Page 1

EDISI 505/ THN IX 14 - 20 MEI 2018 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.4.000/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

Kemkominfo Blokir 50 Juta Kartu Prabayar Telkomsel JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir setidaknya 50 juta kartu telepon seluler prabayar Telkomsel yang tidak melakukan registrasi ulang sampai berakhirnya tenggat waktu pada 28 Februari 2018, setelah diperpanjang dari batas waktu 31 Oktober 2017. "Ada 50 juta lebih yang diblokir karena tidak mendaftar ulang. Tapi masih ada yang mendatangi outlet Telkomsel untuk mendaftar (setelah diblokir)," kata Direktur Utama PT Telkomsel Ririek Adriansyah, di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 11 Mei 2018. Adriansyah, yang didampingi Direktur Network PT Telkomsel Bob Apriawan dan Direktur Sales PT Telkomsel Sukardi Silalahi, juga pejabat lain Telkomsel, menjelaskan, sebelum pemerintah memblokir kartu prabayar itu, mereka sudah menempuh berbagai cara untuk memotivasi pelanggannya melakukan

REKAMAN DIDUGA SUARA AMAN ABDURRAHMAN 'BEREDAR'

• LANJUT KE HAL. 2

Kejadian Mako Spontan Karena Akumulasi Dari Kejadian Yang Ada JAKARTA - Pihak kepolisian belum mau menanggapi beredarnya rekaman suara yang diduga pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Aman Abdurrahman dengan tahanan teroris di dalam Mako Brimob Kelapa Dua, Depok saat rusuh terjadi pada Selasa (8/5) malam hingga Kamis (10/5) pagi.

KPK Geledah Ruang Anggota DPR dan Kemenkeu JAKARTA- KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus suap kepada anggota Komisi XI Amin Santono. Ruangan di gedung DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun tidak luput dari penggeledahan. "Untuk kepentingan pengembangan penyidikan, penyidik selama dua hari, Minggu dan Senin (6-7 Mei 2018), menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Bekasi, dan Kabupaten Sumedang," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (8/5). Beberapa lokasi yang digeledah antara lain: Ruangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, Jakarta Pusat. Ruang kerja tersangka Amin Santono di lantai 10 gedung Nusantara I, kompleks DPR/MPR. Rumah tersangka Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, di daerah Bekasi. Rumah tersangka Amin Santono di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Kantor Dinas PUPR Kabupaten • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Pelajaran Mahal Buat Polri Disaat masyarakat fokus terhadap keadaan negara seperti banyaknya tenaga asing illegal yang bekerja di Indonesia, naiknya harga kebutuhan pokok didukung kenaikan harga listrik dan air serta BBM bahkan dolarpun mencapai hingga Rp.14.000. Belum lagi keributan politik seperti kasus penodaan agama hingga baju kaos bertuliskan #2019 ganti presiden, #2019 Jokowi 2 periode hingga makin mencuatnya kasus korupsi oleh pejabat negara membuat dolar semakin menekan. Tiba-tiba muncul kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat tentu saja sesuatu tragedi yang mengejutkan, bahkan mengakibatkan meninggalnya 5 orang aparat polisi atas kasus tersebut, tentu saja menambah duka yang mendalam dihati masyarakat Indonesia. Seperti biasa dijaman now ini, tak pelak lagi tragedi kerusuhan di mako brimob menjadi viral, video dan fotopun beredar di jagat dunia maya. Berbagai tanggapanpun bermunculan ada yang geram melihat perbuatan teroris sehingga minta langsung dihukum mati sampai ada yang mengusulkan untuk ditembak ditempat saja para teroris jika melakukan aksi. Namun ada pula menanyakan keberada• LANJUT KE HAL. 2

Kepala Divisi Humas Mabes Jakarta, Jumat (11/5). Berita Polri Irjen Pol Setyo Wasisto Rekaman diduga suara Terkait tidak mengiyakan bahwa rekaAman Abdurrahman beredar Hal. di kalangan man tersebut bukti bahwa Aman media. Dalam rekaman itu ia meminta para menjadi negosiator dengan napi teroris yang melakukan kerusupengikutnya menghentikan han. "Belum saya cek. Nanti kita kerusuhan di dalam mako Bricek dulu ," ujar Setyo di Mabes Polri, mob dan menyerahkan diri.

12

Sosok yang diduga Aman dalam rekaman itu mengaku mendapat laporan perihal kerusuhan di dalam Mako brimob disebabkan urusan dunia. Menurutnya, kerusuhan tidak patut terjadi jika hanya disebabkan urusan dunia. "Sampai saya dapat penjelasan

yang sebenarnya dari pihak antum, untuk malam ini agar meredam dulu. Dan mungkin yang bukan penghuni, agar keluar dulu dan besok lusa nanti utusan dari antum bisa minta ketemu dengan ana agar bisa menjelaskan • LANJUT KE HAL. 2

KASUS SUAP GATOT BERLANJUT

KPK KEMBALI PANGGIL BEBERAPA MANTAN ANGGOTA DPRD SUMUT JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dalam kasus dugaan penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Jumat (11/5).

Kedua saksi tersebut merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019. Mereka adalah Rahmianna Delima Pulungan (periode 2009-2014) dan Tiaisah Ritonga (periode 2009-2014 dan 2014-2019). "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MYS (M Yusuf Siregar)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfir-

masi. Sebelumnya KPK telah memeriksa empat orang saksi dalam kasus dugaan penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Selasa (8/5/2018). Mereka adalah Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Abdul Hasan Maturidi, dan Biller Pasaribu. Dalam ka-

Medan, Minggu, mengatakan pihaknya sudah meminta bantuan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kepolisian mencari hingga dapat tersangka yang sudah lama menghilang. Bahkan, menurut dia, foto-foto tersangka juga telah disebarkan keseluruh Kejaksaan Tinggi (Kejati) di tanah air, dan beberapa institusi pemerintah agar dapat diketahui.

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha yang diduga memberikan uang suap kepada Sudiwardono Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebesar Sin$110 ribu untuk membebaskan ibunya, Marlina Moha Siahaan dalam perkara korupsi dituntut enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan. "Menuntut, supaya majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa Aditya Anugrah Moha terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa penuntut umum KPK, Ali Fikri saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, (9/5). Dalam pembacaan tuntutan,

Ratusan Nelayan Mengamuk Rusak, Kendaraan Polisi Dirusak

• LANJUT KE HAL. 2

"Bagi masyarakat yang melihat tersangka, segera melapor ke kantor Kejati maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, untuk dapat diamankan," ujar Sumanggar. Ia mengatakan, dijadikannya daftar pencarian orang (DPO) terhadap tersangka, karena TFK hingga kini, tidak

"Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti, dan 4 tersangka tindak pidana korupsi suap kepada hakim PN Tangerang terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili ke penuntutan tahap 2," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantorn-

BANTEN - Ratusan nelayan di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, mengamuk dan merusak fasilitas milik Mapolsek Bayah, Sabtu (12/5). Kemarahan ratusan nelayan itu dipicu karena dua orang nelayan ditabrak pada saat terjadi penangkapan bos Benur di wilayah setempat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu unit kendaraan patroli polisi dan dua unit motor dibakar massa dan jendela kaca kantor Mapolsek dirusak. Peristiwa tersebut terjadi disaat kedatangan ratusan nelayan ke Mapolsek Bayah bermaksud mencari mobil Avanza hitam yang menabrak dan menangkap nelayan. Mobil Avanza hitam tersebut diduga milik petugas polisi, karena pada saat penangkapan membawa senjata laras panjang dan mengeluarkan pistol. "Saya lagi jalan tahu-tahu ditabrak dari belakang sama mobil Avanza warna hitam itu, mobilnya gelap terus lari ken-

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Hakim PN Tangerang Terima Suap Segera Disidang JAKARTA - KPK telah melimpahkan berkas penyidikan hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang Wahyu Widya Nurfitri ke penuntutan. Hakim yang dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu akan segera menjalani sidang. Pelimpahan berkas Widya dilakukan bersama 3 orang lainnya yang juga terjerat kasus ini. Mereka adalah Tuti Atika, Agus Winarto, dan HM Saipudin.

Aditya Dituntut 6 Tahun Penjara

• LANJUT KE HAL. 2

Tersangka Korupsi Rp 40 Miliar Masih Diburon Kejatisu MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara hingga kini masih terus mencari tersangka berinisial TFK, Direktur Mitra Multi Communication, kasus dugaan korupsi di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemprov Sumut senilai Rp40,8 miliar dana APBN Tahun Anggaran 2015, buron. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Sumanggar Siagian di

KASUS SUAP KETUA PT MANADO

Rupiah Kian Terhempas Tembus Rp14.080 per Dollar AS Rupiah terus berjalan melemah dan pada hari Rabu sore (09/05) lalu, kurs rupiah ditutup di level Rp14.080 per dolar AS, ini merupakan titik terendah dalam waktu lebih dari dua tahun belakangan dan akhirnya berimbas kepada cadangan devisa yang terus tergerus untuk intervensi rupiah. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS membuat para ekonom mewanti-wanti karena jika depresiasi terus berlanjut maka harga kebutuhan pokok menjelang lebaran dan subsidi energi akan melesat. Bank Indonesia pun didorong

menempuh langkah jangka pendek menaikkan suku bunga acuannya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Memang, pelemahan nilai tukar rupiah sudah diprediksi sebelumnya, dengan melihat ekspektasi pasar terhadap kenaikan bunga acuan bank

sentral AS, Fed Fund Rate (FFR) sebanyak tiga hingga empat kali pada tahun ini. Meski begitu, Direktur Eksekutif di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan bahwa meski terprediksi, pelemahan ini kurang diantisipasi. "Cuma memang ada tambahan, kemarin kan ada persoalan geopolitik, sehingga harga minyak menjadi naik kembali, jauh dari asumsi APBN yang cumaUS$48 per barel,

ternyata sekarang sudah US70 per barel," ujar kata Enny kepada BBC Indonesia, Rabu (09/05). "Ini memang belum banyak yang mengantisipasi," tegasnya. Untuk menyikapi depresiasi rupiah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah terus berkoordinasi menjaga agar kinerja perekonomian Indonesia tetap stabil. "Kementerian Keuangan bersama dengan BI dan kementerian bidang ekonomi lainnya bekerjas-

ama agar dinamika yang sekarang terjadi harus bisa dijaga untuk bisa memberikan nilai positif," ujar Sri Mulyani kepada para wartawan. Namun, upaya ini dirasa tak cukup karena uUntuk menstabilkan rupiah segera maka bank sentral didorong untuk menaikkan suku bunga acuannya pada rapat bulanan yang digelar minggu depan. "Cadev (cadangan devisa) merosot dalam jumlah yang • LANJUT KE HAL. 2


2 E D I S I 505 14 - 20 MEI 2018

SAMBUNGAN

PELAJARAN MAHAL BUAT POLRI................................................ • DARI HALAMAN. 1 an ahok saat terjadi kerusuhan tersebut dan adanya ponsel dipenjara. Berpulang dari itu semua yang pasti peristiwa mako brimob ini menjadi pelajaran yang berharga untuk intropeksi diri dan selalu waspada, terlebih aparat penegak hukum yang langsung menanganinya. Banyak pelajaran yang dipetik dari tragedi ini seperti kewaspadaan dan kehati hatian aparat walau itu dimarkas yang dirasa tidak mungkin hingga penempatan gudang rampasan atau sebagai barang bukti senjata hingga perlunya penempatan

gedung khusus buat para tahanan apalagi sekelas teroris yang pernah dilatih menggunakan senjata. Selain itu yang paling utama adalah menghargai hak mereka yang dipenjara, memang dirasa aneh jika adanya penghargaan hak terhadap tahanan namun mereka adalah manusia yang tetap mempunyai hak, hanya dibatasi sesuai peraturan dan perundang-undangan tahanan apalagi belum jatuhnya vonis, lagi pula tidak susah seperti tidak susahnya menyuap makanan kemulut tahanan saat polisi mengirim mereka ke nusa kambangan yang fotonya menjadi viral didunia maya. Pelajaran ini tentu saja jadi

KPK GELEDAH RUANG ANGGOTA DPR DAN KEMENKEU......................................... • DARI HALAMAN. 1 Sumedang. Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Sumedang. Dari lokasi penggeledahan, penyidik KPK mengamankan dokumen terkait penganggaran serta barang bukti elektronik. Ada pula sejumlah uang yang diamankan dari rumah Yaya Purnomo dan masih dalam penghitungan hingga kini. "Uang, perhiasan, dan sejumlah benda lainnya, seperti jam tangan, tas (diperoleh) dari rumah tersangka YP (Yaya Purnomo)," ungkap Febri. Anggota Komisi XI Amin Santono diduga menerima suap Rp 500 juta dari commitment fee sebesar 7 persen atau Rp 1,7 miliar dari 2

proyek di Kabupaten Sumedang senilai Rp 25 miliar dari seorang kontraktor bernama Ahmad Ghiast. Sumber dana untuk suap itu disebut berasal dari para kontraktor di Sumedang. Ahmad diduga sebagai koordinator sekaligus pengepul dana dari para kontraktor itu. Amin kemudian diduga berkoordinasi dengan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, terkait dengan usulan dana perimbangan daerah pada RAPBN-P 2018. Selain ketiga orang tersebut, KPK menetapkan Eka Kamaluddin dari swasta sebagai tersangka perantara.(DTC)

RATUSAN NELAYAN MENGAMUK RUSAK, KENDARAAN POLISI DIRUSAK.................. • DARI HALAMAN. 1 cang dan dikejar sama massa," ujar Herdi salah satu nelayan yang menjadi korban. Hingga berita ini dilansir Kapolsek Bayah AKP Sadimun belum dapat dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut. Sementara, aksi massa nelayan gabungan dari nelayan Pulomanuk, Bayah dan Cisolok Sukabumi masih berlangsung Sementara itu Kapolda Banten Brigjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya masih menelusuri penyebab terjadinya kerusuhan nelayan di Polsek Bayah, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu (12/ 5). Hingga saat ini laporan yang diterimanya masih simpang siur terkait pemicu amarah ratusan nelayan tersebut. "Masih simpang siur. Ada yang melaporkan terkait dengan masalah penangkapan benur, yang kemudian terjadi perlawanan, ke-

mudian mengakibatkan massa marah dan menyerang polsek," katanya, Sabtu (12/5). Pihaknya juga saat ini tengah menelusuri penyebab terjadinya kerusuhan nelayan di Polsek Bayah. "Ini masih kita telusuri apakah betul ada peristiwa tersebut. Ini masih kita dalami yang jelas ini saya lagi meluncur ke TKP," ungkapnya. Sigit menyebut sejauh ini laporannya yang diterimanya kondisi kantor Polsek Bayah mengalami rusak. "Sementara yang rusak kaca Polsek dan kaca mobil patroli. Kalau pembakaran ban saja," tegasnya. Saat ini pihaknya pun tengah menenangkan massa aksi untuk tidak anarkis dalam melakukan aksi unjuk rasanya. "Sementara langkah yang kita lakukan berusaha meredam masyarakat. Kalau betul ada oknum anggota akan kita usut jika melakukan pelanggaran. Katanya marah karena saat penangkapan, ada konflik. Masih simpang siur," tegasnya.

ADITYA DITUNTUT 6 TAHUN PENJARA.................................................. • DARI HALAMAN. 1 hal yang memberatkan Aditya di antaranya adalah tindakannya yang bertentangan dengan program pemerintah yang tengah gencar dalam pemberantasan korupsi. Sebagai wakil rakyat dan anggota DPR, Aditya dinilai tidak memberi suri tauladan kepada masyarakat. Selain itu, suap yang diberikan Aditya kepada Sudiwardono dinilai telah mencederai proses penegakan hukum di Indonesia. Aditya didakwa memberikan uang suap kepada Sudiwardono sebesar Sin$110 ribu dan diberikan lebih dulu oleh Aditya kepada Sudiwardono agar sang ibu tak ditahan selama proses banding berjalan. Sementara uang Sin$30 diberikan agar majelis hakim tingkat banding memberikan vonis bebas. Aditya juga menjanjikan uang sebesar Sin$10 ribu kepada Sudi-

wardono jika putusan bebas untuk sang ibu telah dibacakan majelis hakim. Sementara itu, dalam sidang terpisah, Sudiwardono dituntut hukuman delapan tahun penjara dan dendan sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan penjara. Dia dinilai terbukti bersalah menerima suap dari politikus Golkar. "Meminta majelis hakim menyatakan terdakwa Sudiwardono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa Ali Fikri saat membacakan surat tuntutan Sudiwardono. Sudiwardono didakwa telah menerima uang sejumlah Sin$80 ribu dan Sin$30 ribu dari anggota DPR dari Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha, anak Marlina. Sudiwardono juga dijanjikan Sin$10 ribu setelah vonis bebas Marlina dibacakan.(INT)

HAKIM PN TANGERANG TERIMA SUAP SEGERA DISIDANG..................................... • DARI HALAMAN. 1 ya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (11/5/2018). Untuk melengkapi berkas tersebut, KPK telah memeriksa 10 saksi, yang terdiri atas unsur ketua pengadilan dan hakim di PN Kelas IA Khusus Tangerang, Kepala Puskesmas Bawangan, advokat, serta swasta. Sidang kasus ini rencananya digelar di PN Jakarta Pusat. Widya dijerat KPK sebagai tersangka karena menerima suap Rp 30 juta terkait perkara gugatan perdata wanprestasi di PN Tangerang Nomor 426/Pdt.G/

2017/PN Tng. Pihak tergugat adalah Hj M cs. Permohonannya agar ahli waris mau menandatangani akta jual-beli melalui pemberian pinjaman utang sebelumnya. Uang suap itu diduga didapat dari Agus Winarto dan HM Saipudin selaku advokat dari pihak tergugat. KPK juga menduga Tuti Atika selaku panitera pengganti PN Tangerang, yang membantu Widya dalam perkara tersebut, turut menerima suap. Tuti disebut sebagai pihak yang menginformasikan soal putusan 'menolak gugatan' kepada kedua advokat tersebut.(NET)

mahal harganya dengan jatuhnya korban kepada aparat penegak hukum terlepas mereka bukan dari penindakan dan hanya tim pemberkasan seperti yang dikatakan Kapolri akhirnya menjadi korban keganasan napi teroris. Duka keluarga yang berharap pulang sehat juga menjadi duka masyarakat negeri ini, mari kita berbenah diri dan intropeksi tidak saling menyalahi namun mencari solusi untuk memperkuat jati diri dan negeri ini.

Kejagung: Kejahatan Korporasi Lebih Berbahaya JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengingatkan bahayanya kejahatan korporasi sebagai modus korupsi, yang lebih berbahaya dibandingkan dengan kejahatan kerah putih. “Di tengah beragamnya modus operandi tindak pidana korupsi yang cenderung semakin merajalela dan menggurita, bahkan bertransformasi bukan lagi menjadi sekedar kejahatan yang lazim disebut “white collar crime” (keja-

hatan kerah putih) yang semula dikenal dilakukan di kalangan terdidik dan golongan elit penguasa saja, namun saat ini sudah berkembang menjadi kejahatan korporasi (corporate crime), berjamaah bahkan lintas negara,” kata Wakil Jaksa Agung Arminsyah di Jakarta, Selasa (8/5). Karena itu, kata dia, paradigma penegakan hukum memberantas korupsi yang cerdas menjadi sangat relevan dan diperlukan dalam

kerangka menemukan dan merumuskan cara dan tindakan yang tepat untuk mewujudkan akselerasi pemberantasan korupsi ditengah kompleksitas dinamika dan problematika yang ada, katanya. Dia menambahkan maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, pengetahuan serta keterampilan teknis penanganan perkara untuk mengidentifikasi setiap permasalahan secara seksama, arif, dengan

pikiran yang jernih, penuh keuletan, kehati-hatian, ketenangan dan kecermatan, sebagai bagian yang integral dari usaha untuk menyelesaikan tugas yang diamanahkan. Berdasarkan pada penegakan hukum memberantas korupsi yang cerdas, upaya pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bidang Pidsus seyogianya dilaksanakan melalui tahapan-tahapan baku yang telah direncanakan secara matang, terukur dan kalkulatif.(FDC)

KEMKOMINFO BLOKIR 50 JUTA KARTU PRABAYAR TELKOMSEL ................................................. • DARI HALAMAN. 1 registrasi ulang. "Sebelum itu (diblokir), setiap malam kami cek posko-posko Telkomsel untuk mendorong registrasi ulang. Kami sempat beri bonus sekian giga, tapi itu juga tidak mempan. Ya, akhirnya diblokir," ujarnya. Ketika ditanya wartawan bera-

pa kerugian yang dialami Telkomsel akibat pemblokiran 50 juta lebih kartu prabayar itu, Adriansyah menjelaskan, jika ditinjau dari aspek kerugian, tentu bukan persoalan utama karena masih banyak yang akhirnya mendatangi gerai Telkomsel untuk mendaftar kembali. "Kami juga masih terus memotivasi agar pemilik kartu yang

diblokir datang mendaftar (karena tidak bisa registrasi sendiri lagi)," ucap Adriansyah. Seperti diketahui, kebijakan pemerintah memblokir kartu prabayar itu setelah tenggat waktu empat bulan dinilai cukup untuk memberi tahu ratusan juta pengguna telepon seluler di seluruh Indonesia yang tersebar di perkotaan hingga pelosok dan daerah

terpencil. Apalagi selain dilakukan secara langsung melalui pesan singkat (SMS), pemberitahuan dilakukan melalui sosialisasi dalam berbagai kesempatan, iklan layanan masyarakat, serta operator, toko, dan gerai penjualan. Sempat terjadi pro dan kontra atas kewajiban melakukan registrasi ulang. Namun kebijakan itu

tetap dilanjutkan dengan memberi pemahaman kepada publik mengenai pentingnya registrasi. Publik pun akhirnya harus menerima kebijakan itu dan sebagian besar melakukan registrasi pada tahap awal, hingga menyisakan 50 juta lebih nomor Telkomsel yang terkena blokir karena dianggap lalai melaksanakan kewajibannya.(INT)

KEJADIAN MAKO SPONTAN KARENA AKUMULASI DARI KEJADIAN YANG ADA........................ • DARI HALAMAN. 1 masalah yang sebenarnya," ucap sosok diduga Aman dalam rekaman yang beredar tersebut. "Karena untuk masalah urusan dunia tidak pantas terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecuali masalah prinsipil yang tidak bisa ditolerir, baru itu dipermasalahin," katanya. "Tapi untuk lebih jelasnya, besok lusa ana bisa minta penjelasan orang yang dituakan di antara antum, Ustaz Muslih, Ustaz Alex Iskandar, atau yang lainnya," lanjut sosok diduga Aman. "Untuk malam ini agar meredam dulu. Agar bukan penghuni biar pada keluar dulu saja. Itu saja mungkin dari ana. Mudahmudahan bisa dipahami karena tidak ada manfaat juga bikin keributan di kandang singa, mungkin seperti itu.". Setelah rekaman suara Aman selesai, terdengar rekaman suara yang diduga salah seorang tahanan teroris yang menguasai Blok A, B, dan C Mako Brimob dalam kerusuhan napi teroris. Dia yang suaran-

ya terdengar dalam rekaman itu diduga Ruri Alexander Rumatarai alias Iskandar alias Abu Qutaibah. Abu Qutaibah merupakan salah seorang yang diduga terlibat dalam kasus bom Kampung Melayu. Dia ditangkap pada 7 Juni 2017 silam. Sebelumnya, dia juga pernah ditangkap dan divonis dua tahun penjara pada 2013, lantaran terlibat dalam jaringan Abu Roban di Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam rekaman suara, sosok diduga Abu Qutaibah menjelaskan kepada Aman pemicu kerusuhan di Mako Brimob. Dia mengatakan ada banyak masalah, misalnya hak-hak yang tidak diperoleh tahanan seperti hak dibesuk dan makanan. Puncaknya, dia mengatakan ada bingkisan yang dikirim dari keluarga salah satu tahanan teroris yang tidak boleh dibawa masuk. Namun polisi mengklaim telah dibawa ke dalam Mako Brimob. "Tapi malam itu sekali lagi adalah akumulasi dari kejadian yang ada. Jadi pertama adalah makanan yang diberi ummahat. Kedua,

masalah besukan. Ini masalah klasik yang kami sudah peringatkan," ujar sosok diduga Abu Qutaibah dalam rekaman tersebut. Dia mengaku sebelum emosi para napi memuncak mereka sudah mencoba membicarakan baik-baik termasuk keluhan terkait prosedur pemeriksaan di pos. "Pada malam itu (awal kejadian), kami meminta Budi sebagai penanggung jawab dan atasannya, Ahmad, untuk datang. Tapi nyatanya mereka mengatakan Budi enggak bisa datang, karena jauh. Sementara akhwat yang datang dari Depok datang ke Jakarta Barat dengan jarak tidak dekat," ujarnya. "Terus, untuk menyelesaikan persoalan, petugas ternyata tidak bisa datang. Harusnya ya minimal memberikan penjelasan kepada kami, supaya kami ini lega. Kalau kami bicara dengan sipir-sipir di bawah sini mereka, kan, tidak paham, karena mereka juga punya kebijakan yang ada tekanan dari atasan," ucap sosok diduga Abu Qutaibah.

Dia mengaku tak bisa menahan emosi rekan-rekannya di dalam rutan tersebut. Rekan-rekannya sesama napi teroris itu, sambungnya, keluar dari blok dan meluapkan kemarahan di kantor sipir. "Ada petugas Densus yang mengeluarkan tembakan kemudian ikhwan kami terluka, satu orang. Kemudian ada lagi yang berdiri di depan itu mereka (polisi) tembak. Yang Insyaallah (dia) syahid. Itu dia Abu Ibrahim," tutur dia. Sosok diduga Abu Qutaibah itu menyatakan semua itu adalah insiden spontan, sehingga mereka tak bisa dipersalahkan. "Wallahi, ini insiden yang spontan. Saya juga sudah berusaha beberapa kali menjadi mediator, jadi penyambung lidah ikhwan. Mungkin ini reaksi balik karena ikhwan kita ada yang tertembak jadi qadarullah. Di dalam juga ada Densus. Terjadilah hal-hal di luar dugaan kami," katanya. "Jadi di sini, akibat dan reaksi dari luar yang menembak duluan kami. Sekarang kami di dalam ini

semua pegang senjata. Pokoknya banyak, yang kami dapatkan dari gudang-gudang yang disimpan di atas, dengan peluru-peluru yang Insyaallah cukup," imbuhnya. Tak hanya itu, sosok diduga Abu Qutaibah pun menyatakan pihaknya sudah menyampaikan poinpoin untuk berdamai dengan pihak kepolisian kala itu. Poin pertama adalah menutup kasus tersebut dan tak ada rekanrekannya yang dizalimi. Lalu, meminta rekan mereka di Lapas Pasir Putih, Nusakambangan, diberikan kelonggaran. Pasalnya, kata dia, mereka mendapatkan laporan terjadi pelanggaran HAM di Lapas tersebut. "Mungkin ini saja keterangan dari kami, uztaz. Kami minta antum bicara karena ini adalah permintaan ikhwan semua. Terus permintaan ikhwan agar antum berbicara di sini, entah itu antum didampingi mereka, (polisi) atau bagaimana. Yang jelas harus berbicara di depan kami. Itu yang diinginkan ikhwan semua," imbuh Abu Qutaibah.(INT)

KPK KEMBALI PANGGIL BEBERAPA MANTAN ANGGOTA DPRD SUMUT.................................... • DARI HALAMAN. 1 sus ini, KPK sudah memproses lebih dulu 12 unsur pimpinan dan anggota DPRD Sumut. Mereka telah divonis Pengadilan Tipikor Medan dengan rata-rata 4 sampai 6 tahun penjara. Sebanyak 38 anggota DPRD Sumut sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan para saksi yang dipanggil

tersebut termasuk dari 38 orang yang telah ditetapkan. Dalam penyidikan kasus itu, lebih dari 30 anggota DPRD Sumutera Utara telah mengembalikan uang dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp1,9 miliar. "Jumlahnya variatif ada yang mengembalikan Rp5 juta ada juga yang mengembalikan Rp10 juta, Rp15 juta. Ada juga yang mengem-

balikan Rp200 juta," ungkap Febri. Febri menyatakan uang pengembalikan tersebut diterima sebagai uang titipan dan dijadikan bukti penanganan perkara. Menurut dia, KPK terus mendalami dan memilah dugaan penerimaan dana terhadap 38 anggota DPRD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, terutama hubungannya dengan kewenangan dan

periode jabatan masing-masing. "Diduga penerimaan suap terkait dengan empat kondisi mulai dari persetujuan laporan pertanggungjawaban Gubernur hingga membatalkan interpelasi DPRD," ucap Febri. Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pi-

dana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 20142019. Para anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.(BEN/INT)

TERSANGKA KORUPSI RP 40 MILIAR MASIH DIBURON KEJATISU............................................... • DARI HALAMAN. 1 diketahui dimana berada dan beberapa kali dilayangkan pemanggilan, namun tetap mangkir. Kejati Sumut juga sudah melakukan pencarian terhadap tersangka di Jakarta, dan beberapa daerah lainnya, tapi belum diketemukan. "Tersangka tidak kooperatif,

dan pemanggilan yang dilayangkan institusi hukum tersebut, tidak pernah dihadiri," kata mantan Kasi Pidum Kejari Binjai itu. Kejati Sumut juga telah memeriksa tersangka berinisial ES, Pejabat Pembuat Komitmen, dalam kasus dugaan korupsi di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Pemprov Sumut.

Namun, usai menjalani pemeriksaan, tersangka belum dilakukan penahanan dan masih diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Kejati Sumut telah menetapkan empat tersangka, dalam dugaan korupsi di Bapemas Provinsi Sumut. Keempat tersangka itu, yakni berinisial ES, PPK di Bapemas Provinsi Sumut.

Kemudian, tersangka TFK, Direktur Mitra Multi Communication, BS, Direktur PT Proxima Convex, dan RJP, Direktur PT Ekspo Kreatif Indo. Tersangka BS dan RJP telah dilakukan penahanan oleh Kejati Sumut, dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I-A Tanjung Gusta Medan. Sebelum-

nya Kejati Sumut juga menetapkan satu tersangka lain dalam kasus itu, yakni Direktur PT Shalita Citra Mandiri berinisial MN, Namun, MN meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Jakarta, Sabtu (25/2-2017), akibat penyakit jantung sehingga status hukumnya otomatis gugur dan penyidikan terhadapnya juga dihentikan.

RUPIAH KIAN TERHEMPAS TEMBUS RP14.080 PER DOLLAR AS.................................................... • DARI HALAMAN. 1 signifikan, mestinya menaikan suku bunga menjadi opsi yang ditempuh," ujar Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada, Tony Prasetiantono. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, menilai pelemahan rupiah terhadap dolar AS adalah hal yang wajar, mengingat depresiasi rupiah yang terjadi akhir-akhir ini lebih disebabkan oleh penguatan mata uang dolar AS terhadap hampir semua mata uang dunia. Dan dari faktor domestik, rupiah semakin tertekan karena posisi cadangan devisa akhir April hanya US$124,9 miliar, turun dari posisi Maret sebelumnya sebesar US$126 miliar. Sedang data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2018 -berdasarkan yang dirilis BPS- adalah sebesar 5,06%, jauh di bawah ekspektasi pasar yang mencapai 5,18%. Perilaku spekulasi Namun, Enny memperkirakan adanya 'perilaku spekulasi' yang membuat rupiah kian melemah, "Kalau sekarang menembus Rp14.000 pasti ada tambahan faktor nonekonomi. Nah di antaranya, banyak sekali perilaku spekulasi."

Apa penyebab spekulasi ini? "Kita lihat akrobat kebijakan kebijakan pemerintah yang punya kaitan langsung dengan rupiah, mulai dari pergantian dirut Pertamina yang mendadak, pergantian dirut Bulog" jelas Enny. Pernyataan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, yang menegaskan perbankan masih kuat menahan sekalipun rupiah tembus Rp20.000 per dolar kian melanggengkan ulah spekulan ini. "Ini kan bisa multi-intepretasi di pasar. Jadi kalau bank masih kuat di level Rp20.000, berarti bisa tembus Rp20.000 dong?" "Pejabat-pejabat publik harus hati-hati membuat statemen, apalagi OJK, sehingga sebenarnya berbagai macam politik yang memicu tekanan terhadap rupiah kita," jelas Enny. Tren pelemahan rupiah sudah berlangsung beberapa waktu terakhir ini dengan menyentuh angka Rp14.000 per Senin awal pekan ini dan turun lagi mencapai Rp14.080 pada Rabu (09/05). Nilai tukar rupiah secara year to date (ytd) per 8 Mei 2018 melemah 3,44%, sedangkan Peso Filipina melemah 3,72%, Rupee India 4,76%, Real Brasil 6,83%,

Rubel Rusia 8,93%, dan Lira Turki 11,51%. Enny juga menuturkan jika depresiasi rupiah terus berlanjut maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat ketika harga kebutuhan pokok yang kebanyakan diimpor membumbung tinggi. Apalagi, saat ini sudah mendekati Ramadan dan Lebaran. "Yang kita khawatirkan kalau nggak ada stabilisasi nilai tukar kita akan berdampak pada kenaikan harga-harga volatile food, atau kebutuhan masyarakat," ujar Enny. "Jadi tanpa ada persoalan fluktuasi nilai tukar saja, setiap menjelang Ramadan pasti terjadi pergolakan harga-harga kebutuhan pokok. Kalau ditambah lagi persoalan nilai tukar, bisa menjadi tidak terkendali." Di sisi lain, ada persoalan geopolitik global yang membuat harga minyak dunia menjadi naik kembali hingga menyentuh level US$70 per barel, jauh dari asumsi APBN yang hanya US$48 per barel. Pelemahan kurs rupiah yang dibarengi dengan pelonjakan harga minyak dunia juga diperkirakan akan mempengaruhi subsidi energi yang harus dikucurkan pemerintah dalam APBN. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menuturkan saat ini

pihaknya sedang berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mengkaji neraca dua BUMN, yang didapuk untuk mendistribusikan subsidi energi, yaitu PLN dan Pertamina, yang notabene akan terkena imbas dari kenaikan harga minyak dunia. "Sehingga nanti kita bisa buat kebijakan yang di satu sisi menjaga keuangan Pertamina sehingga BUMN bisa bekerja menjalankan tugas negara menyediakan BBM di seluruh Indonesia dengan harga terjangkau masyarakat," katanya. "Namun di sisi lain APBN tetap sehat dan shock yang berasal dari luar kemudian bisa diminimalkan pengaruhnya kepada masyarakat," tambah Sri Mulyani. Bagaimanapun upaya itu dirasakan belum cukup. Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada, Tony Prasetiantono, mengusulkan sebagai langkah jangka pendek, maka Bank Indonesia dituntut untuk menaikkan suku bunga acuannya sehingga cadangan devisa tidak terus terbebani. Apalagi, bank sentral AS diperkirakan akan menaikkan suku bunganya lagi pada bulan Juni ini.

