Page 1

EDISI 502/ THN IX 23 - 29 APRIL 2018 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.4.000/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

Koran KPK POS BERUBAH NAMA Disampaikan kepada seluruh pembaca KPKPOS bahwa sesuai dengan arahan dari Dewan Pers serta rapat redaksi dan managemen perusahan maka mulai minggu pertama bulan Februari 2018 nama Koran KPKPOS berubah menjadi Koran ANTI KORUPSI. Demikian disampaikan dan harap dimaklumi. REDAKSI

PILKADA DIKEMBALIKAN KE DPRD

ICW Tak Yakin Hilangkan Korupsi

MANTAN WAPRES BOEDIONO APAKAH TARGET KASUS CENTURY Luhut: Kalau Pak Boediono Dibegitukan Siapa Lagi Orang Baik Direpublik Ini MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengomentari putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Boediono sebagai tersangka kasus Bank Century. Luhut mengaku heran dengan putusan tersebut karena mengenal mantan wakil presiden ini sebagai orang baik. "Kalau Pak Boediono dibegitukan siapa lagi orang baik di republik ini," kata Luhut di Jakarta, Senin (16/4). Meski begitu, Luhut tidak melihat keputusan pengadilan tersebut bakal mengintervensi KPK karena itu hanya putusan praperadilan. Sebelumnya, Boediono tak mau banyak berkomentar mengenai putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyebutkan namanya diduga terlibat dalam kasus pe• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Wakil Rakyat Harusnya (Tetap) Memikirkan Rakyat Diujung tugasnya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat yang akan berakhir pada April 2019 meminta tambahan anggaran sebesar Rp 2 triliun untuk tahun 2019. Permintaan ini dirasa sangat tidak wajar mengingat masih kurangnya pemihakan kepada rakyat. Diakui penambahan anggaran DPR memang tak bisa dihindari, mengingat ada tambahan pimpinan sebagai implikasi dari perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Demikian pula, penambahan 15 anggota Dewan sehingga menjadi 575, seturut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tentu menimbulkan biaya baru. Tapi kenaikan sebesar itu sungguh dirasa tak masuk akal. Karena akibat tambahan tersebut akan menggelembung menjadi Rp 7,7 triliun dari sebelumnya Rp 5,7 triliun (2018) dan Rp 4,8 triliun (2017). Kenaikan itu menurut mereka, selain untuk biaya rutin juga dibutuhkan buat • LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memetakan 10 nama yang memiliki peran penting dalam kasus dugaan korupsi Bank Century. Langkah tersebut dilakukan lembaga antirasuah sebelum menjerat tersangka baru setelah terbit putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Ya didapatkan dulu (buktinya). Kami menugaskan penyidik dan dipetakan siapa dari 10 orang itu yang berperan lebih, didulukan yang mana," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, Jakarta, Kamis (19/4). "Mohon bersabar sebentar bahwa kemungkinan dibuka penyidikan baru

mungkin, bahkan mungkin dari fakta yang ada langsung kemudian ditersangkakan sangat mungkin. Kita akan bicarakan minggu depan kalau pimpinan lengkap kumpul berlima," kata Agus. Hal itu ia sampaikan menyusul putusan putusan hakim tunggal Pengadilan Jakarta Selatan Effendy Muchtar pada Selasa (10/4) yang memerintahkan KPK

untuk tetap melanjutkan kasus dugaan tindak pidana korupsi Bank Century sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Atas putusan itu, KPK mengaku sudah melakukan sejumlah kajian dengan melibatkan berbagai pihak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus mengumpulkan bukti dalam mengusut kembali kasus dugaan korupsi Bank Century yang ditaksir merugikan negara hingga Rp8 triliun. Hal tersebut dilakukan untuk menjerat 10 nama yang disebut dalam amar putusan tingkat kasasi Budi Mulya se• LANJUT KE HAL. 2

Rizal Ramli: Boediono Bertanggung Jawab, Jangan Jadi Pengecut RIZAL Ramli Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian kali ini berbicara keras soal kasus Century dan kaitan Boediono di dalamnya. Dia meminta mantan Wakil Presiden Boediono mau terbuka dan berjiwa besar mengakui kesalahannya dalam perkara dana talangan bank gagal itu. "Deputi Bapak meninggal karena stres. Bapak kok pengecut sekali sih, kan Bapak yang tanggung jawab sebagai Ketua, kok Bapak pengecut sekali sih," kata Rizal Ramli di acara ILC tvOne, Selasa malam 17 April 2018. Dia mengatakan dalam kasus Gubernur Bank Indonesia yang terjerat hukum, baik Sjahril Sabirin, Burhanuddin Abdullah dan kini Boediono memang

biasanya tak mendapatkan imbalan berupa uang. Namun mereka ditawarkan berbagai jabatan. "Sama juga dengan Boediono gratifikasikanya jadi Wapres, karena kami tahu bahwa Boediono tak ada di daftar sembilan nama (calon wapres) itu, last minute masuk Boediono," kata dia lagi. Rizal mengatakan kejahatan kerah putih marak terjadi di Indonesia. Sayangnya, sering kali tak diusut tuntas. "Kepada Pak Boediono jadilah yang jantan," lanjut Rizal. Dr Rizal Ramli juga menyatakan bahwa menyelamatkan Bank Century sebenarnya cukup dengan membayar dana pihak ketiga atau nasabah yang kurang dari Rp 2 triliun, bukan kemudian mem-

berikan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun. “Bank Century sebetulnya hanya butuh duit Rp 2 triliun dan diselamatkan 1 hari bukan 8 bulan. Itu saja KPK nggak ngerti-ngerti,” jelasnya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang digelar TVOne, Selasa (17/4). Dia juga menyebut argumentasi sistemik yang digunakan sebagai dasar penggelontoran bailout Century menyesatkan. Sebab, secara kapasistas Bank Century bukan bank besar. Dengan demikian, apabila ia mengalami persoalan sulit bayar tidak akan mengakibatkan kerusakan pada sistem perekonomian • LANJUT KE HAL. 2

Tembok Penahan Tanah Penanggulangan Banjir Rp.2,9 M Rubuh, BPBD Hanya Disuruh Perbaiki SIMALUNGUN- Proyek Tembok Penahan Tanah Penanggulangan Banjir Tahun Anggaran 2017 milik BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Simalungun dengan Nilai 2.9 Milyar rubuh, ironinya pihak BPBD oleh kejaksaan hanya diminta untuk diperbaiki saja. Tembok yang memakan biaya tidak kecil tersebut kabarnya sudah diperiksa oleh BPK Sumut dan hal ini dibenarkan PPTK (Pejabat Pembuat Tekhnis Kegiatan) BPBD Simalungun Bona Parapat dikantornya Pematangraya kabupaten Simalungun, Senin (16/04) sore. Menurutnya, Pihaknya diperintahkan oleh Kejaksaan Simalungun untuk mem• LANJUT KE HAL. 2

Rachmawati: Megawati Ikut Bertanggung Jawab Kasus BLBI Rachmawati Soekarnoputri menyebut kakaknya, Megawati Soekarnoputri ikut bertanggung jawab dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sebab, saat menjabat menjadi Presiden RI kelima, Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 mengenai pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya

atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham. Hal itu disampaikan Rachmawati saat menjadi pembicara kunci dalam dialog kebangsaan yang diselenggarakan Generasi Cinta Negeri (Gentari) di Jalan Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (20/4). Syafruddin Arsyad Tumenggung salah satu tersangka kasus BLBI disebut-sebut

menerima Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI. Rachmawati sepakat bahwa Syafruddin harus diperiksa. Tapi terpenting juga memeriksa siapa yang menerbitkan Inpres terkait kebijakan tersebut. "Menurut saya Syafruddin harus diperiksa tapi siapa yang menerbitkan kebijakan Inpres Nomor 8 pada 2002, itu pada waktu Presiden Megawati. Itu • LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dirasa tidak menjawab masalah utama dalam pemilu, yakni korupsi. Demkian diungkap Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menjawab beredarnya wacana pengembalian pemilihan kepada daerah melalui DPRD. "Jadi tindakan itu tidak menjawab masalah. Pemilihan langsung memang memakan biaya yang tinggi, tapi bukan berarti kita harus kembali ke pilkada oleh DPRD,"

ujar Almas di Gedung Universitas Indonesia, Jakarta, Jumat (20/4). Menurut dia, jika kepala daerah ditentukan oleh DPRD, tindakan korupsi tetap bisa dilakukan. Sistem demokrasi seperti itu hanya akan memberi kesempatan bagi aktor lain untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi. "Saat pemilihan langsung yang korupsi calonnya. Kalau yang dipilih DPRD, apakah ada yang bisa menjamin kandidat tidak bisa menyuap anggota DPRD yang akan • LANJUT KE HAL. 2

Fahri Hamzah

GEDUNG BARU DPR TAK CAIR

Fahri Hamzah Tuding Duitnya Untuk Pesta IMF Di Bali Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pesimis dengan pencairan dana gedung baru DPR. Ia malah menduga uang pembangunan gedung baru digunakan untuk pagelaran International Monetary Fund (IMF) di Bali mendatang. "(Gedung baru DPR?) Katanya uangnya kepakai untuk pesta IMF di Bali. Saya dengar gitu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/4). Menurut Fahri, itulah penyebab kenapa hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan dana untuk membangun gedung baru parlemen. Padahal, lanjutnya, gedung DPR sudah tidak layak huni lagi. "Ya buktinya kita enggak dikasih. Kita kena fitnahnya udah berkali-kali, buktinya uangnya enggak ada, tiba-tiba keluar • LANJUT KE HAL. 2

Rp 601 M Hanya Untuk Konsultan Gedung Baru DPR JAKARTA - Sebagian dana proyek penataan kawasan parlemen telah dianggarkan pemerintah dalam APBN 2018. Dari total anggaran 5,7 triliun, untuk tahap awal dianggarkan sebesar Rp 601 miliar dengan rincian untuk pembangunan gedung baru dialokasikan sebesar Rp 320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar. Namun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto mengatakan, anggaran Rp 601 miliar itu ternyata hanya untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi, jumlah yang cukup fantastis untuk mem-

bayar jasa konsultan. "Sekarang ini keluar anggaran Rp 601 miliar ini untuk konsultan perencanaan. Tidak hanya perencanaan daripada gedung tapi meliputi seluruh perencanaan dari kawasan parlemen, alun-alun demokrasi, gedung-gedung DPD, gedung DPR dan sebagainya," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10). Agus mengklaim anggaran proyek penataan kawasan itu masuk dalam nomenklatur Kesetjenan DPR. Tahap konsultasi per• LANJUT KE HAL. 2

Perawat Anastesi RSUD Langsa Protes Pemotongan Jasa Medis LANGSA - Petugas (perawat) anastesi yang bertugas di ruang bedah (ruang operasi) RSUD Langsa, melayangkan surat keberatan dan protes kepada manajemen rumah sakit, karena jasa medis (jasmes) yang menjadi hak mereka sekarang menurun hingga 50 persen. Selama ini rata-rata jasa medis yang diterima petugas medis khusus ruang operasi RSUD berstatus BLUD ini sekitar Rp 4-5 juta setiap bulannya. namun untuk bulan Januari 2018, jasmes yang mereka terima turun hingga 5060 persen. Surat keberatan yang ditanda tangani 8 perawat ruang bedah

RSUD Langsa ini, di tujukan langsung kepada Direktur RSUD Langsa. dr Fardhiyani, tertanggal 17 April 2018, dengan perihal peninjauan kembali pembagian jasa medis penata anatesi. Isi surat tersebut menyebutkan, “Sehubungan dengan telah dibaginya jasmes untuk bulan Januari 2018, dengan ini kami menyatakan keberatan karena terjadi penurunan yang signifikan (50 persen) dari sebelumnya. Hal ini tidak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko kerja yang kami hadapi, yaitu dengan jumlah tenaga sedikit dan beban kerja yang • LANJUT KE HAL. 2


2 E D I S I 502 23 - 29 APRIL 2018

SAMBUNGAN

Terkait Kasus Suap Gatot, Ijeck Diperiksa di Mako Brimob MEDAN - Musa Rajeckshah (Ijeck) datang ke Mako Brimob Jalan KH Wahid Hasyim, Sabtu (21/04/2018). Calon Wakil Gubernur Sumut nomor urut 1 itu hadir untuk menjalani pemeriksaan atas pusaran kasus suap yang melibatkan mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujonugroho. Pantauan di lapangan, Ijeck tiba dengan mengendarai mobil toyota Alphard nomor polisi BK 9 TD sekitar pukul 10.37 WIB dan keluar sekitar pukul 13.15 WIB.Karena sedang hujan lebat, mobil Alphard dengan nomor polisi BK 9 TD yang hendak menjemput Ijeck langsung menuju lobi aula utama.Tidak ada yang disampaikan Ijeck usai diperiksa penyidik KPK, dia langsung pergi meninggalkan Mako Brimob. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebut, hari ini tim penyidik meneruskan proses pemeriksaan terhadap 2 saksi sejak pagi yakni Tengku Erry Nuradi sebagai Gubernur Sumut dan Ijeck.Selain memeriksa Ijeck dan Tengku Erry, Febri juga mengatakan penyidik akan memeriksa sekitar 18 saksi lain dari unsur Pemprov Sumut, staf DPRD dan pihak swasta. "Sampai saat ini, sekitar 94 saksi

telah diperiksa sejak penyidik berada di Medan dari Senin-Minggu ini. Secara total sekitar 152 saksi telah diagendakan pemeriksaannya," jelasnya. Seperti diketahui, KPK mulai melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi atas 38 tersangka baru sejak, Senin (16/04/2018) kemarin. Sebelumnya ada sejumlah nama yang lebih dahulu diperiksa antara lain M Nuh (PKS), Raudin Purba (PKS), Hidayatullah (PKS), Layari Sinukaban (Demokrat), M Nasir (PKS), Irwansyah Damanik (PAN), Syamsul Hilal (PDIP), Robert Nainggolan (Demokrat), Siti Aminah (PKS), Isma Fadli Pulungan (Golkar), Ahmad Ikhyar Hasibuan (Demokrat), Mega Lia Agustina (Demokrat), Amsal Nasution (PKS). Selanjutnya, Ristiawati (Demokrat), Sutrisno Pangaribuan (PDIP), Melizar Latief (Demokrat), Novita Sari (Golkar), Evi Diana Sitorus (Golkar), Rahmat Hasibuan (Demokrat), Aduhot Simamora (HANURA), Tagor Simangunsong (PDIP), Hamami Sulbahsan (Hanura), Hasban Ritonga (Mantan Sekdaprovsu), Sulaiman Hasibuan (Kabiro Hu-

WAKIL RAKYAT HARUSNYA (TETAP) MEMIKIRKAN RAKYAT...... • DARI HALAMAN. 1 pembangunan gedung baru beserta alun-alun Dewan. Padahal rencana itu sudah berkali-kali ditolak masyarakat karena dipandang bukan prioritas, sementara perekonomian dirasa masyarakat semakin hancur terbukti dengan kenaikan kebutuhan rumah tangga seperti listrik, air dan BBM hingga harga bahan pokok dengan bukti daya beli di pasar dan supermarket menurun. Semestinya DPR bisa mengerem nafsu menghabiskan uang rakyat. Ketimbang memboroskan anggaran belanja yang saat ini sedang diperlukan untuk pembangunan dan pemerataan, lebih terpuji jika DPR melakukan penghematan, seperti menunda kenaikan gaji dan tunjangan atau mengurangi studi banding ke luar negeri, yang terbukti tidak banyak manfaatnya. Apalagi defisit anggaran masih sangat besar, yaitu Rp 300 triliun lebih per tahun. Ingat DPR adalah wakil rakyat yang harusnya memikirkan rakyat, bukan malah mengutamakan kepen-

tingan yang tidak jelas urgensinya untuk rakyat, seperti pembangunan gedung baru yang bukan sebagai skala prioritas, apalagi memasuki tahun politik dipastikan pemikiran untuk kepentingan rakyat agak terabaikan. Lebih baik DPR pada akhir masa kerjanya berkonsentrasi menuntaskan tugas politiknya. Tumpukan rancangan perundang-undangan harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. Jangan sampai mengulang anggota Dewan periode sebelumnya, yang mewariskan RUU untuk diselesaikan anggota Dewan periode berikutnya. Pemerintah juga perlu lebih berani menolak permintaan Dewan yang berlebihan ini. Pos-pos anggaran yang tidak penting dan merupakan pemborosan harus dipangkas. Ketimbang digunakan untuk hal-hal yang kurang berguna, lebih baik uang itu dimanfaatkan sepenuhnya buat kepentingan rakyat banyak bukan karena perlu dukungan sehingga mengaminkan permintaan mereka.

FAHRI HAMZAH TUDING DUITNYA UNTUK PESTA IMF DI BALI....................... • DARI HALAMAN. 1 untuk IMF di Bali Rp 1 triliun, for nothing gitu loh," ungkapnya. "Udah kayak gitu tuh, liat tuh ruangannya (ruangan DPR). Camat saja masih hebat ruangannya. Jadi untuk demokrasi nggak mau. Untuk orang asing saja Rp 1 T," sambungnya. Dia menjelaskan, gedung DPR sudah memiliki banyak kekurangan. Salah satunya lift yang beberapa kali membuat anggota atau staf ahli terjebak di dalamnya. "Mungkin kalau sudah jatuh korban. Begitu tadi gedung jatuh, kayak liftnya. Kalau lift itu udah jatuh tiap hari loh, dari 560 anggota itu tidak ada satupun anggota

yang nggak pernah kejebak dalam lift. Coba Anda tanya aja itu. Tapi yaudahlah, DPR, enggak bagus citranya," ungkapnya. Meski begitu, Fahri mengaku pasrah jika Pemerintah tak kujung menyetujui anggaran gedung baru tersebut. Sebab, kewenangan pengaturan anggaran DPR diatur oleh pemerintah. "Kalau pemerintahnya enggak mau, kita mau apa coba? Karena kita belum independen secara anggaran. DPR ini mengawasi pemerintah tapi nyawanya, uangnya, dipegang pemerintah. Itu yang kita enggak tahu. Jadi kalau ada yang gagah-gagahan, sebenarnya nggak gagah," ucapnya.

ICW TAK YAKIN HILANGKAN KORUPSI... • DARI HALAMAN. 1 memilihnya?" kata Almas. Ia lebih menyarankan, agar pemerintah dan para anggota legislatif membuat aturan mengenai penghilangan serta sanksi terkait mahar politik dalam pelaksanaan pilkada. "Yang penting itu sistem politik diatur agar berjalan tanpa mahar ataupun politik uang. Itu yang menjadi akar masalah dan harus dibenahi," tutur Almas. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono yang ditemui di lokasi yang sama, mengakui, bahwa pelaksanaan pilkada melalui pemilihan langsung memerlukan modal yang besar, khususnya untuk publikasi calon kepala daerah dan selama masa

kampanye. Menurut dia, dalam pemilu partai akan lebih bertindak kepada pengumpulan suara, sementara untuk publikasi dan kampanye biasanya dibebankan kepada kandidat. "Jadi, hal biasa jika partai bertanya dulu soal keadaan finansialnya kandidat yang mau maju," tutur dia. Sementara itu, Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian mengungkapkan, dana yang dialokasikan dari APBN untuk partai politik tidak cukup untuk menutupi segala kegiatan partai. "Pengeluaran bulanan kita (PKS) mencapai Rp 900 juta. Ini sisanya dari mana? Simpanan anggota yang kemudian dimanfaatkan," ungkap Pipin.(INT/ BEN)

LUHUT: KALAU PAK BOEDIONO ...... • DARI HALAMAN. 1 nyimpangan dana talangan (bailout) Century. Mantan Gubernur Bank Indonesia ini menyerahkan persoalan penyidikan kasus Bank Century kepada penegak hukum. "Saya percaya sepenuhnya pada kearifan beliau-beliau." Boediono sempat menyinggung kebijakan yang diambilnya

saat terjadi krisis ekonomi global tahun 2007-2008. Pada masa itu pemerintah memutuskan bailout Bank Century. Ia mengaku telah melakukan langkah terbaik bagi bangsa dan negara saat Indonesia menghadapi krisis tersebut. "Dalam kehidupan jarang sekali seseorang mendapat kesempatan memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa," kata Boediono.(INT)

kum), Kepala Dinas Koperasi Amran Uteh, Kepala Dinas Pariwisata Hidayati, dan staf Ahli Gubernur Elisa Marbun. KPK Terima Pengembalian Uang Suap Rp 1,7 M Selama sepekan terakhir, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas 38 tersangka yang diduga menerima aliran dana dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujonugroho. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan selama sepekan penyidik melakukan pemeriksaan,

sejumlah tersangka hadir untuk mengembalikan uang dan mengakui perbuatan."Dalam seminggu ini pengembalian uang terus bertambah dan telah mencapai sekitar Rp1,7 miliar. Selanjutnya uang tersebut disita dan digunakan untuk kebutuhan pembuktian di perkara ini," kata Febri melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/4/2018). Febri sendiri enggan merinci siapa saja saksi atau tersangka yang telah mengembalikan uang. KPK, ujar Febri, menghargai sikap koperatif termasuk pengakuan dan pengembalian uang yang dilakukan pihak-pihak yang terkait kasus

ini."Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan. Semoga sikap ini dapat diikuti pihak lain," jelasnya. Pantauan wartawan, sejumlah penyidik KPK keluar dari Aula utama Mako Brimob sekitar pukul 15.00 WIB.Mereka terlihat membawa 3 koper dan satu kotak berisi dokumen. Belum diketahui apa isi koper tersebut, apakah berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau uang yang dikembalikan para saksi ataupun tersangka.Tidak ada satupun penyidik yang bersedia memberikan keterangan kepada awak media.(BS)

MANTAN WAPRES BOEDIONO APAKAH TARGET KASUS CENTURY................................................... • DARI HALAMAN. 1 laku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa, sebagai terdakwa korupsi Bank Century. Dalam surat putusan Budi, disebutkan pria yang divonis 15 tahun penjara itu melakukan korupsi bersama-sama dengan sejumlah pejabat BI, di antaranya Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI. Kemudian Siti Chalimah Fadjrijah (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Budi Rochadi (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/ Stabilitas Sistem Keuangan. Selanjutnya, Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur

Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI. Selain itu, ada nama lain yakni Robert Tantular dan Hermanus Hasan, dan Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). "Kita sudah selesai melakukan kajian setelah praperadilan itu, kita tugaskan penyidik dan penuntut umum menetapkan siapa saja dan perannya apa, juga kita pasti melihat amar putusan dari kasus yang sebelumnya kemudian menggali informasi dari berbagai tempat," tambah Agus. Tidak ketinggalan Agus memerintahkan agar para penyidik dan jaksa penuntut umum KPK membaca sejumlah buku terkait Century. "Anak-anak saya suruh baca buku-buku, termasuk bukunya Pak Kwik Kian Gie saya suruh baca itu banyak yang menulis itu,

kemudian sebetulnya masukan dari mereka sudah siap, saya belum baca karena masukan mereka dipaparkan di depan pimpinan, kami masih nunggu kapan pimpinan kumpul," tutur Agus. Ia berjanji akan menyampaikan kajian Century itu pekan depan. "Jadi mohon bersabar saja, janji kami KPK tidak akan menghkhianati bangsa ini kalau alat bukti cukup indikasi sangat kuat pasti kita akan tindak lanjuti," tegas Agus. Sementara itu Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan penyidik maupun penuntut umum KPK memiliki strategi dalam mengumpulkan bukti-bukti sebelum menjerat nama-nama tersebut. Saut mengatakan penyidik dan penuntut umum KPK masih mendiskusikan putusan kasasi Budi Mulya dan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Kemudian bagaimana itu kami susun taktik dan strateginya. Jadi siapa duluan, siapa belakangan

kan itu soal cara saja," ujarnya. Saut lalu menyatakan kasus Bank Century ini belum masuk ke tahap penyelidikan ataupun penyidikan. Dia mengatakan saat ini penyidik maupun penuntut umum masih dalam tahap mempelajari putusan kasasi Budi Mulya. "Kami kan tahu jaksa tiap hari di KPK itu kan ketemu. Jadi kalau penyidikan belum, belum sampai ke sana. Baru mempelajari kasus yang putusannya seperti apa," kata dia. Saut pun menepis tudingan bahwa KPK harus berkoordinasi dulu dengan Presiden Joko Widodo ataupun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebelum melanjutkan kasus Century. Dia menegaskan KPK adalah lembaga independen dan selama ditemukan bukti yang cukup dan disebut dalam amar putusan sebuah kasus korupsi, maka pihaknya tak ragu untuk menetapkan sebagai tersangka.

