Page 1

EDISI 510/ THN IX 23 JUNI - 1 JULI 2018 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.4.000/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

JK Yakin Tak Ada Konflik Besar Pilkada JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yakin pelaksanaan pilkada serentak pada 27 Juni mendatang akan berjalan aman dan damai. Ia memprediksi tak akan terjadi konflik besar saat pelaksanaan pesta demokrasi yang diikuti 171 daerah itu. "Tidak akan terjadi konflik besar karena tidak ada poros nasional. Golkar dengan PDIP, kemudian di sana PDIP dengan Demokrat,

di sana lagi PPP. Jadi orang bisa milih bupatinya dari partai ini, tapi gubernurnya pilih ini," kata JK di istana wakil presiden, Jakarta, Kamis (21/6). Kendati demikian, JK tak menampik kemungkinan ada daerah yang masih berpotensi terjadi konflik. Salah satunya Papua karena sistem pemilihan di sejumlah wilayah masih dilakukan dengan sistem noken atau berdasar kepu-

tusan bersama yang diwakili kepala suku. "Jabar tidak pernah konflik, Papua (mungkin) setelah perhitungan karena pakai noken, Sulsel juga bisa terjadi setelah pemilihan. Tapi tidak akan konflik besarlah," katanya. JK pun mengimbau pada pihak yang tak puas dengan hasil perhitungan untuk mengajukan gugatan • LANJUT KE HAL. 2

RUU KUHP BERISIKO LEMAHKAN PEMBERANTASAN KORUPSI

KPK SIAP BUKA-BUKAAN KE JOKOWI JAKARTA - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terhadap pemberantasan korupsi sangat beresiko melemahkan KPK jika nantinya disahkan, untuk itu Lembaga antikorupsi tengah menyusun penjelasan secara utuh agar dapat dipahami presiden Jokowi tentang ancaman tersebut. Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bakal menyiapkan waktu bertemu dengan pimpinan KPK selepas Lebaran danberjanji akan mendengarkan keberatan KPK soal RKUHP yang disusun dan diajukan pemerintah kepada DPR. "Hal tersebut tentu perlu kita sambut baik. Agar risiko terhadap pengesahan RUU KUHP dapat didengar langsung (Jokowi). Karena itu, KPK juga mempersiapkan penjelasan yang lebih solid terkait RUU KUHP tersebut," tulis Juru Bicara KPK

Jalan Berliku Revisi UU KPK DPR akan memboyong RUU KPK ke rapat paripurna untuk diambil keputusan tingkat pertama. Sejumlah catatan diberikan fraksi, semisal KPK tetap diberikan kewenangan mengangkat penyelidik dan penyidik independen. “Ada sembilan fraksi yang memberikan persetujuan untuk dilanjutkan pembahasan. Sedangkan satu fraksi menolak. Persetujuan ini akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perun-

Menaker Segera Tindak Lanjuti Pengaduan THR JAKARTA – Masih adanya para pekerja yang tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari sejumlah perusahaan sesuai laporan yang diterima melalui Posko Pengaduan THR yang didirikan oleh Kemenaker RI, membuat Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri akan segera mengevaluasi pengaduan tersebut "Hari ini saya akan update, ini kan baru masuk. Nanti akan kita evaluasi semua," kata Hanif usai menghadiri acara Halal bi Halal bersama seluruh karyawan Kemenaker RI di kantornya, Kamis 21 Juni 2018. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Pilakada 2018 Menggemaskan Pemilihan Kepala Daerah 2018 kali ini akan dilakukan secara serentak di 171 daerah yaitu 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota pada 27 Juni 2018 sehingga berbagai persiapan juga dilakukan. Salahsatu yang mengadakan perhelatan ini adalah Sumatera Utara yang akan memilih Gubernurnya. Ada 2 pasang calon yang bertanding yaitu nomor urut 1 pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) dan pasangan nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss). Elektabilitas keduanya terus menanjak menjelang Pilgub Sumut 2018. Dalam rilis survei terbaru Indo Barometer, elektabilitas kedua pasangan sama-sama meningkat • LANJUT KE HAL. 2

Febri Diansyah lewat pesan singkat, Kamis (21/6). Febri menyatakan, berdasarkan kajian dilakukan, RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 17 Agustus mendatang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan bakal mengganggu kerja KPK di kemudian hari. Menurut Febri, keberadaan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaim-

Hanya 10 Persen Warga Sumut Saksikan Debat JAKARTA - Penyelenggaraan Debat Pilkada di Sumatera Utara menurut Direktur Lembaga Survei Indo Barometer, M Qodari, tidak efektif lantaran hanya ditonton oleh 10 persen masyarakat provinsi tersebut. Padahal, kata dia, debat merupakan momen penting di mana masyarakat dapat menilai kemampuan calon kepala daerah dalam menyelesaikan persoalan publik dengan program-program kerja yang mereka bawa. "Yang nonton debat pilkada di sumut itu sangat sedikit, hanya 10 persen saja. Sebetulnya menurut kami, itu sebuah • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

dangan yang berlaku”. Demikian kalimat akhir Ketua Badan Legislasi, Supratman, di ujung rapat pleno pengambilan keputusan atas kelanjutan Revisi Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK di Gedung DPR, Rabu. Seolah ingin mempercepat pembahasan, Baleg sudah merancang strategi agar Revisi UU KPK dapat segera diboyong untuk pengambilan keputusan tingkat satu dalam rapat paripurna. Jalan berliku DPR dan pemerintah untuk melakukan revisi UU KPK sejak 2012 tak berjalan mulus. Keinginan kuat DPR itu pun gagal. Ya, desakan publik saat menolak keras upaya dan langkah DPR dapat ‘dijegal’. Kekuatan masyarakat sipil anti

• LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Dalam rangka pilkada serentak Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyatakan bahwa pemerintah bakal menetapkan hari libur nasional pada hari pemungutan suara Pilkada serentak 2018. "Sedang disiapkan Keppresnya oleh Setneg. Judul Rancangan Keppres Libur Pilkada Serentak

• LANJUT KE HAL. 2

Akhirnya Eko Subowo Dilantik Jadi Pj Gubsu

Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Subowo sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Jumat (22/6).

MEDAN - Seiring berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 20132018, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Subowo, dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Jumat (22/6). Eko Subowo akan memegang jabatan itu hingga pelantikan gubernur terpilih pada Pilkada 2018. Eko dilantik dan diambil sumpahnya di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan P Diponegoro, Medan. Pelantikan dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di hadapan unsur pimpinan daerah dan pejabat uta• LANJUT KE HAL. 2

PRO KONTRA PENGANGKATAN M IRIAWAN

Jika Langgar Aturan Tjahjo Kumolo Siap Dipecat JAKARTA - Penunjukan Komisaris Jenderal M. Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat menuai pro kontra. Pihak yang kontra menilai hal itu melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Polri. Pasal 28 ayat 3 menyebutkan bahwa anggota polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah

mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Menanggapi hal tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan siap mempertanggungjawabkan segala keputusannya soal pengangkatan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Komisaris Jenderal M. Iri-

awan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Menteri Tjahjo beranggapan Iriawan tidak perlu berhenti jadi polisi. Ia beralasan status Iriawan kini tidak aktif berdinas karena mendapat penugasan sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional. "Setahu saya, mulai zaman Pres-

iden Bung Karno sampai Pak Jokowi, urusan Keputusan Presiden tak ada yang salah. Ada yang telaah hukum di Sekretariat Negara," kata Tjahjo dalam keterangannya pada Jumat, 22 Juni 2018. Tjahjo mengetahui bahwa penga• LANJUT KE HAL. 2

Keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari keanggotaan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) disebut hanya menjadikan posisi negara itu sama dengan Korea Utara. dibangun berdasarkan nilai demokrasi dan liberal yang sangat dijunjung AS. Namun, dengan keluarnya AS dari badan tersebut sama saja menempatkan AS sama seperti negara-negara yang ia kritik selama ini soal HAM, termasuk Korut," ucap Teuku kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/6).

"Selama ini, AS selalu menganggap Korut itu brengsek soal penegakan HAM, sekarang mereka malah menempatkan diri dengan posisi yang sama seperti Korut." Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan bahwa alasan utama negaranya keluar dari UNHRC pada Selasa (19/6) adalah karena upaya reformasi organisasi Dewan HAM PBB yang digaungkan Washington tak kunjung berhasil.

• LANJUT KE HAL. 2

Oknum DPR RI Pukul Warga JAKARTA - Ronny Yuniarto Kosasih melaporkan seorang anggota DPR-RI yang diduga bernama Herman Hery ke Polres Metro Jakarta Selatan atas tuduhan pengeroyokan dipicu masalah lalu lintas. Ronny melalui kuasa hukumnya Febby Sagita menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Minggu, 10 Juni 2018 lalu. Cerita bermula saat mobil yang dikendarai Ronny (berisikan istri dan anakanaknya) masuk busway hingga akhirnya ditilang polisi. "Jadi memang terjadi pengeroyokan awalnya korban itu ada di dalam (jalur) busway kemudian ditilang. Di belakang • LANJUT KE HAL. 2

Korupsi Berjamaah Landa DPRD Kota Malang

Haley juga mengatakan bahwa sejak lama, UNHRC menjadi pelindung negara pelanggar HAM dan bersikap bias politik, terutama terhadap Israel. Meski begitu, Teuku tak melihat langkah AS ini akan memengaruhi kinerja dan legitimasi UNHRC dalam menegakkan dan menangani kasus HAM dunia. Ia malah menganggap AS sendiri yang dirugikan dari keputusannya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 12 anggota DPRD Kota Malang. Mereka dipanggil dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pembahasan APBDP Pemerintah Kota Malang pada tahun anggaran 2015. "Pada hari Jumat dijadwalkan pemeriksaan 12 anggota DPRD Kota Malang yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap terkait dengan pembahasan APBDP Pemerintah Kota Malang TA 2015," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (22/6). Sebanyak 12 anggota DPRD Kota Malang itu, antara lain, Wiwik Hendri

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Amerika Serikat Keluar Dari Dewan HAM PBB Pengamat politik internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, mengatakan hal tersebut karena menganggap langkah pemerintahan Presiden Donald Trump itu membuat AS sama seperti negara yang selama ini mereka kritik soal penegakan HAM, termasuk Korut. "Dewan HAM PBB selama ini

27 Juni Libur Nasional Mari Ke TPS Jangan Golput


2 E D I S I 510 23 JUNI - 1 JULI 2018

SAMBUNGAN

PILAKADA 2018 MENGGEMASKAN... JALAN BERLIKU REVISI UU KPK................................................................................................................ • DARI HALAMAN. 1 hampir 11%. Selain adu program kedaerah daerah yang ada di Sumatera Utara serta media massa yang dilakukan para paslon, Media sosial juga ikut ambil bagian sebagai ajang untuk kampanye dari masing-masing para tim sukses, namun tidak bisa dielakan berita Hoax juga ikut mewarnai berita di medsos tersebut. Bukan saja para tim sukses, warga net yang menjagokan masing-masing calonnya ikut pula berbicara, mulai dari ucapan halus berupa sindiran sampai ucapan kasar berupa makian. Tentu saja mengikuti ungkapan para netizen di medsos dalam menjagokan pasangan calonnya (paslon) pada pilkada serentak 2018 yang terkadang berlebihan dan bahkan ada yang tidak nyambung atau mengomentari pasangan lawannya dengan berbagai ungkapan aneh dan terkadang lucu ini terkadang menggemaskan dalam membacanya. Ya memang Pilkada 2018 ini tentu saja menggemaskan karena peran yang tekadang hyper aktiv dilakukan warga net dalam menyampaikannya dimana terkadang sok tau dan kenal dekat dengan salah satu sosok paslon sehingga terkadang menjadi berita hoax dan mengakibatkan timbulnya ucapan makian dari yang warga net, gemasnya lagi ada pula yang menyambut makian tersebut walau ada juga yang berucap lucu dalam menyampaikannya. Berita hoax dan ucapan makian ini tentu saja sebenarnya pelajaran yang tidak sehat dan dikhawatirkan akan memecah kesatuan yang selama ini Sumatera Utara terkenal dengan ke-

kondusifannya walau berbagai suku dan agama ada didalamnya, sehingga harapan untuk kembali akur usai perhelatan ini sangat diharapkan. Apalagi umat Islam baru saja usai berperang melawan berbagai macam hawa nafsu dalam bentuk puasa yang dilaksanakan hampir sebulan penuh dan lebaran menandakan usainya pertarungan tersebut namun jangan pula hawa nafsu kemarahan dan kebencian tidak bisa dikalahkan. Untuk itu mari kita tetap berpegang tangan dan berjabat erat usai perhelatan, menerima kekalahan jagoannya dan jangan meneruskan kebencian. Kita dukung bersama jagoan yang menang untuk melaksanakan program yang diajukan serta membantu mengingatkan jika mereka yang terpilih ingkar akan janjinya. Begitu juga dengan para pendukung yang berhasil memenangkan jagoannya jangan pula nanti marah jika ada kritikan yang benar membela secara membabi buta dan mati-matian membenarkan yang salah seperti seolah sang jagoannya adalah manusia super yang tidak pernah salah. Yang pasti masing-masing pendukung diharapkan menyampaikannya dengan santun, baik saat berkumpul ataupun di media sosial jika nantinya tidak sesuai harapan. Mari kita jaga kekondusifan Sumatera Utara sehingga pembangunan akan dirasa bersama dengan terpilihnya gubernur Sumatera Utara hasil pemilihan masyarakat Sumatera Utara tentunya melalui pemilihan jujur dan adil. Karena anak Sumatera Utara pasti akan bisa jujur walau terkesan keras. Karena Sumatera Utara ini kampung kita anak Sumatera Utara. ayo datang ke TPS biar jagoan anda menang. Horas.....

JK YAKIN TAK ADA KONFLIK BESAR PILKADA..................................... • DARI HALAMAN. 1 melalui Mahkamah Konstitusi (MK). "Ya itu juga ada batasannya kan, (boleh mengajukan) jika selisih di bawah dua persen atau berapa itu," tuturnya. Pelaksanaan pilkada serentak pada 27 Juni mendatang akan di-

ikuti 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Usai pemungutan suara, KPU akan langsung melakukan penghitungan pada 27 Juni hingga 3 Juli. Sementara hasil penghitungan suara di tingkat provinsi akan diumumkan pada 7-9 Juli 2018.(NET)

HANYA 10 PERSEN WARGA SUMUT SAKSIKAN DEBAT.................................. • DARI HALAMAN. 1 kegagalan dari penyeelenggara pemilu KPU," ujar Qodari di Hotel Harris Suite FX Sudirman Jakarta Pusat, Rabu (20/6). Menurut Qodari, KPU Sumut selaku penyelenggara Pemilu perlu mengevaluasi rendahnya jumlah penonton debat Pilkada di provinsi tersebut. Terlebih, waktu Pilkada serentak di Indonesia tidak lama lagi, yakni 27 Juni 2018. Misalnya, dengan mengadakan acara nonton bareng (Nobar) debat kandidiat seperti yang dilakukan oleh KPU Jawa Tengah. "Jadi seharusnya dengan angka 10 persen itu KPU mengadakan inisiatif

baru utk buat tingkat nontonnya lebih besar," tuturnya Sebab, sambung Qodari, dengan menyaksikan adu argumen antara dua kandidat, Eddy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus, publik dapat memperoleh pedoman untuk mengambil keputusan lebih rasional. "Masyarakat bisa melihat program dan visi-misi. Intinya mengambil keputusan-keputusan yang bersifat rasional, megnenai pilihanpilihan di masyarakat. Jadi ideanya, memilih capres atau cagub karna faktor kemapuan dan proggram kerja, dan itu paling kelihatan di acara debat," imbuhnya.(INT)

27 JUNI LIBUR NASIONAL MARI KE TPS JANGAN GOLPUT.................... • DARI HALAMAN. 1 2018, sedang disiapkan pemerintah," ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (21/6). Bahtiar mengatakan bahwa peraturan tentang hari libur nasional saat pemungutan suara pernah diterapkan pada Pilkada sebelumnya, yakni 2015 dan 2017. Kala itu, pemerintah menerbitkan Keppres No. 25 tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Begitu pula pada pilkada 2017. Pemerintah menerbitkan Keppres No. 3 tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. "Pada 15 Februari sebagai Hari Libur Nasional," katanya. Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan bahwa penetapan hari

libur merupakan perintah undangundang. Namun, itu hanya sebatas wilayah yang menyelenggarakan pilkada. Arief mengatakan pihaknya hanya akan mengikuti apa yang dikehendaki pemerintah pusat mengenai penetapan hari libur. Alasannya, karena bukan KPU yang berwenang menetapkan hari libur. KPU hanya sebatas menyelenggarakan pilkada. "Nah di 171 daerah pasti libur. Tapi apakah ini akan menjadi kebijakan libur nasional seluruh wilayah indonesia atau tidak nanti tentang kebijakan pengurus pusat," ucap Arief. Sebelum memasuki hari pemungutan suara, KPU akan memberlakukan masa tenang pada 24 Juni. Dengan demikian, ada tiga hari masa tenang hingga pemungutan suara yang tidak boleh digunakan untuk berkampanye oleh peserta pilkada. Baik calon kepala daerah maupun tim sukses yang bersangkutan.(INT)

AKHIRNYA EKO SUBOWO DILANTIK JADI PJ GUBSU................. • DARI HALAMAN. 1 ma Pemprov Sumut. Setelah melantik Eko, Mendagri langsung mengingatkannya agar tidak mencampuri urusan Pilkada 2018. "Pak Eko, meskipun jabatannya singkat, enggak usah ngurusi Pilkada, serahkan kepada KPU dan Bawaslu. Bantu mereka jika ada kekurangan anggaran," tegasnya. Tjahjo juga mengingatkan Eko untuk memperhatikan kondisi keamanan pada pelaksanaan pilka-

da serentak. "Berkoordinasi dan ikuti arahan dari Kapolda Sumut tentang penanganan kamtibmas. Berkoordinasi dengan TNI dan instansi lainnya," tegasnya. Perlu diketahui sebelumnya pemerintah pusat berencana menempatkan perwira tinggi Kepolisian, Irjen Martuani Sormin, untuk menduduki posisi Gubsu. Namun seiring polemik yang terjadi, rencana itu dibatalkan, sehingga Eko Subowo dilantik menjadi Pj Gubernur Sumut.(BEN/INT)

• DARI HALAMAN. 1 korupsi menengarai langkah merevisi sebagai bagian bentuk pelemahan terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi. Terlebih, banyaknya terdakwa korupsi yang berlatar belakang politisi senayan. Niatan DPR dan pemerintah nampaknya tak kunjung padam. Berulang kali kedua belah pihak memasukan RUU KPK dalam Prolegnas prioritas, namun berujung kandas. Lagi-lagi desakan publik dan aktivis pegiat anti korupsi menyuarakan penolakan. Hingga di penghujung anggota DPR masa bakti 2009-2014, DPR tak dapat mewujudkan niatnya merevisi UU KPK. Padahal, berbagai peristiwa di KPK menjadi sorotan sebagai celah dilakukannya revisi. DPR periode 2014-2019, RUU KPK masuk dalam Prolegnas jan-

gka panjang. Sebanyak dua kali, niatan merevisi pun gagal. Pada pertengahan 2015, pemerintah memberikan persetujuan RUU KPK masuk Prolegnas prioritas. Namun hingga waktu yang ditentukan, pemerintah menarik diri. Pasalnya publik mendesak agar Presiden Jokowi melakukan penundaan pembahasan RUU KPK. Alasannya, draf yang beredar kala itu bermuatan pelemahan. Tak berhenti, DPR dan pemerintah pun kembali membuat kesepakatan terkait dengan poin yang bakal direvisi. Pertama, terkait dengan aturan kewenangan penyadapan. Kedua, kewenangan pengangkatan penyelidik dan penyidik KPK. Ketiga, pemberian kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Keempat, terkait dengan Dewan Pengawas.

Atas empat poin itulah DPR dan pemerintah menyepakati RUU KPK masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016. Sebanyak 45 anggota dewan dari 6 fraksi sebagai pengusul. Ya, partai penguasa yakni PDIP sebagai motor penggerak RUU KPK. Rapat Baleg yang digelar pada Rabu memberikan persetujuan agar RUU KPK diboyong ke dalam rapat paripurna untuk diambil keputusan tingkat pertama, Kamis. Dalam rapat pleno Baleg, sejumlah partai yang memberikan persetujuan dengan catatan. Pandangan Fraksi PKS yang dibacakan Almuzzamil Yusuf memberikan catatan. Misalnya Pasal 32 dan 36 RUU KPK tidak memberikan norma yang jelas ketika pimpinan KPK mengundurkan diri dari jabatan publik. Akibatnya, bukan tidak mungkin bakal membuka konflik kepentingan, barter hukum

dan politik. “Usulan itu dimasukan bukan untuk pimpinan KPK dan juga Dewan Pengawas,” ujarnya. Anggota Komisi I itu lebih jauh berpandangan, keberadaan Dewan Pengawas mesti dipermanenkan. Namun pula Dewan Pengawas hanya di ranah etik. Ia pun tidak sependapat bila penyadapan mesti mengantongi izin dari Dewan Pengawas, karena akan melemahkan kerja KPK. Hal lainnya, PKS pun memberikan persetujuan KPK mengangkat penyidik dan penyelidik independen. Fraksi Nasdem dalam pandangan mininya yang dibacakan Sulaiman Hamzah memberikan catatan. Pertama, perumusan pembahasan RUU KPK emsti dilakukan secara terbuka dan akomodatif dengan melibatkan seluruh stakeholder. Kemudian, adanya aturan khusus terhadap pimpinan

KPK yang melakukan pelanggaran hukum ketika menjabat. Hal itu setidaknya untuk menghindari kemungkinan adanya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK yang ditengarai melakukan pelanggaran hukum jauh sebelum menjadi pimpinan lembaga antirasuah itu. Seperti yang dialami mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. “KPK tidak perlu didikriminalisasi pelanggaran hukum sebelum jadi pimpinan KPK,” ujarnya. Sama halnya dengan PKS dan Nasdem, Fraksi Demokrat, PDIP, PKB, PPP, Hanura, PPP, dan Golkar memberikan catatan sebatas pada empat poin yang disepakati DPR dengan pemerintah. Namun PAN dan PPP pun sependapat agar KPK tetap diberikan kewenangan mengangkat penyelidik dan penyidik independen, selain dari institusi Polri.(HOL)

KPK SIAP BUKA-BUKAAN KE JOKOWI.......................................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 ana telah diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang saat ini berlaku saja masih dicari celah hukumnya. "Apalagi dengan adanya RUU KUHP yang sejak awal sudah terbaca sangat

berisiko melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi," ujarnya. Lebih lanjut, Febri menyebut jaminan pemerintah yang tidak bakal melemahkan upaya pemberantasan korupsi bila RKUHP tersebut disahkan tetap tidak meyakinkan. Itu setelah mendengar pendapat dan sikap sejumlah ahli hukum dari sejumlah perguruan tinggi. "Jadi, semoga setelah Idul

Fitri ini kita bisa lebih tenang dan jernih membaca masalah yang ada. Hati kita semua dibuka untuk lebih serius dan sungguh-sungguh memberantas korupsi. Tanpa kepura-puraan, tanpa konflik kepentingan," kata dia. Jokowi menyatakan bakal menyiapkan waktu khusus bertemu pimpinan KPK guna membahas RKUHP selepas masa liburan Idul

Fitri. Pertemuan diperlukan karena KPK berulang kali mengirimkan surat permohonan bertemu Jokowi, karena keberatan atas revisi KUHP yang saat ini dibahas pemerintah bersama DPR. Salah satu poin yang disoroti adalah masuknya pasal pemberantasan korupsi ke dalam RKUHP, yang dikhawatirkan dapat membatalkan undang-undang pember-

antasan korupsi yang selama ini menjadi panduan bagi KPK. Jokowi menyatakan belum mengetahui hal-hal yang bakal dibahas bersama lembaga antirasuah ini. Ia menyatakan tetap akan menyiapkan waktu khusus meski hal itu telah dibahas KPK bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Huku, dan Keamanan Wiranto beberapa waktu lalu.(BEN/NET)

MENAKER SEGERA TINDAK LANJUTI PENGADUAN THR................................................................. • DARI HALAMAN. 1 Hayani Rumondang menyatakan, sejak awal dibuka hingga tanggal 7 Juni 2018 jumlah pengaduan atau konsultasi yang masuk ke Posko Pengaduan THR Kemenaker RI tercatat sebanyak 251 pengaduan. Menurutnya, jumlah itu belum final, artinya ada kemungkinan ter-

jadi penambahan pengaduan dari pekerja yang belum mendapatkan haknya di hari-hari mendekati perayaan Idul Fitri 1439 H. "Pengaduan sebelum masa terakhir atau sampai tanggal 7 Juni itu ada sekitar 251 pengaduan. Jadi kemungkinan agak berbeda (jumlahnya) kalau tanggal 8 Juni sampai sekarang. Saya belum update, nanti

kita cek lagi ya," kata Hayani. Ia menjelaskan, dari 251 pengaduan yang masuk ke Posko Pengaduan THR Kemenaker RI per tanggal 7 Juni lalu itu sudah ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Pengaduan yang kemudian diteruskan ke Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan

(PPK) Kemenaker RI untuk segera ditindaklanjuti. "Kemarin itu pelayanan konsultasi tahap awal yang diakhiri sampai tanggal 7 Juni. Kemudian kami siapkan berita acara 251 pengaduan itu untuk diserahkan ke Direktorat Jenderal Pengawasan untuk ditindaklanjuti ke wilayah sanksi," ujarnya

Ketika dikonfirmasi berapa total perusahaan yang diduga tidak membayarkan THR dan perusahaan apa saja, Hayani enggan merinci perusahaan-perusahaan tersebut. "Nanti lah, nanti Dirjen PPK yang menjelaskan itu, karena mereka yang melaksanakan fungsi penindakan," ujarnya.(BEN/INT)

OKNUM DPR RI PUKUL WARGA................................................................................................................. • DARI HALAMAN. 1 mobil korban itu adalah mobil terduga pelaku Pak Herman Heri ya dengan mobil Rolls Royce Phantom B 88 NTT," jelas Febby, Kamis (21/6). Ronny kemudian turun dari mobilnya dan dia menanyakan ke polisi mengapa mobil di belakangnya tidak ikut ditilang. Mobil di belakang yang dimaksud adalah mobil didiuga milik Herman Hery. "Terus polisi bilang 'teman saya sudah tilang'. Lalu korban bilang 'dari tadi saya di sini tidak ada satupun polisi yang nyamperin mobil itu', karena sementara yang polisi yang bertugas cuma ada dua orang," terang dia. Febby mengatakan saat terjadi perdebatan dengan polisi, Herman dan ajudannya keluar

dari dalam mobil. Herman, kata Febby, langsung mendekati kliennya dan diduga melakukan penganiayaan. "Tidak lama dari mobil keluar Pak Herman Heri dan ajudannya dan kemudian dengan arogan dan sombong bilang 'mau apa kamu', langsung pakai tangan ke muka korban," kata Febby. Mendapat serangan itu, Ronny refleks membalas. Namun rupanya, lanjut Febby, ajudan Herman Heri juga ikut menyerang Ronny hingga korban terjatuh di jalur busway tersebut. "Kemudian istri korban lihat, turun dari mobil buat melerai, ternyata juga ikut dipukul. Di dalam mobil (korban) ada suster satu, lalu anak korban. Nah korban ini baru pulang dari ada tarawehan di mana gitu," papar Febby.

Ia menambahkan, dua anak korban histeris melihat orang tuanya dianiaya. "Kedua anak korban menangis di dalam mobil melihat kedua orang tuanya dianiaya oleh Anggota DPR-RI tersebut," tambah Febby. Menurutnya, polisi yang saat itu menilangnya juga tidak mencoba melerai perkelahian tersebut. "Ya, sebenarnya kita tidak mau fokus ke situ, tapi memang fakta yang terjadi demikian. Yang melerai malah warga yang ada di sekitar," sambung Febby. Setelah kejadian itu, Ronny melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan Ronny tertuang dalam tanda bukti lapor bernomor LP/1076/VI/2018/RJS tanggal 11 Juni 2018. Herman merupakan politisi senior yang telah bergabung den-

gan PDIP sejak tahun 1999. Saat ini di DPR Herman menjabat sebagai anggota Komisi III yang membawahi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan untuk daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 2. Menurut laman resmi wikidpr.go.id, Herman telah tiga kali terpilih menjadi anggota DPR, terakhir periode 2014-2019 dengan perolehan 109.406 suara. Selain aktif di bidang politik, Herman juga merupakan pengusaha yang menjabat sebagai Presiden Komisaris dari Grup Dwimukti, perusahaan kontraktor dan perhotelan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pria kelahiran Ende, 2 November 1962 itu juga terdaftar sebagai anggota aktif Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Herman sebelumnya pernah

dilaporkan ke polisi oleh Kepala Bidang II Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Ajun Komisaris Besar Albert Neno pada Desember 2018. Ia dituduh mengumpat dan mengancam Albert lewat telepon pada 25 Desember 2015, sekitar pukul 23.00 Wita. Namun Herman membantah tuduhan tersebut dan mengatakan tidak pernah menghubungi Albert Neno. "Saya tidak pernah menghubungi Albert Neno," kata dia pada 4 Januari 2016 lalu. Terkait riwayat catatan hukum lainnya, pada 2013 lalu Herman Hery diduga terlibat kasus korupsi terkait proyek di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengadaan solar home system untuk tahun anggaran 20072008.(TC/DTC)

KORUPSI BERJAMAAH LANDA DPRD KOTA MALANG.............................................................................. • DARI HALAMAN. 1 Astuti dari Fraksi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Malang Suprapto dari Fraksi PDIP, Salamet dari Fraksi Gerindra, Mohan Katelu dari Fraksi PAN, Sahrawi dari Fraksi PKB, dan H.M. Zainuddin dari Fraksi PKB. Selanjutnya, Rahayu Sugiarti dari Fraksi Partai Golkar, Hery Subianto dari Fraksi Partai Demokrat, Sukarno dari Fraksi Partai Golkar, Abdul Rachman dari Fraksi PKB, Ya'qud Ananda Gudban dari Fraksi Partai Hanura, dan Heri Pudji Utami dari Fraksi PPP. Selain itu, KPK juga telah me-

netapkan tujuh tersangka lainnya dalam kasus itu, antara lain, Wali Kota Malang Moch Anton serta enam anggota DPRD Kota Malang lainnya, yakni Abdul Hakim dari Fraksi PDIP, Sulik Lestyowati dari Fraksi Partai Demokrat, Tri Yudiani dari Fraksi PDIP, Imam Fauzi dari Fraksi PKB, Syaiful Rusdi dari Fraksi PAN, dan Bambang Sumarto dari Fraksi Partai Golkar. Sebelumnya, pada bulan Agustus 2017, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang M. Arief Wicaksono dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Penga-

wasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono. KPK pun mengumumkan Moch Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang 2014 sampai 2019 lainnya sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap tersebut pada tanggal 21 Maret 2018. Setelah melakukan pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyidikan baru dengan 19 tersangka. Moch Anton selaku Wali Kota Malang diduga memberi hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut

diberikan karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Selain itu, untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya kepada Ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Malang periode 2014 sampai 2019 terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang TA 2015. Moh Anton disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1)

ke-1 KUHP. Terhadap 18 anggota DPRD Kota Malang 2014 sampai 2019 disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Diduga unsur pimpinan dan anggota DPRD menerima pembagian fee dari total fee yang diterima oleh tersangka M Arief Wicaksono sebesar Rp 700 juta dari tersangka Jarot Edy Sulistyono. Diduga Rp 600 juta dari yang diterima M. Arief Wicaksono tersebut kemudian didistribusikan pada sejumlah anggota DPRD Kota Malang.

