Page 1

EDISI 509/ THN IX 11 - 24 JUNI 2018 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.4.000/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

DARI KASUS E-KTP

KPK Setor Miliaran ke Kas Negara

WALIKOTA BLITAR AKHIRNYA MENYERAHKAN DIRI

Rumah Bupati Tulungagung Digeledah KPK

JAKARTA–Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kemudian langsung menjalani pemeriksaan penyidik KPK.

"Wali Kota Blitar telah datang ke KPK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan oleh Penyidik KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (8/6). Menurut Febri, Samanhudi menyerahkan diri ke KPK sekitar pukul 18.30 WIB. Febri mengatakan, pihak lembaga antirasuah menghargai penyerahan diri yang dilakukan Walikota Samanhudi. Sedangkan untuk Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, KPK mengim-

Sehubungan dengan penetapan Syahri Mulyo sebagai tersangka dugaan korupsi proyek infrastruktur Tulungagung beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian menggeledah rumah Bupati Tulungagung nonaktif tersebut, Sabtu (9/6). Ia diduga menerima uang proyek peningkatan infrastruktur jalan sebesar Rp2,5 miliar. Seperti dilaporkan kantor berita Antara, rumah Syahri di Desa Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur disatroni empat mobil berisi rombongan penyidik KPK. Dikawal aparat kepolisian setempat, mereka langsung masuk ke rumah induk itu. Empat kendaraan yang digunakan terlihat melewati pintu gerbang rumah dan menuju halaman belakang.

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Dewan Masjid Bantah 40 Mesjid Jakarta Radikal JAKARTA - Dewan Masjid Indonesia (DMI) membantah ada sebanyak 40 masjid di Jakarta yang menjadi tempat disebarkannya ajaran radikal. Menurut Wakil Ketua Umum DMI Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin, masjid-masjid di Jakarta seluruhnya tetap menjadi tempat umat Muslim beribadah sesuai dengan ajaran Islam yang benar. "Masjid itu tempat ibadah dan suci. Saya konsisten membantah itu (dugaan 40 masjid jadi tempat penyebaran radikal). Masjid tidak ada yang menjadi tempat begitu," ujar Syafruddin di Kantor Pusat DMI, Jalan Jenggala, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 9 Juni 2018. Menurut Syafruddin, selaku organisasi yang membawahi pengurus-pengurus masjid di Indonesia, DMI senantiasa mengupayakan masjid menjadi tempat umat • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Rakyat Sejahtera Pancasila Pasti (Bisa) Terlaksana Terbentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menunjukan semangat Presiden Jokowi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila perlu diapresiasi namun sayangnya pembentukan ini akhirnya menjadi kontroversi dikarenakan penetapan gaji yang tinggi terhadap fungsionaris yang dihunjuk dirasa mencederai rasa keadilan disaat kondisi keuangan negara yang sedang lemah. Bayangkan untuk seorang Ketua Dewan Pengarah BPIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri menerima gaji dan fasilitas senilai Rp 112,55 juta per bulan. Sedangkan anggota dewan pengarah, yang diisi sejumlah tokoh nasional, mendapat Rp 100,81 juta. Adapun Kepala BPIP Yudi Latif memperoleh Rp 76,5 juta sehingga diperhitungkan pertahunnya menelan anggaran negara yang tidak sedikit disaat hutang negara semakin membengkak dan lapangan kerja dirasa sangat sulit. • LANJUT KE HAL. 2

PDI-P Akan Tindak 2 KDH Dari Partainya Yang OTT JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) angkat bicara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK yang diduga melibatkan dua politikus PDIP yaitu Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menegaskan partainya akan menindak tegas kadernya yang terlibat korupsi. "Mana kala seorang kader PDIP yang merupakan penyelenggara negara tertangkap tangan OTT oleh KPK

maka ketika memenuhi unsur bukti yang cukup untuk menjadi tersangka. Saat itu juga bu mega memecat yang bersangkutan ya," kata Basarah usai menghadiri Haul Taufik Kiemas di Kediaman Megawati di Menteng, Jakarta, Jumat (8/6). Basarah mengungkapkan, sikap PDIP tegas mendukung pemberantasan korupsi ini. Selain itu Basarah mengatakan PDIP tidak akan memberikan bantuan hukum kepada dua kader yang diduga terlibat korupsi

tersebut jika diketahui penetapan tersebut memenuhi unsur bukti yang kuat. "Kalau misalnya di dalam proses penetapan memenuhi unsur-unsur bukti-bukti yang kuat, tidak ada unsur politisasi, tidak ada unsur lain-lain yang menjadi latar belakang penetapan OTT itu maka kita tidak akan memberikan bantuan hukum apapun," tegasnya. Sebaliknya, jika diketahui di dalam penentuan status tersangka terdapat

hal-hal yang diduga ada hal yang tidak sesuai dengan hukum maka PDIP siap memberikan bantuan hukum. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Timur, pada Rabu (7/6). Dalam OTT kali ini, sebanyak empat orang diamankan, salah satunya adalah Wali Kota Blitar Muhammad Samahudi Anwar. • LANJUT KE HAL. 2

Akhirnya Aditya Moha Divonis 4 Tahun Penjara JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Aditya Anugrah Moha. Selain itu, Aditya diwajibkan membayar denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan. "Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan kesatu pertama dan kedua," kata Ketua Majelis Hakim, Masud saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 6 Juni 2018. Dalam pertimbangan, hakim menilai perbuatan Aditya tidak mendukung pemerintah yang gencar memberantas korupsi. Sebagai anggota DPR, Aditya tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Meski demikian, hakim memandang Aditya berlaku sopan selama persidangan. Aditya dinilai mau mengakui kesalahan dan telah menyesali perbuatan. Aditya juga dinilai masih memiliki tanggungan keluarga. Dalam faktanya, Aditya Moha ter-

bukti memberikan suap senilai total SGD110 ribu dan menjanjikan SGD10 ribu kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Sudiwardono mengeluarkan perintah tak melakukan penahanan terhadap terdakwa Marlina

Moha Siahaan. Marlina Moha Siahaan adalah ibu • LANJUT KE HAL. 2

Gaji BPIP Sebaiknya Untuk Cicil Hutang Setahun setelah menjabat sebagai kepala BP Ideologi Pancasila (dulu UKP- PIP), Yudi Latif mengundurkan diri. dan ini tentu saja menimbulkan tandatanya, memang selama setahun berdiri, yang terdengar di publik mengenai badan sepenting itu, yang mengelola ideologi negara, bukan sebuah gagasan atau visi namun suara para pimpinan yang berbulan bulan tak terima gaji. Ironinya terbongkar di publik bahwa gaji beberapa pimpinan lebih besar dibanding gaji presiden yang di atas seratus juta. Publikpun ramai merespons lahirnya BP Ideologi Pancasila.

Namun sekali lagi, isu yang ramai itu bukan perdebatan gagasan atau visi soal Pancasila di era global. Bukan bagaimana Pancasila menghadapi sejarah manusia yang tengah berubah. Yang ramai adalah

pro dan kontra soal gaji pengelola Pancasila. Wajar saja dalam Perpres itu tertulis hak keuangan yang diperoleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri sebesar Rp112.548.000 per bulan. Sementara jajaran anggota yang terdiri dari Try Sutrino, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Andreas Anangguru, Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek mendapatkan gaji Rp100.811.000 per bulan. Sedang-

kan Yudi menerima Rp76.500.000 per bulan. Bisa diperhitungkan berapa miliar setiap tahun negara harus menanggung sementara hutang negara yang semakin tinggi dan taraf hidup masyarakat saat ini terobang-ambing. Menanggapi tentang ini Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran Adri Zulpianto, melalui keterangan • LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang pengganti, denda, dan uang rampasan sekitar Rp 200 miliar dan 1,8 juta dollar Amerika Serikat ke kas negara. Uang tersebut diperoleh dari kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang telah berkekuatan hukum tetap. "Penyetoran ke kas negara melalui Biro Renkeu KPK sebagai bagian usaha besar melakukan asset recovery (pemulihan aset) dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Jumat (8/6). Menurut Febri, terpidana mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman telah melunasi kewajibannya membayar uang denda sebesar Rp 500 juta dan uang pengganti sebesar 500.000 dollar AS dan Rp 1 mil• LANJUT KE HAL. 2

3 Ekor Buaya 'Berjemur' di Pinggiran Sungai Deli, Viral MEDAN - Warga Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, dihebohkan dengan penampakan tiga ekor buaya di Sungai Deli. Ketiga buaya yang diprediksi berukuran 2 meter tersebut, terlihat pada Rabu (6/ 6), saat sedang berjemur di pinggir sungai. "Semalam kami warga disini heboh karena melihat ada buaya. Kemudian kami coba menangkap tapi buayanya lari," pungkasnya. Salah seorang warga merekam dan mengabadikan buaya tersebut yang kemudian menyebarkannya ke media sosial sehingga menjadi viral dan membuat heboh masyarakat Medan. Sementara itu Balai Konser• LANJUT KE HAL. 2

TRAGEDI SEMANGGI

Mbak Tutut: “Bapak Dibilang Korupsi, Korupsi dari Mana” JAKARTA - Sejak Soeharto lengser 20 tahun lalu, keluarga Cendana nyaris tak pernah merespons tuduhan tersebut. Hingga akhirnya pada Kamis malam kemarin, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut angkat bicara. Sebelumnya pasca Soeharto lengser dari kursi Presiden RI pada 21 Mei 1998, gerakan mahasiswa tak berhenti. Mereka menuntut penguasa Orde Baru selama 32 tahun itu dan keluarganya diadili. Keluarga Soeharto yang tinggal di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat dianggap sebagai simbol praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dan sekarang Putri sulung mendiang Presiden ke-2 RI Soeharto itu membantah semua tudingan tersebut. "Kami tahu bapak tidak seperti itu. Dibilang korupsi, korupsi dari mana, duit dari mana?," kata Tutut di acara Blak blakan diacara detikcom yang tayang Jumat (8/6/2018). Ada juga, lanjut Tutut, yang menyebut bahwa uang Soeharto disimpan di negara tertentu. "Bapak kan bilang silakan cari uang itu kalau ketemu saya akan tandatangani silakan ambil uang itu," kata dia. • LANJUT KE HAL. 2

Tidak Terbit Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 H, maka dengan ini disampaikan bahwa Koran Anti Korupsi tidak terbit untuk satu edisi yaitu 18-24 Juni 2018. Dan Akan terbit lagi 26 Juni 2018. Demikian pengumuman disampaikan, atas perhatian dan pemaklumannya, diucapkan banyak terima kasih. Segenap Pimpinan, Redaksi dan staf Koran Anti Korupsi menguncapkan Selamat Idul Fitri 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.

Penerbit


2 E D I S I 509 11 - 24 JUNI 2018

SAMBUNGAN

Pemerintah Awasi Medsos Mahasiswa, Fadli Zon Nilai Ide Konyol JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai rencana Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir yang hendak memantau media sosial milik mahasiswa sebagai tindakan konyol. Sebab menurut dia hal itu bertolak belakang dengan era demokrasi. "Ini kekonyolan dari pada Kemenristekdikti untuk melakukan hal itu. Kita ini berada di era demokrasi dimana orang boleh berpendapat," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (8/6). Nasir memang berniat menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika, guna mendata media sosial mahasiswa dalam rangka mencegah radikalisme di kampus. Sebab, dari data selama ini terungkap penyebaran materi berkaitan dengan terorisme memang marak di media sosial. Nasir mengatakan penelusuran akun medsos milik mahasiswa dianggap salah satu cara mencegah berkembangnya paham radikal di perguruan tinggi. Hasil temuan Kemristekdikti menunjukkan masih ada mahasiswa yang memperoleh ilmu atau pengetahuan tentang paham radikal dari medsos. Fadli tidak mempercayai tudingan pemerintah soal sejumlah perguruan tinggi menjadi sarang kelompok radikal. Menurutnya, berpikir radikal sesuai konteks filsafat juga tidak masalah. "Radikal itu dari kata radict itu artinya akar, berfikir mengakar. Di dalam filsafat, kalau kita belajar filsafat harus berpikir mengakar. Bukan berarti radikal dalam arti terorisme, kekerasan," ujarnya. Menurut Fadli, rencana itu akan melanggar privasi seseorang. Apalagi, paham radikalisme fundamental masih bisa diperdebatkan. "Mau diperdebatkan yang mana, ajaran yang mana? Secara sepihak membuat label dan stigma radikal. Radikal itu seperti apa? Kritik pemerintah itu radikal bukan? Jangan membodohi rakyat," ujarnya. Fadli berharap citra kampus tidak dinilai negatif dan lekat dengan cap sarang radikalisme dan terorisme. Dia pun menilai rencana pemantauan akun-akun media sosial milik mahasiswa tidak perlu dilakukan. "Saya kira civitas akademika harus menentang kebijakan ini," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.(INT)

PDI-P AKAN TINDAK 2 KDH DARI PARTAINYA YANG OTT........................ • DARI HALAMAN. 1 Diketahui, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka suap proyek infrastruktur jalan dan sekolah yang ada di Blitar dan Tu-

lung Agung, namun sampai saat ini belum diketahui keberadaan keduanya. Bila keduanya tak kunjung menyerahkan diri, KPK pun akan menjemput paksa keduanya.

KPK Tegaskan Opini WTP Bukan Garansi Bebas Korupsi JAKARTA-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperoleh suatu lembaga atau daerah tak menjamin bebas korupsi. Hal ini menyusul penetapan tersangka terhadap Bupati Purbalingga Tasdi dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar. Kedua wilayah itu diketahui memperoleh opini WTP dari BPK pada 2018. "WTP tak serta merta bebas 100 persen dari korupsi. Kalau audit BPK ada sampling, jadi mungkin saja ada yang lolos dari BPK saat audit seperti itu," ujar Laode di istana wakil presiden, Jakarta,

• DARI HALAMAN. 1 Muslim menjalin silaturahmi. Program-program DMI juga selalu berkaitan dengan upaya-upaya memakmurkan masjid. Hal itu dinilai akan membentengi masjid menjadi tempat penyebaran ajaran radikal. "Pengurus masjid ini tulus menyiapkan tempat ibadah untuk (umat Muslim) melaksanakan ibadah supaya khusyuk," ujar Syafruddin. Syafruddin menyampaikan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Kementerian Agama, berperan menjadi pihak yang memastikan tidak ada mubaligh atau

penceramah yang menyebarkan ajaran-ajaran radikal lewat masjid. Sementara pengurus masjid, memiliki peran untuk memastikan masjid hanya digunakan sebagai tempat ibadah yang benar. "DMI tugasnya mengatur dan menyiapkan fasilitas tempat ibadah," ujar Syafruddin. Sebelumnya, keberadaan 40 masjid yang dijadikan tempat penyebaran ajaran radikal di Jakarta diungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI akan memberikan pemahaman supaya radikalisme tidak lagi diajarkan di sana.(INT)

AKHIRNYA ADITYA MOHA DIVONIS 4 TAHUN PENJARA............. • DARI HALAMAN. 1 dari Aditya Moha yang divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan dengan perintah agar ditahan dalam kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).

Selain itu, uang kepada Sudiwardono yang diberikan Aditya juga bertujuan agar Marlina Moha dinyatakan bebas dalam pengajuan banding. Aditya terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3 EKOR BUAYA 'BERJEMUR' DI PINGGIRAN SUNGAI DELI, VIRAL... • DARI HALAMAN. 1 vasi Sumber Daya Alam (BKSDA) belum berhasil menemukan ketiga buaya yang membuat warga cemas. "Tim masih melakukan pencarian. Tapi sejauh ini belum ada buaya yang ditemukan," ungkap Humas BKSDA, Handoko Hidayat kepada wartawan, Jumat (08/06). Handoko menjelaskan, pencarian yang dilangsungkan oleh tim, mulai dilakukan dimana warga pertama kali melihat penampakannya ketika sedang berjemur."Pertamatama, tim melakukan pencarian

dilokasi warga melihat buaya pertama kali. Kemudian dilanjutkan pencarian hingga ke hulu dan hilir Sungai Deli," terangnya. Pencarian buaya tersebut, lanjut Handoko, mulai dilakukan sejak siang hari. Namun sekitar pukul 16.00 WIB, tim menghentikan pencariannya. "Besok pencarian akan kembali dilakukan," jelasnya. Handoko mengungkapkan, timnya mengalami kesulitan dikarenakan kondisi medan yang sulit serta buaya yang kemungkinan telah kabur entah kemana. "Bisa jadi sudah lari entah kemana buayanya," ujarnya.(BS/BEN)

KPK SETOR MILIARAN KE KAS NEGARA.................................................... • DARI HALAMAN. 1 iar. Kemudian, terpidana Sugiharto sementara telah menyetorkan uang pengganti sebesar 400.000 dollar AS dan Rp 310 juta. Saat ini, Sugiharto masih dalam proses pelunasan. Selain itu, dalam perkara terpidana Irman dan Sugiharto tersebut juga telah disetorkan ke kas negara berupa uang rampasan

negara, yakni sebesar Rp 206 miliar dan 923.055 dollar AS. Penyetoran uang rampasan, uang denda, dan uang pengganti ini merupakan tugas jaksa eksekusi pada Unit Kerja Labuksi. Hal itu bertujuan untuk pemulihan aset dan sebagai pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. "Asset recovery sangat dibutuhkan oleh negara," kata Febri.(INT)

Padahal diketahui Blitar telah mendapatkan opini WTP selama delapan kali berturut-turut. Sementara Purbalingga meraih opini WTP selama dua kali pada 2017 dan 2018. Sistem Informasi BPK Keterlibatan auditor BPK dalam pusara kasus suap itu pun membuat Indonesian Coruption Watch bersuara. Sehari, setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan, lembaga nirlaba itu kemudian merilis temuan mereka. ICW mencatat, setidaknya, sepanjang 2005 hingga 2017, ada enam kasus suap melibatkan 23 auditor dan pejabat BPK. Temuan mereka adalah, 3 kasus suap untuk mendapatkan Opi-

ni Wajar Tanpa Pengecualian, 1 kasus suap untuk mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian, 1 kasus suap untuk mengubah hasil temuan BPK dan 1 kasus suap untuk "membantu" kelancaran proses audit. Peneliti ICW Febri Hendri mengatakan, temuan ini pun membuka ada ketidaktegasan BPK terhadap auditornya ketika mereka terlibat aksi pidana. Ia menyebut, dari 23 auditor itu hanya lima orang yang diseret ke meja hijau. “14 hanya dapat sanksi internal BPK dan 4 di antaranya masih dalam proses pengusutan,” kata Febri Hendri.Ia kemudian menegaskan, dari temuan ICW, kasus suap terjadi kebanyakan untuk membeli predikat WTP.

Pemberian predikat dalam audit laporan keuangan diberikan BPK itu pun kemudian menjadi lahan basah bagi auditor. Sebab kata Hendri, selain kebanyakan Kementerian atau Pemerintah Daerah berlomba-lomba mendapatkan opini WTP, predikat diberikan BPK itu juga bisa digunakan untuk pencitraan, misalnya, seolaholah birokrasi mereka bersih dari korupsi. Padahal menurut Hendri, predikat opini WTP itu tidak serta merta kemudian membuat Kementerian atau Pemerintah Daerah terbebas dari korupsi. “Mereka sering kali begitu ketika ada masyarakat mengkritik segala macam, mereka keluarkan predikat WTP,” tutur Febri.(BS)

RAKYAT SEJAHTERA PANCASILA PASTI (BISA) TERLAKSANA........................................................... • DARI HALAMAN. 1 Padahal sebelum sebelumnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selalu gencar mengadakan acara sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang sebelumnya dicetus oleh mantan Ketua MPR RI Taufiq Kiemas yang isinya salahsatunya tentang pengertian Pancasila dimana Pancasila sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia. Dengan pengeluaran biaya yang tidak kecil untuk para fungsionaris BPIP, sementara output yang diharapkan juga masih belum terang benderang tentu saja dirasa sangat disayangkan. Apalagi menurut Mahfud MD salah satu fungsionaris BPIP mengatakan karena adanya hasil survei menyebut 9 persen rakyat

Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila sehingga perlu dibentuk BPIP karena dikhawatirkan dapat merusak negara ini, terkesan janggal dengan nilai yang relatif sangat kecil, walau dijelaskan beliau jika mereka ini berkoar di medsos maka akan menjadi sebuah ancaman. Sebenarnya pengamalan Pancasila yang terdiri dari lima sila tersebut secara tidak langsung sudah (hampir) terlaksana di kehidupan masyakarat Indonesia namun karena beberapa faktor membuatnya seperti tidak bernyawa dan terkesan terkesampingkan seperti diantaranya taraf kehidupan yang sangat timpang dan belum sejahteranya masyarakat tersebut atau keadilan yang masih belum dirasa seutuhnya.

Sebenarnya pengamalan Pancasila seharusnya terlebih dahulu ada pada pemimpin bangsa dalam hal ini bukan saja pada pemimpin negara tetapi seluruh pemimpin yang ada, mulai dari legislatif sebagai pembuat kebijakan, peraturan, dan undang-undang, eksekutif pelaksana kebijakan, peraturan, dan undang-undang serta yudikatif sebagai pengawas dan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Jika para pemimpin bangsa ini bersinergi dengan tulus dalam melaksanakannya tanpa ada unsur sesuatu alias benar-benar melaksanakannya untuk kepentingan rakyat sepenuhnya bukan untuk kepentingan kelompok tertentu dalam kata lain melaksanakan dengan sesungguhnya sesuai dengan pembukaan

UUD 1945 "... yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.." dipastikan pelaksanaan kelima sila akan terlaksana dengan baik. Hal ini didasari tingkat kemakmuran dan kesejateraan masyakat Indonesia meningkat karena pengelolaan negara untuk kemakmuran rakyat benar-benar terlaksana, ketimpangan hidup tidak tajam, hukum benar-benar tegak dan bukan untuk kepentingan pribadi, pengelolaan pendapatan negara melalui pajak benar-benar tepat sasaran untuk kepentingan kemakmuran

rakyat, kebijakan-kebijakan yang dibuat juga demi kepentingan rakyat, rakyat jelas dan mengerti dikemanakan dan dibuat apa uang pendapatan negara dan lain sebagainya yang pasti semuanya untuk kepentingan rakyat banyak. Walau pelaksaan itu tidaklah mudah seperti membalikan telapak tangan namun kalau ada niat yang tulus dari seluruh pemimpin Indonesia dengan lebih utama meyakinkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila utama guna menerangi cita– cita bangsa serta sila yang lainnya, niscaya Tuhan sang pencipta akan menolong seluruh para pemimpin Indonesia untuk melaksanakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Karena Tuhan tidak tidur.

WALIKOTA BLITAR AKHIRNYA MENYERAHKAN DIRI......................................................................... • DARI HALAMAN. 1

DEWAN MASJID BANTAH 40 MESJID JAKARTA RADIKAL............

Jumat (8/6). Selain itu, lanjut Laode, dugaan suap yang dilakukan kedua pimpinan daerah itu juga tak terdeteksi melalui proses audit BPK. "Mereka terima suap biasanya enggak bisa dideteksi dengan audit, makanya mereka menerima suap," katanya. KPK sebelumnya melakukan OTT di Blitar pada 6 Juni lalu. Meski tak ikut terjaring operasi senyap, Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar kemudian ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan suap. Mundur beberapa sebelumnya lagi, KPK juga melakukan OTT pada Bupati Purbalingga Tasdi terkait proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center.

bau agar segera menyerahkan diri secepatnya. "Untuk Bupati Tulungagung, kami juga mendapat informasi, partai sudah mengimbau agar yang bersangkutan menyerahkan diri. Sikap koperatif ini tentu akan baik bagi yang bersangkutan dan akan memperlancar proses hukum," kata dia. Komisi Pemberantasan Korup-

si (KPK) menetapkan Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar (MSA) dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (SM) sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji. Walikota Blitar ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan dua pihak swasta, yakni Bambang Purnomo (BP) dan Susilo Prabowo yang juga selaku kontraktor. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka suap terkait ijon proyek

pembangunan Sekolah Lanjutan Pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. Diduga Wali Kota Blitar menerima pemberian dari Susilo melalui Bambang senilai Rp 1,5 miliar. Uang Rp 1,5 miliar tersebut bagian dari 8 persen yang menjadi bagian untuk Walikota dari total fee 10 persen sesuai yang disepakati. Sedangkan 2 persennya akan dibagikan kepada dinas.

Sedangkan Bupati Tulungagung ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Sutrisno (SUT), dan dua pihak swasta, Agung Prayitno (AP) dan Susilo Prabowo (SP). Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembangunan peningkatan jalan pada Dinas PUPR kabupaten Tulungagung. Diduga pemberian dari Susilo kepada Bupati Tulungagung

sebesar Rp 1 miliar. Uang Rp 1 miliar itu merupakan pemberian ketiga. Sebelumnya Bupati Tulungagung sudah menerima Rp 500 juta, dan Rp 1 miliar. Total peneriman uang kepada Bupati Tulungangung Rp 2,5 miliar. Kaitan dua kasus ini lantaran pihak pemberinya sama, yakni Susilo Prabowo. Susilo ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus.(BEN/INT)

RUMAH BUPATI TULUNGAGUNG DIGELEDAH KPK............................................................................... • DARI HALAMAN. 1 Gerbang itu sendiri langsung ditutup kembali dan dijaga ketat polisi. "Kami membantu pengamanan jalannya operasi penggeledahan," kata Kasat Sabhara Polres Tulungagug AKP Luwi Nur kepada wartawan. Operasi penggeledahan masih dilakukan. Syahri ditetapkan sebagai tersangka korupsi bersama Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan empat orang lainnya. Samanhudi dini hari tadi resmi ditahan KPK setelah menyerahkan diri pada Jumat

(8/6) malam dan diperiksa penyidik, didampingi penasihat hukumnya. Syahri sendiri, meski sudah diminta menyerahkan diri, belum terlihat batang hidungnya. Ia hanya mengirim video singkat kepada tim pemenangan jaringan relawannya, Jumat (8/6) malam. Dalam video berdurasi 28 detik itu, dengan ekspresi datar ia mengklaim sebagai "korban politik." Syahri memang petahana yang kembali mencalonkan di Pilkada tahun ini. "Kepada simpatisan dan rela-

wan Sahto, biarlah saya menjadi korban politik. Saya harap, semangatlah berjuang untuk tetap memenangkan Sahto pada 27 Juni 2018 yang akan datang." Meski sudah menjadi tersangka, ia tetap meminta barisan pendukungnya untuk memenangkan dirinya di Pilkada 27 Juni mendatang. "Dan [semoga] Pak Maryoto (Bhirowo) bisa dilantik untuk periode yang akan datang. Salam dua jari. Lanjutkan," ujarnya mengakhiri video. Tidak sedikit pun ia menyinggung soal penetapan dirinya se-

bagai tersangka. Sementara empat orang lainnya, sudah ditahan KPK di dua tahanan berbeda. Susilo Prabowo selaku kontraktor yang diduga memberi suap ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, Agung Prayitno dari pihak swasta dan Bambang Purnomo dari pihak swasta ditahan di Rutan Cabang KPK di gedung Merah Putih KPK. Susilo diduga memberi uang suap kepada Syahri melalui Agung

Prayitno sebesar Rp1 miliar. Itu untuk memuluskan proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan. Itu merupakan pemberian ketiga, setelah Susilo menyuap sebesar Rp500 juta dan Rp1 miliar. Susilo juga yang menyuap Samanhudi, melalui Bambang Purnomo, sebesar Rp1,5 miliar. Kali ini untuk ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar. Diduga, angka itu adalah delapan persen dari kongkalikong yang disepakati oleh kontraktor dan Samanhudi. Dua persen lainnya dibagi-bagi kepada dinas terkait.(ANT)

MBAK TUTUT: “BAPAK DIBILANG KORUPSI, KORUPSI DARI MANA”................................................ • DARI HALAMAN. 1 Di era Presiden BJ Habibie, Jaksa Agung Andi M Ghalib sempat berangkat ke Swiss untuk melacak harta Soeharto. Namun hasilnya nihil sehingga akhirnya dia mengeluarkan Surat Penghentian

Penyidikan (SP3) pada 11 Oktober 1999. Terkait tudingan kolusi dan nepotisme terhadap dirinya serta adik-adiknya, Tutut pun memberikan bantahan. Menurut dia, dirinya dan adik-adiknya harus menghidupi keluarga masing-masing.

Sementara negara tidak menjamin kehidupan mereka. "Terus dari mana kami makan?" kata Tutut. Sehingga kemudian Tutut dan adik-adiknya menjalankan usaha sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Mereka mengajak kolega untuk menjalankan bisnis.

Dalam menjalankan bisnis Tutut mengaku dia dan adik-adiknya tak pernah mendapatkan bantuan dari sang ayah yang seorang presiden. Bahkan beberapa kali perusahaan Tutut kalah tender proyek pemerintah. "Mbok itu ditanya ke menteri-

menteri yang dulu, dirjen-dirjen yang dulu. Apa pernah bapak saya itu bikin surat katabelece bantu anak saya, gak pernah," kata Tutut. Bahkan Tutut mengaku Soeharto akan marah ke anak-anaknya jika meminta keistimewaan kepada para menteri.(DTC)

GAJI BPIP SEBAIKNYA UNTUK CICIL HUTANG .................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 tertulis yang diterima salahsatu media online mengatakan gaji pejabat BPIP lebih tepat untuk mencicil utang negara. "Dulu Pancasila dibuat oleh founding father. Founding father Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dengan ikhlas dan tulus, tanpa mau mereka menerima imbalan, atau digaji dari negara. Zaman sekarang di masa pemerintahan Jokowi, Pancasila seperti sebagai komoditas," kata Adri. Sementara itu Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan kehadiran BPIP yang seharusnya menjadi harapan dan bukannya sibuk berpolemik. Sebab itulah dia meminta pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo segera memberikan penjelasan pada publik "Kita berharap BPIP tampil, dan menjawab harapan masyarakat dalam kaitan membumikan Pancasila, dan membantu Presiden dalam merumuskan arah pembinaan

ideologi Pancasila. Apalagi di tengah masifnya paham radikalisme, kita sangat berharap BPIP semakin meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila," ucapnya. "Sebaiknya institusi sudah yang menyangkut, saya kira di MPR sudah adaptor program terkait empat pilar ini anggota DPR yang mewakili rakyat kan melakukan sosialisasi," tandasnya. Sementara itu menanggapi berita pengunduran diri Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif. Dia pun mengakui kaget sehingga mempertanyakan apa yang terjadi di internal BPIP. Lain lagi dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang mengatakan, mundurnya Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif dapat dijadikan momentum apakah BPIP perlu dilanjutkan atau tidak. Menurut Fahri, pemerintah dan para pengurus BPIP harus melakukan evaluasi menyelu-

ruh tentang urgensi keberadaan lembaga yang perpresnya baru saja ditandatangani presiden tersebut. "Perlu ada evaluasi menyeluruh apakah lembaga itu (BPIP) perlu diteruskan atau tidak," kata Fahri, Jumat (8/6). Politikus PKS yang berasal dari Nusa Tenggara Barat itu menyebut, berhentinya Yudi Latif menyiratkan telah terjadi perubahan di tengah jalan mengenai tujuan awal BPIP itu didirikan. BPIP merupakan transformasi dari Unit Kerja Presiden-Pembina Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Sedangkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengapresiasi mundurnya Yudi Latif dari jabatan kepala BPIP. Menurut Fadli, sikap yang ditunjukkan oleh Yudi merupakan tindakan seseorang yang memiliki sikap Pancasilais. "Yang dilakukan Yudi tindakan yang Pancasilais. Karena dia mungkin menyadari lembaga ini bukan lembaga yang pas dan efektif untuk

lakukan pembinaan Pancasila," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/6). Menurut Fadli, Pancasila tidak bisa dilakukan dengan pembinaan yang sentralistik, tetapi memasyarakat di bawah. Selain itu, pola pembinaan itu juga sudah dilakukan oleh DPR/ MPR melalui sosialisasi tentang Pancasila UUD 1945 dan lain sebagainya. "Itu jauh lebih tepat karena langsung ke masyarakat, ketimbang ada suatu badan yang seolah-olah menjadi penafsir dari Pancasila, kemudian nanti bisa melakukan satu judgment mana yang Pancasilais mana yang tidak. Itu akan mengganggu dan malah menjauhkan dari hakikat Pancasila," ujarnya. Fadli menilai Yudi Latif adalah seseorang yang tahu tentang Pancasila sehingga jika ia mengundurkan diri, hal itu merupakan suatu kritik dan evaluasi terhadap lembaga tersebut. Fadli menduga ada

yang salah dengan lembaga tersebut sehingga orang sekaliber Yudi memilih untuk mengundurkan diri dari lembaga tersebut. "Mungkin saja. Kalau dia nyaman kan enggak mungkin mundur dong? Malah semakin semangat," katanya. Yudi Latif hari ini mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai kepala BPIP. Yudi beralasan dirinya mundur agar adanya penyegaran kepemimpinan baru di BPIP. "Saya merasa perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," kata Yudi melalui keterangan tertulis yang dimuat di laman resmi kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jumat (8/6).(BEN/INT)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; BRI KK Asabri Medan a.n: Amiruddin Mendrofa No Rekening: 1764-01-000515-53-7; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


3 E D I S I 509 11 - 24 JUNI 2018

KORUPSI

NASIONAL

Tiga Jaksa Senior Ikut Seleksi Pengawas KPK JAKARTA– Jaksa Agung HM Prasetyo membenarkan tiga jaksa senior mengikuti seleksi bidang pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ya, memang ada permintaan dari KPK, dan mungkin bukan hanya ditawarkan kepada kejaksaan saja, dari Polri juga ditawarkan,” katanya, di Jakarta, Jumat (8/6). Ia menyebutkan ketika pihaknya ditawarkan agar jaksa ikut seleksi pengawasan KPK itu, pihaknya bergerak. “Kami kirimkan,” katanya lagi. Hal itu, kata dia, sebagai bentuk partisipasi kepada upaya untuk memperkuat KPK dan saat ini masih berjalan prosesnya.

