Page 1

EDISI 512/ THN IX 9 - 15 JULI 2018 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.4.000/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

Surat Miskin Disalahgunakan Untuk Daftar Sekolah JAKARTA - Maraknya pendaftaran siswa yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) membuat Ombudsman turun tangan. Lembaga tersebut melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan SKTM. Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Sabaruddin Hulu menyebutkan salah satu temuan Ombudsman. Ada laporan terdapat pendaftar hari pertama tidak memakai SKTM. Namun, di hari berikutnya kembali mendaftar dengan melampirkan SKTM. Temuan serupa muncul di beberapa sekolah yang mendapati hampir semua calon peserta didik mendaftar memakai SKTM. Karena dirasa janggal, maka dia • LANJUT KE HAL. 2

Dari kiri Fadly Nurzal, Rijal Sirait, Roslynda Marpaung, Rinawati Sianturi dan Sony Firdaus tampak seragam mengenakan rompi tahanan KPK.

KASUS PENERIMA SUAP GATOT PUDJONUGROHO

SATU DEMI SATU MANTAN ANGGOTA DPRDSU DITAHAN JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) satu demi satu mulai menahan anggota DPRD Sumut Tahun 2013-2014 penerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pudjonugroho yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman. Hal ini tentu saja sepertinya menjadi momok bagi puluhan mantan anggota DPRD lainnya yang juga telah menerima uang suap tersebut, menunggu giliran menuju prodeo atau rumah tahanan.

Kades Sogae`adu, Anaria Gea.

Kades Sogae`adu Dilaporkan Ke Kemendes dan BPK Sumut NIAS – Kepala Desa Sogae`adu Kabupaten Nias, Anaria Gea telah dilaporkan BPD dan masyarakat Sogae`adu yang diwakili oleh 16 orang kepada Kementerian Desa RI, Bupati Nias cq Kepala Dinas PMD, Inspektorat, Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Kapolres Nias tertanggal 23 Maret 2018. Anaria Gea dilaporkan atas dugaan berkolusi dengan Tim Pengelola dana APBDes Sogae`adu tentang penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 sehingga pembangunan Gedung Balai Pelatihan Masyarakat Desa Sogae`adu tidak kunjung selesai dan saat ini terbengkalai. Dari penjelasan salah seorang pelapor • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Akankah Korupsi Musnah Yang namanya korupsi seperti sebuah sebuah habit atau kebiasaan bahkan sepertinya merupakan kebanggaan tersendiri terbukti hampir rata para pejabat yang ditangkap dan disiarkan langsung oleh media televisi terlihat dengan wajah tanpa rasa bersalah bahkan melambaikan pula tangannya atau membentuk sesuatu tanpa rasa malu dan menyesal. Dulu korupsi aib bagi dirinya apalagi keluarganya rasa malu menghantui mereka, namun jaman now korupsi dianggap seperti bukan kejadian yang tabu dan malu, hilangkah sifat asli bangsa Indonesia akan sesuatu perbuatan yang menjijikan. Dari tahun ke tahun jumlah penangan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami peningkatan. Hasilnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga lainnya dikhawatirkan akan turun dan memicu memburuknya iklim usaha di Indonesia. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi di • LANJUT KE HAL. 2

Setelah sebelumnya KPK terlebih dahulu menahan mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) 2009-2014 Fadly Nurzal pada Jumat (29/6/ 2018) lalu, KPK kemudian secara resmi menahan tiga anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara lainnya. Ketiganya adalah Rijal Sirait, Roslynda Marpaung, dan Rinawati Sianturi, Rabu (4/7/2018) Kemudian menyusul keeso-

kannya Sonny Firdaus yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (5/ 7/2018) setelah menjalani pemeriksaan sejak pagi, sementara dua kolega Sonny, Helmiati dan Muslim Simbolon mangkir dari panggilan lembaga antirasuah tersebut yang juga akan diperiksa sebagai tersangka. Menurut Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, menyebutkan setelah dilakukan

pemeriksaan terhadap Sonny Firdaus dipandang memenuhi Pasal 21 KUHAP, maka dilakukan penahanan. Dengan memakai jaket oranye tahanan KPK, Sonny digiring petugas untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. “Sedangkan untuk dua tersangka lain yang tidak hadir,

KPK TEROBOS ACEH

Dua Kadis Tersangka Suap DPRD Jatim

GUBERNUR DAN BUPATI JADI TERSANGKA OTT BANDA ACEH - Adanya gelagat korupsi di Aceh tercium oleh Komisi pemberantasan korupsi (KPK). Kecurigaan itu dibuktikan pada selasa malam pekan lalu oleh KPK. Didua tempat terpisah KPK menangkul melalui operasi tangkap tangan (OTT) dua pimpinan daerah yaitu gubernur aceh IY dan Bupati kabupaten Bener

Meriah AH. Selain itu juga kpk menangkap 2 orang lainya yang disebut sebagai perantara penerima yaitu Hendri Yuzal selaku ajudan IY dan Syaiful Bahri(Kontraktor). Pasca OTT gubernur Aceh yang di bawa ke Mapolda Aceh sedangkan Bupati Bener meriah AH di amankan di Mapol-

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Mochammad Ardi Prasetiawan dan Kadis Perkebunan Provinsi Jawa Timur M Samsul Arifien sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap anggota DPRD Jatim. Penetapan tersangka kedua Kadis itu merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap kepada anggota DPRD Jawa Timur terkait fungsi pengawasan dan pemantauan ter-

res Bener Meriah sempat membuat gempar masyarakat setempat. Barang bukti uang yang disebut sebut sebagai ijon fee proyek dari Dana Otonomi Khusus Aceh • LANJUT KE HAL. 2

Koruptor Alkes Lhokseumawe DPO LHOKSEUMAWE - Kejaksaan negeri Lhokseumawe sejak awal bulan Juni 2018 lalu telah menetapkan Husaini Setiawan terpidana korupsi alat kesehatan (alkes) Lhokseumawe sebagai DPO karena tidak koorperatifnya setelah kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA) atas kasus korupsi pada dinas kesehatan melalui pengadaan alkes tahun 2011 dimana yang bersangkutan tidak menyerahkan diri ke jaksa, bahkan kabarnya dia tidak berada dikediamannya. “Kami sudah mendatangi rumahnya

• LANJUT KE HAL. 2

dan bertemu dengan keluarganya, namun terpidana tidak ada, kemudian kami berikan batas waktu hingga 7 Mei, namun tak kunjung memenuhi panggilan itu, sehingga dalam hal ini kami anggap Husaini melarikan diri dan ditetapkan sebagai DPO,” kata Kajari Lhokseumawe, M. Ali Akbar, melalui Kasi Pidsus Senin pekan lalu. Disebutkannya pada 29 Juni 2018 lalu, pihaknya menerima salinan surat putu-

Aksi 67: Adili Penista Agama JAKARTA - Peserta Aksi 67 meminta kasus mengenai penistaan agama diusut sampai selesai dalam demonstrasi di depan Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Jumat (6/ 7). "Penista agama belum ditangkap. Jangankan di penjara, dipanggil saja belum. Ini adil atau dzalim?" kata Habib Anis dalam orasinya yang dijawab peserta dengan dzalim. Menurut dia, umat Islam akan merasa tidak tenang selama orang yang diduga melakukan penistaan agama seperti Sukmawati Sukarnoputri dibiarkan dan tidak diusut lebih lanjut. Ia mengajak para peserta yang diperkirakan sebanyak 5.000 orang dengan berpakaian putih untuk terus berjuang

• LANJUT KE HAL. 2

Heboh Susu Kental Manis Yang Tidak Sama Dengan Susu JAKARTA - Susu kental manis yang selama ini dianggap sama dengan susu pada umumnya ternyata sesuai surat edaran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia menyebutkan bahwa produk susu kental manis tidak bisa disetarakan dengan produk susu lain seperti susu sapi/ susu yang dipasteurisasi/ susu yang disterilisasi/susu formula atau susu pertumbuhan. Surat edaran itu kemudian menjadi kontroversial sehing-

• LANJUT KE HAL. 2

ga Badan Pengawas Obat dan pelengkap gizi," jelas BPOM Makanan (BPOM) memberi dalam keterangan tertulis di penjelasan soal kontroversi situsnya, Jumat (6/7/2018). "Susu kental dapat disusu kental manis di publik. BPOM menegaskan bahwa gunakan untuk toping dan susu kental manis tidak dapat pencampur pada makanan menggantikan susu sebagai atau minuman (roti, kopi, teh, coklat, dan lain-lain)," penambah gizi. "Susu kental dan analog lain- sambungnya. BPOM menjelaskan nya memiliki kadar lemak susu dan protein yang berbeda, na- bahwa subkategori susu mun seluruh produk susu ken- kental dan analognya (tertal dan analognya tidak dapat masuk di dalamnya susu menggantikan produk susu dari jenis lain sebagai penambah atau • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 3

Polda Sumut Undang Saksi Ahli USU Terkait KM Sinar Bangun Dalam rangka penyidikan kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara Polda Sumut perlu meminta keterangan saksi ahli perkapalan, saksi ahli yang diundang berasal dari Universitas Sumatera Utara (USU). "Saksi ahli yang dihadirkan di Polda Sumut diundang dari Universitas Sumatera Utara," terang Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan, Sabtu (7/7).

Kehadiran saksi ahli tersebut, menurut dia, sangat diperlukan untuk memberikan bahan masukan dan pertimbangan kepada penyidik Polda Sumut yang tengah melakukan penyidi-

kan kasus kapal tenggelam. "Kapal mengalami musibah itu, mengambil korban jiwa hingga mencapai ratusan orang penumpang, hal tersebut yang sedang ditangani oleh Polda Sumut," ujar Nainggolan. Ia mengatakan, seperti diberitakan Antara, dengan dipanggilnya saksi ahli dalam bidang perkapalan itu, maka Polda Sumut dapat melak-

sanakan tugas penyidikan kasus kapal tersebut. "Polda Sumut, segera melayangkan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Perhubungan Samosir, berinisial NS, yang telah ditetapkan tersangka kasus kapal tenggelam tersebut," ucap mantan Kapolres Nia Selatan itu. Sebelumnya, penyidik Subdit III Jatanras Direktor-

at Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, telah melimpahkan kasus perkara tenggelamnya KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Kabupaten Simalungun ke Kejaksaan Tinggi Sumut, Senin (2/7). Perkara yang dilimpahkan itu, atas nama TS nakhoda KM Sinar Bangun, dan KN pegawai honor Dishub Samosir yang

menjadi anggota Kepala Pos Pelabuhan Simanindo, Samosir. Selanjutnya, FP, pegawai negeri sipil Dishub Samosir, dan RD, Kabid Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan Dishub Samosir. Keempat tersangka itu, saat ini masih ditahan di Polda Sumut. Para tersangka itu dijerat

melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 359 KUH Pidana dengan hukuman 10 tahun denda Rp 1,5 miliar. Kapal kayu KM Sinar Bangun mengangkut ratusan penumpang tenggelam sekitar satu mil dari dermaga Pelabuhan Tigaras, • LANJUT KE HAL. 2


2 E D I S I 512 9 - 15 JULI 2018

SAMBUNGAN

SATU DEMI SATU MANTAN ANGGOTA DPRDSU DITAHAN................................................ DUA KADIS TERSANGKA SUAP han APBD tahun anggaran keluar tanpa berkomentar dan Provinsi Sumut TA 2014 sebe- bak, Enda Mora Lubis, M Yusuf DPRD JATIM .................................... • DARI HALAMAN. 1 akan dilakukan pemanggilan berikut untuk jadwal pemeriksaan 9 Juli 2018. Kami ingatkan agar para tersangka kooperatif dan memenuhi kewajiban hukum untuk hadiri panggilan KPK,” tegas Febri. Para anggota dewan yang ditangkap tersebut merupakan bagian dari 38 anggota dan mantan anggota DPRD yang terlibat dalam kasus dugaan suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Suap itu terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota Dewan pada periode tersebut terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut, persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 20132014 oleh DPRD Sumut. Kemudian terkait pengesa-

2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015. Sementara itu saat ketiga anggota DPRD Sumut periode 2013-2014 sehari sebelum Sonny Firdaus ditahan, yang keluar terlebih dahulu dari gedung Merah Putih KPK adalah Rijal Sirait yang menjabat sebagai anggota DPD RI . Ia keluar dari gedung KPK sekitar pukul 17.35 WIB dengan mengenakan peci, rompi tahanan dan membawa tasbih. Rijal meminta maaf kepada masyarakat Sumatera Utara. "Masyarakat Sumut saya Rijal Sirait saya mohon izin dan mohon maaf. Peristiwa ini ketentuan Allah," kata dia. Ia juga mengaku telah mengembalikan uang Rp 300 juta kepada KPK. "Sudah saya kembalikan Rp 300 juta," kata dia Selanjutnya, sekitar pukul 18.15 WIB, mantan anggota Sumut Roslynda Marpaung

SURAT MISKIN DISALAHGUNAKAN UNTUK DAFTAR SEKOLAH................. • DARI HALAMAN. 1 meminta petugasnya melakukan pengecekan di setiap daerah kabupaten dan kota. "Jadi kami cek di lapangan proses PPDB-nya kebanyakan memang memakai SKTM. Ini kan masih menjadi kendala prosesnya. Jika ini memang banyak disalahgunakan meminta panitia PPDB untuk melakukan survei langsung," ungkapnya, Jumat (6/7). Pemalsu SKTM akan diberi sanksi administrasi dikeluarkan dari sekolah. "Bahkan bisa sanksi pidana," imbuhnya. Sementara itu, Panitia Penerimaan Peserta Didik SMA Negeri 15 Semarang, Mulyadi Wibowo menyatakan, sudah ada 50 persen pendaftar yang telah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Para pendaftar itu telah menyatakan diri sebagai kategori miskin. Petugas akan langsung melakukan survei ke rumah siswa. "Jadi yang nanti pihak sekolah akan mengetahui langsung kepada pengguna SKTM apakah memang miskin," ter-

angnya. Dia mengungkapkan telah memasang syarat bagi siswa kategori miskin yang bisa mendaftar ke sekolahnya. SMA 15, kata Mulyadi mematok kategori miskin jika orangtua siswa tak punya penghasilan tetap serta hidup nomaden. "Jadi kami memang beda kategori miskin dengan data yang berada di Kemensos. Jadi kriteria miskin bagi kami ketika tidak punya pendapatan tetap dan rumah ngontrak," terangnya. Lebih lanjut lagi, dia juga sedang menyosialisasikan aturan zonasi bagi pendaftar PPDB online. Aturan ini bertujuan memberi kesempatan siswa untuk masuk ke sekolah dengan kualitas yang sama. "Memang ada yang mengadu, kenapa dengan zonasi merasa tidak bisa mendaftar di sekolah yang diidamkan. Ini seharusnya bagaimana masyarakat mengikuti sistem yang ada. Karena dengan zonasi ini sekolah sama, tidak ada sekolah favorit. Selain itu juga kesempatan sama dari siswa," tuturnya.(INT)

KORUPTOR ALKES LHOKSEUMAWE DPO..................... • DARI HALAMAN. 1 san Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi terdakwa Husaini Setiawan, Sehingga terdakwa Husaini, kini sudah berstatus terpidana. Dan penetapan itu sesuai surat putusan Kasasi nomor 342K/Pidsus/2015. “Kami akan terus memburu terpidana untuk bisa melaksanakan eksekusi sesuai dengan putusan MA. Agar putusan ini tidak menghalangi upayaupaya lain yang sudah dilakukan, dan dalam kasus ini terpidana terancam pidana selama satu tahun penjara,” ungkapnya. Sambungnya, ia juga mengimbau kepada Husaini supaya segera menyerahkan diri, dan juga kepada pihak keluarga supaya dapat memberi-

tahu keberadaannya. Selain itu juga kepada seluruh elemen masyarakat yang mengetahui keberadaan Husaini Setiawan supaya segera memberitahukan, agar eksekusi dapat dilaksanakan sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan oleh MA. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kejari Lhokseumawe sudah mengeksekusi mantan Kepala Dinas Kesehatan Lhokseumawe, Sarjani Yunus, yang menjadi terpidana korupsi pengadaan alkes itu ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) setempat, 14 Agustus 2017. Seorang terpidana lainnya dalam perkara korupsi tersebut, Helma Faidar, mantan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) DPKAD Lhokseumawe juga telahdieksekusi ke LP setempat.(YAN)

AKANKAH KORUPSI MUSNAH.. • DARI HALAMAN. 1 Indonesia baik sektor swasta maupun pemerintah cukup besar dan berimplikasi ke keuangan negara. Berbagai upaya telah dilakukan KPK melalui UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan sebagai panduan kuat bagi KPK untuk melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Aset keuangan negara yang di selamatkan oleh KPK hingga sekarang sudah mencapai ratusan ribu triliun rupiah. Hal ini, memberikan gambaran bahwa perhatian lembaga terhadap korupsi sangat besar. Namun kesadaran korupsi tetap terjadi dan berdampak sistemik kepada Negara. Sehingga harapan korupsi bisa musnah seperti dirasa berat walau kita tetap harus optimis dan berterima kasih kepada aparataparat yang masih bersih dan aparat penegak hukum tetap istiqomah terus mengawasi dan menangkapi para maling-maling uang negara. Untuk lebih optimal, mencegah perilaku anti korupsi itu dilakukan kepada para pelajar dan

mahasiswa. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai moral dan bahaya korupsi kepada generasi bangsa. Selain itu, memberikan stimulus mindset peserta didik bahwa korupsi itu bertentangan dengan nilai dan norma hukum, bahkan perilaku korupsi merugikan negara dan masyarakat. Tidak saja melalui pendidikan umum, pendidikan agama juga perlu dan utama ditanamkan sebagai suatu landasan kuat untuk mengerem mereka para calon-calon pejabat negara menjadi koruptor. Arti dosa dan kerugian yang diakibatkan korupsi menjadi suatu yang penting rumusan mendidik generasi muda. Mari kita perkuat generasi muda calon-calon penerus bangsa dengan pendidikan yang tepat, terapkan budaya malu dan dosa, sehingga nantinya mereka siap menjadi pejabat-pejabat yang handal memimpin negeri ini, sehingga Indonesia menjadi surga bagi masyarakat yang berada didalamnya. Semoga korupsi bisa musnah dinegeri tercinta Indonesia.

langsung memasuki mobil tahanan. Pada pukul 18.43 WIB, Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 Rinawati Sianturi menyusul keluar dari gedung KPK dan memasuki mobil tahanan. Data yang didapat tidak sedikit yang dikeluarkan Gatot Pujo Nugroho yang semasa itu menjabat Gubernur Sumatera Utara diperkirakan hingga puluhan miliar untuk menyuap agar persetujuan dan pembatalan APBD serta laporan pertanggungjawaban bisa terlaksana sesuai selera. Seperti pengesahan LPJP APBD Sumut TA 2012 sebesar Rp 1,55 miliar untuk semua anggota DPRD. Lalu pengesahan APBD-P Sumut TA 2013 sebesar Rp 2,55 miliar. Pengesahan APBD

sar Rp 50 miliar. Kemudian pengesahan LPJP APBD Sumut TA 2014 sebesar Rp 300 juta. Pengesahan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur TA 2014 sebesar Rp 500 juta. Selanjutnya pembatalan pengajuan hak interpelasi 2015 sebesar Rp 1 miliar. Sebanyak 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ke-38 orang tersangka itu adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tam-

Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan. Selanjutnya Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian. Kemudian Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean.(BEN/INT)

• DARI HALAMAN. 1 hadap pelaksanaan Perda dan penggunaan anggaran Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2016-2017. "KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu MAP (Moch Ardi Prasetiawan) selaku Kadis Perindustrian dan Perdagangan Jatim dan SAR (M Samsul Arifien) selaku Kadis Pertanian dan Perkebunan Jatim," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (6/7). KPK menduga dua Kadis itu telah memberikan hadiah atau janji kepada anggota DPRD Jawa Timur terkait fungsi pen-

gawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Perda dan penggunaan anggaran Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2016-2017. Atas perbuatannya, kedua tersangka disangka Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Saut mengatakan penetapan tersangka Ardi dan Samsul menambah daftar tersangka dalam perkara ini. Sebelumnya, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, baik dari unsur DPRD dan Pemprov Jawa Timur.(MDC)

KADES SOGAE`ADU DILAPORKAN KE KEMENDES DAN BPK SUMUT.............................. • DARI HALAMAN. 1 kepada wartawan mengatakan, berdasarkan gambar/rencana kegiatan yang diserahkan oleh pemerintah desa Sogae`adu kepada pihak BPD yang turut ditanda tangani Kasi Kesejahteraan Pelestarian Adat dan Budaya Desa Sogae`adu dan Kades Sogae`adu bahwa biaya untuk pembangunan Gedung Balai Pelatihan Masyarakat Desa Sogae`adu senilai Rp 493.465.000. Namun sayangnya hingga kini pembangunan tersebut tidak juga selesai dikerjakan. Sementara dugaan adanya tindakan korupsi menurut pelapor disebutkan seperti pada pengadaan bahan material batu yang mana didalam RAB tertera Rp 300.000/kubik tetapi

yang dibayarkan cuma Rp 133.000, kemudian pasir pasangan tertera didalam RAB Rp 280.000, tetapi yang dibayar hanya Rp 133.000, harga krikil didalam RAB Rp 260.000, dan yang dibayarkan hanya Rp 133.000, menurut pelapor harga ini didapat mereka dari pengantar bahan tersebut kelokasi dimana sistem pembayaran dilakukan setelah barang sampai dilokasi. Selain itu dikatakannya lagi dalam program APBDes ini sebenarnya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa, tetapi sepertinya pengelolaan APBDes Sogae`adu justru memberdayakan tim dan oknum Kades hal ini terlihat dari pekerja harian yang seyogianya adalah semuanya lang-

sung dilakukan warga tetapi oleh oknum Kades tersebut malah memprioritaskan alat molen. Kami meyakini bahwa SPJ yang dibuat oleh Kades Sogae`adu bersama Tim APBDes diduga banyak yang direkayasa sehingga diduga kuat perbuatan mereka telah melanggar Pakta Integritas pelaksanaan APBDes Desa Sogae`adu Tahun Anggaran 2017, ujarnya. Tindakan oknum Kades dan Tim APBDes Desa Sogae`adu jelas-jelas telah bertolak belakang dengan harapan maupun tujuan pemerintah pusat yang mengucurkan anggaran ini. Kepala Inspektorat Kabupaten Nias, Drs F.Lahagu yang dikonfirmasi wartawan belum lama ini mengakui bahwa laporan masyarakat Desa Sogae`adu sedang dalam proses. Kita

prioritaskan dulu pemeriksaan terhadap laporan masyarakat yang kita terima sebelumnya. Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang pegawai Inspektorat Kab Nias yang mengakui bahwa pihak BPK Provinsi Sumatera Utara telah menyurati Inspektorat Kabupaten Nias tentang sejauhmana realisasi penanganan laporan masyarakat Desa Sogae`adu. Namun menurut sumber bukan tidak diproses laporan tersebut tetapi karena banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk di Inspektorat sehingga proses pemeriksaan kasus ini terpaksa antrian ditambah lagi pegawai pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Nias sangat kurang, ujarnya. Sementara itu, laporan masyarakat Desa Sogae`adu

bersama masyarakat tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak Polres Nias sebagaimana surat Kapolres Nias Nomor:B/578/ IV/RES/3.3./2018/Reskrim tanggal 25 April 2018 yang ditujukan kepada Sokhiwolo`o Waruwu dan menurut pihak Polres Nias kasus tersebut akan dilanjutkan menunggu hasil audit yang dilakukan oileh pihak Inspektorat Kabupaten Nias. Kepala Desa Sogae`adu yang hendak dikonfirmasi tidak berhasil dijumpai dikantornya dengan alasan sangat sibuk. Dari informasi yang beredar Kades Sogae`adu kabarnya mengaku tidak pernah gentar menghadapi tantangan dari warganya karena dibecking oleh oknum pejabat teras dilingkungan pemerintah Kabupaten Nias.(Tim).

GUBERNUR DAN BUPATI JADI TERSANGKA OTT................................................................. • DARI HALAMAN. 1 2018 lkut disita lembaga anti rasuah. Menurut wakil ketua KPK Basariah Panjaitan ketika memberikan keterangan pers bahwa uang sejumlah 500 juta yang diberikan merupakan ijon proyek Dana otonomi khusus yaitu fee proyek di kabupaten Bener meriah. Rabu paginya(4/7) Gubernur IY dari Mapolda Aceh diterbangkan ke Jakarta melalui bandara Sultan Iskandar Muda dengan pengawalan ketat. IY dibawa dari Mapolda Aceh ke bandara dengan menaiki mobil Barakuda. Direktur LSM Redelong Institute Fakhruddin kepada wartawan mengatakan kuat dugaan OTT tersebut terkait dengan proyek jalan Pondok Baru-Redelong kabupaten Bener Meriah dengan pagu anggaran Rp 20 milyar yang bersumber dari Otonomi Khusus 2018. Walaupun dikabarkan Gubernur dan seorang bupati ditanah rencong itu tidak mengakui kesalahan dalam OTT tersebut, namun usai proses

pemeriksaan keempatnya yaitu Gubernur IY ,Bupati Bener Meriah AH, HY (Ajudan Gubernur) dan SB (kontraktor) memakai keluar dengan menggunakan rompi oranye pertanda ditetapkan jadi tersangka dan ditahan untuk selama 20 hari kedepan. Gubernur aceh Irwandi yusuf memimpin aceh selama 2 priode yaitu priode 2007 2012 dan Priode 2017 - 2022. Namun priode ini baru setahun memimpin ditetapkan jadi tersangka oleh KPK karna ketangkul OTT. Beberapa kalangan di bumi serambi mekah menyebutkan dengan terjadi OTT terhadap Gubernur Aceh ini dapat membuyarkan istrinya Darwati menjadi calon anggota DPRA pada pileg 2019 mendatang. Kronologi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan mengungkapkan adapun kronologi operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Aceh pada Selasa (3/7/2018). dimulai pada hari itu tim mengidentifikasi adanya penyerahan uang sebesar Rp 500 juta dari pihak

swasta Muyassir kepada swasta lainnya Fadli di teras sebuah hotel di Banda Aceh. "MYS (Muyassir) membawa tas berisi uang dari dalam hotel menuju mobil di luar hotel kemudian turun di suatu tempat dan meninggalkan tas di dalam mobil," kata Basaria dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/7/2018) malam. KPK menduga Fadli menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening Bank BCA dan Mandiri sebesar masing-masing Rp 50 juta, Rp 190 juta dan Rp 173 juta. "Uang yang disetor ke beberapa rekening tersebut sebagian diduga digunakan untuk pembayaran medali dan pakaian di kegiatan Aceh Marathon 2018," ujarnya. Pada pukul 17.00 WIB tim KPK mengamankan Fadli dengan beberapa temannya di sebuah kafe di Banda Aceh. Kemudian, kata Basaria, KPK juga mengamankan sejumlah orang lainnya di beberapa tempat terpisah di Banda Aceh. Di antaranya pihak swasta T Syaiful Bahri yang diamankan pada

pukul 18.00 WIB di sebuah kantor rekanan. "Dari tangan TSB (T Syaiful Bahri) diamankan uang Rp 50 juta dalam tas tangan," ujarnya. Tim KPK turut mengamankan pihak swasta, Hendri Yuzal, dan seorang temannya di sebuah kafe sekitar pukul 18.30 WIB. Selanjutnya tim KPK bergerak ke pendopo gubernur. Di sana, KPK mengamankan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Pihak-pihak tersebut diamankan ke Mapolda Aceh untuk menjalankan pemeriksaan awal. "Secara paralel tim KPK lainnya di Kabupaten Bener Meriah mengamankan sejumlah pihak. Sekitar pukul 19.00 WIB tim mengamankan AMD (Ahmadi), Bupati Bener Meriah, bersama ajudan dan supir di sebuah jalan di Takengon," katanya. Baca juga Pada pukul 22.00 WIB KPK mengamankan pihak swasta lainnya, Dailami, di kediamannya di Kabupaten Bener Meriah. KPK membawa mereka ke Mapolres Takengon untuk menjalani pemeriksaan awal. "Hari ini tim juga memeriksa

MYS (swasta, Muyassir) di Polda Aceh," katanya. Hari ini, KPK telah membawa Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, dua orang swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri ke gedung KPK. Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Konstruksi perkara Dalam konstruksi perkara, KPK menduga upaya pemberian uang Rp 500 juta dari Ahmadi kepada Irwandi terkait fee ijon proyekproyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018. "Diduga pemberian tersebut merupakan bagian daru komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana DOCA," ujar Basaria. KPK Menurut Basaria, pemberian kepada Irwandi dilakukan melalui orang-orang terdekatnya serta orang-orang terdekat Ahmadi sebagai perantara. "Tim masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya," kata dia. (YAN)

HEBOH SUSU KENTAL MANIS YANG TIDAK SAMA DENGAN SUSU............................... • DARI HALAMAN. 1 kental manis) merupakan salah satu subkategori dari kategori susu dan hasil olahannya. Subkategori atau jenis ini berbeda dengan jenis susu cair dan produk susu, serta jenis susu bubuk, krim bubuk, dan bubuk analog. BPOM merinci karakteristik jenis susu kental manis yaitu kadar lemak susu tidak kurang dari 8% dan kadar protein tidak kurang dari 6,5% (untuk plain). "Masyarakat diminta bijak menggunakan dan mengonsumsi susu kental dan analognya sesuai peruntukannya dengan memperhatikan asupan gizi (khususnya gula, garam, lemak) seimbang," imbau BPOM.