JIKA LANGGAR ATURAN TJAHJO KUMOLO SIAP DIPECAT.............................................................. • DARI HALAMAN. 1 ngkatan Iriawan telah menjadi polemik. Ia menegaskan bahwa keputusan mengangkat Iriawan telah melewati berbagai telaah hukum, baik di Kementerian Dalam Negeri maupun di Sekretariat Negara. Ia merujuk pada peraturan yang ada, yakni ada 11 lembaga atau instansi yang tak mengharuskan seorang perwira polisi atau TNI mengundurkan diri saat menjabat satu posisi di 11 lembaga itu. Salah satunya adalah Sestama Lemha-

nas. Seorang perwira polisi yang jadi Sestama tak perlu mundur dari kepolisian. "Tapi sebagai bagian demokrasi, lalu ada poros yang berbicara saya siap tanggung jawab. Saya siap dipecat, kalau memang mempermalukan Istana Negara, presiden, kalau memang saya mengusulkan yang melanggar aturan," kata Tjahjo. Ia mencontohkan saat mengangkat Inspektur Jenderal Carlo Tewu sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Ketika diangkat dan dilantik, Carlo Tewu

berstatus perwira aktif di kepolisian. Hanya saja, ia tak punya posisi struktural di Mabes Polri karena sedang menjabat sebagai salah satu deputi di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Jika menjadi deputi di Kemenkopolhukam, sesuai aturan, baik itu anggota Polri atau TNI, tidak perlu mengundurkan diri atau alih status. "Pak Carlo Tewu jadi Penjabat di Sulbar, tak punya masalah. Dia tak punya jabatan di Polri. Dia deputi di Kemenkopolhukam, tak masalah," kata Tjahjo.

Tjahjo pun menjelaskan sedikit tentang yang dimaksud dengan jabatan tinggi madya di instansi tertentu. Rujukan yang dipakai adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002. Tjahjo mengatakan PP bukan dibuat di zaman Presiden Jokowi. Dalam PP itu, untuk instansi tertentu, perwira Polri atau TNI yang jadi pejabat tinggi madya tak perlu alih status. Tapi di luar instansi tertentu yang diatur, memang harus alih status. Salah satu yang tak perlu alih status adalah saat menjabat posisi di Lemha-

nas, seperti posisi Sestama Lemhanas. "Tak perlu alih status. Tapi di luar instansi tertentu yang di atur di PP itu memang harus alih status. Kenapa tak ambil eselon I Kemendagri. Ya kalau diambil semua habis, tinggal saya sendirian," kata Tjahjo. Ia pun meyakini M. Iriawan akan tetap bersikap netral dalam pilkada. "Bisa apa sih waktu pencoblosan tinggal lima hari? Pak Iriawan bisa apa, dituduh mau rekayasa, tidak bisa. Semua menyoroti, pers dan masyarakat," ujarnya.(INT)

AMERIKA SERIKAT KELUAR DARI DEWAN HAM PBB....................................................................... • DARI HALAMAN. 1 itu. "Selama ini AS mengkritik Dewan HAM PBB tidak netral terhadap Israel. Kalau AS keluar, siapa yang bisa memastikan organisasi itu netral? Sebenarnya jika AS tetap berada di organisasi itu, mereka bisa mengondisikan badan tersebut untuk bersikap adil sesuai kemauan mereka,"

kata dosen jurusan hubungan internasional itu. Selain itu, Teuku juga menganggap langkah AS ini hanya semakin menegaskan keberpihakan Gedung Putih terhadap Israel. Keluarnya AS dari UNHRC, paparnya, juga semakin menunjukkan inkonsisten pemerintahan Trump terkait politik luar negeri dan nilai-nilai leluhur negara soal demokrasi dan

HAM. "Dari inkonsisten ini, dunia hanya akan semakin melihat bahwa tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari AS dalam hubungan internasional." Senada dengan Teuku, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, juga mengatakan bahwa keputusan AS ini tidak akan berpengaruh terhadap kinerja UNHRC ke

depan. "Menurut saya sih keputusan AS ini hanya gertakan saja. Kalau pun benar AS keluar, tidak akan ada pengaruhnya karena Dewan HAM PBB kan tidak seperti DK PBB," kata Hikmahanto. Selain itu, langkah Trump menarik diri dari UNHRC ini juga bertepatan dengan akhir periode keanggotaan AS dalam organisasi tersebut pada 2019

mendatang. "Keanggotaan juga kan tidak tetap. Seluruh negara anggota UNHRC dipilih oleh Majelis Umum PBB dengan periode keanggotaan selama tiga tahun. Jadi ada atau tidak adanya AS di badan tersebut, tidak akan berpengaruh apa-apa," ujar Hikmahanto. "Dewan HAM PBB akan berfungsi seperti biasa, tidak akan terganggu," katanya.(INT)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; BRI KK Asabri Medan a.n: Amiruddin Mendrofa No Rekening: 1764-01-000515-53-7; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


3 E D I S I 510 23 JUNI - 1 JULI 2018

KORUPSI

NASIONAL

Eks Ketua BPPN Ungkit Kasus Bank Century di Sidang BLBI JAKARTA- Terdakwa kasus BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung mengungkit kasus Bank Century. Menurut dia, BPPN diminta Bank Indonesia (BI) untuk menutup Bank Century yang bermasalah. Awalnya, Syafruddin berdebat dengan mantan Direktur Pengawasan BI Iwan Ridwan Prawiranata mengenai kewenangan menutup bank yang bermasalah. Syafruddin menyebut BPPN tidak berhak menutup bank yang bermasalah. "Catatan kita semua bahwa BPPN tidak bisa menutup bank. Pada saat Ketua BPPN kami diminta untuk menutup bank termasuk Bank Century tapi kami tolak. Kalau menutup bank itu BI,

kalau menyehatkan bank itu BPPN," kata Syafruddin menanggapi Iwan yang hadir sebagai saksi dalam sidangnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (21/6). Terkait kasus Bank Century, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis eks Deputi BI Budi Mulya bersalah. Budi dinilai majelis hakim merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,894 miliar dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan sebesar 6,762 triliun dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. "Kenapa BI mengizinkan BPPN untuk menutup bank. Kena-

pa tidak diberikan BI menutup karena ini pengawasan bank? Mengapa BPPN diminta melanggar aturan?" kata Syafruddin. "Karena aturan BPPN memungkinkan melakukan itu," jawab Iwan. Atas perdebatan itu, ketua majelis hakim Yanto meminta keduanya untuk berhenti berdebat. Menurut Yanto, mengenai kewenangan penutupan bank itu bisa disampaikan dalam nota pembelaan atau pleidoi Syafruddin. Syafruddin sebelumnya didakwa merugikan negara sebesar Rp 4,5 triliun terkait BLBI. Kerugian negara itu berkaitan dengan penerbitan SKL dari BPPN terhadap BDNI yang dimiliki pengusaha Sjamsul Nursalim.(DTC)

KPK Ultimatum Pejabat Segera Lapor Gratifikasi Lebaran JAKARTA- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang meminta supaya penyelenggara negara yang menerima atau mendapatkan gratifikasi saat Lebaran Idul Fitri, segera melapor. Penerimaan dalam bentuk apapun. Menurut Saut, para penyelenggara negara wajib lapor dalam kurun waktu 30 hari masa kerja. Apabila dalam kurun waktu tersebut, penerima gratifikasi tidak melapor ke KPK, maka ada sanksi yang akan didapatnya. “Sebagai pertanggungjawaban publik, maka semua bentuk gratifikasi sebaiknya dilaporkan paling lama 30 hari setelah diterima. Setelah itu akan ditolak oleh KPK dan menjadi urusan pribadi dengan instansi pelapor,” kata Saut kepada wartawan, Rabu (20/ 6). Merujuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor bahwa penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya adalah dilarang, dan memiliki risiko sanksi pidana.

Dan, apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi, maka wajib lapor kepada KPK dalam waktu 30 hari masa kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. “Karena memang sesuai UU, maka KPK tidak mengurus gratifikasi yang diterima setelah 30 hari baru kemudian dilaporkan. Hal ini Agar menjadi perhatian semua pejabat publik atau penyelenggara negara,” kata Saut. Saut menegaskan, bentuk gratifikasi yang seharusnya tak boleh diterima dan wajib dilaporkan ke KPK yakni berupa parcel, uang, maupun fasilitas, serta bentuk lainnya dari rekanan atau pengusaha yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan tugasnya. Ditanya apakah sudah memonitor penyelenggara negara, Saut mengatakan belum mengetahui apakah sudah ada penyelenggara negara yang laporkan gratifikasi Lebaran kepada institusinya. “Saya harus cek dulu (apakah sudah ada yang lapor), sebab siapa tahu sudah ada yang ke KPK dalam waktu beberapa hari belakangan ini,” kata Saut.(NET)

Dugaan Korupsi Verifikasi dan Validasi Kemensos Dilaporkan ke KPK JAKARTA– Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) yang terdiri dari (Renas 212 JPRI, DPD LPAI Jatim) memberikan laporan atas dugaan korupsi Program Verifikasi dan Validasi Kementerian Sosial RI tahun 2015 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (21/6) petang. Kedatangan FKMS ke KPK ini di terima di bagian pengaduan masyarakat KPK. Koordinator Nasional Renas 212 JPRI Nasir menyebut, langkah pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia masyarakat Indonesia dan penanggulangan kemiskinan adalah melalui Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tanggal 03 November 2014.

Dalam Peraturan Presiden tersebut diatas, kata dia, pemerintah telah menetapkan programprogram perlindungan sosial yang meliputi program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia pintar dan program Indonesia sehat. Agar pelaksanaan programprogram tersebut efektif dan tepat sasaran, lanjut dia, maka diperlukan data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai penerima program perlindungan sosial tersebut. Sasaran dari program-program perlindungan sosial dalam hal penanggulangan kemiskinan adalah keluarga miskin. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima program perlindungan sosial ini, ujar dia, sebesar Rp.395.827.799.485, yang

bersumber dari APBN-P tahun 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 377.702.218.650. Berdasarkan riset, data dan investigasi yang telah di lakukan oleh FKMS, pihaknya telah menemukan bahwa patut diduga telah terjadi korupsi, mal administrasi, salah perencanaan, permainan harga, pelaksanaan yang amburadul sehingga pelaksanaan proyek ini menjadi ajang rente kelompok tertentu di Kemensos saat di pimpin Khofifah sebagai kuasa pengguna anggaran. Oleh karena itu, FKMS meminta KPK untuk egera periksa Khofifah Indar Parawansa selaku pengguna anggaran tahun 2015 di Kemensos RI dan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek dalam dugaan korupsi Program Verifikasi dan Validasi Kemensos 2015.(AC/IN)

KPK Perpanjang Masa Penahanan Fayakhun Andriadi JAKARTA– Tersangka Politisi Golkar Fayakhun Andriadi dipastikan akan lebih lama lagi mendekam di sel tahanan. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016. “Perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari ke depan dari tanggal 21 Juni sampai 20 Juli 2018,” ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis(21/6). Perpanjangan masa penahanan dilakukan tim penyidik KPK dalam rangka rangka mengum-

pulkan bukti-bukti lebih lanjut dalam kasus yang menimpa Fayakhun. Termasuk salah satunya, untuk menelisik kucuran dana korupsi satelit monitorong Baka-

mla yang mengalir ke sejumlah anggota DPR RI lainnya. KPK sebelumnya menetapkan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi (FA) sebagai tersangka dalam kasus kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016. Politisi Golkar itu diduga menerima fee dari hasil pengurusan anggaran pengadaan proyek tersebut sebanyak Rp12 miliar atas kepengurusan anggaran Bakamlasenilai Rp1,2 triliun. Tak hanya fee dalam bentuk rupiah, dia juga diduga menerima uang sebanyak USD300 ribu dari proyek tersebut.(AC/IN)

Salah seorang anggota DPRD Sumut diwawancarai wartawan usai diperiksa KPK di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

KPK Terima Rp 5,47 Miliar Pengembalian dari Anggota DPRDSU JAKARTA- KPK menerima total Rp 5,47 miliar yang dikembalikan oleh anggota DPRD Sumatra Utara (Sumut) terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumut periode 2009 - 2014 dan 2014 - 2019. Ada 38 tersangka dalam kasus ini. "Sampai saat ini jumlah pengembalian uang ke KPK terus bertambah. Sudah sekitar Rp 5,47 miliar yang dikembalikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (20/6). Uang itu ditempatkan pada rekening sementara KPK untuk kepentingan pembuktian. "Pengembalian dilakukan oleh lebih dari 30 anggota DPRD Sumut," tambah Febri. Hingga saat ini sudah lebih dari 200 orang saksi yang diperiksa KPK dalam perkara tersebut. "Proses hukum terhadap sektar 50 anggota DPRD Sumut ini kami harap dipahami dengan baik agar

kejadian yang sama tidak terulang, baik untuk seluruh penyelenggara negara di Sumut atau pun daerah lain," ucap Febri. Bentuk korupsi massal yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan penegak hukum seperti yang terjadi di Sumut, menurut Febri, memiliki daya rusak yang besar. "Karena itu kesadaran dari semua pihak terkait sangat dibutuhkan," tegas Febri. KPK pada 3 April 2018 mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait dengan fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumut 2009 - 2014 dan 2014 2019. Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumut Gatot Puji Nugroho terkait pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov

Sumut Tahun Anggaran 2012 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut. Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2013 -2014. Ketiga, terkait dengan pengesahan APBD Provinsi Sumut (TA) 2014 - 2015; dan keempat terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut pada 2015. KPK menduga 38 tersangka tersebut menerima fee masingmasing antara Rp 300 dan Rp 350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut. Atas perbuatannya, ke-38 tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berikut 38 tersangka yang telah ditetapkan KPK: Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M. Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, D.T.M. Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, Tahan Manahan Panggabean.(REP)

KPK Berencana Kembali Periksa Ganjar Pranowo JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa kembali Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Pemeriksaan terhadap calon Gubernur incumbent itu dilakukan terkait proses penyidikan tersangka Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan pengusaha Made Oka Masagung. Pemanggilan kembali Politisi PDIP tersebut lantaran Ganjar tidak hadir pada pemeriksaan Selasa (5/6). “Ada beberapa saksi yang tidak datang dalam penyidikan e-KTP sebelumnya,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (21/6) Diketahui alasan ketidakhadiran mantan Ketua Komisi II DPR

saat itu lantaran tengah mempersiapkan diri mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jateng.? Meski demikian, Febri belum mengetahui secara jelasa kapan tepatnya pemanggilan tersebut, pun apakah pemanggilan dilakukan sebelum pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yang bakal digelar 27 Juni mendatang. “Kapan penjadwalan ulang tentu tergantung kebutuhan penyidikan,” kata Febri. Penyidik KPK sedianya ingin mengonfirmasi dugaan aliran uang dari proyek e-KTP kepada sejumlah pihak. Termasuk terhadap Ganjar. Mengingat ada sejumlah fakta sidang yang mengungkap penyerahan uang kepada sejumlah pihak, termasuk diduga kepada Ganjar. Pada persidangan Direktur

Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, Irvanto menyebut sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 turut kecipratan uang dari proyek e-KTP.? Nama Ganjar sendiri telah berulang kali disebut turut terlibat dan kecipratan aliran dana dari proyek e-KTP. Nama Ganjar setidaknya tercantum dalam surat dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto sebagai pihak yang menerima uang sebesar USD 520 ribu. Mantan Ketua DPR, Setya Novanto yang telah mendekam di Lapas Sukamiskin juga menegaskan adanya aliran dana kepada Ganjar dan sejumlah pimpinan Komisi II serta Banggar DPR lainnya yang menjabat saat proyek e-KTP ber-

gulir. Uang kepada Pimpinan Banggar dan Komisi II diberikan oleh Andi Narogong dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi. Aliran dana kepada Ganjar juga diperkuat pengakuan mantan Bendum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Disebutkan Nazaruddin, Ganjar menerima uang sejumlah USD500 ribu. Bahkan, Nazaruddin mengaku melihat langsung adanya pemberian uang kepada Ganjar di ruang kerja mantan anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, (alm) Mustokoweni. Meski berulang kali disebut dalam surat dakwaan maupun fakta persidangan, Ganjar bersikukuh membantah terlibat dan turut menikmati aliran dana dari megakorupsi e-KTP.(INT)

KPK Panggil Petinggi Agung Podomoro Land JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil petinggi PT Agung Podomoro Land Tbk, Kamis (21/6). Pemanggilan terkait penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari. "Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa Legal Manager PT Agung Podomoro Land Tbk Lourino Rosiana Ngadil sebagai saksi untuk tersangka Rita Widyasari terkait kasus TPPU," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis. Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami pengetahuan saksi terkait dugaan pener-

imaan oleh tersangka Rita Widyasari. Penyidik menduga uang itu dibelanjakan yang bersangkutan dalam bentuk sejumlah aset. KPK telah menetapkan Bupati Kutai Kartanegara 2010-2015 dan 2016-2021 Rita Widyasari sebagai tersangka TPPU. KPK juga menetapkan tersangka lain, yakni Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin Rita Widyasari bersama-sama Khairudin diduga telah menerima dari sejumlah pihak selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati periode 2010-2015 dan 2016-2021. Penerimaan dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD

Diduga Rita Widyasari dan Khairudin menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp 436 miliar. Terkait dugaan penerimaan gratifikasi itu, KPK menemukan dugaan TPPU. Dugaan itu dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain. Terhadap Rita Widyasari dan Khairudin disangkakan melanggar pasal 3 dan atau pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberan-

tasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP. KPK juga telah menyita beberapa barang mewah milik Rita Widyasari yang diduga terkait dengan TPPU. Terdapat 36 tas yang disita dari berbagai merek seperti Channel, Prada, Bulgari, Hermes, dan Celine. Selanjutnya, sepatu sebanyak 19 pasang dalam berbagai merek seperti Gucci, Louis Vuitton, Prada, Channel,serta Hermes. Kemudian 103 perhiasan emas dan berlian berupa kalung, gelang, cincin serta 32 jam tangan berbagai merek seperti Gucci, Tisot, Rolex, Richard Millie, Dior, dan lainlain.(REP)

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

Tersangka Korupsi Gedung IPDN Segera Duduk di Kursi Pesakitan JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap Dudy Jocom, tersangka tindak pidana korupsi pembangunan gedung kampus IPDN Provinsi Sumbar di Kabupaten Agam pada

Kemendagri Tahun Anggaran 2011. “Hari ini, dilakukan penyerahan tersangka Dudy Jocom dan berkas dari penyidikan ke penuntutan atau pelimpahan tahap dua dalam kasus korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN

Provinsi Sumbar di Kabupaten Agam,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (21/6). Febri menyatakan sidang terhadap Dudy Jocom akan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dudy saat itu adalah pejabat pembuat komitmen di Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011. Tersangka Dudy baru ditahan KPK pada 22 Februari 2018 setelah ditetapkan

tersangka bersama dengan Budi Rachmat Kurniawan pada 2 Maret 2016. Budi Rachmat Kurniawan saat itu menjabat sebagai General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero). Keduanya diduga melakukan

perbuatan melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga negara mengalami kerugian Rp34 miliar dari total nilai proyek Rp125 miliar. Pada 2011 saat Gamawan Fauzi yang juga dari Sumatera

Barat menjabat Menteri Dalam Negeri terdapat sejumlah proyek pembangunan kampus IPDN yaitu di Agam, Sumatera Barat; di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara; Kota Makassar, Sulawesi Selatan; Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat dan beberapa tempat lain.(IN/BBS)


4 E D I S I 510 23 JUNI - 1 JULI 2018

KORUPSI

TP4D Bukan Tempat Berlindung Pejabat MEDAN- Asisten Intelejen Kejatisu, Leonard Ebenezer Simanjuntak menyebut banyak pihak yang keliru dengan keberadaan TP4D (Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah). "Saya sering dapat laporan bahwa dinas-dinas mengatasi namakan TP4D. Jadi kesannya mereka menjadikan TP4D sebagai tempat berlindung,"ujarnya, di Kantor Kejatisu, Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, Kamis (21/6). TP4D, kata dia, hanya mengawal pelaksanaan proyek pemerintah daerah agar yang dilakukan

sesuai dengan ketentuan mulai dari spesifikasi, waktu penyelesaian dan penyerapan anggaran. "Itupun hanya proyek strategis yang kami kawal, berdasarkan permintaan, tidak semua juga dikawal TP4D. Misalkan untuk Dinas Pendidikan ada 30 proyek, paling ada 2 yang dikawal TP4D," sebutnya. Sebagai Ketua TP4D di Sumut, Leonard mengatakan dirinya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh Pemerintah Daerah untuk berkonsultasi. "Jadi kalau ada pejabat atau kepala dinas yang hadir ke Kejatisu

dan menemui saya, bukan berarti diperiksa. Bisa saja berkonsultasi mengenai pelaksanaan proyek atau meminta pendampingan," tuturnya. Pengadaan surat suara untuk Pilgub Sumut 2018, diakuinya juga ikut didampingi oleh TP4D. "Mulai pengadaan, lelang dan segala macam ikut didampingi. Saya juga ikut sampai ke percetakan untuk melihat secara langsung. Memang ada ditemukan kerusakan, itu ada beberapa penyebab, mulai dari kerusakan saat pencetakan, kerusakan saat pelipatan dan sebagainya," paparnya.(ADC)

Polisi Diminta Usut Dugaan Pungli PPK Aramo Nisel NISEL- Terkait dugaan pemotongan honorarium serta biaya alat tulis kantor (ATK) PPS se-Kecamatan Aramo Nias Selatan (Nisel), sebesar Rp5 juta per desa, pelapor minta polisi mengusut tuntas. Riwayat Hidup Halawa dan sejumlah PPS,kemarin melaporkan ketuanya sendiri Ariston Ndruru dan Sekretaris Fransiskus Ndruru serta Bendahara Temanaso Mendrofa ke polisi terkait kasus tersebut. Riwayat Hidup Halawa mengatakan, saat ini sudah dua bulan semenjak dilapor ke Polres Nisel, namun belum ada perkembangan berarti. "Akhir-akhir ini KPUD berupaya memfasilitasi agar saya menandatangani surat

perdamaian, mencabut laporan serta potongan honorarium PPS Aramo yang Rp 5 juta per desa akan dikembalikan. Itu jelas saya tolak sebelum ada kejelasan hukumnya dan diberi sanksi kepada pihak terkait," tegasnya. Sementara Sekertariat PPK Fransiskus Ndruru membantah dirinya memotong honorarium dan ATK PPS. "Laporan itu tidak benar dan tidak ada potongan hak-hak PPS. Terkait jatah KPUD dan biaya SPJ juga tidak benar," bantahnya. Kapolres Nisel melalui Kanit Tipikor Ipda Ardiansyah mengatakan, kasus dugaan pemotongan honorarium PPS di Aramo hingga saat ini masih dalam penyelidikan.(MOC)

Rambah Kawasan Konservasi, Tiga Pelaku Ditangkap Polres Pelalawan PELALAWAN - Tiga pelaku Ilegal Logging (Ilog) ditangkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelalawan di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui. Ketiga pelaku ditangkap di kawasan konservasi hutan lindung compertement A 008 PT RAPP, Selasa (12/6/2018) pekan lalu. Identitas pelaku yakni MA, IR dan PE. Kapolres Pelalawan, AKBP Kaswandi Irwan melalui Kasat Reskrim, AKP Teddy Ardian,

Kamis (21/6) mengatakan, aktivitas perambahan dan penebangan kayu hutan tersebut dilaporkan oleh Rocky Tarihoran (32) seorang karyawan PT RAPP. Diterangkannya, aktivitas ilegal logging diketahui ketika pelapor beserta sekuriti perusahaan melakukan patroli di kawasan konservasi Desa Lubuk Kembang Bunga dan terdengar mesin chainsaw sedang melakukan kegiatan penebangan pohon. "Kemudian pelapor beserta

tim mendatangi untuk mencari asal suara mesin chainsaw. Ternyata benar suara mesin chainsaw berasal dari dalam kawasan konservasi," jelasnya. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa dua unit mesin chainsaw beserta kayu olahan berupa papan dan bloti. "Pelaku beserta barang bukti diamankan di Polres Pelalawan guna diproses lebih lanjut," pungkas Kasat Reskrim Teddy Ardian kepada wartawan.(BS)

Polda Riau akan Tindak Pemalak dan Pelaku Pungli di Jalur Mudik PEKANBARU - Kepolisian Daerah (Polda) Riau melakukan berbagai upaya untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik yang pulang kampung saat lebaran Idul Fitri 2018. Termasuk salah satunya, membersihkan seluruh jalur lintas dari Pemalak hingga pelaku Pungli (Pungutan Liar). Hal ini ditegaskan langsung oleh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Riau Kombes Rudy Syafiruddin, saat berbincang dengan wartawan. Tak main-main, proses hukum akan ditempuh aparat berwajib jika menemukan indikasi adanya

SUMUT ACEH

Pungli dan pemalakan. "Masalah Premanisme, berupa pemalakan dan Pungli, kita siap untuk menangkap mereka," tegas Kombes Rudy Syafiruddin. Beralasan, mengingat dibeberapa ruas jalur lintas yang menghub u n g k a n P r o v i n s i Riau dengan daerah lain, kerap didapati adanya praktik Pungli di jalan-jalan, di mana pelaku meminta uang kepada pengguna jalan dengan berbagai cara. Dirlantas Polda Riau melanjutkan, tindakan tegas ini juga berlaku bagi oknum berpakaian

dinas yang berani-berani melakukan Pungli. "Tidak hanya preman, melainkan juga (Oknum) yang berbaju dinas, kita tindak," yakin dia. "Sudah jelas perintah Pak Presiden dan Pak Kapolri, ancaman pecat," singkat Rudi Syafiruddin. Pada Operasi Ketupat Muara Takus 2018, Polda Riau fokus pada beberapa poin, diantaranya menciptakan kondusifitas di jalur mudik dan pemukimanan yang ditinggal pulang kampung, mendirikan pos pengamanan dan pelayanan di jalan-jalan dan lain sebagainya.(GR)

Jalan Menuju Simangappu Simalungun Butuh Perbaikan SIMALUNGUN- Sejumlah warga berharap kepedulian pemerintah untuk membangun ruas jalan di Huta Simangappu Desa Raya Usang Kecamatan Dolog Masagal Kabupaten Simalungun, guna memperlancar pengangkutan produk pertanian. Hal itu diutarakan Pangulu (kepala desa) Raya Usang Jon

Rapedi Purba kepada wartawan di Pamatangraya, Selasa. Masyarakat setempat sudah lama mendambakan perbaikan ruas jalan Simangappu yang dapat tembus ke Huta Siloting. Huta Simangappu cukup dikenal dengan penghasil jeruk, tomat, cabe, kopi, jahe, jagung dan lain sebagainya.