"Itu yang jadi sebuah tanggung jawab KPK yang membawa kasusnya. Harus dipahami dulu yang membawa Century ke depan pengadilan itu kan KPK, jaksanya KPK," tuturnya. Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa BI Budi Mulya telah dijatuhi putusan kasasi pada 8 April 2015 yaitu penjara selama 15 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan. Sebelumnya, pengadilan tingkat pertama memutuskan Budi Mulya dipenjara selama 10 tahun ditambah denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Kemudian putusan banding di Pengadilan Tinggi meningkatkan vonis menjadi 12 tahun ditambah denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan.(BEN)

RP 601 M HANYA UNTUK KONSULTAN GEDUNG BARU DPR................................................................... • DARI HALAMAN. 1 encanaan kemungkinan akan dilakukan tahun depan sesuai dengan pelaksanaan APBN 2018. "Yang jelas dulu kan ini sudah pernah dibicarakan. Dulu tidak mendapat persetujuan, baru kemarin itu kembali diajukan oleh kementerian keuangan dan itu sudah tertera di APBN yang kemarin diketok di tahun 2018," ujarnya. Seluruh pelaksanaan proyek penataan parlemen, akan diserahkan kepada pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara urusan administrasi seperti surat menyurat hingga dokumen, pihaknya menyerahkan kepada Kesetjenan DPR. "Untuk pelaksanaannya memang seluruhnya diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat dan apabila yang melakukan bisa saja BUMN," jelas Agus. Sedangkan Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR Damayanti membenarkan anggaran Rp 601 miliar itu hanya untuk tahap konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi proyek penataan kawasan parlemen. "Ini tidak serta merta langsung bangun gedung, harus ada perencananya, konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi dulu baru dibangun," tuturnya. Namun, Damayanti mengklaim alokasi anggaran Rp 601 miliar masih berupa pagu tertinggi. Sehingga ada kemungkinan tidak akan habis digunakan. "Jadi tidak serta merta ya, tapi memang Rp 601 miliar pagunya, tertinggi. Jadi bisa berkurang, kalau lebih tidak mungkin, pasti berkurang dari itu pakainya berapa," ucap Damayanti. Ketika dikonfirmasi terpisah,

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah justru membantah besaran angka itu. "Ndak bener itu. Saya juga bingung kok bisa konsultan dibuat Rp 600 miliar. Enggak mungkin lah konsultan sampai segitu, konsultan paling Rp 30 miliar," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/10). Fahri menjelaskan, jumlah anggaran sebesar Rp 601 miliar itu sudah mencakup keseluruhan proyek penataan kawasan parlemen, mulai dari perencanaan hingga pembangunan. Anggaran pembangunan proyek penataan kawasan parlemen tersebut itu bersifat multiyears dan hanya untuk tahun pertama. "Termasuk semua. Ndak, salah itu yang ngomong," ujarnya merujuk pada ucapan koleganya Agus Hermanto. Selain itu, kata dia, DPR akan memakai jasa konsultan untuk membuat konsep dan desain penataan kawasan parlemen. Fahri

menuturkan, proyek penataan kawasan parlemen tidak hanya berisi gedung dan alun-alun demokrasi tetapi juga museum dan perpustakaan. Hal ini, kata Fahri, karena komplek parlemen akan dijadikan kawasan ilmu pengetahuan dan kawasan masyarakat. "Jadi nanti ada tamu yang dari sini itu enggak perlu diperiksa. Karena apa? Karena ini kan kawasan publik. Kalau masuk tempat pejabat, di tempat rapat-rapat politik, sama kayak kita masuk ke istana ya tentu harus ada pengawasan, harus ada pengamanan. Di parlemen di seluruh dunia juga begitu. Itu adalah kawasan politik," tukasnya. Sedangkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan enggan berpolemik soal besaran angka untuk konsultan itu. Sebab, menurut dia, hal itu merupakan wewenang atau domain pemerintah. "Saya tidak akan lebih lanjut

berkomentar karena itu adalah domainnya pemerintah. Khusus pembangunan gedung itu nomenklaturnya di Kesetjenan DPR," kata Taufik, Senin (30/10). Dia mengatakan, pembangunan gedung, pengajuan di APBN merupakan inisiatif pemerintah dan bukan inisiatif DPR sehingga pimpinan DPR tidak ingin hal itu diulang-ulang terus. Menurut dia, bagaimana nanti prosesnya apakah nilainya terlalu besar, itu urusan pemerintah sehingga Pimpinan DPR tidak mau berpolemik. "Saya menyerahkan sepenuhnya sejak awal saat memimpin paripurna DPR, masalah Kesetjenan DPR, kaitan Rp 5,7 triliun dari DPR itu diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah," ujarnya. Wakil Ketua Umum PAN itu pun mengingatkan, jangan sampai masyarakat dan anggota DPR asyik berpolemik dalam konteks perlu tidaknya dibangun gedung.

TEMBOK PENAHAN TANAH PENANGGULANGAN BANJIR RP.2,9 M RUBUH, BPBD................... • DARI HALAMAN. 1 perbaiki Tembok yang rubuh itu. "Iya, kami sudah diperiksa oleh BPK Perwakilan Sumatera Utara, untuk itu kami diperintahkan oleh Pihak Kejaksaan Simalungun untuk segera memperbaiki", Kata Bona Parapat. Tentu saja hal ini menimbulkan tandatanya sebab dengan rubuhnya

tembok yang baru seumur jagung itu seperti membuktikan adanya indikasi penyelewengan karena dipastikan kwalitasnya tidak sesuai dengan anggaran yang disepakati, sedangkan pihak Kejaksaan memerintahkan untuk memperbaiki saja. Dugaan penyelewengan ini sudah pernah dikritisi oleh Jamidin Hutagalung. Ketua Dewan Pimpinan Pusat LSM Pengamat

Pembangunan Lingkungan Hidup (PPLH). Waktu itu dirinya mengatakan kepada salah satu Media Online bahwa proyek tembok penahan yang di kerjakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun (BPBD) pada tahun 2017 di Nagori Parbalokan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun tidak berkualitas. Terbukti kini tembok tersebut

sudah roboh masih dalam bilangan bulan. "Jelas proyek tersebut tidak berkualitas sama sekali, hampir seluruh tembok penahannya sudah hancur, padahal ini anggaran nya sangat besar mencapai 3 Milyar," tegas Jamidin belum lama ini. Jamidin Hutagalung juga mencurigai bahwa menurutnya praktik korupsi dalam proyek tersebut sangat bisa terjadi.

Untuk itu Jamidin Hutagalung meminta kepada pihak yang berwajib segera memeriksa proyek tersebut agar pertanyaan atau adanya dugaan korupsi dan penyimpangan yang ada di masyarakat dapat terjawab. Sementara itu hingga berita ini diturunkan pihak Kejaksaan Simalungun belum berhasil dikonfirmasi.(SMS)

RIZAL RAMLI: BOEDIONO BERTANGGUNG JAWAB, JANGAN JADI PENGECUT............................. • DARI HALAMAN. 1 nasional. Menurut Rizal Ramli, ukuran besar atau kecil sebuah bank dapat dilihat antara lain dari dana pihak ketiga atau nasabah yang ada di bank itu. Dana pihak ketiga di Bank Century sesaat sebelum dia di-bailout kurang dari Rp 2 triliun.

Secara teknis, untuk menyelamatkan Bank Century hanya diperlukan dana sekitar Rp 2 triliun pula. Tetapi kenyataannya, bailout Bank Century menghabiskan uang sebesar Rp 6,7 triliun. "Argumen sistemik itu argumen pembodohan karena ini bank kecil, bank ecek-ecek,” tegasnya. Menko Ekuin era Pemerintahan Abdurrahman Wahid ini pun

menduga kuat ada dana yang bocor dari penggelontoran dana yang mencapai 3 kali lipat dari dana yang dibutuhkan itu. "Mengapa yang dikucurkan Bank Indonesia untuk Bank Century mencapai Rp 6,7 triliun. Pasti ada yang bocor," sambung Rizal Ramli. Dia mengatakan, pengalaman di seluruh dunia memperlihatkan

bahwa untuk menyelamatkan sebuah bank hanya diperlukan satu hari, yakni hari dimana dana pihak ketiga ditutup. "Tetapi dalam kasus Bank Century, dana talangan yang diberikan diecel-ecel (dicicil) selama delapan sampai sembilan bulan," masih katanya. Mantan Menko Maritim ini juga menyebut bahwa Bank Century

tidak pantas diinjeksi dana segar karena sudah ada ketentuan batas minimum kecukupan modal (Capital Adequate Ratio/CAR). “Aturannya sederhana, bank kalau di-bailout CAR-nya harus minimal 8 persen. Pada waktu rapat ambil keputusan CAR Century 2,3 persen. Artinya tidak boleh diselamatkan, ditutup saja,” tukasnya.(INT/BEN)

RACHMAWATI: MEGAWATI IKUT BERTANGGUNG JAWAB KASUS BLBI........................................... • DARI HALAMAN. 1 saudara saya. Tapi ini soal keadilan, kebenaran. Inpres itu kebijakan," kata dia. Rachmawati mengaku selalu mengikuti perkembangan penanganan kasus BLBI melalui media massa. Dia mengkritik pernyataan Ketua KPK, Agus

Rahardjo yang menyatakan kebijakan tak bisa dikriminalisasi. "Saya tadi membaca tadi pagi di koran kasus BLBI. Kata Ketua KPK kebijakan itu tak bisa dikriminalisasi. Ini bikin keblinger orang. Justru kebijakan itu yang buat kita salah," kata dia. Dia mencontohkan mantan Presiden Korea Selatan, Park

Geun-hye yang dihukum penjara karena kebijakannya yang koruptif. "Kita koreksi kebijakan Soeharto koruptif, KKN, apa tak boleh dikoreksi? Kenapa tak boleh dikoreksi? Harus dilakukan kebijakan hukum yang adil dan benar," ujarnya. Kebijakan BLBI juga

menurutnya harus diusut tuntas karena kebijakan itu berdampak besar pada rakyat. "BLBI menurut saya kasus korupsi ini luar biasa dan kasus yang menyengsarakan rakyat sampai hari ini," ujarnya. Menurutnya, pemimpin Indonesia pada 2019 nanti harus membongkar kasus ini sampai ke

akarnya. Percuma memilih presiden jika kasus-kasus yang menyengserakan rakyat tidak dibongkar. "Sampai hari ini Rp 7.000 triliun negara rakyat dirugikan dan harus membayar Rp 7.000 triliun untuk menutupi para pengemplang pajak dan koruptor pada kasus BLBI tersebut," ucapnya.(INT)

PERAWAT ANASTESI RSUD LANGSA PROTES PEMOTONGAN JASA MEDIS ................................. • DARI HALAMAN. 1 besar,“ demikian bunyi surat yang ditandatangani Ns Murjanus Skep, Faisal Razi Skep, Ritayana SKM, Rita Mutia AMK, Marwansyah SST, Roby Erdian AMK, Husaini AMK, Aris Unandar AMK, dan mengetahui dr Reza Fazri Prasetyo SpAn. Namun sayangnya hingga kini surat yang mereka layangkan be-

lum ada tindak lanjutnya dari pihak manajemen atau Direktur RSUD Langsa, demikian informasi yang diperoleh langsung dari petugas medis anatesi ruang bedah RSUD Langsa tersebut. Menurut para perawat, protes ini sangat beralasan. karena terjadi semacam pemotongan jasa medis yang menjadi hak mereka hingga 50 persen. Apabila memang ada penu-

runan sekitar 5-10 persen, mungkin mereka bisa memakluminya. Tetapi penurunan jasmes itu sangat signifikan mencapai 50-60 persen. Seharusnya pihak manajemen terlebih dahulu berkoordinasi dengan kami petugas medis anatesi untuk membahasnya terlebih dahulu, bukan dengan tiba-tiba membuat keputusan penurunan jasmes perawat anastesi secara sepihak

oleh pihak manajemen RSUD. sedangkan beban kerja mereka yang hanya berjumlah 8 orang, tentunya sangat berat dan beresiko, ungkap mereka kecewa. Padahal selama ini mereka harus siap bekerja setiap saat dengan waktu tak bisa ditentukan, terutama saat adanya operasi mendadak pasien yang harus dilakukan segera. Pihak manajemen harus memaha-

mi bagaimana beban kerja dan resiko di lapangan petugas anatesi. Pihak manajemen tidak bisa langsung mengambil keputusan, untuk menghilangkan hingga 5060 jasmes mereka. Untuk itu mereka meminta Direktur RSD Langsa meninjau kembali keputusan yang mereka buat itu, dan mengembalikan pembagian jasmes mereka seperti semula.(YAN)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; BRI KK Asabri Medan a.n: Amiruddin Mendrofa No Rekening: 1764-01-000515-53-7; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


3 E D I S I 502 23 - 29 APRIL 2018

KORUPSI

NASIONAL

KPK Harap SetyaNovanto Dihukum Maksimal

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman maksimal terhadap mantan Ketua DPR, Setya Novanto yang menjadi terdakwa perkara korupsi e-KTP. Novanto bakal menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan pada Selasa (24/4) mendatang. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK diketahui menuntut Novanto dihukum 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. "Kalau nanti vonis maksimal atau tidak, kami tidak tahu karena hakim yang tahu soal itu dan itu kewenangan hakim. Harapan KPK tentu saja vonisnya maksimal, jadi dihukum seberat-beratnya," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/4) malam. Harapan tersebut disampaikan lantaran KPK telah yakin dengan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan mengenai keterlibatan Novanto dan aliran uang yang diterima mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut. KPK bahkan meyakini Novanto memiliki peran lebih signifi-

kan ketimbang tiga terdakwa eKTP lainnya, yakni dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Irman dan Sugiharto serta pengusaha Andi Narogong yang telah divonis bersalah. Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) telah memperberat hukuman Irman dan Sugiharto menjadi masing-masing 15 tahun pidana penjara. Sebelumnya Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi DKI menjatuhkan hukuman masing-masing tujuh tahun pidana penjara terhadap Irman dan lima tahun terhadap Sugiharto. Sementara Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan bandingnya menjatuhkan hukuman 11 tahun pidana penjara terhadap Andi Narogong atau lebih berat tiga tahun dibanding putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum Andi dengan delapan tahun pidana penjara. "Kami cukup yakin ketika di persidangan kami sudah sampaikan ajukan bukti-bukti yang kami pandang lebih dari cukup menjelaskan rangkaian peristiwa eKTP ini. Lebih signifikan Setya Novanto kami duga dibanding tiga terdakwa sebelumnya. Oleh karena itu kami harap nanti bisa dijatuhi vonis yang maksimal, teta-

pi sekali lagi penjatuhan vonis adalah kewenangan dari hakim tentu tidak tepat kalau KPK bicara terlalu jauh soal itu," tuturnya. Apalagi, kata Febri, selama proses persidangan, Novanto tidak memberikan keterangan yang signifikan, termasuk mengenai keterlibatan pihak lainnya. Bahkan, Novanto masih bersikukuh membantah mengintervensi proyek e-KTP dan turut menerima aliran dana dari proyek senilai Rp 5,8 triliun tersebut. Hal ini pula yang membuat KPK tidak mengabulkan status Justice Collaborator (JC) yang diajukan Novanto. "JC kami tolak, itu cukup tegas karena memang SN (Setya Novanto) tidak memberikan keterangan cukup signifikan kalau itu dipahami sebagai salah satu bentuk sikap kooperatif untuk membuka peran pihak lain seluas-luasnya. Jadi kami nilai itu tidak terpenuhi sehingga JC (yang diajukan Novanto) kami tolak. Lalu peran pihak lain yang ingin dibuka juga tidak signifikan, misalnya hanya menyebutkan nama tetapi justru itu bisa dipahami bahwa untuk mengatakan dirinya sendiri tidak menerima," katanya.(SP/ IN)

Jaksa KPK Jebloskan Politikus PKS ke Lapas Sukamiskin JAKARTA- Jaksa Eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi politikus PKS, Yudi Widiana Adia ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Kamis (19/4). Mantan Wakil Ketua Komisi V DPR itu dieksekusi ke Lapas khusus koruptor setelah perkara suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yang menjeratnya berkekuatan hukum tetap atau inkracht. "Jaksa eksekutor pada KPK hari ini (19/4) melakukan eksekusi terhadap terpidana Yudi Widiana Adia, anggota DPR periode 20142019 ke Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (19/4). Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 9 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Yudi. Tak hanya itu, Majelis Hakim juga mencabut hak politik Yudi selama lima tahun setelah menjalani masa hukuman pidana pokok. Majelis Hakim menyatakan Yudi terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima suap dengan total mencapai lebih dari Rp 11 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng terkait usulan proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera). Dalam dakwaan pertama, Yudi terbukti menerima uang Rp 4 miliar dari Aseng kare-

na telah menyalurkan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara. Proyek itu disebut sebagai program aspirasi yang diajukan Yudi selaku anggota Komisi V DPR, untuk tahun anggaran 2015 dan Aseng ditunjuk selaku kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Sementara, dalam dakwaan kedua, Yudi terbukti menerima uang Rp 2,5 miliar, USD 214.300, dan USD 140.000 agar menyalurkan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, pada tahun anggaran 2016 yang rencananya akan digarap oleh Aseng seperti tahun sebelumnya. Pemberian suap kepada Yudi Widiana ini dilakukan Aseng melalui anak buah Yudi, Muhammad Kurniawan, dan Paroli alias Asep. Atas tindak pidana itu, Yudi dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 KUHP. Meski demikian, vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang meminta Yudi Widiana dihukum selama 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan pidana.(SP/IN)

KPK Masih Periksa Aris Budiman Secara Internal

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa secara internal terhadap Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman terkait pernyataannya kepada awak media beberapa waktu lalu. Pemeriksaan internal terhadap Aris dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Internal KPK. "Kami tunggu dulu karena kami kan masih banyak pekerjaan. Beliau saja masih kerja kok, kami tunggu dulu, tenang dulu. Yang pasti ada follow up," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/ 4). "Nanti akan kami ungkap. Kami tunggu dulu seperti apa (hasil pemeriksaannya)," ungkap Saut. Untuk diketahui, KPK juga sempat melakukan pemeriksaan internal terhadap Aris karena

kehadirannya dalam rapat panitia Hak Angket KPK di gedung DPR beberapa waktu lalu. Sebelumnya, terdapat dua surat elektronik soal rencana penerimaan penyidik dari Polri yang diterima oleh Direktur Penyidikan Aris Budiman pada Jumat (6/4) pagi membuatnya kesal hingga menyebut dirinya kuda troya. "Hari ini saya terima email penerimaan pegawai, salah satu Kasatgas (kepala satuan tugas) saya minta untuk kembali ke KPK dan dia adalah penyidik yang baik, termasuk penerimaan beliau dan di dalam KPK dikembangkan seolah-olah saya seperti kuda troya ya dan saya balas email itu," kata Aris Budiman kepada awak media seusai acara pelantikan Deputi Penindakan KPK di gedung KPK Jakarta, Jumat (6/4).