Atas dasar tersebut sesuai surat edaran tertanggal 22 Mei 2018 Nomor HK.06.5.51.511. 05.18.200 Tahun 2018 tentang Label dan Iklan pada Produk Susu Kental dan Analognya (Kategori Pangan 01.3) BPOM RI bahkan menyebutkan agar iklan susu kental manis tidak ditayangkan pada jam tayang acara anak-anak. Format iklannya pun dilarang menampilkan anak-anak usia di bawah 5 tahun dalam bentuk apa pun. Ini karena produk susu kental manis tidak setara dengan susu formula atau susu lain. Hal yang sama juga disampaikan Dokter spesialis gizi klinik dr. Tirta Prawita Sari, Sp.GK, M.sc yang menyebut

susu kental manis lebih banyak mengandung gula. "Jika dibandingkan dengan susu segar, dalam susu kental manis selain ada laktosa juga ada gula pasir dalam jumlah yang cukup banyak," ujar anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia ini. Bahkan dari sisi kandungan proteinnya, susu kental manis berbeda dengan susu segar. "Sebetulnya kandungan zat gizinya terutama protein pada susu kental manis itu sedikit, dibandingkan dengan protein pada susu yang biasa seperti susu cair atau susu bubuk," ujar Ketua Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia Dr Endang L Achadi. Karena itu, susu kental ma-

nis tidak untuk anak-anak karena kandungan gulanya yang tinggi. "Kalau yang susu kental manis kan manis sekali, kalau kebanyakan bisa berisiko obesitas," jelas Endang. Sementara itu Ahli gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Diana Sunardi mengatakan boleh saja orang meminum susu kental manis. Namun, menurut Diana, ada baiknya bila masyarakat memperhatikan label kandungan gizi susu kental manis. "Setiap bahan pasti ada kandungannya. Cek labelnya, berapa banyak kandungan susunya?" katanya di Kantor Danone Kamis 5 Juli 2018. Menurut Diana apabila makanan terlalu manis, maka ada

kemungkinan kadar gulanya terlalu banyak. Susu kental manis pun tidak masalah bila ingin ditambahkan sebagai toping martabak, atau pemanis tambahan dalam es. "Tapi waspadai kadarnya. Jangan berlebihan. Apalagi sampai minum manis rutin dua kali sehari," katanya. Diana meminta masyarakat untuk mewaspadai makanan yang memiliki kandungan gula tinggi. Karena orang yang mengkonsumsi itu bisa saja terkena masalah penyakit gula, pencernaan atau juga kencing manis. "Dikasih sesuai kebutuhan aja. Kalau terlalu banyak, sama saja kita makan gula pasir dengan kadar tinggi. Jangan lupa cek label," kata Diana.(BEN/INT)

POLDA SUMUT UNDANG SAKSI AHLI USU TERKAIT KM SINAR BANGUN...................... • DARI HALAMAN. 1 Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin (18/ 6) sekitar pukul 17.30 WIB. KM Sinar Bangun mengalami musibah akibat pengaruh cuaca buruk berupa angin kencang dan ombak cukup besar dan diduga kapal tersebut juga kelebihan muatan. Hingga kini, tercatat 21 orang penumpang KM Sinar Bangun ditemukan selamat dan tiga orang meninggal

dunia, yakni Tri Suci Wulandari, Aceh Tamiang, Fahrianti (47) warga Jalan Bendahara Kelurahan Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, dan Indah Yunita Saragih (22) warga P.Sidamanik. Sedangkan, 164 penumpang lainnyan dinyatakan hilang dan tidak dapat diangkut jasadnya dari Danau Toba dengan kedalaman 450 meter. Kembali Dibuka Pasca tragedi KM Sinar

Bangun yang tenggelam membuat rute itu ditutup sampai 5 Juli 2018, dan sekarang telah kembali dibuka Jumat (6/7) kemarin. Kini, kapal feri dan kapal kayu kembali bisa mengangkut penumpang. Pelayaran perdana KMP Sumut dan kapal penumpang kayu diberangkatkan Bupati Samosir, Rapidin Simbolon dari Pelabuhan Simanindo yang diawali acara kebaktian dan doa bersama. Bupati Rapidin Simbolon berharap,

tragedi KM Sinar Bangun yang tenggelam pada 18 Juni 2018 menjadi kejadian yang terakhir kali di Danau Toba. Dikutip dari Antara, Sabtu (6/7), dalam sambutannya dia berjanji de depan, setiap pelayaran di Danau Toba harus sesuai dengan standar operasional prosedur, seperti dilengkapi daftar manifes kapal, jaket pelampung, surat persetujuan berlayar dan pemerik-

saan kelayakan kapal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Pengusaha kapal diwajibkan memberikan pelayanan yang maksimal kepada penumpang, dan harus membawa penumpang maksimal sesuai dengan daya angkut kapal sesuai dengan sertifikat. "Jika tidak dipenuhi, maka pemerintah akan mencabut izin operasional kapal yang bersangkutan," tegas Bupati.(INT/BEN)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Wakil Pemimpin Redaksi: Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; BRI KK Asabri Medan a.n: Amiruddin Mendrofa No Rekening: 1764-01-000515-53-7; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


3 E D I S I 512 9 - 15 JULI 2018

KORUPSI

NASIONAL

KPK Kembali Panggil Petinggi Agung Podomoro Land JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil petinggi PT Agung Podomoro Land Tbk dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. “Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Legal Manager PT Agung Podomor Land Tbk Lourino Rosiana Ngadil sebagai saksi untuk tersangka Rita Widyasari terkait kasus TPPU,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat (6/7). Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Lourino sebagai saksi untuk tersangka Rita Widyasari pada Kamis (21/6) lalu. Saat itu, penyidik mendalami terkait pengetahuan yang bersangkutan tentang bagaimana proses peralihan atau kepemilikan aset Rita Widyasari. Sebelumnya, Rita Widyasari telah dituntut hukuman 15

tahun penjara ditambah denda Rp740 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima gratifikasi Rp248,9 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek selama 2010-2017. Tuntutan itu berdasarkan dua dakwaan yaitu dakwaan pertama dari pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua pertama pasa 12 huruf b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain Rita, jaksa juga menuntut rekan Rita, Khairudin selaku mantan anggota DPRD Kukar sekaligus salah satu anggota tim pemenangan Rita yang dikenal sebagai Tim 11 dalam perkara yang sama. Dalam dakwaan pertama,

Rita menerima uang seluruhnya Rp248,9 miliar dari Khairudin dan meminta agar Khairudin mengkondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan pemerintah kabupaten Kukar. Khairudin lalu menyampaikan kepada para kepala dinas agar meminta uang kepada para pemohon perizinan dan para rekanan pelaksana proyek. Uang diambil oleh Andi Sabrin, Junaidi, Ibrahim dan Suroto; Andi Sabri dan Junaidi adalah anggota Tim 11. Dalam dakwaan kedua, Rita dinilai menerima suap Rp6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun sebagai imbalan pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di kabupaten Kukar. Terkait perkara ini, Abun sudah dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 4 bulan karena terbukti menyuap Rita.(ANT/AC)

MK Siap Terima Aduan Sengketa Pilkada 2018 JAKARTA– Mahkamah Konstitusi menegaskan kesiapannya untuk menerima permohonan sengketa dalam Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) 2018. Hal ini dikatakan langsung oleh Ketua MK, Anwar Usman. Menurutnya, seluruh Gugus Tugas Penyelesaian Hasil Pilkada Serentak 2018 (Gugus Tugas PHP Kada 2018) di MK siap menerima permohonan penyelesaian sengketa hasil Pilkada Serentak Tahun 2018. “Kesiapan terkait penugasan penyelesaian PHP Kada 2018 ini dilakukan tidak hanya oleh hakim konstitusi serta Kepaniteraan, namun juga Sekretariat Jenderal MK,” ujar Anwar di Gedung MK Jakarta, Kamis (5/7). Anwar menjelaskan bahwa sistem penerimaan perkara untuk penanganan sengketa hasil Pilkada 2018 kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, karena juga dapat dilakukan melalui laman khusus dalam jaringan. “Semua sudah dipersiapkan termasuk seluruh perangkat dengan sistem informasi dan teknologi yang lebih maju dan canggih,” kata Anwar. Anwar juga menjelaskan nantinya perkara sengketa hasil Pikada Serentak 2018 yang masuk akan teregistrasi ke dalam BRPK pada 23 Juli 2018. Sedangkan persidangan perdana untuk perkara sengketa hasil Pilkada 2018 akan dimulai pada 26 Juli 2018. “Sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, MK harus menyelesaikan (perkara sengketa Pilkada 2018) pada 26 September 2018,” jelas Anwar. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menjelaskan perihal penerimaan perkara melalui laman khusus dalam jaringan (permohonan daring). Guntur menjelaskan sistem penerimaan perkara daring ini memiliki beberapa keunggulan di antaranya adalah efisiensi waktu. “Pemohon tidak perlu terburu-buru datang langsung ke MK karena pendaftaran perkara dapat dilakukan secara langsung dari daerahnya, melalui aplikasi permohonan dalam jaringan yang tersedia pada laman MK,” kata Guntur. Setelah mendaftarkan melalui permohonan dalam jaringan, pemohon dapat langsung datang ke MK dengan membawa empat rangkap permohonan, jelas Guntur.(AC/IN)

AKSI 67: ADILI PENISTA AGAMA................................ • DARI HALAMAN. 1 sampai keadilan ditegakkan. "Kita akan terus berjuang menegakkan keadilan melawan penista agama," tutur Habib Anis. Dalam kesempatan itu, ia menyebut mengenai ketidakpuasan pada pemerintah karena terdapat beberapa dugaan penistaan agama tidak kunjung diusut, seperti pidato kontroversi Calon Gubernur NTT Viktor Laiskodat serta akademisi De Armando. Ia pun mengingatkan peserta mengenai isu ganti presiden karena ketidakpuasan pada pemerintah. "Ada bilang jangan kampanye. Saya tidak kampanye, tidak menyebut nama

calonnya," ucap dia. Ucapan yang sama juga disampaikan salah satu orator di atas Mobil Komando Ustaz Bernard Abdul Jabbar meminta keadilan agar kasus penistaan agama segera diproses dan mendesak Mendagri Tjahjo Kumolo dicopot. Sekretaris Umum DPP PA 21 itu juga mengaku kecewa karena Bareskrim Polri menghentikan kasus ujaran kebencian dengan terlapor politikus NasDem, Viktor Bungtilu Laiskodat. "Kasus-kasus yang terjadi hampir semua kasus diberhentikan oleh bareskrim termasuk kamo tanyakan tentang pemberian SP3 kepada Bu Sukma-

wati," teriak dia diikuti sorakan kecewa peserta aksi. Bernard juga mengatakan pihaknya bakal kembali melaksanakan aksi di depan Bareskrim apabila kasus-kasus penistaan agama tidak diproses oleh pihak kepolisian. "Andai satu bulan belum ada tindakan apaapa siap kembali ke sini?" Pekik dia "Siap!" pekik peserta. Peserta Aksi 67 sebelum menuju Kantor Bareskrim melakukan Shalat Jumat di Masjid Istiqlal, dan melanjutkan aksi ke depan Kantor Kementerian Dalam Negeri untuk memrotes kebijakan Mendagri mengangkat polisi menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat.(INT)

Pengamat: Kasus BLBI Diselesaikan Secara Perdata JAKARTA– Indonesia Advocacy and Public Policy berpendapat penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) secara pidana belum tentu mampu mengembalikan keuangan negara secara maksimal sehingga kasus ini sebaiknya diselesaikan melalui jalur perdata. “Bukan melakukan pemidanaan. Yang justru kemungkinan besar malah tidak akan tercapai tujuan keadilan dan pengembalian keuangan negara yang maksimal,” kata Wakil Direktur Indonesia Advocacy and Public Policy Hendra Hidayat dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (6/7). Menurut Hendra Hidayat, perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa mantan ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung adalah perkara keperdataan. “Hulu perkara berkaitan dengan perjanjian utang berupa surat utang dari negara kepada obligor,” katanya. Menurut dia, masyarakat sebaiknya lebih teliti dan cermat memandang perkara BLBI tersebut. Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI merupakan

produk kebijakan negara yang diputuskan setelah melalui proses pembahasan lintaslembaga. Kebijakan ini bukan keputusan personal. “Karena itu memidanakan seseorang dalam kasus ini harus hati-hati. Potensi salah orang (error in persona) sangat mungkin terjadi,” katanya. Sifat keperdataan dalam BLBI tersirat dari keterangan mantan menteri koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri periode 26 Oktober 1999-23 Agustus 2000/ Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Kwik Kian Gie yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Kamis (5/7). “BLBI itu keluarnya (berbentuk) surat utang. (Proses pengucurannya) berlangsung selama tiga hari sebesar Rp144,5 triliun,” kata Kwik. Ketika di kemudian hari terjadi permasalahan dalam hal pengembalian utang tersebut, Kwik mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Awalnya prinsip yang dipegang oleh Kwik adalah pengembalian berupa uang tunai. “Buat saya ukurannya ada uang tunai yang masuk atau tidak,’ kata Kwik. Perkembangan berikutnya, pengembalian utang itu dilakukan juga dengan penyerahan aset milik para obligor dengan

memperhatikan asas komersial dan prospek usaha. Selain itu, Kwik juga menekankan adanya jaminan personal (personal guarantee) dari obligor. “Buat saya itu penting,” katanya. Pada bagian lain, Kwik menceritakan tentang proses penerbitan SKL bagi para obligor yang ternyata dilakukan melalui serangkaian pembahasan yang melibatkan sejumlah pejabat. Saat itu Kwik menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (periode 9 Agustus 200120 Oktober 2004). Menurut Kwik, pertemuan pertama hasilnya adalah disepakati penerbitan SKL untuk debitur kooperatif. Namun Kwik berposisi menolak SKL. Pertemuan kedua dan ketiga di Istana Negara dihadiri pejabat yang sama plus Menteri Kehakiman. “Hampir semua setuju SKL kecuali saya. Yang agak netral Bambang Kesowo (Menteri Sekretaris Negara),” kata Kwik. Berkaitan dengan Sjamsul Nursalim, menurut Kwik, pertemuan tersebut tidak membahas khusus. Jadi, lanjut Kwik, ketua BPPN menandatangani SKL itu berdasarkan pada Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dan keputusan-keputusan KKSK, terutama keputusan 17 Maret 2004.

“Tanda tangan ketua BPPN atas dasar Inpres hingga keputusan-keputusan KKSK, apabila semua kewajiban dipenuhi,” kata Kwik. Dalam persidangan, Syafruddin mengatakan semua yang ditugaskan oleh KKSK kepada dirinya selaku ketua BPPN sudah dilaksanakan serta diverifikasi oleh tim hukum dan KKSK. “Kami mengambil alih 12 perusahaan (milik Sjamsul Nursalim). Suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh ketua BPPN manapun sejak zaman Gus Dur,” katanya. Murah Saksi selanjutnya adalah Rizal Ramli yang menjabat Menko Ekuin periode 23 Agustus 2000-12 Juni 2001 dan Menteri Keuangan periode 12 Juni 2001-9 Agustus 2001. Rizal menekankan pada kerugian negara yang jauh lebih besar ketika aset petambak Dipasena dijual murah pada 2007. Menurut Rizal, kewajiban Sjamsul Nursalim sebesar Rp28,5 triliun termasuk utang petambak. BPPN mengusulkan restrukturisasi. Utang petambak dikurangi menjadi Rp100 juta perorang sehingga total 11 ribuan petambak menjadi Rp1,35 triliun. “Tahun 2005, nilai aset yang diserahkan Rp4,5 triliun. Tahun 2007 dijual Rp200 miliar. Ini kerugian yang jauh lebih besar,” kata Rizal.(ANT/AC)

Rizal Ramli Sebut Menkeu Jual Aset Rp4,5 Triliun Seharga Rp220 Miliar JAKARTA– Mantan Menko Maritim Rizal Ramli mengatakan bahwa ada kerugian negara yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan melakukan tindakan melakukan penjualan aset Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang berjumlah Rp 220 miliar dan merugikan negara lebih dari Rp 4 triliun. “Saya ingin menambahkan

sedikit, memang ada kerugian negara tapi pada saat BPPN menyerahkan (aset BDNI) kepada Menteri Keuangan akhir tahun 2005, nilai aset BPPN itu 4,5 triliun,” ujarnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Selatan, Kamis (5/7). “Aneh bin ajaib pada tahun 2007 dijual hanya 200 miliar

oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat itu,” tambahnya. Rizal Ramli sendiri dihadirkan oleh KPK dalam persidangan tersebut sebagai Menko Ekuin sekaligus Ketua KKSK periode 2000-2001. Selain itu Rizal menjadi saksi dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada

Sjamsul Nursalim terkait pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Jadi ini jumlah kerugian yang jauh lebih besar. Saya nggak tahu apakah salah atau nggak salah, tetapi di dalam desection making di BPPN, hal-hal strategis yang penting diputuskan oleh ketua KKSK yaitu Menko Ekonomi,” paparnya.(AC/IN)

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

Kuasa Hukum Edward Soeryadjaya Tinggalkan Persidangan JAKARTA– Persidangan perkara korupsi pengelolaan dana pensiun (dapen) PT Pertamina (Persero) dengan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya (ESS) diwarnai aksi meninggalkan ruang persidangan dari tim kuasa hukum. Pasalnya, tim kuasa hukum menganggap majelis hakim telah mengabaikan keberatan yang mereka ajukan. Tim kuasa hukum yang diketuai Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan ada tiga alasan pihaknya ogah mengikuti proses persidangan. Pertama, terkait dasar hukum pemanggilan terdakwa dan saksi-saksi. “Dalam surat panggilan dikatakan bahwa terdakwa Edward dipanggil untuk perkara tindak pidana PT Pertamina Transkontinental, yaitu perkara nomor 09/ Pidsus/Tpk/2018/ PN.JKT.PST. Sedangkan perkara saat ini adalah

perkara dengan nomor 34/ Pid.Sus/Tpk/2018/ PN.JKT.PST. Perkaranya bukan perkara PT Pertamina Transkontinental, tapi perkara korupsi dana pensiun Pertamina,” kata Yusril di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, (4/7). Menurutnya, saksi yang dipanggil pada sidang hari ini bukan pada perkara Edward, tapi perkara lain dengan terdakwa orang lain. Tim kuasa hukum merasa keberatan akan hal itu karena KUHAP jelas mengatakan bahwa JPU berkewajiban untuk memanggil terdakwa, saksi pada tanggal, hari, jam persidangan dan dalam perkara apa dia didakwa dalam pengadilan. Menurut Yusril, pemanggilan tersebut melanggar pasal 146 KUHAP. “Itu adalah kesalahan pemanggilan, kami hadir di sini tidak untuk menghadiri pemanggilan ini,” kata

Yusril. Kedua, lanjutnya, mengenai saksi-saki yang dihadirkan JPU hari ini sama sekali tidak pernah diperiksa untuk tersangka Edward. Mereka diperiksa untuk orang lain, padahal BAP itu milik orang lain dan tidak bisa digunakan untuk Edward. Anggota tim kuasa hukum Edward, Charles mengungkapkan tiga saksi yang dihadirkan dalam persidangan diperiksa dengan sprindik nomor 56. Sementara 5 saksi diperiksa dengan Sprindik nomor 55. Padahal berkas perkara hanya memuat satu sprindik, yakni nomor 55 yang berubah menjadi 56. Padahal Edward ditetapkan sebagai tersangka berdasar sprindik nomor 93. Sedangkan para saksi tidak pernah diperiksa dengan sprindik nomor 93. Selain itu, panitera hingga saat ini belum menyerahkan salinan

putusan sela kepada pihaknya. Padahal pihaknya mengaku berencana membuat memori banding atas putusan sela, tapi tidak memiliki bahan pertimbangan karena pengadilan belum menyerahkan salinan putusan. “Andaikata pengadilan tinggi memutuskan menerima keberatan kami, sidang ini harus dihentikan. Karena itu kami keberatan sidang ini dilanjutkan sebelum hak kami mengajukan memori keberatan dapat kami lakukan,” ujar Yusril. Ketiga, lanjutnya, pihaknya memiliki hak untuk melakukan perlawanan terkait putusan pengadilan/ putusan sela yang menolak keberatan diajukan. Pihaknya mengganggap hal ini merupakan persoalan sangat prinsipil. “Perkara Pak Edward sudah diputuskan pada pra peradilan Jakarta Selatan, dikabulkan. Diminta supaya

perkara ini dihentikan dan dicabut dari register perkara. Tapi kemudian oleh jaksa ngotot dilanjutkan,” jelasnya. Pihaknya pun telah menyampaikan dalam nota keberatan, tapi hakim dengan simplistik mengatakan ini merupakan perkara korupsi, sedangkan pra peradilan itu masalah formil, jadi dilewatkan begitu saja. Padahal putusan pra peradilan itu adalah putusan pengadilan yang harus dihormati oleh semua pihak. “Kalau sudah seperti ini, pengadilan jadi kacau balau. Jaksa ngotot mengadili suatu perkara yang oleh PN Jaksel dikatakan sudah dibatalkan, Hakim ngotot mengadili bahwa ini soal formil saja. Kami mengajukan keberatan, kami melakukan walk out,” tegasnya. Terkait langkah selanjutknya, pihaknya akan mengadukan perkara ini ke polisi, baik jaksa agung

sebagai satu kesatuan maupun hakim. “Mau-tidak mau jaksa dan hakim akan kami laporkan ke polisi. Karena jelas itu ada pasal yang dilanggar dalam KUHP. Kedua kita laporkan majelis hakim ini ke polisi, karena ada pasal-pasal KUHP yang dilanggar terhadap perkara yang diputuskan pengadilan dan inkrah perkaranya dibatalkan namun tetap diteruskan untuk diadili,” kata Yusril. Menurutnya, Putusan praperadilan merupakan putusan pengadilan Jakarta Selatan. Putusan dianggap benar/sah dan berlaku sebelum dibatalkan oleh putusan yang lain. “Ini tidak ada putusan yang membatalkan putusan pengadilan Jaksel,” jelasnya. Terkait hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tas Arifin mengatakan bahwa pihaknya akan menyesuaikan dengan keinginan tim penasehat

hukum dengan menghadirkan saksi sesuai dengan sprindik 93 pada sidang berikutnya. “Keberatan itu hal yang biasa. Kami sudah menghadirkan saksi-saksi yang diminta oleh majelis hakim. Saksi ini sudah tertuang dalam BAP, bukan berkas orang lain, tapi berkas Edward sendiri. kami tidak ada salahnya,” tegasnya. Terkait keberatan soal pra peradilan, menurutnya hal tersebut bukan ranahnya sekarang, persoalan itu sudah selesai. “Sekarang ini adalah pembuktian dari perkara pokok,” ujarnya. Sedangkan terkait upaya pelaporan ke Kejagung, dirinya mengatakan bahwa semua yang dilakukan saat ini sudah sesuai dengan aturan/koridir. “Perkara ini sudah teregister. Pimpinan sudah tahu. Proses ini masih berjalan dengan UU yang berlaku,” pungkasnya.(AC/IN)


4 E D I S I 512 9 - 15 JULI 2018

KORUPSI

Kades Benteng Anyar Diduga Korupsi Dana Desa LANGSA- Warga Benteng Anyar, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap Datok (Kepala Desa) setempat karena diduga melakukan penyimpangan pengunaan dana desa. Menurut warga, semua program yang dilaksanakan Kepala Desa (Datok) tidak transparan dan tidak melalui musyawarah rencana pem-

bangunan desa (Musrenbang) dengan masyarakat setempat. "Tiba-tiba saja program sudah ada, bagaimana dana desa bisa cair kalau tanpa musrenbang", sebut Junaidi dan beberapa warga lainnya kepada wartawan, Selasa lalu. Jika warga bertanya, Kades selalu menghindar, bahkan Basri selaku Sekretaris Desa pun tidak mau memberikan komentar kepada wartawan dengan alasan

sedang sibuk. Sementara Datok setempat, Zulkifli yang dihubungi melalui telepon seluler,Selasa kemarin mengatakan, untuk pertanggung jawaban penggunaan dana desa tahun 2015, 2016, 2017 yang terindikasi korupsi sudah ditangani oleh penegak hukum. Tanya saja labgsung ke Polres Langsa bagian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), semua sudah ditangani disana,” ketusnya.(TIM)

Jalan Provinsi Buntu Pane BP Mandoge Nyaris Putus ASAHAN- Jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Buntu Pane menuju Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan hingga menuju Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, nyaris putus akibat diterjang longsor. Pantauan di lokasi jalan provinsi yang nyaris putus tersebut berada di Desa Suka Makmur Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Asahan, Kamis (5/7). Kondisi jalan merupakan jalan satusatunya menuju Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, dari Kecamatan Buntu Pane kondisi sudah sangat memprihatinkan. “Selain badan jalan yang tinggal lebarnya sekitar tiga meter diakibatkan longsor, kondisi badan jalan yang merupakan urat nadi bagi warga Asahan yang hendak menuju Kecamatan Simalungun juga marak dipenuhi lubang,"kata warga. Selain itu, menurut warga seputaran Desa Suka Makmur, kondisi jalan lintas yang berada di Desa Suka Makmur tersebut diperkirakan sudah dua tahunan ini belum juga mendapat perbaikan dari pi-

hak berkompeten di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Bahkan, pihak provinsi selaku pemilik jalan kurang peduli dengan kondisi badan jalan ini. Hal tersebut terlihat tidak adanya pagar pembatas maupun pengaman lainnya, supaya pengendara tidak terperosok kedalam jurang yang dalamnya sekira tiga puluh meter dibiarkan apa adanya. Informasi diperoleh dari Camat Bandar Pasir Mandoge, Jutawan Sinaga ketika dimintai konfirmasi melalui telepon seluler, Kamis siang menyebutkan, jalan protokol yang menghubungkan dua kecamatan di Kabupaten Asahan hingga menuju Desa Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun itu merupakan jalan provinsi. “Kondisi badan jalan yang berada di Desa Suka Makmur sudah kita laporkan, dan sesuai keterangan dari pihak Dinas Bina Marga Provinsi bahwa untuk perbaikan jalan itu saat ini sedang dilaksanakan tender,”kata Jutawan menirukan ucapan Kepala UPT Bina Marga.(SMG)

2 Tersangka Dugaan Korupsi Alkes ‘Digelapkan’, Massa Tuntut Kejatisu Copot Kajari Binjai MEDAN- Sekitar seratus orang yang mengatasnamakan Badan Investigasi Nasional Perwakikan Sumatera Utara, Rabu (4/7/2018), berunjukrasa ke gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) di Jl AH Nasution, Medan. Lewat aksinya, mereka mendesak Kejatisu segera mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai yang mereka tuding telah menggelapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi Alkes RSUD Djoelham Binjai TA 2012. “Sangat aneh alias janggal, bila perkara yang objeknya sama yakni dugaan korupsi RS Djoelham Binjai TA 2012 telah ditetapkan 7 orang tersangka korupsi oleh Kejari Binjai, akan tetapi cuma 5 orang yang dimajukan ke persidangan PN Tipikor Medan dan ditetapkan sebagai terdakwa,” teriak Koordiantor Aksi, Irpan S Daulay. Dalam mimbar bebas yang

dudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah telah memenuhi nilai yang dipersyaratkan. “Dalam analisis kualitatif dengan memperhatikan karakteristik wilayah calon Provinsi Kepulauan Nias merupakan daerah perbatasan, pulau terluar dan untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI,” jelas Saur yang juga mantan konsultan Pemekaran tiga DOB Kab/Kota Kepulauan Nias itu. Rencananya konsultan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias itu akan melakukan survey di masing-masing wilayah beberapa hari kedepan untuk mengumpulkan upsate data finalisasi sebelum diserahkan ke pemerintah pusat. Ditempat yang sama, Ketua Umum BPP-PKN Christian Zebua optimis Kepulauan Nias menjadi satu DOB dengan berbagai upaya dan strategi terus dilakukan untuk meyakinkan Presiden Jokowi

mencabut moratorium. Konsultan kita ini yang dihunjuk oleh Kemendagri untuk update data terbaru dengan tujuan meyakinkan Presiden Jokowi bahwa Kepulauan Nias layak menjadi DOB atas hasil kajian konsultan, dimana sebelumnya kita sudah serahkan datanya,ujar Christian Zebua yang mantan Panglima Kodam XVII/Cendawasih-Papua itu. Pemerintah pusat sudah saatnya memperhatikan Kepulauan Nias sebagai etalase terdepan bagian barat NKRI dimana dari 132 pulau yang berada di wilayah 3T sangat rawan disusupi kelompok yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Kepulauan Nias sebagai etalase terdepan wilayah barat NKRI dengan pulau Wunga dan pulau Simuk terdaftar sebagai pulau terdepan di Sumut sehingga rawan akan disusupi ideologi-ideologi yang dapat mengancam keutuhan dan ketahanan NKRI. (YG)

mereka gelar di antara pajangan poster dan spanduk, Irpan membeberkan, sejauh ini 5 tersangka yang menjadi terdakwa diantaranya hanya Dr Mahim Siregar (Mantan Direktur RSU Djoelham Binjai), Suryanares (PPK RSU, Djoelham Binjai), Cipta (ULP RSU Djoelham Binjai), Suhdi Winata (Ketua Pokja Pengada Barang dan Jasa), Teddy Law (Direktur PT Mesarinda Abadi). Sedangkan, Budi Asmono (Kepala Cabang PT Kimia Farma Medan 2012) dan Vironica Direktur PT Petan Daya Medica, terbilang diperlakukan istimewa. “Selain tak dimajukan sebagai terdakwa bersama kelima rekannya, juga sejak ditetapkan sebagai tersangka, mereka tak pernahditahan,” kecam Irpan. Mirisnya lagi, lanjutnya, tersangka Vironica diduga telah kabur ke luar negeri. Hal itu diperkuat dengan beredarnya

passport Vironica dan keterangan Kakanwil Imigrasi Kelas I yang menjelaskan, kalau yang bersangkutan sudah meninggalkan tanah air. Tak cuma itu saja, penegakan hukum untuk persoalan kerugian negara lewat proyek pengadaan Alat-alat Kesehatan (Alkes) juga penuh dengan kejanggalan, alias ditengarai tak sinkron dengan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya terkait aturan peran penyidik dan penuntut yang disinyalir telah dikangkangi oknum penegak hukum Kejari Binjai. Fakta mengangkangi KUHAP itu semakin mendekati kebenaran, lanjut Irpan, soalnya dalam perkara korupsi tersebut, penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh orang yang sama yaknu oknum Jaksa bernama Victor Antonius Saragih Sidabutar SH MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Binjai.

“Lawak-lawaknya lagi, salah satu alat bukti yakni kerugian negara dihitung oleh BPKP, yang secara yuridis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu, cenderung tidak punya kewenangan menghitung kerugian negara. Hal sesuai dalam UU No 15 tahun 2005 bahwa yang berhak mengaudit adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)” bebernya. “Untuk itu kami berharap, Kajatisu segera mengambil!lih kasus tersebut dan secepatnya menangkap Budi Asmono dengan Vironica. Kemudian, kita menginginkan Jamwas Kejagung RI turun dan periksa kasus yang penuh dengan kejanggalan itu” tandas Irpan. Irpan juga meminta Poldasu selaku institusi yang menangani dan mengusut kasus pidana umum, turun tangan mengusut dugaan rekayasa saksi dan audit BPKP pada kasus Korupsi Alkes RS Djoelham Binjai.(OS)

Jalan Kota Gunungsitoli Berbiaya Rp 6,3 M Rusak GUNUNGSITOLI- Sejumlah ruas jalan di Kota Gunungsitoli yang dikerjakan TA 2017 bersumber DAK berbiaya Rp6,3 miliar sudah rusak di beberapa titik meski usianya masih 10 bulan. Warga masyarakat yang kesal meminta penegak hukum mengusutnya. Proyek yang sebelumnya dinamakan "Pemeliharaan Jalan Dalam Kota" dikerjakan PT Sidomukti Lestari dengan PPK Wira Agusman Halawa

ini meliputi ruas sepanjang Jalan Kelapa, Jalan Soekarno, wilayah pelabuhan lama dan beberapa ruas lainnya. Pekerjaan yang rampung September tahun lalu, kini sudah mengalami kerusakan di beberapa titik. Seperti di pelabuhan lama aspal mengelupas karena disinyalir bahan material dan campuran aspal sebelumnya tidak sesuai. Sedangkan di Jalan Kelapa, aspal lepas dan membentuk kubangan sehing-

ga terjadi genangan air. Warga Gunungsitoli, Ardi Telaumbanua, BM Harefa kesal dengan kerusakan yang terjadi meski jalan belum genap setahun dibangun. "Pengerjaan ini benar benar tidak beres, kami mendorong agar lembaga masyarakat atau LSM melaporkan kondisi ini hingga ditindak sebab disinyalir pengerjaannya tidak benar," kata mereka. Kondisi seperti itu, menu-

rut mereka kerap terjadi di Gunungsitoli sehingga harus benar benar ditindak sesuai hukum agar menjadi shock terapy bagi PU dan dinas lainnya. Kadis PUPR Gunungsitoli Ampelius Nazara ketika dikonfirmasi hanya menyampaikan terimakasih atas masukan. Katanya, PUPR akan menindaklanjuti. Soal keinginan masyarakat akan melaporkan ke penegak hukum, tidak ditanggapinya.(MOC)

Polda Sumut Akui Masih Buru Mujianto dan Tonny Wijaya

Konsultan Kembali Mengkaji Data Finalisasi Pembentukan Provinsi Nias NIAS- Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN) terus bekerja menyiapkan berbagai update data finalisasi pemekaran menjadi satu Daerah Otonomi Baru (DOB) Kepulauan Nias. Pada hasil kajian konsultan yang dihunjuk Kemendagri menyebutkan bahwa Kepulauan Nias direkomendasikan dapat menjadi satu Daerah Otonom Baru (DOB). Karena secara teknis Provinsi Kepulauan Nias dapat direkomendasikan menjadi DOB,” sebut Saur Panjaitan bersama Susilo (Konsultan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias) yang didampingi Ketua Umum BPPPKN, Mayjen (Purn) Christian Zebua, di Pelabuhan Angin Gunungsitoli usai melakukan survey pelabuhan, Kamis (05/07) sekira Pukul 11 siang. Saur menyebutkan, di lihat dari hasil perolehan skor nilai dan bobot dengan berbagai faktor salah satunya kepen-

SUMUT ACEH

MEDAN- Penyidik Subdit II/ Harda Tahbang Ditreskrimum Poldasu mengaku masih terus memburu dua pengusaha real estate di Medan Mujianto alias Anam dan Tonny Wijaya yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pihak kepolisian. Dalam keterangannya kepada wartawan, beberapa waktu lalu, Direktur Ditreskrimum Poldasu Kombes Pol Andi Rian SIK melalui Kasubdit II/Harda-Bangtah AKBP Edison Sitepu SH MH mengatakan, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan pihaknya, diketahui kedua tersangka kasus penipuan tersebut bersembunyi di luar negeri dan kerap berpindah-pindah lokasi. "Kami sempat mendeteksi kedua DPO itu di Singapura. Tapi belakangan, termonitor sudah pindah lokasi. Mereka berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran pihak kepolisian," ujarnya. Selama ini, akunya, pihakn-

ya masih terus meningkatkan komunikasi dengan Mabes Polri dan Polda di Indonesia serta Interpol, untuk mendeteksi keberadaan dan menangkap keduanya. Bahkan, sebutnya, pihaknya juga sudah meminta bantuan Imigrasi untuk mencekal dan menangkap keduanya bila berada di wilayah kerja keimigrasian. "Kami berharap bantuan dan peran serta masyarakat, untuk menginformasikan keberadaan kedua tersangka kepada aparat kepolisian terdekat, agar dapat segera dilakukan penjemputan," katanya. Diketahui, Mujianto alias Anam tercatat menjadi DPO sesuai surat No : DPO/R/159/ IV/2018/Ditreskrimum Poldasu, setelah ditetapkan menjadi tersangka atas laporan Armen Lubis (60) sesuai bukti laporan No : STTLP/509/IV/2017/ SPKT II tanggal 28 April 2017. Dalam kasus yang menyebabkannya mengalami kerugian sekira Rp3 miliar itu, Armen

juga melaporkan Rosihan Anwar yang merupakan staf Mujianto. Kasus dugaan penipuan itu berawal dari ajakan kerjasama yang ditawarkan Rosihan Anwar selaku staf Mujianto pada tahun 2014, untuk melakukan bisnis penimbunan lahan seluas 1 Ha yang berada di Kampung Salam, Belawan II, Kecamatan Medan Belawan. Namun setelah lahan selesai ditimbun, Mujianto tidak menepati janji membayar hasil penimbunan itu sebesar Rp3 miliar. Setelah kasus itu bergulir, Mujianto dan Rosihan dinilai melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan ditetapkan sebagai tersangka sesuai surat No : B/1397/XI/2017/Ditreskrimum Poldasu pada November 2017. Setelah keduanya resmi ditahan, Rabu (31/1), beberapa hari kemudian penyidik menangguhkan penahanan Mujianto dengan wajib lapor, sambil menunggu kejaksaan menyatakan berkas tersangka

lengkap. Namun sejak ditangguhkan, Mujianto tidak pernah menjalani wajib lapor dan tidak mau hadir ketika dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan melengkapi petunjuk jaksa. Bahkan, Mujianto justru menyurati Presiden, DPR RI, Mabes Polri dan lain-lain, dengan tudingan Poldasu tidak profesional dan memaksakannya menjadi tersangka. Sementara, Tonny Wijaya (54) warga Jalan Rupat Medan ditetapkan sebagai DPO sesuai surat No : DPO/80/II/2018/Ditreskrimum Poldasu, karena dianggap melanggar Pasal 385 KUHPidana dan atau Pasal 69 dan Pasal 70 UURI No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Tonny dilaporkan Kaswandi sesuai laporan polisi No : LP/011/l/2016/SPKT III tanggal 7 Januari 2016, terkait dugaan mencaplok lahan untuk kepentingan umum menjadi tempat usaha yang dapat memperkaya diri sendiri di kawasan Sukaramai Medan.(INT)