“Dahulu kan juga deputinya (KPK) diisi dari kejaksaan, sekarang nampaknya mereka minta lagi, kita kirimkan namanama, terserah nanti dipilih atau tidak,” katanya. Sebelumnya, anggota Panitia Khusus Hak Angket DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan draf sementara pansus, salah satunya merekomendasikan pembentukan Dewan Pengawas KPK, agar KPK tidak melakukan penyimpangan dan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas. Dia mengatakan Dewas KPK fungsinya bukan mengintervensi proses penyidikan dan penuntut-

an oleh KPK, namun untuk memastikan tugas KPK sesuai dengan koridor hukum. Masinton mengatakan anggota Dewas KPK diusulkan dari eksternal KPK seperti akademisi dan unsur masyarakat. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Dewan Pengawas itu dapat dibentuk oleh Pimpinan KPK. “Pembentukan Dewas KPK ini tidak terkait dengan revisi UU KPK karena DPR sudah kebanyakan UU, jangan didorong lagi. Ini rekomendasi sehingga bisa dilaksanakan namun bisa juga tidak,” kata Bambang, Kamis (1/2).(ANT/ AC)

KPK Limpahkan Tersangka APBD-P Kebumen ke Penuntutan JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap mantan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Dian Lestari, tersangka suap proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebumen dalam APBD-P Tahun 2016. “Pada Kamis (7/6), dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti, dan tersangka Dian Lestari dalam tindak pidana korupsi suap terkait proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBD-P) tahun 2016 ke penuntutan atau tahap dua,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (8/6). Direncanakan, kata Febri, sidang terhadap Dian Lestari dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. “Mulai Kamis (7/6), penahanan yang bersangkutan dipindahkan ke Lapas Wanita Semarang untuk kebutuhan persidangan,” ucap Febri. Sebelumnya, KPK telah menahan Dian Lestari di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Ca-

bang KPK yang berlokasi di gedung Merah Putih KPK. Febri menyatakan total saksi yang telah diperiksa untuk Dian Lestari sebanyak 49 orang. Sementara Dian Lestari sendiri telah delapan kali diperiksa pada kurun Februari sampai Mei 2018. Unsur saksi terdiri atas Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kebumen Periode 2014-2019 DPRD Kebumen, anggota DPRD Kebumen, anggota Polri, eks Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen, dan wiraswasta Selain Dian, sebelumnya KPK juga telah menetapkan lima tersangka lainnya, yaitu mantan Ketua Komisi A DPRD Kebumen dari Fraksi PDI-Perjuangan periode 2014-2019 Yudhy Tri Hartanto, mantan PNS pada Dinas Pariwisata Pemerintah Kebumen Sigit Widodo, mantan Sekretaris Daerah Kebumen Adi Pandoyo serta dua orang dari pihak swasta masing-masing Basikun Suwandin Atmojo dan Hartoyo. Lima tersangka tersebut telah divonis Pengadilan Tipikor Semarang.(BBS)

PPATK Terbitkan Surat Edaran Imbauan Gratifikasi Jelang Hari Raya JAKARTA– Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-03/1.01/ PW.02/VI/2018 tentang Himbauan Gratifikasi Menjelang Hari Raya, guna mengantisipasi adanya praktik gratifikasi di lingkungan lembaga itu. Direktur Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat PPATK Muhammad Salman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyebutkan penerbitan SE itu juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. SE tersebut pada pokoknya mengatur kewajiban Penyelenggara Negara maupun Pegawai Negeri untuk menolak setiap pemberian gratifikasi, dan wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambatnya 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi tersebut. Surat Edaran ini juga memuat larangan meminta maupun menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dari pemangku kepentingan sep-

erti Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Aparat Penegak Hukum, serta masyarakat. “Hal ini untuk menjaga kehati-hatian terhadap adanya campur tangan kepentingan pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK, serta menjadi integritas dan profesionalitas para punggawa PPATK,” kata Kiagus Ahmad Badaruddin. Surat Edaran itu juga mengatur penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, kadaluarsa dan dalam jumlah yang wajar agar disalurkan ke panti asuhan, panti jompo dan pihak-pihak lain yang membutuhkan dengan melapor-

kannya kepada Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan PPATK. “Laporan yang masuk ke Unit Pengendali Gratifikasi di PPATK akan dilaporkan seluruhnya kepada KPK,” lanjut Kepala PPATK. Terakhir, Surat Edaran mengatur pelarangan penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan operasional untuk kepentingan pribadi pegawai seperti untuk mudik. Prinsip ini perlu ditegakkan mengingat fasilitas dinas hanya layak digunakan untuk kepentingan kedinasan dan implikasinya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Penyelenggara Negara maupun Pegawai Negeri.(AC/IN)

Mahkamah Konstitusi Siap Tangani Sengketa Pilkada Serentak 2018 JAKARTA– Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pihaknya siap menangani sengketa Pilkada Serentak 2018 yang akan digelar pada 27 Juni 2018 di 171 daerah. “Tentu siap, kami sudah menetapkan instrumen aturan berupa PMK dan PKMK untuk dijadikan pedoman,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (7/6). Selain instrumen aturan, MK dikatakan Fajar juga sudah membentuk Gugus Tugas penanganan perkara. Untuk mendapatkan pemaha-

man dan visi yang sama, pimpinan MK dikatakan Fajar juga telah menggelar sejumlah lokakarya untuk seluruh gugus tugas dan pegawai MK. “MK juga sudah menyusun jadwal dan tahapan penanganan perselisihan hasil pilkada, sejak penerimaan permohonan sampai putusan,” kata Fajar. Jam kerja pegawai MK pun sudah diatur sedemikian rupa untuk mendukung penuh penanganan perkara sengketa Pilkada, kata Fajar. “Kami sedang melakukan finalisasi sejumlah aplikasi untuk

memudahkan para pemohon sengketa Pilkada nanti,” tambah Fajar. Terkait dengan pengamanan, Fajar mengatakan MK terus melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian. “Apalagi Kabag Pengamanan MK sekarang ini dijabat oleh perwira menengah Polri,” kata Fajar. MK membuat asumsi dari 171 daerah yang menjadi peserta Pilkada Serentak 2018, sekitar 112 daerah diperkirakan akan mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pilkada di MK.(AC/IN)

Auditor BPK Divonis Enam Tahun Penjara JAKARTA– Auditor Madya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sigit Yugoharto divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima satu unit motor Harley Davidson, THR dan beberapa kali fasilitas hiburan malam di karaoke. “Mengadili, menyatakan terdakwa Sigit Yugoharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 6 tahun ditambah denda Rp250 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim Muhammad Arifin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (7/6). Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Sigit Yugoharto dipidana penjara selama 9 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider kurungan 6 bulan. Sigit terbukti melakukan pidana seperti dakwaan pertama dari pasal 12 huruf b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hakim juga menolak untuk memberikan status pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) kepada Sigit. Setelah makan malam, tim pemeriksa bersama Cucup, Asep dan Andriansyah pergi ke Havana Spa & Karoke di Jalan Sukajadi No 206 Bandung yang menghabiskan biaya Rp41,721 juta yang dibayar Janudin dari PT Gienda Putra yang merupakan subkon pelaksana beberapa proyek di PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi. Sekitar Juni 2017, Deputi GM Maintenance Service Management PT Jasa Marga cabang CTC Sucandra P Hutabarat memberikan kepada Sigit sebesar Rp7,5 juta, Imam Sutaya, Kurnia Setiawan Sutarto, Roy Steven, Bernat S Turnip, Andry Yustono, Cecilia Ajeng Nindyaningrum dan Muhammad Zakky Fathani masing-masing sebesar Rp2 juta. Pada akhir Juli 2017, tim pemeriksa BPK antara lain Epi Sopian, Roy Steven, Imam Sutaya, Bernat S Turnip, Andry Yustono dan Kurnia Setiawan juga menerima fasilitas berupa karoke di Las Vegas Plaza Semanggi Jakarta Selatan dari Sucandra dan Deputi GM Graffic Management PT Jasa Marga (Persero) cabang CTC Muh Djuni Runadi sebesar Rp30 juta yang dibayar Sucandra.

Setia Budi memberikan arahan agar temuan tim pemeriksa BPK dikawal sehingga tidak ada temuan dan mengarahkan Suhendro (karyawan PT Marga Maju Mapan) agar memberikan dukungan dalam upaya melakukan klarifikasi atas hasil temuan tim pemeriksa BPK termasuk dukungan dana supaya tidak ada temuan pemeriksaan. Pada 3 Agustus 2017, tim pemeriksa BPK yaitu Sigit Yugoharto, Epi, Roy, Imam, Bernat, Andry dan Kurnia beserta Saga dan timnya melakukan hiburan malam di karoke Las Vegas Plaza Semanggi Jakarta Pusat, yang biaya fasilitas tersebut dibayar oleh Totong Heryana sebesar Rp32,156 juta. Selanjutnya, pada 5 Agustus 2017 Sigit Yugoharto memberitahu Lavina bahwa tim pemeriksa BPK akan melakukan konsinyering pada 7-11 Agustus 2017 di hotel Best Western Premier the Hive Jakarta Timur yang biaya menginap selama 5 malam di hotel itu sebesar Rp32,6 juta dibayar oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk Pusat. Pada 11 Agustus 2017 saat Saga bertemu dengan Sigit Yugoharto di hotel Best Western, Sigit meminta Saga mengecek 1 unit sepeda motor Harley Davidson tipe Sporster seharga Rp95 juta di belakang Lembaga Pemasyarakatan

Sukamiskin Arcamanik Bandung sekaligus membayarkan uang mukanya. Saat akhir kegiatan klarifikasi, Sigit memberikan hasil temuan sementara padahal “draft” itu belum divalidasi oleh penanggung jawab maupun pengendali teknis tim BPK. Hiburan selanjutnya dilakukan pada 11 Agustus 2017 di ruang karoke Las Vegas Plaza Semanggi antara Setia Budi dan 2 pejabat PT Jasa Marga yang menemui tim BPK yaitu Sigit, Epi, Imam, Kurnia, Fahsin dan Roy. Di tempat itu Epi menjelaskan bila pihak penyedia jasa dapat mengembalikan kelebihan bayar maka temuan dapat menjadi “close”. Tagihan atas fasilitas hiburan malam sebesar Rp34 juta dibayar Setia Budi sebesar Rp20 juta dan sisanya Rp14 juta dibayar oleh Sucandra. Setia Budi juga membelikan 1 unit sepeda motor Haryel Davidson Sportser 883 senilai Rp115 juta dari Indra Kharisma Rhardi yang beralamat di Riung Bandung. Motor lalu diantarkan ke rumah Sigit di Duren Sawit pada 25 Agustus 2017. Atas vonis itu, Sigit menyatakan menerima sedangkan JPU KPK menyatakan pikir-pikir. Terkait perkara ini, Setia Budi sudah divonis 1,5 tahun pada Maret 2018 lalu.(AC/IN)

Terpidana KTP-E Setor Uang Hasil Korupsi ke Negara JAKARTA– Dua terpidana kasus korupsi KTP elektronik, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto, menyetor uang rampasan negara berdasarkan putusan pengadilan. “Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) telah melaksanakan penyetoran ke Kas Negara melalui Biro Perencanaan Keuangan (Renkeu) KPK sebagai bagian usaha besar melakukan asset recovery (pemulihan aset) dari perkara yang telah berkekuatan hukum

tetap,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (8/6). Dua perkara tersebut adalah pertama korupsi KTP elektronik untuk terpidana Irman yang berdasarkan putusan MA Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 tanggal 30 April 2018 telah disetorkan oleh terpidana Irman telah melunasi kewajibannya membayar, yaitu pertama uang denda sebesar Rp500 juta, uang pengganti sebesar 500.000 dolar AS, dan Rp1 miliar. Dalam perkara tersebut, juga telah disetorkan ke Kas Negara berupa uang rampasan negara sebesar Rp 206.667.361.241,10 dan 923.055,75 dolar AS. “Terpidana Sugiharto semen-

tara telah menyetorkan uang pengganti sebesar 400.000 dolar AS dan Rp310 juta,” ungkap Febri. Penyetoran uang rampasan negara, uang denda, dan uang pengganti ini merupakan tugas jaksa eksekusi pada Unit Kerja Labuksi dalam melakukan pemulihan aset dan sebagai pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi dan TPPU yang sangat dibutuhkan oleh negara. Majelis kasasi memperberat putusasn Irman dan Sugiharto masing-masing pidana 15 tahun dan denda masing-masing Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan. Putusan itu jauh lebih berat dar-

iapda putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Irman diwajibkan membayar 500.000 dolar AS dan Rp1 miliar dikurangi uang yang sudah dikembalikan ke KPK sebesar 300.000 dolar AS dan Sugiharto diwajibkan membayar uang pengganti 450.000 dolar AS ditambah Rp460 juta dikompensasi dengan uang yang sudah dikembalikan ke KPK sebesar 430.000 dolar AS ditambah 1 unit Honda Jazz sebesar Rp150 juta. Kasasi diputus oleh Pak Artijdo Alkostar sebagai ketua majelis, anggota Pak Latif dan Pak M.S. Lumme.(AC/IN)

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Bandung Barat JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan dua tersangka tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji kepada Bupati Bandung Barat periode 2013-2018. “Perpanjangan penahanan hari ini dilakukan selama 30 hari dimulai dari 11 Juni 2018 sampai 10 Juli 2018 untuk dua tersangka tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (8/6). Dua tersangka itu antara lain Bupati Bandung Barat Abubakar

dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat. Sebelumnya, KPK pada 11 April 2018 telah mengumumkan empat tersangka tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai penerima, yakni Abubakar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo. Sedangkan diduga sebagai

pemberi, yaitu Asep Hikayat. Diduga, Bupati Bandung Barat meminta uang ke sejumlah Kepala Dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya Elin Suharliah sebagai Bupati Bandung Barat 20182023. Untuk mengumpulkan dana tersebut, Abu Bakar meminta bantuan Weti Lembanawati dan Adityo. Tim KPK juga mengamankan barang bukti sebesar Rp435 juta terkait kasus tersebut. Sebagai pihak yang diduga pemberi, Asep Hikayat disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf

a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP. Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, Abu Bakar, Weti Lembanawati, dan Adityo disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(AC/IN)

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

KPK Panggil Bupati Buton Selatan Terkait Tipikor Proyek Pekerjaan JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. “Hari ini, penyidik dijadwalkan memeriksa Agus Feisal Hidayat, Bupati Buton Selatan sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah

saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (8/6). Dalam kasus itu, KPK juga telah menetapkan Tonny Kongres dari pihak swasta atau kontraktor PT Barokah Batauga Mandiri sebagai tersangka. “Yang bersangkutan juga dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka,” ucap Febri. Agus diduga menerima total Rp409 juta dari kontraktor

terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Sebagian sumber dana diduga berasal dari kontraktor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Tonny Kongres diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk diberikan kepada Bupati. KPK juga mengamankan

sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana itu antara lain uang Rp409 juta dalam pecahan seratus ribuan, buku tabungan Bank BRI atas nama Aswardy (pegawai PT BRI/orang kepercayaan Tonny Kongres terkait penarikan Rp200 juta, dan buku tabungan Bank BRI atas nama Anastasya (anak dari Tonny Kongres).

Selanjutnya, barang bukti elektronik, catatan proyek di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, dan seperangkat alat-alat kampanye salah satu Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Untuk diketahui, Agus Feisal merupakan anak dari mantan Bupati Buton Safei Kahar. Safei saat ini maju sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi

Tenggara mendampingi Rusda Mahmud dengan nomor urut tiga yang diusung oleh Partai Demokrat, PPP, dan PKB. Sebagai pihak yang diduga pemberi, Tonny Kongres disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, Agus Feisal Hidayat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(AC/IN)


4 E D I S I 509 11 - 24 JUNI 2018

KORUPSI

Proyek Rp2,9 Miliar di Gunungsitoli Diduga Tanpa Ikat Kontrak GUNUNGSITOLI- Penggiat LSM menyampaikan protes kepada Pemko Gunungsitoli melalui Dinas PUPR menyusul dugaan pembangunan jalan ruas FoaSamasi-Desa Tuhegeo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dengan Pagu Rp 2.970.000.000 APBD TA 2018 tanpa diikat kontrak, Rabu (6/6). Siswanto dan Irwanto, penggiat LSM menyampaikan surat protes dan klarifikasi agar Pemko segera menghentikan kegiatan itu. "Sesuai penelusuran di lapangan, pekerjaan diduga telah dimulai sejak Maret lalu, kini progres mencapai 40 % ditambah bangunan pendukung parit dan tembok penahan," kata mereka sembari menerangkan Pemko disin-

yalir melakukan KKN serta melanggar Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Barang dan Jasa. Mereka pun meminta agar Pemko melalui PUPR segera menghentikan kegiatan serta mempertanggungjawabkan pembangunan yang telah terlanjur dilaksanakan. Sementara Kadis PUPR Pemko Gunungsitoli Ampelius Nazara melalui Sekdis Edison Gea membenarkan ada pekerjaan proyek pada ruas jalan Foa-Samasi-Desa Tuhegeoafia Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, namun membantah proyek PUPR. "Kami juga tidak tau siapa rekanan yang mengerjakan," kilahnya. "Memang tahun ini ada program PUPR membangun ruas

jalan dilokasi yang sama dengan pagu Rp 2 milliar lebih, namun belum ada rekomendasi pengerjaannya karena masih proses lelang," katanya sembari menjelaskan, jika ada mendahului pengerjaan tanpa kontrak itu bukan tanggung jawab PUPR. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada sekretariat Pemko, Fraser Napitupulu yang ditemui di kantornya mengatakan, paket di Foa-Samasi memang baru dilelang, namun telah dibatalkan dua hari lalu karena perusahaan yang mengikuti tender tidak memenuhi prosedur. Fraser tidak menjelaskan detail prosedur dimaksud. "Dibatalkan bukan karena laporan LSM," jelasnya.(MOC)

THR ASN Pemko P Siantar “Sedot” APBD Rp 3 M Lebih PEMATANGSIANTAR- Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi 5000-an lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemko) Pematangsiantar tahun 2018, menyedot Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar Rp 3 miliar lebih. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ir Adiaksa Purba melalui Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar Rosion Hutauruk SE MSi ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (7/6). Rosion mengatakan, pemberian THR Tahun Anggaran 2018 diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2018. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2018 menjelaskan, pemberian THR dimaksud diupayakan untuk dibayarkan pada minggu pertama bulan Juni 2018 sebesar penghasilan pada bulan Mei 2018. Penghasilan yang menjadi komponen penghitungan besaran THR tersebut di antaranya, gaji pokok, tunjungan keluarga dan tunjangan jabatan. Menurut PP nomor 19 tahun 2018

dijelaskan, bagi daerah yang belum menyediakan atau tidak cukup tersedia anggaran THR dalam APBD 2018, pemerintah daerah segera menyediakan anggaran THR yang dimaksud dengan cara melakukan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga, penjadualan ulang kegiatan atau menggunakan kas yang tersedia. Selanjutnya, bagi daerah yang tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2018 tetapi menggunakan nomenklatur anggaran gaji ketiga belas dan keempat belas, supaya melakukan penyesuaian nomenklatur anggaran menjadi Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas. "Untuk pembayaran THR tahun 2018 sudah dianggarkan di APBD dan masing-masing penganggarannya dilakukan masing- masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak melakukan pergeseran anggaran untuk pembayaran THR, akan tetapi memakai anggaran dari Silpa Tahun Anggaran 2017 yang belum digunakan. Jadi tidak ada pekerjaan yang tertunda, Pemko Pematangsiantar juga membayarkan THR bagi tenaga honor Rp 750 ribu per orang," kata Rosion.(IN/BBS)

Sejumlah Anggota DPRD Sumut Kembali akan Diperiksa KPK MEDAN- Sesudah menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kejatisu beberapa waktu lalu, sejumlah anggota DPRD Sumut kembali akan diperiksa pekan depan di Jakarta. Di antaranya yang akan diperiksa adalah Ketua Fraksi Partai Gerindra, Yantoni Purba. Mendapatkan kabar pemeriksaan tersebut dari lingkungan internal DPRD Sumut. Sebelumnya, sebanyak 71 nama diperiksa sebagai saksi oleh 11 penyidik KPK di Kejatisu. Mereka adalah anggota DPRD Sumut aktif (seperti Ruben

SUMUT ACEH

Tarigan dan HT Milwan), mantan anggota DPRD, staf ahli DPRD, ASN dan mantan supir. Tidak hanya diperiksa, sebagian di antaranya juga disebutkan mengembalikan uang. Pemeriksaan terkait tindak korupsi suap yang melibatkan mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho yang telah menyeret 38 nama ditetapkan sebagai tersangka baru. Selain Gatot, sejumlah nama lainnya telah menjalani hukuman penjara akibat keterlibatannya menerima uang terkait interpelasi serta beberapa kebijakan lainnya. Ketua DPRD Sumut, Wagi-

rin Arman yang ditanyai terkait pemeriksaan anggota dewan ini tidak membantah. Termasuk tentang Yantoni yang dikabarkan akan ikut diperiksa. Menurut politikus Partai Golkar ini, biarlah seluruh proses berjalan sebagaimana ketentuan. "Saya belum dengar pemeriksaan tersebut, biarlah seluruh proses berjalan sebagaimana ketentuan hukum," kata Wagirin menjawab medanbisnisdaily.com seusai menghadiri pelantikan Sekretaris Daerah Pemprov Sumut yang baru, Sabrina, di Kantor Gubsu, Jumat (8/6).(IN/BBS)

Pemprovsu Belum Bersikap Soal Larangan KPK Mobil Dinas Dibawa Mudik MEDAN- KPK melarang PNS memakai mobil dinas untu mudik Lebaran. Namun, Pemprovsu belum bersikap soal ini dan ada kemungkinan tidak ada larangan. Pasalnya, hingga kini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi belum mengirimkan surat tentang pelarangan penggunaan mobil dinas berplat

merah untuk dibawa mudik. Akan tetapi mengacu pada kebijakan tahun 2017, kemungkinan pada ASN di lingkungan Pemprovsu diperkenankan membawa mobil dinas bepergian mudik. Pertimbangannya adalah terkait keamanan dan pemeliharaan. "Ini kan liburnya panjang, 12 hari, jadi takut hi-

lang kalau ditinggal mudik di rumah. Mobil itu kan juga perlu dipanasi setiap hari walau tak dipakai, makanya boleh dibawa," kata mantan Plt. Sekretaris Daerah Sumut Ibnu Hutomo menjawab wartawan seusai pelantikan Sekdaprovsu baru, Sabrina, oleh Gubernur Erry Nuradi, Jumat (8/6). Menurut kalender kerja pe-

merintahan, hari ini merupakan hari terakhir kerja bagi seluruh ASN. Selama 12 hari seluruh kantor memasuki masa libur bersama guna menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439H selama 12 hari. Guna menempatkan seluruh mobil dinas di satu areal Ibnu mengaku Pemprovsu tidak mempunyai tempat.(MBC)

Oknum PNS Dominasi Korupsi di Aceh BANDA ACEH - Berdasarkan hasil Analisa Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Aceh yang dilakukan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) sepanjang lima tahun terakhir, oknum PNS mendominasi melakukan tindak pidana korupsi. Sebanyak 157 PNS yang terlibat dari total 293 terdakwa yang disidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak 2013-2017. Di tahun 2017 juga terdapat peningkatan pemidanaan terhadap pegawai, baik itu di Kabupaten/ Kota maupun Provinsi. Dari total 59 terdakwa korupsi, 36 di antaranya adalah PNS, kata Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA Baihaqi, Rabu kemarin. Besarnya jumlah pegawai yang terlibat, kata Baihaqi, menunjukkan ada masalah serius dalam tata kelola pemerintahan di Aceh. Komitmen reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi yang selama ini digaungkan, tidak tampak dari data tren putusan tahun 20132017.Sementara itu, tren dakwaan dan putusan ringan juga bakal membuat para koruptor semakin

berani untuk melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan kajian MaTA terhadap tren dakwaan sepanjang 2017, jaksa belum pernah mendakwa pelaku korupsi dengan dakwaan berat (di atas 10 tahun penjara). Sebagai gambaran rata-rata dakwaan JPU berkisar antara 4,1 tahun sampai 8 tahun (sedang),” kata Baihaqi. Indikasi ini, kata Baihaqi, menandakan belum adanya transformasi yang riil di tubuh kejaksaan dalam mendakwa terpidana korupsi. Rata rata dari 59 terdakwa tahun 2017, JPU hanya mengunakan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Pasal ini menjadi pasal favorit JPU dalam mendakwa di pengadilan. Meskipun dalam kontruksi perkara yang didakwa, ada beberapa perkara yang relatif dekat dengan ‘perbuatan curang’ akan tetapi JPU tidak meminatinya. Sehingga hanya tetap mengacu pada Pasal 2 dan 3 UU Tipikor,” kata Baihaqi. Begitu juga dengan tren putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh juga masih didominasi oleh

putusan ringan antara 1-4 tahun. Sepanjang 2017 misalnya, 59 terdakwa kasus korupsi, sebanyak 43 di antaranya divonis ringan, 10 divonis sedang (4,1-10 tahun), satu divonis berat (10 tahun ke atas), dan 5 lainnya divonis bebas. Masyarakat Transparansi Aceh menilai, belum adanya itikad majelis hakim untuk mejatuhkan pemberatan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi di Aceh. Selain itu, pidana denda dan pidana tambahan uang penganti yang merupakan bentuk pidana lain dalam sistim pemidanaan, juga dinilai belum maksimal. Pidana denda dan penganti dijatuhkan untuk memperberat pidana badan, sekaligus untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dinikmati oleh para terdakwa korupsi, namun rata-rata pidana denda yang dijatuhkan antara Rp 20 sampai 200 juta dengan rata-rata subsidair 1 bulan kurungan. Sehingga seberapapun pidana denda dijatuhkan akan mudah dilewati oleh para terpidana jika subsidairnya hanya satu bulan kurungan,”sebut Baihaqi.

Masyarakat Transparansi Aceh, kata Baihqi, merekomendasikan pentingnya sebuah pedoman pemberatan bagi jaksa dan hakim dalam menuntut dan memvonis pelaku korupsi.“Sehingga kedepannya mampu meminimalisir tebaran vonis ringan terhadap pelaku korupsi di Aceh,” tukasnya. Kejaksaan Agung, katanya, juga harus mengevaluasi kinerja jajaran kejaksaan Aceh, dalam melakukan upaya pengusutan perkara korupsi secara menyeluruh, sehingga benar-benar mampu mengungkapkan keterlibatan pelaku korupsi dalam suatu perkara secara utuh. “Perlunya tranformasi dari kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Perilaku korupsi semakin hari akan semakin berkembang dalam melakukan tindak pidana korupsi yang sehingga dibutuhkan pembarengan perkembangan dari kejaksaan dalam melakukan penunututan yang tidak hanya terpaku pada pengunaan pasal yang sama dengan kontruksi kasus yang berbeda,” ungkapnya. (YAN)

Tersangka Korupsi Alkes RSUD Djoelham Binjai Kabur ke LN MEDAN- Perkara korupsi proyek pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djoelham, Binjai, Tahun Anggaran (TA) 2012 senilai Rp14 miliar yang telah bergulir di Pengadilan Tipikor Medan terus menuai kejanggalan. Setelah mencuat 2 dari 7 tersangka tak ikut disidangkan, kini salah satu tersangka yang tak ikut disidangkan, Vironica, belakangan disebut-sebut kabur ke luar negeri. Informasi yang diperoleh wartawan, baru-baru ini, Vironica kabur ke luar negeri dengan menggunakan paspor ganda. Disebut, tersangka yang merugikan negara Rp4,7 miliar itu memiliki dua paspor, pertama atas nama Vironica dan kedua atas nama Vironica Hongdiharto. Foto yang tertera di kedua paspor itu mirip tersangka korupsi Alkes RSUD Djoelham yang sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Medan.