Surat elektronik tersebut dikirim secara anonim oleh pegawai KPK kepada seluruh pegawai lembaga penegak hukum itu, termasuk Aris Budiman. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik yang akan masuk kembali itu memang sudah bertugas di KPK sejak 2008. "Saya katakan bahwa saya adalah kuda troya bagi oknumoknum yang memanfaatkan kesucian KPK untuk kepentingan pribadi," tambah Aris. Dalam kesempatan itu, Aris juga membeberkan bahwa KPK belum pernah memeriksa Johannes Marliem dan juga menggeledah kantor PT Biomorf Lone Indonesia yang merupakan perusahaan Marliem dalam penyidikan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik (KTP-el).(REP)

KPK: Tidak Ada Konflik Kepentingan dalam Kasus Century JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan Deputi Penindakan Brigjen Firli tak memiliki konflik kepentingan dalam menangani kasus korupsi Century. Pada 2012 lalu, Firli diketahui bertugas sebagai ajudan Boediono saat menjabat Wakil Presiden periode 2009-2014. Nama Boediono sendiri disebut sebagai salah satu pihak yang turut terlibat dalam skandal Century. Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan, menegaskan, secara kelembagaan KPK bakal profesional menangani kasus Century. "Saya kira secara kelembagaan KPK akan profesional untuk menangani kasus ini," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/ 4) malam. Febri mengaku sempat mengonfirmasi langsung kepada Firli mengenai adanya kekhawatiran konflik kepentingan dalam menangani kasus Bank Century yang menyeret nama Boediono. Kepada Febri, Firli menyatakan, kasus Bank Century terjadi saat dirinya belum menjadi ajudan Boediono selaku Wakil Presiden. Untuk itu, Firli memastikan tidak ada hubungannya antara tugasnya sebagai ajudan Boediono dengan kasus tersebut. "Ditegaskan (oleh Deputi Penindakan KPK) peristiwa Bank Century terjadi sebelum Boediono menjadi Wapres. Artinya tidak ada hubungan dengan penugasan saat itu," katanya. Selain itu, Febri mengklaim, KPK memiliki mekanisme berlapis dalam setiap penanganan perkara. Tak hanya itu, KPK juga melakukan gelar perkara baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan yang melibatkan tim penyidik, penuntut dan pimpinan. "Ditegaskan oleh Deputi Bidang Penindakan bahwa yang akan dilakukan hanya sepanjang sesuai dengan pembuktian di pros-

es hukum saja dan mekanisme itu sedang berjalan di kami," katanya. KPK telah menerima salinan lengkap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait perkara Century yang menjerat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya sejak Januari 2016 lalu. Dalam amar putusan kasasi pada April 2015 lalu itu, MA menjatuhkan vonis kepada Budi Mulya dengan 15 tahun penjara. Selain itu, Majelis juga menjatuhkan denda Rp 1 miliar subsider delapan bulan. Di tingkat pertama, Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis kepada Budi Mulya dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan. Namun, oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta hukuman Budi Mulya ditambah menjadi pidana 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan. Dalam dakwaan Jaksa KPK pada tingkat pertama, Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa didakwa memperkaya diri sebesar Rp 1 miliar dari pemberian FPJP Bank Century dan atas penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Tak hanya itu, Budi Mulya juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi, sebesar Rp 3,115 miliar. Perbuatan Budi dinilai telah memperkaya PT Bank Century sebesar Rp 1,581 miliar dan Komisaris PT Bank Century Robert Tantular sebesar Rp 2,753 miliar. Budi Mulya juga diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia lainnya dalam dugaan korupsi pemberian FPJP Century, yaitu Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia, Miranda Goeltom

selaku Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Siti Chalimah Fadjrijah (alm) selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Budi Rochadi (alm) selaku Deputi Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, serta bersama-sama dengan Robert Tantular dan Hermanus Hasan dan bersama-sama pula dengan Muliaman Dharmansyah Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan dan selaku Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI, serta Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Meski telah menerima salinan putusan sejak 2016, KPK hingga kini belum menindaklanjuti perkara ini dengan menjerat pihak lain yang terlibat. Lambannya penanganan kasus ini menjadi dasar bagi Masyarakat Antikorupsi (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel. Hakim praperadilan PN Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar mengabulkan praperadilan tersebut. Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (9/4) itu, Hakim Effendi Mukhtar menyatakan untuk mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Hakim juga memerintahkan termohon, yakni KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawankawan. Kemudian melanjutkannya dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atau melimpahkannya kepada kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di PN Tipikor Jakpus. Menanggapi hal ini, Febri mengatakan tim penyidik dan penuntut umum masih mempelajari seluruh dokumen yang terkait dengan kasus Bank Century dan putusan praperadilan PN Jaksel. Menurut Febri, sebagaimana yang disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo hasil analisis dari tim penyidik dan penuntut terkait kelanjutan penanganan kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. "Kita tunggu hasil analisisnya apa, apa ada kesimpulan di sana, apa perlu didalami lebih lanjut, nanti kami sampaikan," katanya. Febri berdalih, KPK perlu berhati-hati dalam melihat perbuatanperbuatan masing-masing aktor yang disebut dalam surat dakwaan dan putusan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). KPK memastikan setiap penanganan kasus korupsi tetap berada dalam ruang lingkup penegakan hukum "Karena kami harus lakukan penanganan perkara itu secara hatihati, jika memang sudah cukup bukti yang disyaratkan undang-undang maka tentu kami bisa tindaklanjuti," katanya.(IN/BBS)

MA Perberat Vonis Irman dan Sugiarto JAKARTA- Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman masing-masing 15 tahun pidana penjara terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Irman dan Sugiharto yang menjadi terdakwa perkara korupsi proyek e-KTP. Putusan tersebut lebih berat ketimbang putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi DKI yang menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara terhadap Irman dan 5 tahun pidana penjara terhadap Sugiharto. Jubir MA, Suhadi membenarkan putusan tersebut. Vonis kasasi itu diputus oleh yakni Majelis Hakim Agung yang dipimpin Artidjo Alkostar, serta MS

Lumme dan Abdul Latif selaku anggota Majelis pada Rabu 18 April 2018. "Iya betul sudah putus kemarin. Kemarin Rabu tanggal 18 April. Pidananya masing masing 15 tahun penjara," kata Suhadi saat dikonfirmasi, Kamis (19/4). Selain pidana penjara, Irman dan Sugiharto diwajibkan membayar denda sebesar? Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan. Tak hanya itu, Majelis Hakim Agung juga mewajibkan keduanya membayar uang pengganti. Untuk terdakwa Irman, Mahkamah Agung mewajibkan biaya pengganti sebesar USD500 ribu dan Rp1 miliar dengan kompensasi uang yang telah dikembalikan ke

KPK sebesar USD300 ribu. Sedangkan Sugiharto, sebesar USD450 ribu dan Rp460 Juta dipotong uang yang sudah dikembalikan ke KPK sebesar USD430 ribu ditambah satu unit mobil merk Honda Jazz senilai Rp150 Juta. Apabila Irman dan Sugiharto tidak membayar uang pengganti terebut, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang oleh negara. Suhadi belum mengetahui dengan pasti putusan untuk status Justice Collaborator Irman dan Sugiharto. Namun, dengan hukuman yang diperberat maka status JC kemungkinan ditolak oleh Majelis Hakim Agung.

"Saya belum tahu pasti, apakah dia termasuk diskualifikasi Justice Collaboratornya, tapi kalau dilihat hukumnya tinggi barangkali itu sebagai pelaku utama," katanya. Diketahui, Kasasi ini diajukan KPK untuk memperjuangkan status JC Irman dan Sugiharto yang dinilai telah koperatif dan membuka peran atau keterlibatan pihak lain. Hal ini lantaran status JC Irman dan Sugiharto ditolak Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan bandingnya dengan alasan keduanya merupakan pelaku utama. Tak hanya itu, PT DKI juga tidak mengabulkan soal tindakan korupsi eKTP dilakukan secara bersamasama dengan pihak lain yang diduga kuat terlibat.(BBS)

BLBI kepada Sjamsul. "Jadi penyidik sudah masuk lebih jauh untuk menelusuri asetaset terkait Sjamsul Nursalim yang salah satunya di Gajah Tunggal," kata Jubir KPK, Febri Diansyah. Penelusuran aset ini salah satunya dilakukan tim penyidik dengan memeriksa sejumlah petinggi PT Gajah Tunggal maupun pihak-pihak yang terkait dengan Sjamsul. Beberapa di antaranya Direktur Human Resource PT Gajah Tunggal Jusup Agus Sayono, Direktur PT Gajah Tunggal Ferry Lawrentius Hollen, hingga mantan Presiden Komisaris PT Gajah Tunggal, Mulyati Gozali. Selain itu penyidik KPK juga pernah memeriksa Direktur Utama PT Datindo Entrycom, Ester Agung Setiawan. Datindo merupakan

biro administrasi efek dan kerap mencatatkan saham-saham yang dicatatkan di luar negeri atau dual listing baik di Singapura, Australia, Amerika Serikat maupun London. Dari pemeriksaan dan penyidikan ini, KPK menemukan adanya keterkaitan antara BDNI, Sjamsul Nursalim dan Gajah Tunggal. "Kita melakukan pencarian informasi, tentu saja kita melihat siapa-siapa saja yang terkait BDNI yang terkait dengan Sjamsul Nursalim, termasuk Sjamsul Nursalim juga sudah kita panggil sebagai saksi. Kami menemukan informasi bahwa diperlukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat, direksi dan pegawai dari PT Gajah Tunggal, karena kami pandang masih ada keterkaitan satu dengan yang lain," katanya.(BSC)

DIDUGA TERIMA DUIT

KPK Jerat PT Gajah Tunggal di Kasus Korupsi SKL BLBI JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menjerat PT Gajah Tunggal Tbk sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) kepada Sjamsul Nursalim selaku pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Dalam kasus ini, KPK baru menjerat mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka. Tim penyidik telah merampungkan berkas penyidikan Syafruddin dan melimpahkannya ke tahap penuntutan. "Insha Allah (menjerat korporasi dalam kasus SKL BLBI). Ya, ya, nanti kita ikuti lah, pelakunya siapa, gitu kan," kata

Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Kamis (19/4). Jeratan terhadap korporasi bukan hal baru dilakukan KPK. Sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 13 tahun 2016 tentang tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, KPK sudah menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka, yakni PT Duta Graha Indah (DGI) yang berganti nama menjadi Nusa Konstruksi Enjiniring, PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati. Dalam kasus dugaan korupsi SKL BLBI, Syafruddin diduga tak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga Sjamsul dan BDNI. Meski BDNI telah tutup akibat krisis ekonomi pada 19971998, pidana korporasi tetap dapat diterapkan. Berdasar Pasal

8 ayat (1) Perma Nomor 13 tahun 2016 disebutkan korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. Dengan aturan ini, pidana korporasi dapat diterapkan kepada PT Gajah Tunggal jika ditemukan bukti adanya aliran dana atau pengalihan aset dari BDNI kepada Gajah Tunggal. Disinggung korporasi yang bakal dijerat sebagai tersangka adalah PT Gajah Tunggal sebagai salah satu aset yang dimiliki Sjamsul di Indonesia, Agus tak membantahnya. Menurut Agus,

dirinya tak perlu menyebutkan namanya. "Saya enggak perlu sebutkan nama," katanya. Sementara itu Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya akan melihat terlebih dahulu peran Gajah Tunggal dalam kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp4,58 triliun itu. Termasuk melihat adanya keuntungan yang diperoleh Gajah Tunggal dari diterbitkannya SKL BLBI kepada Sjamsul. "Penyidik akan melihat sejauh apa peran korporasinya," katanya. Saut mengatakan penerapan hukum terhadap korporasi yang terlibat atau diuntungkan dari suatu kasus korupsi penting dilakukan untuk memberikan pelajaran terhadap perusahaanperusahaan agar tertib dan taat hukum. Dikatakan, Indonesia

tertinggal jauh dengan negara lain dalam menjerat korporasi yang diduga terlibat korupsi. "Ini universal sifatnya, di mana Indonesia jauh tertinggal. Itu sebabnya bahkan ada dorongan paradigma 'predicate crime' lebih dahulu baru TPPU harus diubah sebab ketika KPK yakin ada pidananya di mana korporasi 'menikmati' keuntungan. Itu artinya bersama-sama (Pasal 55 KUHP) di mana pidana pokok dan TPPU-nya menyatu sehingga tidak berlarut-larut kasusnya," Saut melanjutkan. Dalam mengusut kasus ini, KPK telah menelusuri aset-aset yang terkait Sjamsul, salah satunya Gajah Tunggal. Penelusuran aset ini merupakan bagian penting untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara yang diakibatkan dari penerbitan SKL


4 E D I S I 502 23 - 29 APRIL 2018

KORUPSI

Mantan dan Anggota DPRDSU Kembalikan Uang ke KPK MEDAN– KPK menerima pengembalian duit dari 10 Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) terkait suap eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. KPK mempertimbangkannya sebagai alasan meringankan. “Informasi yang kami dapatkan dalam 2 hari pemeriksaan terdapat 10 anggota DPRD yang mengembalikan uang ke penyidik. KPK menghargai hal ini karena sikap koperatif pada penegak hukum tentu akan dipertimbangkan sebagai alasan meringankan,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (17/4). Namun, Febri belum merinci berapa nominal duit haram yang dikembalikan tersebut. Pengembalian uang dilakukan di tengah pemeriksaan yang dilakukan KPK selama 2 hari berturut-turut di Brimob Polda Sumut. Untuk hari ini, ada 22 Anggota DPRD Sumut yang diperiksa sebagai saksi untuk 38 tersangka. “Penyidik masih terus mendalami terkait penerimaan-penerimaan yang diterima oleh para Anggota DPRD Provinsi Sumut tersebut dari Gubernur Gatot Pujo Nugroho,” kata Febri. Pemeriksaan saksi tersebut

masih akan digelar hingga akhir pekan ini. KPK mengingatkan agar seluruh saksi maupun tersangka bersikap kooperatif. “Tim masih akan berada di Sumut sampai akhir minggu ini untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka. Kami ingatkan agar para saksi-saksi yang dipanggil hadir dan memberikan keterangan secara terbuka,” ucapnya. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 sebagai penerima suap dari Gatot Pujo Nugroho, yang

saat itu menjabat Gubernur Sumut. Besaran duit yang diterima Rp 300-350 juta. Ke-38 orang itu diduga menerima suap dari Gatot terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 20122014 serta persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sumut 2013 dan 2014. Suap juga terkait pengesahan APBD Sumut 2013 dan 2014 serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut pada 2015.(IN/BBS)

Hakim Tunda Vonis Kasus Korupsi Raskin MEDAN- Sehari menjelang kedatangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjend Badilum) dan rombongan Mahkamah Agung (MA), hakim Ahmad Sayuti Harahap SH menggelar persidangan tindak pidana korupsi yang terbilang aneh kontroversial. Sebab, dia diduga kembali melakukan pemeriksaan saksi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Zulkarnain Sitompul, pegawai kantor Camat Padang Bolak dalam kasus korupsi beras miskin (raskin) yang merugikan negara Rp 800 juta di ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (19/4). Ahmad Sayuti kembali memeriksa saksi fakta dan menunda pembacaan vonis sehingga keterangan yang disebut tertinggal telah tercapai. Seperti diketahui, terdakwa korupsi beras miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang melibatkan Camat Padang Bolak Amrin Junirman Siregar dan Kepala Desa Batang Baruhar Julu, Mulia Harahap telah dilakukan penuntutan dan nota pembelaan (pledoi) pada sidang 5 April dan 12 April 2018. Namun, setelah mendengarkan pledoi pada sidang sebelumnya, hakim akhirnya memutuskan memanggil kembali saksi fakta Zulkarnain Sitompul. Pada sidang yang semestinya pembacaan vonis itu, malah kembali memeriksa saksi fakta BAP. Dalam persidangan itu, Ketua Majelis Hakim Ahmad Sayuti langsung mencecar dan terkesan mengarahkan saksi hingga tepat disebut tentang adanya keterangan tertinggal pada pemeriksaan awal. Bahkan Ahmad Sayuti menggunakan bahasa daerah Paluta dalam sidang tersebut. "Jadi uang itu sebenarnya sudah diserahkan Haji Mulia (Grosir Beras), ya kan jadi kamu kemanakan uangnya,” tanya hakim. “Sudah saya setorkan, tapi nggak pakai tanda terima atau kwitansi,” jawab saksi. Jadi bisa begitu aja ya, enak kali kamu. Pas ditanya H Mulia "atur ma isi", (atur aja disitu), gitu kamu

bilang kan," ujar hakim terkesan mengarahkan saksi. Usai sidang, Ahmad Sayuti ditanya tentang adanya indikasi mengarahkan saksi, tidak memberi tanggapan. "Tadi kan kamu sudah dengar, tanya saja sama humas,” tandasnya menyebut, saksi tersebut adalah saksi fakta. Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ferry ditanya wartawan, membantah sekongkol dengan hakim untuk mencari keringanan terhadap terdakwa. "Kalau saya tidak ada masalah, toh sudah saya tuntut kok. Jadi ini kepentingan hakim, apa maksudnya saya nggak tau," ujar JPU. Dalam nota tuntutan sebelumnya, mantan Camat Padang Bolak, Padang Lawas Utara (Paluta), Amrin Junirman Siregar dan Kepala Desa Batang Baruhar Julu, Mulia Harahap dituntut masing-masing selama 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan. JPU Feri M Julianto juga mewajibkan keduanya membayar Uang Pengganti (UP) masing-masing sebesar Rp400 juta subsidair 3,5 tahun. "Keduanya terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar Feri dalam sidang di ruang Cakra IX, PN Medan, Kamis (5/4) lalu. Sementara, kedua terdakwa dalam pembelaannya di hadapan Ketua Majelis Hakim, Ahmad Sayuti menyatakan tak terima dituntut jaksa dengan hukuman tinggi. "Kami minta keringanan hukuman yang majelis," pungkas kedua terdakwa. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda putusan. Sekadar mengetahui, terdakwa Amrin yang kini menjabat sebagai Camat Halongonan Timur, Kabupaten Paluta bersama terdakwa Mulia Harahap diadili terkait dugaan korupsi dana Beras Miskin (Raskin) sebesar Rp800 juta bertempat di Kantor Camat Padang Bolak Bawah Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta pada tahun 2015 lalu.(SMG)

Sejumlah Kades di Nisbar Diperiksa Terkait Simdesa NIAS BARAT- Beredar kabar di kalangan masyarakat Nias Barat (Nisbar) dalam dua hari terakhir, beberapa kepala desa (Kades) di panggil Kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk dimintai keterangan terkait pengadaan Sistem Informasi Manajemen Desa (Simdesa) untuk 105 desa bersumber dari APBDes TA 2017. Kabar itu diperoleh SIB dari beberapa ASN di Sekretariat

SUMUT ACEH

kantor bupati Nisbar, Rabu (18/ 4). Kajari Gunungsitoli melalui Kasi Pidsus Yus Iman Harefa ketika dikonfirmasi membenarkan pihaknya tengah memanggil beberapa Kades untuk melengkapi informasi permasalahan Simdesa yang sedang proses Lidik. "Ada beberapa Kades yang kita periksa tadi terkait kegiatan Simdesa di Nisbar, tapi belum bisa saya jelaskan secara detail karena

masih tahap Lidik," katanya. Ia pun berharap dukungan agar permasalahan tersebut cepat diproses. Sebelumnya, tahun lalu 105 desa di Nisbar mengalokasikan Rp 48 juta per desa untuk pengadaan papan informasi desa, buku-buku dan software. Belakangan beredar informasi pengadaan dikurangi menjadi Rp 27 juta lebih minus software tanpa aturan hukum yang jelas.(INT)

Enam Unit RPS SMK Pencawan Medan Terindikasi Mark Up MEDAN- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pencawan yang bersumber dari dana DAK Tahun Anggaran 2017 terindikasi Mark Up. Hal ini diungkapkan Ketua LSM Masyarakat Pemerhati Pemberdayaan Aparatur Negara Sumatera Utara (MAPPAN-SU), Drs.Hubert Nainggolan, Jumat (20/4). Hubert mengatakan, SMK Pencawan menerima bantuan dana DAK untuk pembangunan 6 unit ruang praktek siswa. Biaya yang diterima per ruang RPS sebesar Rp273.411.833 sehingga besarnya dana yang diterima Rp273.411.833 x 6 ruang = Rp1.640.470.833. Dengan ukuran bangunan 36 meter x 10 meter bertingkat. Artinya 3 ruang di bawah dan 3 ruang di bagian atas. Berdasarkan investigasi di lapangan dan keterangan pelaksana pekerjaan, total keseluruhannya berdasarkan kesepakatan dengan pihak sekolah sebesar Rp900.000.

000, sudah termasuk bahan dan upah pekerja. Dan kondisi bangunan belum 100 persen rampung dengan catatan pintu lipat untuk 3 ruang dibawah belum terpasang. Dari keterangan pelaksana, biaya yang dikerjakan untuk membangun 6 unit RPS yaitu : Nilai bantuan sebesar Rp1.640.470.833, pajak 10 persen (10 x Rp1.640.470. 833 = Rp1.640.469.192). Nilai pembangunan sebesar Rp1.491. 335.629, biaya pembangunan fisik Rp800.000.000, upah tukang Rp100.000.000. Sehingga totalnya Rp900.000.000. Menurut Nainggolan, dari hasil perhitungan nilai bangunan, maka sisa dana yang masih mengendap sebesar Rp591.335.629. Dan dia menduga pembangunan RPS di SMK Pencawan terindikasi Mark Up sehubungan sistem pekerjaan adalah swakelola yang dikerjakan sendiri oleh pihak sekolah. Dan menurut Ketua LSM ini, LPJ yang disampaikan oleh SMK

Pencawan adalah pembohongan karena bangunan RPS belum rampung 100 persen. Begitu juga dengan konsultan pengawas diduga telah memanipulasi laporan dengan progres yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nainggolan menduga adanya aliran dana yang diterima oknum Dinas Pendidikan dari pihak penerima bantuan yang berbentuk fee sebagai imbalan. Terkait kasus ini, Nainggolan meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Provsu, Arsyad Lubis untuk menindaklanjuti dugaan Mark Up ini. Pihak konsultan dan SMK Pencawan harus mempertanggungjawabkan dana yang diterima, begitu juga pembuat LPJ harus menjelaskan laporannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No71 Tahun 2000, Tentang tata cara dan peran serta masyarakat daam pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagaimana dijelaskan, setiap

orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi. Perpres No.4 Tahun 2015, tentang pengadaan barang dan jasa serta UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nainggolan meminta aparat penegak hukum segera meindaklanjuti kasus ini karena diduga adanya penyimpangan anggaran yang merugikan negara. Adanya dugaan lobi-lobi yang kerap dilakukan oknum-oknum di Dinas Pendidikan Provsu untuk kepentingan pribadi tanpa melihat kondisi sekolah layak atau tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.(FER)

Kasus JR Saragih Bakal SP3 MEDAN– Perkara dugaan pemalsuan dokumen dalam pencalonan Jopinus Ramli (JR) Saragih di Pilgubsu Juni 2018, diduga sudah dihentikan Polda Sumut. Apalagi mengingat pelimpahan berkas JR Saragih dari Kejaksaan Tinggi Sumut ke pengadilan sudah lewat waktu atau kedaluarsa. Sejak JR Saragih menyatakan mudur dari bursa pencalonan Gubernur Sumatera Utara, kasus yang ditangani Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Poldasu, dan Kejatisu itu mulai dingin. Bahkan, tidak ada tindakan tegas dari Tim Gakkumdu terhadap Ketua nonaktif DPD Partai Demokrat Sumut itu ketika mangkir dari pemanggilan penyidik saat hendak duilakukan pelimpahan tahap kedua ke Kejatisu. “Informasinya memang begitu. Polda Sumut akan menerbitkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) tersebut. Karena sampai sekarang masih terjadi tarik ulur pelimpahan berkasnya ke pengadilan,” kata seorang sumber, Rabu (18/4). Menurut sumber itu, pola yang dimainkan penyidik ini sudah diprediksi sejak awal. Dimana ketika JR Saragih mulai legowo dan tak ngotot lagi dalam pencalonan sebagai cagub, penegak hukum juga tidak akan melanjutkan perkara tersebut. “Tarik ulur kepentingannya di situ. Jadi skemanya kalau JR sampai sekarang melawan, maka mau tak mau kasusnya akan digulirkan ke pengadilan,” bebernya. Saat informasi ini dikonfirmasi ke Polda Sumut, sejumlah pejabat yang berkompeten enggan berkomentar. Bahkan Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Andi Rian yang berulang kali ditanyai mengenai kasus JR Saragih ini, malah meminta menanyakannya ke Gakkumdu. “Kasus JR ini, silakan tanya Tim Gakkumdu, karna domainnya di sana,” katanya, Senin (15/4) lalu. Sementara, Kasubbid Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan yang pernah dimintai komentarnya, mengatakan, kasus JR Saragih masih tahap pemanggilan kedua. “Belum kita limpahkan tahap dua. Masih pemanggilan kedua yang dilayangkan kepadanya (JR Saragih),” ujar Nainggolan, Selasa lalu. Untuk pemanggilan ketiga, dia pun belum bisa memastikan kapan dilaksanakan. “Itu penyidik Gakkumdu, mereka lah nanti yang berhak memanggil kapan,”

tandasnya. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Syafrida R Rahasan yang dikonfirmasi, Rabu (18/4), terlihat kaget dan mengaku heran mendengar kabar tersebut. Ia mengaku belum mendapat informasi resmi dari penyidik atas SP3 kasus yang melibatkan Bupati Simalungun dua periode itu. Syafrida juga menerangkan, meski secara hukum pihaknya tidak berwenang dalam perkara ini, namun tetap berhak menanyakan kabar soal SP3 itu dari penyidik. “Informasi ini juga justru baru saya dengar dari wartawan. Kenapa bisa diSP3-kan? Apa penyebabnya? Sebab kemarin kan penyidik sudah menyatakan lengkap (P21) berkas perkara JR Saragih,” katanya. Semestinya, sebut dia, secara hukum acara pidana tidak bisa semua kasus di SP3 kalau sebelumnya sudah dinyatakan lengkap. “Kecuali masih dalam tahap pemanggilan saksi-saksi, belum cukup bukti dan kesimpulan. Alangkah baiknya ditanyakan juga ke kejaksaan,” katanya. Dirinya akan mendiskusikan lebih lanjut kabar tersebut dengan rekan-rekannya di Bawaslu Sumut. “Kebetulan saya masih di luar kota ini. Kamis (hari ini) baru masuk kantor lagi. Kalau memang benar, kami tentu mempertanyakan hal ini,” tutupnya. Sementara Kuasa Hukum JR Saragih, Hermansyah Hutagalung yang dikonfirmasi juga mengaku belum mendengar kabar SP3 kliennya dari Polda maupun Kejatisu. “Belum, belum ada terima,” sebutnya. Namun ia menjelaskan, secara lex specialis hukum di Gakkumdu, tidak membahas kekosongan hukum bila batas waktu perkara sudah lewat. “Kan begini, dari Bawaslu dikasih waktu ke Gakkumdu untuk memprosesnya selama 7 hari. Yang saya ingat LP-nya itu masuk ke Polda sejak 9 Maret. Di situ polisi dikasih waktu 14 hari kerja.