KASUS DUGAAN KORUPSI PATUNG YESUS

Kejari TBA Didesak Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Pilkada 2015 TANJUNGBALAI- Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan (Kejari TBA) didesak segera menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 sebesar Rp11 miliar. Desakan itu diungkapkan Direktur Lembaga Cerdas Kota (LCK) Tanjungbalai, Chairul Rasyid Pangaribuan S.Sos.I, Rabu (4/7). "Sudah tahap penyidikan namun perkembangan kasusnya terkesan lambat. Segera tetapkan tersangkanya sehingga masyarakat Tanjungbalai tahu bahwa kejaksaan serius menangani perkara ini, dan tidak berpikir miring terhadap kinerja lembaga adhyaksa,"tegas Rasyid. LCK ujar Rasyid tetap memantau perkembangan kasus dugaan korupsi dana hibah pilkada Tanjungbalai tahun 2015 sebesar Rp11 miliar. "Dari anggaran tersebut terdapat sebesar Rp2,3

miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau memang tidak bisa dilanjutkan kasusnya segera terbitkan SP3, sehingga masyarakat tahu Kejari telah menghentikan penanganannya dan tidak mengganggu proses tahapan pencalonan anggota KPU Sumut dimana dua nama anggota KPU Tanjungbalai ikut mencalon,"ujar Rasyid. Senada diungkapkan Ketua Lembaga Peduli Rakyat Indonesia (LPRI) Sumut, Indra Mingka yang dikonfirmasi, Rabu siang di Tanjungbalai. "Kita tetap optimis bahwa tim seleksi (Timsel) pemilihan calon anggota KPU Sumut periode 2018-2023 selektif menetapkan sosok yang layak dan patut menjadi komisioner KPU. Namun perlu diingatkan agar Timsel dapat menjadikan bukti untuk jadi pertimbangan agar tidak meluluskan calon yang kita ketahui saat ini Kejari TBA sedang menangani dugaan korupsi dana

pilkada serentak 2015 di Tanjungbalai," ujar Indra. Lanjut Indra, penanganan kasus dugaan korupsi dana pilkada yang dikelola KPU Tanjungbalai itu tahap penyidikan. "Artinya selangkah lagi kejaksaan dapat menetapkan tersangka yang tentunya berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Sangat naif seorang calon komisioner bisa diluluskan meski sedang dihadapkan dalam masalah hukum, sementara eks narapidana sesuai ketentuan KPU tidak diperbolehkan mencalon jadi anggota DPR,"kata Indra penetapan komisioner KPU Sumut harus bebas dari masalah hukum sehingga tidak akan mengganggu tugas dan tanggungjawabnya jika ditetapkan sebagai anggota komisioner KPU Sumut. Sebelumnya Kepala Kejari TBA Zullikar Tanjung SH MH melalui Kasi Intelijen Hardiansyah SH MH M.I.Pol yang dikonfirmasi,

Selasa (3/7) di kantornya, membantah bahwa pihaknya tidak serius menangani perkara tersebut. "Serius dan tetap kita tangani namun ada proses yang harus dilalui dan tidak harus diketahui publik. Saya tegaskan kasusnya tetap lanjut, tidak perlu khawatir karena kami akan komit mengungkapnya,"tegas Hardiansyah. Hardianysah mengatakan, sejumlah saksi telah diperiksa terkait kasus tersebut, di antaranya komisioner KPU termasuk Ketua KPU Tanjungbalai dan sekretaris serta pihak terkait dengan pengelolaan anggarannya. Pasca penyidikan kasus dana pilkada 2015, Ketua KPU Tanjungbalai Amrizal SE ketika dikonfirmasi, menegaskan bahwa hukum bahasa pembuktian. "Saya tidak mau menanggapi opini, hukum bahasa pembuktian. Kami berpegangan pada hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah

(APIP), sepanjang APIP (Inspektorat KPU RI) menyatakan tidak ada kerugian, siapa lagi yang mau kita percaya. Kewenangan yang memeriksa dokumen laporan pertanggungjawaban (LPj) itukan APIP dan BPK,"tegas Amrizal. KPU Tanjungbalai dikatakan Amrizal telah mengembalikan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 sebesar Rp2,8 miliar ke kas daerah. Silpa Rp2,8 miliar itu merupakan sisa penggunaan anggaran dari total dana hibah yang tersedia pada daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) tahun 2015 sebesar Rp11.013.490.000. " "Dana untuk pilkada tahap pertama Rp8,5 miliar dan usulan di P.APBD Rp2,4 miliar, seluruhnya Rp11 miliar lebih. Ada Silpa telah dikembalikan Rp2,841 miliar,"tegas Amrizal. Amrizal menyatakan pemerik-

saan sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) internal Inspektorat KPU RI, saat tahapan pilkada masih berlangsung. "Angka Rp 2,3 miliar di LHP internal KPU RI itu dilakukan saat tahapan berlangsung. Tentunya ada laporan pertanggungjawaban yang belum selesai di pertanggungjawabkan,"sebut Amrizal. Dikatakannya, sebagian besar dana yang digunakan untuk Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu yakni, PPK, PPS dan KPPS, dana operasional dan sisanya di lingkungan KPU Tanjungbalai. Bahkan LHP internal KPU RI telah ditindaklanjuti. "Hasil monitoring dan verifikasi KPU RI terhadap dokumen LPj Rp2,3 miliar itu juga sudah kita tindaklanjuti. Hasil verifikasi itu sudah kita serahkan ke penyidik kejaksaan pada saat pemeriksaan Sekretaris KPU pada tanggal 15 Maret 2018," tegasnya.(NET)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Iman Selamat Telaumbanua, Atozanolo Zega, Deserieli Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO TEBINGTINGGI:: Ruben Sembiring; BIRO BATUBARA: Sahril (Kabiro), Edward Rajagukguk; WARTAWAN DAERAH: Jamin (Langkat); Dedy Irawan Z (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih, Sali, Hotma Andar Tobing, Mukhtar Sirait (Siantar/Simalungun); Anna Elfrida Siahaan,Tetty E Pardede (Tobasa); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); Suraji, Agus Syahputra (Labuhanbatu Selatan); Faoziduhu Hulu (Kisaran/Asahan); Taufik Hidayat (Panyabungan); Enri Anto Harahap (Palas); Parlindungan Rajagukguk (Taput); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Yuheri Salman (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin, Siden (Kutacane) ; Sadari Halawa (Nias Selatan); Shalehuddin, Dedi Sukendri (Indragiri Hilir).


5 E D I S I 512 9 - 15 JULI 2018

KORUPSI

LIPSUS

PENGAWASAN LEMAH FAKTOR PEMICU KORUPSI DANA OTSUS Kasudit Pemerintah Aceh, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta di Kementerian Dalam Negeri, Raden Sartono, menilai, penyimpangan terhadap dana otonomi khusus (otsus) dikarenakan lemahnya pengawasan di tingkat provinsi. Jadi, peluang untuk menyalahgunakan dana terbilang besar dilakukan. Raden menjelaskan, pengaturan untuk otsus sebenarnya sudah bagus karena melalui musrenbang dan usulan pun berdasarkan kriteria. "Yang jadi kemungkinan, proposal kabupaten/kota diseleksi di tingkat provinsi karena ada tim yang dibentuk gubernur. Di sini celah (korupsi) itu muncul," tuturnya di Jakarta, Jumat (6/7). Raden menambahkan, penyeleksian proposal tersebut sudah seharusnya diawasi secara detail. Representasinya memang sudah baik di Undang-undang, tapi dalam pelaksanaan belum dilakukan secara maksimal. Ke depan, harus diadakan evaluasi untuk lebih baik lagi. Salah satu poin yang juga kurang mendapatkan pengawasan adalah terkait perubahan kewenangan proporsi yang lebih besar dari alokasi dana Otsus pada tahun 2013. Kewenangan ini dimunculkan melalui Qanun Nomor 2 Tahun 2013 yang berisikan amanat pengelolaan dana otsus 60 persen daei provinsi dan 40 persen kabupaten. Raden menjelaskan, Qanun 2008 tersebut sudah dikondisikan yang kemudian direvisi pada tahun 2013 direvisi. "Ada kelebihan maupun kekurangan ketika pelaksanaan kabupaten/kota itu ditransfer langsung dari pusat. Salah satu kekurangannya, dalam pelaksanaan kurang kontrol, ini juga dinamikanya," ucapnya. Sementara itu, Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan, Kemendagri sudah melakukan berbagai pencegahan termasuk menekan transaksi non tunai. Tujuannya, agar perjalanan dana lebih mudah dilacak sehingga mencegah terjadi penyalahguaan anggaran dalam perancangan dana otsus. Tapi, Ardian mengakui, adanya celah untuk melakukan korupsi pada tahap pelaksanaan penggunaan anggaran. Celah ini berada di lingkungan pemerintah daerah yang menyulitkan Kemendagri untuk memonitor. "Dalam kacamata pemerintah, dia (pemerintah) harus bisa evaluasi terhadap rencana kebijakan uang itu mau dibuat apa. Tapi, kalau tahapan pelaksanaan itu sudah diserahkan ke daerah,

jadi pemerintah tidak mungkin intervensi," ujar Ardian. Selain pengawasan, Ardian menilai terjadinya tindakan penyalahgunaan dana otsus tidak bisa terlepas dari individu kepala daerah itu sendiri. Sebab, secara regulasi, perencanaan penganggaran sistem dana otsus telah berjalan dengan baik. Sebelumnya, KPK melalukan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Aceh Irwandi dan Bupati Bener Meriah Ahmadi pada Selasa (3/7). Tim penindakan KPK mengidentifikasi penyerahan uang sejumlah Rp 500 juta. Uang itu disinyalir bagian dari jatah yang diminta Rp 1,5 miliar oleh Irwandi ke Ahmadi. Selain Irwandi dan Ahmadi, KPK juga menetapkan dua orang lainnya yang merupakan pihak swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai tersangka

suap terkait proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Sering Diselewengkan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menuturkan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi menunjukkan bahwa dana otonomi khusus (otsus) kerap diselewengkan. Bahkan, dia mengaku ICW sering menerima laporan soal penyelewengan dana Otsus. "Kami sudah cukup sering menerima informasi masyarakat terkait dana Otsus yang diselewengkan. Jadi enggak hanya di Aceh, di Papua juga. Jadi (kasus di Aceh) ini menunjukkan bahwa dugaan (adanya penyelewengan di dana otsus) itu memang ada," kata dia di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Kamis (5/7). Menurut Donal, pola penye-

lewengan dana Otsus ini tidak berbeda dengan pola penyelewengan dana APBD. Dalam pola ini, misalnya berupa permintaan uang commitment fee pada tiap proyek, suap-menyuap terkait perizinan, maupun mark up di pengadaan barang dan jasa. Donal melanjutkan, tujuan dalam pola-pola tersebut pun sama, yakni untuk menguntungkan dan memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan jabatan. Hal ini disebabkan oleh perilaku buruk elite politik yang meminta bayaran untuk pencalonan di pemilihan umum. "Ini membuat biaya demokrasi kita menjadi mahal dan juga beberapa kepala daerah hidupnya bermewah-mewahan dan berlebihan. Tasnya, mobilnya luar biasa. Ini bagian dari perilaku buruk mereka," tuturnya. Komisi Pemberantasan Ko-

rupsi (KPK) resmi menahan Bupati Bener Meriah, Aceh, Ahmadi pada Kamis (5/7). Ahmadi yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditahan di Rutan cabang KPK di POMDAM Jaya Guntur, Jakarta Selatan. KPK menetapkan Irwandi dan Ahmadi serta dua orang lainnya yang merupakan pihak swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai tersangka suap terkait proyek yang bersumber dari dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018. Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Aceh Irwandi dan Bupati Bener Meriah Ahmadi pada Selasa (3/7), tim penindakan KPK mengidentifikasi penyerahan uang sejumlah Rp500 juta. Uang itu disinyalir bagian dari ja-

tah yang diminta Rp1,5 oleh Irwandi ke Ahmadi. Diduga sebagai penerima ada tiga orang yakni Irwandi Yusuf Gubernur Provinsi Aceh, pihak swasta Hendri Yuzal dan pihak swasta lainnya Syaiful Bahri. Sementara, diduga sebagai pemberi adalah Ahmadi tidak dibacakan, Bupati Kabupaten Bener Meriah. KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang Rupiah sebesar Rp 50 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan bukti transaksi perbankan dari Bank BCA, Mandiri serta catatan proyek. Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp 8,03 triliun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.(REP/IN)

KPK: Kode 1 Meter Dalam Suap Gubernur Aceh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan suap kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menggunakan kode '1 meter'. Irwandi diduga meminta jatah Rp 1,5 miliar ke Bupati Bener Meriah Ahmadi dari pengerjaan proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018. "Sebelumnya KPK telah mengidentifikasi penggunaan kode '1 meter' terkait dengan transaksi yang terjadi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfir-

masi, Kamis (5/7). Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Aceh Irwandi dan Bupati Bener Meriah Ahmadi pada Selasa (3/7), tim penindakan KPK mengidentifikasi penyerahan uang sejumlah Rp500 juta. Uang itu disinyalir bagian dari jatah yang diminta Rp1,5 oleh Irwandi ke Ahmadi. KPK pun telah menetapkan Irwandi dan Ahmadi serta dua orang lainnya yang merupakan pihak swasta Hendri Yuzal dan

Syaiful Bahri sebagai tersangka suap terkait proyek yang bersumber dari DOKA. Febri menuturkan KPK akan terus mendalami adanya dugaan fee 10 persen dari alokasi dana DOKA, dengan rincian 8 persen untuk sejumlah pejabat di tingkat provinsi dan 2 persen di Kabupaten. KPK juga sudah mulai mengidentifikasi pertemuan dan pembicaraan fee sejak awal. "Jadi, akan lebih baik bagi pihak-pihak yang diperiksa KPK untuk terbuka menjelaskan pada penyidik.

Nanti dalam proses ini pemanggilan terhadap saksi yang relevan akan dilakukan berikutnya," terang Febri. Sampai saat ini, lanjut Febri, penyidik KPK sedang melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bener Meriah Ahmadi dan Syaiful. Sementara Irwandi dan Hendri sudah menjalani masa penahanan 20 hari ke depan sejak Kamis (5/7) dini hari. "Irwandi ditahan di rutan cabang KPK belakang gedung KPK Merah Putih dan Hendri ditahan di Rutan Polres Metro

Jakarta Pusat," kata Febri. Saat akan ditahan dini hari tadi, Irwandi yang mengenakan rompi tahanan menegaskan dirinya tidak pernah menerima suap terkait proyek yang bersumber dari DOKA 2018. Ia juga mengaku tak pernah mengatur proyek dan meminta jatah dari proyek-proyek yang ada di Aceh. "Saya tidak melanggar apapun, tidak mengatur fee, tidak mengatur proyek, tidak terima fee, tidak ada janji memberikan sesuatu," tegas Irwandi.

Ia juga mengaku tidak mengetahui ihwal uang Rp 500 juta yang diberikan oleh Bupati Bener Meriah Ahmadi, serta penerimaan uang oleh orang dekatnya, Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. "Tidak tahu, karena mereka tidak pernah lapor ke saya, dan yang memberikan tidak koordinasi dengan saya, lalu tidak terima uang," ujarnya. Mantan petinggi GAM itu pun siap membuktikan bahwa dirinya tak pernah menerima suap dari Ahmadi maupun pihak lain.(REP/IN)

Penangkapan Irwandi Kejutkan Kemendagri Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto, mengaku kaget dengan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, oleh KPK. Sebab, sepengetahuannya, Irwandi merupakan sosok yang memiliki komitmen untuk tidak bertemu dengan pengusaha. Menurut Ardian, Mendagri Thahjo Kumolo juga sempat menyebutkan bahwa Irwandi adalah gubernur dengan integritas tinggi. "Tapi, fakta berkata lain," tuturnya di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (6/7). Ardian mengatakan, dana otonomi khusus (Otsus) di Aceh yang menyebabkan Irwandi ditangkap selama ini sebenarnya sudah berjalan bagus. Ia melihat, output dari dana ini terbilang efektif, termasuk dari segi infrastruktur yang semakin meningkat. Monitoring evaluasi (monev) yang dilakukan memang dilakukan secara sampel karena tidak mungkin dilakukan di seluruh kabupaten maupun kota. Penilaian dilakukan melalui inspeksi mendadak tanpa memberitahukan kepada pemerintah daerah. Untuk hasil monev, Ardian menjelaskan, administrasi di Aceh sudah baik. Pada tahun lalu, sempat ada kendala karena sekitar 40 persen kabupaten/kota yang menerima Otsus sering terlambat mengirimkan laporan. "Padahal, laporan itu jadi dasar untuk penyaluran tahap berikutnya," ujarnya. Terkait dana Otsus secara keseluruhan, Ardian menyebutkan, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 8 triliun untuk Januari sampai Desember 2018. Sampai saat ini, pemerintah baru mengirim transfer Rp 2,4 triliun. Untuk Aceh, Kemendagri belum memonitor seberapa besar dan dana mana yang digunakan. Seluruh dana otsus ini sudah didelegasikan kepada kepala daerah untuk penyelenggaraan urusannya. Karena sudah diserahkan, maka pemerintah hanya memberi uang untuk mendanai kebutuhan. Dalam kewenangannya, pemerintah harus bisa mengevaluasi terhadap rencana kebijakan penggunaan dana tersebut. Tapi, menurut Ardian, jika sudah sampai tahap pelaksanaan, semua seharusnya sudah diserahkan ke daerah sehingga pemerintah tidak mungkin intervensi. Untuk kasus Aceh, Ardian mengaku belum memahaminya secara teknis. Jika benar ada penangkapan pihak ketiga, mungkin ada pengadaan barang dan jasa yang dipermainkan. "Saya tidak tahu masuknya pihak ketiga ini terhadap pelaksanaan otsus sesuai aturan tidak," ucapnya. Ardian menjelaskan, pemerintah sudah berupaya mencegah kemungkinan itu. Kemendagri juga sudah mendorong adanya transaksi nontunai supaya uang Rp 1 pun keluar dari APBD dapat terdeteksi.(REP/IN)

Satu Tersangka Ajukan Jadi JC, Gubernur Aceh Pamer ĂŤJasaĂ­ Satu tersangka kasus dugaan suap pengerjaan proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018, mengajukan diri menjadi justice collaborator (JC). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik keinginan tersebut. "Tadi saya dapat informasi dari penyidik bahwa ada salah satu pihak tersangka yang menyatakan akan mengajukan JC. Saya kira itu positif," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (6/7). Namun, Febri mengingatkan tersangka yang mengajukan JC harus serius dan sepenuh hati memenuhi sejumlah persyaratan untuk mendapat status tersebut. Beberapa syarat itu, di antaranya, bukan pelaku utama, mengakui perbuatannya dan membongkar atau mengungkap pihak atau kasus korupsi yang lebih besar serta konsisten dengan keterangan yang disampaikan. "Kami ingatkan pengajuan JC adalah hak tersangka, namun garus dilakukan serius dan tidak setengah hati karena JC akan menjadi salah satu pertimbangan yang me-

ringankan putusan," katanya. Saat ditanyakan, siapa yang akan mengajukan JC, Febri masih enggan mengungkap identitas tersangka. Febri mengaku belum dapat menyampaikan identitas tersangka tersebut karena JC belum diajukan secara resmi. Menurut Febri, pengajuan JC ini menandakan mulai adanya kesadaran para tersangka untuk koperatif dan terbuka kepada KPK. Febri berharap kesadaran itu diikuti oleh tersangka lainnya juga para saksi yang bakal dipanggil dan diperiksa terkait kasus ini. Apalagi, kata Febri, KPK sudah mengantongi buktibukti yang kuat terkait kasus suap dengan kode '1 meter' ini. "KPK sangat yakin dengan bukti yang kami miliki mulai dari komunikasi dan penbicaraan termasuk ada kode 1 meter di kasus ini dan bukti penerimaan uang lainnya. Akan lebih baik yang diperiksa terbuka karena kami sudah miliki bukti yang kuat," ucapnya. Seperti diketahui, empat orang terjerat OTT KPK di wilayah Aceh. Keempat orang tersebut adalah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf,

Bupati Bener Meriah Ahmadi dan dua orang dari pihak swasta yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengerjaan proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh. Sebelumnya, usai diperiksa sebagai tersangka Bupati Bener Meriah, Ahmadi mengakubakan kooperatif dengan proses hukum yang akan ia jalani. Saat ditanyakan apakah akan mengajukan JC, ia masih akan mempertimbangkan. "Saya masih pikir-pikir dulu (untuk ajukan JC)," kata Ahmadi Ahmadi juga bersedia bekerja sama dengan KPK untuk membongkar kasus suap yang turut menjerat Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf itu. "Saya akan kooperatif terhadap maslah hukum yanh sedang saya hadapi. InsyaAllah saya juga akan berikan penjelasan yang saya tau dan yang saya alami karena saya menyangkut dengan alokasi dana khusus untuk Kabupaten. InsyaAllah demikian," tuturnya. Sementara Irwandi saat akan menjalani penahanan menegaskan dirinya tidak pernah menerima

suap terkait proyek yang bersumber dari DOKA 2018. Ia juga mengaku tak pernah mengatur proyek dan meminta jatah dari proyekproyek yang ada di Aceh. "Saya tidak melanggar apapun, tidak mengatur fee, tidak mengatur proyek, tidak terima fee, tidak ada janji memberikan sesuatu," tegas Irwandi. Ia juga mengaku tidak mengetahui ihwal uang Rp 500 juta yang diberikan oleh Bupati Bener Meriah Ahmadi, serta penerimaan uang oleh orang dekatnya, Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. "Tidak tahu, karena mereka tidak pernah lapor ke saya, dan yang memberikan tidak koordinasi dengan saya, lalu tidak terima uang," ujarnya. Mantan petinggi GAM itu pun siap membuktikan bahwa dirinya tak pernah menerima suap dari Ahmadi maupun pihak lain. 'Pamerkan' Jasanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi sebagai tersangka. Keduanya diduga terkait kasus dugaan suap pengerjaan

proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018. Usai menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka, Irwandi mengatakan jasa-jasanya dalam perdamaian antara Aceh dengan pemerintah Indonesia. Irwandi mengklaim sangat besar jasanya dalam perundingan, mengumpulkan senjata para kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), hingga akhirnya berdamai hingga saat ini. "Sebetulnya damainya Aceh dengan NKRI, saham saya besar di situ. Saya ikut mendamaikan, ikut mengumpulkan senjata, ikut berunding, dan akhirnya kayak sekarang," kata Irwandi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/7). Menurut Irwandi, setelah terjadi perdamaian dia kemudian menjadi Gubernur. Ia pun mengklaim banyak terobosan yang sudha dilakukan ketika menjadi Gubernur Aceh periode 2007 -2012 yang diadopsi oleh pemerintahan pusat sampai saat ini. "Sebagiannya diadopsi oleh pemerintah pusat seperti JKN, P2K, dan beberapa hal

lain dalam hal lingkungan hidup," terangnya. Dengan menggunakan rompi tahanan yang berwarna oranye, Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh itu terus melontarkan jasanya yang juga mengusir kelompok teroris dari Serambi Mekkah tersebut beberapa tahun lalu. Ia menyebut atas laporan pihaknya kelompok teroris yang menggelar latihan di Aceh dapat ditumpas oleh aparat kepolisian. "Ada begitu banyak hal yang saya lakukan untuk kebaikan negeri ini," ucapnya Dalam tangkap tangan terhadap Gubernur Aceh Irwandi dan Bupati Bener Meriah Ahmadi pada Selasa (3/7), tim penindakan KPK mengidentifikasi penyerahan uang sejumlah Rp 500 juta. Uang itu disinyalir bagian dari jatah yang diminta Rp 1,5 miliar oleh Irwandi ke Ahmadi. Selain Irwandi dan Ahmadi, KPK juga menetapkan dua orang lainnya yang merupakan pihak swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai tersangka suap terkait proyek yang bersumber dari DOKA.(REP/IN)


6 E D I S I 512 9 - 15 JULI 2018

POLITIK

SIMENDAI Mudahkan Pengurusan Perizinan LANGKAT - Pemerintah Kabupaten Langkat telah menerapkan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik melalui SIMENDAI (Sistem Informasi Manajemen Perizinan dan Investasi). Hal itu disampaikan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH melalui Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM saat memimpin Apel Gabungan Aparatur Negri Sipil (ASN) di jajaran Pemkab Langkat, di halaman Kantor Bupati Langkat, Stabat, kemarin. Dijelaskan, dengan adanya SIMENDAI diharapkan agar masyarakat akan semakin mudah dalam pengurusan perizinan dan dapat memberikan tanggapan positif terhadap kinerja ASN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu. “Hal ini guna mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau, seperti tertuang pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah,” jelasnya. Karena itu, kata Indra, se-

tiap aparatur pemerintah Pemkab Langkat harus meningkatkan kemampuan dan pemahaman dari setiap peraturan pelayanan perizinan dan non perizinan. “Untuk itu, saya perintahkan kepada seluruh SKPD terutama dinas-dinas pelaksanaan teknis perizinan agar lebih profesional dan cekatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dengan tidak meninggalkan dan melupakan azas undang-undang dan peraturan berlaku,” terangnya. Selanjutnya, Indra mengimbau kepada seluruh SKPD yang menjalankan fungsi pelayanan, untuk dapat berkordinasi dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Langkat, agar segala bentuk sifat dan pelayanan dapat dilaksanakan oleh instansi penyelenggara PTSP Pemkab Langkat. “Dengan demikian kita akan mampu untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita sebagai ASN dalam mewujudkan good governance dan clean government di lingkungan Pemkab Langkat,”harapnya. (BD)

SUMUT ACEH

KPUD Palas Tetapkan Perolehan Suara Pilkada 2018

SIBUHUAN - KPU Kabupaten Padang Lawas (Palas) menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada serentak. Pelaksanaan penghitungan dari 12 PPK kecamatan se-Palas, dalam rapat pleno digelar KPU secara resmi pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah memperoleh 97.606 suara dan Djarot Saiful Hidayat- Sihar PH Sitorus memperoleh 19.790 suara. Sementara hasil akhir setelah perhitungan untuk pe-

milihan Bupati -Wakil Bupati Palas tahun 2018, perolehan suara pasangan Tondi Roni Tua-Syarifuddin Hasibuan memperoleh 32.166 suara, pasangan H Ali Sutan Harahap (TSO)-H Ahmad Zarnawi Pasaribu memperoleh 66.464 suara dan pasanganRahmadPHasibuanSyahrul Effendi Hasibuan memperoleh 18.084 suara. Ketua KPU Palas Syarifuddin Daulay didampingi komisioner sekaligus menutup rapat pleno mengatakan, dalam rapat rekapitulasi hasil

penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari keseluruhan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Palas dalam formulir model DA1KWK, serta dituangkan dalam formulir model DB1-KWK1. "Berita acara empat rangkap ini telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas serta saksi dari paslon yang hadir,"terang Rahmat Habinsaran Daulay, Komisioner Divisi Teknis KPU. Berita acara ini akan disampaikan ke KPU

Provinsi Sumut, Panwaslih Kabupaten Palas, saksi paslon serta arsip KPU Palas. Di akhir rapat pleno, Rabu (4/6) pukul 23.00 WIB di Aula Hotel Barumun, Ketua KPU Palas SyarifuddIn Daulay menyerahkan sertifikat rekapitulasi perhitungan suara dan surat keputusan hasil perolehan pilkada serentak Kabupaten Palas kepada masingmasing saksi paslon . Ketua Tim Pemenangan pasangan TSO-Zarnawi, Miftahuddin Harahap didampingi

KPU Deli Serdang Laksanakan Pleno Hasil Pilkada Serentak

Pers dan Pemerintah Harus Bersinergi TEBING TINGGI - Wali Kota Tebing Tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM menekankan, jajaran pemerintahan di manapun berada harus tetap bersinergi dengan insan pers. Pasalnya, keberadaan pers dengan pemerintah saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan. Terkait dengan fungsinya sebagai sarana kontrol dan mencerdaskan anak bangsa, pers juga harus ikut berperan dalam mendorong percepatan pembangunan di suatu daerah, khususnya Kota Tebing Tinggi yang baru saja memasuki usia ke-101 tahun pada 1 Juli kemarin. “Melalui pers, masyarakat bisa menerima berbagai informasi. Mulai dari program pembangunan atau kegiatan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Sehingga masyarakat mengetahui kondisi aktual di tengah masyarakat lewat informasi disajikan di media massa,” tambahnya. Umar Zunaidi diampingi Kabag Humas Abdul Halim Purba mengemukakan hal itu saat menerima kunjungan Pemimpin Redaksi Harian Andalas, H Baharuddin didampingi Koordinator Daerah Harian Andalas Agus Salim Ujung, Manajer Marketing Septo Ican, Wartawan andalas di Tebing Tinggi Saptha Nugraha Isa di ruang kerjanya, Rabu (4/7). Umar berharap, Harian Andalas yang akan memasuki usia ke-13 bisa tampil lebih inovatif dalam menggali berita atau tulisan, yang tetap lebih mengedepankan fakta ketimbang opini. "Soalnya, belakangan ini sangat banyak berita hoax bertebaran. Kita harapkan Harian Andalas tetap eksis dan selalu tampil lugas dan cerdas,"katanya. Sebelumnya, Pemimpin Redaksi Harian Andalas, Baharuddin menyampaikan Selamat Hari Jadi ke-101 Kota Tebing Tinggi, yang kini semakin maju di bawah kepemimpinan Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan di antaranya telah dimulainya pembangunan Masjid Agung Kota Tebing Tinggi, yang diharapkan akan menjadi salah satu icon di kota lemang tersebut. Baharuddin juga mengharapkan dukungan Wali Kota Umar Zunaidi demi tetap eksisnya Harian Andalas dalam melaksanakan kontribusinya mencerdaskan kehidupan anak bangsa melalui media massa. Baharuddin tak lupa menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dan sambutan hangat yang diberikan Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan. “Insya Allah, kemitraan antara Pemko Tebing Tinggi dengan Harian Andalas akan tetap kita jalin terus serta kembangkan sesuai dengan koridor yang berlaku,"kata Umar menyikapi harapan Pemred Harian Andalas, Baharuddin. Pada kesempatan itu, Wali Kota Umar Zunaidi memberikan bingkisan batik khas Tebing Tinggi kepada Pemimpin Redaksi Harian Andalas.(UJ/SNI)

Bacaleg Ramai-Ramai Lakukan Tes Kesehatan ASAHAN - Sejumlah bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Asahan, terlihat ramai melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Daerah Haji Abdul Manan Simatupang (RSUD HAMS). Saat ini sudah sebanyak 84 bacaleg dari 14 partai yang eksis di Kabupaten Asahan. "Sudah 84 dari 14 partai dan saat ini akan bertambah lagi hingga sampai ratusan," ujar Direktur RSUD HAMS Kisaran, dr Hari Sapna, kemarin. Dsebutkan, kedatangan bacaleg untuk memeriksa kesehatan seperti cek darah, mata, urine dan kejiwaan. "Sebelum melakukan pemeriksaan, bacaleg juga kita suruh untuk mengisi beberapa pertanyaan dan formulir untuk diajukan kepada dokter poli jiwa atau dokter yang menanganinya," jelasnya. Dari hasil tes yang diperiksa dokter, 84 bacaleg yang melakukan pemeriksaan kesehatan, belum ditemukan ada kelainan. "Dari hasil pemeriksaan dokter belum ada ditemukan kelainan jiwa dan

pecandu narkoba," ujarnya. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan dari RSUD HAMS ini adalah salah satu syarat dari KPU. "Bacaleg datang ke RSUD HAMS untuk diperiksa dan kami hanya memfasilitasi saja,"ujarnya. Disinggung mengenai biaya, dirinya mengatakan, untuk soal biaya disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Asahan. "Biaya pemeriksaan kita sesuikan dengan Perda,"katanya. Suib Nasution, salah seorang bacaleg dari Partai Golkar dapil satu yang lulus tes kesehatan mengatakan, syarat yang dibuat KPU tidak menyulitkan bacaleg dalam pencalonan. "Ini syarat yang cukup mudah kami rasa," ujar Suib Nasution usai diperiksa. Dalam peraturan KPU disebutkan, bacaleg wajib melengkapi syarat pencalonan seperti surat keterangan kesahatan dari RSU dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). "Semua syarat yang ditentukan KPU sudah siap secara pribadi,"sebutnya.(FAS)

saksi paslon Sutan H Hasibuan dan Yuspan Pulungan menyampaikan terima kasih kepada pihak penyelenggara pilkada serentak KPU Palas, Panwaslih dan PPK serta Panwascam. "Atas nama Tim Sobar, kami memberikan apresiasi kepada penyelenggara pilkada, terkhusus kepada pihakn Polres Tapsel dan jajaran,TNI serta masyarakat yang telah memberikan kedaulatan amanah untuk memberikan kemenangan Pilkada ke paslon nomor 2,"kata Miftah.(ISN)