"Yang paling di depan mata kita adalah suku bunga. Sebetulnya kalau melihat depresiasi yang sudah agak jauh, perlu 50 basis point, Cuma saya menduga kalau angkanya tinggi, direspons negatif menjadi kepanikan, perlu mempertimbangkan aspek psikologis, mungkin yang paling layak 25 basis point lagi." Dalam pernyataan terbarunya, bank sentral sudah memberi sinyal untuk menaikkan suku bunga acuan BI Reverse Repo Rate yang saat ini bertengger di level 4,25%. Akan tetapi Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman Zainal, menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan alternatif baru akan diputuskan lewat rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia minggu depan. "Tapi sekarang tetap berada di pasar (untuk intervensi) dan itu kita harus tunggu rapat dewan gubernur. Kita akan kaji dulu datanya seperti apa dan tindakan apa yang kita tempuh berikutnya," cetusnya. Untuk menjaga kesinambungan pemulihan ekonomi, Bank Indonesia terus menempuh langkah-langkah stabilisasi termasuk terus melanjutkan intervensi di pasar valuta asing secara terukur dan stabilisasi di pasar Surat Berharga Negara.(BBC)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; BRI KK Asabri Medan a.n: Amiruddin Mendrofa No Rekening: 1764-01-000515-53-7; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


3 E D I S I 505 14 - 20 MEI 2018

KORUPSI

NASIONAL

KPK Periksa Tiga Saksi Nindya Karya JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap perusahaan PT Nindya Karya. Perusahaan ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai dari APBN tahun jamak 2006-2010. Menanggapi panggilan tersebut, pihak PT Nindya Karya sudah hadir di gedung lembaga antirasuah sekitar pukul 10.30 WIB. Adapun yang hadir sebagai saksi ada tiga orang yakni bagian direksi Haidar, bagian legal Mugamad Ibrahim dan penasehat hukum Yunianto. "Terkait dengan pemanggilan korporasi Nindya Karya sebagai tersangka, pada pukul 10.30 WIB telah datang tiga orang," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Jumat (11/5). Sebelumnya, Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif mengatakan, PT Nindya Karya bersama PT Tuah Sejati diduga melawan hukum dan menyalahgunakan

wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam pembangunan Dermaga Sabang, Aceh dengan nilai proyek senilai Rp 793 miliar. "Diduga terjadi kerugian negara sekitar Rp 313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ini," jelasnya. Ini akibat beberapa dugaan penyimpangan seperti penunjukkan langsung. Kemudian Nindya Join Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan. Selain itu ada dugaan, reka-

yasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga. Pekerjaan utama diserahkan kepada PT Budi Perkasa Alam, dan terjadi kesalahan dalam prosedur. Kesalahan meliputi izin-izin terkait seperti AMDAL dan lainnya belum ada namun pembangunan sudah dilaksanakan. Kedua korporasi karenanya disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(BS)

Kasus Suap Bupati Halmahera Timur JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan korupsi menerima hadiah Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan. Selain memanggil tersangka, KPK juga memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono hari ini. "(Basuki) diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR tahun anggaran 2016," ujar Nuru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (11/5). Basuki didatangkan sebagai saksi untuk tersangka Rudi Erawan. Tersangka sendiri juga dijadwalkan diperiksa KPK hari ini. Rudi ditetapkan sebagai tersangka oleg KPK pada 31 Januari 2018. Rudi diduga menerima suap sebesar Rp 6,3 miliar dari sejumlah kontraktor.

"RE (Rudi Erawan) selaku bupati Halmahera Timur periode 2010 sampai 2015 dan periode 2016 sampai 2021 diduga menerima hadiah atau janji dan gratifikasi yang berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK Jakarta, Rabu (31/1). Rudi diduga menerima uang dari Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary. Uang yang diterima Amran berasal daridari beberapa kontraktor, salah satunya Dirut PT WTU Abdul Khoir yang juga merupakan tersangka dalam kasus ini. Atas perbuatannya, Rudi disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(REP)

KPK Diminta Segera Ungkap Dugaan Korupsi Dana Bansos Jabar JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera melakukan pengungkapan atas dugaan korupsi dalam penggunaan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dugaan adanya korupsi pertama kali dilaporkan Budget Advocacy Group (BAG) ke KPK pada 2013 lalu dengan nomor resi pelaporan 2013-01-000396. Menurut Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, KPK harus segera melakukan pengungkapan karena publik tak kunjung mendapat kejelasan atas kasus. "Jangan mangkrak. KPK harus umumkan. Jika memang mangkrak, harus katakan, kenapa bisa mangkrak? Sehingga masyarakat siap membantu,” ujar Uchok di Jakarta, Rabu (9/5). Uchok menyampaikan, KPK bisa memanggil Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) untuk dimintai keterangan. Ketegasan KPK dinilai bisa mematahkan opini bahwa lembaga anti-rasuah itu sedang melemah kinerjanya. "Dari contoh kasus itu, dan banyaknya laporan yang masuk ke KPK, sudah selayaknya KPK untuk menindaklanjuti kasus tersebut," ujar Uchok. Uchok menyampaikan, dugaan korupsi sendiri menguat akibat ketiadaan mekanisme evalu-

asi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait atas penyaluran dana. Dana hibah Pemprov Jabar di APBD 2013 diketahui mencapai nilai Rp5,8 triliun dengan besaran dana bansos mencapai Rp136 miliar. "Pengungkapan kasus juga bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah lain mengingat biasanya satu atau dua tahun menjelang Pilkada, bansos kerap dimainkan untuk kepentingan politik, bukan demi kepentingan rakyat," ujar Uchok. Segera Disidang Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah menuturkan, kasus suap Pengadilan Negeri Tangerang akan segera masuk persidangan. Tersangka yang akan disidangkan adalah Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri, panitera pengganti PN Tangerang Tuti Atika, serta dua tersangka lainnya, yakni advokat Agus Wiratno dan HM Saipudin. "Hari ini dilakukan penyerahan berkas, barang bukti, dan juga empat tersangka dari penyidik ke penuntut umum atau pelimpahan tahap kedua. Akan dilakukan persidangan dalam waktu dekat," tutur Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/5). Febri mengatakan, tentu penuntut umum telah membuat dan menyusun dakwaan. Dalam waktu dekat, dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan. "Dalam

waktu dekat akan dilaksanakan proses persidangan yang rencananya akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor," ucap Febri. KPK Sita Amplop Berisi Uang Suap Dalam kasus ini, Agus Wiratno diduga memberikan hadiah atau janji kepada Wahyu Widya Nur Fitri selaku ketua majelis hakim dan Tuti Atika selaku panitera pengganti PN Tangerang terkait gugatan perdata Perkara Wanprestasi di PN Tangerang Nomor 426/Pdt.G/ 2017/PN Tng, dengan pihak tergugat Hj Momoh cs dengan permohonan agar ahli waris mau menandatangani akta jual beli melalui pemberian pinjaman hutang sebelumnya. Wahyu Widya Nur Fitri dan Tuti Atika disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun, Agus Wiratno dan HM Saipudin sebagai pihak yang diduga pemberi, disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.(KC/IN)

Mantan KSAU Kembali Tak Penuhi Panggilan KPK JAKARTA- Mantan KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi. Agus seharusnya diperiksa dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter militer Agusta Westland (AW) 101 pada APBN 2016. "Pihak penasihat hukum saksi menghubungi KPK dan menyampaikan bahwa surat panggilan belum diterima saksi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (11/5). Agus sebelumnya pernah dipanggil KPK dan datang, pada 3 Januari 2018. Sebelum itu, ia dua kali tidak hadiri pemanggilan KPK yaitu pada 27 November 2017 dan 15 Desember 2017. "Pada 3 Januari 2018 itu, Agus keluar dari gedung KPK sekitar pukul 12.15 WIB dan mengatakan tak bisa sembarang memberikan pernyataan," kata Febri. Agus bahkan menunjukkan buku biru yang berisi sumpah prajurit bahwa ia memegang segala rahasia tentara sekeras-sekerasnya. "KPK memastikan telah mengirimkan surat panggilan di awal Mei 2018 ke rumah di Halim. Lokasi yang sama dengan surat sebelumnya yang pernah disampaikan," tambah Febri. Namun KPK masih akan memanggil Agus. "Untuk kepentingan pemeriksaan, KPK akan memanggil kembali saksi sesuai dengan aturan KUHAP. Waktu

pemanggilan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan perkara, direncanakan paling cepat minggu depan," ungkap Febri. KPK menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka pada Mei 2017. PT Diratama adalah penyedia Helikopter AW101. Irfan sebagai Direktur PT Diratama Jaya diduga juga pengendali PT Karya Cipta Gemilang (KCP). Keduanya adalah perusahaan peserta lelang pengadaan Heli AW 101 pada April 2016. Sebelum proses lelang dilakukan, Irfan sudah melakukan pengikatan kontrak dengan perusahaan Agusta Westland sebagai produsen helikopter angkut dengan nilai kontrak Rp 514 miliar atau 39,3 juta dolar AAS. Padahal pada Juli 2016, saat penunjukan pengumuman dilanjutkan dengan pengikatan kontrak antara TNI Angkatan Udara dengan PT Diratama, nilai kontrak mencapai Rp 738 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 224 miliar. Helikopter angkut itu pun dikirim pada Februari 2017. Selain menetapkan Irfan sebagai tersangka, POM TNI juga baru saja menetapkan kepala unit pelayanan pengadaan berinsial Kolonel KAL sebagai tersangka sehingga ada empat orang tersangka yang berasal dari TNI. Periksa Purnawirawan TNI Komisi Pemberantasan Ko-

rupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap satu orang purnawirawan TNI AU (KASAU) periode 2015-2017, Agus Supriatna. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh. Terkait kasus dugaan korupsi penggadaan helikopter Agusta Westland (AW)101. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IKS," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Jumat (11/5). Untuk diketahui, pada Senin (7/4), penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap empat orang saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh. Mereka juga akan diperiksa di kantor POM TNI Cilangkap. Namun mereka tidak menghadiri panggilan dengan alasan yang belum diketahui KPK. "Penyidik membutuhkan keterangan para saksi untuk kebutuhan pembuktian. Namun 4 saksi tidak hadir dan belum ada informasi alasan ketidakhadiran," bebernya pada awak media, Senin (7/4). Sekadar informasi, terbongkarnya dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW 101 berasal dari investigasi yang dilakukan Kepala Staf TNI AU, kala itu, Marsekal Hadi Tjahjanto. Dengan bekerja cepat, pada 24 Februari 2017, hasil investigasi dikirimkan kepada Jenderal Gatot

Nurmantyo. Tampak jelas ada skandal dan konspirasi, Gatot pun bekerja sama dengan Kepolisian, BPK, PPATK, dan KPK untuk menelusuri lebih lanjut dugaan korupsi tersebut. Dilanjutkan penyelidikan yang dilakukan Pusat Polisi Militer (POM) TNI, didapati hasil bahwa ada kerugian negara dari pembelian heli tersebut sekitar Rp 224 miliar dari nilai proyek Rp 738 miliar. Hingga pada akhirnya, POM TNI menetapkan empat perwira sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) TNI AU, Kolonel Kal FTS SE; Marsma TNI FA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK); Letkol. Adm TNI WW selaku pemegang kas; Pembantu Letnan Dua (Pelda) SS yang menyalurkan dana pada pihak tertentu. KPK sendiri sejauh ini baru menetapkan Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka. PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah melakukan kontrak langsung dengan produsen heli AW101 senilai Rp 514 miliar. Namun, pada Februari 2016 setelah meneken kontrak dengan TNI AU, PT Diratama Jaya Mandiri menaikkan nilai jualnya menjadi Rp738 miliar. Atas perbuatannya, Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.(REP/JP)

Cegah Korupsi di Kementerian, Presiden Jokowi Siapkan Perpres Baru JAKARTA– Presiden Joko Widodo akan meneken Peraturan Presiden atau Perpres baru yang merupakan dasar hukum bagi kementerian dan lembaga untuk mencegah tindakan korup di masing-masing instansi. Penerbitan Perpres dilakukan usai terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang pegawai Kemente-

rian Keuangan dan anggota Komisi XI DPR terkait pembahasan APBN Perubahan 2018. "Inti (Perpres) adalah pencegahan, bagaimana peran lembaga-lembaga ini, untuk terlibat secara intensif atas pencegahan itu," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/ 5).

Menurut Moeldoko, Perpres merupakan revisi atas Perpres sebelumnya, Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Perpres baru akan lebih menyederhanakan ketentuan di Perpres yang lama "Perpres yang lalu agak complicated, ini lebih disederhanakan," ujar Moeldoko. Lebih lanjut, Moeldoko men-

yampaikan, Perpres disusun dengan masukan sejumlah lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). "Kita telah menyusun Perpres pencegahan korupsi, ini sudah disiapkan (Menteri Sekretaris Negara) Praktikno," ujar Moeldoko.(VNC)

DIDUGA TERIMA DUIT

Saksi: Istri Tolak Tanda Tangani Penahanan Setya Novanto JAKARTA- Fredrich Yunadi menghadirkan rekan istri Setya Novanto, Retno Dahllia, dalam sidang perintangan penyidikan korupsi e-KTP sebagai saksi meringankan. Dalam keterangannya, Retno mengamini ada penolakan tanda tangan perihal berita acara penahan Setya Novanto oleh istrinya, Deisti Astriani. Retno mengatakan, tidak ditandatanganinya surat berita acara tersebut lantaran mengikuti sikap Fredrich Yunadi selaku kuasa hukum Setya Novanto saat itu. "Anda tadi bilang Bu Deisti menolak tanda tangan surat berita acara penahanan. Ibu Deisti menolak tanda tangan itu apakah atas saran terdakwa (Fredrich Yunadi)?" tanya jaksa

Roy di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (11/5). "Bukan. Maksudnya karena Pak Yunadi tidak tanda tangan itu jadinya ibu (Deisti) ikuti Pak Yunadi,” ujar Retno. Diketahui, saat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jumat 17 November 2017, penyidik KPK membacakan surat penahanan terhadap Setya Novanto atas perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek eKTP. Namun, Fredrich menolak penahanan tersebut lantaran menganggap KPK tidak berhak menahan seseorang dalam kondisi sakit. Terdakwa perkara merintangi penyidikan KPK pada kasus korupsi e-KTP, Fredrich Yunadi (kiri) bersama penasehat

huklumnya jelang mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (8/5). Kendati demikian, KPK tetap menahan Setya Novanto dengan sejumlah pertimbangan sekaligus pendapat dokter yang menyatakan Novanto cukup baik diajukan pertanyaan. Atas perbuatannya, Fredrich Yunadi didakwa telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ahli Ungkap Konsekuensi Dokter Halangi Proses Hukum Pakar Hukum Pidana dari Universitas Jenderal Soedirman Noor Aziz Said memberikan

keterangan sebagai ahli di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (11/5). Noor Aziz menjadi ahli dalam persidangan untuk terdakwa dokter Bimanesh Sutarjo. Dalam kasus ini, Noor Aziz diminta menjelaskan mengenai pasal menghalangi penyidikan yang didakwakan kepada Bimanesh. Pasal tersebut yakni Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Noor Aziz, perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 21 tersebut sudah dapat dikenakan kepada pelaku, meski upaya menghalangi penyidikan itu belum sampai berhasil dilakukan. Menurut

Noor Aziz dugaan perbuatan pidana bisa disangkakan kepada pelaku, sejak perbuatan dilakukan. "Soal berhasil atau tidak, itu adalah akibat, bukan unsur perbuatan pidana. Perbuatan di dalam Pasal 21 itu tidak harus tercapai dahulu," katanya menjelaskan. Menurut Noor Aziz, Pasal 21 UU Tipikor termasuk dalam delik formil. Dalam rumusan pasal tersebut tak dijelaskan mengenai akibat, tetapi tujuan perbuatan menghalangi, mencegah atau merintangi proses hukum yang dilakukan penegak hukum. Sementara itu, Noor Aziz menilai bahwa kalangan profesional seperti dokter dan pengacara dapat didakwa bila

mengahalangi proses hukum yang sedang dilakukan penegak hukum. Meskipun dilindungi regulasi internal maupun kode etik, menurut Noor Aziz, semua profesi dapat dikenakan sanksi pidana. "Profesional atau bukan, siapa pun kalau menghalangi, bisa kena Pasal 21," kata Noor Aziz. Ia menjelaskan, subyek Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang. Karena itu, seorang dokter dapat dikatakan menghalangi proses hukum bila melakukan tugas yang bertentangan dengan kewajibannya. Misalnya yakni dia merekayasa data medis, dan

mengetahui sebelumnya bahwa pasien yang dirawat sedang bermasalah secara hukum. Selama perbuatan seseorang memenuhi unsur pidana, maka akan ada sanksi hukum. Tidak ada alasan penghapusan pidana, sekalipun profesi orang ini diatur melalui kode etik dan aturan yang khusus. Dalam kasus ini, Fredrich Yunadi didakwa tim jaksa KPK, bersama-sama dengan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo telah melakukan rekayasa medis agar Setya Novanto dirawat di RS Medika Permata Hijau. Itu dilakukan guna menghindari pemeriksaan KPK. Waktu itu Setya Novanto masih tersangka korupsi proyek e-KTP, dan Fredrich sebagai pengacaranya.(AC/IN)


4 SUMUT ACEH

E D I S I 505 14 - 20 MEI 2018

KORUPSI

Masyarakat Soroti Sejumlah Kasus Korupsi di Tapteng

Proyek Air Minum Kota Dumai Rp.223 Miliar Mangkrak

SIBOLGA- Sekelompok masyarakat yang bergabung di berbagai LSM demonstrasi ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga, Rabu (9/5), menyoroti sejumlah kasus dugaan korupsi yang sudah dilaporkan beberapa waktu lalu. Simon Situmorang, Irwansyah Daulay, Steven Pasaribu, Benny Hutauruk mendesak Kajari Sibolga memberi atensi untuk mengusut laporan dugaan korupsi di Badan Kepegawaian Daerah, Satpol PP, Dinas Sosial, Catatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Aktivis Pemberantasan Tipikor tersebut mengapresiasi tindakan Kejari yang sudah menetapkan 3 tersangka dalam pembangunan Kantor Bappeda Pemkab Tapteng, antara lain Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor. Namun akan sangat baik agar tidak menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat bila pengusutan tidak hanya ketiganya, melainkan semua

yang terlibat, termasuk pengawas, penanggungjawab teknik dan panitia penerima pekerjaan. "Belakangan mulai muncul stigma bahwa penyidik tidak profesional. Namun kami dari kalangan LSM masih tetap yakin dan percaya kepada Kejari untuk melakukan pengusutan. Namun bila dalam beberapa bulan ke depan tidak ada kemajuan maupun perkembangan penyelidikan kasus kasus Tipikor kita akan menggelar mosi tidak percaya," tukas Simon Situmorang. Simon menilai bahwa SibolgaTapteng serasa "surga" bagi para koruptor mengingat banyaknya dugaan korupsi yang terjadi di berbagai bidang selama ini. Dia mengaku tidak habis pikir mengapa itu bisa terjadi. Namun, dia menduga lemahnya penegakan hukum serta adanya kesempatan membuat perilaku itu timbul. Salah satu contohnya bantuan sosial berupa peralatan salon, matras, tenda, handuk, popok bayi, mesin kompresor milik Dinas Sosial Pemko Sibolga yang berhasil dia-

mankan dalam penggerebekan oleh Polres Tapteng di sebuah gudang di wilayah hukum Polres Tapteng, Februari 2018 lalu. Namun, Polres Tapteng selanjutnya melimpahkan hasil temuan itu ke Polres Sibolga, meski sampai sekarang belum diketahui sudah sejauh mana penanganannya. Aksi massa berlangsung aman dan damai, meski tidak terlihat pengawalan ketat dari kepolisian. Beberapa saat setelah aksi, Kajari Sibolga Timbul Pasaribu dan Kasi Pidana Khusus Dayan Pasaribu terlihat menemui massa. Pada kesempatan itu, Kajari menyampaikan terimakasih kepada pengunjukrasa. Kajari berjanji akan memproses setiap laporan yang masuk, namun semua butuh waktu. Dia bilang, Kejari Sibolga tetap komitmen dalam pemberantasan korupsi. Mereka juga membutuhkan komitmen semua pihak, dengan memberikan setiap informasi. "Yakinlah, berikan kami informasi yang sebanyak banyaknya. Salam perjuangan," tukasnya.(BBS)

2 PNS KSOP Tanjungbalai Resmi Jadi Tersangka Korupsi MEDAN- Subdit III/Tipidkor Direkotrat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Poldasu, resmi menetapkan Juliansyah, Plh Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungbalai-Asahan dan Muhammad Arif, Nakhoda Patroli Kapal Sar-01, Kantor KSOP Tanjungbalai-Asahan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Hal tersebut ditegaskan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Poldasu, Kombes Pol Toga Habinsaran, didampingi Kasubdit III/ Tipidkor, AKBP Doni S Sembiring dan Kasubbid Penmas, AKBP MP Nainggolan di Poldasu, Jumat (11/5). “Juliansyah melakukan pengutipan sebesar Rp8 juta untuk pengurusan surat ukur dalam negeri sementara, pas besar sementara dan sertifikat kelayakan dan pengawakan kapal penangkap ikan terhadap KM Jaya Sempurna II dan Kapal KM Jaya Sempurna III,” beber Kombes Toga. “Sedangkan M Arif melalukan pengutipan untuk pengurusan grosse akta Kapal KM Jaya Sempurna II dan Kapal KM Jaya Sempurna III sebesar Rp6 juta,” imbuhnya. Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) RI No15/2016 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa tarif yang berlaku pada Kementerian Perhubungan adalah untuk surat ukur dalam negeri sementara kapal 7 GT

s/d 35 GT adalah Rp100 ribu, pas besar sementaara Rp150 ribu, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan Rp75 ribu dan grosse Rp250 ribu. “Jadi ditemukan adanya perbuatan melawan hukum (pungutan liar) pemerasan memaksa seseorang memberikan sesuatu di luar dengan aturan,” tegas Kombes Toga. Kedua tersangka, lanjut Toga, telah melanggar pasal tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam 12 huruf (e) subs pasal 11 undang-undang RI No20/2001 tentang perubahan atas undang-undang No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHPidana. Dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) ini, kepolisian telah memeriksa 5 saksi dan melakukan gelar perkara sehingga menetapkan kedua PNS KSOP Tanjungbalai-Asahan sebagai tersangka. “Kedua tersangka telah dilakukan penahanan dan saat ini kita (kepolisian) tahap melengkapi administrasi penyidikan dan melakukan pemberkasan untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum,” pungkas mantan Dir Res Narkoba Poldasu tersebut.(IN/BBS)

DUMAI- Memasuki tahun ketiga masa jabatan Walikota Dumai Zulkifli AS dan Wakil Walikota Eko Suharjo baru-baru ini kembali di sorot, terkait janji politik pasangan kepala daerah kota Dumai tersebut yang menjanjikan bahwa proyek air minum kota Dumai dijadikan skala prioritas, dengan harapan proyek air minum tersebut tahun ini akan terealisasiTernyata hanya sebatas retorika atau “angin sorga” hingga saat ini Air minum yang didambakan warga Dumai belum terwujud. Warga Dumai kecewa proyek air minum saat ini dalam kondisi mangkrak, sehingga kinerja pasangan Zul AS dan Eko Suharjo di cap “raport merah”, disampaikan 2 mahasiswa dengan membentangkan spanduk pada saat Sidang Paripurna Istimewa HUT Kota Dumai ke-19 tanggal 27 April 2018 lalu yang digelar di Gedung DPRD Kota Dumai Jl. Perwira Dumai. Terkait mangkraknya proyek air minum kota Dumai disikapi Syaiful Sekretaris Umum Perkumpulan Penggiat Penyelamat Kekayaan Daerah (P3KD) Provinsi Riau ketika ditemui belum lama ini mengatakan pembangunan infrastruktur air minum kota Dumai ditetapkan melalui Perda Nomor 24 Tahun 2007 dilaksanakan dengan sistim tahun Jamak 2008-2011 sumber dana APBD Dumai dengan pagu anggaran Rp.233.921.108.450,00. ujarnya Menurut Syaiful proyek Air Minum tersebut dalam pelaksanaannya terindikasi merugikan keuangan daerah, karenanya Kejaksaan Agung RI menurunkan Tim Satuan Tugas (Satgas) yang di pimpin Moch Eko Joko Purnomo SH beranggotakan 4 (empat) orang ditugaskan ke Dumai November 2016 silam, untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Air minum kota Dumai warga Dumai berharap agar penyelidikan proyek Air minum kota Dumai tersebut dapat terungkap, namun hingga saat ini permintaan keterangan oleh Tim Kejaksaan Agung tersebut terkatung-katung, juga menjadi sorotan publik. Sebab hasil pemeriksaan per-

mintaan keterangan oleh Tim Satgas Kejagung Muda terhadap sejumlah pejabat Pemko Dumai berdasarkan Surat Perintah Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-84/F.2/Fd.1/11/2016 tanggal 08 November 2016 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Kegiatan Jaringan Air Bersih/Air minum di Kota Dumai Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 hingga saat ini belum ada satupun pejabat terjerat hukum, wajar warga mengkritik kinerja Zul AS dan Eko Suharjo dan Tim Kejaksaan Agung yang melakukan penyelidikan terkait proyek Air minum kota Dumai terang Syaiful. Permintaan keterangan oleh Tim Satgas Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus dipimpin Moch Eko Joko Purnomo SH didampingi Mogot Bukara SH, Yopi Suhanda SH, Suwoko Hadi SH, Suwanto SH terhadap sejumlah pejabat Pemko Dumai dilakukan di Gedung Adhiyaksa Kejaksaan Negeri Dumai Jl. SS. Kasim diruang expose Kejaksaan Negeri Dumai berlangsung selama 3 (tiga) hari.

Permintaan keterangan dilakukan terhadap Konsultan Perencanaan pada proyek Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi, Sekunder Tresier dan Sambungan Rumah (Paket-II), .Kepala Biro Hukum Pemerintah Kota Dumai, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi dan Tresier dan Sambungan Rumah (Paket II), Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pengadaan Pipa Distribusi, Sekunder, Tresier dan Sambungan Rumah (Paket II), Panitia Lelang proyek Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi, Tresier, Sekunder dan Sambungan Rumah (Paket II), Panitia Pengadaan Barang/Jasa proyek Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi, Sekunder, Tresier dan Sambungan Rumah (Paket II). Mestinya Tim Kejaksaan Agung setelah melakukan permintaan keterangan terkait dalam proyek Air minum kota Dumai dilanjutkan dengan melakukan invetigasi kelapangan, agar kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut menjadi terang menderang namun hal tersebut kabarnya tidak dilakukan.

Moch Eko Joko Purnomo selaku ketua Tim Satgas Kejagung Muda Tipikor yang ditugaskan ke Dumai ketika dikonfirmasi barubaru ini melalui hubungan seluler Hp. 0819323271XX tidak menjawab,kemudian diupayakan konfirmasi melalui pesan singkat terkait permintaan keterangan terhadap sejumlah pejabat Pemko Dumai hingga, tetap tak memberi jawaban. Proyek air bersih kota Dumai yang bersumber dari dana APBD murni Kota Dumai pelaksanaannya dilakukan dengan sistim tahun jamak 2008-2011 pagu anggaran Rp.233 miliar lebih, setelah dilelang, menjadi Rp.223 miliar, sebagai pelaksana perusahaan BUMN yakni PT. Nindya Karya, PT. Adhy Karya, PT. Waskita Karya realisasi dari pelaksanaan proyek air bersih tersebut, seperti yang disampaikan Wako Dumai Zulkifli AS dalam setiap kesempatan disebutkan bahwa progress dari pekerjaaan proyek air bersih TA 2008-2011 diperkirakan 70 %, artinya dana APBD yang terserap untuk proyek Air bersih diperkirakan Rp.156 miliar, masih ada sisa dana proyek air minum tersebut. (S PURBA)

Kejari Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Korupsi Dana Klaim BPJS RSUD Batubara BATUBARA- Kejari Batubara menetapkan lima orang sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi klaim dana BPJS Kesehatan RSUD Batubara tahun 2014-2015, Kelima tersangka di antaranya eks Direktur RSUD dr A, dan empat mantan bendahara RSUD berinisial K, RE, EA dan AF. Kajari Batubara Mulyadi Sajaen SH, MH melalui Kasi Intel M

Haris, Minggu (6/5) melalui sambungan telepon mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah Kejari Batubara melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kelima ASN tersebut diduga kuat terlibat dalam kasus pengelolaan klaim dana BPJS tahun anggaran 2014- 2015 yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya. "Hingga kini, Kejari Batubara akan terus melakukan pengemban-

gan dan tidak tertutup kemungkinan pihak Kejari akan menetapkan tersangka baru dalam kasus yang merugikan negara mencapai Rp 1 miliar lebih itu," ujarnya. Sebelumnya, Kejari Batubara telah melakukan penggeledahan di kantor RSUD Batubara beberapa terkait anggaran klaim dana BPJS tahun 2014-2015 senilai Rp 2,2 miliar yang diduga tidak sesuai peruntukannya dan menyita sejum-

lah dokumen. Sejumlah penyidik dikawal aparat kepolisian bersenjata laras panjang menggeledah ruang kerja Direktur RSUD Batubara dan ruang Bendahara BPJS. Dalam kasus ini, Kejari Batubara telah memeriksa 10 orang saksi. Penyelidikan sudah dimulai September 2017 dan kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan sejak November 2017 lalu.(MOC)

Aminoto dan Misran Sasmita selaku mantan Karyawan PTPN II dan Sudarsono. Lalu mereka membayar sejumlah warga agar mengaku sebagai pewaris hak garap di lokasi tanah dengan dikuatkan dengan bukti SKPPTSL yang seolah-olah diterbitkan tahun 1954. Mereka mengkoordinir dan mengarahkan 65 orang warga untuk mengaku sebagai ahli waris dari nama yang tertera pada SKPPTSL tahun 1954 tersebut dan dijanjikan akan mendapatkan tanah masingmasing seluas 2 hektare dengan menyerahkan KTP. Padahal nama yang tertera dalam 65 lembar SKPPTSL tersebut bukanlah nama orangtua dari warga-warga tersebut. Warga juga sama sekali tidak pernah memiliki tanah di lokasi tersebut. Kemudian warga juga dikordinir untuk datang ke notaris dan menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah tersebut. Pada sekitar tahun 2006, warga diakomodir agar memberikan kuasa kepada Tasman Aminoto (Alm) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan

Negeri Lubukpakam. Gugatan warga tersebut dikabulkan oleh pengadilan dan dikuatkan sampai dengan Peninjauan Kembali. Setelah adanya putusan pengadilan tingkat pertama, pada 2007 Tasman Aminoto melepaskan hak atas tanah tersebut kepada terdakwa Tamin Sukardi yang menggunakan PT Erni Putera Terari (Direktur Mustika Akbar) dengan biaya ganti rugi sebanyak Rp7.000.000.000 dan akta di bawah tangan kemudian didaftarkan ke Notaris Ika Asnika (waarmerking). Selanjutnya, atas dasar akta di bawah tangan dan putusan tingkat pertama tersebut, pada 2011, PT Erni Putera Terari tanpa mengurus peralihan hak atas tanah tersebut dan tanpa melalui ketentuan UU Agraria menjual lahan seluas 74 hektare dari 106 hektare lahan yang dikuasainya kepada Mujianto selaku Direktur PT Agung Cemara Reality sebesar Rp 236.250.000.000. Namun atas pelepasan hak tanah tersebut, Mujianto baru membayar sekitar Rp132.468.197.742 kepada terdakwa Tamin Sukardi. Sedangkan sisanya akan

dibayarkan setelah terbit sertifikat tanahnya. Padahal status tanah yang menjadi objek jual beli antara PT Erni Putera Terari dengan PT Agung Cemara Reality masih tercatat sebagai tanah negara dan tidak ada rekomendasi pelepasan hak negara dari Menteri BUMN yang membawahi PTP II wilayah Deliserdang, Sumut. Atas perbuatannya, terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Terdakwa Tarmin saat ini ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan. Sebelumnya sesaat setelah penetapan tersangka oleh penyidik Kejagung, dia langsung ditahan di Rutan Salemba, Jakarta pada 30 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-27/F.2/Fd.1/ 10/2017 tanggal 30 Oktober 2017.(IN/BBS)

KASUS DUGAAN KORUPSI PATUNG YESUS

JPU Tolak Eksepsi Terdakwa Tamin Sukardi MEDAN- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Salman SH MH dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menolak nota keberatan (eksepsi) yang dibacakan oleh penasehat hukum terdakwa Tamin Sukardi pada sidang sebelumnya. Sidang yang beragendakan jawaban JPU tersebut, berlangsung di ruang Cakra II Pengadilan Tipikor Medan pada gedung Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin pekanlalu. "Menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dan menyatakan Jaksa Penuntut tetap atas dakwaan yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya," ucap JPU Salman di depan majelis hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo SH MH. Usai pembacaan jawaban JPU atas eksepsi terdakwa, penasehat hukum terdakwa pun meminta kepada majelis hakim agar terdakwa diberikan izin untuk melakukan perawatan dengan sistem rawat inap di salah satu rumah sakit di Medan.