Mana tau masih P-19 dikasih waktu lagi 4 hari. Total kalau nggak salah sampai 27 Maret waktu di Polisi,” bebernya. Setelah itu, lanjut dia, berkas perkara dilimpahkan ke Kejatisu dan di situ jaksa punya waktu lima hari untuk menindaklanjutinya. Lima hari waktu di Kejatisu itu pun, kata Hermansyah untuk dilimpahkan berkas perkara ke pengadilan. “Pengadilan diberi waktu 7 hari harus putus. Dan hari ini waktu pengadilan juga sudah habis. Nah, dalam hukum lex specialis Gakkumdu juga tidak mengatur secara khusus bagaimana kalau sudah lewat waktu semua. Secara hukum pidana kan perkara ini sudah lewat waktu. Tapi sampai sekarang, perkara ini masih di tangan kepolisian, maka polisi harusnya menerbitkan SP3,” ujarnya. Alasan lainnya, sebut dia, lantaran pelimpahan tahap dua berkas perkara JR tempo hari belum terjadi. Dikarenakan JR Saragih waktu itu tidak hadir saat penyerahan fisik dari penyidik Gakkumdu kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Oleh karenanya demi hukum, polisi sudah menerbitkan SP3. Tapi sampai sekarang secara resmi kami belum menerima suratnya. Begitulah cerita hukum lex spesialisnya Gakkumdu,” imbuhnya. Di kesempatan itu, ia juga membantah, bahwa sebenarnya belum pernah ada panggilan kedua kepada kliennya dari penyidik dalam perkara dimaksud. “Tidak benar itu pemberitaan di media yang menyebut sudah dipanggil dua kali Pak JR. Meski kami sendiri tidak mengetahui alasan beliau tidak hadir saat pertama kali dipanggil. Gimana orang dipanggil sekali langsung datang, sementara beliau dipanggil DPP dan lalu diganti dari posisi ketua. Jadi memang sudah repot kali kondisinya waktu itu. Padahal dia ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat Sumut, tapi malah digitukan,” pungkasnya.

Harus Dijalankan Sementara, Direkrur Lembaga Batuan Hukum (LBH) Medan, Surya Dinata menegaskan, penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap P22 wajib dilakukan penyidik Gakkumdu. Disebut Surya, mekanisme proses hukum sudah diatur sehingga harus dijalankan. Oleh karena itu, diakui Surya, dirinya juga mempertanyakan mengapa proses tahap 2 kasus itu begitu lama. “Prinsipnya, penegakkan hukum tidak membeda-bedakan dan kita berharap tidak ada pembedaan. Sekalipun nanti pengadilan memutuskan tidak bersalah, proses ini harus dijalankan,” ujar Surya. Lebih lanjut, Surya menilai Penyidik tidak profesional. Oleh karena itu, dikatakannya seharusnya ada sanksi terhadap Penyidik, mengingat tersangka ada dan tidak DPO. Untuk itu, Surya juga meminta Kejatisu menyurati Penyidik untuk segera melakukan tahap dua. Sementara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, masih ‘setia’ menunggu pelimpahan berkas tahap kedua dari Gakkumdu. Hal itu diakui Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian ketika kembali dikonfirmasi, Senin. Namun, Sumanggar mengaku kalau pihaknya juga tetap berkoorsinasi dengan penyidik. Untuk menyurati Gakkumdu, Sumanggar mengaku memang belum ada rencana. Sebagaimana diketahui, Kejatisu menerima berkas perkara JR Saragih pada Senin (26/3) lalu. Setelah menerima, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang telah ditunjuk yakni, Amru Siregar, Haslinda dan Irma Hasibuan meneliti dan mempelajari berkas perkara itu. Pada Kamis (29/3) lalu, berkas perkara itu dinyatakan lengkap. Berdasar kelengkapan itu, Kejatisu menerbitkan dan mengirimkan P21 ke Penyidik Poldasu untuk segera dilakukan tahap 2. Oleh karena itu, penyidik bermaksud untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejatisu pada Senin (2/4) lalu. Namun rencana itu batal karena tersangka JR Saragih tidak hadir. Dalam berkas perkara itu, JR Saragih dikenakan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Paslon, Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal tersebut ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda, serta tidak ada ukuran hukuman minimal.(INT)

KASUS DUGAAN KORUPSI PATUNG YESUS

Kasus Tapian Siri-siri Madina, Kejatisu Masih Menunggu Audit BPKP MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) masih menunggu hasil audit investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumut yang hingga saat ini belum keluar atas kasus Taman Raja Batu dan Tapian Siri-siri

Syariah Mandailing Natal (Madina). “Kita masih menunggu hasil audit BPKP yang belum juga keluar hingga saat ini,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian, Kamis, (19/4). Audit dari BPKP Sumut

diperlukan penyidik Kejatisu untuk melihat apakah ada kerugian negara dalam kasus yang menghabiskan dana sebesar Rp8 miliar dari APBD Kabupaten Madina Tahun Anggaran (TA) 2015 tersebut. “Kita tidak bisa memaksa kapan harus diserahkan

ke kita hasil audit dari BPKP, semua tergantung dari kesiapan mereka. Jadi kita sifatnya menunggu saja,” ucapnya. Disinggung penyidik terkesan ‘main mata’ dalam kasus ini, Sumanggar pun langsung cepat membantahnya. “Tidak benar

itu. Tim masih melakukan penyelidikan. Tunggu dulu lah,” jelasnya. Sebelumnya, penyidik Kejatisu sudah melakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan terhadap sejumlah pejabat di Pemkab Madina

seperti Sekda Madina M Syafii, Kadis Perkim Rahmad Baginda Lubis, Kadispora Rahmad Hidayat, Kepala Bapeda, Abu Hanifah dan mantan Kadis PU Syahruddin pada Januari 2018 lalu. Selain itu, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) juga telah

menjalani pemeriksaan di Kejati Sumut untuk menggali informasi dugaan kasus yang berawal dari laporan masyarakat tersebut. “PPK, PPTK sama Pokja di Dinas Perkin Dinas PU dan Dispora telah kita panggil untuk nantinya menjalani pemeriksaan,” tutupnya.(JAC)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Iman Selamat Telaumbanua, Atozanolo Zega, Deserieli Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Supriadi; BIRO TEBINGTINGGI:: Ruben Sembiring; BIRO BATUBARA: Sahril (Kabiro), Edward Rajagukguk; WARTAWAN DAERAH: Jamin (Langkat); Dedy Irawan Z (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih, Sabar Saragih, Sali, Hotma Andar Tobing, Mukhtar Sirait (Siantar/Simalungun); Anna Elfrida Siahaan (Tobasa); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); Suraji, Agus Syahputra (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Faoziduhu Hulu (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Enri Anto Harahap (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Mukhtar Sianipar (Taput); Boyde Siregar, Reinton Siregar (Humbang Hasundutan); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Yuheri Salman (Langsa); M Harahap, Muhazar (Lhokseumawe/Aceh Utara); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin, Siden (Kutacane), Ray Fahmi (Aceh Timur); Sadari Halawa (Nias Selatan); Shalehuddin, Dedi Sukendri (Indragiri Hilir).


5 E D I S I 502 23 - 29 APRIL 2018

KORUPSI

LIPSUS

MAHFUD MD: PILKADA SEPERTI PETERNAKAN KORUPTOR Pakar hukum Mahfud MD, menyesalkan pemilihan kepala daerah seperti peternakan koruptor, karena banyaknya kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Pilkada seperti peternakan koruptor. Kira-kira koruptor baru mau lahir, seperti dibudidayakan,” ujar dia dalam kuliah umum di Para Syndicate, Jakarta, ditulis Jumat (20/4). Menurut dia, kini tidak sedikit orang yang menghindar dari tuduhan korupsi dan menjadikan hukum sebagai alat untuk mengelak, meskipun sudah jelas publik melihatnya. Hukum dinilainya sudah lepas dari asal mula tujuannya dan kini hukum bisa dibeli dimana-mana. Hilangnya budaya adiluhung pun menjadi masalah, kata dia, orang Indonesia sekarang mulai tidak takut sanksi moral, yang ditakuti hanya sanksi hukum. Ia mengatakan saat ini Indonesia belum mampu melahirkan pemimpin yang tegas dalam menegakkan keadilan. Pemimpin di Indonesia, tutur Mahfud MD, tidak hanya presiden, melainkan juga anggota DPR, DPRD, gubernur dan bupati. “Saya katakan kalau kita mau menjaga negara berbasis nasionalisme, pertama tegakkan keadilan tanpa pandang bulu,” ucap Mahfud MD. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan KPK sudah menangkap 18 gubernur dan 75 bupati/walikota karena tindak pidana korupsi. Untuk itu, ia mengingatkan calon kepala daerah yang berkompetisi di Pilkada serentak 2018 untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Belum Lahirkan Pemimpin Berintegritas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif, mengatakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di Indonesia belum memenuhi harapan mela-

hirkan pemimpin berintegritas sebagaimana yang diharapkan publik. “Salah satu cita-cita reformasi adalah penegakan supremasi hukum dan demokrasi yang bermartabat. Seluruh elemen bangsa tidak boleh mundur mewujudkan pemerintahan bersih dan berwibawa,” kata Laode di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (20/4). Menurut dia, adanya penyelenggara pemilihan (atau komisioner KPU) yang diberhentikan atau dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKKP), karena terbukti melanggar etika meru-

pakan fakta bahwa pilkada di negeri ini belum berintegritas. Fenomena mahar politik bagi kandidat calon kepala daerah yang diberlakukan partai politik, katanya, merupakan bibit pengingkaran terhadap pilkada berintegritas. “Saat ini tidak bisa diingkari bila seorang figur yang bercita-cita mencalonkan diri harus menyiapkan “uang pintu” partai politik. Ya, kalau terpilih maka yang dipikirkan adalah mengembalikan investasi politik dengan memegang kekuasaan,” katanya. Fakta lain bahwa pilkada di

negeri ini belum menjamin lahirnya pemimpin berintegritas adalah ada oknum hakim, penasihat hukum, dan penegak hukum lain seperti mantan ketua Mahkama Konstitusi yang harus menjalani hukuman seumur karena terbukti korupsi dalam kasus sengketa pilkada. Oleh karena itu, kata Laode, KPU berkolaborasi dengan KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri menggalakan pembekalan antikorupsi dan deklarasi laporan harga kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pasangan calon kepala

daerah untuk mewujudkan pilkada berintegritas. Ketua KPU Sultra Hidayatullah mengatakan penyelenggara pemilihan mulai tingkat komisioner provinsi, kabupaten/kota, PPK hingga PPS harus komitmen bermenyelenggarakan pemilihan dengan demoratis, jujur dan adil. “Tidak ada toleransi bagi penyelenggara yang melanggar. Jangan kan melalui sidang dewan kehormatan, baru laporan indikasi pelanggaraan etika saja yang bersangkutan sudah diperiksa internal,” kata Hidayatullah.(AC/ANT)

Wacana Sistem Pilkada Lewat DPRD yang Kontraproduktif Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan lewat DPRD dianggap bertentangan dengan nurani publik. Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengungkapkan, kepercayaan publik terhadap para kader dan tata kelola partai politik terbilang masih rendah. "Jika dikembalikan ke DPRD dengan kondisi parpol yang belum baik dan kepercayaan publik yang rendah malah akan kontraproduktif," kata Kaka, Selasa (10/4) malam. Berdasarkan kajian KIPP, wacana pengembalian sistem pilkada lewat DPRD justru akan menimbulkan masalah yang cukup pelik ke depannya. Kaka mengingatkan, keberadaan pilkada langsung pada dasarnya merupakan jawaban atas ketidakpuasan publik di daerahdaerah. "Ketidakpuasan publik yang terakumulasi itu menjadi keresahan sosial karena terakumulasi tak terpecahkan di masingmasing daerah," papar Kaka.

Sehingga, mencuatnya wacana tersebut oleh segelintir elit politik cenderung mengkhawatirkan. Kaka heran ketika persoalan politik uang seolah-olah terjadi karena ulah masyarakat. Ia menilai persoalan politik uang yang menjadi salah satu alasan wacana tersebut, harus menjadi bahan intropeksi kader dan elit parpol. "Masalahnya itu ada di parpol dan elit pusat dan daerah, bukan di rakyatnya," katanya. Kaka menegaskan, daripada meributkan kepentingan dalam sistem pilkada lewat DPRD, lebih baik elit parpol, para anggota parlemen dan pemerintah fokus pada perbaikan sistem pemilihan langsung sekarang ini. "Sampai saat ini pelaksanaan pilkada sudah 2 kali serentak dan sekarang yang terakhir secara umum baik dan demokratis. Tinggal meningkatkan kualitas, bukan mengembalikan pada kontrol parpol dan elit," katanya. Wacana yang mencuat Sejumlah elit parpol tampak menunjukkan keinginannya untuk merubah

sistem pilkada langsung menjadi sistem pilkada lewat DPRD. Ketua DPR Bambang Soesatyo pernah mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah, dari pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Bambang, wacana perubahan sistem itu didukung oleh KPK. "Bagian pencegahan (KPK) rupanya sudah melakukan kajian dan ternyata indeks korupsi yang dilakukan kepala daerah tidak mungkin bisa menurun kalau sistem tidak dievaluasi," ujar Bambang. Bambang mengatakan, banyak masalah yang dihadapi dengan adanya pilkada langsung. Beberapa di antaranya, yakni politik biaya tinggi yang kemudian memunculkan korupsi. Di satu sisi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga sempat terlibat diskusi mendalam terkait pengembalian pilkada ke DPRD. "Nah, saya kira ini tahun depan pilkadanya sudah selesai serentak. Pak Ketua (DPR) menawarkan revisi ulang Undang-undang

Pilkada dan nanti akan bisa kami bicarakan," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Hal senada juga diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Al Muzzammil Yusuf. Ia menyatakan, PKS sepakat untuk mengembalikan pilkada ke DPRD. "Kami cenderung ke sana. Kami sudah bahas," kata Muzzammil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. Pilkada Lewat DPRD) Ia menilai pilkada langsung lebih banyak kerugiannya daripada melalui DPRD. Salah satu kerugian utama pilkada langsung, menurut dia, ialah besarnya biaya politik dan maraknya politik uang. Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku setuju dengan wacana pengembalian pilkada melalui DPRD lewat revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Zulkifli menilai, sistem Pilkada harus diperbaiki untuk menghindari besarnya biaya

Evaluasi Pilkada dan Solusinya Pilkada langsung telah bergulir sejak 2007. Sejak berlakunya UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Selama 2007-2014 Pilkada langsung digelar terpisah antardaerah. Pelaksanaan serentak baru terjadi tiga kali, yakni pada 2015, 2017, dan 2018. Pada 2014, DPR RI sempat memutuskan pilkada kembali ke format lama, yakni pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Namun, keputusan sidang paripurna DPR RI itu batal setelah Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati. Perppu tersebut dibuat karena meluasnya pemberitaan protes masyarakat yang diasumsikan masih menghendaki pilkada langsung. Jumat 6 April 2018 lalu pemerintah (Mendagri) dan DPR (Ketua DPR) sependapat terkait upaya untuk melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bahkan mengatakan hasil evaluasi sementara lembaganya menunjukkan banyak masalah yang

muncul (hal negatif) akibat pelaksanaan pilkada langsung. Temuan itu membuat wacana revisi bentuk pilkada mencuat lagi. Keinginan pemerintah dan DPR tersebut tentu memunculkan kembali polemik antara Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung. Kelebihan dan kekurangan dua model pilkada Kedua model pemilihan tersebut (langsung & tidak langsung) memiliki kelebihan dan kekuranganya masingmasing. Kelebihan pilkada tidak langsung diantaranya adalah biaya politik murah, politik uang tidak meluas sampai ke basis masyarakat dan rakyat tidak mengalami pembelahan ekstrim secara sosial maupun politik. Kelemahan pilkada tidak langsung diantaranya adalah calon kepala daerah tidak dikenal oleh rakyatnya, politik uang terjadi di lapis elit daerah, dan rakyat tidak dilibatkan dalam menentukan pemimpinya sendiri atau kurang demokratis. Sementara kelebihan pilkada langsung di antaranya adalah rakyat terlibat secara langsung untuk menentukan kepala daerahnya sendiri sehingga lebih demokratis, kepala daerah juga lebih dikenal dan lebih dekat dengan rakyat, aspirasi rakyat bisa langsung disampaikan saat kampanye atau sebelum seseorang menjadi kepala daerah, gagasan atau program kepala daerah bisa langsung didengar rakyat sebelum menjadi kepala daerah. Sedangkan kekurangan pilkada langsung di antaranya adalah politik uang

tidak hanya terjadi dilapis elit tetapi juga terjadi di lapis masyarakat bawah, pembelahan sosial terjadi sehingga tidak sedikit terjadi konflik diantara rakyat, biaya politik juga sangat mahal. Contoh biaya politik mahal ini bisa dicermati misalnya pada biaya pilkada 2018 yang mencapai angka Rp 15,2 triliun yang berasal dari sumber APBN dan APBD (Kemendagri,2018). Sementara biaya politik dari sang calon kepala daerah yang jumlahnya 117 daerah untuk pilkada 2018 angkanya bisa mencapai Rp 11,7 trliun (Puspol Indonesia, 2018). Sebagai catatan evaluasi, pada tahun 2015 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian penting terkait pilkada langsung. Kajian tersebut dilakukan melalui sebuah survei terpercaya terhadap bekas calon kepala daerah. Di antara temuan KPK tersebut adalah 51,4 persen calon kepala daerah mengeluarkan dana kampanye melebihi harta kas mereka, 16,1 persen mengeluarkan dana kampanye melebihi total harta yang mereka cantumkan dalam LHKPN, 56,3 persen mengatakan donatur kampanye mengharap balasan saat calon kepala daerah terpilih, 75,8 persen calon kepala daerah mengatakan akan mengabulkan harapan donatur, 65,7 persen menyatakan bahwa donatur menghendaki kemudahan perizinan usaha dari calon kepala daerah jika terpilih (sumber: KPK ,2015). Temuan KPK tersebut menggambarkan dengan jelas betapa korupsi sistemik memang menjadi pola yang

politik dan maraknya politik uang. Sementara, partai politik dilarang untuk mencari uang untuk menutup biaya politik dan negara tidak mampu menanggungnya. (Baca juga: Menurut Ketua DPR, KPK Setuju Pilkada Langsung Dievaluasi) Selain itu, Zulkifli menilai, dengan mengembalikan pilkada ke DPRD, maka dapat mengurangi banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Jadi sistemnya harus diperbaiki, kalau tidak diperbaiki kan begini terus," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. Di sisi lain Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, pilkada melalui DPRD lebih efisien daripada pilkada langsung. Menurut dia, dengan pelaksanaan pilkada melalui DPRD maka negara bisa menghemat anggaran yang cukup besar. Selain itu, sistem tersebut dianggap mampu menekan angka korupsi. "Ya jelas lebih efisien, lebih murah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.(KC/IN)

dimulai sejak awal proses pilkada langsung dilaksanakan. Ini solusinya Lalu bagaimana solusinya? Setidaknya ada tiga pola solusi yang mungkin bisa dijadikan agenda DPR maupun Kemendagri. Pertama, pola pilkada tidak langsung yang diperbaharui. Kedua, pola pilkada langsung yang diperbaharui. Ketiga, pola campuran. Pola Pilkada tidak langsung (melalui DPRD) yang diperbarui maksudnya adalah bukan seperti pilkada atau pemilihan kepala daerah di DPRD seperti zaman Orde Baru yang tidak dikenal publik prosesnya. Tetapi pilkada tidak langsung yang membuka ruang keterlibatan publik. Ini dapat dilakukan melalui dua hal sebelum pemilihan oleh DPRD, yaitu ada uji publik terhadap calon kepala daerah setelah pendaftaran calon ke panitia pemilihan di DPRD. Uji publik ini berupa pengumuman calon-calon kepala daerah kepada publik agar publik memberikan penilaian atau keberatan yang berbasis data atau bukti tertentu. Jika protes publik kemudian menunjukan data negatif atau ketidaklayakan calon, maka panitia pemilihan di DPRD dapat memberi kesempatan kepada fraksi pengusungnya di DPRD untuk mencari calon lainya dalam waktu yang tidak lama sesuai jadwal yang ditetapkan. Selain uji publik, juga keterlibatan publik bisa dilakukan melalui debat calon kepala daerah didepan majelis sidang DPRD yang dihadiri dan ditonton masyarakat luas melalui media televisi. Setelah masa tenang baru sidang paripurna DPRD dilakukan untuk me-