Bantuan Jaminan Hidup Pengungsi Sinabung Cair KARO - Proses relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Sinabung telah memasuki tahap ketiga yang terus dikoordinasikan. Sekitar 3.376 jiwa atau 1.655 KK akan di relokasi ke Desa Siosar Kecamatan Merek. Relokasi tahap kedua dilakukan secara mandiri terhadap 1.682 KK dan tambahan 181 KK di 14 lokasi hamparan. Sedangkan relokasi tahap pertama juga di Siosar dengan jumlah 370 Kepala Keluarga. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga yang mengungsi, Kementerian Sosial akan memberikan bantuan jaminan hidup. Bantuan jaminan hidup tersebut merupakan tambahan lauk pauk. Hal itu diungkapkan Menteri Sosial Idrus Marham melalui Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana, Rabu (4/7) di ruang kerjanya Kementerian Sosial, Jakarta. Dikatakan, jaminan hidup

(jadup) bagi pengungsi Sinabung, tidak ada lagi masalah, tadi sudah ditandatangani direktur untuk dicairkan. Sampaikan kepada saudarasaudara kita pengungsi, masalah jadup sudah selesai. Bila tidak ada halangan, direncanakan Menteri Sosial akan datang ke Kabupaten Karo, untuk menyerahkan langsung secara simbolis Jadup kepada pengungsi."Direncanakan, minggu depan bulan ini. Sedang di koordinasikan dengan protokol Kementerian Sosial, rencana Rabu, 12 Juli ini,” ujar Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat kepada Bupati Terkelin Brahmana. Harry Hikmat mengatakan, pemerintah akan terus memperhatikan dan memastikan bantuan bagi warga yang mengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. "Itu untuk membuktikan pemerintah hadir dalam setiap masalah dihadapi masyarakat," katanya. Dalam kunjungan koordi-

nasi dan konsultasi ke Kementerian Sosial terkait sejumlah masalah pengungsi seperti jaminan hidup (jadup) dan persiapan relokasi tahap tiga, Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karo, Benyamin Sukatendel SE MM. Bupati Terkelin Brahmana menjelaskan, masalah jadup pengungsi sudah selesai. Direncanakan Rabu depan (12/7), sudah cair dan kemungkinan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Sosial. Menyangkut persiapan relokasi tahap ke tiga, ditargetkan tahun ini, paling tidak Oktober sudah selesai pembersihan lahan seluas 480 hektar untuk lahan pertanian pengungsi. Dalam tahap ketiga, relokasi sisa dari semua pengungsi kurang lebih berjumlah 1.655 KK."Pada kesempatan ini, sudah terjadi komitmen berkaitan dengan izin antara Pemprov Sumut, Kabupaten Karo dan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (KLHK) yang akan dilaksanakan secepatcepatnya di Siosar dengan luas lahan dibutuhkan sebesar 480 hektar,"ujar Bupati Karo. Sementara untuk tahap kedua untuk 1.682 KK dan tambahan 181 KK dilakukan relokasi mandiri di 14 lokasi hamparan lahan ditargetkan selesai secepatnya. Progressnya sekarang sudah lebih dari 90 persen. Relokasi tahap ke dua, berbeda dengan relokasi tahap pertama dan ketiga, pengungsi diberikan uang untuk membangun rumah dan membeli lahan pertanian, semuanya dikerjakan secara mandiri sesuai keinginan pengungsi. Tahap ketiga akan menampung 1.655 KK ditargetkan selesai pada akhir 2018. Relokasi lahan pemukiman juga digunakan sebagai lahan pertanian."Masing-masing kepala keluarga menerima setengah hektar lahan, sekarang sudah dimulai pendataan dan pembersihan lahan di Siosar," kata Bupati Karo.(RTA)

DELI SERDANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, serta Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 di Aula KPU Kabupaten Deli Serdang, Kamis (05/07/2018). Rapat pleno ini dihadiri Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang Timo Dahlia Daulay, serta empat komisioner yaitu Arifin Sihombing, Boby Indra Prayoga, Lisbon Situmorang dan Rajuddin Batubara, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Deli Serdang Asman Siagian, Waka Polres Deli Serdang Kompol Arnis S Yanti, Kepala Kesbang Pol Kabupaten Deli Serdang Togar Panjaitan, Asisten III Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang Jentralin Purba, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 22 Kecamatan Se Kabupaten Deli Serdang, saksi dari pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, saksi dari paslon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang serta tamu undangan lainnya. Rapat pleno ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang Timo Dahlia Daulay dan dipimpin Koordinator Divisi Teknis Arifin Sihombing. Setelah rapat pleno dibuka, rapat pleno dilanjutkan dengan pembacaan rekapitulasipenghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara oleh PPK dari 22 Kecamatan seKabupaten Deli Serdang. Ketua KPU Kabupaten Deliserdang Timo Dahlia Daulay berharap Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suarapemilihanGubernurdanWakil Gubernur Sumatera Utara, serta Bupati dan Wakil Bupati Deli SerdangTahun2018berjalanaman dan lancar. “Kami mengapresiasi terhadap satuan pengamanan yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 berjalan dengan aman dan lancar,” jelas Timo.(BS)

Warga Purba Dolok Dambakan Pembangunan Irigasi HUMBAHAS - Masyarakat Desa Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbahas (Humbang Hasundutan), yang penduduknya 90 persen petani sangat membutuhkan pembangunan irigasi di Bondar Tonga, untuk mengairi 1.000 hektar areal pertanian masyarakat, agar produktivitas pertanian dapat lebih meningkat. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumut yang juga anggota dewan Dapil wilayah Tapanuli, Aduhot Simamora kepada wartawan, Rabu (4/7), saat melakukan Kunker (kunjungan kerja) ke Kabupaten Humbang Hasun-

dutan. "Berdasarkan temuan kita di lapangan, masih banyak lahan pertanian di Desa Purba Dolok yang belum memiliki tali air (irigasi), seperti di kawasan Bondar Tonga, sedikitnya 1000 hektar areal pertanian yang dikelola masyarakat tidak dapat difungsikan secara maksimal, karena terpaksa menunggu air tadah hujan baru bisa ditanami," ujarnya. Dengan demikian, tegas politisi Partai Hanura ini, hasil panen masyarakat tentunya sangat tidak maksimal, karena terkendala dengan tidak adanya irigasi, sehingga

masyarakat sangat mengharapkan kepada Pemprovsu untuk menganggarkan dana pembangunan irigasi tersebut di APBD Sumut TA 2019. "Akibat tidak ada irigasi tersebut, produksi pertanian sangat minim dan masyarakat petani terus mengalami kerugian. Untuk mengatasi persoalan ini, petani sangat mengharapkan perhatian Pemprovsu untuk membangun irigasi Bondar Tonga, agar perekonomian masyarakat bisa lebih ditingkatkan," katanya. Selain itu, jelas Ketua Pemuda Hanura Sumut ini, masyarakat juga sangat mengharapkan adanya bantuan pen-

gadaan alat-alat pertanian berupa traktor, hand traktor maupun mesin semprot pertanian berupa pompa pembasmi hama/racun yang dapat dipergunakan petani untuk mengelola lahannya. "Begitu juga pengadaan bibit tanaman dalam rangka intensifikasi pertanian dengan varietas unggulan bagi petani, seperti jeruk, alpukat dan lainnya, agar produktivitas petani Desa Purba Dolok semakin meningkat sekaligus menggairahkan perekonomian masyarakat," ujarnya. Dan, yang tidak kalah pentingnya, tambah anggota Komisi D ini, masyarakat petani

juga membutuhkan bantuan alat pengukur PH tanah serta kesuburan tanah, guna menguji kandungan tanah, sebab selama ini petani tidak bisa mendeteksi tingkat kesuburan tanah. "Alat ini sangat diperlukan untuk mengetahui apakah nilai PH pada tanah yang akan digunakan untuk bercocok tanam sudah sesuai dengan PH ideal yang dibutuhkan oleh tanaman, sebab selama ini masyarakat hanya menggunakan pola tradisional dalam mengelola pertanian, sehingga kerap mengalami kerugian yang sangat besar,"kata Aduhot.(ADLS)

ANTISIPASI KONFLIK

KPUD Medan Ingatkan Parpol Quota 30 Persen Perempuan MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) disegala tingkatan hari ini mulai menerima pendaftaran calon anggota legislatif (Caleg) dari partai politik (Parpol) untuk bertarung di Pemilu Legislatif 2019 mendatang. Rencannya masa pendaftaran akan dibuka sampai 17 Juli 2018.

Ketua KPU Medan, Herdensi Adnin mengingatkan kepada seluruh parpol untuk tidak lupa mengajukan nama caleg wanita. Sebab, hal tersebut merupakan sebuah kewajiban yang sudah diatur di dalam UU. "Kuota caleg wanita 30 persen. Misalkan dalam satu dapil ada tiga nama caleg yang

didaftarkan, berarti satu di antaranya harus wanita," katanya, Rabu (04/07). Kata Herdensi yang tidak kalah penting adalah tentang larangan tiga mantan narapidana ikut berkontestasi di Pemilu 2019. "Berdasarkan P-KPU 20/ 2018 mantan narapidana korup-

si, mantan narapidana kasus narkoba, dan mantan narapidana kasus pelecehan seksual kepada anak dilarang mendaftar. Itu semua sudah kami sosialisasikan kepada seluruh parpol," ungkapnya. Herdensi menjelaskan, setiap parpol bisa mengajukan 100% nama caleg dari kuota

yang telah ditetapkan dimasingmasing daerah pemilihan (Dapil). "Misalkan Dapil I kuotanya kursi yang diperebutkan berjumlah 11. Sedangkan Dapil II ada 10 kursi. Berarti masing-masing parpol maksimal mengajukan 11 nama caleg untuk dapil I dan 10 caleg untuk dapil II," ujarnya. (BSC)


7 E D I S I 512 9 - 15 JULI 2018

POLITIK

SUMUT ACEH

Pembangunan Kota Medan Belum Maksimal MEDAN - Kota Medan telah berusia 428 tahun pada 1 Juli 2018. Meski begitu, masih saja banyak masalah yang dihadapi masyarakat Kota Medan mulai dari infrastruktur sampai pelayanan publik. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Hasyim menilai pembangunan di Kota Medan belum maksimal. Menurutnya, masih banyak persoalan yang dialami masyarakat hingga saat ini antara lain, jalan rusak, penyumbatan drainase dan lampu jalan. "Sebenarnya kalau ada ketegasan dan kemauan masalah bisa diatasi. Kalau kita lihat saat ini memang belum maksimal,"

ujar Hasyim, di Medan, belum lama ini. Disebutkannya, proyek fisik atau proyek infrastruktur yang sudah ditampung pada APBD 2018 sampai saat ini belum dijalankan. "Proyek fisik belum berjalan, padahal setiap reses yang dikeluhkan jalan rusak, drainase dan lampu jalan," tuturnya. Dikatakannya, hasil reses atau keluhan masyarakat di Dapil I banyak tentang infrastruktur. "Pembetonan drainase sering kita lihat, tapi belum menyeluruh. Jalan rusak di Dapil I itu ada di Jalan Denai, Asia, Menteng," ungkapnya.(BSC)

Tingkatkan Kinerja di Segala Bidang DPRD Kota Medan menggelar sidang paripurna istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) ke 428 Kota Medan. Sejumlah harapan dari berbagai elemen masyarakat terus disuarakan di usia yang tidak muda lagi, demi kemajuan yang lebih baik lagi. Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Iswanda Nanda Ramli, juga berharap agar Pemko Medan di usianya yang ke 428 semakin meningkatkan kinerja dia segala bidang. "Terkhusus kinerja di bidang pelayanan," kata Nanda Ramli menjawab wartawan, usai sidang paripurna istimewa HUT ke 428 Kota Medan. Menurut Nanda, peningkatan kinerja pelayanan harus menjadi prioritas oleh Pemko Medan. Sebab, hal itu selalu menjadi keluhan masyarakat. "Bagaimana segala bentuk urusan administrasi untuk kepentingan masyarakat bisa dipermudah dan cepat," katanya. Selain itu, sebut Nanda, juga peningkat kinerja pembangunan. "Infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan di Kota Medan harus terus digenjot oleh Pemko Medan. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur itu harus sampai ke gang-gang," ujarnya. Karena itu, tambah Nanda, HUT ke 428 harus menjadi refleksi sekaligus evaluasi oleh Pemko Medan untuk berbuat lebih baik lagi dalam pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. "Kalau pembangunan itu sudah dirasakan oleh masyarakat secara utuh, maka pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kondusifitas menuju Medan kota masa depan yang multikultural yang berdaya saing, humoris, sejahtera dan religius itu dapat terwujud," ungkapnya.(BBS)

Ketua Dewan: HUT Kota Medan Jangan Hanya Seremoi Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung mengingatkan, peringatan HUT ke428 Kota Medan jangan hanya seremonial semata. "Tetapi bagaimana kita menjadikan Perayaan HUT ini sebagai momentum ke arah yang lebih baik lagi," katanya pada Rapat Paripurana Istimewa DPRD Medan dalam Rangka HUT ke-428 Kota Medan, di gedung dewan belum lama ini. Politisi PDIP ini menyebut usia ke-428 bukanlah usia muda. Banyak sekali fenomena yang terjadi di Ibu Kota Provinsi Sumut ini. "Banyak hal yang bisa kita pelajari untuk lebih maju pada masa akan datang," ungkapnya Adapun ulang tahun Kota Medan jatuh pada 1 Juli 2018 mendatang. Dia mengingatkan Pemko Medan dan

masyarakat Medan pada umumnya tak terlalu larut dalam euforia seremonial semata, tetapi menjadikannya sebagai momentum perbaikan. Ada banyak masalah di masyatakat yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Ada banyak keluhan yang juga telah disampaikan masyarakat. "Mari kita semua saling evaluasi, demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan serta menjaga keutuhan," pungkasnya. Sementara, Walikota Medan Dzulmi Eldin mengajak seluruh lapisan masyarakat menjadikan HUT Kota Medan sebagai momentum mempersatukan warga, memajukan peradaban dan kian memartabatkan Kota Medan. (BSC)

Percepat Pembangunan Infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengadaan ruang terbuka hijau serta penataan kota Medan masih kurang layak. Hal itu bila dibanding dengan kota kota yang baru berkembang, tapi sudah langsung menuju kota metropolitan. Demikian ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan Herry Zulkarnain, usai Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peringatan hari jadi ke-428 Kota Medan, belum lama ini. Menurut Herry Zulkarnain, kondisi ini tercipta dikarenakan sektor perekonomian tidak sehat. "Jika sektor perekonomian yang sehat dan didukung, pembenahan infrastruktur yang dibarengi tersedianya ruang terbuka hijau, serta membenahi akhlak masyarakat yang religius. Maka impian untuk mencapai Medan sebagai Kota Metropolitan, tidak sebatas kata-kata," ujarnya. Dia juga mengharapkan kepada Walikota Medan, agar fokus membenahi Kota Medan. Terutama sektor pen-

dukung percepatan pembangunan perekonomian. "Birokrasi jangan dipersulit untuk menarik investor datang dan berinvestasi di Kota Medan. Hal ini terlihat dari banyak pengusaha yang mengurungkan niatnya untuk investasi di Kota Medan, dikarenakan birokrasi yang rumit," tegas politisi Partai Demokrat ini. Ditambahkan Herry Zulkarnain, iklim perekonomian yang sehat akan menciptakan lapangan kerja dan ini akan mengurangi tingginya angka pengangguran di Kota Medan. "Kita masih melihat tingginya angka tindak kriminal, seperti peredaran narkoba, begal di Kota Medan," sambungnya. Untuk itu, Herry Zulkarnain mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama membangun Kota Medan. "Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, sangat penting untuk mewujudkan Medan Kota Metropolitan. Tanpa dukungan dari masyarakat, pembangunan tak akan berhasil," pungkasnya.(BBS)

HUT KE-428 KOTA MEDAN

Catatan Kecil Untuk Kita Semua MEDAN dengan segala daya tariknya, kita telah menjelma menjadi sebuah kota Metropolitan. Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara yang menjadi gerbang barat Indonesia, Medan seolah tidak ada habisnya. Hampir 24 jam, tetap saja terlihat aktivitas warganya. Tentu segudang prestasi pun telah ditorehkan, sebagai bentuk hasil kinerja seluruh stakeholder kota ini. Gedung pencakar langit misalnya, sudah hal yang biasa bagi warganya. Wisata kuliner, tidak hanya memanjakan selera para penduduknya, tapi juga turis nasional dan manca negara. Demikian juga budaya dan style hidup masyarakatnya toh juga mengalami perubahan yang sangat mencolok. Layaknya kota-kota besar di dunia, kini masyarakat kota Medan semakin individualistik. Kekerabatan dan kekeluargaan dalam catatan diawal kota ini didirikan, perlahan mulai sirna bahkan mungkin sudah hilang. Jika dahulu, kita seakan tak percaya, antar tetangga tidak

saling sapa dan tidak saling kenal, kini kondisi itu sudah semakin menguat dalam tatanan kehidupan masyarakat Medan. Meskipun di beberapa tempat, kearipan lokal itu masih terjaga dengan baik. Kondis itu, tentu menjadi catatan kecil yang pertama bagi seluruh pemangku kepentingan di kota ini. Bahwa pembangunan infrastruktur dan ekonomi sangat penting ya. Namun pembangunan budaya juga sangat penting, karena budaya merupakan cerminan dari masyarakat yang hidup di kota Medan. Catatan kecil kedua adalah terkait kesadaran masyarakat di jalan raya. Kenapa kesadaran, karena sebanyak apapun aparat yang ditugaskan dan sehebat apapun programnya, jika tidak dibarengi kesadaran masyarakat, tentu akan menjadi sia-sia. Masih segar dalam ingatkan gambaran yang mengatakan, lalu lintas di Kota Medan, akan sama dengan Jakarta. Fakta itu, kini sudah terjadi.

Kalau sebelumnya tingkat kemacetan hanya terjadi pada pagi dan sore hari, saat ini hampir sepanjang hari, ruas-ruas jalan di Kota Medan dihiasi kemacetan. Justru itu pula, budaya-seperti budaya berlalu lintas- adalah sesuatu yang sangat penting dibangun dengan baik. Berikutnya, menyangkut keasrian dan estetika kota. Kita pernah bangga melihat Kota Medan yang begitu asri, cantik dan elek dihiasi taman-taman yang indah. Lampu yang berkelap kelip menghiasi setiap sudut kota, sehingga kota ini seolah bidadari yang indah gemulai. Namun sekarang ini, Kota ini terkesan gersang dan kurang terurus dari sisi keindahan. Taman dan bunganya, ibarat kerakap di atas baru, hidup susah, matipun tak juga. Kasus pohon tumbang, semakin sering terjadi dan tentunya merugikan masyarakat. Padahal salah satu indikator, sebuah kota layak huni, bila masyarakatnya merasa nyaman dan aman hidup di kota tersebut.

Banjir adalah catatan kecil berikutnya yang menjadi Pekerjaan Rumah pemimpin kota ini. Program pembangunan drainase, pengerukan sungai dan sejumlah program lainnya, patut diapresiasi. Adanya perhatian khusus dari Walikota Medan, yang rajin blusukan mengawasi kinerja bawahannya adalah hal yang sangat baik. Namun, semua itu menjadi sia-sia, ibarat kemarau setahun hilang karena hujan sehari, bila warga kota tetap dihantaui bencana banjir. Celotehan yang menyebutkan, hujan dua jam Medan sudah banjir, masih dapat dibenarkan. Kalaupun, saat ini durasi genangan air semakin cepat surut. Hal lain yang perting menjadi catatan kecil adalah tingkat pelayanan publik. Benar, dari tahun ke tahun sudah terjadi perbaikan, namun terkadang urusan-urusan kecil tetap menjadi duri yang terus mengusik kenyamanan warga. Bisa saja, bukan salah program, bukan pula salah pimpinan. Tapi salah

bawahan yang masih memegang teguh prinsif “Aparatur bukan melayani, tapi dilayani”. Untuk itu, para elit kota ini bersama dengan seluruh masyarakat harus bersinergi, membangun sebuah budaya pelayanan yang lebih baik dan produktif serta humanis. Artinya tidak perlu saling menyalahkan antara pemerintah dan masyarakat, keduanya harus berjalan beriring dan saling menghargai dibawah komando hukum yang berkeadilan. Sudah saatnya kita meninggalkan adagium “kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah. Kalau bisa lama, kenapa harus cepat”. Cara berfikir seperti ini sudah usang dan ketinggalan jaman dan harus ditinggalkan. Slogan “Medan Rumah Kita” adalah sesuatu yang sangat baik, sebab slogan itu menunjukkan bahwa kalau Medan ini rumah kita bersama, maka secara bersama-sama pula harus kita bangun dan benahi bersama-sama pula. Semoga bermanfaat (MURSAL HARAHAP)

Penetapan Ashari-Yusuf Tunggu Mahkamah Konstitusi LUBUK PAKAM - Pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan dan MA Yusuf Siregar (Ashari-Yusuf) masih menunggu ketetapan dari Mahkama Konsitusi (MK). Asharidan Yusus merupakan pasangan calon tunggal, dan dalam melawan kotak kosong mereka memperoleh suara cukup untuk memimpin Deliserdang. Namun mereka mendapat gugatan dalam pelaksanaan Pilkada kemarin. “Ada tiga hari waktu diberikan kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan ke MK. Waktunya mulai Jumaat (6/7) sampai tiga hari kedepan. Bila batas waktu itu selesai, pleno penetapan Paslon Ashari-Yusuf digelar. Terbuka sifatnya,” ungkap Ketua KPU Deliserdang Timo Dahlia ketika dijumpai di Kantor KPU Deliserdang, Jalan Karya Jasa, Lubukpakam, Jumaat (6/7). Dijelaskan Timo, hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati Deliserdang digelar KPU Deliserdang berlang-

sung selama 17 jam. Hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan Gubernur akan dikirim untuk dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi Sumatera Utara. “Hari ini Jumaat (6/7) di kirim ke KPU provinsi,” terangnya. Sementara itu, rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan Bupati dikirim ke KPU Pusat. Kemudian KPU Pusat mengirim hasil hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara ke MK.”Selanjutnya bila tak ada gugatan dari masyarakat. Melalui KPU Pusat, MK mengirimkan keputusan ke KPU Deliserdang agar dilakukan penetapan,”terangnya. Sementara itu, pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati Deliserdang dimulai Kamis, (5/7) pukul 11.00 dan berakhir Jumat, (6/ 7) dini hari pukul 04.00 WIB. Rapat rekapitulasi penghitungan suara berjalan dengan aman dan sesuai dengan tahapan. Komisioner KPU Deliserdang, Bobby Indra Prayoga menyebut pelaksanaan rapat pleno memakan waktu yang

panjang lantaran adanya pembukaan dua kotak suara Pilgub dan Pilbup. Kotak suara yang dibuka itu dari TPS II Desa Tanah Merah Kecamatan Galang. Hal itu dilakukan karena adanya rekomendasi oleh Panwaslih. Pada saat itu satu persatu surat suara terpaksa dihitung ulang. “Sebenarnya ditingkat TPS dan Kecamatan itu tidak ada persoalan, tapi karena adanya temuan Panwaslih, KPU melaksanakan rekomendasi yang disampaikan Panwaslih. Temuannya itu ada yang selisih satu surat suara. Ada surat suara Bupati masuk ke kotak untuk Gubernur. Tapi setelah dihitung ulang tidak merubah hasil,” kata Bobby. Tidak hanya itu, Bobby juga mengakui kalau pada saat itu KPU dan Panwaslih sempat beradu argumen atas adanya persoalan yang terjadi di TPS 14 Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa. Meski di tingkat TPS dan kecamatan awalnya tidak ada persoalan namun pada rapat pleno ini sempat terjadi pembahasan lantaran dianggap surat suara melebihi jumlah Daf-

tar Pemilih Tetap. Setelah dikroscek, ternyata TPS 14 ada meminjam surat suara ke TPS 13. Dijelaskannya, pasangan Calon Bupati Bupati dan Wakil Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan dan MA Yusuf Siregar memperoleh suara 538.238 atau 82,24 persen dari angka kehadiran masyarakat ke TPS 654.431. Sementara untuk kotak kosong sebanyak 116.193 atau sekitar 17.75 persen. TERASA Menang Sementara itu, rekapitulasi yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pasangan Terbit Rencana Peranginangin-Syah Afandin (Terasa) meraih 243.73 suara pemilih, pada pemilihan kepala daerah yang diserentak digelar 27 Juni lalu. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Langkat Agus Arifin, di Stabat, Jumat (6/7), usai penghitungan suara bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di gedung Pegansos Stabat. Sementara itu untuk pasangan calon nomor urut dua Rudi Hartono Bangun-Budiono (Berbudi) pada penghitungan

tersebut memperoleh 162.947 suara dan pasangan nomor urut tiga Sulistianto-Heriansyah (Sukses) memperoleh 54.854 suara pemilih. Agus Arifin juga menjelaskan sudah ditetapkan dalam keputusan KPU Langkat Nomor 135/PL.03.6-Kpt/105/ KPU-KAB/VII/2018, tentang hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2018. Sementara itu dari data yang ada pasangan Terasa hampir unggul di semua kecamatan yang ada di daerah itu seperti di Kecamatan Babalan Terbit-Afandin (Terasa) 14.369 suara, Rudi Hartono BangunBudiono (Berbudi) 5.424 suara, Sulistianto-Heriansyah (Sukses) 3.995 suara. Untuk Kecamatan Bahorok Terasa 11.614 suara, Berbudi 6.785 suara, Sukses 1.709 suara, Kecamatan Batang Serangan 7.678 suara, Berbudi 7.973 suara, Sukses 1.030 suara, Kecamatan Besitang Terasa 8.818 suara, Berbudi 6.918 suara, Sukses 2.076 suara, Kecamatan Binjai Terasa 9.300 suara, Berbudi 9.837 suara, Sukses 2.076 suara.(SP)

ANTISIPASI KONFLIK

Pada HUT Kota Medan, Walikota Ajak ASN Satukan Hati MEDAN - Walikota Medan, Dzulmi Eldin menjadi inspektur upacara pada peringatan HUT Kota Medan ke 428 di Lapangan Benteng, Medan, belum lama ini. Dalam kesempatan itu, Eldin mengajak seluruh jajaran Apratur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan untuk menyatukan hati dan tujuan guna mewu-

judkan Medan kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius. Dikatakannya, apa yang sedang dan telah dicapai saat ini tentunya berkat partisipasi dan kontribusi semua pihak. Oleh karena itu, ia memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder dari berbagai dimensi pembangunan,

seluruh warga masyarakat yang secara aktif berperan serta membangun Kota Medan, termasuk selurun ASN baik tingkat kota, kecamatan, kelurahan sampai tingkat lingkungan. “Mari kita terus bekerja dan bersatu sebagai sebuah keluarga, sahabat, rekan dan teman sejati yang kompak dan solid untuk selalu

bergandengan tangan serta bersama-sama membangun Kota Medan yang tercinta. Mari kita pastikan bahwasannya kita mampu mewariskan keadaan yang lebih baik kepada generasi selanjutnya melalui pembangunan berkelanjutan,” ujarnya. Menurutnya, saat ini masih banyak tantangan pembangunan masih harus

dihadapi. Untuk itu semua dituntut lebih peduli, responsif dan bekerja lebih keras lagi guna mengatasinya. "Melalui APBD dan sumber pembiayaan lainnya Pemko Medan telah merencanakan dan melaksanakan berbagai masalah dan tantangan pembangunan kota yang ada," ungkapnya.(BSC)


13 E D I S I 512 9 - 15 JULI 2018

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Marak OTT Kepala Daerah, Pesan Jokowi BOGOR- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar kepala daerah berhatihati terhadap pengelolaan anggaran dan juga gratifikasi. Hal ini disampaikan Jokowi saat memanggil puluhan bupati dari berbagai daerah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7). "Pak Presiden menyampaikan hati-hati terutama soal dana, soal gratifikasi," kata Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Ratu Tatu pun kemudian menyampaikan keluhannya kepada Presiden. Menurut dia, tak sedikit masyarakat yang kurang mampu yang selalu menemui Bupati untuk meminta bantuan. "Mau sekolahkan anak enggak ada uang datang ke bupati. Kita ini gimana menyikapi ini, kan tidak bisa di-backup di APBD. Secara pribadi kan kita harus memberikan bantuan ke mereka. Ya ini disampaikan, bukan mengeluh, kita cari solusinya seperti apa," ujarnya. Ketua Apkasi yang juga Bupati Tanah Bumbu, Mardani

H.Maming juga menyampaikan pesan Presiden terkait banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah akhir-akhir ini. Jokowi, kata dia, meminta para bupati untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran. "Tapi tidak membahas secara spesifik. Saya rasa bukan di pertemuan ini saja, yang dulu-dulu juga beliau menyampaikan hati-hati ini apabila tidak akan jadi permasalahan," tambahnya. KPK pekan ini menggelar OTT di Aceh. KPK sedang mendalami dugaan keterkaitan uang Rp 500 juta yang diamankan pada saat OTT pada Selasa (3/7) di Provinsi Aceh. KPK mengamankan 10 orang, termasuk Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi. "Tim sedang mendalami dugaan keterkaitan uang Rp 500 juta yang diamankan kemarin dengan dana otonomi khusus Aceh tahun 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (4/7).(NET)

KPK Panggil Saksi Untuk Tersangka RJ Lino JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil saksi untuk tersangka RJ Lino dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di Pelindo II. “Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap Assistant Agency Shipping PT Ocean Global Shipping Mundir sebagai saksi untuk tersangka RJ Lino,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (5/7). Dalan penyidikan kasus tersebut, KPK masih terus mengumpulkan bukti-bukti dari luar negeri. “Dalam kasus ini, KPK memang masih punya satu hal yang harus dikerjakan terkait dengan pengumpulan bukti yang harus membutuhkan kerja sama lintas negara,” kata Febri Febri. Febri belum bisa memastikan lebih lanjut bagaimana mekanisme untuk pengumpulan bukti-bukti dari luar negeri tersebut. “Mekanisme pastinya saya belum cek lagi ke tim penyidik, tetapi segala sarana kerja sama internasional sudah coba digunakan untuk mendapatkan bukti-bukti di negara tersebut. Sejauh ini belum ada perkembangan yang signifikan terkait dengan hal itu,” ujarnya. RJ Lino sampai saat ini belum ditahan KPK, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan tiga QCC.