"Perawatan itu untuk melakukan pengecekan kesehatan terdakwa secara menyeluruh, karena dokter juga menyatakan bahwa terdakwa memiliki riwayat penyakit jantung koroner. Dokter menyebutkan bahwa terdakwa harus dirawat di rumah sakit, setidaknya selama empat hari untuk bisa dilakukan perawatan secara intensif," kata penasehat hukum Tamin Sukardi. Menjawab permohonan tersebut, hakim Wahyu Prasetyo Wibowo yang telah menerima surat permohonan tersebut pun langsung menjawab secara lisan. "Surat permohonan ini sudah saya baca, tetapi saya tidak bisa memberikan izin untuk itu. Karena, di dalam surat tersebut saya tidak menemukan adanya lampiran surat rekomendasi dari dokter yang bersangkutan, yang menyatakan terdakwa memang harus dilakukan rawat inap di RS," terang Hakim Wahyu. Wahyu juga menjelaskan, setelah nantinya pihak majelis hakim menerima surat reko-

mendasi dari dokter untuk permohonan perawatan terdakwa, barulah pihak majelis hakim akan menimbang kembali pengajuan tersebut. "Apakah nanti akan dilakukan penangguhan penahanan, pembantaran ataupun hanya sekedar diberikan izin untuk pemeriksaan setiap harinya ke RS selama empat hari dengan pengawalan dari pihak kepolisian. Itu kita belum tahu, kita lihat saja nanti setelah kami menerima surat rekomendasi dari dokter terkait, nanti kami akan pertimbangkan kembali," kata Hakim Wahyu. Dalam sidang sebelumnya, JPU Salman mendakwa pengusaha ternama asal kota Medan itu sebagai terdakwa atas kasus dugaan penjualan lahan seluas 74 hektare di Pasar II Desa Helvitia, Kecamatan Labuhan Deli, Deliserdang. Namun lahan tersebut masih tercatat sebagai aset PT Perkebunan Nusantara II (Persero), sehingga diduga telah merugikan keuangan negara

sebesar Rp 134 miliar lebih. "Perbuatan terdakwa Tamin Sukardi bersama-sama dengan Tasman Aminoto, Sudarsono dan Misran Sasmita telah memperkaya diri terdakwa," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Salman pada sidang di ruang sidang Cakra I gedung Pengadilan Tipikor Medan, Senin (23/ 4) kemarin. Menurut JPU, kasus tersebut bermula pada 2002 terdakwa Tamin mengetahui di antara tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN II di Perkebunan Helvetia Kabupaten Deliserdang, ada tanah seluas 106 hektare yang dikeluarkan atau tidak diperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) nya. Lalu terdakwa ingin menguasai dan memiliki tanah yang tidak diperpanjang HGU nya yang ada di Desa Helvetia tersebut dengan berbekal 65 lembar Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang (SKPPTSL). Kemudian, terdakwa Tamin meminta bantuan Tasman

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Iman Selamat Telaumbanua, Atozanolo Zega, Deserieli Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Supriadi; BIRO TEBINGTINGGI:: Ruben Sembiring; BIRO BATUBARA: Sahril (Kabiro), Edward Rajagukguk; WARTAWAN DAERAH: Jamin (Langkat); Dedy Irawan Z (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih, Sabar Saragih, Sali, Hotma Andar Tobing, Mukhtar Sirait (Siantar/Simalungun); Anna Elfrida Siahaan (Tobasa); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); Suraji, Agus Syahputra (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Faoziduhu Hulu (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Enri Anto Harahap (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Mukhtar Sianipar (Taput); Boyde Siregar, Reinton Siregar (Humbang Hasundutan); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Yuheri Salman (Langsa); M Harahap, Muhazar (Lhokseumawe/Aceh Utara); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin, Siden (Kutacane), Ray Fahmi (Aceh Timur); Sadari Halawa (Nias Selatan); Shalehuddin, Dedi Sukendri (Indragiri Hilir).


5 E D I S I 505 14 - 20 MEI 2018

KORUPSI

LIPSUS

KPK: Kasus E-KTP dan BLBI Bisa Tuntas

SIDANG PERDANA BLBI AKAN DIGELAR Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan, KPK siap menghadapi sidang perdana perkara dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI). Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafrudin Arsyad Tumenggung itu rencananya digelar Senin (14/5/2017) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. “KPK telah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan secara maksimal, dakwaan tentunya sudah disampaikan ke pengadilan. Ada sekitar 49 halaman dakwaan yang akan menguraikan dugaan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa,” ucapnya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/5/2018). Febri mengatakan, KPK bakal terus mendalami dan menganalisis kasus yang merugikan negara senilai Rp 4 triliun tersebut. “Terdakwa perannya seperti apa, peran tersebut diduga dilakukan bersama-sama siapa saja, ada pihak lain atau pejabat ataupun pihak swasta lain,” katanya. “Nanti kita buktikan satu per satu di persidangan,” sambungnya. Dalam kasus ini, KPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004. Megawati SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan

aset oleh sejumlah obligator BLBI kepada BPPN. KPK menduga Syafruddin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Syafrudin disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. KPK Dalami Penerbitan SKL BLBI Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam

kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI), Selasa. Dorodjatun diperiksa sebagai saksi untuk mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT), yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK memeriksa Dorodjatun dalam kapasitas sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) pada saat kasus tersebut terjadi. KPK mendalami soal SK dari KKSK terkait penerbitan SKL untuk salah satu obligor BLBI, Sjamsul Nur-

salim. "Karena sebagai ketua KKSK, ada SK yang diterbitkan terkait dengan penerbitan SKL terhadap obligor BLBI Sjamsul Nursalim," kata Febri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa lalu. Penyidik, lanjut Febri, mendalami bagaimana proses penerbitan SK KKSK tersebut dan kaitannya dengan SKL. Kasus BLBI ini menjadi salah satu prioritas KPK di 2018 ini. Saat ditanya apakah kasus penerbitan SKL terhadap Sjamsul yang disebut merugikan negara Rp 4,58 triliun itu dapat selesai tahun ini, Febri tidak dapat memastikannya. "Karena, kalau kita bicara soal penuntasan, tentu saja nanti kita akan lihat dari perkembangan penanganan perkaranya," ujar Febri. Dia menyatakan, perlu dipahami bahwa kasus BLBI cukup kompleks. Saat ini KPK masih memeriksa atau fokus pada proses penyidikan yang berjalan dengan tersangka Syafruddin. KPK sejauh ini juga belum dapat memanggil Sjamsul Nursalim. Namun, yang bersangkutan dan istrinya dilaporkan berada di Singapura. KPK sudah berkoordinasi dengan lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practice Investigation Bureau (CPIB), dalam upaya menge-

tahui keberadaan Sjamsul. "Sudah kami lakukan pemanggilan. Namun, memang ada dua wilayah yurisdiksi yang berbeda sehingga pengaturan soal pemanggilan dan pemeriksaan itu agak berbeda," ujar Febri. Kasus SKL BLBI terjadi pada April 2004 saat Syafruddin mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau disebut SKL terhadap Sjamsul Nursalim. SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh sejumlah obligator BLBI kepada BPPN. SKL dikeluarkan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri, yang saat itu menjabat presiden RI. KPK menduga Syafrudin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan tertanggal 25 Agustus 2017 terkait kasus ini menyebutkan nilai kerugian keuangan negara Rp 4,58 triliun. Nilai kerugian negara ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya diperkirakan KPK yang sebesar Rp 3,7 triliun. Dalam kasus ini, Syafruddin dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.(KC/IN)

Amien: Mana Mungkin KPK Berani Usut Bank Century, BLBI Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, meminta agar penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) bersikap netral di Pilpres 2019. Jangan sampai KPK digunakan sebagai alat untuk menyodok lawan politik. "Jangan sampai, misalnya loh ini, terutama di pusat, itu KPK dijadikan alat untuk menyodok lawan politik," ujar Amien Rais seusai pencocokan dan penelitian (coklit) calon pemilih, di kediamannya Pandeansari, Condong Catur, Caturtunggal, Depok, Sleman, Jumat lalu. Amien Rais meminta, KPK bisa menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dengan jujur. Jangan sampai, KPK mau diintervensi. "KPK saya minta yang jujur, KPK menegakan hukum, jangan sampai diintervensi. Tebang pilih itu harus dijauhkan, kalau orang lain dikejar-kejar kalau konco dewe (teman sendiri) dilindungi, itu tidak

boleh," ucapnya. Amien mengungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah diintervensi dan dijadikan alat. "Menurut saya KPK sudah jadi alat," tegasnya. Lebih lanjut Amien Rais menyebut KPK lembaga yang melakukan obstruction of justice. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK menenggelamkan, menutupi, dan memendam halhal yang besar. "Saya bukan ahli hukum, tetapi obstruction of justice itu artinya menenggelamkan, menutupi, memendam hal-hal yang besar jangan diangkat. Tetapi sebagai hiburan ada OTT, mana mungkin KPK berani (mengusut tuntas) Bank Century, ga berani, BLBI ga berani," tandasnya. Pemilu 2019, imbuhnya, akan berkualitas jika tidak ada politik uang. Selain itu tidak ada keterlibatan pihak asing di dalam pemilu. "Saya lugas, jadi insya Allah kalau tidak ada politik uang, kemudian lembaga hukum tidak di-

gunakan untuk politisasi dan terakhir tidak ada keterlibatan dari pengaruh asing, hasilnya akan yahud," pungkasnya. Tak Permasalahkan "Policy" Megawati Ketua KPK Agus Rahardjo tak menutup kemungkinan akan mengembangkan perkara korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) terkait pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI) kepada pengusaha Sjamsul Nursalim. Dalam waktu dekat, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung akan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Meski landasan dikeluarkannya SKL mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002, KPK tidak akan menyelidiki soal kebijakan itu. "Kita, kan, tidak selalu menyoroti policy, kita menyoroti pelaksanaan. Policy pada waktu

itu kita tidak permasalahkan," ujar Agus di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, Kamis (19/4). Inpres itu dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat presiden RI. Isi inpres tersebut yakni Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham. Agus memberikan sinyal bahwa pengembangan perkara bisa mengarah pada korporasi. KPK disebut mengincar PT Gajah Tunggal, perusahaan milik pengusaha Sjamsul Nursalim. "Insya Allah. Saya tidak perlu sebutkan nama," kata Agus. Syafruddin merupakan tersangka kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indone-

sia (BLBI) kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004. Kasus SKL BLBI terjadi pada April 2004 saat Syafruddin mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL terhadap Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI, yang memiliki kewajiban kepada BPPN. SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh sejumlah obligator BLBI kepada BPPN. KPK menduga, Syafruddin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan tertanggal 25 Agustus 2017 terkait kasus ini menyebutkan, kerugian keuangan negara Rp 4,58 triliun. Nilai kerugian negara ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya diperkirakan KPK sebesar Rp 3,7 triliun.(KC/IN)

Pergantian tahun membawa harapan baru bagi setiap orang. Begitu pun dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Pada tahun 2018 ini, lembaga antirasuah itu memiliki sebuah resolusi untuk pemberantasan korupsi di negeri ini. Dua kasus yang menjadi resolusi utama KPK untuk dituntaskan di tahun ini, yaitu kasus tindak pidana korupsi pengadaan kartu penduduk berbasis elektronik (e-KTP) serta kasus tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). " Resolusi 2018 yaitu kasus e-KTP dan BLBI bisa selesai tuntas," kata Wakil Ketua KPK Laode Syarief, Senin lalu. Selain kedua kasus tersebut, Laode menyebutkan resolusi KPK lainnya yakni lebih banyak tindak pidana korupsi korporasi dan korupsi sumber daya alam yang sampai ke penuntutan. Perkembangan terakhir kasus e-KTP, pada Kamis (28/12/2017) lalu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menggelar sidang pembacaan jawaban jaksa penuntut umum atas eksepsi Setya Novanto. Ketua DPR RI itu merupakan terdakwa dalam kasus ini. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Yanto mengabulkan permohonan mantan ketua umum Golkar itu untuk berobat dan izin besuk. Sedangkan perkembangan terakhir kasus BLBI, pada Kamis (28/12) lalu penyidik KPK memeriksa Wakil Presiden ke-11 RI Boediono sebagai saksi. "Penyidik mendalami pengetahuan saksi (Boediono) sehubungan dengan kapasitasnya saat itu sebagai Menteri Keuangan, yang sesuai dengan Keppres Nomor 177 Tahun 1999 tentang KKSK adalah sebagai anggota KKSK," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah.(KC/IN)

KPK Limpahkan Berkas Mantan Kepala BPPN ke Pengadilan Tipikor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara tersangka mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Syafruddin akan segera disidang terkait kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) terhadap obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI). "Siang ini jaksa penuntut umum KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujar Febri dalam keterangan tertulisnya, Kamis lalu. Febri menuturkan, KPK akan menunggu penetapan dan jadwal sidang terhadap Syafruddin. Dalam kasus ini, KPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004. SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh sejumlah obligator BLBI kepada BPPN. KPK menduga Syafruddin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Syafrudin disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(KC/IN)

Rizal Ramli: Kasus BLBI dan Bank Century Dua mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia; Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli akan melaksanakan konferensi pers menanggapi kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus dana talangan Bank Century. Menteri yang sama-sama menjabat di era Presiden Abdurrahman Wahid itu akan melaksanakan konferensi pers hari ini, Senin siang di kediaman Rizal Ramli di Jalan Bangka IX, Jakarta Selatan. “Dua pakar ekonomi, Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli akan menjawab masalah objektif perekonomian Indonesia yang makin tidak menentu dengan indikator daya beli masyarakat yang mesih lemah serta nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang makin lesu.” “Selain itu, keduanya akan memberi pandangan mengenai kasus BLBI dan Bank Century,” ujar pihak Rizal Ramli melalui keterangan tertulis. Keduanya pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus BLBI tersebut. Kwik Kian Gie pernah diperiksa setidaknya dua kali pada tanggal 20 April 2017 dan 11 Desember 2017. Dalam keterangannya Kwik Kian Gie mengatakan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) masih berutang Rp 3,7 triliun namun sudah menerima Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diterbitkan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung. Sementara Rizal Ramli pernah diperiksa KPK pada tanggal 2 Mei 2017 di mana ia mengungkapkan bahwa kasus BLBI itu pelakunya adalah elit politik.

Pernyataan Ketua KPK soal Kasus BLBI Bikin Orang Keblinger Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menilai pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo soal kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI) tidak benar. "Tadi pagi saya baca koran, kasus BLBI, apa kata ketua KPK kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasi. Ini kan bikin keblinger orang. Justru kebijakan itulah yang membuat kita ini salah," ujar Rachmawati saat menjadi pembicara kunci di diskusi bertajuk "2019 Presiden Harapan Rakyat", di kawasan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Jumat. Menurut Rachmawati, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang terbit di era Presiden Megawati

Soekarnoputri merupakan akar dari kasus BLBI. Sementara, ia menilai, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung bukanlah pelaku utama. "Menurut saya bukan Syafruddin yang harus diperiksa, tapi bonggolnya. Siapa yang memberikan kebijakan Inpres no 8 tahun 2002, ini pada waktu Presiden Megawati," tuturnya. Rachmawati pun menegaskan, jika figur presiden baru pada Pilpres 2019, maka pemerintah harus tegas dalam menuntaskan kasus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah itu. "Maka koreksi harus dilanjutkan dengan penegakan hukum terhadap siapa yang memberikan SKL dan

penerbitan Inpres, pengampunan terhadap obligor-obligor hitam itu," ucapnya. "Percuma kita pilih presiden kalau kasus-kasus yang menyengsarakan rakyat ini tidak dibongkar," kata dia. Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, pihaknya tak menutup kemungkinan akan mengembangkan perkara korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) terkait pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada pengusaha Sjamsul Nursalim. Dalam waktu dekat, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung akan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Meski landasan dikeluarkannya SKL mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002, KPK tidak akan menyelidiki soal kebijakan itu. "Kita, kan, tidak selalu menyoroti policy, kita menyoroti pelaksanaan. Policy pada waktu itu kita tidak permasalahkan," ujar Agus di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, Kamis. Inpres itu dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat presiden RI. Isi Inpres tersebut yakni Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan

Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham. Agus memberikan sinyal bahwa pengembangan perkara bisa mengarah pada korporasi. KPK disebut mengincar PT Gajah Tunggal, perusahaan milik pengusaha Sjamsul Nursalim. "Insya Allah. Saya tidak perlu sebutkan nama," kata Agus. Syafruddin merupakan tersangka kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004. Kasus SKL BLBI terjadi pada April 2004 saat Syafruddin mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau

yang disebut SKL terhadap Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI, yang memiliki kewajiban kepada BPPN. SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh sejumlah obligator BLBI kepada BPPN. KPK menduga, Syafruddin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan tertanggal 25 Agustus 2017 terkait kasus ini menyebutkan, kerugian keuangan negara Rp 4,58 triliun. Nilai kerugian negara ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya diperkirakan KPK sebesar Rp 3,7 triliun.(KC/IN)


6 E D I S I 505 14 - 20 MEI 2018

POLITIK

SUMUT ACEH

DPRD Sidimpuan Belajar Tentang Pengelolaan PAD dari Pemko Medan MEDAN - Wakil Walikota Medan Ir.H.Akhyar Nasution,M.Si terima kunjungan kerja anggota DPRD Kota Padang Sidimpuan, semoga kunjungan kerja ini selain shering tentang implementasi PAD juga dapat mempererat hubungan silaturrahmi diantara kedua kota.” ungkap Wakli, selasa ( 8/5) di Kantor Walikota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis. Sebagai gambaran tentang Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Uatara, juga merupakan Kota jasa dan sebagai pintu gerbang perdagangan Indonesia bagian barat, Wakil Walikota, menjelaskan Kota Medan mempunyai luas 26.510 Ha, terdiri dari 21 Kecamatan dengan 151 Kelurahan dan 2001 Kepala Lingkungan. Sedangkan jumlah penduduk menetap sekitar 2,4 juta jiwadengan arus komuter lebih kurang 500 ribu yang terdiri dari berbagai suku dan etnis maupun agama, namun kita bersyukur kapada Tuhan semuanya dapat hidup berdampingan.” Ujar Wakil. Selanjutnya, Wakil menjelaskan tentang program pembanguna kota Medan yang dilaksanakan dengan Visi menjadi Kota

Masa Depan Yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis , Sejahtera dan Religius, dengan Misinya Pertama, Menumbuh kembangkan stabilitas,kemitraan, Partisipasi dan Kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota Medan, kekdua, meningkatkan efesiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang kondusif, ketiga, Mengembangkan keperibadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinnekaan, empat, Mengingat percepatan dan perluasan program penanggulangan kemiskinan, kelima, Menumbuhkembangkan moralitas, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan social, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme, enam, Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrasruktur dan utilitas kota yang maikn modern dan keberlanjutan, tujuh, Mendorong peningkatan kesenpatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan tarif pendidikan dan kesehatan masyarakat, delapan,

Mengembangkan Medan sebagai Semart City. Satu tahun terakhir ini Kota Medan telah meraih 9 penghargaan, dan yang terakhir penghargaan Satyalencana Kebaktian Sosial yang diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.” Ujar Wakil. Sebelumnya, Hj. Taty Ariyani Tambunan,SH selaku Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan sekaligus sebagai Ketua rombongan mengatakan kunjungan kerja ini terkait dengan implementasi PAD dalam rangka peningkatan PAD Kota Padangsidimpuan. Diharapkan dari kunjungan ini nantinya akan diproleh informasi yang dapat di manfaatkan oleh Kota Padangsidimpuan. "Saya mengucapkan terimakasih atas penerimaan dan imformasi yang di berikan, semoga informasi yang kami proleh nantinya dapat di implementasikan di kota padang sidimpuan demi peningkatan PAD Kota Padangsidimpuan."harap Taty Ariyani. Kunjungan ini kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan saling bertukar cendramata dan foto bersama.(VIN)

Donor Darah Tidak Batalin Puasa MEDAN - Saat berpuasa, tidak menjadi penghalang bagi Anda yang ingin melakukan donor darah. Sebab Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa melakukan donor darah tidak membatalkan puasa. "Donor darah itu tidak membatalkan puasa. Cuma kalau misalnya donor darah itu membuatnya mudarat, maka dia boleh membatalkan puasanya," kata Ketua MUI Kota Medan, Prof M. Hatta, kepada Analisadaily.com, Jumat (11/5). Karena donor darah itu tidak membatalkan puasa, maka seorang yang mendonorkan darah dapat terus melanjutkan ibadah puasanya hingga berbuka. Menurut Hatta, ada beberapa hal yang membuat puasa seseorang batal seperti melakukan hubungan seksual di siang hari, muntah dengan sengaja dan sebagainya. "Lalu memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut semisal masukkan makanan dan

minuman ke mulut hingga ke lambung atau makan minum dengan sengaja, keluarnya air mani dengan sengaja, haid, nifas, gila dan murtad," jelasnya. Sementara Kepala Seksi Pelayanan Teknik dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Medan, dr. Ira Fitriyanti Putri Lubis, juga menyebut bahwa menjalankan puasa tidak menjadi penghalang bagi mereka yang ingin mendonorkan darah. "Kalau donor dianggap tidak boleh selama bulan puasa, misalnya nantinya ada keluarga atau orang yang sedang membutuhkan darah itu, kasihan juga gak bisa dapat bantuan darah," ucapnya. "Yang terpenting adalah saat dia mendonorkan darah itu dalam kondisi fit, meski dia sedang dalam kondisi berpuasa. Terlebih lagi mendonorkan darah itu adalah perbuatan terpuji," tandasnya.(int)

TP PKK Kota Medan Gelar Rapat Konsultasi Daerah tahun 2018 MEDAN - Tim Penggerak PKK Kota Medan menggelar Rapat Konsultasi Daerah (Rakonda) tahun 2018 di gedung serba guna Dharmawanita Kota Medan, Jalan Rotan, Medan Petisah, Selasa (08/06). Rakonda ini diharapkan dapat merancang program kerja PKK yang baik, terukur dan mendukung program-program pembangunan Pemerintah Kota, terutama menjadi Medan yang bersih, indah, nyaman dan sejahtera. Rakonda PKK Kota Medan tahun 2018 yang dibuka Wali Kota Medan Drs.H.T Dzulmi Eldin S, M.Si diwakili Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (P3APM), Damikrot S.Sos ini dihadiri Ketua TP PKK Hj.Rita Maharani Dzulmi Eldin,SH diwakili Wakil Ketua TP PKK Hj. Nurul Khairani Akhyar, Ketua Panitia Drs Nuraisyah Musaddad, Ketua TP PKK Kecamatan dan Ketua TP PKK Kelurahan se- Kota Medan. Dalam membacakan sambutan tertulis Wali Kota Medan, Kadis P3APM mengatakan sebagian besar program TP PKK sangat banyak mendorong program-program pembangunan yang berpartisipasi. Artinya 10 program kerja PKK pada umumnya mencerminkan pembangunan yang berbasis masyarakat, hal ini selaras dengan program pembangunan kota yang tengah dijalani. "Walaupun demikian masih

banyak hal perlu kita perhatikan bersama terkait Kebersihan, lingkungan, Pendidikan anak usia dini, kesehatan ibu dan balita serta peningkatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Saya yakin TP PKK mampu mengatasi setiap hambatan dalam program- program kerja yang akan dilakukan" ,kata Wali Kota. Dijelaskan Damikrot, Kot Medan memiliki sejumlah tantangan yang membutuhkan solusi secara terpadu di masa mendatang, seperti Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan yang belum merata.selain itu pengembangan UMKM dan peningkatan daya saing daerah juga menjadi salah satu tantangan kita, apalagi mengingat sudah diberlakukannya perdagangan bebas. "Saya berharap melalui Rakonda TP PKK Medan ini berbagai tantangan tersebut dapat dicari solusinya serta terintegrasi dalam kesepuluh program pokok PKK dan program pembangunan Pemerintah Kota Medan. Artinya Pemko Medan siap mendukung dan memfasilitasi setiap sarana dan prasarana agar program PKK Kota Medan dapat berjalan secara efektif", harap Damikrot. Selanjutnya Damikrot juga berharap para peserta Rakonda dapat mengoptimalkan momentum ini untuk merancang program kerja yang lebih baik dan terukur sehingga hasilnya akan lebih maksimal ke depannya.

Artinya pelaksanaan program PKK Kota Medan harus lebih baik lagi, mulai dari tingkat lingkungan,Kelurahan, Kecamatan, Kota Hingga Provinsi. Ketua TP PKK Kota Medan dalam sambutan yang dibacakan Wakil Ketua TP PKK menyampaikan semoga Rakonda ini menghasilkan ide - ide serta gagasan dalam memajukan gerakan PKK kota Medan lebih baik kedepannya. Artinya Ketua PKK Kecamatan dan Kelurahan Diharapkan dapat mengetahui dan memahami program PKK dengan baik sehingga dapat memaparkan dan mengeksekusi program tersebut dilapangan. "Sebagai wadah persatuan dan sarana terwujudnya keluarga yang sejahtera maka sudah selayaknya keberadaan, fungsi dan peranan PKK terus ditumbuhkembangkan dan ditingkatkan secara optimal. Hal ini bukan karena program organisasi semata, akan tetapi PKK memiliki peranan strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kota Medan", kata Wakil Ketua TP PKK Kota Medan. Sementara itu, Ketua Panitia, Dra. Nuraisyah Musaddad, menyampaikan laporan penyelenggaraan acara ini, bermaksud untuk menginformasikan program dan kegiatan dari TP PKK Pusat dan TP PKK Propinsi Sumatera Utara dengan tujuan dapat terlaksana program dan kegiatan TP PKK di Kecamatan dan Kelurahan seKota Medan.(VIN)

Wali Kota Medan Terima Audiensi ISSI Medan MEDAN - Wali Kota Medan Drs.H.T Dzulmi Eldin S, M.Si menerima audiensi Kepengurusan Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Cabang Kota Medan di rumah dinas Wali Kota, jalan Sudirman, Rabu (09/05). Selain silaturahmi kehadiran Kepengurusan ISSI Medan ini untuk meminta dukungan Wali Kota agar mengembalikan kejayaan ISSI Medan. Ketua ISSI Sumut, Akbar Buchari yang hadir bersama Ketua ISSI Medan Feridhika dan pengurus lainnya menjelaskan, bahwa kepengurusan ISSI Kota

Medan beberapa waktu kemarin sempat vakum, dikarenakan dualisme kepengurusan. Akan tetapi saat ini karena memiliki tujuan yang sama kepengurusan ISSI Medan sudah bersatu dan akan menjalankan program kerjanya. "Kehadiran kami kesini untuk meminta dukungan dari Bapak Wali Kota Medan, agar dapat membantu dan memperhatikan ISSI Medan. Apalagi Sumut terpilih menjadi Tuan Rumah PON 2024, tentu ini akan menjadi Fokus kami untuk membina para atlet yang berbakat untuk persiapan PON 2024", jelasnya.

Wali Kota Medan Drs.H.T Dzulmi Eldin S,M.Si didampingi Asisten Ekbang Qamarul Fattah dan Kadispora Marah Husin Lubis mengungkapkan apresiasinya atas bersatunya kepengurusan ISSI Medan. Tentunya ini akan berdampak baik bagi para atlet dan perkembangan olahraga sepeda sport. "Pemko Medan mengapresiasi dan akan mendukung ISSI Medan dalam membina para atlet sepeda yang ada di Kota Medan. Untuk itu mari kita bersama - sama meningkatkanprestasiolahragasepeda", kata Wali kota. (VIN)

Debat Pertama Pilgubsu 2018 Berlangsung Seru MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Debat Pilgub Sumut 2018 yang berlangsung di Hotel Santika Premiere, Medan, Sabtu (5/5/2018) sejak pukul 19:00 WIB, dengan tema yang diusung yakni Tata Kelola Pemerintah Bersih, Bebas Korupsi. Acara debat pun berlangsung menarik dan seru, kedua pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah (Ijeck) dan Djarot Saiful HidayatSihar Sitorus saling memaparkan visi misi serta program unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat Sumut. Sebelumnya Komisioner KPU Sumut, Benget Manahan Silitonga mengatakan, para paslon hanya diberikan waktu menyampaikan visi-misi dalam 90 detik. Kemudian menjawab pertanyaan selama 60 detik, diteruskan dengan statement dan closing statement 30 detik. "Panelis tim penyusun materi hanya menyusun pertanyaan saja. Ada dua orang host. Materinya mengenai Tata Kelola Pemerintah Bersih, serta bagaimana upaya paslon untuk mewujudkan Sumut yang bebas korupsi," kata Benget, Sabtu (5/5).

Debat Kandidat Pilgub Sumut, Beberapa Jalan di Kota Medan Dialihkan sementara untuk mensukseskan acara debat kandidat Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 tahap pertama, di Hotel Santika Dyandra Premiere Medan, beberapa Jalan Protokol di Kota Medan terpaksa dialihkan. Seperti jalan menuju Pengadilan Negeri Medan yang menuju Hote Santika dialihkan sementara hingga acara selesai. "Untuk sementara, Jalan Pengadilan Negeri Medan dialihkan tepat di dekat Hotel Santika tempat berlangsungnya debat," kata Kabagops Polrestabes Medan, AKBP I Gede Nakti di Hotel Santika Medan, Sabtu (5/5) sore. Nakti menjelaskan bahwa Jalan Pengadilan Negeri Medan dialihkan sementara ke Jalan Kejaksaan. Dimana, nantinya para pengendara dari Jalan Diponegoro bisa langsung ke Jalan Kejaksaan. Begitu juga dari arah Jalan Imam Bonjol dan Jalan Perdana. Nantinya jalan akan dipakai untuk tempat parkir kendaraan petugas dan tamu dari masing-masing pendukung pasangan. Debat akan berlangsung pada

jam 19.00 WIB nanti, para pendukung kedua calon sudah memadati lokasi tempat debat berlangsung. Selain itu juga terlihat mobil dari petugas kepolisian terparkir disepanjang Jalan Pengadilan Negeri Medan. Terlihat juga sebuah mobil watercanon dari Polrestabes Medan dan Mobil Baracuda milik Brimob Polda Sumut. Di sekitar lokasi polisi telah bersiaga menjaga keamanan debat berlangsung dan para pendukung dari masing-masing Paslon juga mulai terlihat berdatangan untuk menyaksikan dapat pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Perlu diketahui bahwa debat kandidat Pilgubsu 2018 akan digelar dalam 3 tahap yakni pada 5 Mei 2018, kemudian 12 Mei 2018 dan terakhir pada 19 Juni 2018. Hanya Boleh Bawa 150 Pendukung Dalam debat kandidat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut 2018 di Hotel Santika Premier Dyandra Medan pada Sabtu 5 Mei 2018 mendatang. Masing-masing paslon diperbolehkan membawa massa pendukung, hanya saja di-

batasi maksimal 150 orang. Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea mengatakan, pembatasan ini dilakukan sehubungan untuk menjaga agar prosesi debat dapat berlangsung secara kondusif. "Itu makanya masing-masing pasangan calon hanya boleh membawa 150 pendukung," kata Mulia, Rabu (2/5/2018). Pembatasan jumlah pendukung ini, lanjut Mulia, hanya satu diantara sejumlah aturan lainnya yang akan diterapkan KPU saat debat berlangsung. Aturan-aturan itu pun akan didiskusikan dengan pihakpihak yang terlibat dalam penyelenggaraan debat tersebut. "Ada aturan-aturan khusus memang. Hari ini akan kami bahas berbagai aturan teknis lainnya bersama pihak hotel dan juga stasiun televisi yang menyiarkannya," tukas Mulia. Mulia menambahkan, debat kandidat Pilgubsu 2018 akan digelar dalam 3 tahap. Tahap pertama akan dilakukan 5 Mei 2018, lalu kedua pada 12 Mei 2018, dan terakhir 19 Juni 2018. "Masing-masing debat nantinya akan disiarkan secara langsung oleh 2 stasiun televisi secara bergantian," tutupnya. (VIN)

Wali Kota: Jadikan Israk Mi’raj Peningkatan Kualitas Shalat Lima Waktu MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengajak seluruh umat Muslim Kota Medan untuk memaknai peristiwa Israk Mi"raj Nabi Besar Muhammad SAW. Selain perintah melaksanakan shalat lima waktu, Allah SWT juga memerintahkan seluruh umat Muslim senantiasa berbuat kebajikan. Makna inilah diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan ini disampaikan Wali Kota ketika menghadiri Peringatan Israk Mi"raj yang digelar Pemko Medan di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (9/5) petang yang dihadiri ribuan umat Islam. Wali Kota berharap agar umat muslim Kota Medan menjadikannya sebagai sarana untuk intropeksi diri terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan shalat lima waktu. “Intropeksi ini tentunya sangat

penting dilakukan agar shalat lima waktu yang kita kerjakan akan selama ini dapat menjadi lebih baik lagi sepanjang hayat kita. Di samping itu juga untuk mengajak kita untuk memakmurkan masjid. Kemudian melalui Peringatan Israk Mi’raj ini, mari kita senantiasa berbuat kebaikan dalam kehidupan sehar-hari,” kata Wali Kota. Oleh karenanya sepulang menghadiri Penyaringatan Israk Mi’raj, Wali Kota berpesan agar seluruh umat Muslim Kota Medan sudah mampu menjaga kualitas shalatnya masing-masing. Apalagi, kata Wali Kota, dalam beberapa hari ini umat Muslim akan menyambut sekaligus melaksanakan ibadah puasa. “Tentunya akan semakin memotivasi kita untuk meningkatkan kualitas shalat,” ungkapnya. Selanjutnya, Wali Kota juga tak lupa mengajak seluruh umat Islam

untuk menggemakan lagi syiar dalam menyambut maupun menjalani bulan suci Ramadhan. Selain mempersiapkan diri lahir dan batin, juga merencanakan kegiatan untuk mengisi Ramadhan, terutama di masjid-masjid dengan melaksanakan tarawih, tadarus Al Qur'an, kuliah subuh serta menggelar banyak kegiatan bernuansa Islami. “Semoga apa yang kita lakukan itu bermakna bagi syiar Islam sekaligus mendukung terwujudnya Medan sebagai kota masa depan yang multi kultural, berdaya saing, sejahtera, humanis dan religius,” harapnya. Peringatan Israk Mi'raj turut dihadiri Wakapoldasu Brigjen Pol Drs Agus Adrianto. Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi, Sekda Kotan Medan Ir H Syaiful Bahri Lubis, Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli, pimpinan OPD di ligkun-

gan Pemko Medan, camat, lurah, kepala lingkungan, insur Forkopimda Kota Medan, tokoh agama, ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta ibu-ibu pengajian. Sebagi pentausiah dalam Peringatan Israk Mi'raj, panitia mendatangkan Al Ustadz Muhammad Nur Maulana yang lebih akrab dan familiar disapa Ustad Maulana. Dalam tausiahnya, Ustadz Maulana memaparkan tentang peristiwa Israk Mi'raj yang dialami Nabi Besar Muhammad SAW. "Dalam perisriwa Israk Mi'raj inilah Allah SWT menurunkan perintah shalat lima waktu kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu marilah kita mendirikan shakat lima waktu setiap hari dan jangan sekalipun meninggalkan shalat. Sebab, shalat merupakan perintah Allah SWT yang diterima Nabi Muhammad SAW melalui Isra Mi'raj,” jelas Ustadz Maulana. (VIN)