Mendagri: Maraknya Korupsi Kepala Daerah Bukan Karena Faktor Gaji MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meyakini bahwa maraknya korupsi yang melibatkan kepala daerah bukan karena kurangnya gaji, melainkan adanya permasalahan pada mental. “Korupsi kepala daerah dan perangkat daerah faktornya bukan karena gaji. Ini sistemnya sudah baik, pengawasan baik, tapi masih ada yang kena operasi tangkap tangan. Jadi, itu bukan masalah gaji, tapi mental,” ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (18/4). Mendagri mengatakan jika kepala daerah memahami area rawan korupsi serta dampaknya, maka seharusnya upaya menguntungkan diri dengan cara ilegal itu tidak terjadi. Menurut Tjahjo, penjelasan mengenai daerah rawan korupsi telah berulang kali dipaparkan kepada kepala daerah dan perangkatnya. Kendati demikian, masih banyak yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Partai politik dalam menyalonkan sesorang juga sudah ada seleksinya, sudah diikuti psikotes. Tapi (uang) itu memang godaan, jadi masalahnya di mental,” tutur Mendagri. Tjahjo menerangkan agar ke depannya tidak ada lagi pemimpin daerah terlibat korupsi, pihaknya bersama KPK saat ini berkeliling ke daerah untuk menjelaskan area rawan korupsi kepada para calon kepala daerah. “Kami menjelaskan, kepala daerah harus menggunakan ‘e-planning’ yang transparan, dan mengambil kebijakan dengan memahami area rawan korupsi. DPRD dan kepala daerah juga teken pakta integritas. Jadi kuncinya pada perencanaan anggaran, jangan ada ‘bargaining’ atau ‘kongkalikong’,” ungkap Mendagri. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pernah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menaikkan nominal gaji kepala daerah, karena jika dikalkulasikan gaji bulanan yang didapatkan tidak sebanding dengan “modal politik” yang dikeluarkan saat menjalani masa kampanye. Pria yang kerap disapa Aher itu menilai upaya tersebut dilakukan agar para kepala daerah bisa terhindar dari jerat tindak pidana korupsi.(AC/IN)

KPU: Tidak Ada Alasan Pilkada Dikembalikan Melalui DPRD Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, mengatakan isu mengembalikan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak lagi relevan. Ketua KPU menilai, saat ini masyarakat lebih percaya jika Pilkada dilaksanakan secara langsung. "Tak ada alasan Pilkada dikembalikan ke DPRD. Nyatanya proses Pemilu oleh KPU semakin baik dan rakyat lebih percaya," kata Arief saat diskusi publik di MMD Initiatif di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (19/4). Arief menyebutkan membaiknya proses Pemilu yang dilakukan KPU terasa seiring berjalannya waktu. Peran KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas kata dia semakin diperkuat oleh Undang-Undang. KPU juga telah berusaha transparan di setiap tahapan. Mulai dari pendaftaran, terbuka untuk akses data pemilih sampai transparan mengenai hasil pencoblosan. Bila ada kecurigaan penyelenggara melanggar dengan memainkan data menurut Arief tak lagi cocok karena siapapun bisa mengakses data pemilih dan data hasil Pemilu kapanpun melalui website KPU. Kemudian untuk menekan biaya besar yang harus dikeluarkan para calon dan partai dalam kampanye lanjut Arief KPU sudah mengatur dana untuk kampanye dibatasi dan juga beberapa penyediaan alat peraga kampanye dilakukan oleh KPU menggunakan uang negara. "Penyelenggara sudah bikin agr biaya murah. Biaya ditanggung penyelenggara. KPU berupaya buat pilkada makin kredibel akuntabel. Bisa diakses publik. Tak ada lagi alasan anggaran tertutup tak bisa terkontrol," ujarnya. Mengenai politik uang di mana dikhawatirkan maraknya para calon menyogok rakyat menurut Arief juga mulai berkurang. Sebab para calon dan partai sekarang yang takut membagi-bagi uang kepada rakyat karena tidak ada jaminan untuk dipilih walau sudah bagi-bagi uang. Lain halnya bila calon memberikan uang kepada anggota dewan bila Pilkada melalui DPRD, bisa jadi ada jaminan calon akan dipilih oleh yang menerima uang. Isu pengembalian Pilkada melalui DPRD kembali bergulir dari Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut adanya usulan dari KPK agar Pilkada tak lagi dengan cara langsung oleh rakyat. Menurutnya, usulan agar pilkada melalui DPRD berdasarkan realitas yang temuinya di daerah, yaitu pilkada langsung membutuhkan biaya tinggi. Ia menuturkan KPK pun prihatin indeks persepsi korupsi belum menunjukkan perbaikan.(REP)

milih kepala daerah. Untuk menghindari praktek money politik anggota DPRD saat pemilihan kepala daerah, perlu melibatkan KPK dan PPATK dalam pengawasan sepanjang masa pilkada berlangsung. Pola Pilkada langsung yang diperbarui maksudnya adalah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat tetapi sejumlah hal dan aturan yang selama ini menimbulkan masalah dalam pilkada langsung harus diperbaiki. Sejumlah masalah yang harus diperbaiki tersebut antara lain soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah, soal sistem pemilu yang sangat kontestatif liberalistik (sistem pemilu proporsional dengan daftar stelsel terbuka maupun sistem distrik yang sangat kontestatif liberalistik), mekanisme pencalonan yang harus mendapat surat dukungan dan persetujuan pencalonan dari pengurus Pusat Partai Politik yang membuka celah adanya 'mahar politik', angka 20 persen threshold untuk dukungan terhadap calon kepala daerah telah membatasi hak politik untuk dipilih sehingga muncul calon kepala daerah yang tidak beragam. Padahal, cukup dengan menaikan angka parliamentary threshold 6 sampai 8 persen semua partai yang lolos threshold bisa mengusung calon kepala daerahnya. Ini akan membuka peluang beragamnya alternatif calon kepala daerah. Hal lainya yang perlu diperbaiki adalah model kampanye politiknya harus sudah bergeser ke kontestasi gagasan dan berbasis digital sehingga lebih murah. Sementara, pola campuran meng-

gunakan cara berpikir para pendiri bangsa ini yaitu menggunakan pola campuran antara model demokrasi langsung dan model demokrasi tidak langsung. Indonesia tidak harus secara kaku memilih satu diantara model pilkada langsung atau tidak langsung, tetapi untuk mengeleminir berbagai kelemahan yang dijelaskan diatas, pemilihan kepala daerah dapat menggunakan model campuran dalam satu wilayah. Misalnya untuk pemilihan Gubernur dilaksanakan secara langsung, sementara pemilihan wali kota atau bupati bisa dipilih oleh DPRD atau diangkat langsung oleh Gubernur sebagaimana terjadi di DKI Jakarta saat ini dimana ada lima wali kota yang tidak dipilih oleh rakyat dan satu bupati tidak dipilih oleh rakyat. Satu dari tiga pola pilihan pilkada tersebut hanya mungkin dapat dilaksanakan jika DPR dan pemerintah serius berniat melakukan perbaikan, masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses perubahan tersebut. Dalam seluruh proses perbaikan tersebut tentu ada kemungkinan memerlukan perubahan mendasar atau amandemen terhadap UUD 1945 terkait pemerintahan daerah dan pemilihan umum, termasuk perubahan terhadap undangundang pemerintah daerah dan undangundang pilkada. Lebih dari itu, upaya perubahan sistem pilkada ini harus dibangun dengan kesadaran untuk kepentingan rakyat banyak dan sebagai upaya menterjemahkan Pancasila dalam praktik demokrasi kita yang spiritnya kolektivisme bukan individualisme.(REP)


6 E D I S I 502 23 - 29 APRIL 2018

POLITIK

SUMUT ACEH

SOAL KERAWANAN PEMILIH DI AREA PERKEBUNAN

Komnas HAM Datangi KPU Sumut MEDAN - Komnas HAM banyak mendapat masukan dari masyarakat terkait, kerawanan pemilih di area perkebunan. Demikian juga masih banyak karyawan perkebunan yang tidak terekam dalam base KTP elektronik. Seperti laporan warga di Bandar Khalifah Deliserdang yang sampai sekarang masih belum memiliki KTP elektronik atau surat keterangan (suket). Demikian Komisioner Komnas HAM Hairansyah dan Munafrizal M kepada Wartawan usai melaksanakan kunjungan kerja ke KPU Sumut, Rabu (18/4/2018). Karenanya, Komisi Nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia (HAM) akan memantau pemungutan suara di sejumlah perkebunan di Sumut, yang disinyalir rawan mobilisasi massa pemilih untuk memenangkan salah satu pasangan calon Pilgubsu. Tindakan ini merupakan pelanggaran HAM terkait pemurnian suara. Selanjutnya kami menginfokannya KPU Deliserdang untuk dilaksanakan pendataan ulang. Hal itu diakui Plh Ketua KPU Sumut Yulhasni didampingi Komisioner Nazir Salim Manik yang sampai sekarang menjadi permasalahan utama KPU Sumut ada beberapa pekerja yang bu-

kan warga setempat (warga Nias) dan tidak memiliki suket atau KTP elektronik. “Jadi tidak memungkinkan KPU Sumut memasukkannya dalam Data Pemilih Sementara (DPS) seperti perkebunan di Padang Lawas (Palas), Labuhan Batu Selatan (Labusel). Inilah fakta-fakta. Mereka terpaksa melakukan pencoretan,” tukasnya demikian juga saat pemungutan suara sulit dilakukan pengawasan di perkebunan. Bahkan, ada informasi sering kali terjadi kecurangan dalam pemilihan di perkebunan tetapi tidak terpantau pihak penyelenggara khususnya Bawaslu dan jajarannya karena tidak bisa masuk ke dalam. Komisioner Komnas HAM lainnya Munafrizal mengutarakan saat ini Komnas HAM melaksanakan pemantauan di delapan daerah yang menggelar Pilkada serentak yakni Sumut, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua dan Maluku. Menurutnya ada empat fokus utama pemantauan antara lain hak pilih dan dipilih, anti diskriminasi dan SARA, pemurnian suara dan peraturan pemilu yang ramah. Terkait hak pilih, ungkapnya berdasarkan data KPU RI saat ini

terdapat 6,7 juta penduduk Indonesia yang belum terekam KTP atau tidak memiliki KTP elektronik/suket. “Ini merupakan angka fantastis jika dibandingkan jumlah ini setara dengan jumlah penduduk Singapura,” tukasnya sembari menyampaikan terkait hal inilah kami memantau delapan daerah. Jika ini tidak segera ditindak lanjuti instansi terkait yakni Disdukcapil dan KPU, ini bisa dikategorikan dengan tindakan masif penghilangan hak konstitusi warga untuk memilih, sebab sudah ada peringatan, tetapi tidak diindahkan. Demikian juga terkait tindakan diskriminasi dan SARA, paparnya, seperti yang belakangan ini terjadi di Jawa Barat terkait penganiayaan ulama. Ternyata setelah diselidiki polisi, dari puluhan kasus ternyata hanya tiga kasus yang betul itu pun tidak sesuai materinya. Selebihnya hoax. Terkait hal ini polisi memeriksa 900 saksi. “Kita sangat mengapresiasi pihak kepolisian bertindak cepat mengantisipasi kasus ini hingga tidak berkembang. Terlebih lagi dengan diperiksa ratusan orang terkait kasus ini sehingga tindakan itu berhenti,” paparnya. (VIN)

IKAFAHU UNSAM Gelar Seminar Nasional LANGSA - Ikatan Alumni Fakultas Hukum ( IKAFU ) Unsam Langsa Senin pekan lalu (16/ A) melaksanakan kegiatan Seminar Nasional di Aula Gedung Cakra Donya Kota Langsa yang bertema “Perlindungan Hukum terhadap Guru/Dosen dan anak Didik”. Kegiatan ini merupakan bentuk bakti sosial dalam rangka memperingati ulang tahun IKAFU Unsam yang ke 30.- Pada hari sebelumnya juga para alumni melakukan Donor Darah dihalaman kampus Fakultas Hukum Unsam Langsa. Pada seminar tersebut materi yang di sampaikan tentang pengetahuan undang-undang yang berkaitan dengan profesi guru serta per-

lindungan hukum kepada guru tentang apa saja yang dapat dikatagorikan sebagai perbuatan pidana. Ketua umum IKAFU Unsam Dr. Darwis Anatami SH.MH pada seminar mengatakan bahwa profesi guru adalah untuk mendidik anak sebagai penerus bangsa “ Tatkala terjadi Guru mencubit murid hingga keranah hukum dan guru menjadi korban, kita akan melakukan perlindungan hukum terhadap guru tersebut papar Darwis. Harapan melalui seminar Nasional ini dapat tercapai suatau kesepakatan bersama antara institusi terkait dalam menegakkan hukum melalui MOV.(YANTO)

Kota Depok Pelajari Pola Skema KPBU Kota Medan MEDAN - Wali kota Medan diwakili Sekda Kota Medan Ir. H Syaiful Bahri Lubis Msi menerima kunjungan Pemerintahah Kota (Pemko)Depok, Provinsi Jawa Barat di Ruang Rapat I, Kantor Wali Kota, Selasa (17/04). Kunjungan ini dalam rangka studi banding untuk mempelajari Pola Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Rencana Pembangunan Proyek Light Rapid Transit (LRT) dan Pengembangan RSUD dr Pirngadi. Selain itu, kunjungan Pemko Depok yang dipimpin Sekda Kota Depok Drg Hardiono untuk mempelajari soal Penanggung

Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Pemrakarsa Proyek Pembangunan LRT Kota Medan, serta Perencanaan LRT dan Integrasi Moda Angkutan di Wilayah Kota Medan. Diketahui Kota Depok merupakan kota yang besar yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dengan tingkat mobilitas yang tinggi pula, sehingga memerlukan suatu alternatif dalam mengelola kemacetan kota dengan angkutan transportasi massalnya. Dalam sambutan Wali kota yang dibacakan Sekda, transportasi masal menjadi salah satu fokus utama Pemko Medan dalam

meningkatkan layanan kepada masyarakat. Saat ini Pemko Medan tengah dalam proses kajian perencanaan proyek pembangunan LRT dan BRT, sehingga dalam beberapa tahun kedepan Kota Medan sudah memiliki sarana transportasi massal tersebut. "Pemko Medan juga menerapkan konsep skema KPBU pada sektor Kesehatan yakni Pembangunan RSUD Dr. Pirngadi. Sedangkan untuk rencana pembangunan LRT Medan sendiri telah tercantum dalam daftar Public Privat Partnership (PPP) project 2017 atau KPBU yang disusun oleh Bappenas" katanya.(VIN)

Apel Kesadaran Nasional di Lapangan Merdeka Langsa LANGSA – Kapolres Langsa AKBP Satya Yudha Prakasa SIK Selasa pekan lalu bertindak selaku Inspektor Upacara (IRUP) dalam rangka Upacara Apel Kesadaran Nasional di lapangan Merdeka Kota Langsa. Apel tersebut diikuti oleh Wakil Walikota langsa Dr H Marzuki Hamid MM serta anggota TNIPOLRI, pelajar dan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam apel tersebut, Kapolres Langsa AKBP Satya Yudha Prakasa SIK yang mengatakan pen-

gibaran bendera merah putih memiliki nilai perjuangan tersendiri terhadap para pahlawan bangsa. “Upacara pengibaran bendera momen mengenang para pahlawan serta mempererat hubungan dan sinergitas antara lembaga, khususnya diwilayah Kota Langsa, tata lembaga, khususnya diwilayah Kota Langsa, yang sudah terjalin baik selama ini niscaya akan terbentuknya stabilitas keamanan dan terwujudnya roda pemerintahan yang kuat,” ujarnya. Selanjutnya, Kapolres men-

gajak seluruh masyarakat untuk menjauhi narkoba, dirinya juga menegaskan jika ada anggotanya yang terlibat narkoba akan ditindak secara tegas. Mengajak seluruh elemen memerangi narkoba dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan tempat tinggal masing—masing individu. “Apabila ada personel terlibat dalam peredaran narkoba, jangan segan-segan melaporkannya, karena kita tidak mentolerir personel yang melakukan pelanggaran khususnya tentang narkoba. (YAN)

OPD –Walikota Medan Tandatangani Kesepakatan Perjanjian Kinerja MEDAN - Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kota Medan menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 dengan Wali Kota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si, Selasa 17/4) di kantor Wali Kota Medan. Penandatanganan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kota Medan ini secara simbolis dilakukan oleh Kepala BKD dan SDM Kota Medan, Lahum, S.H, Kadis PU, Ir. Khairul Syahnan, dan Camat Med-

an Marelan Drs Chairuniza. Setelah ketiga pejabat ini menandatangani, dilanjutkan dengan penandatangani oleh Wali Kota Medan diwakili Wakil Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si. Diharapkan melalui penandatanganan ini, bisa membangun komitmen kuat serta semakin memotivasi masing - masing OPD untuk bekerja lebih baik, sekaligus menjadikan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya di tingkat OPD semakin berdaya guna dan berhasil guna, serta terukur sekali-

gus akuntabel. Wali Kota Medan dalam sambutan yang dibacakan Wakil Wali Kota menjelaskan, penandatanganan kesepakatan perjanjian kinerja ini dilakukan untuk mengembangkan manajemen pemerintahan yang semakin melayani sesuai peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) No 53 Tahun 2014, tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi.(VIN)

Walikota Tebing Tinggi Sampaikan LKPJ Tahun 2017 TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM sampaikan LKPJ akhir tahun 2017 pada rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua M.Yuridho Chap, Jumat (20/4) diruang sidang DPRD Tebing Tinggi. Dalam nota pengantar Walikota menyampaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan proses LKPJ kepada DPRD sangat jelas,transparansi dalam menyampaikan realisasi kinerja Pemda sehingga tidak lagi memerlukan suatu interprestasi lain. Disampaikan secara makro ketersedian anggaran belum sebanding dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat,kondisi ini merupakan kendala setiap tahunya yang dihadapi Pemko Tebing Tinggi. Bagian lain disampaikan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah 2016 sebesar 5,11 %, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 31.915.000,09, tingkat pengangguran terbuka 10,46 % dan Inflasi Kota Tebing Tinggi 4,76 %.

Dalam LKPJ tersebut disampaikan Walikota berkaitan dengan pendapatan daerah tahun 2017 terealisasi Rp.711.618.469.446,17 atau 97, 63% dari target Rp.728. 893.893.343,94. PAD 2017 terealisasi Rp.113. 211.334.515,17 atau 93,14% dari target Rp.121.548.410.113,00, PAD ini berkontribusi 20,01 terhadap pendapatan yang diterima Pemko Tebing Tinggi. Lain-lain PAD yang sayah teralisasi Rp.74.449.606.894,05 atau 89,24% dari target Rp.83.425. 176.300. Pendapat Pajak Daerah terealisasi Rp.27.152.730.395. atau 105,71% dari target Rp.25.685. 000.000. Dari hasil pengelolaan kekayaan daerah terealisasi Rp.8.257.483. 813. atau 100 % dari target Rp. 8.257.483.813.-Hasil restrebusi daerah realisasi Rp.3.351.513. 449.12 atau 80,17% dari target Rp.4.180.750.000. Sementara pendapatan daerah yang bersumber dana perimbangan baik dari Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Provinsi sebesar Rp.566.917.829.684.- atau 98,57 % dari target yang ditetapkan Rp. 575.163.028.104,94. Dana transpers umum terealisasi Rp.423.310.733.452. atau 99,83% dari target Rp.424.046. 734.104,94, berasal dari transfer khusus terealisasi Rp.143.607. 096.232.- atau 95,03 % dari target Rp.151.116.294.000.- Pendapatan bersumber dari pos lain-lain terealisasi Rp.31.489.305.247.-atau 97,85% dari target Rp.32.182. 455.126. Pada bagian Belanja daerah disampaikan Walikota dialokasikan Rp.742.762.854.541.-atau 94,17% masing-masing untuk komponen belanja tidak langsung Rp.285.831. 657.974.- atau 96,36% dari target Rp.296.616.934.615. Belanja Pegawai terealisasi Rp.267.703.596.578.-atau 96,47% dari target Rp.277.494.616.766.Belanja hibah terealisasi Rp.7.971.987.869.- atau 96,47%. Belanja bantuan sosial terealiasi Rp.8.943.000.000.- atau 100%. Belanja bantuan keuangan ke-

pada provinsi/Kabupaten/Kota pemerintahan desa dan partai politik terealisasi Rp.908.596.500.- atau 69,97% dari target Rp.1.298.596. 500.- Belanja tidak terduga terealisasi Rp.304.477. 000.- atau 98, 20% dari target Rp.310.070.200. Sementara belanja langsung ditargetkan Rp.446.145.922.926.dan telah terealisasi Rp.413.640. 262.190.- atau 92,71 %, Belanja pegawai terealisasi Rp.15.203.233. 150. atau 89,57% dari target Rp.16.973.878.800. Belanja barang dan jasa terealisasi Rp.214.176.766.562.- atau 90,12% dari target Rp.237.670. 116.191.- dan belanja modal terealisasi Rp.184.260.262.478.- atau 96,22% dari target Rp.191.501. 927.935. Rapat paripurna DPRD LKPJ dihadiri 18 orang anggota DPRD Tebing Tinggi dari 25 orang, dipimpin Ketua M.Yuridho Chap dan wakil ketua M.Hazly Ashari Hasibuan dan H.Chairul Mukmin Tambunan dan diikuti unsur FKPD serta para pimpinan OPD, Camat dan Lurah.(RS)

20 April, Batas Pelaporan Dana Kampanye MEDAN - Sumbangan dana kampanye di Pilkada serentak 2018 wajib disampaikan oleh masingmasing pasangan calon (paslon), selambat-lambatnya, Jumat (20/4). Demikian Komisioner KPU Sumut Iskandar Zulkarnain ketika dihubungi Selasa (17/4). Dijelaskannya, penyerahan laporan sumbangan dana kampanye oleh paslon maupun tim kampanye, ditunggu hingga pukul 16.00 WIB. Demikian Komisioner KPU Sumut Iskandar Zulkarnain ketika dihubungi Selasa (17/4). Dijelaskannya, peny-

erahan laporan sumbangan dana kampanye oleh paslon maupun tim kampanye, ditunggu hingga pukul 16.00 WIB. “Akumulasi dari semua itu (laporan dana kampanye) di Juli, akan ada evaluasi mulai laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan penggunaan (pengeluaran) dana kampanye, yang diaudit di kantor akuntan publik,” paparnya. Karenanya, ia mengimbau kepada masing-masing paslon pilgub-

su nomor urut 1 Edy RahmayadiMusa Rajeckshah dan nomor urut 2 Djarot Syaiful Hidayat-?Sihar maupun paslon lain yang mengikuti Pilkada serentak 2018 agar segera menyerahkan laporan sumbangan kampanye ke KPU Sumut. “Kita juga menyurati paslon untuk mengimbau tepat wa?ktu menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye,” paparnya. ?Iskandar juga menandaskan terkait sumbangan dana kampanye, tidak ada batas nominal yang diterima paslon.