Sebelumnya, RJ Lino ditetapkan KPK sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember 2015 karena diduga memerintahkan pengadaan tiga QCC dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd.) dari China sebagai penyedia barang. Menurut KPK, pengadaan tiga unit QCC tersebut tidak disesuaikan dengan persiapan infrastruktur yang memadai (pembangunan powerhouse) sehingga menimbulkan inefisiensi atau dengan kata lain pengadaan tiga unit QCC tersebut sangat dipaksakan dan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang dari RJ Lino selaku Dirut PT Pelabuhan Indonesia II demi menguntungkan dirinya atau orang lain. Berdasarkan analisis perhitungan ahli teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyatakan bahwa analisis estimasi biaya dengan memperhitungkan peningkatan kapasitas QCC dari 40 ton menjadi 61 ton, serta eskalasi biaya akibat dari perbedaan waktu terdapat potensi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya 3.625.922 dolar AS (sekitar Rp50,03 miliar) berdasarkan Laporan Audit Investigatif BPKP atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan 3 Unit QCC di Lingkungan PT Pelindo II (Persero) Tahun 2010 Nomor: LHAI-244/D6.02/2011 Tanggal 18 Maret 2011.(BBS)

KPK Sita Berkas dan Uang dari Rumah Pejabat PUPR Tulungagung TULUNGAGUNG– Komisi Pemberantasan Korupsi menyita setumpuk berkas dan beberapa amplop berisi uang saat menggeledah rumah Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Sukarji. Informasi adanya barang bukti uang yang disita tim penyidik KPK disampaikan salah seorang saksi warga yang diminta menyaksikan jalannya penggeledahan. “Ada beberapa amplop yang ikut dibawa (disita),” kata Sumardiyanto,

tetangga rumah Sukarji di Dusun Maron, Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (3/7). Sumardiyanto adalah satu dari dua tetangga Sukarji yang diminta penyidik KPK ikut menjadi saksi penggeledahan. Berdua mereka sempat ikut masuk dan melihat aktivitas tim penyidik KPK yang berjumlah dua orang, dibantu pengamanan aparat kepolisian. Termasuk saat petugas KPK yang mengenakan seragam sipil kombinasi gelap-terang, mendapati sejumlah am-

plop berisi uang di laci meja kerja Sukarji. Menurut Sumardiyanto, amplop-amplop yang ditemukan berisi uang antara Rp1,5 juta dan Rp1,850 juta itu lalu dimasukkan ke dalam koper milik petugas KPK. Turut diamankan sejumlah berkas berupa kertas-kertas yang diduga kuat bukti kontrak atau salinan kontrak kerja terkait proyek pembangunan jalan dan jembatan. “Saya melihat sebentar, tapi kemudian saya memilih menunggu di luar (teras ru-

mah) sampai penggeledahan selesai,” katanya. Tampak hadir pula Sukarji selama penggeledahan. Menurut informasi petugas keamanan yang berjaga di luar, saat tim penyidik KPK datang Sukarji masih di kantor. Penyidik KPK hanya mendapati istri Sukarji, hingga akhirnya tangan kanan Kepala Dinas PUPR Tulungagung Sutrisno ini datang sedikit terburu setelah mendapat informasi ada penyidik datang melakukan penggeledahan. “Wajah pak Sukarji terlihat pucat saat da-

tang. Dia tidak menyangka rumahnya ikut digeledah,” ucap sumber petugas yang memantau proses Penggeledahan dari luar rumah. Datang dan melakukan penggeledahan sejak pukul 10.30 WIB, operasi penggeledahan baru usai sekitar pukul 15.45 WIB. Penyidik KPK keluar dari rumah Sukarji sambil menyeret tas koper besar yang diyakini berisi sejumlah barang bukti serta uang dari dalam rumah Sukarji. Tidak ada keterangan resmi dari mereka (petugas KPK).(AC/IN)

KPK Sebut RKUHP Ancaman BOGOR– Presiden Joko Widodo membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Kepresidenan Bogor, Bogor, Rabu (4/7). Seperti dilansir di media, kedua pihak membicarakan tentang masuknya tindak pidana korupsi (Tipikor) ke dalam RKUHP. “Pandangan saya sederhana sebenarnya, pertama rancangan (KUHP) itu benar dalam arti kita belum punya undang-undang. Itu salah satu cara mempunyai undang-undang dulu, yang kemudian meninggalkan warisan dari Belanda,” kata Ketua KPK Agus Raharjo di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (4/7). Agus menyampaikan hal itu didampingi empat Wakill Ketua KPK Alexander Marwata, Saut Situmorang, Laode M Syarif dan Basaria Panjaitan. Selain pimpinan, hadir pula Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang. Sedangkan dari pihak pemerintah yang mendampingi Presiden Joko Widodo adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. “Namun, kami melihat sistem koordinasi yang mau diterapkan itu, kalau saya bacabaca, mohon maaf, Pak Yasonna itu kan mengubah,” tambah Agus. Menurut KPK, masuknya pasal korupsi dalam RKUHP berpotensi mengurangi efektivitas upaya pemberantasan korupsi karena muncul ketidakpastian dan perlunakan terhadap pelaku kejahatan korupsi misalnya tidak ada sanksi pidana uang pengganti dan turunnya hukuman denda terhadap pelaku korupsi. KPK mengatakan setidaknya ada 10 hal mengapa RKUHP berisiko bagi KPK dan pemberantasan korupsi yaitu (1) Kewenangan kelembagaan KPK tidak ditegaskan dalam RUU KUHP, (2) KPK tidak dapat menangani aturan baru

dari United Nations Convention againts Corruption (UNCAC) seperti untuk menangani korupsi sektor swasta, (3) RUU KUHP tidak mengatur pidana tambahan berupa uang pengganti. Selanjutnya (4) RUU KUHP mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif, (5) RUU KUHP mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi, (6) Beberapa tindak pidana korupsi dari UU Pemberantasan Tipikor masuk menjadi Tindak Pidana Umum. Kemudian (7) UU Pemberantasan Tipikor menjadi lebih mudah direvisi, (8) Kodifikasi RUU KUHP tidak berhasil menyatukan ketentuan hukum pidana dalam satu kitab Undang-undang, (9) Terjadi penurunan ancaman pidana denda

terhadap pelaku korupsi, (10) Tidak ada konsep dan parameter yang jelas dalam memasukkan hal-hal yang telah diatur undang-undang khusus ke dalam RUU KUHP.(AC/IN) Pasal Korupsi Swasta Tim Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dari pemerintah memutuskan untuk menihilkan seluruh pasal tentang tindak pidana di sektor swasta dalam RKUHP. Dengan demikian, draf terbaru RKUHP tidak memiliki ketentuan empat tindak pidana korupsi sektor swasta, sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia. Keempat tindak pidana tersebut adalah penyuapan di sektor swasta, memperda-

gangkan pengaruh, tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah, dan penyuapan pejabat asing/organisasi internasional. Namun, penghapusan ini masih bersifat sementara atau hanya ditangguhkan saja. Keputusan ini diambil dalam rapat internal tim pemerintah pada 28 Juni lalu. “Ditangguhkan menunggu revisi total. UNCAC yang empat itu kami keluarkan dari RKUHP,” ujar Tim Ahli Pemerintah Muladi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7). “Di dalam konsep (RKUHP) hapus semua. (Tindak pidana korupsi sektor swasta) tidak ada lagi,” ucapnya. Muladi berdalih jika keempat tindak pidana korupsi sektor swasta lebih relevan jika diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Karenanya, pemerintah pun akan mengusulkan revisi atau perubahan secara menyeluruh dalam UU Tipikor. Sehingga nantinya KPK dapat memiliki kewenangan dalam menangani kasus korupsi sektor swasta. “Karena itu non-mandatory ya dan kalau mengubah UU 31/1999 itu harus disesuaikan dengan UNCAC, jadi harus menyeluruh,” kata Muladi. Sebelumnya DPR dan pemerintah mewacanakan masuknya empat tindak pidana korupsi di sektor swasta dalam RKUHP. Wacana tersebut menimbulkan penolakan di kalangan masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi. Mereka menilai nantinya KPK tak akan memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi di sektor swasta.(AC/IN)

KPK Limpahkan Berkas Keponakan Setnov JAKARTA- Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, berkas perkara kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dengan tersangka Irvanto Hendra Pambudi, telah dilimpahkan pada Jumat (6/7). Berkas perkara mantan Direktur PT Murakabi yang juga keponakan Setya Novanto itu telah rampung dan dinyatakan lengkap dan siap disidangkan. "Tadi IHP (Irvanto) sudah

selesai proses penyerahan tersangka dan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum (Tahap 2)," kata Febri dikonfirmasi Jumat (6/7). Dengan pelimpahan itu, tim Jaksa KPK akan menyiapkan surat dakwaan terhadap Irvanto dalam waktu paling maksimal 14 hari, surat dakwaan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta. "Dalam waktu dekat akan kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta," ucapnya.

Irvanto telah ditetapkan sebagai tersangka pada 28 Februari 2018 lalu. Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan KTP-el dengan perusahaannya, yaitu PT Murakabi Sejahtera. Irvanto juga diduga ikut beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek KTP-el. Ia juga diduga telah mengetahui ada permintaan fee sebesar lima persen untuk mempermudah proses pengurusan ang-

garan KTP-el. Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS pada periode 19 Januari-19 Februari 2012. Uang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara. Ia disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(NET)

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

KPK Diharap Juga Telusuri juga Dana Otsus Papua JAKARTA- Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Ahmad Bakir Ihsan mengatakan ada tiga daerah yang mendapatkan dana otonomi khusus (otsus), yaitu Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tiga daerah tersebut mendapatkan dana otsus karena sejarah mereka terhadap Indonesia. Kendati demikian, besarnya dana otsus yang diberikan pemerintah, kini menjadi permasalahan. KPK baru saja mengungkap adanya korupsi yang dilakukan Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah terhadap dana otsus.

Menurut Bakir, memang diperlukan kontrol yang ketat untuk menekan penggunaan dana tersebut. KPK salah satu lembaga yang bisa melakukan kontrol dan menindaknya secara hukum apabila ditemukan pelanggaran. "Iya ini juga bagian dari kontrol, keberadaan KPK memastikan agar semua mekanisme yang ada berjalan efektif dan proporsional, dengan cara mengontrol sejauh mana dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat," kata Bakir, Jumat (6/7). Apakah, lanjut Bakir, dalam prakteknya dana otsus

digunakan untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat atau justru untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal-hal seperti ini menurutnya bisa dilakukan tindakan hukum oleh KPK sesuai dengan hukum yang berlaku. "Bisa dilihat indikatornya sejuah mana masyarakat menikmati, kalau tidak berarti ada persoalan pada birokrasinya, pada pemerintah yang ada di situ kemudian dilacak apakah dana itu digunakan bukan untuk peruntukannya, artinya ini penyimpangan dan harus ditindak," kata dia. Selain KPK lanjut Bakir, kontrol dana otsus juga bisa dilakukan oleh DPR, DPRD,

dan civil society bahkan masyarakat daerah sendiri. Indikatornya sangat jelas, dana yang besar harusnya mampu menjamin kesehatan rakyat, serta sarana dan prasarana daerah juga mendukung kesejahteraan rakyat. "Jadi kalau tidak mengalami peningkatan kesejahteraan, maka bisa disampaikan untuk dievaluasi," ujar Bakir. Sebelumnya, saat menjadi Menkopolhukam, Luhut B Pandjaitan juga pernah mempertanyakan realisasi dana Otsus Papua yang mencapai puluhan triliun rupiah. "Dana pada 20022015 mencapai hampir Rp 53

triliun, dana otsus mencapai Rp 42 triliun dan dana infrastruktur mencapai Rp 12 triliun. Nah, masalahnya ke mana itu barang?" kata Luhut beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Luhut mengatakan dirinya sengaja membeberkan jumlah dana otsus tersebut kepada publik agar dapat diawasi bersama. "Jumlah tersebut bukan uang yang sedikit. Sementara sekarang belum terlihat ada kualitas yang bagus di Papua. Saya sudah beritahu gubernurnya, kalau kamu macam-macam, kamu akan berhadapan dengan saya," katanya. Sementara, Wakil

Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap dana otsus. Evaluasi tersebut mencakup efektivitas penggunaan dana otonomi khusus dalam mengurangi ketimpangan. "Jadi memang dievaluasi itu berarti benar nggak peruntukkan dana otonomi khusus itu sesuai dengan rencana untuk mengurangi ketimpangan," ujar JK. JK mengatakan, dana ini digunakan untuk kepentingan masyarakat khususnya di bidang pendidikan, dan kesehatan. Apabila dalam evaluasi ditemukan penyimpangan dan indikasi korupsi,

maka pemerintah akan segera memperbaikinya. Saat ini, KPK sedang mendalami dugaan keterkaitan uang Rp 500 juta yang diamankan pada saat operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (3/7) di Provinsi Aceh terkait dengan dana otsus Aceh 2018. KPK mengamankan 10 orang termasuk dua kepala daerah dalam OTT pada Selasa. "Tim sedang mendalami dugaan keterkaitan uang Rp 500 juta yang diamankan kemarin dengan dana otonomi khusus Aceh tahun 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (4/7).(REP)


8

POLITIK

E D I S I 512 9 - 15 JULI 2018

KPUD Tanjung Balai Umumkan Hasil Pilgubsu 2018 TANJUNG BALAI - Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tanjung Balai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara tingkat Kota Tanjung Balai di Aula KPU Kota Tanjung Balai, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (5/7). Dari hasil rekapitulasi yang diambil dari enam PPK, di Kota Tanjungbalai, yakni PPK Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Sei Tualang Raso, Tanjungbalai Selatan dan Tanjungbalai Utara, diketahui jumlah suara pasangan Nomor 1 Edy Rahmayadi-Musa Rajekhsah 49.288 suara. Sementara pasangan Nomor 2 Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss),12.319. Secara keseluruhan, total suara sah sebanyak 61.607. Sedangkan jumlah suara tidak sah adalah sebanyak 646 dan untuk tingkat partisipasi pemilih 62.253 suara. Berdasarkan hasil rekapitulasi ini dinyatakan pasangan Nomor 1 Edy RahmayadiMusa Rajekhsah unggul di Kota Tanjung Balai. Berita acara penghitungan suara Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara tingkat Kota Tanjung Balai selanjutnya akan dibawa ke KPU Provinsi Sumatera Utara. Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara tingkat Kota Tanjungbalai dipimpin ketua Komisioner KPU Tanjungbalai Amrizal SE, dihadiri seluruh anggota Komisioner beserta jajaran, Panwaslih Kota Tanjungbalai, Dedi Hendrawan SH MH, Forkopimda Tanjungbalai, Tim Pemenangan pasangan calon, Saksi dari pasangan calon, PPK se-Kota Tanjung Balai. Ketua KPUD Tanjung Balai Amrizal menyampaikan terima kasih kepada PPK hingga KPPS yang telah membantu dan bekerjasama dengan KPU dalam pelaksanaan Pilkada dengan baik dan lancar sesuai tahapan yang ada. "Terima kasih kepada tim sukes dan pendukung kedua pasangan calon dengan lapang dada menerima hasil penghitungan suara. Kepada jajaran KPU kami juga menyampaikan terima kasih atas kerja samanya menyukseskan Pilkada Sumatera Utara 2018," kata Amrizal. Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara di Kota Tanjung Balai."Saya sangat bangga, potensi gangguan keamanan dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara di Kota Tanjung Balai tidak terjadi,"katanya. (SB)

Zahir-Oky Menang di Pilkada Batubara BATU BARA - KPU Kabupaten Batu Bara menggelar rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara tahun 2018, tingkat kabupaten. Pelaksanaan perhitungan perolehan suara Pilkada di Kabupaten Batu Bara berlangsung di Aula KPU, Kamis (5/7) mulai pukul 09.00 WIB dibuka Ketua KPU Batubara Mukhsin Khalid didampingi Komisioner Divisi Teknis Amin Lubis, Divisi SDM Taufik Hidayat dan Divisi Logistik. Hadir Kapolres Batubara AKBP Robinson Simatupang, Dandim 0208 Asahan, Plt Kakan Kemenaq Sofyan. Mukhsin Kalid menyampaikan terima kasih kepada TNI-Polri yang sudah berupaya menciptakan keamanan dan lancar berjalannya tahapan-tahapan Pilkada di Kabupaten Batu Bara."Dan perhitungan hasil rekapitulasi mempunyai dua agenda yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilanjutkan Bupati dan Wakil Bupati Batubara,"sebutnya. Diawali pembacaan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan oleh masing-masing PPK di rapat pleno tingkat Kabupaten Batu Bara disaksikan saksi masing-masing paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan Panwaslih Kabupaten Batu Bara serta Komisioner KPU lainya. Hasil perincian perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Edy Rahmayadi dan Ijeck meraih suara 124.911. Sedangan pasangan calon DjarotSihar meraih suara 49.252. Hasil perhitungan di Kabupaten Batu Bara, pasangan Eramas unggul. Sedangkan, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara, untuk nomor urut 1 Harry Nugorho-M Safi'i meraih 31.053 suara. Nomor urut 2, Darwis-Janmat meraih suara 61.514. Nomor urut 3, Zahir-Oky meraih 73.078 suara. Nomor 4 Khairil-Sofian meraih suara 9.195. Total suara 174.840. Suara tidak sah 6.169. Total suara sah sama tidak sah 181.009. Dari perincian penghitungan suara unggul nomor urut 3, pasangan Zahir-Oky Di sela rapat pleno Rekapitulasi KPU, Kapolres Batu Bara AKBP Robinson mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, KPU, Panwaslih, Pers dan seluruh personel kepolisian maupun TNI, yang berperan aktif dalam melaksanakan Pilkada serentak, terutama di wilayah hukum Polres Batu Bara. (PUR/SUSI)

Pilkada Kota Subulussalam

Bintang Salmaza Menang Telak SUBULUSSALAM - Hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota Subulussalam dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam tahun 2018, Rabu (4/7) Komisi Independen Pemilihan (KIP) kota Subulussalam melalui rapat Pleno di aula setempat. Sementara rincian perolehan suara setiap pasangan antara lain, nomor urut 1, drh.Jalaluddin dan Wagiman sejumlah 139 suara, nomor urut 2. Hj. Sartina, NA, SE,M. Si dan Dedi Anwar Bancin,SE sejumlah 13679. Sementara nomor urut 3, H.Asmauddin,SE dan Hj.Asmidar, S.Pd sejumlah 11933 dan dengan nomor urut 4, H.Anasri, ST. MT dan Sabaruddin S,S.Pdi sejumlah 1221 suara. Berdasarkan ini, maka pasangan nomor urut 5, H.Affan Alfian Bintang SE dan Drs Salmaza

M AP meraing suara sebanyak 19211. Ketua KIP kota Subulussalam Sahatta membacakan hasil rekapitulasi penghitunan suara tiap-tiap calon dihadiri dua pasangan calon nomor urut 2 Suparman dan nomor urut 5 Husein Saran SH dan Zulyadin SH serta unsur Muspida. Namun ada perbedaan perolehan suara terjadi di Kecamatan Sultan Daulat

dengan paslon nomor urut 5, total 3110 suara versi KIP sedangkan versi TP Bisa 3125 suara. Jika perolehan suara ditambahkan untuk paslon Bisa sementara di kecamatan ini dimenangkan paslon nomor urut 3, Asmaudin –Asmidar karena meraih 3307 suara. Posisi ketiga paslon urut nomor 2 Satina Dedi 2590 suara sedangkan nomor urut 4 H.Anasri Sabaruddin meraih 99 suara,

sementara nomor urut 1 meraih 20 suara. Tiga kecamatan dimenangkan paslon Bintang Salmaza, yakni di Kecamatan Simpang Kiri, Penanggalan dan Rundeng dengan raihan suara 7875 suara, paslon 2, Hj.Satina Dedi meraih 5.207 suara, paslon 3, Asmauddin Asmidar meraih 4308 suara. Sedangkan paslon 4 H Anasri Sabaruddin meraih 705 suara. Sementara paslon 1

Jalaluddin Wagiman meraih 80 suara. Di Kecamatan Penaggalan juga telak dimenangkan paslon nomor 5 dengan meraih 3935 suara. Sedangkan Sartina Dedi, 2205 suara, Asmauddin Asmidar meraih 1536 suara, 4 Anasri Sabaruddin meraih 211, Jalaluddin wagiman 12 suara. Sementara Rundeng juga dimenangkan dengan paslon Urut no.5 Bintas Salmaza meraih 2944 suara,urut no.2 Sartina Dedi meraih 2252 suara,urut No.3 Asmauddin Asmidar meraih 2079 suara, urut no.4 Anasri Sabaruddin meraih 127 suara, sementara urut No.1 Jalaluddin Wagiman meraih 14 suara. Tetapi di Kecamatan Longkip dimengkan paslon urut No.2 Sartina Dedi meraih 1425 suara sedangkan paslon nomor urut 5 Bintang Salmaza meraih 1347 suara, urut No.3 Asmauddin Asmidar Meraih 703 suara,urut No.4 Anasri Sabaruddin meraih 79 suara sementara urut no.1 Jalaluddin Wagiman meraih 13 suara. Dari jumlah suara 46.792 karena dari jumlah suara yang sah 46 183 sedangkan jumlah suara yang tidak sah 609 suara. (KAR)

Pilgubsu 2018, Tingkat Parmas di Mebidang Lebih 65 Persen MEDAN - Tingkat partisipasi masyarakat Kota Medan dalam Pilgubsu 2018 mencapai 58,38 persen dari jumlah DPT sebesar 1.520.301. sementara partisipasi masyarakat pada Pilkada Kota Medan tahun 2015 lalu hanya 25,36 persen. Hal ini disampaikan Ketua KPU Medan Herdensi, S sos, MSP kepada wartawan Pokja KPU Sumut saat memoritoring keempat kawasan Medan, Binjai, Langkat dan Deli Serdang mulai sabtu, 30 s/d 3 Juli selama empat hari berturut-turut. “Kalau kita lihat peningkatannya sangat signifikan. Mencapai sekitar 60 persen disbanding dengan Pilkada yang lalu,” ujarnya, Sabtu (30/6). Tingginya animo masyarakat dalam Pilgubsu ini, kata Herdensi bisa dilihat dari partisipasi masyakat di Kota Bangun, Medan deli yang mencapai hingga 100 persen

lebih. “Di Kota Bangun bahkan kita kekurangan surat suara, karena partisipasi masyarakat lebih dari 100 persen. Sebab banyak masyarakat yang memilih dengan eKTP,”ujar Herdensi. Peningkatan partisipasi masyarakat ini disebut Herdensi tidak terlepas dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menarik bagi masyarakat, selain itu kompetisi juga berjalan dengan baik sehingga mempengaruhi animo masyarakat untuk datang ke TPS. Di sisi lain, Herdensi menyebut, tingginya partisipasi masyarakat ini juga tidak terlepas dari upaya KPU Kota Medan untuk terus bekerja keras meningkatkan derajat data pemilih. Dengan melakukan akuransi kembali terhadap data sebelumnya. Hendensi berharap dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemi-

lihan Legislatif (Pileg) mendatang, partisipasi masyarakat dapat semakin lebih baik. “Saat ini kita sedang merampungkan DPS untuk Pilpres dan Pileg. Kita harap partisipasi masyarakat bisa lebih baik lagi,”ujarnya. Hal yang sama juga terjadi di Kota Binjai. Dimana KPU Kota Binjai mengatakan bahwa partisipasi masyarakat di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 meningkat 20 persen lebih. Dari data yang diperoleh partisipasi masyakat mencapai 63 persen. “Pilkada sebelumnya partisipasi masyarakat sekitar 40 persen, untuk partisipasi sekarang sekitar 63 persen,” jelas Ketua KPU Daerah Kota Binjai Herry Dany, SE.M.AB, minggu (01/7) didampingi Komisioner KPU Lainnya Chaisal Andrio, S Pd, Zulfan Effendi, ST, Rafli Surbakti, SH, DRS. Labayk

Simanjorang, MA. Dikatakan Herry, untuk jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Gubernur 2018 ini keseluruhannya mencapai 170.547 dengan jumlah TPS 397 dengan jumlah PPK sebanyak 15 dan 111 PPS. Dari jumlah itu, kata Herry persentase pemilih laki-laki sebanyak 83.176 dan perempuan 87.371. Sementara partisipasi masyarakat di Kota Langkat juga mengalami kenaikan yang cukup tajam. Di Kecamatan Stabat jumlah DPT sebanyak 57.182 jiwa dengan TPS yang tersebar di 12 Desa/Kelurahan dengan partisipasi pemilih sebesar 70 persen. Hal ini dijelaskan oleh Ketua KPU Langkat, Drs Agus Arifin didampingi Komisioner Devisi SDM dan Parmas T Muhammad Benyamin dan Komisioner Devisi Logistik dan Keuangan Adlina Sarah, senin (02/7). Dan di Kota Deli Serdang

jumlah partisipasi masyarakat juga meningkat. Ini terlihat dari hangatnya Pilgubsu ini ikut mendorong tingginya partisipasi masyarakat. Meski jumlah DPT nya berkurang hamper 200 ribuan setelah dilakukan penertiban administrasi kependudukan. “Kalau Pilkada lau, DPT nya berkisar 1,3 jutaan, sedangkan yang sekarang DPT nya berkurang hampir 200 ribuan. Tetapi partisipasi masyarakat malah meningkat,”hal ini dikatakan Ketua KPU Deli Serdang Timo Dahlia Daulay diruang kerjanya selasa (03/7). Tambahnya, ada beberapa TPS di Kecamatan Percut, dimana DPT nya 100 persen berpartisipasi. Timo memaparkan, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Deli Serdang sebanyak 1.195.765 dengan 3.379 TPS yang tersebar di 394 Desa/ Kelurahan. (VIN)

KPU Buka Pendaftaran Calon Legislatif Pemilu 2019 MEDAN - KPUD Sumatera Utara telah membuka pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi periode 2019-2024. Pendaftaran dibuka sejak Rabu (4/7) sampai dengan 17 Juli 2018. Menurut Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga menjelaskan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, mengenai pengajuan calon oleh partai politik di tiap tingkatan, untuk DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota. "Untuk KPU Sumut tentunya yang kami terima adalah calon anggota DPRD Sumut, kita sudah, menyampaikan hal itu kepada partai politik dan kita berharap partai politik memahami ketentuanketentuan yang ada," ujar Benget. Terutama kata Benget, keterwakilan perempuan sesuai undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengharuskan minimal 30 persen di setiap daerah pe-

milihan (dapil) dengan posisi diantara 3 caleg harus ada satu perempuan. "Partai politik peserta pemilu harus meng-input dan mengunduh semua dokumen pencalonan di Silon (Sistem Informasi Pencalonan) dan dokumen-dokumen syarat calon itu untuk memastikan daftar calon. Calon hanya mendaftar di satu dapil dan lembaga perwakilan," ujar Benget. Dengan Silon ini diharapkan bisa membantu dengan mudah para calon untuk me-

lengkapi dokumen para calon termasuk dengan pakta integritas para calon. "Dalam pakta integritas tersebut ada konsekuensinya, jika memang melanggar pasti akan di-TMS-kan," tegasnya. Benget juga menyinggung terkait pengajuan bakal calon bahwa setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART dan/atau

peraturan internal masingmasing parpol. Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud, agar parpol tidak menyertakan mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak. Secara nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga secara resmi membuka pendaftaran calon anggota legislatif 2019 yang akan bersaing di Pemilu 2019. Komisioner KPU Ilham Saputra mengingatkan, Peraturan KPU yang melarang mantan napi koruptor ikut Pileg telah resmi ditandatangani dan berlaku. "Kemarin sebelum diundangkan kita tempatkan proses calon koruptor tidak boleh, orang per orang. Sekarang kita meminta kepada partai politik untuk tidak mencalonkan," kata Ilham di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (4/7). Meski ada perubahan dalam pasal PKPU dan teknis

dari perorangan menjadi partai politik, namun substansinya tetap tidak berubah. Karena KPU akan melakukan pengecekan berkas para caleg yang mendaftar secara langsung. "Kita akan cek dokumen dari parpol, apakah ada atau tidak orangorang yang pernah jadi mantan napi koruptor. Kalau ada kita kembalikan," ujarnya menegaskan. Selain itu, Ilham mengatakan, partai politik wajib menyerahkan formulir B1 yang berisi pakta integritas yang menegaskan tidak mencalonkan eks napi korupsi. Dan pakta integritas tersebut harus ditandatangani ketua umum partai politik serta sekjen. "Wajib bagi partai menyerahkan Formulir B1, kemudian kita cek apakah partai yang bersangkutan sudah mengisi pakta integritas tersebut. Itu dibawa saat pendaftaran caleg," ujarnya menjelaskan. (VN/AFS/ADLS)

Partisipasi Pemilih di Deli Serdang Naik di Pilgubsu 2018 DELI SERDANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) tahun 2018, Kamis (5/7) di Aula Resort Hotel Pantai Cermin Themepark. Pleno yang dihadiri saksi pasangan calon (Paslon) nomor 1. Edy Rahmayadi dan Musa Rajeksah (Eramas) dan 2. Djarot Saiful

Hidayat dan Sihar Sitorus (Djoss), Panwaslu Sergai, Ketua DPRD Sergai H Syahlan Siregar, Kaban Kesbangpol Drs Purba Siregar, Staf ahli Bupati Sergai OK Suryansah SH. Mewakili Kajari M Memet SH, Kabag Ops Polres Sergai, Kompol Lilik Astono, Kasat Intelkam Polres Sergai AKP T Manurung serta undangan itu, dipandu Sekretariat KPU Sergai yang disaksikan Ketua KPU Sergai Muhammad Rizwan dan

anggota komisioner lainnya. Hasil rekapitulasi perolehan suara dari 17 kecamatan di Kabupaten Sergai yakni, Kecamatan Bamdar Khalipah, Bintang Bayu, Dolok Masihul, Dolok Merawan, Kotarih, Pantai Cermin, Pegajahan, Perbaungan, Sei Bamban, Sei Rampah, Serbajadi, Silinda. Kecamatan Sipispis, Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu, Tebing Syahbandar dan Tebing Tinggi untuk pasangan Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur Sumut nomor urut 1, pasangan Eramas unggul mutlak dan memperoleh suara sebanyak 175.777 dan nomor urut 2, Djoss memperoleh sebanyak 77.115 suara. "Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilgubsu tahun 2018 menetapkan paslon nomor 1 mendapat suara terbanyak. Alhamdulillah proses Pilgubsu dimulai dari penetapan DPS,DPT dan pleno hari ini berjalan dengan lancar

dan sukses,"sebut Ketua KPU Sergai. Rizwan menambahkan, persentase atau tingkat partisipasi masyarakat pada Pilgubsu tahun 2018 mencapai 59,2 persen atau meningkat jika dibandingkan dengan Pilgubsu tahun 2013 yang hanya mencapai 53,8 persen. "Mengacu kepada hasil tersebut, Pilgubsu tahun ini, bisa dikatakan meningkat," katanya. (RYAD)


9

POLITIK

E D I S I 512 9 - 15 JULI 2018

Jokowi: Menteri Tak Perlu Mundur Kalau Nyaleg JAKARTA - Rumor akan ada reshuffle kabinet karena sejumlah menteri disebut-sebut akan menjadi calon anggota legislatif terbantahkan. Presiden Joko Widodo mengatakan banyak menteri Kabinet Kerja adalah kader partai. Maka ketika ditugaskan oleh partai untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) maka harus mengikuti. "Kami harus tahu sebagian menteri dari parpol. Tentu saja

KPU dan Wiranto Bahas Dualisme Hanura JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum melakukan pembahasan terkait dualisme kepengurusan yang sempat dialami Partai Hanura bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto. Pembahasan dilakukan di kantor Wiranto yang juga kebetulan Ketua Dewan Pembina Hanura, di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Juli 2018. "(Rapat) membahas tindak lanjut putusan PTUN tentang Hanura," ujar Ketua KPU Arief Budiman di lokasi. Menurut Arief, dualisme yang sempat melanda parpol yang didirikan Wiranto itu memiliki potensi membuat Pemilu 2019 mengalami sedikit gangguan. KPU saat ini masih menanti jawaban resmi dari Hanura terkait kepengurusan yang diakui pemerintah, merujuk kepada keputusan hukum mutakhir tentang kepengurusan parpol itu. "Siapa pengurus DPD dan DPC-nya, sampai hari ini kami masih menunggu jawaban itu,"

ujar Arief. Arief menyampaikan bahwa rapat menyepakati Hanura saat ini harus merujuk keputusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan kubu Sarifuddin Sudding dan Daryatmo atas kubu Oesman Sapta Odang (OSO). Dengan demikian, SK Menkum HAM yang berlaku untuk Hanura bernomor M.HH-22.AH.11.01 dengan Ketua Umum OSO dan Sekjen Sarifuddin Sudding. "KPU menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada pengurus yang terdaftar dalam SK 22," ujar Arief. Arief sendiri membantah ada intervensi dari Wiranto terkait kepengurusan yang harus diakui. Menurut Arief, setiap pihak sekadar menjalankan tugasnya untuk membuat Pemilu 2019 berjalan lancar. "Karena dengan adanya konflik kan pasti punya potensi untuk menimbulkan kegaduhan. Kalau mengganggu tahapan sih tidak, tapi kita tak ingin pemilunya gaduh," ujar Arief. (INT)