ANTISIPASI KONFLIK

Wali Kota Hadiri Pelantikan Pengurus DPD Partai Nasdem Medan MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menghadiri acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Medan di Convention Hall Tiara Medan, Senin (8/5) malam. Seluruh pengurus yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab sehingga Partai Nasdem bila lebih maju dan berkembang lagi di Kota Medan. Pelantikan pengurus Partai PDP Nasdem Kota Medan dilakukan Ir H T Erry Nuradi MSi selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sumut. Selain pengurus DPD, pelantikan juga dilakukan kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Komisi Saksi Nasdem Kecamatan (KSNK) serta Sayap Partai Nasdem Kota Medan. Jumlah total pengurusan yang dilantik mencapai 475 orang. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh turut menghadiri pelantikan yang berlangsung sangat meriah tersebut. Ribuan kader dan simpatisan Nasdem Kota Medan berhasil ‘membirukan’ ruang pelantikan. Seluruh yang di-

lantik malam itu diharapkan dapat mengibarkan bendera Nasdem di seluruh penjuru Kota Medan. Dalam sambutannya, Wali Kota mengingatkan kepada seluruh pengurus yang dilantik harus dapat mengemban amanah. Untuk itu mereka dituntut harus mampu menjalankan tugas dan kewajiban yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya. Itu dapat diwujudkan jika semua pengurus mengutamakan soliditas dibandingkan ego pribadi. “Jika seluruh pengurus yang dilantik solid, insha Allah DPD partai Nasdem Kota Medan akan mampu mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan bila bekerja sendiri. Di samping itu senantiasa mengedepankan dan mengutamakan kerjasama. Tanpa kerjasama, rasanya mustahil bisa meraih hasil maksimal yang diinginkan partai Nasdem,” kata Wali Kota. Mantan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Medan itu selanjutnya mengingatkan, perbedaan pola pandang dan cara berfikir yang tak jarang mengakibatkan timbulnya friksi sangat mungkin akan terjadi dalam sebuah organisasi. Namun demikian, kata Wali Kota, tetaplah utamakan persatuan dan kesatuan

dalam menjalankan tugas maupun tanggung jawab tersebut. Sebelumnya, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Medan yang baru dilantik, Afif Abdillah menyatakan, pelantikan yang dihadiri langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sangat mensugesti seluruh pengurus yang baru dilantik. Dikatakannya, susgesti itu membuat semua jajaran mulai dari DPD, DPC, KNSK dan Sayap bertekad bekerja keras untuk memenangkan Nasdem di Kota Medan. “Dengan kerja keras dan kebersamaan yang dibangun,insha Allah kita akan rebut 7 kursi di DPRD Medan, “ tegas Afif. Selanjutnya, putra sulung mantan Wali Kota Medan Drs H T Abdillah AK itu kembali menyatakan, pengurus yang baru dilantik akan bersinergi dengan Pemko Medan serta mendukung penuh pembangunan yang tengah dijalankan, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Acara pelantikan turut dihadiri anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem Prananda Surya Paloh, Majelis Tinggi partai nasdem Karli Benjamin, Ketua DPP Nasdem sekali-

gus Komando Pemenangan Wilayah Sumut Martin Manurung, Komando Pemenangan Wilayah Sulawesi Barat, pasangan Cagubsu dan Cawagubsu serta Wali Kota Tebing Tinggi yang diusung Partai Nasdem serta kader dan simpatisan Partai Nasdem. Sementara itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai, penatikan pengurus DPD Partai Nasdem Kota Medan merupakan pelantikan terakbar yang pernah dilakukan para pengurus DPD Partai Nasdem lainnya di Kota Medan. Dia berharap itu sebagai pertanda Partai nasdem akan bangkit dan berkembang di Kota Medan di bawah kepemimpinan Afif Abdillah. Surya Paloh mengungkapkan, bagi Nasdem berkompetisi bukan saling menjatuhkan ataupun saling menghina. “Nasdem berkompetisi secara harmoni, sebab kita sangat sayang dengan negara dan bangsa Indonesia. Jadi mari kita jaga persatuan, kita jangan sampai terpecah belah. Untuk kitulah kita mengusung gerakan perubahan. Gerakan perubahan itu harus dimulai dari dalam diri kita sendiri,” ujar Surya Paloh.(VIN)


7 E D I S I 505 14 - 20 MEI 2018

POLITIK

SUMUT ACEH

7 Komisioner KIP Aceh Ditetapkan BANDA ACEH - DPRA telah menetapkan tujuh orang komisioner Komisi Independen Pemlihan (KIP) Aceh untuk periode 20182023 dalam sidang paripurna khusus, Senin (7/5) siang di Gedung Rapat Utama DPRA. Sidang itu dipimpin Wakil Ketua II DPRA, Teuku Irwan Djohan ST. Dari eksekutif, mewakili Gubernur Aceh, hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Setda Aceh, Dr M Jafar MHum. Kecuali itu, sejumlah anggota Muspida dan Kepala SKPA, serta undangan lainnya juga hadir dalam acara penetapan pengurus KIP Aceh yang baru tersebut. Ketujuh anggota KIP Aceh yang baru ditetapkan itu adalah Munawarsyah SHI, MA, Tharmizi, Ranisah SE, Muhammad SE, AK, MSM, Syamsul Bahri SE, MM, Agusni SE, dan Akmal Abzal SHI. Tujuh komisioner KIP Aceh yang baru ini, menggantikan tujuh pengurus KIP Aceh periode 20132018. Dalam pidato pengarahannya, Wakil Ketua II DPRA, T Irwan Johan mengatakan, tujuh anggota KIP yang baru kita tetapkan itu, merupakan dari 21 orang peserta tes calon anggota KIP Aceh yang ikut uji kepatutan dan kelayanan yang dilakukan Komisi I DPRA, pada hari Rabu

dan Kamis pekan lalu. Selain menetapkan tujuh anggota KIP Aceh periode 2018-2023, sidang paripurna itu juga mengumumkan tujuh anggota cadangan KIP Aceh yang baru. Mereka adalah Marzalita MSi, Helmi Syahrizal SE, Usman Arifin SH, MH, Asqalan, STH, MH, Hendra Fauzi, Teuku Zulkarnaini, dan Azwir Nazar. Anggota cadangan itu akan dipakai, jika dari salah seorang anggota pengurus KIP yang baru, dalam masa jabatannya berhalangan tetap. Misalnya, meninggal dunia, atau sakit berkepanjangan, terkait masalah kasus hukum, melanggar kode etik, yang perlu ada pergantian personil, agar pelaksanaan tugas anggota KIP kembali berjalan normal. Selaku pribadi dan atas nama DPRA, dirinya mengucapkan selamat dan terus sukses kepada tujuh anggota KIP Aceh yang baru dalam menjalankan tugas baru ke depan yang penuh tantangan dan rintangan dan mengucapkan terima kasih kepada tujuh pengurus KIP Aceh yang lama, atas pegabdiannya yang telah menyukseskan penyelenggaran pileg, pilpres, dan pilkada serentak di Aceh belum lama ini. Yang menarik bagi kami, kata Irwan Johan, tujuh orang anggota

KIP Aceh yang lulus tes uji kepatutan dan kelayakan itu, merupakan campuran dari kepengurusan anggota KIP Aceh dan Kabupaten/ Kota, maupun Panwaslih, periode lima tahun lalu. Misalnya, Muhammad SE Ak, MSM, anggota KIP Aceh periode 2013-2018 yang akan berakhir masa tugasnya tahun ini. Kemudian Akmal Abzal SHI, mantan anggota KIP Aceh periode 2008 - 2013, Syamsul Bahri mantan anggota Panwaslih, Munawarsyah, Ketua KIP Kota Banda Aceh yang akan berakhir masa tugasnya tahun ini, Ranisah SE, anggota KIP Kota Banda Aceh, yang akan berakhir masa tugasnya tahun ini, Tharmizi, mantan anggota Panwaslih, Agusni, Ketua KIP Kota Langsa yang akan berakhir masa tugasnya tahun ini. “Harapan kami kepada ketujuh anggota KIP Aceh yang baru ini, setelah di-SK-kan oleh KPU Pusat dan di lantik Gubernur Aceh, dalam menjalankan tugasnya bekerjalah dengan ikhlas, jujur, transparan, akuntabel, efisien, efektif, profesional, dan kompak,” ujar Irwan Dhohan. Selanjutnya, kata Irwan, jangan ada perpecahan di kalangan anggota KIP, karena ingin membela kepentingan kelompok tertentu. Ini sangat tidak boleh dan dilarang.(INT)

Bentengi Diri Agar Bebas dari Bahaya Narkoba MEDAN - Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Irjen Pol Arman Depari mengatakan, untuk menjangkau bandar besar narkoba itu sangat sulit. Bahkan, untuk mengungkap itu pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan negara-negara lainya agar mengetahuinya. "Semua sudah kita lakukan. Di dunia ini tidak ada negara yang mau di salahkan. Oleh karena itu, kuncinya bagaimana kita membentengi diri kita untuk bebas dari narkoba," kata Arman, Jumat (11/5). Arman menjelaskan, baru-baru ini BNN melakukan serangkaian operasi yang sangat berhasil dengan waktu yang panjang dan dibantu dengan dunia internasional. Ia menyebut, menangkap beberapa ton narkoba jenis sabusabu sejak Juni 2017. "1.2 ton di laut Andaman diujung Aceh dekat India yang akan di kiri ke Australia. 1.1 ton sabu-

sabu di Batam, dan dikembangkan didapati 831 kilogram sabu di Taiwan termasuk, laboratoriumnya,” terangnya. Dari hasil itu, baru bisa menangkap dari mana dan siapa pemasok narkoba itu. "Nah, salah satu caranya, yaitu dengan mengusut tindak pidana pencucian uang. Karena, siapa yang menerima uang, semua akan ditindak. Sehingga kita tahu intelektual atau pelaku utamanya," tegas Arman. Saat ini ada 11 negara yang bekerjasama untuk menelusuri aset yang dikirim keluar negeri sebesar 6.4 triliun. Ada sindikat besar. Sementara, 14 negara lainnya juga ditelusuri dengan aset 3.6 triliun. "Jadi, dua sindikat itu menghasilkan 10 triliun per tahun. Dari situ kita bisa tahu perusahaan mana yang ikut terkait dan akan kita usut untuk mengetahuinya," tambah Arman.(INT)

Jembatan Lahomi Diresmikan Menkumham NIAS BARAT - Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoli meresmikan Jembatan Lahomi Kabupaten Nias Barat, Kamis (10/5) siang. Dalam sambutannya, Yasonna Laoli mengaku bangga dapat hadir pada peresmian jembatan yang nantinya memberikan kontribusi penting terhadap aktivitas masyarakat Kabupaten Nias Barat. Yasonna pun berharap agar seluruh masyakat untuk terus membantu pemerintah, agar pembangunan di daerah dapat terus berkelanjutan. Pada kesempatan itu, Yasonna juga mengapresiasi Bupati Nias Barat dalam membangun infrastruktur di daerahnya. ”Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kala, mengutamakan pembangunan infrastruktur adalah hal yang sangat penting dalam mem-

bangun masyarakat, dan mempercepat dukungan serta mempermudah Nias Barat untuk melakukan percepatan Pembangunan itu,”terang Yasonna. Sementara Bupati Nias Barat Faduhusi Daely menyampaikan selamat datang kepada Menkumham RI Yasonna Laoli. Dikatakannya, kedatangan Menkumham ke Nias Barat merupakan sejarah di kepulauan Nias secara khusus di Kabupaten Nias Barat dalam rangka meresmikan sebuah jembatan. Bupati juga mengingatkan janji Presiden RI Joko Widodo, terkait memperbaharui jembatan ringroad yang menghubungkan Nias Barat-Nias Utara. ”Pada kesempatan ini, akan lebih tercermati dengan campur tangan Bapak Menteri,”ujar Fahudusi dihadapan Menkumham RI Yasonna Laoli. Fahahudi juga menyampaikan

keluhannya kepada Senator DPD RI Parlindungan Purba, dengan harapan agar aliran listrik PLN sampai ke desa-desa di Kabupaten Nias Barat. Peresmian Jembatan Lahomi tersebut ditandai dengan pengguntingan pita oleh Menkumham RI Yasonna Hamonangan Laoli dan penandatanganan Prasasti bersama Bupati Nias Barat Fahudusi didampingi Anggota DPD RI Parlindungan Purba dan sejumlah unsur Forkompinda, Ketua DPRD Nias Barat Nitema Gulo, MSi serta Sekdakab Nias Barat Sabaeli Gulo, SIP dan Kadis PUPR Eliyunus Waruwu, SPt, MSi. Setelah meresmikan jembatan Lahomi, Menkumham RI Yasonna Laoli melanjutkan perjalanan ke desa Tugala Sirombu dalam rangka Hari Ulang Tahun Gereja ONKP.(SP)

5 Paslon Walikota Subulussalam Tebar Pesona Tarik Simpati Masyarakat SUBULUSSALAM - Dalam debat kandidat 5 pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota periode 2019-2024, di gedung DPRK di siarkan secara nasional di salah satu stasiun televisi swasta, Selasa (08/5) dengan pengawalan Extra Ketat dari pihak TNI/Polri. Kelima paslon tersebut dengan nomor urut 1, Jalaluddin-Waqiman (Jawara), 2.Hj Sartina-Dedy Anwar SE (Mesada), 3.H Asmaudi,SE –Hj.Asmidar,Spd (Hamas), 4.H.Anasri-Sabaruddin (OA), 5.H Affan Alfian Bintang SEDrs.Salmaja,MAP (Bisa). Debat yang berlangsung sejam dari pukul 15:00S/D 16:00 Seluruh paslon ,emaparkan visi dan misinya serta program program mereka untuk pemko kota Subulussalam 5 Tahun kedepan, jika terpilih pada pilkada 27 juni 2018 yang akan datang Mereka sepakatbertarung secara sehat, menjunjung tinggi pilkada damai dan usai debat mereka masing-masing paslon mengajak masyarakat agar memilih pasangannya masing masing. Jawara Urut 1 mengatakan bahwa kota subulussalam membutuhkan pemimpin yang merakyat ,jujur bisa melayani dan mengayomi masyarakat dan melayani bukan masyarakat melayani. Sementara paslon urut 2 Sartina mengajak masyarakat memil-

ihnya meski perempuan karena dirinya optimis bisa membawa perubahan kota Subulussalam yang termuda di Aceh tegasnya, karena perempuan telah membuktikan bahwa mampu, namun banyak tantangan yang dihadapi memang kami belum sempurna tetapi kami berkomitmen melayani masyarakat bukan sebaliknya . Sedangkan Paslon urut 3 Asmaudin yang berpasangan dengan Asmidar mengatakan bahwa selama ini masyarakat Subulussalam sudah bosan dengan sikap yang dipertontonlan walikota dan wakil walikota yang tidak sejalan dan juga masyarakat sudah bosan melihat dua periode kepemimpinan kota Subulussalam periode pertama laki-laki dengan laki-laki asik ribut selalu ribut tidak pernah akur, kedua sama dengaan pertama sehingga tatakelola pemerintahan Pemberian Harapan Palsu (PHP), maka kami munculkan membentuk pembaharuan seperti laki-laki imamnya dan perempuan makmumnya, maka insya allah tugas walikota dan wakil walikota sudah jelas diatur tidak ada PHP. Lain dengan nomor urut 4 H.Anasri dengan pasangannya Sabaruddin mereka ingin mewujutkan Syariat Islam secara Kaffah dan mewujutkan kota subulussalam jadi kota Agropolitan yang religius dengan program 14 unggulan.

Begitu juga Pasangan Calon Bintang-Salmaza juga ingin mewujutkan subulussalam yang bermartabat juga Islami dengan 5 Program Unggulan antara lain, Pertama meningkatkan Tata kelola pemerintahan seperti menjadikan kampong sebagai basis ekonomi kerakyataan dengan meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), meningkatkan Insentif seluruh tenaga Honor dan tenaga kontrak semua instansi,kedua mewujutkan Program 1 Hafids satu kampong, memberikan bantuan langsung Tunai kepada anak yatim, penyedian ,obil bersih Mesjid keliling dan Jum,at tertib (dinas Syariat Islam), ketiga Walikota dan wakil walikota berkantor dikecamatan sebulan sekali dan program Hallo Walikota yang disiarkan langsung melalui Radio dan media, ke empat menambah tenaga Dokter spesialis dan menyediakan rumah singgah dan bantuan bagi pendamping fasien rujukan, ke lima memberikan pelatihan keahlian bagi anak putus sekolah sesuai dengan potensi daerah, membina pelaku usaha kecil menengah (UKM) agar berdaya saing, jaminan kesetabilan harga tandan Buah sawit segar dan mengawal keputusan Tim penetapan harga TBS provinsi dan mempasilitasi Program revitalisasi perkebunan kelapa sawit rakyat.(KAR)

Muspika kecamatan langsa lama membagikan dokumen pilkades dikantor kecamatan setempat.

Pikades Meurandeh Dayah Bermasalah LANGSA - Pemilihan geuchik gampong meurandeh dayah kecamatan Langsa lama yang berlangsung Rabu (9/5) dinilai tidak demokratis dan bermasalah. Masalah yg terjadi karena pihak panitia pilkades serentak Kota Langsa tidak mengeluarkan petunjuk tehnis kepada panitia pemilihan tentang tatacara menentukan suara sah atau tidaknya. Sebagai mana diketahui bahwa 2 calon geuchik gampong Meurandeh Dayah Langsa Lama yang bersaing dalam pemilihan yaitu zakaria dan khairul nijam memenangkan 15 suara dari sekitar 700 pemilih. Pantauan wartawan di tps setempat ketua Panitia (P2G) sudarmin sempat cekcok adu mulut dengan calon geuchik no urut 2 khairul nizam soal pemilih menggunakan kartu keluarga (kk). Terlihat para pendukung khairul nizam mengeluarkan yel

yel yang memantik emosi pihak lawan. Namun timses Zakaria kelihatanya tak berada dilokasi tps pihak relawan zakaria Usai pemilihan ketika dikonfirmasi mengatakan akan mempelajari tentang tatacara soal suara sah atau tidaknya ke panitia maupun sharing ke desa yg ada ikuti pilkades serentak ini guna untuk mengirimkan surat gugatan ke panitia. Menurut timses zakaria itu, dalam proses pemilihanan jelas calon nomor urut 1 di rugikan dengan surat suara yang bentuknya tidak fair dan merugikan calon yang fotonya di kiri surat suara sehingga pemilih yang kurang teliti bisa terjadi coblos ganda Karna lipatan surat suara berlogo pemko langsa ikut tercoblos nah itukan bukan kesalahan pemilih sehingga suara tidak sah untuk geuchik nomor urut 1 mecapai 49 suara.

Suatu hal yang langka dalam proses pemilihan dengan mencoblos surat suara yang rusak / tidak sah mecapai 56 suara dan 49 suara kerusakan akibat nyoblos ganda utk nomor urut 1 serta 7 lainnya memang tidak sah beneran. untuk itu kami minta agar dilaksanakan penghitungan ulang dengan disaksikan tim independen, kata Hartono timses Jakaria pensiunan polri, Kamis kemarin. Ditambahkanya bahwa kerusakan surat suara sebanyak 49 yg merugikan nomor urut 1 itu hal yang sangat logika, untuk itu agar demokrasi yang baik dan benar dapat tercipta dikalangan warga timses Zakaria akan menggugat melalui P2G agar ditindak lanjuti. Beberapa masyarakat disana ketika dikonfirmasi mengatakan surat suara yang merugikan calon zakria karna ketika mencob-

los no urut 1 juga tercoblos logo pemko karena kertas surat suaranya tipis sehingga pemilih terkecoh dengan lipatan kertas. Secara logika itu harus dinyatakan sah. Namun saksi pihak lawan berkeras nyatakan itu tidak sah. Pada hari pemilihan kemarin panitia sepertinya sudah tak konsen bekerja karna dikerumuni oleh pendukung no 2. selain itu juga karna tak ada juknis ditangan panitia yang menjadikan tak dapat berbuat banyak untuk menengahi masalah ini, kata Hendra warga setempat. Menurut hendra lagi, pihak terkait agar segera merespon masalah ini agar perpecahan antar warga tidak berkelanjutan dan selain itu warga pendukungn bersiap berunjuk rasa ke DPRK Langsa guna penyelesaian perselisihan soal surat suara yg kontroversi itu, sebutnya.(YAN)

DPRA Bakal Interpelasi Gubernur Irwandi BANDA ACEH - Sebanyak 46 dari 81 anggota DPRA yang hadir dalam Sidang Paripurna Khusus di Gedung Utama DPRA, Rabu (9/5) malam menyetujui usulan 36 orang inisiator anggota dewan untuk menggunakan hak interpelasi (hak meminta keterangan) kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf atas pengambilan kebijakan yang dinilai DPRA meresahkan masyarakat. Namun begitu, ada dua fraksi yang tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut, yakni Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, dan tiga orang anggota PNA yang selama ini bergabung dalam Fraksi Nasdem. Sedangkan anggota Fraksi Nasdem hadir bersama Fraksi Partai Aceh, Fraksi dan Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Ketua DPRA, Tgk Muharuddin yang dimintai penjelasannya terkait masalah itu, Kamis (10/5) mengatakan, penggunaan hak interpelasi atau meminta keterangan dari gubernur atas kebijakannya yang menimbulkan keresahan di ka-

langan masyarakat itu, didasarkan pada usul inisiatif 36 anggota DPRA yang berasal dari lima fraksi, yaitu Fraksi PA, Nasdem, PAN, PPP, dan Gerindra/ PKS. Adapun permintaan keterangan yang akan diajukan pada saat mengundang Gubernur Irwandi Yusuf ke Gedung DPRA dalam waktu dekat adalah untuk memintai keterangan darinya lima hal. Pertama, terkait isi Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Lokasi Eksekusi Hukuman Cambuk dari Ruang Terbuka di Depan Masjid ke Ruang Terbatas dalam Kompleks Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang telah mengundang aksi protes ormas Islam, kalangan pesantren, dayah, ulama, dan lainnya. Kedua, Pergub Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBA 2018 yang sampai kini dokumen pergubnya belum diserahkan ke DPRA untuk dijadikan bahan pengawasan. Ketiga, tentang pernyataan Gubernur Irwandi Yusuf di media sosial yang tidak mencer-

minkan seorang Kepala Pemerintahan Aceh yang patut menjadi panutan atau suri teladan bagi masyarakat. Keempat, terkait masalah dugaan korupsi pada pelaksanaan proyek Dermaga Pelabuhan CT 3 Freeport Sabang, diduga ada aliran dana kepada Gubernur Irwandi Yusuf. Sedangkan yang kelima menggugat Bawaslu RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) atas perekrutan anggota Bawaslu Aceh yang dilakukan Bawaslu RI. Dewan, kata Muharuddin menggugat Bawaslu RI, karena Bawaslu RI dinilai melanggar isi Pasal 56-60 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sudah ada putusannya bahwa perekrutan anggota Bawaslu Aceh menjadi kewenangan DPRA. Tapi dalam persiapan pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden tahun 2019 nanti, pihak Bawaslu sudah melakukan perekrutan anggota Bawaslu Aceh dengan berbagai dalih.

Padahal, kata Muhar, dalam gugatan sebelumnya atas UU Pemilu yang baru ke Makamah Konstitusi, untuk hal yang sama, dua pasal itu sudah dikembalikan lagi ke dalam UUPA. “Apa pihak Bawaslu belum mengetahui hal itu, makanya kita gugat kembali ke MK kesalahan yang dilakukan Bawaslu RI,” ujar Muharuddin. Sedangkan terkait pemanggilan Gubernur Irwandi Yusuf ke Gedung DPRA untuk dimintai keterangannya atas lima hal tersebut, kata Muhar, akan dilakukan dalam waktu dekat. Sidang paripurna khusus pengambilan persetujuan lima hal tersebut dipimpin Ketua DPRA, Muharuddin, didampingi Wakil Ketua II, T Irwan Djohan. Sedangkan dua orang wakil lainnya, yaitu Sulaiman Abda dari Fraksi Golkar dan Dalimi dari Fraksi Demokrat tidak hadir, Kedua partai itu merupakan partai pengusung pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah pada saat Pilkada 2017, dan apa alasannya belum jelas.(INT)

APK PILGUBSU DIPASANG

Ulama Aceh Titip 5 Hal Untuk Presiden Ke Surya Paloh BANDA ACEH - Surya Paloh tiba di Kryad Muraya Hotel sekita pukul 10.15 WIB, setelah mendarat di Bandara SIM Blangbintang, Aceh Besar. Tiba di hotel, Paloh disambut para ulama dan langsung menggelar pertemuan. Pertemuan berlangsung kurang lebih 90 menit. Dalam pertemuan itu, para ulama menyampaikan beberapa hal kepada Surya Paloh agar disampaikan ke Presiden Jokowi di Jakarta. "Hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada Pak Surya Paloh yang berhubungan dengan Aceh

dan nasional," kata Waled Nu Samalanga. Salah satu yang disampaikan Waled Nu adalah, ulama di Aceh ingin Pemerintah Pusat melahirkan kementerian pondok pesantren di Indonesia. "Jangan sedikit-sedikit kami dinas PK, merengek-rengek di Dinas PK atau di badan dayah," kata Waled Nu. Menurut Waled Nu, bisa saja pemerintah melahirkan kementerian ini, mengingat Aceh sudah menjadi pionir dalam hal itu, yaitu adanya badan atau dinas dayah. "Akarnya sudah ada, tinggal

didirkan saja, Jawa Timur juga sudah meminta hal yang sama. Pak Surya Paloh tolong bisikkan ini ke Pak Jokowi," pungkas Waled Nu. Adapun lima hal yang diminta ulama Aceh ke Surya Paloh untuk kemudian disampaikan ke Presiden Jokowi (1)Meminta Presiden Jokowi untuk dapat mewujudkan kementerian khusus pendidikan pondok pesantren (2)Meminta Presiden Jokowi meningkatkan kerja sama yang harmonis antara ulama dan umara sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

(3)Meminta Presiden Jokowi mendukung sepenuhnya pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh sesuai dengan Qanun Syariat Islam. (4)Meminta Presiden Jokwi memberdayakan pesantren atau dayah di Aceh yaitu dengan menghibahkan lahan atau tanah pertanian untuk keutuhan dan kelanjutan pondok pesantren. (5)Meminta Presiden Jokowi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bendunganbendungan irigasi untuk supaya lebih menghasilkan produkproduk pertanian di Aceh.(int)


13 E D I S I 505 14 - 20 MEI 2018

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Warga Keluhkan Kondisi Jalan Perdagangan Pematang Bandar SIMALUNGUN- Warga keluhkan kondisi jalan Simapang Pajak Negeri Perdagangan menuju Pematang Bandar. Kondisi jalan sepanjang 8 Km tersebut hancur dan rawan kecelakaan Di hadapan warga desa Bandar Rakyat, Pardomuan Nauli dan Talunrejo, Pemkab Simalungun pernah berjanji akan memperbaiki jalan tersebut namun sampai saat ini janji itu tidak pernah terealisasi Warga juga menyesalkan alat

KPK Saut Situmorang, merupakan pengembangan dari kasus suap Kementerian PUPR yang menjerat sejumlah anggota DPR pada tahun 2016. Rudi merupakan tersangka ke-11 dalam kasus suap Kementerian PUPR. Rudy juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Oleh karena itu, Rudi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.(BS)

KPK Periksa 3 Saksi Dugaan Korupsi Proyek IPDN Sumbar JAKARTA- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang saksi terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Kabupaten Agam pada Kemendagri Tahun Anggaran 2011. Ketiga saksi yang diperiksa yakni, PNS Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sri Kandiyati, Staff PT Hutama Karya Sutrisno, serta Direktur PT Kharisma Indotarim Utama Mulyawan “Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DJ (Dudy Jocom),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/5). Febri mengatakan, terhadap saksi dari Kemendagri, Penyidik KPK mengembalikan barang bukti yang tidak lagi digunakan dalam penanganan perkara. KPK Periksa 2 PNS Kemendagri Selain itu, Febri menuturkan penyidik KPK juga sedang mendalami pengetahuan saksi-saksi lain tentang dugaan kickback dalam proses pengadaan proyek pembangunan gedung kampus IPDN Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam pada Kemendagri Tahun Anggaran

JAKARTA- Terdakwa kasus korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. KPK juga telah mendaftarkan permohonan tersebut bulan lalu. "Kami mendapatkan informasi, terdakwa e-KTP Andi Agustinus telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. KPK per 17 April 2018 telah mendaftarkan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI tersebut," ujar Kabiro

Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (8/5). Pengajuan kasasi itu penting karena, menurut KPK, posisi Andi sebagai justice collaborator (JC) perlu lebih dipertimbangkan secara adil. Salah satu poin yang menjadi bagian permohonan kasasi adalah sanksi kurungan Andi yang lebih tinggi dari tuntutan KPK. "Poin yang dikasasi di antaranya penerapan hukum tentang vonis Andi 11 tahun, yang lebih ting-

gi dari tuntutan KPK 8 tahun, padahal yang bersangkutan adalah JC," ucap Febri. Febri menuturkan, dari pengalaman KPK selama menangani kasus e-KTP hingga dapat mengadili Setya Novanto--dengan membuktikan perbuatan dan aliran dana kepadanya--Andi telah memberi keterangan cukup signifikan dalam membantu pengungkapan kasus. Fakta inilah yang menurut KPK, patut dipertimbangkan oleh pene-

gak hukum. "Apalagi dalam kasus-kasus korupsi yang kompleks dan bersifat transnasional, peran JC mengungkap skandal-skandal besar yang melibatkan aktor kelas atas sangatlah penting. Konsepsi ini tidak hanya diakui di hukum nasional kita di Indonesia, sejumlah konvensi internasional juga menganut prinsip tersebut," tuturnya. Poin lain yang diajukan dalam kasasi adalah terkait penggunaan

2011. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap dua Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Dalam Negeri, Senin (7/5/2018). Mereka yang diperiksa yakni Mohammad Noval dan Arya Nega Natalady Sumbayak. Seperti diberitakan sebelumnya, sejak Maret 2016, KPK telah menetapkan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri nonaktif Dudy Jocom sebagai tersangka. Saat masih menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekjen Kemendagri, Dudy Jocom diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi kembali diperiksa penyidik KPK.Adapun, total kerugian negara yang diketahui dalam tindak pidana tersebut mencapai Rp 34 miliar, dari total nilai proyek seluruhnya sebesar Rp 125 miliar. Selain Dudy, KPK juga menetapkan mantan General Manager divisi Gedung PT Hutama karya Persero Budi Rachmat Kurniawan sebagai tersangka.(KC/IN)

Pasal 2 UU Tipikor dalam pertimbangan putusan Andi. KPK sendiri memandang pasal yang tepat adalah Pasal 3, seperti yang juga telah diputus untuk terpidana kasus e-KTP lainnya, yaitu Irman, Sugiharto, dan Novanto. "Sehingga KPK berharap putusan MA nantinya benar-benar sesuai dengan rasa keadilan, baik terhadap masyarakat maupun dalam posisi terdakwa sebagai JC," kata Febri.(DTC)

Zumi Zola Nangis Usai Beri Kesaksian

angkut truk yang bermuatan penuh seperti tronton dan lainya yang mengangkut sawit dan batu padas yang melintas di ruas jalan tersebut yang semakin memperparah kondisi jalan. Apabila kondisi jalan ini tidak segera diperbaiki,dikhawatirkan akan banyak jatuh korban akibat kecelakaan khususnya pengendara sepeda motor. Warga berharap jalan tersebut segera diperbaiki sebelum banyak jatuh korban.(SAL)

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan terhadap Bupati Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Periode 2016-2021, Rudi Erawan. Rudi akan diperpanjang masa penahanannya selama 30 hari ke depan. "Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 11 mei 2018-12 Juni 2018 untuk tersangka RE," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (11/5). Sebelumnya KPK menduga, Rudy telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai bupati. Besaran suap yang diterima oleh Rudy sebesar Rp 6,3 miliar. Penetapan tersangka terhadap Rudi kata Wakil Ketua

Terdakwa Korupsi e-KTP Andi Narogong Ajukan Kasasi

Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Dituntut 8 Tahun JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono dengan pidana penjara 8 tahun dikurangi masa tahanan. Ia juga dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider 6 enam bulan kurungan. "Kami penuntut umum menuntut supaya Majelis Hakim tindak pidana korupsi memutuskan menyatakan terdakwa Sudiwardono telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa Ali Fikri saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/5). Dalam perkara ini, Sudiwardono dinilai terbukti telah menerima suap SGD 110 ribu dari anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Aditya Anugerah Moha, dari nilai yang dijanjikan SGD 120 ribu. Sudiwardono diduga menerima suap terkait pengurusan perkara banding kasus korupsi yang menjerat ibu Aditya, Marlina Moha. Pada saat itu, Marlina sedang terjerat kasus korupsi. Kasus tersebut sedang dalam proses banding setelah sebelumnya eks Bupati Bolaang Mongondow itu divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Manado. Lantaran sedang banding, maka kewenangan penahanan Marlina berada di Pengadilan Tinggi yang diketuai Sudiwardono. Penyerahan uang SGD 80 ribu itu dilakukan di rumah Sudiwardono di Yogyakarta pada 12 Agustus 2017. Setelah penyerahan uang, Sudiwardono kemudian mengeluarkan surat penetapan bahwa Marlina tidak ditahan. Sudiwardono kemudian meminta uang tambahan bila Aditya

meminta vonis bebas untuk ibunya, sebesar SGD 40 ribu. Namun yang dapat diberikan hanya SGD 30 ribu di Hotel Alia Jakarta, pada tanggal 6 Oktober 2017. Oleh karena itu, jaksa menyatakan hal yang memberatkan dalam tuntutan Sudiwardono yakni tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terlebih, terdakwa merupakan aparat penegak hukum, sebagai hakim yang menduduki Ketua Pengadilan seharusnya menajdi contoh yang baik bagi para hakim dan penegak hukum lain di wilayah kerjanya. "Perbuatan terdakwa mencoreng nama baik dunia peradilan di Indonesia," jelas jaksa. Sedangkan hal yang meringankan yakni terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatan yang dilakukannya dan tidak pernah dihukum sebelumnya. Atas perbuatannya, Sudiwardono dikenakan Pasal 12 huruf a dan c, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Merasa Berat Terdakwa kasus suap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono, Aditya Anugerah Moha mengaku akan menepis tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama enam tahun pidana. Hal itu akan dia lakukan pada agenda pembacaan nota pembelaan. "Dari segi penuntutan kami menghargai itu, kalau pun tadi saya sampaikan kami akan melakukan pembelaan pribadi maupun dari penasihat hukum," kata Aditya