Puluhan ton produk pertanian dipasarkan ke luar daerah setiap minggu. Jalur lintasan itu kini cukup memprihatinkan. Sejak Indonesia merdeka, belum pernah tersentuh aspal sehingga mirip bagaikan kubangan kerbau di saat musim hujan. Kondisi seperti itu menyulitkan kendaraan untuk

melintasinya. Warga berharap, pemerintah membangun jalan Simangappu agar proses pengangkutan produk pertanian dapat lancar. Harapan itu diperkuat dengan sudah diajukannya proposal permohonan pengaspalan jalan tersebut kepada instansi terkait.(MOC)

Hingga Juni 2018 Sejumlah Proyek Fisik Belum Ditender KABANJAHE- Meski Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 sudah di sahkan DPRD akhir tahun 2017 lalu, namun hingga memasuki pertengahan bulan Juni masih banyak kegiatan di dinas-dinas di lingkungan Pemkab Karo belum di tenderkan. Proses lelang pengadaan harusnya berjalan cepat, agar programprogram pemerintah yang sudah terencana bisa terlaksana dengan baik dan sesuai target yang ditentukan pemerintah. Bupati Karo harus tegas. Oleh karena itu, pimpinan OPD, harus mempercepat menyusun dokumen lelang kalau memang itu alasannya. Seharusnya proses tender proyek sudah selesai pada AprilMei, tapi untuk implementasi tahun ini sangat jauh dari harapan, padahal pengesahan APBD Karo tahun 2018 sudah dilakukan akhir 2017 lalu. "Jadi kami harap proses tender itu harus selesai dalam bulan Juli 2018 ini, sehingga proses pembangunan tidak terhambat,” ujar anggota DPRD Karo, Frans Dante Ginting,Selasa ketika dimintai tanggapannya terkait lambannya lelang proyek fisik di sejumlah dinas di lingkungan Pemkab Karo. Menurutnya, bulan September 2018 sudah memasuki masa pembahasan APBD Perubahan. "Apakah memungkinkan di sisa waktu 4 bulan ini mampu terserap dana yang ada, karena yang regular saja belum berjalan,"ujarnya. Bagaimana DPRD Karo harus bahas APBD Perubahan lagi. Jadi

Proyek Perkerasan Jalan Desa Lau Kasumpat-Smakmak Karo mana yang mau diputuskan untuk dikerjakan, waktunya sangat mepet sekali, sehingga penyerapan anggaran pasti rendah sekali, dan ujung–ujungnya anggaran yang sudah disahkan DPRD, harus kembali ke kas negara. "Ironis sekali,”kata Frans Dante Ginting. Untuk itu, ia mendesak Bupati Karo segera memerintahkan OPD terkait dan khususnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Pemkab Karo segera jemput bola ke OPD untuk menuntaskan lelang paket – paket kegiatan di Kabupaten Karo sesegera mungkin."Waktu sudah semakin menyempit, ini harusnya menjadi perhatian bersama,"kecamnya. Menurutnya, dengan lambatnya proses tender, dipastikan akan sangat berpengaruh pada proses

pembangunan, khususnya infrastruktur yang ada di Kabupaten Karo. Apalagi untuk kegiatan di Dinas PUPR, dinas pertanian, pendidikan, BPBD, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dan Dinas Kesehatan yang diketahui mengelola anggaran sangat besar. Belum lagi, permasalahan di lapangan di luar perencanaan terkadang muncul. Bahkan, ada juga yang sampai gagal lelang sehingga pengerjaannya tertunda dan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa), otomatis merugikan masyarakat."Pasalnya, program pembangunan yang sudah dicanangkan menjadi tak terealisasi, sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat dari program tersebut,"lontarnya. Menyikapi hal itu, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabu-

paten Karo, Eduard Sinulingga, menjawab wartawan, melalui telepon selulernya, menjelaskan, kalau kami di ULP sifatnya menunggu, menunggu kesiapan dokumen lelang dari OPD saja. “Kalau kami (ULP) prinsipnya siap melaksanakan lelang. Dokumen lelang kan yang menyiapkan OPD. Kenapa lambat? mereka harus survei harga dulu, sehingga butuh waktu,” ujarnya. Dia sependapat, proses lelang pengadaan harus berjalan cepat, agar program-program pemerintah yang sudah terencana bisa terlaksana dengan baik dan sesuai target yang ditentukan pemerintah. "Karena itu, pimpinan OPD, harus mempercepat menyusun dokumen lelang, paling tidak usai libur Idul Fitri sudah bisa dimulai," tutupnya. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karo, Ir Paten Purba ketika dikonfirmasi andalas melalui telepon selulernya, mengaku keterlambatan lelang proyek 2018, karena sebelumnya dilakukan pelelangan perencanaan yang memakan waktu cukup lama. "Jadi, keterlambatan lelang proyek bukan karena ada sesuatu hal, tapi kita lebih dulu melakukan lelang perencanaan baru kemudian lelang fisik proyek,"ujarnya. Pelaksanaan lelang perencanaan memakan waktu hampir tiga bulan, sehingga hingga pertengahan bulan Juni belum ada tender proyek fisik di daerah ini."Hal ini terjadi karena lelang perencanaan belum tuntas,"kelitnya.(SMG)

Masyarakat Labura Keluhkan Limbah PKS PT KIP MEDAN- Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga menerima keluhan masyarakat Labura (Labuhanbatu Utara) terkait limbah PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT KIP dibuang ke Sungai Korsik, sehingga air sungai tersebut menjadi kotor dan tidak dapat lagi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. "Warga masyarakat merasa resah atas dibuangnya limbah PKS PT KIP ke Sungai Korsik, sehingga masyarakat meminta pihak DLH (Dinas Lingkungan Hidup) segera turun tangan menindak perusahan tersebut," ujar Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, kemarin di gedung DPRD Sumut sekembalinya melakukan kegiatan reses di Desa Aek Kuo Kecamatan Aek Korsik Labura.

Saat reses di Desa Aek Kuo, kata Zeira, banyak persoalan yang dikeluhkan warga masyarakat Aek Korsik. Selain persoalan limbah PKS, juga masalah jalan yang melintasi kebun sudah 27 tahun tidak pernah tersentuh oleh Pemkab Labura sehingga jalan di beberapa desa di Kecamatan Aek Korsik tidak pernah diaspal dan masyarakat kesulitan melintas terutama saat musim hujan. Tapi yang lebih mendesak untuk ditangani, lanjut Wakil Ketua Komisi C ini, masalah limbah pabrik kelapa sawit PT KIP yang dibuang ke sungai Korsik, sangat meresahkan masyarakat. Karena, selama ini sungai tersebut digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, seperti untuk air

mandi, air minum dan sumber pendapatan masyarakat nelayan mencari ikan. "Masyarakat juga keluhkan seringnya terjadi banjir akibat Sungai Korsik tidak mampu menampung debit air terutama saat hujan. Untuk itu masyarakat minta Sungai Aek Korsik dinormalisasi sepanjang 15 km, karena sungai makin mengecil dan terjadi pendangkalan," ujarnya. Persoalan lain, ungkap anggota legislatif dari PKB ini, masalah bedah rumah dan BPJS Kesehatan masih terhambat oleh ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh pelayanan BPJS secara gratis. "Masalah banyaknya warga belum mendapatkan BPJS Kesehatan juga terjadi di Desa Sungai Raja Pinang Lombang Labura dan

juga masalah bedah rumah belum terealisasi untuk program tahun ini," katanya. Karena, ungkap Zeira lagi, rumah bedah untuk Kabupaten Labura tahun ini tidak dapat anggaran, meski sudah dianggarkan, sebab saat MoU Bupati Labura tidak hadir. Ini sesuai pernyataan Kemen PUPR. Padahal anggaran yang disediakan untuk 200 rumah yang akan dibedah, masing-masing 1 unit bedah rumah sebesar Rp15 juta. Pada saat reses di Desa Sungai Raja Pinang Lombang Kecamatan NA IX-X Labura, tambahnya, masyarakat berharap pemerintah membangun dan melakukan perbaikan terhadap jalan lingkungan dan drainase di lingkungan dusun II yang selama ini tidak ada.(BBS)

KASUS DUGAAN KORUPSI PATUNG YESUS

Ahli Waris Minta Aset Perusahaan PT Moeis Segera Dikembalikan STABAT- Pihak ahli waris PT Moeis di bawah pimpinan Direktur PT Moeis, Zulkarnain Moeis Nasution dan Abdul Munir Nasution didampingi penasihat hukumnya Lukman Nulhakim SH, minta seluruh aset PT Moeis, perkebunan sawit seluas 1.073 Ha, yang saat ini diduga dikuasai pihak lain, agar dikembalikan kepada pemilik sah. Abdul Munir Nasution selaku ahli waris menyampaikan kepada sejumlah wartawan di ruang rapat Kantor PT Moeis Siparepare, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, Selasa, perusahaan ini awalnya didirikan orang tua mereka, Zulkanaen Moeis Nasution (alm) 1959. Pada 1964 masuklah nama-nama kami berlima di perusahaan tersebut yaitu Zulkarnain, Abdul Munir, Dahlia, Dahlina dan Yusuf Nasution.

Di tengah perjalanan orang tua mereka mempunyai beberapa istri. Dari salah satu anak istri ketiga itu membuat satu rekayasa hukum membuat akta palsu sehingga dikuasai mereka. Awalnya ini intern keluarga. "Setelah melakukan upaya hukum menggugat ke Pengadilan Tinggi Medan dimenangkan oleh kami,"ujarnya. Di situ rekan bisnis kami yang mengontak Oman Mardi alias Awie membuat pemufakatan jahat untuk menguasai seluruh aset perusahaan rekayasa jual beli dengan membuat akta ahli waris palsu tanda tangan kami pun dipalsukan dan kami pun keluar dari perusahaan. Abdul Munir memperlihatkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1262 K/Pdt/2011, 29 November 2011, yang menolak permohonan

kasasi H Muchrid Nasution Cs (tergugat/pembanding I dan turut tergugat I/pembanding II) melawan Zulkarnain Nasution, Abdul Munir Nasution dan saudara lainya. Dijelaskan Munir, dengan demikian berarti seluruh akta dibuat saat sengketa peradilan, sebelum keluarnya putusan MARI dan berkaitan dengan keberadaan saham-saham PT Moeis, dengan sendirinya telah dibatalkan atas nama hukum."Ini permainan para mafia, sehingga putusan MARI tahun 2011 baru dapat saya peroleh salinannya pertengahan 2014. Lewat persekongkolan para mafia tanah dengan mafia peradilan, mereka berhasil menguasai secara tidak sah seluruh aset PT Moeis,"ungkapnya. Dijelaskan, putusan MARI No 1262 K/Pdt/2011 menguatkan

putusan putusan PN Medan No: 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tangggal 9 Oktober 2009, putusan PT Medan No: 423/ Pdt/2009/20 Januari 2010, berisikan perintah agar Muchrid Nasution memberi ganti rugi dan pembayaran keuntungan lahan kebun sebesar Rp17 miliar kepada Zulkarnain Nasution, Abdul Munir Nasution dan keluarga, selama Muchrid Nasution menguasai lahan perkebuan Siparepare. Abdul Munir mengungkapkan, akibat permainan para mafia yang telah menghalang-halangi hak keluarga untuk mendapatkan putusan pengadilan, barulah setelah masalah itu dilaporkan kepada SBY saat sebagai Presiden RI dan Ketua Pengawasan Hakim Agung di Jakarta, Mayjen TNI (Purn) Timur F

Manurung, seluruh salinan putusan lembaga peradilan diperolehnya termasuk Salinan Surat Penetapan No 124/Pdt.G/ 2009/PN. Medan sebagai kelanjutan Surat Putusan Pelaksanaan Sita Jamin No W2.U1/1923/Pdt.04.10/VIII/ 2009/ 8 Agustus 2009 dari PN Medan, yang minta bantuan pelaksanaan sita jamin kepada PN Kisaran. "Putusan sita jaminan pengadilan langsung atas nama saya, Abdul Munir Nasution,”ungkapnya. Lebih aneh lagi dalam suasana perkara di peradilan Oman Mardi Cs malah menggadaikan salah satu aset PT Moeis tanpa sepengetahuan pihaknya sebagai ahli waris, yakni Gedung Sopo Godang PT Moeis di Jalan Raden Saleh Raya No 17 Jakarta Pusat kepada Bank Kesawan di Jakarta.

Munir Nasution menilai perbuatan ini sangat merendahkan institusi peradilan dan aparat hukum secara keseluruhan, sehingga pihaknya mendesak agar para mafia tersebut ditangkap atas dugaan penipuan dan penggelapan itu."Mana tindak lanjut laporan saya No TLB/394/VII/ 2014/Bareskrim tanggal 16 Juli 2014 yang diSP3,"katanya. Menurut Munir, menindaklanjuti putusan MARI No 1262 K/Pdt/2011, dia selaku Direktur PT Moeis sedang mengurus proses administrasi eksekusi di PN Medan terhadap seluruh aset PT Moeis yang saat ini dikuasai Oman Mardi Cs. Adapun keseluruhan aset PT Moeis itu berupa perkebunan Sipare-Pare. Keseluruhan aset dimiliki PT Moeis tersebut, yakni perkebunan Siparepare seluas 1.073

hektar di Asahan, tiga pintu ruko di Jalan Palang Merah No 100104 Medan, tanah seluas 1. 834 m di Jalan KL Yos Sudarso Medan, 250 unit perumahan di Muka Kuning Batam, Gedung Sopo Godang PT Moesi di Jalan Raden Saleh Raya No 17 Jakarta, perkebunan kelapa sawit seluas 200 hektar di Ketahun Bengkulu, tanah dan bangunan rumah tinggal seluas 1.000m di Street Panglima Sekyen, Syah Alam Selangor, Malaysia, tanah dan rumah di Perumahan Pondok Gede Blok B2 No 12 Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan satu unit mobil derek merk Carnival BK 60 KL. "Sekali lagi kami minta kepada penegak hukum segera mengusut tuntas kasus penyerobotan perusahaan PT Moeis dan asetnya di Siparepare Batu Bara,"pintanya.(SMG)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Iman Selamat Telaumbanua, Atozanolo Zega, Deserieli Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Supriadi; BIRO TEBINGTINGGI:: Ruben Sembiring; BIRO BATUBARA: Sahril (Kabiro), Edward Rajagukguk; WARTAWAN DAERAH: Jamin (Langkat); Dedy Irawan Z (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih, Sabar Saragih, Sali, Hotma Andar Tobing, Mukhtar Sirait (Siantar/Simalungun); Anna Elfrida Siahaan (Tobasa); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); Suraji, Agus Syahputra (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Faoziduhu Hulu (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Enri Anto Harahap (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Mukhtar Sianipar (Taput); Boyde Siregar, Reinton Siregar (Humbang Hasundutan); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Yuheri Salman (Langsa); M Harahap, Muhazar (Lhokseumawe/Aceh Utara); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin, Siden (Kutacane), Ray Fahmi (Aceh Timur); Sadari Halawa (Nias Selatan); Shalehuddin, Dedi Sukendri (Indragiri Hilir).


5 E D I S I 510 23 JUNI - 1 JULI 2018

KORUPSI

LIPSUS

ANCAMAN KORUPSI DI BALIK THR PNS Persoalan tunjangan hari raya (THR) pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sangat terbatas, di sisi lain Presiden Jokowi terkesan melakukan pemborosan. Tidak bisa dipungkiri sempitnya ruang fiskal APBN 2018 begitu sempit. Penerimaan pajak selalu di bawah target (shorfall), defisit fiskal dan utang terus membengkak, bahkan sudah masuk pada defisit keseimbangan primer (utang baru untuk melunasi bunga utang lama). Artinya ruang gerak fiskal memang benar-benar terbatas. Di tengah keterbatasan ruang gerak fiskal itu seharusnya Presiden mawas diri dan gencar melakukan efisiensi. Contoh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memangkas gaji pokok 10% pegawai negara dan para menteri, ini ciri pemimpin yang memiliki sense of crisis. Tambahan pula Mahathir menghapus semacam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar industri lebih efisien sehingga rakyat bisa membeli barang lebih murah. Presiden Jokowi malah mengejar pajak rakyat dari berbagai sudut, sampai-sampai Rizal Ramli mengkritik pemerintah memeras rakyat dengan pajaknya. Di tengah keterbatasan gerak fiskal itu, belakangan Presiden Jokowi malah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan. Di samping itu, Presiden Jokowi telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, dan anggota Polri. PP dimaksud adalah PP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian THR Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Kenaikan tunjangan itu mencapai 68,9% dibandingkan tahun lalu, sehingga menjadi Rp35,75 triliun. Dari mana dananya? Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kenaikan ini karena pemerintah berupaya meningkatkan THR dan gaji ke-13 bagi penerima tunjangan dari PNS, TNI, dan Polri, serta pensiunan. THR penerima tunjangan, misalnya, akan dibayarkan berdasarkan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan tambahan, dan tunjangan kinerja.

Untuk rinciannya, THR yang dipersiapan untuk gaji mencapai Rp5,24 triliun, THR tunjangan kinerja Rp5,79 triliun, THR untuk pensiunan Rp6,85 triliun, dan THR gaji ke-13 sebesar Rp5,24 triliun. Sementara itu, tunjangan kinerja ke-13 mencapai Rp5,79 triliun dan tunjangan pensiunan untuk gaji ke-13 sebesar Rp6,85 triliun. Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah pusat sudah mengatur anggaran agar pemerintah daerah (Pemda) bisa memberikan THR dan gaji ke13 kepada seluruh ASN dan pensiunan ASN. Anggaran pemberian tunjangan ini bahkan sudah disiapkan sejak tahun lalu melalui APBN yang dibahas bersama parlemen. Ia mengatakan, meski pemerintah sudah menyiapkan pemberian tunjangan dengan formula terbaru dari tahun lalu, tapi pemerintah pusat tidak langsung mengumumkannya jauh-jauh hari, hal ini untuk menghindari inflasi jika diberitahukan lebih awal. Meski demikian ia memastikan bahwa anggaran tunjangan ini sudah masuk dalam nota keuangan yang disampaikan pemerintah tahun 2017. Dia menjelaskan bahwa THR dan gaji ke-13 untuk ASN daerah sudah diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui dana alokasi umum (DAU). Formulasi yang diberikan dalam DAU tersebut sudah termasuk anggaran yang bisa digunakan untuk THR dan gaji ke-13 tahun ini. DAU ini merupakan dana yang dijadikan sumber gaji, meskipun daerah bisa menggunakan anggaran tersebut untuk tujuan lain. Oleh karena itu keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memberikan Juklak dan Juknis sudah sangat tepat. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin di Jakarta, Ahad (3/6), mengatakan sumber anggaran untuk THR dan gaji ke13 bagi kepala daerah, anggota DPRD dan PNS dapat disesuaikan khususnya bagi daerah yang APBD-nya tidak mencukupi. Sumber pemberian THR dan gaji ke-13 bagi kepala daerah, anggota DPRD dan pegawai negeri sipil (PNS) pemda dapat bersumber dari tiga hal. “Kalau anggaran THR dan gaji ke13 belum disediakan daerah, kami (Kemendagri) memandu bahwa sumbernya itu bisa dari tiga unsur; bisa diambil dari anggaran Belanja Tidak Terduga, kalau belum cukup juga bisa melakukan penjadwalan ulang kegiatan, dan

kalau masih belum cukup juga ya mengambil uang yang tersedia di kas daer-

ah,” kata Syarifuddin di Jakarta. Syarifuddin menjelaskan penjad-

walan ulang kegiatan adalah menunda program kegiatan daerah yang belum prioritas. Sehingga anggarannya bisa digunakan untuk memenuhi pemberian THR dan gaji ke-13 di daerah tersebut. Berbagai masalah ikutan Tentu saja langkah Presiden Jokowi ini mengundang banyak masalah dan spekulasi, selain persoalan ruang fiskal yang sempit tapi dipaksakan melakukan pemborosan anggaran. Masalah lain yang bakal muncul adalah. Pertama, langkah Presiden akan dituding sebagai pencitraan ditahun politik. Politisi Gerindra Fadli Zon menganggap ada maksud tertentu di balik kebijakan tersebut. “Kenaikan ini menurut saya ya mungkin saja ada maksud-maksud karena ini tahun politiklah ya. Saya kira pemerintah-pemerintah yang lalu juga melakukan hal yang sama,” kata Fadli Menurut Fadli, sebaiknya tunjangan tersebut diberikan kepada tenaga honorer yang dinilai sudah banyak mengabdi. Tak hanya terkait tunjangan, Waketum Gerindra itu juga berharap ada kejelasan status bagi para tenaga honorer. Namun MenPAN-RB Asman Abnur menyebut pemberian THR dan gaji ke-13 merupakan apresiasi atas kinerja ASN, bukan pencitraan politik. “Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa saya melihat dua tiga tahun belakangan ini, kinerja ASN itu luar biasa, peningkatan akuntabilitas dipersentasikan dalam nilai LAKIP, hasil evaluasinya meningkat. Jadi wajar kalau kita beri apresiasi,” kata Asman. Kedua, pemerintah bisa dituding tidak memiliki sense of crisis. Mestinya di tengah keterbatasan ruang fiskal, rumusnya pemerintah harus melakukan penghematan. Tapi karena ada kebutuhan pencitraan politik, dengan sangat terpaksa pemborosan pun terjadi. Ketiga, keputusan kenaikan THR dan gaji ke-13 itu bisa mengantarkan kepala daerah ke persoalan korupsi. Kepala daerah bisa jadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut penggagas Otonomi Daerah M. Ryaas Rasyid Yang membuat keputusan ini mengancam kepala daerah adalah di dalam APBD 2018 tidak ada anggaran yang dimasukan untuk membayar THR dan gaji 13, dan yang lebih monohok lagi adalah poin 6 dan 7 dalam surat edaran Kemendagri.

“Butir 6 dan 7 surat edaran itu bertentangan dengan prinsip anggaran dan berpotensi dituduh sebagai tindak penyalahgunaan wewenang,” jelasnya. Seperti diketahui, dalam surat yang bernomor 903/3387/SJ dan ditujukan kepada bupati dan walikota di seluruh Indonesia itu jelas jika surat itu mengenai pemberian THR dan gaji 13 yang bersumber dari APBD. Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengkritik kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melimpahkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kalau tidak ada dalam APBD, maka akibat hukumnya adalah pemerintah terutama pemerintah daerah tidak punya dasar hukum melakukan pembayaran THR dan gaji ke 13 itu. Tak hanya itu, pembayaran THR dan gaji 13 juga tidak dapat dipecahkan dengan cara menggeser mata anggaran dalam APBD. “Bila Pemda mengeser mata anggaran dalam APBD, maka tindakan itu absolut bertentangan dengan hukum. Dapat dipastikan pergeseran itu akan menjadi temuan oleh BPK,” jelasnya. Mengapa begitu? Karena surat edaran menteri dalam negeri tidak memiliki kapasitas hukum, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh Pemda menggeser anggaran. Keempat, tidak semua kepala daerah memiliki APBD yang cukup untuk membayar THR dan gaji ke-13 ASN karena memang jumlahnya tidak kecil. Contoh Provinsi Banten harus merogoh kocek APBN sebesar Rp118 miliar untuk menuruti hasrat Presiden tersebut. Lantas bagaimana dengan Pemprov, Pemkab dan Pemkot yang APBD-nya minus atau tak menganggarkan kenaikan THR dan gaji ke-13 hingga 68,9% tersebut? Bisa aja ada kaitan dengan pembukaan utang baru Pemerintah Jokowi ke Bank Dunia yang konon senilai US$300 juta. Itu pun tidak cukup, sehingga Menkeu harus menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) baru untuk menutup kenaikan THR dan gaji ke-13 ASN tersebut. Kalau ini yang terjadi benar-benar keterlauan, rumah tangga negara dipaksakan untuk melakukan pemborosan dengan cara berutang. Sungguh pemerintahan yang sangat tidak kreatif dan menciderai hati rakyat.

Ancaman Korupsi dan Sanksi Bagi Kepala Daerah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS). Dalam PP tersebut juga diatur tentang pemberian THR dan gaji-13 kepada pensiunan PNS, yang lantas Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji ke-13. Atas kebijakan itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menerbitkan surat edaran (SE) nomor: 903/ 3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018. Intinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan membebankan kepada daerah masing-masing untuk membayar THR dan gaji ke-13 bagi ASN. Hal yang lantas mengundang beragam reaksi. Salah satunya datang dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Kolega Presiden Joko Widodo di PDIP ini menegaskan tidak bisa mengikuti kebijakan tersebut lantaran belum dialokasikan dalam APBD 2018. “Duite sopo sing kanggo bayari THR (uangnya siapa untuk bayar THR)?” keluh Risma. Wajar saja jika keluhan lantas dikeluhkan lantaran adanya perubahan komponen dalam THR untuk ASN tahun ini. Pada tahun sebelumnya, besaran THR yang harus dibayarkan oleh pemda hanya gaji pokok. Akibatnya, alokasi THR dan gaji ke13 tahun ini tercatat memiliki angka yang fantastis jika dibandingkan dengan alokasi serupa pada tahun lalu yang hanya sebesar Rp23 triliun, kali ini kenaikannya mencapai 68,92 persen. Lonjakan ini lantaran adanya penambahan komponen THR pensiun sebesar Rp6,9 triliun dan THR tunjangan kinerja sebesar Rp5,8 triliun. Pada 2017, THR hanya diberikan kepada aparatur pemerintah sebesar gaji pokok tanpa tunjangan. Sedangkan pensiunan tidak diberikan THR. Sebaliknya tahun ini komponen THR mencakup gaji pokok, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Sementara THR yang diterima para pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan tambahan penghasilan. Sebab menurut Ketua DPP PKB Lukman Eddy, jika ingin mengambil dana dari APBD maka pemerintah daerah wajib melakukan revisi yang lantas harus dipresentasikan ke DPRD setempat. “Apa masih ada waktu untuk

melakukan revisi? Revisi program di APBD harus melalui mekanisme pembahasan bersama DPRD,” kata dia. Jika tetap memaksakan mengambil dari APBD, ia mengkhawatirkan hal tersebut akan berdampak hukum bagi si kepala daerah. “Semua kepala daerah tidak akan berani membayar THR atas perintah Perpres, tanpa dianggarkan oleh APBD dianggap melanggar hukum,” kata dia. Ancaman Pidana Korupsi bagi Kepala Daerah Kekhawatiran yang sama juga diutarakan Pakar Otonomi Daerah, Ryaas Rasyid. Ia menilai terdapat bayang-bayang para kepala daerah akan mendekam dalam jeruji besi KPK. Ia menuturkan terdapat beberapa regulasi yang ditabrak pemerintah dalam hal ini kebijakan Mendagri. Selain APBD 2018 tidak ada anggaran yang dimasukkan untuk membayar THR dan gaji ke-13, yang lebih menohok yakni pada poin 6 dan 7 dalam Surat Edaran (SE) Kemendagri No.903/ 3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018. Pada poin 6 dan 7 tertulis sebagai berikut: 6. Bagi daerah yang belum menyediakan/tidak cukup tersedia anggaran THR dan Gaji Ketiga Belas dalam APBD TA 2018, Pemerintah Daerah segera menyediakan anggaran THR dan Gaji Ketiga Belas dimaksud dengan cara melakukan penggeseran anggaran yang dananya bersumber dan Belanja Tidak Terduga, penjadwalan ulang kegiatan, dan/atau menggunakan kas yang tersedia. Selanjutnya, bagi daerah yang tersedia anggaran dalam APBD TA 2018 tetapi menggunakan nomenklatur anggaran ‘Gaji Ketiga Belas’ dan ‘Gaji Keempat Belas’ supaya melakukan penyesuaian nomenklatur anggaran menjadi ‘Tunjangan Hari Raya’ dan ‘Gaji Ketiga Belas’. 7. Penyediaan anggaran THR dan Gaji Ketiga Belas atau penyesuaian nomenklatur anggaran sebagaimana tersebut pada angka 6, dilakukan dengan cara merubah Penganggaran APBD TA 2018 tanpa menunggu Parubahan APBD TA 2018 yang selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan Penjabaran APBD dimaksud. “Butir 6 dan 7 surat edaran itu bertentangan dengan prinsip anggaran dan berpotensi dituduh sebagai tindak penyalahgunaan wewenang,” kata