Satu diantara dua paspor itu diterbitkan pada 26 Juni 2013 dengan nama Vironica, tanggal lahir 14 Februarai 1950, kemudian ada 12 digit nomor di bawah pasfoto bertuliskan NIKIM 110013967426. Sedangkan paspor lainnya diterbitkan pada 17 November 2017. “Banyak kesamaan di antara dua paspor tersebut, seperti kesamaan tanggal lahir, NIKIM dan bentuk wajah, warna kulit, serta rambut yang keriting. Sementara perbedaannya hanya pada nama yakni pertama Vironica dan satunya Vironica Hongdiharto,” ujar sumber itu. Menyikapi itu, Ketua Gerakan dan Transparansi Anggaran Rakyat (Gertak) Hendra P Hutagalung mengatakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai tak sungguh-sungguh mengusut kasus tersebut. Dalam perkara yang telah bergulir di Pengadilan Tipikor Medan itu, sangat kental aroma permain-

an khususnya tak disidangkannya dua tersangka kasus dugaan korupsi Alkes RSUD Djoelham. “Dua tersangka masing-masing Budi Asmono selaku Bos PT Kimia Cabang Medan dan Vironica seperti mendapat perlakuan khusus oleh oknum penegak hukum di Kejari Binjai,” ujar Hendra di Medan, kemarin. Perlakuan itu, sambung Hendra, adalah mulai dari tidak ditahannya kedua tersangka tersebut hingga tak dimajukan ke persidangan bersama lima tersangka yang sudah menjalani persidangan. “Karena itu, saya berkeyakinan, paspor ganda itu milik Vironica yang digunakan untuk kabur ke luar negeri. Info yang kami dapat, Vironica telah berada di Singapura,” tegasnya. Sekadar diketahui, pada sidang perdana perkara dugaan korupsi RSUD Djoelham, Kamis (17/5), Ketua Tim JPU sekaligus jaksa

penyidik dalam perkara tersebut, Victor Antonius SH MH mengatakan, belum dimajukannya dua tersangka, Budi Asmono dan Vironica ke persidangan karena masih ada berkas yang harus dilengkapi. Soal tidak ditahannya kedua tersangka itu, Victor yang juga Kepala Kejari Binjai mengatakan, kalau keduanya kooperatif. “Mereka tidak ditahan selama ini karena kooperatif,” tegas Victor Antonius kepada wartawan. Sementara lima orang yang kini telah menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan adalah mantan Direktur RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai dr Mahim MS Siregar, Teddy Law selaku Direktur PT Mesarina Abadi, Cipta selaku Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP), Suhadiwinata selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang, dan Suryana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).(SMG)

KASUS DUGAAN KORUPSI PATUNG YESUS

Insentif Tak Jelas, Dokter RSUD Sidikalang Mogok Kerja SIDIKALANG- Sekitar 25 dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang melakukan aksi mogok kerja, Senin (4/6). Akibatnya ratusan pasien telantar, bahkan enam pasien diantaranya terpaksa dirujuk ke rumah sakit di luar Kabupaten Dairi termasuk seorang ibu yang hendak menjalani persalinan. Sekitar pukul 10.30 WIB, para dokter yang umumnya berstatus ASN itu, dengan mengenakan jas putih, terlihat mendatangi Kantor Bupati Dairi di Jalan SM Raja, Sidikalang. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kejelasan penghasilan berupa insentif dari APBD dan juga jasa pelayanan medis. Sebelumnya, Bupati Dairi menerbitkan Perbup yang pada intinya berisi penghapusan tunjangan penghasilan ganda. Hal itu dilakukan merujuk pada surat

edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melarang penghasilan ganda. Dengan Perbup dimaksud, maka dokter dipersilakan memilih apakah akan menerima tunjangan penghasilan berupa insentif atau memilih jasa medis dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maupun jasa pelayanan umum. Seorang pasien mengaku bermarga Sianturi yang ditemui wartawan di ruang tunggu pasien menerangkan, dirinya sudah menunggu sejak pukul 09.00 WIB, namun tidak mendapat layanan dokter. Orangtua yang sudah berumur lanjut itu mengaku hanya bisa menunggu. “Sudah mulai dari jam sembilan aku menunggu, namun tidak juga mendapat penanganan dokter. Saya hanya dilayani perawat,” sebut Sianturi. Hal sama dikeluhkan pasien lainnya. Nikson Nainggolan

penduduk Desa Soban, Kecamatan Siempat Nempu menjelaskan, istrinya, Boru Tamba datang ke RSUD Sidikalang hendak memeriksakan kehamilan. Namun dokter tidak kunjung masuk. Nikson mengaku menerima informasi kalau dokter sedang pergi beramai-ramai ke kantor bupati. Nikson mengaku kesal karena merasa ditelantarkan. “Harusnya, dokter masuk sesuai jam kerja. Kalau ada permasalahan internal, hendaknya tidak sampai berdampak dan menyusahkan masyarakat,” sebutnya. Terpantau, ratusan pasien hanya bisa menunggu, ada yang duduk sambil mengantuk, beberapa orang lainnya terlihat duduk di tanah di sekitar pelataran rumah sakit, bahkan sebahagian memilih pulang meski belum mendapat sentuhan medis. Kepala Tata Usaha RSU

Sidikalang Lilis membenarkan keberangkatan dokter beramairamai ke kantor bupati. Hingga sekitar pukul 12.00 WIB, sebanyak 135 pasien rawat jalan telah terdaftar, namun belum ditangani dokter. Sekda Marah Sekitar pukul 14.30 WIB, Sekretaris Daerah (Sekda) Dairi Sebastianus Tinambunan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Sidikalang guna merespons dan melihat situasi. Kepada wartawan, Sekda didampingi Direktur RSUD Sidikalang Henry Manik mengaku kesal dan marah terhadap ulah para dokter. Dalam kunjungannya Sekda menemukan sejumlah ruang kerja dan pelayanan tertutup seperti klinik gigi dan klinik spesial anak. Sebastianus Tinambunan menjelaskan, dalam sidak-nya, ditemukan pintu ruang kerja dan pelayanan tertutup rapat. Bahkan

di dalam sebuah ruangan, ditemukan dokter sedang ngumpul-ngumpul. Sebastianus memperlihatkan foto temuannya yang menunjukkan ada dokter yang sedang tiduran, bahkan ada juga sedang asyik main game. “Perilaku seperti ini sudah melanggar etika Pegawai Negeri Sipil yang tentunya akan dikenakan tindakan dan sanksi,” sebut Sekda. Dia juga menyebut kondisi sedemikian juga menunjukkan etika buruk dan tidak sesuai dengan profesi dokter. Terkait keinginan para dokter, ditandaskan bahwa penghapusan penghasilan ganda dilarang oleh KPK. “Intinya, pilih salah satu antara insentif atau jasa medis,” sebutnya. Ditambahkan untuk dokter spesialis besaran insentif adalah Rp20 juta per bulan, sedangkan jasa medis bisa bernilai hingga ratusan juta, tergantung jumlah

layanan. Direktur RSUD Sidikalang Henry Manik mengaku, hingga sore itu, dokter belum masuk kerja. Akibatnya enam pasien terpaksa dirujuk ke luar kota. Henry menyayangkan aksi mogok tersebut karena melanggar etika. Selain melibatkan PNS, aksi mogok itu juga melibatkan dokter spesialis wajib kerja (magang) dan pastinya akan diambil tindakan dan sanski. Terpisah, dr Saut Simanjuntak membantah aksi yang dilakukan sebagai aksi mogok kerja, tetapi sekadar advokasi untuk mempertegas hak dokter. Diakui, mereka bertemu dengan Bupati Dairi yang kemudian menyarankan untuk berangkat ke KPK guna mendapatkan penjelasan. Saut Simanjuntak menyebut, dirinya telah pernah berkonsultasi ke Kementerian Kesehatan,

Kemendagri, dan KPK dan diperoleh jawaban bahwa insentif dan jasa medis bisa diterima. Ketika jawaban Saut Simanjuntak yang menyebut KPK memperbolehkan insentif dan jasa medis bisa diterima oleh dokter kemudian dikroscek kepada Sekda, Tinambunan menyebut hal itu kurang diyakini karena tidak ada surat resmi. “Benar, Simanjuntak sudah berangkat pakai perjalanan dinas ke KPK, namun hasilnya tak diketahui, karena pulangnya tidak membawa jawaban tertulis, kita tidak tahu dengan siapa dia bicara, kemudian tanpa disertai jawaban tertulis dan resmi, bagaimana mungkin akan menjadi landasan untuk pertanggungjawaban”, sebut Sekda. Informasi lainnya yang diperoleh wartawan menyebut, dokter spesilis tertentu, selain bertugas di RSUD Sidikalang, juga bekerja di RSU Salak Kabupaten Pakpak Bharat. Kemudian, ada juga dokter yang buka praktik di Medan.(SMG)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Iman Selamat Telaumbanua, Atozanolo Zega, Deserieli Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Supriadi; BIRO TEBINGTINGGI:: Ruben Sembiring; BIRO BATUBARA: Sahril (Kabiro), Edward Rajagukguk; WARTAWAN DAERAH: Jamin (Langkat); Dedy Irawan Z (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih, Sabar Saragih, Sali, Hotma Andar Tobing, Mukhtar Sirait (Siantar/Simalungun); Anna Elfrida Siahaan (Tobasa); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); Suraji, Agus Syahputra (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Faoziduhu Hulu (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Enri Anto Harahap (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Mukhtar Sianipar (Taput); Boyde Siregar, Reinton Siregar (Humbang Hasundutan); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Yuheri Salman (Langsa); M Harahap, Muhazar (Lhokseumawe/Aceh Utara); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin, Siden (Kutacane), Ray Fahmi (Aceh Timur); Sadari Halawa (Nias Selatan); Shalehuddin, Dedi Sukendri (Indragiri Hilir).


5 E D I S I 509 11 - 24 JUNI 2018

KORUPSI

LIPSUS

Marak OTT Jelang Pilkada, KPK: Kami tak Bisa Biarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengakui makin banyaknya penangkapan kepala daerah maupun calon kepala daerah yang terjerat korupsi jelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Itu menyusul rentetan operasi tangkap tangan (OTT) KPK kurang dari sepekan. "Memang soal OTT, kalau kita mendapatkan laporan dan bukti permulaan yang cukup dan memang itu ya kita enggak bisa biarkan itu," ujar Syarif saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6). Ia juga mengakui banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi karena sistem pilkada yang memakan biaya tinggi. Itu juga yang memungkinkan calon kepala daerah mengeluarkan uang besar untuk pencalonannya. "Itu juga sih yang kita harapkan, jangan terlalu memaksakan diri juga. Jadi, takutnya garagara ikut pilkada akan menimbulkan banyak godaan-godaan lain," ujar Syarif. Menurut Syarif, KPK juga tidak kurang dalam memperingatkan semua pihak untuk tidak melakukan korupsi. "Itu yang sudah kita lakukan pencegahan sejak awal bahwa money politic itu tidak baik," kata Syarif. Pada Senin (4/6) petang, KPK menangkap Bupati Purbalingga Tasdi beserta Kepala ULP Setda Purbalingga Hadi Ismanto. Ketika dibawa ke Jakarta, saat itu ada dua orang lain yang dibawa KPK, yakni ajudan bupati Teguh Priyono dan dari pihak swasta Hamdani Kosen. Namun, belakangan diketahui, Teguh tidak masuk dalam daftar nama tersangka. Selain tiga orang yang ditangkap dalam OTT di Purbalingga, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lain dari pihak swasta. Keduanya terdiri atas Librata Nababan dan Ardirawinata Nababan. Kasus dugaan korupsi yang dilakukan mereka terkait dengan proyek pembangunan Islamic Centre yang dianggarkan ratusan miliar dari APBD Purbalingga. Rencananya, kegiatan pembangunan Islamic Centre tersebut dilaksanakan dalam beberapa tahun anggaran.(IN/BBS)

PPATK PANTAU KERAWANAN PENCUCIAN UANG SELAMA KAMPANYE Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memantau pergerakan uang selama periode kampanye di seluruh daerah, termasuk di Jawa Barat. Salah satu yang disoroti ialah Rekening Dana Kampanye (RKDK). Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae mengatakan dalam sejumlah kasus, pemilik rekening justru tidak mengisi identitas dengan benar. Ia menduga tindakan itu diambil karena dianggap bisa menyulitkan penyelidikan oleh PPATK. "Umumnya kepala daerah nama rekening enggak spesifik, dana rekening dana kampanye harusnya spesifik. Jadi malah enggak karukaruan. Kami sulit monitor," katanya pada wartawan, Jumat (8/6). Berdasarkan pengalaman di sepanjang Pilkada, kata dia biasanya peserta Pilkada lebih berhatihati saat menggunakan RKDK. Sebab RKDK diketahui dipantau oleh PPATK. Walau begitu PPATK tidak kehilangan akal. "Dari pemilu itu RKDK enggak banyak persoalan karena diawasin. Masalahnya dipersoalkan di

sekeliling (calon kepala daerah) misalnya rekening pribadi dan rekening kerabat. Insting kami kalau sering transaksi cash bisa mencurigakan," ujarnya. Selain RKDK, PPATK memantau pula sumbangan yang berpotensi melebihi aturan, sumbangan keluarga atau bahkan dari hasil kejahatan. Bahkan PPATK juga meninjau calon kepala daerah yang meminjam kredit. "Peningkatan kredit konsumsi, yang terjadi signifikan jelang Pilkada. Indikasinya kalau kredit diberikan kalau kasih bank ya reckless (beresiko)," ucapnya. 1.066 Transaksi Keuangan Tunai Pilkada Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) menyoroti transaksi, baik tunai maupun transfer, menjelang pelaksanaan Pemi-

lihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Ada 1.066 laporan transaksi tunai dan 54 transaksi melalui transfer. "Bahwa ada 53 transaksi melalui transfer dan 1.066 transaksi tunai," kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di selasela acara Diskusi Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan Pers Nasional di Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/3). Kendati demikian, ia menegaskan temuan itu bukan berarti pasti tindak pidana. "Tapi itu adalah laporan transaksi," katanya. Ia menambahkan dari temuan itu akan diperdalam atau dibagibagi lagi mana yang benar-benar tindak pidana. Dia mengatakan ada bermacam-macam transaksi mencurigakan.

“Sesuai undang-undang, pertama tidak sesuai dengan karakter sifat dari si pelaku seperti seorang pejabat dalam transaksinya berulang-ulang kemudian dapat uang masuk dalam jumlah yang signifikan," katanya. Dia menjelaskan transaksi mencurigakan lainnya, yakni diduga mendapatkan uang itu dari hasil kejahatan atau upaya dari hasil kejahatan. Serta, ada upaya memecah transaksi hingga masuk dalam kategori keuangan bisa. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan telah menerima laporan 1.119 transaksi mencurigakan yang masuk pada akhir 2017 hingga awal 2018. Diduga terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. "Laporan transaksi mencuriga-

kan ke kita itu ada sekitar 53 transaksi melalui transfer, terus yang melalui transaksi tunai sekitar 1.066 laporan," ujar Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae di Kantor PPATK, Jakarta, Jumat (23/3). Ia menambahkan dari total 1.119 laporan aliran dana mencurigakan itu, ada beberapa transaksi yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. "Ini terkait pilkada yang jelas, secara otomatis juga berkaitan dengan calon-calon kepala daerah itu," ungkap Dian. Menurut dia, laporan-laporan tersebut akan diidentifikasi PPATK, agar bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang. "Kalau terkait pemilu kami bawa ke Badan Pengawas Pemilu, korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi, kalau hanya pidana biasa ke kepolisian," tutur Dian.(IN/BBS)

Kerawanan Pendanaan Kampanye Berasal dari 4 Sumber

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu menelusuri rekening milik pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, PPATK telah mengkaji kerawanan sumber pendanaan kampanye. “Berdasarkan kajian PPATK, kerawanan pendanaan kampanye terdapat pada empat sumber,” kata Kiagus di kantornya, Selasa, 13 Februari 2018. Menurut Kiagus, dana kampanye yang bersumber dari perseorangan berpotensi ilegal. Hal itu menurut dia karena ada kemungkinan uang tersebut adalah hasil kejahatan atau korupsi. Sumber kampanye yang juga berpotensi ilegal datang dari partai politik, karena bisa diduga ada hasil korupsi proyek, perizinan dan suap. Sumber dana kampanye dari badan usaha, menurut Kiagus, juga berpotensi ilegal. Ia mengatakan,

uang tersebut bisa diduga berasal dari hasil usaha yang tidak sah atau pencampuran dengan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ia mengatakan, jika terbukti pasangan calon melakukan ini, maka pasangan tersebut bukan hanya didiskualifikasi dalam pemilihan umum, tapi juga dikenai undang-undang tentang pencucian uang. Sumber uang kampanye lainnya yang berpotensi ilegal adalah dari kelompok atau organisasi masyarakat (Ormas). Kiagus mengatakan, tingginya biaya politik dalam Pilkada dan Pemilu menimbulkan tingginya risiko terjadinya politik uang. Oleh karena itu, kata Kiagus, PPATK berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan data penghimpunan, penggunaan dan pelaporan dana kampanye di rekening peserta pemilihan umum. Menurut Kiagus, PPATK akan memantau secara pro aktif Rekening Pasangan Calon, Rekening

Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Rekening Partai Politik (Parpol) Pengusung dan Tim Sukses. Kiagus mengatakan, rekening tersebut akan dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) dan Pihak Pelapor Profesi kepada PPATK apabila terjadi pola transaksi yang menyimpang dari kewajaran. “Upaya tersebut akan semakin kuat dengan kerja sama Bawaslu, mengingat peran Bawaslu yang sangat penting dalam pengawasan Pemilu,” ujar Kiagus. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, semua pasangan calon wajib melaporkan rekeningnya pada 14 Februari 2018. Dari rekening tersebut, akan ditelusuri sumber-sumber dana yang masuk. Abhan menjelaskan dana kampanye dari perseorangan maksimal adalah Rp 75 juta. Bisa Rugi Miliaran Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan ada potensi penyalah-

gunaan dana bank daerah oleh para calon kepala daerah selama masa pemilihan kepala daerah serentak. Wakil Kepala PPATK Dian Adiana Rae memperkirakan risiko kerugian bank daerah dari praktik ini dapat mencapai ratusan miliar. "Cukup gede, mungkin ratusan miliar," ucap Dian di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Januari 2018. Dian mengatakan PPATK telah melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap berbagai bank pembangunan daerah (BPD) yang ada di Indonesia. Dari pemeriksaan tersebut, PPATK menemukan adanya indikasi pemberian kredit yang tidak jelas dari BPD. PPATK juga menemukan indikasi alokasi dana yang tidak terukur dan tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, ujar Dian, ada semacam sensitivitas kepemilikan bank daerah oleh pemerintah daerah. "Isu independensi direksi dan komisaris menjadi penting," tutur Dian.

Dian mengatakan indikasi semacam ini ditemui di banyak bank daerah. Dari 32 BPD yang ada di Indonesia, ucap Dian, PPATK menemukan potensi ini paling banyak terjadi di Pulau Jawa. "Masih tetap Jawa dalam jumlah uang, tapi kasus di mana-mana sama," ujarnya. Dian menuturkan PPATK telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu demi melakukan upaya preventif. Sebelumnya, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menyebutkan perbankan daerah rentan dimanfaatkan para calon kepala daerah untuk melakukan pembiayaan kampanye dan memuluskan jalan memenangi kontestasi. Adapun modusnya, ucap Badaruddin, adalah melalui pengucuran kredit masyarakat oknum atau nominee yang penerima manfaat sebenarnya adalah para calon kepala daerah itu sendiri. Karena itu, PPATK meminta perbankan daerah berhati-hati dalam melakukan transaksi.(IN/BBS)

Tim Advokasi Rindu Laporkan Dugaan Kampanye Hitam Tim advokasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut satu, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum (RINDU), Kamis (7/6) mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat di kawasan Turangga Kota Bandung. Dijelaskan anggota Tim Advokasi pasangan Rindu, Chandra M. Alit, maksud kedatangan tim advokasi Rindu ke Bawaslu adalah untuk melaporkan dugaan kampanye hitam yang disebarkan melalui SMS blast terhadap pasangan Rindu. Menurut Chandra, penyebaran kampanye hitam melalui SMS blast ini akan cenderung massif dan berpotensi merugikan pasangan Rindu. "Terlebih, informasi yang disampaikan dalam SMS blast tersebut sama sekali tidak benar dan cenderung fitnah," ungkap Chandra dalam siaran pers yang diterima Republika, Kamis (7/6). Konten SMS blast yang dilaporkan tersebut berisi tentang informasi pernyataan dukungan komunitas LGBT kepada pasangan RINDU sebagai calon gubernur. "Namun demikian, sampai sejauh ini, kita tidak pernah menerima pernyataan dukungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga patut diduga ini adalah black campaign yang dibuat oleh pihak-tertentu untuk menyerang pasangan Rindu," jelasnya. Dengan demikian yang akan dilaporkan oleh Tim Advokasi adalah dugaan black campaign kepada pasangan Rindu. "Yang menyebarkan black campaignnya adalah penyedia jasa sms blas tersebut. Namun kami masih belum tahu siapa kliennya, sehingga yang dilaporkan adalah dugaan black campaignya," pungkas Chandra.(IN/BBS)

PPATK Minta Bank Waspadai Modus Transaksi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menyebutkan perbankan daerah rentan dimanfaatkan oleh calon kepala daerah untuk pembiayaan pemilihan kepala daerah. Badaruddin mengatakan hal tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan PPATK. "Perbankan, khususnya bank daerah, rentan dan berpotensi digunakan dan dimanfaatkan oleh para calon kepala daerah," kata Badaruddin dalam acara Pertemuan Tahunan PPATK di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa. Perbankan daerah disebut rentan, menurut Badaruddin, karena dimanfaatkan untuk membiayai segala bentuk kampanye dan memuluskan jalan menjadi kepala daerah. Modusnya bisa melalui bentuk pengucuran kredit dalam jumlah besar kepada masyarakat oknum. "(Padahal) para penerima manfaat sebenarnya adalah para calon kepala daerah yang akan bertarung," ujarnya. Mengingat potensi ini, PPATK mengingatkan perbankan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan transaksi. Apalagi, akan ada 171 pilkada serentak yang akan digelar tahun ini. "PPATK mengimbau dan memperingatkan perbankan, khususnya bank daerah untuk tidak melakukan kegiatan operasional bank yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Badaruddin. PPATK sebelumnya menyatakan kenaikan indeks persepsi publik terhadap kinerja pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia. Badaruddin mengatakan pidana pencucian uang sangat berkaitan dengan integritas sistem keuangan di Indonesia.(IN/BBS)

KPK Tanyakan Temuan Transfer Dana ke Golkar KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (8/6). Sebelumnya, Bamsoet dipanggil KPK pada Senin (4/6) sebagai saksi untuk kasus KTP-el. Namun, yang bersangkutan saat itu berhalangan hadir hingga dijadwalkan ulang pada hari ini. Setelah diperiksa, Bamsoet mengungkapkan telah memberikan keterangan sesuai dengan kebutuhan penyidik. "Kedatangan saya adalah menghargai undangan KPK karena saya tidak ingin ada polemik antarkelembagaan.

Makanya saya hadir atas inisiatif saya sendiri pada pagi ini untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan. Dan tadi sudah selesai saya memberikan keterangan," ujarnya di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/6). Dalam pemeriksaan, sambung Bamsoet, dirinya dimintai klarifikasi adanya transfer dana Rp 50 juta ke DPD Golkar di Jawa Tengah. "Saya sampaikan bahwa saya selaku anggota DPR, itu tahun 2012, saya sampaikan tidak mengetahui sama sekali soal transfer Rp 50 juta itu dan dari mana, dari siapa, motifnya apa. Karena tahun 2012 itu saya di Komisi III dan tidak menge-

tahui sama sekali urusan Komisi II. Jadi, pertanyaan selesai di situ," ujarnya. Dalam pemeriksaan, sambung Bamsoet, dirinya juga ditanyai apakah mengenal Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi. Menjawab pertanyaan penyidik, Bamsoet mengaku hanya tahu Irvanto yang merupakan keponakan dari Setya Novanto. "Dan dia pengurus Partai Golkar. Hanya itu aja. Pertanyaan selesai," ucapnya. Pada pekan ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi anggota maupun mantan anggota DPR. Saksi-saksi dari anggota DPR RI tersebut dibutuhkan keteran-

gannya oleh penyidik untuk mendalami fakta persidangan terkait dugaan penerimaan uang kepada mereka. "Para saksi dibutuhkan keterangannya dalam penyidikan ini untuk mengonfirmasi dugaan aliran dana KTP-el pada sejumlah pihak. Beberapa fakta persidangan tentang penyerahan uang terkait KTP-el pun menjadi salah satu poin yang diperhatikan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Irvanto telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Novanto, pada 28 Februari 2018 lalu. Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses

pengadaan KTP-el dengan perusahaannya, yaitu PT Murakabi Sejahtera. Irvanto juga diduga ikut beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek KTPel. Ia juga diduga telah mengetahui ada permintaan fee sebesar lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran KTP-el. Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS pada periode 19 Januari19 Februari 2012. Uang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara. Made Oka adalah pemilik PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang

investasi di Singapura. Ia diduga menjadi perusahaan penampung dana. Made Oka melalui kedua perusahaannya diduga menerima total 3,8 juta dolar AS sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas 1,8 juta dolar AS. Penerimaan melalui perusahaan OEM Investment Pte Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta dolar AS. Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek KTP-el. Keduanya disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(IN/BBS)


6 E D I S I 509 11 - 24 JUNI 2018

POLITIK

SUMUT ACEH

Lebih 7.000 Polisi Amankan Mudik Lebaran di Sumut MEDAN - Polda Sumatera Utara menempatkan personel di sejumlah titik rawan macet dan kecelakaan di jalur mudik. Pengamanan juga dilakukan di kokasi-lokasi berlibur. "Baik itu di Siantar tempat wisata Danau Toba, termasuk antrean penyeberangan kearah pulau Samosir. Biasanya kalau hari libur panjang seperti hari libur lebaran, pasti banyak pengunjung dan banyak wisatawan yang berkunjung ke Pulau Samosir," kata Direktur Lalu Lintas Polda Sumut Kombes Agus Susanto di

Medan, Kamis, 7 Juni 2018. Agus memaparkan, ada 7.759 personel gabungan disiagakan pada titik-titik rawan tersebut. "Karena ini keseluruhan operasi ketupat Toba, jadi total 7.759 personel gabungan," urainya. Untuk wilayah yang rawan bencana longsor, lanjutnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dengan menyiagakan alat-alat berat. "Kita telah menempatkan alat-alat berat yang berkoordinasi dengan Dinas PU. Alat-alat berat ini nantinya siap untuk dig-

erakkan jika suatu saat terjadi longsor," pungkasnya. Dia juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman, agar menggunakan kendaraan yang aman untuk digunakan. Selain itu, ia menyarankan agar tidak menggunakan kendaraan roda dua. "Pilihlah kendaraan yang aman untuk mudik, begitu juga arus sebaliknya. Tak lupa juga agar berhati-hati dan tetap menjaga kondisi badan saat mengemudi," bebernya.(INT)

400 Personel Dikerahkan di Pelabuhan Belawan MEDAN - Dalam rangka meningkatkan pengamanan selama lebaran Idul Fitri, Polres Pelabuhan Belawan mengerahkan sebanyak 400 personel yang disebar di sejumlah tempat. Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan Lubis, usai apel, Kamis (7/6) mengatakan, operasi pengamanan Ketupat berlangsung selama 14 hari sejak tanggal 6 hingga 20 Juni 2018. Pihaknya bertekad memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang mudik dan merayakan Idul Fitri. Untuk pengamanan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan telah disiapkan sebanyak 3 pos pengamanan, 2 pos pelayanan dan 1 pos terpadu di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang. Dikatakannya, dalam memberikan pelayanan pengamanan, pihaknya mengerahkan sebanyak 400 personel yang menyebar di wilayah kerjanya. "Seluruh personel yang terlibat pengamanan Ketupat Toba akan melaksanakan tugas dengan 2 shif (bergantian) dalam waktu 12

jam kerja," ungkap Ikhwan didampingi Kabagren, Kompol Edy Supriyanto. Untuk pos pelayanan mudik yang didirikan di Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan, pihaknya membuka pelayanan informasi bagi pemudik. "Diharapkan, selama proses mudik dan perayaan Idul Fitri, dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat khususnya di wilayah kita," ucap Ikhwan. Untuk itu, kepada masyarakat yang mudik merayakan lebaran diimbau memeriksa rumah sebelum ditinggalkan kosong. Titipkan rumah kosong kepada tetangga atau petugas keamanan. "Kemudian, simpan barang berharga atau titip ke kantor polisi," imbau mantan Kasubdit I/Indag Direktorat (Dit) Reskrimsus Polda Sumut tersebut. Sementara, di sejumlah titik rawan ditempatkan personel yang dapat mencegah tindakan kriminal. "Untuk titik rawan kemacetan, ditempatkan petugas Satlantas," pungkas perwira menengah (pamen) yang dekat dengan insan media tersebut. (DP)

Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH menginstruksikan Kepala Dinas PUPR Ir Paten Purba melakukan perbaikan jalan alternatif Pajak Roga, Berastagi.

Hadapi Arus Mudik, Bupati Karo Perintahkan Perbaikan Jalur Alternatif KARO - Jelang arus mudik lebaran tahun 2018 yang sudah di ambang mata, ancaman kemacetan Simpang Pajak Roga, Jalan Letjen Jamin Ginting, Berastagi, mendapat perhatian khusus Bupati Karo. Pasalnya, Pajak Roga, yang menjadi sentra pasar hasil-hasil produk pertanian seputaran kota Berastagi, belakangan ini kerap disorot masyarakat akibat menimbulkan kemacetan parah di jam-jam tertentu. Mengantisipasi kemacetan arus lalulintas Simpang Pajak Roga, di jalan lintas Kabanjahe-Berastagi, Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH langsung turun ke lapangan, Kamis (7/6), meninjau kerusakan jalan alternatif sepanjang sekitar 100 meter di desa Gurusinga Kecamatan Berastagi, sepulang dari desa Doulu. Kerusakan tersebut ditengarai penyebab enggannya mobil-mobil pengangkut hasil-hasil pertanian dari sejumlah pedesaan melewati jalur alternatif yang

telah disediakan Pemkab Karo. Tak pelak lagi Simpang Pajak Roga menjadi sumber utama kemacetan parah setiap hari, mulai dari pukul 14.00 WIB siang sampai petang hari, akibat jalur alternatif tidak dapat difungsikan secara maksimal. Akibatnya, kemacetan tidak dapat dihindarkan di Simpang Pajak Roga, Jalan Letjen Jamin Ginting, Berastagi. Setelah melihat kondisi kerusakan jalan sepanjang sekitar 100 meter, kawasan tanah milik Pertamina, tepatnya di persimpangan desa Guru Singa dengan komplek Perumahan Korpri, Kecamatan Berastagi, Bupati Karo didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Gelora Fajar Purba, SH, MH memerintahkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karo, Ir Paten Purba untuk melakukan perbaikan. “Secepatnya kerusakan jalan ini diperbaiki, besok (Jumat, 8/6) harus sudah dikerjakan. Paling tidak 2 - 3 hari sebelum hari” H”

Lebaran, kerusakan ini sudah siap diperbaiki, sehingga mobil-mobil pedesaan pengangkut hasil sayur mayur maupun ekspedisi sayur mayur sudah bisa melintasi jalur alternatif ini dengan nyaman,” tegas Bupati Karo Terkelin Brahmana. Demikian juga Camat Berastagi, Mirton Ketaren, agar bekerjasama dengan Dinas PUPR, disamping melakukan perbaikan, sepanjang jalur alternatif ini agar dibersihkan di kiri-kanan bahu jalan. Babat semua rumput ilalang yang sudah menjorok ke badan jalan, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan. “Saya harapkan, besok sudah mulai dikerjakan. Perhatikan juga lampu penerangan jalan umum (LPU), mana bolanya yang putus agar diganti. Akses jalan alternatif menuju Pajak Roga ini sangatlah penting bagi warga mengangkut hasil-hasil pertaniannya,” tegas Terkelin Brahmana. Jalan alternatif dimaksud adalah

akses jalan dari pasar Roga Berastagi yang keluar masuknya dapat melalui Jalan Udara Berastagi dan Simpang Korpri. Hal ini penting dilakukan, mengingat pasar tradisional Roga merupakan salah satu pusat transaksi produk hortikultura di Kabupaten Karo dan kemacetan di Letjen Jalan Jamin Ginting Kabanjahe-Berastagi dapat segera diatasi, tutur Bupati Terkelin Brahmana. Masih pada kesempatan itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana juga meminta Kepala Dinas Perhubungan, Gelora Fajar Purba, begitu kerusakan jalan sudah siap dikerjakan Dinas PUPR, agar langsung difungsikan. Sehingga kemacetan di simpang Pajak Roga sudah dapat diatasi, ujarnya. Menyikapi arahan Bupati Karo, Kepala Dinas PUPR, Ir Paten Purba dan Kadis Perhubungan Gelora Fajar Purba mengaku akan secepatnya menjalankan instruksi Bupati Karo. (RTA)

Ops Ketupat Toba 2018, Hari Pertama 31.628 Orang Sudah Mudik Lebaran

Wakil Bupati Juang Sinaga menyampaikan paparan soal gizi buruk pada anak balita.

Terkait Stunting, Wabup Imbau Kapus Lakukan Sosialisasi SAMOSIR - Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir menggelar pertemuan lintas sektor dalam penanggulangan asupan gizi yang kurang (stunting) di Hotel Dainang Pangururan, Kamis (7/ 6).Kegiatan itu dibuka Wakil Bupati Samosir Juang Sinaga didampingi Kadis Kesehatan, Nimpan Karo-karo. Wabup Juang mengatakan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita dikarenakan kekurangan gizi kronis yang menimbulkan anak terlalu pendek pada usianya. Dikatakan, asupan gizi yang kurang menjadikan anak gagal tumbuh

dalam jangka panjang waktu tertentu. Dampaknya bisa terjadi dengan penurunan tingkat kecerdasan pada anak yang akan berlanjut hingga anak dewasa. Selain itu, dampak lainnya, lanjut Juang, akan mengakibatkan kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas serta pada jangka panjang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Juang menambahkan, stunting harus ditangani secara multi sektor, melalui program perbaikan gizi ibu dan anak. Melaksanakan pendekatan yaitu perbaikan gizi

sensitif (nonkesehatan) melalui ketersediaan air bersih, ketahanan pangan dan gizi, KB, jaminan kesehatan masyarakat, intervensi untuk remaja perempuan dan pengentasan kemiskinan serta perbaikan gizi spesifik yaitu perbaikan gizi pada remaja putri (usia reproduktif) ibu hamil dan persslinan, ibu menyusui dan bayi 0-23 bulan. Dia mengimbau para Kepala Puskesmas dan jajarannya agar dapat dan segera mensosialisasikan stunting serta membuat brosur atau spanduk sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami stunting.(HN)

Dishub: Seluruh Moda Angkutan Alami Peningkatan Penumpang MEDAN - Arus mudik lebaran tahun ini diprediksi terjadi pada tanggal 7-24 Juni 2018 atau tepatnya pada H-8 sampai H+8. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Utara melalui Kabid Perkeretaapian dan Pengembangan Dishub Sumut, Agustinus Panjaitan mengatakan, ada empat jenis angkutan lebaran di Sumut, yakni angkutan jalan, kereta api, laut dan udara. "Untuk angkutan jalan, jumlah armada lebih dari 2.000 bus

dari ratusan Perusahaan Otobus (PO) baik AKDP maupun AKAP. Total ada sekitar 48 ribuan kursi per harinya yang tersedia selama masa angkutan lebaran," kata Agustinus kepada wartawan, Senin (4/6). Agus mengungkapkan, pihaknya memprediksi keempat jenis angkutan lebaran tersebut akan mengalami kenaikan jumlah penumpang pada arus mudik lebaran tahun ini dibanding tahun lalu. "Jika pada arus mudik 2017

lalu angkutan jalan berjumlah 674.249 penumpang, kami prediksi pada lebaran tahun ini akan meningkat hingga 5%," terangnya. Tidak hanya itu, Dishub Sumut juga memprediksi angkutan kereta api, laut dan udara juga akan naik pada arus mudik dan balik lebaran tahun ini. "Tahun ini kami prediksi angkutan kereta api meningkatkan 15%, laut 10% dan udara 15% dari tahun 2017 lalu," pungkasnya. (INT)

MEDAN - Di hari pertama digelarnya Operasi Ketupat Toba 2018, Polda Sumatera Utara (Sumut) mencatat, terdapat sebanyak 31.628 orang telah menjalani mudik. Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari angka keberangkatan sebanyak 16.676 orang dan kedatangan 14.952 orang, baik melalui terminal, bandara udara, stasiun kereta api, dan juga pelabuhan.