Moha usai menjalani sidang tuntutan jaksa KPK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (9/ 5). Aditya menuturkan, kalau apa yang telah diperbuatnya semata hanya ingin membantu ibunda, Marlina Moha Siahaan hang pada saat itu terjerat perkara hukum tipikor. Sehingga ia berharap majelis hakim dapat mempertimbangkannya. "Tentu dari fakta-fakta persidangan, yang tentu menurut saya pribadi, saya melakukan itu bukan karena menyelamatkan diri saya. Tapi menyelamatkan ibunda saya," tegas Aditya. Oleh karena itu, Aditya merasa keberatan atas tuntutan jaksa KPK yang telah menuntutnya selama enam tahun pidana dengan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. "Secara pribadi merasa berat, karena masih punya tanggung jawab dan saya berharap tentu produktivitas saya masih bisa bermanfaat untuk keluarga minimal, untuk masyarakat dan terutama untuk negeri tercinta Indonesia," pungkas Aditya. Dalam perkara ini, Aditya Moha dituntut melanggar Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, Aditya Moha didakwa menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono total SGD 110.000. Suap diberikan beberapa tahap dengan tujuan ibunda Aditya, Marlina Moha Siahaan, terdakwa perkara korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur

Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara tahun 2010 tidak ditahan dan divonis bebas. Sebelumnya oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado, Marlina sudah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair pidana kurungan dua bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 1.250.000.000 dengan perintah agar terdakwa ditahan. Atas putusan itu, kubu Marlina mengajukan banding ke PT Manado lanjut menyuap Ketua PT Manado, Sudiwardono untuk mempengaruhi putusan. Bertempat di rumah Sudiwardono di Yogyakarta, 12 agustus 2017, Aditya memberikan uang SGD 80 ribu kepada Sudiwardono agar tidak melakukan penahanan dalam tingkat banding. Di pertemuan itu, Sudiwardono mengatakan uang SGD 80 ribu hanya agar Marlina Moha tidak ditahan, jika mau dibebaskan, Aditya Moha harus menambah pemberian uang. Akhirnya Sudiwardono mengeluarkan surat yang pada pokoknya menyatakan selaku Ketua PT Manado, tidak melakukan penahanan pada Marlina Moha. Sampai pada 6 Oktober 2017 di lantai 12 Hotel Alila, Pecenongan, Jakarta Pusat, terjadi kembali penyerahan uang SGD 30 ribu serta fasilitas kamar hotel dan menjanjikan pula uang USD 10 ribu dengan maksud agar Marlina Moha divonis bebas. Penyerahan uang SGD 30 ribu dilakukan di tangga darurat, sisanya USD 10 ribu akan diberikan setelah putusan vonis bebas. Usai penyerahan, Aditya Moha dan Sudiwardono terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK.(JP)

Ketua Ombudsman: Pungli Masih Marak JAKARTA- Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai mengungkapkan, praktik pungutan liar ( pungli) masih marak terjadi di banyak lembaga negara. " Pungli masih terjadi di banyak institusi negara," kata Amzulian di kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (9/5). Masih maraknya pungli, kata Amzulian, salah satunya tampak dari keluhan sopir truk saat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, awal pekan ini. Perwakilan sopir truk terse-

but mengeluhkan pungli yang masih sangat masif di Indonesia. "Itu baru di sektor transportasi, belum di sektor lainnya," jelas Amzulian. Tidak hanya itu, Amzulian meminta masyarakat untuk melaporkan apabila menjadi korban atau melihat adanya pungli. Ombudsman, janji Amzulian, bakal menindaklanjuti laporan publik. Dalam kesempatan itu, Amzulian menyayangkan pungli yang masih marak, padahal pemerintah sudah mem-

bentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Untuk itu, kata dia, jajarannya akan terus mengawasi kerja Saber Pungli. Amzulian mengatakan pengawasan terhadap Saber Pungli dilakukan agar satgas ini bisa berfungsi dengan baik, bukan cuma baik di sisi publikasi. "Jangan sampai bagus di publikasi tapi buruk saat implementasi. Saber pungli apa kabarnya sekarang?" Sebelumnya, Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala menyatakan, masyarakat yang menjadi

korban pungli bisa melapor kepada Ombudsman. "Kami yang mewakili mereka memanggil dishub, kepolisian, atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam praktik pungli tersebut," terang Adrianus. Dalam pertenuan itu, para sopir mengeluhkan adanya pungli yang dilakukan preman, oknum petugas kepolisian, hingga petugas dinas perhubungan. Menurut Adrianus, masalah pungli adalah masalah klasik yang terus ada sampai saat ini.(MOC)

JAMBI– Geburnur Jambi nonaktif, Zumi Zola Zulkifli menangis usai memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jambi dengan terdakwa Supriono anggota DPRD Provinsi Jambi, yang terlibat kasus suap pengesahan ABPD 2018 senilai Rp3,4 miliar. Pantauan di persidangan terdakwa Supriono, Rabu (9/5) usai memberikan keterangannnya sebagai saksi, Zumi Zola menangis saat ditemui oleh kerabatnya dibalik ruangan tahanan pengadilan yang dikawal oleh aparat kepolisian. Sambil mengusap air matanya, Zumi Zola mengatakan agar pembangunan di Provinsi Jambi tidak terhabat oleh kasus yang menimpa dirinya. Dalam kesaksiannya di persidangan untuk terdakwa Supriono, Zumi Zola pernah mengatakan kepada terdakwa untuk mengawal APBD Provinsi Jambi. Namun dalam proses persidangan tersebut Zumi Zola tidak memberikan keterangan yang terbuka dan masih ada hal yang ditutupi dalam kasus tersebut. Majelis hakim diketuai Badrun Zaini juga sempat meminta kepada Zumi Zola agar memberikan keterangan yang benar dan jujur tanpa harus ditutup tutupi. Saksi Zumi Zola juga mengaku dalam persidangan itu, bila jelang pengesahan APBD Jambi ada kekhawatirannya jika rapat paripurna pengesahan APBD tidak qorum sehingga terjadi suap pengesahan ABPD itu.(AC/IN)

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Menteri PUPR JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwal ulang pemeriksaan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono terkait kasus suap pada proyek Kementerian PUPR 2016. Basuki tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena sedang berada di luar kota. “Tidak hadir, tadi pihak saksi (Basuki Hadimuljono) sudah menyampaikan ada tugas lain di luar kota hari ini,”ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkat, Jumat (11/5). Febri mengatakan, akan menjadwalkan pemeriksaan Menteri PUPR pada minggu depan. “Dijadwalkan kembali senin depan,” kata Febri. KPK Periksa Menteri Basuki Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (Kementerian PUPR) Sedianya, Basuki diperiksa terkait kasus suap pada proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016. Dalam kasus ini, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan diduga menerima suap Rp 6,3 miliar. Suap untuk Rudi diduga diberikan mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary. Uang untuk Rudi didapat Amran dari sejumlah kontraktor proyek tersebut, salah satunya Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.(BS)

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

Sebut KPK Dagelan, Pengamat: Amien Rais Seharusnya Bisa Benahi Bersama JAKARTA - Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar angkat bicara perihal pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai dagelan. Menurut Fickar, Jika KPK dianggap sebagai dagelan, maka secara logis rezim yan pernah melahirkannya juga rezim hasil dagelan. Menurut Fickar, jika lembaga antirasuah memiliki kekurangan, maka hal yang paling etis, diperbaiki bersama. "Gerak langkah KPK dalam memberantas korupsi masih

meninggalkan celah-celah justru itu yang harus diperbaiki bersama, bukan menyudutkannya," jelasnya saat dikonfirmasi , Jumat (11/5). Fickar mengatakan, tidak semua kritik Amien Rais kurang tepat, tapi ada beberapa yang harus diperbaiki oleh KPK, seperti konsistensi KPK mengusut orang yang pernah dimasukkan dalam dakwaan. "Kesannya KPK hanya memasukan nama dalam dakwaan tanpa konfirmasi pembuktian lanjutan, sehingga tidak sedikit juga banyak yang dirugikan, sementara KPK

tidak berani membawanya," jelasnya. Selain itu hal yang harus diperbaiki lainnya yakni, soal OTT yang nilai kerugian negaranya sangat kecil, dibandingkan dengan kerugian negara akibat beberapa program pemerintah yang macet, atau kerugian dirampoknya aset aset BUMN besar oleh para koruptor berbaju investor. "Seharusnya KPK masuk di wilayah ini. Sebaiknya OTT yang kecil kecil diserahkan saja pada kejaksaan sambil disupervisi," ujarnya. Kendati terus mengerdilkan

KPK, Fickar menuturkan, Amien Rais perlu dihormati sebagai tokoh reformasi , karena berani menentang rezim berkuasa pada saat itu dan berani menyatakan mencalonkan diri sebagai calon presiden, ditengah situasi mencekam orde baru. Selain itu, baginya KPK juga produk reformasi jadi harus dipertahankan sebagai institusi yang mempunyai budaya kerja yang tidak koruptif. "Kecuali MK sempat kecolongan kemasukan preman preman korupsi dan masih bermental feodal. Jadi seharus-

nya AR ikut menjaga eksistensi KPK sebagai anak reformasi yang dilahirkannya," tutupnya. Sebelumnya, setelah 20 tahun berjalan pasca reformasi, menurut Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais mengatakan masih banyak hal yang harus dibenahi. Beberapa hal yang perlu segera dibenahi yakni terkait penegakan hukum. Hal itu diungkapkannya usai menghadiri acara Pengajian Songsong Ramadan, di Masjid Muthohhirin Nitikan, Jalan Sorogenen, Kota Jogjakarta

pada Kamis (10/5) malam. "Penegakan hukum masih tebang pilih, korupsi makin merajalela," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah ini. Meski era reformasi, mempunyai lembaga antirasuah bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun menurut Amien kinerjanya belumlah maksimal. "Punya KPK tapi seperti dagelan. Jadi kalau ada kasus yang gede-gede ada backup dari kekuasaan, KPK kemudian minger (berbalik arah)," katanya.

Menurut Amien, KPK saat ini yang dikejar hanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) saja. Kerugian negara kecil, kisaran Rp 1, Rp 50, sampai Rp 100 juta. Sementara, kasus besar ditenggelamkan. Diibaratkannya seperti obstruction of justice. Kasus kecil dimeriahkan, sementara yang besar tidak pernah diurusi kemudian membuncah. "Cuma OTT, kemudian mendapat sorak-sorai dari rakyat kecil dianggap sudah hebat. Padahal kenyataannya itu hanya obstruction of justice," tuturnya.(JP)


8

POLITIK

E D I S I 505 14 - 20 MEI 2018

KPU Sumut: Batas Akhir Verifikasi Administrasi DPD 10 Mei 2018 MEDAN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Mulia Banurea mengatakan, batas akhir verifikasi administrasi bakal calon DPD RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berakhir pada Jumat (10/5) mendatang. "Jumat, 10 Mei mendatang batas terakhirnya. Pada Jumat itu KPU Sumut akan melakukan verifikasi administrasi calon DPD RI yang lolos sebanyak 23 orang," katanya, Selasa (8/5). Mulia menjelaskan, verifikasi dilakukan KPU Sumut mulai dari 27 April 2018. Mereka melakukan verifikasi administrasi seperti meng-kroscek bagaimana kesesuaian tanda tangan dengan KTP. Setelah itu selesai, tim akan turun ke lapangan untuk verifikasi faktual. "Jadi, tanggal 11 Mei nanti data yang sudah kita verifikasi itu, kita turunkan kepada petugas Kabupaten/Kota. Oleh petugas di Kabupaten/Kota itu menurunkan ke TPS. Baru kita nanti lakukan verifikasi dengan model sampling acak sederhana," jelasnya. Aturan mengenai syarat pencalonan DPD RI di Sumut sudah jelas, setiap bakal calon wajib menyerahkan berkas dukungan minimal 4.000. Berkas dukungan ini kemudian akan diteliti untuk mengetahui ada atau tidaknya dukungan ganda. KPU Sumut telah menerima 29 orang bakal calon DPD RI Perwakilan Sumut. Enam orang bakal calon telah dikembalikan berkasnya karena tidak memenuhi syarat seperti Henkie Yusuf Wau, Krisman Tampubolon, TH Sinambela, Ikrimah Hamidy, Rasman Arif Nasution, dan Hakrin Jefri Tua Marbun. 23 calon DPD yang saat ini masih diverifikasi adalah sebagai berikut: Dedi Iskandar 7.814 dukungan, Ali Yakob Matondang 4.320, Faisal Amri 4424, Abdillah 8.177, Raidik Sigalingging 5.182, M. Tolopan Silitonga 5.342, Abdul Hakim Siagian 6.330, Solahuddin Nasution 7.092, M. Nursyam 4.935, Sultoni Tri Kusuma 6.190. Kemudian Willem TP Simarmata 4.643, Darmayanti Lubis 7.034, Parlindungan Purba 4.359, Aidan Nazwir 9.120, Syamsul Arifin 7.567, Nurhasanah 4.018, Dadang Pasaribu 5.546, Badi Kenita Sitepu 4.140, Muhammad Nuh 4.708, Syamsul Hilal 4.350, Sutan Erwin Sihombing 4.369, Marnix Hutabarat 4.599, Hendriyanto 4.278. (INT)

KAI Divre I Sumut Siapkan 130.452 Tiket Mudik Lebaran 2018

KAI terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2018. MEDAN - Kereta Api Indonesia terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2018. Terkait hal ini, KAI Divre I Sumut menyiapkan 130.452 tiket. General Manajer Humas PT KAI Divre I Sumut, Sapto Haryono mengatakan, hingga saat ini pemesanan tiket kereta api mudik masih sepi. Pihaknya memprediksi, jumlah masyarakat melakukan mudik saat Lebaran tahun ini jumlahnya tidak jauh berbeda seperti tahun 2017. “Masa pembelian tiket musim libur Lebaran sudah kita buka 90 hari sebelum hari H. Ada 130.452 tiket yang kita siapkan,” kata Sapto Hartoyo di Stasiun Besar Kereta Api Medan, Rabu (9/5). Diungkapkan Sapto, berdasarkan pada tahuntahun sebelumnya, diprediksi pemesan tiket arus mudik Lebaran tahun ini akan terlihat pada 13 Juni mendatang. “Untuk di tanggal itu sudah ada pemesanan, utamanya tujuan Siantar. Sampai sekarang tiket kereta api masih banyak tersedia,” ucapnya. Diterangkannya, ada kebiasaan warga di Sumatera Utara, terutama warga Medan, yang hendak mudik melakukan pemesan tiket menjelang keberangkatan. Sapto mengimbau kepada calon penumpang untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. “Kita harap masyarakat mencegah tiket habis. Kita juga imbau agar masyarakat yang mau beli tiket enggak perlu lagi ke stasiun, bisa melalui online ataupun aplikasi KAI Access, dan pihak eksternal lainnya,” terangnya. Sementara untuk penambahan rangkaian gerbong, pihak KAI Divre I Sumut akan melakukannya dengan terlebih dahulu melihat lonjakan penumpang saat musim mudik berlangsung. “Sudah ada dilakukan persiapan dan antisipasi hal tersebut,” ungkap Sapto. Saat arus mudik dan arus balik, seperti biasa KAI Divre I Sumut akan mendirikan posko pengamanan di Stasiun Besar Medan dan sejumlah stasiun yang ada di Sumut. “Tahun ini, masa angkutan Lebaran ditetapkan mulai 5 hingga 26 Juni 2018,” tandasnya. (REL/BEN)

Demokrat Akhirnya Dukung Eramas

Partai Demokrat akhirnya memutuskan mendukung pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas)

MEDAN - Partai Demokrat akhirnya memutuskan mendukung pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas) salah satu pasangan calon yang akan bertanding di Pilgub Sumut, Jumat (11/5). Partai Demokrat memiliki pemilih yang cukup besar, dibuktikan dengan 14 kursi di DPRD Sumut. Angka tersebut merupakan terbesar ketiga. Sebelumnya partai Demokrat memajukan JR Saragih untuk berlaga di Pilgubsu 2018 namun gagal menjadi Calon Gubernur Sumut karena terlibat masalah ijazah. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) didukung penuh oleh Partai Demokrat.

"Resmi Partai Demokrat memberi dukungan penuh. 15 mei 218 mendatang akan dideklarasikan dukungan Partai Demokrat ini di Medan," katanya. Dalam kesempatan itu, SBY juga menjelaskan bahwa Edy dan Ijeck (Musa Rajekshah) merupakan putra terbaik dan akan berhasil memimpin Sumut. "Saudara Edy Rahmayadi dan Saudara Musa Rajekshah atau Ijek, Insya Allah dua putra terbaik, siap dan akan berhasil memimpin sumut. Saya punya keyakinan keduanya punya kecakapan dan mengerti Sumut, sehingga dengan izin Tuhan dengan izin Allah kalau nanti memimpin Sumut, Sumut akan bertambah maju, bertambah adil, dan bertambah sejahtera," demikian SBY. (BEN)

Lapas dan Rutan di Sumut Perketat Pengamanan MEDAN - Setelah peristiwa kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Selasa (8/5) kemarin, Divisi Pemasyarakatan (Div Pas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwilkumham) Sumatera Utara, menginstruksikan seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) agar lebih siaga. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwilkumham Sumut, Hermawan Yunianto mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya mengantisipasi aksi

pemberontakan oleh narapidana teroris seperti di Mako Brimob. Selain itu, sambungnya, seluruh Kalapas dan Karutan di

jajaran Kanwilkumham Sumut juga diminta berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polres setempat agar memperketat pengawasan. "Setiap Lapas dan Rutan yang ada narapidana terorisnya, mereka sudah membangun koordinasi secara intensif dengan Polres setempat. Hal itu sudah kita laksanakan," kata Hermawan, Jumat (11/5). Hermawan menjelaskan, kejadian di Mako Brimob itu kabarnya sudah merebak ke Lapas dan Rutan di daerah-

daerah lain. Oleh karena itu, pihaknya langsung mengambil sikap agar peristiwa tersebut tidak terjadi di Sumatera Utara. "Saat ini di Sumut tinggal sekitar 5 sampai 6 narapidana teroris yang ditahan di Lapas dan Rutan. Untuk para narapidana kasus terorisme yang ditahan saat ini terdapat di Labuhan Ruku, Panyabungan dan Rutan Perempuan," pungkasnya. Seperti diketahui, pemberontakan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, mengaki-

batkan lima personel polisi gugur akibat dibunuh napi teroris. Kelima polisi yang gugur tersebut adalah Iptu Luar Biasa Anumerta Yudi Rospuji, Aipda Luar Biasa Anumerta Denny Setiadi, Briptu Luar Biasa Anumerta Wahyu Catur Pamungkas, Briptu Luar Biasa Anumerta Syukron Fadhli, dan Briptu Luar Biasa Anumerta Fandy Nugroho. Selain itu satu napi teroris juga tewas karena melakukan perlawanan. (INT)

770,812 Km Diusul Jadi Jalan Provinsi MEDAN - Sepanjang 770,812 km dari 56 ruas jalan di 21 kabupaten/kota diusulkan peningkatan status menjadi jalan provinsi. Meski begitu, usulan tersebut masih bisa bertambah. Karena hingga akhir pekan ini, pengusulan dibuka melalui kepala daerah maupun legislatif. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi D DPRD Sumut bersama Bappeda serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, Selasa di Gedung Dewan, Selasa (8/5). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Irman Oemar menyampaikan, pada SK Gubernur 2012 lalu, panjang jalan provinsi sekitar 3.048 Km. Dengan merujuk Undang-Undang Nomor 38/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/ M/2012, akan dilakukan revisi terhadap SK Gubernur Sumut bernomor 188.44/30/KPTS/ 2012. “Saat ini usulan yang masuk segitu jumlahnya, dan masih kita bahas bersama. Bisa jadi bertambah dan berkurang. Kita tunggu sampai Jumat pekan ini jika ada usulan tambahan,” ujarnya. Dari usulan yang masuk ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut hingga kemarin, ruas jalan terpanjang yang diusulkan

untuk berubah statusnya dari jalan kebupaten menjadi jalan provinsi yakni berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yakni sepanjang 95,98 Km. Selanjutnya di Kabupaten Samosir dengan panjang 86,03 Km, sebagaimana diketahui, jalan provinsi sebelumnya kini telah berubah menjadi jalan nasional. Sehingga jalan akses di daerah itu bersinggungan langsung, dan biasanya ditingkatkan statusnya. Sebab ruas jalan yang terus dibangun itu, menjadi jalur lingkar dalam Samosir untuk mendukung proyek strategis pariwisata nasional. Untuk revisi SK Gubernur tentang fungsi dan status jalan sebagai jalan provinsi, telah dibentuk tim kerja yang diinisiasi oleh Bappeda Sumut yaitu tim pengelola kegiatan pembinaan dan koordinasi perencanan pembangunan sistem jaringan jalan dan jembatan di Sumut 2016. Terdiri dari unsur pemerintah pusat yakni BBPJN II Wilayah Sumut, dan Pemprov Sumut melalui Bappeda, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Dinas Perhubungan. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu juga membentuk tim teknis untuk melakukan survei eksisting ruang jalan provinsi dan usulan bupati/ wali kota yang akan diakomodir menjadi jalan provinsi.

“SK ini kita harapkan selesai di revisi paling lambat Mei ini, sebelum masa jabatan Gubernur Erry Nuradi habis,” kata Irman. Irman juga berharap agar Komisi D memperjuangkan anggaran tersebut nantinya. Untuk 2018, alokasi anggaran akan ditambahkan dari alokasi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dari dana Pilkada (Pilgub). Ia menyebutkan awalnya anggaran yang diajukan sebesar Rp 1 Triliun, namun karena ada penyelenggaraan pesta demokrasi, semua anggaran

dikurangi. Meski begitu, dapat kembali ditambahkan di P-APBD 2018 nantinya. Menanggapi itu, Anggota Komisi D DPRD Sumut Leonard Surungan Samosir mengatakan, dengan usulan penambahan ruas jalan provinsi yang mencapai 700 Km lebih itu, harus diikuti dengan peningkatan anggaran di Pemprov Sumut. Agar jika status jalan itu nantinya dinaikkan, maka pengelolaannya bisa dilakukan. “Bina Marga diperjuangkan dapat anggaran lebih. Ini komitmen kita di Komisi D. Ketika ini disahkan, konsekuensinya

anggaran harus ditambahkan,” jelasnya. Ketua Komisi D DPRD Sumut Ari Wibowo juga menyebutkan, permohonan peningkatan jalan kabupaten/kota menjadi jalan provinsi harus benar-benar dikaji nilai strategis dan kemanfaatannya bagi percepatan pembangunan daerah. “Jadi kesannya tidak hanya menjadikan daerah (kabupaten/ kota) yang seharusnya memprioritaskan anggarannya ke infrastruktur dialihkan ke sektor yang tidak prioritas, Bappeda bisa mengevaluasi itu nantinya,” katanya. (INT)

Pemprovsu Menata Danau Toba Melalui KJA MEDAN - Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terus melakukan penataan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba. Penataan dilakukan agar salah satu danau terbesar di dunia itu bersih dari limbah budi daya ikan sehingga bisa maksimal sebagai objek wisata. "Tahun 2017 produksi ikannya (melalui KJA) turun sekitar 35.000 ton, terus menurun sebelum adanya

Pergub soal ini dan angka itu akan kita dorong terus turun sampai 10.000 ton per tahun," kata Wagubsu di Medan, Jumat (11/5). Dikatakannya, warga sekitar Danau Toba khususnya pengusaha KJA tidak keberatan mengangkat keramba miliknya ke tempat lain asalkan pariwisata di Danau Toba dibenahi dan dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian. "Kalau ikan kurang terlalu banyak minatnya. Tapi kalau wisata meningkat, mereka mau jual makanan, minuman,

oleh-oleh, dan lainnya pasti laku. Jadi kita harap pemilik dapat memindahkan kerambanya," ucapnya. Lebih lanjut Wagubsu menjelaskan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dalam penataan KJA-KJA tersebut. "Jika ini terus kita lakukan secara terus-menerus maka dalam tiga tahun ke depan target produksi ikan 10.000 ton/tahun di Danau Toba akan tercapai," tukasnya. (INT)

PC IMM Sayangkan Sikap Pemko Medan Tertibkan Atribut #2019 Ganti Presiden MEDAN - Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Medan menyayangkan munculnya surat mengenai penertiban atribut #2019GantiPresiden dan pelarangan masuknya orangorang yang menggunakan atribut tersebut dalam event Car Free Day, Minggu (06/5) di Lapangan Merdeka. Hal ini ditandai dengan munculnya surat bernomor 300/4707 per tanggal 4 Mei 2018 yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Medan sebagai pelaksana penertiban tersebut. Surat ini ditandatangani oleh Sekda Kota Medan Syaiful Bahri.

Dalam surat tersebut Pemko Medan menegaskan bahwa satpol PP diminta untuk menertibkan penggunaan atribut tersebut pada kegiatan car free day yang digelar di Jalan Pulau Pinang pada setiap hari Minggu maupun kegiatan lainnya yang melibatkan banyak massa. Selain larangan pada pelaksanaan Car Free Day, juga diminta agar atribut tersebut tidak digunakan untuk kegiatan politik pada rumah ibadah dan lembaga pendidikan maupun kegiatan. Dijelaskan juga bahwa munculnya kebijakan ini adalah atas rekomendasi dari Kominda Provinsi Sumatera

Utara tentang penanganan gerakan #2019Ganti Presiden. Ahmad Bayu Nugroho, Ketua Umum PC IMM Kota Medan menyayangkan sikap Pemerintah Kota Medan yang berlebihan dalam menanggapi tagar #2019GantiPresiden. Baik tagar #2019Ganti Presiden, #2019TetapJokowi atau #Jokowi2Periode merupakan Pendapat masyarakat yang akan dijalankan secara konstitusional mengingat Pemilihan Presiden memang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 mendatang. "#2019GantiPresiden inikan bentuk ekspresi untuk sampaikan pendapat sesuai

dengan UUD 1945 Pasal 28E Ayat (3), begitu juga dengan gerakan tagar #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode," tegas Bayu. Ia juga meminta kepada Walikota Medan untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting terkait dengan pembangunan Kota Medan, seperti menjaga stabilitas perekonomian daerah, serta menutup lokasi hiburan malam di Kota Medan mengingat semakin dekatnya Bulan Suci Ramadhan. "Pemko Medan Fokus sajalah jalankan Pasal 58, Perwal Kota Medan No 29 Tahun 2014," bilang Bayu.

Ahmad Bayu Nugroho menambahkan bahwa IMM Kota Medan mendukung program-program Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan Medan Rumah Kita, rumah yang aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Medan. "Program-program pembangunan karakter masyarakat khususnya Mahasiswa dan Pemuda yang merupakan penyambung hidup generasi dan pewaris tampuk Pimpinan Ummat ini lebih penting dibandingkan menyikapi terlalu berlebihan yang kesannya jadi menghalangi hak demokrasi," tutupnya. (INT)


9

POLITIK

E D I S I 505 14 - 20 MEI 2018

Megawati Ancam 'Sembelih' Para Pengurus Jika Ganjar Kalah

PPP : Poros Ketiga Hanya Jadi Wacana WAKIL Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi, yakin poros ketiga pilpres hanya akan menjadi wacana. Sebab, hingga kini belum terlihat keseriusan terbentuknya poros itu. "Masih ada poros ketiga? Soal poros ketiga, sampai saat ini hanya menjadi wacana-wacana yang belum teraplikasi atau terealisasi di lapangan," kata Baidowi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 11 Mei 2018. Ia memahami, wacana poros ketiga sah saja. Tetapi, dia mempertanyakan siapa yang menjadi inisiator membentuk koalisi dengan ambang batas 25 persen hasil pemilu. "Kami belum melihat keseriusan. Tetapi, dalam politik tak ada sesuatu yang tidak mungkin. Segala sesuatunya memungkinkan, tetapi tentu saja ada hitunghitungannya. Kami belum melihat keseriusan dari teman-teman poros ketiga," kata Baidowi. Ia menambahkan, hingga ini capres yang diajukan poros ketiga juga

belum ada. Baru ada Joko Widodo dan Prabowo. Meski begitu, dia menegaskan, koalisi Jokowi tak akan terganggu ketika memang poros itu terbentuk. "Presiden pilihan rakyat, pilihan langsung, bukan pilihan parpol. Jadi, meskipun hanya didukung oleh parpol minimalis misalnya, hanya ngepas saja. tapi bisa saja memenangkan kontestasi," kata Baidowi. Ia menyadari adanya poros ketiga pasti akan memengaruhi Jokowi, tetapi juga Prabowo. "Tapi dalam konteks pilihan langsung itu tak berpengaruh, hanya mungkin berpengaruh dalam konteks bagaimana mengusung pada KPU (Komisi Pemilihan Umum)," kata Baidowi. (INT)

Hasto Sebut Pendamping Jokowi Habis Pilkada Serentak

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan memecat para pengurus partai jika tak bisa memenangkan pasangan Ganjar Pranowo - Taj Yasin dalam Pilgub Jawa Tengah 2018. Ancaman tersebut disampaikan Megawati saat memberikan pengarahan pada acara Apel Siaga Pemenangan Ganjar-Yasin di Stadion Manahan, Jumat (15 /5). Bahkan dengan berkelakar, ia mengancam akan menyembelih para pengurus DPD, DPC, Ranting dan Anak Ranting. "Saya akan sembelih para pengurus kalau tidak bisa memenangkan pak Ganjar dan Gus Yasin. Baiknya kita apakan, kita pecat saja ya?" ujar Megawati sambil tertawa. Meski sambil berkelakar, namun Megawati mewanti-wanti agar para pengurus dan kader bersungguhsungguh memenangkan pilkada Ja-

teng. Ia juga meminta anggota agar melaksanakan disiplin partai dan bekerja ekstra untuk menjaga citra partai. Selain Megawati, apel siaga juga dihadiri funsionaris partai Puan Maharani, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi

Rudyatmo, Ketua DPC PDIP Semarang Hendrar Prihadi, dan sejumlah perwakilan DPC di 35 kota/kabupaten di Jateng, Gubernur Jateng non aktif Ganjar Pranowo, Plt Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko dan Taj Yasin. Puan Maharani yang bertindak

sebagai inspektur upacara menyampaikan bila PDIP akan menghadapi agenda politik penting dalam rangka menentukan arah bangsa. Yakni pilkada serentak 2018 hingga 2019. "Hal ini adalah upaya kita meraih kekuasaan konstitusional. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mengarahkan negara ke arah yang tepat," katanya. Untuk meraih hal itu bukan perkara yang mudah, pasalnya, dewasa ini banyak sekali cara-cara kampanye yang tak terpuji. Yakni menghalalkan segala cara, hingga hoaks yang dilakukan. Hal itu, menurutnya bisa merusak persatuan bangsa. "Sebagai partai ideologis, PDIP tak boleh menggunakan cara seperti itu dalam pertarungan di pilkada serentak hingga pilpres mendatang. PDIP adalah partai yang berlandaskan pancasila dan nilai-nilai dan gagasan Bung Karno. Tak boleh menggunakan cara seperti itu," tandasnya. (INT)

Aksi 115 Tidak Campuri Urusan Politik JAKARTA- Anggota Dewan Pembina Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Ustaz Bachtiar Nasir mengatakan aksi bela Palestina 11 Mei (Aksi 115) tidak dicampuri urusan politik. Aksi ini juga murni mendorong AS membatalkan pemindahan kedutaan besarnya ke Yerussalem. "Nanti setelah pertemuan ini baru terjadi proses politik.

Sementara aksi 115 tidak boleh dicampuri dengan politik," ucap dia usai Aksi 115 di Monas, Jakarta, Jumat (11/5). Setelah aksi yang dihadiri ratusan ribu umat Islam dari

berbagai daerah di Indonesia itu, Bachtiar Nasir yakin dunia tidak akan berhenti dan akan berlanjut memprotes AS dengan berbagai cara. Ia memperkirakan akan ada kelompok tertentu yang melakukan tindakan menuntut AS menghentikan keputusannya, baik dengan cara diplomatis, hukum, advokasi, media dan jalur kemanusiaan. Setelah aksi tersebut, pihaknya akan mendorong pe-

merintah melakukan tindakan konkret, baik secara diplomatik maupun advokasi hukum. "Itu memang domain negara nanti, tapi rakyat sudah mengutarakan dan hari ini siapa pun bisa melihat jelas jumlah orang orang yang datang. Dan ini atas nama rakyat Indonesia yang tidak menyukai itu," kata Bachtiar. Menurut dia, pemerintah sudah berulang kali membuat pernyataan mengecam AS

dan melakukan tindakan konkret, tetapi menghadapi tantangan dari Israel. Untuk itu, ia mengajak rakyat bersatu dengan pemerintah untuk menjalankan UUD 1945 menghapuskan penjajahan. Aksi yang mengambil tema "Indonesia Bebaskan Baitul Maqdis" itu diawali dengan Shalat Subuh berjamah dan berakhir usai Shalat Jumat di Monas. (INT)

KPU Akan Kembali Verifikasi Data Pemilih Penghuni Lapas JAKARTA - Masih ingin fokus untuk meraih kemenangan di Pilkada serentak 27 Juni mendatang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum berniat mencari figur pendamping Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 mendatang. Penegasan ini disampaikan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto usai mendampingi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan keluarga ziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Kamis (10/5). "Terkait Cawapres, akan dibahas setelah Pilkada serentak pada 27 Juni ini. Jadi, konsentrasi utama kami adalah memenangkan Pilkada serentak terlebih dahulu," tegas Hasto melalui rilisnya. Meski mengaku belum melakukan pembahasan lebih lanjut soal Cawapres, Hasto memastikan bahwa sosok pendamping Jokowi di 2019 nanti, harus sevisi dan bisa bekerja sama dengan baik. "Yang kami

cari pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang basisnya bukan sekadar elektoral," tandasnya. Selebihnya, partai berlambang kepala banteng moncong putih akan menyiapkan calon-calon anggota legislatif. Ada sekitar 2.832 Caleg yang tengah disiapkan PDIP, dan nantinya para Caleg ini akan menjadi mesin pemenangan bagi Jokowi di Pilpres 2019. "Mengingat ini dalam keserentakan, tentu saja partai menyiapkan seluruh calon anggota legislatif yang kami persiapkan dengan baik. Karena mereka bersama dengan struktural partai, sekaligus menjadi mesin pemenangan bagi Bapak Jokowi," papar Hasto. Sementara terkait kepentingan 27 Juni yang makin dekat, Hasto mengaku kalau partainya akan menggerakkan seluruh energi yang dimiliki untuk memenangi kompetisi Pilkada serentak 2018. "Jadi kami akan fokus memenangkan kader-kader internal kami yang ikut berkompetisi di Pilkada 27 Juni," ucapnya. (INT)

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan, lembaga pemasyarakatan (lapas) masih banyak yang belum memiliki data pemilih secara lengkap. KPU akan kembali melakukan verifikasi terhadap data para pemilih yang saat ini menjadi penghuni lapas di 31 provinsi penyelenggara Pilkada 2018. "Seringkali lapas yang ada di suatu kabupaten hanya memiliki data lengkap warga binaan yang berasal dari kabuaten itu saja. Sementara itu, warga binaan yang berasal dari wilayah lain biasanya tidak didata," ungkap Pramono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/5).

