yang diduga tersangkut jangkar kapal MV Ever Judger, berbendera Panama, menjadi pembelajaran penting akan pemahaman UU dan regulasi mengenai kemaritiman. Pakar Kelautan dan Hukum Kemaritiman Dr Win Pudji Pamularso menjelaskan pemerintah bisa meminta pertangungjawaban dari pihak yang diduga. Menurutnya dalam pelayaran ada doktrin-doktrin yang berlaku jika terjadi kecelakaan kapal. Seperti doktrin pertanggungan pidana langsung, kedua adalah doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti. Ketiga adalah doktrin pertanggungjawab korporasi berdasarkan UU. "UU kita sudah jelas. Nahkoda pasti tahu karena ketika lego jangkar pasti ada pandu. Lego jangkarnya dimana, nah ini kan melakukan kesalahan, de-

ngan menurunkan jangkar sampai 1 segel," jelas Win dalam acara diskusi bertajuk "Penyelesaian Terhadap Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Kemaritiman di Indonesia" di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (2/8). Win menambahkan secara internasional ketentuan dalam bernavigasi harus mengikuti IMO Convention yaitu The International Regulations for Preventing Collision at Sea 1972. Nakhoda juga harus memiliki kecakapan sesuai ISM-Code atau The International Safety Management Code yang merupakan standar Internasional keselamatan operasional kapal dan pencegahan pencemaran laut. Menurutnya ketidakcakapan nakhoda sebagai pemimpin kapal sekaligus mewakili korporasinya dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang se-

mestinya dapat dihindari. Dalam asumsinya nakoda kapal the Large Tanker kapal tidak sepenuhnya mengikuti petunjuk Pandu soal lego jangkar menjelang kapal berlabuh. Harusnya jangkar diturunkan sampai dengan 1 meter di atas permukaan laut. Namun jangkar diturukan satu segel di dalam air. Satu segel sama dengan 27,5 meter. Sementara kedalaman pipa 23 meter. "Ya sudah pasti nyangkut, sekuat apapun pipa, kalau terseret massa kapal yang berbobot hingga 80 ribu ton pasti rusak, jangkarnya sendiri beratnya hingga 12 ton,"jelas Pakar Hukum dari Universitas Dwipayana. Lebih lanjut Win menilai kesalahan tidak dibebankan kepada Pertamina. Pipa pertamina sendiri pasti sudah didesain ketika dipasang mulai dari kekuatannya, lifetime dan

menahan arus air laut ketika pasang dan surut. Pertamina untuk menangani aset aset bawah air, secara periodik juga melakukan pemeriksaan dan memiliki fungsi teknik bawah air yang harus siap bekerja ketika dibutuhkan. Menurutnya kecelakaan berupa jangkar kapal MV Ever menyeret pipa minyak bawah laut milik Pertamina termasuk kategori tubrukan karena rantai dan jangkar merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari kapal. "Jika sudah ditemukan bukti kuat, pemilik kapal harus bertanggungjawab, karena kapal tersebut diasuransikan, maka pihak asuransi yang akan membayar semua kerugian. Bukan Pertamina yang harus menanggung akibat dari pecahnya pipa, karena dalam posisi tersebut Pertamina yang jadi korban," ujarnya.

Masalah Heboh Kali Item Ditutup Waring

Anies: Yang Bau di Medsos, Bukan Kali Item JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan bahwa bau tidak sedap di Kali Item yang berada di dekat Wisma Atlet sudah tidak ada. Bahkan untuk membuktikan hal itu, Anies mengajak Ketua Dewan Pengarah Asian Games 2018, Jusuf Kalla berkunjung ke tempat tersebut. “Tadi saat kegiatan, Pak JK nanya ‘mana yang bau, apa yang bau’. Iya, Pak memang sudah nggak bau, yang masih bau itu di media sosial (medsos), kalau di kalinya sudah enggak ada,” ujar Anies menceritakan kunjungannya dengan JK di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (3/8). Di pinggir Kali Item, Anies dan JK juga menyempatkan diri memakan buah pisang, yang menjadi tanda bahwa

Anies Baswedan memastikan bahwa bau tidak sedap di Kali Item yang berada di dekat Wisma Atlet sudah tidak ada. nafsu makan mereka tidak terganggu karena bau kali. “Setelah itu (JK) bilang ‘sini ambil pisang, saya coba buktiin kalau sudah enggak bau’,” tutur Anies menirukan gaya omongan JK. Wapres JK, sambung Anies, akhirnya percaya bahwa Kali Sentiong sudah tidak ada bau lagi yang

tercium. Adapun tujuan Anies mengajak Ketua Dewan Pengarah Asian Games 2018, Jusuf Kalla berkunjung dikarenakan adanya kontroversi cara Pemprov DKI Jakarta mengatasi persoalan Kali Item di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebijakan Anies menutup

Kali Item dengan waring atau jaring dari anyaman plastik untuk mengurangi bau dan menghilangkan kesan kotor menjelang Asian Games 2018, menjadi sasaran kritik publik. Namun, menurut Anies, persoalan kotornya Kali Item menjadi sangat serius karena pemerintahan

sebelumnya tidak fokus mengurus Jakarta. "Ini karena dulu enggak diperhatikan, jadi kita punya warisan Kali Item. Sekarang diperhatikan," kata Anies di Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (24/7). Anies menambahkan, kondisi Kali Item yang airnya kotor dan mengeluarkan bau

tak sedap sudah berlangsung bertahun-tahun. Tapi publik tidak mau tahu dan hanya menyalahkan pihaknya. "Problem ini bukan problem yang munculnya bulan lalu. Ini adalah masalah yang sudah menahun dan di masa-masa lalu tidak diselesaikan. Jadi, kami terima warisan masalah ini," tambahnya. Anies jelaskan bahwa penutupan Kali Item dengan waring bertujuan untuk mengurangi pemandangan dan mengurangi evaporasi atau penguapan. Pihaknya juga menggunakan penjernih air untuk memudarkan warna hitam pada kali. "Jadi Insya Allah nanti pada saat pelaksanaan Asian Games akan bisa minimal aroma dari tempat itu," terangnya.

(INT)

epaper koran anti korupsi 516 edisi senin 06 agustus 2018  

epaper koran anti korupsi 516 edisi senin 06 agustus 2018

epaper koran anti korupsi 516 edisi senin 06 agustus 2018  

epaper koran anti korupsi 516 edisi senin 06 agustus 2018

Advertisement