"Terkait arus mudik, totalnya untuk di hari perdana Operasi Ketupat Toba digelar, ada terdapat sebanyak 31.628 orang," jelas Nainggolan kepada wartawan, Jumat (8/6). Nainggolan memaparkan, di terminal, untuk keberangkatan menggunakan bus angkanya tercatat ada sebanyak 9.398 orang. Sedangkan kedatangan, mencapai 8.652 orang. Sementara keberangkatan melalui pesawat terbang di ban-

dara, terangnya, tercatat sebanyak 3.063 orang. Untuk kedatangan menggunakan transportasi udara ini mencapai 2.440 orang. "Kemudian untuk kereta api, kita mencatat pada keberangkatan ada sebanyak 2.903 orang dan kedatangan 2.593 orang. Begitu pula untuk angkutan laut, tercatat keberangkatannya ada 1.312 orang dan kedatangan sebanyak 1.267 orang," paparnya. Selain itu, Nainggolan menambahkan, dalam kegiatan Operasi

Ketupat Toba ini, kepolisian telah menangani sebanyak 280 perkara untuk tilang, 202 perkara untuk teguran kepada pengendara. Dirincikannya, pelanggran ini didominasi sepeda motor sebanyak 217 unit, mobil penumpang 44 unit, mobil bus 6 unit, dan mobil barang 13 unit. "Untuk lakalantas ada 1 kejadian di wilayah Polres Belawan, dengan korban 1 orang luka berat dan 2 orang luka ringan," jelasnya.(DA)

Cory: Kelaikan Bus Oke, Kecelakaan Bisa Dihindari KARO - Menjelang arus mudik lebaran 2018, Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, Gelora Fajar Purba SH MH, Satlantas Polres Tanah Karo, Jasa Raharja dan BNNK Karo melaksanakan pemeriksaan kelaikan kendaraan (ramp check) terhadap angkutan umum di Terminal “Tiga Baru” Kabanjahe, Kamis (7/6). Wakil Bupati Cory S Sebayang menuturkan, jika ada kendaraan yang tidak lulus ramp check, sanksi akan dikenakan sesuai dengan bobot pelanggaran. Apabila ditemukan pelanggaran administrasi dan teknis, sanksi berupa tindakan tilang dan dilarang beroperasi. Namun jika dite-

mukan pelanggaran pada unsur penunjang, akan diberikan catatan untuk segera melengkapi dan memenuhi persyaratan yang kurang, baru boleh beroprasi. “Kita lihat selama pelanggarannya tidak berat, kita kasih peringatan dan catatan untuk melengkapi, selanjutnya kita beri pengawasan untuk melengkapi. Tapi kalau sudah kategori berat kita tilang dan tidak diperbolehkan beroperasi, kita tidak mainmain, karena ini menyangkut keselamatan jiwa penumpang,” ungkapnya. Jadi, masyarakat menggunakan bus yang telah diuji kelaikannya tersebut dijamin perjalanannya bisa lebih aman dan nyaman. Kegiatan ramp check ini bisa

menekan angka kecelakaan dan memberikan rasa nyaman kepada pengguna armada bus. "Namun demikian, ramp check bukan garansi tidak terjadinya kecelakaan lalin, tapi setidaknya dari sisi kelaikan bus oke. Kecelakaan bisa terhindari," imbuh Wakil Bupati Karo menegaskan. Hal sama dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, Gelora Fajar Purba SH MH. “Ramp check difokuskan pada tiga unsur penting, yaitu administrasi, teknis, dan penunjang. Unsur administrasi meliputi SIM pengemudi, STNK, surat tanda uji kelayakan (STUK), dan kartu pengawasan,” jelasnya. Kemudian, unsur teknis mencakup sistem penerangan, sistem

pengereman, serta kelaikan ban depan dan ban belakang kendaraan. Untuk unsur penunjang, yang akan diperiksa adalah pengukur kecepatan (spidometer), badan kendaraan (kaca depan dan penghapus kaca depan (wiper), juga kaca spion dan klakson), kapasitas tempat duduk dan perlengkapan kendaraan. “Ramp check ini dilaksanakan untuk memastikan kelaikan keamanan angkutan transportasi sesuai dengan standar keselamatan akan dipakai pemudik agar memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh pengguna transportasi yang ada jelang arus mudik lebaran 2018 di Kabupaten Karo,” ujar mantan Camat Kabanjahe itu.(RTA)

ANTISIPASI KONFLIK

KAI Sumut Stop Sementara Operasional Angkutan Barang MEDAN - PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Divisi Regional (Divre) Sumatera Utara (Sumut) pada 13-19 Juni 2018 menghentikan sementara operasional kereta api barang untuk benar-benar fokus melayani penumpang pada saat arus mudik Lebaran 2018. "Kalaupun beroperasi, manajemen KAI Divre Sumut hanya melayani angkutan BBM (bahan bakar minyak) karena menyangkut kelancaran angkutan Lebaran," ujar Vice President PT KAI Divre

Sumut Rusi Haryono di Medan, Rabu, 6 Juni 2018. Menurut dia, pada hari biasa, tiap harinya KAI melayani 16 kali perjalanan kereta api yang mengangkut crude palm oil (CPO) dan dua rangkaian lateks, enam kontainer, serta BBM sesuai permintaan. "Angkutan barang akan dioperasikan kembali setelah layanan angkutan penumpang sudah kembali normal," ujar Rusi yang didampingi Manager Humas KAI

Divre Sumut Sapto Hartanyo. Rusi menyebutkan, penumpang Lebaran KAI pada tahun 2018 diprediksi naik dua persen dari periode Lebaran 2017 yang sebanyak 282,330 orang. Meski belum sebanyak penumpang kereta api di Jawa, tetapi penumpang Sumut tiap tahun meningkat. Pada angkutan Lebaran 2018, KAI menjual 188.716 kursi penumpang. "Manajemen KAI berharap angkutan penumpang Lebaran tahun 2018 akan lebih baik dari

2017," katanya. Untuk itu, ujar Rusi, manajemen KAI sudah mempersiapkan semuanya sejak awal, mulai dari kesiapan rel kereta api, kereta api, stasiun dan petugas secara keseluruhan khususnya masinis. "Tahun ini, sebanyak 325 personil pengaman yang masing -masing dari internal 287 orang dan 38 petugas eksternal siap menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang (saat mudik) Lebaran (bersama) PT KAI," ujar Rusi.(INT)


7 E D I S I 509 11 - 24 JUNI 2018

POLITIK

SUMUT ACEH

Ketua KPUD Humbahas Imbau Gunakan Hak Pilih HUMBAHAS - Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) yang dihelat dalam Pilkada serentak, 27 Juni mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Humbang Hasundutan (Humbahas) gencar sosialiasi di daerah itu. Ketua KPUD Humbahas, Leonard Pasaribu kepada andalas di kantornya, Kamis (7/6), mengatakan, bahwa sosialisasi peningkatan partisipasi dalam Pilkada sudah terus dilakukan kepada masyarakat luas, pemilih pemula dan kaum disabilitas. Sosoaliasi tersebut juga dilakukan melalui tatap muka, pemajangan baliho/spanduk/banner dan melalui mas media. “Penggunaan hak pilih itu sangat penting dan merupakan implementasi dari negara demokrasi. Dalam Pilkada, masyarakat jangan memperjualbelikan hak

demokrasinya. “Datanglah ke TPS gunakan hak pilih anda, tanpa dipengaruhi pihak dari salahsatu paslon,” ujarnya. Leonard menambahkan, masyarakat harus bisa cerdas dalam memilih pemimpin di pesta demokrasi mendatang. Ia meminta masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang terbaik demi Sumut yang lebih baik pula. Mantan PPK Dolok Sanggul itu juga menolak keras istilah golput (golongan putih). “Kita jangan apatis dengan Pilkada. Sebab kemajuan daerah tidak terlepas dari pemimpin yang akan kita pilih melalui demokrasi. Kita dengarkan, pelajari program dan visi misi masing-masing paslon. Dan kita pilih yang menurut kita yang terbaik,” ujarnya. Sebelum hari H pemungutan suara, katanya, pihak KPU akan terus mengimbau agar proses demokrasi benar-benar terlaksana sesuai konstitusi. KPU juga

menjaga hak konstitusional masyarakat agar terlaksana dengan baik, dengan dapat menentukan pilihannya sesuai hati nurani tanpa ada godaan dan intimidasi dari siapa pun, karena kebebasan hak memilih telah diberikan terhadap seluruh masyarakat. “Masyarakat agar melaksanakan momentum ini dengan baik karena Pilkada dilaksanakan lima tahun sekali. Tanggal 27 Juni 2018 merupakan hari pemungutan suara yang akan dilaksanakan secara serentak. Sangat diharapkan masyarakat datang ke TPS terdekat tempat anda terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya. Dalam hari H pemungutan suara, masyarkat yang tidak mendapat formulir C-6 atau undangan agar membawa KTP elektronik minimal suket (surat ketrangan) dari Dinas Catpil setempat agar bisa dilayani sebagai pemilih di TPS masing-masing atau TPS terdekat.(AND)

Wakil Wali Kota Apresiasi Khataman Al Qur’an MEDAN - Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi sangat mengapresiasi digelarnya Khataman Al Qur’an Anak-Anak se-Kota Medan di Masjid Hilal Jalan Bajak II, Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas. Di samping proses pembelajaran Al Qur’an, kegiatan iktu dinilai sebagai salah satu pendidikan karakter yang dilakukan mulai sejak dini. Apresiasi Wali Kota ini disampaikan Wakil Wali Kota Ir H Akhyar Nasution MSi ketika menghadiri Khataman Al Qur’an, Kamis (7/6) malam. Di samping itu kegiatan yang dilakukan usai Shalat Tarawih itu, juga memberikan pelajaran membaca Al Quran sekaligus memahami makna yang terkandung di dalamnya. “Kita sangat mengapresiasi digelarnya Khataman Al Qur’an ini. Tidak hanya positif dan Islami, kegiatan ini juga merupakan upaya menanamkan nilai-nilai agama pada diri anak,” kata Wakil Wali Kota. Selain itu ungkap Wakil Wali Kota, kegiatan itu dinilainya juga untuk mengarahkan anak dekat dengan Al Qur’an serta memedominya dalam menjalani kehidupan. “Yang tidak kalah pentingnya lagi, kegiatan ini merupakan salah bentuk pendidikan karakter anak sejak dini, terutama dalam menanamkan nilai-nilai agama,” paparnya. Selanjutnya di hadapan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan, Kakan Kemenag Kota Medan Drs H Al Hayyu MA, Ketua BKM Al Hilal, anak- anak peserta khataman dan masyarakat itu, Wakil Wali Kota menambahkan, khataman ini bukanlah akhir dari proses pembelajaran Al Quran,

tetapi awal untuk pengkajian yang lebih mendalam lagi. Oleh karenanya mantan anggota DPRD Medan berpesan kepada seluruh anak-anak yan mengikuti Khataman Al Qur’an, agar mereka senantiasa untuk terus meningkatkan kemampuan membaca dan pengetahuan tentang Al Quran. "Jangan pernah berhenti mempelajari Al Quran dan terus menyemarakkan masjid dengan pengajian Al Quran," pesannya. Tak lupa Wakil Wali Kota juga mengingatkan kepada seluruh orang tua yang hadir, supaya selalu memperhatikan dan mengawasi perkembangan maupun pergaulan anak-anaknya. Diingatkannya, jangan sampai sang anak terjerumus dalam pergaulan bebas dan pengaruh negatif narkoba. Sementara itu Kabag Agama Setdakot Medan Adlan dalam laporannya menjelaskan, tujuan Khataman Alquran Anak- Anak se-Kota Medan ini digelar untuk mengembangkan kemampuan membaca Al Qur’an yang baik dan benar. “Selain membaca dengan benar dan baik, diharapkan anak-anak dapat memahami dan menghayati makna yang terkandung dalam Al Quran serta menjadikannya sebagai pedoman hidup seharihari," ujar Adlan. Dalam Khataman Al Qur’an, Wakil Wali Kota juga menyerahkan bantuan sebesar Rp.40 juta untuk kemakmuran Masjid Al Hilal. Kemudian menyerahkan bingkisan dan uang tali asih kepada puluhan anak-anak yang mengikuti Khataman Al Qur’an, serta memberikan balai kepada BKM Masjid Al Hilal dan Camat Medan Amplas Khoiruddin Rangkuti.(VIN)

Anggota Dewan Juga Menanti THR MEDAN – Tak cuma aparatur sipil negara (ASN), honorer, dan karyawan yang berharap pencairan tunjangan hari raya (THR). Ternyata, sejumlah anggota DPRD Sumut juga berharap THR mereka segera dicairkan. Para anggota DPRD Sumut mengaku menerima informasi, tahun ini mereka akan menerima tunjangan hari raya (THR). Namun hingga kemarin, belum diketahui kapan akan diserahkan dan berapa besarannya. Anggota DPRD Sumut Ahmadan Harahap mengatakan, dirinya belum mendapatkan kabar mengenai kapan THR akan diberikan kepada mereka. Karenanya, ia bersama legislator lainnya masih menunggu kepastian kapan ‘uang lebaran’ itu mereka terima. “Nggak tahu juga kapan. Katanya ada, tapi kita belum dapat kabar. Ini masih menunggu lah bagaimana,” ujar Ahmadan, Selasa (5/6). Dirinya mengaku, THR yang diterima nantinya akan diberikan

kepada konstituen yang menurutnya layak menerima. Mengingat tunjangan tersebut merupakan berkah yang harus dibagikan kepada orang lain. “Paling tidak, uang itukan bisa sedikit membantu konstituen kita menjelang lebaran ini. Jadi, ya tetap kita tunggu THR kalau memang ada,” sebutnya. Sebagaimana disebutkan Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga, tahun sebelumnya mereka menerima THR sebesar Rp2,5 juta. Meskipun jumlahnya kecil dibandingkan penghasilan utama dewan, namun jika diberikan atau disumbangkan kepada yang membutuhkan, tentu nilainya akan lebih berharga. Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Agus Tripriyono menyebutkan, tidak ada masalah dalam pembayaran THR, baik kepada ASN, Pensiunan beserta anggota dewan. Hal ini karena pemberian ini sudah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya.

Segera Usulkan SPM Sementara, mengenai terancam molornya THR dan gaji ke-13 ASN di Pemkab Karo, pengamat anggaran Elfenda Ananda sangat menyayangkannya. Dia menilai, hal tersebut bisa terjadi akibat lambannya OPD mengusulkan Surat Perintah Membayar (SPM). Harusnya, kata dia, semua OPD sudah mengusulkannya sejak Surat Edaran Kemendagri soal pergeseran alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 diterima. “Harusnya semua OPD sudah mengusulkan, agar tahu nominal kebutuhan,” kata Elfenda. Menurut dia, OPD harus secepatnya mengusulkan SPM itu mengingat akan terjadi persoalan jika hal itu terlambat. Sedangkan mengenai SE Kemendagri soal pergeseran alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 tahun ini, pemda harus buat kebijakan menentukan pos mana yang bisa dikeluarkan. Sehingga dengan begitu alokasi kebutuhan untuk itu dapat terakomodir dengan tertib.(SP)

Warga Langkat: Money Politic Tak Mempengaruhi Pilihan LANGKAT - Pilkada yang sejuk, jujur dan adil memang sulit untuk diwujudkan. Buktinya, isu SARA, ujaran kebencian dan money politic masih saja kerap terjadi tanpa dapat dibendung. Ironisnya, Panwas dituding tutup mata, padahal money politic yang dilakukan itu sudah sangat terstruktur dan masif. Seperti yang terjadi di Pilkada Langkat, fotocopy masyarakat diminta para kades, kadus atau oknum-oknum tertentu yang notabene adalah pendukung dari salah satu paslon, dengan iming-iming akan diberi sembako. Itu jelas tidak boleh, tapi tetap saja terjadi. Seperti di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang. Menurut informasi dikoordinir Surdik, mantan Kades dan pengusaha panglong yang ada di sana, sedangkan di Desa Jaring Halus

dikoordinir Yasin dan Atan. Menurut informasi, selain diberi sembako juga diberi uang Rp200 ribu per orang atau Rp500 ribu per KK. Untuk itu, masyarakat yang tak mau disebutkan namanya meminta Panwas agar bekerja dengan sungguh-sungguh. Artinya, harus berani untuk bersikap netral, tegas, jujur, adil dan bertanggung jawab. “Ya, mau sampai kapan kita seperti ini, membiarkan hal-hal curang dan merusak demokrasi bebas terjadi, sehingga Pilkada yang jujur, adil, aman dan kondusif sebagai harapan kita bersama itu hanya isapan jempol belaka dan sekadar slogan yang ditulis di spanduk dan baliho," ujar beberapa orang warga saat dimintai komentarnya, Kamis (6/6). Lebih lanjut mereka menyesal-

kan hal itu terjadi dan berharap agar para koordinator itu ditangkap. Sebagian besar warga yang menerima bantuan itu memang mengaku bahwa bantuan itu memang diterima, tapi pilihan tetap berdasarkan hati masingmasing, tidak boleh dipaksa dan tidak bisa dibeli dengan apa pun. Namun, peraktek curang seperti itu patut disesalkan dan tidak boleh terjadi begitu saja. Jadi, bisa dibilang, setelah jeblok di debat kandidat, mereka bagi- bagi sembako. "Bahkan, ada yang melakukan kampanye hitam, tentu patut disayangkan," ujar mereka. Namun, menurut masyarakat, pembagian sembako dan praktik money politic tidak akan memengaruhi pilihan mereka. Bahkan, mereka sudah memiliki sikap, ambil uang dan sembakonya, tapi jangan pilih orangnya.(TIM)

Walikota Tinjau Pelipatan Kertas Surat Suara Pilgubsu MEDAN - Wali Kota Medan Drs. H. T. Dzulmi Eldin, S. M.Si bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan meninjau pelaksanakan sortir dan pelipatan kertas surat suara di Terminal Kargo Ex Bandara Polonia Medan, Rabu (6/6). Peninjauan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana persiapan yang dilakukan KPU Kota Medan menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 27 Juni mendatang. Kegiatan Sortir dan pelipatan Surat Suara ini menjadi bagian terpenting dan menentukan kelancaran terhadap pelaksanaan Pilgubsu tahun 2018 nantinya. Sebab dalam pelipatan akan diketahui apakah ada surat suara yang rusak atau kurang, sehingga nantinya akan segera diatasi oleh KPU Medan. Kehadiran Wali Kota Medan, bersama Unsur Forkominda diantaranya, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartan-

to, SH, Dandim 02/01 BS Letkol Inf Bambang Herqutanto, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis, dan Ketua Pengadilan Medan, Dr Marsudin Nainggolan SH, ini disambut Ketua KPU Kota Medan Herdensi Adnin. Saat Wali Kota Medan meninjau seratusan pekerja tampak sedang sibuk mensortir dan melipat surat suara dengan penjagaan ketat oleh aparat kepolisian. Diharapkan pensortiran dan pelipatan surat suara ini berjalan lancar dan aman. Dikatakan Wali Kota, Peninjauan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana persiapan Kertas Surat suara untuk Kota Medan dalam Pemilihan umum Gubernur Sumut dan Wakil Gubernur Sumut . Artinya hal ini bertujuan untuk mengecek dan memastikan apakah terdapat surat suara yang rusak. "Alhamdulillah kertas surat suara untuk kota Medan sudah

tiba, dan hari ini KPU Medan memulai pensortiran dan pelipatan surat suara. Semoga pekerjaan yang diawasi petugas kepolisian ini berjalan lancar", kata Wali Kota. Menurut Wali Kota, untuk mensukseskan dan mendukung Pilgubsu, Pemko Medan telah memfasilitasi standar operasional KPU Kota Medan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu Untuk daftar Pemilih Tetapi KPU Kota Medan telah Berkoordinasi dengan Disdukcapil Medan. Selanjutnya Wali Kota menghimbau kepada seluruh masyarakat kota Medan untuk mensukseskan Pilgubsu tahun 2018 ini. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan hak pilihnya dan datang ke TPS pada 27 Juni mendatang untuk memilih Gubernur Sumut dan Wakil Gubernur Sumut. "Ayo masyarakat kota Medan, mari pergunakan Hak Pilih kita, dan sukseskan Pilgubsu 2018. Selain itu tetap kita jaga keamanan dan ketertiban. Siapap-

un Gubernur Sumut dan Wakil Gubernur Sumut yang terpilih nanti, yakinlah bahwa itu merupakan pilihan kita semua", ungkap Wali Kota. Sementara itu Ketua KPU Kota Medan Herdensi Adnin menjelaskan, hari ini dimulainya pensortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan umum Gubernur Sumut dan Wakil Gubernur Sumut. Pelipatan surat suara ini dikerjakan oleh 140 pekerja dan ditargetkan akan selesai dalam waktu 4 hari. "Jumlah Surat Suara dalam Pilgubsu untuk kota Medan berjumlah 1.559.789 surat suara, ini sudah termasuk 2.5 persen dari DPT per TPS. Pelipatan kertas surat suara ini menandakan bahwa kesiapan KPU Kota Medan dalam menghadapi Pilgubsu 27 Juni mendatang sudah 90 persen. Surat Suara ini nantinya akan didistribusikan ke 3.019 Tempat Pemungutan suara (TPS) yang ada di Kota Medan ", jelasnya.(vin)

Sekda: Hubungan Ulama dan Umaroh Harus Erat MEDAN - Kemajuan suatu wilayah dipengaruhi oleh hubungan ulama dan umarah yang harmonis, alhamdulillah Kota Medan telah memiliki keharmonisan tersebut dan sudah sepantasnya dijaga. Demikian disampaikan Wali Kota Medan Drs. H. T. Dzulmi Eldin, S. M.Si melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekda Kota Medan Ir.

Syaiful Bahri pada acara Buka Puasa Bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan di Kantor MUI Kota Medan Jalan Amaliyun, Minggu (3/6). Dikatakan Sekda, salah satu manfaat buka puasa bersama adalah untuk meningkatkan tali silaturrahmi, jika tali silaturrahmi ini telah terjalin semakin erat maka segala pembangunan yang Pem-

ko Medan laksanakan dapat berjalan dengan lancar, tidak hanya pembangunan fisik namun juga mental masyarakat. Untuk itu, tambah Sekda, melalui pertemuan buka puasa bersama ini hubungan MUI Kota Medan dengan Pemko Medan semakin baik sehingga visi dan misi Wali Kota Medan yang ingin mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Religius dapat tere-

alisasi dengan baik. “Saya berharap dengan memiliki ulama yang handal dengan dakwahnya, Insya Allah masyarakat Kota Medan akan menjadi masyarakat yang bermental baik dan membawa kesejukan, tidak mudah terprovokasi serta Kota Medan menjadi Kota yang Rahmatan lil ‘alamin”. Ujar Sekda.(VIN)

APK PILGUBSU DIPASANG

Pemko Tebing Tinggi Akhiri Kegiatan Safari Ramadhan T.TINGGI – Tim Safari Ramadhan (TSR) I, II dan III Pemko Tebing Tinggi 1439 H secara bersamaan mengakhiri jadwal kegiatan berkunjung kemesjid-mesjifd pada 5 Kecamatan se Kota Tebing Tinggi Kamis (7/6). TSR I dipimpin Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan ke Mesjid Al A'raf Haramain Kel.Mekar Sentosa Kec.Rambutan, TSR II dipimpin Kapolres AKBP.Sunadi berkunjung Kemesjid Nurul Iman Koplek Lembaga Pemasyarakatan Kel.Rambung Kec.Tebing Tinggi Kota dan TSR III ke Mesjid Al Falah kel Karya Jaya Kec.Rambutan dipimpin Asisten Umum H.Kamlan Musryid mewakili Kajari H.Fajar Rudi Manurung. Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan pada kunjungan safari ini menyerahkan 3 unit sepeda sumbangan Camat Rambutan H.Hasbi Ashidighi kepada 3 orang anak-anak yang paling rajin datang kemesjid melaksanakan sholat yakni Dimas, Alif dan Dhuafa dan ini merupakan sebuah berkah di bulan Ramadhan, dan mudahmudahan ini dapat dimanfaatkan untuk semakin rajin datang ke mesjid, tetapi jangan lupa menguncinya, ujar Walikota Selanjutnya Walikota juga melakukan lelang sebidang tanah seluas 52 meter yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan mesjid dan harganya Rp.400.000/ meter dari lahan 52 meter tersebut 25 meter langsung dibeli Walikota

dan sisanya dibayari oleh mantan camat yang kini plt.Kadis Perumahan, Kawasan Pemukiman dan kebersihan Zubir Husni Harahap.Kepala Bapedda H.Erwin.S.Damanik,Kadis Kesehatan dr.H.Nanang Fitra Aulia Sp.PK, Ka BKD H.Syaiful Fachri dan seorang Ibu warga Mekar Sentosa. Walikota mengingatkan karena kesibukan untuk mempersiapkan syawal akhirnya melalaikan akhir-akhir bulan ramdhan padahal semestinya ini jangan sampai terjadi, tetapi kenyataannya hal ini kurang mendapatkan perhatian, diharapkan warga tidak usah resah dan gelisah, terlebih Pemko Tebing Tinggi menyiapkan pasar murah untuk menjaga harga-harga tetap stabil terutama keburtuhan pokok, Pada kesempatan ini TSR I melaksanakan acara berbuka puasa bersama dan menyerahkan bantuan tali asih buat BKM uang Rp.3 Juta dan 10 buah kain sarung, serta memberikan santunan kepada 20 orang anak yatim dan 30 kaum dhuafa. Sementara TSR II dipimpin Kapolres Tebing Tinggi AKBP Sunadi bersama anggota tim Kadispora dan beberapa pimpinan OPD berkunjung ke mesjid Nurul Iman yang berada dalam komppleks Lembaga Pemasayarakatan kelas II Tebing Tinggi, selain melakukan buka puasa bersama dengan warga binaan dan pegawai LP juga menyerahkan bantuan tali asih kepada BKM Nurul Iman

dana Rp.3 Juta dan 10 bh kain sarung. Kapolres AKBP Sunadi dalam arahanya menyampaikan dan mengajak bersama-sama untuk memperbaiki diri dengan melakukan intropeksi apa yang sudah dilakukan selama ini, dengan cara mematuhi segala perintah Allah.Swt dan meninggalkan segala laranganya, meski mematuhi itu terasa sulit tetapi tetap harus melaksanakanya dan Allah Swt akan menempatkanya di jalan menuju syurga. Untuk itu marilah saling ingat mengingatkan sesama warga binaan, jadikanlah pengalaman yang sangat berharga selama berada dalam LP, dan jangan pernah mengulangi segala perbuatan yang mengantarkan menjadi warga binaan selama ini, perbanyaklah sholat meningkatkan ketaqwaan dan ke imanan terhadap Allah.swt, dan sudah pasti kelak akan mendapatkan bimbingan dari Allah.Swt ujarnya. TSR III dihari yang sama melaksanakan safari ramadhan ke mesjid Al Falah Kel.Karya Jaya Kec.Rambutan dipimpin asisten umum H.Kamlan Mursyid mewakili Kajari dan Sekdako bersama tim Ka Inspektorat H.Marapusuk Siregar, Kadishub H.Syafrin Harahap dan Kadiskominfo Dedi P.Siagian serta Wakil Ketua DPRD.H.Hazly Ashari Hasibuan berbuka puasa bersama dan menyerahkan tali asih kepada BKM Rp.3 juta dan 10 buah kain sarung, serta santunan kepada 40 anak yatim

dan 30 orang kaum dhuafa. H.Kamlan Musryid menyampaikan informasi kepada warga Pemerintah Kota Tebing Tinggi akan membentuk sekertariat bersama aliansi anak yatim dan terlantar untuk mengurusi sekitar 1.500 orang anak yatim dan terlantar di Tebing Tinggi, dan Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan menyatakan kepada mereka akan diberikan KIP, KIS,KAI dan dana BOS serta kepada mereka juga dijamin sekolahnya masuk kesekolah negeri. Apa yang disampaikan Walikota ini, ujar H.Kamlan adalah merrupakan bentuk kepedulian dan kasih sayang Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap anak-anak yatim dan terlantar dan tentunya ini merupakan tanggungjawab bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat, mereka adalah anak-anak kita semua yang merupakan harapan yang meneruskan kelanjutan pembangunan bangsa ini, untuk itu tidak boleh disia-siakan. Dibulan ramadhan yang penuh berkah dan mafirah ini, marilah manfaatkan untuk membuat amal sebanyakbanyaknya karena pahalanya berlipat-lipat ganda dijanjikan Allah.Swt, seperti membayar zakat yang merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim dan apa yang dibayarkan tersebut memang bukanlah merupakan hak kita, karena didalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, ujar Kamlan.(RS)


13 E D I S I 509 11 - 24 JUNI 2018

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Menkumham: PKPU Larangan Mantan Napi Koruptor Jadi Caleg Tidak Pas JAKARTA– Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang larangan mantan narapidana koruptor menjadi calon legislatif tidak pas/tepat karena bertentangan langsung dengan undangundang. “Dirjen Peraturan Perundang-undangan sudah mengundang Kemendagri dan Bawaslu. Mereka mengatakan ini tidak pas, saya juga melihat disitu ada yang tidak pas karena bertentangan langsung dengan undangundang,” ujar Yasonna seusai menghadiri Seminar Revolusi Mental di Jakarta, Kamis (7/6). Sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa narapidana eks koruptor bisa menjadi caleg dengan syarat memberi tahu bahwa dirinya pernah menjadi narapidana koruptor. Yasonna meminta agar tujuan baik KPU dapat direalisasikan dengan cara lain tanpa harus menabrak perundang-undangan. “Cara yang baik, kepentingan yang baik, tujuan yang baik jangan dilakukan dengan cara yang salah. Masih ada cara lain yang barangkali dampaknya sama saja,” kata Yasonna.

Yasonna menekankan keputusan MK merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dia menegaskan memang ada beberapa narapidana korupsi dicabut hak politiknya, namun itu pun melalui proses keputusan pengadilan. “PKPU itu bukan undangundang. Dia jauh di bawah undang-undang. Di bawah undangundang masih ada PP, perpres, maka jauh sekali. Jangan membiasakan membuat peraturan karena arogansi institusi,” kata Yasonna. Dia mencontohkan, apabila KPU tetap melarang narapidana eks koruptor menjadi caleg, namun undang-undang menjamin hak politik orang itu, maka bisa saja yang bersangkutan menggugat di pengadilan. Yasonna menyarankan, cara lain yang dapat dilakukan KPU adalah memanggil seluruh partai politik peserta pemilu, lalu melakukan deklarasi bersama untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi di Pilleg 2019. Itu salah satu caranya supaya kita jangan mentang-mentang bisa buat peraturan, lalu menabrak undang-undang,” jelasnya.(BBS)

KPK Periksa Tiga Saksi Kasus TPPU Tersangka Rita Widyasari JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. “Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa tiga saksi untuk tersangka Rita Widyasari terkait kasus TPPU,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis (7/6). Tiga saksi itu antara lain dua Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) masing-masing Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo dan Vestina Ria Kartika serta Novel Elfarveisa berprofesi sebagai pengacara. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara 20102015 dan 2016-2021 serta Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka TPPU. Rita Widyasari bersamasama Khairudin diduga telah menerima dari sejumlah pihak baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati periode 20102015 dan 2016-2021. Diduga Rita Widyasari dan Khairudin menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp436 miliar. Terkait dugaan penerimaan gratifikasi itu, KPK menemukan dugaan TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain. Atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asalusul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Rita Widyasari bersama-sama Khairudin selama periode jabatan Rita Widyasari sebagai Bupati. Terhadap Rita Widyasari dan Khairudin disangkakan melanggar pasal 3 dan/atau pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP. KPK juga telah menyita beberapa barang mewah milik Rita Widyasari yang diduga terkait dengan TPPU. Terdapat 36 tas yang disita dari berbagai merek seperti Channel, Prada, Bulgari, Hermes, Celine, dan lain-lain. Selanjutnya, sepatu sebanyak 19 pasang dalam berbagai merek seperti Gucci, Louis Vuitton, Prada, Channel, Hermes, dan lain-lain. Kemudian 103 perhiasan emas dan berlian berupa kalung, gelang, cincin serta 32 jam tangan berbagai merek seperti Gucci, Tisot, Rolex, Richard Millie, Dior, dan lain-lain.(AC/IN)

KPK Segel Tiga Ruangan Dinas Pendidikan Kota Blitar BLITAR– Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel tiga ruang di Dinas Pendidikan Kota Blitar, Jawa Timur terkait tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung dan Pemkot Blitar Tahun Anggaran 2018 Ruang di Dinas Pendidikan Kota Blitar. Ruangan yang disegel itu, antara lain ruang kepala dinas, ruang bidang pendidikan TK dan SD serta bidang pendidikan dan tenaga kependidikan. Penyegelan itu dilakukan tim penyidik pada Kamis (7/8).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Muhammad Sidik mengakui penyegelan tersebut. Dia memgaku sudah diundang untuk dimintai keterangan dan ditanya apakah sudah lama bekerja di Dinas Pendidikan. “Saya hanya ditanya berapa lama menjadi kepala dinas,” katanya, Jumat (8/6). Saat dikonfirmasi terkait dengan dimintai keterangan pembangunan sekolah menengah pertama di Kota Blitar, ia enggan untuk memberikan keterangan pada wartawan. Bahkan, dirinya juga

buru-buru meminta izin untuk pergi, karena ada keperluan lainnya. Selain Dinas Pendidikan Kota Blitar, KPK juga menyegel ruang kerja Wali Kota Blitar, serta ruang Kepala Dinas dan ruang Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkot Blitar. Selain disegel, ruangan itu juga diberi garis polisi. KPK telah menetapkan status tersangka pada Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar serta empat orang lainnya dalam tindak

pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung dan Pemkot Blitar Tahun Anggaran 2018. Namun, kedua kepala daerah itu hingga kini masih buron, sehingga KPK meminta agar mereka menyerahkan diri. “KPK mengimbau agar Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri ke KPK,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat dini hari.