Ryaas Rasyid beberapa waktu yang lalu. Menurut dia, secara etika harus ada musyawarah dan kesepakatan dulu antara pemerintah pusat dan daerah untuk alokasi atau realokasi. “Nggak bisa main surat edaran saja. Pemerintah itu ada etika dan peraturan,” tegas dia. Hal tersebutpun diamini Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. Ia menegaskan, pembayaran THR dan gaji 13 tidak dapat dipecahkan dengan cara menggeser mata anggaran dalam APBD. “Bila Pemda mengeser mata anggaran dalam APBD, maka tindakan itu absolut bertentangan dengan hukum. Dapat dipastikan pergeseran itu akan menjadi temuan oleh BPK,” kata dia. Sebab ditegaskan Margarito surat edaran menteri dalam negeri tidak memiliki kapasitas hukum, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh Pemda menggeser anggaran. “Bila Pemda memaksakan diri, maka potensi munculnya tindak pidana korupsi,” kata dia Sementara koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto menilai alokasi APBD untuk THR dan gaji 13 PNS sebagai anggaran ilegal. Kebijakan ini menurut dia sama saja menyediakan lubang kuburan untuk para kepala daerah. “Ketika kepala daerah mengikuti perintah Mendagri, maka kepala daerah menjadi target makanan empuk aparat hukum seperti KPK,” kata dia dalam keterangan tertulis. Hal ini menurut dia, lantaran jika THR dan gaji ke-13 di pusat, anggaran disediakan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan THR maupun gaji ke-13 untuk pemda, alokasi anggaran disuruh cari sendiri dalam APBD. Sementara itu Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng, menyarankan agar pemerintah berkonsultasi ke lembaga penegak hukum terkait risiko instruksi pergeseran anggaran pemerintah daerah untuk THR. “Mendagri harus segera konsultasi ke BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK kalau perlu, untuk memastikan kalau daerah itu nyaman. Kalau Mendagri mendengar suara daerah, maka harus tahu bahwa daerah itu takut dengan polemik ini,” kata Robert, beberapa waktu yang lalu. Konsultasi tersebut dimaksudkan untuk mendapat kepastian bahwa ke-

bijakan pergeseran anggaran, sesuai dengan Surat Mendagri Nomor 903/ 3387/SJ, dapat dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab. “Tidak semudah itu menggeser anggaran, menganggarkan, mengalokasikan, memutuskan, tidak semudah itu. Ada protap. Kita ini, yang namanya keuangan itu harus hati-hati, harus teliti, harus cermat harus prudent dia. Punya landasan hukum yang kuat. Menurut saya ini berbahaya,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria Kena Audit Menteri Keuangan Sri Mulyani saat di Gedung DPR-MPR, mengatakan pada dasarnya kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bukan kebijakan baru. Menurut dia kebijakan ini telah ditetapkan sejak 2016. Selain itu menurut dia, penganggaran THR dan gaji ke13 juga telah diatur setiap tahunnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) mengenai pedoman penyusunan APBD. “Khusus untuk 2018 diatur dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD 2018 yang mengatur penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNS daerah disesuaikan dengan peraturan perundangundangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan, dan pemberian gaji ke-13 dan 14 ini adalah nomenklatur gaji ke-14 yang disamakan dengan THR,” kata Sri Mulyani, Selasa (5/6). Lebih jauh Sri Mulyani menuturkan jika THR dan gaji ke-13 pun telah dimasukkan dalam formula perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) 2018. Pengalokasian DAU untuk setiap daerah telah dihitung dari alokasi dasar yang didasarkan pada belanja gaji PNS daerah dan juga celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kapasitas fiskalnya. “Untuk perhitungan alokasi dasar telah memperhitungkan gaji PNS daerah berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat sesuai ketentuan pemerintah tentang penggajian, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan beras termasuk telah memperhitungkan gaji ke-13 dan THR,” kata Sri Mulyani. Hal tersebut yang kemudian membuat posisi Kepala Daerah kian dilematis. Sebab jika tidak mengikuti perintah Pemerintah Pusat, maka akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau tidak cairkan THR, jadi temuan BPK, karena pemeriksaan BPK ini berdasarkan peraturan UU,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/6). Sebab menurut dia, pemberian THR dan gaji 13 bagi PNS daerah merupakan tanggung jawab APBD yang telah mendapatkan transfer dana APBN melalui alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dalam formulasi telah memperhitungkan adanya anggaran THR dan gaji 13. “Dalam susunan pedoman penyusunan APBD Kemendagri di Permendagri 33 itu sudah ada dan diatur pengawasannya mulai dari pusat ke daerah di dalam PP,” kata dia. Senada, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan jika THR dan gaji ke-13 merupakan jenis belanja pegawai yang dalam peraturan perundang-undangan masuk kategori “belanja mengikat” yang harus dianggarkan dalam jumlah yang cukup tanpa harus menunggu perubahan APBD. Menurutnya, Ini karena termasuk belanja yang sifatnya mendesak.“Dan ini sejalan dengan Pasal 28 UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara,” kata dia beberapa waktu yang lalu. Oleh karenanya, kata Tjahjo, sebagai implikasinya, karena termasuk belanja untuk keperluan mendesak, maka dalam peraturan perundang-undangan dimungkinkan melakukan perubahan pejabaran APBD mendahului perubahan perda tentang APBD. Sementara itu Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga M Syaiful Aris, menilai kepala daerah dapat diberikan sanksi apabila tidak mengikuti kebijakan pemerintah. “Sebagai seorang kepala daerah tentu terikat dengan peraturan perundang-undangan. Menurut saya, kalau tidak melaksanakan peraturan itu, Mendagri bisa memberikan sanksi dengan ketentuan yang ada,” kata dia. Ugal-ugalan Terlepas dari sengkarut diatas menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria kebijakan ini merupakan bentuk ugal-ugalan pemerintah dalam menglokasikan anggaran. Sebab banyak daerah belum siap menganggarkan THR tersebut secara dadakan. “Pemerintah tidak profesional terkait alokasi anggaran THR maupun anggaran pensiun maupun gaji ke-13,” ujar dia, Rabu (6/6). Menurut dia mes-

tinya pemerintah dari jauh hari sudah menyiapkan kebijakan ini dan mensosialisasikan kepada daerah Selain itu kejanggalan lain menurut dia, lantaran Presiden Jokowi sampai tidak tahu asal-usul dia keluarkan kebijakan THR dan gaji ke-13 ke anggota DPR. “Menteri keuangan tidak memberitahu kebijakan ini menjadi pertanyaan besar bagi masyayarakat,” kata Riza. Sri Mulyani diketahui saat mengeluarkan wacana ini menyatakan jika THR dan gaji ke 13 ini juga akan diberikan pemerintah kepada pimpinan dan Anggota DPR RI, tapi juga kepada semua pimpinan dan Anggota MPR RI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri, pensiunan, serta pegawai honorer yang bertugas di pusat. Adapun anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk itu adalah sebesar Rp 35,76 triliun. Anggaran untuk THR akan dicairkan pemerintah pada bulan Juni nanti. Sedangkan untuk tunjangan pensiun maupun gaji ke 13 baru akan dicairkan pada bulan Juli 2018 nanti. Presiden Joko Widodo sendiri malah melemparkan ‘bola panas’ ini ke pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara di Senayan. “Tanyakan ke Pak Ketua DPR atau Pak Ketua DPD,” kata Joko Widodo usai buka puasa bersama di kediaman pribadi Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang, Kamis (31/5). Selain menjelaskan miskoordinasi di pemerintah, Riza meminta kejelasan dari mana dana yang akan dipakai. Ia khawatir, dana itu justru diambil dari hutang negara. “Angkanya hampir 36 trilyun, kita juga mempertanyakan uangnya dari mana? Sumbernya dari mana? Sementara disisi lain pemerintah selalu menyampaikan tidak ada uang, bahkan defisit anggaran,” kata Riza Sejumlah daerah tercatat telah menyuarakan keberatan dengan aturan tersebut, selain Risma, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pun mengaku pihaknya harus jungkir balik menyiapkan anggaran untuk tunjangan hari raya (THR) bagi PNS. Sementara Bupati Rembang Abdul Hafidz memilih untuk mengambil sikap tidak memberikan THR. Ini dilakukan guna menghindari persoalan hukum dikemudian hari. “Meskipun sudah ada perpres, dari Permendagri, atau edaran, tetapi dalam undang-undang perencanaan APBD itu, tidak dikenal yang namanya mendahului perencanaan, jadi ya ndak ada, ndak usah,” kata dia beberapa waktu yang lalu.


6 E D I S I 510 23 JUNI - 1 JULI 2018

POLITIK

SUMUT ACEH

Organda Apresiasi Penanganan Arus Balik dan Mudik Lebaran MEDAN - Ketua Organda Sumut, Haposan Sialagan menilai tingkat kecelakaan lalu lintas (laka lantas) pada arus mudik dan balik lebaran Idul Fitri 1439 H, menurun dari tahun sebelumnya. Pemerintah berhasil menekan angka kecelakaan melalui berbagai program pembangunan dan sistem pengamanan yang diterapkan. "Kalau menurut amatan kami, angka kecelakaan untuk arus mudik dan balik tahun ini (1439 H) menurun. Ini semua tidak terlepas dari peran pemerintah, terutama petugas kepolisian lalu lintas di lapangan," sebut Haposan Sialagan kepada wartawan, Rabu (20/6). Kendati demikian, kata Haposan, pihaknya akan tetap melakukan analisa dan evaluasi terhadap jumlah kecelakaan yang dialami kendaraan bermotor saat mudik dan balik Idul Fitri 1439 H. Itu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pemerintah dalam meminimalisir korban laka lantas. "Begitupun, evaluasi akan tetap kita lakukan, untuk menge-

tahui sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas," kata Haposan. Menurut dia, pemerintah, khususnya kepolisian lalu lintas (polantas) terus berupaya maksimal untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama yang menjalankan mudik dan balik pada perayaan Idul Fitri. Pimpinan Polri telah menempatkan personel di titik-titik rawan kemacetan dan pos pelayanan (Posyan) serta pos pengamanan (Pospam) untuk masyarakat beristirahat jika mengalami kelelahan, semata hanya untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. "Sebab, kalau pengendara atau pengemudi kendaraan bermotor lelah tapi tetap berkendara, sangat berisiko tinggi. Tak jarang, kelelalahan (human eror) pengemudi menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas," ujar Haposan. Disebutnya, peran pemerintah selain kepolisian dalam me-

nekan angka kecelakaan lalu lintas, salah satunya adalah pembangunan Jalan Tol yang terjadi saat ini. Haposan berharap, pembangunan Jalan Tol tersebut bisa terjadi secara menyeluruh di Tanah Air, bukan hanya di Sumut. "Pembangunan Jalan Tol, sudah jelas mengurangi kemacetan arus lalu lintas, meskipun di jalur masuk dan keluar (Jalan Tol), bisa menimbulkan kemacetan. Tapi, paling tidak, kemacetan yang kini alami pada tahun ini, tidak seperti sebelumnya," tukas Haposan. Namun, dia mengaku, di sejumlah titik sepanjang Jalinsum pada arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 H, masih terdapat kemacetan, seperti di kawasan pasar tumpah, Kampung Pon, Sergai. Kemacetan itu karena kendaraan saling melambat disebabkan ruas jalan yang relatif menyempit lantaran adanya aktivitas perdagangan. "Tapi, kemacetan itu bisa diatasi karena petugas lalu lintas senantiasa ditempatkan di titik tersebut," pungkasnya.(DA)

Keluarga Besar ITM Santuni Anak Yatim MEDAN - Keluarga besar Institut Teknologi Medan (ITM) mengadakan silaturahmi sekaligus menyantuni anak yatim di ruang rapat kampus itu, Jalan Gedung Arca Medan, baru-baru ini. Hadir dalam acara itu, Rektor ITM Dr Mahrizal Masri MT, Wakil Rektor (WR) I Hermansyah Alam, WR II Munajat Syamsuddin, Kabiro Humas M Vivahmi SH MSi, sejumlah dekan dan dosen serta pegawai ITM, anak yatim, dan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Prof Dr KH Saidurrahman MAg yang bertindak sebagai penceramah. Ustaz Prof KH Saidurrahman dalam tausiahnya mengulas seputar pandangan Alquran dan Alhadis mengenai etos kerja. Menurutnya, tinggi rendahnya suatu pekerjaan tergantung pada niatnya yang merupakan bentuk pilihan dan keputusan pribadi yang dikaitkan dengan sistem nilai yang dianutnya (value system) sehingga dapat menentukan tingkat orang dalam bekerja. “Selain itu bekerja dengan optimal dan professional, konsep optimalisasi kerja dapat dilihat dari adanya perintah ber-ihsan dalam

bekerja. Selanjutnya bekerja sebagai bentuk keberadaan manusia. Artinya manusia ada karena kerja, dan kerja itulah yang membuat atau mengisi eksistensi kemanusiaan,” kata Guru Besar Politik UINSU ini. Rektor ITM Dr Mahrizal Masri MT menyampaikan pesan Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna yang tidak dapat menghadiri silaturahmi dan penyantunan anak yatim itu dikarenakan sesuatu urusan di Jakarta. Dia berharap dengan acara ini civitas akademika ITM dan keluarga besar Yayasan Dwiwarna diberi kesehatan dan kemudahan-kemudahan, sehingga setelah libur lebaran bisa berkumpul dan bisa bekerja lagi seperti biasa. Sebelumnya, Ketua Panitia Munajat Syamsuddin melaporkan, tema kegiatan ini adalah "Etos kerja Menurut Alquran dan Alhadis untuk meningkatkan kualitas kerja pada staf pengajar dan karyawan serta fungsionaris akademika di ITM". Selain silaturahmi, katanya, ITM juga menyantuni anak yatim. "Ada sebanyak 34 anak yatim yang kita santuni dan ini rutin kita laksanakan setiap tahun," katanya.(HAM)

Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi I Dibuka Buat Mudik MEDAN – Dalam rangka meningkatkan layanan pengguna jalan pada arus mudik dan balik Lebaran 2018, jalan Tol MedanKualanamu-Tebing Tinggi Seksi I, yakni ruas Simpang Susun Tanjung Morawa-Simpang Susun Parbarakan mulai dibuka, sebagai jalur fungsional untuk arus mudik dan balik. Pembukaan jalur fungsional ini sekaligus sebagai sosialisasi kepada masyarakat sebelum pengoperasian Jalan Tol MedanKualanamu-Tebing Tinggi Seksi I, yakni ruas SS Tanjung Morawa-SS Parbarakan dan SS Kemiri sebagai bagian dari Jalan Tol Medan-KualanamuTebing Tinggi. Ruas tol ini akan dioperasikan secara fungsional hingga H+7 Lebaran atau dari 11 Juni hingga 22 Juni 2018. Selama dibuka fungsional itu juga, PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT) belum memungut tarif tol. Sedangkan untuk Seksi II-VI

yakni ruas Kualanamu-Parbarakan-Sei Rampah tetap diberlakukan tarif normal dan pada periode arus mudik 13 Juni 2018 sampai dengan 15 Juni 2018 & arus balik 18 Juni 2018 sampai dengan 20 Juni 2018 diberlakukan diskon 10% bagi pengguna uang elektronik dengan saldo cukup. Diketahui, jalan tol MedanKualanamu-Tebing Tinggi Seksi I memiliki panjang total 10,75 km dimana 7,5 Km di antaranya dibangun oleh pemerintah dan

3,25 km dibangun oleh PT JMKT. Ruas ini menghubungkan Jalan Tol eksisting Belawan-MedanTanjung Morawa (Belmera) dengan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi II-VI, Kualanamu-Sei Rampah yang telah beroperasi. Jika sudah diresmikan nanti, Jalan Tol Medan-KualanamuTebing Tinggi Seksi I-VI akan menjadi akses infrastruktur untuk meningkatkan taraf perekonomian di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara.(INT)

Perkuat Silaturrahim, Bupati Langkat Ngogesa Gelar Open House LANGKAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH melalui Assisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial Drs.H. Hermansyah menghadiri salat Idul Fitri 1 Syawal 1439 H, di lapangan Alun- Alun T.Amir Hamzah, Jl.Proklamasi Stabat, Langkat, Jum’at (15/6). Kemerduan takbir yang dilantunkan, sebagai tanda hari kemenangan itu mengiringi H. Hermansyah pada saat memberikan arahan serta bimbingan tertulis Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu. “Atas nama pribadi dan Keluarga Besar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 H, Minal Aidin Wal Faizin mohon maaf lahir dan batin bagi seluruh masyarakat Langkat,” ujarnya. Lebih lanjut beliaupun tidak lupa mengingatkan agar masyarakat Langkat memberikan hak pilihnya pada 27 juni nanti, untuk menentukan pilihan calon Gebernur dan Wakil Gebenur

Sumut serta calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2018. “Saya harap jangan ada warga Langkat yang Golput, sebab zumur ulama sepakat jika suatu kaum diberi kesempatan untuk memilih pemimpin, namun tidak dipergunakan, maka bersiaplah dipimpin oleh pemimpin dzolim,” pungkasnya. Bupati tidak hadir karena berhalangan dan salat di tempat yang lain. Selepas salat Idul Fitri tersebut, Ngogesa pun menggelar acara Open House di kediamannya. Beliau berharap agar kegiatan itu bisa menjadi momentum untuk memperkuat tali shilaturahmi antara sesama pada hari Idul Fitri. Hadir pada acara tersebut seluruh unsur Forkopimda plus, seperti Dandim 0203/Langkat Letkol (Inf) Deni Eka Gustiana, Kapolres Langkat AKBP Dedy Indriyanto SIK.MS.i, Danyon Raider 100 Langkat Mayor Lizardo, SH, MH, Danyon Arhanudse/11 BS Binjai Mayor (Arh)

Tamaji, ketua DPD Golkar Langkat Terbit Rencana PA. SE, ketua Yayasan Eka Prakarsa H.Rizky Youlanda Sitepu S.STP, para SKPD /Camat se Kab.Langkat, para tokoh agama/masyarakat/ pemuda dan masyarakat umum lainnya. Selain itu, ikut hadir 38 orang yang sedang direhabilitasi dari pantai rehabilitasi narkoba Eka Prakarsa. Dalam kesempatan tersebut Bupati Langkat yang diwakili oleh Sekdakab.Langkat dr. H. Indra Salahudin MKes . MM mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Eka Prakarsa, yang telah memberikan kontribusi yang sangat positif bagi warga Langkat, dengan menyelamatkan anak bangsa agar sembuh dari pengaruh narkoba. “ Atas nama pribadi dan Pemkab Langkat, saya ucapkan terimakasih, sebab yang dilakukan oleh Yayasan Eka Prakarsa adalah sebagai bentuk penyelamatan bagi bangsa dari bahaya narkoba,” terangnya.(BD)

Pelayanan Arus Mudik 2018 Semakin Baik MEDAN - Anggota DPRD Sumut, Darwin Lubis menyebut, upaya pemerintah khususnya kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas dan kemacetan, kian membaik. Itu tidak terlepas dari peran serta pihak terkait yang peduli dengan situasi arus mudik dan balik pada perayaan hari besar keagamaan seperti lebaran Idul Fitri. "Saya merasa, untuk kondisi arus lalu lintas pada arus mudik dan balik tahun ini, sudah semakin baik. Kalau pun ada kemacetan, hanya beberapa saat (singkat) dan penyebabnya adalah faktor jalan yang

kurang lebar. Sedangkan kerusakan jalan, hampir tidak kita temukan pada jalur mudik di Sumut," sebut politisi Hanura tersebut kepada wartawan, Selasa (20/6). Dibagian lain seorang sopir bus antar lintas kabupaten, MedanTapanuli Utara (Taput), T Sialagan menilai, kondisi arus mudik dan balik berkendaraan bermotor pada tahun ini, terasa lancar dan nyaman. Selain kondisi jalan yang semakin membaik (melebar dan tidak berlubang), juga penempatan petugas kepolisian di sejumlah titik kemacetan dapat mengurainya.

"Kita akui, untuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu, saya dari Tarutung untuk sampai ke Medan, bisa memakan waktu lebih 10 jam. Tapi, kalau sekarang tinggal kita yang menentukan waktunya, tergantung dengan kecepatan kendaraan yang kita kemudikan," kata Sialagan. Apresiasi yang sama juga disampaikan warga yang menikmati pelayanan Polri saat arus mudik lebaran. Kesiapsiagaan anggota Polri dalam mengamankan arus mudik, terutama dalam mengatur lalu lintas patut diapresiasi.

“Kita kasih jempol bagi Polri dalam melayani arus mudik tahun 2018 ini, karena sangat membantu masyarakat,”kata M. Harahap yang melakukan mudik ke Kota Padang Sidempuan. Menurut Harahap, kinerja Polri dalam melayani masyarakat yang melakukan mudik, sudah sangat baik. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kalaupun ada pos pelayanan, tapi tidak begitu membantu. “Semoga pada tahun mendatang, pelayanan Polri saat mudik lebaran akan semakin baik dan mendapat tempat di hati masyarakat,’ucap Harahap.(DA/MH)

Terminal Medan Dipadati Puluhan Ribu Pemudik MEDAN - Kepolisian Daerah Sumatera Utara melaporkan arus mudik menjelang H-5 Idul Fitri 1439 Hijriyah atau Minggu (10/6) sudah ramai bahkan di terminalterminal Kota Medan jumlah pemudik mencapai puluhan ribu orang. Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan di Medan, Minggu, mengatakan penumpang di terminal keberangkatan tercatat mencapai 11.268 orang dan terminal kedatangan sebanyak 10.365 orang. Kemudian, menurut dia, penumpang kereta api, yakni keberangkatan 3.456 orang dan kedatangan 3.509 orang. Penumpang angkutan laut, yaitu keberangkatan 7.990 orang dan kedatangan (3.865 orang). Penumpang pesawat udara, yakni keberangkatan 16.037 orang dan kedatangan 17.987 orang. "Jadi, jumlah pen-

umpang arus mudik dan keberangkatan di Kota Medan, terus mengalami peningkatan," kata AKBP MP Nainggolan. Polda Sumut melaporkan 17 kasus kriminal pada "Operasi Ketupat Toba 2018" dan Pengamanan Idul Fitri 1439 Hijriyah. Kasus tersebut, yakni cabul (1 kasus), penganiayaan berat (2 kasus), dan kekerasan secara bersama-sama (1 kasus). Kemudian, pencurian biasa (4 kasus), curat (1 kasus), curanmor R2 (2 kasus), penipuan (1 kasus) pengancaman ( 1 kasus) dan penggelapan (1 kasus). Terkait data pelanggaran lalu lintas, yakni tilang (273 perkara), teguran (368 perkara), jumlah pelanggaran total (641 perkara). Kendaraan yang terlibat pelanggaran, yaitu sepeda motor (209 unit), mobil penumpang (24 unit) mobil bus (7 unit) dan mobil barang (23

unit). Polda Sumut juga membentuk empat satgas, dalam Operasi Ketupat Toba 2018 dan Pengamanan Idul Fitri 1439 H, guna mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif. Diharapkan masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), dalam merayakan Hari Lebaran dengan rasa aman dan nyaman. Tujuan Operasi Ketupat Toba itu, adalah terjaminnya rasa aman warga masyarakat, dalam menjalankan ibadah, tertib dan lancar baik sebelum, pada saat dan pascaIdul Fitri 1439 H. Pelibatan kekuatan personel baik dari Polri maupun instansi lain dalam pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1439 H di wilayah Provinsi Sumut sebanyak 7.759 polri dan 2.088 personel. Dengan perincian sebagai

berikut Satuan Tugas Polda Sumut (535 personel) dan satuan tugas wilayah (7.189 personel). Empat satgas yang dibentuk itu, yaitu 1. Satgas Turbinjali dengan Sub satgas 4, antara lain Sub satgas Pamovit, Binmas, Samapta dan Satwal dibawah pimpinan Kasubdit Gasum Dit Samapta Polda Sumut. Kemudian 2. Satgas Kamseltibcarlantas dengan subs satgas 2, antara lain Subs satgas PJR dan Kamsel dibawah pimpinan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sumut, 3.Satgas Lidik Sidik dengan Subs satgas 3, yaitu sub satgas Intelkam, Reskrim dan Jibom, dibawah pimpinan Kasubdit III Ditreskrim Polda Sumut. 4. Satgas Ban Ops dengan Subs satgas 7, yakni sub satgas Humas, Pol Udara, Pol Air, Propam, TIK, Dokkes dan Brimob, dibawah pimpinan Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumut.(ADLS/MH)

2018, Arus Mudik di Sumut Tewaskan 10 Orang MEDAN - Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyatakan 10 orang meninggal dunia dan belasan luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas (laka lantas) arus mudik H-5 Idul Fitri 1439 Hijriah di sejumlah kabupaten dan kota di provinsi itu. Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan merincikan, laka lantas di Polrestabes Medan terdapat dua orang meninggal dunia, tiga luka berat, dua luka ringan dan kerugian materi mencapai Rp50,5 juta. “Selanjutnya di Polres Tapanuli Tengah terdapat dua orang meninggal dunia, tiga luka berat, dua luka ringan dan kerugian materil sekitar Rp700 ribu,” katanya seperti dikutip dari Ant-

ara, Senin (11/6/2018). Sementara di Polres Deli Serdang terdapat satu orang meninggal dunia, satu orang luka berat, satu luka ringan dan kerugian materi sekitar Rp300 ribu. Nainggolan menyebutkan, Polres Pematang Siantar satu orang meninggal dunia, luka ringan satu orang dan kerugian materi Rp1 juta. Polres Tanjung Balai satu orang meninggal dunia, luka ringan satu orang dan kerugian materil Rp600 ribu. Polres Tapanuli Selatan satu orang meninggal dunia, dan kerugian materil nihil. Di Polres Madina satu orang meninggal dunia, dan kerugian materil Rp1 juta. "Polres Batubara satu orang meninggal dunia, luka berat satu

orang dan kerugian materil Rp300 rubu," kata mantan Kapolres Nias Selatan itu. Polda Sumut juga melaporkan 17 kasus kriminal pada "Operasi Ketupat Toba 2018" dan Pengamanan Idul Fitri 1439 Hijriah. Kasus tersebut, yakni cabul satu kasus, penganiayaan berat dua kasus, dan kekerasan secara bersama-sama satu kasus. Kemudian, pencurian biasa empat kasus, pencuriat berat satu kasus, curanmor R2 dua kasus, penipuan satu kasus, pengancaman satu kasus dan penggelapan satu kasus. Terkait data pelanggaran lalu lintas, yakni tilang 273 perkara, teguran 368 perkara, jumlah pelanggaran total 641 perkara.

Kendaraan yang terlibat pelanggaran, yaitu sepeda motor 209 unit, mobil penumpang 24 unit mobil bus tujuh unit dan mobil barang 23 unit. Nainggolan mengatakan Operasi Ketupat Toba itu untuk menjamin rasa aman warga masyarakat, dalam menjalankan ibadah, tertib dan lancar baik sebelum, saat dan pasca-Idul Fitri 1439 H. Pelibatan kekuatan personil baik dari Polri maupun instansi lain dalam pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1439 H di wilayah Provinsi Sumut sebanyak 7.759 Polri dan 2.088 personil. Dengan perincian sebagai berikut Satuan Tugas Polda Sumut 535 personil dan satuan tugas wilayah 7.189 personil. (INT)

ANTISIPASI KONFLIK

HUT Kota Medan, Dorong Medan Kota Kreatif MEDAN - Setiap tahun Pemerintah Kota (Pemko) Medan menggelar pesta hari ulang tahun (HUT) yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Namun, event itu belum memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan industri kretif berkelanjutan. "Tahun ini, kita berharap industri kreatif lokal menjadi yang terdepan. Sehingga pesta HUT Medan ke-428 menjadi momen Medan menjadi kota kreatif," kata Koordinator Medan Creative Project (MCP) F Andreas Art, Rabu (20/6), di Medan. Dikatakannya, pelaku industri kreatif di Medan berharap Pemko Medan lebih mengenal rakyatnya baik dari segi

kebutuhan dan potensi yang ada. Pembangunan bukan hanya difokuskan pada pembangunan fisik semata. "Kami juga berharap pembangunan bidang kreatif juga harus dilaksanakan, karena pembangunan kreatif adalah ‘roh’ dari pembangunan sebuah kota," katanya. Pelaku kreatif berharap besar Medan menjadi kota kreatif yang diakui di Indonesia. Karena saat ini semua kota kota di Indonesia berlomba lomba menjadi kota kreatif. Saat kota dinyatakan dan diakui sebagai kota kreatif, banyak keuntungan yang bisa didapatkan kota tersebut, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya nya," katanya. Mewujudkan Medan sebagai kota kreatif, kata Andreas, butuh

sinergitas semua komponen. Pemko Medan diharapkan memperbanyak programprogram kegiatan even yang melibatkan pelaku pelaku kreatif. HUT Kota Medan ke-428 diharapkan melibatkan pelaku kreatif di Medan, sehingga pesta rakyat ini menjadi media mengenalkan berbagai potensi kreatif. "Terutama pelaku-pelaku kreatif muda zaman milenia. Untuk apa melibatkan dari luar, karena Medan sebenarnya punya banyak potensi industri kreatif dari berbagai bidang," katanya. Disebutkanya, banyak potensi kreatif di Medan, seperti periklanan (advertising), arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (craft), desain, industri

pakaian (fashion), video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, broadcasting, kuliner, literasi, sastra dan lainnya. Diberitakan, Pemko Medan sedang menyiapkan berbagai kegiatan digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-428 Kota Medan. Satu diantaranya Warna Warni Kerajinan Medan Expo 2018 yang akan digelar Atrium Sun Plaza Medan pada 29 Juni sampai 1 Juli 2018. Warna warni kerajinan Medan Expo ini akan menjadi wadah mempromosikan seluruh hasil produk kerajinan asal kota Medan. Even ini juga menjadi tempat memamerkan berbagai karya seni di Medan. (INT)


7 E D I S I 510 23 JUNI - 1 JULI 2018

POLITIK

Sipitu Marga Berangkatkan Depari-Azhar Raih Sukses HUMBAHAS - Komunitas Sipitu Marga (tujuh marga) terdiri dari marga Angkat, Ujung, Bintang, Gajah Manik, Kudadiri, Capah dan Sinamo menggelar doa bersama sekaligus memberangkatkan pasangan calon bupati-wakil bupati Dairi, Depriwanto Sitohang-Azhar Bintang untuk meraih sukses dalam kontestasi Pilkada serentak 27 Juni 2018. Dukungan dan restu disampaikan melalui gelaran acara doa pemberangkatan pada, Kamis (21/6) di Jalan Ujung Sidikalang Kabupaten Dairi. Dalam hajatan dimaksud, doa restu dan dukungan juga disampaikan pihak ‘kula-kula’ yakni marga Saraan dan Padang, demikian juga dari pihak ‘anak berru’ Sipitu Marga yakni marga Pasi dan Berampu. Sekitar seribuan lebih warga dari komunitas tersebut menyampaikan pernyataan sepakat mendukung serta akan berjuang secara all out untuk memenangkan pasangan pelangi tersebut. Selamat Ujung dan Saut Ujung bersama tokoh-tokoh perwakilan Sipitu Marga lainnya, menyatakan siap berjuang untuk memenangkan Depriwanto Sitohang-Azhar Bintang menjadi bupati dan wakil bupati Dairi periode 2018-2023. Pernyataan sama juga dikemukakan tokoh marga Saraan dan Padang diwakili Maklem Saraan,

Sakdiah Bako dan Ahmad Padang. Komunitas itu menaruh harapan besar terhadap Depriwanto Sitohang-Azhar Bintang untuk memacu pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi ke depan serta diyakini memiliki perhatian terhadap komunitas Sipitu Marga. Di antara tiga paslon kontestan Pilkada Dairi, pasangan bernomor urut 1 itu, merupakan satu-satunya pasangan calon yang mengenal dan dikenal di Dairi karena lahir, besar, tinggal dan berkarya di Dairi, sehingga tentunya sangat paham dan mengerti kondisi dan kultur Dairi, sekaligus akan menjadi solusi bagi Kabupaten Dairi. Hal itu menjadi salah satu nilai lebih pasangan Depri-Azhar dibanding paslon lain. Ketika yang lain masih butuh waktu untuk belajar dan beradaptasi, namun pasangan ‘DAIRI’ akan langsung bekerja. Pemberian dukungan ditandai penyematan pakaian adat Pakpak beserta perangkatnya dan juga penyuguhan makanan khas etnik Pakpak kepada Depriwanto SitohangAzhar Bintang disertai ungkapan doa dan permohonan, agar pasangan calon yang diusung koalisi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu mendapat ridho Yang Maha Kuasa menjadi pemenang Pilkada sekaligus kelak menjadi pemimpin daer-

ah yang amanah. Depriwanto Sitohang mengapresiasi dan penghormatan atas dukungan dan doa restu diberikan Sipitu Marga bersama Kula-kula dan Anak Berru, termasuk dukungan dari elemen masyarakat lainnya yang terus mengalir kepada pasangan itu yang diyakini akan menghantarkan pasangan itu menjadi pemenang. Menurut Depri, dukungan, doa dan restu tulus yang dipanjatkan berbagai pihak diyakini akan didengar yang Maha Kuasa sehingga mujizat akan selalu menyertai dan sekaligus akan membuahkan sukses dan kemenangan. Dalam kesempatan itu, dia mengajak semua pendukung dan tim pemenangan agar tetap rendah hati dan menjalani proses Pilkada yang sebentar lagi akan tiba pada puncaknya secara santun dan sesuai dengan koridor hukum dan norma yang ada. “Demokrasi harus kita kawal bersama, kemenangan yang sudah di depan mata harus kita amankan, namun harus dengan cara-cara yang santun dan sesuai dengan hukum dan norma berlaku. Jangan mau terprovokasi, dan jangan pernah memprovokasi. Jangan mudah terpancing bilamana ada pihak yang lain yang mencoba memancing keributan," tegas Depriwanto.(GOL)