“Sumbangan kampanye tidak terbatas, tapi perorangan yang menyumbang dibatasi tidak boleh lebih dari Rp75 juta, dan kelompok/partai hanya Rp750 juta,” tukasnya. “Bila dalam audit sumbangan perorang misalnya menyumbang Rp100 Juta itu dibolehkan, tapi yang diterima mesti Rp75 juta, sisanya akan dikembalikan ke kas negara, begitu juga sumbangan kelompok Rp1 miliar, yang diterima Rp750 juta sisanya harus dikembalikan ke kas negara,” tutupnya. (VIN)

ANTISIPASI KONFLIK

Pengembangan KEK Sei Mangkei, Negara Tidak Jual Tanah Kepada Investor SIMALUNGUN - DINAMIKA dan prosedur serta mekanisme tentang pelaksanaan pembangunan Mega Proyek Nasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Simalungun Sumatera Utara,yang luas arealnya capai 2000 HA, banyak dipertanyakan oleh kalangan pengamat dan pelaku ekonomi. Muncul polemik dan kontroversi, tentang mekanisme serta prosedur setatus areal tanah untuk pembangunan industri disana.Sebagian publik dan masyarakat luas,banyak yang belum mengetahui,tentang mekanisme yang sebenarnya. Walaupun, bangunan industri di areal KEK tersebut, sudah dimulai sejak 5 tahun yang lalu. Agar masyarakat luas dan publik mengetahui kondisi dan mekanisme yang sebenarnya dan tidak terjadi polemik berkepanjangan,berdasarkan keterangan Pers dari,Ir.Topot Saragih MH, selaku Kepala Administrator KEK Sei Mangkei,dan selaku Kepla Penanaman Modal Kabupaten Simalungun,ia tegaskan.”Seluruh bangunan Industri yang ada di KEK Sei Mangkei,baik yang sedang dibangun dan yang akan dibangun oleh insvestor,hanya memiliki hak bangunan .Investor tidak memiliki Hak Milik Tanah,dari jual beli hak tanah, yang dikeluarkan oleh BPN” Investor atau penanam modal,hanya mempunyai Hak Kontrak Usaha atas pinjam pakai tanah,untuk membangun di KEK tersebut.Dengan sistem sewa

kontrak berdasarkan UU ketentuan dan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Masa kontraknya berjenjang, dari 10 tahun,20 tahun dan 35 tahun. Diakui,memang,dinamika ini, diprediksi banyak pihak, seolah investor yang membangun di KEK Sei Mangkei, lalu ia mempunyai Hak Milik Tanah,hal tersebut salah dan tidak betul. Sama sekali tidak benar.Dan sangat mustahil,Negara atau Pemerintah memperjual belikan tanah atau areal kepada Investor untuk bangun industri di KEK.Tegas Ir.Topot Saragih MH,tanpa ia merinci berapa nilai kontrak pinjam pakai,dalam setiap tahunya atau setiap meter.Namun ia akui volume bangunan fisik dan industri di KEK Sei Mangkei sudah 30% direalisasi.Sebab,para investor yang berminat lainnya, belum datang dan memulai untuk membangunnya di zona KEK Sei Mangkei, Mega Proyek Nasional,tersebut. Diatur UU dan Perda Terpisah,samahalnya keterangan Bernad Damanik SE,(foto), Anggota DPRD Simalungun Komisi III (Keuangan) dari FP NasDem.Ia tegaskan,semua areal yang diplot untuk KEK Sei Mangkei yang luasnya sekitar 2000 HA itu,tetap hak mutlak milik Pemerintah atau Negara yang kelolanya merupakan“hak milik” dari BUMN PTP Nusantara III (Persero).Dan BUMN PTPNIII (Persero) tidak menanggalkan haknya sampai kapanpun,

diperuntukan kepada Investor di KEK Sei Mangkei Semua mekanisme dan peraturan untuk bisa setiap investor dari DN dan LN,untuk membangun industri di KEK Sei Mangkei,sudah diatur dalam peraturan dan UU serta Perda dan Perbup Simalungun. Termasuk perpajakannya, retribusi dan pajak bangunan. Mekanismenya, bukan dijual kepada investor,tetapi hanya bersipat sementara,melalui kontrak pinjam pakai,sesuai masa kontrak sampai berapa puluh tahun investror tersebut membutuhkanya. Dinamika dan porsodure di KEK Sei Mangkei ini,perlu dijelaskan kepada masyarakat luas.Agar jangan ada prediksi miring dari publik seolah setiap perusahaan atau PT yang membangun di KEK tersebut, sekaligus ia bisa memiliki atas hak tanah.Prediksi tersebut tidak benar sama sekali. Pemerintah atau Negara tidak akan menjual areal atau lahan kepada investor sampai kapan pun dan dimana saja,ujar Bernad Damanik SE.Seraya ia kesalkan kalau ada sementara pengamat menyebutkan bahwa para investor atau penanam modal di KEK,Sei Mangkei bebas beli tanah,untuk kepentingan usaha dan industrinya, hal itu tidak benar,tegas Politisi NasDem itu. Walau Sejengkal Ketika dikonfirmasi kepada, Herfrik Riyanto SH,Kepala Humas PTPNIII, (Persero)

Medan, dan Ridho Asril SH (foto), staf Ahli kehumasan, PTPNIII,secara terpisah, menegaskan.Seluruh areal tanah atau zona lahan yang sudah diplot untuk KEK Sei Mangkei,dan dikelola oleh PT Kindra (Kawasan Industri Nusantara III) selaku Anak perusahaan PTPNIII.tegaskan tetap merupakan hak milik dari BUMN PTPNIII (Persero). Tidak ada,”sejengkal tanah di areal tersebut yang dijual kepada investor” atau untuk jadi milik setiap insvestor yang akan membangun di KEK Sei Mangkei tersebut. Mekanismenya,sudah diatur dan ditetapkan melalui kewenangan Menteri BUMN,Pemegang Saham,Direksi BUMN PTPNIII (Persero) dan Pemerintah.Serta investor itu sendiri,yang akan melakukan kegiatan ekonomi di KEK Sei Mangkei. Investor yang akan menanamkan modalnya bersipat sementara dan melalui kontrak,sampai seberapa tahun dan lama dari masa yang ditentukan,sesuai MoU, ujarnya. Bahkan,tanaman Kelapa Sawit dan Karet,yang ada dan sampai saat ini masih berperoduksi dikawasan KEK tersebut, hasilnya tetap dikelola oleh managemen unit kebun PTPNIII Dusun Hulu Sei Mangkei ,sampai tanaman karet dan sawit tersebut ditumbang, Dan tidak dilakukan Replanting atau TU lagi,tegas Herfrik Riyanto,dan Ridho Asril, selaku Staf Ahli dari BUMN PTPNIII (Persero) itu.(MS)


7 E D I S I 502 23 - 29 APRIL 2018

POLITIK

Wali Kota Buka Lomba Kreasi Gelar Aksi Paskibra MEDAN - Wali Kota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si diwakili Wakil Wali Kota Medan, Ir. H. Ir. Akhyar Nasution, M.Si membuka Lomba Kreasi Gelar Aksi Paskibra dan Seleksi Calon Paskibra Kota Medan, Rabu (18/4) pagi di Lapangan Benteng Medan. Pembukaan dilakukan dalam sebuah upacara yang diikuti seluruh peserta dengan inspektur upacara Wakil Wali Kota Medan. Tampak hadir dalam pembukaan itu Asisten Pemerintahan dan Sosial, Drs. Musaddad Nasution, M.Si dan Kadis Pemuda dan Olah Raga, Mara Husin Lubis.

Pembukaan perhelatan itu ditandai dengan penyematan nomor peserta secara simbolis. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Wali Kota, Wali Kota menyampaikan, paskibra tidak hanya mengasah ketangkasan baris-berbaris, namun juga sarana kedisplinan, sikap mental, dan prilaku fisik prima, serta kekompakan antar sesama. "Itulah nilai-nilai positif untuk membentuk pribadi dan karakter setiap insan, khususnya anakanakku para pelajar yang saya cintai," ujar Wali Kota. Menurut Wali Kota, lomba ini

tidak hanya membentuk pengetahuan, sikap, dan prilaku yang positif, tetapi bernilai estetis yang berangkat dari kreativitas peserta. Wali Kota juga menyampaikan, lomba ini juga merupakan seleksi Calon Paskibra Kota Medan 2018. Karena itu, dia berharap peserta mempersiapkan diri dengan baik, menampilkan orisinalitas, bukan hasil memplagiat gerakan yang sudah ada sebelumnya. "Saya juga berpesan agar peserta berloma secara sportif. Jadiikanlah persaingan untuk menambah pertemanan," pesan Wali Kota.(VIN)

SUMUT ACEH

PNS, TNI dan POLRI Dihimbau Netral Dalam Pilgubsu NIAS SELATAN - Bupati Nias Selatan Dr Hilarius Duha, SH, MH., menghimbau para PNS, TNI dan Polri serta Penyelenggara dan Panitia Pengawas untuk bersikap netral baik pada saat tahap kampanye maupun pada saat pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) yang akan digelar pada Tanggal 27 Juni,

2018. Himbauan tersebut disampaikan melalui Wakil Bupati Nias Selatan, Sozanolo Ndruru saat menjadi Inspektur Upacara Hari Kesadaran Nasional, di Lapangan Orurusa, Telukdalam, Selasa, (17/4). Selain itu, Bupati juga menghimbau masyarakat yang sudah ada namanya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar meng-

gunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara yang ditentukan oleh penyelenggara. “Pasti semua pihak berharap agar Pilkada serentak ini dapat berlangsung dengan damai, aman dan tertib serta tetap kondusif. maka, untuk mewujudkan harapan itu, kita harus mencegah dan menolak berita-berita hoax, isu SARA dan paham kebencian,”

pintanya. Pada kegiatan Upacara Hari Kesadaran Nasional itu turut hadir, Wakil Ketua DPRD Yohana Duha, mewakili unsur Forkopimda Nisel, Plt. Sekda Ir. Ikhtiar Duha,MM., para Staf Ahli Bupati, Asisten, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para peserta upacara serta undangan lainnya. (HAL)

KPU Sumut Gelar FGD Jelang Debat Pilgubsu 2018 MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menggelar Fokus Grup Discussion (FGD) bersama berbagai elemen masyarakat seperti kalangan akademisi, praktisi hukum, pakar komunikasi, pimpinan media massa hingga kalangan pegiat elemen masyarakat lainnya di Hotel Le Polonia Medan, Selasa (10/4). Salah satu persoalan yang dibahas dalam FGD tersebut yakni mengenai thema yang akan diangkat pada setiap penyelenggaraan debat calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgubsu 2018. "Kita ingin meminta pendapat dari seluruh elemen masyarakat tentang thema apa saja yang akan ditanyakan kepada seluruh calon pada de-

bat nanti," kata Komisioner KPU Sumatera Utara, Yulhasni. Dalam FGD tersebut para peserta menyampaikan berbagai persoalan yang menurut mereka harus dipertanyakan kepada masing-masing pasangan calon. Dari garis besarnya masukan yang mereka minta untuk dimasukkan dalam daftar pertanyaan tersebut menyangkut potensi daerah dan keuangan daerah, kesejahteraan rakyat, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup serta kepekaan mereka dalam berbagai persoalan masyarakat seperti persoalan kekerasan anak dan perempuan serta konflik agraria yang masih terjadi hingga saat ini.(VIN)

Wali Kota Tutup Lomba Gelar Aksi Paskibra Medan MEDAN - Wali Kota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si diwakili Kadis Pemuda dan Olah Raga, Mara Husin Lubis, menutup Lomba Gelar Aksi Paskibra dan Seleksi Paskibra Kota Medan, Rabu (18/ 4) petang, di Lapangan Benteng Medan. Terpilih sebagai juara dalam perlombaan yang diikuti 51 SMA/ SMK se-Kota Medan ini, yakni YPT Teladan sebagai Juara 1 dalam kategori Formasi Pengibaran Bendera. Sedangkan Juara 2 ter-

pilih SMA Eria, Juara 3 SMA Brigjen Katamso Juara, Harapan I SMK Negeri III, Harapan 2 MAN I, Harapan 3dan SMA Negeri XIV. Sedangkan untuk kategori Ketangkasan Baris Berbaris, Juara I diraih MAN I Medan, Juara II YPT Teladan, Juara III MAN III Medan, Harapan 1 SMK Negeri III, Harapan 2 SMA Harapan Mandiri, dan Harapan 3 SMA Negeri XIV. Dalam arahan tertulis yang dibacakan Mara Husin, Wali Kota

Medan mengingatkan seluruh peserta menjadikan kegiatan ini sebagai pengembangan bakat dalam baris-berbaris. Kepada seluruh pemenang, Wali Kota mengucapkan selamat dan hendaknya kemenangan ini dapat menjadi motivasi untuk berbuat lebih baik lagi ke depannya. Bagi peserta yang belum beruntung, diharapakan tidak berkecil hati dan terus berlatih sehingga ke depan dapat meraih prestasi. (VIN)

Jelang Pilkada, Panglima TNI Ingatkan Ancaman Dunia Maya JELANG pelaksanaan Pilkada 2018, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan ada beberapa ancaman yang dianggap dapat mengganggu kemananan. Ancaman paling besar berupa ancaman dunia maya (cyber threats), kesenjangan, biologi yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan black campaign (kampanye hitam) dengan memanfaatkan teknologi informasi. "Tahun 2018 akan dilaksanakan pesta demokrasi, Pilkada serentak di 172 wilayah di Indonesia. Kemudian di tahun 2019 kita ada Pilpres dan juga Pileg," ujarnya didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat memberikan pengarahan kepada 3500 prajurit

TNI-Polri, se-Sumatera Utara di Medan, Kamis (19/04/2018) malam. Hadi menegaskan kepada prajurit TNI-Polri supaya dapat menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Apalagi saat ini diketahui ada pihak tertentu yang menggunakan teknologi dengan menggerakkan massa."Ancaman cyber ini harus diantisipasi. Ancaman cyber dengan menyebarkan berita hoax sangat mudah dilakukan. Namun begitu, jejak digitalisasi tidak bisa dihapus sehingga jika melakukan black campaign akan ketahuan," tegasnya. Lebih jauh Marsekal Hadi menjelaskan, sudah menjadi tugas TNI-Polri untuk menjamin kelan-

caran dalam tahapan Pilkada, Pileg dan Pilpres dengan memegang teguh netralitasnya. Karena politik bagi TNI-Polri adalah politik negara, yakni hanya ada satu komando, tidak ada komando dari pihak lain. "Sehingga netralitas benar-benar harus dijaga. Sebagai prajurit tentu sudah menentukan pilihan dengan mengabdi pada pemerintah, tidak ada perintah lain kecuali perintah komando atas. Saya ingatkan bahwa jati diri TNI-Polri harus tetap dipegang," jelasnya. Marsekal Hadi menegaskan, apabila nantinya ada prajurit yang melanggar netralitas, katanya, maka akan dikenakan sanksi. Karena tidak akan ada toleransi bagi pelanggaran netralitas.(NET)

Pengurus Persatuan Wartawan Pemko Medan Terbentuk MEDAN- Setelah sebelumnya melakukan rapat akbar untuk menyatukan kembali organisasi persatuan wartawan Unit Pemko Medan pada (12/4) lalu. Ketua Umum Persatuan Wartawan Pemko Medan, M. Edison Ginting (Harian Waspada) mengumumkan struktur pengurus persatuan wartawan Pemko Medan, Kamis (19/4). Ketua Persatuan Wartawan Pemko Medan, M Edison Ginting mengharapkan, dengan bersatunya semua wadah organisasi wartawan ini, maka ke depannya dapat menjadi mitra Pemerintah Kota

Medan dalam mengekspos beritaberita pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemko Medan. “Ketika kita semua solid dan tidak terpecah satu sama lain. Insha Allah banyak hal yuang dapat kita perbuat, terutama peningkatan kesejahteraan wartawan. Untuk mewujudkan itu saya dan kita semua harus bersatu di bawah naungan organisasi persatuan wartawan unit Pemko Medan,” ujar Ginting. Ginting juga mengharapkan agar kepengurusan ini menjadi representasi dari seluruh wartawan yang bertugas di Unit Pemko

Medan. “Mari kita mulai bekerja membesarkan organisasi wartawan unit Pemko Medan serta yang paling penting adalah menumbuhkan rasa memiliki kepada organisasi yang kita cintai bersama ini,” kata Ginting. Sebelumnya Ginting juga mengucapkan terima kasih kepada Lilik Riadi Munthe, Bernard Situmorang, Adi Wasgo, Dipo Dipo Sumarno dan Erwan Ilyas yang telah menjadi inisiator rapat akbar dalam rangka penyatuan organisasi Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan.(VIN)

Wakil Walikota: Warga Jangan Cepat Percaya Isu Di Medsos TEBING TINGGI- Wakil Walikota Tebing Tinggi H.Oki Doni Siregar berharap warga masyarakat jangan cepat percaya dengan isu yang banyak tersebar melalui medsos tidak jelas kebenaranya. Saat ini kita sedang masuk dalam tahun politik dan terlalu banyak kepentingan baik perorangan maupun kelompok untuk menarik simpatik warga. Hal ini disampaikan Wakil Walikota Tebing Tinggi H.Oki Doni Siregar dalam tatap muka Pemko Tebing Tinggi dengan warga

Kec.Bajenis Rabu(11/4) di halaman rumah seorang warga. Disampaikan H.Oki dalam waktu tidak lama lagi akan ada penyelenggaran Pemilihan KDH dan bagi warga Tebing Tinggi ikut berpatisipasi dalam pemilihan Gibernur dan Wakil Gubernur sumatera utara. Perbedaan pilihan dalan pemilu adalah merupakan hal wajar dan itu merupakan hak privasi seseorang,jangan sampai garagara pemilu saling bertetanggaan jadi tidak bertegur sapa.

Lakukan penentuan sikap siap yang dipilih dengan cerdas, jangan hanya ikut-ikutan, semua orang punya pilihan sendiri menurutnya yang terbaik, ujar Oki. Untuk itu saya berharap warga Tebing Tinggi agar senantiasa menjaga konduaifitas Kota Tebing Tinggi, jangan cepat termakan oleh berita-berita Hoax di berbagai medsos. Lakukan memilih pemimpin dengan cerdas agar dapat menghasilkan pemimpin yang mampu memajukan Kota Tebing Tinggi.(BBS)

Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan ucapan selamat kepada Mulya Arif Rahman Harahap Kabid Pendaftaran Penduduk Kantor Disdukcapil Tebing Tnggi.

105 Pejabat di Jajaran Pemkot Tebing Tinggi Dilantik TEBING TINGGI- Sebanyak 100 pejabat dijajaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi, masing-masing dua eselon III, 82 eselon IV dan sembilan lurah resmi dilantikoleh Walikota Umar Zunaidi Hasibuan, Senin, di gedung Hj.Sawiyah. H.Umar Zunaidi Hasibuan dalam arahannya menyampaikan bahwa tidak semua ASN diberikan kesempatan untuk menduduki satu jabatan,dan ini merupakan suatu amanah dan harus dipertanggungjawabkan oleh memperoleh kepercayaan. Sebagai ASN bekerjanya ad-

alah profesional bukan seperti pekerja amatiran yang dituntut dalam menjalankan tugasnya sehari-hari secara baik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diingatkan Walikota kepada ASN yang bertugas di Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Lurah beserta jajarannya, bahwa tugas kedepannya semakin berat yakni untuk menghadapi pemilihan serentak Pilkada dan tahun depan (2019) pemilihan DPRD, DPR Prov,DPD dan Presiden/

Wakil Presiden. Tugas tersebut adalah melakukan pendataan warga pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan ini harus dapat dipastikan, serta terus di up date senantiasa sampai batas yang ditentukan. Untuk diharapkan Walikota agar petugas di Kantor Capil dan Keluarahan senantiasa selalu berkoordinasi dengan KPU, dengan harapan partisipasi masyarakat dalam Pilkada di Tebing Tinggi semakin tinggi seperti diharapkan Pemerintah.

Walikota juga mengingatkan para pejabat yang bertugas di UPTD Puskesmas yang juga merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar lebih serius menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Saya minta Kepala UPTD Puskesmas, harus senantiasa Puskesmasnya buka setiap hari, jangan ada puskesmas yang ditinggalkan petugasnya begitu saja saat jam kerja, dan jika perlu Puskesmas itu bisa ditambah jam kerjanya.(BBS)

Menteri LHK Launching Medan Zero Waste City MEDAN - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia Dr Ir Siti Nurbaya Bakar MSc akan melaunching Medan Zero Waste City di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (22/4). Launching ini dilakukan dalam upaya menggugah kesadaran masyarakat untuk mengelola masyarakat dengan baik, sehingga ibukota Provinsi Sumatera Utara menjadi kota nol sampah. Selain launching Medan Zero Waste City, Menteri LHK juga akan mengikuti upacara Peringatan Hari Bumi. Seluruh kegiatan yang dilakukan itu merupakan hasil kerjasama Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan dengan organisasi lingkungan hidup Walhi.