Saut mengatakan, dalam dua perkara korupsi tersebut, KPK meyakini telah ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk juga menetapkan Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar sebagai tersangka. Dalam kegiatan tersebut, KPK secara total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp2,5 miliar (dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu) yang merupakan bukti transaksi perbankan, dan catatan proyek.(AC/IN)

Mantan Menkeu Ungkap Tanda Tangan BLBI Rp144 Triliun JAKARTA– Mantan menteri keuangan Bambang Subianto, mengungkapkan soal penandatanganan surat utang Bantuan Langsung Likuiditas Bank Indonesia Rp144 triliun pada Desember 1998. “BLIB yang menyalurkan Bank Indonesia, mereka detailnya tahu bank apa dapat berapa. Lalu BI mengajukan kepada pemerintah agar kewajiban bank kepada BI dibayar oleh pemerintah, bukan diselesaikan secara satu satu, tapi secara keselurahan yaitu Rp144 triliun,” kata Bambang dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (6/ 6). Bambang bersaksi untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN periode 2002-2004 didakwa bersama-sama dengan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun Kuntjoro-Jakti serta pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim telah melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp4,58 triliun. “Saya minta diklarifiasi angka Rp144 triliun itu, saya minta BPKP periksa. Setelah hasil periksaaan dilaporkan pada akhir November memang situasimya berat karena ada beberapa puluh triliun yang menurut BPKP tidak ada

data pendukungnya. Ini secara menyeluruh. Saya jadi terjepit dalam sebuah dilema. Kalau saya tidak mengeluarkan surat utang pemerintah untuk mengganti BLBI, maka BI bangkrut dan republik Indonesia bangkrut,” tambah Bambang. Ia pun menandatangani surat tagihan untuk menalangi sementara tagihan BLBI tersebut. “Ini harus dibuat pencadangan, karena itu saya tanda tangan surat tapi dengan membuat surat pen-

gantar yang mengatakan angka ini hanya sementara, harus diverifikasi pihak independen. Itu makanya saya selamat, kalau tidak pasti duduk di sini saya yakin,” ungkap Bambang. Bambang menjadi Menteri Keuangan selama 18 bulan hingga Oktober 1999. Ia juga Ketua BPPN pertama namun hanya satu bulan. “BPPN tugas prinsipnya untuk membenahi perbankan. Kedua mengumpulkan aset, kemudian dirawat dan dijual kembali untuk

menutup utang karena ada yang ditanggung pemerintah. Maka BPPN awalnya mengumpulkan para pemegang saham pengendali dan meminta aset mereka, kalau bank ditutup hitung jumlah kekayaan dan berapa nilai kewajiban, selisihnya harus dibayar, ditomboki pemerintah,” ungkap Bambang. Menurut Bambang, meski bank ditutup, uang nasabah di dalam tidak boleh hilang. Pemerintah menjamin uang nasabah dan memerintahkan BPPN memind-

Barbuk Hasil OTT KPK di Purbalingga Sempat Disembunyikan JAKARTA– Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan bahwa barang bukti berupa uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Purbalingga, Jawa Tengah, Tasdi sempat disembunyikan. “Ada sedikit sesuatu yang terjadi ketika tim mengamankan kemarin (Senin, 4/6). Jadi, uang yang ada di dalam tas plastik itu sempat coba disembunyikan oleh pihak yang memegang pada saat itu,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/6) malam. KPK telah mengumumkan lima tersangka terkait kasus itu, yakni diduga sebagai penerima Bupati Purbalingga periode 20162021 Tasdi dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Hadi Iswanto. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yakni tiga orang dari unsur swasta masing-masing Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan. Dalam kegiatan tersebut, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang Rp100 juta (dalam pecahan seratus ribuan) dan mobil Toyota Avanza yang digunakan •tersangka Hadi Iswanto

saat menerima uang. “Tim sempat berkejaran dengan pihak yang membawa uang sampai terjadi kerusakan di salah satu barang bukti yang kami segel, mobil di Purbalingga kemarin. Kami sudah mengidentifikasi dan kemudian sikap dari pihak yang membawa uang tidak cukup kooperatif saat itu, maka tim perlu melakukan pengejaran,” jelas Febri. Dalam kronologi OTT itu diketahui bahwa pada Senin (4/6) Hamdani Kosen meminta stafnya mentransfer uang sebesar Rp100 juta pada staf lainnya yang berada di Purbalingga. Uang tersebut kemudian dicairkan oleh staf Hamdani di Bank BCA Purbalingga dan sesuai permintaan Hamdani uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ardirawinata Nababan. Sekitar pukul 17.00 WIB. Ardirawinata menemui Hadi Iswanto di jalan sekitar proyek Purbalingga Islamic Center, diduga untuk penyerahan uang. Kemudian, Ardirawinata diduga menyerahkan uang Rp100 juta tersebut pada Hadi di dalam mobil Avanza yang dikendarai oleh Hadi sendiri. Setelah penyerahan uang itu Ardirawinata dan Hadi berpisah,

tim KPK kemudian mengamankan Ardirawinata di sekitar proyek Purbalingga Islamic Center. Tim KPK juga mengamankan Tasdi bersama TP yang merupakan ajudannya di rumah dinas Bupati Purbalingga sekitar pukul 17.15 WIB. Selanjutnya, tim lainnya mengejar Hadi yang bergerak ke kantor Sekda di kompleks Pemkab Purbalingga. Dari tangan Hadi, tim mengamankan uang senilai Rp100 juta yang dimasukkan dalam amplop coklat dan dibungkus plastik kresek warna hitam. Diduga Tasdi menerima “fee” Rp100 juta dari pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap II tahun 2018 senilai sekitar Rp22 miliar. Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian dari “commitment fee” sebesar 2,5 persen dari total nilai proyek, yaitu sebesar Rp500 juta. Proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center merupakan proyek tahun jamak “multi years” yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2017-2019 senilai total Rp77 miliar. Terdiri atas Tahun Anggaran 2017 senilai sekitar Rp12 miliar, Tahun Anggaran 2018 senilai sekitar Rp22 miliar, dan Tahun Ang-

garan 2019 senilai sekitar Rp43 miliar. Diketahui, Hamdani Kosen dan Librata Nababan merupakan kontraktor yang kerap mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Purbalingga. Beberapa proyek yang dikerjakan antara lain pembangunan gedung DPRD Tahun 2017 sebesar Rp9 miliar, pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap I Tahun 2017 senilai Rp12 miliar, dan pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap II Tahun 2018 senilai Rp22 miliar. Sebagai pihak yang diduga pemberi, Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Tasdi dan Hadi Iswanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(AC/IN)

ahkan rekening nasabah ke bank penampung, kemudian mengumumkan uang itu berada di bank penampung. Bambang juga mengakui bahwa BDNI pernah dievaluasi tapi ia mengaku tidak mendapatkan laporannya secara khusus. “BDNI pernah dievaluasi, kemudian dihitung ada kurang (aset). Penghitungan tidak sekaligus karena aset ada yang bentuknya perusahaan, fisik, tanah bangunan,” ungkap Bambang.(NET)

KPK Perpanjang Penahanan Made Oka JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan masa penahanan terhadap tersangka kasus pengadaan KTP Elektronik (KTP-el), Made Oka Masagung. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari ke depan, guna merampungkan berkas perkara penyidikan. Ihwal adanya informasi tersebut disampaikan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah. "Dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka MOM dalam kasus e-KTP selama 30 hari ke depan, mulai dari 3 Juni sampai 2 Juli 2018," ungkapnya pada awak media., Kamis (31/5) Sekadar informasi, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo adalah keponakan Setya Novanto (Setnov). Saat kurun waktu dugaan korupsi e-KTP terjadi, Irvanto menjabat Direktur PT Murakabi Sejahtera merangkap Ketua Konsorsium Murakabi. Sedangkan Made Oka ialah Delta Energi dan saat dugaan aliran dana itu Oka masih menjabat sebagai komisaris di perusahaan perdagangan dan penerbitan tersebut.(BS)

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

Mantan KSAU: Kasus Korupsi Pengadaan Helikopter AW Tak Dibuat Gaduh JAKARTA– Mantan kepala staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Purnawirawan Agus Supriatna menyatakan tidak mau kasus korupsi pengadaan helikopter angkut Agusta Westland (AW)-101 di TNI AU 2016-2017 dibuat gaduh. “Saya ingin sampaikan masalah helikopter AW-101. Sebetulnya dari awal dulu saya tidak mau bikin gaduh, bikin ribut permasalahan ini,” kata Agus seusai diperiksa sebagai saksi di gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/6). KPK telah memeriksa Agus sebagai saksi untuk tersangka Irfan Kurnia Saleh yang

merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri. Selanjutnya, Agus pun menyinggung adanya pihak lain yang membuat gaduh dalam kasus korupsi pengadaan helikopter AW-101 itu. “Karena AW 101 ini harusnya teman-teman juga tahu, coba tanya kepada yang membuat masalah ini tahu tidak Undang-Undang APBN. Tahu tidak mekanisme anggaran APBN itu seperti apa. Kalau tahu, tidak mungkin melakukan hal ini,” tuturnya. Namun, ia enggan mengungkapkan lebih lanjut siapa pihak lain yang membuat gaduh itu.

“Yang kedua, tahu tidak peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011. Kalau tahu, tidak mungkin juga melakukan ini dan ada juga Peraturan Panglima Nomor 23 tahun 2012, kalau memang tahu, tidak mungkin juga melakukan hal ini,” kata Agus. Menurut dia, semua pihak yang terkait bisa duduk bersama soal kasus pengadaan helikopter AW-101 itu. “Sebenarnya ini semua tuh bisa duduk bersama. Duduk bersama level-level Menteri Pertahanan, Panglima TNI yang sebelumnya, saya, kita duduk bersama. Kita pecahkan

bersama di mana sebetulnya masalahnya ini, jangan masingmasing merasa hebat, merasa benar karena punya kekuasaan,” ucap Agus. Ia pun mengaku bahwa saat dirinya masih aktif di TNI belum pernah ada satu orang pun yang bertanya kepada dirinya terkait masalah AW-101. “Saya kasih tahu ya, selama saya waktu masih aktif belum pernah ada satu orang pun yang bertanya kepada saya masalah AW-101. Tetapi setelah saya pensiun baru mengatakan itu. Jadi, saya ingin sampaikan itu. Saya berharap kita lebih baik

duduk bersama, kita bicara “blakblak”-an,” ujarnya. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Irfan Kurnia Saleh yang merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri sebagai tersangka dari unsur swasta. Irfan Kurnia Saleh diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016-

2017. Akibatnya, diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp224 miliar. Irfan Kurnia Saleh disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, POM TNI sendiri telah menetapkan lima tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWest-

land (AW)-101 di TNI Angkutan Udara Tahun 2016-2017. Lima tersangka itu, yakni anggota TNI AU yaitu atas nama Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan, Marsekal Madya TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, Letkol admisitrasi WW selaku pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda (Pembantu letnan dua) SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, dan Marsda TNI SB selaku asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara.(AC/IN)


8

POLITIK

E D I S I 509 11 - 17 JUNI 2018

Semarakkan HUT ke-428 Pemko Persiapkan Berbagai Perhelatan Menarik MEDAN - Berbagai perhelatan menarik tengah disiapkan Pemko Medan untuk menyemarakkan HUT ke-428 yang jatuh pada 1 Juli mendatang. Di antaranya perhelatan yang digelar Dinas Pariwisata yakni Color ful Medan Carnaval 2018, Medan Great 2018, dan inbox Carnaval 2018. Demikian mengemuka dalam Rapat Persiapan HUT ke-428 Kota Medan, Selasa (5/6) di kantor Wali Kota Medan. Rapat ini dipimpin oleh Wali Kota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si diwakili Sekda Ir. H. Syaiful Bahri Lubis didamping Asisten Administrasi Umum, Ikhwan Habibi Daulay dan Kadis Pariwisata, Agus Suriono serta diikuti segenap pimpinan organisasi perangkat daerah. Saat membuka Rapat itu, Sekda mengingatkan agar seluruh OPD Pemko Medan bekerja sama sesuai dengan tupoksi untuk menyukseskan berbagai rangkaian acara untuk menyemarakkan HUT Kota Medan ini. Dia mengatakan, diperlukan koordinasi, komunikasi yang baik dan kerja sama sinergis agar perayaan HUT Kota Medan yang digelar Pemko Medan ini sukses. Dalam Rapat itu, Kadis Pariwisata memaparkan tentang kegiatan yang dilaksanakan instansinya. Dia menyebutkan acara Color ful Medan Carnaval 2018 akan berlangsung 30 Juni dan sampai 1 Juli. Medan Great 2018 mulai 1 sampai 8 Juli, dan inbox Carnaval 2018 mulai 14 sampai 15 Juli. (VIN)

Peringatan Hari Lahir Pancasila T.TINGGI - Wakil Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Oki Doni Siregar memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Jumat (1/6) yang dilaksanakan dihalaman Walikota Tebing Tinggi Jalan Dr.Sutomo yang diikuti segenap jajaran ASN di Pemerintahan Kota Tebing Tinggi dan dihadiri unsur FKPD Kota Tebing Tinggi. Wakil Walikota Tebing Tinggi H.Oki Doni Siregar membacakan amanat tertulis Presiden RI Joko Widodo antara lain sudah 73 tahun Pancasila menjadi bintang pemandu bangsa Indoensia, Pancasila sudah bertahan tumbuh ditengah ombak idiologi lain yang berusaha menggesernya. Pancasila sudah menjadi rumah kita yang berbhineka tunggal ika, yang insya allah Pancasila akan selalu mengalir dinadi setiap bangsa Indonesia, dan Pancasila dilahirkan oleh para pendiri bangsa dengan duduk bersama sebagai pemersatu segala perbedaan. Pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2018 ini kita harus tetap menegakan semangat kita untuk bersatu, berbagi dan berprestasi, semangat persatuan merupakan pilar berbangsa dan bernegara untuk menjadi bangsa yang besar dan bangsa pemimpin. Pada bulan suci ramadhan ini kita manfaatkan momentum untuk memperkuat etos berbagi dan peduli sesama anak bangsa, dan peringatan hari lahirnya pancasila harus selalu kita jadikan moment pengingat dan pemersatu yang dapat diaktualisasikan nilai-nilan butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan presiden mengajak semoga komponen WNI untuk mengamalkan. (RS)

PTPN IV Mayang & Polres Bagikan Takjil SIMALUNGUN - Dalam upaya untuk menjalin hubungan silaturahim dan perduli lingkungan,pihak BUMN PTPNIV unit kebun Mayang dengan Polres Simalungun,melakukan joint program perduli, membagikan Takjil buka puasa di Desa Bahal Batu,Pulo Sarana dan Huta Tomuan,sejak tanggal, 4/6 s/d 6/6 yang digelar disetiap masjid masing masing huta untuk buka puasa bersama. Setiap masjid yang dikunjungi oleh Tim Safari Ramadan PTPNIV Mayang,sesuai program MTSI kebun Mayang tersebut, disambut oleh warga dan jemaah di masjid setempat.Dengan kesan,cukup antusias dan menyampaikan terimakasih atas kepedulian dari pihak PTPNIV Mayang dengan Polres Simalungun.Karena kegiatan seperti ini belum pernah dilaksanakan oleh insitusi Polres Simalungun yang joint program dengan PTPNIV kebun Mayang. Ketua Tim Safari dari Afd 1 (Pondok Jahe) kebun Mayang Abdi Andri Sinaga,dalam bagian kata sambutan di setiap masjid yang dikunjungi menyampaikan syukur,atas sambutan warga setempat yang mengapresiasi kegiatan amal dan ibadah,dalam bulan Ramadhan ini.Semoga apa yang telah diberikan berupa Takjil ini,bermakna untuk lebih meningkatkan hubungan silaturahim dan kepedulian antara PTPNIV Mayang,dengan Polres Simalungun serta masyarakat Bahal Batu pada umumnya. Kita berharap,komunikasi secara timbal balik antara warga dengan PTPNIV Mayang dan Polres Simalungun tetap terjalin dan berkelanjutan,kata Abdi Sinaga. Samahalnya disampaikan oleh Aziz Suryadi Manurung ST,selaku Kepala Desa Bahal Batu, menyambut baik atas kepedulian dari PTPNIV Mayang dan Polres Simalungun,yang berkenan membagikan Takjil kepada warga masyarakat muslim untuk bekal buka puasa.Semoga semua ini mendapat berkat dari yang Maha Kuasa,ujar Aziz Manurung. (MS)

Jalin Kerjasama Walikota Terima Consultan IMM T.TINGGI - Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan terima audiensi consultan Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises Japan (IMM) selasa (5/6) dirumah dinas Walikota Jl.Sutomo Tebing Tinggi Walikota dalam menerima IMM Umaida dan Fauzan didampingi Kadis Tenaga Kerja, Boy Hutapea Kadis Pendidikan H.Pardamean Siregar, Kabag Perekonomian Zahidin, Kabag Umum H.Fahmuddin dan Kabag Humas PP H.Abdul Halim Purba. Kabag Humas PP Abdul Halim Purba menjelaskan cosulltan iMM tersebut menawarkan kerjasama dengan Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Tenaga Kerja untuk melaksanakan pelatihan tenaga kerja dari Tebing Tinggi yang nantinya setelah dilatih akan diperkerjakan pada perusahan di Jepang,

dengan sebelumnya mengikat kerjasama dengan Lembaga ketenagakerjaan yg ada di Jepang bentuk pelatihan yang ditawarkan yakni khusus yang untuk belajar bahasa jepang dan ada juga sekaligus dengan pelatihan tenaga terampil teknik

khusus, contohnya pada bidang komputer chef dan robotik, namun kunci utamanya harus bisa berbahasa jepang,ujar H.Halim Purba. Selain hal tersebut Umaida, kata Kabag Humas menawarkan kerjasama kepada Walikota

tentang kerjasama antar kota Sister City, antara Kota Tebing Tinggi dengan salah satu Kota di Jepang, dan juga kerjasama dengan lembaga Pendidikan dalam hal bea siswa Dan kerjasama antar kota ini nantinya diharapkan dapat me-

ningkatkan perekonomian masyarakat dan kualitas SDM, ujar H.Halim Purba. Atas penawaran kerjasama ini H.Halim Purba menjelaskan Walikota H.Umar Zunaidi memberikan respon positif dan menyambut baik, dengan harapan akan dapat membantu tenaga kerja asal Tebing Tinggi yang berkualitas dan dapat bekerja di Jepang. Untuk itu Walikota perintahkan untuk segera menindaklanjuti penawaran ini dan diharapkan bukan hanya ketenagakerjaan tp jg bea siswa untuk belajar ke negeri Sakura tersebut Disampaikan Walikota hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk memberdayakan tenaga kerja yang profesional dengan membuka peluang kerja bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi, khususnya dikalangan generasi muda. (RS)

Jelang Pilgubsu 2018 :

Kapolres Rakor Dengan Kadis Dukcapil dan Ketua KPU NIAS SELATAN - Menjelang pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) yang akan di selenggarakan pada 27 Juni 2018 mendatang, Polres Nias Selatan terus melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan Pihak KPU, Panwaslu dan Pemkab Nias Selatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara. Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H bersama Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan Alfian Zenius Dakhi , Kamis (7/6) melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Sokhinaso Giawa, S.H, di

Kantor Disdukcapil jalan Lagundri KM. 7 Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan. Rapat koordinasi ini digelar untuk mengetahui data dan jumlah masyarakat yang sudah memiliki KTP Elektronik, maupun data warga yang sudah melakukan perekaman data, untuk menghadapi Pilgubsu 27 Juni 2018 mendatang. Kadis Dukcapil Sokhinaso Giawa menjelaskan hingga tanggal 07 Juni 2018, penduduk Kabupaten Nias Selatan yang

sudah melakukan perekaman KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) sebanyak 126. 468 jiwa. Warga yang sudah melakukan perekaman tersebut belum memiliki fisik KTP Elektronik. "Untuk warga yang sudah memiliki fisik KTP Elektronik sebanyak 105.000 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan yang memiliki Surat Keterangan KTP (Belum Melakukan Perekaman dan Belum Memiliki Fisik KTP Elektronik) sebanyak 21.468 jiwa," tuturnya. Dia juga mengatakan, berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 471.13 /6398/DUKCAPIL, pe-

Wali Kota : Puasa Baik untuk Kesehatan Jasmani & Rohani MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengatakan, dunia kedokteran telah menemukan bukti bahwa puasa bukan hanya baik bagi kesehatan jasmaniah namun juga baik bagi kesehatan rohaniah. Hal ini diperkuat dalam sebuah hadist yang menyatakan shumu tashihhu dimana artinya, “berpuasalah, niscaya kamu akan sehat.” Demikian disampaikan Wali Kota ketika menghadiri buka puasa bersama dengan Dewan Komisaris dan jajaran petugas medis RS Bunda Thamrin di Jalan Sei Batanghari Medan, Selasa (5/6) petang. Dikatakan Wali Kota, hikmah puasa Ramadhan selain menyehatkan tubuh melalui proses detoksifikasi toksin, juga membersihkan jiwa serta menanamkan sifat kasih sayang kepada sesama. Di samping itu melatih kesabaran orang yang berpuasa sekaligus sebagai intropeksi diri. Ungkapan ini disampaikan Wali Kota ketika menghadiri buka puasa bersama dengan Dewan Komisaris dan

jajaran petugas medis RS Bunda Thamrin di Jalan Sei Batanghari Medan, Selasa (5/6) petang. Selain itu tambah Wali Kota lagi, hikmah puasa juga untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian dapat memperbaiki kualitas ibadah yang dilakukan serta sebagai sarana memperkuat umat. "Selain itu puasa Ramadhan mengajarkan umat Muslim agar mampu berbuka puasa secara sederhana dan jangan berlebih-lebihan, sebab masih banyak umat Muslim di luar sana yang tidak mampu berbuka puasa selain hanya dengan makanan dan minuman seadanya," kata Wali Kota. Untuk itulah Wali Kota mengajak semua yang hadir agar terus mengasah jiwa sosial dan senantiasa berempati terhadap nasibnasib warga kurang mampu, termasuk pasien Muslim yang dirawat di RS Bunda Thamrin. "Jangan jadikan buka puasa bersama sebagai kegiatan seremonial tahunan belaka. Justru mari kita jadikan kegiatan ini untuk melihat berbagai

realitas fenomena yang terjadi di sekitar kita, " pesannya. Selanjutnya Wali Kota mengajak selurih insan kesehatan yang hadir untuk mendukung program kesehatan yang telah dirancang Pemko Medan. Dengan demikian program kesehatan itu dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Buka puasa bersama ini turut dihadiri Hendra Wibowo dan dr Hely Wijaya Kesuma selaku Ketua Dewan Komisaris RS Bunda Thamrin, H Syamsul Arifin selaku tokoh masyarakat, Kepala Perwakilan Jasa Raharja Tingkat I Medan M Hidayat, Direktur RS Bunda Thamrin dr Teren Dillon MKes, sejumlah pimpinan OPD serta seluruh staf karyawan dan perawat RS Bunda Thamrin. Buka puasa bersama ini dirangkaikan dengan tausiah yang disampaikan Al Ustadz H Muhammad Nuh MSP. Usai buka puasa bersama dilanjutkan dengan Shalat Maghrib serta makan malam bersama disertai saling bersilaturahmi. (VIN)

nerbitan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP Elektronik maupun Surat Keterangan, telah terdata dalam Database Kependudukan. Dinas Dukcapil Kabupaten Nias Selatan telah mempersiapkan Surat Keterangan bagi Masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang sudah melakukan perekaman KTP Elektronik akan tetapi Fisik KTP Elektronik belum diterima. Surat Keterangan tersebut dapat digunakan untuk semua kepentingan urusan pelayanan publik termasuk keperluan Pemilukada. Namun Surat Keterangan KTP Elektronik yang bisa dipergunakan untuk Kepentingan Pemilukada Tahun 2018 dan Pelayanan Publik Lain nya, sambungnya, yakni hanya Surat

Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan. Sementara, Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.I.K.,M.H menyarankan agar Dinas Dukcapil Kabupaten Nias Selatan turun langsung ke Kecamatan dan ke desa-desa, untuk melakukan Perekaman KTP Elektronik sebelum pelaksanaan Pemilukada, sehingga pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan dapat berjalan dengan baik. Faisal juga mengatakan Polres Nias Selatan siap memberikan pendampingan personil apabila pihak Dinas Dukcapil Kabupaten Nias Selatan membutuhkan bantuan untuk pengamanan proses perekaman di setiap Kecamatan dan di Desa-Desa. (HAL)

Wali Kota Sidak Makanan dan Minuman Kadaluarsa MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi melakukan sidak dengan mendatangi dua pusat perbelanjaan modern di Kota Medan, kemarin. Selain untuk melihat ketersediaan bahan pokok jelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H, sidak itu dilakukan guna memastikan makanan dan minuman yang dijual tidak kadaluarsan dan layak konsumsi. Adapun kedua pusat perbelanjaan modern yang didatangi Wali Kota yakni Transmart Carrefour dan Barastagi Manhattan Mall, keduanya berlokasi di Jalan Gatot Subroto Medan. Sidak yang dilakukan itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Wali Kota jelang Lebaran guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Sidak dilakukan Wali Kota bersama Kapolresta Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, Kasdim 0201/BS, Asisten Ekbang Qamarul Fatah, Kadis Perdaangan Syarif Armansyah Lubis, Kadis Kesehatan Usma Polita, Kepala Badan Ketahanan Pangan Muslim Harahap, Sekretaris Satpol PP Rahmat A Harahap. Kabag Humasy Ridho Nasution dan sejumlah unsur OPD terkait Pemko Medan. Dalam sidak yang dilkukan, Wali Kota menemukan ada sejumlah makanan yang sudah kadaluarsa dari kedua pusat perbelanjaan modern tersebut. Di samping itu juga ditemukan beberapa makanan yang masa expired (kadaluarsa) tinggal

beberapa hari lagi. Menurut pihak kedua pusat perbelanjaan itu, makanan yang kadaluarsa itu merupakan barang promosi. Atas temuan tersebut, Wali Kota langsung menginstruksikan kepada OPD terkait untuk terus memantau dan melakukan pengawasan secara ketat. Wali Kota tidak mau makanan dan minuman kadaluarsa itu sampai dibeli masyarakat karena sudah tidak layak konsumsi. “Jadi segera lakukan pemeriksaan secara ketat makanan dan minuman yang dijual di supermarket maupun mini market! Saya tidak mau masyarakat sampai membelinya!” kata Wali Kota. Selain memerintahkan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa, termasuk yang mendekati tanggal expired untuk ditarik, Wali Kota selanjutnya dengan tegas minta kepada manajemen supermarket maupun mini market agar tidak menjual makanan dan minuman kadaluarsa, begitu juga dengan makanan dan minuman yang kemasannya telah rusak. “Apabila ada supermarket maupun mini market yang kedapatan menjual makanan dan minuman kadaluarsa tersebut, Pemko Medan langsung memberi sanksi tegas. Untuk itu saya ingatkan kepada seluruh manajemen supermarket dan mini market agar tidak mencoba,” tegasnya. Selanjutnya guna menghindari membeli makanan dan minuman kadaluarsa, Wali Kota berpesan hati-hati ketika membelinya. (VIN)

Walikota : Peringatan Nuzulul Quran Jangan Serimonial T.TINGGI - Peringatan nuzul quran jangan dijadikan hanya tempat ngumpul-ngumpul sebagai acara serimonial belaka,tapi mengambil makna dari nuzul quran. Hal ini disampaikan Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan pada peringatan Nuzul

Quran Pemko Tebing Tinggi Jumat malam (1/6) di mesjid agung Tebing Tinggi dihadiri Wakil Ketua DPRD H.M.Hazly Asyari Hasibuan dan pemberi tausyiah Prof.Dr.H. Rusli Abdul Wahid.MA serta pimpinan OPD. Disampaikan Walikota mari

jadikan al quran satu-satu kitab suci orang muslim pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan berharap 10 hari terakhir jangan tinggalkan mesjid karena kesibukan menghadapi 1 syawal dan jangan pernah khawatir Pemerintah selalu ada bersama masyarakat.

Dikatakan H.Umar pemerintah kota Tebing Tinggi menjamin dalam menghadapi 1 syawal segala kebutuhan pokok dijamin keberadaannya, jangan sampai menggangu ibadah puasa yang dilaksanakan dapat berjalan lancar. Sementara pentausyiah

H.Ramli Abdul Wahid pada intinya menyampaikan mengambil manfaat peringatan nuzul quran yakni mengambil makna merobah pola pikir dan tindak tanduk dan jangan sia-siakan, meningkatkan ketaqwaan,mengambil ilmu dan memkokoh ke imana

Pada peringatan Nuzul quran diberikan tali asih kepada nazir mesjid berupa uang Rp.3 juta dan 10 buah kain sarung, santunan kepada 40 anak yatim, dan bank sumut memberikan bantuan kepada 80 orang kaum dhuafa dan 10 orang penjaga mesjid. (RS)


9

POLITIK

E D I S I 509 11 - 17 JUNI 2018

Amin Rais Jelaskan Tentang Rencana Koalisi Keumatan

Mau Nyapres Abraham Samad Akan Jumpai Surya Paloh YOGYAKARTA - Dukungan kepada Abraham Samad untuk ikut berlaga dalam pilpres 2019 terus menguat. Sejumlah relawan di Yogyakarta, yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Berdaulat untuk Abraham Samad 2019 (KITAAS 2019) Yogyakarta, mendeklarasikan dukungan mereka bagi Ketua KPK 2011-2015 itu, pada Rabu (6/6) di Yogyakarta. Abraham Samad pun kini tengah menjalin komunikasi politik dengan beberapa partai. "Insya Allah dalam waktu dekat saya akan berjumpa dengan pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem)," kata Abraham. Komunikasi politik dengan parpol memang sudah mulai dilakukan Abraham. Dua pekan lalu, Abraham bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman. Terkait dukungan dari relawan di Yogyakarta, kota ini merupakan kota kelima yang mendeklarasikan Abraham Samad. Deklarasi yang sama sebelumnya sudah muncul di Palembang, Padang, Makassar, dan Denpasar. Seperti di empat kota sebelumnya, deklarasi di Yogyakarta juga membacakan piagam deklarasi dukungan kepada Samad. Ada lima poin pada piagam deklarasi yang menyebabkan pentingnya Samad menjadi capres 2019. Kelima poin itu adalah kondisi bangsa yang tidak membaik, ketimpangan makin menjadijadi, gesekan antar masyarakat kian mencemaskan, korupsi semakin merajalela, butuh memimpin yang tegas, berani, berintegritas, anti korupsi. "Terima kasih atas kepercayaan temanteman di Yogya. Insya Allah saya akan menjaga amanah ini. Doakan agar parpol melirik saya sebagai capres 2019. Sebab, saya sadar diri tidak punya partai dan uang. Apa pun kondisinya, saya siap mewakafkan diri saya untuk kebaikan bangsa," ujarnya. (INT)

Partai Idaman Gagal Maju Dalam Pemilu JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan uji materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang verifikasi partai politik yang diajukan Partai Idaman. Partai yang dipimpin raja dangdut Rhoma Irama itu pun dipastikan tak bisa maju dalam pemilihan umum 2019. Dari putusan yang diunggah melalui web MA pada 6 Juni lalu menyatakan majelis hakim menolak permohonan keberatan hak uji materiil dan membebankan biaya perkara sebesar Rp1 juta kepada Partai Idaman. Perkara ini diputus oleh Ketua Majelis Hakim Yulius dengan hakim anggota Irfan Fachruddin dan Yosran pada 16 April 2018. "Amar, menolak permohonan hak uji materiil dan telah berkekuatan hukum tetap," seperti dikutip dari putusan. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan proses verifikasi yang dilakukan KPU mulai dari pendaftaran hingga penetapan partai politik telah sesuai seperti yang dimaksud dalam UU Pemilu. "Menimbang, permohonan keberatan pemohon tidak bertentangan dengan UU yang lebih tinggi sehingga tidak beralasan hukum dan harus ditolak." KPU sebelumnya menyatakan Partai Idaman tidak lolos ke pemilu 2019. Lantas, Partai Idaman menggugat keputusan itu ke Bawaslu. Setelah gugatannya ditolak Bawaslu, Partai Idaman kemudian membawa persoalan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, Majelis Hakim PTUN Jakarta memutuskan menolak gugatan Partai Idaman terhadap KPU. Menurut majelis hakim, materi gugatan dan berkas bukti-bukti yang diajukan tetap tidak memenuhi syarat supaya KPU meloloskan mereka menjadi peserta pemilu 2019. Partai Idaman kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA. (INT)

JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais memberikan penjelasan mengenai rencana koalisi keumatan. Usulan koalisi ini mencuat saat pertemuan Amien dengan Prabowo Subianto dan imam besar FPI Habib Rizieq Shihab di Mekkah akhir pekan lalu. Amien mengatakan koalisi keumatan bukan hanya bicara mengenai agama Islam dan umat Islam. Tapi dalam koalisi keumatan ada juga kepentingan kebangsaan. "Jangan salah sangka dengan koalisi keumatan. Karena di balik koalisi keumatan, ada koalisi kebangsaan. Jadi keumatan dan kebangsaan itu dua sisi dari mata uang yang sama," kata Amien

Rais melalui penjelasan yang direkam melalui instagram resmi miliknya, Jumat (8/6). Mantan Ketua Umum PAN itu menambahkan koalisi keumatan memikirkan nasib bangsa yang kurang bagus di tengah kepungan kepentingan bangsa asing. Amien melihat bagaimana modal asing yang menguasai Indonesia. Kemudian, begitu banyak proyekproyek infrastruktur di Indonesia juga lebih banyak diserahkan kepada pihak asing. Sehingga tenaga kerja yang dipakai pun juga tenaga kerja asing di saat masih banyak tenaga kerja lokal belum mendapat pekerjaan. "Utang negara pun memprihatinkan," ujar Amien. (INT)

KPU akan Revisi Aturan Kampanye Soal Lambang Parpol JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan ada rencana untuk merevisi aturan kampanye Pemilu 2019. Revisi ini terkait dengan definisi citra diri sebagai salah satu pengertian kampanye yang baru disepakati oleh KPU, Bawaslu, DPR dan pemerintah.

