Page 1

EDISI 511/ THN IX 2 - 8 JULI 2018 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.4.000/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

PILKADA 2018

35 KASUS DUGAAN POLITIK UANG DAN RIBUAN DUGAAN PELANGGARAN JAKARTA - Perhelatan pesta demokrasi daerah telah usai dilaksanakan di 171 daerah dengan menyisakan berbagai praktek politik uang dan ribuan dugaan pelanggaran yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selama pemungutan suara berlangsung.

Padahal pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat bertujuan untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang diharapkan masyarakat sehingga benar-benar mengemban amanah tersebut untuk membangun daerahnya dengan baik demi kepentingan masyarakatnya. Dari 17 provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian 115 kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dan 39 kota untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan puluhan dugaan praktik politik uang selama rangkaian Pilkada

PENGROYOKAN MELIBATKAN ANGGOTA DPR RI

Polisi Kantongi Rekaman CCTV

Tuntutan 7 Tahun Penjara Buat Kontraktor e-KTP

KPK Tahan Mantan Anggota DPRD Sumut

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo, dengan hukuman penjara selama tujuh tahun. Anang dianggap terbukti korupsi proyek pengadaan e-KTP, dan merugikan negara Rp 79 miliar. "Meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun, dan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan subsider 6 bulan kurang," kata Jaksa Lie Putra Setiawan saat membacakan amar tuntutan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (28/6). Selain itu, jaksa meminta kepada hakim supaya Anang membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp39 miliar dari Rp79 miliar yang dia nikmati dalam proyek e-KTP. "Ada tambahan membayar Rp39 miliar selambat-lambatnya satu bulan. Jika dalam waktu tersebut tidak diganti maka hartanya akan disita dan akan dilelang sesuai dengan besarannya,"kata Lie. Lie menyatakan hal yang member-

JAKARTA - Polisi mengantongi rekaman satu kamera pengawas CCTV di dekat lokasi penganiayaan yang dialami Ronny Kosasih Yuniarto dan isterinya, Iris Ayuningtyas. Ronny dan Iris mengadukan pengeroyokan yang melibatkan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Herman Hery, di Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Minggu 10 Juni 2018 lalu. “Kami sudah meminta CCTV. Ada satu yang kami periksa," kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Jakarta Ajun Komisaris Besar Stefanus Tamuntuan saat dihubungi, Kamis 28 Juni 2018. Selain itu, polisi juga telah me-

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Fadly Nurzal, Jumat, 29 Juni 2018. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini langsung mendekam di Rumah Tahanan KPK. "Benar dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama dan penahanan di rutan cabang KPK," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Fadly ditahan usai jalani pemeriksaan dalam kapasitasnya tersangka suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. Selain Fadly, sedianya penyidik mengagendakan

beberapa tersangka DPRD Sumut lainnnya, yakni RS, RSI, dan RMP. Namun, ketiganya tak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. "Kita akan agendakan Pemeriksaan Kembali minggu depan dan berharap semua yang dipanggil bisa datang," ucap Febri. Fadly sendiri irit bicara saat digelandang petugas KPK ke mobil tahanan. Dia menyebut jika pemeriksaannya kali ini hanya permulaan. "(Pemeriksaan) hanya awalan saja. Nanti lagi ya," kata Fadly. Dalam kasus ini lembaga antirasuah itu diketahui telah menetapkan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut. Mereka adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslyn-

JAKARTAMahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, DPRD (UU MD3). "Sebagaimana diuraikan, Mahkamah berkesimpulan mengabulkan permohonan para pemohon, untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (28/6) kemarin. Beberapa pasal digugat seperti, pasal 73 terkait pemanggilan paksa pihak yang diperik-

sa DPR, pasal 122 terkait penghinaan terhadap parlemen, dan pasal 245 terkait pertimbangan MKD dalam pemeriksaan anggota DPR yang terlibat pidana. Terkait pasal 73, MK berpendapat hal tersebut telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. "Pasal 73 ayat 3 ayat 4 ayat 5 dan ayat 6, UU No 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU No 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD DPRD, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No. 29, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187, dianggap bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tutur Anwar. Sementara itu, mengenai Pasal 122 dijelaskan MKD dapat bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan (menghi-

JAKARTA - Mata uang rupiah yang terus melemah terhadap Dolar Amerika Serikat membuat pengusaha was-was. Kekhawatiran paling kental terjadi pada sektor makanan dan minuman. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman mengatakan saat ini penguatan Dolar membuat keuntungan pelaku industri tergerus. Sebab, sebagian bahan baku seperti terigu, kedelai, ataupun gula, yang dibutuhkan pengusaha berasal dari luar negeri. Sehingga pembeliannya menggunakan mata uang AS. Adhi menyayangkan momen ini yang berbarengan dengan penurunan penjualan makanan dan minuman selama libur lebaran. "Ini kondisi yang sangat tidak mengenakkan bagi kami. Dilematis juga," kata Adhi kepada Tempo, Jumat 29 Juni 2018. Dia berharap kelesuan Rupiah tidak berlangsung lama. Jika sebaliknya, maka

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Rupiah Semakin Melemah, Dua PUTUSAN MK: Pemeriksaan Anggota DPR Industri Akan Naikkan Harga Tak Perlu Izin MKD

• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Saat Umat Bergerak Memilih Jagoannya

• LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eriko Sutarduga menyebut ada pihak yang ingin memecah hubungan koalisi partai pendukung Presiden RI Joko Widodo. Jokowi yang merupakan kader PDIP kini didukung oleh Golkar, PPP, NasDem, dan Hanura untuk menjadi presiden dua periode. Hal tersebut dikatakan Eriko saat mendapatkan pertanyaan seputar kemenangan Golkar yang lebih banyak saat Pilkada serentak dan dinilai lebih pantas untuk memegang komando di pilpres 2019. "Kami kan sudah lihat ini banyak pihak juga yang ingin memecah, ingin memecah koalisi ini bahkan ingin memecah hubungan PDIP dengan Pak Jokowi," ujarnya di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (29/6). Eriko mengaku tidak masalah dengan penilaian pihak lain yang ingin memecah PDIP dengan Jokowi. Dia mengatakan • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang kali ini dilaksanakan secara serentak pada tahun 2018 yang digelar di 171 daerah diwarnai kejutan. Salah satu kejutan adalah antusiasnya keinginan masyakarat untuk ikut memilih ditempat pemungutan suara (TPS) yang luar biasa melonjak. Biasanya TPS-TPS sering sepi dari kunjungan masyarakat yang akan memilih, tapi kali ini lain dari pada biasanya, terutama di lima provinsi dengan pemilih terbanyak. Di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Secara keseluruhan ada 17 provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian 115 kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dan 39 kota untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Hasil quick count (hitung cepat) di lima provinsi itu menjadi perbincangan publik karena banyak calon gubernur yang awalnya dianggap biasa saja justru meraih suara terbanyak. Sebaliknya, pasangan yang diprediksi unggul malah kalah dalam perebutan suara. Seperti Pilgub Sumut, hasil hitung cepat

Ada Pihak Ingin Jokowi dan PDIP Pisah di Pilpres

• LANJUT KE HAL. 2

Bermasalah, 26 Daerah Lakukan Pemungutan Suara Ulang Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan pihaknya melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada serentak 2018 di 69 tempat pemungutan suara (TPS) di 26 kabupaten/kota di 10 provinsi. Jumlah lokasi PSU bertambah dibanding sebelumnya yang hanya akan dilakukan di 11 TPS di 9 daerah. "Sebanyak 69 TPS tersebar di 29 kabupaten/kota di 10 provinsi harus melaksanakan PSU untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwas," tutur Arief saat konferensi pers di kantor KPU, Jakarta, Jumat (29/6) malam.

Arief menjelaskan bahwa PSU dilakukan karena terjadi beberapa masalah, antara lain penggunaan hak pilih oleh pemilih dari luar daerah pemilihan, jumlah surat suara kurang dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di TPS, dan perbedaan

jumlah penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih. Kemudian, ada pula masalah berupa surat suara telah dicoblos sebelum hari pemungutan, kotak suara dibuka pada 26 Juni, kerusuhan di TPS pasca pemungutan suara yang membuat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan saksi berinisiatif melakukan penghitungan di luar TPS. Lalu, ada masalah berupa penggunaan hak pilih lebih dari satu kali "Serta pembukaan kotak suara tidak sesuai

dengan peraturan," ujar Arief. Sebanyak 69 TPS yang akan melaksanakan PSU berlokasi di Provinsi Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Papua. Merujuk dari data milik KPU, PSU paling banyak dilakukan di wilayah Sulawesi Tenggara, yakni mencapai 43 TPS. Seluruh TPS itu tersebar di 18 kecamatan di 9 kabupaten. Sebagian besar TPS

yang harus melaksanakan PSU masih belum ditentukan jadwalnya oleh KPU Sulawesi Tenggara. PSU paling banyak di Sulawesi Tenggara dilakukan di Kabupaten Buton, Kecamatan Pasarwejo, Desa Kombeli yakni sebanyak 11 TPS. Hingga kini, KPU Sulawesi Tenggara belum melakukan rapat pleno untuk menentukan waktu pelaksanaan PSU di wilayah tersebut. • LANJUT KE HAL. 2


2 E D I S I 511 2 - 8 JULI 2018

SAMBUNGAN

Amien Rais Ingin 2019 Presiden Cerdas dan Gagah Perkasa JAKARTA - Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan jika pemerintahan saat ini semakin tak kuat dan makin berfikir ngawur. "Tadi saya baca koran, pemerintahan saat ini berfikir ngawur. Ini kata ibu saya dulu ibarat buku yang ambruk, berserakan," kata Amien saat acara hilal bi halal Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat, Jumat (29/6). Bagi pemahaman Amien, pemimpin yang ambruk dipastikan akan melakukan langkah yang salah, keliru dan kemudian melakukan blunder kecil dan besar. "Lakukan blunder kecil, besar lalu assalamualaikum. Ini yang terjadi sekarang ini," imbuh Amien. Blunder-blunder yang dimaksud Amien adalah dengan kebijakan-kebijakan yang memecah agama dan membuat daftar 200 mubaligh secara sepihak. Selain agama, lawan politik, kata Amien

juga ikut dipecah. "Ini kan very stupid," sindir Amien. Untuk itu, Amien mengingatkan jika pemilihan presiden tinggal menghitung bulan. Saat ini rakyat harus berfikir untuk bisa menghilangkan demokrasi diskriminatif dari negeri ini. "Keadilan hukum sekarang tidak ada, kecil dikejar, besar bebas. Ekonomi sebaliknya," kata Amien. Amien juga menyoroti soal tidak adanya kebijakan pemerintah yang melarang kegiatan politik di dalam masjid. Menurut Amien hal itu sudah di luar batas. Pasalnya, agama memang diturunkan untuk mengatur kegiatan dunia, termasuk politik. "Mudah-mudahan seperti lagu ganti presiden oleh mas Fadli Zon. Pengennya tahun depan kita punya presiden cerdas dan gagah perkasa," pungkas Amien.(INT)

RUPIAH SEMAKIN MELEMAH, DUA INDUSTRI AKAN NAIKKAN HARGA.......... • DARI HALAMAN. 1 pengusaha bakal menyelamatkan arus kasnya dengan menaikkan harga jual makanan dan minuman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, harga makanan dan minuman sangat berpengaruh terhadap inflasi. Aksi menaikkan harga, Adhi berujar, juga tak bisa sembarangan. Sebab saat ini daya beli masyarakat tak begitu moncer. "Jadi kami juga takut justru backfire, malah menekan daya beli," tutur dia. Tekanan yang sama juga mendera pengusaha sektor industri aromatik dan plastik. Industri ini menggunakan produk minyak bumi dan turunannya sebagai bahan baku yang dibeli dengan Dolar AS. Wakil Ketua Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik, Budi Santoso Sadiman, mengatakan

pelemahan rupiah akan berimbas pada kenaikan harga barang. Sebab, bahan baku mencapai 90 persen dari komponen biaya. "Kenaikan biaya diteruskan ke harga produk ke konsumen," kata dia. Asosiasi tak begitu khawatir barang tak terserap optimal karena menurut dia permintaan produk plastik masih menggeliat. Sekretaris Jenderal Asosiasi, Fajar Budiono, justru cemas jika pelemahan terjadi di negara Asia Tenggara lainnya. "Bisa jadi banjir barang ke Indonesia dan kita bisa kalah saing," katanya. Ekonom dari Center for Indonesian Policy Studies Noviani Karina Saputri mengatakan rupiah bisa terus tertekan jika defisit neraca perdagangan terus memburuk. Bulan lalu, defisisitnya menyentuh US$ 1,52 miliar. "Trade balance dan nilai tukar saling mempengaruhi," katanya.(TDC)

ADA PIHAK INGIN JOKOWI DAN PDIP PISAH DI PILPRES...................... • DARI HALAMAN. 1 PDIP tidak akan terpengaruh dengan penilaian seperti itu. Menurut Eriko, PDIP sudah memiliki komunikasi yang baik dengan Golkar dan partai lainnya yang mendukung Jokowi di pemerintahan. "Silahkan saja pihak di luar yang berprasangka seperti itu tapi kami tidak terpengaruh dengan hal seperti itu selama ini komunikasi dengan Golkar juga baik. Kami tidak akan terpengaruh upaya memecah belah hubungan di koalisi dan antara juga hubungan dengan Pak Jokowi dan PDIP," tuturnya. Eriko sendiri memastikan

Jokowi akan segera bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk membicarakan soal calon wakil presiden yang akan mendampinginya tahun depan. Meski demikian Eriko belum dapat memastikan kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan cawapresnya. Menurut dia saat ini PDIP masih fokus untuk penyelesaian Pilkada serentak. "Yang pasti akan ketemu ketum bersama dengan Pak Presiden Jokowi, tidak begitu lama lagi, kita selesaikan rekap dulu pilkada dan menyelesaikan masalah-masalah barangkali ada yang perlu sampai MK kan kita perlu kaji lagi," ucapnya.(INT)

TUNTUTAN 7 TAHUN PENJARA BUAT KONTRAKTOR E-KTP............... • DARI HALAMAN. 1 atkan tuntutan Anang adalah dia tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Akibatnya negara merugi sekitar Rp2,3 triliun dalam kasus eKTP. "Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menjelaskan secara terus terang, dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga," jelas dia. Selain memperkaya PT Quadra Solution, Anang juga turut memperkaya mantan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, serta mantan Sek-

retaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini. Dia juga disebut memperkaya mantan Ketua DPR Setya Novanto dan beberapa anggota DPR periode 2009-2014, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta sejumlah pihak lainnya. Anang melakukan perbuatan tersebut bersama-sama Andi Narogong, Irman, Sugiharto, Setya Novanto, Isnu Edhi Wijaya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Made Oka Masagung, Diah Anggraini dan Drajat Wisnu Setyawan. Atas perbuatan mereka dalam proyek e-KTP, negara ditaksir rugi hingga Rp2,3 triliun.(INT)

KPK TAHAN MANTAN ANGGOTA DPRD SUMUT........................................... • DARI HALAMAN. 1 da Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar. Kemudian, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring. Lainnya, yakni Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu

Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean. Mereka diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Atas dugaan itu, mereka dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 64 Ayat 1 jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.(CNN)

BANYAK KEMATIAN AKIBAT CEDERA DIKEPALA

Mahasiswa India Buat Helm Dilengkapi Airbag JAKARTA - Banyaknya kematian akibat cedera kepala dalam kecelakaan, mendorong tiga mahasiswa di India menciptakan helm dilengkapi airbag, yang bisa mengembang ketika terjadi benturan keras. Ide ini mungkin bisa diterapkan di Indonesia yang juga banyak menggunakan roda dua. Mahasiswa Indian Institute of Technology Roorkee, yang mengembangkan helm dengan airbag adalah Rajvardhan Singh,

Sarang Nagwanshi dan Mohit Siddha. Ide ini terinspirasi dari bantalan udara yang tidak terlalu mahal. Harga helm ini jika diproduksi masal, sekitar Rp 28,6 juta atau lebih. Secara sederhana, di bagian bawah helm dipasang semacam kerah dari bahan Kevlar (biasa digunakan untuk rompi anti peluru), untuk menempatkan sensor pengukur kecepatan.

Jika terjadi benturan keras, sensor akan mengaktifkan airbag di bagian dalam helm untuk melindungi kepala. Helm biasa tidak bisa mendistribusikan tekanan jika terjadi benturan dan juga tidak mengurangi akselerasi. Menurut tes yang dilakukan tim IIT-Roorkee, helm airbag bisa mengurangi gaya tekan sehingga dapat menghindarkan kepala dari benturan.(INT)

35 KASUS DUGAAN POLITIK UANG DAN RIBUAN DUGAAN PELANGGARAN .............................. • DARI HALAMAN. 1 serentak 2018 dilaksanakan. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petatolo mengatakan praktik kotor tersebut tersebar di sejumlah wilayah. "Khusus untuk politik uang yang sudah diproses di provinsi, kabupaten, kota sebanyak 35 kasus," ucap Ratna di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (27/6). Dugaan praktik politik uang paling banyak terjadi di Sulawesi Selatan dengan delapan kasus. Kemudian, Sumatera Utara dan Lampung tujuh kasus, Jawa Tengah lima kasus, serta Sulawesi Barat dan Banten dua kasus. Dugaan praktik politik yang juga terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung. "Masing-masing satu kasus," kata Ratna. "Kepulauan Bangka Belitung, pemberian uang Rp300 ribu dengan pecahan Rp50 ribu," lanjut Ratna. Tidak ketinggalan, Ratna juga menyebut terdapat dugaan kasus politik uang di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dia mengatakan ada pembagian uang kepada masyarakat yang ditaruh dalam kantung plastik berisi uang dengan pecahan Rp100 ribu. Ratna mengatakan seluruh dug-

aan praktik politik uang tersebut ditemukan Bawaslu sejak masa tenang pada 14 Juni lalu hingga hari pelaksanaan pilkada. Semua kasus, lanjut Ratna, tengah diproses oleh Bawaslu sebagai tindak lanjut. "Sekarang sudah dalam proses klarifikasi di kantor Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota," ucap Ratna. Ratna kemudian menguraikan sejumlah dugaan pelanggaran yang ditemukan pada saat pemungutan suara. Di Kabupaten Jayawijaya, Papua, lanjut Ratna, terdapat kasus surat suara pilgub telah dicoblos. Jumlahnya cukup besar, yakni mencapai 681 surat suara. Ratna juga mengatakan ada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Karangasem, Bali yang tidak netral. Anggota KPPS itu diduga berpihak kepada salah satu paslon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan konten yang diunggah di media sosial. "Di Palangkaraya, terdapat pemilih yang tidak memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya. Berpotensi pemungutan suara ulang," tutur Ratna. Ribuan Dugaan Pelanggaran Selain itu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga menyatakan bahwa ada 1.795 dug-

aan pelanggaran yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selama pemungutan suara Pilkada serentak 2018 dilaksanakan. Semua itu merupakan hasil pengawasan Bawaslu di 171 daerah yang melaksanakan pemungutan suara pada Rabu (27/6). Anggota Bawaslu Rahmat Bagja lalu merinci hasil temuan pihaknya. Dugaan pelanggaran terbanyak, kata Rahmat, yakni tempat pemungutan suara (TPS) dibuka lebih dari pukul 07.00. hal itu terjadi di 754 TPS. Kemudian, alat bantu memilih untuk kalangan disabilitas netra tidak tersedia. Tidak tanggungtanggung, hal itu ditemukan di 457 TPS. "Bawaslu juga menemukan surat suara rusak di 151 TPS," kata Rahmat. Dugaan pelanggaran lain yang ditemukan Bawaslu yakni saksi mengenakan atribut salah satu pasangan calon kepala daerah. Hal itu terjadi di 88 TPS. Bawaslu pun menemukan oknum anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mempengaruhi pemilih di 40 TPS. Ada pula anggota KPPS yang tidak mengucapkan sumpah dan janji di 22 TPS. "Terdapat mobilisasi pemilih ada 10. Terdapat intimidasi di TPS,

ada empat," kata Rahmat. Bawaslu, kata Rahmat, juga menemukan TPS yang tidak memasang visi dan misi paslon di papan pengumuman 72 TPS. Adapula TPS yang tidak memasang Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 45 TPS. Selanjutnya, Bawaslu menemukan TPS yang sulit diakses sebanyak 29 tempat. "Lalu Logistik TPS tidak lengkap ada 41 kasus. Pendamping tidak menandatangani surat pernyataan,98," katanya. Perbuatan pasangan calon (paslon) agar terpilih dengan melakukan berbagai cara walau itu menyalah sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam mengambil hati masyarakat seperti pratek politik uang bahkan ditempat pemungutan suarapun mereka lakukan pelanggaran adalah perbuatan yang tidak bisa didiamkan demi ambisi menjadi orang nomor satu didaerahnya. Bagaimana mau mengemban amanah kalo ternyata mereka melakukan perbuatan salah seperti praktik politik uang dengan jalan menebar uang untuk membeli suara, tidak sedikit uang yang dikeluarkan paslon untuk perbuatan tersebut sehingga dikhawatirkan saat mereka terpilih paling utama dibenak adalah bagaimana

mengembalikan uang yang telah hilang tersebut bukan memikirkan pembangunan atau mensejahterakan masyarakat daerahnya. Memang dalam pemilihan kali ini muncul kejutan dimana ada daerah yang masyarakatnya menolak menerima politik uang tersebut seperti serangan fajar dengan membagi-bagikan sembako bahkan masyarakat tersebut melaporkan pula kepada pihak pengawas pemilu untuk ditindak, walau tidak semudah itu pengawas menyemprit sang paslon untuk digagalkan ikut dalam pilkada. Namun yang pasti semangat masyarakat untuk benar-benar memilih calon pemimpinnya patut diangkat jempol. Tidak itu saja antusias pilkada kali ini juga sangat besar terlihat tempat pemungutan suara yang biasanya sepi namun kali ini sangat ramai bahkan kaum disabilitas yang bisa dikatakan kaum yang paling enggan datang terlihat cukup banyak di lokasi TPS dan ini sungguh merupakan kegembiraan dalam melaksanakan pesta demokrasi sehingga harapan mereka menghasilkan pemimpin yang diharapkan bisa tercapai dengan maksimal, dan diharapkan antusias yang besar ini juga terjadi dalam pemilihan presiden tahun depan.(BEN/INT)

POLISI KANTONGI REKAMAN CCTV .............................................................................................................. • DARI HALAMAN. 1 meriksa sejumlah saksi dari korban dan anggota polisi lalu lintas yang berada di tempat terjadinya penganiayaan. Seperti dituturkan Ronny, penganiayaan dan pengeroyokan berawal dari kendaraannya diberhentikan anggota polisi lalu lintas karena melanggar jalur busway Transjakarta. Selain korban dan polisi, penyidik juga telah mendengarkan keterangan dari adik Herman Hery dan seorang sopir yang mengaku sebagai pelaku penganiayaan. “Kami menampung semuanya untuk klarifikasi masalah ini,” ujar Stefanus. Stefanus menuturkan semua itu sebelum menyatakan telah me-

limpahkan penanganan kasus ke Polda Metro Jaya. Alasannya, banyak kasus lain yang sedang ditangani Polres Jakarta Selatan. “Pertimbangannya terkait efektivitas.” Perlu diketahui Kepolisian Resor Jakarta Selatan telah melimpahkan kasus dugaan pengeroyokan oleh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Herman Hery ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. "Iya, sudah dilimpahkan kemarin," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Stefanus Tamuntuan saat dihubungi, Kamis, 28 Juni 2018. Kasus dugaan pengeroyokan itu dilaporkan korban, Ronny Ko-

sasih Yuniarto, dan istrinya, Iris Ayuningtyas, ke Polres Jakarta Selatan pada 11 Juni 2018. Ronny diduga dikeroyok anggota DPR dari Komisi III, Herman Hery. Ronny yakin pengeroyokan dilakukan penumpang Rolls-Royce berpelat nomor B-88-NTT dan ajudannya. Penganiayaan yang menyebabkan jari kelingking Ronny patah dan anggota tubuh memar itu terjadi di Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, 10 Juni 2018, pukul 21.30-22.00 WIB. Peristiwa itu terjadi saat mobil mewah tersebut terhalang mobil Ronny yang sedang ditilang polisi karena menerobos jalur Transjakarta. Namun Herman Hery mem-

bantah tuduhan Ronny atas penganiayaan yang menimpanya. Menurut Herman, penumpang mobil Rolls-Royce itu adalah adiknya, Yudi, yang memang mirip dengannya. "Masak, adik yang bikin soal, kakaknya yang dituduh. Gorengannya salah kaprah ini," ujarnya. Sementara itu Yudi Adranacus, adik anggota DPR Herman Hery, tiba-tiba muncul di Polres Jakarta Selatan, Senin petang 25 Juni 2018. Yudi didampingi Pardan, sopirnya yang disebut mengemudikan RollsRoyce B 88 NTT. Yudi menyampaikan klarifikasi atas dugaan penganiayaan oleh kakaknya terhadap pengemudi Ronny Yuniarto Kosasih di jalan Arteri Pondok Indah 10 Juni 2018.

Menurut Yudi, dialah yang berada di dalam mobil mewah itu, bukan Herman Hery. Yudi juga melaporkan balik Ronny atas kasus yang sama yaitu penganiayaan. Dia membawa barang bukti berupa hasil visum, yang menunjukan adanya memar di punggung dan di pipi Pardan. “Aslinya saya duel sama si Ronny," kata Pardan, Senin 25 Juni 2018. "Itu bukan pengeroyokan, Pak Ronny itu dorong bos saya, mukul bos saya, akhirnya saya lari keluar dari mobil, dan saya dorong Pak Botaknya itu.” Keterangan yang diberikan Pardan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Ronny.(INT)

SAAT UMAT BERGERAK MEMILIH JAGOANNYA.................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat pasangan nomor urut 1 Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) unggul jauh dari pesaingnya Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss). Eramas memperoleh suara 56,52%. Sedangkan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss) hanya meraih 43,48%. Sebelum pencoblosan, perolehan suara antara Eramas dan pasangan Djoss diprediksi bakal ketat. Bahkan sejumlah lembaga survei menjagokan cagub usungan PDIP itu bakal menang. Namun, prediksi itu seketika buyar begitu hasil hitung cepat keluar. Antusias masyarakat didaerah untuk memilih jagoannya agar duduk

menjadi orang nomor satu bisa dikatakan tidak mudah, seperti di Sumatera Utara, dalam pilkada sebelumnya bisa dikatakan tingkat masyarakat untuk memilih sangat rendah. Hal ini sepertinya bukan karena peran aktif KPU dalam mengajak masyarakat untuk tidak golput. Diakui partai Eramas mempunyai partai pendukung yang sangat gemuk dibandingkan dengan Djoss yang hanya didukung oleh 2 partai saja, namun sepertinya massa partai yang mereka miliki tidaklah signifikan dalam memilih, terlihat dalam pilkada sebelumnya di tps-tps yang sepi. Sepertinya pengaruh agama yang menguat dalam politik kali ini dan mempengaruhi masyarakat memilih pasangan calon yang didukung, dan

juga tak lepas dari figur yang mencalonkan. Pemilu DKI yang sebelumnya telah dilaksanakan sepertinya ikut mewarnai. Gerakan memilih pasangan pemimpin seakidah mendominasi ikut campurnya keinginan masyarakat dalam memilih paslon yang bertanding, tak pelak dukungan pasangan pelangi terkikis. Sosial mediapun menjadi tempat yang efektif dalam menyuarakan gerakan pasangan seakidah, tak terhidari lagi perang komentar mewarnai sosmed setiap waktu, isu korupsi yang dihembuskan seperti menjadi tidak laku, apalagi yang maju hanya dua pasangan calon dimana eramas berpasangan muslim sedangkan Djoss pasangan pelangi sehingga tidak ada pilihan lain. Ucapan komentar ini ternyata

dibuktikan nyata oleh para warga net untuk datang ke TPS berharap jagoannya bisa menang bukan menang di komentar sosial media saja. Peran para ulama juga sangat mempengaruhi, hal tersebut terlihat beberapa mesjid menggerakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan ceramah tentang pentingnya jangan golput serta memilih pemimpin sesuai yang diajarkan agama dilanjutkan mendatangi TPS. Hal ini sangat efektif, belum lagi dakwah dari dai kondang yang diundang oleh salahsatu paslon. Ironinya kunjungan dai kondangan tersebut sempat diwarnai menolak kedatangannya melalui spanduk-spanduk yang dipasang. Hal ini tentu saja membuat masyarakat muslim semakin menguat untuk

menentukan sikap dalam memilih apalagi mayoritas penduduk Sumatera Utara menganut agama Islam yakni terdata 63.91%. Kemenangan paslon gubsu sepertinya paling utama adalah kemenangan pergerakan umat diharapkan pasangan Eramas yang dipastikan bakal terpilih menjadi orang nomor satu benar-benar mengemban amanah yang diberikan, karena jika pasangan ini tidak mengembankan amanah dengan baik dikhawatirkan umat Islam akan menjadi terpojok. Untuk itu embanlah amanah yang dengan baik sehingga umat tidak kecewa sepeti dalam moto yang disampaikan, jujur, berani, benar, tulus dan Ikhlas sehingga menjadikan Sumatera Utara bermartabat.

PEMERIKSAAN ANGGOTA DPR TAK PERLU IZIN MKD...................................................................... • DARI HALAMAN. 1 na) kehormatan DPR dan anggota DPR. Lewat gugatan pemohon yang mencemaskan degradasi kebebasan bersuara, MK memutus untuk menolak karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. "Pasal 122 huruf l UU no 2 tahun 2018 tentang kedua atas UU no 17 th 2014 tentang MPR DPR DPD DPRD, lembaran negara RI tahun 2018 no 29, tambahan lembaran negara RI no 6187 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekua-

tan hukum mengikat," urai Anwar. Mengenai pasal 245 terkait pertimbangan MKD dalam pemeriksaan anggota DPR yang terlibat pidana. MK tidak memutus untuk menolak hal tersebut seluruhnya. Namun, lembaga konstitusi itu hanya membenahi frasa Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus

mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. MK berpandangan hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan sebagai saksi kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. "Sehingga, frasa tersebut selengkapnya menjadi, Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelak-

sanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden," tukas hakim Anwar. Komentar Fadli Zon Pimpinan DPR langsung merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, pimpinan DPR akan membahas isi putusan MK tersebut lebih dahulu. Pernyataan tersebut mere-

spons putusan MK yang juga dikeluarkan kemarin (28/6). Setidaknya, ada tiga pasal yang dibatalkan MK. Yakni, pasal 73 ayat 3 hingga 6 (kewenangan memanggil paksa pihak yang mangkir dari panggilan dewan). Lalu pasal 245 ayat 1 (syarat pemanggilan penegak hukum terhadap anggota dewan dengan pertimbangan mahkamah kehormatan dewan/MKD), serta pasal 122 huruf i (kewenangan tambahan MKD untuk melaporkan ke polisi pihak yang mencemarkan nama baik DPR).(JP)

BERMASALAH, 26 DAERAH LAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG............................................. • DARI HALAMAN. 1 Pelaksanaan PSU akan dilakukan di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat, PSU akan dihelat di 2 TPS yang berlokasi di Kabupaten Bandung pada 1 Juli.