Menurut Pramono, hak pilih semua penghuni lapas seharusnya didata, baik mereka yang berasal dari kabupaten setempat, maupun yang berasal dari luar kabupaten itu. Dia mencontohkan, jika kondisinya ada lapas di Sumedang, tetapi ada pemilih Pilkada Jawa Barat (Jabar) dari luar daerah itu, maka datanya tetap harus dicatat. Sebab, penghuni lapas dari luar Sumedang itu tetap punya hak pilih di Pilkada Jabar. "Kondisi-kondisi seperti ini yang akan kami pantau terus untuk memastikan tidak satu pun warga negara yang tidak masuk data DPT," jelas Pramono. Dia melanjutkan, data para pemilih lapas, yakni sebanyak 20 ribu pemilih di Sumatra Utara (Sumut) dan 37 ribu

penghuni lapas di Jabar memang belum termasuk dalam data pemilih yang saat ini berstatus belum memiliki KTP-el. Sebagaimana diketahui, saat ini ada 849 ribu pemilih Pilkada 2018 yang belum memiliki KTP-el. Pramono menuturkan, solusi yang akan ditempuh KPU yakni melakukan verifikasi kepada data pemilih di lapas yang memang belum masuk di DPT. "Kami cek apakah sudah masuk di DPT kami dulu, kalau tidak masuk, akan kami cek ke DPS Pilkada 2018. Kemudian kami juga cek kembali dengan data sistem administrasi kependudukan sehingga nanti tersaring dengan sendirinya, sisa berapa pemilih di lapas yang belum melakukan rekam data. Jadi semua akan kami

pastikan dulu," tambah dia. Terpisah, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan koordinasi dengan Dirjen Pemasyarakatan sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan data di lapas. Bawaslu juga mengantisipasi potensi suara pemilih yang hilang karena kondisi pendataan di lapas yang kurang baik. "Jumlah yang belum masuk datanya ternyata banyak, misalnya kejadian di Sumut dan Jabar. Kami perlu melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai potensi suara yang hilang bagi rekan-rekan yang ada di lapas. Itu yang sekarang menjadi fokus Bawaslu," kata Fritz. (INT)

Dugaan Pelanggaran Kampanye, Bawaslu akan Proses Dua Parpol JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo memastikan akan memproses dugaan pelanggaran kampanye dini partai yang kedapatan beriklan di media massa tak sesuai jadwal. Ratna mengatakan, Setra Gakkumdu tidak hanya akan memproses dugaan pelanggaran kampanye Partai Solidaritas Indonesia (PSI), namun juga PAN dan Hanura. Namun, Ratna mengatakan dugaan pelanggaran kampanye dini PAN

akan didiskusikan dengan Bawaslu Jawa Timur terlebih dahulu. Hal itu karena, iklan kampanye PAN hanya tayang di media massa wilayah Jatim. "Kalau PAN nanti kami diskusikan Bawaslu di Jatim untuk bisa jadi informasi awal bisa mereka proses apakah bisa jadi temuan Bawaslu Jatim untuk indikasi pelanggaran di luar jadwal," ujarnya. Namun ia memastikan, Bawaslu RI dapat mengambil loh jika dalam pemeriksaan melibatkan DPP PAN pusat. "Kalau hasil verifikasi dari DPP pusat. Bawaslu pusat bisa ambil,"

ucapnya. Selain PSI dan PAN, Ratna menambahkan, Bawaslu juga baru saja mendapat informasi dugaan pelanggaran kampanye serupa dilakukan oleh Partai Hanura. Kali ini kampanye dilakukan di media massa online. Ratna memastikan, Bawaslu tidak akan tebang pilih dalam memproses dugaan pelanggaran kampanye dini parpol. "Kita memberi perlakuan sama terhadap kasus yang sama. Setiap perbuatan, kampanye di luar jadwal media massa itu harus ada tindak

lanjut. info itu kita dapatkan. Jadi nti tentu pengawas akan memerintahkan untuk kaji apakah bisa kaji apakah jadi temuan awal," kata Ratna. Adapun pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur konsekuensi bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran berupa kampanye di luar jadwal. Aturan itu menyebutkan setiap orang yang melanggar jadwal kampanye dapat dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. (INT)

Gerindra akan Undang Ekonom ke Sekretariat Bersama JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dari Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan tim kerja di sekretariat bersama (sekber) kini sedang menggodok program-program ekonomi. Pihaknya akan mengundang para ekonom untuk berpartisipasi. "Kan sekber itu menyiapkan platform ekonomi, aspirasi masyarakat, diskusi-diskusi, kami sudah mulai akan mengundang para ekonom-ekonom di sekber," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/ 5) malam. Pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI

Ketua Tim Pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dari Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5) malam. Jakarta itu megatakan, Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyetujui untuk melengkapi kajian-kajian yang akan digunakan untuk memperkuat program

ekonomi. Program ini akan digunakan oleh koalisi yang rencananya baru akan difinalisasi setelah melalui beberapa tahapan.

Menurut Sandiaga, tim kerja yang sekarang terbentuk antara Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan PAN belum bisa disebut koalisi. Ia menilai

gabungan ketiga partai dalam satu sekber itu sebagai tim kerja yang berugas menyiapkan program ekonomi, menampung aspirasi masyarakat, dan menyelenggarakan berbagai diskusi. Sandiaga mengatakan, detail program yang dibahas akan disampaikan oleh anggota tim pemenangan Pemilu Partai Gerindra M Taufik. Melalui program tersebut, Gerindra ingin memastikan semua aspirasi masyarakat dapat terserap. Sandiaga menilai, selama ini pembangunan ekonomi tidak berjalan dengan baik. Lapangan kerja sulit diperoleh. Ia ingin koalisi yang terbentuk harus

mampu menawarkan program yang lebih baik. "Untuk penciptaan lapangan kerja, untuk memastikan harga bahan pokok tidak melonjak dan ekonomi bisa lebih bergerak dan pemerintahan yang bersih," kata dia. Lulusan Universitas Wichita ini juga menilai pemerintahan sekarang belum mampu membersihkan korupsi. Hal ini terbukti dari masih adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Jadi masyarakat juga menginginkan pemerintahan lebih bersih ke depan komitmen terhadap anti korupsi," ujar dia. (INT)


10

Tower Meresahkan Sudah Raib KABANJAHE - Tower Triangle milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Karo di dekat Taman Kota Kabanjahe yang meresahkan masyarakat sekitar, mendadak raib. Pantauan wartawan, Jumat (11/5) keberadaan tower Triangle itu sudah tidak lagi terlihat di lokasi sebelumnya, yang persis di depan Kantor Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Meski begitu, hilangnya tower triangle dari lokasi tersebut, disambut gembira oleh warga. “Terimakasih kepada Pemkab Karo karena tower tersebut sudah dibongkar,” ujar Mardin Ginting, warga Kabanjahe. Dikatakannya, alasan pembongkaran tower milik Dinas Kominfo Karo itu karena kekhawatiran robohnya tower tersebut. Sebab, sejumlah kabel penyangganya sudah mulai longgar. Selain itu, kata Mardin Ginting, kawat penyangga tower juga sudah menjulur ke trotoar dan badan jalan. “Silap sedikit bisa menjerat leher, sebab kawat tersebut sudah kendor,” imbuhnya. Terpisah, Kepala Dinas Plt Kominfo Kabupaten Karo, Jhonson Tarigan, mengakui tower triangle tersebut sudah dibongkar dan saat ini disimpan di Kantor Dinas Kominfo. “Yang penting instruksi pimpinan harus kita sikapi dan dijalankan. Apalagi keberadaan tower ini, infonya meresahkan bagi masyarakat yang sedang berolah raga dan duduk-duduk santai (Taman Kota Kabanjahe),” pungkas Jhonson. Sebelumnya, Bupati Karo Terkelin Brahmana melakukan inspeksi mendadak ke Taman Kota Kabanjahe, dan menyoroti kondisi tower triangle milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo. (INT)

Polisi Temukan 2 Ha Ladang Ganja PIJAY - Kepolisian Sektor Meurah Dua, Rabu (9/5) menemukan dua hektare landang ganja di pegunungan Sara, Gampong Seunong, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya. Bersama dengan barang bukti sebanyak 80 batang pohon ganja serta dua bungkus besar ganja siap edar. Polisi juga mengamankan pemiliknya atas nama Amri Bin Saifuddin, warga gampong setempat. Penemuan ladang ganja seluas dua hekter di pegunungan Gampong Seunong itu berdasarkan laporan masyarkat dikawasan tersebut terdapat ladang ganja yang siap panen. Berdasarkan informasi itu, Tim Opsnal Polsek Meurah Dua yang dipimpin langsung Kapolsek, Ipda Syahril bergerak ke lokasi, Selasa (8/5) dengan melakukan penyisiran di sekitar pegunungan Sara. Kapolsek Meurah Dua, Ipda Syahril kepada Rakyat Aceh mengatakan, untuk mencapai lokasi penanaman ganja di pegunungan Sara tersebut, tim harus melewati aliran sungai dan perbukitan yang curam. Karena lokasinya lumayang jauh dari perkampungan penduduk serta untuk mengintai pemilik ladang, personil polisi yang turun ke lokasi terpaksa harus menginap di sekitar lereng-lerang. Tepatnya pada Rabu pagi sekira pukul 10.30 WIB, lanjut Syahril, tim berhasil menemukan pemilik ladang ganja yang saat itu hendak masuk ke lokasi. Lanjutnya lagi, keberadaan tim di lokasi membuat si pelaku terkejut dan berusaha untuk kabur dengan meceburkan diri ke sungai. Namun upaya itu dapat digagalkan dan pelaku berhasil ditangkap. (INT)

Puluhan Wanita Malam Diamankan Petugas

SUMUT/ACEH

KRIMINAL

E D I S I 505 14 - 20 MEI 2018

Polsek Teluk Dalam Amankan Pasangan Bukan Pasutri NISEL - Jelang bulan suci ramadhan dan guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa, Petugas Kepolisian Sektor Teluk Dalam Polres Nias Selatan, Senin (07/ 05), dini hari menggelar operasi penyakit masyarakat dengan sasaran minuman keras dan pasangan bukan suami istri yang berada di rumah kost kostan yang ada di wilayah Hukum Polsek Teluk Dalam. Saat sedang melakukan patroli, Petugas Kepolisian Sektor Teluk Dalam mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sepasang muda mudi bukan suami istri sedang berada di dalam satu kamar di salah satu rumah kost-kostan di Jalan Sudirman tepatnya disamping Gidang KOU Nisel, Kelurahan Teluk Dalam. Mendapat informasi tersebut, petugas kemudian langsung menuju lokasi yang dituju untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan. Setelah Petugas tiba di rumah kost, petugas menemukan sepasang muda mudi bukan suami istri sedang berduaan di dalam kamar. Untuk mengantisipasi amuk warga dan untuk proses pen-

dataan lebih lanjut, pasangan muda mudi di boyong ke Polsek Teluk Dalam. Kapolres Nias Selatan

AKBP Faisal F. Napitupulu, melalui Kapolsek Teluk Dalam Iptu Arifin Simanjutak di dampingi oleh Kanit Reskrim Ipda

Dian Simangunsong ketika di konfirmasi membenarkan pihak nya mengamankan sepasang muda mudi bukan suami

istri yang sedang berada di dalam kamar kost. "Benar, Senin dinihari, kita amankan sepasang muda mudi di dalam kamar kost milik Iren. Setelah kita interogasi, mereka mengaku bukan pasangan suami istri ", paparnya. Pasangan muda mudi tersebut masing-masing berinisial SL, laki-laki (24), warga Desa Sisarahili Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan dan KVL perempuan (19), warga Dusun ll Desa Tuindrao l Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan. "Usai dilakukan pendataan, kita panggil pihak keluarga atau orangtua pasangan muda mudi itu. Kita hanya bantu proses mediasi dan kedua belah pihak keluarga sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan adat yang berlaku. Kedua belah pihak membuat surat pernyataan, dan selanjutnya kedua muda mudi tersebut dibawa pulang oleh keluarga masing-masing. Kita harap kejadian serupa tidak terjadi lagi di wilayah hukum Polsek Teluk Dalam, terlebih menjelang Bulan Suci Ramadhan ", tukas Arifin. (HAL)

Adanya Dugaan Pemotongan Dana

Polres Nisel Periksa PPS Pilgubsu Aramo NISEL - Sejumlah Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), dari 4 Desa Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Polres Nisel terkait kasus dugaan pemotongan dana operasional dan honor mereka diduga dilakukan oleh oknum Bendahara Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilgubsu Tahun 2018 Kecamatan Aramo, sebesar Rp.5 juta setiap PPS. Pantauan Wartawan di Mapolres Nisel, Senin, (7/5), terlihat 3 orang Ketua PPS kecamatan Aramo masing-masing Ketua PPS Desa Hilitotao, Saronasokhi Nduru, Ketua PPS

Dao-dao, Orodugo Nduru, Ketua PPS Hiliadolowa, Kutipan Halawa, dan Anggota PPS Desa Hume, Erieli Dakhi sedang menjalani pemeriksaan di Ruang Tipikor Polres Nisel.

Ketua PPS Desa Hilitotao, Saronasokhi Ndruru saat dikonfirmasi usai diperiksa, mengakui jika ia dan sejumlah Ketua PPS dan Anggota PPS Aramo diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan pemotongan dana operasional dan honor mereka. "Ya, benar diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemotongan dana operasional dan honor kami bulan November, Desember tahun 2017 dan Januari tahun 2018 yang dilakukan oleh oknum Bendahara Sekretariat PPK Pilgubsu Aramo berinisial TM sebesar Rp 5 juta tiap PPS se-Kecamatan Aramo," paparnya.

Dia berharap agar pihak Polres Nisel secepatnya memproses kasus ini hingga tuntas. Sebelumnya, sejumlah anggota PPS dari Desa lain Kecamatan Aramo juga telah diperiksa terkait kasus itu. Diketahui, oknum Bendahara Sekretariat PPK Pilgubsu, Kecamatan Aramo berinisial, TM diduga melakukan pemotongan dana operasional dan honor anggota PPS se-Kecamatan Aramo sebesar Rp. 5 juta dengan alasan, untuk biaya pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebesar Rp 3 juta, untuk jatah KPU Nisel Rp.1 juta dan untuk pembayaran pajak sebesar Rp.1 juta.

Akibat ulahnya itu, akhirnya dilaporkan ke Polres Nisel oleh sejumlah anggota PPS dari 18 Desa se-Kecamatan Aramo. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Nisel, AKP Anthony Tarigan, ketika dikonfirmasi terkait kasus itu melalui pesan Whatsapp, Selasa, (8/5) mengatakan, masih pemsriksaan saksisaksi dan belum menemukan alat bukti terkait pemotongan dana dimkasud. "Masih kita periksa saksisaksinya dan belum kita temukan alat-alat bukti terkait pemotongan dana tersebut, dan masih diupayakan untuk memenuhi alat buktinya," kata Anthony singkat. (HAL)

Warga Razia Pasangan Mesum di Kampung Kubur MEDAN - Ibu-ibu pengajian di Kelurahan Petisah Tengah dibantu Polsek Medan Baru, Babinsa Kodim 0201 BS, para kepala lingkungan dan warga, melakukan penertiban pasangan kumpul kebo di Kampung Kubur, Medan, Sumut, Selasa (8/5/2018). Lurah Petisah Tengah, Khairul A Lubis mengatakan, penertiban yang dilakukan karena adanya laporan warga yang merasa resah lantaran

pasangan yang diduga bukan resmi suami istri satu rumah alias kumpul kebo. “Mendekati bulan suci Ramadan, warga kampung kubur khususnya ibu-ibu pengajian, mengajak Lurah Petisah Tengah untuk mengunjungi kampung tersebut dalam rangka adanya indikasi yang bukan suami istri bertempat tinggal sama atau satu rumah. Ketika kami kunjungi

ternyata memang ada,” ungkapnya. Dia menyebutkan, kegiatan yang dilakukan tersebut akan terus berlanjut sampai mendekati bulan puasa. “Kita berharap Kelurahan Petisah Tengah tetap aman dan kondusif selama bulan suci ramadan. Tidak ada kegiatan seperti penyalahgunaan narkoba, prostitusi, dan perjudian,” tutur mantan Lurah Mongonsidi ini.

Diutarakannya, ada tiga lingkungan yang mereka datangi untuk memeriksa warga yang diduga tinggal satu rumah namun bukan suami dan istri. Antara lain, Lingkungan 1, Lingkungan 2 dan Lingkungan 3. “Untuk pasangan yang bukan suami dan istri ada beberapa yang ditemukan, dan benar tidak memiliki identitas. Pengakuannya, karena sedang pengurusan di

Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Medan,” beber Khairul. Dia mengaku, kegiatan mereka melakukan pemeriksaan di Kampung Kubur sudah terlebih dahulu bocor. Namun begitu, dengan ditemani warga dan Ibu-Ibu Pengajian terus mencari rumah-rumah yang di duga ada tinggal yang bukan suami dan istri. (INT)

Dinas Perizinan Persulit IMB, Polisi Lakukan Pemeriksaan MEDAN - Petugas Polrestabes Medan mengamankan 21 orang wanita malam dari sejumlah lokasi, di Simpang Jalan Gajah Mada, Simpang Barat, dan Simpang Selayang Jalan Ngumban Surbakti di kota itu. Kabag Ops Polrestabes Medan AKBP I Gede Nakti, Selasa, mengatakan selain mengamankan puluhan wanita penghibur itu, pihaknya juga menyita puluhan botol minuman keras murahan, dan 4 unit mesin judi "jacpot". Tangkapan tersebut, menurut dia, merupakan hasil kegiatan menjelang bulan suci Ramadhan."Puluhan wanita pekerja seks komersial (PSK) itu, ditangkap ketika sedang mangkal di sejumlah persimpangan jalan di Kota Medan," ujar AKBP I Gede. Ia mengatakan, setelah diamankan nantinya dan puluhan wanita penjaja cinta itu, akan didata, serta dikembalikan kepada pihak keluarga mereka. Sedangkan, minuman keras yang disita oleh petugas, karena penjual tidak memiliki izin menjual minuman keras (miras). "Polrestabes Medan akan terus menggelar razia penyakit masyarakat tersebut, dengan sasaran praktik prostitusi, perjudian, dan miras menjelang bulan Ramadhan," kata Kabag Ops Polrestabes Medan. (INT)

R.PRAPAT - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu di geledah polisi sesuai dengan cerita pegawai yang tidak mau disebutkan namanya, Rabu (09/5) sekitar Jam 10.00 Wib. Penggeledahan ini di lakukan sehubungan dengan Pengaduan Rahmad Sukur Siregar ke Polres Labuhanbatu dengan STPLP/08/I/SU/ RES-LBH sesuai pengaduan Kamis, 04 Januari 2018 atas dugaan penggelapan pasal 372 dengan terlapor H.Paruhuman Daulay,SP,M.Si yang merupakan Kadis di dinas tersebut. Penggeledahan dan kedatangan polisi ke kantor tersebut menjadi gunjingan antar pegawai dan membuat praduga praduga namun menjurus tentang pengurusan IMB yang dipersulit dan diduga ada interpensi dari pejabat tinggi di Labuhanbatu. Rahmad Sukur Siregar yang di konfirmasi wartawan

mengatakan bahwa pengaduannya sudah jelas dan

sesuai dengan koordinasi dengan penyidik memang hari

ini akan dilakukan penyitaan barang bukti Surat Tanda Izin Bangunan yang telah saya foto dan dasar saya melaporkan atas penggelapan surat izin dan uang yang kami setor kedinas perizinan melalui Syah Rizal penerima PAD sebagai bendahara sebesar Rp.20.224.800, tetapi sampai saat ini juha telah dilaporkan ke polisi, izin tidak keluar penegakan hukum berbelit belit selama 4 bulan ini, siapa yang tidak kecewa dan marah, jelas sukur pada wartawan. Penyidik Polres Labuhanbatu dikabarkan telah datang dan menemui Plt.Kadis Perizinan sekalugus menggeledah sejumlah dokumen penting terkait pengurusan IMB tersebut, sesuai penjelasan penyidik pada saya, Menurut Rahmad Sukur dengan adanya surat perintah dari Pengadilan Negeri Rantauprapat maka pihak Kepolisian dalam hal ini harus melaksanakan penyitaan izin IMB dari dinas tersebut untuk

kepentingan gelar perkara dan pelimpahan berkas kata Rahmad. Sementara itu H.Paruhum Daulay membantahnya hal tersebut “Tidak ada penggeledahan namun yang ada hanya petugas meminta izin IMB yang terdapat kesalahan,” kata Paruhum, sekaligus meminta waktu penyerahan izin pada Senin 14 mei 2018 mendatang. “Off The Record ya… Ini urusan saya dengan zul dan Ahmad Husein bukan Rahmad Sukur,” pungkasnya. Sumber terpercaya menyebutkan bahwa memang ada petugas dari polres labuhanbatu datang menemui Paruhum di kantor perizinan Sementara Kasat serse AKP. Fatir SIK, ketika di konfirmasi, mengatakan tidak ada penggeledahan “Saya lagi sibuk, coba nanti saya cek," katanya ketika dihubungi dengan telpon. (HAH)


11 E D I S I 505 14 - 20 MEI 2018

Pengedar Upal Disekolah Ditangkap MEDAN - Seorang pemuda yang bekerja sebagai operator di Sekolah Dasar (SD) Alwasliyah diringkus warga dan diserahkan ke polisi lantaran kedapatan menyebarkan uang palsu pecahan Rp100 ribu di lingkungan sekolah dan di Jalan Alfalah, Pasar 3, Kecamatan Medan Timur, Kamis (10/5) sekira jam 02.30 Wib. Hadli Al Fajri (26), warga Jalan Utomo Ujung, Medan Timur ditangkap bersama rekannya, Muhammad Sanusi Santoso (21), warga Jalan HM Said, Gang Yahya. Keterangan yang diperoleh dari Kapolsek Medan Timur, Kompol Wilson Pasaribu, Jumat (11/5) mengatakan, kedua tersangka ditangkap setelah polisi mendapatkan informasi mengenai adanya dua pria yang menyebarkan uang pal-

su kepada salah seorang seorang warga bernama Suryadi (40), di Jalan Alfalah Raya No 21C, Medan Timur. Namun, berkat kejelian Suryadi, hal itu diketahui saat pelaku ingin menukarkan uang palsu pecahan Rp 100 ribu tersebut. Insiden itu akhirnya memicu keributan yang mengundang perhatian warga lainnya. Akibatnya, warga marah dan sempat menghajar kedua pemuda tersebut yang dianggap akan menipu. Beruntung, aksi main hakim sendiri itu tidak berlangsung lama, dan warga lalu menghubungi petugas Polsek Medan Timur lalu menyerahkan kedua tersangka untuk menjalani proses hukum. Barang bukti uang palsu yang diamankan. (INT)

Pelaku Pembunuh Sadis Dibekuk Saat Pulang Kampung BLANGPIDIE - Pelaku pembunuhan sadis berinisial, MSH, 41, dan merupakan buronan Polres Aceh Barat Daya (Abdya) selama 8 tahun akhirnya tertangkap. Warga Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, itu diciduk polisi, Senin (7/8) sekira pukul 00.00 Wib, saat pulang ke kampung halamannya. Kapolres Abdya AKBP Andy Hermawan, mengatakan penangkapan terhadap tersangka pembunuhan tersebut bermula dari informasi masyarakat kepada petugas. “Warga memberikan informasi bahwa yang bersangkutan telah berada di daerah tempat pelaku tinggal,” ujar Kapolres. Berbekal informasi tersebut, petugas kemudian mendatangi kediamannya di gampong Teungoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya. “Tersangka ditangkap oleh petugas di rumah kediamannya,” tambah Kapolres. Disebutkan, MSH merupakan pelaku pembunuhan yang terjadi pada 15 Juli 2010

SUMUT/ACEH

KRIMINAL

lalu di Terminal Mini, Kecamatan Manggeng, dengan korban KRL (40) warga Gampong Kepala Badar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. “Pelaku diamankan berdasarkan laporan polisi (LP) Nomor LP/08/VII/2010/SPKT/ NAD/Res ABDYA/Polsek Manggeng, tertanggal 15 Juli 2010 dan sesuai Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/02/VII/2010, tanggal 16 Juli 2010,” ujarnya. “Motif sementara pebunuhan tersebut karena korban ada cek-cok dengan adik pelaku, dan kasus ini masih kita dalami,” ungkap Kapolres Abdya. Selain menangkap pelaku, kata Kapolres, petugas juga mengamankan barang bukti berupa batang besi sepanjang 90 centi meter dengan diameter 5 centimeter, yang digunakan pelaku saat membunuh korban. “Untuk tersangka akan dikenakan pasal 340 jo pasal 351 ayat (3) Jo pasal 354 ayat (2) Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),” terang Kapolres. (INT)

Karyawan Alfamart Gagal Rampok Supir Grab MEDAN - Kasus percobaan perampokan kejam dilakukan seorang karyawan Alfamart bernama Joy Hutapea yang sempat viral di media sosial dan mengundang geram warga net adalah Warga Jalan Setia Budi, Gang Duku, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang.

Aksi nekat yang coba merampok sopir Grab Jurino Manalu (48), warga Jalan Pintu Air IV, Gang Maju, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, terjadi, Kamis (10/5) malam, sekira jam 20:40 Wib, diakuinya lantaran terlilit hutang akibat kalah main judi bola online. Informasi yang diperoleh di Polsek Delitua Jumat (11/5) siang jam 13.00 Wib, Joy yang diketahui bekerja sebagai kasir di gerai Alfamart Tasbih 2, yang tak jauh dari rumahnya, memiliki hobi bermain judi bola online. Namun sialnya, dia lebih banyak kalah ketika memasang taruhan judi bola secara online tersebut. Akhir pekan kemarin, Joy mengaku kalah banyak saat bertaruh judi bola tersebut. Akibatnya, dia terlilit hutang dan tak sanggup membayarnya. “Saya nekat melakukan itu, karena terlilit

Korban Perampokan hutang judi bola. Karena tidak tahu lagi mau bayar pakai apa, terpaksa saya lakukan,” ungkap Joy saat ditanya di Polsek Delitua. Sebelum melakukan itu, Joy sudah merencanakannnya secara matang, Kamis (10/5) sore. Untuk menunggu waktu yang tepat, Joy kemudian pergi bermain ke rumah temannya Liang (25), warga Jalan BZ Hamid, Gang Pembangunan, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor. Setelah bertemu Liang, Joy kemudian mengajak temannya itu ke warnet yang berada tak jauh dari rumah Liang. Ketika malam

sudah sedikit larut, Joy kemudian meminjam handphone android milik Liang untuk memesan GrabCar dengan tujuan Jalan AH Nasution, Gang Permai, tepatnya di samping Ayam Penyet Surabaya. Ketika mobil Sigra warna silver BK 1935 FK, yang dikemudikan korban datang, Joy langsung masuk ke dalam mobil dan meninggalkan temannya Liang di warnet. Setibanya di lokasi kejadian, Joy langsung menusuk kepala Manalu sebanyak 2 kali. Namun, Manalu yang kaget dan kesakitan akibat ditusuk Joy, berusaha membela diri, hingga akhirnya terjadi per-

gumulan. Akhirnya Manalu berhasil memiting leher Joy. Tapi, saat itu Joy berhasil menikam dagu Manalu. Joy terus berusaha menaklukkan Manalu hingga akhirnya bisa menginjak kepala sopir GrabCar tersebut. Namun, saat itu Manalu berteriak, sehingga mengundang kerumunan warga ke sana. Warga sekitar lokasi yang melihat ada mobil berhenti dan Manalu berlumuran darah, langsung berlari menolong sopir tersebut. Ketika Joy berusaha kabur, warga akhirnya meringkusnya dan langsung menghajarnya hingga babak belur. Kapolsek Delitua Kompol BL Malau SIK, melalui Kanit Reskrim Iptu Prastyo Triwibowo mengatakan, pelaku berhasil diamankan, setelah polisi mendapat laporan dari warga. Mendapat laporan tersebut, petugas langsung menuju ke TKP dan melihat pelaku yang dimassa warga. Selanjutnya petugas langsung mengamankan Joy beserta barang bukti, yaitu mobil Sigra, Hp Sony Experia warna putih, tas sandang warna hitam dan sebuah pisau dapur, kemudian memboyongnya kekomando. “Kepada korban/driver Grab, kita akan berikan penghargaan, karena telah berani melawan dan bisa membantu polisi dalam mengungkap kasus ini,” ungkap Kompol BL Malau. (INT)

Rotasi Pejabat Polres Labuhanbatu LABUHANBATU - Jabatan Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu dari AKP Jamakita Purba diserah terimakan kepada AKP Sastrawan Tarigan SH dan Kasat Intelkam AKP Frans Simanjuntak diserah terimakan kepada AKP Maga Simarmata, Senin (7/5) di halaman Mapolres setempat. Serah terima jabatan itu, langsung dipimpin Kapolres Labuhanbatu AKP Frido Situmorang bersama serah terima jabatan enam Kapolsek sejajaran di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Selanjutnya, enam jabatan Kapolsek sejajaran Polres Labuhanbatu juga disertijabkan yakni Kapolsek Kualuh Hulu dari AKP Ronson

Tiga Pegawai Diskanla Sumut Ditangkap Saat Berjudi

Sihombing kepada AKP Jonny Tampulon, Kapolsek Aek Natas dari AKP Demak Omppusunggu kepada AKP Asmon Bufitra. Kapolsek Marbau dari Sastrawan Tarigan kepada AKP Mulyadi, Kapolsek Sei Kanan dari AKP Dodi Nainggolan kepada AKP Mhd Basyir, Kapolsek Panai Tengah dari AKP Mhd Basyir kepada AKP Hilmar Limbong, dan Kapolsek Kualuh Hilir dari AKP Effendi Panjaitan kepada AKP Syahrul. Kapolres Labuhanbatu AKBP Frido Situmorang diacara itu berharap kepada personel yang baru dilantik agar meningkatkan kinerjanya. (HAH)

Empat Oknum Mengaku Polisi Larikan Mobil Anggota DPRD Sidimpuan MEDAN - JTS (53) yang diduga Kepala Bidang (Kabid) Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Provinsi Sumatera Utara dan dua rekannya tertangkap tangan saat main judi di Jalan Sei Batu Gingging, Jumat (11/5). Dua tersangka lainnya masing-masing berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Diskanla Provinsi Sumatera Utara. Sementara seorang lagi merupakan honorer dinas yang sama. Informasi diperoleh, ketiga pemain judi itu tertangkap saat petugas Polsek Medan Baru menggelar razia miras dan judi, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan, Rabu (9/5) sekira jam 15.00 WIB. Saat razia digelar, petugas mendapat informasi dari warga bahwa di salah satu warung kopi di Jalan Sei Batu Gingging ada beberapa pria sedang bermain judi ‘Leng’. Petugas pun langsung menyambangi warung tersebut, dan berhasil mengamankan tiga pemain judi. Mirisnya, ketiga pria yang berdinas di Diskanla Provinsi Sumut itu diamankan saat jam bekerja. Selain JTS, dua pria lainnya yang berhasil diamankan petugas adalah SS (50), juga PNS di lingkungan Diskanla dan RS (34), seorang pegawai honorer di kantor

dinas yang sama. Ketiganya kemudian diboyong ke Mapolsek Medan Baru dengan barang bukti 2 set kartu remi (joker), kartu domino dan uang Rp20 ribu. Hingga Jumat (11/5) pagi, ketiganya terlihat masih mendekam di sel Mapolsek Medan Baru. Kasi Humas Polsek Medan Baru, Aipda Ayatullah ketika dikonfirmasi membenarkan penangkapan ketiganya. Meski begitu, Ayatullah membantah bahwa ketiga pria itu diamankan saat jam kerja. “Ketiganya diamankan ketika bermain Leng. Untuk penangkapan ‘kalau nggak salah’ jam 16.00 Wib. Besok lebih pasti saya tanya jupernya,” jelas Ayatullah kepada wartawan, Jumat (11/5) dinihari. Dijelaskan Ayatullah, ketiganya mengaku bermain judi dengan alasan untuk membuang kejenuhan. “Isengiseng aja,” lanjut Ayatullah. Sementara itu Kapolsek Medan Baru, Kompol Martuasah H Tobing mengatakan kalau ketiga pemain judi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 4 tahun penjara. “Para pelaku kita ancam dengan pasal 303 Sub 303 bis, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara,” tegasnya. (INT)

MEDAN - 4 oknum mengaku polisi dengan senjata api laras panjang mengancam Rudy Hermanto (55), seorang anggota DPRD Sidimpuan sehingga mobil dan seluruh isinya berhasil dilarikan oknum tersebut, Selasa (8/5) dinihari. Peristiwa itu terjadi di Jalan Gedeh, Simpang Jalan Selamat, Kecamatan Medan Kota, sekira jam 02.30 Wib. Ceritanya, dinihari Rudy dan rekannya, Hasan Kusuma, baru saja tiba dari Padang Sidimpuan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza

warna silver metalic, BK 328 NH. Rudy yang beralamat di Jalan MH Thamrin Kelurahan Wek 4, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, rencananya hendak mengantarkan Hasan ke rumahnya di Jalan Gedeh, Medan. Namun, beberapa ratus meter lagi tiba ke rumah temannya itu, mobil yang dikendarai mereka dipepet lalu disenggol dari samping oleh mobil warna hitam–diduga Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia. Alhasil, Rudy pun terpaksa menghentikan mobil. Selanjut, dari mobil hitam itu, ke-

luar 4 pria yang menenteng senjata api laras panjang. Satu dari mereka kemudian melemparkan bungkusan plastik berisi semacam obat ke dalam mobil yang dikemudikan Rudy. “Saya berteriak kepada Hasan, ‘Jangan sentuh!’,” ujar Rudy menirukan ucapannya saat itu. Kemudian Rudy dan Hasan disuruh keluar dari mobil. Dengan rasa ketakutan, keduanya keluar dari dalam mobil mereka dan langsung berlari ke arah rumah Hasan yang memang sudah tak jauh dari lokasi. “Setelah kami keluar dari mobil,

pelaku langsung masuk dan membawa kabur mobil kami sembari berkata, ‘Ayo ke kantor polisi!’,” jelas Rudy. Bersama anak dari Hasan yang saat itu berada di rumah, mereka pun buru-buru mendatangi Mapolsek Medan Kota. Namun, dari sana mereka diarahkan ke Polrestabes Medan untuk membuat laporan. “Awalnya kami kesulitan karena laporan harus ada BPKB kendaraan yang ditinggal di rumah. Tapi, setelah dijelaskan, laporan kami akhirnya diterima,” sebut Rudy lebih lanjut. (INT)