Aturan kampanye Pemilu 2019 sudah tersusun dalam draf Peraturan KPU (PKPU) kampanye. Draf ini telah diserahkan bersaman dengan draf PKPU Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) pada Senin (4/5) lalu. "Kami berencana kalau nanti sudah diundangkan. Kami akan melakukan revisi terkait perubahan soal definisi itu (citra diri, logo dan lambang parpol)," ujar Arief kepada wartawan di Kan-

tor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/6). Mekanisme ini ditempuh karena draf PKPU kampanye sudah masuk ke KemenkumHAM. Dengan demikian, tidak bisa kembali ditarik untuk revisi. "Maka biar saja nanti kalau sudah diundangkan nanti kami akan revisi," tegas Arief. Sementara itu, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, menjelaskan bahwa visualisasi parpol peserta Pemilu 2019 adalah lambang parpol dan nomor urut parpol. Kedua elemen ini bersifat akumulatif dan bukan

alternatif. "Ini adalah kesimpulan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Bawaslu dan pemerintah. Hal ini terkait dengan pengertian citra diri sebagai salah satu definisi kampanye," jelas Wahyu dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (5/6). Dia melanjutkan, dengan demikian, parpol tidak boleh memasang iklan di media massa dengan menggunakan dua elemen itu. "Tidak boleh ada nomor parpol dan logo parpol. Jika me-

langgar ketentuan itu, akan ditertibkan oleh Bawaslu," tegas Wahyu. Sebagaimana diketahui, citra diri sebagai salah satu pengertian kampanye diatur dalam pasal 1 ayat 35 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut menyebutkan, definisi kampanye pemilu adalah 'kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu'. (INT)

Zulkifli Hasan Ajak Rakyat Ciptakan Pemilu Berkualitas JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan menjadi tuan rumah buka puasa antarpimpinan lembaga negara. Dalam sambutannya, Zulkifli mengajak rakyat menciptakan pemilu yang berkualitas dan damai. Hadir dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta, Wakil Ketua MPR E E Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Ahmad Muzani. Hadir pula dalam acara tersebut Menteri Sosial Idrus Marham, Menpan RB Aswan Abnur, Aburizal Bakrie, serta undangan lainnya. "Terima kasih atas kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo dalam buka puasa kali ini," ujar Ketua MPR Zulkifli, Jumat (8/6). Zulkifli mengatakan, pada saat bersamaan ada acara Haul Bapak Taufiq Kiemas. Dirinya menitip salam kepada Ibu Megawati. "Sebenarnya saya diminta untuk memberi sambutan Haul Bapak Taufiq Kiemas," ujarnya. Dirinya mendoakan agar Taufiq Keimas mendapat balasan dari Allah karena jasanya

dalam Sosialisasi Empat Pilar. Zulkifli dalam kesempatan itu mengajak kepada semua untuk menjadikan tahun politik sebagai tahun yang berkualitas, damai, dan menyenangkan. Bagi Zulkifli, meski dalam Pemilu, baik itu Pilkada, Pileg, dan

Pilpres ada pertarungan, toh yang bertarung adalah anak negeri. "Kita tidak bertarung dengan Belanda," Zulkifli Hasan mengibaratkan. Dengan tegas dirinya mengatakan perbedaan dan pilihan boleh beda tapi semua harus

mempunyai tujuan yang sama, yakni Indonesia. "Meski kita berbeda dalam sikap politik namun merah putih kita sama", ujarnya. Sebelum Zulkifli Hasan memberi sambutan, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nazir

memberi tausiyiah. Haedar Nazir menuturkan, bulan Ramadhan tak hanya sebagai bulan penuh berkah. Di bulan ini juga banyak sejarah terkandung di dalamnya. Alquran turun di saat Ramadhan. "Bagi bangsa Indonesia, kita merdeka juga di bulan Ramadhan", katanya. Menurut Haedar Nazir hal demikian ada yang menyebut kebetulan. Namun, bagi Allah tak ada yang kebetulan. Haedar Nazir mengajak kepada semua untuk menjadikan Ramadhan sebagai bulan meningkatkan derajat keimanan sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah terlepas dari atribut atau golongan, diharapkan ummat Islam bisa menjadi khalifah yang memakmurkan bumi. Dalam masalah kebangsaan, Haedar Nazir mengajak ummat Islam untuk menjaga bangsa Indonesia. Masalah dasar negara menurutnya sudah selesai sesuai dengan kesepakatan para pendiri bangsa. "Kita akui ada dinamika namun dengan komitmen dasar maka Indonesia akan abadi," paparnya. (NT)

Parpol Perlu Bersepakat Tak Usung Mantan Koruptor Jadi Caleg JAKARTA - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu mengundang seluruh partai politik (parpol), terkait polemik Peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan koruptor menjadi caleg. "KPU mengundang seluruh parpol untuk bersama-sama membuat dan menandatangani deklarasi atau kesepakatan untuk tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi, bandar

narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak sebagai calon anggota DPR dan DPRD," kata dia, Kamis (7/6). Menurut dia, hal itu perlu dilakukan bila para pihak yang keberatan dengan PKPU itu, sebenarnya setuju dengan semangat dan maksud baik dalam Peraturan KPU tersebut. Namun, pihak ini menganggap substansi PKPU tersebut tidak boleh melanggar putusan MK dan Undang-undang. Bayu yakin parpol peserta Pemilu 2019 tidak akan keberatan menandatangani deklarasi tersebut. Mengingat

dalam berbagai pernyataannya di media selama ini mereka mendukung ide baik KPU itu. Deklarasi tersebut, kata dia, jika dilakukan maka dapat dianggap sebagai hukum yang mengikat bagi yang menandatanganinya. Bayu mengatakan, bila ada parpol yang menolak menandatangani deklarasi atau di kemudian hari ada parpol yang melanggar atau ingkar janji terhadap isi deklarasi, maka parpol tersebut dianggap melakukan kebohongan publik. Karena itu, dipastikan parpol yang me-

langgar akan mendapat hukuman setimpal dari publik yaitu dikampanyekan untuk tidak dipilih dalam Pemilu. Polemik yang tidak kunjung usai terkait PKPU tersebut, menurut Bayu, sebetulnya menunjukkan cara berhukum yang masih konservatif, sangat positivistik dan kurang kreatif. "Karena masih mengandalkan satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan dalam negara hanya melalui penyusunan norma peraturan perunndang-undangan," ujarnya. (KC)

Menpora Perintahkan Jajarannya Untuk Gunakan Atribut Asian Games 2018 JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memerintahkan semua jajarannya untuk memakai atribut Asian Games 2018 saat Idul Fitri. Hal ini sebagai bagian dari promosi Asian Games yang akan diselenggarakan pada 18 Agustus - 2 September 2018 mendatang. "Semua jajaran saya perintahkan untuk memakai atribut Asian Games sampai shalat Idul Fitri sekalipun, karena itu bagian dari promosi, dari doa. Saya sampai kasih ilustrasi nanti yang punya jilbab, yang punya mukena itu dikasih logo Asian Games," ujar Imam ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jumat (8/6).

Imam mengatakan, saat Idul Fitri nanti dirinya juga akan menggunakan atribut yang berlogo Asian Games. Mulai dari kopiah, baju koko, hingga sarung. "Saya juga pakai koko Asian Games, kopiah Asian Games, dan sarung Asian Games," kata Imam. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta bantuan para artis, seniman, atlet, penyanyi, dan lain-lain untuk turut mempromosikan gelaran Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Bukan tanpa sebab, Jokowi menilai publikasi Asian Games selama ini kurang menggaung di masyarakat sehingga bantuan para influencer melalui

media sosial pun dibutuhkan. Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf menyampaikan, promosi Asian Games 2018 bukan hanya menjadi tanggung jawab Bekraf, melainkan juga kementerian dan lembaga lainnya. Kendati demikian, ia menyebut anggaran menjadi salah satu penghambat masalah promosi. "Cuma memang ini kemarin ada sedikit kendala mengenai anggaran dan yang tidak turun tepat pada waktunya sehingga kita banyak kehilangan waktu," ujar Triawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (5/6). Triawan berharap, peran sele-

britas dan /influencer lainnya dapat membantu meningkatkan kesadaran dan juga gairah masyarakat terhadap gelaran Asian Games. Gelaran Asian Games yang berdekatan dengan Piala Dunia 2018 dan juga situasi politik, yakni pendaftaran capres dan cawapres 2019, dinilainya juga berpengaruh terhadap publikasi Asian Games. "Nanti jangan-jangan orang lebih tertarik membicarakan itu. Bagaimana caranya kita bisa numpang acara Piala Dunia supaya relevan dengan Asian Games. Juga numpang dengan pilpres agar tetap relevan dengan Asian Games," kata Triawan. (NET)


10 SUMUT/ACEH

KRIMINAL

E D I S I 509 11 - 17 JUNI 2018

28 Ton Bawang Selundupan Dihibahkan ke Masyarakat

Penyerahan hibah bawang putih oleh DBDC Aceh kepada masyarakat Langsa dan Aceh timur.

IRT Dirampok dan Dianiaya Pelaku KOTACANE - Seorang Ibu Rumah Tangga Yusniar Boru Aritonang (38) warga desa pulo latong kecamatan Babussalam Aceh tenggara Rabu kemarin (6/6) sekira pukul 14.00 wib di rampok oleh orang tak dikenal di rumahnya. Satu unit sepeda motor serta perhiasan berlian raib digondol pelaku yang diperkirakan dua orang. Bukan saja menggondol harta korban, pelaku juga menganiaya korban. Menurut narasumber, pelaku tiba tiba sajamendatangi rumah korban. Mereka masuk ke rumah dan merampas sepeda motor jenis Honda Vario. saat itu korban sedang sendirian di rumahnya. Selanjutnya, pelaku memaksa korban menyerahkan uang dan perhiasan jenis berlian. Setelah merampas sepeda motor dan perhiasan, pelaku juga berencana menghabisi nyawa Yusniar dengan melakukan penganiayaan berat. Bagian kepala Yusniar mengalami pendarahan hebat dan dirawat di RSU Nurul Hasanah Kutacane. Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Gugun Hardi Gunawan didampingi Kasat Reskrim, Iptu Kabri, Kamis kemarin mengatakan, kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihaknya. Polisi memperkirakan korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. (YAN)

Modus Baru Penipuan Dua Remaja Belia Jadi Korban LANGSA - Dua remaja belia warga Paya Bujok Blang Paseh Langsa kota, baru-baru ini terpaksa melepaskan 2 unit handphone android milik mereka kepada orang tak dikenal. Pelaku dengan mudah merayu korban dengan modus sok kenal dan sok dekat dengan korban. Korban adalah Muhammad Dede Alfatah (13) dan Sayed Abil Fida (12). Penipuan yang dilakukan dua orang pelaku tersebut temasuk modus baru di kota Langsa. Menurut keterangan yang di himpun, kasusnya terjadi Sabtu (2/6), sekitar pukul 10.30 Wib. Kronologisnya, berawal saat itu korban Dede Alfatah dan temannya Sayed Abil Fida serta Wahyu, sedang bermain handphone di hotspot yang berada dihalaman kantor Telkomsel Kota Langsa. Selanjutnya, tiba tiba dua orang pemuda (pelaku) mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam, menghampiri dan berpura pura menanyakan alamat lapangan futsal toko belakang pada korban.Setelah terjadi interaksi percakapan antara pelaku dan korban, kemudian pelaku meminta korban untuk membeli rokok dan minuman ringan. Tak sampai disitu, pelaku juga membujuk korban dengan alasan minta tolong agar diantarkan ke lokasi dimaksud dengan cara membonceng korban dengan menggunakan sepeda motor pelaku.Tanpa menaruh curiga, kedua korban yang masih Anak Baru Gede dan polos itu, satu persatu naik sepeda motor pelaku. Namun setiba ditempat sepi pelaku menghentikan laju sepmornya dan meminta korban turun di tengah jalan. Saat itu pelaku berdalih meminjam handphone korban untuk menelepon temannya. Lalu Korban dengan lugunya menyerahkan handphone jenis OPPO dan Evercroos mereka. Setelah menerima handphone dengan berpura pura menelpon, pelaku perlahan menjauhi korban dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Sadar telah nenjadi korban perampasan korban lalu pulang dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tua mereka yang kemudian ditindak lanjuti ke pihak berwajib. (YAN)

LANGSA - Sebanyak 28 ton bawang merah hasil sitaan dari penyelundupan sebuah kapal motor (KM) dari luar negeri dihibahkan kepada masyarakat Langsa dan Aceh Timur. Dalam konfrensi pers sekaligus penyerahan bawang tersebut turut di hadiri oleh Sekda Kota Langsa Syahrul Thayeb, SH. MH, Kabid Penyelidikan dan Penindakan DJBC Aceh Tri Utomo, Kepala DJBC Langsa M. Suhadak, Kasi Pidsus Kejari Langsa M. Fahmi, SH MH, Kadis

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Atim Iskandar, SH, Pengacara Suryawati, SH, Asisten III Pemko Langsa Drs. Abdullah Gade, Plt. Ka. Dinsos Pemko Langsa Armia, Pasi Intel Kodim 0104/Atim a.n. Kapten Inf Nunu Rukmana, Dansubpom IM /1-2 Langsa yang di walikili Batimin a.n. Pelda Soeparno. Kepala Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) Langsa M.Suhandak dalam sambutannya mengatakan Barang hibah ini yang kami berikan supaya bermanfaat bagi masyarakat

Pemkab Atim dan Pemko Langsa, Penangkapan ini hasil dari operasi Patroli Laut bea Cukai sandi “Jaring Sriwijaya” di perairan ujung Kab. Aceh Tamiang pada 23 Mei 2018. Kabid Penyelidikan dan Penindakan DJBC Aceh Tri Utomo mengatakan,Pemberian hibah harus melalui proses yang sudah berlaku di DJBC Aceh. Barang tangkapan bawang ini sangat bermanfaat bagi masyarakat jadi DJBC perlu untuk meghibahkan itu melalui dukungan intansi terkait, Perlu

adanya penanganan serius untuk Barang ilegal tersebut agar tidak terjadi lagi penyelundupan. Menanggapi hal ini, Pemkab Aceh Timur dan Pemko Langsa sangat berterima Kasih kepada DJBC yang telah menghibahkan bawang tersebut, untuk selanjutnya bawang ini akan kita bagikan kepada masyarakat yamg membutuhkan dan bawang ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk kebutuhan memasak sehari-hari. (YS)

Selamatkan Anggota Polri

Kapolres Nisel Berikan Penghargaan Kepada Warga NIAS SELATAN Tiga orang warga Desa Hilimaniamolo Kecamatan Luahagundre Kabupaten Nias Selatan, Rabu (06/06) mendapat penghargaan dari Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F Napitupulu. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kapolres Nias Selatan lantaran ketiga warga tersebut telah menyelamatkan seorang personil Polsek Teluk Dalam dari amukan massa, saat hendak menangkap seorang pelaku pencurian. Ketiga warga tersebut masing masing Amanat Zebua, Niscaya Saoiyago dan Abadi Saoiyago. Faisal menjelaskan, sebelumnya salah seorang personil polsek Teluk dalam nyaris menjadi korban amukan massa di Desa Hilimaniamolo Kecamatan Luahagundre Kabupaten Nias Selatan, Minggu (03/06) malam kemarin namun beruntung diselamatkan oleh ketiga warga itu. "Saat itu anggota atas nama

KAPOLRES Nisel AKBP Faisal F Napitupulu saat menyerahkan penghargaan dan SIM gratis kepada salah seorang warga yang menyelamatkan anggota Polisi dari amukan warga. Dok.HALAWA Bripda Nurham baru selesai melakukan pengamanan pada kegiatan pengobatan gratis di Kecamatan Lauhagundre. Pada saat Bripda Nurham hendak pulang, dirinya melihat 2 orang yang berboncengan sepeda motor mengambil helm milik nya, yang terletak di atas motor nya", ujar Faisal. Nurham kemudian mengejar kedua pelaku hingga ke Desa Hilimaniamolo Kecamatan Luahagundre. Kedua pelaku sempat diamankan oleh Nurham. Nurham kemudian membawa

seorang pelaku untuk mencari helm yang telah dibuang, sementara seorang pelaku lain dititipkan kepada warga. Saat menemukan helm miliknya, Nurham kemudian kembali ke lokasi tempat seorang pelaku dititipkan. Namun saat tiba dilokasi pelaku sudah tidak ada, dan warga mengatakan bahwa pelaku sudah dijemput oleh keluarga nya. Bripda Nurham yang kesal sempat berteriak namun warga sekitar menyangka Nurham mencaci maki masyarakat.

Warga kemudian mengepung Bripda Nurham dan melakukan pemukulan di bagian wajah, leher dan punggung nya. Nurham kemudian melarikan diri, masuk ke rumah milik keluarga Amanat Zebua dan meminta perlindungan. Amanat Zebua kemudian menghubungi aparat desa dan petugas kepolisian, karena warga sudah mengepung rumah nya dan meminta agar Bripda Nurham dikeluarkan dari dalam rumah. Situasi dapat dikendalikan setelah personil Polres Nias

Selatan tiba di lokasi dan membawa Bripda Nurham ke Polres,"paparnya. Oleh itu, orang nomor satu di jajaran Polres Nisel itu mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tinggi nya kepada Bapak Ibu yang telah menolong personil Polsek Teluk Dalam dari amukan massa. "Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada anggota tersebut jika Bapak dan Ibu tidak memberikan pertolongan. Untuk itu, apa yang diberikan oleh Polres Nias Selatan ini tidaklah sebanding dengan dedikasi dan pertolongan yang telah Bapak Ibu berikan. Kami berharap agar peristiwa ini menjadi langkah awal dari hubungan yang baik antara Polri dan Masyarakat, guna memaksimalkan kinerja Polri di tengah tengah masyarakat", kata Faisal. Selain itu, pihak Polres Nisel juga memberikan Piagam dan SIM gratis sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada 3 warga tersebut. Upacara pemberian penghargaan itu dihadiri oleh Danlanal Nias, Kolonel Laut (P) Heri Prihartanto, mewakili unsur Forkopimda Nisel, Petugas Dinas Perhubungan, Satpol PP, Tokoh Masyarakat, dan seluruh Perwira dan Personil Polres Nias Selatan. (HAL)

Peredaran 70 liter Tuak Nifaro Berhasil Digagalkan NIAS SELATAN - Petugas Kepolisian Sektor Lahusa Polres Nias Selatan, kembali menggagalkan peredaran 70 liter tuak suling asal Kecamatan Gido Kabupaten Nias, yang akan dibawa ke Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, Kamis (07/06) saat menggelar Razia Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) di jalan Lahusa Teluk Dalam. Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Lahusa Iptu Catur Haryadi saat di konfirmasi membenarkan penangkapan tuak suling tersebut. "Tuak suling tersebut di amankan saat kita laksanakan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) Kamis di jalan Lahusa Teluk Dalam. Saat sedang melaksanakan razia, kita mencurigai seorang pengendara sepeda motor jenis Honda Revo dengan nomor polisi BK 5361 AU yang membawa 2 jerigen berisi cairan", jelasnya. Kata Catur, Sepeda motor tersebut kemudian diberhentikan, dan setelah diperiksa ternyata cairan yang ada di dalam jerigen tersebut adalah Tuak Suling/ Tuo Nifaro, dengan vol-

PETUGAS Polsek Lahusa saat menggelar operasi pekat tampak sedang memeriksa salah satu mobil. Dok HALAWA ume sekitar 70 liter. Pengemudi motor kemudian kita bawa ke Polsek untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi sepeda motor berinisial YN alias Ama Elen (35) warga Desa Hilisebua Kecamatan Gido Kabupaten Nias tersebut mengaku dirinya membeli tuak suling seharga 500 ribu rupiah

per jerigen dari Desa Hilisebua Kecamatan Gido Kabupaten Nias dan akan di jual kepada Ama Sukirman Gowasa di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. "Setelah kita lakukan pendataan dan membuat surat perjanjian, pengemudi sepeda motor kita pulangkan namun barang bukti 2 jerigen tuak suling

kita sita", tegas Catur. "Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan akan terus kita laksanakan sesuai atensi Kapolres Nias Selatan, terlebih dengan sasaran Minuman Keras Tuak Suling/ Tuo Nifaro, apalagi ini Bulan Suci Ramadhan, agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman", tutup Catur.

Sebelumnya Senin (4/6), petugas Kepolisian Sektor Lahusa Polres Nias Selatan, menggagalkan peredaran 30 liter tuak suling atau tuak nifaro asal Kecamatan Gido Kabupaten Nias, yang akan dibawa ke Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan. Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Lahusa Iptu Catur Haryadi saat di konfirmasi membenarkan penangkapan tuak suling tersebut. "Senin malam hingga Selasa dinihari kita gelar Razia Penyakit Masyarakat di jalan Lahusa Teluk Dalam. Saat sedang melaksanakan Operasi Pekat, kita mencurigai 1 unit mobil Strada Triton dengan nomor polisi BA 8534 BY yang membawa banyak barang di bak belakang", kata Catur. Setelah mobil tersebut diberhentikan sekaligus diperiksa isinya ternyata petugas menemukan satu jerigen yang berisi Tuak Suling/ Tuo Nifaro, dengan volume sekitar 30 liter. "Pengemudi mobil kemudian kita bawa ke Polsek untuk dimintai keterangan,"imbuhnya. (HAL)

Jual Sabu ke Polisi,Warga Pidie Gol

Foto MI (23) yang jual sabu ke polisi.

SIGLI - Gara gara jual sabu kepada polisi seorang pemuda berinitial MI ( 23) warga gampong meunasah Teumpeun kecamatan Mutiara timur kabupaten Pidie aceh gol mendekam di jeruji besi polres setempat. MI Ditangkap karena dicurigai sebagai pengedar sabu di kediamanya. Narkoba Polres Pidie,

AKP Raja Aminuddin Harahap kepada wartawan, Rabu (6/6) mengatakan, MI ditangkap di rumahnya usai mendapatkan kesepakatan transaksi sabu dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli. “Kita lakukan penyelidikan terhadap tersangka, karena sebelumnya kami terima

laporan masyarakat bahwa tersangka sering melakukan transaksi di kediamannya,” kata Raja. Setiba di lokasi sesuai kesepakatan bertemu, Selasa (5/6), polisi meringkus tersangka dan menggeledah rumahnya. “Lima paket sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0, 64 gram

berhasil ditemukan di batang pohon kelapa di samping rumahnya,” kata Raja. Menurut Raja, tersangka sudah lama manjalankan bisnis haram tersebut. Untuk proses huikum lebih lanjut, kini tersangka beserta barang bukti kita amankan di mapolres katanya. (YAN)


11 E D I S I 509 11 - 17 JUNI 2018

Polsek Lahusa Nias Selatan Gelar Operasi Pekat NIAS SELATAN - Petugas Kepolisian Sektor Lahusa Polres Nias Selatan Kamis (07/06), kembali menggagalkan peredaran 210 liter minuman keras (miras) tuak suling asal Kecamatan Gido Kabupaten Nias, yang akan dibawa ke dua lokasi berbeda di Kabupaten Nias Selatan. Ratusan liter miras tersebut dijaring dari 2 orang warga, saat petugas kepolisian sedang melakukan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) di jalan Lahusa Teluk Dalam, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan. Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Lahusa Iptu Catur Haryadi saat di konfirmasi melalui telepon seluler nya membenarkan penangkapan tuak suling tersebut. "Tuak suling tersebut kita amankan saat melaksanakan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) di jalan Lahusa Teluk Dalam. Total miras yang disita ada 6 jerigen, dengan volume kurang lebih 210 liter", jelas Catur. 6 jerigen tuak suling tersebut, sambungnya, diamankan dari 2 orang warga. Yang pertama, 5 jerigen tuak suling dengan volume sekitar 175 liter dibawa oleh Tadeus TZ (35) warga Desa Bawonahono Kecamatan Fanayama Kab Nias Selatan. Tuak tersebut

70 Ribu Petasan Hasil Operasi Dimusnahkan

diperoleh dari Desa Sifandruria Kecamatan Gido Kabupaten Nias dengan menggunakan mobil mobil pick up dengan nomor kendaraan BK 8270 CJ, dan akan dibawa ke Desa Hilimagari Kecamatan Toma, Kabupaten Nas Selatan. Kemudian 1 jerigen tuak suling dengan volume sekitar 35 liter lain nya, disita dari AG (55) warga Desa Bawodobara Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, saat melintas dengan sepeda motor jenis Supra dengan nomor kendaraan BB 2513 LW. "Aroza'a mengaku jika tuak suling tersebut dititipkan oleh seorang warga Desa Lahusa Satu Kecamatan lahusa yang bernama Ama Vita, untuk diberikan kepada anak nya di Kelurahan Teluk Dalam. Tuak tersebut rencana nya akan digunakan keperluan pesta pernikahan", ujar Catur. "Setelah di data dan dibuat surat perjanjian di Polsek untuk tidak mengedarkan atau menjual minuman keras, kedua warga tersebut kita pulangkan, namun barang bukti 6 jerigen tuak suling kita sita", pungkasnya. "Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan akan terus kita laksanakan sesuai atensi Kapolres Nias Selatan, terlebih dengan sasaran narkoba, kejahatan jalanan dan minuman keras", pungkas nya. (HAL)

Polisi Bekuk Sindikat Pencuri Spesialis Minimarket Antarprovinsi HUMBAHAS - Kepolisian Sektor Pakkat Polres Humbang Hasundutan (Humbahas) berhasil menangkap empat anggota sindikat pencuri spesialis minimarket antarprovinsi di Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbahas, Rabu (6/6). Sindikat ini biasa menjalankan aksinya di wilayah Kota Medan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kabupaten Humbahas dan Kota Pekanbaru, Riau. Modusnya, mereka merusak gembok kedai atau toko dengan menggunakan gunting besi selanjutnya mengambil barang-barang yang berada di dalam toko. Kapolres Humbahas, AKBP Dr H Mhd R Dayan SH MH menjelaskan, keempat tersangka ini ditangkap saat hendak mencuri di Kecamatan Manduamas pada Rabu (6/6/ 2018) sekitar pukul 05.00 WIB. “Saat hendak mencuri, aksi mereka diketahui oleh seorang warga sehingga mereka langsung naik ke mobil dan melarikan diri ke arah Humbahas,” kata Dayan, kemarin. Pascakejadian, warga tadi melapor ke Polsek Manduamas. Mendapat laporan tersebut, personel Polsek Manduamas langsung menghubungi Polsek Pakkat dan mengimformasi tentang adanya kejadian itu. Setibanya di depan Mapolsek Pakkat, mobil yang di-

SUMUT/ACEH

KRIMINAL

tumpangi para tersangka distop oleh petugas. Namun pada saat itu, para tersangka tak mau berhenti. Mereka malah melarikan diri sehingga petugas memberikan tembakan peringatan yang juga tidak diindahkan para pelaku. Polisi lantas menembak bagian mesin mobil yang mengenai radiatornya. Setelah itu, para pelaku yang diketahui bernama Zakaria Daud alias Jack (56) warga Aceh Timur, Herdian Perangin-angin alias Edi Wak Kumis (51) warga Binjai, T Sukran Raziar alias Rian (43) warga Aceh Utara dan Lewan Krisnanta alias Iwan (41) warga Langkat ini langsung menyerah dan berhenti. Dari para tersangka disita barang bukti besi dengan ukuran kurang lebih 50 cm, tang kecil, gunting besi, obeng dengan panjang sekitar 30 cm, sepasang plat mobil dengan nomor BK 1119 RO, 2 gembok rusak dan satu unit mobil Avanza hitam. “Saat diinterogasi, para tersangka ini mengaku pernah beraksi di Medan, Tapteng, Humbahas dan Pekanbaru, Riau,” terang Dayan. “Di Humbahas, mereka mencuri di kedai atau toko milik Jadiman Manalu (35) yang terletak di Pasar Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang pada Jumat (18/5/ 2018) dini hari,” tuturnya. (DA)

LANGSA - Polres Langsa rabu kemarin memusnahkan puluhan ribu petasan hasil dari razia selama bulan puasa. Pemusnahanya di Mapolres setempat dengan cara direndamkan ke dalam air.

Reskrim dan Sat intelkam Polres Langsa dalam beberapa minggu yang lalu. Jumlah semua ini kita temukan pada saat razia dari para pedagang yang menjual kembang api di kota Langsa selama bulan puasa. Pemusnahan ini kita lakukan bersama forkopimda Langsa dengan cara memasukan Barang Bukti petasan tersebut kedalam air. Kapolres Langsa menghimbau kepada para pedagang kembang api yang ada di Kota Langsa untuk tidak menjual atau menyembunyikan petasan dalam bentuk apapun karna selain dapat mengakibatkan bencana juga dapat merusak kesehatan masyarakat. Demikian pungkas Kapolres. (YS)

Kapolres Langsa Akbp Satya Yudha Prakasa SIK di dampingi Kasat Reskrim Iptu Agung Wijaya Kusuma SIK mengatakan hari ini kita lakukan pemusnahan BB petasan sebanyak 70 ribu.Petasan ini kita dapat dari hasil razia yang di lakukan Personil gabungan Sat

Polres Langsa Musnahkan Petasan Dari Hasil Razia Selama Bulan Puasa.

Mahasiswa Digerebek saat Konsumsi Sabu MEDAN - Sedang asik mengisap sabu, seorang mahasiswa ditangkap personel Polsek Medan Kota di kos-kosan Jalan Gedung Arca Medan, Kamis (7/6). Kapolsek Medan Kota Kompol Revi Nurvelani kepada wartawan mengatakan, tersangka beriniasl DS asal Siparepare Indrapura berdomisili di Jalan Halat Medan itu ditangkap personel Polsek Medan Kota atas laporan

Mahasiswa ditangkap bersama barang bukti sabu yang dikonsumsinya

masyarakat yang resah. "Informasi yang kita terima, lokasi kos-kosan mahasiswa itu disinyalir sebagai sarang narkoba," ujar Revi, menyebut tersangka bersatatus sebagai mahasiswa, Jumat (8/6). Menindak lanjuti informasi berharga tersebut, lanjutnya, personel Polsek Medan Kota langsung terjun ke lokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan. Hasilnya,

tersangka DS diamankan ketika sedang mengonsumsi narkoba jenis sabusabu di kamar kos. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita satu paket sabu lengkap dengan alat hisap (bong). "Tersangka dijerat dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan anacaman hukuman di atas lima tahun penjara," pungkasnya. (DA)

Kasus Pengeroyokan Wartawan TV Berakhir Damai DAIRI - Kontributor MetroTv Kabupaten Dairi Rudianto Sinaga, Ketua Satgas DPD IPK Dairi Foreman Tobing dan Sekretaris DPD IPK Rikson Purba yang menjadi korban pengeroyokan, menerima permintaan maaf para pelaku dan sepakat untuk menyelesaikan persoalan dengan cara damai. Kesepakatan damai kedua belah pihak dilaksanakan, Rabu (6/6) di aula Kompi senapan C Batalyon Infantri 125/Simbisa di Sidikalang Kabupaten Dairi yang dihadiri dan disaksikan Komandan Kompi (Danki) Senapan C 125/Simbisa Lettu Inf M Dolok Lumbantoruan, Pasi Intel 125/ Simbisa Lettu Inf Rahmad Sopyan, Ketua DPD IPK Dairi P. Justinus Manurung SH, Plt Ketua KNPI Batasam Angkat, dan sejumlah pimpinan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Dairi. Para pelaku, yakni Pratu Ferry P Aritonang, Pratu Normal Banurea, Prada Iwanto Manik, Prada Saut Situmorang menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan serupa, dan menyatakan siap menerima konsekwensi pemberhentian dengan tidak hormat, jika melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Sementara, Komandan Kompi Senapan C 125/Simbisa, Lettu Inf M Dolok Lumbantoruan, usai penandatanganan kesepakatan damai menyampaikan apresiasi kepada para korban yang telah menerima

Anggota TNI, pimpinan OKP, Kontributor MetroTv Rudianto Sinaga (tengah) dan fungsionaris IPK korban pengeroyokan, diabadikan usai kesepakatan damai. permohonan maaf anggotanya. Dia juga memperingatkan peristiwa serupa tidak terulang kembali. Sebaliknya, dia berharap agar ke depan sinergitas dan kekompakan antara TNI dengan seluruh elemen masyarakat termasuk OKP bisa terjaga dan ditingkatkan. Untuk membina silaturahmi dan menciptakan harmonisasi, pihaknya berencana mengundang seluruh OKP di Dairi untuk menggelar kegiatan olahraga bersama. Sedangkan Ketua DPD IPK Dairi, P Justinus Manurung SH sangat

menyesalkan peristiwa yang telah terjadi. Dia berharap, seluruh pihak untuk memetik hikmah dari kejadian tersebut, dan menjadikannya sebagai pelajaran berharga agar tidak pernah terulang lagi. Manurung juga berharap, kesepakatan damai yang dilakukan akan berdampak pada kondusifitas daerah termasuk mendinginkan situasi terlebih di tengah iklim politik menjelang pilkada Dairi. Seperti diberitakan sebelumnya, dua orang fungsionaris IPK Dairi dan kontributor MetroTv Dairi Rudianto

Sinaga menjadi korban pengeroyokan pada Rabu (30/5), diduga dilakukan oknum TNI Satuan Kompi C Yonif 125 Simbisa. Kantor sekretariat IPK Dairi turut dirusak pelaku. Peristiwa itu sempat menjadi atensi berbagai kalangan, dan sekaligus memunculkan aksi solidaritas wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik yang bertugas di Kabupaten Dairi, yang kemudian melakukan protes dan unjukrasa ke Kantor Sub Denpom 1/2-4 dan DPRD Dairi. (GOL)

Polres Langsa Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2018 LANGSA - Polres Langsa belum lama ini melaksanakan Apel Gelar pasukan operasi ketupat 2018 di lapangan apel mapolres setempat. Apel yang dipimpin langsung Kapolres Langsa AKBP Satya Yudha Prakasa, SIK bertemakan “Melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Rencong 2018 Kita Tingkatkan Sinergi Polri dengan Instansi Terkait dalam Rangka Memberikan Rasa Aman dan Nyaman pada Perayaan Idul Fitri 1439 Hijriah” Apel tersebut diikuti 1 Pleton Personil Brimob Subden 2 Den B Por Aramiah, anggota Polres Langsa, 1 Pleton Polisi Militer Sub Pom Kota Langsa, 1 Pleton Pasukan Kodim 0104/Aceh Timur, 1 Pleton Dinas Perhubungan Kota Langsa, 1 Pleton Satpol PP Pemko Langsa dan 1 Pleton BNPB Kota Langsa. Apel tersebut juga dihadiri Dandim 0104/Aceh Timur yang diwakili oleh Pasi Intel Kapten Inf.