Kemudian, PSU juga akan dilaksanakan di 5 TPS yang masing-masing tersebar di Kota Surabaya, Kota Blitar, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Jombang. PSU akan dilakukan pada 1 Juli, sementa-

ra di wilayah Kabupaten Bangkalan akan dilakukan pada 30 Juni. Di Banten, PSU akan dilaksanakan di 2 TPS yang berlokasi di Kabupaten Lebak dan Tangerang pada 30 Juni. Di daerah lain, PSU

dilakukan pada 30 Juni - 1 Juli. Ada pula daerah yang masih belum menentukan kapan bakal melaksanakan PSU. Kemudian, ada pula wilayah yang telah melaksanakan PSU yakni 1 TPS di Riau pada 28 Juni, 1 TPS di Bangkalan, Jawa Timur

pada 28 Juni, serta 1 TPS di Kabupaten Alor, NTT pada 29 Juni. "Ini hasil Data monitoring fasilitasi penyelenggaraan pemilihan tahun 2018 sampai dengan 29 Juni 2018 pukul 19.00 WIB," ucap Arief.(INT)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; BRI KK Asabri Medan a.n: Amiruddin Mendrofa No Rekening: 1764-01-000515-53-7; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


3 E D I S I 511 2 - 8 JULI 2018

KORUPSI

NASIONAL

Cagub Malut Tidak Penuhi Panggilan KPK JAKARTA– Mantan Bupati Kepulauan Sula 2005-2010 Ahmad Hidayat Mus yang juga Cagub Malut dan adiknya Zainal Mus tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan tindak pidana korupsi kasus pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula. Sedianya, KPK pada Senin memanggil Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus sebagai tersangka dalam kasus tersebut. “Ada dua tersangka yang tidak hadir yaitu Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus dalam kasus di Sula tadi saya dapat informasi mereka mengirimkan surat pada KPK tidak bisa hadir dan meminta penjadwalan ulang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, kemarin. Untuk diketahui, Ahmad Hidayat Mus merupakan calon Gubernur Maluku Utara dalam Pilkada 2018 berpasangan dengan

Rivai Umar. Pasangan tersebut diusung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lebih lanjut, Febri menyatakan lembaganya akan mempelajari terlebih dahulu soal surat yang disampaikan tersebut. “Tentu saja surat itu nanti akan kami pelajari lebih lanjut dan sesuai dengan kebutuhan penyidikan pemanggilan tersangka tentu akan dilakukan kembali. Kapan waktunya, nanti akan kami sesuaikan dengan kebutuhan penyidikan,” ucap Febri. Sebelumnya, KPK pada 16 Maret 2018 telah mengumumkan Ahmad Hidayat Mus bersama adiknya Zainal Mus sebagai tersangka. Tersangka Ahmad Hidayat Mus selaku Bupati Kepulauan Sula 2005-2010 bersama-sama dengan Zainal Mus selaku Ketua DPRD Kepulauan Sula 20092014 diduga telah menguntungkan diri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terkait pengadaan pembebasan lahan di Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula. Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK adalah sebesar Rp3,4 miliar sesuai jumlah pencairan SP2D kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula.(IN/BBS)

Dokter Bimanesh Dituntut Enam Tahun Penjara JAKARTA- Dokter spesialis penyakit dalam di RS Medika Permata Hijau Jakarta, Bimanesh Sutardjo dituntut enam tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan. Bimanesh dinilai terbukti merintangi pemeriksaan Setya Novanto (Setnov) dalam perkara korupsi KTP-el. "Menuntut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun ditambah denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (28/6). Tuntutan itu berdasarkan dakwaan Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP. Namun, Bimanesh dinilai oleh JPU telah memberikan keterangan yang membuka peran dan perbuatan pelaku lain yakni Fredrich Yunadi. Bimanesh Sutardjo sebagai dokter spesialis penyakit dalam di RS Medika Permata Hijau dihubungi advokat Fredrich Yunadi untuk meminta bantuan agar Set-

nov dapat dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dengan diagnosis menderita beberapa penyakit salah satunya hipertensi. Ia menyanggupi untuk memenuhi permintaan Fredrich, meski tahu bahwa Setnov memiliki masalah hukum dalam kasus korupsi proyek KTP-el. Bimanesh kemudian membuat surat pengantar rawat inap manggunakan formulir surat pasien baru IGD, padahal dia bukan dokter jaga IGD. Bimanesh juga menyampaikan kepada suster Indri Astuti agar luka di kepala Setnov untuk diperban dan agar pura-pura dipasang infus, yakni sekedar hanya ditempel saja, namun Indri tetap melakukan pemasangan infus menggunakan jarum kecil ukurun 24 yang biasa dipakai untuk anak-anak. Fredrich lalu memberikan keterangan kepada pers bahwa Setnov mengalami luka parah dengan beberapa bagian tubuh, berdarah-darah serta terdapat benjolan pada dahi sebesar bakpao. Padahal, Setnov hanya mengalami beberapa luka ringan pada bagian dahi, pelipis kiri dan leher sebelah kiri serta lengan kiri. Pada 17 November 2017, pe-

nyidik KPK hendak melakukan menahan Setnov setelah sebelumnya berkoordinasi dengan tim dokter di RS Medika Permata Hijau yang secara bergantian memeriksa kondisi Setnov. Lalu, Setnov dibawa dari RS ke kantor KPK untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. "Telah tampak ada 'kerja sama' yang dilakukan antara terdakwa dengan Fredrich Yunadi yakni dengan kesadarannya sendiri telah ikut serta berperan mewujudkan kehendak Fredrich sheingga ada kesamaan niat atau meeting of mind dalam mewujudkan tujuan bersama yakni melakukan rekayasa agar Setya Novanto yang berstatus sebagai tersangka perkara korupsi KTP-E dapat dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dalam rangka menghindari pemeriksaan penyidikan KPK," ungkap jaksa Takdir Suhan. Atas tuntutan itu, Bimanesh akan mengajukan nota pembelaan (pleidoi) pada 6 Juli 2018. Terkait perkara ini, advokat Fredrich Yunadi divonis tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan.(REP)

Tiga Saksi Dugaan Korupsi SKL BLBI Dicecar soal Dokumen JAKARTA– Sidang terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dalam dugaan korupsi SKL BLBI telah menghadirkan mantan Menteri Keuangan Bambang Subianto, mantan Ketua BPPN Glen Yusuf dan Wakil Ketua BPPN Farid Harianto. Dalam kesaksiannya, Bambang Subianto dan Glen Yusuf mengakui telah menandatangani perjanjian MSAA-BDNI dengan Pemegang Saham BDNI-Sjamsul Nursalim tanggal 21 September 1998 guna menyelesaikan utang BLBI Bank BDNI. Penandatangan perjanjian MSAA-BDNI juga untuk menyelesaikan pelanggaran BMPK Bank BDNI. Sementara itu saksi Bambang Subianto dan Farid Harianto mengakui telah menandatangani terkait penerbitan dokumen R&D dan dokumen shareholder loans release. “Ya waktu itu BPPN telah menerbitkan 2 dokumen penyelesaian MSAA-BDNI tanggal 25 Mei 1999 yaitu dokumen Liquidity Support Release dan Shareholder Loans Release,” kata Bambang Subianto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/6). Bambang mengakui menandatangani dokumen tersebut, sebagai bagian dari MSAA. Dalam dokumen Liquidity Support Release mengatakan bahwa Sjamsul Nursalim dan PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) telah memenuhi semua kewajiban yang di atur dalam Perjanjian MSAABDNI. Karena itu BPPN melepaskan (release) dan membebaskan (discharge) Sdr. Sjamsul Nursalim, Bank BDNI serta Komisaris dan Direksi Bank BDNI dari tanggung jawab BLBI. Sementara dalam dokumen Shareholder Loans Release, mengatakan bahwa BPPN dan Menteri Keuangan, yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia mengakui dan menyetujui dan tidak akan memulai atau menuntut tindakan hukum atau memberlakukan hak hukum yang mungkin dapat dilakukan Menteri Keuangan, BPPN atau Pemerintah Republik Indonesia kepada Sjamsul Nursalim, Bank BDNI, serta Komisaris dan Direksi Bank BDNI sehubungan dengan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terkait pinjaman Pemegang Saham atau setiap hak terkait dengan BLBI.

“Dengan demikian dari keterangan saksi tersebut, bisa dikatakan bahwa Pemerintah termasuk BPPN dan Menteri Keuangan menegaskan bahwa Perjanjian MSAA-BDNI telah selesai pada tanggal 25 Mei 1999, dan juga telah diperkuat oleh hasil Audit Investigasi BPK-RI tanggal 31 Mei 2002 yang menyatakan MSAABDNI telah selesai (Final Closing),” kata Hasbullah. Diketahui, Jaksa KPK mendakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung menyalahgunakan wewenang dengan menerbitkan surat keterangan lunas piutang Bank Dagang Nasional Indonesia kepada petani tambak. Ia didakwa menerbitkan SKL bersamasama dengan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun Kuntjoro-jakti, pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istri Sjamsul, Itjih S. Nursalim. Syafruddin didakwa menerbitkan surat keterangan lunas untuk piutang Sjamsul Nursalim. Syafruddin menerbitkan surat keterangan lunas padahal Sjamsul belum membayar lunas kewajiban kepada pemerintah. Akibat tindakan tersebut, Syafruddin dianggap melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Sjamsul Nursalim sejumlah empat triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sejumlah empat triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Otto Bantah Pakar hukum Profesor Otto Hasibuan sangat menyesalkan kesaksian pada persidangan perkara mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tipikor, Kamis lalu. Saksi dinilai mencampuradukan antara pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dengan penyaluran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang jauh menyimpang dari fakta yang sebenarnya. Pengacara terkemuka itu menyatakan, kesaksian tersebut jauh dari relevansi kasus yang diperkarakan karena dakwaan terhadap Temenggung adalah terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SKL. “Maka, tidaklah relevan dalam perkara tersebut dikaitkan dengan pemberian atau penyaluran dana BLBI oleh BDNI,” kata Otto dalam rilis yang diterima, kemarin. Menurut dia, kesaksian itu tidak adil dan menyesatkan mengingat BDNI bukanlah pihak dalam perkara Syafruddin Temenggung, sehingga tidak bisa mengklarifikasi ataupun membela diri. Terkait pernyataan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum mengenai penyaluran dana BLBI oleh BDNI ke grup sendiri dalam pemeriksaan terhadap saksi Iwan Ridwan Prawiranata, mantan Ketua BPPN, saksi mengiyakan. Namun, saksi menyatakan hanya membaca laporan pengawasan Bank Indonesia (BI). Otto melanjutkan, Iwan bukanlah sebagai saksi yang langsung melakukan pengawasan atau mengetahui langsung penyaluran dana BLBI oleh BDNI. Laporan pengawasan tersebut bersifat sepihak dan masih perlu dibuktikan kebenarannya. Apalagi, berdasarkan laporan BI, sampai dengan akhir Desember 1997, BDNI masih dikategorikan sebagai bank sehat. Otto Hasibuan yang merupakan pengacara Sjamsul Nursalim (mantan pemegang saham BDNI) menyatakan, kliennya membantah keras dana BLBI telah disalurkan BDNI kepada grup sendiri. Semua penyaluran dana BLBI oleh BDNI dipergunakan untuk memenuhi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah pada waktu krisis, menutupi kerugian selisih kurs, dan pembayaran bunga, serta denda BI yang jumlahnya sangat besar. “Perusahaan klien kami bahkan masih menyetor sejumlah dana ke dalam BDNI dan tetap mempertahankan depositonya untuk mendukung pendanaan BDNI di ten-

gah krisis sampai dengan BDNI dibekukan operasinya (BBO),” kata dia. Pada 4 April 1999, manajemen BDNI di-take-over oleh BPPN. Sejak saat itu, penyaluran dana BLBI sepenuhnya dalam kendali Tim Manajemen BPPN. Sampai dengan penyelesaian keseluruhan kewajiban BLBI, BDNI tidak pernah dipermasalahkan mengenai penyalahgunaan BLBI oleh BI. “Lalu, bagaimana bisa setelah lebih dari 21 tahun setelah krisis hal ini baru dibicarakan?” kata Otto. KPK menetapkan Syafruddin sebagai tersangka kasus BLBI pada April 2017. Adapun tindak pidana korupsi oleh Syafruddin terkait pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI pada 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN. SKL itu diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjarajakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses litigasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp 4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman BLBI. Berdasarkan audit investigatif BPK, kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan SKL terhadap BDNI menjadi Rp 4,58 triliun.(REP)

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

Usai Pilkada, KPK Periksa Ganjar, Marzuki Ali, Nurhayati dan Kader Hanura JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik/KTP-e). Ganjar yang tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/6) sekitar pukul 09.30 WIB mengaku akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakan Setya Novanto. “Saya datang untuk memenuhi panggilan penyidik KPK, sebelumnya saya kan tidak bisa datang. Untuk Irvan ya,” ucap Ganjar. Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Ganjar untuk mengklarifikasi terkait proses pembahasan anggaran atau

aliran dana proyek KTP-e. “Ada yang diperiksa terkait proses pembahasan anggaran atau aliran dana,” kata Febri saat dikonfirmasi. Untuk diketahui, berdasarkan hasil “quick count” atau hitung cepat yang dilakukan sejumlah pihak, Ganjar yang berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen unggul dalam Pilkada Jawa Tengah yang diselenggarakan pada Rabu (27/6). Irvanto telah ditetapkan tersangka bersama Made Oka, pengusaha sekaligus rekan Novanto sebagai tersangka korupsi KTP-e pada 28 Februari 2018 lalu. Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan KTP-e dengan perusahaannya, yaitu PT Murakabi Sejahtera dan ikut beberapa kali pertemuan di Ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek KTP-e, dan juga diduga telah mengetahui ada permintaan “fee” sebesar lima persen untuk mempermudah

proses pengurusan anggaran KTP-e. Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS para periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara. Sedangkan Made Oka adalah pemilih PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang “investment company” di Singapura yang diduga menjadi perusahaan penampung dana. Made Oka melalui kedua perusahaannya diduga menerima total 3,8 juta dolar AS sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas 1,8 juta dolar AS melalui perusahaan OEM Investment Pte Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta dolar AS. Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek KTP-e. Keduanya disangkakan pasal

2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Marzuki Ali, Nurhayati dan Kader Hanura KPK juga memanggil lima saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-elektronik/KTP-e). “Hari ini, penyidik dijadwalkan memeriksa lima orang saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (26/6). Lima saksi itu antara lain mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, mantan Ketua Kelompok Fraksi

(Kapoksi) di Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Djamal Aziz, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Taufiq Effendi, dan Alexander Wunaryo berprofesi sebagai wiraswasta. Untuk diketahui, nama Nurhayati sempat disebut oleh Irvanto yang menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa mantan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin. Irvanto dalam persidangan itu merinci sejumlah uang yang ia serahkan kepada anggota DPR lainnya, yaitu mantan Ketua Komisi II Chairuman Harahap sebesar 500 ribu dolar AS dan satu juta dolar AS, selanjutnya Melchias Markus Mekeng satu juta dolar AS, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar 500 juta dolar AS dan satu juta dolar AS, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah 500 ribu

dolar AS dan 100 ribu dolar AS, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf 100 ribu dolar AS. Irvanto yang merupakan keponakan Setya Novanto dan Made Oka, pengusaha sekaligus rekan Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi KTP-e pada 28 Februari 2018 lalu. Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan KTP-e dengan perusahaannya, yaitu PT Murakabi Sejahtera dan ikut beberapa kali pertemuan di Ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek KTP-e, dan juga diduga telah mengetahui ada permintaan “fee” sebesar lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran KTP-e. Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS para periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara.

Sedangkan Made Oka adalah pemilih PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang “investment company” di Singapura yang diduga menjadi perusahaan penampung dana. Made Oka melalui kedua perusahaannya diduga menerima total 3,8 juta dolar AS sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas 1,8 juta dolar AS melalui perusahaan OEM Investment Pte Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta dolar AS. Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek KTP-e. Keduanya disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(AC/IN)


4 E D I S I 511 2 - 8 JULI 2018

SUMUT ACEH

KORUPSI

Proyek Tanpa Kontrak di Foa Samasi Harus Dihentikan GUNUNGSITOLI- Terkait proyek pembangunan jalan jurusan Foa Samasi - Tuhegeo Kecamatan Idanoi Gunungsitoli yang disebut sebut dikerjakan tanpa kontrak, DPRD Gunungsitoli meminta agar Pemko membatalkan pekerjaan itu. Ketua DPRD Gunungsitoli Herman Jaya Harefa, kemarin membenarkan hal itu. "Ya betul,

DPRD Medan Panggil Direksi PD Pasar MEDAN- DPRD Kota Medan melayangkan panggilan kepada Direksi PD Pasar Kota Medan karena dinilai mengeluarkan pernyataan di media massa yang menyudutkan DPRD Medan secara institusi. Pemanggilan terhadap PD Pasar dilakukan untuk mengkonfrontir bersama Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2017. Rencana pemanggilan ini dibenarkan Ketua Pansus LKPj Rajuddin Sagala saat dikonfirmasi wartawan, kemarin. "Rencana besok akan diserahkan," katanya. Dijelaskannya, pernyataan

Dirut PD Pasar terhadap DPRD dinilai tendensius, seperti tuduhan yang menganggap hitungan DPRD salah, padahal DPRD membaca laporan dari laporan PD Pasar sendiri. Pernyataan Dirut PD Pasar, Rusdi Sinuraya yang mengatakan rekomendasi Pansus LKPJ TA 2017 yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Medan tidak sesuai data dinilai menyudutkan DPRD secara institusi. Padahal, rekomendasi itu dirangkum dari hasil rapat pansus sesuai pemanggilan institusi terkait dan sesuai dengan jawaban Direksi PD Pasar terhadap pansus. Rajudin mengatakan banyak

persoalan tidak bisa dikonfirmasi dalam pembahasan LKPJ beberapa waktu lalu, diantaranya terkait kebocoran di PD Pasar. PD Pasar terkesan menyembunyikan data yang sesungguhnya terkait beberapa pasar di Medan seperti Pasar Marelan yang tidak sejalan dengan surat edaran Sekda. Saat ditanya adakah kemungkinan DPRD melaporkan ke kepilisian terkait banyaknya temuan di PD Pasar, Rajudin mengatakan kemungkinan langkah tersebut diambil DPRD. "Bisa saja langkah itu diambil DPRD, karena DPRD Melihat adanya ketidakberesan di PD Pasar," tegasnya.(BBS)

Kejatisu Lirik Proyek Mangkrak Kota Medan MEDAN- Sky bridge, proyek mangkrak Pemerintah Kota (Pemko) Medan ternyata mendapat perhatian khusus dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Bahkan, Asintel Kejatisu, Leonard Simanjuntak telah menggali informasi mengenai belum dirmanfaatkannya proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan tersebut. "Kita prihatin melihat proyek sky bridge yang belum termanfaatkan sampai saat ini, ujar Leo, di Medan, kemarin. "Saya pernah beberapa kali searching tentang proyek itu. Kalau lihat fotonya, sudah banyak yang rusak," ungkapnya lagi.

Disinggung mengenai adanya pelanggaran hukum, Leo belum bisa memastikan. Hanya, dia menyebut proyek itu saat dikerjakan belum didampingi oleh Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). "Waktu itu belum didampingi TP4D," ucapnya. Sky bridge di sisi timur Lapangan Merdeka Medan rampung dibangun Desember 2014. Namun sampai saat ini proyek yang menghubungkan sisi timur Lapangan Merdeka dengan Stasiun Besar Kereta Api belum juga difungsikan. Padahal proyek tersebut menelan anggaran hingga Rp 35 miliar.(MBC)

Calon PPDB Berhak Memilih Dua Pilihan Sekolah MEDAN- Calon Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berhak memilih dua pilihan sekolah yang ingin dimasukinya pada tahun ajaran (TA) 2018/ 2019. "Setiap calon peserta didik dalam hal ini ketika memilih pilihan sekolah 1 dan pilihan sekolah 2, hanya dapat memilih salah satu bentuk pendidikan antara SMA Negeri atau SMK Negeri," kata Sekertaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Disdik Provsu), August Sinaga, Kamis (28/6). Disebutkan, setiap calon peserta didik SMK dapat memilih dua program keahlian dalam satu SMK, atau program keahlian yang sama untuk dua SMK di daerah. Seleksi PPDB dilakukan secara online pada jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri melalui pemeringkatan skor yang dimiliki setiap calon peserta didik dari skor terbesar sampai dengan terkecil hingga batas kuota.

"Seleksi calon peserta didik SMA Negeri dan SMK Negeri jalur akademik dan non akademik dilakukan pada tanggal 25 - 30 Juni 2018 melalui sistem PPDB Online. Proses seleksi calon peserta didik non akademik dilakukan melalui hasil verifikasi dan validasi dokumen yang dimiliki. Proses seleksi pada jalur non akademik SMP untuk SMA dilaksanakan berdasarkan sistem zonasi dan SMK tidak berdasarkan system Zonasi," ujarnya. Mekanisme seleksi, sambung August, dengan ketentuan yakni, dasar kriteria utama sekolah terdaftar pada Surat Keterangan/ Surat Keputusan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten/ Kota tentang Daftar Masyarakat Miskin Kabupaten/ Kota. Jika calon peserta didik yang terdaftar pada Surat Keterangan/ Surat Keputusan dari Kepala Dinas Sosial tentang Daftar Masyarakat Miskin Kabupaten/Kota lebih besar dari kuo-

ta 20%, dilakukan seleksi berupa pemeringkatan total nilai UN. Apabila nilai atau skor sama maka turut dilakukan pemeringkatan berdasarkan urutan nilai mata pelajaran UN yang terdiri dari, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. "Penetapan zonasi untuk jenjang SMA ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah dengan dibuktikan kartu keluarga orang tua yang diterbitkan paling lambat enam bulan atau kartu keluarga wali paling lambat tiga tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Skor terendah jarak tempat tinggal ke sekolah yang dituju adalah 20 Km, sedangkan skor nilai terendah untuk nilai ujian nasional adalah 0," ungkapnya. August menyebutkan, hasil seleksi PPDB merupakan daftar urutan calon peserta didik yang terdapat pada display (tampilan data) online sesuai kuota/daya tampung masing-masing sekolah, diumumkan secara.(MBC)

sesuai laporan masyarakat pekerjaan itu dimulai sejak Maret lalu, sementara paket masih tahap pelelangan," ungkap Herman Jaya. DPRD pun, dalam pandangan fraksi di paripurna telah meminta Walikota Gunungsitoli menghentikan dan lelang dibatalkan. "Tidak diteruskan lagi peker-

jaan tersebut sampai persoalan itu diselesaikan dengan merencanakan ulang serta tidak melakukan pembobotan atas pekerjaan yang sudah berjalan, supaya tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari," tambahnya. Sementara itu penggiat anti korupsi Siswanto Laoly menilai Pemko Gunungsitoli melalui

Dinas PUPR yang mengerjakan proyek tanpa kontrak merupakan pelanggaran hukum sehingga pantas diproses. Sebelumnya, Pemko melalui Ketua ULP Fraser Napitupulu mengakui paket di Foa Samasi yang sempat dilelang sudah dibatalkan dengan alasan rekanan tidak memenuhi persyaratan.(INT)

Polda Sumut Tahan Bekas Bupati Tapteng MEDAN– Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menahan mantan Bupati Tapanuli Tengah berinisial ST atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan proyek senilai Rp450 juta. Sebelum dilakukan penahanan, telah dilakukan pemeriksaan selama beberapa jam, kata Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP M.P. Nainggolan di Medan, Senin (25/6). Penahanan terhadap mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng, menurut dia, untuk kepentingan penyidikan dan lebih memudahkan pemeriksaan terhadap tersangka. “Penahanan tersebut karena tersangka ST dianggap tidak kooperatif dan beberapa kali dilayangkan pemanggilan di Polda Sumut, tidak pernah hadir,� ujar AKBP M.P. Nainggolan. Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menetapkan ST sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan proyek senilai Rp450 juta. Selain itu, Polda Sumut juga menetapkan status tesangka terhadap AT dalam kasus proyek kon-

truksi di wilayah Tapanuli Tengah. Penetapan terhadap kedua tersangka itu, dari hasil gelar perkara di Polda Sumut dan bukti-bukti dari keterangan saksi yang telah mencukupi. ST dan AT dilaporkan oleh korban Joshua Marudut Tua Habeahan ke Polda Sumut dengan nomor LP 546/IV/2018/SPKT III tanggal 30 April 2018. Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap sejumlah saksi, Joshua (pelapor) bertemu dengan AT (terlapor satu) dan membicarakan akan ada pengerjaan proyek kontruksi senilai Rp5 miliar. Hal itu disampaikan oleh mantan Bupati Tapteng. Kemudian, mantan Bupati Tapteng memerintahkan AT meminta sejumlah uang administrasi sebesar Rp450 juta kepada Joshua dengan harapan akan diberikan proyek pembangunan kontruksi yang ada di Tapteng. Uang yang diminta AT, juga ditransfer Joshua melalui bank. Meski uang telah dikirimkan, proyek yang telah dijanjikan tidak juga ada sehingga kasus tersebut dilaporkan ke Polda Sumut. Kedua tersangka itu dikenai Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP.(ANT/AC)

Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Penjualan Aset Negara MEDAN- Majelis hakim Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi penjualan aset milik negara dengan terdakwa Tamin Sukardi di ruang utama gedung Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (25/6). Dalam persidangan itu Jaksa Penuntut Umum (JPU), Salman SH MH dari Kejagung menghadirkan 4 orang saksi yakni Kepala Desa Helvetia, Agus Sailin, Notaris Ika Asnika Lukman, Kepala Desa Sampali Sri Astuti dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Pengurus Alwashliyah Pusat, Ismail Efendi. Dalam persidangan itu, saksi Agus Sailin mengaku surat keterangan ahli waris yang diajukan oleh Titin Kurniati CS, tidak ada tercatat di dalam buku register di Pemerintahan Desa Helvetia. Dikatakannya, dia telah memeriksa buku register, mencari surat keterangan waris sesuai nomor yang tertera dalam surat panggilan jaksa kepadanya dan tidak menemukan surat keterangan waris itu. Dijelaskan Agus, segala surat masuk ataupun keluar, akan tercatat dalam buku register tersebut. "Saya memang tidak pernah melihat surat keterangan itu. Sampai sekarang belum ditemukan," katanya singkat. Sementara Kepala Desa Sampali, Sri Astuti mengaku sebagian nama dari ahli waris yang menggugat tanah di Desa Helvetia seluas 106 Hektar, merupakan warga Desa Sampali. Diakuinya dirinya pernah didatangi Endang yang merupakan anak Tasman Amino-

to. Namun, dirinya mengaku tidak pernah membicarakan soal tanah eks HGU PTPN II. Begitu juga dengan terdakwa Tamin Sukardi, dia mengaku hanya sebatas kenal dan biasa hanya minta diskon menginap di hotel milik Tamin Sukardi. Ketika ditanya JPU, apa kepala desa bisa menandatangani surat pernyataan atau surat keterangan waris di luar dari apa yang diajukan warga di luar dari desanya, diakui Sri tidak bisa. Lalu JPU bertanya soal adanya surat yang dikeluarkan Sudarsono padahal Sudarsono saat itu menjabat sebagai Plt Kepala Desa Sampali, dikatakan Sri Plt bahkan sekretaris desa juga berwenang mengerjakan tugas kepala desa, saat kepala desa berhalangan. Sementara saksi Ismail Efendi mengatakan pihaknya telah membeli tanah seluas 32 Hektar di Pasar IV Desa Helvetia, Labuhan Deli pada tahun 2004. Pengikatnya disebut Ismail, ganti rugi kepada 16 warga yang mengaku memiliki lahan tersebut dengan harga Rp30 juta perorang. Setelah itu, disebutnya pihaknya membayar kepada PTPN II dan Kementerian BUMN dengan total mencapai Rp8 miliar lebih. Namun, diakuinya tanah yang dimaksud untuk pengembangan Perguruan Tinggi Alwashliyah itu, belum disertifikatkan. Setelah itu, Ismail mengaku tidak pernah mengetahui kalau pihaknya termasuk sebagai tergugat oleh Titin Kurniati Cs. Ketika surat gubernur keluar yang menjadi salah satu kunci persyaratan men-

gurus sertifikat, baru pihaknya mengetahui dari BPN bahwa ada gugatan perdata atas tanah yang telah mereka beli. Kemudian, setelah tanah dieksekusi berdasarkan gugatan Titin Cs dengan dasar hak Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKTPPSL) Tahun 1954, diakui Ismail kalau pihaknya menggugat dengan dasar alas hak Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKTPPSL) Tahun 1952. Gugatan itu, disebutnya dimenangkan oleh Pengadilan. Dalam putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihaknya itu, disebut Ismail pada poin 7 disebutkan menghukum tergugat 18 yakni Titin Kurniati Rahayu sampai tergugat 82 yakni Abror Selaja yang menempati tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya pada penggugat. Usai mendengar keterangan keempat saksi tersebut, persidangan yang digelar hingga malam hari itu, ditunda pada Kamis (29/6) mendatang. Dalam surat dakwaan JPU disebutkan pengusaha Tamin Sukardi sebagai terdakwa dijerat dalam kasus dugaan penjualan lahan seluas 74 hektar di Pasar II Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang. Namun lahan tersebut masih tercatat sebagai aset negara yang dikelola Kementrian BUMN, sehingga diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 134 miliar lebih. "Perbuatan terdakwa Tamin

Sukardi bersama-sama dengan Tasman Aminoto, Sudarsono dan Misran Sasmita telah memperkaya diri terdakwa," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Salman pada sidang di ruang sidang Cakra I gedung Pengadilan Tipikor Medan, Senin (23/4) lalu. Menurut JPU, kasus tersebut bermula pada Tahun 2002 terdakwa Tamin mengetahui di antara tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN II di Perkebunan Helvetia Kabupaten Deli Serdang, ada tanah seluas 106 hektar yang dikeluarkan atau tidak diperpanjang Hak Guna Usaha (HGU)nya. Lalu terdakwa bermaksud ingin menguasai dan memiliki tanah yang tidak diperpanjang HGUnya yang ada di Desa Helvetia tersebut dengan berbekal 65 lembar Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKTPPSL). Kemudian, terdakwa Tamin meminta bantuan Tasman Aminoto dan Misran Sasmita selaku mantan Karyawan PTPN II dan Sudarsono. Lalu Mereka membayar sejumlah warga agar mengaku sebagai pewaris hak garap di lokasi tanah dengan dikuatkan dengan bukti SKTPPSL yang seolah-olah diterbitkan tahun 1954. Mereka mengkoordinir dan mengarahkan 65 orang warga untuk mengaku sebagai ahli waris dari nama yang tertera pada SKPPTSL tahun 1954 tersebut dan dijanjikan akan mendapatkan tanah masingmasing seluas 2 hektar dengan menyerahkan KTP.(MOC)

KASUS DUGAAN KORUPSI PATUNG YESUS

Korupsi Dana Desa, Mantan Kepala Desa Simalungun Diadili MEDAN - Didakwa menyalahgunakan dana desa dari anggaran yang merugikan negara sebesar Rp203 juta lebih. Mantan Kepala Desa Nagori Pamatang Sinaman Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, Kawardin Purba, diadili di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (25/6).Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Samandhohar Munthe, disebutkan, terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan

bertambahnya penghasilan yang diterimanya di luar dari penghasilan sah terdakwa. Terdakwa sebagai kepala desa menerima bantuan dana desa dari pemerintah sebesar Rp257 juta lebih. Dana itu diperuntukan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. "Namun dana desa tersebut tidak dapat digunakan untuk belanja pegawai yang meliputi

gaji dan atau tunjangan perangkat desa. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN," urainya dihadapan majelis hakim diketuai Syafril Batubara. Kemudian, Pemkab Simalungun merubah tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di setiap desa, karena di Pamatang Sinaman Kecamatan Dolok Pardamean mendapat anggaran Rp257 juta lebih

tersebut. Sedangkan terdakwa tidak membuat perubahan atas peraturan tersebut sehingga tidak diketahui kemana saja dana desa tersebut dipergunakan. Padahal Pematang Sinaman, sudah menerima empat kali tahap bantuan dana desa. "Bersama dengan Kaur Keuangan Jhon Girsang, terdakwa melakukan tiga kali tahap penarikan dana tersebut hingga total Rp257 juta,"ucapnya.

Pada penarikan tahap I sebesar Rp10 juta terdakwa mempergunakan dana itu untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan dana di tahap II sebesar Rp92,5 juta, sebagian untuk kepentingan desa, sisa Rp38,5 juta juga untuk kepentingan pribadinya. Tak hanya itu, dana penarikan tahap ketiga sebesar Rp154,5 juta, kembali dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Antara lain, untuk membayar

hutang terdakwa di BRI Pane Tongah sebesar Rp9.930.581. Kemudian sisanya, digunakan terdakwa untuk biaya perjalanan dan hidup di Jakarta selama satu bulan. "Sampai dengan tutup tahun anggaran 2015, laporan pertanggungjawaban tidak ada dibuat terdakwa selaku kuasa pengguna anggaran dana desa 2015 di Nagori Pamatang Sinaman," sebut Munthe. Perbuatan terdakwa yang tidak dapat mempertanggung-

jawabkan penggunaan dana desa dan dari laporan ahli Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun, mengakibatkan kerugian negara Rp203 juta lebih. "Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Jo Pasal 3 No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001," ungkapnya.(GSC)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Iman Selamat Telaumbanua, Atozanolo Zega, Deserieli Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Supriadi; BIRO TEBINGTINGGI:: Ruben Sembiring; BIRO BATUBARA: Sahril (Kabiro), Edward Rajagukguk; WARTAWAN DAERAH: Jamin (Langkat); Dedy Irawan Z (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih, Sabar Saragih, Sali, Hotma Andar Tobing, Mukhtar Sirait (Siantar/Simalungun); Anna Elfrida Siahaan (Tobasa); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); Suraji, Agus Syahputra (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Faoziduhu Hulu (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Enri Anto Harahap (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Mukhtar Sianipar (Taput); Boyde Siregar, Reinton Siregar (Humbang Hasundutan); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Yuheri Salman (Langsa); M Harahap, Muhazar (Lhokseumawe/Aceh Utara); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin, Siden (Kutacane), Ray Fahmi (Aceh Timur); Sadari Halawa (Nias Selatan); Shalehuddin, Dedi Sukendri (Indragiri Hilir).