Demikian disampaikan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldi S MSi diwakili Kadis DKP Kota Medan HM Husni di Balai Kota Medan, Kamis (19/4). Dikatakannya, seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan itu dalam rangka memperingati Hari Bumi. Sebelum launching Medan Zero Waste City dilakukan, Husni mengatakan, serangkaian kegiatan akan dilakukan untuk memperingati Hari Bumi. “Kegiatan akan kita awali dengan pawai lingkungan. Kemudian upacara untuk memperingati Hari Bumi. Setelah itu barulah dilakukan launching Medan Zero Waste City,” kata Husni. Mantan Kadispenda Kota Medan itu selanjutnya menjelaskan, kedatangan Menteri LHK sekaligus me-launching Medan

Zero Waste City diharapkan menjadi penguatan dalam upaya untuk menjadikan ibukota Provinsi Sumatera Utara bersih dari sampah sehingga menjadi kota nol sampah. Untuk itu sejumlah kebutuhan pembangunan yang terkait dengan masalah kebersihan lingkungan menjadi konsentrasi yang kuat. “Kita harapkan dengan launching ini, masyarakat pun mendukung upaya kita mewujudkan Medan Zero Waste City. Tanpa dukungan masyarakat, saya pastikan sulit bagi Pemko Medan menjadikan Kota Medan nol sampah. Jika masayarakat dan Pemko Medan bersinergi, insha Allah dapat terwujud,” tegasnya. Didampingi Kabag Humasy Setdakot Medan Ridho Nasution, Husni lebih jauh memaparkan,

upaya untuk mengedukasi masyarakat agar menjaga kebersihan telah dimulai dengan melakukan pembersihan Sungai Deli. Bekerjasama dengan aktivis lingkungan dan sungai, beberapa waktu lalu telah dilakukan pembersihan di bantaran Sungai Deli. “Selain Sungai Deli, kita juga melakukan pembersihan di banatarn Sungai Babura dan Sungai Kera. Melalui kegiatan yang kita lakukan itu, kita coba menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai. Dengan pembersihan yang dilakukan tersebut, kita harapkan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai agar tidak lagi membuang sampah ke dalam sungai,” harapnya. (VIN)

APK PILGUBSU DIPASANG

Atas Banjir, Dinas PU Diminta Atasi Drainase Tersumbat MEDAN - Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi langsung menyahuti keluhan masyarakat Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli dan Kelurahan Pulo Brayan bengkel, Kecamatan Medan Timur yang selama ini menjadi langganan banjir akibat tersumbatnya drainase yang selama ini dikenal dengans ebutan parit tengah. Kamis (19/4), Wakil Wali Kota langsung menyambangi warga bersama dengan Plt Kabid Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Edi Zalman dengan membawa 1 unit alat berat bekho loader, 1 unit excavator mini serta 10 unit dump truk serta 50 pekerja dari Unit Pelayanan Teknis III serta dibantu personel Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) Kecamatan Medan Timur dan Medan Deli. Begitu tiba di lokasi, Wakil Wali Kota langsung memimpin pengorekan drainase. Pengore-

kan drainase dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, 1 unit bekho loader pun langsung melakukan pengorekan drainase yang tersumbat. Bersamaan itu puluhan pekerja pun turun memasuki drainase untuk melakukan pengorekan secara manual. Pengorekan berjalan dengan lancar, seluruh sampah bercampur lumpur hasil pengorekan langsung diangkut menggunakan dump truk. Wakil Wali Kota terus mengawasi pengorekan agar drainase berfungsi kembali untuk menampung debit air hujan sekaligus menyalurkan ke pembuangan akhir. “Saya minta pengorekan ini dilakukan sampai tuntas sehingga drainase yang mengalami penyumbatan selama ini berfungsi kembali. Jika tidak, rumah warga kembali digenangi air karena drainase tidak mampu menampung debit air hujan dan menyalurkannya ke pembuangan akhir,’

kata Wakil Wali Kota. Mantan anggota DPRD Medan itu beberapa kali terlihat memberikan instruksikan kepada para pekerja, termasuk pengemudi bekho loader agar pengorekan drainase yang dilakukan maksimal dan membuahkan hasil. “Saya minta pengorekan drainase dilakukan secepatnya. Bapak Wali Kota telah berpesan agar warga sekitar parit tengah ini tidak menjadi langganan banjir kembali,” ungkapnya. Pengorekan drainase yang dilakukan mensapat apresiasi dari warga. Mereka tampak senang, sebab Pemko Medan telah merespon keluhan mereka. Parit tengah yang selama ini menjadi pemicu utama terjadinya banjir akhirnya dikorek. “Alhamdulillah, Bapak Wali Kota telah menindaklanjuti keluhan kami selama ini. Semoga dengan pengorekan yang dilakukan, kawasan kami dapat terhindar dari banjir,” ungkap

salah seorang pria paro baya yang menyaksikan langsung pengorekan. Sementara itu Plt Kabid Drainase Dinas PU Kota Medan Edi Zalman langsung mengamini instruksi Wakil Wali Kota. Selama sepekan ini mereka akan fokus melakukan pengorekan untuk mengatasi penyumbatan yang terjadi. “Insha Allah dalam sepekan, pengorekan drainase selesai kita lakukan,” ujar Edi Zalman. Bersamaan dengan pengorekan yang dilakukan tersebut, Edi Zalman pun berpesan agar warga ikut mendukung dengan tidak membuang sampah dalam drainase. “Percuma saja pengorekan yang kita lakukan apabila warga tidak mendukungnya, sebab drainase yang telah selesai kita korek akan kembali tersumbat apabila warga masih suka buang sampah sembarangan, terutama dalam drainase,” harapnya.(VIN)


13 E D I S I 502 23 - 29 APRIL 2018

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Demokrat: Kasus BLBI Jadi Pertaruhan KPK JAKARTA– Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi pertaruhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Jemmy Setiawan, kasus BLBI harus dituntaskan pada tahun ini.

“Apabila KPK tidak bisa menuntaskan kasus BLBI pada tahun ini maka kami minta Ketua KPK agar mundur saja dari jabatannnya,” ujar Jemmy di Jakarta, Kamis (19/4). Jemmy melanjutkan, kasus BLBI sudah lama ditangani KPK.

Namun, hingga kini kasusnya belum juga bisa diselesaikan. Selain kasus BLBI, Jemmy juga meminta KPK menyelesaikan kasus korupsi bailout Bank Century dan KTP elektronik. “Biar terang-terang semuanya. Kan selama ini Demokrat selalu

dikaitkan dengan kasus Century,” ujarnya. Menurut dia, Partai Demokrat tidak takut dengan terbongkarnya kasus bailout Century. Sebab, Jemmy meyakini, tidak ada aliran dana sedikit pun yang mengalir ke partai besutan mantan presiden

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. “Silakan kasus Century, KTP elektronik, dan BLBI dibongkar seterang-terangnya. Biar publik juga tahu siapa yang terlibat di dalamnya. Kami tidak takut,” ujar Jemmy.(REP)

Nur Mahmudi Diperiksa Sebagai Saksi Korupsi Lahan

Kerugian dari Korupsi Proyek RTH Kota Bandung Rp 26 Miliar JAKARTA- Indikasi kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung pada 20122013 mencapai Rp 26 miliar. Pada Jumat (20/4) KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. "Perkiraan kerugian negara masih terus didalami, tapi sementara angkanya Rp 26 miliar," kata Ketua KPK Agus Rahardo di konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat. KPK sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu Hery Nurhayat selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet selaku anggota DPRD Bandung periode 2009-2014. Untuk merealisasikan angaran tersebut, APBD Kota Bandung tahun anggaran 2012 dilakukan pembahasan antar Hery bersama Tomtom dan Kadar Slamet selaku ketua pelaksanaan harian badan anggaran (banggar) dan anggota banggar. Sesuai APBD kota Bandung 2012 disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Bandung Nomor 22 tahun 2012 dengan alokasi anggaran untuk RTH adalah sebesar Rp 123,9 miliar yang

terdiri atas belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk enam RTH. Dua RTH di antaranya adalah RTH Mandalajati dengan anggaran sebesar Rp 33,455 miliar dan RTH Cibiru dengan anggaran sekitar Rp 80,7 miliar. "RTH ini tidak fiktif tapi ada mark up, mark up itu yang menyebabkan mereka dikenakan pasal yang disebutkan tanahnya yang prosesnya kurang mengikuti aturan-aturan yang berlaku sehingga itu yang jadi alasan kita menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," jelas Agus. Diduga, Tomtom dan Kadar menyalahgunakan kewenangan sebagai tim Banggar DPRD Kota Bandung dengan meminta penambahan alokasi anggaran RTH itu, Selain itu, keduanya diduga berperan sebagai makelar dalam pembebasan lahan. Sedangkan, Hery diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dengan membantu proses pencairan pembayaran tanah untuk RTH padahal diketahui dokumen pembayaran tidak seuai kondisi sebenarnya bahwa transaksi jual beli tanah bukan kepada pemilik tanah asli melainkan melalui makelar yaitu Kadar dan kawan-kawan.(REP/ANT)

PPATK: 52 Transaksi Non-Tunai Mencurigakan Libatkan Pejawat JAKARTA- Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/4). Dalam penjelasannya, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan menemukan adanya 52 transaksi non-tunai dan 1.066 transaksi tunai yang mencurigakan. "Tapi apakah itu peristiwa pidana, belum tentu. Itu perlu divalidasi lagi oleh orang yang berwenang," kata Kiagus. Kiagus mengungkapkan, 52 transaksi mencurigakan tersebut dilakukan oleh pejawat. Menurutnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan itu hanyalah pejawat. Namun hingga saat ini Kiagus mengaku PPATK masih menganalisa dan menelusuri adanya transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut apakah bisa dikategorikan pelanggaran pemilu atau terdapat unsur pidana korupsi. "Tidak mudah untuk menetapkan seorang, melaporkan itu ke penegak hukum, itu tidak mudah," katanya. Agus berpesan, apa yang dilakukan PPATK bukanlah untuk mencari popularitas atau membuat gaduh, melainkan sebagai partisipasi PPATK untuk menciptakan pemilu yang bersih. Sementara itu Wakil Kepala PPATK, Dian Ediana Rae men-

gatakan analisa adanya transaksi mencurigakan tersebut dilakukan sejak akhir 2017 hingga kuartal pertama di tahun 2018, yaitu bulan Maret 2018. "Kami sudah berkoordinasi case in case, seperti korupsi misalnya itu akan diserahkan KPK, kalau pelanggaran pemilu ke Bawaslu," ujarnya usai RDP. Dian enggan mengungkapkan berapa jumlah transaksi yang paling besar dilakukan, namun ia mengakui jumlahnya mencapai miliaran rupiah dan dilakukan merata hampir di seluruh daerah. "Tentu itu merefleksikan ya perkembangan ekonomi di daerah masing-masing dengan APBD di daerah masing-masing, saya kira itu kelihatan ada hubungannya," ucapnya. Sebelumnya, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar John Kenedy Aziz mempertanyakan kebenaran seluruh transaksi mencurigakan tersebut dipakai untuk pilkada. Selain itu politikus PAN, Daeng Muhammad mengatakan PPATK diharapkan membuat regulasi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. "Sehingga jangan hanya buat aturan tapi ketika pelaksanaan di lapangan itu enggak nyambung. Jangan hanya bicara ini mencurigakan, terus kalau sudah mencurigakan itu mau ngapain? Tindak lanjutnya apa?," tanyanya.(REP)

Mantan Dirjen Hubla Dituntut Tujuh Tahun Penjara JAKARTA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubla Kemhub) Antonius Tonny Budiono dihukum tujuh tahun pidana penjara. Jaksa juga menuntut Tonny membayar denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. "Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi dalam dakwaan primer dan dakwaan kedua," kata Jaksa Dodi Sukmono saat membacakan surat tuntutan terhadap Tonny di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis

(19/4 ). Jaksa meyakini Tonny telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp 2,3 miliar dari Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan. Uang itu diberikan terkait proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016. Selain itu, uang Rp 2,3 miliar itu diberikan karena Tonny telah menyetujui penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten. Kemudian

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, yang pengerukannya dilakukan oleh PT Adhiguna Keruktama. Tonny juga dinilai terbukti menerima gratifikasi berupa uang Rp 5,8 miliar, USD 479.700, EU 4.200, GBP 15.540, SGD 700.249 dan RM 11.212. Tak hanya itu, Tonny juga menerima barangbarang senilai Rp 243 juta dan uang Rp 300 juta yang telah terpakai habis. Atas perbuatannya, Tonny dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Dalam pertimbangannya, Jaksa KPK menilai perbuatan Tonny tidak mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Meski demikian, Tonny dianggap bersikap kooperatif, berterus terang, sopan dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dipidana. Atas sikapnya yang koperatif, KPK pun mengabulkan status Justice Collaborator (JC) yang diajukan Tonny. "Terdakwa ditetapkan sebagai Justice Collaborator berdasarkan surat keputusan pimpinan KPK nomor 685 tahun 2018," kata Jaksa Dodi.(SP/IN)

DEPOK- Mantan wali kota Depok, Nur Mahmudi Ismail diperiksa penyidik Unit Kriminal Khusus (Krimsus) Polres Depok sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Cilangkap, Depok. "Alhamdulillah, saya sehat," kata Nur Mahmudi menjawab pertanyaan sejumlah wartawan usai pemeriksaan yang berlangsung selama sembilan jam di Mapolres Depok, Kamis (19/4). Nur Mahmudi tak menjawab serangkain pertanyaan yang dilontarkan sejumlah wartawan mengenai pemeriksaannya sebagai saksi terkait dugaan korupsi tersebut. "Sudah ya, cukup," ucapnya yang bergegas memasuki mobil Toyota Kijang Inovasi warna hitam bernomor polisi B 7359 UB. Nur Mahmudi datang ke Mapolres Depok didampingi ajudannya dan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dengan 30 pertanyaan yang disampaikan penyidik Krimsus Polres Depok selama sembilan jam. "Iya, Nur Mahmudi diperiksa," kata Kasat Reskrim Polres Depok, Kompol Putu Kholis Aryana. Berdasarkan informasi yang diperoleh Republika, wali kota Depok dua periode (2006-2011 dan 2011-2016) itu diperiksa aparat kepolisian Krimsus Polres Depok sebagai saksi untuk penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok pada 2015. Dalam kasus itu negara dirugikan Rp 10 miliar. Rencananya jalan selebar lima meter akan diperlebar menjadi 14 meter, tetapi hingga saat ini jalan tersebut masih belum dilebarkan. "Kami telah melakukan penyelidikan sejak pertengahan 2017 dan telah memeriksa 70 saksi. Ada dugaan proyek itu fiktif. Kami belum menetapkan satupun tersangka," ucap Putu.(IN/BBS)

KPK: Laporkan Jika Cakada tak Larangan Mantan Terpidana Korupsi Jadi Caleg Jujur Isi LHKPN

untuk Cegah Korupsi JAKARTA- Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisejati menegaskan, pihaknya mendukung penuh KPU yang telah mengatur larangan mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Alasannya, larangan KPU tersebut untuk mencegat terjadinya korupsi di DPR. "Problem besar bangsa hari Ini salah satunya adalah korupsi dan karena itu kami sangat mendukung ketentuan pelarangan caleg bagi para mantan napi koruptor. Indonesia harus mulai masuk suatu budaya baru, yaitu mantan narapidana korupsi, termasuk juga mantan penjahat lainnya, untuk tidak duduk dalam jabatan publik terhormat di masyarakat, termasuk tentunya

anggota DPR," kata Handoyo di sela-sela diskusi bertajuk "Mantan Terpidana Korupsi dan Pencalonan Legislatif 2019" di Jakarta, Kamis (19/4). Dikatakan, persoalan melarang mantan narapidana korupsi harus menjadi pelajaran bagi siapa pun yang ingin menduduki jabatan publik. Pasalnya, menduduki jabatan tersebut disertai sumpah jabatan untuk memeluk politik berintegritas termasuk tidak melakukan korupsi. "Memang hukum kita menentukan bahwa setelah menjalani hukuman maka hak yang bersangkutan dikembalikan lagi termasuk hak politik. Tetapi, ada standar moral yang mau kita bangun melampaui ketentuan hukum agar bangsa ini bisa berjalan lebih maju

lagi," ungkap dia. Direktur Kajian Vox Point Indonesia Moses Morin menambahkan, selain KPU memberikan ketentuan tersebut dalam PKPU, partai politik juga harus menegakkan aturan yang sama dalam proses perekrutan caleg. "Kuncinya ada di partai politik. Kalau partai mendukung upaya pemberantasan korupsi maka langkah itu harus diambil partai agar mereka tidak menerima caleg-caleg mantan napi koruptor tersebut," tegas Moses. Politik yang bersih, menurut dia, harus dimulai dari komitmen partai politik yang tidak mau berkompromi dengan tindak kejahatan, seperti korupsi. Dia menilai, tanpa diatur oleh KPU, sebenarnya pelarangan ini menjadi tanggung

jawab partai politik. "Sekarang pertanyaannya, apakah ada partai politik yang hari ini dalam perekrutan caleg memasukkan syarat tersebut? Kita minta juga komitmen parpol," kata dia. Karena itu, lanjut Moses, Vox Point Indonesia mengambil langkah progresif mendukung KPU memasukan syarat tersebut sekaligus menantang partai politik untuk mengambil langkah yang sama. "Sudah terlalu lama bangsa ini terjebak dalam korupsi yang seakan tak pernah tuntas. Apakah memang tidak ada orang baik di Indonesia sehingga mereka yang akan duduk di lembaga-lembaga publik kita adalah para mantan narapidana korupsi? Mari kita perhatikan bersama," kata dia.(BSC)

Dalami Korupsi Gedung IPDN Sumbar, KPK Garap Mantan Sekjen Kemendagri JAKARTA - Pemeriksaan terhadap mantan Sekjen Kemendagri Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni, diagendakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diah akan diperiksa dalam kasus penggadaaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Prov Sumbar,

Kabupaten Agam, pada Kemendagri 2011. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dudy Jocom (DJ)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, melalui pesan singkat pada awak media, Selasa (17/4/2018). Terkait itu, Diah sudah tampak hadir di lembaga antikorupsi seki-

tar pukul 09.45 WIB. Dia enggan berkata banyak kepada awak media. "Nanti ya," singkatnya. Dia lantas masuk ke dalam ruangan lembaga antirasuah. Selain Diah, penyidik KPK juga merencanakan akan memeriksa Dony Ambadi dan Tri Adji Bawono pihak PNS Kemendagri untuk tersangka DJ.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dudy Jocom dan mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya Budi Rachmat Kurniawan sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(BS)

KENDARI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta warga Sulawesi Tenggara untuk melaporkan calon kepala daerah yang tidak jujur saat mengisi laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) di KPK. Direktorat Pelaporan Harta Kekayaan, Deputi Pencegahan KPK Norce Martauli Sitanggang, saat memberikan materi Sosialisasi Komunitas Pemilih Berintegritas se-Sultra di Aula Husni Kamil Manik KPU Sultra LHKPN yang dikeluarkan KPK merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. "Dalam setiap kesempatan kami selalu ingatkan dan mengajak publik agar kiranya perlu mengecek kembali LHKPN calon kepala daerah dengan realitas yang ada," kata Norce, Rabu (18/4). Pengecekan itu kata dia, sangat perlu dilakukan jangan sampai laporan LHKPN yang diisi di KPK, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan. "Karena pengisian LHKPN ini sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi," ujarnya. Ketua KPU Sultra, Hidayatullah, mengatakan integritas bukan hanya disematkan kepada penyelenggara dan pemilih, tetapi yang paling utama peserta pemilu harus lebih berintegritas. "Jumlah personel atau SDM KPU sangat terbatas. Sehingga, membutuhkan peran serta publik dalam mewujudkan pemilu berintegritas tersebut," katanya.(ANT)

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

Tak Nyaman Satu Rutan dengan Setnov, Fredrich Minta Dipindah JAKARTA- Pengacara Fredrich Yunadi meminta untuk dipindahkan penahanannya ke rumah tahanan Cipinang dari rumah tahanan gedung KPK. Alasannya, ia merasa tidak nyaman satu ruangan dengan Setya Novanto. "Ke Rutan Cipinang, jadi kalau datang terlambat bukan salah saya. Di sana bisa sampai tiga jam yang jemput jaksa penuntut

umum (JPU)," kata Fredrich dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (19/4). Fredrich Yunadi didakwa bersama-sama dengan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo dengan tuduhan menghindarkan ketua DPR Setya Novanto diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana

korupsi KTP-Elektronik (KTPel). "Tidak masalah kami sidang siang. Ini kan ada laporan dari rutan," kata JPU KPK Kresno Anto Wibowo. "Kami ditahan satu ruangan dengan SN (Setya Novanto) sedangkan beliau adalah saksi, ini kan akan menjadi komplikasi, itu sebetulnya tidak boleh pak. Saya saja pak tadi ketemu Pak

Bimanesh saya hanya salam saja langsung saya kaget. Saya hanya 'say hello' apalagi satu kamar, Pak kalau mau rasakan coba menginap semalam baru tahu apa yang terjadi," ungkap Fredrich. "Sesuai janji kami tampilkan bagaimana pelayanan dan perawatan tahanan di rutan KPK kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK Pelaksanaan disana mengacu UU

No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan," kata JPU Takdir Sulhan. "Pemasyarakat kan narapidan dan rutan kan tahanan," balas Fredrich sengit. "Ini aturan tempat tahanan dari Kemenkumham. Memang ada lex specialis bagi tahanan KPK. Kami tampilkan rutan di KPK. Intinya kami menyampaikan lewat foto. Kegiatan kami

ada pengajian bagi tahanan, untuk pengajian juga ada apakah terdakwa ada atau tidak, silahkan," tambah jaksa Takdir. Takdir mengatakan bahwa di rutan KPK seluruh fasilitas kesehatan dan jasmani sudah lengkap. "Semua hak tahanan kami utamakan HAM, minggu lalu obat alganax kami sampaikan," tambah Takdir merujuk

obat penenang untuk Fredrich. "Coba saja anda masuk sana," ungkap Fredrich. "Kemudian sel tahanan dan makanan diprotes yaitu kacang ijo memang sendok satu cuma wadahnya satu mangkok," kata jaksa Takdir. "Iya tapi biji kacang ijo bisa dihitung, minum air bikin kembung. Coba anda yang masuk," balas Fredrich dengan nada tinggi.(REP)