Nunu Rukmana, Walikota Langsa diwakili oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Syahid Madun, SE, Kajari Langsa diwakili oleh Kasie Pidum Firmansyah Junaidi, SE, SH, Ketua Pengadilan Kota Langsa diwakili oleh Hakim El Kurniawan, SH, Dan Sub Pom Kota Langsa An Lettu Cpm Asep Saepul, SH, Kepala Perwakilan PT Jasa Raharja Langsa Endang Prayitno, SE, Wadanki Subden 2 Den B por Ipda Hidayat, serta seluruh jajaran Polres Langsa. Kapolres Langsa AKBP Satya Yudha Prakasa, SIK dalam membacakan amanat Kapolri mengatakan bahwa Operasi Ketupat Rencong 2018 berlangsung selama 18 hari, yaitu dari tanggal 7-24 Juni 2018. Dengan menurunkan sebanyak 173.397 personel pengamanan gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Pemda dan stakeholders terkait serta elemen masyarakat lainnya. Rencana operasi disusun melalui

serangkaian evaluasi terhadap pelaksanaan Operasi Ramadaniya pada tahun 2017. Disertai analisa potensi gangguan Kamtibmas di tahun 2018. Sehingga pada pelaksanaan operasi tahun ini, setidaknya terdapat 4 potensi kerawanan yang harus diwaspadai bersama,” ujar Kapolres membacakan amanat Kapolri. Lanjutnya, Potensi kerawanan pertama adalah stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. Pada tahun 2017 secara umum stabilitas harga pangan dapat terjaga dan tidak terjadi kelangkaan bahan pangan. Hal itu dapat diwujudkan berkat kerjasama dari semua instansi terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) maupun Satgas Pangan Polri. Pada tahun ini, jelasnya potensi permasalahan masih berkisar pada masalah distribusi pangan, upaya penimbunan oleh kelompok kartel/

mafia pangan, maupun perilaku negatif pelaku usaha yang menaikkan harga di atas harga yang ditetapkan, diperlukan kerja sama dan langkah proaktif dari stakeholders terkait guna mengatasi hal ini,” terangnya. Potensi kerawanan kedua adalah permasalahan kelancaran dan keselamatan arus mudik dan arus balik. Hasil survey jalan yang dilaksanakan oleh Korlantas Polri bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, maupun Dinas Jasa Marga, dan Pertamina, mendapati sekurangnya terdapat enam lokasi rawan macet pada jalur utama mudik lebaran. “Sehubungan dengan hal tersebut, saya memberikan penekanan kepada seluruh personel terutama pada titik rawan macet dan titik rawan kecelakaan, agar benarbenar melakukan pemantauan

secara cermat. Berbagai strategi bertindak yang telah ditetapkan agar diikuti dengan baik. Optimalkan pelayanan pada 3.097 Pos Pengamanan, 1.112 Pos Pelayanan, 7 Pos Terpadu dan 12 Pos Check Point yang tergelar selama penyelenggaraan operasi,” tegasnya. Kemudian, sambung Kapolres, potensi kerawanan ketiga yang juga harus diantisipasi adalah potensi bencana alam dan gangguan kamtibmas lainnya, seperti curat, curas, curanmor, copet, pencurian rumah kosong, begal, dan hipnotis. Untuk itu, para Kasatwil diharapkan dapat mengambil langkah pre-emtif maupun preventif yang diperlukan, sehingga bisa menekan potensi yang ada, agar seluruh Kasatwil dapat terus menerus berkoordinasi dengan pihak Basarnas, BMKG, dan pihak terkait lainnya, dalam upaya mengantisipasi dan mewaspadai potensi bencana alam, kerawanan keempat

adalah, ancaman tindak pidana terorisme. Guna mengantisipasi potensi aksi terorisme, menekankan kepada seluruh Kasatwil untuk terus meningkatkan kegiatan deteksi intelijen yang diimbangi dengan upaya penegakan hukum secara tegas (preemtif strike), melalui optimalisasi peran Satgas Anti Teror di seluruh Polda jajaran.di samping itu, pengamanan tempat ibadah, pusat keramaian, Mako Polri, serta aspek keselamatan personel pengamanan harus menjadi perhatian. Perkuat pengamanan pada objek-objek tersebut dan laksanakan pendampingan personel pengamanan oleh personel bersenjata (buddy system). “Khususnya dalam mewujudkan keamanan secara umum, saya perintahkan kepada seluruh jajaran untuk terus menerus meningkatkan kerjasama dengan rekanrekan TNI serta stakeholders terkait lainnya,” pungkasnya. (YAN)


12 E D I S I 509 11 - 17 JUNI 2018

KRIMINAL

Gelar Pasukan Ops Ketupat Toba 2018 di Polres Nisel

Danlanal Nias saat menyematkan pita kepada perwakilan peserta operasi ketupat 2018.dok.HALAWA NIAS SELATAN - Polres Nias Selatan Rabu Pagi (06/06) menggelar Upacara Gelar Pasukan Operasi Ketupat Toba 2018 di halaman Mako Polres Nisel, Rabu, (6/6) bertindak sebagai inspektur upacara Danlanal Nias Kolonel Laut (P) Heri Prihartanto. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam amnatnya yang dibacakan oleh Danlanal Nias menegaskan, bahwa Operasi Ketupat Tahun 2018 diselenggarakan secara serentak di seluruh Polda Jajaran selama 18 hari, mulai tanggal 07 hingga 24 Juni 2018. Menurut Kapolri, Potensi kerawanan pertama adalah stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. "Pada tahun ini potensi permasalahan masih berkisar pada masalah distribusi pangan, upaya penimbunan oleh kelompok kartel/ mafia pangan, maupun perilaku negatif pelaku usaha yang menaikkan harga di atas harga yang ditetapkan," tuturnya. Potensi kerawanan yang kedua, lanjutnya, yaitu permasalahan kelancaran dan keselamatan arus mudik dan arus balik. "sehubungan dengan

hal tersebut, seluruh personil diminta agar melakukan pemantauan dan penjagaan pada titik rawan macet dan rawan kecelakaan. Berbagai strategi yang telah ditetapkan agar di ikuti dengan baik,"tandasnya. Dia juga mengingatkan supaya kegiatan deteksi intelijen ditingkatkan yang di imbangi dengan upaya penegakan hukum secara tegas (preemtif strike), melalui optimalisasi peran Satgas Anti Teror di seluruh Polda Jajaran. "Pengamanan tempat ibadah, pusat keramaian, mako Polri, serta aspek keselamatan personel pengamanan harus menjadi perhatian. Perkuat pengamanan pada objek-objek tersebut dan laksanakan pendampingan personil pengamanan oleh personil bersenjata (buddy system)," tuturnya. Turut hadir dalam acara tersebut yakni perwakilan unsur Forkopimda Nisel, tokoh Masyarakat, dan peserta upacara terdiri dari personil TNI AD, TNI AL, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan seluruh Perwira serta Personil Polres Nias Selatan dan sejumlah pelajar. (HAL)

Saksi Pencabulan Bocah SD Diperiksa Terlapor Segera Dipanggil MEDAN - Penyidik Subdit IV/Renakta Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut terus mendalami kasus dugaan pencabulan yang dialami siswi Sekolah Dasar (SD) di Bandar Rejo, Huta VIII, Kabupaten Simalungun. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan. "Kita masih mendalami kasusnya. Dua orang saksi kita mintai keterangan, hari ini," kata Kasubdit IV/Renakta Dit Reskrimum Polda Sumut, AKBP Leonardo Simatupang kepada wartawan, Kamis (7/6). Menurutnya, kedua saksi tersebut merupakan orang yang mengetahui tentang pelaku B dan korban AN (6). Saksi tersebut juga tetangga mereka. Sedangkan terlapor akan dipanggil jika keterangan saksi sudah cukup. "Kalau terlapor (dipanggil) nantilah, kalau keterangan saksi sudah kita ambil," tandas Leo sambil berlalu. Sebelumnya, pelaku B dilaporkan ke Subdit IV/Renakta Dit Reskrimum setelah mencabuli korban AN yang masih berumur 6 tahun di rumah korban Jalan Bandar Rejo Huta VIII, Nagori Bandar Rejo, Kecamatan Bandar Masliam, Kabupaten Sima-

lungun, Rabu (29/4). Peristiwa ini kemudian dilaporkan orangtua korban Syahril Rangkuti (33), ke Polda Sumut, Senin (21/5). Menurut orangtua korban, peristiwa berawal ketika dirinya tidak berada di rumah. Pelaku masuk ke rumah AN yang tak jauh dari rumahnya dan mencabuli korban. Setelah kejadian itu, putrinya memberitahu kepada ayahnya, alat kelaminnya kesakitan hingga mengeluarkan darah. "Saat ini, pelaku melarikan diri. Kami sudah mencari keberadaan pelaku tapi belum ketemu," katanya. Mereka sempat melaporkan ke Polres Simalungun, karena tak di tanggapi Polres Simalungun, akhirnya mereka mendatangi Polda Sumut dan membuat laporan ke Subdit IV/Renakta Ditreskrimum. Kasubdit IV/Renakta Ditreskrimum Polda Sumut AKBP Leornado David Simatupang, SIK, membenarkan keluarga AN melaporkan tetangga terkait dugaan kasus pencabulan di bawah umur. (DA)

Kurir 134 Kg Sabu Jaringan Internasional Dihukum Mati MEDAN - Dua terdakwa kurir narkotika jenis sabu-sabu seberat 134,3 kilogram dari Aceh ke Medan, jaringan internasional, yakni Abdul Kawi alias Ade, dan Syarifuddin alias Din, dijatuhi hukuman mati dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, kemarin. Majelis hakim diketuai Morgan Simanjuntak menyatakan, kedua terdakwa sesuai fakta persidangan, terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki, menguasai, menjual dan membeli, serta mengangkut narkotika bukan tanaman di atas 5 gram. "Menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai fakta persidangan, karenanya menjatuhkan hukuman mati kepada kedua terdakwa," kata hakim. Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Mathias Iskandar, sebelumnya dalam nota tuntutannya menyebutkan terdakwa Abdul Kawi dibantu terdakwa Andi Syahputra (berkas terpisah) membawa sabu seberat ratusan kilogram itu ke Medan untuk diserahkan kepada terdakwa Syarifuddin. “Ketiga terdakwa beserta Pon (DPO) melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman berat-

nya melebihi 5 gram,” kata Matthias Iskandar di hadapan Majelis hakim diketuI Morgan Simanjuntak SH. Menurut JPU, sebelum barang haram tersebut disita Tim NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada Agustus 2017, terlebih dahulu diperoleh informasi tentang rencana peredaran ratusan kilogram sabu tersebut. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan hingga penangkap. “Pada 31 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 WIB, polisi melakukan penangkapan terhadap Syarifudin di dalam kamar nomor 8, Hotel The Green Alam Indah, Jalan Jamin Ginting Beringin, Medan Selayang," terangnya. Selanjutnya, Petugas menginterogasi Syarifuddin dan kemudian melakukan pengembangan ke showroom mobil UD Keluarga milik Abdul Kawi di Jalan Platina VII B No 17 Titipapan, Medan. Tiba di lokasi, polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 134,3 kilogram dari dalam mobil Nissan X-trail BK 1988 JF, Honda HRV BK 1245 BD dan Honda CRV BK 1717 EB. Untuk mendengar nota pembelaan kedua terdakwa, sidang menarik perhatian pengunjung itu dilanjutkan Kamis mendatang. (AFS)

Diduga Pungli Calon Siswa Baru, Guru MAN Kena OTT DELI SERDANG Satgas Tipikor Polres Deli Serdang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lubuk Pakam, Jalan Karya Agung, Kompleks Pemkab Deli Serdang, Jumat (8/6) sekira pukul 11.00 WIB. Dalam OTT tersebut sebanyak tujuh orang guru diamankan karena diduga karena terlibat kasus melakukan pungutan liar (pungli) terkait penerimaan siswa baru di madrasah itu. Oknum-oknum guru tersebut diduga meminta para wali siswa memberikan sejumlah uang hingga jutaan rupiah agar anak mereka diterima menjadi siswa baru di madrasah tersebut. Terkait kabar diamankannya tujuh orang guru MAN Lubuk Pakam dalam kegiatan OTT ini

dibenarkan Kasat Reskrim Polres Deli Serdang AKP Ruzi Gusman. "Iya, ini masih kita kembangkan. Jadi belum bisa komentar dulu lah saya. Nanti kalau sudah dapat baru kita kasih tau sama wartawan," ujar Ruzi yang dihubungi melalui telepon selulernya. Ia menyebut pengembangan perlu dilakukan untuk memastikan siapa yang menyuruh melakukan pungli terhadap para wali siswa yang baru mendaftarkan anaknya di madrasah tersebut. Namun Ruzi mengisyaratkan Kepala MAN Lubuk Pakam Burhanuddin Harahap dipastikan menjadi salah seorrang yang akan mereka mintai keterangan. "Sekarang masih diperiksa dulu sama anggota. Saya belum dapat laporan lengkapnya. Nantilah," kata Ruzi. Informasi yang dikumpulkan, satu diantara tujuh orang yang diamankan Satgas Tipikor Polres Deli Serdang dalam kegiatan OTT itu adalah laki-laki berinisial R. Sementara enam lainnya dalam

perempuan, masing-masing berinisial F, M, A, S, N, dan T. “Jam 11.00 tadi mereka dibawa sama polisi. Ya gak taulah ditangkap atau cuma dimintai keterangan saja sama polisi. Katanya melakukan pungli, ya kan biasa kalau sekolah mengenakan biaya pakaian olahraga untuk siswa,” ucap salah satu pegawai madrasah itu yang menolak menyebutkan namanya. Sementara itu, seorang petugas keamanan MAN Lubuk Pakam mengaku tidak menyangka kalau yang datang ke madrasah mereka adalah petugas kepolisian, karena semuanya datang tanpa mengenakan pakaian dinas. “Ada beberapa orang. Pertama aku ditanya, di mana tempat daftar ulang. Kupikir mau daftar juga lah. Gak lama kemudian udah dibawa aja mereka. Di situ polisinya sudah pakai badge polisi dikalungkan di leher,” kata petugas keamanan tersebut. Ketujuh oknum guru tersebut kemudian langsung diboyong ke

Mapolres Deli Serdang untuk periksa lebih lanjut. Dalam OTT itu polisi disebut-sebut juga mengamankan barang bukti uang jutaan rupiah. Namun terkait hal ini belum ada keterangan ada pihak kepolisian. Sementara itu, Kepala MAN Lubuk Pakam Burhanuddin Harahap membantah sekolahnya melakukan pungli terhadap para siswanya maupun wali siswa. “Gak ada kita pungli. Kutipan yang dilakukan itu sudah persetujuan dari Komite Sekolah nggak ada hubungannya sama saya,” ujar Burhanuddin. Ia mengaku belum bisa berkomentar banyak atas kasus ini, karena pusing memikirkan persoalan yang terjadi di madrasah yang dipimpinnya itu. Menurut Burhanuddin, sebenarnya dia sudah tahu besaran uang yang disepakati komite untuk diminta dari wali siswa. “Tanya komite saja. Gak ada arahan dari saya untuk mengutip itu,” katanya. (G/MET/TBN)

Empat Perampok Bersenpi Ngaku Anggota Polri Ditangkap MEDAN - Empat anggota kawanan perampok bersenjata api (senpi) mengaku anggota Polri berhasil ditangkap tim Penanganan Gangguan Khusus (Pegasus) Unit Pidum Satuan Reskrim Polrestabes Medan. Mereka adalah, YH (36), warga Jalan Sutrisno, JAJ (26), warga Jalan M Yakub Lubis, RP (26), warga Jalan Masjid, Lubuk Pakam dan YH (39), warga Jalan Karya Jaya, Kecamatan Medan Polonia. “Penangkapan ini hasil penyelidikan laporan polisi korbannya atas nama David Armandoz Manihuruk (26), warga Jalan Kuali, Kelurahan Sei Putih Tengah,” terang Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Putu Yudha Prawira, Kamis (7/6). Dalam laporannya pada Rabu (30/5) sekira pukul 23.00 WIB, korban mengaku saat kejadian sedang berada di rumah kos temannya bernama Mariyana Teti Sihaloho di Jalan Gelas, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah. Secara tiba-tiba datang keempat tersangka mengaku anggota Polri masuk ke dalam kamar kos dan langsung menodongkan senjata api (senpi) ke korban. “Mereka menuduh korban sedang menggunakan sabu-sabu bersama Mariyana dan seorang lagi temannya bernama Herman,” kata Putu. Setelah itu, para tersangka memborgol tangan korban dan temannya Herman lalu membawanya ke mobil Daihatsu Xenia yang digunakan untuk beraksi. Saat bersamaan, seorang tersangka merogoh kantong celana korban untuk mengambil kunci

Wanita yang diduga terlibat sindikat perampokan dan empat tersangka pria mobil Honda CR-V 2 WD hitam BK 1238 GT milik korban David. Sedangkan tersangka lainnya menggasak dompet korban berisi SIM, STNK mobil dan sepeda motor. Mereka juga mengambil cincin emas 5 gram dan 2 unit HP milik korban. “Korban dan temannya tidak bisa melakukan perlawanan, hanya pasrah lantaran tangan mereka diborgol serta berada di posisi mobil pelaku. Sedangkan mobil korban dibawa tersangka. Lalu mereka diturunkan di pinggir jalan. Setelah itu, para tersangka meninggalkan lokasi dengan membawa mobil korban. Selanjutnya korban yang mengalami kerugian seratus juta itu melapor ke Polrestabes Medan,” tukasnya. Tim Pegasus Unit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan yang menangani laporan korban langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya, satu persatu pelaku ditangkap dari tempat terpisah

lengkap dengan barang buktinya. “Pelaku yang pertama kali ditangkap adalah YH (36). Dia kami tangkap di kawasan Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang pada Sabtu (2/6/2018) pagi. “Dari penangkapan itu, kami menyita barang bukti mobil milik korban. Hasil interogasi terhadap pelaku YH ini, kami berhasil menangkap JAJ dari rumahnya di Jalan M Yakub Lubis Dusun 4 Mawar, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Seituan,” papar Putu. Tak lama berselang, dari hasil pengembangan, tim Pegasus Unit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan kembali menangkap dua pelaku RP dan YH. “Dari hasil interogasi, para pelaku ini mengaku sudah lima kali melakukan aksi perampokan dengan modus mengaku anggota Polri, melakukan penangkapan narkoba, memeras uang korban dan mengambil barang-barang milik

korban,” beber mantan Kasubdit III/Tipikor Direktorat (Dit) Reskrimsus Polda Sumut tersebut. “Di antaranya, mereka beraksi di Jalan Starban, Kecamatan Medan Polonia, Jalan Besar Tembung Pasar XI, Jalan Besar Tembung Pasar X, Jalan Makmur Pasar VII Tembung dan Jalan M Yakub Lubis, Kecamatan Medan Tembung,” tambah Putu. Dari para pelaku yang terbilang sadis dan tak segan-segan melukai korbannya jika melakukan perlawanan, turut diamankan barang bukti mobil milik korban, senpi, 2 topi, 1 kaos, 2 plat mobil, 7 HP, 4 STNK, 2 KTP dan 1 dompet. Terhadap para pelaku hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Mereka dipersangkakan dengan Pasal 365 KUHPidana dengan ancaman penjara di atas 10 tahun. Libatkan Wanita Kawanan perampok bersenpi yang ditangkap tim Penanganan Gangguan Khusus (Pegasus) Unit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan ternyata berjumlah lima orang. Seorang di antaranya wanita. Wanita berinisial VE ini sengaja dilibatkan untuk tujuan khusus, yakni mencari target atau korban. Ia juga diduga ikut mengatur strategi. Sementara, empat orang lagi pelaku berperan sebagai eksekutor. “Jadi peran tersangka yang wanita ini sebagai pencari korban, selebihnya eksekutor,” sebut Putu. Kini para tersangka masih dilakukan pemeriksaan. Mereka dipersangkakan dengan Pasal 365 KUHPidana dengan ancaman penjara di atas 10 tahun. (GON)

Pemerkosa dan Pembunuh Bocah 7 Tahun Ditembak SERGAI - Seorang bocah perempuan di Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, Rosalinda Br Barus (7), menjadi korban perkosaan dan pembunuhan. Mayatnya ditemukan di jurang sekitar 300 meter dari kediamannya di Dusun 1 Desa Pamah, Kecamatan Silinda, Jumat (8/6) pagi. Hanya hitungan jam, polisi telah mengungkap kasus pemerkosaan dan pembunuhan tersebut. Pelaku yang ternyata masih tetangga dengan korban, ditangkap dan ditembak kedua kakinya karena melakukan perlawanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, jasad Rosalinda ditemukan dalam posisi miring dan ditutupi daun pisang. Pada bagian lehernya ada luka memar. "Dia korban pembunuhan, karena ada bekas cekikan dan ada luka di kemaluannya," kata AKP Alexander Piliang Kasat Reskrim Polres Sergai. Rosalinda merupakan siswa kelas 1 SD. Dia dikabarkan hilang dari rumahnya sejak Kamis (7/6) siang. Pencarian yang dilakukan keluarganya berakhir dengan duka mendalam. Warga menemu-

SB, tersangka pemerkosa dan pembunuh bocah tujuh tahun di Sergai, menjalani perawatan setelah ditembak polisi kedua kakinya. kan tumpukan daun pisang di dalam jurang. Begitu dibuka, jasad Rosalinda ditemukan. Kejadian itu dilaporkan ke Polsek Kotarih. Tim dari Satreskrim Polres Sergai kemudian turun ke tempat kejadian perkara (TKP). Mereka melakukan penyelidikan dan mengevakuasi korban ke RS Bhayangkara Medan.

Hanya hitungan jam, polisi pun berhasil menangkap pelaku berinisial SB (53), tetangga korban. "Rumah tersangka dan korban hanya berjarak sekitar setengah meter dari kediaman korban," kata Alexander Piliang. SB ditangkap tim gabungan dari Team Scorpion Unit Jahtanras Satreskrim Polres Sergai dan Polsek Kotarih.

Dari penyelidikan yang dilakukan, petugas mengidentifikasi SB sebagai pelaku pemerkosaan dan pembunuhan itu. Mereka kemudian menyergapnya. "Terhadap pelaku dilakukan tindakan tegas terukur karena berusaha melarikan diri pada saat mencari barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan terhadap korban," jelas Alex. Saat diperiksa, tersangka mengaku tega melakukan pembunuhan karena korban melawan saat diperkosa, Kamis (8/6) sekitar pukul 17.00 WIB. Perbuatan keji itu dilakukannya di belakang Gereja GKPS di Dusun 1, Desa Pama. Tersangka membunuh dengan dengan mencekik bocah itu hingga tewas. Korban kemudian diseret ke jurang atau perladangan. Dia lalu menutupinya tumpukan daun pisang, sebelum meninggalkannya. Tersangka ternyata bukan baru kali itu memerkosa korban. Pada Kamis (10/5), dia pernah melakukan perbuatan bejatnya kepada bocah itu. Pemerkosaan itu juga terjadi di belakang Gereja GKPS di Dusun 1, Desa Pama. (G/MDK)


14

ANEKA

E D I S I 509 11 - 17 JUNI 2018

Gerakan ASN Pemko Tebing Tinggi Peduli Kaum Dhuafa

SUMUT

Forkopimda Gelar Rakor Mudik Lebaran LANGSA - Forkopimda Kota Langsa melaksanakan Rapat Kordinasi (Rakor) pengamanan mudik lebaran di mapolres langsa. Rapat yang berlangsung selasa pekan lalu, selain Kapolres juga hadir Ketua DPRK, Pasi Ops Kodim, Sekda dan Kepala SKPK. Dalam rakor itu,Kapolres Langsa AKBP Satya Yudha

Prakasa,SiK meminta kepada masyarakat untuk saling menghargai, dan menjaga toleransi antar umat beragama sehingga kondusivitas keamanan tetap terjaga, Kapolres juga berharap seluruh elemen masyarakat turut membantu tugas polisi dalam menjaga Harkamtibmas dan menjaga serta mematuhi rambu lalulitas.

Forkopimda mengimbau kepada masyarakat yang akan pulang mudik untuk mematikan aliran listrik, PAM dan mencabut selang gas. Pastikan juga untuk menutup rapat pintu dan jendela agar terhindar dari bahaya dan pencurian yang kerab mengintai pada saat mudik lebaran. (YAN)

Kerjasama PSL ITM-UniMAP Berlanjut

TEBING TINGGI - Sebanyak 1.400 orang kaum dhuafa mendapat bantuan dari gerakan ASN peduli dhuafa hasil dari bantuan yang dihimpun dari segenap jajaran ASN Pemerintah Kota Tebing Tinggi, yang diserahkan Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan, Rabu (6/6) di Mesjid Agung Tebing Tinggi Selain bantuan kepada kaum dhuafa, juga diberikan bantuan sebesar Rp.1.500.000 kepada masing- masing kecamatan untuk BKM dan juga BKM Mesjid Agung. Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan hari ini telah duakali dibagikan bantuan, pagi hari Baznas Tebing Tinggi membagikan kepada 1.433 orang,

dan sore hari 1.400 orang kaum dhuafa yang berasal dari ASN Pemko Tebing Tinggi. Ini merupakan suatu bentuk kepedulian dan kasih sayang dari ASN Pemko Tebing Tinggi kepada kaum dhuafa dan mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua, ujarnya. Dia berharap kepada penerima ban-

tuan untuk mensyukuri apa yang diperoleh dan senantiasa berdoa bagi orangorang yang berkenan menyisihkan sedikit dari penghasilan untuk berbagi Dan dalam bulan Ramadhan ini, menyambut 1 Syawal 1439 H, Pemko Tebing Tinggi akan menggelar pasar murah dilapangan Merdeka (13-14 Juni) berupa daging beku Rp.80.000/ Kg dan beras Rp.10.000/Kg serta bahan sembako yang harganya dibawah harga pasar, kata Umar Zunaidi mengingatkan warga. Kegiatan tersebut dihadiri gerakan PNS peduli kaum duafa antara lain Sekda, para Asisten, Staf Ahli, OPD Kota Tebing Tinggi dan para Camat serta Lurah dan Kepala Operasional Bank Sumut. (RS)

Dana Desa Tahap Kedua TA.2018 di Aceh Terancam Tidak Cair BANDA ACEH - Dana Desa tahap kedua sebesar Rp1,783 triliun di Aceh terancam tidak bisa dicairkan. Pasalnya, laporan pertanggungjawaban dana desa tahap pertama belum tuntas. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (PMG) Aceh, Drs Bukhari MM pada rapat khusus membahas dana desa Aceh Tahun Anggaran 2018 di Gedung Serba Guna DPRA di Banda Aceh, Rabu. Rakor yang dibuka Wagub Aceh, dihadiri Sekda Dermawan, Asisten I Dr M Jafar, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mohd Fachri S.STP MSi, Bupati/ Walikota, Kadis PMG se-Aceh, Konsultan Pengawas dan Pembina Dana Desa Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Perwakilan Ditreskrim Polda Aceh. Pada rakor tersebut, Kadis PMG Aceh, Bukhari meminta kepada Bupati/ Walikota, Dinas PMG, Camat, Konsultan Pembina dan Pengawas serta pendam-

ping untuk mencari solusi percepatan realisasi penyerapan dana desa tahap pertama dan mengirimkan laporan dana desa tahun anggran sebelumnya. Bagi Kepala Desa yang belum menyampaikan laporan pertangunggjawaban penggunaan dana desa tahun anggaran 2017, serta daya serap dana desa tahap pertama tahun 2018, harus menyelesaikannya sebelum batas akhir pencairan dana desa tahap kedua pada 25 Juni 2018, tegasnya. Berdasarkan hasil monitoring, lanjutnya, sebanyak 2.470 desa belum menerima dana tahap kedua karena belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana desa tahun anggaran sebelumnya. Akibatnya, kata Bukhari, dana desa tahap pertama yang belum bisa ditransfer dari kas Keuangan Negara ke kas dareh senilai Rp332.670 miliar, dari pagu tahap pertama senilai Rp891.862 miliar. Dana ini terancam harus dikembalikan ke kas negara, sebutnya. Disebutkannya, Kabupaten/Kota

yang belum bisa mencairkan dana desa tahap I tahun 2018 yaitu Aceh Utara 852 desa, Pidie 686 desa, Aceh Tenggara 234 desa, Aceh Timur 149 desa, Aceh Tengah 131 desa, Aceh Jaya 121 desa, Aceh Barat 106 desa, Banda Aceh 46 desa, Aceh Besar masing-masing pihak dan pihaknya sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan program dana desa tingkat nasional berharap dana desa tahap II senilai Rp 1,7 triliun masih bisa digunakan oleh 6.497 gampong di Aceh. “Kita berikan waktu hingga 25 Juni 2018 sebagai batas akhir pencairan dana desa tahap I,” kata Mohd Fachri. Banyak hal yang membuat desa di Aceh belum bisa menarik dana desa tahap I, antara lain konflik internal antara keuchik dengan perangkat desa, masih banyak kepala desa dan perangkat desa tidak mampu mengisi dan mengirim laporan penggunaan dana desa yang formnya sudah tersedia namun sering berubah, terang Asisten I Setda Aceh, Dr M Jafar selaku pimpinan rapat. (YAN)

Safari Ramadhan Gubsu Ajak Masyarakat Saling Bersilaturahmi TEBINGTINGGI - Bersyukur kita bangsa Indonesia banyak instrumen bangsa untuk melaksanakan silaturahmi diantaranya safari ramadhan dibulan puasa dan halal bilhal di bulan syawal, dan kegiatan tersebut tidak ada di negara lain, termasuk juga di Arab. Dengan banyak melakukan silaturahmi yang merupakan salah satu ajaran agama islam akan menambah usia dan memurahkan rezeki orang yang selalu melakukan silaturahmi kepada siapa saja. Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara H.T.Erry Nuradi dalam kunjungan safari ramadhan provinsi Sumut di Tebing Tinggi dirangkai dengan kegiatan penandatanganan kerjasama Spam Regional Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagei, kemarin di Gedung Balai Kartini Tebing Tinggi. Hadir dalam kegiatan tersebut WalikotaTebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan, Bupati Sergei H.Soekirman, para pejabat Provsu unsur FKPD Tebing Tinggi dan Serdang Bedagei, serta para alim ulama se Kota Tebing Tinggi. Gubsu H.T.Erry Nuradi menuturkan, safari ramadhan kali ini memang berbeda dengan biasanya, karena kegiatan ini dirangkai penandatanganan kerjasama Sistem Penyedian Air Minum (Spam) regional antara Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagei yang diberi nama Spam Regional Seriti. Air bersih dan sehat merupakan suatu

kebutuhan bagi setiap manusia, dan kerjasama kedua daerah ini menjadi sangat penting, untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Tebing Tinggi dan Kab.Serdang Bedagei khususnya di empat kecamatan. Banyak sudah kerjasama yang dilakukan kedua daerah ini, dan dari kerjasama ini ada beberapa hal keuntungan yang didapat diantaranya biaya yang lebih irit, pembangunannya lebih cepat, daerah yang mampu mendukung daerah lainnya dan menghindari terjadinya komplik antar daerah. ujarnya Dikatakannya Tebing Tinggi dan Sergei sudah melakukan kerjasama proyek besar yakni proyek bendungan