5 E D I S I 511 2 - 8 JULI 2018

KORUPSI

LIPSUS

Meski Ditahan KPK, Syahri akan Tetap Dilantik Mendagri

TERSANGKA KORUPSI DI PILKADA 2018 Salah satu hal yang menarik pada pilkada serentak 27 Juni lalu adalah adanya beberapa tersangka korupsi yang memenangkan pemilihan, seperti di Malang dan Tulungagung. Seorang pengamat mengatakan susah memahami bagaimana pemilih mendukung calon di Pilkada yang tersangkut kasus korupsi. Di kedua tempat di Provinsi Jawa Timur ini, pemenang pilkada adalah politikus yang juga berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Di Jawa Timur, Tulungagung. Pak Syahri Mulyo itu dulu Sekda dan terkenal sangat merakyat betul, begitu populer dan orangnya baik. Yang ditangkap adalah rekanannya yang mempunyai proyek itu, menyerahkan uang ke Pak Syahri Mulyo. Dan masyarakat melihat ini seolaholah rekayasa. Mereka tidak terpengaruh kasus KPK itu, tertangkapnya itu," kata Hotman Siahaan, sosiolog dari Universitas Airlangga, Surabaya. Bupati Tulungagung petahana Syahri Mulyo yang juga tahanan KPK terkait dugaan gratifikasi proyek infrastruktur miliaran rupiah, unggul dalam penghitungan suara sementara dengan 60,1% sementara lawannya Margiono mendapatkan 39,9% suara. Penduduk Malang memilih Sahrawi, tersangka KPK terkait kasus anggaran tahun 2015, sebagai wali kota. Hal ini juga terjadi di Malang dengan terpilihnya Sahrawi sebagai wali kota. Pada Pilkada 2015, kepala daerah NTT yang sudah dijadikan tersangka oleh KPK juga terpilih. Sebagian pihak memandang sejumlah kemenangan ini terlalu kecil untuk mewakili potret pilkada. "Secara statistik memang kalau diambil data keseluruhan dibandingkan dengan data jumlah penyelenggaraan pilkada di seluruh Indonesia memang angkanya tidak besar. Tidak lebih dari 10%. Tapi tentu ini membutuhkan perhatian khusus dan memberikan catatan khusus kepada kita, harus ditelusuri apa yang menjadi persoalan," kata Donal Fariz, koordinator divisi korupsi politik Indonesia Corruption Watch (ICW). Pada pilkada 2018 terdapat dua tersangka korupsi KPK yang terpilih dari 171 pesertanya, sementara di tahun 2015 terdapat tiga orang yang terpilih kembali. Selain tersangka korupsi yang menjadi wakil rakyat, ada juga saksi kasus korupsi yang memenangkan pemilihan gubernur. Tetapi ini dipandang sebagai suatu hal yang tidak biasa. "Itu memang fenomena yang, bagian yang bisa dikatakan anomali memang. Saya juga susah memahaminya tetapi mungkin karena banyak faktor, antara lain mungkin saja politik uang, memang secara personal figur yang bersangkutan itu entah itu baik dan lain sebagainya," kata pengamat politik dari LIPI, Syamsudin Harris. Pemilihan gubernur Jawa Tengah, berdasarkan hitung cepat, dimenangkan kembali oleh Ganjar Pranowo, seorang saksi KPK kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara sekitar Rp2,3 trilliun. Sejumlah pihak memandang,

meskipun statusnya bisa saja berubah menjadi lebih serius, Ganjar lebih baik daripada sain-

gannya yang tidak begitu dikenal pemilih. Ganjar sendiri dalam bebera-

pa kali kesempatan menegaskan tidak terkait dengan kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Dukungan yang tetap diberikan masyarakat kepada orangorang ini diperkirakan dipengaruhi beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, selain tanggung jawab partai. "Pilihan-pilihan masyarakat sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari konsensus pilihan-pilihan partai politik. Benang merah catatannya juga tidak bisa dilepaskan dari tingkat kecerdasan pemilih juga, pemahaman dan kesadaran politik. Ini juga menjadi alat ukur sebuah daerah apakah masyarakatnya peka, apakah masyarakatnya dianggap cerdas untuk memilih kandidat," kata Donal Fariz. Tetapi bagaimana pandangan pemilih sendiri? "Saya menggunakan hak suara saya untuk pilgub saja, karena kalau saya memilih pilwali karena saya masih trauma untuk kejadian-kejadian yang menimpa wali kota Malang sebelumnya". "Alasan milih calon itu disamping saya suka, suka karena penampilannya baik, visinya baik, itu berpengaruh. Hanya saja karena pilihannya ini juga samasama berkasus seperti itu, maka dari berkasus itu kita pilih mana yang paling mendekati disukai rakyat." "Ingin mencari pemimpin yang baik. Saya memilihnya kan calon nomor satu karena saya ikut partai PDI juga." KPK menahan anggota DPRD Kota Malang, Sahrawi, pada tanggal 5 April 2018 setelah diperiksa sebagai tersangka korupsi ratusan juta Rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. Undang-undang pemilu tidak cukup kuat untuk menolak calon tersangkut korupsi. Jalan Keluar Terpilihnya wakil rakyat tersangkat korupsi atau diduga terkait pelanggaran hukum seperti ini diperkirakan akan meningkatkan kemungkinan penyelewengan. "Implikasinya tentu layanan publik dikorbankan. Sebab bagaimanapun potensi korupsinya tentu pasti tinggi sehingga dana-dana untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, pendidikan dan prasarana lain sebagainya itu dikorupsi," kata Syamsudin Harris. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pengaruh buruk dari kemenangan koruptor di berbagai badan perwakilan? Salah satunya adalah dengan penerapan peraturan hukum yang lebih tegas. "KPU diminta oleh KPK untuk menyatakan supaya calon-calon yang diajukan ke legislatif atau pilkada itu, kalau dia mantan napi, walaupun sudah bebas, dia pernah terkena kasus korupsi, jangan dicalonkan lagi oleh partai, dilaranglah untuk mendaftarkan diri," kata Hotman Siahaan. "Tapi perdebatan di DPR keras betul. Partai-partai menolak, nggak bisa begitu. Undang-undang pemilu kita untuk pencalonan ini nggak cukup kuat untuk menolak itu," kata Hotman.

Menteri Dalam Negari (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, kepala daerah yang menang di pilkada serentak 2018 akan tetap dilantik sesuai jadwal, meski yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka kasus korupsi. Namun, statusnya bisa berubah jika sudah ada putusan hukum yang bersifat tetap. "Tersangka (korupsi) yang (kasusnya) belum mendapat kekuatan hukum tetap, sementara dia menang pilkada, akan dilantik sesuai jadwal pelantikan. Namun, posisinya bisa berubah jika sudah ada hukum tetap," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (29/6). Dengan demikian, proses hukum atas calon terpilih itu tetap berjalan. Penjelasan Tjahjo ini merupakan jawaban atas status Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang unggul dalam pemungutan suara pilkada 2018, Rabu (27/6) lalu. Berdasarkan hasil penghitungan suara dari KPUD setempat, Syahri yang menjadi tersangka KPK dalam kasus suap sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Tulungagung ini mendapat lebih dari 50 persen suara sah pilkada. Bersama pasangannya, Maryoto Bhirowo, Syahri unggul atas pasangan cabup-cawabup Margiono-Eko Prisdianto. "Nanti tetap dilantik sampai ada kekuatan hukum tetap dia bersalah atau tidak," kata Tjahjo. Tjahjo melanjutkan, jika pengadilan memutuskan Syahri bersalah, statusnya sebagai bupati Tulungagung akan dicabut kembali. Kondisi ini, kata Tjahjo, serupa dengan kepala daerah sebelumnya yang pernah dilantik saat berada di tahanan. "Kan juga ada dilantik di LP, itu di Lampung, Sulawesi Tenggara. Jadi, kita tetap menghargai proses demokrasi. Tetapi, proses hukum juga harus berjalan," kata Tjahjo. Adapun dasar dari kondisi

tersebut adalah UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Aturannya menyatakan calon gubernur, wali kota, dan bupati yang berstatus tersangka dan terpilih akan tetap dilantik. Calon bupati atau calon wali kota terpilih nantinya akan dilantik oleh Mendagri, sebagaimana diatur pada pasal 164 ayat (6) UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. "Proses pilkada yang memilih adalah masyarakat. Soal siapa yang dipilih itu yang dimau oleh masyarakat maka ya jalan terus," kata Tjahjo menegaskan. Sementara itu, hingga saat ini Kemendagri belum memastikan jadwal pelantikan kepala daerah hasil pemungutan suara pilkada 2018. Dengan begitu, belum diketahui secara pasti kapan Syahri akan dilantik sebagai bupati Tulungagung. Sebagaimana diketahui, Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo sementara unggul dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung. Paslon Syahri-Maryoto mendapatkan lebih dari 50 persen suara, mengungguli paslon Margiono-Eko Prisdianto. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, proses hukum kepada para calon kepala daerah tersangka korupsi tetap harus berjalan, meski sudah menang di pilkada 2018. Kemenangan calon kepala daerah tidak berpengaruh kepada penanganan kasus korupsi mereka. Menurut dia, apa pun hasil dalam pilkada serentak 2018, itu adalah suara yang sudah diberikan oleh rakyat. Karena itu, kasus korupsi yang dilakukan oleh calon kepala daerah pemenang pilkada 2018 tetap akan diteruskan. "Jadi, calon kepala daerah terbaik yang sudah ditahan ataupun belum ditahan oleh KPK yang sudah jadi tersangka tetap akan diproses sesuai undang-undang tindak pidana korupsi," kata Febri menegaskan.(IN/BBS)

Tersangka Korupsi Menang Pilkada 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku sudah mendengar informasi bahwa ada calon kepala daerah yang sudah menjadi tersangka bahkan sudah ditahan. Tetapi calkada itu menang dalam pemilihan versi hitung cepat. "Kita sudah melihat ada calon kepala daerah yang menjadi tersangka KPK, menang mendapat suara yang cukup banyak di daerah, tapi ada juga sebagian besar saya lihat itu tidak mendapat suara sehingga di urutan pertama misalnya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/6). Untuk itu, KPK tidak mempermasalahkannya. KPK hanya bisa menghormati pilihan masyarakat yang tetap menaruh kepercayaan kepada kepala daerah yang sudah terjerat kasus korupsi. "Apapun hasilnya itu adalah suara yang sudah diberikan oleh rakyat, saya kira tentu itu harus dihormati. Namun KPK akan memisahkan antara proses politik tersebut, silakan berjalan di koridornya dengan proses huk-

umnya," katanya. Meski mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, KPK tidak akan pandang bulu dalam memprosea semua tersangka. KPK akan tetap memproses kepala daerah yang terpilih, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. "Jadi calon kepala daerah terbaik yang sudah ditahan atau pun belum ditahan oleh KPK, yang sudah jadi tersangka tetap akan diproses sesuai undang-undang tindak pidana korupsi," tutupnya. Diketahui, tersangka kasus dugaan suap yang juga sebagai calon Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Bupati Tulungagung versi hitung cepat pada Rabu (27/6). Syahri bahkan meraih suara hingga 60 persen meninggalkan pasangan lainnya. Namun, kini Politikus PDI ini sudah ditahan oleh KPK. Dia ditangkap karena diduga menerima suap pembangunan jalan di Tulungagung. Dalam pilkada Tulungagung 2018, Syahri berpasangan dengan Maryoto Bhirowo, yang didukung PDIP dan Nasdem.(IN/BBS)

KPK Tetap Proses Hukum Kepala Daerah Tersangka Korupsi Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, proses hukum kepada para calon kepala daerah tersangka korupsi tetap harus berjalan, meski sudah menang di pilkada 2018. Kemenangan calon kepala daerah tidak berpengaruh kepada penanganan kasus korupsi mereka. "Kita sudah melihat ada calon kepala daerah yang menjadi tersangka KPK tersebut yang menang mendapat suara yang cukup banyak di daerah, tetapi ada juga sebagian besar saya lihat itu tidak mendapat suara," ujar Febri kepada wartawan di gedung KPK, Jumat (29/ 6). Menurut dia, apa pun hasil dalam pilkada serentak 2018, itu adalah suara yang sudah diberikan oleh rakyat. "Maka tentunya harus dihormati. Namun, KPK akan memisahkan antara proses politik tersebut dengan proses hukumnya. Silakan berjalan di koridor masing-masing," tuturnya. Karena itu, kasus korupsi yang dilakukan oleh calon kepala daerah pemenang pilkada 2018 tetap akan diteruskan. "Jadi, calon kepala daerah terbaik yang sudah ditahan ataupun belum

ditahan oleh KPK yang sudah jadi tersangka tetap akan diproses sesuai undang-undang tindak pidana korupsi," kata Febri menegaskan. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan akan tetap melantik Syahri Mulyo sebagai bupati Tulungagung, meski yang bersangkutan saat ini sedang menjadi tahanan KPK. Berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara sementara oleh KPUD setempat, Syahri yang merupakan bupati pejawat ini unggul di Pilkada Kabupaten Tulungagung. "Nanti tetap dilantik sampai ada kekuatan hukum tetap dia bersalah atau tidak," ujar Tjahjo kepada wartawan di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Tjahjo melanjutkan, jika pengadilan memutuskan Syahri bersalah, statusnya sebagai bupati Tulungagung akan dicabut kembali. Kondisi ini, kata Tjahjo, serupa dengan kepala daerah sebelumnya yang pernah dilantik saat berada di tahanan. "Kan juga ada dilantik di LP, itu di Lampung, Sulawesi Tenggara. Jadi, kita tetap menghargai proses demokrasi. Tetapi, proses hukum juga harus ber-

jalan," kata Tjahjo. Adapun dasar dari kondisi tersebut adalah UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Aturannya menyatakan calon gubernur, wali kota, dan bupati yang berstatus tersangka dan terpilih, akan tetap dilantik. Calon bupati atau calon walikota nantinya akan dilantik oleh Mendagri. "Proses pilkada yang memilih adalah masyarakat. Soal siapa yang dipilih itu yang dimau oleh masyarakat maka ya jalan terus," ujar Tjahjo menegaskan. Sebagaimana diketahui, Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo sementara unggul dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung. Paslon Syahri-Maryoto mendapatkan lebih dari 50 persen suara, mengungguli paslon MargionoEko Prisdianto. KPK menetapkan Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, dan Agung Prayitno dari pihak swasta sebagai tersangka penerima suap, sedangkan tersangka pemberi suap adalah pengusaha Susilo Prabowo. Susilo Prabowo diduga menyuap Bupati Tulungagung Syahri

Mulyo melalui Agung Prayitno sebesar Rp 1 miliar terkait dengan fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. Kata KPU Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengatakan akan tetap melanjutkan tahapan pilkada di Kabupaten Tulungagung. Kemenangan pejawat, Syahri Mulyo, di Tulungagung tidak akan menggangu proses hukum atas dirinya. "Kami tetap melanjutkan proses dalam aspek kepemiluan. Mengenai status hukumnya, proses hukum yang berjalan," ujar Viryan kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/6). Viryan melanjutkan, KPU tidak bisa membatalkan kemenangan calon kepala daerah tersangka. Larangan bagi tersangka korupsi menjadi calon kepala daerah pun tidak ada. "Maka kita lihat kondisi beberapa hari ke depan seperti apa. Pelantikan atas kemenangan beliau (Syahri) merupakan kewenangan Kemendagri," tegas Viryan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan kepala daerah yang menang di Pilkada 2018 tetapi menjadi tersangka korupsi tetap akan dilantik sesuai jadwal. Namun, statusnya bisa berubah jika sudah ada putusan hukum yang bersifat tetap. "Tersangka (korupsi) yang (kasusnya) belum mendapat kekuatan hukum tetap, sementara dia menang Pilkada, akan dilantik sesuai jadwal pelantikan. Namun, posisinya bisa berubah jika sudah ada hukum tetap," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat. Dengan demikian, proses hukum atas calon terpilih itu tetap berjalan. Penjelasan Tjahjo ini merupakan jawaban atas status Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, yang unggul dalam pemungutan suara Pilkada 2018, Rabu (27/ 6) lalu. Berdasarkan hasil penghitungan suara dari KPUD setempat, Syahri yang menjadi tersangka KPK dalam kasus suap sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Tulungagung ini mendapat lebih dari 50 persen suara sah pilkada. Bersama pasangannya,

Maryoto Bhirowo, Syahri unggul atas pasangan cabup-cawabup MargionoEko Prisdianto. "Nanti tetap dilantik sampai ada kekuatan hukum tetap dia bersalah atau tidak," ujar Tjahjo. Tjahjo melanjutkan, jika pengadilan memutuskan Syahri bersalah, maka statusnya sebagai Bupati Tulungagung akan dicabut kembali. Kondisi ini, kata Tjahjo, serupa dengan kepala daerah sebelumnya yang pernah dilantik saat berada di tahanan. "Kan juga ada dilantik di LP, itu di Lampung, Sulawesi Tenggara. Jadi kita tetap menghargai proses demokrasi. Tetapi, proses hukum juga harus berjalan," jelas Tjahjo. Adapun dasar dari kondisi tersebut, adalah UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Aturannya menyatakan calon gubernur, wali kota, dan bupati yang berstatus tersangka dan terpilih, akan tetap dilantik. Calon bupati atau calon walikota terpilih nantinya akan dilantik oleh Mendagri, sebagaimana diatur pada pasal 164 ayat (6) UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. "Proses pilkada yang memilih adalah masyarakat. Soal siapa yang dipilih itu yang dimau oleh masyarakat, maka ya jalan terus," tegas Tjahjo.(IN/BBS)


6 E D I S I 511 2 - 8 JULI 2018

POLITIK

Jelang Pilgubsu Wali Kota Tinjau KPU Medan MEDAN - Didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) serta Manajer PLN Area Medan Lelan Hasibuan, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi meninjau Kantor KPU Kota Medan Jalan Kejaksaan Medan, Selasa (26/6) siang. Peninjauan itu dilakukan untuk melihat kesiapan KPU dalam menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023. Dibawanya Manajer PLN Area Medan guna memastikan agar suplai listrik selama proses pemungutan, penghitungan maupun rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap tingkatan di Kantor KPU tidak terganggu. Oleh karenanya apa yang menjadi kekurangan segera dipenuhi sehingga aliran listrik dipastikan tidak akan terputus sedikit pun. Selain melihat infrastruktur Kantor KPU, kedatangan Wali Kota yang disambut Ketua KPU Medan Herdensi Adnin serta komisioner Pandapotan Tamba, Yenni Khairiyah Rambe, Edi Suhartono dan Sekretaris KPU Medan Nikwan juga memastikan seluruh petugas yang ada telah siap untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tersebut. Usai melakukan peninjauan seluruh ruangan di lantyai satu maupun dua, Wali Kota selanjut-

nya berdialog dengan para komisioner KPU Medan guna memastikan penyelenggaraan Pilgubsu di Kota Medan dapat berjalan dengan baik dan lancar, termasuk menjamin pasokan arus listrik tidak akan terganggu. Untuk itulah Wali Kota selanjutnya meminta kepada komisioner KPU Medan langsung berkoordinasi dengan pihak PLN Area Medan untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar proses pemungutan dan penghitungan suara serta proses scan dan pengiriman hasil penghitungan suara secara online ke KPU RI ini tidak terganggu terkait suplai listrik. Sebelumnya dalam pertemuan dengan Wali Kota, Manajer PLN Area Medan Lelan Hasibuan memastikan aliran listrik tidak akan padam. Guna mengantisipasi terputusnya aliran listrik, Lelan menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan sistem baik di KPU Sumut maupun Medan. “Jika pun listrik sampai terputus, langsung hidup kembali dalam hitungan detik. Di samping menyiapkan sistem, kita juga mensiagakan dua unit genset dan petugas,” jelas Lelan. Selesai peninjauan, Wali Kota pun optimis pelaksanaan Pilgubsu 2018 di Kota Medan akan berjalan dengan lancar. “Insha Allah pelaksanaan Pilgubsu 2018 akan

berjalan dengan lancar, termasuk pasokan listrik di KPU Kota Medan. Untuk itu mari kita beramai-ramai mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih kita sesuai dengan pilihan yang ada dalam hati. “Kita berharap pemilih di Kota Medan pada Pilgubsu 2018 meningkat mencapai 70% dari 1,5 juta suara pemilih yang ada,” harapnya Di samping menggunakan hak pilih, Wali Kota juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilgubsu berlangsung. Diingatkannya, masyarakat agar tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar sehingga Kota Medan senantiasa aman dan kondusif. Sebelum meninggalkan Kantor KPU, Wali Kota tak lupa memberikan motivasi agar seluruh komisioner dan pegawai KPU Kota Medan tetap semangat dan bekerja penuh tanggung jawab sehingga pelaksanaan Pilgubsu 2018 di Kota Medan berjalan dengan sukses dan lancar sehingga ibukota Provinsi sumatera Utara menjadi barometer pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Wali Kota mengakhiri kunjungan dengan menandatangani papan tulis yang disediakan KPU Kota Medan untuk ditandatangani setiap tamu yang datang berkunjung.(VIN)

Rusuh Pilkada Taput, Polda Klaim Aman MEDAN - Kendati Pilkada di Taput rusuh, pihak Polda Sumut justru mengklaim proses Pilkada Serentak 2018 di Sumut berlangsung aman dan lancar. "Sesuai laporan dan pemantauan, Pilkada Sumut aman dan lancar," ujar Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan kepada wartawan, Kamis (28/6). Untuk pengamanan suara, Polda Sumut menurutnya akan mengawal hingga tuntas proses penghitungan suara mulai dari panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemungutan kecamatan (PPK) hingga ke KPU kabupaten dan KPU provinsi. "Seluruh personel yang ditugaskan di daerah, berkewajiban mengawal suara mulai dari PPS, PPK, dan KPUD," sebut Nainggolan. Bahkan menurut Nainggolan, dari proses pengawalan itu, lanjut belum ditemukan adanya penolakan ataupun kericuhan yang terjadi. "Belum ada, masih aman dan lancar," katanya. Polda Sumut, kata Nainggolan, selama pros-

es Pilkada Sumut berlangsung, dipantau oleh Tim Divisi Humas Polri. "Tim Div Humas Polri, datang sejak tanggal 16 Juni 2018 sebelum Pilkada. Mereka langsung melakukan peninjauan bersama Kapolda ke TPS di Deli Serdang, Binjai, dan Medan," terangnya. Namun keterangan berbeda disampaikan Kabid Humas Poldasu AKBP Tatan Dirsan Atmaja yang dihubungi wartawan Kamis (28/ 6) malam terkait kerusuhan di Pilkada Taput. Tatan memastikan kondisi terakhir di Taput sudah mulai kondusif. “Massa sudah membubarkan diri. Tadi mulai jam 6 sore, sudah membubarkan diri,” kata Tatan. Menurut juru bicara Poldasu itu, sebelumnya Kapolres Taput sudah diminta berkoordinasi dengan pihak terkait . Mantan Wakapolres Polrestabes Medan ini menyebut aksi massa yang terjadi di dua lokasi di Taput, terkait ketidakpuasan dalam pelaksanaan Pilkada Bupati.(ADLS)

Eldin Datangi Sejumlah TPS MEDAN - Usai melakukan pencoblosan di TPS 36 Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi langsung meninjau sejumnlah TPS di Kota Medan, Rabu (27/6). Peninjauan ini dilakukan untuk melihat sekaligus memastikan pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan Gubsu dan Wagubsu periode 2018-2023 di Kota Medan berjalan dengan aman dan lancar. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dandang Hartanto, Dandim 0201/BS Letkol Inf Yuda Rismansyah beserta sejumlah pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan turut mendampingi Wali Kota dalam peninjauan tersebut. Peninjauan dilakukan dengan menggunakan bus milik Pemko Medan sekitar pukul 11.00 WIB. Yang pertama kali ditinjau Wali kota beserta rombongan TPS XII di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun. Di tempat tersebut tercatat 501 orang pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menggunakan suaranya. Antusiasme masyarakat yang ingin mencoblos cukup tinggi, mereka tengah menunggu giliran untuk mencob-

los ketika Wali Kota beserta rombongan tiba. TPS XII terbilang menarik, selain menggunakan kain batik panjang sebagai penghias sekeliling tenda layaknya tirai jendela sekaligus penghalang panas sinar matahari, para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengenakan aneka pakaian daerah. Dengan ramah, mereka pun mempersilahkan setiap warga yang datang untuk melakukan pencoblosan. Berdasarkan laporan seorang petugas KPPS kepada Wali kota, jumlah warga yang sudah menggunakan hak pilihnya mencapai 211 orang pemilih. Mereka pun optimis, jumlah itu akan bertambah lagi karena batas akhir pencoblosan hingga pukul 13.00 WIB, termasuk warga yang tidak memiliki formulir C6 namun memiliki E-KTP. Wali Kota pun sangat mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat untuk melakukan pencoblosan Pilgubsu 2018 di TPS XII. Guna menambah jumlah warga yang datang bertambah lagi, Wali Kota pun menginstruksikan kepada Camat Medan Maimun dan Lurah Sei Mati untuk menghimbau kembali warga agar menggunakan hak pilihnya. “Kita sudah instruksikan camat dan lurah agar kembali mengajak masyarakat mendatangi

TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Sebab, waktu pecoblosan berakhir hingga pukul 13.00 WIB sehingga masih ada waktu bagi warga yang belum memilih untuk datang memilih paslon Gubsu dan Wagubsu pilihannya,” kata Wali Kota. Setelah itu Wali Kota berserta rombongan meneruskan peninjauan di Jalan Taruma, Kelurahan Petisah tengah, Kecamatan Medan Petisah. Di kawasan itu ada 4 TPS yang ditinjau yakni TPS I, II, III dan V. Di TPS I, jumlah pemilih mencapai 613 orang, TPS II 663 orang, TPS III 394 orang dan TPS V 273 orang. Selain anggota KPPS, kedatangan Wali kota beserta rombongan juga disambut Komisioner KPU Pusat Evi Novinda Ginting, Ketua KPU Kota Medan Herdensi Adnin serta anggota Panwas. Mereka selanjutnya mendampingi Wali Kota beserta rombongan dengan berjalan kaki meninjau satu persatu TPS. Berdasarkan pantauan, sejumlah warga tampak sedang duduk dengan sabar menunggu giliran untuk mencoblos setelah menyerahkan formlir C6 kepada petugas KPPS. Begitu giliran tiba, mereka pun dengan tertib memasuki bilik suara untuk mencoblos paslon yang sesuai dengan hati dan pilihannya masing-masing.(VIN)

Wali Kota Mencoblos Di TPS 36 MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi bersama istri Hj Rita Maharani SH beserta dua anaknya yakni T Edriansyah dan T V Karina Nabila menggunakan hak pilih dengan melakukan pencoblosan di TPS 36 Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata, Keluruhan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Rabu (27/6). Pencoblosan dilakukan di TPS 36 dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 465 orang. Dalam DPT yang dipampangkan di depan TPS yang kental bernuansakan Melayu, Wali Kota tercatat dengan nomor pe-

milih 85, Hj Rita Maharani 86 serta kedua anaknya nomor pemilih 87 dan 88. Wali Kota beserta istri dan keluarga tiba di TPS sekitar pukul 09.45 WIB. Kedatangan Wali Kota disambut Camat Medan Polonia Ali Hanafiah dan Sekcam Aditya Wulandari Usai melapor dan menyerahkan kartu C6, para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang juga mengenakan pakaian adat Melayu selanjutnya mempersilahkan Wali Kota beserta keluarga duduk di tempat duduk yang telah disediakan untuk menunggu giliran mencoblos. Sebelum mencoblos, Wali

Kota dan istri lebih dahulu memperlihatkan kertas suara yang akan dicoblos dalam kondisi baik. Setelah itu keduanya masuk dalam bilik suara dan melakukan pencoblosan. Kemudian Wali kota bersama istri berjalan menuju pintu keluar dan membubuhkan jari telunjuk kiri dengan tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya. Hal sama dilakukan kedua anak Wali Kota, mereka pun melakukan pencoblosan di bilik suara untuk memilih paslon Gubsu dan Wagubsu yang sesuai dengan hati dan pilihan. Setelah itu jumlah warga yang datang memilih pun terus bertambah, mereka tampak antusias menggunakan hak pilih.(VIN)

SUMUT ACEH

Perhitungan Suara di Taput Sesuai Ketentuan MEDAN - Ketua Komisioner KPU Sumut Mulia Banurea didampingi Komisioner Devisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Yulhasni dalam keterangan Persnya diruang rapat KPU Sumut Jumat (29/6) menjelaskan kronologis peristiwa terjadinya kerusuhan pada Pilkada Taput. Berdasarkan tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur Sumatera Utara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan pemungutan dan penghitungan suara di 627 TPS Se Kabupaten Tapanuli Utara, dan pelaksanan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Guna memenuhi ketentuan peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 bahwa hasil perolehan suara masing-masing paslon dituangkan kedalam formulir Model C KWK dan Formulir Model C1 KWK ditandatangani masing-masing saksi pasangan calon, pengawas TPS/ PPL. Masing- masing saksi pasangan calon memperoleh salinan formulir Model C dan Formulir Model C1 KWK dan hal ini telah dilakukan oleh KPPS disetiap TPS dan tidak ada merasa keberatan baik dari saksi pasangan calon maupun dari pengawas TPS. Sesuai ketentuan PKPU diatas salinan formulir Model C KWK dan C1 KWK pada hari pemungutan suara harus sudah dilakukan proses pemindaian atau scan dan

mengunggah atau upload hasil pemindaian formulir tersebut ke dalam sistem informasi penghitungan suara (SITUNG) untuk diumumkan pada laman KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Dan kami yakini bahwa hasil perolehan suara yang tertera dalam salinan formulir Model C dan Model C1 KWK yang dipindai KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak berbeda dengan formulir model C dan Model C1 KWK yang ada pada masing-masing saksi pasangan calon. Bahwa pelaksanaan proses pemindaian ke Aplikasi SITUNG dilakukan oleh staf KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan sampai saat ini mengalami gangguan karena belum seluruhnya salinan Model C dan Model C1 sampai di KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan disamping itu staf/petugas yang melaksanakan proses pemindaian tersebut kondisi fisik dan psikis lemah diakibatkan adanya tekanan. Dalam hal ini KPU Taput melalui suratnya yang dikirimkan dan ditandatangi oleh Ketua Komisoner KPU Taput Rudolf Sirait SH dan anggota Kopman Pasaribu ST SH, Barisman Panggabean ST, Galumbang Hutagalung SE MM.PhD. dan Dra Junita Siregar yang dikirinkan ke kepada KPU Sumut, membantah dengan tegas adanya tuduhan kecurangan berupa pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh salah seorang Komisioner KPU Kabupaten Taput dan 2 orang staf KPU Kab. Tapanuli Utara adalah tidak benar kare-

na surat suara telah didistribusikan ke masing-masing TPS dan sisanya disimpan di gudang logistik KPU Taput dan kuncinya gudang tersebut dipegang masingmasing oleh Panwaslih Kab.Tap.Utara, Petugas Polres Taput dan KPU Kab.Tap.Utara sehingga tidak memungkinkan ketiga orang tersebut melakukan pencoblosan surat suara sebagaimana dituduhkan. Memperhatikan situasi pasca pemungutan dan penghitungan suara, KPU Kabupaten Tapanuli Utara merasa terintimidasi dan tidak nyaman melakukan aktifitas dan apabila ada pihak-pihak yang mencurigai kinerja KPU Kabupaten Taput, dalam pelaksaan proses tahapan pemilihan kami minta supaya menempuh jalur hukum dan bukan seperti situasi yang ada saat ini. Dalam pelaksanaan proses pemilihan di Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Kabupaten Tapanuli Utara tetap menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku sesuai asas penyelenggara Pemilihan dan tetap mengedepankan profesional dan netralitas. Bahwa dalam hal pelaksanaan proses Pemilihan yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan seperti rekapitulasi diseluruh tingkatan, kami mohon doa seluruh stakeholder agar seluruh tahapan Pemilihan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Mulia Banurea menyampaikan secara umum Pilgubsu dan Pilka-

da berjalan lancar dan kondusif. Ini menunjukkan warga Sumut sudah semakin dewasa dalam melaksanakan Pilgubsu Walaupun diketahui ada insiden di KPU Taput. Dengan adanya peristiwa tersebut tentu KPU Sumut langsung menyurati untuk memgetahui kronologis yang sebenarnya. Awalnya Pilkada Taput berlangsung dengan baik dan tidak ada keberatan dari para saksi. Hanya setelah ada quick count yang menyatakan pasangan nomor urut 1 menang Massa nomor urut 2 tidak menerimanya. Perlu diketahui setelah paska kerusuhan, Komisioner dan petugas KPU Taput kini sudah dapat bekerja sebagaimana biasanya mengejar situng KPU sesuai yang diatur dalam regulasi. Kapolda sudah berkonitment terkait kondisi Keamanan di Taput yang telah memerintahkan Kapolres Taput untuk memproses secara hukum untuk mempidanakan terhadap barang siapa saja yang mehalanghalangi tahapan Pilgub tersebut. Bagi Paslon yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan Pilkada hendaknya menggunakan wadah yang sudah ada, kalau itu menyangkut kelalaian administrasi bisa melaporkannya ke Panwas bahkan salurannya bisa ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Ada rekap berjenjang. Kan masing masing saksi ada memiliki C1 kan bisa dikoreksi dengan dilakukannya rekap terbuka, kalau ada selisih perhitungan suara silahkan digugat ke MK," ungkap Mulia.(VIN)

Kantor KPU Dikuasai Massa, Sejumlah Kotak Suara Hilang MEDAN - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Sumatera Utara (Sumut) ternyata tidak sepenuhnya aman dan kondusif. Buktinya di Tapanuli Utara (Taput). Pelaksanaan Pilkada di daerah itu diwarnai kerusuhan. Massa menduduki dan menguasai kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Sejumlah kotak suara hilang. Sementara para Komisioner dan Staf KPU di sana takut masuk kantor dan berlindung di Mapolres Taput. “Beberapa kotak suara sudah hilang di sana, komisioner KPU di sana sudah tidak berani masuk ke kantor. Informasinya malah mereka sudah di Polres mencari perlindungan,” kata Komisioner Divisi Hukum KPU Sumut Iskandar Zulkarnain kepada wartawan di Medan, Kamis (28/6). Menurut Zulkarnain, aksi massa menguasai Kantor KPU Taput, karena massa menuding adanya kecurangan terkait pemilihan bupati-wakil bupati di daerah itu yang pelaksanaannya serentak dengan Pilgubsu, Rabu (27/6). KPU Sumut, lanjutnya, sangat menyesalkan tindakan massa yang diduga membuat kerusuhan tersebut. Tindakan massa itu tentu menjadi konflik dan mengindikasikan rawannya kekondusifan penyelenggaraan Pilgubsu di daerah itu. Untuk itu pihak kepolisian di Taput diminta segera bertindak mengatasi kerusuhan di sana. Kepolisian Daerah Sumatera Utara diminta serius mengendalikan situasi dan mengamankan konflik Pilkada, tegas Iskandar. Iskandar juga mengungkapkan hingga saat ini hasil hitungan suara Pilgubsu di Kabupaten Taput baru hanya 17 persen yang masuk ke KPU. Sementara daftar pemilih tetap (DPT) di kabupaten itu sekitar 200 ribuan. "Konflik Pemilihan BupatiWakil Bupati Taput berimbas kepada terhambatnya proses penghitungan hasil suara Pilgubsu. Be-

berapa kotak suara sudah hilang di sana," tandasnya. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sampai saat ini seluruh Komisioner dan Staf KPU Taput masih berada di Polres. Mereka takut masuk kantor karena belum ada jaminan keamanan dari Polres Taput terkait keselamatan mereka. Seperti di Kecamatan Siborongborong, dan di Kecamatan Tapanuli Utara, petugas kecamatan di sana pun diserang, sehingga distribusi surat hasil penghitungan suara dari kecamatan ke kabupaten terhalang. Iskandar berharap kepolisian secepatnya turun ke lokasi untuk mengamankan Kabupaten Taput agar semuanya kembali kondusif dan proses perhitungan suara dapat dilanjutkan dan sesuai jadwal. Nikson-Sarlandy Sementara itu hasil sementara Pilkada Taput, pasangan calon Bupati-Wakil Bupati nomor urut 1 Nikson Nababan-Sarlandy Hutabarat unggul menurut versi per-

hitungan sementara desk pilkada setempat dengan mengantongi total perolehan suara sebanyak 69.408 suara atau 46,12 persen dari total suara sah sebanyak 150.491 suara. Perolehan suara tersebut mengalahkan pesaingnya, pasangan nomor urut 2 Taripar-Frengky yang berada di peringkat kedua dengan perolehan 61.317 suara atau 40,74 persen, diikuti perolehan suara pasangan Christmanto-Hotman sebanyak 20.022 suara atau 13,30 persen. Data ini diperoleh desk pilkada dari perhitungan suara yang dilakukan di 626 TPS. Sebab, perhitungan suara di satu TPS lainnya, yakni TPS 1 Desa Janji Natogu, Kecamatan Pahae Julu, terpaksa dibatalkan penyelenggara setelah terdapat selisih satu surat suara lebih atas jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Dalam data tersebut, partisipasi pemilih berada pada angka 77,19 persen atau 152.435 pemilih dari total jumlah pemilih terdaftar sebanyak 197.479, dengan jumlah

surat suara rusak sebanyak 1.944 surat suara atau 1,28 persen. Berdasarkan pemetaan perolehan suara, Nikson-Sarlandy unggul di 10 kecamatan, masing-masing di Kecamatan Adiankoting, Parmonangan, Pagaran, Siborongborong, Muara, Pangaribuan, Garoga, Pahe Julu, Pahae Jae, serta Kecamatan Simangumban. Pasangan nomor urut 1 itu dipetakan kalah di 5 kecamatan lainnya, yakni di Kecamatan Tarutung, Siatasbarita, Sipoholon, Sipahutar dan Kecamatan Purbatua. Perolehan suara pasangan Nikson-Sarlandy versi desk pilkada menunjukkan perbedaan dengan rilis data center pemenangan pasangan tersebut yang membukukan perolehan 68.265 suara atau 43,08 persen, diikuti pasangan TariparFrengky sebanyak 59.044 suara atau 37,26 persen, serta perolehan suara pasangan Christmanto-Hotman 31.152 suara atau 19,66 persen, dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 158.461 pemilih.(ADLS)

ANTISIPASI KONFLIK

Di Deli Serdang dan Paluta, Kotak Kosong Kalah DELI SERDANG - Calon Bupati/Wakil Bupati Deli Serdang H Ashari TambunanHM Ali Yusuf Siregar sukses mengalahkan kotak kosong. Mereka meraih kemenangan 509.399 suara (83%) dari jumlah pastisipasi pemilih 679.003 dengan 1.165.762 daftar pemilih tetap (DPT). Sementara kotak kosong sebanyak 103.705 suara (17%). Hal itu berdasarkan data desk Pilkada Deli Serdang untuk Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Sumut dan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Deli Serdang. Data ini akan masih terus berkembang karena data yang masuk secara keseluruhan baru 19 kecamatan. Sementara Kecamatan Sunggal, Tanjung

Morawa dan Lubuk Pakam masih belum masuk secara keseluruhan. Menanggapi kemenangan itu, Cabup Ashari Tambunan didampingi Cawabup Ali Yusuf Siregar mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat Deli Serdang yang telah memberi kepercayaan kepadanya untuk kembali memimpin Kabupaten Deli Serdang. "Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat di Kabupaten Deli Serdang serta dukungan kepada kita untuk memimpin dan membangun Kabupaten Deli Serdang lima tahun ke depan,"kata Ashari Tambinan. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada TNI/Polri,

KPU, Panwaslu dan jajarannya sehingga Pilkada Gubsu dan pilkada Bupati/Wakil Bupati Deli Serdang berjalan dengan aman dan kondusif. "Kita masih menunggu hasil desk Pilkada dan KPU Deli Serdang untuk mengetahui suara secara keseliruhan,"kata Ashari. Sementara itu, hasil perhitungan cepat atau quick count Pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara akhirnya menunjukkan hasil yang definitif bahwa calon Bupati Padang Lawas Utara Andar Amin Harahap dan Wakil Bupati Hariro Harahap keluar sebagai pemenang. Dari 97,67 persen, data yang masuk ditaksir tidak akan berubah lagi. Hingga hasil 100 persen yang diolah dengan

perhitungan pasangan Andar Amin Harahap dan Hariro Harahap unggul dengan perolehan suara sebanyak 75,5 persen. Sementara untuk kotak kosong 19,5 persen sedangkan suara tidak sah 5 persen dengan margin error 1 persen. Andar Amin Harahap dan Hariro Harahap diusung oleh partai politik secara keseluruhan. Sebelumnya, Andar Amin Harahap adalah merupakan Walikota Padangsidimpuan namun lebih memilih daerah asal yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara. Sedangkan Hariro Harahap adalah merupakan Wakil Ketua DPRD Padang Lawas Utara yang juga bergerak dibidang usaha jasa angkutan.