SUMUT ACEH

Di Langkat Distribusi Surat Suara Menyeberangi Laut MEDAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat sudah memetakan tiga Kecamatan yang paling sulit dijangkau untuk pendistribusian surat suara. Yakni di Kecamatan Pangkalansusu, Tanjungpura dan Gebang. “Ya, tiga Kecamatan tersebut yang sulit terjangkau sampai ke lokasi (tempat pemungutan suara) yakni harus menyeberang laut. Jadi untuk menuju lokasi atau TPS harus naik kapal atau sejenisnya. Untuk antisipasinya petugas kami mendahulukan distribusinya ke tiga kecamatan itu dibanding Kecamatan lain,” ujar ketua KPU Langkat Agus Arifin didampingi Komisioner Adlina Sarah kepada wartawan di kantornya Jl. Kartini, Kabupaten Langkat, Rabu (7/6). Hal ini diungkapkan Agus Ari-

fin dalam rangka presstour kelompok kerja (Pokja) Wartawan Unit KPU Sumut monitoring surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) pada 27 Juni 2018. Dia menyebutkan, logistik surat suara Pilgubsu sudah sampai dan diterima pihaknya pada 4 Juni sekitar pukul 07.00 WIB. Dimana langsung diarahkan ke gudang penyimpanan di Gudang Serba Guna Manunggal Langkat Berseri. Adapun jumlah surat suara untuk Kabupaten Langkat sebanyak 693.887 lembar sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Langkat. “Ditambah surat suara cadangan 2,5 persen sehingga kebutuhan kita disini sebanyak 712.148 lembar ditambah 2000 lembar untuk pemilihan suara ulang,”terangnya seraya menyebut untuk pekerja

yang melipat surat suara diberi upah RP150 per lembar. Kesempatan itu turut hadir Komisioner KPU Sumut Iskandar Zulkarnain beserta staf, ikut meninjau gudang penyimpanan surat suara. Dimana kondisinya sudah disegel dan dikunci yang dipegang pihak KPU, Panwaslih dan kepolisian Langkat. “Yang rusak ada Cuma kita belum rekap berapa jumlahnya. Disamping Surat suara Pilgubsu juga sedang dalam perjalanan surat suara untuk Pilkada Langkat,” imbuhnya. Sementara itu, Iakandar Zulkarnain mengharapkan tidak ada kendala dalam hal pendistribusian surat suara Pilgubsu ke seluruh TPS di Kabupaten/Kota di Sumut. Dan lebih lanjut kita akan melihat sekaligus distribusi kotak suara ke TPS di Kabupaten

Langkat ini,”ujarnya. Sedangkan di Kota Binjai, sesuai pengamatan wartawan dan KPU Sumut, terdapat kekurangan sebanyak 600 surat suara Pilbugsu. “Kekurangan surat suara tersebut diketahui setelah dilakukan sortir oleh petugas kami yang akan berlangsung sampai besok,” kata komisioner KPU Binjai, Zulfan Effendi didampingi Sekretaris Syariful Azmi. Dijelaskannya, jumlah surat suara untuk KPU Binjai sebanyak 174.997 lembar, dan yang sudah dilipat 174.383 lembar. Sedangkan surat suara yang rusak ada 14 lembar. “Kekurangan suarat suara ini sudah kami sampaikan ke KPU Sumut. Kami harap pihak KPU Sumut segera akan menambah kekurangan tersebut,”harapnya.(VIN)

57 Surat Suara Rusak di KPU Medan MEDAN – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Herdensi Adnin menegaskan pihaknya telah menerima logistik 1.559.789 surat suara dan tinta. Saat ini pihaknya sedang melakukan proses pensortiran dan pelipatan surat suara di gudang cargo Eks Bandara Polonia, Medan dengan menargetkan 2 hari kedepan Minggu (10/6) akan terselesaikan jumat (8/ 6). Dari 1.559.789 surat suara, kita sudah melipat 695.739 suarat suara yang dilakukan sejak Rabu (6/6) dengan mempekerjanakan 140 orang,”ujar Ketua KPU Medan, Herdensi Ad-

nin saat menerima kunjungan kelompok kerja (Pokja) wartawan Unit KPU Sumut monitoring surat suara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) pada 27 Juni 2018. Herdensi menambahkan bahwa saat ini pihaknya mendapatkan 57 surat suara yang rusak akibat koyak ataupun sepeeti tercoblos. “Sejauh ini yang rusak ada 57 surat suara, ada yang rusak dan ada juga seakan-akan tercoblos. Makanya ini yang harus kita pastikan. Ini masih proses tanggal 10 Juni 2018 akan kita laporkan ke KPU Sumut,”jelasnya.(VIN)

Plt Bupati Berharap Pilkada Batubara Berjalan Lancar BATUBARA - Dengan berakhirnya masa kampanye selanjutnya akan memasuki Pilkada di Kabupaten Batu Bara pada 27 Juni 2018 nanti diharapkan berjalan lancar dan aman. Hal ini disampaikan Plt Bupati Batu Bara Harry Nugroho pada halal bihalal di kediamannya, kompleks perumahan karyawan PT Inalum (Persero) Tanjung Gading, Rabu (20/6) siang. Pasangan nomor urut 1, Harry Nugroho berpasangan dengan HM Syafii yang diusung Partai NasDem, Hanura, Demokrat dan Ha-

nura dengan nomor urut 1. "Saya berharap agar Pilkada Batu Bara nanti bisa berjalan aman sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,"kata Harry. Harry enggan menjawab pertanyaan wartawan tentang keraguan lawan politiknya, bahwa Harry akan netral sebagai kepala daerah yang juga ikut Pilkada. "Saya tidak akan komentar tentang apa kata calon lainnya dan hal sama juga telah saya pesankan kepada semua TS nomor urut 1,"kata Harry. Seperti diketahui, Harry Nu-

groho merupakan calon Bupati Batu Bara yang terhitung sejak 23 Juni akan kembali aktif sebagai Bupati Batu Bara sesuai dengan berakhirnya masa kerja Pjs Bupati Batu Bara HM Faisal Hasyrimi AP MAP. Mengingat dua hari sesudah aktif kembali telah memasuki hari pemungutan suara, Harry mengelak menjawab pertanyaan."Yang penting mari kita berusaha agar Pilkada berjalan aman dan siapapun pemenangnya tak masalah, kita sama sama, umat Islam,"kata Harry.(PUR/SUSI)

Ijeck: Jangan Sungkan Berkomunikasi Langsung dengan Pemimpin TAPTENG - Puluhan masyarakat yang berada di Bandara Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tampak antusias saat mengetahui kedatangan Cawagub Sumut Musa Rajekshah, Kamis (21/6/2018). Merekapun langsung menyalami, dan meminta berswafoto bersama suami dari Sri Ayu Mihari tersebut. Diketahui, kali itu Ijeck (sapaan Musa Rajekshah) baru tiba dari Bandara Kualanamu, dan akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Melihat sambutan baik dari masyarakat, Ijeck pun mengaku merasa terkesan dan senang. Menurutnya, hal tersebut merupakan spontanitas dari warga yang mendukungnya dalam kontestasi

Pilgub Sumut 2018 ini. “Saya senang tadi masyarakat menyambut baik saat bertemu, mereka juga mengatakan mendukung saya dengan bapak Edy Rahmayadi atau Eramas di Pilkada kali ini,” ujar Ijeck. Namun, ia berharap komunikasi secara langsung antara masyarakat dan dirinya tak hanya sebatas Pilkada. Menurutnya, komunikasi intens antara masyarakat dan pemimpin di suatu daerah tetap harus terjalin dengan baik. Agar pemerintah dapat mendengar keluhan secara langsung dari warganya. Serta timbul kedekatan yang meminimalisir kerenggangan antara kedua belah pihak. “Saya harap ke depan masyarakat kita harus bisa berko-

munikasi secara langsung dengan pejabat-pejabat tinggi di pemerintahan.” “Dalam artian, mereka tidak sungkan menyampaikan aspirasinya. Setidaknya walaupun tidak semua bisa terwujud, tapi sudah menyampaikan apa-apa yang menjadi kendala di lapangan,” ucapnya. Pada kesempatan itu, Ijeck juga sekaligus mengajak masyarakat untuk antusias menyambut Pilkada. Dan ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak ada yang golput. “Supaya masyarakat bisa ikut memilih dan memberikan hak suaranya. Kita harap juga antusiasme masyarakat lebih tinggi dari sebelumnya,” pungkasnya.(PJS)

Korwil PMPHI Ingingkan Pilgubsu Jurdil MEDAN - Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (Korwil PMPHI) Sumatera Utara Drs Gandi Parapat menegaskan, pihaknya tidak beniat menyinggung perasaan golongan pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik dan pihak-pihak lainnya dalam menyiarkan statemen terkait pesta demokrasi baik Pilpres, Pilgubsu maupun pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota. "Semua yang kita suarakan berdasarkan temuan dan laporan dari masyarakat yang menginginkan agar pilkada di Sumut dapat berjalan dengan jujur dan adil (jurdil). Kalaupun ada yang merasa tersinggung atau tidak berkenan dengan statemen tersebut, saya minta maaf khususnya kepada Rektor USU Runtung Sitepu," ujar Gandi

Parapat di Medan, Kamis (21/6). Menurut Gandi Parapat, dalam sebulan terakhir pihaknya getol menyoroti pesta demokrasi yang akan berlangsung serentak pada 27/ 6/2018 mendatang termasuk di Tapanuli Utara yang akan melangsungkan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati. Lebih Lanjut menurut Gandi, banyak masyarakat Taput yang pintar punya jabatan tapi kepercayaan untuk mereka tidak seperti kepercayaan masyarakat kepada Taripar dan hal itu dibuktikan dalam kampanye akbar yang dilakukan pada akhir Mei 2018 lalu. Dengan hal itu bisa dikatakan Taripar Hutabarat benar-benar "Anak na burju" (anak yang baik). Gandi yang didampingi Johannes Sitompul S SOS menyebutkan, keinginan lapisan

masyarakat Taput agar mengganti bupatinya Nikson Nababan mungkin karena ketidak seriusannya membangun Taput. Dalam kampanye akbar, Korwil PMPHI Sumut menghadirinya dan berdialog dengan beberapa masyarakat yang tidak mau disebut namanya karena takut dan banyak yang ditakut-takuti kepala desa. "Untuk itu, kita berharap semua pihak bisa menjaga dan bertanggungjawab agar Pilkada di Taput bisa berjalan dengan baik sesuai keinginan masyarakat. Berikan kebebasan kepada masyarakat agar menyuarakan aspirasinya sesuai hati nurani. Jangan intervensi masyarakat, karena pemilih sudah dewasa yang mampu melihat dan menentukan jagoannya di Pilkada Sumut, khususnya di Taput," tambah Gandi.(RIL)

Debat Ketiga, Paslon Pilgubsu Soroti Konflik Agraria MEDAN - Debat Publik ketiga jelang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dengan tema penegakan hukum dan hak asasi manusia semakin menunjukkan perbedaan diantara kedua pasangan calon, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Pada debat terakhir, Selasa (19/6), keduanya memberikan pandangan dan solusi terkait tema yang ditentukan. Pasangan Djarot-Sihar lebih mengedepankan pendekatan program. Misalnya, dalam konflik agraria antara para petani di Perkebunan Ramunia Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dengan Kodam I Bukit Barisan yang berlarut-larut. Kasus sengketa tanah itu sampai saat ini belum menemui titik terang. Dalam debat, Djarot juga membawa salah seorang petani, Open Manurung, di tengah-tengah hadirin. Open adalah petani di Ramunia. "Beliau ingin mengurus haknya. Tapi, dia justru mendapat perlakuan diskriminatif hingga trauma berkepanjangan. Saat konflik agraria terjadi, hukum tak berpihak kepada rakyat kecil," kata Djarot. Djarot pun mengkritik penanganan sengketa tanah, dan ia

menilai, dalam situasi itu pendekatan hukum saja tak bisa dilakukan. Itu berarti pemerintah tutup mata terhadap permasalahan sesungguhnya. "Harus mengedepankan musyawarah dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya. Menanggapi itu, Edy menganggap, perkara tersebut sudah final. "Ramunia itu tanah Kodam. Tanah negara. Ada warga sok tahu yang ingin memilikinya. Silakan urus tanah itu ke Kodam. Bukan urus ke saya," kata Edy. Ia menyebut, kasus tersebut bukan lagi tanggung jawabnya. Sebab, dia sudah tidak lagi menjabat sebagai Pangdam. "Saya Pangdam pada 2015," tambahnya. Menurut Edy, penegakan hukum harus tegas. Tanpa pandang bulu. Mereka yang melanggar hukum adalah para pengacau. "Ini kalau saya yang memimpin, ini saya hilangkan karena merusak demokrasi. Demokrasi harus tegak," ucapnya. Debat mulai memanas ketika pertanyaan panelis membahas pemberantasan korupsi. Sumut dinyatakan sebagai salah satu provinsi paling rawan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Djarot mengatakan, pendeka-

tan sistem mutlak diperlukan. Caranya dengan melakukan transparansi anggaran melalui ebudgetting, e-procurement, eplanning, hingga e-catalogue. Tujuannya, masyarakat bisa berpartisipasi aktif. "Dan, jika ada penyimpangan bisa segera melaporkan agar secepatnya ditindak lanjuti," ujar Djarot. Mantan Walikota Blitar dan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bagaimana Eramas akan memimpin gerakan pemberantasan korupsi di Sumut jika Musa sendiri pernah dipanggil KPK dalam kasus bagi-bagi dana suap dengan terdakwa gubernur Gatot Pujo Nugroho. "Pak Djarot musti lebih lama lagi di Sumut. Biar tau cerita sebenarnya. Kalau lah kita mau cerita tentang korupsi di Sumut banyak sekali. Gimana mau tahu Sumut, orang pak Djarot baru ngurus KTP," ucap Ijeck. Rumah Layak Huni Pasangan Haji Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus atau yang akrab disapa Djoss berjanji menyiapkan rumah layak huni dan terjangkau bagi buruh. Janji tersebut disampaikan dalam opening statement debat publik ketiga, Pemilihan Guber-

nur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) di Hotel Santika Dyandra Medan, kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumut nomor urut dua Sihar Sitorus yang mengatakan bahwa para buruh harus mendapat pemondokan yang layak huni serta terjangkau. “Para buruh bersiaplah, kita bangunkan perumahan terjangkau, dan juga Rumah Sehat untuk lansia terlantar,” katanya. Janji Djoss tersebut disampaikan dalam debat publik ketiga setelah melihat kondisi dan nasib buruh di Sumut yang masih banyak belum memiliki rumah. Di sisi lain, pemondokan untuk buruh sangat penting karena buruh merupakan tenaga kerja yang berkontribusi untuk pembangunan ekonomi di daerah. Sihar mengatakan bahwa buruh merupakan salah satu sektor yang harus mendapatkan perhatian yang serius. Terlebih selama ini banyak tenaga kerja di daerah yang belum dilindungi dan mendapat hak hak yang layak. Di sisi lain, dengan mensejahterakan para tenaga kerja, maka sudah masuk pada program mensejahterakan masyarakat secara umum.(VIN/PJS)

APK PILGUBSU DIPASANG

50 Persen Napi Labuhan Ruku Terancam Tak Mencoblos MEDAN - Koordinasi yang dilakukan oleh jajaran KPU dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah untuk penanganan para narapidana atau warga binaan selaku calon pemilih di Pilgubsu 2018 belum sepenuhnyamenyelesaikan persoalan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya para calon pemilih berstatus narapidana atau warga binaan pada lembaga pemasyarakatan yang masih terancam tidak dapat menggunakan suaranya pada Pilgubsu 2018. Salah satu persoalan ini muncul di Lapas Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Pada lapas ini masih 50 persen warga binaan yang sudah mengantongi syarat untuk ikut mencoblos di Pilgubsu 2018 karena sudah melakukan rekam data dan

sebagaian diantaranya sudah mengantongi KTP Elektronik. “Penghuni lapas Labuhan Ruku yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 555 orang. Tapi masih 253 yang sudah memiliki KTP Elektronik maupun surat keterangan,”kata komisioner KPU Batubara, Divisi SDM dan Partisikasi masyarakat KPU Batubara Taufik Abdi Hidayat saat mendapat kunjungan dari komisioner KPU Sumut Yulhasni dalam agenda Press Tour pemantauan distribusi logistic dan kesiapan Pilgubsu di Batubara, jumat (9/6). Taufik menjelaskan, koordinasi yang mereka lakukan dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM serta Pemkab Batubara beberapa waktu yang lalu yakni untuk menindaklanjuti hasil koordinasi

tingkat pimpinan mereka yang menyepakati adanya perekaman data para penghuni lapas untuk memperoleh KTP Elektronik maupun surat keterangan. Namun hingga saat ini belum seluruh penghuni Lapas Labuhan Ruku yang sudah melakukan rekam data. Selain 555 penghuni lapas yang berstatus warga Batubara, beberapa penghuni lapas lainnya yang berstatus warga Sumatera Utara namun dari luar Kabupaten Batubara juga banyak yang menghuni lapas tersebut. Data mereka yang terus berubahubah karena kebijakan dari pihak Kemenkumham dalam hal penempatan napi baru maupun pemindahan napi membuat jajaran KPU Batubara nantinya akan memfasilitasi suara mereka dengan dasar kepemilikan formulir A5 atau formulir pindah memilih.

Sementaara itu, Komisioner KPU Sumut Yulhasni berharap persoalan yang terjadin di Lapas Labuhan Ruku dapat segera diatasi oleh pemerintah dengan melakukan rekam data para penghuni lapas agar dapat mencoblos. Koordinasi antara jajaran KPU dengan para stakeholder lain terkait ini menurutnya sudah selesai sehingga mereka tinggal mekasanakan apa yang menjadi tupoksi mereka. “Kita tetap bekerja berdasarkan regulasi yang mengatur kita. Nantinya petugas TPS disana tetap akan memeriksa kelengkapan persyaratan para pemilih yang sudah ditentukan yakni syaratnya adalah pemilih dapat menunjukkan KTP Elektronik maupun suarat keterangan sebelum mencoblos,”ujar Yulhasni.(VIN)


13 E D I S I 510 23 JUNI - 1 JULI 2018

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

PDIP Akan Beri Bantuan Hukum Untuk Wali Kota Blitar BLITAR- PDIP berencana akan memberikan dampingan hukum atas perkara yang menimpa Wali Kota Blitar Saamanhudi Anwar terkait dengan dugaan kasus suap proyek yang kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bantuan hukum rencananya juga akan diberikan kepada mantan bupati Tulungagung Sahri Mulyo yang terjerat perkara yang sama. "Kami tetap memberikan bantuan hukum. Apa yang terjadi ini tidak menutup kemungkinan agenda politik tertentu dan itu bukan operasi tangkap tangan," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/ 6). Hasto yang ditemui di selasela haul ke-48 mantan presiden Soekarno menambahkan, untuk lebih detail terkait dengan pendampingan bantuan hukum pada Samanhudi Anwar tersebut, dirinya tidak menjelaskan lebih terperinci. Ia menegaskan, saat ini partai sedang membahas masalah tersebut. Bantuan hukum, kata dia, rencananya juga akan diberikan pada Sahri Mulyo yang juga terjerat perkara yang sama. Kasus yang menimpa Sahri yang kembali berlaga di Pilkada Kabupaten Tulungagung itu juga dinilai bukan termasuk operasi tangkap tangan (OTT). Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar (MSA) dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (SM) sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur jalan dan sekolah. Keduanya ditetapkan menjadi tersangka setelah OTT untuk dua perkara di kedua wilayah tersebut. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, setelah melakukan pemeriksaan 24 jam pertama dan dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya tindak pidana korupsi. Ada

penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tulungagung. Hal yang sama juga terjadi di Blitar pada tahun anggaran 2018. "Menetapkan SM dan MSA sebagai tersangka penerima suap," kata Saut, Jumat (8/6) dini hari. Pemberi suap di kedua kasus korupsi tersebut adalah orang yang sama, yakni seorang kontraktor Susilo Prabowo. Saut mengukapkan, Susilo Prabowo adalah salah satu kontraktor yang sering memenangkan proyek Pemkab Tulungagung sejak 2014 sampai 2018. Untuk perkara di Tulungagung, diduga pemberian suap dari Susilo untuk Bupati Tulungagung melalui Kadis PUPR sebesar Rp 1 miliar terkait proyek infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung. "Diduga pemberian ini adalah pemberian ketiga . Sebelumnya Bupati diduga telah menerima pemberian pertama Rp 500 juta dan pemberian kedua Rp 1 miliar," kata Saut. Sementara itu, untuk perkara di Blitar, sambung Saut, diduga Wali Kota Blitar menerima pemberian dari Susilo melalui Bambang senilai Rp 1,5 miliar terkait izin proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. "Fee ini diduga bagian dari delapan persen yang menjadi bagian untuk Wali Kota dari total fee 10 persen yang disepakati, sedangkan dua persennya akan dibagi-bagikan kepada dinas," kata Saut. Dalam OTT di dua perkara ini, tim KPK mengamankan uang di lokasi yang dimasukkan dalam dua kardus dengan pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. "Uang sebanyak Rp 2,5 miliar yang diamankan, bukti transaksi perbankan, dan catatan proyek," ujarnya.(REP)

PPDB 2018 Sekolah Jangan Terima Siswa Titipan Pejabat KUPANG- Kepala Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton meminta para kepala sekolah (kepsek) berani menolak siswa titipan pejabat dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2018. Penolakan khususnya untuk PPDB SMA/SMK. “Para kepala sekolah harus berani menolak dengan tegas para siswa yang merupakan titipan oknum pejabat tertentu agar penerimaan siswa benar-benar terukur sesuai rombongan belajar,” kata Darius Beda Daton, Selasa. Hasil pemantauan Ombudsman sekitar empat tahun terakhir ini menunjukkan bahwa fenomena siswa titipan pejabat selalu terjadi dalam proses PPDB di NTT. Ia menyebutkan,

fenomena ini kerap tidak bisa dihindari oleh para kepala sekolah. Ia mengungkapkan, masih ditemukan adanya permintaan pejabat pemerintah, DPRD, atau pemangku kepentingan lain meminta para kepala sekolah atau panitia agar menerima calon siswa titipannya. Kondisi ini, lanjutnya, berdampak pada jumlah siswa per kelas dan rombongan belajar membengkak. Alhasil, kondisi itu melanggar petunjuk teknis (juknis) yang sudah ditetapkan dalam aturan PPDB. “Ada sekolah yang satu rombongan belajar yang seharusnya maksimal 36 siswa, namun dipaksa hingga mencapai 40 – 42 siswa karena siswa titipan pejabat tersebut,” katanya.(BBS)

Fredrich: Advokat Tidak Dapat Dituntut Perdata Maupun Pidana JAKARTA - Terdakwa perkara dugaan merintangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fredrich Yunadi, menegaskan jika profesi advokat tidak dapat dituntut perkara perdata maupun pidana saat menjalankan tugasnya, baik di persidangan maupun di luar persidangan. Hal ini dikatakan Fredrich saat menjalani persidangan lanjutan kasus yang melilitnya. "Jika advokat melakukan tindakan tersebut memang dapat menimbulkan akibat, namun tidak dap-

at dilakukan penyidikan suatu tindak pidana atau tidak dapat ditetapkan seorang terlapor atau yang diduga sebagai pelaku, sebagai tersangka dan penetepan status sebagai tersangka dibatalkan," kata Fredrich saat membacakan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat (22/ 6). Menurut Fredrich, tugas profesi advokat memberikan jasa hukum seperti konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kua-

sa, mendampingi, membela, dan melakukan tindak hukum untuk kepentingan hukum lainnya. Oleh sebab itu, kata Fredrich, penerapan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan kepada seorang yang berprofesi sebagai advokat, terlebih dilakukan penyelidikan atau penyidikan oleh aparat penegak hukum. Kata Fredrich, dugaan pelanggaran hanya dapat dilakukan pemeriksaan oleh petugas organisasi, lantaran tengah menjalankan tugasnya sebagai advokat untuk

memberikan jasa hukum terhadap kliennya. "Keputusan organisasi profesi yang menyatakan ada pelanggaran tugas profesi yakni termasuk kode etik profesi," tegas Fredrich. Lebih lanjut, mantan penasihat hukum Setya Novanto ini menyebut hal ini tertuang dalam Pasal 16 UU Advokat. "Bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang menjalankan tugasnya," jelas Fredrich. Dalam perkara ini, Fredrich Yunadi dituntut hukuman maksi-

mal selama 12 tahun penjara oleh jaksa KPK. Selain itu, mantan penasihat hukum Novanto ini juga dikenakan denda Rp 600 juta dengan subsider kurungan enam bulan. Jaksa beralasan, Fredrich terbukti telah mengondisikan agar Novanto mendapat perawatan di RS Medika Permata Hijau. Ia meminta tolong kepada dr Bimanesh Sutardjo untuk membantu skenario perawatan mantan Ketua DPR RI tersebut. Hal itu dilakukan agar Novanto tidak bisa diperiksa oleh penyidik KPK.(JP)

Pengawasan BI Dinilai Lemah Terkait Pengelolaan BLBI JAKARTA- Kuasa hukum terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, Ahmad Yani mengkritisi lemahnya pengawasan Bank Indonesia terkait pencairan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Yani menilai, pihak Bank Indonesia tidak cermat melihat nilai jaminan yang diserahkan bank penerima BLBI. Semisal, satu bank menjaminkan surat berharga dengan nilainya jauh di bawah dari dana pinjaman BLBI. "Ini muaranya dari pengawasan BI kenapa bisa sampai jebol terus, bagaimana recovery asset jika nilai jaminannya tidak ada," ujar Yani di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/6). Berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Rp 144,5 triliun uang negara dikucurkan ke beberapa bank tidak sehat dalam bentuk BLBI, hanya kembali Rp 12 triliun. Anjloknya pengembalian BLBI, menurut Yani, tidak adanya tindakan tegas BI, seperti abai dengan nilai jaminan oleh bank. Menanggapi pertanyaan pihak kuasa hukum, Ketua Majelis Hakim, Yanto menimpali ada tidaknya deteksi dini oleh BI jika jaminan oleh bank nilainya dibawah dari dana pinjaman BLBI. "Apa memang tidak terdeteksi seperti itu. Jaminannya Rp 12 triliun tapi uang yang dikeluarkan Rp

144 triliun?" tanya Yanto. Iwan kemudian menjawab penanganan tersebut dilakukan di bidang lainnya, bukan di bidang pengawasan. "Urusan kredit yang terpisah saya tidak ikut," ujar Iwan. Diketahui dalam kasus ini BDNI merupakan bank penerima

BLBI. Dalam prosesnya, BDNI dengan kepemilikan saham terbesar adalah Sjamsul Nursalim dianggap misrepresentatif karena membebankan piutang ke petani tambak PT Dipasena, Darmaja dan PT Wachyuni Mandira yang tidak mampu menyelesaikan kewajiban utang.