KPU Yakin Mantan Koruptor Nyaleg Tak Lolos Verifikasi JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum meyakini mantan koruptor yang mendaftar sebagai calon legislatif tidak akan lolos verifikasi supaya menjadi peserta Pileg 2019. Menurut Ketua KPU Arief Budiman, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 telah secara tegas mengatur mantan terpidana korupsi sebagai kalangan yang tidak bisa menjadi caleg. "(Mantan koruptor) boleh mendaftar, tapi kan setelah pendaftaran ada masa verifikasi. Jika hasil verifikasi menyatakan tak penuhi syarat, maka itu yang dijadikan alasan untuk penggantian calon atau sengketa," ujar Arief di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Juli 2018. Arief menyampaikan ketentuan pemilu mengatur KPU menyerahkan bakal caleg yang tidak memenuhi syarat, kembali kepada parpol pengusung. Parpol boleh mengganti bakal caleg atau

membawa persoalan ke Bawaslu untuk menjadi sengketa pemilu. "Semua (kalangan) boleh didaftarkan. Tapi pada saat diverifikasi nanti akan dilihat memenuhi syarat atau tidak. Kalau tak memenuhi syarat, dikembalikan kepada partai," ujar Arief. Lebih lanjut, menurut Arief, Pasal 4 ayat (3) PKPU juga mengatur mantan terpidana bandar narkoba, serta kejahatan seksual terhadap anak, sebagai kalangan yang tidak dapat menjadi caleg. "Siapa pun yang memenuhi syarat, dilanjutkan sampai tahap DCS (Daftar Calon Sementara). Tapi kalau tak penuhi syarat, ya dia dikembalikan," ujar Arief. DPR dan pemerintah sepakat larangan mantan narapidana koruptor untuk mendaftar sebagai caleg, dikesampingkan. Hal itu dilakukan untuk memberi kesempatan supaya ketentuan diuji di Mahkamah Agung. Pendaftaran caleg sendiri dibuka selama 14 hari, mulai 4 Juli hingga 17 Juli 2018. (INT)

mereka ditugaskan partainya untuk hal-hal berkaitan politik. Salah satunya jadi caleg. Saya kira wajar saja kalau mereka ditugaskan partai untuk menjadi caleg," kata Jokowi, di Jakarta Convention Center, Jumat, 6 Juli 2018. Hampir semua menteri dari partai, sebelumnya sebagai anggota DPR terpilih. Namun setelah diangkat menjadi menteri, ia mundur dari legislatif. Jokowi tidak melarang, kalau

memang para menteri yang berasal dari partai untuk maju dan mendaftar sebagai caleg. "Tapi sampai sekarang belum ada yang menyampaikan kepada saya," lanjutnya. Kalau nanti ada yang ingin menjadi caleg, Jokowi menegaskan mereka tidak perlu mengundurkan diri sebagai menteri. "Ya izin saja. Nanti izin cuti kalau mau kampanye. Jangan sampai ganggu tugas keseharian di dalam pemerintahan," ujar

Jokowi. Menurutnya, tidak ada masalah kalau nanti ada menteri yang cuti untuk menjadi caleg. Karena di banyak negara, pun melakukan hal yang sama. Para menteri yang akan cuti untuk kampanye caleg, bisa diganti oleh menteri lain. "Bisa saja dari menko atau rekan menteri yang lain. Kalau ke luar negeri kan juga ada. Seminggu ada yang ganti," katanya. (INT)

DPR Imbau Tugas Wartawan Harus Dilindungi JAKARTA - Terjadinya tindakan kekerasan dan dugaan kriminalisasi kepada wartawan yang kembali terjadi akhir-akhir ini seperti dikabarkan, ada dua wartawan yang menjadi korban kekerasan, M. Yusuf di Kalimantan Selatan dan Oryza A. Wirawan, yang dikeroyok suporter dan pemain Dharaka Sindo saat meliput pertandingan Persid Jember vs Dharaka Sindo di stadion Jember Sport Garden. Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, wartawan dalam menjalankan profesi dan tugas jurnalistiknya harus dilindungi secara hormat dan dihargai, karena sebagai bentuk corong informasi kepada masyarakat luas. Dia sangat nenyayangkan, sekaligus turut berduka atas kejadian kekerasan terhadap dua wartawan tersebut. “Tidak seharusnya seperti itu, bagaimana pun saat wartawan

menjalankan tugas itu harus dihargai. Dan bilamana ada ditemukan kesalahan, sudah seharusnya tidak melalui jalur main hakim sendiri, karena ada aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar Kharis dalam kerangan persnya yang diterima Parlementaria, Jumat (06/7). Politisi PKS itu meminta kepada Dewan Pers untuk lebih aktif dan mengambil kebijakan yang cepat dan baik, agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali

Raffi Ahmad Siap Nyaleg Lewat PAN JAKARTA - Ketua DPP PAN, Yandri Susanto mengatakan, artis Raffi Ahmad akan mencalonkan diri di Pileg melalui PAN. Ia yakin Raffi bisa lolos menjadi wakil rakyat ke Senayan. "Raffi Ahmad memang ada rencana untuk nyaleg. Termasuk ada beberapa artis yang lain. Saya kira enggak ada masalah," kata Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 3 Juli 2018. Ia mengatakan, dari sisi syarat, Raffi dianggap memenuhi kriteria. Ia yakin kalau Raffi memang bersungguh-sungguh dan partainya bersyukur ada generasi muda yang energik dan punya penggemar yang banyak mau terjun ke politik. "Dan bagus juga sih. Ya (ada komunikasi dengan Raffi) dan memang dia sangat dekat sama kita ya. Bilang sama saya juga ada rencana mau nyaleg. Apalagi dengan Eko Patrio. Sudah beberapa kali dia menyampaikan ingin nyaleg lewat PAN," kata Yandri menambahkan. Ia mengatakan, untuk daerah pemilihan memang Raffi Ahmad belum ditentukan. Namun diper-

kirakan dari daerah DIY, Bogor atau Bandung. "Kalau Raffi mah ditaruh di mana saja pasti jadi," kata Yandri. Saat ditanya soal kapasitas Raffi, ia meminta agar publik tak anggap remeh. Dia mengklaim. artis-artis di PAN memiliki kualitas bagus. "Bagus-bagus tuh. Desi bagus, yang lain bagus, Anang bagus. Enggak ada masalah kan. Terbukalah semua kalangan, mau artis mau TNI Polri yang udah pensiun, pengusaha semua ada," kata Yandri Selain Raffi, Rhoma Irama juga disebut akan maju caleg bersama anak perempuannya. "Sampai hari ini dia belum daftar. Kalau anaknya sudah daftar," kata Yandri. (INT)

lagi. “Dewan Pers harus aktif bilamana ada hal seperti ini, saya harap jangan sampai terjadi seperti saat ini,” tandasnya. Terkait adanya dugaan oknum berseragam loreng dalam pengeroyokan di Jember, Kharis menambahkan, pihaknya akan segera membangun komunikasi dengan Dharaka Sindo, dimana klub tersebut merupakan hasil merger dua klub sepak bola dari Dharaka milik TNI dan Samudra

Indonesia (Sindo). “Kami sebagai mitra kerja TNI tentunya akan menyampaikan hal ini. Sejak awal saya selalu menekankan kepada TNI dalam langkah dan kebijakan apapun kepada masyarakat, haruslah melakukan pendekatan humanis. Jadi dengan adanya hal ini, akan kami sampaikan semoga permasalahan ini terselesaikan dengan baik,” tutup politisi dapil Jateng itu. (INT)

JK: Reformasi Tak Berarti Turunkan Pemerintah Berkuasa JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa tindakan reformasi yang dilakukan di tingkatan nasional, tidak selalu sebuah aksi untuk menurunkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Pernyataan itu disampaikan dalam silaturahim dan Halal bi Halal Idul Fitri 1439 Hijriah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Acara dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Amien Rais yang merupakan tokoh Reformasi 1998. "Mari kita lihat bangsa ke depan ini bagaimana, tentu dibutuhkan pemikiran. Tentu dibutuhkan reform yang baik, reform pikiran, bukan me-reform, menurunkan pemerintahan tentu," ujar JK di lokasi acara, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Juli 2018. Pernyataan disambut gelak tawa hadirin karena keberadaan Amien di sana. Menurut JK, reformasi yang ia maksud adalah pemikiranpemikiran inovatif yang bisa

semakin memajukan bangsa. JK mencontohkan Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar, bisa bersinergi dengan ormas Islam besar yang lain, Nahdlatul Ulama (NU). Kerja sama keduanya, diyakini bisa membuat bidang-bidang yang selama ini digeluti NU dan Muhammadiyah, bisa semakin memberi manfaat kepada bangsa. "Bagaimana NU, Muhammadiyah, saling melengkapi, saling mendukung, salah satunya di manajerialnya yang luar biasa," ujar JK. (INT)

Kelayakan Transportasi Pariwisata Perlu Perhatian JAKARTA - Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau Pelabuhan Sekupang Batam, barubaru ini, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra. “Kita mengunjungi Pelabuhan Sekupang Batam ini untuk melihat bagaimana kesiapan sarana transportasi pariwisata dalam melayani wisman. Masalah kelayakan transportasi pariwisata Tanah Air menjadi perhatian penting Komisi X DPR RI yang membidangi pariwisata,” ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra.

Kunjungan kerja ini, lanjut politisi Partai Gerindra itu, menjadi bagian dari antisipasi kejadian kecelakaan di angkutan laut. Khu-

susnya usai kejadian tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Batam merupakan daerah kepulauan yang menjadi destinasi wisata bahari di Tanah Air. Sehingga lalu lintas penyeberangan

antar pulau menjadi urat nadi transportasi, baik dari Batam ke Singapura maupun dari Batam ke Tanjungpinang. Untuk itu, pihaknya ingin melihatstandard operating procedure(SOP) dari pelayaran penumpang dan perjalanan wisata di Batam. Menurutnya lagi Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau telah dikembangkan menjadi kota perantara bagi wisatawan mancanegara (wisman). Sasaran utamanya, adalah wisman dari Malaysia dan Singapura yang hendak berwisata ke daerahdaerah di Indonesia dengan transit di Batam

sebelum melanjutkan perjalanan. Akses dari Batam ke Singapura dan Malaysia sangat mudah, yaitu melalui kapal cepat yang tiap jamnya berlayar dari sejumlah pelabuhan internasional. Salah satu pelabuhan tersebut diantaranya, Pelabuhan Sekupang. Kelayakan dan keamanan transportasi menjadi faktor penting, untuk menunjang perkembangan pariwisata. “Belajar dari kasus pela-yaran wisata di Toba, kita sangat terpukul akan situasi kelayakan maupun keamanan pelayaran wisata di sana. Bagaimana mungkin kapal berlayar

tanpa ada manifest penumpang, kelebihan muatan yang tak terkendali, hingga standar keselamatan yang sama sekali tidak ada,” ungkapnya prihatin. Karena kondisi pelayaran pariwisata yang kurang baik ini, ia menilai tentu akan sangat mempengaruhi citra pariwisata Indonesia. Menurutnya, kendati destinasi pariwisata sudah berkelas dunia, tapi jika keselamatan tidak terjamin, maka tak akan ada wisatawan yang berkunjung. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah memiliki rencana kerja yang jelas dalam membangun pariwisata Tanah Air. (INT)


10 SUMUT/ACEH

KRIMINAL

E D I S I 512 9 - 15 JULI 2018

Sebulan Buron

Siregar Akhirnya Ditangkap Polisi PALUTA - Usai sudah pelarian Soleman Siregar (48), Kepala Desa (Kades) Sigara, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta). Pembunuh Supiati (37), Kepala Koperasi AI, Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Padang Bolak, ini berhasil diringkus polisi. Hampir sebulan buron, Siregar ditangkap Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) dari tempat persembunyiannya di Makasar, Sulawesi Selatan. “Setelah hampir sebulan dilakukan pengejaran, pelaku akhirnya ditangkap pihak Polres Tapsel di Jalan Lama Dukelleng Buntu 04, Makasar, Selasa (3/7) kemarin sekira pukul 17.00 WITA,” ungkap Kepala Bidang Humas Polda Sumut (Poldasu), Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja.

Tatan menuturkan, pelaku melakukan aksi pembunuhan terhadap korban pada 9 Mei 2018 lalu. Aksi pelaku dilakukan di rumah korban Desa Gunung Tua Tonga yang diketahui sekira pukul 16.30 wib. Namun sayangnya, belum bisa dijelaskan secara detail karena tersangka masih berada di Makasar. “Tersangka masih berada di Makasar yang diamankan ke Posko Jatanras Polda Sulsel. Kemudian, dititipkan ke Polrestabes Makasar menunggu keberangkatan ke Polres Tapsel,” pungkas Tatan seraya menambahkan jika saat ini kasus tersebut sedang dalam penyelidikan lebih lanjut, selain itu tersangka akan dijerat Pasal 338 subsider Pasal 351 ayat 3 KUHP Pidana. (BSC)

Angin Kencang Disertai Hujan

Pohon Tumbang Timpa 5 Unit Mobil MEDAN - Sejumlah kawasan di Kota Medan, Kamis (05/07) diguyur hujan deras disertai angin kencang. Akibatnya, banyak pohonpohon yang bertumbangan. Bahkan di Jalan Ngumban Surbakti, pohon tumbang menimpa mobil yang sedang melintas. Menurut Manager Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Muhammad Yunus, ada 5 unit mobil tertimpa pohon di Jalan Ngumban Surbakti tak jauh dari fly over Jamin Ginting. "Lebih kurang 5 unit mobil tertimpa pohon di Jalan Ngumban Surbakti, turunan fly over Jamin Ginting," ungkapnya kepada wartawan. Selain itu, Yunus juga

mengabarkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat satu unit mobil di Jalan AH Nasution, tepatnya di depan sekolah Primbana juga tertimpa oleh pohon. Begitupun, lanjut dia, sejumlah kerusakan turut serta terjadi di Taman Cadika, Medan Johor. "Data sementara kerusakan di Taman Cadika, mushola, kantor Pramuka tertimpa pohon. Kabel listrik juga banyak yang putus, dan puluhan pohon tumbang," jelasnya. Yunus juga menambahkan, akibat peristiwa ini, kemacetan panjang terjadi di seputaran flyer over Jamin Ginting. Hal ini merupakan dampak dari pohon yang bertumbangan. (BSC)

Pejabat Disdik Sumut 'Lecehkan' Kunker DPRD SU MEDAN - Ketidakhadiran para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumut saat kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Sumut ke Binjai dan Langkat Rabu (04/07), membuat anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 12 kecewa. Bahkan kekecewaan ini semakin bertambah karena tidak hanya pejabat Disdik seperti Kadisdik Asryad Lubis dan pejabat lainnya yang tak hadir, malah tak satupun staf Dinas Pendidikan yang mendampingi anggota Dewan meninjau pelaksanaan kegiatan program APBD 2017. "Kita kecewa tidak adanya pejabat atau staf asal OPD Dinas Pendidikan Pemprovsu yang dampingi tim merupakan bentuk 'pelecehan' terhadap tugastugas yang melekat pada lembaga DPRD provinsi. Sebab, agenda kunjungan

kerja ini merupakan amanat UU untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja yang sudah dikerjakan pada APBD tahun 2017 lalu,"ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja DPRD Sumut Dapil 12, Muhri Fauzi Hafiz kepada wartawan Kamis (5/07). Karena ketidakhadiran pihak OPD Disdik Sumut lanjut Muhri Fauzi membuat kerja pengawasan pihaknya jadi terkendala. "Saya pikir yang perlu diingatkan atas kejadian ini adalah kepala OPD Dinas Pendidikan Pemprovsu. Sebab, kepala OPD adalah ASN tertinggi yang bertanggung jawab terhadap tugas dan kerja kedinasan yang ada untuk mendukung implementasi UU tentang pemerintahan daerah," sindir Muhri Fauzi kepada Kadisdik Sumut Arsyad Lubis. (BSC)

250 Liter Tuak Nifaro Disita Polres Nisel NIAS SELATAN Tim Operasional Satuan Reskrim Polres Nias Selatan menyita 250 liter tuak suling saat melakukan patroli di kawasan jalan lintas lahusa teluk dalam Minggu (01/07) malam. Penyitaan dilakukan saat Tim Operasional Satreskrim Polres Nias Selatan yang di pimpin oleh Ipda Demonstar melakukan patroli di sepanjang jalan lintas lahusa - teluk dalam. lalu, Petugas mencurigai satu unit mobil Mitsubishi L300 BK 8709 EJ yang melintas di kawasan tersebut. Petugas kemudian melakukan memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan. Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H. melalui Kasat Reskrim AKP Antony Tarigan didampingi oleh Kepala Bagian Operasional (KBO) Reskrim Polres Nias Selatan Ipda Demonstar saat di kon-

SEJUMLAH personil Satreskrim Polres Nisel mengabadikan foto bersama barang bukti tuak nifaro. Dok.HALAWA firmasi melalui telepon seluler nya membenarkan penangkapan tuak suling tersebut. "10 jerigen berbagai ukuran yang berisi minuman keras jenis tuak suling dengan volume sekitar 250 liter kita temukan di bagian belakang mobil L300 tersebut", ujarnya.

Barang bukti beserta pengemudi diboyong ke Mapolres Nias Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. usai dilakukan pemeriksaan, pengemudi mobil diketahui berinisial MZ (37) warga Dusun 1 Desa Lasara Idanoi Kecamatan Gido Kabupaten Nias. "Pengemudi mobil

mengaku mendapatkan tuak suling tersebut dari Kecamatan Gido Kabupaten Nias dan akan dibawa ke Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan", jelasnya. Pengemudi mobil kemudian lanjutnya, dipulangkan setelah lebih dulu didata dan membuat surat

pernyataan. namun barang bukti 10 jerigen berisi tuak suling tetap diamankan. " Kami akan terus melakukan patroli rutin untuk mengantisipasi kejahatan jalanan dan peredaran minuman keras di wilayah hukum Polres Nias Selatan", tukasnya. (HAL)

Apel Konsolidasi Pasca Pelaksanaan Pilkada 2018 DELI SERDANG - Polres Deli Serdang menggelar Apel Konsolidasi (Operasi Mantap Praja 2018) Pengamanan Pasca pemungutan suara dan penghitungan surat suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di wilayah hukum (Wilkum) Polres Deli Serdang. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan di Lapangan Bola Kaki Polres Deli Serdang, Lubuk Pakam. Turut hadir Waka Polres Deli Serdang, Kompol Arnis Syafni Yanti, para Kasat, Kapolsek jajaran, dan 504 personil Polres Deli Serdang dan Polsek jajaran. Kapolres Deli Serdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan nikmat yang diberikan. Dia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada personil Polres Deli Serdang yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Sebab, lanjutnya, selama pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2018 di wilkum Polres Deli Serdang secara umum berjalan aman dan kondusif. "Kekondu-

sifan ini semua berkat kerja sama dan kerja keras kita semua. Selama tahapan Pilkada tidak ada kejadian yang menonjol, secara umum seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. Namun demikian kita semua tetap melakukan pemantauan Sitkamtibmas setiap saat sampai dengan hari keputusan pengumuman perolehan hasil suara secara keseluruhan di Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kabupaten Deli Serdang, yang akan dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 5-6 Juli 2018," kata Eddy, Kamis (05/07). Dia juga menyambut positif dan mengapresiasi masyarakat Kabupaten Deli Serdang, serta ucapan te-

rima kasih kepada seluruh anggota Polres Deli Serdang, karena selama Pilkada Serentak Tahun 2018 telah menjaga kamtibmas, sehingga dapat terlaksana dengan aman. "Apel kon-

solidasi ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan seluruh personil setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan TPS dan PPK, termasuk kesehatan dan mengevaluasi pelaksa-

naan tugas. Apakah ada pelanggaran ataupun tindakan yang dapat menurunkan citra Polri di mata masyarakat. Karena sebelum melaksanakan pengamanan di TPS, rekan-rekan juga diapelkan untuk mengecek kesiapannya. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian dan pertanggungjawaban pimpinan kepada personilnya, setelah selesai melaksanakan operasi," tegas Eddy. Setelah apel konsolidasi ini, sebanyak 300 orang personil yang terlibat pengamanan di KPU Deli Serdang segera melaksanakan tugasnya dengan sebaik baiknya, yang tinggal dua hari lagi. "Jangan sampai apa yang telah kita lakukan selama ini dinilai baik oleh pimpinan jadi rusak karena dua hari ini," pungkasnya. (BSC)

Pembobol Rumah, Roboh Ditembak MEDAN - Unit Pidum Sat Reskrim Polrestabes Medan mengungkap kasus pencurian dengan cara membobol rumah korbannya, Kamis (5/7) siang. Tiga tersangka yang diamankan berinisial SS (38), MAS (41) dan TPP (38). Sedangkan dua tersangka yakni SS dan TPP terpaksa ditembak karena melawan petugas saat ditangkap.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha Prawira dalam keterangan persnya, Kamis (5/ 7) siang menyebutkan pelaku membongkar rumah Darnah Suzaeni Purba (41) warga Jalan Bromo Kompleks Yayasan Perguruan Tri Jaya, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. “Korban mengalami kerugian uang tunai Rp17 juta,

1 jam tangan, 1 tablet, 1 handphone dan 1 laptop. Barang bukti dijual pelaku seharga Rp2 juta. Nah saat pengembangan mencari barang bukti dua pelaku melawan dan terpaksa kita tindak tegas,” ujarnya. Dilanjutkannya, pihaknya saat ini masih memburu seorang penadahnya berinisial T warga Jalan Bromo, Kecamatan Medan Denai. (ACO)

Polres Langsa Ringkus 7 Kawanan Pengedar Narkoba LANGSA - Tim Satuan Reserse Narkoba polres langsa meringkus 7 pengedar narkoba ditempat dan waktu yang berbeda.semua pelaku yang diringkus merupakan hasil dari pengembangan antara satu dan lainya ketika diintrograsi oleh polisi. Kapolres Langsa AKBP Satya Yudha Prakasa SIK melalui Kasat Narkoba Akp Rustam Nawawi SIK selasa pekan lalu mengatakan, tertangkapnya para tersangka berawal Sat Res Narkoba melakukan penggrebekan di sebuah rumah yang beralamat di Gp. Jawa Belakang Dusun Tanjung Putus Kec. Langsa Kota pada tanggal 29 Juni 2018, Disitu kita amankan seorang tersangka berinisial HS (27) warga dusun Keumala Jeumpa

TUJUH kawanan pengedar narkoba yang diringkus Polres Langsa Gp. Lhokbani Kec. Langsa Barat dengan Barang Bukti (BB) 7 paket Sabu seberat 18,98 Gram, 1plastik klip, 1unit HP merk Samsung lipat

warna hitam, 1 unit timbangan digital warna hitam, 1 gunting dan 1unit Sepmor merk Yamaha RX King warna biru tanpa plat. Kemudian kita

kembangkan lagi kata kasat, pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pkl. 17.30 Wib bertempat di Jln. Iskandar Muda Kec. Langsa Kota

kita amankan lagi dua TSK yang berinisial SY(37) Wiraswasta, Gp. Tualang Cut Kec. Manyak Payed Kabupaten Aceh tamiang dan S(37) Wiraswasta, Jln. Iskandar Muda No. 84 Kec. Langsa Kota.Dari kedua tersangka ditemukan BB 3 paket Sabu berat 10 Gram, 1unit HP merk Lenovo warna hitam, 1 unit Sepmor merk Honda Supra warna hitam, No Pol BL 5888 KU, 1 unit HP merk Nokia warna orange, 1 unit Sepmor merk Honda Vario warna hitam, No Po BL 5210 UV dan Uang tunai sejumlah Rp.2 juta.Tidak hanya di situ, kemudian kita kembangkan lagi di jam dan lokasi berbeda sekira pukul 22.00 wib di Gp. PB Seulemak Kec. Langsa Baro di pinggir jalan kita amankan satu tersangka

berinisial ZE, Honorer SDN 1 Alue Dua Gp. Alue Dua Dsn. Damai Indah Kec. Langsa Baro yg berperan sebagai perantara dalam jual beli sabu tersebut. BB yang kita temukan 1unit HP merk Samsung warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp.1 juta. Kemudian di kembangkan lagi sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Simpang Tugu Opak Kabupaten Aceh tamiang dipinggir jalan kita amankan satu tersangka warga Telaga Muku berinitial Sa(34) dengan BB 1 unit HP merk Oppo warna gold dan 1 unit Sepmor merk Yamaha Vixion warna hitam, No Pol BL 6297 JT.Pukul 03.00 Wib bertempat di Gp. Timbang Langsa Kec. Lgs Barat kita berhasil lagi amankan satu TSK berinisial A(32) Wiraswasta,warga Gp.

Birem Rayeuk Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur. Dari situ di temukan BB 1 paket kecil Ganja yg terbungkus dengan kertas warna coklat berat 1,15 Gram. Dan pengembangan lagi sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Gp. Lhokbani Dsn. Setia Bakti Kec. Langsa Barat kita amankan A(30) Wiraswasta, warga setempat. Dengan BB 1paket Sabu berat 0,10 Gram, 1 (satu) Bong alat isap sabu. 1unit HP merk Nokia warna hitam. Jadi semua Tersangka berjumlah 7 Orang kesemuanya ini dilakukan penangkapan di lokasi dan tempat yang berbeda” kata kasat narkoba. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatan nya ke 7 tersangka kita amankan di Polres Langsa untuk di lakukan penyidikan lebih Lanjut katanya. (YAN)


11 E D I S I 512 9 - 15 JULI 2018

SUMUT/ACEH

KRIMINAL

Sebulan Tim Pegasus Bekerja

Tangkap 72 Bandit dan 572 Ranmor MEDAN - Tim Penanganan Gangguan Khusus (Pegasus) Polrestabes Medan selama sebulan dibentuk mengungkap 92 kasus kejahatan 3C (Curas, Curat, Curanmor) dari 168 kasus kejahatan yang terjadi. Selain mengungkap kasus kejahatan, Tim Pegasus juga membentuk 72 bandit jalanan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, Kamis (5/7) siang menyampaikan ada trend penurunan aksi kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. “Tim Pegasus berkolerasi positif untuk mengatasi aksi kejahatan,” katanya di halaman Mapolresta Medan. Ia mengatakan bila dibandingkan dengan tahun 2017, setelah dibentuknya Tim Pegasus terjadi penurunan jumlah tindak pidana. “Di tahun 2017 terjadi 266 kasus, di tahun 2017 terjadi 224 kasus, terjadi penurunan sebanyak 42 kasus sebesar 16 persen,” ungkap Dadang. Begitu juga dengan penyelesaian tindak pidana kejahatan dari 99 kasus kejahatan yang diungkap selama 2017, sedangkan di tahun 2018 terjadi peningkatan penyelesaian kasus menjadi 107 kasus. “Terjadi kenaikan kasus sebesar 8 persen,” tandasnya. Dalam pemaparan itu, polisi turut mengamankan barang bukti berbagai hasil kejahatan seperti senjata tajam, sepeda motor, kotak infak, yang disita dari 72 orang tersangka yang ditangkap Tim Pegasus. Selain itu, Kapolrestabes Medan juga mengimbau kepada masyarakat Kota Medan, yang merasa kehilangan sepeda motor agar melihat di Mako Polrestabes Medan Jalan HM Said. ”Jadi, bagi masyarakat yang kehilangan kendaraannya dapat mendatangi Polrestabes Medan untuk mengecek dan membawa dokumen kendaraan lengkap setelah itu nantinya boleh diambil,” sebutnya. Dilanjutkan Dadang, Polrestabes Medan telah mengamankan 572 kendaraan bermotor, yang didapat sebagai barang bukti hasil kejahatan selama satu bulan yang diungkap Tim Pegasus Polrestabes Medan. Ratusan kendaraan yang diduga hasil kejahatan tampak di parkir halaman apel Polrestabes Medan. (ACO)

Tuntutan Ditunda

Korban Kecawa Akan Mengadu ke KY MEDAN - Nota tuntutan Nova Zein, terdakwa penggelapan seratusan mobil mewah tidak jadi dibacakan jaksa penuntut umum dikarenakan berkas yang diajukan ke pimpinan sidang belum juga turun. "Tuntutan belum siap, tadi kami menelepon Jaksa Emmy, katanya belum siap tuntutannya dan sidang gak jadi dibuka," ujar salah seorang korban bernama Shinta didampingi Iskandar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (5/7). Para korban mengatakan kekecewaannya terhadap perilaku oknum hakim dan jaksa yang menangani kasus tersebut. "Persidangan ini sudah gak benar, penuh rekayasa, hakim pun sudah sangat jelas berpihak kepada terdakwa," tukas korban. Karena itu para korban akan menempuh berbagai upaya seperti mengadukan soal penangguhan penahanan terhadap terdakwa Andika, Dedy, dan Jefry kepada Komisi Yudisial (KY). "Kami gak main-main kami mau jumpa Komisi Yudisial dan akan kami adukan perbuatan hakim ini, kami akan fight seperti kemarin," tandas korban sembari menunjukkan foto pertemuan mereka sebelumnya dengan sejumlah pihak termasuk Kompolnas. "Kasus ini juga gak akan naik bang kalau kami tidak ributi," kata Sinta, sambil menunjukkan foto pertemuan mereka dengan pihak Kompolnas baru-baru ini. Sedangkan terkait rencana pembacaan nota tuntutan terhadap terdakwa Nova Zein Cs, menurut korban setelah ditelepon barulah Jaksa Emmy memberitahukan bahwa sidang ditunda karena tuntutan belum siap. "Kami diberi tahu melalui telepon selular, sidang ditunda, karena tuntutan belum siap," kata korban korban menirukan ucapan Jaksa Emmy. Sedangkan mengenai penangguhan penahanan yang dikeluarkan majelis hakim terhadap Andika, Dedy, dan Jefri, menurut korban ada peran Jaksa Randy Tambunan di dalamnya. (AFS)

16 Anggota Polres Lhokseumawe Naik Pangkat LHOKSEUMAWE Sejumlah 16 anggota polisi yang bertugas di Mapolres lhokseumawe rabu pekan lalu menerima kenaikan Apel kenaikan pangkat dipimpin oleh inspektur upacara waka polres setempat Kompol Imam Asfali S.ik berlangsung di halaman Mapolres lhokseumawe . Pada gelar upacara itu,Kompol Imam Asfali menyebutkan kenaikan pangkat ini mengandung konsekuensi dan kewajiban untuk menjaga, memelihara, serta menjunjung tinggi kehormatan yang diberikan dengan senantiasa mengimplementasikannya baik dalam pelaksanaan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya, maupun dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. "Semestinya semakin tinggi pangkat berarti identik dengan semakin tinggi pula tugas dan tanggung jawab yang harus diembannya,”sebutnya saat membacakan amanah Kapolres. Dikatakannya, hari ini sebanyak 16 personil yang terdiri dari perwira, bintara dan Pns Polri naik pangkat setingkat dari sebelumnya. Adapun 16 personil yang naik pangkat

Upacara Kenaikan Pangkat Anggota Polres Lhokseumawe

Illustrasi

yakni, Aiptu ke Ipda 1 orang, beliau naik pangkat katageri pengabdian, kemudian Bripka ke Aipda lima orang, Brigadir ke Bripka empat orang, Briptu ke Brigadir tiga orang dan Bripda ke Briptu dua orang. Selanjutnya, ditambah Satu personil Brimob yang bertugas di Den B Jeulekat naik pangkat dari Brigadir ke Bripka. “Sehingga keseluruhan personil yang naik pangkat hari ini berjumlah 17

orang,”tuturnya. Dikatakanya lagi bahwa amanah dari kapolres bahwa beliau menyampaikan ucapan selamat dan rasa bahagia kepada personil dan asn polres lhokseumawe yang pada hari ini dilantik untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dan juga ucapan terima kasih kepada personil polres Lhokseumawe yang telah melaksanakan dinas secara baik dan benar sehingga terciptanya

jiwa personil yang disiplin selama melaksanakan tugas. Kenaikan pangkat merupakan wujud nyata pengakuan dan penghargaan yang diberikan oleh negara kepada para personel atas prestasi, dedikasi dan kualitas pengabdian yang telah ditunjukkan selama mengemban tugasnya ungkap wakapolres yang menyampaikan pesan dari kapolres pada upacara kenaikan pangkat tersebut. (YS)

Cegah Narkoba, PENDAM I/BB Laksanakan Sosialisasi MEDAN - Cegah narkoba, Pendam I/BB laksanakan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalhgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) TA. 2018 dipimpin Kasi Medlek Inf Adrial didampingi Kasi Medtak Pendam I/BB Mayor Inf Yamin Sohar dan Kasi Medonline Mayor Inf Masniar HS, pada Senin 2 Juli 2018 di Aula Kiwaldam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan Pada kesempatan tersebut, dalam sambutan Kasi Medlek Pendam I/BB menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan ini berkaitan dengan kegiatan program dari Komando Atas, mengingat narkoba sangat berbahaya bagi kita semua. Khususnya bagi generasi muda dan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengharapkan

agar selama kegiatan seluruh prajurit untuk mendengarkan dan bertanya tentang bahaya Narkoba. Upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan narkoba yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah, melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk itu diperlukan kepedulian dari seluruh instansi pemerintah dalam upaya tersebut dengan mendorong satgas di instansi pemerintah menjadi pelaku P4GN secara mandiri. Menekankan kepada seluruh anggota Pendam I/BB agar jangan ada yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba baik sebagai pemakai maupun pengedar. Kita semua sepakat untuk memera-

ngi terhadap beredarnya narkoba di wilayah Indonesia. Upaya ini memang tidak ringan dan mudah, karena peredaran jaringan narkoba tidak hanya bersifat lokal, nasional dan regional saja akan tetapi sudah pada tataran sindikat internasional. Ditegaskannya, bila ada yang terbukti baik itu sebagai pengguna maupun pengedar sanksi tegas, dimana pelakunya terancam dipecat dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan dan PNS. Lebih lanjut Kasi Melek Pendam I/BB menyampaikan Sesuai dengan perintah Panglima TNI bahwa TNI harus bersih dari penyalahgunaan narkoba, maka sosialisasi P4GN kepada prajurit merupakan langkah positif dan sangat bermanfaat dalam mewujudkan personel TNI yang kuat dan mampu

berfikir sehat sehingga tidak terjerumus penyalahgunaan narkoba.Bahaya narkoba tidak hanya berdampak pada fisik saja melainkan berdampak buruk juga pada kesehatan dan kelangsungan hidup. Selain merusak masa depan, narkoba dapat merenggut nyawa seseorang. Sementara saat menyampaikan materi sosialisasi itu, Lettu Inf Warsito menerangkan, tujuan dari kegiatan ini merupakan untuk memberi wawasan kepada seluruh prajurit beserta keluarganya agar mengerti tentang bahaya narkoba dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba serta harus selektif dalam memilih teman pada saat diluar jam dinas agar tidak salah bergaul yang dapat merugikan pribadi sendiri dan Satuan. Setelah Sosialisasi serta penyuluhan Narkoba selesai

kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan urine terhadap 10 orang Prajurit dan PNS yang di tunjuk secara acak. dan dari hasil pengecekan urine tidak ditemukan adanya Prajurit dan PNS yang terindikasi menggunakan Narkoba. Kemudian dilanjutkan dengan pengecekan urine secara acak terhadap personel Pendam I/BB dengan hasil Negatif (-) untuk saat ini personel Pendam I/BB dinyatakan bersih/bebas dari narkoba. “Jangan sampai ada satupun yang terbukti narkoba, apakah sebagai pemakai, apalagi pengedar. Sanksinya berat, dipecat dengan tidak hormat. Narkoba sudah menjadi musuh utama bangsa Indonesia. Karenanya, sebagai insan penerangan, seluruh personel Pendam I/BB berkeharusan ikut memberantasnya. (REL)