7 E D I S I 511 2 - 8 JULI 2018

POLITIK

SUMUT ACEH

Pjs Bupati Batubara Optimis Pilkada Berlangsung Sukses BATU BARA - Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Batubara M Faisal Hasrimy optimis pesta demokrasi tahun 2018 di Kabupaten Batubara berlangsung dengan sukses yang ditandai dengan meningkatnya jumlah partisipasi pemilih dan suasana pilkada yang damai dan kondusif. Kita berharap dan berusaha mewujudkan pilkada yang damai dan kondusif. Untuk itu, Pemkab Batubara selalu berkoordinasi dengan KPU Batubara, Panwaslih Batubara, Kapolres Batubara serta pihak terkait lainnya,"Kata M Faisal Hasrimy saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Aula Kantor Bupati Batubara, Kecamatan Lima Puluh, Rabu (30/5). Faisal mengatakan, untuk mensukseskan pilkada, adapun tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Batubara yang sudah dilaksanakan antara lain, mengalokasikan dana pelaksanaan pilkada kepada KPU Batubara, Panwaslih serta Polres Batubara yang sudah diselesaikan dalam bentuk naskah hibah Pemerintah Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Batubara sudah menerbitkan surat edaran dan himbaun kepada jajaran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batubara terkait netralitas terhadap pilkada tahun 2018. Kita sudah melakukan beberapa upaya untuk mensukseskan pilkada. Namun beberapa kendala masih kita hadapi. Diantaranya masih ada penduduk Batubara yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) namun belum memiliki EKTP. Lalu masih ada penduduk Batubara yang wajib KTP belum melakukan perekaman karena keterbatasan alat perekaman," ujarnya. Menurutnya, dalam menghadapi kendala itu, beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batubara dimana melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan jemput bola dengan melakukan perekaman off line pada hari Sabtu dan Minggu. Sementara Ketua Tim kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan

kunjungan Komisi II DPR RI dalam rangka melakukan pengecekan proses persiapan dan kesiapan Pilkada serentak tahun 2018 secara detail. Kita ingin melihat sudah sejauh mana persiapan menghadapi pilkada. Berapa jumlah warga Batubara yang belum memiliki E-KTP serta bagaimana upaya yang dilakukan bagi masyarakat yang belum memiliki E-KTP tetapi dapat tetap menggunakan hak pilihnya," katanya. Selain itu, kita juga ingin melihat bagaimana proses pemutakhiran data pemilih hingga saat ini, apa saja kendala yang dihadapi dan apa saja langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai permasalahan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kelancaran pelaksanaan pilkada tahun 2018 hingga pasca pelaksanaannya nantinya. Dalam kunjungan di Batubara, beberapa anggota Komisi II DPR RI turut hadir diantaranya Ahmad Riza Patria, Capt Anthon Sihombing serta beberapa anggota lainnya.(EDO)

Pasca Cuti Kampanye, Plt Bupati Batubara Pimpin Apel BATU BARA - Hari pertama masuk kerja setelah menjalani cuti kampanye, Plt Bupati Batubara H. RM Harry Nugroho langsung pimpin apel pagi yang diikuti oleh seluruh ASN di Lapangan Sepak Bola Lima Puluh, Senin (25/6). Dalam arahannya, Harry Nugroho menyampaikan permintaan maaf baik atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Batubara kepada seluruh pejabat dan ASN yang hadir. Mari kita kembali sucikan dan satukan hati, niat, ikhtiar dan tekat kita serta kembali bergandengan tangan bersama melangkah mewujudkan cita cita kabupaten batubara menuju masyarakan sejahtera berjaya” ungkap Harry Nugroho.

Pada kesempatan itu juga diucapkan terima kasih kepada semua aparatur sipil negara peserta apel dilingkungan Pemkab Batubara yang telah masuk kerja dihari ini. Semoga ketulusan bapak dan ibu dalam menjalankan tugas dan amanah tersebut tanpa pamrih mendapatkan berkah dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa”pungkasnya. Usai pelaksanaan apel, orang nomor satu dilingkungan Pemkab Batubara itu menyempatkan diri untuk bersalam – salaman dan saling bermaaf – maafan dalam bingkai silahturrahmi dengan seluruh ASN dan para honorer yang hadir.(EDO)

Partisipasi Masyarakat Dalam Pilgub Sumut Meningkat Medan – Komisioner KPU Sumut Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), Yulhasni mengatakan, parmas dalam Pilgubsu 2018 meningkat tajam sebanyak 16 persen dibandingkan pilkada sebelumnya. Parmas ini merupakan yang tertinggi selama pilkada yang diadakan di Sumut. “Parmas Sumut pada Pilgubsu 2018 mencapai 63.3 persen. Naik tajam jika dibandingkan Pilgubsu 2018 dengan persentase 54 persen dan Pilgubsu 2013 dengan persentase 47,96,” terangnya. Meningkatnya parmas ini, kata dia, didukung oleh beberapa faktor. Antara lain perbaikan data pemilih yang dilakukan kabupaten/ kota saat masa pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. “Semakin valid daftar pemilih tetap (DPT) yang diperbaharui akan mempengaruhi peningkatan

parmas di Sumut. Sebab perhitungan parmas didapat dari pembagian jumlah DPT dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS,” katanya. Yulhasni mencontohkan seperti di salah satu DPT Kota Medan 2015 lalu sejumlah 1.985 096 orang, diperbarui tahun ini menjadi 1.520.301 orang. “Dapat dilihat parmas Kota Medan tahun ini sebesar 583.836 jiwa. Jumlah ini jauh meningkat dari pilkada terakhir sebesar 25,8%,” sebutnya. Faktor kedua yaitu adanya perubahan pada konsep sosialisasi berbasis forum warga (netizen) dan sistem digital. Konsep sosialisasi ini mengikuti perubahan perilaku warga Sumut yang mulai menggunakan internet dalam berkomunikasi dan memeroleh informasi. Beberapa realisasinya ialah pemil-

ihan Duta Netizen Pilgubsu 2018 dan pembentukan tim cyber untuk menyasar netizen melalui media sosial. “Selain itu sosialisasi secara massif dilakukan oleh KPU Sumut dengan cara sosialisasi goes to campus ke universitas dan lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat,” katanya. Faktor ketiga yang memengaruhi peningkatan parmas Sumut, sambung dia, yaitu kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk memilih pasangan calon pada. Hal itu terlihat dan peningkatan partisipasi masyarakat di beberapa kabupaten/kota. Partisipasi mayarakat Pilgubsu 2018 tertinggi di Kabupaten Dairi sebesar 81,143 persen. Namun begitu, Yulhasni masih menyayangkan rendahnya partisipasi masyarakat di Nias Utara sebesar 38,6 persen.(SPB)

RE Nainggolan: Jangan Lagi Ada Pengkotakan Menang-Kalah MEDAN – Kondisi perpolitikan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara (Sumut) beberapa tahun belakangan dinilai semakin menghangat dan mengarah kepada simbolisasi dan labelisasi. Karena itu, Pilkada 2018 diharapkan menjadi titik dimana pemimpin dan rakyat bersama membangun daerah dan tidak mengkotak-kotakkan antara menang dan kalah. Mantan Sekdaprov Sumut yang juga Calon Wakil Gubernur Sumut di Pilgub2013lalu,RustamEffendiNainggolan (RE Nainggolan) mengatakan bahwa suasana perpolitikan saat ini sedang berada pada posisi yang

rumit. Sebab menurutnya wacana dan isu yang beredar di publik semakin menguatkan perbedaan dan pertentangan baik suku, agama dan hal berbau SARA lainnya. “Yang pertama tentu kita patut bergembira karena tahapan Pilkada (Pilgub) saat ini berjalan dengan baik. Walaupun ada sedikit persoalan, naminada umumnya tidak menjadi masalah dan bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan, kita masih kondusif,” ujar RE Nainggolan , Rabu (27/6). Disampaikannya, kondisi itu harus disikapi dengan seksama dan mengedepankan konsep kebersa-

maan serta persatuan kesatuan. Sebab dalam kontestasi Pilgub Sumut misalnya, hanya ada dua pasangan calon (paslon) yakni EdyIjeck dan Djarot-Sihar. Keadaan ini katanya harus bisa dijaga jangan sampai perbedaan latar belakang, hingga berbeda pilihan politik, membuat rakyat yang memilh calon pemimpinnya masing-masing, menjadi terpecah. “Kepada pemimpin yang nanti terpilih, kita minta mereka bisa merangkul semua pihak. Semua rakyat adalah rakyatnya. Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur harus kembali kepada rakyatnya,” sebutnya.(SP)

Bupati Minta Camat Jangan Mengeluh dan Proaktif BATU BARA - Sebanyak 62 pejabat Eselon III dan IV dilingkungan pemkab Batubara dilantik oleh Pjs Bupati Batubara M Faisal Hasrimy di Aula kantor Bupati Batubara. Pelantikan berdasarkan surat Seketaris daerah provinsi sumut nomor : 800/10112/BKD/ III/2018. Dan surat direktur jendral Otonomi daerah kementerian dalam Negeri RI nomor : 821/ 4372/OTDA. Tentang pengantian pejabat administrator dan pejabat pengawas dilingkungan pemerintah Batubara. Adapun pejabat yang dilantik diantaranya Camat Laut Tador Arif Hanafiah S. STP dan Lurah Lima

puluh kota Arafat Syam S. STP. Faisal Hasrimy menyampaikan pelantikan ini merupakan proses evaluasi dan prosedur tim baperjakat. Pelantikan ini juga merupakan suatu keputusan yang harus diimplementasikan guna memenuhi peraturan nomor 9 tahun 2017. Selanjutnya Faisal juga berpesan kepada pejabat administrator dan pengawas yang sudah dilantik agar menguasai tupoksi saudara, dan tetap menjaga hubungan baik kepada atasan dan bawahan. Hal yang terpenting saya ingatkan kepada para camat dan lurah harus kreatif dan tidak ada kata le-

lah dalam bekerja karna camat adalah salah satu gandar terdepan. Dan saya berharap agar agar utamakan perekaman E-KTP dikantor camat yang ditentukan dan Camat jangan ada kata mengeluh harus proaktif, Sebab pimpinan oprasional Camat harus dapag meningkatkan harapan palsu masyarakat sekaligus menciptakan pemerintah yang bersih. Sebab pimpinan pembangunan Camat harus mampu berkordinasi secara terpadu perencanaan pembangunan baik sektoral maupun regional,’ujarnya.(EDO)

Walikota: Mari Kembali Bersatu Membangun Sumut TEBING TINGGI- Pilgubsu sudah selesai dan berjalan dengan baik,meskipun hasil hitung cepat sudah diketahui hasilnya, mari kita tunggu hasil resmi nanti tgl 9 juli 2018 oleh KPU. Pelaksanaanya sudah selesai untuk itu mari kembali kita satukap sikap untuk tetap dalam kebersamaan membangun Sumut, khususnya Tebing Tinggi, berbeda pilihan kemarin yang wajar, itulah bagian dari sebuah demokrasi. Hal ini disampaikan Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan pada Antara Kamis sore (28/6) disalah satu rumah makan di Tebing Tinggi. Disampaikan Walikota terima kasih kepada segenap warga Tebing Tinggi yang telah ikut berpartisipasi dalam pilgubsu, yang utk Tebing Tinggi menca-

pai 70 persen, dari 101 lebih pemilih. Usainya pilgubsu ini Walikota mengajak segenap warga Tebing Tinggi untuk kembali menyamakan persepsi untuk membangun Sumatera Utara umumnya dan Tebing Tinggi khususnya. Dan diharapkan kepada pasangan pemenang dalam pilgubsu tidak lagi membedakan warga pemilih dan pendukung, tetapi semua adalah warga Sumatera Utara tidak mebeda-bedakan. Berikan pula perhatian yang sama terhadap Kabupaten dan Kota se Sumatera Utara, apakah itu merupakan daerah pendukung atau bukan, semua adalah untuk kepentingan bangsa dan negara khususnya Sumatera Utara. 77 Persen Wali kota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan MM

mengatakan pastisipasi pemilih di Tebingtinggi ditargetken mencapai 77 persen. Diapun mengatakan siapapun gubernur terpilih bisa bekerja untuk mensejahterahkan rakyat Hal itu disampaikan Umar yang didampingi ibu usai memberikan suarannya di TPS 01, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebingtinggi Kota, Rabu (27/6) Wali Kota menambahkan bahwa Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tebingtinggi akan berlangsung kondusif dan persiapan untuk itu sudah matang sesuai hasil pantauannya dilapangan bersama Wakil Wali Kota Oki Doni Siregar dan Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi Tadi malam kita melakukan kesiapan TPS di 5 Kecamatan yang ada di Tebingtinggi dan Al-

hamdulilah semua sudah oke. Disela-selah kunjungannya dalam memantau TPS wali kota meminta dan menyarankan petugas PPS agar melayani masyarakat sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, "Saya minta masyarakat tidak dipersulit dalam memberikan hak suara. Sepanjang regulasi memperbolehkan ya layani dengan baik, dan kepada siapapun Gubernur terpilih wali kota memberikan harapan bisa menakodai Sumut menjadi Provinsi terdepan, maju dan bisa menjadikan kab/kota terintegritas satu sama lain Selain itu, mengigat Tebingtinggi memiliki potensi strategis sebagai penyokong Kawasan Ekonomi sangat kita harapkan gubernur terpilih bisa melihat potensi daerah yang ada.(RS)

Meninggal Setelah Memberikan Hak Suara MEDAN - Seorang warga Kecamatan Medan Tembung meninggal dunia usai mencoblos surat suara Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 di tempat pemungutan suara (TPS) 3 Jalan Pelita II, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Rabu (27/6). Kejadian yang tidak diduga tersebut sontak membuat warga yang berada di sekitar TPS itu pun menjadi heboh. Warga yang meninggal dunia itu bernama Rajo Aman Siregar, 60 tahun. Salah seorang warga bernama Ibrahim di lokasi kejadian mengatakan, pagi itu sekitar pukul 08.00 WIB, Rajo Aman Siregar berangkat dari rumahnya ke TPS untuk mencoblos. "Waktu dia datang, dia sempat negor aku. Kami punya nostalgia," ujar Ibrahim. Setelah mencoblos, korban duduk di warung yang berada persis di depan TPS 3. Namun, hanya beberapa menit korban menyandarkan kepala di meja,

tiba-tiba tubuhnya lunglai dan merosot ke bawah dari tempat duduknya di bangku panjang. "Setelah mencoblos dia duduk di warung dan salaman sama Ibrahim. Kutanya dari mana bang, katanya dari rumah. Sekitar 2 menit duduk, kepala nyandar ke meja dan keperosot ke bawah. Kami terkejut dan coba menarik kakinya untuk didudukkan. Waktu itu sekitar pukul 09.30 WIB," kata Hutapea, yang saat kejadian juga sama-sama duduk di bangku panjang tempat korban duduk. Melihat kondisi korban yang tidak sadarkan diri, beberapa warga coba memijat kaki dan tangan korban yang sudah mulai pucat. "Sebentar aja kaki dan tangannya berubah pucat dan kakinya dingin," timpal warga lainnya. Menurut warga, korban sebelumnya merupakan warga Sidorame Barat I dan baru sekitar dua tahun pindah ke Tembung. Namun masih memilih di tempat tinggalnya yang lama di Jalan Pelita II tidak jauh dari TPS tempatnya memilih.

Melihat kondisi korban, beberapa warga memanghil seorang dokter yang rumahnya tidak jauh dari TPS. Warga lainnya menghubungi keluarga korban. "Setelah diperiksa dokter dan bilang dia sudah meninggal," kata Hutapea diamini warga lainnya. Beberapa warga kemudian membantu korban menaikkan ke mobil salah seorang warga setempat untuk dibawa ke rumah duka. "Karena kata dokter udah meninggal untuk apalah dibawa lagi ke rumah sakit. Anaknya si Evi juga sudah datang," ujar Hutapea. Sementara anak korban Evi mengatakan, dia ditelepon ibunya menyuruh melihat ayahnya yang katanya pingsan. "Waktu awak (saya) mau berangkat ke TPS ditelepon mamak (ibu) bilang supaya awak cepat ke mari karena ayah pingsan," ujar Evi. Namun, sesampainya di warung, Evi melihat ayahnya sudah meninggal. "Sampai di sini ayah sudah meninggal. Kata dok-

ter juga ayah sudah meninggal. Jadi untuk apa dibawa ke rumah sakit. Langsung dibawa ke rumah di Tembung," tutur Evi dengan raut wajah sedih yang baru sampai di tempat kejadian setelah mengantarkan jenazah ayahnya. Menurutnya, ibunya sempat melarang ayahnya pergi sendirian ke TPS dengan mengendarai sepeda motor. Ayahnya diminta agar berangkat bersama ibunya. "Tapi ayah bilang dia sehat," katanya. Memang, evi mengakui kalau ayahnya ada riwayat sakit jantung dan darah tinggi. "Ayah memang ada sakit jantung dan darah tinggi, gak pernah seperti ini. Ke mana ayah pergi tetap bawa obat. Mungkin jantungnya atau darah tingginya naik," tutur Evi. Padahal, ujar Evi, mereka sudah menyiapkan rencana dan kejutan esok buat ayah mereka. "Besok ayah ulang tahun ke-60 dan kami udah rencana buat kejutan.Tapi, hari ini ayah sudah pergi duluan," ucapnya yang tak berhenti menangis.(ADLS)

APK PILGUBSU DIPASANG

Eldin Himbau Masyarakat Gunakan Hak Pilih MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengajak seluruh Apratur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan dan seluruh warga Kota Medan untuk menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi pemilihan Gubsu dan Wagubsu periode 2019-2013 yang akan berlangsung besok, Rabu (27/6). Sebab, suara yang diberikan sangat menentukan kepala daerah baru yang akan memimpin Sumatera Utara selama lima tahun ke depan. Himbauan ini disampaikan Wali Kota ketika menerima formulir C6 yang diserahkan Muhammad Mushab selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Komplek Citra Wisata di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, Senin (25/6). Sebab, Wali Kota beserta keluarga tercatat dalam KTP sebagai penduduk Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor dan akan memilih di TPS 36. “Mari kita mendatangi TPS di lingkungan tempat tinggal

masing-masing untuk menggunakan hak pilih. Pilihlah pasangan calon (paslon) Gubsu dan Wagubsu yang terbaik dan sesuai dengan pilihan masingmasing, sebab suara anda sangat menentukan nasib Sumut lima tahun ke depan,” kata Wali Kota. Didampingi Kabag Tata Pemerintah Syahrul Rambe dan Camat Medan Johor Ali Hanafiah, masyarakat harus menggunakan hak pilihnya pada hari H. Selain hak, penggunaan hak pilih itu sebagai bentuk rasa tanggung jawab dalam menentukan siapa yang akan memimpin Sumut. Ditegaskan Wali Kota, tidak memilih atau golput bukan pilihan terbaik. “Jadi marilah kita beramairamai mendatangi TPS untuk mencoblos dan menggunakan hak suara kita. Di samping itu mari kita dukung dan sukseskan pelaksanaan Pilgubsu agar berjalan dengan aman dan lancar sehingga menghasilkan pemimpin terbaik dan berdasarkan hasil pemilihan masyarakat,” ajaknya. Selanjutnya Wali Kota mengajak seluruh ASN di

lingkungan Pemko Medan, selain menggunakan hak pilih, juga diharapkan dapat menjadi pencerah sekaligus memotivasi masyarakat untuk datang mencoblos pada saat Pilgubsu berlangsung. “Dengan pencerahan dan motivasi yang diberikan para ASN, saya harap dapat menstimulus masyarakat agar mendatangi TPS untuk mencoblos,” harapnya. Dalam kesempatan itu Wali Kota pun berpesan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) ini tidak membuat masyarakat terpecah belah. “Siapapun paslon yang keluar sebagai pemenang harus didukung bersama. Mari kita bersama membangun Sumatera Utara, terutama Kota Medan sehingga menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semua itu tentunya bisa diwujudkan jika seluruh lapisan masyarakat bersatu,” pesannya. Begitu juga dengan seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan, Wali Kota kembali menegaskan harus bersikap netral. Kemudian harus siap bekerjasama dengan siapapun paslon yang akan keluar dalam

pemenang dalam Pilgubsu 2018. “Siapapun paslon yang keluar sebagai pemenang, itu merupakan yang terbaik karena dipilih langsung masyarakat. Jadi harus kita dukung dan siap bekerjasama,” tegasnya. Penyerahan formulir C-6 ini merupakan bukti keikutsertaan Wali Kota beserta keluarga dalam Pilgubsu 2018, sebagai warga negara yang memiliki hak pilih. Formulir C-6 ini diserahkan oleh Ketua KPPS disaksikan Kabag Tapem Syahrul Rambe, mewakili Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Johor Ramadhan, Camat Medan Johor serta Sekcam Medan Johor. Wali Kota beserta keluarga akan menggunakan hak pilihnya di TPS 36 Komplek Citra Wisata, Kelurahan Pangkalan Mansyur. Di TPS tersebut terdapat jumlah pemilih sebanyak 460 orang sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU Kota Medan. Selainn Wali Kota, Ketua KPPS juga menyerah formulir C untuk istri Wali Kota Hj Rita Maharani Dzulmi Eldin SH beserta dua orang anaknya. (VIN)


13 E D I S I 511 2 - 8 JULI 2018

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Sidang PK, Anas Tanya Soal Keterangan Saksi JAKARTA- Terpidana korupsi pembangunan wisma atlet di Hambalang, Jawa Barat, Anas Urbaningrum menghadirkan ahli hukum administrasi negara, Dian Puji Simatupang, pada persidangan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepada Dian, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu meminta pendapat mengenai validitas keterangan saksi. Anas menyinggung keterangan sejumlah saksi pada persidangan perkara pokoknya di tingkat pertama hanya arahan dari pelaku lain dalam perkara yang sama. Namun, dinilainya keterangan-keterangan para saksi itu justru dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya. Sementara Anas mengklaim keterangan saksi yang dianggap memiliki relevansi akurat justru tidak digunakan sebagai pertimbangan putusan. "Misalnya saya bos, sebelah saya yang urusi keuangan perusahaan saya, seluruh keuangan saya dicatat persis oleh orang sebelah saya misalnya. Keterangan lisan saya itu lebih lemah apa lebih kuat daripada keterangan yang mengurus keuangan di

tempat saya?" tanya Anas dalam persidangan, Jumat (29/6). "Tentu pada orang yang memang telah mencatat tapi pencatatnya dilihat catatan akurat valid dan seterusnya," ujar Dian. Diketahui, pada tingkat pertama, Anas divonis 8 tahun penjara. Tidak terima dengan putusan tersebut Anas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, tak berbuah manis, Anas justru harus menelan pil pahit setelah majelis hakim MA menolak permohonan kasasi Anas. Hakim MA justru melipat gandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara serta denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan. Bahkan, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI itu pun diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara. Anas dianggap menyalahgunakan wewenang terhadap proyek tersebut dan dianggap terbukti melanggar Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.(MC/IN)

Mantan Kadis DPMPTSP Dijebloskan ke Lapas Serang JAKARTA- Jaksa Eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cilegon, Ahmad Dita Prawira dan Politikus Golkar Kota Cilegon, Hendri, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Serang, Banten, Jumat (29/6). Hal ini dilakukan setelah perkara suap proyek pembangunan Mall Transmart Cilegon yang menjerat keduanya berkekuatan hukum tetap atau inkracht. "Hari ini dilakukan eksekusi terpidana Ahmad Dita Prawira dan Hendri dalam kasus suap terkait perizinan pembangunan mal di Cilegon, Banten ke Lapas Kelas II A Serang," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/6). Diketahui, Pengadilan Tip-

ikor Serang menyatakan Ahmad Prawira dan Hendri bersalah telah menerima suap pemulusan perizinan proyek pembangunan Mall Transmart Kota Cilegon bersama-sama dengan mantan Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 225 juta subsider 2 bulan kurungan terhadap Ahmad Dita Prawira. Sementara Hendri divonis selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 Juta subsider 1 bulan kurungan. Ahmad Dita ?terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.(BSC)

Kasus Korupsi Bakamla, KPK Garap TB Hasanudin JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan memeriksa calon Gubernur Jawa Barat, TB Hasanudin. Politisi PDIP itu akan diperiksa terkait dugaan suap pembahasan anggaran proyek pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut pemeriksaan untuk TB Hasanudin akan dilakukan pada minggu depan. Diketahui, kasus ini sudah menjerat salah satu anggota DPR Frakai Golkar yakni Fayakhun Andriadi yang juga merupaka Ketua DPD Golkar DKI Jakarta. "Rencanannya Minggu depan, tadi saya sudah dapat informasi penyidik, kita akan memeriksa satu saksi dari anggota DPR komisi I, TB Hasanuddin," ungkap Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat malam (29/6). Untuk diketahui, TB Hasa-

nuddin ialah seorang mantan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I dalam periode 2009-2014. Kemudian, Febri menuturkan pemeriksaan saksi yang dilakukan terkait dengan aliran dana dan anggaran dana maka penyidik perlu memeriksa sejumlah politisi. "Jadi di sekitar akhir Mei 2018 kita memanggil sejumlah politisi dan kita konfirmasi terkait aliran dana dan anggaran," ujarnya. Sedangkan, pemeriksaan yang dilakukan penyidik lembaga antirasuah pada hari ini terhadap Fayakhun terkait proses pembahasan anggaran dan aliran dana yang diterima sejumlah pihak. "Ini untuk mendalami lebih lanjut soal adanya proses pembahasan anggaran dan informasi tentang dugaan aliran dana pada sejumlah pihak. ternasuk proses pembahasan anggaran di DPR," jelasnya.(JP)

KPK Periksa Mantan Dirut PT Nindya Karya JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama PT Nindya Karya, I Gusti Ngurah Putra. Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang dilakukan PT Nindya Karya terkait pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai APBN tahun 2006 hingga 2011. Dalam kasus ini, penyidik juga memanggil Komisaris Utama PT Tuah Sejati Jamaluddin Ahmad dan Komisaris PT Tuah Sejati Rahmat Luthfi sebagai saksi. "Yang bersangkutan hari ini kami jadwalkan pemeriksaan se-

bagai saksi untuk tersangka PT NK (Nindya Karya) dan PT TS (Tuah Sejati)," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (29/6). Penyidik KPK juga telah memanggil mantan Direktur Utama PT Nindya Karya Robert Mulyono Santoso, mantan Direktur PT Nindya Karya Sugeng Santosa, dan mantan Komisaris PT Nindya Karya Wicipto Setiadi sebagai saksi pada Selasa 26 Juni 2018. Sementara, pada Senin 25 Juni 2018, penyidik KPK memeriksa tiga komisioner PT Nindya Karya, yakni; Komisaris Utama PT Nindya Karya tahun 2007 Roestam Sjarief, serta dua Komisaris

PT Nindya Karya tahun 2007 Sumyana Sukandar dan Usman Basjah. Menurut Febri, pemeriksaan sejumlah direksi dan komisaris PT Nindya Karya ini untuk mendalami proses pengambilan keputusan di dalam korporasi serta aturan internal di perusahaan tersebut. "Beberapa hari ini kami memeriksa sejumlah direksi dan komisaris PT NK sebelumnya. Salah satu yang didalami adalah bagaimana SOP dan aturan internal di NK, bagaimana pengambilan keputusan di dalam korporasi dan juga mekanisme JO dengan PT TS," jelas dia. Sebelumnya, KPK telah men-

etapkan dua korporasi BUMN PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006-2011. Penetapan dua korporasi tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dengan para tersangka dalam kasus yang sama. Diduga dua korporasi tersebut melakukan penyimpangan dalam pengerjaan proyek. Nilai proyek dalam kasus ini sekitar Rp 793 miliar dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 313

Fredrich Yunadi Divonis Tujuh Tahun Penjara JAKARTA- Advokat Fredrich Yunadi divonis tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/6). Fredrich dinilai terbukti merintangi pemeriksaan Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP-el. "Mengadili, menyatakan terdakwa Fredrich Yunadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan perkara korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun ditambah denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama lima bulan," kata hakim Saifuddin Zuhri, Kamis. Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut agar Fredrich divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan. Majelis hakim yang terdiri atas Saifud-

din Zuhri, Mahfuddin, Duta Baskara, Titi Sansiwi dan Sigit menyatakan Fredrich terbukti berdasarkan dakwaan Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. "Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengakui perbuatan dan tidak berterus- terang, tidak membantu pemerintah untuk mendukung program pemberantasan korupsi, terdakwa menunjukkan sikap tutur kata kurang sopan dan mencari-cari kesalahan pihak lain," tambah Hakim Saifuddin. Sedangkan hal yang meringankan adalah Fredrich belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga. Fredrich sebagai pengacara mantan ketua DPR, Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-el. Namun, Fredrich memberikan saran agar Setya Novanto tidak perlu datang memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan untuk proses pemanggilan terhadap anggota DPR harus ada izin dari