Sjamsul pun diwajibkan bertanggung jawab membayar Rp 4,58 sebagaimana aset yang dilimpahkan BDNI ke perusahaan tambak tersebut. Namun, belum selesai Sjamsul menyelesaikan kewajibannya, Syafruddin menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap

Soal Penjabat Gubernur, Mendagri Siap Penuhi Panggilan DPR JAKARTA– Sejumlah fraksi di DPR berencana mengajukan hak angket tentang perwira tinggi (pati) Polri menjadi penjabat gubernur. Hal ini menyusul diangkatnya Sekretaris Utama (Sestama) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Komjen M Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat (Jabar). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku bersedia memenuhi panggilan DPR, apabila memang hak angket resmi disepakati. “Saya dipanggil DPR ya hadir, karena keputusan saya sudah sesuai undang-undang (UU),” tegasnya, Rabu (20/6). Ia sangat menghormati hak-hak konstitusional DPR sebagaimana ketentuan perundangan. Apalagi jika hak itu berkaitan dengan tugas dan fungsi legislatif. Menurutnya, polemik pengangkatan Iriawan yang disuarakan DPR merupakan urusan dalam perspektif politik. Sebab, sesuai kajian hukum, tak ada regulasi yang dilanggar oleh pemerintah. “Keputusan presiden (keppres) mengenai penjabat gubernur Jabar ada payung hukumnya,” ujarnya. Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi

Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara terkait niat fraksi-fraksi di DPR menggulirkan hak angket. Ia menyarankan agar wacana itu diurungkan. “Saya khawatir nanti rakyat menertawakan wakilnya yang tidak mengerti undang-undang yang mereka buat sendiri,” kata Ngabalin. Ia menambahkan, semestinya lembaga legislatif fokus melakukan pelayanan terhadap masyarakat, melalui pembahasan UU. “Sah-sah saja (ajukan hak angket), tapi sebaiknya di urungkan saja niatnya. Pemerintah dan DPR masih membutuhkan waktu yang banyak dalam hal-hal yang produktif,” imbuhnya. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Akmal Malik menegaskan, Iriawan diangkat berdasarkan Keppres 106/P Tahun 2018. Penunjukan Iriawan merupakan amanat Pasal 201 UU 10/2016 yang mengatur pemilihan kepala daerah (pilkada). Selain itu, pemerintah juga berpedoman pada Pasal 19 dan 20 UU 5/ 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Keppres Nomor 106/P Tahun 2018 sudah sesuai dengan ketentuan serta asas penyusunan produk

hukum yang baik. Dalam prosesnya sudah memperhatikan aspek kewenangan, substansi dan prosedur yang ada,” tegasnya. Pasal 201 UU Pilkada menyebutkan, apabila masa jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah habis, untuk tingkat propinsi ditunjuk Pejabat Tinggi Madya sebagai penjabat gubernur. Pasal 19 ayat 1 huruf b UU ASN secara terperinci menjelaskan yang dimaksud jabatan pimpinan tinggi madya. Misalnya, sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian dan sekretaris utama. “Posisi sekarang M Iriawan sebagai sestama Lemhamas tentunya tidak bertentangan dengan pasal-pasal 19 UU ASN,” ungkapnya. Ia menambahkan, Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) 4/2002 tentang Perubahan PP 15/2001 mengenai pengalihan status TNI/Polri menjadi PNS juga diatur istilah penjabat gubernur. Dalam beberapa jabatan pada kementerian/lembaga, TNI/Polri tidak perlu alih status menjadi PNS. “Alangkah baik jika membaca norma regulasi, apalagi Undang-Undang, tidak sepotong-sepotong melainkan harus komprehensif karena berkaitan satu dengan lainnya,” tandasnya.(IN/ BBS)

BDNI. Ia pun didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(MC/IN)

Polri Tak Mampu Ungkap Kasus Novel JAKARTA - Satu tahun dua bulan kasus penyerangan terhadap Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang. Terbukti dengan belum ditemukannya pelaku penyerangan hingga sampai saat ini. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan jika kasus tersebut belum juga mempunyai perkembangan terbaru. “Sejauh ini belum ada informasi ditemukannya tersangka penyerangan. Kemarin informasi yang saya dapatkan dari WP (Wadah Pegawai) setelah silaturahmi ke rumah Novel, memang belum ada perkembangan terbaru,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (21/6). Dengan belum adanya perkembangan baru terkait penyelidikan kasus Novel, pihak KPK menurutnya, kini sedang menghadapi tantangan dari kasus yang menimpa Novel, yakni semangat untuk melawan lupa. Selain itu, Febri juga menambahkan jika lembaga antirasuah akan menghormati setiap tindakan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus ini ke depannya. “Salah satu tantangan dari kasus-kasus seperti ini adalah semangat kita untuk terus melawan lupa dan kalau memang nanti setelah Idul Fitri Presiden memandang perlu melakukan hal-hal lain tentu kita hormati bersama,” tukasnya. Sekadar informasi, penyerangan terhadap Novel merupakan pukulan bagi lembaga antirasuah karena dia merupakan salah satu penyidik handal yang membantu pemberantasan korupsi. KPK pun berharap tersangka penyerangan yang terjadi pada waktu Subuh di 11 April 2017 lalu cepat ditemukan. Novel Baswedan disiram air keras oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk alasan yang belum diketahui. Namun demikian dalam kurun waktu satu tahun lebih dua bulan usai kejadian penyiraman air keras tersebut, Polri masih belum juga mampu mengungkap siapa dalang dibalik penyerangan hingga saat ini.(JP)

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

Periksa Danny Pomanto, Polisi Enggan Sebut Nilai Dugaan Korupsi Kegiatan SKPD MAKASSAR- Dalam kasus dugaan korupsi pemotongan 30 persen dana sosialisasi kegiatan di lingkup SKPD dan kecamatan Kota Makassar, hingga saat ini penyidik Polda Sulsel telah memeriksa 24 orang saksi. Hari ini, polisi memeriksa saksi ke 24 yaitu Wali kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto alias Danny Pomanto yang memenuhi panggilan kedua dari penyidik dan diperiksa mulai pagi hingga siang tadi, Kamis, (21/6). Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Polisi Dicky Sondani menjelaskan saat pemeriksaan tengah berlangsung terhadap Danny di ruang penyidik mengatakan, setelah 24 orang ini diperiksa sesuai kewenangannya masing-masing, akan menyusul pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya. Namun saat ini, kata Dicky,

oleh penyidik kasus tersebut telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan meski tersangkanya belum ditetapkan. Selain Danny Pomanto, antara lain yang telah diperiksa itu adalah lima orang camat, kassubag keuangan dan bendahara serta seorang anggota DPRD Makassar bernama Abdul Wahab Tahir. Saat ditanya nilai kerugian dari kasus dugaan korupsi ini, Dicky Sondani masih enggan menyebut secara gamblang. "Pastinya di kasus ini adalah ABPBD di anggaran tahun 2017 yang nilainya masih dihitung oleh penyidik Krimsus. Belum disampaikan ke saya," kata Dicky, Kamis (21/6). Lebih jauh dijelaskan, saat pemeriksaan anggota DPRD Makassar bernama Abdul Wahab Tahir, panggilan juga sudah

dilayangkan ke rekannya sesama anggota dewan bernama Rahman Pina namun yang bersangkutan belum penuhi panggilan penyidik dengan alasan masih ada kesibukan yang tak bisa ditinggalkan sehingga pemanggilan kedua dijadwalkan kembali berbarengan dengan pemanggilan tiga anggota dewan lainnya karena total anggota dewan yang akan diperiksa juga sebagai saksi adalah sebanyak lima orang. Para legislator ini turut diperiksa sebagai saksi, kata Dicky, karena kasus tipikor ini menyangkut budget sehingga ini berkaitan dengan kewenangan mereka. Soal adakah dana juga mengalir ke mereka, polisi masih harus mendalaminya. "Jadi pemeriksaan puluhan saksi ini untuk menelusuri siapa yang ajukan pemotongan dana 30 persen itu, kewenangan siapa.

Karena dalam penanganan kasus korupsi, bahwa kegiatan keuangan itu sangat jelas yakni bahwa ada anggaran dianggap 100 persen untuk kegiatan sosialisasi di tahun 2017 tapi itu dipotong 30 persen. Pasti ada seseorang yang memotong, apakah camat itu sendiri atau ada orang lain," katanya. Minta kooperatif Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) diminta kooperatif menjalani proses hukum. Penyidik Polda Sulawesi Selatan tengah melakukan pemanggilan terkait kasus dugaan korupsi. "Saya berharap Pak Wali Kota harus kooperatif, ini masalah menyangkut penegakan hukum," kata Ketua DPRD Kota Makassar, Farouk M Betta kepada wartawan, Rabu (20/6). Farouk mengatakan Danny

Pomanto sebaiknya tidak bermanuver atau beropini terhadap proses hukum yang sedang ditangani oleh penyidik Polda Sulawesi Selatan terkait kasus dugaan korupsi pemotongan dana sosialisasi 30 persen seKecamatan di Kota Makassar. "Kita tidak boleh berpolemik di media atau opini, hadapi saja persoalan hukum itu sesuai dengan harus ke penyidik," katanya. Farouk mengatakan kemungkinan besar persoalan dugaan korupsi pemotongan dana sosialisasi tersebut akan dibahas juga dalam proses hak interpelasi yang diusulkan oleh Anggota DPRD Kota Makassar atas dugaan pelanggaran Undangundang Nomor 10 Tahun 2016. "Saya yakin akan berkembang hal-hal seperti itu di dalam pertemuannya nanti," jelas dia.

Untuk diketahui, Penyidik Polda Sulawesi Selatan bakal memanggil paksa Wali Kota Makassar Danny Pomanto apabila tidak memenuhi panggilan kedua untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi dana sosialisasi penyuluhan di SKPD dan kecamatan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono mengatakan Danny Pomanto sempat mangkir terhadap panggilan pertama penyidik pada Senin (4/6). "Kan pemeriksaan pertama yang bersangkutan tidak datang dan dia minta dijadwal ulang ya akan kita panggil kembali," kata Yudhiawan. Penyidik telah melayangkan surat panggilan ulang atau panggilan kedua kepada Danny Pomanto untuk menemui

penyidik Kasubdit III Tipikor Polda Sulawesi Selatan, Kompol Yudha Wirajati pada Jumat (22/6) sesuai Nomor: S-Pgl/4124/VI/ 2018/Ditreskrimsus. Danny Pomanto dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar dengan cara pemotongan anggaran sosialisasi/ penyuluhan pada SKPD/OPD Kecamatan se-Kota Makassar tahun anggaran 2017. Selain itu, Anggota DPRD Kota Makassar juga telah mengusulkan hak interpelasi ke pimpinan dewan lantaran Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto alias Danny Pomanto mencopot 15 camat sekaligus secara tiba-tiba tanpa ada dasar yang jelas.(IN/BBS)


8

POLITIK

E D I S I 510 18 - 24 JUNI 2018

37 Rumah Langkat Diterpa Angin Puting Beliung LANGKAT - Sebanyak 37 rumah di Desa Sambirejo Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, H+4 Idul Fitri 1439 Hijriah diterpa angin puting beliung mengakibatkan ada yang rusak berat, sedang dan ringan. Hal itu disampaikan salah seorang petugas Tagana Dinas Sosial Langkat Akhyar, di Stabat, Selasa (19/6). Akhyar menjelaskan kejadian angin puting beliung tersebut terjadi Sein (18/6) sekitar pukul 18.00 Wib, dimana hujan deras disertai petir dan angin puting beliung melanda kawasan itu mengakibatkan 37 rumah di Desa Sambirejo tersebut terkana dampaknya. "Ketika kami turun ke lapangan hingga malam itu yang bisa kami lakukan pendataan karena listrik yang ada di daerah itu akibat ada pohon yang tumbang mengenai kabel listrik," katanya. Pendataan lanjutan akan dilakukan sekarang ini, petugas dari Tagana juga sudah berada di lapangan dan pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Langkat, untuk melakukan pengiriman bantuan ke lokasi yang terkena dampak buting beliung. Akhyar juga menjelaskan masih ada satu desa lagi yaitu Desa Sidomulyo yang terdampak, namun belum diketahui secara pasti berapa rumah yang terkena karena pihaknya masih melakukan pendatan di lapangan. (INT)

Pemko Medan Turunkan Tim Peduli Musibah MEDAN - Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menurunkan tim untuk membantu pencarian korban hilang menyusul tenggelamnya KM Sinar Bangun yang sedang bertolak dari Pelabuhan Simanindo, Samosir menuju Pelabuhan Tigaras, Simalungun, Senin (18/6). Selain membatu mencari penumpang yang hilang, tim juga akan memberikan bantuan secara medis bagi para korban yang selama dari musibah tersebut. Sebagai koordintor tim, Wali Kota menunjuk Asisten Pemerintahan dan Sosial Sekdakot Medan Musadad Nasution, sedangkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Arjuna Sembiring ditugaskan sebagai koordinator lapangan (koorlap). Dikatakan Wali Kota, tim yang diturunkan itu diberi nama Tim Pemko Medan Peduli Musibah Danau Toba dan terdiri dari 8 orang dokter dari RSUD dr Pirngadi Medan, RS Murni Teguh (1), RS Colombia (2). RS Royal Prima (1) dan Dinas Kesehatan (3). Selain 8 orang dokter, jelas Wali Kota, tim juga membawa 14 orang paramedis, 10 orang dari BPBD Kota Medan, 7 unit ambulan, 10 kantong mayat serta 1 perah karet. “Sebagian dari tim sudah bergerak menuju Pelabuhan Tigaras, Simalungun untuk secepatnya membantu melakukan pencarian sekaligus memberikan pertolongan medis,” kata Wali Kota di Medan, Rabu (20/6). Diturunkannya Tim Pemko Medan Peduli Musibah Danau Toba, jelas Wali Kota, sebagai bentuk kepedulian sekaligus rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang terjadi pada hari keempat Hari Raya Idul Fitri 1439 H tersebut. Apalagi pasca tenggelamnya KM Sinar Bangun tiga hari lalu, masih banyak penumpang yang belum ditemukan sampai saat ini. “Semoga tim yang diturunkan ini dapat membantu dalam upaya pencarian para penumpang yang hilang. Untuk itu saya berpesan kepada seluruh tim agar bekerja dengan baik serta berkoordinasi dengan tim penyelamat lainnya seperti dari Basarnas maupun Polri. Di samping itu tetap mengutamakan keselamatan jiwa,” pesannya. Selanjutnya, Wali Kota atas nama pribadi dan seluruh jajaran Pemko Medan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa KM Sinar Bangun tersebut. Dia mendoakan agar para penumpang yang sampai saat ini masih hilang cepat ditemukan. “Kepada para keluarga korban, saya minta untuk kuat, sabar dan tabah menghadapi cobaan ini,” harapnya. Tak lupa Wali Kota berpesan kepada seluruh warga untuk selalu berhati-hati ketika hendak berpergian, terutama dalam merayakan lebaran bersama anggota keluarga. Selain memastikan kondisi kenderaan yang akan dipergunakan dalam kondisi layak jalan dan tidak sarat dengan penumpang, juga harus senantiasa mengutamakan kesalamata jiwa. “Keselamatan adalah segalagalanya,” pungkasnya. (BEN)

Duka Idul Fitri

Angin Puting Beliung Hantam Dua Desa di Langkat LANGKAT - Sebanyak 80 rumah warga di Desa Sendang Reko dan Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, rusak diterjang angin puting beliung, Senin sore (18/ 6) sekitar pukul 17.30 WIB.

"Angin puting beliung tersebut memorak-porandakan rumah warga sehingga ada yang rusak berat, sedang, dan ringan," kata Kepala Bidang Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Langkat Noto Atmojo, di Stabat, Selasa (19/6). Petugas sudah melakukan pendataan di lapangan di mana 80 rumah rusak dan dua warga mengalami luka-luka akibat tertimpa runtuhan bangunan. Kedua korban yang luka-luka yaitu Suminar (40) dan Adnan (9) warga Dusun VII, Desa Sidomulyo. "Kedua korban luka-luka itu kini sedang mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Umum Asia Medika Tandem Hilir," katanya. Dari dua desa yang terkena dampak angin puting beliung tersebut untuk Desa Sendang Rejo sebanyak 53 unit rumah dengan rincian Dusun I sebanyak 28 unit rumah, rusak ringan 17, rusak berat 10, sementara satu unit Sekolah Dasar Negeri 055994 mengalami rusak ringan. Kerusakan di Dusun II menimpa 25 unit rumah di mana 14 unit rusak ringan, tiga unit rusak sedang dan tujuh unit rumah rusak berat dan satu musala mengalami rusak ringan. Noto Atmojo juga menyampaikan untuk Desa Sidomulyo yang mengalami rusak sebanyak 27 unit rumah yang terdiri dari Dusun III sebanyak lima unit rumah, Dusun IV satu unit rumah, Dusun V 12 unit rumah,

Dusun VI terdapat dua unit rumah dan Dusun VII sebanyak tujuh unit rumah. BPBD bersama Dinas Sosial Langkat sudah mengirimkan bantuan untuk meringankan beban penderitaan warga yang mengalami musibah angin puting beliung. Kadis Kominfo Langkat H Syahmadi SSos MPA ketika dikonfirmasi, Selasa (19/6) membenarkan kejadian tersebut. Diterangkannya, hujan deras yang disertai angin kencang tiba- tiba datang menerjang. Akibatnya seng-seng rumah warga langsung berterbangan. "Ada puluhan rumah warga yang rusak, diantaranya sesusi dengan data yang baru kami terima, ada 37 rumah yang rusak di Desa Sendang Rejo, yaitu 22 rumah di Dusun I dan 15 rumah di Dusun II, dengan perincian 15 rumah rusak berat dan 22 rumah rusak sedang," ujarnya. Hal sama disampaikan Plt Kepala Desa Sendang Rejo Sutarto SE. Namun, ditegaskannya tidak ada korban jiwa atau luka- luka. Sedangkan di Desa Sidomulyo, seperti yang dilaporkan oleh Rahmadi, Ketua KPMD setempat, ada 30 rumah yang rusak, diantaranya 7 rumah di Dusun III, 1 rumah di Dusun IV, 12 rumah di Dusun V, 4 rumah di Dusun VI dan 6 rumah di Dusun VII. Dari jumlah tersebut, 6 rumah rusak berat, 9 rumah rusak sedang dan 15 rumah rusak ringan.

PERBAIKI - Warga korban puting beliung di Desa Sedang Rejo saat melakukan perbaikan rumah Bahkan, Rahmadi pun menambahkan 2 orang terluka dan terpaksa dirawat di Klinik Asia Medica akibat kejadian tersebut. Angin puting beliung memang sering terjadi dan menerjang rumah warga di Kecamatan Binjai. Bahkan dalam 10 tahun terakhir sudah terjadi 4 sampai 5 kali bencana angin puting beliung di daerah tersebut. Beruntung, rumah- rumah warga yang rusak itu bisa segera diperbaiki. Menurut warga. para korban bisa mengambil barang- barang yang diperlukan di panglong untuk memperbaiki rumah me-

reka, seperti seng dan kayu, karena sudah mendapat jaminan dari Pemkab Langkat. Sementara itu data dari petugas Dinas Sosial Langkat Nata Syahputra menyampaikan 80 rumah yang rusak ringan, sedang dan berat itu terdiri dari Misdi, Poniman, Sukimann, Pairin, Bambang, warsam, Arsalan, Sutrisno, Sutir, Ardian, Tuginah, Martini, Miswandi, Suroto, Waris, Sunarto, Pesor, Kardi, Marno, Ariadi, Fatwa Rusdi. Selain itu rumah milik Wahyudi, Mario, Tasum, Sutejo, Surya Putra, Selamat S, Amnawati, Samarwan, Sutyah, Tri Susilo, Sugiatman, Suparto, Suraqtmin, Supianto, Supqrno,

Musdi, Ragimin, Suradi, Latif, Kasiono, Mardi, Joko, Suriadi, Suparman, Muliamin, Kimin, Raman, Suriono, Selqmat Riadi, Suhendra, Adean, Sulastri. Sukimin petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Langkat menjelaskan curah hujan dalam kejadian angin puting beliung tersebut hanya 35 mm akan tetapi angin cukup kencang disertai petir mengakibatkan pohon bertumbangan. Untuk tanaman padi akibat kejadian itu terutama yang berada di Desa Sambirejo puluhan hektare rebah dan masih dilakukan pendataan untuk tanaman padi pada desa lainnya. (BD)

Soal Standarisasi Keselamatam Penumpang

DPRDSU Minta Pemerintah Proaktif SAMOSIR - Kalangan DPRD Sumut minta pemerintah proaktif dan siagakan kapal patroli guna menangani dan menemukan para korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba, yang mengakibatkan seratusan orang lebih penumpang hilang belum ditemukan. Hal ini disampaikan anggota Komisi D DPRD Sumut Dra Baskami Ginting dan anggota DPRD Sumut dari dapil (daerah pemilihan) Sumut IX (Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Tapteng dan Sibolga) Ir Juliski Simorangkir MM kepada wartawan, Rabu (20/6), terkait penyelamatan penumpang KM Sinar Bangun yang tenggelam Senin (18/6) di Perairan Danau

Toba. Baskami mengatakan, saat ini yang harus dilakukan mencari semua penumpang yang belum ditemukan, baik yang sudah tewas maupun masih hidup, karena dari data korban yang beredar di media sosial, masih ada seratus orang lebih yang hilang, seorang tewas dan 18 orang selamat. "Kita tidak tahu berapa sebenarnya penumpang yang selamat dan berapa yang hilang. Dinas perhubungan provinsi dan kabupaten harus bekerjasama memberikan data akurat dan mengumumkannya, karena masyarakat saat ini harapharap cemas guna mengetahui keluarganya," ujar Baskami. Menanggulangi musibah

tersebut, kata politisi PDI Perjuangan ini, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten membentuk tim penanganan dan penyelamatan bersama TNI dan tim SAR. "Setelah semua penumpang ditemukan, baru dilakukan investigasi terhadap penyebab kapal tersebut tenggelam. Pengusaha kapal penyeberangan tersebut tidak bisa lepas tangan, tapi harus ikut bertanggungjawab," ujarnya. Hal serupa juga diungkapkan Juliski Simorangkir dan ke depan pemerintah harus mensiagakan kapal patroli khusus di beberapa titik kawasan Danau Toba guna memantau dan mengawasi setiap jalur penyeberangan kapal penumpang dan

barang. "Sudah seharusnya disiagakan kapal khusus mengawasi setiap kapal yang menyeberang dari pelabuhan ke pelabuhan lain, agar masyarakat menggunakan kapal di perairan Danau Toba lebih nyaman," ujarnya. Jika terjadi kecelakaan di perairan Danau Toba, lanjut anggota FPKB ini, dapat diketahui dengan cepat dan memberi bantuan penyelematan terhadap para penumpang, sehingga tidak berusaha berenang menyelamatkan diri menunggu bantuan, seperti yang terjadi terhadap penumpang KM Sinar Bangun yang tenggelam. Menurut Ketua DPP PKPI Sumut ini, sudah seharusnya

kapal-kapal penyeberangan di Danau Toba dilengkapi peralatan canggih berupa alat komunikasi penghubung ke pusat control komunikasi dan informasi yang mengawasi jalur penyeberangan. Apalagi Danau Toba termasuk destinasi pariwisata internasional, peralatan canggih harus dimiliki tanpa terkecuali. "Satu hal yang perlu jadi perhatian, masalah kelaikan kapalkapal yang beroperasi di perairan Danau Toba. Jika kapal dianggap sudah tidak laik, masukkan ke dok dan dilarang beroperasi. Jika dipaksakan beroperasi, silahkan diberikan sanksi demi keselamatan penumpang," tambahnya. (OE)

Kasus KM Sinar Bangun Plh Gubsu: Keamanan dan Keselamatan Prioritas Utama SAMOSIR - Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr Hj R Sabrina meninjau korban KM Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba dengan mendatangi dua titik posko di Tigaras, Kabupaten Simalungun dan Simanindo, Kabupaten Samosir, Selasa (19/6). Sabrina melihat langsung kondisi korban yang selamat dari kecelakaan maut, yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia, 18 orang luka, dan 104 masih belum ditemukan. Data tersebut tercatat di posko setelah sejumlah pihak melaporkan kehilangan sanak keluarga dan kerabatnya kepada petugas setempat, dan kemungkinan jumlah korban akan terus bertambah. “Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) saya menyampaikan duka yang mendalam atas musibah

tenggelamnya KM Sinar Bangun dan berharap tim SAR segera menemukan korban yang masih hilang,” ujar Sabrina. Dari kejadian ini, Sabrina juga meminta agar semua pihak terkait ikut mendorong kesadaran bersama pentingnya keselamatan penumpang dalam pelayaran. Sebab standardisasi keselamatan seperti pelampung, merupakan keharusan. Tanpa alasan apapun, keamanan harus jadi prioritas. "Mungkin ke depan kita harus menyadarkan bahwa pelampung itu penting. Kepada pengelola pelayaran juga, harus ada. Terutama kepada penumpang, jangan karena merasa dekat, lantas itu tidak penting. Kalau perlu penumpang meminta dan menuntut. Karena kan kita sudah bayar," ujar Sabrina. Menurutnya, selain pembelajaran terhadap standardisasi penyelamatan pelayaran, seluruh pihak juga

harus mempelajari bahwa Danau Toba sebagai satu danau terbesar dunia, punya keunikan tersendiri. Hal ini, katanya, karena luasnya sudah mirip seperti laut dengan ombak besar dan angin kencang. "Kita tidak tahu bagaimana arus di bawah ini. Karena di dalamnya banyak palung. Belum lagi angin cukup kuat karena dikelilingi bukit," sebutnya. Bahkan, khusus kepada masyarakat setempat, juga jangan menganggap remeh keadaan di Danau Toba. Mengingat kecelakaan yang terjadi pada masa lalu juga memakan korban warga setempat yang punya keahlian berenang. "Jadi ini agak khusus, walaupun masyarakat di sini jago berenang, menguasai daerahnya, tetapi unsur keselamatan itu masih harus kita utamakan," jelas Sabrina, yang juga Sekdaprov Sumut ini. Sedangkan terkait evakuasi,

Plh Gubsu menyampaikan bahwa informasi diperoleh, semua personel dari berbagai unsur sudah membagi tugas masingmasing dan menyatakan kesediaan. Baik dari tingkat provinsi maupun Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Samosir. "Semuanya nanti akan terkumpul di pusat informasi dan akan dikeluarkan dari pusat informasi juga. Sehingga nanti jangan ada info yang tumpang tindih. Jadi semua akan terus disisir (dicari)," jelas Sabrina. Sedangkan Bupati Samosir Rapidin Simbolon menyebutkan, setelah kejadian tersebut, untuk sementara operasional penyeberangan dari SimanindoTigaras dan sebaliknya dihentikan hingga ada konfirmasi lebih lanjut, terkait perkembangan terbaru dari korban yang masih belum ditemukan. Turut hadir pada tinjauan tersebut, mantan Wakil Gubernur

Sumut Dr Hj Nurhajizah Marpaung SH MH, Anggota DPD RI Parlindungan Purba, Bupati Simalungun JR Saragih, dan pimpinan DPRD Sumut. Pencarian 10 Hari Sementara itu Tim Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memastikan pencarian korban Kapal Motor (KM) Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba akan berlangsung selama sepuluh hari. Hal tersebut diungkapkan Kepala Basarnas Muhammad Syaugi kepada wartawan, Selasa (19/6) petang. "Kita juga perlu tahu penumpang yang pasti itu berapa supaya pencarian dalam tujuh hari. Kalau ada bukti-bukti signifikan kita tambah tiga hari," katanya. Syaugi juga menuturkan untuk memaksimalkan pencarian para penumpang dari KM Sinar Bangun pihaknya meminta agar masyarakat memberikan infor-

masi terkait cuaca, arus ombak dan lokasi tenggelamnya pada saat kejadian. "Sehingga kita bisa memperkirakan apabila kapal tenggelam arahnya ke mana. Jadi kita mencari jelas dan fokus," ungkapnya. Bukan hanya itu, Basarnas juga akan menggunakan peralatan canggih guna memaksimalkan pencarian para penumpang KM Sinar Bangun yang belum ditemukan diperkirakan lebih dari 80 orang. "Kita kerahkan tim Basarnas Spesial. Kita juga bawa skuter air untuk di dalam air jadi kalau kita menyelam bisa seperti membawa motor dan bisa mengangkat enam orang. Tiap personel juga dilengkapi jet boat yang diletak pada bagian pinggang untuk bisa mencari para penumpang. Alatalatnya sudah didatangkan dari Jakarta dan Tanjung Pinang," beber Syaugi. (WAN)


9

POLITIK

E D I S I 510 18 - 24 JUNI 2018

Indonesia Sayangkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengungkapkan penyesalan pemerintah atas langkah Amerika Serikat keluar dari keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC). "Indonesia sangat menyayangkan keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari Dewan HAM PBB. Dewan HAM merupakan forum kerja sama multilateralisme dan bentuk komitmen masyarakat internasional dalam menegakkan serta memajukan perlindungan HAM," kata Retno melalui laman kementerian, Rabu (20/6). Selain mempromosikan penegakkan HAM, Retno menyebut badan yang dibentuk pada 2006 silam sebagai harapan "masyarakat lemah di seluruh dunia" untuk mendapat perhatian dan perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM. AS resmi keluar dari keanggotaan UNHRC pada Selasa (19/6). Haley menjelaskan keputusan ini diambil setelah melihat bahwa upaya reformasi organisasi Dewan HAM PBB tak kunjung berhasil sesuai keinginan AS. Haley juga menganggap bahwa sejak UNHRC sejak lama menjadi pelindung negara pelanggar HAM dan bersikap bias secara politik, terutama terhadap Israel. Washington menilai Dewan HAM PBB selama ini sangat menyoroti sikap Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, namun dianggap sangat jarang menyinggung pelanggaran yang dilakukan oleh musuh AS, seperti Venezuela atau Kuba. "Kami mengambil langkah ini karena komitmen kami tidak mengizinkan kami tetap menjadi bagian dari organisasi munafik dan egois yang melecehkan hak asasi manusia," ujar Haley di New York. (INT)

Novel Baswedan Masih Belum Bisa Bertugas di KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penyidiknya Novel Baswedan belum bisa bertugas dalam waktu dekat ini. Pasalnya, kondisi mata Novel belum sepenuhnya pulih, sehingga memerlukan perawatan medis. "Belum memungkinkan dari aspek kesehatan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dikonfirmasi wartawan, Kamis, 21 Juni 2018. Febri mengungkapkan, dalam surat dokter yang terakhir, Novel Baswesdan belum diizinkan untuk kembali bertugas di KPK. Dokter meminta Novel menjalani masa pemulihan pascaoperasi kedua matanya. "Kami terus berusaha saja agar kesehatan jadi lebih pulih," kata Febri. Di sisi lain, KPK berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil langkahlangkah tegas agar Polri bisa menuntaskan perkara teror air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Sebab sampai hari ini penanganan kasus ini belum mendapatkan titik terang yang signifikan. "Kalau nanti Presiden memandang perlu melakukan hal-hal lain, tentu kita hormati bersama," kata Febri. Febri menilai penuntasan kasus penyiraman air keras terhadap Novel merupakan tantangan besar sekaligus penyemangat KPK untuk melawan teror terhadap para penggawa di institusinya. Baik karyawan maupun para penindak di lembaga antirasuah ini. "Salah satu tantangan dari kasus-kasus seperti ini adalah semangat kita untuk terus melawan lupa," kata Febri. Oleh karena itu, Febri menegaskan lembaganya sangat berharap besar pemerintah dapat mengambil andil dalam menuntaskan kasus tersebut. Dia juga meminta Kepolisian segera menangkap pelaku dan otak di balik penyerangan itu. "KPK tentu berharap penyerang Novel segera ditemukan agar kejadian tidak berulang," kata Febri. Diketahui, Novel Baswedan mengalami cedera serius di bagian matanya karena penyerangan air keras oleh orang tidak dikenal pada 11 April 2017. Namun sampai hari ini Polri selaku institusi yang menangani kasus ini belum juga menangkap pelakunya. (INT)

Tjahjo: Penjabat Gubernur Bukanlah Pejabat Politik JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutan pelantikan Komjen Pol. Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur (Pjs) Jawa Barat menegaskan jabatan tersebut bukan jabatan politik. Oleh karenanya diperlukan netralitas saat mengembannya. "Penjabat Gubernur bukanlah pejabat politik, sehingga harus memiliki kemampuan lebih serta keleluasaan dalam mengawal netralitas aparatur sipil negara dan jajaran TNI/Polri dalam Pilkada Serentak Tahun 2018," kata Tjahjo dalam sambutannya pada pelantikan Penjabat Gubernur Barat di Bandung, Senin 18 Juni 2018.