Kakek Biadap, Tega Cabuli Bocah 8 Tahun NAPSU birahi tidak akan hilang dari seorang lelaki walau sudah termakan usia. Lain halnya dengan wanita menopause, biasanya akan membatasi keinginannya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Tidak seperti kakek yang satu ini, namanya Anwar, 77 tahun, warga Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli. Meski memiliki istri, anakanak dan semuanya sudah berumah tangga, bahkan memiliki cucu yang banyak. Kakek ini menjadi terdakwa di PN Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli karena diduga mencabuli gadis bocah sebut saja namanya Bunga (8) pada medio Januari 2018 sekira pukul 18.00 WIB. Dia diadili di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabjari Labuhan Deli Vinsensius Tampubolon SH dan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli

diketuai Sarma Siregar SH, Sabar Simbolon SH dan Tarima Saragih SH saat memeriksa saksi terdakwa dan saksi orangtua korban. Orangtua korban mengatakan malam itu anaknya pulang dari mengaji, lalu

dicegat terdakwa dan ditangkap. Kemudian ditarik ke kamar terdakwa dan disana gadis cilik itu dibuka paksa celananya. Terdakwa menidurkan korban dalam kondisi telanjang dan si kakekpun telanjang. Menurut saksi kor-

ban, kemaluan si kakek tidak bisa masuk ke kemaluan si bocah, tapi mengeluarkan sperma di luar. Sesuai hasil visum kemaluan gadis itu tidak ada yang rusak. Namun si kakek itu sempat melakukan hal-hal

yang tidak pantas ke gadis cilik itu. Menurut ibu korban, si kakek bejat itu sempat menjanjikan uang kepada gadis cilik itu supaya mau dibawa dalam kamar dan dicabuli. Setelah si kakek menindih, Bunga sempat melakukan perlawanan dan meronta sambil mengeluarkan suara keras sehingga tetangga si kakek mengetahui perbuatannya. Warga lalu mengevakuasi gadis cilik itu dan membawa si kakek ke Kantor Polsek Medan Labuhan. Ibu korban minta supaya si kakek diproses hukum sebagaimana mestinya dan tidak mengulangi perbuatannya. Karena kejadian itu bukan kepada putri saya aja tapi sudah ada korban lain juga masih gadis ingusan, katanya. Usai dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi, majelis hakim mengundurkan sidang, Kamis pekan depan. (DP)

Pengedar Estasi di Tanjung Balai Diringkus Polisi TANJUNG BALAI - Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai mengamankan dua orang pria tersangka kasus narkotika golongan I jenis pil ekstasi, Rabu (4/7) sekitar pukul 20.30 WIB. Kedua tersangka itu masing-masing berinisial MI (23), wiraswasta, warga Jalan Tomat, Lingkungan II, Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai dan MRS (17) , pengangguran, warga Pancakarsa, Kelurahan

Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Kapolres Kota Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai SH SIK melalui Kasat Narkoba

AKP Adi Haryono menerangkan, keduanya tersangka ditangkap atas informasi masyarakat, di Jalan Jenderal Sudirman, Km 2, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Atas informasi tersebut tim Opsnal Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan dengan teknik undercover buy, terang Adi Haryono. Dijelaskannya, tim Opsnal Sat Res Narkoba berpurapura memesan pil ekstasi kepada tersangka sejumlah

50 butir dengan harga Rp110.000 per butir. Selanjutnya personel Sat Res Narkoba menentukan lokasi transaksi yang telah disepakati bersama dengan tersangka. Setelah itu tersangka datang ke lokasi yang telah ditentukan, kemudian petugas langsung melakukan penangkapan. Dari kantong celana sebelah kiri MRS ditemukan sebuah gulungan lakban warna hitam di dalamnya dilapisi kertas warna putih

berisi plastik transparan diduga ada narkotika jenis pil ekstasi. Kedua tersangka mengakui bahwa mereka menjual pil ekstasi tersebut jika ada pesanan dan mendapatkan keuntungan Rp20.000 per butir. Pil ekstasi tersebut diperoleh dari seorang lakilaki berinisial CR, alamat rumahnya tidak diketahui karena sering bertemu di jalan dan nomor HP-nya selalu berganti-ganti. Selanjutnya Tim Opsnal Sat

Res Narkoba berupaya melakukan pencarian terhadap CR, namun belum berhasil ditemukan, pungkas AKP Adi Haryono. Tersangka berikut barang bukti terdiri dari 2 bungkus plastik klip transparan diduga berisi pil ekstasi, jumlah masih utuh 40 butir dan sebagian lagi di dalam plastik sudah berbentuk serbuk dengan berat kotor 21,55 gram, 1 gulungan lakban warna hitam, dan uang Rp574.000 diamankan ke Polres Tanjung Balai. (SB)


12 E D I S I 512 9 - 15 JULI 2018

18 Ekor Ikan Arapaima Ditangkap di Sungai Brantas SEBANYAK 18 ekor ikan Arapaima Gigas yang disebar di aliran Sungai Brantas sudah tertangkap. Terakhir, seekor ikan arapaima ditangkap di Sungai Kali Surabaya, Selasa (3/7). Ikan terakhir ditangkap warga di sekitar pintu air Gunung Sari Surabaya, tidak jauh dari lokasi penangkapan ikan ke-17 pada Selasa (3/7) pagi. Jika informasi yang disampaikan pemilik ikan benar, ada 18 ekor yang dilepas, maka ikan yang ditangkap Selasa malam itu adalah ikan arapaima terakhir. "Jika memang benar 18 ekor, maka yang ditangkap semalam adalah ikan terakhir," kata Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Surabaya I, Muhlin, Rabu (4/7). Meski demikian pihaknya tetap meminta warga waspada. Ia pun meminta warga tetap melaporkan jika menemukan ikan arapaima ke posko yang sudah dibentuk. "Posko dibuka hingga akhir Juli, bukan hanya untuk ikan arapaima, tapi semua ikan predator yang dimiliki warga, segera diserahkan," jelasnya. Sejumlah saksi termasuk pemilik ikan arapaima saat diperiksa penyidik Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Surabaya I menyebut ada 18 ekor yang dilepas di aliran Sungai Brantas. Seorang warga Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Mojokerto yang disebut seorang kolektor ikan masih memiliki 30 ekor ikan arapaima Gigas di rumahnya. Ikan tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu. Tersebarnya ikan arapaima di aliran Sungai Brantas disebut akan merusak ekosistem karena sifat ikan arapaima yang predator. Sesuai peraturan Menteri Kalautan Dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014, ada 152 jenis ikan yang dilarang masuk di perairan Indonesia, termasuk di antaranya Ikan Araipama Gigas. (KC)

Menteri Susi Ancam Pemilik Ikan Predator MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan peringatan atau "warning" kepada pemilik ikan predator agar segera menyerahkan ikan peliharaannya kepada pemerintah. "Yang masih memelihara ikan predator seperti Arapaima kami imbau untuk segera menyerahkan," kata Menteri Susi saat meresmikan kapal buatan ITS di Pantai Kenjeran Surabaya, Senin (2/7). Kementerian Keluatan Dan Perikanan memberi waktu 30 hari kepada siapapun yang saat ini membudidaya atau mengkoleksi 152 jenis ikan predator termasuk di dalamnya ikan Araipama Gigas, dan Piranha untuk segera menyerahkan ke Balai Karantina Ikan Dan Pengendalian Mutu yang ada di daerah. "Jika tidak, maka kami akan memproses secara hukum," tegas Susi. Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Surabaya I, Muhlin, mengatakan, pihaknya membuka posko yang dibuka sejak kemarin hingga 31 Juli mendatang. "Tidak hanya ikan Arapaima, tapi semua ikan predator kami terima," jelasnya. Sesuai peraturam Menteri Kalautan Dan Perikanan Nomor 41 tahun 2014, ada 152 jenis ikan yang dilarang masuk di perairan Indonesia, termasuk diantaranya Ikan Araipama Gigas. "Kolektor ikan ataupun pembudidaya silahkan datang untuk menyerahkan ikannya," jelas Muhlin. Di Surabaya, posko dibuka di 3 lokasi. Selain di kantor Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Surabaya I di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, juga di komplek Pasar Puspa Agro Sidoarjo, dan di kantor Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kelas II Surabaya di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak. Catatan Lembaga Konservasi Lahan Basah (Ecoton), sejak 25 Juni hingga 2 Juli 2018, sudah 14 ekor ikan Arapaima Gigas yang ditangkap warga. Sebanyak 3 ekor diantaranya sudah dikonsumsi warga. Terakhir, warga menangkap ikan predator itu di sungai wilayah Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Senin (2/7). Ikan Arapaima Gigas yang populasi aslinya di sungai Amazon, Brasil, itu disebut akan merusak populasi ikan di aliran Sungai Brantas karena sifatnya yang predator dan invasif. Sementara aliran sungai Brantas sendiri oleh kelompok pecinta lingkungan didesain sebagai wilayah suaka ikan. (KC)

KRIMINAL

Masyarakat Sumut Diminta Serahkan Ikan-Ikan Berbahaya BADAN Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM Kantor Perwakilan Sumatera Utara mengimbau masyarakat agar menyerahkan secara sukarela ikan-ikan berbahaya yang dimiliki atau dikoleksi sebelum dikenakan sanksi. Penyerahan secara sukarela berlaku mulai 1 hingga 31 Juli 2018. Setelah itu, BKIPM akan menggelar razia dan menjatuhkan sanksi bagi pemilik ikan berbahaya itu," kata Kepala Stasiun KIPM Medan II, Edi Santoso di Medan, Kamis (5/7). Edi didampingi Kepala Balai KIPM Medan I, Muhammad Burlian dan Kepala Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan, Sondang Sitorus, menjelaskan bagi yang terkena razia karena memiliki ikan yang berbahaya, maka akan dikenakan sanksi se-

suai perundang-undangan yang berlaku. Sanksinya adalah ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. Edi menegaskan, larangan kepemilikan ikan invasif yang dapat merusak lingkungan itu telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu Pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 86 ayat (1) dan (2).

Masyarakat diminta tidak memelihara/membudidayakan, mengedarkan dan melepasliarkan ikan-ikan yang dilarang dan tergolong invasif seperti arapaima gigas, aligator, piranha, dan ikan lainnya yang tercantum pada Permen KP No 41 tahun 2014. Dalam ketentuan itu, kata Edi, terdapat 152 jenis ikan dilarang yang terdiri dari pisces sejumlah 97 jenis; crustacea 14, mollusca 30 dan amphibia 11 jenis. "Me-

nindaklanjuti arahan Kepala BKIPM, tiga UPT BKIPM di Sumut, berkolaborasi dan membentuk tim bersama melakukan sosialisasi larangan memelihara ikan berbahaya dan invasif," katanya. Setelah sosialisasi baru akan digelar razia dan diikuti pemberian tindakan bagi masyarakat yang tidak memanfaatkan penyerahan sukarela. Menurut Edi, masyarakat Sumut kemungkinan besar memiliki ikan-ikan

berbahaya itu melihat tingginya angka pehobi ikan di daerah tersebut. "Ikan-ikan predator tersebut dilarang dilepas hidup ke perairan Indonesia, di perairan umum baik sungai maupun danau karena merusak lingkungan," ujar Edi Santoso. Kepala Balai KIPM Medan I Muhammad Burlian, menjelaskan sosialisasi terlebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada masyarakat menyerahkan ikan berbahaya itu dengan kesadaran sendiri ke posko yang sudah disiapkan. "Waktu satu bulan untuk melaporkan dan menyerahkan ikan berbahaya ke posko itu dinilai sudah cukup," katanya. Sementara Kepala Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan Sondang Sitorus, mengatakan, pihaknya juga tengah mencegah kemungkinan masuknya aligator dan piranha dan ikan berbahaya lainnya ke perairan Sumut. Untuk itu dilakukan pengawasan di pintu-pintu masuk pelabuhan laut dan bandara. "Karena memang aturannya sudah ada, tentu bagi yang tetap membandel akan dikenakan sanksi," katanya. (ADLS)

Penangkapan Ikan Raksasa Viral di Dunia Maya IKAN seukuran orang dewasa ditemukan oleh warga Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Sidoarjo,baru-baru ini. "Ikannya besar sekali, ditemukan di sungai Mbocok," kata Andi dan beberapa warga yang sempat mengetahui penemuan ikan tersebut. Menurut mereka, setelah ditangkap ada yang melepaskan lagi ke sungai. Tapi kemudian ditangkap lagi oleh warga lainnya. Postingan terkait penangkapan ikan ini juga viral di sejumlah media sosial. Sebagian netizen yang paham tentang ikan sempat berkomentar bahwa itu ikan

Arapaima Gigas yang juga ada di Kebun Binatang Surabaya. Ikan jenis ini disebut bukan asli Indonesia. Di sisi lain, tak sedikit juga netizen yang malah berkomentar seolah mengingatkan agar hati-hati karena kemungkinan ikan jadi-jadian. Ternyata, penemuan ikan ini juga menarik perhatian Ecoton, sebuah LSM pemerhati lingkungan, untuk turun tangan. Mereka datang langsung ke lokasi untuk mengetahui apa yang sedang banyak diperbincangkan masyarakat tersebut. "Ternyata yang ditemukan itu adalah ikan Arapaima Gigas. Jenis ikan asli Brasil,

Peru," kata Andreas Agus Kristanto Nugroho, Education Program Ecoton yang turun ke lokasi penemuan ikan tersebut. Menurutnya, penemuan ikan ini bukan hanya di Tarik, Sidoarjo tapi di Dusun Banjarmelati, Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto. "Sungai itu satu aliran Sungai Brantas dengan lokasi penemuan di Sidoarjo," ungkapnya. Sampai Senin sore, masih banyak warga berkerumun di sekitar sungai. Sebab, kabar beredar masih ada beberapa ikan serupa yang belum tertangkap. "Ikan ini termasuk ikan predator yang bisa meng-

habiskan ikan lokal di Sungai Brantas dan bisa juga menyebarkan penyakit yang mungkin tidak dikenal di perikanan Indonesia," lanjut Andreas. Karenanya, Ecoton terus berkoordinasi dengan perangkat desa setempat dan Dinas Perikanan Jawa Timur terkait persoalan ini."Kami juga mengambil isi lambung ikan yang ditemukan itu untuk diperiksa makanannya," tukasnya. Pihaknya menduga, ikan ini merupakan ikan peliharaan peternak atau penghobi yang lepas ke sungai. Makanya, dia mengimbau agar masyarakat yang memelihara ikan jenis ini tidak

BKIPM Palembang Amankan Dua Ikan Jenis Aligator SETELAH heboh beberapa waktu lalu tentang dilepaskannya ikan predator berjenis Arapaima di Sungai Brantas Jawa timur, membuat Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan (BKIPM) Palembang bergerak cepat melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai jenis ikan berbahaya ini. Bahkan, BKIPM Palembang pun membuat posko secara khusus bagi masyarakat untuk menyerahkan Ikan Invasif mulai tanggal 1 hingga 31 Juli 2018. "Posko ini buka hampir diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat meningkatnya masyarakat yang memelihara ikan berbahaya endemik Amazon diwilayah Indonesia." "Kondisi ini sangat berbahaya bagi ikan endemik Indonesia, lantaran dapat merusak ekosistem yang sudah ada," beber Sugeng Prayogo, anggota tim BKIMP Palembang, Kamis (5/7). BKIPM Palembang pun telah

menerima laporan dari masyarakat. Seperti yang dilaporkan warga Belanti dan desa Berkat, SP Padang, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan. Warga sempat heboh setelah beberapa hari terakhir terlihat ikan aneh yang berkeliaran di sungai dekat tempat tinggalnya. "Ikan ini kami temukan di sungai pak, melihatnya aneh karena berbeda dari kebanyakan ikan yang sering kami lihat. Jadi kami laporkan untuk ditindak lanjuti. "Kami masyarakat mendukung pemerintah karena ini untuk kebaikan bersama," ungkap Supriadi salah satu warga yang menemukan ikan tersebut. Setelah melakukan upaya penangkapan, diketahui kedua jenis ikan yang ditemukan oleh warga merupakan ikan berjenis Aligator. Sugeng mengakui bahwa, Ikan predator endemik sungai Amazon tersebut saat ini banyak dipelihara masyarakat luas.

"Ikan ini jenis Aligator. Mungkin pernah dipelihara, tanpa alasan jelas ikan tersebut dilepaskan ke sungai. Hal ini salah karena, ekosistem ikan tersebut berbeda dengan disini," ungkapnya. Sugeng pun mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh warga untuk melaporkan temuan ikan berbahaya. Menurutnya, tidak hanya berbahaya untuk ekosistem. Ikan jenis Aligator juga berbahaya bagi manusia. "Bapak, ibu terimakasih sudah melaporkan ini kepada kami, ikan aligator ini merupakan salah satu ikan yang berbahaya bagi ekosistem dan kemungkinan dapat melukai manusia karena bisa mencapai ukuran yang sangat besar," ujarnya. Sementara, dalam peraturan menteri Kelautan dan Perikanan no 41 tahun 2014 telah ditetapkan 152 jenis ikan yang dilarang karena membahayakan ekosistem dan manusia.

maya dihiasi status tentang ikan arapaiman. Namun di luar dari kontroversi tersebut, tahukah Anda apa sebenarnya ikan arapaima gigas itu, dan berasal dari mana? Berikut ini asal-usulnya, sebagaimana dijelaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ikan arapaima gigas, atau biasa disebut arapaima, pirarucu, atau paiche, adalah ikan habitat air tawar yang berasal dari Amerika Selatan. Arapaima merupakan ikan terbesar di dunia. Ikan ini bersifat predator, kemudian memiliki kemampuan adaptasi lingkungan yang cukup tinggi, kemampuan reproduksi cepat, omnivora atau pe-

(INT)

10 Tahun, Arapaima Capai 3,5 Meter

(BBS)

SEDIKITNYA 11 ekor ikan Arapaima bisa bertahan hidup di danau buatan di Agrowisata Sidomuncul, Ungaran, Kabupaten Semarang. Meski jauh dari habitat aslinya di Sungai Amazon, Brasil, tetapi salah satu ikan spesies air tawar tersebut bisa hidup, bahkan berkembang dengan baik berkat pemeliharaan yang baik dan pemberian nutrisi ternak organik. "Pertama kali kita pelihara panjangnya 40 sentimeter, sekarang sudah 10 tahun mencapai 2,4 meter dan 3,5 meter. Itu saya pikir tergolong besar dan jarang ditemui di Indonesia, bahkan dunia," ungkap Sofyan Hidayat. Ke-11 ekor Arapaima tersebut awalnya semua dipelihara di danau buatan seluas 1.500 meter persegi dengan kedalaman sekitar 5 meter. Namun, karena banyaknya pengunjung Agrowisata yang penasaran ingin melihat ikan Arapaima, pihak Sido Muncul kemudian membangun sebuah akuarium raksasa di dekat danau tersebut. Kemudian, pengelola memindahkan tiga di antaranya di dalam akuarium sehingga para pengunjung bisa melihatnya berenang di dalam air dengan jelas. Namun sayang, saat proses pemindahan tersebut, satu ekor Arapaima mati sehingga jumlahnya berkurang menjadi 10 ekor. (INT)

Arapaima Tiba-Tiba Jadi Trending Topic PUBLIK Indonesia beberapa waktu belakangan dihebohkan dengan adanya tindakan melepasliarkan belasan ikan raksasa arapaima gigas ke Sungai Brantas yang ada di wilayah Jawa Timur. Sejumlah warga pun memberikan komentar beragam, bahkan ada yang meminta pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan segera bertindak tegas. Atas kejadian itu, perbincangan tentang ikan predator itu menjadi tranding tofic dikalangan masyarakat. Pasalnya kebanyakan masyarakat banyak yang belum mengenal, atau adayang belum pernah melihat sama sekali ikan tersebut. Alhasil, berbagai dunia

melepas ke sungai karena termasuk ikan predator yang membahayakan ekosistem Sungai Brantas. Dalam laman Wikipedia tertulis, Arapaima, pirarucu, atau paiche (Arapaima gigas) adalah jenis ikan air tawar terbesar di dunia yang berasal dari perairan daerah tropis Amerika Selatan. Ikan ini dapat tumbuh maksimal sepanjang 3 meter dan berat 200 kilogram. Saat ini sudah sangat jarang terdapat arapaima yang berukuran lebih dari 2 meter karena ikan ini sering ditangkapi untuk dikonsumsi penduduk atau diekspor.

makan segala, dan pertumbuhannya cepat. Arapaima termasuk ikan golongan invasive alien species (IAS) yakni kelompok makhluk hidup yang bukan bagian dari suatu ekosistem asli dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati. Selain itu bisa merusak ekosistem, lingkungan, kerugian ekonomi, serta kesehatan manusia. Jika dilepas ke perairan umum, ikan arapaima gigas dapat mengancam kelestarian sumber daya ikan lain. Penyebabnya, arapaima gigas bersifat invasif (predator, karnivora) jadi dikhawatirkan dapat mengancam kehidupan ikan asli Tanah Air.

Kemudian dari segi dasar hukum, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, Indonesia berkewajiban melakukan usaha menghindari introduksi spesies asing invasif melalui kegiatan pengendalian dan pemusnahan IAS yang ternyata merusak ekosistem, habitat hidup, serta keanekaragaman spesies asli. Lalu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 atau Permen-KP Tahun 2014, KKP telah berupaya mengendalikan kemungkinan masuknya ikan yang tergolong jenis asing invasif tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. (INT/MH)


14

ANEKA

E D I S I 512 9 - 15 JULI 2018

Pendam I/BB Laksanakan Sosialisasi P4GN MEDAN - Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada Anggota Militer dan PNS Pendam I/BB TW II TA. 2018, Senin pekanlalu, diikuti sekitar 60 orang, bertempat di Aula Kiwaldam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan Sesuai dengan perintah Panglima TNI bahwa TNI harus bersih dari penyalahgunaan narkoba, maka sosialisasi P4GN kepada prajurit merupakan langkah positif dan sangat bermanfaat dalam mewujudkan personel TNI yang kuat dan mampu berfikir sehat sehingga tidak terjerumus penyalahgunaan narkoba. Sebelum dilaksanakan sosialisasi (P4GN), Mayor Inf Adrial selaku Kasi Medlek Pendam I/BB menekankan kepada seluruh anggota Pendam I/BB agar jangan ada yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba baik sebagai pemakai maupun pengedar apabila sampai ada yang terbukti sebagai pengguna maupun pengedar akan dikenakan

sanksi pemecatan secara tidak hormat dari dinas keprajuritan dan PNS,"tegasnya. Dalam pelaksanaan sosialisasi P4GN di satuan Pendam I/BB dilanjutkan pengecekan urine secara acak terhadap personel Pendam I/BB dinyatakan bersih/bebas dari Narkoba. Sebagai pemberi materi (Lettu Inf Warsito) menegaskan, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang akan menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) dan Indonesia merupakan pasar potensial dalam peredaran gelap narkoba. Dalam kegiatan sosialisasi ini turut hadir Kasi Medlek Mayor Inf Adrial, Kasi Medonline Mayor Inf Masniar, Kasi Medtak Mayor Inf Yamin Sohar, Kasi Listra Mayor Caj Hari S, Paurpamops J.Sihombing, dan seluruh Anggota Militer dan PNS Pendam I/BB. (REL)

Bupati Nias Kukuhkan Panitia HUT RI ke-73 NIAS - Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM didampingi Sekretaris Daerah Drs. F. Yanus Larosa, M.AP kukuhkan Panitia pelaksana peringatan HUT RI Ke-73 Tahun 2018 yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Nias Lantai III, Selasa kemarin. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias selaku wakil penanggung jawab,Ahmad Darwis Zendrato,S.Sos mengungkapkan tujuan dan sasaran perayaan HUT RI yang ke-73 tersebut, yaitu untuk meningkatkan semangat hidup masyarakat, khususnya Kabupaten Nias dan meningkatkan hidup dalam Kebhinekaan. Pada kesempatan itu, Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli, MM memberikan ide pemiki-

rannya terkait lokasi pelaksanaan perayaan HUT RI yang ke-73 tahun 2018, yaitu dilaksanakan di Ibukota Kabupaten Nias dan ia sangat yakin dan percaya bahwa Panitia yang di kukuhkan hari ini dapat mengkaji lebih dalam usul ini sehingga peringatan HUT Kemerdekaan tahun ini dapat menyajikan perayaan yang meriah dan inofatif, ujar bupati. Usai arahan dan bimbingannya, Bupati Nias menyerahkan secara simbolis SK Panitia Kepada Ketua Umum, Drs. Dahlanroso Lase yang juga Kepala Dinas Kominfo. Selain itu tampak kehadiran dari perwakilan Dandim 0213/ Nias, perwakilan Kapolres Nias dan para perangkat Daerah lainnya. (YG)

Eldin Hadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan MTQN XXVII 2018 MEDAN - Wali Kota Medan, Drs. H.T Dzulmi Eldin S,M.Si yang dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Ir.H.Akhyar Nasution, M.Si menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan MTQ Nasional ke XXVII tahun 2018, di Kantor Gubenur Sumatera Utara, Selasa (3/7). Rapat Koordinasi ini di pimpin langsung oleh Pj Gubernur Sumatera Utara, Drs. Eko Subowo,MBA. Dalam kesempatan itu, Eko Subowo, mengajak seluruh perangkat yang ada di provinsi maupun daerah untuk mensukseskan pelaksanaan MTQN ini dengan cara bekerja secara sungguh-sungguh dan penuh dengan ke ikhlasan. "Kunci suksesnya acara ini ialah koordinasi dari kita semua, karena itu mari kita bekerja sama dengan sungguh-

sungguh dan ikhlas demi suksesnya acara ini."kata Eko Subowo. Dari hasil rapat tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan MTQN ke XXVI akan digelar mulai tanggal 4 s/d 13 Oktober 2018. Sementara untuk pembukaannya akan diadakan pada tanggal 6 Oktober 2018 bertempat di arena Utama (sport center area) jalan Williem Iskandar Medan Estate. Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan mengatakan akan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dalam pelaksanaan MTQN ini. "Kami akan bertangung jawab atas tugas yang diberikan kepada kami, dan kami siap untuk mensukseskan MTQN ini demi nama baik Kota Medan dan Sumatera Utara."ujar Wakil Wali Kota. (VIN)

SUMUT

Lima Personi Polres Nisel Naik Pangkat NIAS SELATAN Lima orang personil Polres Nias Selatan resmi mendapatkan kenaikan pangkat setingkat dari sebelumnya. Kenaikan pangkat ke-5 personil tersebut dilakukan melalui upacara yang digelar di Lapangan Mapolres Nias Selatan, Jalan Muhammad Hatta, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Selasa (3/7) dan bertindak sebagai inspektur upacara, Kapolres Nisel, AKBP Faisal F. Napitupulu, SIK MH. Upacara raport kenaikan pangkat itu dihadiri oleh seluruh pejabat utama Polres Nias Selatan, segenap personil Polres Nias Selatan serta Pengurus Bhayangkari Cabang Nias Selatan. Kapolres dalam amanah nya, mengucapkan selamat kepada personil yang dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi. "Semoga dengan kenaikan

Kapolres Nisel, AKBP Faisal F Napitupulu melakukan acara siraman air kepada sejumlah personil yang naik pangkat. pangkat ini menambah semangat, profesionalisme dalam bekerja, serta lebih meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, sehinga Polri semakin dicintai dan dipercaya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat," tuturnya. Menurut dia, tugas-tugas Polri ke depan semakin berat

dengan adanya agenda nasional yaitu pemilihan kepala daerah yang saat ini masih berjalan dan agenda nasional pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI. "Untuk itu saya ingatkan kepada seluruh personil agar siap siaga dalam segala hal, menjaga stamina tubuh yang prima, serta melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang ada", ujarnya.

Personil yang mendapat kenaikan pangkat tersebut adalah Bripda Desi Sinaga menjadi Briptu, Bripda Jeges Sitompul menjadi Briptu, Bripda Trisno Sinaga menjadi Briptu dan Bripda Richiandi Saragih menjadi Briptu. Sedangkan Bripka Martinus Gulo dinaikkan pangkatnya setingkat menjadi Aipda. (HAL)

USU Terima 3.275 Mahasiswa MEDAN- Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPT) 2018 diumumkan secara serentak di Indonesia, Selasa (3/7). Universitas Sumatera Utara (USU) menerima 3.275 mahasiswa baru melalui jalur tersebut, sedangkan Universitas Negeri Medan (Unimed) menerima 2.293. Rektor USU Prof Dr Runtung Sitepu SH MHum kepada wartawan di Kampus USU, Medan, Selasa (3/7) sore mengatakan, 3.275 peserta yang lulus terdiri dari 1.805 orang dari kelompok ujian saintek (IPA) dan 1.475 dari kelompok soshum (IPS). Sementara peminat yang memilih USU baik pilihan satu, dua, dan tiga meningkat dibanding tahun lalu.