Presiden, selain itu melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Pada 15 November 2017, Setnov tidak datang memenuhi panggilan Penyidik KPK dan penyidik pun datang ke rumah Setnov pada malam harinya dan menemukan Fredrich di rumah itu. Saat ditanya keberadaan Setnov, Fredrich mengaku tidak mengetahui padahal sebelumnya ia menemuI Setnov di gedung DPR. Setnov sudah lebih dulu pergi dari rumah bersama Azis Samual dan Reza Pahlevi (ajudan Setnov) menuju Bogor dan menginap di Hotel Sentul. Pada 16 November 2017, Fredrich menghubungi dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo untuk meminta bantuan agar Setnov dapat dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dengan diagnosis menderita beberapa penyakit. Salah satunya, adalah hipertensi. Pada 17 November 2017, penyidik KPK hendak melakukan penahanan kepada Setnov. Namun,

Fredrich menolak penahanan tersebut dengan dalih tidak sah karena Setnov sedang dalam kondisi dirawat inap, padahal setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter dari ikatan Dokter indonesia (IDI) di RSCM kesimpulannya menyatakan bahwa Setnov dalam kondisi mampu untuk disidangkan (fit to be questioned). "Terdakwa terbukti merintangi atau menggagalkan penyidikan Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP-el. Terdakwa tidak sendirian tapi bekerja sama dengan dokter Bimanesh Sutardjo, padahal dokter Bimanesh mengetahui Setya Novanto dicari-cari KPK tapi malah dimasukkan ke RS dengan melanggar SOP rumah sakit, sehingga unsur bersama-sama memenuhi," kata hakim Sigit. Terhadap putusan itu, Fredrich langsung menyatakan banding. "Kami menyatakan banding, hari Kamis juga kami membuat akta banding," kata Fredrich dengan nada emosi.(REP)

Koruptor Ajukan PK, Tak Ada Lagi yang Ditakuti Usai Artidjo Pensiun Jakarta - Sejumlah terpidana korupsi mencoba peruntungan dengan melayangkan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Mereka ialah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, dan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, langkah mereka tidak terlepas dari pensiunnya Artidjo Alkostar sebagai hakim agung. Sebab, selama Artidjo menjadi hakim agung, hukuman para koruptor yang mengajukan banding sampai pada tingkat kasasi diperberat. "Artidjo ditakuti dan disegani karena komitmen dan konsistensi menerapkan hukuman berat bagi para koruptor," kata Fickar, Selasa (26/6). Meski MA telah mempunyai

aturan yang mengarah pada pemberantasan korupsi, lanjut Fickar, yang tegas dalam memutus perkara korupsi hanya mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar. Sebagaimana diketahui Artidjo pensiun pada 22 Mei 2018 lalu. Setelahnya, para koruptor mulai berani mencari peruntungan dengan mengajukan PK ke MA dengan harapan hukumannya dapat berkurang. "Hanya sedikit hakim agung, dan yang menonjol dan konsisten Hakim Agung Artidjo Alkostar," jelas Fickar. Sebelumnya, Artidjo menyampaikan pesan kepada para hakim agung di MA untuk tetap menjaga marwah bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Hal itu ia sampaikan saat menanggapi kemungkinan pengajuan PK ke MA oleh para narapidana kasus korupsi setelah ia pensiun. "Saya percaya bahwa

pengganti saya itu lebih baik dari saya. Mari kita jaga negara yang besar ini, marwah negara kita sebagai negara hukum mari kita jaga," tukas Artidjo di Gedung MA, Jumat (25/5). Independen dan Imparsial Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak khawatir dengan banyaknya terpidana kasus korupsi yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Pasalnya, menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, upaya hukum tersebut tetap harus dibuktikan lewat proses persidangan. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi kami yakin dengan pembuktian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya," ungkapnya pada awak media, Sabtu (30/6). Febri menambahkan, KPK optimistis bisa menghadapi berbagai bentuk upaya hukum yang dilakukan terpidana. KPK juga percaya

sepenuhnya terhadap independensi dan imparsialitas Mahkamah Agung (MA). "Hakim-hakim yang ditunjuk oleh pengadilan tentu saja adalah hakim yang memang punya kapasitas dan punya pemahaman yang sangat baik terkait dengan penanganan kasus korupsi," imbuhnya. Sekadar informasi, beberapa terpidana kasus korupsi mengajukan PK dalam waktu yang hampir berdekatan. Mereka ialah Ketum Demokrat, Anas Urbaningrum dengan kasus korupsi Hambalang, serta mantan Menkes Siti Fadilah Supari terkait korupsi alat kesehatan. Kemudian, mantan Menag Suryadharma Ali dalam kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Secara bersamaan, pengajuan PK terpidana tersebut berdekatan dengan pensiunnya Hakim Agung Artidjo Alkostar pada 22 Mei 2018.(JPC)

miliar. PT Nindya Karya diduga menerima laba sebesar Rp 44,68 miliar sementara PT Tuah Sejati menerima laba sebesar Rp 49,9 miliar. Dalam kasus ini, KPK sendiri telah memblokir rekening PT Nindya Karya.(MC/IN)

Siti Fadilah Supari Pertanyakan Pasal 55 KUHP JAKARTA- Terpidana korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2005-2016, Siti Fadilah Supari menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Made Darma Weda sebagai saksi dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepada Darma, Siti mempertanyakan pasal keikutsertaan yang diputuskan pada satu dari tiga terpidana dalam kasus yang sama. Dari perkara korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2006-2007 tiga terpidana tersebut yakni Mulya Hasjmi; mantan sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan, Ratna Dewi Umar; mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Ditjen Pelayanan Medik pada Kementerian Kesehatan, dan Siti Fadilah Supari; mantan Menteri Kesehatan. Menurut Siti, tidak ada Pasal 55 pada putusan terpidana Mulya Hasjmi di tingkat pertama yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, pasa November 2015 lalu. "Jadi pada tahun 2012 itu sebelumnya ada satu perkara menyangkut oleh namanya M di mana dalam keputusan hakim inkrah bahwa dia bersalah bersama-sama bersalah dengan X, nama saya tidak tercantum sama sekali di situ, dia di situ tidak dibantu oleh Menteri Kesehatan. Tapi tiba-tiba pada tahun 2016 saya menjadi tersangka Pasal 55 membantu si mr M ini sehingga saya mendapat hukuman," ujar Siti, Jumat (29/6). Darma mengatakan penerapan pasal keikutsertaan dalam melakukan tindak pidana haruslah konsisten, merupakan hal aneh jika penerapan pasal keikutsertaan tidak diterapkan kepada seluruh terpidana dalam perkara yang sama. "Misal, si M putusan sudah inkrah dia pelakunya sendiri kemudian 2016 bu Siti kena Pasal 55 turut serta dirangkai nah ini sejak dalam konteks teori kalau M terbukti dia sudah divonis sendiri tidak ada keterlibatan orang maka seharusnya ibu tidak dicantumkan Pasal 55, harus sendiri, ujar Darma. Jaksa penuntut umum pada KPK punya pandangan lain. Menurut jaksa, keterlibatan seseorang dalam satu perkara tidak melulu diawali dari barang bukti pelaku lainnya. Dugaan adanya keterlibatan pihak lain bisa dilihat berdasarkan pembuktian materiil di persidangan. Kendati Siti mengklaim tidak ada Pasal 55, nyatanya pada vonis 2,8 tahun denda Rp 100 juta terhadap Mulya terdapat Pasal 55 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Mulya divonis melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1- ke 1 KUHP. Diketahui, Siti Fadilah Supari divonis empat tahun penjara denda Rp 200 juta. Ia dianggap bersalah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penunjukan langsung PT Indofarma sehingga merugikan keuangan negara Rp 6,1 miliar. Ia divonis telah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 11 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat 1 KUHP.(IN/BBS)

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

Terdakwa Kasus e-KTP Anang Sugiana Kembalikan USD 300 Ribu ke KPK JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdakwa kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP, Anang Sugiana Sufihardjo telah mengembalikan uang USD 300 ribu atau kurang lebih Rp 4 miliar. Hal ini diketahui dari surat tuntutan Anang yang dibacakan jaksa KPK. "Ada sebagian pengembalian

yang sudah dilakukan oleh terdakwa Anang pada KPK. Ada di tuntutan, hampir sekitar kalau disebutkan ada yang dalam bentuk US Dollar sekitar USD 300 ribu dan ada yang dalam bentuk Rupiah tapi nanti bisa dicek lagi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (29/6). Menurut dia, pengembalian

uang itu akan mengurangi jumlah uang pengganti yang nanti diputuskan oleh majelis hakim Tipikor. Selain itu, pemgembalian uang juga dapat menjadi salah satu faktor untuk meringankan hukuman mantan Dirut PT Quadra Solutions itu. "Nanti tentu akan dihitung sebagai faktor pengurang di putusan nanti ya. Kalau KPK kan

sudah jelas nanti kalau sudah terbukti ada pengembalian uang pada KPK maka itu akan jadi faktor yang mengurangi ganti kerugian yang harus dibayar," jelas Febri. Sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Anang Sugiana Sudiharjo 7 tahun penjara atas korupsi proyek eKTP. Direktur Utama PT

Quadra Solution itu dianggap bersalah dengan memperkaya diri sendiri atau korporasinya dari pengerjaan proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. "Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa pidana 7 tahun denda Rp 1 miliar atau pidana enam bulan kurungan," ucap Jaksa Lie Putra Setyawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta

Pusat, Kamis (28/6). Anang Sugiana dianggap terbukti menjadi keran uang korupsi untuk Setya Novanto sebesar US$ 7,3 juta dari proyek tersebut. Uang-uang itu kemudian disebar melalui berbagai money changer agar menghindari deteksi perbankan. Anang Sugiana juga dituntut membayar uang pengganti Rp

39,392 miliar. Uang tersebut harus dibayar selama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak mampu membayar sebagaimana ketetapan, aset milik Anang akan dilelang. Jika nilai aset tidak mencapai jumlah uang pengganti, maka pidana digantikan dengan pidana penjara 7 tahun.(IN/BBS)


8

POLITIK

E D I S I 511 2 - 8 JULI 2018

KPU Sumut Siap Laksanakan Pemilu SEMENTARA dikesempatan berbeda, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara IR. Benget Manahan Silitonga mengaku pihaknya sudah siap dalam melaksanakan pemilihan pada Rabu 27 Juni 2018 pada temu press selasa 26/6. Menurutnya hal yang paling utama adalah logistik yang sampai saat ini belum ada kendala walaupun sampai kepelosok daerah masih berjalan dengan normal. Tambahnya, pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya sudah terdaftar di DPT, mempunyai C6 dan E-KTP. Sementara pemilih yang tidak dapat mengunakan hak pilihnya ditempat alamat asalnya adalah pindah domisili, sakit, terkena bencana alam, sedang dalam tugas atau sekolah dapat mengurus A5. Prosedur pengurusan A5 normalnya paling lama 3 hari sebelum Pemilu. Empat ratusan pemilih di medan yang mengunakan A5. Khusus untuk yang sakit H-1 pemilu bisa mendaftarkan untuk A5. “Pemilih yang tidak terdaftar di DPT harus mempunyai suket atau E-KTP yang kita sebut pemilih tambahan. Dan pemilih bisa menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.00 – 13.00 siang hanya di TPS yang ditentukan,” ujarnya. Sementara terkait surat suara yang disediakan KPU Sumut Benget mengatakan pihaknya sudah menyediakan 2,5 persen surat suara berdasarkan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT. (VIN)

Kinerja KPU Sumut Tidak Maksimal TERKAIT banyaknya keluhan masyarakat yang tidak terdaftar di DPT pengamat politik Rafdinal S.sos angkat bicara. Menurutnya dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 ini sistem yang diterapkan oleh KPU khususnya KPU Sumut masih sangat ribet tidak praktis terkesan banyak aturan dan bertele-tele. Karena menurutnya sistem pemilihan tersebut kembali lagi kepada persoalan DPT, C6 dan A5. Dengan sistem seperti ini akan menjadi alat kecurangan yang terkesan DPT menjadi masalah. “Pilkada kali ini cukup ribet dan bertele-tele dimana DPT masih menjadi masalah seakan dipelihara dan menjadi alat untuk melakukan kecurangan dalam memperoleh suara yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam Pilkada,”ujarnya. Dosen UMSU ini pun menambahkan, masalah DPT, C6 dan A5 merupakan masalah klasik yang terus berulang dari tahun ketahun. Sehingga ini harusnya menjadi perhatian serius bagi KPU Sumut. Problem pendataan harus menjadi kepentingan bagi KPU Sumut untuk mengatasi masalah DPT, C6 dan A5 tersebut. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 ini sebenarnya disambut antusias oleh masyarakat Sumatera Utara. Hanya saja terlalu banyak dan ribetnya aturan-aturan yang ditetapkan oleh KPU Sumut menbuat masyarakat Sumatera Utara kesulitan dalam menyalurkan hak suaranya. Selain DPT, C6 dan A5 yang menjadi masalah saat ini adalah minimnya surat suara yang dikeluarkan KPU Sumut. Sehingga masyarakat yang tidak terdaftar di DPT dan tidak mempunyai C6 dan A5 tidak dapat menyalurkan aspirasinya melalui pencoblosan dikarenakan tidak adanya surat suara. “Hal ini yang saya alami sendiri dimana saya tidak terdaftar di DPT dan tidak memiliki C6 dan A5, tetapi pada saat saya mendatangi TPS dengan membawa E-KTP hanya kekecewaan yang saya terima dimana anggota KPPS mengatakan surat suara yang tersediah sudah habis dan saya tidak bisa menyoblos,” kesalnya . (VIN)

Pesta Demokrasi Tinggalkan Beribu Pertanyaan PESTA demokrasi telah selesai, tepatnya Rabu 27 Juni 2018 telah dilaksanakan Pilkada serentak di berbagai daerah Kabupaten dan Kota seindonesia. Salah satunya di Sumatera Utara yang memiliki dua kandidat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018.

Kandidat yang bertaruh memperebutkan posisi Gubernur tersebut dengan nomor urut 1 adalah Edy Rahmayadi dan wakilnya Musa Rajek Shah dan dengan nomor urut 2 adalah Djarot Saiful Hidayat dan wakilnya Sihar P.H Sitorus. Selesainya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 masih menyisakan banyak pertanyaan dan persoalan ditengah masyarakat Sumatera Utara. Bagimana tidak, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa pendataan yang dilakukan oleh pihak KPU Sumut tidaklah akurat. Dimana banyaknya persoalan yang timbul dari pendataan yang membuat masyarakat banyak yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena tidak memiliki C6 yang dibagikan KPU Sumut melalui kelurahan. Tidak sampai disitu, pemilih yang sudah meninggal dunia

masih terdaftar sebagai pemilih tetap karena mendapatkan C6. Dan persyaratan yang ditetapkan KPU Sumut untuk masyarakat agar tetap dapat mengunakan hak suaranya cukup membuat masyarakat kesulitan. Dimana masyakat yang tidak memiliki C6, A5 suket atau surat coklit harus menunggu berjam-jam agar dapat mengunakan hak suaranya dengan bermodalkan E-KTP ataupun Kartu Keluarga. Hal ini dikeluhkan Juriah warga Tanjung Gusta Kecamatan Helvetia Medan. Beliau mengaku heran dengan sistem Pilgub 2018 ini. Pasalnya, dirinya tidak mendapatkan surat undangan atau C6 untuk memilih pilihannya. Sementara anaknya yang baru berumur 18 tahun dan belum mempunyai E-KTP masuk sebagai pemilih pemula karena mendapatkan C6. “Kok kayak gini pemilihan Gubernur sekarang yang

binggung akulah masak anakku yang belum punya KTP dapat undangan C6 sementara aku yang sudah berpuluh tahun tinggal disini dan selalu nyoblos kok sekarang tidak dapat undangan C6 ya,” ujarnya bertanya. Dengan hati yang bertanyatanya kenapa beliau tidak mendapatkan C6 sementara anaknya yang satu tempat tinggal dan satu Kartu Keluarga mendapatkan C6. Membuat wanita berhijab ini mendatangi salah satu TPS dekat dengan tempat tinggalnya. Sesampai di TPS tersebut hanya kekecewaan yang beliau dapat. Pasalnya setelah mempertanyakan apakah dirinya bisa mengunakan hak suaranya dengan bermodalkan KK. Dirinya pun dikejutkan dengan ucapan anggota KPPS yang mengatakan dirinya dapat mengunakan hak suaranya hanya saja dirinya harus menuggu sampai pukul 12.00 siang. Karena dari pukul 12.00 sampai 13.00 siang adalah waktu yang ditetapkan KPU Sumut untuk pemilih yang mengunakan KK dan E-KTP. “Ya ampun masak aku disuruh datang lagi jam 12.00 siang baru bisa memilih, kayak mananya ini pusing aku dibuat KPU inilah. Tapi mau tidak mau

harus datanglah aku karena aku mau menyoblos calon Gubernur pilihanku,”omelnya. Sementara masih ditempat yang sama, hal senada juga dialami oleh Adi. Dimana dia, istrinya dan ketiga anaknya yang sudah dewasa tidak mendapatkan surat undangan C6, A5 suket atau semacamnya. Pada saat lelaki paruh baya ini menanyakan kepada anggota KPPS kenapa dirinya dan keluarganya tidak mendapatkan C6 sementara dirinya adalah pemilih tetap. Pihak KPPS hanya mengatakan pihaknya tidak mengetahui apa penyebabnya. Hanya saja pihak KPPS mensarankan pada saat pemilihan berlangsung beliau dan keluarganya untuk hadir dan membawa KK untuk mengunakan hak suaranya. Merasa saran dari KPPS itu rumit dirinya dan keluarganya pun mengurungkan niatnya untuk mengunakan hak suaranya. “Masak aku disuruh datang ke TPS tanpa membawa undangan C6 dan disuruh pula aku bawa KK macam tak diakui pula aku sebagai warga sini bah, ribet kali kurasa tahun ini pemilihannya mending dirumah ajalah aku bah dari pada aku susah-susah dibuat orang itu,”ketus lelaki berdarah batak

ini. Lain Adi lain pula dengan Mussa, lelaki berkulit hitam ini mengaku sangat antusias dalam Pilkada serentak tahun ini. Dirinya pun mengaku sudah menjatuhkan pilihan kepada salah satu Paslon yang sesuai dengan keinginannya. Hanya saja keinginan Mussa untuk mengunakan hak pilihnya terhalang dengan tidak terdaftarnya dirinya di DPT dan dirinya pun tidak memiliki E-KTP dan KK. Saat disinggung kenapa dirinya tidak mempunyai EKPT dan KK lelaki yang sehariharinya bekerja sebagai satpam mengaku dirinya sudah capek mengurus E-KTP dan KK di kelurahan Sri Gunting Deli Serdang tempat tinggalnya sekarang. Pasalnya untuk mendapatkan E-KTP dan KK dirinya harus mengeluarkan uang yang cukup banyak dan harus menunggu bertahuntahun lamanya. “Saya sudah punyah pilihan lho buk hanya saja saya tidak dapat memilih karena saya tidak terdaftar di DPT dan saya tidak mempunyai E-KTP dan KK itu yang membuat saya merasa sedih karena tidak bisa mencoblos Cagub pilihan saya,”ucapnya. (VIN)

Pilgubsu dan Pilkada di Sumut Aman dan Lancar PENJABAT Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Eko Subowo mengatakan secara umum pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Sumut, berlangsung lancar, aman dan kondusif. Hal itu disampaikan Pj Gubsu ketika melaporkan pelaksanaan Pilgubsu dan Pilkada Serentak di Sumut kepada Tim Desk Pilkada Kemendagri melalui videoconference, di ruang rapat Tengku Erry Nuradi Sumut Smart Province, Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (27/6). Eko Subowo menyampaikan, berdasarkan peninjauan langsung di Kota Medan, Binjai, dan Deli Serdang, serta laporan dari sejumlah daerah kabupaten/kota penyelenggara Pilkada Serentak, diketahui pelaksanaan pemungutan suara berlangsung aman, lancar dan kondusif. "Hal ini sesuai harapan kita bersama," ujarnya. Disampaikannya, peninjauan yang dilakukan bersama Tim Desk Pilkada, unsur Forkopimda dan KPU Sumut juga fokus kepada partisipasi pemilih. Diharapkan partisipasi masyarakat melampaui target nasional. Sementara itu, KPU Sumatera Utara menargetkan partisipasi masyarakat

sebanyak 61 persen. Selain partisipasi pemilih, pemantauan juga fokus kepada keamanan. Eko mengatakan sejauh ini tidak ada laporan tentang gangguan. “Tadi kami lihat tertib dan lancar, semoga keamanan tetap terjaga sampai pasca Pilkada, masyarakat tetap guyub, rukun dan tidak ada gangguan apaapa,” ujarnya. Eko juga menjamin netralitas ASN. Begitu pula dengan alat peraga kampanye yang pada masa tenang terpantau sudah diturunkan. Isu suku, agama, ras dan antargolongan, juga tidak terjadi seperti yang dikhawatirkan. “Sampai subuh tadi saya kira relatif baik,” katanya. Ketua KPU Sumut Mulia Banurea menyebut tidak ada kendala serius saat Pilkada Serentak

yang berlangsung. Memang ada sedikit masalah terkait masyarakat yang tidak terakomodir di DPT. Namun hal itu segera diatasi dengan berkoordinasi dengan KPU kabupaten/kota. “Mudahmudahan warga Sumatera Utara bisa terlayani dengan baik, sehingga terpilih pemimpin unuk 5 tahun ke depan,” kata Mulia. Turut mendampingi Pj Gubsu Eko Subowo pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Sekdaprovsu R Sabrina MSi, dan Tim Desk Pilkada Pemprovsu. Diketahui, selain Pilgubsu, juga dilaksanakan Pilkada serentak di 8 kabupaten/kota, yakni di Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten

Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kota Padangsidimpuan. Sebelumnya Eko Subowo didampingi Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw, Sekdaprovsu R Sabrina, dan Ketua KPU Sumut Mulia Banurea serta Tim Desk Pilkada Sumut meninjau langsung pelaksanaan pemungutan suara di Medan, Deli Serdang, dan Binjai. Eko mengawali peninjauannya dengan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) 2 Kelurahan Anggrung, Medan, untuk melihat proses pemungutan suara Pilgubsu. Kemudian bergerak menuju TPS 32 Dusun XI Mulyorejo, untuk meninjau proses pemungutan suara untuk memilihi BupatiWakil Bupati Deli Serdang dan Pilgub Sumut. Sementara di Kota Binjai, Eko yang disambut Wali Kota Binjai Idaham, mengunjungi TPS 6 Kelurahan Dataran Tinggi, Binjai Timur, juga untuk meninjau proses pencoblosan surat suara Pilgubsu. Usai meninjau, Eko pun mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan menunggu hasil pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 di Sumut. Meskipun diakuinya, ada proses hitung cepat atau quick count

dilakukan berbagai kalangan untuk mengindikasikan perolehan sementara, sebelum hasil resmi diumumkan penyelenggara Pilkada. "Sekadar petunjuk, memang ada quick count, tetapi tetap harus bersabar untuk menunggu hasil penghitungan resmi KPU. Jangan sampai ada yang emosi karenanya, nanti kita yang rugi," imbau Eko. Dirinya juga menekankan agar seluruh warga Sumut tetap bersabar dan menganggap Pilkada ini sebagai pesta demokrasi yang saling menjaga agar tidak ribut antar sesama. Apalagi saling bertetangga, bersaudara. Sehingga heterogenitas rakyat Sumut tidak terganggu dengan perbedaan pilihan politik. Sementara Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw menyampaikan bahwa pihaknya terus menjaga dan senantiasa meyakinkan kondisi di seluruh tempat terjaga keamanannya. Sehingga masyarakat diimbau untuk tidak khawatir. Sedangkan terkait hitung cepat yang dilakukan pihak di luar KPU, Paulus berpesan agar bagi masyarakat yang berada di lingkup tim pasangan calon (paslon) tertentu, yang disebutkan sementara memeroleh suara terbanyak, tidak euforia. Sebab hasil akhir masih harus diproses. (ADLS)

Strategi Djarot Vs Efek Ustad Somad BERDASAR hasil hitung cepat (quick count) pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah menjadi pemenang Pilgubsu 2018 mengalahkan pesaingnya pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus dengan selisih perolehan persentase suara mencapai dua digit. Pasangan nomor urut 1 yang dikenal dengan sebutan ERAMAS itu untuk sementara juga masih unggul dalam perolehan suara versi real count atau penghitungan sebenarnya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan persentase data formulir C1 yang masuk ke situs infopemilu.kpu.go.id sebesar 63.79 persen pada Kamis (28/6) pukul 10.30 WIB, duet Edy-Musa unggul dengan selisih sembilan persen dari Djarot-Sihar. Data tersebut berasal dari 17. 527 Tempat Pemungutan Suara (TPS), dari total 27.487 TPS tersebar di Sumatera Utara. Pasangan Edy-Musa yang didukung tujuh partai yakni Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN, dan NasDem dan Demokrat memperoleh suara 1.965. 691 atau 54.83 persen. Kemudian duet Djarot-Sihar yang didukung oleh koalisi PDIP dan PPP mengumpulkan 1.619. 343 suara atau 45,17 persen. Suara sah yang masuk sebesar 3.582.414, sedangkan suara tidak sah sejumlah 52.328. Dengan demikian, suara keseluruhan sebanyak 3.634. 595 dari 5.781.694 pemilih.

Ketua KPU Sumatera Utara Mulia Banurea mengklaim partisipasi masyarakat pada Pilgub Sumut kali ini meningkat dibandingkan lima tahun lalu. Meski begitu, ia belum bisa memastikan berapa jumlah pastinya. "Cukup meningkat dari pelaksanaan pilgub tahun 2013, tapi fakta pada pelaksanaan pemungutan suara hari ini bisa mencapai di atas 61 persen," ujar Mulia. Mulia menyatakan tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada 2013 lalu hanya mencapai 47 persen. Sedangkan untuk pilkada kali ini KPU Provinsi Sumut menargetkan sekitar 61 persen. Taktik Djarot Meleset Melihat perjalanan Pilgub Sumut sebenarnya terbilang cukup panas. Sebab pada akhirnya, hanya dua pasangan kandidat yang bersaing setelah JR Saragih-Ance Selian digugurkan KPU karena dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan. Kekalahan yang dialami Djarot kali ini menjadi yang kedua dalam gelaran Pilkada. Sebelumnya, dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang digelar tahun lalu, Djarot juga mengalami kekalahan. Saat itu ia dipasangkan dengan Calon Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun AhokDjarot takluk dari duet Anies Baswedan-Sandiaga Uno setelah pemungutan suara putaran kedua. Pengamat Sosial dan Politik dari Universitas Muhammadiyah Suma-

tera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menilai kekalahan yang dialami Djarot tidak lepas dari langkah PDIP, selaku partai pendukung utama, dalam menyusun taktik pendekatan kepada masyarakat Sumut dengan rentang waktu yang singkat. Sebab, dalam beberapa bulan sejak dinyatakan sebagai calon gubernur oleh PDIP, Djarot yang berasal dari luar Sumut harus bisa dikenal oleh seluruh masyarakat. Padahal, secara geografis wilayah Sumut sangat luas, yakni sekitar 72.981 kilometer yang terbagi atas 33 Kabupaten/kota. Oleh karena itu menurut dia sebenarnya kekalahan Djarot memang sudah diperkirakan sejak awal. Selama proses menggalang dukungan, kata Shohibul, Djarot juga dianggap tidak peka dan terlalu Jawasentris. Dia mencontohkan setelah penetapan Djarot sebagai calon gubernur, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan percaya diri berpidato menggunakan bahasa Jawa, demi meraih simpatik dari orang-orang Jawa yang berada di Sumut. Meskipun populasi suku Jawa di Sumut cukup banyak, tetapi menurut Shohibul taktik seperti itu kurang tepat. Sebab, di Sumut juga terdiri dari beragam suku seperti Melayu, Batak, Tapanuli/Toba, Simalungun, Pakpak, Mandailing dan Karo. Seluruh elemen masyarakat di Sumut ini sangat membaur.

Dengan 'menjual' Djarot adalah simbol pemimpin Jawa, maka akan timbul kekhawatiran dia tidak akan bisa adil. "Tanpa harus membuat panji-panji 'kulo niki Jowo loh', Djarot bisa melesat," kata dia. Lain halnya dengan Edy Rahmayadi. Menurut Sohibul, Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan pangkat terakhir letnan jenderal itu justru lihai dalam berkomunikasi dengan masyarakat Sumut. Melihat latar belakangnya, hal itu bukanlah sesuatu yang aneh. Edy sebelumnya sempat menjabat Komandan Yonif Linud 100/Prajurit Setia yang bermarkas di Namu SiraSira, Langkat. Edy juga pernah menjabat Panglima Kodam I/Bukit Barisan. Kedekatannya dengan Sumatera Utara itulah yang membuatnya seperti 'putra daerah' jika dibandingkan Djarot. Senada dengan Shohibul, pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai sosok Edy lebih dikenal luas oleh masyarakat Sumut jika dibandingkan Djarot. "Djarot dianggap orang baru yang tiba-tiba maju ke perhelatan," kata Hendri. Terkait latar belakang Djarot yang menduduki sejumlah jabatan di pemerintahan, Hendri menilai pemilik suara jarang mempertimbangkan hal itu. Menurut dia, masyarakat cenderung mendasari penilaian berdasarkan faktor kedekatan dan asumsi bahwa calon

pemimpinnya itu benar-benar mengerti kondisi sosial dan masyarakat yang dipimpinnya. "Figur Edy dianggap lebih dekat dengan Islam dan mengerti karakter masyarakat Sumut," kata dia. Hendri menilai ada hal menarik lain yang dapat dilihat dari Pemilihan Gubernur di Sumut, yakni mengenai keberanian partai politik mengusung kadernya sendiri. Tradisi itu saat ini memudar karena kaderisasi tidak efektif dan demi ambisi kemenangan. Pasangan Edy-Musa diusung oleh lima partai, yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Sedangkan Djarot hanya diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meskipun demikian, PDIP konsisten mengusung kadernya sendiri. Langkah yang diambil PDIP dalam Pilgub Sumut dan juga Jawa Barat, menurut Hendri, perlu diapresiasi. Ustaz Somad dan Gatot Sementara relawan Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR) menilai pidato mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam kampanye Cagub Sumut Edy RahmayadiMusa Rajekshah (Eramas) berdampak pada kemenangan pasa-

ngan itu. PAN, sebagai partai pendukung pun tak menampik ada peran Gatot dan Ustaz Abdul Somad dalam kemenangan itu. "Ustaz Somad dan Pak Gatot menambah potensi elektoral paslon Eramas," kata Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi lewat pesan singkat, Rabu (27/6). Disebutkan kehadiran Ustaz Somad dan Gatot mampu mendongkrak suara pasangan Eramas di Pilgub Sumut. Khususnya para pemilih yang belum menentukan pilihan. "Kehadiran mereka tentu mempengaruhi penambahan suara yang berasal dari swing voter atau dari kategori undicided voters," terangnya. PAN berharap Ustaz Somad dan Gatot kembali mendukung paslon capres-cawapres yang diusung PAN di Pilpres. Mereka juga tak menutup pintu bagi tokoh lain yang ikut membantu kampanye caprescawapres yang diusung PAN. "PAN berharap jika ustaz Somad, Pak Gatot, dan tokoh-tokoh nasional lain bersatu padu, satu barisan bersama PAN dalam perjuangan di pilpres nanti," harapnya. Sebelumnya, Presidium Relawan Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR) Dondi Rivaldi mengatakan kemenangan Edy-Ijeck tak lepas dari pidato Gatot. Dalam pidatonya, Gatot dengan tegas mengajak masyarakat Sumatera utara memilih pemimpin yang minum, makan, dan bernapas di tanah Sumatera Utara. (ADLS)


9

POLITIK

E D I S I 511 2 - 8 JULI 2018

KPU : Partisipasi Pemilih di Pilkada 2018 Capai 73,24 Persen JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menyebut, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2018 mencapai 73,24 persen. Angka tersebut diambil dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di 171 daerah sebanyak 152.079. 997 orang. "Total nasional tingkat partisi-

pasi pemilih sebanyak 73,24 persen," ujar Wahyu di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (29/6/ 2018). Wahyu menambahkan, tingkat partisipasi pemilih perempuan lebih tinggi dari pada lakilaki. "Pemilih perempuan tingkat partisipasi mencapai 76,67 persen. Sedangkan pemilih laki-laki

Jaja Ahmad Jayus Ketua Baru KY JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) telah menetapkan Jaja Ahmad Jayus sebagai ketua baru periode Juli 2018-Desember 2020 menggantikan Aidul Fitriciada. Pemilihan Jaja dilakukan melalui voting. Jaja memperoleh lima suara, Aidul satu suara dan satu sisanya abstain. Juru bicara KY Farid Wajdi mengatakan semua komisioner KY yang berjumlah tujuh orang berhak mencalonkan diri sebagai ketua maupun wakil ketua. "Pemilihan dilakukan anggota KY secara langsung, bebas, rahasia, dan terbuka untuk umum," ujar Farid. Jaja sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Ia juga pernah menjadi

masih ada belasan daerah yang mengalami penundaan pemungutan suara dan puluhan TPS yang harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). "Perlu diingat masih ada 14 daerah yang mengalami penundaan dan 69 TPS di 10 provinsi yang harus PSU," ucap Wahyu. (INT)

Ditolak Menkumham

komisioner KY periode 20102015. Selain Jaja, KY juga menetapkan Maradaman Harahap sebagai wakil menggantikan Sukma Violetta. Ia memperoleh lima suara sedangkan dua sisanya abstain. "Sesuai peraturan KY, masa jabatan ketua dan wakil ketua yang dulu lima tahun dipangkas menjadi 2,5 tahun," katanya. Sementara, Jaja yang terpilih sebagai ketua mengingatkan bahwa lembaga pengawas hakim yang kini dipimpinnya itu memiliki tugas berat dalam menjaga peradilan bersih di Indonesia. Ia berharap anggota KY dan seluruh pegawai bekerja keras agar terwujud peradilan bersih. (INT)