KPU Berencana Berlakukan Otomatis PKPU Larangan Mantan Koruptor Nyaleg JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengungkapkan bahwa ada rencana KPU untuk memberlakukan secara otomatis Peraturan KPU (PKPU) pencalonan legislatif, yang memuat larangan eks narapidana korupsi menjadi calon legislatif. Itu dilakukan jika Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkum HAM) tetap menolak mengundangkannya. "Ya tentu saja," ucap Ilham kepada wartawan, Selasa (19/6). Namun, dia mengatakan bahwa lembaganya tetap akan mencoba upaya pengundangan PKPU seperti biasa, yaitu lewat Kemenkum HAM. "Kami lakukan melegalisir seluruh PKPU kami kepada Kemenkum HAM.

Proses itu tetap kami lakukan," ujarnya. KPU pun akan memberikan surat kepada kementerian yang dipimpin oleh Yasonna Laoly itu sebagai balasan atas surat Kemenkum HAM yang menyatakan menolak dan mengembalikan PKPU tersebut. "Ya tanggal 21 (Juni) nanti kita akan buat suratnya, kita memastikan bahwa sampai sejauh mana sudah PKPU kita. Kita lihat bagaimana reaksi lagi dari Kemenkum HAM," kata Ilham. Jika nantinya Kemenkum HAM tetap memberikan penolakan, maka Ilham menyatakan, KPU akan memberlakukan aturan tersebut secara mandiri. "Tapi jika kemudian Kemenkum HAM menolak, kami akan melakukan

memberlakukan PKPU itu secara otomatis, kemudian kita anggap bahwa PKPU itu berlaku secara otomatis ketika ditandatangani oleh Ketua KPU," imbuhnya. Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa, KPU memang dapat mengundangkan PKPU sendiri. Dia pun menyarankan agar pemerintah tidak menghalangi proses pengundangan. Jika memang menolak, dapat mendorong dilakukannya uji materi ke Mahkamah Agung (MA). "KPU bisa mengundangkan sendiri PKPU. Saran saya, pemerintah dalam hal ini bisa mendorong orang melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA), daripada menghalangi proses adminis-

trasinya (pengundangannya)," ucap Jimly, di kediaman Oesman Sapta Odang, Jl Karang Asem Utara, Jakarta Selatan, Sabtu 16 Juni 2018. Sebelumnya, Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly meminta KPU untuk mengubah konten PKPU terkait larangan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Lantaran, aturan tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang pemilu dan tidak sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Iya. Jadi yang bisa menghilangkan hak adalah UU, keputusan pengadilan. Jadi nanti jangan paksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU," ucap Yasonna. (INT)

Haji Lulung Isyaratkan Pindah Partai JAKARTA - Abraham Lunggana atau akrab disapa Haji Lulung mengisyaratkan meninggalkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan berlabuh ke Partai Amanat Nasional (PAN). Wasekjen PPP Achmad Baidowi tidak kaget dengan keputusan Lulung. Sebab, Lulung sudah sering pindah partai. Pria yang akrab disapa Awiek ini memaparkan, sebelum masuk PPP Lulung pernah maju caleg dari parpol lain pada tahun 2004 dan tidak terpilih. Ketika masuk PPP, Lulung terpilih saat maju caleg pada Pemilu 2009. "Jika Lulung pindah partai sebenarnya juga bukan sesuatu yang baru karena hanya pengulangan sejarahnya saja," jelas Awiek melalui pernyataan tertulis kepada wartawan, Selasa (19/6). Lulung menyebut salah satu alasannya hengkang karena partainya sudah meninggalkan kepentingan umat. Awiek menuturkan, alasan itu hanya

pembenaran Lulung untuk melompat ke partai lain. PPP mengklaim, hasil survei justru menyebut partai berlambang Kabah ini dekat dengan umat Islam termasuk perjuangan di bidang program legislasi di DPR. Lulung juga menyebut alasan lain meninggalkan PPP karena dia dihukum lantaran tidak berpihak pada Ahok di Pilkada DKI. Awiek menjelaskan, PPP kubu Rommy sejak awal tidak pernah mengeluarkan keputusan resmi untuk mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta. Justru PPP kubu Djan Faridz yang mendukung Ahok. Di mana Lulung salah satu loyalis Djan Faridz. Menurut pria yang akrab disapa Awiek, Lulung tidak lagi menjabat ketua DPW PPP DKI bukan karena pilkada DKI. "Tapi karena memang hasil Muswil PPP DKI yang menetapkan Abdul Azis sebagai ketua DPW DKI," ungkap Awiek. (INT)

 Abraham Lunggana

Larangan-larangan Penjabat Kepala Daerah Selama Bertugas JAKARTA - Penjabat Kepala Daerah yang bakal dan telah dilantik memiliki tugas dan wewenang setelah resmi bekerja. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, menjelaskan ada empat yang boleh dan tidak bisa dilakukan oleh penjabat kepala daerah. Yang pertama ialah perihal mutasi pegawai. "Dalam menata personel

harus izin tertulis Mendagri," kata Sumarsono saat memberikan keterangan pers di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Kamis 21 Juni 2018. Larangan juga berlaku bagi penjabat kepala daerah yakni membatalkan perjanjian yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. Pria yang akrab disapa Soni ini menambahkan, penjabat kepala daerah dilarang mengeluarkan yang

bertentangan dengan sebelumnya. "(Dilarang) Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pejabat sebelumnya," ujarnya. Sumarsono menyatakan, kepala daerah sementara itu dilarang mengusulkan pemekaran daerah. "Jadi halhal yang strategis seperti ini harus konsultasi kepada

Kemendagri," kata dia. Seperti diketahui, polemik pengisian kepala daerah mengemuka seiring dilantiknya Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Pilkada 2018 yang serentak dilaksanakan di 171 daerah terdapat kekosongan jabatan gubernur di 17 provinsi, dan pengisian

Titiek Pindah ke Partai Berkarya

 Titiek Soeharto

penyelenggaraan pemerintahan daerah difokuskan pada upaya pemberian pelayanan publik yang terbaik bagi kepentingan masyarakat," kata Mendagri. Menurutnya, juga diperlukan langkah-langkah strategis dalam mengawal stabilitas politik dan keamanan di daerah dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. "Saya juga sampaikan ucapan selamat bekerja kepada Saudara Komjen. Pol. Drs. Mochamad Iriawan, Sekretaris Utama pada Lembaga Ketahanan Nasional RI selaku Penjabat Gubernur Jawa Barat. Sebagai pejabat yang ditugaskan oleh Presiden RI menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, kemampuan dan integritas Saudara diuji dalam mengemban tugas-tugas negara di Provinsi Jawa Barat," katanya. (INT)

Ia menjelaskan, Penjabat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang harus mampu berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota dalam mewujudkan kehadiran pemerintah negara di tengah masyarakat. Khususnya kata Tjahjo, melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Untuk itu, Penjabat Gubernur Jawa Barat harus mampu melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat agar proses

JAKARTA - Kepindahan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto ke Partai Berkarya menurut Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) tidak masalah, "Golkar sudah terbiasa ketika ada kadernya memilih keluar dan bergabung ke partai politik lain". "Internal Golkar tidak ada masalah, karena sebelumnya juga ada yang keluar dari partai misalnya Surya Paloh dan Wiranto," katanya seperti dilansir dari

Antara, Jumat (15/6). Dia meyakini internal Golkar tidak akan mengalami masalah pascakeluarnya Titiek Soeharto karena struktur partai sudah kuat sehingga tidak masalah ketika salah satu kadernya pindah partai. Menurut dia, Golkar juga pernah kehilangan kader-kader terbaiknya yang pindah ke partai lain namun internal tetap solid dan agenda politik berjalan dengan baik. "Kan Surya Paloh kader terbaik lalu keluar dari Golkar,"

ujarnya. Aburizal mengatakan keputusan Titiek Soeharto tersebut merupakan pilihan yang bersangkutan sehingga dirinya mempersilakan keputusan tersebut diambil. Sebelumnya, Siti Hediyati Hariyadi atau yang disapa Titiek Soeharto dalam pidato politiknya di kompleks Museum HM Soeharto Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin,

kekosongan jabatan di tingkat Bupati/ Walikota sebanyak 154. Adapun pengisian jabatan diatur dalam Pasal 201 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di mana bagi penjabat setingkat Bupati/ Walikota akan diisi pejabat yang berasal dari pimpinan tinggi pratama sementara Penjabat Gubernur diisi oleh pimpinan tinggi madya. (INT)

secara resmi memutuskan keluar dari Partai Golongan Karya. "Saya memutuskan keluar dari Partai Golkar dan memilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui Partai Berkarya," katanya di Kemusuk Sedayu Bantul, Senin (11/6). Pernyataan itu disampaikan dalam acara Konsolidasi Pemenangan dan Pernyataan Politik Partai Berkarya yang dihadiri oleh Hutomo Mandala Putra selaku Ketua Umum Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso selaku Sekjen Partai Berkarya dan berbagai pengurus pusat dan daerah Partai Berkarya. (INT)


14

ANEKA

E D I S I 510 18 - 24 JUNI 2018

Walikota Minta OPD Serius Dalam Bertugas

SUMUT

Hari Pertama Kerja

Kehadiran PNS Kota Tebing Tinggi Capai 98 Persen TEBING TINGGI- Meski hari pertama kerja setelah libur lebaran, namun tingkat kehadiran PNS Pemerintah Kota Tebing Tinggi mencapai 98 persen. Sisanya tidak masuk kerja dengan berbagai sebab seperti cuti, sakit, izin, tugas belajar dan tanpa keterangan. Hal tersebut diketahui setelah Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi merekap dan melaporkan kepada BKN hasil dari tim inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan ke seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Kepala BKD Kota Tebing Tinggi Syaiful Fahri, SP, MSi mengatakan, inspeksi mendadak dilakukan oleh enam

tim yang terdiri dari unsur BKD, Inspektorat, dan Bagian Administrasi Humas PP, dimana Sekda Kota Tebing Tinggi sebagai ketua tim. “Dari hasil sidak yang dilakukan ke seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi maka dari 3007 orang PNS, yang hadir pada hari pertama kerja pasca libur panjang lebaran ini mencapai 2963 orang,” jelasnya. Dikatakannya, tahun ini Kemenpan RB sudah menyediakan pelaporan dengan aplikasi Sistem Informasi Kehadiran ASN Nasional. Jadi hasil sidak dari enam tim ke seluruh OPD tadi langsung dilaporkan ke BKN melalui aplikasi ini dan bisa

langsung diketahui oleh Menpan RB. Menurut Syaiful Fahri, ASN yang tidak hadir tanpa keterangan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika sudah memenuhi syarat, maka dapat dijatuhkan sanksi tertulis. “Namun jika baru kali ini yang bersangkutan tidak hadir maka akan diberi bimbingan oleh atasannya,” imbuhnya. Dikatakannya, pada hari pertama masuk kerja ini seluruh kegiatan di instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah berjalan normal terlebih OPD yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. (RS)

Ratusan Kendaraan Hias Warnai Pawai Takbiran TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Wakil Walikota H.Oki Doni Siregar dan Sekdako H.Johan Samose Harahap memimpin rapat bersama segenap pimpinan OPD dan Camat dihari pertama masuk kerja usai liburan panjang lebaran, Kamis (21/6) di ruang data Pemko Tebing Tinggi. Dalam rapat tersebut Walikota membahas tentang persiapan ekspo Tebing Tinggi dalam menyambut HUT Kota Tebing Tinggi yang ke 101 tahun, dengan berbagai kegiatan yang akan

dilaksanakan. Selain membahas persiapan HUT Tebing Tenggi juga kesiapan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumut yang akan dilaksanakan pada 27 Juni

2018. Rapat juga membahas atas musibah kejadian tenggelamnya kapal kayu di Danau Toba, yang diantara penumpang kapal tersebut dari data yang beredar termasuk beberapa orang warga Tebing Tinggi. Untuk hal-hal tersebut Walikota minta semua pimpinan OPD agar melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan serius,lakukan koordinasi dengan instamsi terkait,agar semua program dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. (RS)

2019, USU Terapkan Virtual Account untuk Penelitian MEDAN - Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara (LP USU) menggelar kegiatan penyerahan kontrak penelitian, sosialisasi seminar ICOSTEERR dan sosialisasi panduan penyebarluasan ipteks hasil penelitian, bertempat di Gelanggang Mahasiswa USU, kemarin. Acara tersebut dihadiri Rektor USU Prof Dr Runtung Sitepu, SH, M Hum, Wakil Rektor III Drs Mahyuddin K M Nasution MIT PhD, Ketua Lembaga Penelitian Prof Dr Erman Munir MSc, Sekretaris Lembaga Penelitian Dr Dra Ir Chairani Hanum MS, Ketua Dewan Guru Besar Prof Dr Ir Sumono MS, para dekan di lingkungan USU, Ketua Peneliti DRPM dan Talenta USU 2018, serta para dosen dan sejumlah peneliti yang ada di lingkungan universitas tersebut Rektor USU mengatakan jumlah penelitian di USU sepanjang 2018 sebanyak 718, yang terdiri atas 265 judul penelitian yang berasal dari dana DRPM dan 453 judul dari dana Talenta. “Untuk realisasi dana tahap I, 70 persennya atau sekira Rp 31 milyar telah

dicairkan dan ditransfer ke rekening para peneliti,” kata Rektor,. Selain itu ditambahkannya, USU juga menyediakan dana untuk seminar ilmiah bagi SK peneliti yang sudah ditandatangani oleh Rektor. Ia juga mengimbau agar seluruh peneliti dapat mengikuti seminar ICOSTEERR yang terindeks scopus dan diadakan di USU dalam beberapa waktu mendatang. Wakil Rektor III USU Drs Mahyuddin K M Nasution MIT PhD, mengatakan, para dosen dan peneliti harus terus bergiat untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah di jurnal yang terindeks scopus. Mengingat saat ini jumlah artikel ilmiah yang tercatat sampai akhir Mei 2018 masih 2008 publikasi. Khusus untuk tahun 2018 sebanyak 891. Sementara persyaratan yang ditetapkan untuk masuk QS Rating apabila jumlah artikel/publikasi ilmiah universitas minimal mencapai 4.000 paper. Sedangkan Kemristekdikti juga telah menetapkan target kinerja 2019 seba-

nyak 3.000 paper. Dalam QS Rating, kalau sitasinya rendah, tidak bisa menembus QS Ranking. Dengan demikian maka target kinerja yang ditetapkan USU sebanyak 4.000 sitasi. Karena salah satu faktor penilaian kinerja universitas dilihat dari jumlah sitasi dan publikasi. “Karena itu marilah kita bersama-sama meramaikan ICOSTEERR yang akan datang. Kalau belum tahu trik untuk penulisan, maka mari sama-sama kita diskusikan, bagaimana mendalami penulisan di jurnal internasional, agar seluruh kendala dapat diselesaikan,” ajaknya. Ketua Lembaga Penelitian USU, Prof Dr Erman Munir MSc, menyampaikan ranking teratas publikasi terbanyak sepanjang 2018 ini diraih Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Budaya. Dia menyebutkan bahwa di beberapa PTNBH akun penelitiannya sudah menggunakan virtual account. Untuk itu, Prof Erman Munir mengisyaratkan tahun depan USU sudah akan memberlakukan hal yang sama. (FeR)

Wali Kota Berharap Toleransi Baragama Dipertahankan MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi bersama ribuan masyarakat melaksanakan Shalat Idul Fitri 1439 H di Lapangan Merdeka Medan, Jumat pagi. Bertindak sebagai khatib Dr H Ahmad Zuhri Lc MA, sedangkan qori nasional Drs H Syaifuddin Hazmi Lubis bertindak sebagai imam. Sejak pukul 06.00 WIB, satu persatu masyarakat berdatangan untuk melaksanakan Shalat Ied di lapangan bersejarah sekaligus Titik O Kota Medan tersebut. Lantunan kalimat takbir terus berkumandang hingga jelang pelaksanaan shalat dimulai. Pelaksanaan Sholat Ied dimulai sekitar pukul 07.30 WIB, seluruh jamaah pun dengan khusyuk melaksanakan Shalat Ied. Usai Shalat, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada seluruh warga Kota Medan karena selama Ramadhan sebulan penuh, ibu kota Provinsi Sumatera Utara tetap terjaga kekondusifannya. Hal itu tidak terlepas karena seluruh warga meski multikultural namun senantiasa hidup damai berdampingan, saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi. "Toleransi umat beragama yang dimiliki Kota Medan merupakan anugerah dan harus terus dipertahankan," kata Wali Kota. Selanjutnya Wali Kota berharap seluruh umat muslim Kota Medan yang telah menjalankan ibadah puasa tetap qona’ah dan berserah diri tanpa adanya rasa iri dan dengki kepada sesama manusia. "Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadhan dapat diterima oleh Allah SWT dan dapat dipertemukan kembali dengan Rama-

dhan selanjutnya, " harapnya. Sebelumnya, Gubsu Ir H T Erry Nuradi mengatakan, monentum Hari Raya Idul Fitri ini merupakan saat yang paling baik untuk mempererat silaturrahmi dan Ukhuwah Islamiyah diantara sesama umat Muslim dan seluruh masyarakat Sumatera Utara dan Kota Medan. Dikatakan Gubsu, kekondusifan masyarakat Sumatera Utara dan Kota Medan memang sudah baik sejak dahulu untuk itu, walaupun dinamika masyarakat cukup tinggi sebagai negeri berbilang kaum, Gubsu optimis kondisi ini tetap terjaga dengan baik hingga di masa mendatang. Di kesempatan itu juga Gubsu mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat kepada pemerintah selama ini baik Pemprovsu maupun Pemko Medan. "Terima kasih yang sebesarbesarnya kepada seluruh masyarakat atas dukungannya terhadap jalannya pemerintahan baik di Sumut maupun di Kota Medan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 H Mohon Maaf Lahir dan Bathin," ungkap Gubsu. Sementara itu Dr H Ahmad Zuhri Lc MA selaku Khatib menyampaikan khutbah berjudul, “Idul Fitri Sebagai Momentum Peradaban Kota Medan”. Dariawal peradaban yang dibentuk Nabi Muhammad SAW di Kota Madinah, jelas Ahmad Zuhri, dapat diambil pelajaran beharga tentang hubungan Idul Fitri dengan awal sebuah peradaban Kota Madinah ketika itu yang dapat dipelajari dan diterapkan di Kota Medan sebagai kota majemuk dan plural di bawah slogan “Medan Rumah Kita”. Dosen Tafsir Al Qur’an Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Medan itu menjelaskan,

peradaban yang dibangun Rasullah berpondasikan empat pilar yang dibangun atas dasar kesadaran dan kebersamaan. Adapun keempat pilar itu meliputi pembentukan pranata sosial, kebersamaan, Keshalehan sosial serta toleransi. “Keempat pilar itu insha allah dapat kita terapkan di Kota Medan yang tercinta ini,” ungkapnya. Ahmad Zuhri selanjutnya memaparkan, merupakan sunatullahi bhwa menuasia dicipatakan Allah SWT dalam bentuk keragaman baik kuluit, bahasa, budaya, suku dan agama. Oleh karenanya Allah SWT mengajarkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa saling mengenal antar sesama manusia, saling menghargai dan tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, secara naluri dan fitrah kecendrungan manusia bermasyarakat. “Fenomena ini sudah tercermin dalam kehiduopan masyarakat dan warga Kota Medan yang sangat beragam etnis, suku, bahasa, budaya dan agama. Kendati demikian seluruh warganya dapat hidup berdampingan dalam suasana rukun dan damai di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi,” paparnya. Dikatakan Ahmad Zuhri lagi, toleransi antar umat beragam, suku dna golongan di Kota Medan bukan barang jadi karena bisa terwujud berkat kerja keras dan keseriusan pemerintah dalam menangani sejumlah persoalan keagamaan di Kota Medan. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya lagi, jelasnya, peran tokoh agama yang senantiasa memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kedamaian dan saling menghargai atar sesama, terutama antar sesama umat beragama. (VIN)

MEDAN - Diiringi lantunan gema takbir, Gubsu Ir H T Erry Nuriadi bersama Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dan Kota Medan melepas pawai takbiran kenderaan hias dalam menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1Syawal 1439 H di Jalan Pulau Penang Medan, Kamis. Pawai yang diikuti ratusan kenderaan hias yang berasal dari kelurahan, kecamatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan berlangsung cukup meriah. Pawai ini merupakan kegiatan rutin yang digelar Pemko Medan untuk melantunkan asma Allah SWT untuk merayakan kemenangan usai sebulan penuh berpuasan Pelepasan pawai takbiran kenderaan hias ditandai dengan pemukulan bedug. Setelah itu satu persatu kenderaan hias berjalan melewati panggung kehormatan untuk selanjutnya menyusuri rute yang telah ditetapkan sambil terus melantunkan kalimah takbir. Pawai takbiran kenderaan hias ini mendapat apresiasi warga. Lebih seribuan warga datang membawa anggota keluarga berkerumun di seputaran Lapangan Merdeka guna menyaksikan pelepasan pawai kenderaan hias yang kental dengan motif bernuansa Islami tersebut. Dalam sambutan singkatnya, Gubsu atas nama pribadi dan seluruh unsur Forkopimda Sumut menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 H

kepada seluruh warga Sumut, terutama Kota Medan. Gubsu mengajak semua untuk menjadikan hari kemenangan ini untuk mensucikan diri seperti bayi yang baru dilahirkan. "Ibarat kertas putih yang polos tanpa noda sedikit pun," kata Gubsu. Selanjutnya Gubsu juga menjadikan momen itu untuk pamit kepada seluruh masyarakat Sumut, sebab masa tugasnya bersama Wagubsu telah berakhir. Diharapkannya, masyarakat Sumut senantiasa kompak dan terus menjaga kekondusifan Sumut. Apalagi sebentar lagi masyarakat akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Gubsu dan Wagubsu periode 2018-2023. "Jangan jadikan pemilihan itu untuk menebar fitnah sehingga kita terpecah belah. Mari kita terus jaga kekondusifan Sumut," pesannya. Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubsu tak lupa mengingatkan kepada seluruh peserta pawai untuk menjaga kedisiplisan berlalu lintas selama pawai berlangsung sehingga sumut, khususnya Kota Medan menjadi contoh ketertiban berlalulintas di Indonesia. Sementara itu Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengatakan, pawai kenderaan hias ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Pemko Medan setiap menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Selain di seputaran Lapangan Merdeka, pawai kenderaan hias juga dilaksanakan di kawasan Medan Bagian Utara yang dipusatkan di Kecamatan Medan Belawan.

"Untuk kawasan Lapangan Merdeka, peserta pawai berasal dari 17 kecamatan dan OPD, sedangkan pawai di Medan Bagian Utara diikuti empat kecamatan yakni Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Deli dan Medan Labuhan, " jelas Wali Kota. Sama seperti Gubsu, Wali Kota juga menghimbau kepada seluruh peserta pawai untuk menjaga dan mentaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. "Jangan ugal-ugalan di jalan, selalu jaga ketertiban berlalulintas guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan, " harapnya. Selain di seputaran Lapangan Merdeka, Pemko Medan juga menggelar pawai takbiran kenderaan hias di depan Kantor Kejaksaan negeri Belawan. Pelepasan pawai takbiran kenderaan hias dilakukan Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution Msi. Pawai takbiran ini diikuti lebih kurang 60 kenderaan hias bernuansakan Islami yang berasal dari empat kecamatan di Medan bagian Utara yakni Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli dan Medan Marelan. Selain kenderaan roda empatm, pawai takbiran kenderaan hias ini juga diikuti masyarakat dengan mengendarai sepeda motor. Seluruh peserta pawai tampak bersuka cita menyambut datangnya hari kemenangan tersebut sambil terus mengumandangkan takbir diserta dengan tabuhan bedug. (VIN)

Wali Kota Gelar Open House MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi bersama istri Hj Rita Maharanai Dzulmi Eldin SH beserta keluarga menggelar open house di hari pertama Hari Raya Idu Fitri 1 Syawal 1439 H bertempat di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, Jumat (15/6). Open house ini merupakan kegiatan rutin yang digelar Wali Kota guna memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin bertemu sekaligus merayakan lebaran bersama. Itu sebabnya open house digelar seharian penuh mulai sejak pagi hingga malam hari. Masyarakat ramai menghadiri open house tersebut. Selain bertatap muka dan bersalaman langung dengan Wali Kota, warga juga menggunakan momen spesial itu untuk foto bareng dengan Wali Kota beserta keluarga. Sebab, selama ini sulit untuk bisa bertemu langsung dengan orang nomor satu di Pemko Medan tersebut. Di samping agendanya cukup padat, juga harus melalui prosedur keprotokelaran Sebagai penerima tamu yang datang, Wali Kota pun menunjuk pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan bersama camat didampingi istri masing-masing untuk bertugas menyambut setiap tamu yang datang. Hal itu sengaja dilakukan Wali Kota agar para pejabatnya dekat

dengan masyarakat. Tidak hanya masyarakat, open house yang digelar usai Shalat Idul Fitri di Lapangan Merdeka Medan turut dihadiri Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpaw, Waka Poldasu Brigjen Pol Agus Andrianto, Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi, Danlanud Soewondo Medan Kol Pnb Daan Sulfi, Dandenpom I/5 Medan Letkol CPM Sudarso, Dandim 0201/BS, alim ulama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda. Seluruh tamu yang datang langsung disambut Wali Kota bersama istri dengan hangat dan penuh kekeluargaan. Usai bersalaman dan bersilaturahmi, Wali Kota pun mempersilakan kepada seluruh tamu untuk menyantap aneka makanan dan minuman yang tersedia. Sekitar pukul 10.30 WIB, Wali Kota bersama istri dan ketiga buah hatinya mendatangi Rumah Dinas Pangdam I/BB Mayjen TNI Ibnu Triwidodo berlokasi di sebelah Rumah Dinas Wali Kota, yang juga menggelar open house di hari pertama lebaran tersebut. Petang harinya, giliran Pangdam I/BB yang mendatangi rumah Dinas Wali Kota. Dikatakan Wali Kota, selain merayakan lebaran dan membangun kebersamaan, open house ini digelar sebagai ungkapan rasa terima kasih Wali Kota kepada seluruh

warga Kota Medan karena selama ini selalu menjaga kekondusifan Kota Medan. “Alhamdulillah, berkat dukungan penuh seluruh warga Kota Medan sampai saat ini senantiasa aman dan kondusif. Mari terus jaga Medan Rumah Kita sehingga menjadi tempat hunian yang aman, nyaman dan tentram. Dengan dukungan penuh seluruh warga, insha Allah Kota Medan akan menjadi lebih baik lagi ke depannya,” kata Wali Kota. Oleh karenanya melalui melalui momentum Hari Raya Idul Fitri 1439 H, Wali Kota ingin terus membangun kebersamaan dengan seluruh lapisan masyarakat. Mantan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Medan itu menyadari, kebersamaan merupakan modal sekaligus energi besar dalam menghadapi berbagai dinamika maupun tantangan pembangunan kota. Sementara itu Wakil Wali Kota Medan Ir H. Akhyar Nasution MSi beserta keluarga menggelar open house di hari kedua Hari Raya Idul Fitri 1439H di kediamannya Jalan Intertip Komplek Wartawan Medan, Sabtu (16/6). Sejak pagi hari banyak tamu dari berbagai kalangan, baik keluarga besar maupun masyarakat sekitar datang berkunjung serta bersilaturrahmi denganorang nomor dua di Pemko Medan tersebut. (VIN)


15 SUMUT

ANEKA

E D I S I 510 18 - 24 JUNI 2018

UMSU Dipercaya Selenggarakan PPG 2018 MEDAN - Rektor UMSU Dr Agussani MAP adalah salah satu pimpinan universitas se-Indonesia yang menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Penyelenggaraan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan tahun 2018 dengan pemerintah di Jakarta, baru-baru ini. Dengan demikian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang dipercaya untuk selenggarakan PPG. Rektor Dr Agussani melakukan penandatanganan MoU dengan dua kementerian yakni Kemenristekdikti dan Kemendikbud. Penandatanganan ini sebagai bentuk dimulainya pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun ini juga yang akan dilaksanakan dalam dua tahap. “Tentunya kepercayaan ini patut kita syukuri karena tahapan seleksi penentuan penyelenggara PPG cukup ketat dilakukan oleh Kemenristekdikti,” kata

Rektor UMSU Dr Agussani, MAP kepada wartawan didampingi Wakil Rektor II Akrim MPd dan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Data Informasi Marahdolly MPd, baru-baru ini. Menurut Agussani, pelaksanaan pendidikan profesi ini merupakan amanah Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 dan Permenristekdikti No 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, dan Program Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru yang mana pelaksanaan PPG meliputi PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan (mandiri). Dengan kepercayaan ini, lanjutnya, tentu UMSU berkomitmen melaksanakan kepercayaan yang diberikan. Menurut Rektor, UMSU sudah menyiapkan sumber daya (SDM) dosen sesuai ketentuan yang berlaku. Begitu juga sarana dan prasana pembelajaran, laboratorium, asrama serta sekolah mitra atau pun sekolah laboratorium sebagaimana yang dipersyaratkan pemerintah. (FER)

Keluarga Besar ITM Santuni Anak Yatim MEDAN - Keluarga besar Institut Teknologi Medan (ITM) mengadakan silaturahmi sekaligus menyantuni anak yatim di ruang rapat kampus itu, Jalan Gedung Arca Medan, baru-baru ini. Hadir dalam acara itu, Rektor ITM Dr Mahrizal Masri MT, Wakil Rektor (WR) I Hermansyah Alam, WR II Munajat Syamsuddin, Kabiro Humas M Vivahmi SH MSi, sejumlah dekan dan dosen serta pegawai ITM, anak yatim, dan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Prof Dr KH Saidurrahman MAg yang bertindak sebagai penceramah. Ustaz Prof KH Saidurrahman dalam tausiahnya mengulas seputar pandangan Alquran dan Alhadis mengenai etos kerja. Menurutnya, tinggi rendahnya suatu pekerjaan tergantung pada niatnya yang merupakan bentuk pilihan dan keputusan pribadi yang dikaitkan dengan sistem nilai yang dianutnya (value system) sehingga dapat menentukan tingkat orang dalam bekerja. “Selain itu bekerja dengan optimal dan professional, konsep optimalisasi kerja dapat dilihat dari adanya perintah ber-ihsan dalam bekerja. Selanjutnya bekerja

sebagai bentuk keberadaan manusia. Artinya manusia ada karena kerja, dan kerja itulah yang membuat atau mengisi eksistensi kemanusiaan,” kata Guru Besar Politik UINSU ini. Rektor ITM Dr Mahrizal Masri MT menyampaikan pesan Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna yang tidak dapat menghadiri silaturahmi dan penyantunan anak yatim itu dikarenakan sesuatu urusan di Jakarta. Dia berharap dengan acara ini civitas akademika ITM dan keluarga besar Yayasan Dwiwarna diberi kesehatan dan kemudahan-kemudahan, sehingga setelah libur lebaran bisa berkumpul dan bisa bekerja lagi seperti biasa. Sebelumnya, Ketua Panitia Munajat Syamsuddin melaporkan, tema kegiatan ini adalah "Etos kerja Menurut Alquran dan Alhadis untuk meningkatkan kualitas kerja pada staf pengajar dan karyawan serta fungsionaris akademika di ITM". Selain silaturahmi, katanya, ITM juga menyantuni anak yatim. "Ada sebanyak 34 anak yatim yang kita santuni dan ini rutin kita laksanakan setiap tahun," katanya. (FeR)

Kapolda Sumut Resmikan Pos Pol. AIRUD di Pulau-Pulau Batu NISEL - Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw Senin, melakukan kunjungan kerja ke Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. Dengan menggunakan helikopter dinas yang mendarat di bandara lasondre Pulau Telo. Kedatangan Kapolda Sumut yang di dampingi oleh Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Su-

mut, Ny. Roma Pasaribu Paulus Waterpauw disambut oleh Muspida,Muspika plus, Bupati Nias Selatan Dr. Hilarius Duha, Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H. bersama Ketua Bhayangkari cabang Nias Selatan Ny. Dodot Faisal Napitupulu dan juga masyarakat PulauPulau Batu. Selain melakukan monitoring kesiapan personil menjelang Pilgubsu 2018 di Pulau-Pulau Batu, Kapolda juga meresmikan Kantor sekaligus Pos Pol AIRUD Pulau-Pulau Batu. Dalam kata kapolda sumut

pribadi,” ketus Rudolf Siagian kepada wartawan di Sibolga, Kamis (21/6). Seharusnya, petugas mengutip retribusi dan memberikan karcis kepada warga yang memarkirkan kendaraannya, sehingga retribusi parkir yang diperoleh jelas dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai karcis yang disediakan. “Saya menilai, kalau seperti itu cara kerjanya (tidak memberi karcis,red), maka kuat dugaan retribusi parkir ini mengalami kebocoran. Sebaliknya, kalau dijalankan secara profesional, kita yakin, PAD dari sektor parkir ini bisa ter-

Bupati Tobasa Absen, Banyak ASN Cepat Pulang

nama pribadi dan seluruh jajaran Pemko Medan menyampaikan bela sungkawa yang sedalamdalamnya atas musibah yang menimpa KM Sinar Bangun tersebut. Dia mendoakan agar para penumpang yang sampai saat ini masih hilang cepat ditemukan. “Kepada para keluarga korban, saya minta untuk kuat, sabar dan tabah menghadapi cobaan ini,” harapnya. Tak lupa Wali Kota berpesan kepada seluruh warga untuk selalu berhati-hati ketika hendak berpergian, terutama dalam merayakan lebaran bersama anggota keluarga. Selain memastikan kondisi kenderaan yang akan dipergunakan dalam kondisi layak jalan dan tidak sarat dengan penumpang, juga harus senantiasa mengutamakan kesalamata jiwa. “Keselamatan adalah segalagalanya,” pungkasnya.