Polsek Lahusa Amankan Tuak Nifaro NISEL - Petugas Kepolisian Sektor Lahusa Polres Nias Selatan menyita 3 jerigen miras jenis tuak nifaro atau tuak nias dalam operasi pekat yang digelar pada Selasa, (8/ 5) sore di kawasan jalan umum Lahusa Gunung Sitoli Desa Silimabanua Kecamatan Somambawa. Kapolres Nisel AKBP Faisal F. Napitupulu, melalui Kapolsek Lahusa Iptu Catur Haryadi kepada Wartawan membenarkan pihak nya telah mengamankan tuak suling. "Ya benar, Selasa sore saat kita melaksanakan operasi pekat di jalan umum Lahusa Gunung Sitoli Desa Silimabanua Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, ada 3 jerigen tuak suling kita amankan dari warga yang melintas dengan mengendarai sepeda motor", jelasnya. Saat sedang melakukan razia itu, pihaknya mencurigai warga berinisial SG (22) penduduk Desa Somi Kecamatan Gido, Kabupaten Nias sedang mengendarai sepeda

motor Supra X 125 dengan nomor polisi BB 4252 VX diduga membawa 3 jerigen berisi cairan

yang memabukan. "Lalu kita berhentikan pengendara itu untuk diperiksa isi jerigen yang ia bawa

dan ternyata 3 jerigen yang dibawanya berisi minuman keras jenis tuak suling/ tuo nifaro. Pengemudi bersama 3 jerigen tuak suling langsung diboyong ke Polsek untuk dimintai keterangan", terang Catur. Usai pemeriksaan, sambung Catur, SG mengaku, bahwa 3 jerigen tuak suling dengan volume sekitar 105 liter tersebut dibawa nya dari desa tempat tinggalnya dan akan dipasarkan ke Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan. "Jangan coba-coba membawa minuman keras termasuk tuak suling masuk ke Wilayah Hukum Polsek Lahusa, pasti akan kita tangkap", tegas Catur. Pada saat operasi pekat yang digelar Selasa (8/5) pagi juga, petugas Polsek Lahusa telah mengamankan 2 jerigen miras jenis tuak dari atas sepeda motor salah seorang warga berinisial FZ alias Ama Zonata (23) penduduk Desa Lasara Idanoi, Kecamatan Gido Kabupaten Nias. (HAL)


12 E D I S I 505 14 - 20 MEI 2018

Pasca Tragedi

Satu Polisi Kembali Jadi Korban WALAU akhirnya para teroris yang membuat kerusuhan telah berhasil di tangkap dan dikirim ke lapas Nusakambangan ternyata Mako Brimob belum sepenuhnya aman dikarenakan malam menjelang dini hari seorang anggota Brimob bernama Bripka Marhum Prencje tewas ditikam. Penikaman ini dilakukan oleh seseorang bernama Tendi Sumarno di halaman kantor Intelmob Kelapa Dua Cimanggis, Depok, Kamis (10/5) malam dan Tendi juga tewas ditembak oleh rekan Bripka Marhum, Briptu Mato dan Briptu Grusce. Menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto dalam jumpa pers di Divhumas Mabes Polri, disebutkan kejadian itu barawal dari pada Kamis (10/5) pukul 23.00 WIB dimana Bripka Marhum melihat ada seorang pria mencurigakan yang selalu mengamati pergerakan di Mako Brimob. Dia langsung menghampiri dan menanyakan maksud serta tujuannya namun tidak ada penjelasan apapun dari pria tersebut. Marhum, kata Setyo, lantas meminta bantuan dua anggota Brimob lainnya, Briptu Gustri Uce dan Briptu Rahmat Muin untuk membawa orang itu ke kantor untuk diperiksa. Saat diperiksa pemuda itu mengaku bernama Tendi Sumarno. Polisi sempat menggeledah badan dan tas yang dibawa Tendi, namun tidak menemukan barangbarang yang berbahaya. Marhum dan dua kawannya kemudian membawa Tendi ke Kantor Korps Brimob dengan memakai motor. Tendi lalu digiring masuk ke salah satu ruangan. Marhum berjalan paling depan, diikuti Tendi di belakangnya, lalu Gustri dan Rahmat yang berjalan di belakang Tendi. Saat hendak masuk ke salah satu ruangan itulah, sekitar pukul 02.29, Tendi tiba-tiba menyerang Marhum dan menusuknya di bagian perut dengan pisau. "TS mengeluarkan pisau yang ternyata disembunyikan di alat kemaluannya," kata Setyo. Setelah menikam Marhum, Tendi berbalik lalu menyerang angota Brimob lainnya, Gustri. Gustri mengelak dan menembak Tendi hingga tewas di tempat. Melihat korban butuh pertolongan, anggota Intelmob lainnya langsung melarikan Korban ke RS Bhayangkara Brimob untuk diselamatkan, namun sesampainya di RS Bhayangkara Kelapa Dua, korban dinyatakan meninggal dunia. "Briptu Frenje mengalami luka parah, dia gugur setelah sempat dirawat," tutur Setyo. Setyo mengatakan polisi belum mengetahui motif dibalik penyerangan tersebut. Polisi, kata dia, masih mendalami kasus ini. (BEN/NET)

Langkah Polisi Menanggulangi Kerusuhan

KEPALA Staf Presiden Moeldoko mengungkapkan langkah kepolisian dalam menanggulangi kerusuhan di Markas Komando atau Mako Brimob yang terjadi sejak Selasa, 8 Mei 2018. Ia menyebutkan tiga alternatif skenario yang bakal dilakukan kepolisian untuk melumpuhkan narapidana dan tahanan yang terlibat dalam kerusuhan. Moeldoko mengatakan, awalnya, kepolisian sempat mempertimbangkan untuk menyerbu langsung para narapidana. Namun rencana itu urung dilaksanakan. "Perhitungan dilakukan karena ada satu anggota Brimob yang masih hidup dan disandera," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat, 11 Mei 2018. Alternatif kedua, ucap Moeldoko, kepolisian berusaha memberikan tekanan, misalnya mematikan listrik dan air serta tak memberikan makanan kepada para narapidana kasus terorisme. Ia pun menuturkan para napi akhirnya mengeluh dan melepaskan sandera. "Setelah yang satu dilepas, kami tekan lagi, yang pada akhirnya mereka menyerah," ujarnya. Namun tak semua para napi teroris itu menyerah. Moeldoko menuturkan ada sepuluh napi teroris yang menolak. Aparat kemudian melakukan tindakan serbu langsung setelah mendapat perintah. Serbuan itu, kata dia, ditandai dengan adanya ledakan. Langkah itu membuat sepuluh napi itu menyerah. Moeldoko memastikan kepolisian tidak menghabisi napi. Menurut dia, pemerintah Indonesia terikat pada Konvensi Jenewa. "Kalau lawan sudah menyerah, tidak boleh dibunuh. Langkah-langkahnya seperti itu, sehingga semuanya selesai dan tidak ada korban pada serbuan itu," katanya. Dalam kerusuhan yang terjadi pada Selasa, 8 Mei 2018, 155 napi dan tahanan teroris melakukan penyanderaan terhadap sembilan anggota kepolisian. Lima anggota gugur dibunuh, sementara empat lain lukaluka. Satu napi terorisme tewas dalam kerusuhan itu. (NET)

KRIMINAL

MAKO BRIMOB BERGEJOLAK TRAGEDI yang terjadi di Rutan Mako Brimob membuat semua pihak kaget. Apalagi diketahui lima polisi tewas dan satu orang napi teroris setelah terjadi penyerangan. Tidak begitu jelas awal kejadian yang sebenarnya terjadi di rumah tahanan Markas Komando Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, tersebut pada Selasa (8/5) malam hingga Rabu (9/5) dini hari, namun dari keterangan yang disampaikan Wakapolri Komjen Syafruddin menyebutnya peristiwa ini terjadi sejak pukul 17.00 WIB. Sedangkan Karo Penmas Polri Brigjen M Iqbal menegaskan kerusuhan dimulai gara-gara persoalan makanan. "Sampai saat ini, insiden itu hanya dipicu oleh makanan," kata Iqbal di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Kamis (10/5) Keributan soal makanan itu diawali oleh napi teroris bernama Wawan. "Siang atau sore, ini kan ada makanan yang dititip keluarga. Katanya nitip ke Pak Budi (petugas). Pak Budi sedang tidak tugas atau sedang keluar, jadi dicari-cari nggak ada. Dia bikin ribut, goyang-goyang, si Wawan (menanyakan) mana titipan makanannya. Ribut, ribut, sehingga memicu yang lain," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Mako Brimob Depok, Rabu (9/5). Namun belakangan kabarnya para napi teroris itu hanya ingin bertemu Aman Abdurrahman alias Oman. Kemudian awak mediapun mencoba terus mencari informasi dan malam harinya sekitar Pukul 23.50 WIB terlihat ada sembilan polisi yang berjaga di depan Rutan Mako Brimob. Mereka terlihat mengenakan senjata laras panjang. Hal ini membuat semakin tanda tanya apalagi didapat kabar burung bahwa telah terjadi penyanderaan hingga adanya korban jiwa. Namun informasi-informasi itu belum ada yang terkonfirmasi. Tak lama berselang beberapa menit kemudian atau Rabu, 9 Mei 2018 pukul 00.12 WIB terlihat Polisi malah mulai memasang kawat berduri di area gerbang pintu masuk. dan memasang mobile security barrier. Penjagaan di sekitar Mako Brimob pun semakin diperketat, terlihat ada belasan polisi bersenjata laras panjang yang berjaga di sekitar pintu gerbang, namun arus lalu lintas disekitar tetap normal. Namun tak lama Polisi menste-

rilisasi area depan Mako Brimob dengan radius 100 meter. Polisi yang dilengkapi senjata laras panjang berjaga persis di depan pintu masuk, seberang pintu masuk, dan sisi kanan-kiri gerbang. Ada sekitar 20 petugas yang dikerahkan untuk berjaga. Tampak pula tiga polisi bersenjata yang berjaga di Dit Pol Satwa Polri. Sedangkan di bagian depan ada tujuh polisi yang berjaga. Di waktu bersamaan, polisi melakukan razia kendaraan yang melintas di depan Mako Brimob. Polisi mengecek bagasi pengendara yang melintas. Tepat pukul 01.00 WIB Brigjen M Iqbal memberi keterangan pers terkait kondisi penanganan kerusuhan di Mako Brimob. Polri menyatakan situasi rusuh di Mako Brimob antara tahanan dan petugas masih sedang dalam proses penanganan. Polri memohon doa masyarakat. "Saat ini, situasi masih dapat dikendalikan. Doakan saja kami dapat menuntaskan insiden ini," ujar Iqbal, Rabu (9/5) dini hari. Karena masih berproses, Iqbal belum bisa menjelaskan secara detail. Dia mengatakan ada petugas yang mengalami luka. Namun, dia memastikan luka yang dialami tak parah. Iqbal mengatakan saat itu kondisi di dalam Mako Brimob masih bergejolak. Polisi melakukan penanganan dengan cara soft approach dan cara lainnya. Setelah pernyataan tersebut Polisi kemudian memberi tanda penutupan jalan dengan memarkirkan mobil Patwal pada jarak 200 meter dari pintu masuk Mako Brimob. Ada juga mobil anggota yang digunakan untuk 'memalangi' kendaraan yang melintas di de-

pan Mako Brimob. Sementara itu, polisi memberi tahu agar pengendara memutar balik. Dan akhirnya penutupan arus berlangsung hingga pagi hari. Dan pagi itu ada sekitar 20 polisi bersenjata lengkap di depan Mako Brimob. Arus lalu lintas padat di Jalan Komjen M Jasin, Kelapa Dua, Depok, tepat di depan Gereja Gideon. Sejumlah pengendara mobil dan motor tampak memutar balik kembali ke arah Jalan Raya Bogor Sekitar pukul 08.12 WIB terlihat dua mobil ambulans masuk ke dalam Mako Brimob. Lalu disusul dengan mobil Land Cruiser berwarna hitam. Tiga mobil itu masuk ke Mako Brimob bersamaan. Dan tak berselang lama mobil Inafis Polri menyusul masuk ke dalam Mako Brimob. Pengamatan di lokasi, pintu masuk di depan Korps Polisi Satwa juga terlihat ada penjagaan. Terlihat juga beberapa truk polisi masuk melalui pintu Korps Polisi Satwa. Ada juga tiga mobil polisi yang terparkir di depan pintu masuk Korps Polisi Satwa. Hampir satu jam berselang masuk lagi lima mobil ambulans ke dalam Mako Brimob. Ambulans ini terlihat berasal dari Polres Kota Depok dan RS Polri, disusul sejam kemudian enam kantong jenazah dibawa ke RS Polri dari Mako Brimob. Sore hari sekitar pukul 15.10 WIB, Polri menyatakan satu anggotanya masih disandera oleh para teroris. Polri juga mengumumkan lima anggotanya gugur dan satu teroris tewas. Para anggota polisi yang gugur dibunuh dengan kejam. Terdapat luka gorok di leher yang dalam. Identitas lima polisi yang gugur tersebut disebutkan 1.

Bripda Syukron Fadhli, 2. Ipda Yudi Rospuji, 3. Briptu Fandy, 4. Bripka Denny, 5. Bripda Wahyu Catur Pamungkas dan kemudian mereka diberi pangkat anumerta. Sementara itu satu orang tahanan yang gugur Abu Ibrahim alias Beny Syamsu, napi teroris Pekanbaru Memasuki dini hari sekitar pukul 23.30 WIB Polri menyebutkan mengadakan proses pendekatan lunak terhadap napi teroris yang menguasai sebagian Mako Brimob terus berjalan. Polisi juga mengirim makanan untuk para napi. "Kita kirim (makanan)," kata Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Rabu (9/5). Makanan yang diberikan polisi kepada para teroris itu untuk 150 orang. Polisi juga memberikan ponsel untuk bernegosiasi. Dan hampir satu jam berselang Bripka Iwan Sarjana yang disandera para teroris berhasil dibebaskan. Terdapat luka memar di bagian wajah Bripka Iwan. Bripka Iwan ditukar dengan paket makanan untuk para teroris. Setelah itu Mobil Barracuda masuk kompleks Mako Brimob. Disusul pukul 04.00 WIB Kendaraan dan truk membawa personel polisi masuk Mako Brimob. Diketahui polisi memberikan ultimatum kepada para teroris yang bercokol di rutan di Mako Brimob. Polisi memberikan deadline kepada para teroris untuk menyerahkan diri pada waktu fajar. Disebutkan Menko Polhukam Wiranto bahwa 145 teroris menyerah tanpa syarat sebelum fajar. Masih tersisa 10 orang di dalam yang tak mau menyerah dan masih memegang senjata. Polisi, kata Wiranto, lalu mela-

kukan serbuan terencana ke 10 orang yang masih bertahan. Sempat terdengar suara bom. Sepuluh orang teroris tersebut akhirnya menyerah. Kemudian Wakapolri Komjen Syafruddin menyatakan operasi penanganan napi teroris di Rutan Cabang Salemba Mako Brimob sudah selesai. Operasi berakhir pukul 07.15 WIB. "Operasi sudah berakhir pada pukul 07.15 WIB tadi," kata Syafruddin dalam jumpa pers di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/5). Penanganan teroris ini juga diikuti oleh Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan, Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius, dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko. Namun pukul 07.20 WIB tibatiba terdengar suara ledakan. Wakapolri menyatakan ledakan itu akibat proses sterilisasi, sambil menyebutkan bahwa seluruh teroris akan dipindahkan ke lapas Nusakambangan. Dalam keterangan pers itu juga Wakapolri Komjen Syafruddin memastikan senjata tajam dan handphone yang dipegang para narapidana kasus teroris di Mako Brimob, merupakan hasil rampasan. Mereka, dia menambahkan, merampas barang-barang tersebut dari anggota Polri yang menjadi korban kerusuhan. "Kan dia (napiter) jebol kemana-mana, ada kaca, besi, dijebol semua, sekat semua dijebol jadi alat-alat peralatan yang ada di ruang itu didapatkan, (handphone) rampasan," katanya. Wakapolri juga menambahkan dengan hasil rampasan tersebut, para napi terorisme diduga menganiaya lima anggota Polri. Bahkan para narapidana teroris tersebut bisa melakukan live di media sosial. "Tidak ada temuan simpanan (sajam maupun handphone), ini rampasan," jelas Syafruddin. Sementara terkait lamanya akhir penanganan aksi narapidana teroris tersebut, kata Syafruddin, kepolisian menanganinya secara hati-hati. Mengingat saat itu masih terdapat Bripka Kepala Iwan Sarjana yang disandera. "Kami ingin selamat, tadi pagi satu sandera selamat, baru melakukan tindakan tegas," ujar Syafruddin. Kamis (10/5) sorenya aparat kepolisian bersenjata laras panjang mengawal iring-iringan bus yang berisikan ratusan napi terorisme yang membuat kerusuhan dan penyanderaan di Rutan Salemba Cabang Mako di Dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah, Brimob dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. (BEN/TDC)

Kapolri : Rutan Mako Tak Layak Untuk Napi Teroris

Akan Dibentuk Komando Operasi Khusus Gabungan

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian mengakui bahwa Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob tak layak untuk narapidana kasus terorisme. Hal ini mengingat tingkat keamanan di sana yang tak mendukung. "Nah yang menjadi bagian evaluasi dari kami, memang Rutan Brimob ini sebetulnya tak layak untuk menjadi Rutan teroris. Karena ini bukan maximum security," kata Tito di Mako Brimob Depok, Kamis (10/5). Rutan Mako Brimob memang desain awalnya untuk menampung para penegak hukum dari Kepolisian dan Kejaksaan yang menjadi ter-

KEPALA staf kepresidenan Moeldoko menyatakan telah ada komando operasi khusus gabungan untuk menangani antiteror. Menurutnya, pembentukan organisasi itu memang diperlukan dalam situasi dan kondisi global saat ini. "Sebenernya waktu saya jadi panglima TNI itu sudah pernah kita bentuk. Kemarin saya diskusi dengan Presiden dan beliau sangat tertarik, sangat mungkin akan dihidupkan kembali," ungkap Moeldoko, di Kantor Staf Kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (11/5). Mantan Panglima TNI ini mengatakan, komando operasi gabungan itu terdiri dari beberapa pasukan-pasukan elite di Indonesia dengan status operasi. Sebut saja salah satunya yakni Komando Pasu-

pidana. Tujuannya untuk memisahkan para penegak hukum yang bermasalah itu dengan narapidana kriminal. Menurut Tito, jika para penegak hukum yang biasa menangkap pelaku kejahatan, kemudian melakukan pidana dan dimasukkan ke dalam rutan yang sama dengan kriminal lain, mereka bisa menjadi korban. "Oleh karena itu, untuk Polri ini dibuatkanlah rutan ini. Kalau ada anggota Polri terlibat pidana, mereka ditahan di sini, semoga tak menjadi korban kekerasan dari mereka penjahat yang sudah ditangkap. Itu sebetulnya," terangnya. "Namun karena ada dina-

mika, perlu ada tempat di mana bisa melakukan pemeriksaan, tempat yang paling aman adalah Markas Brimob. Namun, Markas Brimob ini terkurung memang. Rutan ini berada di lingkungan markas, jadi memang enggak bisa ke mana mana. Tapi di dalam enggak layak, bukan didesain maximum security untuk teroris." Selain itu, persoalan lainnya adalah Rutan Mako Brimob sudah kelebihan kapasitas. Rutan yang harusnya diisi oleh 64 narapidana, namun faktanya yang ditahan di sana mencapai 155 orang. "Jadi sangat sumpek sekali," jelas Tito. (MDC)

kan Khusus atau Kopassus. "Ada juga Denjaka (Datasemen Jala Mangkara dari TNI AL) dan Denbravo (Detasemen Bravo dari TNI AU), kumpulkan di standy by pos dengan status operasi," kata dia. Status operasi sendiri artinya semua kebutuhan dengan standar operasi. Untuk pekerjaan sehari-harinya pasukan itu adalah melakukan latihan mapping situasi, setelahnya terus berlatih. "Sehingga begitu ada kejadian di Bali (misalnya), kita proyeksikan prajurit kesana dengan mudah bisa mengatasi. Juga membuat proyeksi di tempat lain," ucap Moeldoko. Pasukan itu disiapkan dalam tempo yang secepat-cepatnya, agar di kemudian hari mereka dibutuhkan dapat berpindah ke lokasi yang dituju dengan mudah. (MDC)

Tahanan Teroris Diduga Hafal Rutinitas Jaga Mako Brimob PARA tahanan kasus terorisme di Rumah Tahanan Markas Komando Brigadir Mobil Kepolisian RI disingkat Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, diduga menghafal rutinitas pengamanan penjara itu. Selama suasana ricuh yang menyebabkan enam orang tewas, puluhan tahanan memasuki ruang barang bukti untuk merebut senjata dan bom rakitan. Komandan Korps Brimob, Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi, mengatakan senjata dan bom itu adalah barang bukti dalam sejumlah kasus terorisme yang masih dalam penyidikan. Barang bukti itu disimpan dalam sebuah ruangan di gedung yang terpisah

dari blok para tahanan. “Patut diduga mereka sudah tahu,” kata Rudy di lokasi kericuhan, Mako Brimob, Depok, Kamis, 10 Mei 2018. Pemberontakan tahanan itu terjadi sejak Selasa sore lalu. Dimulai dari seorang tahanan, Wawan Kurniawan, memaki petugas jaga karena titipan makanan dari istri tidak sampai ke tangannya. Bersama 14 orang yang dikurung bersamanya dalam sebuah sel di Blok C, Wawan menjebol pintu dan pagar sel. Polisi jaga tak berkutik melawan mereka. Kericuhan lalu menyebar ke Blok A dan Blok B hingga mereka menguasai gedung khusus petugas

jaga. Selama jam-jam awal kericuhan itu, para tahanan yang dipimpin Wawan menyandera enam polisi. Lima di antaranya tewas digorok, ditembak di kepala, dan dibacok dadanya. Sementara itu, satu tahanan bernama Beni Samsu Trisno juga tewas ditembak polisi. Termasuk Beni, ada 156 tahanan dalam penjara itu saat kejadian. Adapun jumlah polisi piket setiap harinya per blok, menurut juru bicara Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, hanya sepuluh orang. Senjata-senjata barang bukti itu dapat direbut kembali selama proses negosiasi dengan para

tahanan. Dalam konferensi pers, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan ada 36 senjata barang bukti yang direbut. Wiranto tidak menyebutkan jumlah bom sitaan yang dirakit ulang para tahanan. Namun setidaknya ada enam ledakan bom dari dalam Mako Brimob selama proses penjinakan. Kerusuhan selama 36 jam ini berakhir pada Kamis pagi. Seorang pejabat kepolisian mengatakan para tahanan teroris telah mempelajari sistem penjagaan, struktur bangunan, dan rutinitas di penjara itu. Apalagi sebagian di antaranya telah dipenjara selama berbulan-bulan di sana.

Tapi dia yakin aksi terjadi secara spontan karena tahanan tidak sampai keluar dari kompleks penjara. “Kalau perencanaan sejak jauh hari dan matang, mereka tentu sudah membuat perhitungan bagaimana keluar lingkungan Brimob,” kata dia. Achmad Michdan, pengacara sejumlah tahanan kasus terorisme di Mako Brimob, mengatakan selama ini para tahanan kerap mengeluhkan perlakuan buruk dan korupnya petugas jaga. Dia menekankan, para kliennya tidak pernah merencanakan berkomplot untuk memberontak. “Kejadian ini akumulasi dari masalahmasalah yang ada,” kata dia. (INT)


14

ANEKA

E D I S I 505 14 - 20 MEI 2018

TP PKK Kota Medan Terima Kunjungan TP PKK Provsu MEDAN - Pemerintah Kota Medan bersama TP PKK Kota Medan menerima kunjungan Tim Supervisi TP PKK Provinsi Sumut, Rabu (9/5) dalam rangka pelaksanaan supervisi Lomba HKG PKK dan Hari Keluarga di Gedung Serba Guna TP PKK Kota Medan Jl. Rotan Medan. Pelaksanaan supervisi ini dalam rangka kegiatan pelaksanaan perlombaan Lomba HKG PKK dan Hari Keluarga Walikota Medan Drs. H T Dzulmi Eldin S, M.Si yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Dammikrot, S. Sos menyambut baik kedatangan Tim Supervisi Provinsi ke Kota Medan dalam rangka melakukan supervisi terhadap beberapa program PKK yang akan diperlombakan untuk tahun 2018. Dengan adanya supervisi ini diharapkan dapat menjadi masukan positif kepada Pemko Medan khususnya TP PKK Kota Medan dalam menggerakkan program pemberdayaan kepada masyarakat Kota Medan. “Tentunya kita memiliki ciri khas tersendiri dalam pembinaan PKK ini, namun demikian, penilaian dari Tim Supervisi tetap dapat dijadikan referensi untuk membenahi sektor tertentu yang masih perlu dibenahi, dengan demikian PKK Kota Medan bisa semakin berkembang,” ujarnya. Ketua TP PKK Kota Medan Hj Rita Maharani, SH yang diwakili oleh Wakil Ketua TP PKK Kota Medan Hj Nurul Khairani ketika menerima kedatangan Tim Supervisi Provinsi Sumut menyebutkan bahwa saat ini PKK melalui gerakan PKK memiliki tanggung jawab untuk ikut melaksanakan perbaikan dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga di Kota Medan. Dalam ekspos dari TP. PKK Kota Medan yang disampaikan oleh Wakil Ketua memaparkan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan 2 kegiatan besar PKK tersebut, TPP PKK Kota Medan akan mengikuti berbagai perlombaan, diantaranya: Lomba Tertib Administrasi PKK: Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat, Lomba PAAR: Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, Lomba UP2K-PKK: Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Lomba Hatinya PKK: Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan, Lomba IVA: Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru, Lomba Posyandu: Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Lomba Kesatuan Gerak PKK KB-Kes : Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia, Lomba PHBS: Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, Lomba LBS: Kelurahan Pangkalan Mahsyur Kecamatan Medan Johor. (VIN)

Komunikasi Sosial Pererat Hubungan Silaturahmi MEDAN - Wujudkan kesamaan sikap, komitmen cara pandang dalam menghadapi permasalahan yang disampaikan Pangdam I/ BB Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, S.I.P., pada kegiatan komunikasi sosial Kodam I/BB dengan aparat pemerintah, Jumat (11/5) di Gedung Balai Prajurit Makodam I/BB, Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan. Dalam amanatnya, Pangdam I/BB mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada aparat pemeritah, tokoh agama serta tokoh pemuda dan masyarakat yang telah meringankan langkah memenuhi undangan di Makodam I/BB. Kegiatan komunikasi sosial ini untuk mempererat hubungan silaturahmi antara prajurit Kodam I/BB dengan aparat Pemerintah beserta komponen masyarakat wilayah Medan sekitarnya, sekaligus untuk mewujudkan kesamaan sikap, komitmen dan cara pandang dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat khususnya wilayah Medan dan sekitarnya serta wilayah Kodam I/BB pada umumnya. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah berkembang dengan pesatnya, salah satunya penggunaan media sosial. Penyebaran informasi dan berita-berita bohong (Hoax) melalui media sosial yang dapat menyebabkan perpecahan antar bangsa tentu sangat membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Pangdam mengimbau untuk tidak mudah percaya terhadap berita yang tidak jelas kebenarannya. Cek kebenaran berita yang beredar dengan cara mengklarifikasi dan membandingkan dengan berita di mediamedia yang lain, ujarnya. Melalui kegiatan seperti ini, menurut Pangdam, akan membangun jiwa kebersamaan dan rasa kekeluargaan dalan menjalin hubungan emosional yang erat dan harmonis sebagai sarana informasi yang bermanfaat untuk mendukung dan menyukseskan program pembangunan nasional. Peran serta aparat pemerintah bersama segenap komponen bangsa sangat dibutuhkan untuk menciptakan keharmonisan dan situasi wilayah Sumutera Utara, yang dapat menjadi mitra kedepan dalam pembinaan kewilayahan, untuk menjadi pelopor dalam meningkatkan pemahaman aparat pemerintahan akan arti revolusi mental dalam upaya membangun karakter bangsa yang berwawasan kebangsaan dan memiliki rasa nasionalisme dan mengajak kepada kita semua agar senantiasa saling mendukung, saling bekerjasama dan bersinergi sesuai peran, tugas dan fungsi kita masing-masing, sebagaimana peran, tugas dan fungsi serta eksistensi TNI AD sebagai alat pertahanan negara di darat, tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan dan partisipasi seluruh komponen bangsa. Hadir dalam kegiatan tersebut Kasdam I/BB, unsur Forkopimda Provsu, Ketua MABMI Provsu, Irdam I/BB, Para Sahli Pangdam I/BB, Para Asisten Kasdam l/BB, Kabalakdam l/BB dan Tokoh Pemuda serta Tokoh Masyarakat. (REL)

SUMUT

Walikota Tebing Tinggi Kunker ke Kota Tangerang TEBING TINGGI - Kunjungan kerja Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan MM ke Kota Tangerang Selatan dalam hal mengundang Walikota Tangsel yang juga selaku Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Ibu Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH se-bagai narasumber pada Seminar Tebing Tinggi Economic Forum dalam rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Tebing Tinggi ke - 101

Asisten Ekbang. M. Dimiyathi.S.Sos M.TP Dan Kabag Adm Humas PP Tebing Tinggi Abdul Halim Purba S.STP menyampaikan kedatangan Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan MM, Senin lalu di Pemko Tanggerang Selatan yang diterima langsung Oleh Walikota Tangsel Hj.Airin Rachmi Diary diruang kerjanya penuh keakraban. Walikota Tebing Tinggi Ir.H. Umar Zunaidi Hasibuan MM mengundang Walikota Tangsel sebagai narasumber pada kegiatan Tebing Tinggi Economic Fo-

rum yang akan direncanakan pada bulan Juli 2018. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Tebing Tinggi ke 101 di Kota Tebing Tinggi, kata Kabag Abdul Halim Purba Alhamdullilah ibu Walikota Tangsel Hj.Airin Rachmi Diany yang juga ketua Apeksi menyambut baik undangan yang disampaikan Walikota Tebing Tinggi dan bersedia hadir nanti jika jadwalnya tidak berbenturan dengan kegiatan lainnya, dan menyampaikan terima kasih atas undangan yang disampaikan. (RS)

Bupati dan Kapolres Nisel Kunjungan Kerja ke Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat NISEL - Bupati Nias Selatan Hilarius Duha beserta Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H didampingi Kasat Polair Iptu Iman Az. Ginting dan Kasubbag Sarpras Aipda Supriadi melakukan kunjungan kerja ke Desa Fuge Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat, Kabupaten Nias Selatan, Selasa lalu. Setelah menempuh perjalanan selama 7 jam dengan menaiki kapal GT 40 dari Kecamatan Pulau Tello, kedatangan Bupati Nias Selatan bersama Kapolres Nisel disambut oleh Sekcam Pulau-Pulau Batu Barat Sarolakhomi Bidaya bersama dengan unsur Muspika. Bupati Nias Selatan beserta Kapolres dan rombongan langsung meninjau pembangunan Puskesmas Desa Sigeasi yang baru dibangun oleh Pemerintah

BUPATI Nias Selatan Hilarius Duha beserta Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H didampingi Kasat Polair Iptu Iman Az. Ginting dan Kasubbag Sarpras Aipda Supriadi melakukan kunjungan kerja ke Desa Fuge Kabupaten Nias Selatan. Bupati dan Kapolres juga meninjau pembangunan pelabuhan berlabuh nya kapal nelayan serta kapal-kapal besar yang akan datang ke Desa Si-

geasi. Kedua petinggi di Nisel ini juga menyambangi Desa Fuge dan bersilahturahmi dengan masyarakat sekitar. Bupati Hilarius Duha kepada wartawan mengatakan, kunju-

ngan kerja nya bersama Kapolres Nisel ini dalam rangka menghadapi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada Juni 2018 mendatang. Kita berharap Pilgubsu yang

akan datang ini segalanya bisa berjalan dengan damai tidak ada keributan, aman dan kondusif. Beliau mengimbau agar masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat tidak ikut menyebar isu-isu Hoax. Jika mendengar informasi, pastikan dahulu kebenaran nya dan pastikan siapa sumber informasi tersebut, agar informasi yang diterima valid dan benar, jangan sembarang di sebarluaskan, " ucapnya. Dia juga berpesan kepada masyarakat agar sama-sama bekerja dalam mendukung Kamtibmas khusus nya di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat. Sementara, Kapolres Nisel pada kunjungan itu juga meninjau penggunaan dana desa sekaligus menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat. (HAL)

Lima Orang Penyandang Tunanetra Bersaing di SBMPTN MEDAN - Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2018 dilaksanakan serentak di 42 panitia lokal (Panlok) yang terdiri dari 85 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia, Selasa (8/5). Saat melakukan peninjauan, Rektor USU Prof Dr Runtung Sitepu SH MHum menyebutkan dari jumlah 60.440 peserta ujian di antaranya lima orang penyandang tunanetra. “Mereka mendapatkan fasilitas khusus dari panitia. Setiap peserta diawasi satu pengawas,

sekaligus bertugas membacakan soal ujian dan menulis jawaban di lembar jawaban,” kata Runtung didampingi Rektor Unimed Prof Syawal Gultom dan Wakil Rektor I UINSU Prof Dr Syafaruddin MPd. Runtung mengatakan, lima peserta penyandang tunanetra itu, terdiri Sains dan Teknologi (Saintek) 1 peserta, dan Sosial dan Humaniora (Soshum) 5 orang. Seluruh peserta melaksanakan ujian di Medan. Di panlok 14 Medan yang merupakan panitia bersama Uni-

versitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (Unimed), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dan Sub Panlok Universitas Samudera (UNSAM) Kota Langsa, Aceh diikuti sebanyak 60.440 peserta. Dijelaskannya jumlah peserta ujian SBMPTN 2018 terbanyak di Panlok 30-Jakarta mencapai 74.927 peserta diikuti jumlah peserta di Panlok 14-Medan sebanyak 60.440 orang. Berdasarkan data akhir kata Runtung, pendaftaran SBMPTN 2018 diketahui total pendaftar

sebanyak 860.001 peserta. Dari total pendaftar tersebut dapat dirinci terdiri dari peserta ujian Saintek (341.290 peserta), Soshum (359.140 peserta) dan Campuran (159.571 peserta). Dari total pendaftar SBMPTN 2018 tersebut diketahui peserta reguler sebanyak 672.816 orang dan Bidikmisi sebanyak 187.185 peserta. Sedangkan USU siapkan pengawas sebanyak 4.375 ujian Saintek dan ujian Campuran. Unimed 2.300 Soshum. Adapun, jumlah yang akan

mengikuti Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) sebanyak 833. 820 peserta dan yang akan mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sebanyak 26.181 peserta yang didalamnya termasuk 1000 peserta akan menggunakan Android. Dikatakan Runtung, kepada para siswa yang telah diterima melalui jalur SNMPTN agar dapat melaksanakan daftar ulang dengan membawa persyaratan yang ditentukan. Hasil seleksi SBMPTN 2018 diumumkan pada tanggal 3 Juli 2018. (FeR)