Jangan Anggap Nasdem Partai Anak Bawang

JAKARTA - Hasil pilkada 2018 menunjukkan Nasdem bukan partai anak bawang. Meski belum berusia 10 tahun, Nasdem berhasil memenangkan sejumlah pemilihan kepala daerah. Kemenangan itu memantapkan Partai Nasdem membidik posisi tiga besar dari hasil pemilu 2019 dan memenangkan Joko Widodo dalam pemilihan presiden. Ketua DPP Partai Nasdem Syarul Yasin Limpo mengatakan, 10 dari 17 pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang diusung Nasdem menang dalam pilkada 2018. Calon-calon yang diusung Nasdem juga menang di pemilihan bupati dan wali kota. "Saya berterima kasih kepada pemilih yang telah mempercayai calon-calon yang diusung Partai Nasdem. Tentu saja saya amat berterima kasih kepada kader dan simpatisan Partai Nasdem yang sudah bekerja keras demi kejayaan partai," ujarnya. "Kerja keras dan kerja sama segenap keluarga besar Partai Nasdem menunjukkan partai ini bukan partai anak bawang, partai kemarin sore, walau berusia kurang dari 10

sebanyak 69,32 persen," bebernya. Wahyu mengakui, tingkat partisipasi pemilih kali ini masih lebih kecil ketimbang pada Pilkada Serentak 2017. Saat itu, tingkat partisipasi pemilih mencapai 74 persen dari jumlah DPT. Meski begitu, ia yakin tingkat partisipasi pada Pilkada 2018 masih bisa bertambah. Sebab,

tahun," kata dia. Hasil hitung cepat berbagai lembaga menunjukkan calon yang diusung Partai Nasdem menang di pemilihan gubernur seluruh Jawa. Calon dari Partai Nasdem juga menang di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan NTT. Bahkan, NTT dimenangi kader Partai Nasdem yakni Viktor Laiskodat. SYL mengingatkan, kerja terkait pilkada 2018 belum selesai. Seluruh elemen keluarga besar Nasdem diajak mengawal proses penghitungan suara hingga ditetapkan oleh KPU. "Tentu saja Partai Nasdem amat percaya pada integritas penyelengggara pemilu. Partai Nasdem hanya membantu penyelenggara untuk menyukseskan pilkada 2018. Sebagai warga negara yang baik, kader dan simpatisan Partai Nasdem akan mendukung pemilu yang sukses," tuturnya. Hasil pilkada 2018 juga menjadi modal penting untuk menjelang pemilu 2019. Mesin partai akan terus dijaga untuk menyukseskan partai di pemilu 2019. (INT)

KPU Tetap Ngotot Larang Eks Koruptor Nyaleg JAKARTA - Usai perhelatan tahapan Pilkada serentak 2018, KPU mempunyai tugas baru mempersiapkan pendaftaran calon anggota legislatif untuk Pemilu 2019 mendatang. Polemik mengenai PKPU yang melarang mantan napi koruptor ikut pemilihan belum usai. Namun, KPU tetap bersikeras menerapkan peraturan

tersebut, meskipun saat ini Menkumham Yasona H Laoly

tetap menolak menandatangai PKPU tersebut. "Itu kan kata Kemenkumham ya. Kami juga punya pandangan dan telaah yang sedang kita lakukan dan finalkan hari ini," kata Komisioner KPU RI, Viryan Azis di kantornya, Jakarta, Jumat 29 Juni 2018. Viryan menjelaskan kewenangan proses pengadministrasian UU dan peraturan itu

memang di Kemenkumham. Namun, konten serta isi dari PKPU itu kewenangan dari KPU. Tak hanya itu, Viryan mengungkapkan KPU dalam menyusun PKPU sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk kemungkinan PKPU ini digugat oleh peserta Pileg ke meja hijau. "Karena kami mengatur norma. Itu bagi kami, itu perlu

sebagai bentuk komitmen kami terhadap pemberantasan korupsi," ujarnya. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, belum bisa menerima PKPU yang melarang mantan napi kasus korupsi, maju lagi menjadi caleg. Dengan begitu, PKPU itu bisa batal demi hukum. (INT)

Larang Berpolitik di Masjid Tindakan Kurang Ajar JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut larangan berpolitik di masjid merupakan sebuah tindakan kurang ajar. Menurutnya agama harus dijadikan panduan dalam setiap lini kehidupan di dunia. "Agama itu kalau enggak untuk dunia ya ngapain? Katakan politik enggak boleh di masjid, itu kurang ajar. Agama enggak boleh untuk dunia buat apa? Agama itu ada biar ngatur dunia," kata Amien Rais saat Halalbihalal dengan Civitas Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat, Jumat (29/6). Amien mengatakan selama ini masyarakat dibohongi dengan larangan berpolitik di masjid. Selain itu, Amien juga sempat menyinggung Pemilihan Presiden 2019 menda-

tang. Dia berharap pada tahun 2019, rakyat Indonesia memiliki presiden baru. "Mudah-mudahan seperti lagu GantiPresiden oleh mas Fadli Zon, inginnya tahun

depan kita ingin punya presiden cerdas dan gagah perkasa," katanya. Amien berharap semangat untuk membela kebenaran akan lebih kuat menjelang

2019. "Kita punya mental, fighting spirit lebih kuat lagi untuk nanti membela kebenaran bersama pak Prabowo," katanya.

Presiden baru di 2019, menurut Amien, akan terwujud. Dia bahkan menyinggung pertandingan Piala Dunia antara Jerman melawan Korea Selatan. "Minggu ini kita lihat dua keajaiban. Pertama, Korea Selatan bisa menekuk jerman 2-0. Itu luar biasa. Kemudian di Pilkada ada yang jumawa tapi hasilnya sangat mengecewakan, sehingga ada partai yang sudah partai yang tinggi sekali, tapi di mana-mana kalah," katanya. Kendati demikian, Amien Rais mengatakan sebagai hamba Allah yang tahu diri, dia tidak ingin mendahului kehendak Allah. "Jangan sekali-kali hamba Allah merasakan pasti apa yang dikerjakan di esok hari kecuali atas izin Allah," katanya. (INT)

Djarot Kalah Lagi, Kejutkan PDIP LANGKAH politik Djarot Saiful Hidayat kembali menemui kegagalan. Setelah kalah di Pilgub DKI 2017, Djarot kembali harus gigit jari di Pilgub Sumut 2018. Djarot mengawali karier di bidang eksekutif sebagai Wali Kota Blitar, Jawa Timur. Djarot memimpin 'kota proklamator' itu selama dua periode (20002005 dan 2005-2010). Selang empat tahun kemudian, Djarot, yang baru saja menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP pada Pemilu 2014, langsung 'dipinang' Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Wagub DKI Jakarta. Ini lantaran Ahok menjabat gubernur menggantikan Joko Widodo, yang dilantik menjadi presiden. Duet Ahok-Djarot berlanjut hingga Pilgub DKI Jakarta 2017. Namun pasangan ini

kalah di putaran kedua dari Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Kalah di Pilgub DKI, Djarot sempat dispekulasikan akan diusung PDIP di Pilgub Jatim. Namun ternyata dia berlabuh ke sisi barat Indonesia, yaitu di Pilgub Sumut 2018 hingga berpasangan dengan Sihar Sitorus. Di Pilgub Sumut, DjarotSihar menjadi lawan bagi pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Ijeck). Dalam perjalanannya, elektabilitas Djarot dan Edy bersaing ketat. Salah satunya di survei Indo Barometer yang dilakukan pada 4-10 Februari 2018. Hasilnya, pasangan Djarot-Sihar memeroleh dukungan sebesar 26 persen. Mereka bersaing ketat dengan pasangan Edy-Musa dengan dukungan 25,8 per-

sen. Hingga akhirnya hari pemilihan tiba. Quick count dari sejumlah lembaga survei mengunggulkan Edy-Ijeck. Mengejutkan PDIP Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku terkejut dengan perolehan suara pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus pada Pilkada Sumatera Utara (Sumut). Hasil hitung cepat menunjukkan pasangan yang diusung PDIP pada Pilkada Sumatera Utara itu tertinggal dari lawannya, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah. Hasto mengatakan, berdasarkan hasil hitung cepat, Djarot-Sihar mengantongi 42,93 persen suara, atau tertinggal dari lawannya yang memeroleh 57,07 persen. "Sumut hasilnya memang begitu mengejutkan,” kata

Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (27/6). Ia pun masih bertanyatanya penyebab kekalahan Djarot-Sihar. “Apakah ini benar sebagai sebuah proses politik di mana pergeseran dari aspek suku, kemudian etnisitas, kemudian daerah asal itu atau tidak," ujar dia. Menurut Hasto, PDIP masih akan melakukan kajian terhadap hasil Pilkada Sumut untuk mengetahui apakah kekalahan ini karena politik identitas. Dia menambahkan, PDIP mengusung Djarot-Sihar pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut bukan dengan membeda-bedakan suku, etnis, dan golongan. "Kami mencalonkan Pak Djarot karena kami berbicara tentang Indonesia raya,” kata dia.

Hasto menerangkan, Indonesia dibangun untuk semua. “Indonesia dibangun tanpa membeda-bedakan dari aspek suku, etnis, dan golongan, atau putra daerah. Karena jika lihat itu sebagai logika utama, itu sangat berbahaya," ujar Hasto. Hasto menilai, menang kalah dalam pesta demokrasi adalah hal biasa. Yang penting, menurut dia, hasil pilkada akan menjadi evaluasi kebijakan-kebijakan pemimpin selanjutnya. "Karena bagi PDIP menang kalah itu hanya lima tahun. Kalau kalah, kami bisa melakukan perbaikan. Kalau menang, bagaimana menjaga kemenangan untuk rakyat agar tidak ada korupsi dari kemenangan itu. Itu yang kami jaga," katanya. (ADLS)

Demokrat Makin Yakin Duet JK-AHY Usai Putusan MK JAKARTA - Partai Demokrat menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait Jusuf Kalla (JK) agar bisa kembali maju calon wakil presiden (cawapres). Gugatan itu diputuskan MK pada Kamis (28/6) hari ini. Dengan putusan MK tersebut, Demokrat menilai persoalan hukum terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden telah menemui titik terang. "Jika ingin berkontestasi elektoral kembali, pilihan yang tersedia untuk pak JK

sesuai perintah konstitusi tinggal mencalonkan diri jadi calon presiden saja," kata Ketua DPP Partai

Demokrat Jansen Sitindaon, Kamis (28/6). Jansen mengatakan putusan MK itu juga

memotivasi Demokrat untuk mengusung JK sebagai capres, didampingi Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemenangan Pemilu Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Putusan MK hari ini juga semakin menguatkan dan meyakinkan kami Partai Demokrat untuk mengusung Pak JK jadi calon Presiden didampingi Mas AHY sebagai wakilnya di Pemilu 2019 nanti," kata Jansen. Menurutnya, paduan antara JK-AHY sangat tepat

untuk memimpin Indonesia. Adapun Demokrat saat ini memiliki 61 kursi atau 10,9 persen kursi DPR. Butuh 20 persen kursi DPR untuk sebuah partai politik (parpol) atau koalisi parpol untuk mengusung caprescawapres. Karena itu Demokrat harus berkoalisi dengan parpol lain jika ingin mengusung pasangan capres/cawapres di Pilpres 2019. "Demokrat yakin soal suara yang masih kurang 9 persen untuk melengkapi suara yang telah dimiliki

Demokrat untuk mengusung pasangan ini, akan mampu mencarinya dengan membangun komunikasi dengan partai lain yang seide dan sepahaman," kata Jansen. Senin (25/6) malam lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan JK. Pertemuan berlangsung di kediaman SBY, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Keduanya pernah berpasangan sebagai Presiden dan Wakil

Presiden periode 20042009. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Hinca Panjaitan pun mengakui bahwa pertemuan dua tokoh tersebut tak lepas dari pembahasan politik. Internal partai pun mewacanakan pengusungan JK-AHY. "Kalau ada yang 'mengawin-ngawinkan' JKAHY, kami juga tak mungkin menolak itu dan biarkan diskusi berjalan. Tidak tahu siapa yang akan terjadi besok," kata Hinca, Rabu (27/6). (INT)


10 SUMUT/ACEH

KRIMINAL

E D I S I 511 2 - 8 JULI 2018

Kasus KM Sinar Bangun

Kadishub Samosir Jadi Tersangka MEDAN - Polda Sumut resmi menetapkan Kadis Perhubungan Samosir Nurdin Siahaan sebagai tersangka baru kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun.

Sekuriti Tewas Mendadak MEDAN - Seorang sekuriti, Yantri Nugroho (37), mendadak terjatuh menghembuskan nafas terakhir saat berada di halaman SPBU Desa Laut Dendang Jalan Perhubungan, Medan, Sumatera Utara, Kamis (28/6). Sebelumnya, korban terlihat mondar-mandir di SPBU tersebut. "Korban sempat memukulmukul dinding SPBU serta menyuruh dua rekannya untuk membelikan nasi dan disuruh memanggil tukang kusuk," kata Kapolsek Percut Seituan, Kompol Faidil Zikri, Kamis (28/6). Namun, lanjut Faidil, kedua rekannya itu tidak menemukan tukang kusuk. Setelah itu korban juga sempat meminta air minum. "Namun, tidak berapa lama kemudian korban terjatuh di halaman SPBU. Saat saksi berniat untuk membantu, ternyata korban sudah ditemukan tidak bernyawa lagi,"

sebutnya. Kedua rekan korban yang juga berprofesi sebagai sekuriti langsung menghubungi pihak kepolisian dan kepala lingkungan (kepling) setempat untuk memberitahukan kejadian tersebut. Di tempat kejadian perkara (TKP) pihak kepolisian mengamankan barang bukti milik korban, di antaranya sepeda motor dan kuncinya, 1 dompet berisi ATM,, KTP, BPJS dan uang sebanyak Rp 700 ribu , satu tas ransel berisi alat pancing dan satu botol minuman merek Pepsi. "Setelah selesai dicek pihak kepolisian dan Inafis tidak ditemukan adanya tandatanda penganiayaan. Pihak keluarga meminta agar Korban dibawa ke rumah korban. Mereka juga minta korban dibawa pulang dan membuat surat pernyataan tidak keberatan pihak keluarga korban," tandas Faidil. (MTC)

Ops Ketupat Toba

54 Orang Tewas Lakalantas MEDAN - Sebanyak 54 orang pengendara tewas akibat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) selama gelaran Operasi (Ops) Ketupat Toba 2018 di jajaran Polda Sumut. “Ada 54 orang tewas lakalantas, naik 4 dibandingkan tahun 2017 ada 50 pengendara yang tewas lakalantas," jelas Kasubbid Penmas Poldasu AKBP MP Nainggolan, Kamis (28/6). Kata dia, selama gelaran Ops Ketupat Toba tersebut, terjadi 139 kasus, dengan korban luka berat 58, luka ringan 191 dan kerugian material mencapai Rp435.250. 000. Sedangkan tahun 2017, lanjutnya, ada 127 lakalantas, mengakibatkan luka berat 57, luka ringan 152 orang dengan kerugian material Rp391. 600.000. Untuk korban lakalantas, PNS 1 orang, karyawan/swasta 122 orang, pelajar/mahasiswa 79 orang, pengemudi/ sopir 7 orang, TNI 1 orang, Polri 2 orang, tani/buruh 27 orang dan tidak ada kerja 64 orang. Sedangkan 2017 korban laka, PNS 7 orang, karyawan/ swasta 111 orang, pelajar/

mahasiswa 69 orang, pengemudi/sopir 7 orang, Polri 3 orang, tidak ada pekerjaan 53 orang. "Untuk usia korban lakalantas paling banyak usia produktif 15 sampai 50. Ada juga korban berusia 60 tahun," kata Nainggolan. Sementara untuk kendaraan yang paling banyak lakalantas, sepedamotor, mobil penumpang, bus, mobil barang. "Peristiwa lakalantas ini terjadi antara pukul 15.00 WIB hingga 03.00 WIB," sebut Nainggolan. Untuk ranking lakalantas yang paling tinggi Polrestabes Medan ada 18 kasus dengan korban tewas 6 orang, disusul Polres Tebingtinggi 13 lakalantas korban tewas 2 orang dan Tapteng 11 lakalantas korban tewas 5 orang, Karo 10 lakalantas korban tewas 3 orang, Labuhan Batu 10 lakalantas 6 tewas. "Kita berharap, para pengendara tetap mematuhi peraturan lalulintas setiap hari walaupun tidak ada operasi lalintas. Dengan mematuhi peraturan lalulintas kita akan selamat sampai tujuan," harap Nainggolan. (DA)

Namun, Polda belum melakukan penahanan dengan berbagai pertimbangan. Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Andi Rian menyebut penahanan tersebut bergantung hasil penyidikan yang dilakukan. "Masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan penyidik sebelum mempertimbangkan perlutidaknya seseorang

ditahan," kata Andi kepada wartawan, Kamis (28/6). Dia juga menyatakan, tidak menutup kemungkinan bertambahnya tersangka lainnya mengingat kasus ini masih berjalan. Senada dengannya, Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan mengatakan penahanan seorang tersangka itu mutlak menjadi kewenangan penyidik. "Bisa ditahan, bisa juga tidak. Semua tergantung kewenangan penyidik. Kalau tidak ditahan pasti ada pertimbangannya," ujarnya. Sementara Kabid Humas Polda Sumut, AKBP Tatan Dirsan Atmaja mengakui, Kadis Perhubungan Samosir telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tenggelamnya KM

Sinar Bangun. Selanjutnya, penyidik akan memanggil dan memeriksa Nurdin Siahaan. "Kemungkinan, bisa saja ditahan," kata Tatan. Sebelumnya, Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan, ditemukannya kelalaian dalam melakukan pengawasan. "Memang arahan pasti ada kesana (tersangka). Karena berkaitan dengan kewenangan dan tanggungjawab termasuk kelemahan dalam pengawasan," ungkapnya, Selasa (26/6) lalu. Paulus menduga, unsur kelalaian itu terjadi, karena tidak berjalanannya regulasi yang seharusnya menjadi ketetapan dalam keselamatan penumpang. "Seharusnya regulasi itukan di cek

and ricek kemudian diawasi. Tapi nampaknya itu semua sebagaimana dugaan penyidik tidak diatur didalam regulasi itu sendiri," katanya. "Larangan itu ada, batasan itu ada, tapi mereka tidak melarang dan memberikan pengawasan secara ketat sesuai dengan fungsinya masing-masing," sambung Paulus. Paulus mengakui, jika selama ini pengawasan terhadap perkapalan di Danau Toba masih lemah. Itu dikatakannya, setelah pihaknya melakukan pertemuan dengan dinas, pemilik kapal dan regulator ada banyak persoalan dalam pengangkutan. "Misalkan saja kapal sejenis 17 GT tidak boleh mengangkut sepedamotor. Tapi kenyataanya, sarana

dan prasarana cuma itu," terangnya. Namun begitu, kata Paulus, seluruhnya menyerahkan kepada proses pengadilan untuk mengungkapnya. "Saat ini, sudah 10 sampai 16 orang yang kita periksa sebagai saksi," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, Polda Sumut telah menetapkan nakhoda sekaligus pemilik kapal Poltak Soritua Sagala, Pegawai Honor Dishub Samosir anggota Kapos Pelabuhan Simanindo Karnilan Sitanggang, PNS Dinas Perhubungan Samosir Kapos Pelabuhan Simanindo Golpa F Putra, serta Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Penyebrangan (ASDP) Samosir Dishub Provsu Rihad Sitanggang, sebagai tersangka. (DA)

Kajatisu Pimpin Sertijab Aspidum dan Kajari MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menggelar acara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) Aspidum serta 4 Kajari di Aula Kantor Kejatisu Jalan AH Nasution Medan, Kamis (28/6). Sertijab itu dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Dr Bambang Sugeng Rukmono, dan dihadiri Wakajatisu Yudi Sutoto, para asisten, Kajari, Kacabjari dan Koordinator di lingkungan kerja Kejatisu. Pejabat yang diganti dan mendapatkan promosi jabatan adalah Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (Aspidum) dari Muhammad Naim kepada Edward Kaban yang sebelumnya menjabat Kajari Tangerang. M Naim dipromosikan jadi Koordinator pada JAM Datun Kejagung. Kajari Langkat yang baru Wahyu Sabrudin dari Andri Ridwan menduduki jabatan

Kajatisu menyematkan tanda jabatan dalam sertijab sejumlah kajari baru sebagai Asisten Pembinaan Kejati Maluku di Ambon, Kajari Tapanuli Utara yang baru Tatang Darni dari Hotma Tambunan yang dipromosikan jadi Aspidsus Kejati Maluku Utara di Sofifi. Kajari Tebing Tinggi yang

baru Mochamad Novel dari Fajar Rudi Manurung yang mendapat jabatan baru sebagai Aspidum Kejati Jambi dan Kajari Nias Selatan di Teluk Dalam Rindang Onasis dari Riyono yang mendapat promosi jabatan sebagai

Aspidum Kejati Aceh. Dalam arahannya, Kajati Sumut Bambang Sugeng Rukmono menyebut, kegiatan promosi adalah bagian dari kehidupan organisasi yang harus terus berputar dan bergerak dalam

rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas lembaga. “Kepada Kajari yang baru dilantik agar segera mengenali wilayah kerjanya masing-masing. Kedudukan anda saat ini adalah pemimpin atau kepala yang membawahi satu Kejari,” katanya. Di era teknologi yang semakin maju, kata Kajati semua elemen saat ini sudah memanfaatkannya untuk mendukung kinerja. Dalam penanganan beberapa kasus Pidum, tambah Kajati seluruh aparat penegak hukum harus terus belajar dan menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum. Setelah acara pelantikan dan sertijab, Kejatisu juga menggelar acara silaturahmi dan halal bi halal dengan keluarga besar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, IAD, PJI dan KBPA Sumut. (AFS)

Pengelola Rental Sampan Minta BPBD Langsa Subsidi Rompi Pelampung

 Pak Daud

LANGSA - Pengelola sewa (rental) sampan di kawasan KM-5 minta pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Langsa atau instansi terkait memberikan subsidi rompi pelampung guna untuk keselamatan para penyewa sampan yang akhir akhir ini sering menelan korban nyawa. Amatan koran ini, masyarakat Langsa setiap hari libur ramai pergi rekreasi mancing di kawasan Km 5 maupun kuala Langsa. Dalam jangka

waktu setahun ini beberapa warga yang berekreasi memancing sampanya tenggelam dan akibatnya korban tewas karna tidak memakai pelampung saat memancing. Pak Daud salah seorang pemilik usaha sewa sampan di Km 5 kamis kemarin kepada koran ini mengatakan bahwa sering terjadi tenggelamnya sampan pemancing karena tidak memakai rompi pelampung sehingga korban kehabisan nafas dan hanyut terbawa arus.

Seperti yang terjadi baru baru ini sampan pemancing tenggelam dan menewaskan 3 korban. Setelah itu baru pihak BPBD sibuk mecari dengan puluhan personil kata pak Daud. Ditambahkanya bahwa kami tidak mampu memberikan rompi pelampung kepada penyewa sampan karna keterbatasan sewa sampan yang hanya Rp.15 ribu untuk sewa 1 hari ,oleh karna itu kami minta agar instansi terkait. Dalam hal

ini BPBD kota Langsa dapat berikan subsidi rompi pelampung kepada kami agar tidak terjadi lagi korban nyawa para warga yang pergi rekreasi memancing. Hal senada juga dikatakan BUDI salah seorang yang memiliki usaha sewa sampan di km 5. Budi mengatakan bila tidak segera di subsidi rompi pelampung,dia khawatir akan menimbulkan korban berikutnya kata Budi. (YAN)

120 Anggota Brimob Aceh BKO ke Polda Papua BANDA ACEH - Waka polda.aceh Brigjen Pol Drs Supriyanto Tarah MM Selasa pekan lalu memimpin upacara upacara pelepasan personel Satbrimob Polda Aceh yang akan melaksanakan tugas BKO ke Polda Papua. Sebanyak 120 Personil Brimob Aceh yang di BKO kan tersebut akan melaksanakan tugas selama 6 bulan pada Polsek yang rawan gangguan keamanan sparatis kelompok kriminal bersenjata di puncak Jaya dan Kabupaten Puncak. Upacara pelepasan personel Satbrimob tersebut juga dihadiri Irwasda, para pejabat Utama, Pamen, Pama, Bintara, PNS Polda Aceh serta personel Satbrimob yang akan diberangkatkan ke Papua

Upacara pelepasan 120 Personil Brimob polda Aceh yang di BKOkan ke Papua. tersebut. Wakapolda yang membacakan amanat tertulis Kapolda Aceh Irjen Pol Drs

Rio S Djambak, mengatakan, sebagai bagian integral dari Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Polda Aceh tentunya juga memiliki andil dan tanggung jawab untuk

ikut serta membantu satuan pusat maupun ke wilayahan lainnya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terutama dalam menangani kejahatan dengan tingkat eskalasi tinggi seperti gangguan kelompok kriminal bersenjata. Sebagai salah satu satuan khusus di Kepolisian, Satuan Brimob dituntut untuk mampu dan senantiasa siap dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dalam menanggulangi gangguan kamtibmas berkadar tinggi. Karenanya, Satuan Brimob dituntut memiliki tingkat kesiapan operasional yang tinggi dalam situasi apapun, dimanapun dan kapanpun dalam melaksanakan tugas

yang diembannya. Dikatakan Wakapolda, intensitas kerawanan di kedua wilayah tersebut, masih sangat tinggi terutama dari ancaman kelompok kriminalitas bersenjata. “Saudara-saudara nantinya akan melaksanakan tugas operasi selama 6 bulan khususnya di Polsek-Polsek dengan tingkat kerawanannya tinggi,” kata Wakapolda. Kata Wakapolda lagi, adapun tujuan BKO yang dilaksanakan adalah untuk menangani wilayah rawan terhadap gangguan kelompok kriminal bersenjata yang dapat mengancam stabilitas keamanan di wilayah hukum Polda Papua dan menghambat roda pemerintahan dan

pembangunan daerah baik perekonomian maupun infrastruktur serta aktifitas masyarakat sehari-hari. Wakapolda juga mengatakan, selain kemampuan Brimob yang telah melekat, juga dituntut untuk bisa berkominikasi dengan semua elemen yang ada di wilayah operasi sehingga dapat terbinanya situasi yang aman dan tetap dalam keadaan kondusif. “Buktikan Satbrimob Polda Aceh dapat diandalkan dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Bukan justru sebaliknya, menambah permasalahan bagi satuan operasi dan satuan kewilayahan di tempat saudara bertugas, kata Wakapolda lagi. (YS)


11 E D I S I 511 2 - 8 JULI 2018

SUMUT/ACEH

KRIMINAL

Terduga Pencuri Mobil Nyaris Tewas MEDAN - Disinyalir melakukan pencurian mobil angkutan berbasis online di seputaran Jalan Alfalah Glugur Medan, tersangka FIS (34), warga Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Medan Timur, nyaris tewas diamuk massa. Nyawa tersangka berhasil diselamatkan petugas kepolisian dari aksi amukan massa setelah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Kanit Reskim Polsek Medan Timur, Iptu Made Yoga kepada wartawan, Kamis (28/ 6) pagi mengatakan, peristiwa pencurian itu bermula ketika korban Angga Prillo Girsang (29), tengah menunggu penumpang di Jalan Alfalah. "Saat korban menunggu penumpang di tepi jalan, pelaku tiba-tiba masuk ke dalam mobil korban dan berusaha merampoknya," sebutnya. Korban kemudian berteriak hingga mengundang perhatian warga yang berada di Jalan Alfalah IV. Tersangka berhasil dikejar dan ditangkap massa lalu dipukuli. Polisi yang mendapat adanya aksi amuk massa ini, kemudian turun ke lokasi dan mengamankannya ke Polsek Medan Timur. Namun sayang, sesampainya di kantor polisi pelaku tak ditahan. "Korban tidak buat laporan, dan tersangka dijamin sama adik iparnya," sebut Yoga. (MTC)

Pekerja Toko Obat Tewas di Tempat Kerja MEDAN - Seorang pekerja Toko Obat Budiman Jaya di Jalan AR Hakim nomor 142 Medan, tewas setelah kesetrum arus listrik, Kamis (28/6). Informasi di lapangan menyebutkan, korban bernama Marni (22), diduga meninggal karena tersengat listrik saat menyusun kotak obat di dalam toko tempatnya bekerja. Teman dekat korban, Tuti Marnindaha mengaku, tidak tahu kejadian sebenarnya. Dia hanya menyebut, korban tinggal di sekitar tempatnya bekerja dan kampung halamannya di Pulau Nias. "Saya teman dekatnya. Dia sudah lama tinggal dan bekerja di sini. Nggak tega melihatnya seperti itu," ujar perempuan berkaos merah jambu tersebut. Pantauan di lapangan, terlihat petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan di dalam toko tersebut. Puluhan warga berdesakan memadati lokasi kejadian. Tak lama berselang, abang korban datang ke TKP dan menangis histeris. Beberapa kali dia berusaha memeluk jasad adiknya tersebut. Namun, karena masih proses penyelidikan, dia belum bisa memeluk jasad adiknya tersebut. (MTC)

Empat Preman Pemeras Diringkus Polisi MEDAN - Petugas Unit Reskrim Polsek Medan Kota mengamanakan empat orang preman yang kerap melakukan pemerasan terhadap driver online di depan Medan Mall Jalan MT Haryono Medan, Selasa (26/6). Kapolsek Medan Kota, Kompol Revi Nurvelani menyebutkan, perbuatan keempat tersangka sudah sangat meresahkan. Keempatnya adalah, DH (35), warga Tembung Pasar 7, ditangkap dengan barang bukti uang senilai Rp 24 ribu, RH (34), warga Tembung Pasar 3, diringkus dengan barang bukti uang sebesar Rp 47 ribu, SA (35), warga Jalan Gaharu Lorong 1, diamankan dengan barang bukti uang sebesar Rp10 ribu, dan BS (33), warga Jalan Masjid ditangkap dengan barang bukti uang sebesar Rp20 ribu. "Mereka ini sudah sangat meresahkan dan sering beraksi di kawasan Jalan MT Haryono, tepatnya di depan Medan Mall. Mereka memeras setiap pengemudi online yang mengambil penumpang di tempat itu," sebut Revi. Kata Suhardiman, setelah mendapat informasi adanya praktik pemerasan yang meresahkan, pihaknya segera melakukan penyelidikan hingga penindakan. Petugas memergoki keempat tersangka tengah beraksi sehingga langsung didokumentasikan. "Aksi mereka berhasil kita pantau dan rekam ketika melakukan pemerasan kepada driver taksi online yang sedang mengetam di Medan Mall," kata mantan Kapolsek Medan Barat tersebut. Dalam aksinya, terang Revi, para tersangka meminta uang secara paksa kepada para pengemudi online dengan tarif mulai dari Rp 2 ribu sampai Rp 4 ribu per satu kendaraan. "Tim kita langsung menangkap ketika keempat orang tersebut sedang mengutip uang dari pengemudi taksi online," terang Revi. Berdasarkan pemeriksaan, keempat tersangka diduga sudah sering melakukan aksi pemerasan tersebut hingga menimbulkan keresahan kepada pengemudi online. (DA)

Diduga Empat Etnis Rohingya Imigrasi Langsa Kabur ke Medan LANGSA - Empat dari 5 etnis rohingya sejak sebulan lalu kabur dari penampungan imigrasi Kelas IILangsa.mereka diduga kabur ke medan sumut melaluialui penjemputan agen gelap. Sebagaiana diketahui bahwa pada tanggal 6 April 2018 dini hari lalu ke lima muslim Rohingya tiba di Pelabuhan Perikanan Idi Aceh timur. Dari kelima Rohingya ini, satu diantaranya anak masih berumur 8 tahun Kamal Husin, Muhammad Ilyas (33) dan Samimah (18), Umar Syarif (28), dan Mominah (28). Mereka ditolong oleh nelayan Idi, Aceh Timur yang saat itu sedang mencari ikan di laut Selat Malaka. Kondisi mereka sangat memprihatinkan mengalami dehidrasi

Illustrasi berat, karena sudah berapa hari kelaparan. Menurut nara sumber di Imigrasi Langsa, awalnya 1 warga Rohingya menghilang dari Kantor Imigrasi Kelas II Langsa pada tanggal 31 Mei 2018 malam. Selanjutnya 1 pada

tanggal 2 Juni 2018 malam menyusul sebanyak 3 orang. Sedangkan yang kini masih berada di Kantor Imigrasi hnaya 1 orang, Umar Syarif (28). Kepala Imigrasi Kelas II Langsa, Irza Akbar membenarkan bahwa ke 4 etnis Rohingya menghilang pada

bulan puasa lalu. Sekarang hanya 1 orang yang tertinggal. Awalnya ke empat Rohingya malam itu minta izin kepada petugas Imigrasi keluar dari kantor Imigrasi itu, dengan asalan pergi shalat tarawih ke masjid di sekitar Kantor Imigrasi setempat, teryata setelah itu mereka tidak kembali lagi ke kantor Imigrasi. Pihaknya tidak menaruh curiga, karena sebelumnya mereka selalu keluar untuk shalat tarawih. Menurut Mirza Akbar, setelah mengetahui mereka tidak kembali lagi ke kantor, pihaknya langsung melakukan pencarian, akan tetapi tidak berhasil menemukannya. Kelima 5 etnis Rohingya itu pada bulan April lalu diselamatkan nelayan Idi Aceh Timur di laut, selanjutnya mereka ditampung sementara di Kantor Imigrasi Kelas II Langsa katanya. (YAN)