BALIGE - Hari pertama masuk kerja pasca libur panjang Lebaran, Kamis (21/6), Bupati Toba (Tobasa), Darwin Siagian dan wakil Bupati, Hulman Sitorus absen. Akibatnya, banyak ASN cepat pulang, sehingga suasana di kantor bupati sepi. "Ini sudah luar biasa, hari pertama masuk kerja usai Lebaran tingkat kehadiran ASN sangat minim, padahal sudah ada instruksi dari Menpan agar daftar hadir dilaporkan," ujar pemerhati birokrasi, Edu Nainggolan, Kamis (21/6), di Kantor Bupati Tobasa. Dia mengatakan, dari jumlah kenderaan atau mobil dinas yang menempati areal parkir kantor bupati, hanya ada 10 unit kenderaan milik pejabat setingkat Eselon III dan IV. Untuk Eselon II, bahkan bupati, Wabup dan Sekda tidak turut pada deretan parkir. "Mulai lantai I,II dan lantai III jumlah pegawai yang masuk kerja cukup sedikit. Bahkan menurut saya pegawai yang bekerja lebih didominasi pegawai honor," ucapnya menyebut bahwa mesin absensi yang terpasang di sejumlah sudut diduga tidak berfungsi. Menanggapi hal ini, Kabag Humas Tulus Hutabarat menyangkal bahwa pimpinannya Bupati dan Wabub juga Sekda tidak masuk kerja. Dikatakan dia, pimpinannya akan hadir nanti mengikuti paripurna di Kantor DPRD untuk LKPj. "Karena bersamaan besok adalah peringatan Hari Sisingamangaraja, maka besok akan digelar apel gabungan," katanya menyebut seluruh Eselon II ikut rombongan Wabup ke Tigaras. Informasi yang diperoleh, hari ini Panglima TNI akan mengunjungi Tigaras melihat langsung proses evakuasi korban hilang tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba.

(VIN)

(NET)

(HAL)

Wali Kota Medan Turunkan Tim Peduli Musibah Danau Toba MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menurunkan tim untuk membantu pencarian korban hilang menyusul tenggelamnya KM Sinar Bangun yang sedang bertolak dari Pelabuhan Simanindo, Samosir menuju Pelabuhan Tigaras, Simalungun, Senin (18/6). Selain membatu mencari penumpang yang hilang, tim juga akan memberikan bantuan secara medis bagi para korban yang selama dari musibah tersebut. Sebagai koordintor tim, Wali Kota menunjuk Asisten Pemerintahan dan Sosial Sekdakot Medan Musadad Nasution, sedangkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Arjuna Sembiring ditugaskan sebagai koordinator lapangan (koorlap). Dikatakan Wali Kota, tim yang diturunkan itu diberi nama Tim Pemko Medan Peduli Musibah Danau Toba dan terdiri dari 8 orang dokter dari RSUD dr Pirngadi Medan, RS Murni Teguh (1), RS Colombia (2). RS Royal Prima (1) dan Dinas Kesehatan (3). Selain 8 orang dokter, jelas Wali Kota, tim juga membawa 14 orang paramedis, 10 orang dari BPBD Kota Medan, 7 unit ambulan, 10 kantong mayat serta 1 perah karet. “Sebagian dari tim sudah bergerak menuju Pelabuhan Tigaras, Simalungun untuk secepatnya membantu melakukan pencarian sekaligus memberikan

pertolongan medis,” kata Wali Kota di Medan, Rabu (20/6). Diturunkannya Tim Pemko Medan Peduli Musibah Danau Toba, jelas Wali Kota, sebagai bentuk kepedulian sekaligus rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang terjadi pada hari keempat Hari Raya Idul Fitri 1439 H tersebut. Apalagi pasca tenggelamnya KM Sinar Bangun tiga hari lalu, masih banyak penumpang yang belum ditemukan sampai saat ini. “Semoga tim yang diturunkan ini dapat membantu dalam upaya pencarian para penumpang yang hilang. Untuk itu saya berpesan kepada seluruh tim agar bekerja dengan baik serta berkoordinasi dengan tim penyelamat lainnya seperti dari Basarnas maupun Polri. Di samping itu tetap mengutamakan keselamatan jiwa,” pesannya. Selanjutnya, Wali Kota atas

Petugas Kutip Uang Parkir Tanpa Karcis SIBOLGA - Petugas juru parkir (jukir) yang ditugaskan UPT Perparkiran Dishub Kota Sibolga di sejumlah lokasi parkir terpantau jarang memberikan karcis ketika mengutip retribusi parkir dari pengendara. Rudolf Siagian, pemerhati sosial di Sibolga mengaku sangat menyayangkan fenomena yang terjadi dalam pengutipan retribusi parkir di kota ini. “Kesannya seperti kutipan liar dan tidak resmi. Patut dipertanyakan, setelah dikutip lalu uangnya disetor kemana? Apakah disetor ke kas daerah atau malah masuk ke kantong

menyampaikan rasa senangnya atas sambutan hangat dari masyarakat pulau tello, yang juga siap bersama-sama polri menjaga dan mendukung pilgubsu 2018 yang aman dan tertib. berjalan dengan aman, baik dan lancar. Usai acara peresmian pengoprasian Pos Pol AIRUD, Jenderal bintang dua itu beserta Ketua Bhayangkari Polda sumut Ny.Roma Waterpau, melanjutkan perjalanan ke pulau simaleke untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Polres Tapanuli selatan pada esok harinya.

dongkrak,” sebut Rudolf. Beberapa petugas parkir yang dikonfirmasi mengaku, mereka diwajibkan untuk menyetor retribusi parkir setiap hari. Besarannya sudah ditentukan pihak UPT Perparkiran Dishub Kota Sibolga. Salah seorang jukir di depan Bank Mandiri Sibolga kepada wartawan mengatakan, setiap hari dirinya wajib menyetor Rp15.000 ke petugas UPT Perparkiran. “Kalau untuk karcis parkir, yang mau menerima orangnya tertentu saja, setiap hari ratarata 30 karcis,” ujar jukir yang enggan disebut namanya, Kamis (21/6).

Disinggung besaran uang parkir yang diperoleh setiap hari, jukir itu mengakui kalau situasinya sepi pendapatan rata-rata mencapai Rp 100. 000 per hari. “Kalau kondisinya ramai, pendapatan lebih dari Rp 100.000 per hari,” ujarnya. Jukir di ruas Jalan Tongkol Kelurahan Pancuran Gerobak yang setiap hari selalu ramai mengakui setoran parkir yang diberikan hanya Rp 10.000. “Setiap hari saya setor Rp 10.000, kalau karcis diberikan kepada saya sekali seminggu,” ucap jukir ini seraya menemui pengendara lalu meminta uang parkir tanpa memberi karcis. (ADC)

Menhub : KM Sinar Bangun Itu, Kapal Kecil Kapasitas 43 Orang JAKARTA - Diperkirakan ada sekitar 200-an orang dan puluhan unit kendaraan yang terdapat di KM Sinar Bangun saat tenggelam di Danau Toba, Senin (18/06) kemarin. Banyaknya penumpang ini disinyalir menjadi salah satu penyebab kapal tenggelam. Menurut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi seperti dilansir dari kompas.com, KM Sinar Bangun hanya berkapasitas 43 orang penumpang. "Kapal ukuran 35 GT (gross tonage) berkapasitas

43 orang. Kapal kecil," ujar Budi dalam konferensi pers di Posko Nasional Angkutan Lebaran 2018 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (20/6). Lebih jauh Budi mengungkapkan, saat perjalanan di Danau Toba, hujan turun dengan deras disertai angin kencang dan petir, tinggi gelombang dilaporkan mencapai 2 meter, kapal hanya memiliki sedikit jaket pelampung (life jacket). "Life jacket hanya ada 45. Bayangkan penumpang sebanyak itu, banyak yang

tidak pakai life jacket," sebut Budi. Budi menambahkan, ada potensi kapal tersebut kelebihan penumpang. Potensi itu kata Budi, ditandai dengan tidak adanya manifes. Diindikasikan ada kecurangan sehingga penumpang tidak dinyatakan dalam manifes dan Surat Ijin Berlayar (SIB). Untuk mendapatkan kepastian terkait kecelakaan, akan diteliti lebih lanjut oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) (INT)

Hari Pertama, Kehadiran ASN Pemprovsu Capai 99 Persen MEDAN - Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) pada hari pertama kerja usai libur panjang Lebaran mencapai 99%. Pelayanan publik terhadap masyarakat di sejumlah instansi juga sudah berlangsung normal. Hal itu terungkap ketika dilakukan Inspeksi Mendadak (sidak) di sejumlah kantor dinas dan instansi di lingkungan Pemprovsu, usai apel pagi, Kamis (21/6) di halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Jalan Pengeran Diponegoro Nomor 30 Medan. Hari ini, kita membagi tim dan melakukan sidak ke sejumlah instansi pemerintah di lingkungan Pemprovsu. Sidak ini kita lakukan untuk memastikan bahwa ASN kita disiplin dan melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Alhamdulillah, dari sidak yang saya lakukan di

Dishub Provsu dan Samsat Medan Utara, kehadiran ASN 100 persen dan pelayanan publik berlangsung lancar seperti biasa,” ujar Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Ibnu Sri Hutomo. Ibnu Hutomo didampingi Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Nouval Mahyar SH dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut Kaiman Turnip melakukan sidak ke Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provsu dan Kantor Samsat Medan Utara. Di Kantor Dishub Provsu, Tim Sidak disambut Kepala Dinas Dishub Drs Mohammad Zein MSi. Zein melaporkan dari 72 ASN yang ada di kantornya, sebanyak 60 ASN hadir di kantor, sedangkan 12 sisanya sedang melakukan Tugas Luar (TL) ke Danau Toba, terkait peristiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun. Sementara itu, di Kantor

Samsat Medan Utara, Tim Sidak disambut Kepala Sub Bagian Tata Usaha H Ibrahim Ichsan Harahap SSos. Disampaikannya, pelayanan publik di kantornya sudah normal. “Hari pertama masuk kerja, seperti biasa kantor kita sangat sibuk, Pak. Banyak yang datang untuk mengurus STNK dan sebagainya. Alhamdulillah, pegawai kita hadir semua 100 persen. Namun, sebagian masih ada di Kantor Pusat termasuk Kepala UPT, karena sesuai arahan ada apel pagi di sana,” terangnya. Sidak juga dilakukan oleh Asisten Pemerintahan Pemprovsu Jumsadi Damanik bersama Asisten Administrasi Umum dan Aset Pemprovsu Zonny Waldi dan Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Ilyas S Sitorus ke 5 kantor dinas. Yakni, Kantor Dinas Pendidikan Provsu, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu Provsu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provsu, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu. "Dari hasil sidak ke sejumlah kantor dinas, kita dapati kehadiran ASN hampir 100 persen. Dan Alhamdulillah pelayanan publik terhadap masyarakat di hari pertama kerja usai libur panjang sudah berlangsung normal," ujar Asisten Administrasi Umum dan Aset Pemprovsu Zonny Waldi. Seperti di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu, kata Zonny, pelayanan perizinan sudah berjalan normal. Begitu juga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu, ada pelayanan pengaduan korban pelecehan seksual dan calon orang tua asuh.

Hal senada disampaikan Asisten Pemerintahan Pemprovsu Drs Jumsadi Damanik SH MHum. Menurutnya tingginya kehadiran ASN di hari pertama kerja adalah bagian dari implementasi nilai-nilai ibadah selama Ramadhan. "Jika pun ada sejumlah pejabat dan ASN yang tidak hadir, mungkin itu dikarenakan adanya tugas di luar, seperti Plh Gubsu Dr Hj Sabrina yang menyambut Panglima TNI di Tigaras, terkait evakuasi korban kapal tenggelam. Sejumlah pimpinan OPD Provsu juga ada di sana, jadi kita bisa memakluminya," ujarnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut Kaiman Turnip mengungkapkan, jumlah ASN di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprovsu sebanyak 6007 orang, jika ditambah guru jumlahnya menjadi 28.800 orang. Dari jumlah tersebut, yang hadir di hari

pertama kerja mencapai 99 persen. "Berdasarkan laporan absensi yang ada, ketidakhadiran di hari pertama kerja hari ini sebanyak 0,85 persen dari 6007 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 51 orang diantaranya tidak hadir tanpa keterangan. Dibanding tahun lalu persentasinya hampir sama," ungkapnya. Untuk tugas luar atau tugas belajar, cuti dan sakit, menurut Kaiman, masih bisa ditolerir. Tapi bagi yang tidak hadir tanpa keterangan, Pemprovsu secara tegas akan menjatuhkan hukuman disiplin, berupa penundaan kenaikan pangkat bagi pejabat struktural dan penundaan kenaikan gaji berkala bagi staf. "Dan itu sudah masuk di ranah hubungan disiplin. Artinya kalau nanti dia memang mau promosi, dia sudah ada dicatatan kita, anda sudah pernah ada hukuman di-siplin. Tunggu dulu," jelasnya. (ADC)


E D I S I 510 18 - 24 JUNI 2018

HALAMAN 16

Momen Saat Wartawan Ucapkan Ulang Tahun Kepada Jokowi JK Kembali Tegaskan Tak Mau Dampingi Jokowi JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku lebih memilih beristirahat ketimbang kembali mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. "Enggak ada. Saya seperti biasa tetap merencanakan istirahat sambil urus pendidikan, urus agama," ujar JK, Minggu (17/6). Padahal dari hasil sejumlah survei JK berada di posisi teratas sebagai calon wakil presiden 2019 untuk Jokowi. Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 21 Maret-1 April 2017 menunjukkan JK dipilih 15,7 persen responden. Sementara berdasarkan survei Poltracking pada 27 Januari-3 Februari 2017, politikus senior Partai Golkar ini dipilih sekitar 15,9 persen responden. JK sudah berulang kali menyatakan tak akan maju kembali. Selain alasan pribadi, pencalonan kembali JK juga terhambat oleh pasal 169 huruf

n UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Beleid pasal tersebut mengatur bahwa persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah mereka yang belum pernah menjabat Presiden atau Wapres selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Sementara itu, JK telah dua kali menjabat Wapres yakni mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada 20042009 dan mendampingi Jokowi kini. Beberapa pihak seperti Golkar sempat mendorong dan berupaya mencalonkan JK kembali sebagai cawapres. Pencalonan ini salah satunya merujuk pada karier politik Mahathir Muhamad yang menjabat Perdana Menteri Malaysia di usia senja. "Kalau soal Mahathir, kalau soal kesehatan mungkin saya tidak ada soal seperti Pak Mahathir. Ini soal konstitusi dan keinginan mendorong yang muda," ucap JK. (INT)

KPU Desak MK Putuskan Gugatan Presidential Threshold JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera memproses dan memutuskan gugatan terkait Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Ini dikarenakan permohonan uji materi atau judicial review terhadap PT kembali diajukan. "Baiknya begitu, idealnya begitu (segera memproses dan memutuskan gugatan)," ujar Ilham kepada wartawan, Selasa (19/6). Putusan gugatan terhadap PT nantinya bisa saja mengubah aturan yang ada saat ini. Lantaran, regulasi yang berlaku mengamanatkan pencalonan presiden dan wakil presiden harus dari partai politik atau gabungan parpol yang memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karenanya, Ilham meminta MK untuk segera mengambil keputusan. Agar jika memang nantinya ada perubahan aturan, KPU dapat menyesuaikan dengan norma yang berlaku. Mengingat, jadwal pendaftaran capres-cawapres pun yang tak akan lama lagi, yakni 4-10 Agustus 2018. "MK harus melihat itu. Kalau bisa sih keputusannya segera secepatnya, biar kita bisa menyesuaikan jika ada keputusan lain," ucap Ilham. Ilham mengaku, sejauh ini KPU belum ada komunikasi dengan MK terkait kemunculan gugatan kembali terhadap

JAKARTA - Berbagai macam cara saat orang mengucapkan hari ulang tahun kepada orang tercinta, sahabat dan atasannya. Salalsatunya wartawan kepada Presiden Jokowi yang berulangtahun ke 57. Hari itu Kamis (21/6) Presiden Joko Widodo tetap bekerja seperti biasa meninjau proyek Runway dan Taxi Way di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Usai melakukan peninjauan, seperti biasanya Jokowi meladeni wawancara dengan wartawan. Pada sesi itu, seorang wartawati televisi tibatiba menyatakan memiliki informasi penting yang harus disampaikan kepada Presiden. "Pak Jokowi, ada informasi penting yang perlu kami sampaikan. Ini tentunya tidak fair jika kami, wartawan di Istana, tidak menyampaikan ini. Terlebih lagi Bapak kelihatannya akan maju pada pemilihan presiden," kata wartawati itu. Saat itu, suasana sempat hening sejenak. Presiden Jokowi dan para pejabat yang hadir tampak serius menyimak pernyataan wartawati tersebut. "Bapak siap mendengarkan? Hal ini penting untuk Bapak ke depan dalam memimpin bangsa dan negara," ucapnya. Namun, pesan penting yang dimaksudkannya itu ternyata adalah ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden Joko Widodo yang menginjak usia ke-57. Para wartawan yang hadir di sana beramai-ramai memberikan ucapannya. "Pesan kami adalah, selamat ulang tahun, Pak Jokowi," kata para

wartawan secara bersamaan. "Saya tidak pernah ulang tahun," timpal Jokowi sambil tertawa. Meski demikian, Kepala Negara sempat menyampaikan harapannya bagi kemajuan Indonesia di masa-masa mendatang. "Tentu saja kita ingin Indonesia maju, sejahtera, adil, dan makmur. Saya kira itu. Harapan rakyat sama seperti itu," kata pria kelahiran Surakarta tersebut. Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK dan istrinya, Mufidah Jusuf Kalla, mengirimkan bunga anggrek bulan sebagai hadiah ulang tahun ke-57 kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Biasalah, Ibu kirim bunga," kata JK, di Istana Wakil Presiden, Jakarta,

Kamis, 21 Juni 2018. JK mengatakan, sang istri memang memiliki kebun anggrek. Sehingga sudah menjadi hal yang lumrah jika Mufidah mengirimkan bunga anggrek. Mufidah menuturkan tak ada hal khusus dalam kiriman bunga itu. "Semua orang yang merupakan kawan-kawan terbaik saya, pasti saya kirimi," ujarnya. Dalam kiriman bunganya itu, Mufidah juga menyelipkan kartu ucapan selamat ulang tahun. JK kemudian bergurau kalau bunga dan ucapan itu dikirimkan atas nama dia, bukan nama Mufidah. Mufidah pun tertawa sambil menanggapi. "Atas nama Pak Jusuf Kalla dan ibu," ucapnya. JK juga mendoakan kese-

hatan Jokowi. Ia berharap agar Jokowi, di usia ke-57 tahun, diberi kekuatan untuk melanjutkan tugas-tugas kenegaraan. "Selamat ulang tahun untuk beliau. Semoga selalu bahagia, sehat walafiat, dan diberi kekuatan Allah untuk melanjutkan tugas kenegaraan," tuturnya. Sedangkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan selamat ulang tahun kepada Presiden Jokowi dan menyatakan terus mendukung Jokowi melanjutkan kepemimpinan yang merangkul rakyat. Ucapan selamat dari Megawati itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. "Ibu Megawati Soekarnoputri me-

nyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Pak Jokowi. Beliau berharap agar kepemimpinan Pak Jokowi yang merangkul, mengedepankan dialog, dan turun ke bawah bersama rakyat terus dijalankan," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis. Ucapan selamat ulang tahun juga datang dari warganet yang membanjiri media sosial. Tanda pagar #HBDJokowiKerjaPakaiHati pun menjadi trending topik di Twitter. Berbagai ucapan Selamat tertulis di beberapa medsos mulai dari menteri, DPRRI, beberapa Pimpinan Partai Politik sampai Artis hingga masyarakat umum. Selamat Ulang Tahun Presiden Joko widodo. (INT)

Indonesia Sebut Dewan HAM PBB Mesti Direformasi

ambang batas pencalonan presiden. "Enggak belum ada sih. Setahu saya belum ada," katanya. Namun, dia mengatakan, terlepas dari akan bergantinya regulasi atau tidak, institusinya mematuhi apapun keputusan MK terhadap aturan tersebut. "Ya kita patuh lah apapun keputusan MK itu kita patuh. Kita harus menyesuaikan," imbuhnya. Diketahui, permohonan uji materi diajukan oleh 12 tokoh publik pada Rabu, 13 Juni 2018 lalu. Keduabelas tokoh tersebut adalah Busyro Muqoddas (mantan Ketua KPK dan Ketua Komisi Yudisial), Hadar Nafis Gumay (mantan Komisioner KPU), Bambang Widjojanto (mantan Pimpinan KPK), M Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan), Faisal Basri (akademisi), dan Rocky Gerung (akademisi). Selain itu ada juga Angga Dwimas Sasongko (profesional/sutradara film), Titi Anggraini (Direktur Perludem), Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua PP Pemuda Muhammadiyah), Feri Amsari (Direktur Pusako Universitas Andalas), Hasan Yahya (profesional) dan Robertus Robet (akademisi). Kuasa hukum pemohon, Denny Indrayana mengatakan, mereka menggugat untuk menegakkan kembali kedaulatan rakyat dalam memilih presiden.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sepakat dengan Amerika Serikat bahwa Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) mesti direformasi, meski menyayangkan langkah AS keluar dari badan tersebut. "Indonesia menyadari bahwa kerja Dewan HAM belum sempurna," kata Retno dalam pernyataan di laman resmi kementerian, Rabu (20/6). Dia menyesalkan AS mesti keluar dari UNHRC karena langkah itu justru menghambat reformasi yang diperlukan UNHRC dan sejumlah badan PBB lainnya. "Reformasi seperti yang dibutuhkan badan PBB lainnya antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politik dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB,"

kata Retno. "Indonesia bersama negaranegara lainnya akan terus berkontribusi dan bekerja

sama menegakkan serta memajukan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme, sesuai mandat De-

wan HAM PBB." AS resmi keluar dari keanggotaan UNHRC pada Selasa (19/6). Haley menjelaskan

keputusan ini diambil setelah melihat bahwa upaya reformasi organisasi Dewan HAM PBB tak kunjung berhasil sesuai keinginan AS. Haley juga menganggap bahwa sejak UNHRC sejak lama menjadi pelindung negara pelanggar HAM dan bersikap bias secara politik, terutama terhadap Israel. Washington menilai Dewan HAM PBB selama ini sangat menyoroti sikap Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, namun dianggap sangat jarang menyinggung pelanggaran yang dilakukan oleh musuh AS, seperti Venezuela atau Kuba. "Kami mengambil langkah ini karena komitmen kami tidak mengizinkan kami tetap menjadi bagian dari organisasi munafik dan egois yang melecehkan hak asasi manusia," ujar Haley di New York.

Komunitas Palestina Indonesia Kritik Kehadiran Yahya di Forum AJC JAKARTA - Komunitas Palestina di Indonesia (PCI) mengkritik kehadiran anggota Dewan Pertimbangan Presiden Yahya Cholil Staquf dalam acara pertemuan Komite Yahudi Amerika atau American Jewish Committee (AJC) di Yerusalem. Ketua PCI Murad Halayqa menyampaikan kunjungan itu mengecewakan sebagian besar rakyat Palestina. Kekecewaan itu menurut Murad karena Yahya merupakan tokoh agama dan pejabat Indonesia. "Komunitas Palestina di Indonesia mengutuk dan menyesalkan kunjungan ini, walaupun Bapak Staquf menyatakan kepergiannya secara pribadi, tetapi beliau adalah sosok agama dan pejabat Indonesia dan langkah ini diambil pada waktu yang tidak sesuai," kata Halayqa seperti dilansir dari Antara, Rabu (14/6). Halayqa mengatakan bagi

warga Palestina, Indonesia merupakan negara yang dihormati. Hal ini karena Indonesia selalu konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Namun kehadiran Yahya di forum itu menurut PCI menyiratkan sikap yang bertentangan. Halayqa mengatakan momentum kehadiran Yahya ke Israel tidak tepat. Sebab Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja memindahkan Kedutaan Besar Amerika ke Yerusalem, wilayah yang masih menjadi sengketa Palestina dan Israel. PCI menganggap kunjungan Yahya menyiratkan dukungan kepada Israel dan Amerika yang mengklaim Yerusalem sebagai Ibu kota Israel. Selain itu, Israel masih terus melakukan tekanan dan kekerasan pada ratusan pengunjuk rasa Palestina yang melakukan aksi damai "Great March of Return" di

Gaza sejak Maret lalu. "Kami anggap pernyataan yang diajukan oleh Bapak Staquf bahwa kunjungannya untuk mendukung rakyat Palestina sebagai penyesatan dan pemanipulasian kata-kata karena dukungan untuk rakyat Palestina harus melalui pintu gerbang kepemimpinan Palestina di Ramallah, bukan melalui Israel yang menduduki tanah Palestina dan menyiksa serta berlaku kejam kepada rakyat Palestina," tutur Halayqa. Halayqa menambahkan, PCI menolak alasan yang disampaikan Yahya bahwa kunjungannya ke Yerusalem merupakan salah satu langkah untuk meneruskan visi almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang mendukung prosses perdamaian Palestina-Israel. "Bicaranya Bapak Staquf tentang warisannya dan visi almarhum Presiden Abdurrahman Wahid untuk

mendukung proses perdamaian untuk membenarkan kunjungannya tidak dapat diterima karena Presiden Abdul Rahman Wahid mencoba untuk memainkan peran dalam proses perdamaian selama masanya 19992001 atas persetujuan kepemimpinan Pales-tina pada waktu itu dan masih ada payung internasional untuk proses perdamaian," kata dia. (INT)

 Yahya Cholil Staquf

(INT)

Epaper koran anti korupsi 510 edisi senin 25 juni 2018  

Epaper koran anti korupsi 510 edisi senin 25 juni 2018

Epaper koran anti korupsi 510 edisi senin 25 juni 2018  

Epaper koran anti korupsi 510 edisi senin 25 juni 2018

Advertisement