“Tahun ini tercatat 43.044 peserta yang memilih IPA dan 31. 860 orang yang memilih IPS. Untuk program studi yang paling banyak diminati pada kelompok ujian IPA adalah prodi Agrobisnis dan prodi Ilmu Hukum untuk kelompok ujian IPS,” kata Runtung. Dalam kesempatan itu Runtung juga mengimbau peserta SBMPTN yang dinyatakan lulus untuk melakukan pengisian UKT/SPP online pada 4-11 Juli 2018. Lalu pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan pada 24-27 Juli 2018 di Kampus USU. “Informasi yang lebih lengkap dapat dilihat di www.usu. ac.id,” kata Prof Runtung. Rektor mengimbau calon mahasiswa yang lulus segera melakukan pengisian UKT/

SPP sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. “Jangan sampai tidak mengisi karena itu bisa menggugurkan kelulusan calon mahasiswa,” tandasnya. Rektor juga memberikan selamat kepada yang telah lulus SBMPTN di USU. Bagi yang belum lulus diminta jangan putus asa, sebab masih bisa mencoba jalur Seleksi Masuk Mandiri (SMM) USU dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Diploma (SPMPD). Wakil Rektor I USU Prof Dr Ir Rosmayati MS didampingi Kepala Humas USU Elvi Sumanti MHum menambahkan, penerimaan mahasiswa untuk jalur SMM dapat dilakukan secara online pada laman http:/ /penerimaan.usu.ac.id mulai 20

Juni hingga 10 Juli 2018. Biaya seleksi ditetapkan sebesar Rp500.000 yang dapat dibayarkan melalui Bank BNI 46. Lalu pencetakan kartu peserta pada 20 Juni hingga 12 Juli 2018. Sementara ujian tulis akan dilaksanakan pada hari Minggu, 15 Juli 2018, yang hasilnya akan diumumkan pada hari Jumat, 22 Juli 2018. Adapun Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Diploma (SPMPD) dijadwalkan membuka pendaftaran secara online pada laman http://penerimaan.us.ac.id dari 03 Juli hingga 25 Juli. Biaya seleksi yang ditetapkan, yakni untuk IPA/IPS Rp 200.000,-dan IPC sebesar Rp 250.000 yang dapat dibayar melalui Bank BNI. (FeR)

Wali Kota Buka Pelatihan Pelaksanaan Lapangan Drainase Perkotaan MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menegaskan, pembangunan drainase di Kota Medan tidak akan berjalan dengan baik tanpa diikuti dengan kualitas yang handal dari sumber daya aparaturnya. Untuk itu dibutuhkan pelatihan sehingga dapat memberikan pengetahuan sehingga out put yang dihasilkan nanti dapat menjadikan drainase yang ada di ibukota Provinsi Sumatera Utara dapat berfungsi dengan baik. Penegasan ini disampaikan Wali Kota yang diwakili Sekda Kota Medan Ir H Syaiful Bahri Lubis ketika membuka Pelatihan Pelaksanaan Lapangan Drainase Perkotaan di Grand Kanaya Hotel Medan, Selasa (3/7). Diingatkan Wali kota, menguasai pelaksanaan konstruksi drainase dengan memperhatikan kualitas dan tetap menjaga spesifikasi konstruksi yang sesuai dengan aturan maupun

ketentuan yang telah ditetapkan sangat penting. Dengan demikian konstruksi drainase yang sudah dibuat dapat bertahan cukup lama dan bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Atas dasar ini, kata Sekda, Wali Kota sangat mengapresiasi dan mendukung penuh digelarnya pelatihan tersebut. Sebab, pelatihan itu dinilainya sangat penting dalam upaya peningkatan profesionalisme kinerja apratur pemerintah sebagai penyelenggara pembinaan dan pengguna jasa konstruksi drainase guna menghadapi tantangan globalisasi. Selanjutnya papar Wali Kota, sumber daya apratur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan memegang peranan penting dalam keberlangsungan pembangunan drainase di Kota Medan. “Pembangunan drainase di Kota Medan tidak akan berjalan tanpa diikuti dengan kualitas yang handal

dari sumber daya apraturnya,” kata Wali kota dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda. Hingga akhir 2017, jelas Wali Kota, pembangunan drainase di Kota Medan terus dilakukan guna memperbaiki saluran drainase yang tersumbat di beberapa wilayah di Kota Medan. Tidak hanya itu tambahnya lagi, Pemko Medan juga terus menata dan memperbaiki sejumlah drainase di Kota Medan. Dalam merealisasikan program dan kegiatan infrastruktur, khususnya drainase, Wali kota berpesan agar Dinas PU dapat memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja untuk setiap tenaga kerja yang bekerja dalam kegiatan pembangunan drainase yang dilaksanakan sehingga berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebelumnya Kadis PU Kota Medan Khairul Syahnan Lubis didampingi Plt Kabid Drainase Edi Zalman menjelaskan, tujuan

digelarnya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya apratur serta bisa mengaplikasikan di lapangan. “Melalui pelatihan ini kita harapkan nantinya apratur kita mampu merancang sistem penyaluran air dalam kota, dimana rancangan disesuaikan dengan kriteria disain dan memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku,” jelasnya. Syahnan mengungkapkan, pelatihan ini diikuti 40 peserta yang terdiri dari 20 orang mandor drainase, 5 orang koordinator unit pelayanan teknis (UPT) serta 15 orang 15 orang kuasa pengguna anggaran (KPA)/pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) drainase. Sebagai narasumber, Syahnan mengatakan, pihaknya mendatangkan Ir Makmur Ginting, Wakil Dekan I Fakultas Teknik USU Pro DR Ing Johannes Tarigan dan Sugriwoto. (VIN)

HUT ke-56, Yonif 121/Macan Kumbang Gelar Pekan Olahraga Bersama Warga PAPUA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56, Yonif 121/MK Satgas Pamtas Yonif 12/MK menggelar pekan olahraga yang melibatkan masyarakat di sekitar perbatasan negara antara RI dan PNG di Papua. Pekan olahraga ini melombakan dan mempertandingkan beberapa cabang antara lain untuk kategori dewasa bola voli dan tarik tambang, untuk kategori remaja yaitu panahan sementara untuk kategori anak-anak lomba memasukkan belut ke dalam botol. Pekan olahraga ini dibuka langsung oleh Wakil Komandan Satgas (Wadan Satgas) Yonif 121/MK Mayor inf Indra Rukmana yang ditandai

dengan pemukulan bola pertama dalam pertandingan bola voli pada, Kamis (5/7) bertempat di Pos Komando Taktis (Pos Kotis) Satgas Yonif 121/MK di Kampung Wonorejo Keerom Papua dan direncankan berlangsung selama 3 hari. Sementara itu warga yang diundang dalam pekan olahraga ini terdiri dari beberapa kampung yang ada di daerah perbatasan negara antara lain dari Kampung Wonorejo, Kampung Wembi, Kampung Wambes, Kampung Yamara, Kampung Sawiyatami, Kampung Piawi dan Kampung Tami yang seluruhnya berada di Distrik Mannem Keerom Papua. Khusus untuk cabang Panahan sengaja dipilih dalam pekan olahraga ini karena

panah merupakan salah satu alat atau senjata tradisional Papua yang biasa digunakan untuk berburu. Namun Panah yang gunakan dalam lomba ini merupakan panah hasil buatan tangan atau kreativitas sendiri personel Satgas Yonif 121/MK disela-sela waktu senggang di dalam menjaga perbatasan negara. Dalam sambutannya Wadansatgas Yonif 121/MK Mayor Inf Indra Rukmana mengatakan agar para pemuda lebih mencintai olahraga karena dengan olahraga hidup kita dapat lebih sehat dan melaksanakan aktivitas dengan semangat. Kami berharap dengan adanya pekan olahraga ini masyarakat terutama para pemuda dapat lebih mencintai

olahraga karena olahraga hidup kita dapat lebih sehat dan bekerja juga lebih semangat. Dan dengan olahraga dapat menjauhkan atau mengalihkan perhatian terutama kepada pemuda menjauhkan diri terhadap Narkoba dan pengaruhnya, serta kami juga siap untuk mendukung dan membantu apabila warga akan melaksanakan kegiatan olahraga lainnya yang seperti ini?, ujar Indra. Puncak acara HUT ke 56 Yonif 121/MK diselenggarakan pada Jumat (7/7) yang dipusatkan di Pos Kotis Satgas Yonif 121/MK dengan mengundang para pejabat pemerintah setempat, TNI dan Polri serta tokoh-tokoh masyarakat dan warga disekitar Pos Kotis. (REL)


15 SUMUT

ANEKA

E D I S I 512 9 - 15 JULI 2018

Alumni SMP Satriya Budi Bahalbatu Gelar Reuni dan Halal Bihalal

Gerak Jalan Santai Ramaikan HUT ke-101 Tebing Tinggi TEBING TINGGI - Ribuan warga bersama Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan, Wakil Walikota H Oki Doni Siregar, Kajari Mochammad Novel, Kapolres AKPB.Sunadi dan unsur FKPD, Sekdako H.Johan Samose Harahap dan pimpinan OPD ikuti gerak jalan santai HUT Tebing Tnggi ke 101, HUT Bhayangkara ke 72 dan Hut Adhiyaksa ke 58. Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan pada pelepasan peserta gerak jalan, pekanlalu pada peringatan 101 tahun usia Kota Tebing Tinggi sekaligus peringatan HUT Bhayangkari ke 72 dan Adhiyaksa ke 58 semoga kedepannya Tebing Tinggi dan Polri dan Kejaksaan semakin Jaya. Sementara Kajari Mochammad Novel yang baru beberapa hari menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi menyampaikan meskipun saya baru bergabung bersama warga Tebing Tinggi,khusus menyambut HUT Tebing Tinggi akan berupaya menyajikan hiburan bagi warga Tebing Tinggi. Kegiatan gerak jalan santai diisi oleh penarikan

undian Lucky draw dengan berbagai macam hadiah, dan pemberian santunan bagi Lansia dan 1500 orang anak yatim se Kota Tebing Tinggi di lapangan Merdeka Tebing Tinggi. Ditegaskan H.Umar Zunaidi Hasibuan pemberian santunan ini merupakan salah satu program Pemko Tebing Tinggi yang senantiasa terus memperhatikan warga Lansia dan anak yatim dan anak terlantar. Dikatakan Walikota, saat ini tingkat usia kehidupan bagi warga Tebing Tinggi sudah mencapai usia 71 tahun, dan anak yatim dan anak terlantar di Tebing Tinggi menjadi tanggungjawab Pemko Tebing Tinggi yang nanti diurus oleh satu lembaga tersendiri Sebelumnya Wakil Walikota Ir.H Oki Doni Siregar Menyerahkan Bantuan Sosial Berupa Sembako Dan Kelengkapan Sekolah Untuk Anak Anak Panti Asuhan Amaliyah. Pemerintah Kota Tebing Tinggi Juga Memberikan sembako Kepada Pengurus Panti Jompo. (RS)

Kopertis Wilayah I ITM Terbaik Kelima PTS Sumut 2018 MEDAN - Civitas akademika Institut Teknologi Medan (ITM) bangga atas prestasi lima besar antar Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai institusi teknologi terbaik 2018 di Sumatera Utara yang dirilis Kopertis Wilayah I Sumut. Rektor ITM Dr Mahrizal Masri MT usai ditemui di kampus Jalan Gedung Arca Medan, kemarin mengatakan, pencapaian raihan prestasi itu berkat kerjasama tim di jurusan, fakultas dan rektorat yang senantiasa meningkatkan mutu akademik dan non akademik. Dukungan tenaga pengajar yang berjumlah 100 orang diantaranya terdapat 20 berjenjang doktor (S3) maka target kedepannya diharapkan tiap jurusan harus ada dosen S3 maupun guru besar (profesor) sesuai aturan Kemenristekdikti di 2025 mendatang. Apalagi tambahnya, mobil hemat mahasiswa ITM masuk rangking 5 di Asean yang diikuti 55 negara dab 166 lembaga pendidikan tinggi di Singapura lalu menunjukkan prestasi yang luar biasa. Begitu juga, ITM aktif di IMT-GT mengikuti even olahraga, penelitian mahasiswa dan kesenian juga menjadi motivasi berkiprah di luar negeri. “Penelitian kita juga menembus Scopus bagi mahasiswa dan dosen untuk memenangkan hibah dan riset. ITM dalam waktu dekat berpartisipasi di Pameran Riset Teknologi Dikti dan satu-satunya PTS di Sumut yang me-

ngikutinya,” kata lulusan S3 Malaysia ini Yang tak kalah pentingnya ujar rektor, sarana pendukung laboratorium tidak hanya berfungsi sebagai sarana belajar kuliah mahasiswa tapi juga mendapat kepercayaan dari pemerintah daerah. Hasil penelitian di laboratorium ITM bekerjasama Pemko Tebing Tinggi mengembangkan teknologi tepat guna dan untuk di PT Perkebunan Langkat. Untuk menghasilkan mahasiswa berdaya saing, ITM sebagai PTS spesialisasi teknologi sedang mengarahkan mahasiswa dan lulusan berwirausaha (entreprenuership) akibat dampak berkurangnya lapangan kerja di dunia industri saat ini. Peluang wirausaha mahasiswa terbuka lebar dengan maraknya bisnis online, kerajinan pariwisata mengembangkan lampu hias atau bisnis pengepakan (packinging). Menurut rektor, keberhasilan di posis lima besar PTS terbaik ini akan menjadi motivasi dalam mengembangkan akademik dosen dari S2 menjadi S3, lektor menjadi lektor kepala, penelitian bertaraf internasional yang terindek dunia. Selain itu mendorong prestasi mahasiswa di even nasional dan internasional. “PTS terbaik tidak ditentukan peringkat dan jumlah mahasiswanya banyak, tapi mutu akademik yang paling utama,” katanya. (FeR)

SIMALUNGUN - Alumni SMP Perguruan Satriya Budi Perdagangan Cabang Bahal Batu, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, baru-baru ini melaksanakan reuni sekaligus halal bi halal. Sejak 48 tahun yang lalu, alumni siswa SMP tahun 70-an ini baru pertama kali menggelar reuni atau temu kangen Alumni siswa SMP Satriya Budi Perdagangan banyak menduduki jabatan penting dipemerintahan. Dari berbagai profesi berkumpul diacara temu kangen ini. Salah satunya, Kompol Amir Saragih, yang bertugas di jajaran Polda Polres Riau,Barnes Simanjuntak di Pemkab Palembang dan ada yang jadi PNS, golongan menengah di Stabat,dan Dosen,serta di bebe-

rapa daerah lain,serta yang jadi pelaku ekonomi yang sudah mapan dan petani sawit yang berhasil Mukhtar Sirait, mantan Kepala SD Dolok Sinumbah,dan Barnes Simanjuntak,dari Palembang,selaku penggagas reuni dan Halal bi Halal, tamatan SMP sewasta Satriya Budi Perdagangan Cabang Bahal Batu. Dalam acara temu kangen dan halal bi halal, Mukhtar Sirait berharap acara ramah tamah ini akan meninggalkan kesan yang baik. Tarian dan tortor turut meramaikan kegiatan ini dan disambut antusias oleh warga sekitar. Acara yang membuat kesan dan pesan mengharukan serta membangkitkan semangat muda ini dipimpin oleh Mahruf Purba SPdi berjalan dengan tertib dan teratur. (MS)

Alumni siswa SMP Satriya Budi Bahal Batu,foto bersama.

Hari Jadi Kota Medan Ke-428

Mari Terus Bekerja, Bersatu Sebagai Keluarga MEDAN - Puncak Hari Jadi Kota Medan ke-428 tahun 2018 dipungkasi dengan upacara bendera di Lapangan Benteng Medan, Senin (2/7). Wali Kota Medan Drs H T dDzulmi Eldin S MSi yang bertindak sebagi inspektur upacara, mengajak seluruh jajaran Apratur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan untuk menyatukan hati dan tujuan guna mewujudkan Medan kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius. Upacara bendera yang berlngsung penuh khidmat ini dihadiri Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan, Wakil Wali Kota, Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis, pimpinan OPD di

lingkungan Pemko Medan, Ketua TP PKK Kota Medan Hj Rita Maharani SH, camat, lurah, kepling, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda pimpinan OKP, kelompok profesi, cendikiawan serta undangannya. Diungkapkan Wali Kota dalam sambutannya, apa yang sedang dan telah dicapai saat ini tentunya berkat partisipasi dan kontribusi semua pihak. Oleh karenanya Wali Kota memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder dari berbagai dimensi pembangunan, seluruh warga masyarakat yang secara aktif berperan serta membangun Kota Medan, termasuk selurun ASN baik tingkat kota, kecamatan, kelurahan sampai tingkat lingkungan. “Mari kita terus bekerja dan bersatu sebagai sebuah keluarga, sahabat, rekan dan teman sejati yang kompak dan solid untuk selalu bergandengan tangan serta bersama-sama membangun Kota Medan yang tercinta.

Mari kita pastikan bahwasanya kita mampu mewariskan keadaan yang lebih baik kepada generasi selanjutnya melalui pembangunan berkelanjutan,” kata Wali Kota. Ajakan ini disampaikan Wali Kota mengingat berbagai tantangan pembangunan masih harus dihadapi. Untuk itu semua dituntut lebih peduli, responsif dan bekerja lebih keras lagi guna mengatasinya. Melalui APBD dan sumber pembiayaan lainnya, jelas Wali Kota, Pemko Medan telah merencanakan dan melaksanakan berbagai masalah dan tantangan pembangunan kota yang ada. Di bidang infrastruktur, Wali Kota mengatakan, pihaknya sampai akhir tahun ini menargetkan untuk bisa mewujudkan pemabngunan sarana dan prasarana transportasi publik yang nyaman serta mampu mengatasi kemacetan seperti pengembangan Light Rail Tarnsport (LRT)/Bus Rapid Transit (BRT) melalui

mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kemudian tambah Wali kota, peningkatan kualitas jalan dalam kondisi baik hingga 95%, khususnya bagi ruas jalan berstatus jalan kota yang diikuti dengan penanganan drainase. Serta penambahan ruang terbuka hijau, tertib tata ruang, penataan lalu-lintas serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Untuk bidang pendidikan, Wali Kota mengungkapkan, Pemko Medan terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan tenga kependidikn. Kemudian peningkatan kualitas sarana prasarana, penyediaan alat peraga pendidikan yang lebih baik serta iklim kompetisi ilmiah di setiap jenjang pendidikan. Sementara itu di bidang kesehatan, kata Wali Kota, akses dan pelayanan kesehatan terus ditingkatkan melalui pembangunan maupun rehabilitasi puskesmas, pembangunan rumah sakit

Tipe C di kawasan Medan Labuhan serta rencana pengembangan RSUD dr Pirngadi melalui mekanisme KPBU). “Di samping itu juga terus berupaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan gizi balita. Lalu terus berupaya menekan penularan penyakit seperti tuberkulosis (TB) paru maupun HIV/AIDS melalui gerakan pelayanan kesehatan yang terintegrasi,” ungkapnya. Sedangkan di bidang ekonomi, Wali Kota menjelaskan, Pemko Medan terus berupaya mengembangkan Medan sebagai salah satu pusat berinvestasi, pusat industri hightech serta pusat pengembangan ekonomi kerakyatan baik itu UMKM, koperasi maupun pasar tradisionil. Kemudian memberikan kemudahan, fasilitas dan insentif berinvestasi serta membangun hubungan industrial yang harmonis maupun membuat regulasi yang bersahabat dengan pasar. (VIN)

Kades Bahal Batu : Dana Desa Bermanfaat Bagi Masyarakat SIMALUNGUN - Pembangunan tahap I sudah selesai, dan sekarang sedang dilakukan pekerjaan tahap ke II dan segera akan menyusul pekerjaan di tahap ke III. Demikian dikatakan Azis Supriyadi Manurung ST, selaku Kepala Desa Bahal Batu, dan Sobirin Purba Ketua Tim Pengawas Kegiatan (TPK) pemanfaatan DD 2018, baru-baru ini. Pemanfaatan Dana Desa (DD) 2018, Nagori Bahal Batu Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun, dana desa dialokasikan untuk membangun

Aziz Supriadi Manurung ST(kiri), Sobirin Purba(kanan). infrastruktur atau jalan desa.

Titik lokasinya,dari huta ke huta sebanyak 5 titik,

rabat beton sepanjang 700 meter, bangunan tembok

penahan serta parit pasangan atau Lenning, cegah banjir yang titik obyek bangunan serta panjang, dan lokasinya berbeda, di huta, Tomuan,Pulo Sarana,Simpang Musolla, jalan ke makam Nasrani. Kades mengakui kendati mekanisme dan prosedur pencairan dana desa tahun 2018 berbeda dengan tahun 2017. Karena di tahun 2018. Dia berharap pelaksanaan dan realisasi pemanfaatan dana desa tahun ini segera selesai dan bermanfaat bagi masyarakat. (MS)

Medan Labuhan Kecamatan Terbaik Tingkat Kota Medan Tahun 2018 MEDAN - Selain upacara bendera, puncak Hari Jadi Kota Medan ke-428 tahun 2018 yang berlangsung di Lapangan Benteng Medan juga dimeriahkan dengan penetapan Kecamatan dan Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Medan, Selasa (2/7). Kecamatan Medan Labuhan ditetapkan sebagai juara pertama. Sebagai bentu apresiasi atas keberhasilan yang diraih tersebut, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi pun menyerahkan piala kepada Camat Medan Labuhan Arrahman Pane. Penyerahan piala

dilakukan Wali Kota didampingi Ketua TP PKK Kota Medan Hj Rita Maharani SH, Wakil Wali Kota Ir H Akhyar Nasution MSi, Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan. Sementara posisi kedua diraih Kecamatan Medan Polonia, sedangkan Kecamatan Medan Marelan harus puas menempati peringkat ketiga. Wali Kota berharap penilaian kecamatan terbaik dapat memotivasi para camat semakin meningkatkan kinerja

dalam rangka memajukan wilayahnya masingmasing, terutama memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk tingkat kelurahan, juara pertama Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Medan diraih Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia. Juara kedua direbut Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia dan Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota sebagai juara ketiga. Dikatakan Wali Kota, pemilihan kecamatan dan kelurahan terbaik dilakukan untuk memotivasi

para camat dan lurah agar bekerja lebih baik lagi. “Sebagai ujung tombak Pemko Medan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mereka harus bekerja dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” kata Wali Kota. Oleh karenanya kepada kecamatan dan kelurahan yang tahun ini keluar sebagai juara, Wali kota berpesan agar tidak cepat puas. Justru penghargaan yang diterima itu semakin memotivasi untuk terus meningkatkan kinerja, sehingga tahun depan dapat mempertahankannya kembali. “Dengan kerja

keras dan ikhlas, insha Allah tidak tertutup kemungkinan mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi lagi yaklni tingkat provinsi maupun nasional,” pesannya. Sedangkan bagi kecamatan dan kelurahan yang belum berhasil, Wali Kota mengingatkan agar tidak patah semangat dan bekerja ekstra lebih keras lagi untuk terus memberikan yang terbaik bagi wilayah dan masyarakatnya. Di samping itu terus melakukan inovasi dan membuat terobosan yang memberikan manfaat bagi masyarakatnya masing-masing. (VIN)


E D I S I 512 9 - 15 JULI 2018

HALAMAN 16

Dana Desa Bisa Untuk Penanggulangan Sampah JAKARTA - Pembangunan di desa-desa melalui dana desa terus mengalami kemajuan. Tidak hanya menyasar pembangunan fisik berupa infrastruktur, pemberdayaan ekonomi pun terus digenjot. Salah satu contohnya adalah di Kabupaten Gianyar, Bali, yang merupakan pusat turis di Bali. Untuk daerah-daerah tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. "Dana desa di sini sudah tersalurkan ke desa-desa 100 persen tahap 1 dan 2, saya senang sekali, mungkin dana desa diprioritaskan untuk membangun

ekonomi desa sehingga dana desa bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujarnya di Wantilan Pura Gegaduhan, Ubud, Gianyar, Bali, Jumat, 6 Juli 2018. Dirinya menambahkan, saat ini ada tiga isu utama permasalahan yaitu mengenai stunting, kemiskinan, dan sampah plastik. Bali salah satu daerah yang bisa mengelola sumber daya alam (SDA) sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi. "Stunting karena kurang gizi. Coba alokasikan dana desa untuk atasi stunting. Sehingga Gianyar bebas stunting. Kemudian masalah sampah, yang akan mematikan sektor pariwisata contohnya di

mangrove jika tidak dikelola dan dikendalikan," kata

Eko. Dia melanjutkan, sam-

pah plastik tidak akan terurai secara fisik, nanti di-

makan oleh ikan. Ikan yang mengandung plastik akan beracun dan dimakan kita sehingga akan menyebabkan penyakit karena partikel plastik. "Dana desa bisa dipakai untuk penanggulangan sampah, supaya tidak terbawa ke laut," katanya. Dia juga mengajak masyarakat melakukan usaha pengelolaan sampah/bank sampah melalui BUMDes. Pengelolaan sampah bisa menghasilkan pendapatan. Contohnya Desa Panggungharjo, disana BUMDes panggung lestari mengelola bank sampah bisa memberi keuntungan lebih dari Rp4 miliar. "Sampah-sampah organik tersebut diolah sehingga menjadi pupuk organik, bikin Biomasa. Dana

desa bisa menjadi stimulus untuk ekonomi BUMDes dalam mengelola sampah. Dengan kreatiVitas ini dana desa bukan jadi sumber utama tapi jadi stimulus," ucap Menteri Eko. Sementara itu, Bupati Gianyar, I Ketut Rochineng mengatakan bahwa dana desa berperan strategis untuk pemerataan pembangunan. "Dana desa memprioritaskan tenaga kerja setempat, bahan baku, dan swakelola. Program Padat Karya Tunai (PKT) membawa dampak akan perluasan tenaga kerja. DD tahun 2018 dialokasikan sekitar Rp51,9 miliar untuk sekitar 60 desa dan Rp 38 miliar untuk program PKT," tutur Ketut. (INT)

KPU Akan Gunakan Data Eks Napi Korupsi Dari KPK JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Viryan Azis mengatakan lembaganya akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ihwal data mantan terpidana korupsi. Viryan menuturkan data itu akan digunakan untuk memverifikasi para bakal calon anggota legislatif yang mendaftar ke KPU. "KPK menyatakan akan menyerahkan daftarnya kepada kami," katanya

Fadli Zon Minta KPU Belajar dari Situs Perbankan JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai, peretasan situs menjadi soal serius. Bahkan, ia menyebutnya sebagai skandal besar. "Bagaimana sebuah situs dari komite pemilu bisa mudah diretas oleh pihak manapun. Ini artinya kan suara rakyat bisa dibajak," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018. Ia menambahkan, peretasan ini bisa menimbulkan kecurigaan bahkan keragu-raguan masyarakat terhadap KPU untuk menyelenggarakan pemilu. Saat ini memang telah memasuki era digital, seharusnya situs tidak boleh diretas. "Harus ada kepastian. Ke depan saya kira karena ini akan menghadapi pileg dan pilpres, ini benar-benar tidak boleh terjadi," katanya menambahkan. Ia mencontohkan, situs perbankan juga rawan untuk diretas tapi relatif bisa mempertahankan diri seharusnya KPU mencontoh mereka. "KPU belajarlah dari sektor perbankan yang relatif aman dari peretasan. Dan juga harus ITnya itu diketahui berapa karena ini kan anggarannya cukup besar, anggaran untuk KPU dan IT ini besar jadi harus bisa dilihat siapa dan kenapa begitu mudah untuk dibobol." (INT)

Oknum Dikdas Diduga Dagangkan Agenda Sosialisasi BATUBARA - Oknum Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Pariwisata Kabupaten Batubara, Drs.T diduga mencari keuntungan pribadi dengan mengkambing hitamkan 32 Kepala Sekolah Dasar dalam agenda Sosialisasi RKES (Rencana Kerja Sekolah) di 7 Kecamatan seBatubara pada bulan September 2017 lalu. Hal ini dikatakan Sultan Aminuddin Ketua DPP LPPH-RI kepada Wartawan usai Konsolidasi dan temu ramah dengan Kepengurusan KJI (Komunitas Jurnalis Indonesia) di Tanjung Tiram Senin kemaren. Disebutkannya tentang dana Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Narkoba di SDN : 010167 Desa Bagan Dalam Kec Tg Tiram, dimana masing-masing Kasek dikenakan biaya penyelenggaraan sosialisasi sebesar Rp 157.000. Tidak itu saja adanya pembelian kayu dan pembuatan Baleho Calon Bupati Batubara Drs.Darwis selaku Kadisdik Batubara sebanyak 110 buah dipasang disetiap rumah Kepala Sekolah dikordinir Zulfahmi-KPJS termasuk menggunakan dana APBD kata Sultan. Menanggapi hal ini wartawan mencoba menghubungi Kabid Dikdas via saluler namun tidak mengangkat sampai berita ini dikirim kemeja redaksi. (ALS)

ketika dihubungi, Jumat, 6 Juli 2018. Viryan menyebutkan KPU akan tetap merujuk pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. PKPU itu di antaranya memuat larangan mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif. Peraturan itu menuai kontroversi sebab dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum. PKPU itu pun melalui serentetan perdebatan sebelum akhirnya diundangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain bekerja sama dengan KPK, kata Viryan, KPU akan meminta data dari pengadilan sebagai bahan verifikasi. Sebab, KPU tak hanya melarang eks terpidana korupsi menjadi bakal calon. Mantan napi bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak juga dilarang menjadi calon anggota legislatif. Viryan belum memastikan kapan KPK

dan pengadilan akan menyerahkan data-data eks terpidana tersebut. Namun dia berharap KPU sudah mengantongi datadata itu sebelum proses verifikasi bakal caleg berlangsung. "Diharapkan begitu (sebelum verifikasi). Sepengetahuan kami, KPK sedang menyiapkan dokumen-dokumen tersebut," ujarnya. Pendaftaran bakal calon anggota legislatif berlangsung pada 4-7 Juli 2018. Selanjutnya, KPU akan menyusun dan menetapkan daftar calon sementara (DCS) pada 812 Agustus. Di tahapan

berikutnya pada 12-21 Agustus, KPU akan meminta masukan masyarakat. KPU akan memberitahukan penggantian DCS pada 13 September 2018 kepada partai politik. Partai politik selanjutnya dapat mengajukan penggantian bakal caleg pada 4-10 September. Setelah itu, KPU akan menyusun dan menetapkan daftar caleg tetap (DCT) pada 14-20 September, serta mengumumkan kepada publik pada 21-23 September 2019. (INT)

Ketua MPR: Umat Islam Indonesia Tak Mengenal Radikal JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan atau Zulhasan menegaskan Indonesia merdeka dibangun untuk bersatu dan saling menghormati serta bersamasama menuju cita-cita bangsa yang adil, makmur, juga sejahtera. Negara juga dibangun dengan landasan saling menghormati satu sama lain. Namun, sangat disayangkan jika masih ada pihak yang tega mengatakan umat Islam Indonesia itu radikal, sumbu pendek,

dan gampang marah. Padahal, itu fitnah belaka. Fitnah yang dilontarkan pihak yang ingin memecah belah bangsa. Hal tersebut diungkapkan Zulkifli di hadapan para pimpinan dan ratusan anggota Dewan Pimpinan Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR di aula Al Hikmah, Kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018. "Umat Islam Indonesia tidak mengenal radikal. Se-

bab, Islam adalah rahmat buat semesta alam, penuh kedamaian. Lihat saja saat fenomena 212, sebanyak tujuh juta lebih umat Islam kumpul dengan agenda kasus penistaan agama, tapi tidak ada kemarahan, tidak ada kerusuhan, bahkan sampah saja tidak berserakan, tidak ada bakar-bakaran, semua berjalan damai. Bayangkan tujuh juta lebih umat Islam berkumpul, bahkan rumput pun terjaga tidak terinjak-injak," katanya. (INT)

Nurkoyah Sang TKI Bebas Dari Hukuman Mati JAKARTA - Akhirnya Nurkoyah, TKI di Arab Saudi yang di tuntut hukuman mati dinyatakan bebas setelah melalui 45 kali persidangan selama 8 tahun hingga pada persidangan 3 April 2018, hakim akhirnya memutuskan menolak tuduhan majikan dan majikan tidak mengajukan banding atas putusan tersebut. Dengan begitu, keputusan hakim berkekuatan hukum tetap atau inkrach. Tangis keluarga dan kerumunan warga menyambut kedatangan Nurkoyah, TKI di Arab Saudi yang bebas dari hukuman mati. Nurkoyah tiba di desa Kertajaya, Rengasdengklok, Karawang pada Rabu malam, 4 Juli 2018. Keluarga dan sekitar 300 warga desa Kertajaya berkerumun meluapkan rasa syukur bersama menyambut kedatangan Nurkoyah. Ibu Nurkoyah bahkan tak kuasa menahan histeria. Anak kedua Nurkoyah yang bernama Euis bahkan sampai dua kali pingsan, tak percaya bahwa ibunya bisa pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat. Nurkoyah dan keluarganya berpisah sudah 12 tahun. Dia bekerja di Arab Saudi selama tiga

tahun dan menghabiskan sisa delapan tahun di dalam penjara kota Damman, Arab Saudi, menanti kepastian status hukumnya. Nurkoyah dituduhan membunuh anak majikan yang diasuhnya bernama Masyari bin Ahmad alBusyail, bayi berusia 3 bulan. Tuduhan pembunuhan yang dilontarkan majikan Nurkoyah, tak bisa dibuktikan sehingga pada 3 April 2018, TKI asal Karawang itu di vonis bebas. Nurkoyah tiba di desa Kertajaya didampingi oleh staf dari Kementerian Luar Negeri, staf dari KBRI Riyadh dan wakil dari Disnakertrans

Karawang. Ikut juga mendampingi sampai ke Indonesia pengacara Nurkoyah, Mish’al al Shareef, yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia untuk mendampingi Nurkoyah sejak 2015. “Pemerintah sudah menyerahkan kembali Nurkoyah kepada keluarga. Ini adalah bentuk kehadiran Pemerintah. Pendampingan dan pembelaan sudah diberikan Pemerintah sejak kita mengetahui kasus ini pada 2010. Terima kasih atas doa dan kerjasama semua pihak,” kata Chaeril Anhar Siregar, Staf Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri, yang pada periode

2012-2016 pernah bertugas di KBRI Riyadh dan menjadi case officer untuk kasus Nurkoyah. Nurkoyah berangkat ke Arab Saudi sebagai TKI pada 2006 dalam kondisi meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Pada 2010, Nurkoyah mengalami musibah yang mengubah arah hidupnya. Anak majikan yang diasuhnya meninggal dunia dan majikan melaporkan ke polisi dengan tuduhan Nurkoyah membunuh anak tersebut dengan mencampurkan racun ke dalam susu. Pada awal proses hukum Nurkoyah sempat membuat pengakuan bahwa dirinya melakukan

pembunuhan tersebut. Meskipun pengakuan dibuat di bawah tekanan, pengakuan tersebut sempat menyulitkan upaya pembelaan oleh pengacara yang ditunjuk Pemerintah Indonesia karena sistem hukum di Arab Saudi menganut prinsip 'pengakuan adalah panglima dari segala alat bukti'. Namun demikian, Pemerintah Indonesia berkeyakinan bahwa Nurkoyah tidak bersalah. Karena itu selama 8 tahun upaya pembelaan terus dilakukan. Setidaknya tiga duta besar, tiga generasi diplomat di KBRI Riyadh serta dua pengacara Arab Saudi terlibat dalam upaya pembebasan Nurkoyah. “Alhamdulillah ya Allah. terima kasih pemerintah Indonesia yang selalu hadir membela saya”, ucap Nurkoyah dengan suara gemetar. Data Kementerian Luar Negeri, sejak 2011 hingga 2018 terdapat 103 WNI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi karena dugaan melakukan berbagai tindak pidana, 81 WNI berhasil dibebaskan. Sementara itu,18 WNI masih dalam proses hukum.

Epaper koran anti korupsi 512 edisi senin 9 juli 2018  

Epaper koran anti korupsi 512 edisi senin 9 juli 2018

Epaper koran anti korupsi 512 edisi senin 9 juli 2018  

Epaper koran anti korupsi 512 edisi senin 9 juli 2018

Advertisement