Gelar Sweeping Jelang Pilkada

Satgas Yonif 121/MK Amankan Ganja 2,5 Kg MEDAN - Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Sektor Utara dari Yonif 121/MK kembali mengamankan paket ganja siap pakai seberat 2,5 Kg dari warga pada saat melaksanakan sweeping terhadap kenderaan yang melintas di Kampung Wembi Keerom Papua. Bermula dari sweeping pada Selasa (26/6) dimana sweeping ini merupakan hal yang rutin dilaksanakan terutama menjelang pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua dalam rangka cipta kondisi dalam rangka menyukseskan Pilkada yang aman dan damai. Pos Wembi yang dipimpin langsung oleh Komandan Kompi B (Danki B) Kapten H.S. Sihombing dengan 12 orang anggotanya melaksanakan sweeping dan menghentikan sebuah sepeda motor jenis Yamaha Vixion Hitam tanpa Nopol dari Waris dan hendak menuju Arso yang dikenderai oleh NM (17) seorang pelajar dengan seorang rekannya AE (19) dan juga pelajar keduanya berdomisili di Waris Senggi. Tim sweeping melaksanakan pemeriksaan terhadap kedua warga tersebut beserta barang bawaannya. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan petugas sweeping menemukan 9 paket ganja seberat 1,3 Kg yang dibawa kedua pelajar ter-

SATGAS Pamtas RIPNG Sektor Utara dari Yonif 121/MK kembali mengamankan paket ganja siap pakai seberat 2,5 Kg sebut di dalam karung berwarna putih. Sementara itu pada saat berlangsungnya sweeping, petugas sweeping melihat 1 unit kenderaan truk akan melintas di depan Pos Wembi dimana ada 7 orang yang menumpang di bak belakang truk terebut bergegas turun dari truk dengan terburuburu karena mengetahui adanya sweeping. Segera Danki B Kapten H. S. Sihombing menghubungi Komandan Pos KM 76 (Danpos KM 76) Letda Inf Zaenal untuk mencegah 7 orang warga tersebut yang diperkirakan akan melintas di Pos KM 76. Dengan memerintahkan 10 anggotanya dibawah pimpinan

Sertu Armansyah Danpos KM 76 memerintahkan untuk melaksanakan sweeping di depan Pos KM 76 untuk menghambat beberapa warga yang diduga menghindari sweeping di Pos Wembi sebelumnya. Tidak lama setelah itu petugas sweeping dari Pos KM 76 melihat 1 unit truk jenis Isuzu Euro Putih Nopol PA 8933 J yang akan melintas di depan Pos KM 76 yang membawa 2 orang warga yang ikut menumpang di bak truk tersebut namun sebelum truk tersebut melintas di depan Pos KM 76 kedua 2 orang warga yang menumpang di bak truk tersebut melompat turun dan berusaha melarikan diri masuk ke hutan untuk menghindari swee-

ping. Segera melihat kejadian tersebut Sertu Armansyah beserta 3 orang anggotanya melakukan pengejaran terhadap 2 orang warga tersebut. Setelah dilakukan pengejaran ke dalam hutan Sertu Armansyah beserta 3 orang anggotanya berhasil menangkap salah satu dari warga tersebut sementara seorang warga lainnya berhasil kabur dan masuk lebih jauh lagi ke dalam hutan. Dari seorang warga yang berhasil diamankan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan atas nama KY (20) pekerjaan wiraswasta yang berdomisili di Kampung Sabron Distrik Kemtuk Gresi petugas berhasil

mengamankan 9 paket ganja seberat 1,2 Kg yang ada di dalam tas punggung warna Hijau Muda milik yang bersangkutan. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan Danki B Kapten Inf H. S. Sihombing melaporkan hal tersebut kepada Komandan Satgas (Dansatgas) Yonif 121/ MK Letkol Imir Faishal yang berada di Komando taktis (Kotis) Satgas Yonif 121/MK dan selanjutnya ketiga orang warga beserta paket-paket ganja yang berhasil diamankan tersebut diserahkan kepada pihak Satuan Narkoba Polres Keerom yang diterima oleh Bripka Edy Hamonangan, S.H. Kanit Idik Satnarkoba Polres Keerom. (REL)

Kasus Kepsek Berjudi Akan Dilimpahkan GAYO LUES - Polisi Kabupaten Gayo Lues akan meimpahkan berkas perkara seorang Kepala Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues yang digerebek Polisi dan Satpol PP saat bermain judi (Khamar), karena berita acara pemeriksaan (BAP)-nya sudah hampir rampung. Kapolres Gayo Lues, AKBP Eka Surahman melalui Kasat Reskrim Iptu Eko Rendy Oktama SH (foto), Kamis (28/ 6) mengatakan, sebagian tersangka kasus judi dan minuman keras itu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gayo Lues. Namun, masih ada beberapa tersangka lagi yang menunggu kesiapan BAP. "Ada tiga orang yang sudah

Illustrasi kita limpahkan dan menjalani eksekusi cambuk, yaitu dua wanita dan satu lelaki selaku penyedia tempat judi minuman keras, sedangkan pemain judinya kita rencanakan hari Senin ini dilimpahkan,"

katanya. Kepala SD berinisial SB itu ditangkap bersama 11 orang lainya, dua di antaranya adalah wanita penyedia tempat. Namun, dari hasil penyelidikan kepolisian, dari 12 orang yang

diamankan, tidak semuanya dijadikan tersangka karena sebagian hanya mampir tanpa ikut bermain judi. "Pokoknya paling lama 14 hari ke depan setelah penyerahan berkas pertama sudah harus selesai, dan sekarang juper (penyidik)-nya sedang bekerja menyiapkan semuanya agar bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Mudah-mudahan, sebelum 14 hari semuanya sudah kelar," tegasnya. Sebelumnya, SB selaku Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Dabun Gelang ditetapkan pihak Kepolisian sebagai tersangka Khamar (judi). Dia digerebek polisi bersama Satpol PP beberapa hari lalu di Desa Badak bersama rekan-rekanya dan

Agen Judi Bola Lhokseumawe Diringkus Polisi LHOKSEUMAWE - Polres Lhokseumawe meringkus seorang tersangka agen judi taruhan pertandingan sepak bola piala dunia berinitial Ja (31). Ia diringkus pada Selasa dini hari pekan lalu. Selain menahan tersangka, polisi juga menyita uang dari taruhan sejumlah Rp 1,6 juta. Kasat Reskrim Polres

Lhokseumawe, AKP Budi Nasuha menyebutkan Ja yang merupakan warga muara dua Kota Lhokseumawe ditangkap berkat laporan masyarakat. Polisi mendapat kabar, selama piala dunia, banyak warga memasang taruhan pada Ja. “Contohnya, sebagaimana bukti di handphone, saat Senegal melawan Jepang. Nanti

pemasang taruhan bisa memilih skor, apakah 2-0, 2-1, 12, dan seterusnya. Sedangkan jumlah keuntungan bagi pemasang bila tebakan skor benar juga bervariasi, dibayar sampai beberapa kali lipat dari jumlah yang dipasang,” papar Budi. Tugas Ja hanya menampung uang dari pemasang. Selanjutnya dia mengirim

data pemasang dan menyetor uang ke orang lain lagi yang namanya kini sudah diketahui polisi. “Jumlah uang yang terkumpul setiap malam dari tiga laga, bisa mencapai lima juta rupiah,” ujarnya. Jadi, masyarakat yang resah terhadap aksi Ja, memberi informasi kepada polisi. Tim Opsnal langsung bergerak dan menang-

dua wanita asal Medan selaku penyedia tempat. Kasus tersebut juga sempat dirilis pihak kepolisian. Tersangka Khamar yang terbukti bersalah sesuai dengan peraturan Qanun Aceh, terancam dihukum ukubat cambuk 40 kali, termasuk Kepala SD terbukti di Mahkamah Syariah setempat. Saat itu, kepolisian memaparkan, sepanjang tahun 2018, telah menanggani 37 kasus yang persentasenya 64 persen sudah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses. Kasus yang dominan ditangani pihak kepolisian setempat adalah pecurian dan kasus perjudian. (NUAR)

kap Ja di sebuah warung simpang Muara Dua, Lhokseumawe. “Kami langsung membawa Ja ke Mapolres beserta barang bukti untuk proses hukum lanjutan,” katanya. Kini, lanjut Budi, Ja dibidik Qanun Syariat Islam Nomor 6 Tahun 2016, tentang hukum jinayat berupa maisir. “Untuk orang yang disebutkan nama oleh Ja, penampung uang hasil taruhan, kini sedang kami buru,” demikian ungkap Budi. (YAN)


12 E D I S I 511 2 - 8 JULI 2018

KRIMINAL Jadi Kurir Sabu

Diduga Stres, Tewas Gantung Diri MADINA - Seorang pria lanjut usia (lansia), Dahlan Siregar (57), warga Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), tewas gantung diri di rumahnya, Selasa (26/6). Informasi dihimpun wartawan dari warga sekitar menyebutkan, korban mengalami depresi (stres, red) setelah melihat orangtuanya yang juga meninggal dunia pagi sebelumnya. Setelah melihat jenazah ibunya, korban pergi mandi lalu pulang ke rumah. "Mungkin saat itulah korban melakukan bunuh diri," sebut tetangga korban, Rahmad. Kapolres Madina, AKBP Irsan Sinuhaji dikonfirmasi setelah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah korban, membenarkan

Dahlan Siregar meninggal dunia gantung diri di rumahnya. "Untuk memastikan penyebab kematiannya, kami telah memanggil dokter melakukan visum luar. Dari hasil pemeriksaan dokter mengatakan, ada bekas jeratan di leher, dan pada kelaminnya keluar sperma. Itu merupakan ciri-ciri kematian orang yang disebabkan oleh gantung diri," ujarnya. Atas kesimpulan tersebut, pihak keluarga ingin korban langsung dimakamkan bersamaan dengan orangtuanya yang juga meninggal dunia sebelumnya, sekira jam 05.00 WIB. "Dari pengakuan pihak keluarga, korban baru kembali dari rumah sakit karena ada sedikit gangguan kejiwaan," sebutnya. (JBL)

Asintel Kejatisu Tangkap DPO Tipikor MEDAN - Tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dikomandoi Asintel Leo Simanjuntak yang baru dua bulan bertugas telah berhasil menangkap seorang Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejari Serdang Bedagai, terkait terpidana kasus korupsi 2008 mantan Kadis Perdagangan dan Koperasi Serdang Bedagai, yakni Ir Aliman Saragih di kediamannya Jalan Selambo No 38 A Medan Amplas, Minggu (24/6) malam. Informasi menyebutkan, tersangka sudah selama satu tahun menjadi buronan kejaksaan. Setelah pensiun, tersangka dikabarkan menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi swasta di Medan dan Jakarta. Begitu mengendus keberadaan tersangka, tim intelijen Kejatisu dipimpin Asintel Kejatisu, Leo Simanjuntak bersama Kajari Serdang Bedagai, Jabalnur langsung meringkus tersangka Ir Aliman Saragih tanpa perlawanan. Diketahui, Aliman terlibat kasus pembangunan pasar

Waserda (Warung Serba Ada) Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan anggaran sebesar Rp3.300.000.000, sumbe APBN TA 2008 dengan kerugian negara Rp 361. 585.915,92. Untuk kasus ini, terpidana dipidana melanggar Pasal 2 Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam kasus tersebut telah diputus pengadilan seorang terpidana yang saat itu sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan Bernama Gatot dipidana 1,6 tahun. Pada kasus ini, Aliman menjabat kuasa pengguna anggaran (KPA) kegiatan yang juga sebagai Kadis Perindagkorp Kabupaten Sedang Begadai 2005-2010. Setelah ditangkap, tersangka langsung dibawa ke Kejatisu untuk proses selanjutnya dan dititipkan ke Rutan Tanjung Gusta Medan guna pemberkasan. (AFS)

Pasangan Kekasih Jadi Pencuri Spesialis Rumah Kosong MEDAN - Momentum mudik dimanfaatkan sepasang kekasih di Medan untuk berbuat kejahatan. Mereka menyasar rumah yang ditinggal pemiliknya untuk melancarkan aksi pencurian. Sepak terjang keduanya terhenti setelah Polsek Patumbak meringkusnya. Kanit Reskrim Polsek Patumbak, Iptu Ainul Yaqin menyebutkan, pengungkapan kasus berawal dari penyelidikan Satuan Reskrim Polsek Patumbak atas sejumlah laporan masyarakat di Kota Medan yang jadi korban pencurian saat bepergian mudik. Berbekal laporan itu, petugas menyelidiki hingga mengarah kepada pasangan muda tersebut. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Identitas mereka masing-masing yakni berinisial YD, warga Jalan SM Raja Medan, dan NJ (24), warga Jalan Bajak III Harjosari, Kecamatan Medan Amplas.

Keduanya hanya bisa pasrah dan tertunduk malu saat menjalani proses penyidikan. Mereka kini harus mendekam dalam penjara atas perbuatannya. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku sudah dua kali melancarkan aksinya. Target mereka yakni rumah kosong yang ditinggal pemiliknya untuk mudik, tak jauh dari lingkungan tempat tinggal pelaku. “Kedua pelaku mengakui perbuatannya, seluruh barang hasil curian itu telah mereka jual,” kata Yaqin, kemarin. Sejumlah barang curian itu antara lain tiga unit LCD, dua unit lemari es, satu set home theatre dan perhiasan permata. “Keduanya kami tahan untuk proses penyidikan. Mereka kami jerat dengan Pasal 363 tentang Pencurian dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara,” ujarnya. (GOS)

Empat Wanita Aceh Tersenyum Divonis 11 Tahun MEDAN - Pemandangan tak menunjukkan rasa penyesalan diperlihatkan empat wanita kurir 1 kg narkotika jenis sabu-sabu. Mereka malah tersenyum meski dijatuhi hukuman masing-masing 11 tahun penjara dalam persidangan di ruang Cakra IX Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (26/6). Dalam sidang yang diketahui majelis hakim J Simanjuntak itu, terungkap keempat terdakwa yang kerap mengumbar senyum itu menyembunyikan barang haram tersebut di sandal dan sepatu yang mereeka bawa. Selain itu, keempat terdakwa masing-masing Fauziah Ishak (36), warga Desa Pulau Lawang Kecamatan Peu Dadah Kabupaten Bireuen Aceh Utara, Darwati Ajalil (38), warga Desa Buket Paya Kecamatan Peu Dadah, Kabupaten Bireuen Aceh Utara, Nurlaila (45), warga Desa Pulau Lawan Kecamatan Peu Dadah, Kabupaten Bireuen Aceh Utara dan Yisniari (20) warga Desa Keude Alue Reheng Kecamatan Peu Dadah, Kabupaten Bireun Aceh Utara juga dijatuhi pidana denda senilai Rp 1 miliar subsidair 3 bulan kurungan. "Menyatakan keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak dan melawan hukum memiliki serta menguasai narkotika golongan I

Empat wanita kurir sabu asal Aceh tersenyum divonis 11 tahun di PN Medan, Selasa (26/6) bukan tanaman seberat 1 Kg sesuai dakwaan subsidair. Menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa selama 11 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 3 bulan kurungan," ujar Hakim. Ketua Majelis Hakim J Simanjuntak mengatakan, keempat terdakwa tersebut dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114, dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. "Pasal 114 UU Nomor 35/2009 tersebut terkait unsur jual beli narkotika. Sementara Pasal 112 terdapat unsur memiliki atau menguasai narkotika tanpa hak," ucap majelis hakim sembari

mengetuk palunya menutup sidang. Sebelumnya, menanggapi putusan itu, empat terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jois Sinaga menyatakan terima. Terdakwa dan JPU merasa hukuman yang dijatuhkan hakim sudah maksimal. Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dibanding tuntutan jaksa. Sebelumnya, JPU meminta keempat terdakwa dijatuhi 16 tahun penjara denda Rp 1 miliar subsidair 3 bulan kurungan. Selama proses persidangan, keempat terdakwa terus didampingi penasihat hukum karena ancaman

hukumannya di atas 5 tahun penjara. Bahkan, dalam persidangan itu pengacara yang mendampingi keempat terdakwa tampak tersenyum mengetahui para terdakwa divonis 11 tahun penjara. Sekedar untuk diketahui Polsek Medan Helvetia berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu-sabu, yang dilakukan empat wanita asal Aceh. Barang haram itu dikemas dalam plastik yang diselipkan dalam sandal dan sepatu yang dipakai ke empat wanita tersebut. Mereka ditangkap di salah satu hotel Jalan Gatot Subroto (Gatsu) Medan. (AFS)

Lengkapi Berkas Dugaan Penipuan

Poldasu Tahan Mantan Bupati Tapteng MEDAN - Polda Sumut akan melakukan penahanan mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sukran Jamilan Tanjung selama 20 hari ke depan. Itu dilakukan untuk melengkapi berkas berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. "Ditahan selama 20 hari. Kemudian apabila diperlukan, akan ditahan selama 30 hari ke depan," kata Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan kepada wartawan, Rabu (27/6). Nantinya, lanjut Nainggolan, setelah berkas dinya-

takan lengkap, barulah sepenuhnya Polda Sumut menyerahkan berkas kepada kejaksaan. "Penahanan selama di kepolisian untuk melengkapi berkas sebelum disidangkan. Setelah itu, barulah pengadilan yang memutuskan masa penahanan beliau," tandasnya. Sebelumnya, penyidik Subdit II/Harda-Tahbang Dit Reskrimum Polda Sumut melakukan penahanan terhadap mantan Bupati Tapteng, Sukran Jamilan Tanjung dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang ratusan juta rupiah,

Senin (25/6) malam. Penahanan dilakukan setelah Sukran Jamilan Tanjung ditetapkan sebagai tersangka dan dua kali mangkir dari panggilan penyidik. "Panggilan kedua kepadanya sudah kita lakukan kemarin, tapi dia juga tidak hadir," kata Kasubbid Penmas Polda Sumut kepada wartawan, Selasa (12/6) lalu. Namun, Nainggolan mengakui, dalam surat panggilan kedua tersebut, Sukran mengirimkan surat keberatan atas penetapannya sebagai tersangka oleh Polda Sumut.

Penyidik Subdit II/HardaTahbang Ditreskrimum Polda Sumut telah mengajukan pencekalan terhadap mantan Bupati Tapteng ini ke pihak Imigrasi. Pencekalannya dilakukan, agar tersangka Sukran Jamilan Tanjung tidak bisa melarikan diri. Begitupun Kabid Humas Polda Sumut AKBP Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, mantan bupati Tapteng itu dilaporkan oleh Joshua Marudutua Habeahan pada 30 April 2018 dengan nomor LP 546/IV/2018/ SPKT III. Terlapor dua orang yakni, Amirsyah Tanjung dan Suk-

ran Jamilan Tanjung. Korban dan terlapor pernah bertemu membahas soal pengerjaan proyek konstruksi senilai Rp5 miliar. "Sukran yang menjabat sebagai Bupati yang memerintahkan Amirsyah untuk meminta sejumlah uang administrasi," paparnya. Uang yang diminta Sukran Tanjung melalui Amirsyah Tanjung kepada Joshua sebesar Rp450 juta, dengan harapan akan diberikan sejumlah proyek, salah satunya pembangunan konstruksi. Namun, proyek tidak terealisasi. (DA)

Ngaku Mitra PT PLN

Dua Pencuri Kabel Listrik Ditangkap MEDAN - Mengaku sebagai pegawai PT Razza Prima Trafo yang merupakan mitra PT PLN, Sali (40) dan Ali Imran Hasibuan nekat mencuri kabel listrik milik PT PLN Rayon Medan Kota, di Jalan Ismailiyah, Gang Bulan, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area. Akibat perbuatannya itu, Sali dan Hasibuan diamankan personel Polsek Medan Area. Kapolsek Medan Area, Kompol J Girsang melalui Kanit Reskrim Iptu P Hutagaol mengatakan, pencurian itu terjadi Minggu (24/6) siang. Mulanya, kedua pelaku dengan memakai

seragam PT Razza Prima Trafo menuju ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor. Sali memanjat trafo dis-

tribusi dengan menggunakan tali tambang. Sedangkan Hasibuan menunggu di bawah untuk melihat situasi.

“Setelah semua kabel di atas putus, barulah pelaku mengambil dan menurunkannya ke bawah,” ujar Iptu P Hutagaol, Selasa (26/6). Belum semua kabel berhasil diturunkan ke bawah, kata Iptu P Hutagaol, aksi keduanya diketahui seorang warga, yang bernama Jadiman Hutapea. Jadiman pun melaporkan ke Polsek Medan Area dan PLN. Tak berselang lama, petugas Polsek Medan Area dan PLN tiba di lokasi dan bersama-sama menangkap kedua pelaku. "Selanjutnya kedua pelaku diboyong ke markas komando (mako) untuk

menjalani proses hukum lebih lanjut," jelas Iptu P Hutagaol. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa satu tali tambang untuk memanjat, satu pasang seragam PT Razza Prima Trafo, satu buah tang potong, satu buah tang biasa, satu buah obeng bunga, satu buah tespen, tiga kabel NYY, satu kabel Tic yang sudah dipotong. Kemudian satu tas sandang, Suzuki BK 5041 AAM, dan pedang samurai. “Semua barang bukti sudah kami amankan,” tutup pungkas Iptu P Hutagaol. (BSC)

Dua Pengedar Narkoba Ditangkap, Satu Luka Tembak BATU BARA - Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Batu Bara kembali berhasil menangkap dua bandar narkoba di Kelurahan Pangkalan Dodek Lama Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara. Seorang di antaranya terpaksa ditembak. Polisi menyita barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu-sabu. Kapolres Batu Bara, AKBP Robinson Simatupang didampingi Kasat Narkoba AKP Herry

Tambunandalam rilis kasus itu, Senin (25/6) mengungkapkan, penangkapan tersangka RS alias Rama (22) dan D alias Darwin (47) bermula dari pesan singkat

seorang warga langsung ke Kapolres. Pesan singkat (SMS) tersebut menginformasikan di Pantai Burung Jalan Ahmad Yani Lingkungan V Kelurahan Pangkalan Dodek Lama Kecamatan Medang Deras ada penjual narkotika berinisial RS dan sudah sangat meresahkan. Atas informasi tersebut Kapolres memerintahkan Kasat Narkoba segera melakukan penyelidikan. Selanjutnya tim opsnal Sat Narkoba

Polres Batu Bara melakukan pengamatan selama dua hari. Setelah mendapati fakta dan data akurat, pada Jumat (22/6) sekitar pukul 10.30 WIB, tim melakukan penggerebekan di rumah target operasi (TO). Dua tersangka berhasil disergap, yakni pemilik rumah RS serta D. Petugas menyita 397 bungkus ganja kering siap pakai, 25 bungkus ganja kering dari sebuah dompet sehingga total disita 422

bungkus, 3 paket sedang sabu dikemas plastik klip transparan, 2 plastik transparan kosong ukuran sedang, 5 buah plastik transparan ukuran kecil, 2 pipet, satu tas sandang, satu timbangan elektrik, satu kertas tictac dan satu unit HP hitam. "Namun, saat dilakukan pengembangan asal narkotika yang disita, tersangka RS alias Rama mencoba melarikan diri sehingga dengan terpaksa personel mengambil

tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kanan kaki tersangka," terang Robin. Kepada penyidik, RS mengaku memperoleh ganja dari warga Aceh yang tidak diketahui. Sedangkan sabu diperoleh dari Iwan Onta melalui anggotanya bernama Riski sebanyak 1 jie (gram). Selanjutnya kedua tersangka berikut barang bukti diboyong ke Mapolres Batubara guna penyidikan lebih lanjut. Sementara Iwan

Onta dan Riski kini masuk daftar pencarian orang (DPO). Kepada kedua tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar. (PUR/SUSI)


14

ANEKA

E D I S I 511 2 - 8 JULI 2018

Sawit dan Karet KEK Sei Mangkei Tetap Dikelola PTPN III Kebun Dusun Ulu SIMALUNGUN - Sejak saat ini areal tanaman kelapa sawit dan karet Sei Mangkei seluas 2000 Ha masih menghasilkan dan tetap dikelola oleh PTPN III Unit Kebun Dusun Ulu. Kendati program replanting atau tanaman ulang tidak dilakukan lagi bukan berarti produksi sawit dan karet tersebut bebas diambil atau dipanen oleh masyarakat.. Apabila ada masyarakat kedapatan didalam areal sedang mengambil sawit (TBS) dan karet akan berurusan dengan hukum. Hal ini ditegaskan Manager KEK Sei Mangkei, Ir David L.Tobing, ketika dikonfirmasi wartawan baru-baru ini."Buah sawit dan karet tidak boleh diambil oleh siapa pun karena masih dikelola PTPN III. Adanya anggapan berbagai

pihak yang mengatakan bebas mengambil buah sawit dan karet tidaklah benar", kata David. Ditanya tentang perkembangan pembangunan dan program KEK Sei Mangkei sebagai mega proyek nasional, David tidak banyak memberikan tanggapan. Namun, David mengakui semua program pembangunan di KEK tersebut merupakan mekanisme dan program transformasi yang terencana. Itu merupakan program kebijakan Perusahaan PTPN III (Persero) dengan Pemerintah berdasarkan kewenangan dan persetujuan dari Menteri BUMN yang telah dijadwalkan sesuai persodur dan mekanisme yang telah ditentukan. (SAL/HLT)

Kapolres Nisel Pantau Sejumlah TPS

SUMUT

Hari Jadi Kota Tebing Ke-101, Walikota Gelar Sunat Massal TEBING TINGGI Kegiatan sunat masal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap warganya khususnya warga kurang mampu untuk senantiasa menjaga kesehatan Sunat massal ini merupakan satu rangkaian peringatan hari jadi Kota Tebing Tinggi ke 101 dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan selain ekspo Tebing Tinggi dan pagelaran budaya. Hal ini disampaikan Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan yang diwakili Kadis Kesehatan dr.H. Nanang Fitra Aulia Sp.PK

dalam pelaksanaan sunat massal, Selasa (26/6) di Aula Dinkes Tebing Tinggi. Disampaikan Pemerintah

Kota terus dengan berbagai program kesehatannya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,

dapat dilakukan di Puskesmas maupun RSKP. Kita ingin dan berharap dengan usia 101 Tebing

Tinggi, kota ini akan semakin maju dan baik, dan utamanya derajat kesehatan warga semakin meningkat. Sebelumnya ketua panitia kegiatan Azhar sekertaris Dinkes menyampaikan sunat massal ini dibagi dalam 3 tahapan, dan dilaksanakan pada setiap kecamatan, yang di Dinkes dilakukan terhadap 130 orang. Kegiatan lainya dibidang kesehatan selain sunat massal,donor darah, pengobatan gratis, pemeriksaan IVA Test, Forbidum FR PTK dan penyuluhan kesehatan yang pelaksanaannya ada di Puskesmas dan RSKP. Hadir dalam kegiatan sunat massal direktur RSKP, para Ka Puskesmas, Camat Rambutan dan Bajenis, dan dilaksanakan 30 orang tenaga para medis dari Dinkes, Puskesmas, RSKP dan beberapa RS Swasta. (RS)

Wali Kota Hadiri HUT ke-68 Kodam I/BB

NISEL - Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H. sejak pagi melakukan patroli keliling ke sejumlah TPS untuk memantau proses pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang berlangsung di Kabupaten Nias Selatan pada Rabu,(27/6). Kapolres Nias Selatan mengawali pemantauan di TPS 1 Desa Hume Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan, lalu ke TPS 1 Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam, dan ke sejumlah TPS yang berada di Kota Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. "Kita lakukan pengecekan di sejumlah TPS untuk melihat

situasi proses pencoblosan/ pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Sampai saat ini semua proses pencoblosan berjalan dengan baik, dan semua masyarakat menggunakan hak pilih nya", ujar Faisal kepada wartawan, kemarin. Faisal berpesan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih sebaik-baik nya secara langsung dan rahasia, karena pesta demokrasi ini dilaksanakan sekali dalam lima tahun. "Jika ada kendala atau ada yang kurang jelas, silahkan berkoordinasi dengan Petugas PPS dan Petugas Kepolisian yang ada di TPS," tukasnya. (HAL)

Sambut Hari Bhayangkara, Polres Langsa Gelar Baksos Donor Darah LANGSA- Menyambut hari Bhayangkara ke-72 tanggal 1 Juli 2018, Polres Langsa menggelar bakti sosial donor darah di alun alun Lapangan Merdeka Kota Langsa. Kegiatan Bakti Sosial yang digelar baru baru ini merupakan agenda rutin polres setempat. Menurut Kapolres, kegiatan bakti sosial tersebut selain untuk menyambut hari Bhayangkara juga merupakan agenda rutin Polres Langsa. Baksos donor darah ini merupakan yang kedua kalinya yang sebelumnya juga diselenggarakan sebelum bulan ramadhan kemarin. Selain melibatkan anggota dari satuan Sabhara kegiatan ini juga melibatkan masyarakat Kota Langsa, sebut Kapolres. Sementara itu, dokter Mitra Klinik Polres Langsa mengatakan sebaiknya donor darah dilakukan kapan saja, karena kebutuhan darah dibutuhkan setiap saat. Bukan

hanya pada momen-momen tertentu, melainkan Kegiatan ini sebaiknya lebih banyak lagi dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan akan darah bagi yang membutuhkan Jika kondisinya sehat dan tensinya juga baik dan kemudian memenuhi syarat yang lain seperti tidak ada riwayat penyakit, itu diperbolehkan untuk melakukan donor darah. Sebanyak 50 kantong darah dari pendonor diserahkan secara gratis kepada PMI Kota Langsa untuk diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Kebetulan momennya bertepatan dengan menjelang Hari Bhayangkari 1 Juli, jadi kita di lingkungan Polri melaksanakan kegiatan rutin ini setiap tahun. Namun bila dalam keadaan emergensi, Polres sering dimintai donor darah karena diketahui anggota Polres memiliki kondisi fisik yang baik makanya banyaknya permintaan ungkapnya. (YS)

MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi hadiri serah terima jabatan Danrem 023/KS dan Dandim 0201/BS di Lapangan Benteng Medan, Senin (25/6). Serah terima jabatan (sertijab) itu dilakukan dalam sebuah apel yang dipimpin langsung Pangdam I/BB Mayjen TNI Ibnu Triwidodo. Selain sertijab, acara juga dirangkaikan dengan syukuran HUT ke-68 Kodam I/BB. Adapun jabatan Danrem 023/KS yang diserahkan itu dari Kol Inf Donni Hutabarat kepada Kol Inf Mohammad Fadjar, serta Dandim 0201/ BS dari Kol Inf Bambang Herqutanto kepada Letkol Inf Yuda Rismansyah. Diharapkan, pejabat yang baru dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan terus meningkatkan kinerja. Dalam arahannya, Pangdam mengatakan, pergantian pejabat dan mutasi personel di lingkungan TNI Angkatan Darat adalah hal biasa, serta merupakan realisasi dari

kebijakan pimpinan TNI AD dalam rangka regenerasi dan tuntutan kebutuhan organisasi guna mengoptimalkan kemampuan kesatuan untuk mendukung tugas pokok Kodam I/BB. Oleh karenanya kata Pangdam, sertijab ini hendaknya disikapi dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta diikuti tekad untuk menjalankan amanah dengan tulus dan ikhlas dengan memberikan pengabdian terbaik sesuai fungsi, peran dan tugas pokok masing-masing dalam rangka memajukan organisasi TNI AD khususnya, serta bangsa dan negara pada umumnya. Kepada Danrem 023/KS yang baru, Pangdam mengingatkan bahwasannya wilayah tugasnya sangat luas karena membawahi 6 Kodim yang meliputi 16 kabupaten, 3 kota dengan wilayah daratan dan kepulauan serta terdapat rangkaian pegunungan, bukit barisan serta pantai. “Letak geografis Korem 023/

KS yang sangat luas ini tentunya membawa kompleksifitas permasalahan yang menuntut pemikiran dan kreatifitas Komandan Korem dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi,” kata Pangdam. Sedangkan kepada Dandim 0201/BS yang baru, Pangdam juga mengingatkan wilayah tugasnya memiliki kompleksifitas kerawanan di semua aspek kehidupan yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Untuk itu pejabat Komandan Kodim yang baru juga dituntut kematangan dalam berpikir, kreatif dan berkreatifitas serta harus memiliki kemampuan berkomunikasi sosial dengan sesama aparat yang berada di wilayah tugasnya dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, atas nama Pangdam I/BB dan pribadi, Pangdam menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus ke-

pada Kol Inf Donni Hutabarat dan Kol Inf Bambang Herqutanto atas dedikasi yang ditunjukkan selama ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal atas semua pemikiran maupun karya nyata yang telah diberikan untuk kemajuan Korum 023/KS maupun Kodim 0201/BS. Sementara itu menurut Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi, sertijab merupakan proses struktural yang diharapkan akan semakin meningkatkan prestasi dan kinerja selama ini sudah terbina baik, sekaligus meningkatkan konsentrasi pembangunan. Kemudian Wali Kota atas nama Pemko Medan dan pribadi, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kol Inf Bambang Herqutanto yang selama ini dinilai sangat berdedikasi dalam menjalankan tugas sebagai salah satu komponen itama keamanan dan pertahanan masyarakat tanpa mengenal

lelah sedikit pun. “Sedangkan bagi Letkol Inf Yuda Rismasyah sebagai Dandim 0201/BS, saya mengucapkan selamat bertugas. Kami yakin Pak Yuda merupakan figur TNI yang sudah teruji dan telah mengenali karakteristik Kota Medan. Insha Allah, pertananan dan keamanan Kota Medan yang selama ini sudah baik akan menjadi lebih baik lagi,” harap Wali Kota. Usai Sertijab, acara dilanjutkan dengan syukuran HUT ke-68 Kodam I/BB. Acara diawali dengan perlombaan pemasangan tenda perasut dalam 5 menit yang dilakukan ratusan prajutir. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng yang dilakukan Pangdam I/BB dan potongan nasi tumpeng selanjutnya diberikan kepada prajurit tertua dan termuda. Di samping syukuran ini dimerihakan dengan acara hiburan dengan menghadirkan panggung hiburan. (VIN)