Bajayu. Bendungan ini akan menghindari Kota Tebing Tinggi dari Banjir, dan untuk Sergei sendiri bendungan ini akan mampu mengairi ratusan hektare areal persawahan masyarakat. Kerjasama antar daerah ini anjuran dari Presiden RI Joko Widodo, untuk lebih mempercepat pembangunan didaerah, dan banyak hal kerjasama yang dapat dilakukan, seperti kerjasama pangan, katanya. Pada kesempatan tersebut Gubsu H.T.Erry Nuradi juga menyempatkan diri untuk pamit kepada segenap warga Tebing Tinggi yang telah banyak memberikan dukungan selama beliau bertugas, karena akhir masa jabatannya akan berakhir pada 17 Juni 2018. (RS)

MEDAN- Institut Teknologi Medan (ITM) sepakat terus melanjutkan kerja sama Program Studi Lanjut (PSL) pascasarjana dengan Universiti Malaysia Perlis (UniMAP). “Kerja sama pendidikan antara kedua belah pihak ini sudah berjalan dua tahun dan akan terus berkelanjutan,” kata Rektor ITM Dr Mahrizal Masri, kemarin saat menerima tim delegasi Uni MAP di ruang rapat rektor kampus itu Jalan Gedung Arca Medan. Tim delegasi dari UniMAP yakni Prof Madya Dr Ir Anuar Mat Safar (Dekan Bidang Akademik), Dr Rozyanty Rahman (Direktur Studi dan Riset UniMAP), dan Puan Aiza Jasmi (Asisten UniMAP). Sedangkan dari ITM yang

hadir antara lain WR I Dr Hermansyah Alam, WR IV Ir Mustafa, Dekan dan Dosen ITM. Mahrizal berharap kerja sama ini dapat lebih ditingkatkan lagi. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk memajukan perguruan tinggi ITM agar bisa mendapat rangking di internasional . Di kesempatan itu, dia mengatakan, UniMAP adalah perguruan tinggi yang sudah diakui. Karena itu dia mengajak para dosen memanfaatkan kerjasama PSL tersebut. Diakuinya sosen ITM sudah banyak kuliah di UniMAP. Melalui kerja sama ini diharapkan ada pengurangan biaya kuliah karena para dosen ini kuliah dengan uang sendiri

Dalam bidang penelitian, lanjut Mahrizal, diperoleh data dari Kopertis Wilayah I Sumut, ITM berada di peringkat kelima. Dengan demikian tingkat penelitian dosen ITM mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya peringkat 12. Ketua Panitia WR IV Ir Mustafa menyampaikan, kerja sama ini terkait program studi lanjut pascasarjana di Universiti Malaysia Perlis (UniMAP). “Dalam hal ini kita menyerahkan sepenuhnya kepada tim delegasi UniMAP. Poin-poin apa saja kerja sama di bidangnya. Misalnya riset dan pertukaran mahasiswa maupun dosen-dosen S3, termasuk program studi lanjut,” pungkasnya. (FeR)

Pangdam I/BB Sambut Satgas Yonif 123/Rajawali BELAWAN - Pangdam I/ Bukit Barisan Mayjen TNI Ibnu Triwidodo menjabat inspektur upacara (Irup) pada upacara penyambutan Satgas Yonif 123/RW Purna Tugas Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat TA 2018, di Bandar Deli Jalan Pelabuhan lama Belawan, Rabu (6/6). Pangdam I/BB menyebutkan bahwa Satgas Yonif 123/Rajawali telah bertugas menjaga perbatasan RI-Malaysia Wilayah Kalimantan Barat selama 9 bulan dan sampai saat ini belum menerima laporan pelanggaran selama bertugas. Bahkan telah menunjukkan prestasi 3 kali dengan menggagalkan penyelundupan minuman keras dan 2 kali menggagalkan penyelundupan narkoba dari Malaysia. Tugas operasi pengamanan perbatasan RI-Malaysia merupakan salah satu implementasi pelaksanaan pasal 7 Undang-undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, bahwa tugas pokok TNI dalam operasi Militer selain perang (OMSP) diantaranya adalah mengamankan wilayah perbatasan. Disamping itu, dituturkannya, keberhasilan yang lain yakni melalui komunikasi sosial terhadap masyarakat, Satgas Yonif 123/Rajawali telah menerima 4 pucuk senjata api laras panjang, 1 buah granat dan puluhan amunisi

yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat. Pangdam berharap keberhasilan yang telah diraih tidak menjadikan para Satgas Yonif 123/Rajawali cepat puas dan jumawa. Momentum keberhasilan ini haruslah dijaga sehingga tetap berprestasi di bidang yang lain. Hadir dalam acara tersebut Kasdam I/BB, Irdam I/BB, Danrem 023/KS, Para Staf Ahli Pangdam I/BB, Asrendam I/BB, Para Asisten Kasdam I/BB, Para Kabalakdam

I/BB, Para Staf Khusus Pangdam I/BB, Para Dansat BS wilayah Medan, Ketua Persit beserta Pengurus serta hadir juga Pejabat daerah antara lain Walikota medan, Kapolres pelabuhan Belawan, Kepala otoritas pelabuhan Belawan, Kepala Syahbandar pelabuhan utama Belawan, General manager Pelindo I cabang Belawan, General manager Belawan international container terminal (BICT) dan General manager Belawan logistic center (BLC). (REL)

Wali Kota Apresiasi Digelarnya Operasi Ketupat Toba 2018 MEDAN - Wali Kota Medan, H T Dzulmi Eldin S MSi menghadiri apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Ketupat Toba di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (6/6). Apel ini digelar dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran menjelang setelah Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Gubsu Ir H T Erry Nuriadi MSi bertindak sebagai pimpinan apel. Selain Wali Kota, apel turut dihadiri Wakapoldasu, Brigjen Pol Agus Andrianto, Kapolrestabes Kombes Pol Dadang Hartanto, Dandim 0201/BS Kol Inf Bambang Herqutanto serta seluruh unsur Forkopimda Sumut dan Kota Medan. Apel ditandai dengan pemeriksaan kesiapan pasukan yang dihadiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas

Pencegah dan Pemadam Kebakaran, Polsuska serta pramuka oleh Gubsu didampingi Wali Kota, Wakapoldasu beserta unsur Forkopimda Sumut dan Medan. Selain pemeriksaan kesiapan pasukan, apel ini juga ditandai dengan penyematan pita tanda opersi oleh Gubsu secara simbolis kepada petugas Operasi Ketupat Toba 2018. Diharapkan melalui Operasi Ketupat Toba 2018, seluruh personel yang diturunkan dapat mewujudkan kenyamanan dan keamanan masyarakat yang akan merayakan lebaran di wilayah Sumut. Usai apel, Wali Kota sangat mengapresiasi digelarnya Operasi Ketupat Toba 2018. Diharapkannya, operasi yang dilakukan ini dapat meningkatkan keamanan dan kekondusifan di Sumatera Utara, terutama Kota Medan. Dengan demikian masyarakat , termasuk warga pendatang yang dtang untuk merayakan

lebaran merasa aman dan nyaman. Di samping itu bilang Wali Kota, Operasi Ketupat Toba 2018 dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas jelang maupun pasca lebaran. Meski demikian, tegas Wali Kota, hal itu bisa terwujud jika didukung penuh masyarakat. “Kita harapkan masyarakat tertib lalu lintas dan mematuhi seluruh peraturan maupun rambu lalu lintas yang ada,” harapnya. Selanjutnya ungkap Wali Kota, dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh camat, lurah dan kepala lingkungan untuk meningkatkan keamanan di wilayah tugasnya masing-masing. Di samping mengaktifkan kembali siskamling, seluruh apraturnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu dimintanya meningkatkan penjagaan terhadap rumahrumah warga yang ditinggal mudik pemiliknya. (VIN)


15 SUMUT

ANEKA

E D I S I 509 11 - 17 JUNI 2018

Wali Kota Ingatkan PNS Pemko Medan Tolak Segala Gratifikasi Gubernur aceh Irwandi Yusuf,Kapolda,Wakil ketua DPRA,dan Kasdam IM. buka puasa bersama di Mapolda Aceh.

Menjaga Sinergitas, Tema Buka Puasa Bersama Gubernur Aceh BANDA ACEH - Gubernur, Kapolda, Kasdam IM, Wakil Ketua DPRA serta para prajurit TNI dan Polri serta pejabat lainya, kemarin melaksanakan buka puasa bersama, di Aula Serba Guna Mapolda Aceh. Kegiatan buka puasa bersama bertemakan menjaga sinergitas untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Selain itu, momen buka puasa bersama ini bertujuan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta sinergitas TNIPolri dalam melaksanakan tugas dan pengabdian untuk menjaga keutuhan NKRI.

Kegiatan buka puasa bersama ini, selain dihadiri Kapolda Aceh Irjen Pol Drs Rio S Djambak, Gubernur Aceh Drh Irwandi Yusuf M Sc, Kasdam IM, Kepala BNNP Aceh, Wali Nanggroe, Wakil Ketua I DPRA, Wakapolda, Irwasda, para pejabat utama Polda Aceh, para pejabat TNI, para pejabat Pemerintahan Aceh, Ketua dan pengurus Bhayangkari Aceh, Personil Polda Aceh, Prajurit TNI dan para undangan lainnya. Momen buka puasa bersama itu, juga turut mengundang penceramah Ustad Fakhruddin Lahmuddin. Seusai buka puasa bersama dilanjutkan shalat magrib berjamaah di Masjid Babuttaqwa, Mapolda Aceh. (YS)

Beroperasi di Bulan Ramadan

Tiga Tempat Pijat dan Refleksi Digerebek

Tim Binwasdal melakukan penertiban terhadap tempat pijat dan refleksi yang beroperasi di bulan ramadan MEDAN - Tim Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) kembali memergoki tiga tempat usaha pijat dan refleksi yang beroperasi di bulan suci Ramadhan, kemarin. Karenanya, tim Binwasdal langsung mengambil tindakan tegas berupa penutupan sementara ketiga tempat usaha tersebut. Penutupan sementara dilakukan karena ketiga tempat usaha pijat dan refleksi itu tidak mengindahkan Surat Edaran Wali Kota Medan No.503/4789 tanggal 9 Mei 2018 tentang Penutupan Sementara Usaha Hiburan dan Rekreasi Pada Hari Besar Keagamaan. Dalam surat edaran itu, seluruh tempat usaha hiburan dan rekreasi, termasuk panti pijat dan refleksi diharuskan tutup selama bulan puasa. Ketiga tempat usaha pijat dan refleksi yang kedapatan beroperasi itu masing-masing Flora Refleksi Jalan Selam, Hokiku Jalan Aceh dan NJ 1 Reflexiology Jalan Selam. Tim Binwasdal selanjutnya membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam BAP tersebut, masing-masing ketiga pemilik maupun penanggung jawab berjanji untuk menghentikan kegiatan usahanya. Di samping itu seluruh terapis dan pelanggan diperintahkan untuk meninggalkan tempat tersebut. Usai melakukan BAP, tim Banwasdal terdiri unsur Polrestabes Medan, Denpom I/5 Medan, Kejari Medan, Kodim 0201/BS, Dinas

Pariwisata, Satpol PP serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengingatkan kepada ketiga penangung jawab usaha pijat dan refleksi itu agar tidak melanggar isi BAP yang telah mereka tandatangani. "Apabila ketiga tempat usaha pijat dan refleksi ini kembali kedapatan beroperasi, langsung kita tindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, kita harapkan para pengusaha hiburan dan rekreasi yang ada di Kota Medan agar mematuhi Surat Edaran Wali Kota tersebut," tegas Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suriono. Agus juga menegaskan, tim Binwasdal akan terus diturunkan hingga berakhirnya bulan suci Ramadan baik siang maupun malam hari. Tim ini akan terus melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada tempat usaha hiburan maupun rekreasi yang melanggar Surat Edaran Wali Kota tersebut. Dalam kesempatan itu, mantan Kabag Aset dan Perlengkapan Setdakot Medan itu tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada tempat usaha hiburan dan rekreasi yang telah melaksanakan Surat Edaran Wali Kota dengan menutup usahanya sejak masuknya bulan suci Ramadan. "Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pengusaha hiburan dan tempat usaha yang telah mematuhi Surat Edaran Wali Kota dengan penuh kesadaran”. (MTC)

MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengeluarkan Surat Edaran No.003/5574 tanggal 8 Juni 2018 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya. Dalam Surat Edaran itu, Wali Kota minta kepada seluruh jajarannya di lingkungan Pemko Medan agar menolak setiap pemberian gratifikasi berupa uang, bingkisan/ parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dari rekanan, pengusaha maupun masyarakat yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dan kode etik dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut. Dijelaskan Wali Kota, Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI No.B/ 3794/GTF 00.02/01-13/06/2018 tentang Pencegahan Gratirifikasi Terkait Hari Raya. Dalam surat KPK itu, jelas Wali Kota, praktik saling memberi dan menerima hadiah dapat dipandang sebagai sesuatu yang wajar karena hubungan baik dari sudut pandang so-

sial maupun adat istiadat. Namun sebagai pegawai negeri sipil (PNS)/penyelenggara negara kata Wali Kota, KPK berharap pegawai negeri sipil hendaknya dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat dengan menolak pemberian gratifikasi tersebut. Sebab, berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga sudah termaktub bahwa penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun oleh PNS/penyelenggara negara dilarang dan memiliki resiko sanksi pidana. “Atas dasar itulah saya minta mengingatkan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemko Medan wajib menolak pemberian gratifikasi, termasuk terkait tunjangan hari raya (THR) dari rekanan atau pengusaha maupun masyarakat!” tegas Wali Kota di sela-sela acara buka puasa bersama dengan jajaran Dinas Kesehatan Medan di Jalan Rotan Medan, Jumat (8/6). Apabila ada PNS yang menerima gratifikasi dalam keadaan tertentu dan terpaksa termasuk dalam hal THR, Wali Kota mengatakan, harus melaporkannya ke KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut. Kemudian terkait permintaan

dana, sumbangan atau hadiah sebagai THR baik secara lisan maupun tulisan, kata Wali Kota, KPK pada prinsipnya melarangnya. Pasalnya, penyalahgunaan wewenang itu merupakan perbuatan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi yang dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan kadaluarsa dalam waktu singkat serta dalam jumlah wajar, jelas Wali Kota, sesuai dengan Surat KPK dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo dan pihak-pihak lainnya. Setelah disalurkan bilang Wali Kota, segera dilaporkan ke instansi masing-masing disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi pencerahannya. “Setelah itu instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK,” ungkapnya. Di samping itu tegas Wali kota, seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan diminta untuk melarang penggunaan fasilitas dinas seperti kenderaan dinas operasional untuk kepentingan pribadi pegawai mudik karena fasilitas itu digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan. Sebab, penggunaan fasilitas itu

dinilai bentuk benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pejabat publik, PNS dan penyelenggara negara. “Jadi saya minta kepada sleuruh pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan dapat memberikan secara internal kepada para PNS di lingkungan kerjanya masingmasing untuk menolak segala bentuk pemberian gratifikasi,” ujarfnya. Selain itu sambung Wali Kota lagi, pimpinan OPD diminta untuk menerbitkan surat terbuka atau iklan melalui media massa atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang yang ditunjukkan kepada para stakeholder agar tidak memberikan pemberian dalam bentuk apapun kepada para PNS di lingkungan kerjanya. Untuk informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi, Wali Kota mengatakan, dapat mengaksesnya di laman KPK atau menghubungi Direktorat Gratifikasi KPK atau email ke pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. “Di samping itu pelaporan juga dapat disampaikan ke KPK secara langsung dengan mendatangi KPK, pos atau melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online. (VIN)

Walikota Serahkan Bantuan Zakat Kepada 1.433 Orang Mustaqih TEBINGTINGGI- Ir. H.Umar Zunaidi Hasibuan,MM serahkan bantuan zakat kepada 1.433 orang mustaqih dari Baznas Tebing Tinggi bekerja sama dengan Baznas Sumut. Penyerahan zakat dilaksanakan, Rabu (6/6), di Mesjid Agung, dan masing-masing menerima Rp300.000/orang. Didampingi Ketua Baznas Sumut, Amansyah Nasution dan Baznas Tebing Tinggi H.Ali Ahman Harahap mengatakan kepada massyarakat untuk mensyukuri apa yang telah diterima. Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan berharap pada tahun mendatang yang hari ini sebagai musyaqih menjadi muzaki,minimal dari 1 kecamatan 1orang seperti harapan Baznas Provinsi Sumut.

Dalam kesempatan itu, Walikota juga mengatakan bahwa para mustaqih yang menerima bantuan dari Baznas dijamin keikut sertaanya dalam BPJS. "Jika masih ada yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS, walikota jaminanya dan segera laporkan kepada kami atau melalui baznas Tebing Tinggi", tegasnya. Sementara ketua Baznas Sumut Amansyah Nasution menyatakan yang dibagikan hari ini di Tebing Tinggi merupakan bagian program Baznas Provinsi yang tahun ini membagikan 15.000 orang mustaqih. Dia berharap apa yang diterima hari ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan yang bermanfaat dan berguna. (TIM)

Tanah Seluas 1.382 M2 Dihibahkan ke Poldasu TEBINGTINGGI- Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan baru-baru ini menyerahkan hibah tanah seluas 1.382 M2 kepada Polda Sumatera Utara yang diterima langsung Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw di Jalan Jambu (Kompleks RS.Bhayangkari) Tebing Tinggi. Selain itu, Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga menyerahkan hibah tanah Kantor Polsek Padang Hilir, dan dua polsek lainnya Kantor Polsek Rambutan dan yang saat ini masih dalam pensertifikatan oleh BPN. Diatas hibah tanah yang diberikan Pemko Tebing Tinggi akan dibangun gedung trauma center dan gedung dianostic center pengembangan dari RS.Bhayangkari tingkat III Tebing Tinggi yang peletakan batu pertamanya dilaksanakan Kapoldasu Irjen Pol.Paulus Waterpauw dan Walikota Tebing Tinggi. Pada kesempatan yang sama RS.Bhayangkari Kelas III Tebing Tinggi juga menerima bantuan hibah peralatan alkes dari Dinas

Kesehatan Sumatera Utara dan 1 unit mobil ambulance dari BNI Medan. Kapoldasu Irpol.Pol.Paulus Waterpauw mengapresiasi dan berterima kasih kepada Walikota Tebing Tinggi atas hibah tanah yang diberikan untuk pengembangan RS.Bhayangkari tingkat III Tebing Tinggi. "Saya senang dan salut melihat Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan sahabat saya di Lemhanas ini, jika kita banyak punya walikota seperti beliau akan cepat majunya bangsa ini, orang yang selalu menepati janjinya", sebut Kapoldasu seraya memuji kearifan Walikota.. Menurut Kapoldasu, rumah sakit sangat penting sebagai salah satu sarana untuk mendukung tugas-tugas kepolisian pada bidang kesehatan, dan untuk itu sangat dibutuhkan sarana dan prasarananya diantaranya bangunan gedung dan tenaga medis profesional. Untuk Kota Tebing Tinggi angka kecelakaan lalu lintas termasuk dalam angka yang tinggi den-

gan 480 kasus pada tahun 2017, dan untuk itu diperlukan unit pelayanan trauma center guna menangani pasien-pasien yang ada di Tebing Tinggi dan wilayah sekitarnya. Diingatkan Kapoldasu sebaik apapun bangunan gedungnya mapun alat kesehatannya kunci keberhasilannya adalah pelayanan yang diberikan para petugas medisnya terhadap pasien, dan itu semua tergantung pada SDM nya. Jangan melayani pasien dengan sikap yang kasar, cuek dan administrasi yang berbelit-belit, jika hal ini terjadi sudah pasti pasien enggan berobat ke RS ini,dan kepada petugas medis diharapkan pula menjaga dan memelihara alat-alat yang ada, ujarnya Sebelumnya Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan bahwa peroses penyerahan hibah tanah ini sedikit lama bukan karena Pemko Tebing Tinggi yang menyebabkannya, tetapi karena adanya pihak ke III yang mengakui lahan ini miliknya dan harus diselesai-

kan secara hukum. Pembangunan penambahan sarana RS.Bhayangkari Tebing Tinggi dapat dijadikan momentum sebagai titik batu loncatan untuk meningkatkan kelas RS Bhayangkari Kelas III menjadi kelas II. Kami tau RS.Bhayangkari Tebing Tinggi merupakan salah satu RS Favorit dan banyak mendapat kepercayaan dari masyarakat cukup tinggi dan dengan penambahan sarana dan prasarananya diharapkan semakin baik RS di Kota TebingTinggi senergiritas cukup baik, masing-masing punya pelayanan kesehatan unggulan, satu sama lainnya saling mendukung, dan ini tentunya membuka Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa khususnya dibidang pelayanan kesehatan, ujarnya Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Bhayangkari Sumut Ny.Roma Pasaribu Waterpauw,Kapolres Tebing Tinggi, Kapolres Serdang Bedagei, Kaden B Brimobdasu Tebing Tinggi dan Ketua Komisi III DPRD Tebing Tinggi Pahala Sitorus. (RS)

Pererat Silaturahim, Civitas Akademi USU Buka Puasa Bersama MEDAN - Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar acara buka puasa bersama dengan seluruh civitas akademis di kampus USU. Kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun itu tidak hanya dihadiri dekan dan civitas akademika juga dihadiri mahasiswa. Rektor USU, Prof Runtung Sitepu mengungkapkan, buka puasa bersama dengan civitas akademis di USU ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahim untuk mencapai tujuan bersama yakni, peningkatan kemajuan di kampus USU.

“Jadi, tidak hanya hubungan pimpinan dengan bawahan, tapi lebih dari itu, kekeluargaan. Begitupun kepada mahasiswa, supaya ada kedekatan antara anak didik dengan pendidiknya. Jangan sampai ada batasan, karena kita memiliki tujuan yang sama, sama-sama untuk memajukan kampus,” ujarnya, kemarin. Dia menuturkan, makna bulan Ramadhan baginya adalah kesempatan bagi siapapun untuk mensucikan diri dan introspeksi diri selama hidup. Untuk itu, selama menjalani

ibadah puasa pada bulan Ramadhan, hal yang paling dipersiapkan adalah mental. Dimana, harus dapat mengendalikan emosi saat melakukan aktivitas sehari-hari. “Puasa itu kan salah satunya harus bisa mengendalikan emosi. Saya, sebagai umat yang juga menjalani puasa, harus bisa untuk tidak emosi. Itulah hikmahnya puasa, selain menahan lapar dan haus, kita harus bisa menahan emosi. Karena ini moment untuk melipatgandakan pahala, maka bagi saya, puasa ini sebagai bentuk introspeksi diri terhadap hal-

hal yang sudah dilakukan selama setahun ini,” tuturnya. Menurutnya, sudah banyak kemajuan yang diraih USU selama beberapa tahun kepemimpinannya. Salah satunya adalah peningkatan jumlah penelitian yang di publikasi scopus. Peningkatan tersebut membuat USU berada dijajaran peringkat 5 besar di Perguruan Tinggi di Indonesia. Selain itu, juga peningkatan akreditasi program studi di USU. Hingga kini, ada 57 prodi terakreditasi A, 85 prodi terakreditasi B yang sebelumnya C.

“Tapi, dari hasil visitasi, ada peluang 11 prodi yang C menjadi B dan sebagian jadi A. Jadi, buka puasa bersama ini diharapkan hubungan yang tadinya erat akan semakin erat lagi. Karena, kemajuan itu atas kerjasama semuanya. Jadikan moment ramadhan ini penyemangat untuk kita bisa lebih maju lagi,” sebutnya. Ustadz Prof DR Hasballah Thaib dalam tausiyahnya mengatakan, di bulan ramadhan ini sangat baik jika semuanya dilakukan bersama-sama seperti, buka puasa bersama, sahur

bersama, taraweh bersama dan sedekah bersama. Menurutnya, makna bulan ramadhan adalah kesempatan bagi setiap umat Islam untuk memperbaiki dirinya. Selain bisa mengendalikan emosinya, juga diharapkan dapat melakukan hal-hal yang lebih baik. Di antaranya, tidak ikut menyebarkan aib orang lain, tidak keras hati dan tidak mudah tersinggung, jangan tidak punya rasa malu. Turut hadir pada acara buka puasa bersama, Kakanwil BNI Sumut, Novianto dan jajaran USU lainnya. (FER)


E D I S I 509 11 - 17 JUNI 2018

HALAMAN 16

Dianggap Anti-Pancasila UGM Nonaktifkan Dua Dosen SLEMAN - Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mengadakan pertemuan dengan dua dosen yang diduga menolak Pancasila sebagai ideologi negara. Pertemuan dilakukan pimpinan universitas, senat akademik, dan dewan guru besar UGM. Kepala Humas dan Protokol UGM Iva Ariani mengatakan, terdapat empat poin yang dihasilkan pertemuan tersebut. P ertama, pimpinan universitas telah berdialog dan mendengarkan penjelasan kedua dosen berkaitan pandangan mereka terhadap Pancasila. Kedua, lanjut Iva, hasil dialog segera diserahkan kepada Dewan Kehormatan Universitas (DKU) untuk dilakukan proses lebih lanjut. Demi kelancaran proses di DKU, kedua dosen akan segera dinonaktifkan sementara dari jabatan struktural yang diemban saat ini.

"Segera mungkin begitu surat masuk ke Dewan Kehormatan Universitas," kata Iva, Jumat (8/6). Sayangnya, Iva belum mau menyebutkan namanama dan identitas jelas kedua dosen yang dimaksud. Ia hanya mengungkapkan, kedua dosen merupakan kepala departemen dan kepala laboratorium di Fakultas Teknik UGM. Sebelumnya, kabar beredar jika dua dosen dari Universitas Gadjah Mada telah menolak Pancasila sebagai dasar negara. Kabar itu menjadi polemik lanjutan, setelah UGM mencoret tiga nama penceramah Tarawih di Masjid UGM beberapa waktu lalu. Tiga nama yang dicoret di antaranya Ismail Yusanto, yang merupakan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Selain itu, ada nama akademisi senior dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang selama ini dirasa kontroversial. (INT)

PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tak Buat Pernyataan Gaduh soal Terorisme

Penyegelan Bangunan di Pulau D Tanpa IMB, Luhut Belum Tahu JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegel 932 bangunan yang berdiri di Pulau D hasil reklamasi, Jakarta Utara, Kamis (7/6). Adanya penyegelan ini Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang waktu itu bersikukuh untuk mempertahankannya seperti enggan mengomentari penyegelan bangunan di Pulau D hasil reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia mengungkapkan belum mengetahui soal peristiwa penyegelan itu. "Saya tidak tahu, tanya saja Pemprov (DKI Jakarta)," kata Luhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6). Dan ketika ditanya kembali oleh wartawan, ia lantas kembali enggan berkomentar. "Saya enggak tahu ceritanya, bagaimana mau saya tanggapi," lanjut dia. Anies sebelumnya mengatakan, 932 bangunan tersebut disegel karena tidak mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB). "Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan atas selu-

ruh bangunan yang terletak di atas tanah di mana hak pengolahan lahan daripada Pemprov DKI Jakarta dan seluruh bangunan ini tidak memiliki izin," kata Anies di lokasi. Anies menyebut 932 bangu-

nan tersebut terdiri dari 409 rumah, 212 bangunan rumah kantor (rukan), serta 313 unit rukan dan rumah tinggal yang disatukan. Ia menambahkan, penyegelan tersebut merupakan ben-

tuk keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum. Anies pun meminta masyarakat untuk menaati segala peraturan sebelum membangun sebuah proyek. "Saya meminta kepada se-

muanya di dalam melakukan kegiatan pembangunan ikuti aturan, ikuti ketentuan. Jangan dibalik, jangan membangun dahulu baru mengurus izin," katanya. (INT)

Hidayat Nur Wahid: Kebijakan THR bagi PNS Pemda Timbulkan Kegaduhan

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Maneger Nasution meminta pemerintah tidak mengeluarkan pernyataan terkait terorisme yang membuat masyarakat menjadi gaduh. Hal itu disampaikan Maneger menanggapi adanya sejumlah masjid di DKI Jakarta yang terpapar radikalisme. "Justru kami berharap tidak bikin gaduh, yang bikin gaduh ini siapa sekarang. Gaduh itu bukan dari kita loh, kita merespons saja. Pemerintah mengatakan terorisme puluhan ribu, mana, gaduh. Lalu kemudian khatib yang memiliki

kualifikasi di luar ini di luar itu," kata Maneger saat ditemui di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (7/6). Pemerintah, kata Maneger, seharusnya menjelaskan kepada publik bentuk penyebaran paham radikalisme yang terjadi di sejumlah Masjid DKI Jakarta. "Pemerintah hindarilah problem, pemerintah bukan menimbulkan problem tapi menyelesaikan problem," ucap dia. "Jangan kemudian, dibuat statement puluhan loh masjidnya, apalagi pengakuannya itu di masjidmasjid pemerintah, begitu loh. Kan aneh itu," sambung Maneger.

JAKARTA - kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS di daerah menimbulkan kegaduhan. Hal itu, kata dia, terlihat dari protes yang dilayangkan sejumlah kepala daerah, salah satunya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Demikian disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid tentang adanya kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS di daerah.

Ditambahkannya lagi semestinya pemerintah mengkaji terlebih dahulu kebijakan tersebut, sebab tak mudah bagi kepala daerah menganggarkan THR bagi PNS tanpa perencanaan. Hidayat mengatakan kepala daerah harus berkomunikasi dengan DPRD terlebih dahulu untuk menganggarkan mata

yetujui, nantinya PNS memandang kepala daerah di tempatnya tak adil lantaran tak memberikan THR. Padahal, lanjut Hidayat, proses penganggaran memang tidak mudah. "Kasihan nanti para kepala daerah yang dihujat oleh PNS dan para penerima THR karena mengira daerahnya tidak melaksanakan perintah pusat. Kasihan juga daerah, sebagian bisa melaksanakan, sebagian tidak, kan tidak ada keadilan sosial bagi rekan-rekan kita," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/6/). Ia meminta pemerintah sebaiknya tak mengulangi kebijakan THR bagi PNS di daerah yang sangat mendadak. Hidayat mengatakan kebijakan tersebut menunjukan lemahnya koordinasi

pemerintah pusat dan daerah dalam penganggaran. "Anggaran belanja negara kan tak ujug-ujug, tapi dibahas terlebih dulu, dimasukan dalam rancangan anggaran belanja lalu dibahas dengan DPRD, disetujui, kemudian dilakukan," ujar Hidayat "Ternyata banyak kepala daerah yang keberatan dan merasa tak mampu anggaran belanja daerahnya. Ini menandakan lagi-lagi tentang administrasi dan koordinasi pengelolaan bernegara yg tak bagus," lanjut dia. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran terkait pemberian THR kepada PNS daerah. Hal itu dilakukan lantaran adanya pemberian THR bagi PNS pusat serta TNI dan Polri. Namun, beberapa kepala daerah seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memprotes kebijakan tersebut karena anggaran daerah sudah diplot ke pos masing-masing. (INT)

 Hidayat Nur Wahid

(INT)

KPK Sebutkan Kesimpulan RKUHP Belum Ada JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan belum menemukan kesimpulan dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam). "Pertemuan di Kemenkopolhukam kemarin belum ada kesimpulannya. Satu-satunya yang bisa, kalau pun ada titik temu, adalah kita harus melakukan pembahasan lebih intens ke depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/6). Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto mengundang pimpinan KPK dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly untuk menyatukan pendapat dalam pembahasan RKUHP. Febri melanjutkan masih banyak substansi yang belum sesuai dengan keinginan KPK dalam RKUHP tersebut. Menurut Febri, pihaknya memberikan masukan terhadap pemerintah mengenai isi RKUHP agar pemberantasan korupsi tetap

anggaran. Ia khawatir jika DPRD tak men-

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN NIAS SELATAN BESERTA STAF Mengucapkan

SELAMAT ULANG TAHUN (16 Juni 2008 - 16 Juni 2018)

Semoga Semakin Sukses dan Merdeka Dalam Berita kuat. "Kami akan memberikan penajaman-penajaman lebih lanjut bagaimana rumusan yang lebih tepat agar pemberantasan korupsi tetap kuat," tuturnya. KPK, kata Febri, bersyukur masyarakat ikut aktif terlibat dalam memantau penyusunan RKUHP yang rencananya bakal disahkan pada pertengahan Agustus mendatang. Pihaknya

mengkhawatirkan RKUHP akan melemahkan pemberantasan korupsi bila benar-benar disahkan tanpa dikritisi bersama. "Jadi kami bersyukur juga, ada ruang publik yang cukup luas dalam satu dua minggu ini membahas tentang RKUHP. Karena kalau tidak dibahas, tentu mengkhawatirkan jika draf saat ini kemudian langsung disahkan pada Agustus," ujarnya. (INT)

Ttd

ANAROTA NDRURU, SP Kepala BKD Nias Selatan

Epaper koran anti korupsi 509 edisi senin 11 juni 2018  

Epaper koran anti korupsi 509 edisi senin 11 juni 2018

Epaper koran anti korupsi 509 edisi senin 11 juni 2018  

Epaper koran anti korupsi 509 edisi senin 11 juni 2018

Advertisement