USAID Dukung Sistem Medan Rumah Kita Yang Terintegrasi MEDAN - USAID melalui program Cegah Pungli USAID dengan bangga mendukung Pemerintah Propinsi sumatera Utara dalam program SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional). Sistem LAPOR untuk mengumpulkan pengaduan dari masyarakat dan memberikan respon terhadap pengaduan masyarakat tersebut. Hal ini disampainkan oleh Pelaksana Tugas Direktur USAID Indonesia, Ryan Washburn didampingi Deputy Derctor Usaid Environment Office Jasen Seuc, saat melakukan pertemuan dengan Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan, di kantor Gubsu, Senin pekanlalu. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Plt. Sekda Provinsi Sumatera Utara, Ir H Ibnu S Hutomo MM, Wali Kota Medan, Drs. H.T Dzulmi

Eldin S,M.Si yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan, Ir. Akhyar Nasution, M.Si Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Zain Noval,S.STP.MAP, Inspektur Kota Medan, Drs. Farit Wajedi,M.Si dan Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Sumut, Abyadi Siregar,S.Sos dan Maju Siregar, SH. Dikatakan Ryan, Provinsi Sumatera Utara salah satu berpenduduk terpadat ke - 4 di Indonesia berupaya memperkuat akuntalibitas dan tata kelola pemerintahan atau LAPOR yang terintegrasi dengan sistem lainnya seperti yang dimiliki Pemerintah Kota Medan yaitu sistem "Medan Rumah Kita" membantu membawa pemerintah lebih dekat dengan masyarakat dengan cara memperkuat akuntabilitas, demokratis dan meningkatkan pelayanan publik. "Kami sangat mendukung sistem Medan Rumah Kita

yang terintegrasi dengan sistem LAPOR ini, sebab sistem ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengadukan berbagai hal ke pemerintah."ujar Ryan Washburn. Disamping itu, Ryan juga mengaku senang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan, diharapkan dari pertemuan ini dapat memberikan masukan demi peningkatakan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Utara maupun Kota Medan. "Kami merasa gembira dapat bermitra dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, kami berharap ini dapat membantu mewujudkan masa depan yang lebih cerah dan lebih sejahtera."harap Ryan Washburn. Sementara itu, Waki Wali Kota Medan dalam kesempatan tersebut

menjelaskan bahwa Pemko Medan telah memiliki sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan sistem LAPOR. Sistem ini berupa aplikasi "Medan Rumah Kita" yang sudah dibangun sejak Desember 2016. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya yang kemudian langsung di respon oleh OPD terkait. "Hingga saat ini aplikasi tersebut masih terus aktif, masyarakat dapat mengirimkan pengaduan ke aplikasi ini dengan cara menuliskan aduannya, memfotonya dan menuliskan identitas diri. Aduan yang diterima akan ditampung dan di kirim ke OPD terkait" jelas Wakil Wali Kota. Pengaduan yang diterima ini, selanjutnya akan direspon oleh OPD terkait dan paling lama 1 minggu sudah tertangani. "Nanti OPD terkait yang akan meresponya, pengaduan

tersebut dapat langsung dikerjakan atau harus dianggarkan terlebih dahulu, paling lama satu minggu masyarakat sudah mendapatkan hasilnya,"kata Wakil Wali Kota. Selain aplikasi Medan Rumah Kita, lanjut Wakil Wali Kota, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduannya melalui SMS center, dan mengirim langsung ke nomor pribadi Wali Kota, Wakil Wali Kota dan pejabat Pemko Medan lainnya. Sebelumnya, Plt Sekda Provsu, Ir H Ibnu S Hutomo MM, mengucapkan selamat datang kepada rombongan USAID, diharapkan pertemuan ini dapat menjadi kerjasama yang baik sehingga dapat saling bertukar informasi dan menjadi masukan bagi provsu dalam peningkatkan kinerja pemerintahan. Pertemuan ini selanjutnya diakhiri dengan saling bertukar cendramata dan foto bersama. (VIN)


15 SUMUT

ANEKA

E D I S I 505 14 - 20 MEI 2018

Walikota Buka Perlombaan Teknologi Tepat Guna TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan membuka perlombaan Teknologi Tepat Guna (TTG) diikuti oleh 21 orang peserta dari pelajar SMA/SMK se Tebing Tinggi yang diselenggarakan BPMK, Rabu (9/5) di Aula BPMK. Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan menuturkan bahwa peserta yang mengikuti perlombaan ini adalah merupakan anak-anak hebat karena punya kemauan untuk terus maju dan berkembang. Mereka adalah generasi yang ingin maju, bukan sebagai generasi pengikut, dengan berbagai inovasi dan kreatifitasnya berupaya memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara khususnya Kota Tebing Tinggi. Walikota berharap kepada

peserta agar membangun TTG yang bersifat efektif, efisien, sederhana dan bermanfaat untuk orang banyak, tidak perlu berinovasi yang ruwet dan tidak bermanfaat. Saat ini masyarakat lebih suka memanfaatkan yang sederhana tidak memusingkan kepala. Dengan biaya murah tapi manfaatnya besar, itu nantinya yang akan di gunakan banyak orang. Teruslah berinovasi dan berkreatifitas apalagi mengingat bangsa kita masih yang terendah dalam program teknologi. Dengan berinovasi dan berkreatifitas secara terus menerus menjadikan Kota Tebing Tinggi terangkat baik ditingkat regional maupun nasional, ujarnya. (RS)

Walikota Buka Bimtek Pengembangan Disain Batik Kota Tebing Tinggi TEBING TINGGI - Bekerja dan berkarya itu yang dilakukan para pengrajin batik Kota Tebing Tinggi. Untuk itu para pengrajin batik Tebing Tinggi harus lebih banyak berlatih dan nantinya akan mampu berkreasi dan berinovatif menghasilkan batik yang punya ciri khas. Demikian dikatakan Ny.Popy Syahfitri Direktur Esekutif Ekonomi Kreatif pada Bimtek Pengembangan Disain Batik Kota Tebing Tinggi yang dibuka resmi dr.Sofyan Tan anggota DPR RI dari Komisi X yang juga dihadiri Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan, Rabu (9/5) di Aula Hotel Amanda Tebing Tinggi yang diikuti 50 orang pebatik dan berlangsung selama 2 hari. Kami berharap degan bintek ini para pengrajin batik Tebing Tinggi akan mampu menghasilkan karya terbaiknya dan masalah pemasarannya saat sekarang ini bukanlah menjadi persoalan yang susah, jika berkualitas BE KRAF akan berkenan membantu pemasarannya, ujar Popy. Sementara Itu Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan MM dalam sambutannya mengakui bahwa pengrajin batik Tebing Tinggi masih miskin dengan wawasan, kreatifitas dan motif-motif batik meskipun sudah memiliki ciri khas sendiri namun masih perlu di kembangkan lagi. Untuk itulah kami berharap kerja sama dengan BE KRAF mengembangkan batik Tebing

Tinggi sekaligus mendukung program pembangunan Kota menjadi Kota Jasa perdagangan, dan kami berharap pelatihan ini tidak hanya kali ini saja dilakukan BE KRAF pada pengrajin batik Tebing Tinggi dan akan terus berlanjut. dr.Sofyan Tan anggota DPR-RI Komiso X yang membuka resmi Bimtek ini mengatakan bahwa kedatangannya bersama Direktur dan tenaga ahli batik untuk memenuhi janjinya kepada Walikota dan masyarakat Tebing Tinggi. "Saya senang dan bangga terhadap Walikota Tebing Tinggi yang mampu menyerap aspirasi warganya, kata Sfyan Tan. Keinginan masyarakat Tebing Tinggi yang disampaikan kepada Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan MM dan diteruskan kepada saya, layak dan sangat pantas untuk diberikan dukungan, apalagi Tebing Tinggi menjadi sebuah kota transit dari daerah disnasi wisata sumatera utara, kita akan berupaya semaksimal mungkin para wisatawan akan mau singgah di Tebing Tinggi. Dikatakanya dengan jujur, inspiratif, tulus, universal (Jitu) dan fokus serta komitmen produk-produk hasil karya warga Tebing Tinggi termasuk batiknya akan mampu menjadi penghasil devisa buat negara dan terpenting bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (RS)

TP 2018/2019, SMK Al-Washliyah 2 Perdagangan Buka Jurusan Baru

Dr.H.Helmi Kurnia Iskandar Sinaga,M.Kes, Kepsek Henni Kurnia Sinaga SE MPd memberikan sertifikat kepada siswa berprestasi SIMALUNGUN - Sebanyak 300 parkan bahwa Yayasan Perguruan orang siswa SMK Al-Washliyah 2 SMK Alwashliyah 2 Perdagangan Perdagangan, Rabu (9/5) wisuda telah memiliki dan menerima Purna SMK TP 2017/2018. Seko- Sertificat ISO-9001-2015 dari lah yang dipimpin oleh Henni PT.URS Service Indonesia dan Kurnia Sinaga SE,M.Pd ini me- sertificat Aseson dan BNSPLSPmiliki 5 jurusan yaitu adminstrasi PI 2018. Dan saat ini sekolah perkantoran,akutansi,tekhnik berlantai 2 dengan ruangan ber komputer dan jaringan (TKJ), AC ini sudah siap menerima siswa rekayasa perangkat lunak (RPL), didik baru TP 2018/2019 tamatan dan asisten keperawatan. Dan TP SMP dan Mts. Kedepannya program SMK 2018/2019 sekolah ini akan membuka kejuruan dan jurusan In- Alwashliyah 2 Perdagangan akan membuka 4 paket kejuruan, setedustri Elektro. Dibukanya jurusan baru ini lah gedung dan sarana prasarana karena adanya kerjasama dengan yang sekarang sedang dibangun perusahaan multi industri elek- selesai. Semua ini bertujuan untuk tronik internasional, Axioo selaku mencerdaskan anak bangsa melaperusahaan industri yang mem- lui pilar-pilar sekolah kejuruan, produksi komputer, laptop, tele- kata Henni. Kemajuan SMK Al-Washliyah pon pintar dan lainnya. Program perguruan SMK Al- ini diakui para pengamat pendiWashliyah 2 Perdagangan ini dikan dan pelaku usaha industri telah didaftarkan ke Mendikbud, dan Dinas Pendidikan Provsu. ungkap Kepala Sekolah Henni Dalam mengelola pendidikan Kurnia Sinaga SE,MPd dan Dr. H. SMK Al-Washliyah 2 PerdagaHelmi Nur Iskandar Sinaga M. ngan telah berhasil membuktikan prestasinya dan patut dijadikan Kes, selaku Ketua Yayasan. Henni Kurnia Sinaga mema- contoh oleh sekolah lain.

Bupati Nisel Tutup Kegiatan Karya Bakti Satops TNI AL Nias NISEL - Setelah 10 hari kegiatan Karya Bakti Satuan Operasional Pangkalan TNI AL Nias Tahun 2018 digelar, Rabu (9/5) kegiatan itu ditutup oleh Bupati Nisel Hilarius Duha di lapangan bola kaki, Kantor Camat Pulau Tello. Hadir dalam upacara penutupan itu, Ketua DPRD Kabupaten Nisel Sidi Adil Harita, Danlanal Nias Kolonel Laut (P) Heri Prihartanto, Kapolres Nisel AKBP Faisal F. Napitupulu, perwakilan unsur Forkopimda Nisel, para SKPD, Camat, Kepala Desa, Tokoh masyarakat, agama dan adat Kepulauan Batu. Dalam sambutannya, Bupati Hilarius Duha mengatakan, kegiatan Karya Bakti Satuan Operasional TNI AL ini merupakan pro-

gram TNI AL dalam bidang teritorial, dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta kesehatan masyarakat nelayan, sebagai wujud kemanunggalan TNI rakyat serta wujud kepedulian TNI AL terhadap masyarakat PulauPulau Batu. " Kita patut berbangga dan mengucapkan terima kasih kepada Danlanal Nias yang telah melaksanakan Karya Bakti dengan berbagai kegiatan seperti sunat massal, penanaman rumput laut, pencangkokkan terumbu karang, pengecatan perahu nelayan secara massal, penyuluhan penyuluhan, serta pemberian mesin serta alat pancing kepada nelayan ", ujarnya. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan ini harus diteruskan, agar bisa menimbulkan manfaat kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan bela negara juga san-

gat penting bagi para pemudapemudi di Pulau Tello, agar wawasan mereka terbuka mengenai kebangsaan, dan tidak mudah menerima paham yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 ", tegas Hilarius. Ketua DPRD Nisel Sidi Adil Harita menyebutkan apa yang telah dilakukan Danlanal Nias dan jajaran nya sangat bermanfaat bagi anak dan cucu masyarakat Nisel ke depannya. " Tolong dijaga agar apa yang telah di mulai oleh Danlanas Nias tidak disia-siakan namun di manfaatkan dengan sebaik-baik nya. Para Camat dan tokoh-tokoh yang ada di kepulauan batu segera menindaklanjuti agar membuahkan hasil yang baik, tuturnya. Sementara, Danlanal Nias Kolonel Laut Heri Prihartanto mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh unsur Forkopimda dan stakholder Nisel serta seluruh masyarakat Kepulauan

Batu, sehingga kegiatan Karya Bakti Satuan Operasional Pangkalan TNI AL Nias 2018 ini dapat berjalan dengan baik. " Penanaman terumbu karang kita harapkan agar menjadi rumah bagi ikan-ikan besar, sehingga para nelayan bisa mendapatkan hasil yang maksimal ", tutur Heri. Selama 10 hari berada di Pulau Tello dan berkeliling pulau, saya bisa merasakan antusias dan semangat yang luar biasa dari masyarakat. Semoga apa yang telah kita kerjakan bersama-sama dalam kegiatan Karya Bakti Satuan Operasional Pangkalan TNI AL Nias 2018, bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat kepulauan batu, " tukasnya. Usai upacara penutupan kegiatan Karya Bakti Satuan Operasional Pangkalan TNI AL Nias, Danlanal Nias bersama Forkopimda menyerahkan bantuan tali asih secara simbolis kepada para nelayan, berupa mesin dan alat pancing untuk para nelayan. (HAL)

60.440 Peserta Dihimbau Tinjau Lokasi MEDAN - Sebanyak 60.440 orang peserta akan mengikuti ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2018 pada Selasa, 8 Mei 2018. Jumlah tersebut merupakan jumlah peserta yang telah mendaftar melalui Panitia Lokal (Panlok) 14 Medan yang merupakan panitia bersama antara USU, Unimed, UINSU dan Sub Panlok UNSAM Langsa, mulai dari pembukaan pendaftaran online 5 April hingga 27 April 2018. Ketua Panlok 14 Medan yang juga Wakil Rektor I USU Prof Dr Ir Rosmayati, MS, melalui Ka Humas USU, Elvi Sumanti, ST, M Hummengimbau, kepada para

peserta ujian tulis SBMPTN untuk meninjau lokasi dan ruang ujian paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan ujian. Hal itu dilakukan untuk menghindari tersesatnya para peserta ujian pada hari pelaksanaan. Jika terlambat lebih dari 30 menit para peserta tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. “Para peserta diharapkan sudah harus tiba di lokasi ujian masing-masing dan memasuki ruangan pada pukul 07.00 WIB. Bagi peserta yang tersesat atau tiba pada lokasi yang salah di luar lokasi ujian yang telah ditentukan, diharuskan kembali ke lokasi asal untuk mengikuti ujian.

Tidak diberikan dispensasi mengikuti ujian di luar lokasi yang telah ditetapkan,” ujar Prof Rosmayati. Dari jumlah tersebut, untuk peserta kategori penyandang disabilitas tercatat 16 orang, yang nantinya akan didampingi oleh tenaga bantuan pengisi jawaban khusus untuk penyandang tunanetra. Selain itu, Kahumas USU, Elvi Sumanti, M Hum, juga mengingatkan kepada para peserta untuk mempersiapkan perlengkapan dan alat tulis yang dibutuhkan dalam ujian dengan baik, serta membawa kartu ujian dan ijazah bagi peserta lulusan

tahun 2016-2017 dan Surat Keterangan Tanda Lulus (SKTL) yang dilengkapi foto untuk lulusan 2018. Ia juga menegaskan bahwa para peserta tidak diperkenankan membawa benda apapun yang tak berhubungan dengan alat tulis yang digunakan dalam ujian, serta melarang penggunaan jam digital yang disinyalir dapat membantu melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian. Hasil ujian SBMPTN nantinya akan diumumkan pada tanggal 3 Juli 2018 di laman http://pengumuman.sbmptn.or.id.

Wartawan Unit Pemko Diharapkan Semakin Solid MEDAN - Wakil Wali kota berpesan agar seluruh wartawan yang bertugas di lingkungan Pemko Medan dapat bersatu padu dan menjalankan fungsinya sebagai jurnalis sekaligus social control di tengah masyarakat. Hal itu dikatakan Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi pada pengukuhan kepengurusan Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan periode 20172019 di Balai Kota Medan, Senin pekanlalu. Wakil Wali kota berpesan agar seluruh wartawan yang bertugas di lingkungan Pemko Medan dapat bersatu padu dan menjalankan fungsinya sebagai jurnalis sekaligus social control di tengah masyarakat. Pengukuhan ini dilakukan berdasarkan hasil Rapat Akbar Wartawan Unit Pemko Medan di ruang Rapat III Kantor Wali Kota, Kamis (12/4) lalu. Rapat Akbar itu menghasilkan keputusan melanjutkan kepengurusan Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan periode 20172019 di bawah kepemimpinan Muhammad Edison Ginting dari Harian Waspada. Dihadapan seluruh pengurus yang dilantik, Wakil Wali Kota berharap agar para pengurus semakin amanah dalam menjalankan roda organisasi ke depannya. Di samping itu menjadi mitra terbaik Pemko Medan dalam

memberitakan program kerja hingga pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan oleh Pemko Medan. “Walaupun disebutkan sebagai wartawan yang ditugaskan di lingkungan Pemko Medan, saya selaku kepala penyelenggara pemerintahan dan pembangunan beserta seluruh jajaran tidak akan melakukan interventi terhadap pemberiataan saudara-saudara,” kata Wakil Wali Kota membacakan podato tertulis Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi. Dikatakan Wakil Wali kota, perlu disadari bersama bahwa pers yang sehat merupakan salah satu indikasi tercapainya pelaksanaan demokrasi yang sehat. Begitu pentingny pers dalam kehidupan berbangsa, jelas Wakil Wali kota, sehingga pers dijadikan salah satu pilar dari empat pilar demokrasi dan pembangunan. “Melalui momentum pengukuhan ini, saya berharap kita menjadi mitra yang saling mengisi dan saling mengkritik demi perubahan ke arah yang lebih baik dan menjadi control social terbaik bagi Pemko Medan,” pesannya. Selanjutnya dihadapan sejumlah pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) yang menghadiri acara pengukuhan seperti Kadis Ketahanan Pangan Muslim Nasution, Kadis Perpustakaan dan Arsip Darusalam Pohan, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Zulkarnain,

Kasatpol PP M Sofyan, Staf Ahli Wali kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pulugan Harahap dan Kabag Humas Ridho Nasution, mantan anggota DPRD Medan itu mengingatkan agar selalu membuka tangan maupun akses seluas-luasnya kepada rekan-rekan pers untuk kepentingan pemberitaan. “Ingat, kita merupakan badan publik yang bertanggungjawab dalam keterbukaan informasi kepada khalayak,” ungkapnya. Di penghujung arahannya, Wakil Wali Kota mengucapkan selamat bekerja kepada Ketua Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan beserta seluruh jajaran pengurus. Pasca pengukuhan dilakukan, ketua dan pengurus langsung membuat rancangan program kerja secara matang sehingga dapat meningkatkan peran serta organisasi dalam pembangunan Kota Medan. Sebelum pengukuhan dilakukan Wakil Wali Kota, Lilik Riyadi dari Harian Top Metro selaku Dewan Pertimbangan Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan membacakan Surat Keputusan No.01/PW-UPM/SK/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Susunan dan Struktur Kepengurusan Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan periode 20172019. Setelah itu Wakil Wali Kota mengukuhkan Persatuan War-

tawan Unit Pemko Medan. Pengukuhan ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan (SK) Pengukuhan serta dilanjutkan dengan penyerahan SK Pengukuhan kepada Muhammad Edison Ginting. Sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan, Ginting selanjutnya memakaikan kemeja Persatuan Unit Pemko Medan kepada Wakil Wali Kota. Acara diakhiri dengan foto bersama Wakil Wali Kota dengan ketua beserta pengurus Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan. Sementara itu menurut Ketua Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan Muhammad Edison Ginting, pasca pengukuhan yang dilakukan Wakil Wali Kota Medan, dia berharap agar wartawan yang bertugas di lingkungan Pemko Medan dapat menjadi mitra Pemko Medan berita-berita pembangunan demi mewujudkan Medan Rumah Kita dengan tetap menjalankan fungsinya sebagai social control di tengah masyarakat. “Saya berharap dengan pengukuhan ini, kita semakin solid dan tidak terpecah satu sama lain. Untuk mewujudkan hal itu, tentunya saya tidak bisa sendiri dan kita semua harus bersatu di bawah naungan organisasi Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan,” ungkap Ginting. (VIN)


E D I S I 505 14 - 20 MEI 2018

HALAMAN 16

Genderang Perang Lawan Korupsi Ditabuhkan

Megawati : Mahatir Sering Dijuluki Soekarno Kecil

GENDERANG perang melawan korupsi langsung ditabuh Perdana Menteri baru Malaysia Mahathir Mohamad di awal pemerintahannya. Perang melawan korupsi itu dimulainya dari menyelidiki dugaan korupsi di lembaga-lembaga pemerintah. Ketika ditanya apakah akan

ada perombakan antara kepala badan pemerintah, Mahathir menegaskan sanksi tegas hukum akan diterapkan kepada mereka yang ditemukan terlibat korupsi. Dia mengatakan bahwa ia akan terjun langsung bersama Jaksa Agung (AG) Mohamed Ali Apandi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (EC) Mohd

Hashim Abdullah, dan Komisi anti korupsi Komisi Malaysia (MACC). "Niat kita adalah untuk membersihkan orang-orang yang telah menunjukkan kecenderungan untuk menjadi korup atau yang telah melakukan tindakan-tindakan korup," kata Mahathir dalam konferensi pers setelah per-

temuan Dewan Presiden Pakatan Harapan, Jumat (11/5), sehari setelah disumpah jadi PM Malaysia. "Yang salah akan dihukum," cetusnya. Mahathir pun menegaskan pemerintah akan menilai apakah MACC adil atau tidak dalam menangani kasus korupsi.

"Jika kita menemukan bahwa mereka yang bias atau mendukung kelompok koruptor, termasuk diri kita sendiri, kita akan mencopot dan mengganti mereka," katanya. Ia juga menambahkan bahwa kepala baru dari instansi pemerintah akan diangkat oleh Parlemen. (INT)

Mahathir Mohamad Kembali Memegang Tahta KETUA Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengucapkan selamat atas terpilihnya Yang Mulia Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia. Megawati tidak bisa menutup ekspresi gembiranya atas kemenangan pemimpin oposisi Malaysia tersebut. "Selamat kepada rakyat Malaysia yang telah menampilkan demokrasi dalam esensi yang paling mendasar, yakni penghormatan atas kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya secara demokratis," katanya, Sabtu (12/5). Bagi Presiden ke-5 RI ini, Mahathir memang sahabat dekat. Ketika dia menjadi Presiden, persahabatan RIMalaysia yang merupakan bangsa serumpun tersebut semakin kuat, termasuk dalam hal kebudayaan. "Pak Mahathir sosok yang memegang prinsip. Oleh banyak kalangan, karena keteguhannya, dan kepemimpinannya yang membawa kemajuan besar

di Malaysia, menjadikan beliau sering dijuluki sebagai Soekarno Kecil. Pak Mahathir adalah pemimpin sejati. Saya sangat menaruh rasa hormat kepada beliau," ungkapnya. Dengan kemenangan Pemilu Malaysia 2018, kata Megawati, Mahathir telah membuat sejarah bagi bangsanya. "Dengan kemenangan tersebut dipastikan hubungan antara Indonesia dan Malaysia dapat berjalan dengan lebih baik," jelasnya. Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengingat, pertemuan terakhir antara Megawati dan Mahathir terjadi pada 14 April 2014. "Saat itu Ibu Megawati bersama dengan Pak Jokowi dan Mbak Puan menerima kunjungan kehormatan Bapak Mahathir di kediaman beliau, di Teuku Umar. Pada saat itu, Pak Mahathir mendoakan Bapak Jokowi agar dapat memenangkan pemilu presiden," tutupnya. (INT)

Kemenangan Mahathir Isu Korupsi PENGAMAT Internasional dari Universitas Jenderal Soedirman Agus Haryanto menyebut isu mengenai pencegahan serbua TKA dari Cina ke Malaysia bukan menjadi isu sensitif saat Pemilu Malaysia. Dia menyebut undangundang Malaysia telah memberikan kesempatan yang besar kepada pribumi Malaysia. "Malaysia memang memiliki isu sensitif berkaitan dgn Tiongkok krn UU mrk memang menempatkan pribumi pada posisi istimewa. Saya tidak melihat isu TKA ini sangat sentral," ungkap Agus saat dihubungi, Jumat (11/5). Dia mengamati, maraknya berita palsu yang beredar di Malaysia malah menjadi perhatian pemerintah dan masyarkat di sana. Kondisi ini, kata dia, juga hampir sama dengan kondisi penyebaran berita palsu yang ada di Indonesia. Agus mengatakan, Mahathir sendiri pernah dituduh terlibat dalam penyebaran berita palsu. "Bahkan, Mahathir sendiri dituduh terlibat dalam penyebaran fake news ini.

Malaysia juga memiliki Aturan mengenai fake news ini," tuturnya. Dia mengatakan, bila Indonesia mau belajar mengenai hal ini, Pemerintah Indonesia harus lebih waspada terhadap penanganan penyebaran berita palsu. Penanganan berita palsu cukup mampu mempengaruhi elektabilitas seseorang. "Apalagi jika yg ditangkap adalah oposisi pemerintah, justru akan menaikkan popularitas oposisi," ujarnya. Agus menyebut isu sensitif yang paling mendominasi kemenangan Mahathir adalah isu korupsi yang melekat pada kubu Barisan Nasional. Adanya sejarah Najib Razak yang terlibat kasus korupsi, membawa dirinya mengambil kesempatan itu untuk maju menjadi perdana menteri untuk yang kedua kalinya. "Mereka menggunakan gerakan bersih 2.0 untuk mengingatkan publik akan isu korupsi Perdana Menteri Malaysia pada 2008 Najib Razak terutama kasus 1MDB," ungkapnya.

MALAYSIA - Mahathir Mohamad akhirnya resmi dilantik sebagai perdana menteri ketujuh Malaysia pada Kamis malam (10/5) waktu setempat. Mengenakan baju Melayu berwarna hitam, dia mengucapkan sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong, Sultan Muhammad V dari Kelantan. Malaysia Kini melaporkan, Mahathir pertama kali menjadi perdana menteri pada 16 Juli 1981. Ketika itu, dia masih berusia 56 tahun. Dia kemudian meletakkan jabatan pada 31 Oktober 2003, atau setelah memerintah selama 22 tahun, dan menjadikannya sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terlama di Malaysia. Dengan usianya yang menapak 92 tahun, pemimpin koalisi oposisi Pakatan Harapan itu menjadi pemimpin terpilih tertua di dunia. Upacara pelantikannya disambut rasa syukur oleh ratusan orang yang menunggu di depan Istana Negara, Kuala Lumpur. "Kami merasa bersatu malam ini," kata Abdul Aziz Hamzah, mahasiswa berusia 24 tahun seperti diwartakan kantor berita AFP. "Mahathir merupakan sosok yang berpengalaman dan berwawasan luas. Sebab, dia pernah menempati jabatan ini sebelumnya," kata Abdul. Pendapat yang sama juga disuarakan oleh Larson Michael. Dia

mengaku sudah lama menunggu momentum pergantian pemerintahan. "Dia sudah kembali untuk menyelamatkan negara ini. Kini, kami ingin melihat apakah dia bisa memenuhi segala janjinya," kata pria 35 tahun tersebut. Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Rabu (9/5), Pakatan Harapan keluar sebagai pemenang dengan meraup 122 dari 222

kursi parlemen. Sementara Barisan Nasional, koalisi pimpinan perdana menteri sebelumnya Najib Razak hanya mendapatkan 79 kursi. Hasil pemilu itu menjadi kekalahan perdana Barisan Nasional semenjak Malaysia merdeka, atau pada 60 tahun terakhir. Salah satu aspek paling menentukan yang membuat comeback Mahathir be-

gitu manis adalah rekonsiliasinya dengan mantan wakilnya, Anwar Ibrahim. Anwar merupakan politisi yang digadang-gadang bakal menjadi suksesor Mahathir hingga dia didepak pada 2 September 1998 karena tersandung kasus sodomi. Kemudian di 2013, Anwar kembali tersangkut tuduhan yang sama saat era Najib

Razak. Dia divonis lima tahun penjara, dan bakal bebas 8 Juni mendatang. Sebelumnya Mahathir sudah mengatakan, dia bakal meminta kepada Agong agar memberikan pengampunan penuh kepada Anwar. Sebab, meski telah keluar, hak berpolitik Anwar dibekukan selama lima tahun ke depan, kecuali dia menerima pengampunan dari Agong. (INT)

Kemenangan Mahathir Bisa Jadi Inspirasi Indonesia KETUA Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menilai, kemenangan pemimpin kelompok oposisi Mahathir Muhammad di Pemilu Ma-

(INT)

laysia bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia menjelang pemilu 2019 "Inspirasinya adalah Rakyat Malaysia ingin negaranya berdaulat penuh khususnya bidang ekonomi. Kekhawatiran intervensi asing itu jadi trigger yang memenangkan oposisi," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/5). Zulkifli menyebut salah satu perjuangan Koalisi Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin Mahathir Muhammad adalah kedaulatan dan kemandirian rakyat di negerinya sendiri. Hal itulah yang membuat mayoritas masyarakat Malaysia lebih memilih Mahathir ketimbang Perdana Menteri petahana, Najib

Raza "Inspirasinya adalah agar Indonesia pun menegakkan kedaulatan bangsa di atas segalanya. Kalau pengangguran masih tinggi, utamakan tenaga kerja dalam negeri bukan tenaga kerja asing," ujarnya. Zulkifli berharap di bawah kepemimpinan Mahathir Mohammad, hubungan Malaysia dengan Indonesia tetap terjaga dengan baik. Hasil akhir pemilu Malaysia, menunjukkan keunggulan koalisi Pakatan Harapan (PH) dalam perolehan kursi parlemen atau Dewan Rakyat. Koalisi PH meraih 113 kursi dari total 222 kursi Dewan Rakyat yang diperebutkan. Di sisi lain Koalisi Barisan Nasional hanya meraih 79 kursi. (INT)

Politikus PDIP : Kejadian di Malaysia Sulit Terjadi di Indonesia POLITIKUS PDIP Charles Honoris angkat bicara soal kemenangan Mahathir Mohamad pada pemilu Malaysia. Menurut anggota DPR tersebut, kasus kekalahan PM Najib Razak tidak bisa dibawa ke Indonesia. Menurut Charles, kemenangan oposisi Malaysia yang dipimpin Mahathir Mohamad adalah dampak evaluasi kinerja pemerintahan PM Najib Razak yang dinilai kurang memuaskan oleh mayoritas masyakarat negeri jiran. Apalagi, PM yang memerintah sejak 2009 tersebut diduga terlibat skandal korupsi 1MDB yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Menurut Charles, insentif elektoral cenderung didapat

kelompok oposisi manakala (koalisi) partai penguasa tidak

becus menjalankan pemerintahan. “Rumus politik rasional selalu begitu. Semakin baik kinerja pemerintah, oposisi semakin tidak laku. Sebaliknya, semakin pemerintah tidak becus dan korup, oposisi semakin mendapat angin surga untuk menumbangkannya,” kata Charles dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika.co.id, Jumat (11/5). Rumus tersebut, kata Charles, juga bisa dibawa ke Indonesia. Namun, lanjut dia, dengan melihat kepuasaan rakyat yang makin tinggi terhadap kinerja Presiden Jokowi, seperti ditunjukkan sejumlah hasil survei, kejadian

di Malaysia sulit terjadi di Indonesia. “Hasil survei salah satu lembaga menunjukkan 72,2 persen rakyat puas dengan kinerja pemerintahan ini,” kata Charles. Oleh karena itu, kata Charles, pernyataan sejumlah politikus oposisi dalam negeri, bahwa peristiwa politik di Malaysia akan merembet ke Indonesia, jelas sulit terjadi selama kinerja pemerintahan Jokowi berjalan baik. “Politik itu tidak bekerja di ruang hampa. Masa apa yang terjadi di negara tetangga disebut bisa merembet begitu saja, tanpa melihat faktor-faktor yang terjadi di belakangnya,

seperti kinerja pemerintahan, efektivitas oposisi, dan sebagainya,” kata Charles. Justru, kata Charles, oposisi terancam tidak laku manakala kinerja pemerintahan Jokowi-JK makin memuaskan rakyat. “Apalagi jika kritik-kritik yang dilancarkan oposisi tidak substantif dan tidak rasional,” ujarnya. Charles menambahkan, PDI Perjuangan bisa memenangkan Pemilu 2014 yang lalu juga karena mendapat kepercayaan rakyat setelah pemerintahan sebelumnya berjalan tidak sesuai harapan. Apalagi, ujar dia, sejumlah petinggi partai penguasa sebelumnya banyak yang terjerat korupsi. (INT)

Epaper koran anti korupsi 505 edisi senin 14 mei 2018  

Epaper koran anti korupsi 505 edisi senin 14 mei 2018

Epaper koran anti korupsi 505 edisi senin 14 mei 2018  

Epaper koran anti korupsi 505 edisi senin 14 mei 2018

Advertisement