Rektor USU Bantah Dukung Paslon Tertentu

Walikota Buka Sosialisasi Program Kemitraan Bagi UMKM

MEDAN - Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Runtung Sitepu SH MHum menyatakan keberatannya atas postingan pernyataan yang mengatasnamakan dirinya dalam kapasitas jabatan sebagai Rektor USU. Keberatan itu disampaikan Prof Runtung terkait penyebarluasan postingan akun facebook atas nama Malwin Sitompul ke laman grup facebook Taput Okey pada 15 Juni 2018, pukul 22.20 WIB. Rektor USU juga membantah dengan tegas dan menyatakan bahwa ia tak mengenal sama sekali nama-nama yang disebutkan dalam berita hoax yang beredar di ruang publik itu. "Komitmen sebagai Rektor untuk menjaga netralitas USU sebagai institusi pendidikan agar tak menyentuh ranah politik praktis dan terlibat

TEBING TINGGI Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM membuka Sosialisasi program kemitraan bagi UMKM Kota Tebing Tinggi Tahun 2018, kerjasama Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan PT.Pertamina dalam rangka Hut ke- 101 Kota Tebing Tinggi, Kamis (28/ 6) di Gedung Hj.Sawiyah. Hadir dalam kegiatan ini Rudi Arifianto Manager Comunication dan CSR Mor - I PT.Pertamina Indonesia beserta rombongan, Ketua Kaden Tebing Tinggi , Para Asisten dan Staf Ahli, Ketua Apindo Tebing Tinggi, Ketua IPEMI Tebing Tinggi, Para OPD, Camat serta seluruh para pelaku Usaha. Dalam sambutannya Walikota mengatakan bahwa PT.Pertamina ini mempunyai dana pinjaman yang dapat digunakan untuk membantu usaha

dalam pusaran kegiatan pilkada di Sumatera Utara," jelas Prof Runtung, kemarin. Selain menyampaikan keberatan dan bantahan, Prof Runtung juga menuntut kepada orang atas kepemilikan akun facebook bernama Malwin Sitompul tersebut untuk meminta maaf secara terbuka yang dimuat di media massa atas beredarnya informasi hoax itu. "Mengingat nama baik saya telah tercemar dan dirugikan atas sampainya informasi yang penuh kebohongan tersebut ke tengah masyarakat," tegas Prof Runtung. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Prof Runtung memastikan akan mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk merehabilitasi nama baiknya, baik secara personal maupun institusi. (FeR)

yang tingkat suku bunganya sangat rendah yaitu dalam 1 Tahun hanya 3 % lebih rendah dari kredit usaha rakyat dan maksimal pinjamannya 200 Juta. "Namun disisi itu untuk memiliki rasa tanggung jawab dari para pelaku usaha, pertamina membutuhkan jaminan untuk pinjamannya, bisa dengan surat tanah dengan SK Camat bisa walaupun belum ada sertifikatnya" jelasnya. Selanjutnya khusus di Kota Tebing Tinggi beliau berharap kepada para pelaku usaha yang telah mendapat pinjaman digunakan semaksimal mungkin untuk mengebangkan usahanya dan jangan digunakan untuk hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan usaha. Pinjaman ini digunakan untuk membantu mengembangkan dunia usaha kita khusunya di

Tebing Tinggi dan tanggal 11 Juli 2018 nantinya akan di adakan expo suatu pameran perdagangan dan kita akan mengundang daerahdaerah lain. Terakhir kepada PT.Pertamina Indonesia H.umar Zunaidi Hasibuan berharap mau “care” terhadap Kota Tebing Tinggi dengan memberikan CSR-CSRnya terutama untuk kegiatan sosial, bagaimanapun juga Pertaminan adalah kita dan kita bahagian dari Pertamina. Terakhir kepada PT.Pertamina Indonesia H.umar Zunaidi Hasibuan berharap mau “care” terhadap Kota Tebing Tinggi dengan memberikan CSR-CSRnya terutama untuk kegiatan sosial, bagaimanapun juga Pertaminan adalah kita dan kita bahagian dari Pertamina. (RS)

Pemkab Batubara Luncurkan Aplikasi Sistem Keuangan Daerah BATUBARA - Guna Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance, Pemerintah Kabupaten Batubara meluncurkan aplikasi sistem keuangan daerah (Siskeuda), di Aula Kantor Bupati Batubara, Kecamatam Lima Puluh, kemarin. Kepala Dinas Komunikasi

dan Informatika Pemerintah Kabupaten Batubara Andri Rahadian mengatakan tujuan aplikasi Siskeuda guna memberikan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah kepada stakeholder terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi. Kita harap dengan adanya sistem ini kinerja kita akan semakin mudah dan efisien. Untuk itu, kepada pengelola

barang dan jasa seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Batubara agar benar-benar memahami tentang aplikasi ini," katanya. Dikatakannya, Sistem ini nantinya akan terintergrasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan sehingga seluruh laporan nantinya akan transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal itu juga akan menutup celah kecura-

ngan dalam pelaporan. Disamping itu, sistem ini juga akan mampu mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi dan interaksi yang dikeluarkan Pemerintah untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Sistem ini dapat menutup kecurangan, kalau sudah berjalan, tidak ada lagi yang kita tutup-tutupi dalam pelaporan," ujarnya.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Batubara Sakti Alam Siregar menuturkan aplikasi ini merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk itu, Pemerintah Ka-

bupaten Batubara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setahap demi setahap sesuai dengam ketentuan peraturan fokus dan berusaha membangun dan mengembangkan infrastruktur dan perbaikan sistem aplikasi EGoverment yang selama ini dirasakan masih belum optimal. Pada acara pelatihan aplikasi Sistem Keuangan Daerah

(Siskeuda) ini, Pemerintah Kabupaten Batubara mendatangkan narasumber dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yaitu Dr Bambang Supriadi Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan, Dr Zulkarnaen Ilyas Pembantu Dekan Bidang akademik, Fakultas Manajemen Pemerintahan dan Ir Febriansyah Staf Fakultas Manajemen Pemerintahan. (EDO)


15 SUMUT

ANEKA

E D I S I 511 2 - 8 JULI 2018

Nikson Nababan - Sarlandy Hutabarat Unggul di Taput Satlantas Polres Langsa dan Masyarakat nonton bareng Piala Dunia di Lapangan Merdeka.

Satlantas Polres Langsa dan Masyarakat Nobar Piala Dunia LANGSA - Satuan lalulintas (satlantas) polres Langsa, Kamis malam kemarin menggelar nonton bareng (nobar) sepak bola piala dunia di Lapangan Merdeka Kota Langsa. Disela acara para petugas lantas juga memberikan parcel kepada masyarakat yang dapat menjawab pertanyaan seputar tertib berlalu lintas. Kasat Lantas Polres Langsa Akp Teuku Heri Hermawan SIK mengatakan nobar bersama masyarakat Kota Langsa dengan tujuan memberikan himbauan tata tertib

dalam berlalu lintas. Kegiatan nobar tersebut Kasatlantas yang didampingi Kanit Dikyasa memberikan sesi tanya jawab, yang dapat menjawab dengan benar maka akan diberikan bingkisan berupa parcel dan hadiah menarik lainya. Kegiatan yang dilakukan Sat Lantas Polres Langsa ini dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan mewujudkan semangat promoter Polri siap mengamankan agenda kamtibmas tahun 2018 dan 2019, ucap Kasat. (YAN)

HUT ke-73 TNI Akan Gelar Lari Marathon Internasional JAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT ke-73 Tentara Nasional Indonesia tahun 2018, TNI akan menggelar Lomba Lari Marathon Tingkat Internasional (The Indonesian National Armed Forces International Marathon 2018) di Pantai Kuta, The Mandalika, Lombok pada tanggal 23 September 2018 mendatang. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Jasmani Angkatan Darat (Kadisjasad) Brigjen TNI Mochammad Hasan selaku penanggung jawab kegiatan marathon, pada acara press conference di Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa(26/6). Lebih lanjut Kadisjasad mengatakan bahwa lomba marathon berskala internasional tersebut ditargetkan diikuti lebih dari 10.000 pelari yang berasal dari dalam negeri dan mancanegara. “Total hadiah yang akan diperebutkan senilai 10 milyar rupiah lebih,” ucapnya. Menurut Brigjen TNI Mochammad Hasan, lomba marathon yang di selenggarakan oleh TNI ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional, khususnya pada cabang atletik lari marathon. Khususnya mendukung program pemerintah dalam rangka mengembangkan olahraga lari dan mencari bibit-bibit atlet nasional. Selain itu, mengenalkan destinasi baru pari-

wisata Indonesia pada dunia internasional, khususnya di Lombok Nusa Tenggara Barat,” ujarnya. Adapun kategori yang akan dilombakan dalam The Indonesian National Armed Forces International Marathon 2018, yaitujarak 5 K bagi pelajar dan pelari nasional putra dan putri, 10 K bagi master, atlet nasional dan anggota TNI-Polri, 21 K bagi master, anggota TNIPolri, anggota Angkatan Bersenjata dan Polisi negara sahabat, atlet nasional dan atlet internasional, sedangkan jarak 42 K bagi atlet nasional dan internasional. Selain kegiatan lari marathon, juga dilaksanakan pekan budaya, pameran Alutsista, karya bhakti dan bhakti sosial kesehatan berupa pengobatan massal bagi masyarakat Lombok. Pada pelaksanaan marathon nantinya para peserta juga akan dimanjakan dengan keindahan alam dan situs-situs wisata bertaraf internasionalThe Mandalika, Lombok. Dalam ajang bergengsi tersebut akan hadir dan ikut berpartisipasi para atlet elit nasional dan internasional asal Indonesia seperti Agus Prayogo, Atjong Tio Purnama dan Odekta Vina. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti lomba, bisa mendaftarkan diri, pendaftaran sudah dibuka mulai tanggal 9 Juni 2018, pada Official Website The Indonesian National Armed Forces International Marathon 2018. (REL)

Operasi Katarak Gratis Warnai HUT Tebing Tinggi ke-101 TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan kunjungi langsung pelaksanaan operasi katarak gratis dalam rangka HUT Kota Tebing Tinggi ke101, Kamis (28/6) di RSKP Tebing Tinggi. Bhakti sosial operasi katarak gratis merupakan kerjasama Dinas Kesehatan dan RSKP diperuntukan bagi masyarakat Tebing Tinggi, dan saat pelaksanaan ada 20 orang yang mendaftar. Didampingi Kadis Kesehatan dr.H.Nanang Fitra Aulia Sp.PK dan Direktur RSKP dr.Johnly B Dachban Walikota langsung melihat operasi katarak yang dilakukan di ruang operasi. Walikota mengimbau kepada warga yang akan menjalani operasi agar tetap semangat, dan operasi dilakukan

TAPUT - Pasangan calon nomor urut 1 Nikson Nababan-Sarlandy Hutabarat dalam pilkada serentak 2018 dinyatakan sebagai pemenang pilbup Taput versi perhitungan sementara desk pilkada setempat dengan mengantongi total perolehan suara sebanyak 69.408 suara atau 46,12 persen dari total suara sah sebanyak 150.491 suara. Perolehan suara tersebut mengalahkan pesaingnya, yakni pasangan nomor urut 2 Taripar-Frengky yang harus rela berada diperingkat kedua dengan perolehan 61.317 suara atau 40,74 persen, dan diikuti perolehan suara pasa-

ngan Christmanto-Hotman sebanyak 20.022 suara atau 13,30 persen. Data ini diperoleh desk pilkada dari perhitungan suara yang dilakukan di 626 TPS. Sebab, perhitungan suara di satu TPS lainnya, yakni TPS

1 Desa Janji Natogu Kecamatan Pahae Julu terpaksa dibatalkan penyelenggara setelah terdapat selisih satu surat suara lebih atas jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Dalam data tersebut, partisipasi pemilih berada pada angka 77,19 persen atau 152.435 pemilih dari total jumlah pemilih terdaftar sebanyak 197.479, dengan jumlah surat suara rusak sebanyak 1.944 surat suara atau 1,28 persen. Dilansir antaranews, berdasarkan pemetaan perolehan suara, Nikson-Sar-

landy unggul di 10 kecamatan, masing-masing di Kecamatan Adiankoting, Parmonangan, Pagaran, Siborongborong, Muara, Pangaribuan, Garoga, Pahe Julu, Pahae Jae, serta Kecamatan Simangumban. Pasangan nomor urut 1 itu dipetakan kalah di 5 kecamatan lainnya, yakni di Kecamatan Tarutung, Siatasbarita, Sipoholon, Sipahutar, dan Kecamatan Purbatua. Perolehan suara pasangan Nikson-Sarlandy versi desk pilkada menunjukkan perbedaan dengan rilis data center pemenangan pasangan tersebut yang membukukan

perolehan 68.265 suara atau 43,08 persen, diikuti pasangan Taripar-Frengky sebanyak 59.044 suara atau 37,26 persen, serta perolehan suara pasangan ChristmantoHotman 31.152 suara atau 19,66 persen, dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 158. 461 pemilih. Menurut Ketua desk pilkada Sekdakab Edward Tampubolon, meski hasil perolehan sementara itu diumumkan, pihaknya tetap akan menunggu hasil akhir perhitungan suara secara manual oleh KPU. (TR)

Pembangunan Desa Limau Manis Diapresiasi Warga TANJUNG MORAWA Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Dari APBN (DDA) di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang patut dinilai sangat bermanfaat bagi pembangunan Desa, sebab hal itu menjadi modal utama Pemerintahan Desa Limau Manis dalam meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Salah -seorang Tokoh masyarakat Desa Limau Manis, Riduan saat ditemui awak media di kantor Desa Limau Manis, Tanjung Morawa, Rabu (27/06) mengatakan, “Dalam beberapa tahun belakangan ini, pembangunan di Desa Limau Manis memang telah gencar dilakukan oleh

Riduan tokoh masyarakat Desa Limau Manis pemerintahan desa, seperti ngunan saluran parit warga, pengecoran gang dan pemba- kami sangat mengapresiasi

hal itu” katanya. Selain itu, menurutnya, semasa kepemimpinan Kepala Desa Amru, semua anggaran dana Desa yang masuk dan keluar dipaparkan lebih transparan, hingga dirincikan dalam papan informasi publik, “anggaran dana Desa ini terlihat benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, kami sangat bersyukur”, papar Riduan. Pada kesempatan yang sama, Amru selaku Kepala Desa Limau Manis mengatakan, “sudah sepatutnya kami pemerintahan Desa benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat Desa, dan sebagaimana janji saya pada kampanye waktu calon Kades beberapa tahun

lalu yakni, meningkatkan pembangunan Desa dan mempermudah segala urusan administrasi warga, dan itu telah kami lakukan hingga saat ini”, papar Amru. Secara terpisah, Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjung Morawa, Soang Kupon Harahap, Kamis (28/06) kepada awak media ini mengatakan, “pemerintahan Kecamatan Tanjung Morawa sering melakukan pembekalan penggunaan anggaran dana Desa dan selalu mengingatkan berbagai hal dalam menjalankan roda pemerintahan Desa, dan alhamdulillah hal itu ternyata diwujudkan bersama seperti yang dilakukan pemerintahan Desa Limau Manis’, sebutnya. (DIZ)

Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Wali Kota Medan Serahkan Cenderamata Kunjungi Pemko Medan MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Edlin S MSi menerima kunjungan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara Vicentia Moli Ambar Wahyuni di Balai Kota Medan, Selasa (26/6). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka tindaklanjutan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 yang dilakukan orang nomor satu di Pemko Medan itu sehari sebelumnya. Kedatangan Ketua BPK Perwakilan Sumut itu didampingi sejumlah auditor yang akan melakukan pemeriksaan lapangan. Kedatangan mereka diterima Wali Kota bersama Sekda Kota Medan Sekda Ir H Syaiful Bahri Lubis, Kepala Inspektorat Kota Medan Farid Wajedi, Asisten Administrasi Umum Ikhwan Daulay serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Irwan Ritonga. Ambar menjelaskan, kedatangan mereka untuk memulai pemeriksaan terkait penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017. Pemeriksaan akan dilakukan mulai 26 Juni sampai 21 Juli mendatang. Direncana-

kan, pemeriksaan lapangan akan dilakukan selama 20 hari, begitu juga dengan pemeriksaan laporan akan dilakukan selama 20 hari. “Insha Allah hasil pemeriksaan akan kami sampaikan 30 Agustus mendatang. Walaupun sesuai dengan ketentuan yang ada, hasil pemeriksaan akan disampaikan paling lambat 2 bulan namun kami berupaya menyelesaikan secepatnya. Selama ini tidak pernah BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan,” kata Ambar. Dalam rangka mendukung kelancaran pemeriksaan, Ambar kembali minta dukungan Wali Kota agar para pejabat dapat meluangkan waktunya di laur jam kerja sehingga datadata yang dibutuhkan auditor dipenuhi. Sebab, auditor akan bekerja hingga malam hari guna mempercepat penyelesaian pemeriksaan. “Jadi kami minta dukungan Pak Wali agar para pejabat tetap berada di tempat selama pemeriksaan berlangsung,” harapnya. Kemudian Ambar pun menambahkan, sebenarnya untuk mendapatkan opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) tidak lah sulit. Asalkan semua entitas terkait mau bekerja keras dan dapat digerakkan. Di samping itu terus dan rutin dilakukan monitoring sehingga apa yang menjadi kekurangan dapat dipenuhi. “Selama ini monitoring dan evaluasi kurang dilakukan, para pejabat yang ada masih menggunakan pola ABS (Asal Bapak Senang). Pola inilah yang harus dirubah dengan mengetatkan monitoring dan evaluasi. Jika itu dapat dilakukan, penilaian opini dengan predikat WTP akan dapat diraih,” paparnya. Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan. Apalagi BPK Perwakilan Sumut banyak memberikan bimbingan dan masukan sehingga proses penyelenggaran keuangan di lingkungan Pemko Medan berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan berlaku. “Apabila ada menemukan kekurangan dalam pemeriksaan yang dilakukan, kami berharap dapat segera disampaikan untuk secepatnya dilengkapi. Di samping itu kami juga berharap terus mendapatkan pendampingan dan bimbingan”, harap wali kota. (VIN)

Kepada Dandim 0201/BS MEDAN - Wali Kota Medan Drs.H.T Dzulmi Eldin S, MSI bersama Wakil Wali Kota Medan Ir.H Akhyar Nasution, MSI, menyematkan Songket Medan dan Topi Tengkuluk Melayu kepada Dandim 0201/ BS yang baru Letkol Inf Yuda Rismansyah. Penyematan yang diberikan sebagai ungkapan selamat datang dan bertugas ini dilakukan Wali Kota pada acara Lepas Sambut Komandan Kodim 0201/BS Medan di Hotel Santika Dyandra, Senin (25/06). Selain menyematkan Kain Songket, di malam dengan suasana haru dan kekeluargaan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga menyerahkan cenderamata kepada Letkol Inf Bambang Herqutanto Dandim 0201/BS yang lama sebagai ungkapan terima kasih atas dedikasinya untuk Kota Medan dan selamat bertugas di tempat yang baru. Dikatakan Wali Kota Medan, Serah Terima Jabatan dalam Organisasi TNI merupakan satu hal yang wajar dilaksanakan. Hal ini berguna untuk menjamin kontinuitas dan terpelihara kesi-

nambungan regenerasi kepemimpinan. Serta tetap mewujudkan suasana kerja yang dinamis didalam tubuh TNI sebagai penjaga Kedaulatan NKRI. Selain itu menurut Wali Kota, Pergantian dan alih tugas juga memberikan kesempatan kepada para perwira untuk mendapatkan jabatan yang lingkup wewenang dan tanggung jawabnya lebih luas. Hal ini dimaksudkan agar para Perwira tersebut memiliki pengalaman baru dalam mengembangkan daya kreativitas dan daya inovasi untuk meningkatkan kesiapan satuan dalam mendukung tugas TNI. "Rotasi jabatan dalam tubuh Militer bermanfaat dalam rangka penyegaran dan pembenahan internal TNI. Hari ini kita melihat pergantian Komandan Kodim 0201/BS dari Letkol Inf Bambang Herqutanto kepada Letkol Inf Yuda Rismansyah, keduanya sama sama telah dan akan mengemban tugas yang tidak mudah yaitu mengamankan dan mempertahankan NKRI," kata Wali Kota. (VIN)

PLN Dukung Wujudkan Smart City

dengan peralatan yang cukup canggih, dan pelaksanaanya juga tidak terlalu lama. Nantinya setelah operasi agar tetap melakukan pemeriksaan selanjutnya sesuai dengan saran dokter, dan diharapkan operasi ini akan memperoleh hasil yang terbaik, katanya. Sementara Kadis kesehatan dr.H.Nanang Fitra Aulia Sp.PK didampingi direktur RSKP dr.Johnly.B.Dachban menyambut Hut ke 101 Tebing Tinggi dengan kerjasama melaksanakan berbagai kegiatan. Kegiatan dibidang kesehatan diantaranya melaksanakan sunat massal,operasi katarak, donor darah, berobat grastis serta penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan di kecamatan, ujarnya. (RS)

MEDAN - Keinginan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi untuk menjadikan Kota Medan sebagai Smart City mendapat dukungan penuh pihak PLN Area Medan. Sebagai bentuk dukungan yang dilakukan dengan melakukan modernisasi dalam rangka pemasangan kabel listrik dengan menggunakan teknologi Horizontal Directional Drilling (HDD). Dengan penggunaan teknologi HDD, secara bertahap PLN akan menggantikan seluruh jaringan listrik atas yang selama ini menggunakan tiang listrik dengan pemasangan kabel di bawah tanah. Di samping itu lagi pemasangan kabel dilakukan dengan sistem pengeboran tidak menggali jalan sehingga rusak dan berlubang. Dukungan ini disampaikan langsung Manager PLN Area Medan Lailan Hasibuan ke-

tika diterima Wali Kota beraudiensi di Balai Kota Medan, Selasa (26/6). Dijelaskan Lailan, penggunaan sistem HDH ini tidak merusak jalan untuk menanam kabel dalam tanah dengan baik dan lebih aman sehingga tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan. Dengan penggunaan teknologi HDD, jelas Lailan, PLN secara bertahap akan menurunkan kabel-kabel listrik yang ada di atas tiang listrik. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk menata sehingga tidak mengganggu estetika Kota Medan. “Pergantian jaringan listrik melalui tiang dilakukan secara bertahan dengan sistem kabel bawah tanah dengan menggunakan teknologi HDD. Akhirnya nanti tidak terlihat lagi jaringan listrik atas yang melintasi jalan,” kata Lailan. Sebenarnya papar Lailan, penggunaan kabel bawah

tanah melalui teknologi HDD telah dilakukan secara bertahap karena disesuai dengan kesiapan anggaran maupun kesiapan Kota Medan dalam menetapkan kawasan mana yang akan lebih dulu dibenahi. “Untuk saat ini pemasangan kabel bawah tanah melalui HDD telah kita lakukan di Jalan Gatot Subroto sepanjang lebih kurang 2 km. Untuk tahun ini, kita merencanakan akan membenahi jaringan listrik atas sepanjang 20 km,” paparnya. Selain melakukan modernisasi pemasngan kabel listrik dalam tanah, Lailan juga mengungkapkan, pihaknya juga akan melakukan pembenahan seluruh lampu jalan yang ada di Kota Medan dalam rangka memperindah ibukota Provinsi Sumatera Utara sekaligus mendukungnya menjadi Smart City. Direncanakan, pembenahan lampu jalan itu akan dilakukan bekerjasama

dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Dalam pertemuan dengan Wali Kota didampingi Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan H M Husni , Kadis Pekerjaan Umum Khairul Syahnan, Kadis Kominfo Zain Noval serta Kabag Humas Ridho Nasution, Lailan pun menyampaikan koordinasi tentang operasional PLN di Kota Medan, termasuk sejumlah kebijakan strategis yang akan dilakukan antara PLN Area Medan dengan Pemko Medan sehingga berjalan sinergi serta mencegah pengerjaan proyek-proyek ke depan tidak tumpang tindih. Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan PLN Area Medan dalam mendukung Kota Medan menjadi Smart City. Selama ini ungkap Wali Kota, penggalian jalan yang dilakukan untuk menamam kabel

oleh pihak PLN maupun Telkom, pemasangan pipa air oleh pihak PDAM Tirtanadi serta pipa gas sangat mengganggu estetika kota. “Penggalian jalan yang dilakukan sangat mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas, juga sangat merusak estetika kota. Sudah itu perbaikan yang dilakukan asal jadi sehingga jalan yang semula mulus menjadi rusak dan berlubang,” ungkap Wali Kota. Oleh karenanya Wali kota pun akan menyurati institusi terkait dengan pemasangan kabel telepon, gas serta pipa air agar dapat menerapkan teknologi HDD. Dengan demikian penanaman kabel telepon maupun pipa air tidak harus merusak jalan sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas maupun estetika kota. (VIN)


E D I S I 511 2 - 8 JULI 2018

HALAMAN 16

Edy-Ijeck Menang Djarot-Sihar Tersingkir

SBY Beri Selamat Edy Rahmayadi Lewat Telepon

MEDAN - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut satu Edy RahmayadiMusa Rajekshah dipastikan memenangkan Pilgub Sumatera Utara 2018, ini terlihat selain hasil hitung cepat, perhitungan KPU yang juga, Edy-Ijeck memperoleh 57.69% atau 3.005.972 suara.

KETUA Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menelepon calon gubernur yang didukung partainya dalam Pilgub Sumut, Edy Rahmayadi. Dalam teleponnya tersebut, SBY memberikan selamat kepada Edy atas keunggulan dalam versi perhitungan cepat (quick count) berbagai lembaga survei dalam Pilgub Sumut hari ini. Selain oleh Demokrat, Cagub nomor urut satu itu diusung Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN, dan NasDem. Dalam pilgub itu Edy berpasangan dengan Musa Rajekshah. Sementara penantangnya, pasangan calon nomor urut 2 yakni Djarot Syaiful HidayatSihar Sitorus atau 'Djoss' diusung PDIP dan PPP. "Terima kasih, Pak, doa restunya. Saat ini hasil sementara 81,9 persen," kata Edy kepada SBY melalui telepon, Kamis (27/6). SBY pun mengutarakan rasa gembiranya. "Kita terus memantau dari sejumlah lembaga survei, rata-rata hampir mencapai 100 persen hitungan cepatnya, sedangkan jaraknya antara Pak Edy dengan Pak Djarot itu di atas 10 persen," kata SBY. (INT)

Sedangkan Djarot-Sihar meraih 42.31% atau 2.204. 550 suara. tercatat 29 Jun 2018, 14:58 WIB dari website resmi KPU. Edy-Ijeck (Eramas) merupakan pasangan yang didukung tujuh partai politik Demokrat, PAN, PKS, Gerindra, Hanura, Nasdem, dan Golkar. Sementara lawannya Djarot-Sihar (Djoss) yang didukung PDIP dan PPP memperoleh 42,93 persen suara. Diakui walau pasangan Eramas didukung oleh partai yang gemuk, bukan berarti kemenangan tersebut mutlak dilakukan oleh mesin partai namun fenomena dari umat Muslim sepertinya juga sangat mempengaruhi hasil suara tersebut. Fenomena politik Islam menguat tampak pada hasil hitung cepat pilkada serentak akhir Juni ini. Banyak faktor menyebabkan bangkitnya politik Islam yang diperkirakan berdampak besar terhadap Pilpres 2019. Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fachry Ali menilai, fenomena menguat-

nya politik Islam belakangan adalah cerminan kekhawatiran masyarakat terhadap upaya sekulerisasi politik. Akibatnya, kata Fachry, pengaruh agama justru makin kuat dalam politik dan memengaruhi masyarakat memilih pasangan calon yang didukung parpol Islam. "Karena, partai-partai secara salah mengonfrontasikan Pancasila dengan Islam. Sebenarnya, masyarakat Islam itu tidak mempersoalkan Pancasila, tapi partai-partai sekuler itu mengonfrontasikan Islam dengan Pancasila, itu sebuah kesalahan," ujar Fachry,

Mendagri: Pilkada 2018 Aroma Pilpres MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan, pemerintah mendukung penuh seluruh tahapan hingga pencoblosan pilkada serentak 2018. Secara garis besar, pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik. "Tugas pemerintah di bulan Juni mendukung secara penuh KPU, Bawaslu, mulai dari pusat sampai tingkat TPS di 171 daerah dari tingkat provinsi, Kota hingga kabupaten bisa berjalan dengan lancar, tertib, tanpa ada gangguan," kata Tjahjo saat Apel Bersama ASN Kemendagri dan BNPP Memperingati Bulan Bakti Pan-

casila di Monas, Jakarta, Jumat 29 Juni 2018. Tjahjo menambahkan, pencoblosan serentak di 171 daerah bisa berjalan dengan baik juga berkat bantuan aparat keamanan Polri, TNI, BIN, Satpol PP, serta Damkar yang bekerja secara teritegrasi dan profesional. "Pemerintahan Bapak Jokowi tahun ini sudah melaksanakan tiga kali pilkada serentak. 268 daerah di tahun 2015, 101 daerah di 2017, dan sekarang 171. Tinggal satu langkah lagi, tahun depan adalah proses pemilu, baik memilih anggota DPRD tingkat 1-2, DPR

RI, DPD RI dan memilih presiden, wakil presiden secara bersamasama," kata dia. Meski sudah berpengalaman melakukan pilkada sebelumnya, Tjahjo mengakui pilkada 2018 berbeda dengan pilkada sebelumnya. Nuansa politiknya lebih dinamis karena dekat dengan pemilihan presiden 2019. "Pilkada serentak tahun ini ujian, walaupun memilih kepala daerah tapi aromanya sudah aroma pileg dan pilpres. Tapi masyarakat kita cukup dewasa sehingga tidak ada gangguan sekecil apa pun pilkada ini," kata dia. (INT)

Zulkifli: Pilkada Menunjukkan Figur Itu Penting KETUA Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menilai faktor figur menentukan kemenangan dalam Pilkada serentak 2018. Ini menjadi pelajaran bagi partai politik bahwa memutuskan dukungan kepada pasangan calon harus sejalan dengan keinginan rakyat. "Pilkada kemarin menunjukan bahwa figur itu penting, boleh saja tidak suka dengan partai namun kalau figurnya suka maka orang tetap pilih," kata Zulkifli di Kompleks Par-lemen, Jakarta, Kamis (28/6). Dia mengatakan Pilkada 2018 menunjukan bahwa partai besar tidak bisa semaunya saja mengajukan pasangan calon yang pada realitasnya ditolak oleh rakyat. Hal ini seperti terlihat pada Pilkada Jawa Barat. Pada Pilkada Jabar, Zulkifli mencontohkan, pasangan TB Hasanuddin-Anton Charlyan yang didukung PDI Perjuangan hanya memperoleh sekitar 12 persen berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei. "Jadi di Pilkada Jawa Barat menunjukan basis santrinya kuat sekali," ujarnya. Menurut dia, Pilkada 2018 memetakan basis-basis dukungan sehingga para capres harus benar-benar berhitung secara cermat. Misalnya, ia mencontohkan, pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah baru dipasangkan tiga bulan dan tidak

memiliki logistik banyak, mampu meraih hasil. Menurut dia, hasil Pilkada 2018 berpengaruh terhadap konstelasi politik di Pemilu Presiden 2019. Namun, ia mengatakan, tergantung kombinasi calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan serta partai politik pendukungnya.

Kamis (28/6). Dengan demikian, Fachry mengatakan, pengaruh agama justru makin kuat dalam politik dan memengaruhi masyarakat memilih pasangan calon yang didukung parpol Islam. Namun, fenomena kemenangan paslon parpol Islam di pilkada bukan berarti menunjukkan mesin partai Islam bergerak dan efektif. Sebab, yang bergerak justru adalah masyarakat pemilih itu sendiri, salah satunya berbentuk imbauan tokoh atau para ulama terhadap pasangan calon tertentu. Politik Islam di sini dimak-

sudkan sebagai tindakan sebagian umat Islam dalam aktivitas politik yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan solidaritas kelompok. Politik Islam menonjolkan pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan kebangsaan dalam bingkai agama, simbolsimbol agama, hingga perbaikan sistem kehidupan berlandaskan falsafah agama. Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ikrama Masloman menilai, kemenangan partai berbasis massa Islam di pilkada serentak 2018 kali ini tidak disebabkan oleh faktor ideologi. Menurutnya, kemenangan partai-

partai berbasis Islam tersebut dipengaruhi faktor figur calon kepala daerah. Di Sumatra Utara, menurut Ikrama, sentimen primordial menjadi yang paling kuat. Begitu juga di Kalimantan Barat yang begitu kental dualisme antara sentimen etnis Dayak dan yang di luar Dayak. Ia menilai, banyaknya kejutan di dalam hasil Pilkada 2018 kali ini disebabkan adanya migrasi suara yang terjadi di 10 hari terakhir. Dalam 10 hari terakhir tersebut, pemilih yang belum yakin terhadap pilihannya akan menjadi yakin dengan pilihannya. (BEN/INT)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN dan JAJARANNYA Mengucapkan

SELAMAT ULANG TAHUN 16 Juni 2008 - 16 Juni 2018

Wakil Sekjen DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan para kandidat yang akan bertarung di Pilpres 2019 dapat menjadikan hasil Pilkada 2018 sebagai referensi. (INT) Menurut dia, para kandidat akan bisa melihat partai mana saja yang bekerja sungguh-sungguh dalam memenangkan pilkada. (INT)

 Zulkifli Hasan

Semoga Semakin Sukses dan Merdeka Dalam Berita Ttd :

NURHAYATI TELAUMBANUA, S.Pd, MM Kepala Dinas

Epaper koran anti korupsi 511 edisi senin 2 juli 2018  

Epaper koran anti korupsi 511 edisi senin 2 juli 2018

Epaper koran anti korupsi 511 edisi senin 2 juli 2018  

Epaper koran anti korupsi 511 edisi senin 2 juli 2018

Advertisement