8

POLITIK

E D I S I 502 23 - 29 APRIL 2018

Pendaftaran Duta Netizen Diperpanjang MEDAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) memperpanjang jadwal pendaftaran Duta Netizen hingga tanggal 21 April mendatang. Awalnya, pendaftaran Duta Netizen dimulai dari 4 April hinggal 11 April 2018. Namun, seiring dengan banyaknya penduduk Sumut yang berusia diantara 17 hingga 30 tahun meningkat, maka KPU Sumut memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran. Tujuannya agar beberapa orang yang sebelumnya tidak bisa mendaftar karena terlambat mengetahui informasi bisa turut serta. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Devisi Daya Manusia dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Yulhasni. Ada beberapa perlombaan yang digelar KPU yaitu Festival Pilgubsu 2018 dalam usaha melibatkan warga net dalam sosialisasi pelaksanaan tahapan Pilgubsu 2018. Dalam Festival Pilgubsu 2018, ada empat jenis lomba yang memperebutkan hadiah jutaan rupiah. Adapun keempat lomba tersebut adalah lomba foto, pemilihan Duta Netizen, lomba band, dan lomba stand up comedy. “Festival pilgubsu 2018 dilaksanakan selama satu bulan penuh, dimuali pada 4 April hingga akhir April,”ujar Yulhasni. Disampaikan oleh Yulhansi, Duta Netizen ini diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan KPU Sumut dalam menyosialisasikan tahapan pelaksanaan Pilgubsu kepada masyarakat, khusus di media social. Sosialisasi di media sosial juga harus digencarkan sebab para pemilih pemula dan pemilih pemuda yang ada di Sumut pada umumnya telah memiliki teleponj pintar. Duta Netizen yang terpilih nanti bertanggung jawab untuk menjadi rekan KPU dalam menyebarluaskan informasi terkait proses pelaksanaan Pilgubsu. Duta Netizen ini nantinya akan melaksanakan sosialisasi di media social dengan konten yang semenarik mungkin. “Anak-anak muda zaman now ini pasti kreatif sehingga bisa membuat konten yang menarik juga,”tutupnya. (VIN)

Debat Paslon Pilgub Sumut 5 Mei MEDAN - Komisi Pemilihan Umum Sumut akan menggelar debat antar pasangan calon (Paslon) Pilgub Sumut 2018 sebanyak tiga kali. Untuk sesi pertama, debat akan digelar pada 9 Mei mendatang. Anggota KPU Sumut Benget Silitonga mengungkapkan, mereka saat ini tengah memfinalisasi beberapa hal terkait debat Paslon ini. Antara lain menyangkut format debat, hingga tema yang akan diangkat dalam debat. Tiga sesi debat akan mengangkat tema yang berbeda. "Nanti kita akan gelar FGD pada stakeholder segera untuk membicarakan format, serta konten debat," kata Benget, di KPU Sumut, Selasa (3/4/2018). FGD yang akan digelar dalam waktu dekat itu menurut Benget akan mengundang akademisi, pakar, lembaga-lembaga, serta para pihak terkait untuk merumuskan konten debat. Konten debat menurut Benget, haruslah mengangkat isu-isu strategis Sumatera Utara yang mencerminkan aspirasi masyarakat Sumut terhadap Paslon gubernur dan wakil gubernur. "Kita tidak ingin debat jadi debat yang elitis," ungkapnya. Selain akan dihadiri kedua Paslon Pilgub Sumut, debat nantinya juga akan dihadiri oleh para pendukung serta disiarkan langsung melalui media televisi. Berdasarkan perencanaan KPU, debat akan digelar pada 5 Mei, lalu 12 Juni dan kemudian 19 Juni. (VIN)

Trail Adventure Ajak Masyarakat Ciptakan Pilkada Damai BATU BARA - Melalui kegiatan Trail Adventure, Pjs Bupati Batubara Faisal Hasrimy mengajak masyarakat untuk dapat menciptakan pilkada aman, damai, bebas sara tanpa hoax dan ujar kebencian. Kegiatan trail adventure ini diharapkan kepada seluruh raider untukdapat menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita cinta damai, kita anti sara sehingga pilkada nantinya berjalan aman," kata Pjs Bupati Batubara Faisal Hasrimy saat membuka Trail Adventure ke 1 Batubara, di lapangan bola Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Minggu (1/4). Selain itu, Faisal juga berpesan kepada seluruh raider untuk taat terhadap peraturan lalu lintas. Kegiatan ini harus dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Kita harus memberi contoh kepada masyarakat tentang tertib berlalulintas, kegiatan ini bukan hanya sekedar aksi ugal-ugalan," katanya. Sementara Ketua Panitia Hasbi berharap kegiatan ini dapat berjalanlancar dan aman. Selain itu, kegiatan trail adventure saat ini sudah mulai banyak diminati oleh masyarakat. Oleh sebab itu, di Kabupaten Batubara sudah terbentuk wadah yaitu Xtrim Batubara. Kegiatan ini kegiatan positif. Trail adventure saat ini sudah banyakdiminati masyarakat. Wadah untuk itu pun sudah ada di Batubara,"ujarnya. Kegiatan trail adventure diselenggarakan oleh Xtrim Batubara. Acarajuga diikuti oleh Dandim 0208 Asahan, Kapolres Batubara, Ketua DPRDBatubara serta peserta dari sekitar Kabupaten Batubara. Rute trailadventure ditempuh dengan jarak sekitar 68 KM. Terpisah, Gubernur Sumatera Utara H Tengku Erry Nuradi bersama Forkopimda usai kegiatan Trail Adventure menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Ia bersama Forkopimdasiap melaksanakan pilkada damai. Ia berharap, seluruh masyarakat jugaikut serta dalam mensukseskan pilkada. (EDO)

100 Pejabat Administrator Dilantik TEBING TINGGISebanyak 100 pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi diantaranya 2 orang Administrator (eselon III) dan 82 Pengawas (eselon IV) diantaranya 9 lurah diambil sumpahnya dan dilantik Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan Senin (16/ 4) di gedung Hj.Sawiyah dihadiri Sekdako H.Johan Samose Harahap dan pimpinan OPD. H.Umar Zunaidi Hasibuan dalam arahannya menyampaikan bahwa tidak semua ASN diberikan kesempatan untuk menduduki satu jabatan,dan ini merupakan suatu amanah dan harus dipertanggungjawabkan oleh yang diberi kepercayaan. "Sebagai ASN bekerja harus profesional bukan seperti pekerja amatiran yang dituntut dalam menjalankan tugasnya sehari-hari secara baik sesuai dengan kemam-

Pengambilan sumpah dan pelantikan sebanyak 100 pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dilakukan Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan Senin (16/4) puan yang dimiliki, utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya. Diingatkan Walikota kepada ASN yang bertugas di Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Lurah beserta jajarannya, bahwa tugas kedepannya semakin berat yakni untuk menghadapi

pemilihan serentak Pilkada dan tahun depan (2019) pemilihan DPRD, DPR Prov, DPD dan Presiden/Wakil Presiden. Tugas tersebut adalah melakukan pendataan warga pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

dan ini harus dapat dipastikan kebenarannya serta terus di up date sampai batas yang ditentukan. Untuk itu, Walikota berharap agar petugas di Disnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kelurahan senantiasa berkoordinasi dengan KPU, dengan harapan

partisipasi masyarakat dalam Pilkada di Tebing Tinggi semakin tinggi seperti diharapkan Pemerintah. Walikota juga mengingatkan para pejabat yang bertugas di UPTD Puskesmas yang juga merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar lebih serius menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Saya minta Kepala UPTD Puskesmas agar Puskesmas buka setiap hari, jangan ada puskesmas yang ditinggalkan petugasnya begitu saja saat jam kerja, dan jika perlu Puskesmas itu bisa ditambah jam kerjanya. Diharapkan Walikota segenap jajaran yang membidangi Kesehatan di Tebing Tinggi agar senantiasa berkoordinasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Tebing Tinggi, pelayanan kesehatan di Tebing Tinggi diupayakan menjadi salah satu sektor jasa unggulan di Tebing Tinggi. Dua pejabat eselon III yang dilantik Mulya Arif Rahman Harahap sebagai Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Kadis Dukcapil dan Riza Elflal Kabid Rehablitasi Perlindungan dan Jaminan sosial pada Dinas Sosial Tebing Tinggi. (RS)

Forkopimda, KPU dan Panwaslih Komit Jaga Netralitas BATU BARA - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama KPU dan Panwaslih Kabupaten Batubara berkomitmen untuk bersamasama menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018. Komitmen itu disampaikan dalam rapat koordinasi dalam rangka perkembangam situasi kamtibmas menjelang pilkada dan upaya mewujudkan netralitas TNI, Polri, Kejaksaan, ASN, KPU dan Panwaslih di Aula Mapolres Batubara, Kecamatan Lima Puluh, Senin (2/4/2018).

Pjs Bupati Batubara Faisal Hasrimy mengatakan, salah satu tugas saya sebagai Pjs Bupati Batubara untuk menjaga netralitas ASN dalam pilkada dan berkomitmen akan mensukseskan pilkada tahun 2018. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pilkada sudah diatur dalam peraturan. Jika terbukti ada ASN yang terlibat dalam politik praktis, maka ada sanksi yang akan diberikan mulai dari penundaan kenaikan gaji dan pangkat hingga pemberhentian secara tidak terhormat.

"Tugas saya sebagai Pjs Bupati untuk menjaga netralitas ASN, dalam aturan sudah jelas ASN tidak boleh terlibat politik praktis. Jika ada ASN yang terbukti melanggar, maka ada sanksi yang akan diberikan," katanya. Senada dikatakan Dandim 0208 Asahan Letkol Inf Suhono. Menurutnya dalam UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Dalam pasal 2 ditegaskan tentara profesional ialah tentara yang tidak berpolitik praktis. Selain itu, TNI juga harus mengedepankan kepentingan

negara dibanding kepentingan suatu kelompok atau pihak tertentu. TNI harus netral dan tidak berpihak serta tidak melibatkan fasilitas TNI untuk pilkada diluar tugas dan fungsi TNI. "Dalam aturan tentara profesional ialah tentara yang tidak beepolitik praktis, tugas dan tanggungjawab Komandan Kepala Satuan wajib mensosialisasikan netralitas TNI dalam pilkada," ujarnya. Sementara Kapolres Batubara Dedy Indriyanto berharap hasil dari rapat koordinasi ini ada komitmen yang akan disep-

akati bersama untuk mensukseskan pilkada tahun 2018. "Kita berharap ada komitmen yang disepakati untuk mensukseskan pilkada 2018. Rapat koordinasi ini juga sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat akan ketidaknetralan kita dalam pilkada," katanya. Rapat koordinasi juga dihadiri Ketua KPU Batubara Muksin Khalid, Komisioner Panwaslih Batubara, Perwakilan Kejaksaan Negeri Batubara, Kabag/Kasat/Kanit Polres Batubara, ASN Pemerintah Kabupaten Batubara. (EDO)

Ajak Ciptakan Pilkada Damai, Forkominda Gelar Coffee Morning BATU BARA - Jelang Pilkada Bupati dan wakil Bupati Batubara 2018, forum komunikasi pimpinan daerah (forkominda) Kabupaten Batubara dan para tokoh masyarakat untuk tidak mudah percaya berbagai kabar hoax maupun terpancing isu-isu yang berkaitan dengan SARA. Dan saya berharap agar tercipta pilkada damai ini, masyarakat jangan cepat terpengaruh berita bohong. Kata Pjs Bupati Batubara saat gelar coffe morn-

ing dikantor Camat Sei balai, senin (9/4) kecamatan sei balai, Batubara. Melalui tatap muka dan berdialog ini, diharapkan agar bisa menjaga netralitas demi menciptakan pilkada damai. Disini kita bisa saling ngobrol dan bercerita, tukar pikiran dan saling memberikan saran supaya daerah ini senantiasa aman dan damai,” ujarnya. Ia menambahkan pihaknya juga memohon agar ASN jangan

ada yang berpihak kepada salah satu calon, demi kesuksesan pilkada tahun 2018,dan saya mengingatkan agar ASN di kabupaten Batubara harus menjaga netralitas, guna menuju pilkada damai. Selanjutnya Kapolres Batubara AKBP Dedy Indriyanto menyampaikan,kami dari organisasi polri tetap menjaga dan mengajak seluruh elemen masyarakat dikab Batubara untuk bersama-sama menciptakan

situasi kondisif tenang dan damai. Dan Tak hanya itu, Kapolres juga meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berbagai informasi hoaks dan tidak terpancing isu-isu SARA. Kami dari kepolisian tetap untuk mengamankan pilkada, dan kami akan mendeteksi titik-titik yang belum mempunyai E-KTP. Guna untuk mensukseskan pilkada damai. Senada disampaikan Dan-

dim, 0208/Asahan Letkol Arh Suhono,semua komponen masyarakat pasti ingin pilkada yang tertib, aman dan damai. Dalam rangka mewujudkan itu perlu kerjasama antara masyarakat dan TNI maupun Polri. Mari bantu kami mewujudkan hal tersebut. Untuk itulah kita harus mengamakan visi sehingga apa yang kita harapkan bisa terlaksana menuju pilkada damai di kabupaten Batubara ini, ujarnya. (EDO)

Zakaria Akan ‘Hipnotis’ Meurandeh Dayah Jadi Luar Biasa LANGSA - Calon Geuchik (Kepala Desa) Gampong Meurandeh Dayah Kecamatan Langsa Lama Zakaria akan “ Menghipnotis “ Gampong tersebut dari ganpong yang biasa-biasa saja menjadi gampong yang luar biasa,apabila ia terpilih jadi Kheucik yang akan berlangsung pemilihannya pada 9 Mei 2018 mendatang. Menciptakan kebersamaan agar warga kompak dan peduli dengan gampongnya, merupakan modal utama untuk membangun dan memajukan sebuah pemerintahan gampong. Untuk mewujudkan kebersamaan itu, Pimpinan gampong dalam hal ini, Kepala Desa harus jeli melihat dan mencari terobosan untuk menambah penghasilan warganya, baik perorangan maupun kelompokorganisasi gampong. Demikian ungkap calon Kheucik gampong Merandeh Dayah Langsa Lama. Zakaria disebuah Cafe di Kota Langsa kepada Wartawan baru-baru ini. Menurut Zakaria yang selalu akrab di sapa pak jeck itu, bahwapasca

Zakaria berdirinya dua Universitas Negeri di Gampong Merandeh Dayah sepertinya warga setempat menjadi penonton di Gampongnya sendiri. Sementara orang luar terus mengais rezeki di kedua kampus tersebut. Padahal Universitas Negeri yaitu Unsam dan IAIN berkedudukan di gampong Meurandeh Dayah dan boleh dikata itu merupakan aset warga setempat untuk

menambah penghasilan. Oleh karena itu bila saya terpilih jadi Keuchik periode 20182024, saya akan bersinergi dengan Tuha peut dan Tetua Gamponguntuk berdelegasi pada kedua kampus itu agar dapat memberikan kontribusi kepadagampong setempat. Antara lain mohon izin buat warung atau kios yang terletak didalam pagar kampus sebagai kantin Desa. Membentuk serikat pekerja bongkar muat wilayah kampus ( SPBMWK ). Mengusul kepada Mentri Pendidikan Tinggi (Mendikti) melalui rektor agar penduduk setempat dapat keringanan biaya Kuliah setidaknya 50% bagi Mahasiswa warga setempat. Kontribusilainnya kedua perguruan tinggi tersebut untuk ikut berpartisipasi baik pikiran maupun sumbangan untuk peduli dalam pembangunan Mesjid Gampong supaya segera Rampung. Banyak halhal lain yang masih perlu di sepakati antara pihak gampong dengan pihak kampus. Insya Allah bila kita berniat

baik untuk memajukan gampong pasti pihak kampus akan mendukungnya kata pak Jeck.- Ditambahkannya bahwa dalam pengelolaan dana gampong, saya bekerja apa adanya bukan ada apa-apanya. Keterbukaan serta kejujuran Keuchik merupakan alat pemersatu wargaagar pengelolaan dana gampong tepat sasaran. Berdiskusi yang sehat sesama warga untuk memilih yang terbaik dalam membangun gampong merupakan pembelajaran guna meningkatkan sumber daya masyarakat yang mumpuni sehingga dalam pembangunan di gampong berproses terukur dan terencana katanya. Insya Allah bila saya terpilih jadi Keuchik enam tahun kedepan gampong Meurandeh Dayah Langsa Lama akan saya “ Hipnotis “ dari gampong biasabiasa saja menjadi gampong yang luar biasa dan saya targetkan 2 hingga 3 tahun kepemimpinan saya bila terpilih, saya yakin gampong Meurandeh dayah mendapat predikat gampong terbaik se

Kota Langsa kata Zakaria . Penutup Zakaria menyampaikan bahwa dia mampu memilah waktu antara Bisnis usahanya dengan urusan memimpin gampong. Sebab usahanya memiliki beberapa karyawan jadi usahanya dapatdijalankan oleh karyawannya. Sementara ia hanya melalui hp untuk mengatur karyawan bekerja. Demikian ungkap calon Keuchik Merandeh Dayah bernomor urut 1 Zakaria yang juga seorang pengusahaDistributor Semendengan penuh optimis untuk memenangkan pilkades mendatang. Sebagai mana diketahui dalam ajang pilkades serentak di Kota Langsa yang berlangsung tanggal 9 Mei 2018 mendatang, pemilihan keuchik gampong Meurandeh Dayah hanya diikuti oleh Dua calon yang akan bertarung dalam pemilihan, yaitu nomor urut 1 Zakaria dan nomor urut 2 Khairul Nizam. Sementara Keuchik Incumben Zulkarnain tidak lagi mencalonkan sebagai kandidat padahal Zulkarnain baru memimpin satu periode. (YAN)


9

POLITIK

E D I S I 502 23 - 29 APRIL 2018

Nasdem: Banyak Nama Cawapres, Jokowi Bisa Tersandera JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Taufiqulhadi mengatakan, Joko Widodo alias Jokowi bisa tersandera jika banyak yang mengusulkan cawapres menjelang Pilpres 2019. Karena itu, pihaknya tidak ikut-ikutan menyodorkan nama cawapres untuk Jokowi. Dia juga tidak mempersoalkan langkah partai lain yang sibuk menyablon baju dan mengecat rumah dengan gambar figur bakal cawapres. “Hanya ketum Nasdem (Surya Paloh) yang

menyablon pesawatnya untuk Pak Jokowi tanpa ada embel-embel yang lain. Jadi, kami sama sekali tidak ingin mengajukan wapres,” ungkap Taufiqulhadi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/4). Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, cawapres tidak harus dari internal partai. Dengan kata lain, cawapres bisa dari tokoh di luar internal partai. “Tokoh ini maksudnya begini, anak bangsa yang bagus kemudian kami ambil, kami dukung seperti (mendukung) Pak Jusuf Kalla sebelumnya,” kata dia. (INT)

Pencalonan Pemilu 2019 Diawasi Dengan Sistem SILON JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengungkapkan, pihaknya membangun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) menjelang Pemilu 2019. Ia menjelaskan, sistem ini akan memantau dan mendeteksi potensi pelanggaran dalam proses pencalonan. "Ini kita wajibkan, sistem ini untuk mengidentifikasi misal ada calon legislatif yang mencalonkan diri di dua dapil misalnya. Atau di dua tingkatan level dewan perwakilan, dia maju di DPR RI dan provinsi misalnya," ujar Ilham usai Sosialisasi Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada Pemilu 2019 di KPU Pusat, Jakarta, Rabu (18/4). Selain itu, sistem ini juga akan memantau pe-

menuhan syarat-syarat pencalonan. Jika syarat belum terpenuhi, maka sistem akan mendeteksi dan mewajibkan calon memenuhi syarat secara keseluruhan. Ilham juga memaparkan bahwa sistem ini akan memastikan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam daftar calon yang diusulkan partai. Sehingga, sistem bisa menolak jika syarat keterwakilan perempuan belum terpenuhi. "SILON bisa langsung deteksi kalau ada kekurangan tadi, kita bisa minta penambahan atau kita tolak jika tidak sesuai dengan proses," paparnya. Dalam gambaran umumnya, pengguna SILON meliputi KPU, KPUD Provinsi dan Kabupaten/Kota, partai politik, paslon Pilpres dan calon DPD. Admin KPU dan KPUD membuat username dan password untuk seluruh operator. (INT)

Deklarasi Tolak Politik Uang dan SARA di Pilkada Serentak JAKARTA- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI bersama masyarakat sipil menolak serba serbi politik uang dan politisasi SARA. Komitmen itu dideklarasikan di panggung besar di halaman hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/4) siang.

Ketua Umum Bawaslu Abhan mengatakan, deklarasi ini sebelumnya diawali dengan konsolidasi dan merumuskan berbagai hal terkait tolak politik uang, penghinaan, hasutan dan adu domba. "Kemudian pagi ini dilakukan ac-

mantan narapidana setelah bebas cukup mengumumkan kepada publik tentang statusnya sebagai mantan narapidana. "Kami nanti mengikuti proses konsultasi. Itu draft KPU sudah disampaikan jadi kami melihat perkembangannya," tutur Abhan. Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan berdasarkan undang-undang pembahasan larangan itu akan dilakukan bersama dengan pemerintah dan legislatif. "Ini tidak bicara setuju tidak setuju, nanti kita lihat pembahasannya," kata Arief. KPU menilai, korupsi merupakan kejahatan luar biasa setara bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak sehingga mengusulkan larangan calon anggota legislatif berstatus mantan narapidana korupsi ke dalam PKPU. (INT)

naan, dan adu domba," kata Abhan di lokasi. Kepala Bagian Sosialisasi Bawaslu Feizal Rachman menuturkan, dek-

Prabowo Diusung Jadi Presiden Bukan Wapres JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menegaskan bahwa partainya mengusung Ketua Umum Partai Gerindra sebagai calon presiden, bukan calon wakil presiden. Menurut dia, opsi bahwa Prabowo akan dipasangkan dengan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019 itu tidak menjadi pertimbangan partainya. "Menurut saya tertutup (opsinya) ya. Karena aspirasi hampir seluruh kader Gerindra yang menginginkan Prabowo maju," ujar Ferry saat ditemui di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (20/4). Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono. Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono. (Fabian Januarius Kuwado) PPP sebelumnya menyebut ada opsi untuk memasangkan Jokowi dengan Prabowo. Menurut Ferry, opsi tersebut hanya dimiliki PPP. Sementara, Partai Gerindra konsisten untuk menjadikan Prabowo sebagai orang nomor satu sebagaimana diputuskan dalam Rapat Koordinasi Nasional partai. Dalam rangka membentuk koalisi, Partai Gerindra melakukan perte-

muan dengan beberapa partai yang sudah tergabung dalam Koalisi Merah Putih seperti PKS dan PAN. "Termasuk juga insiatif yang dilakukan oleh pak Sandi dengan pak Romy," kata Ferry. Meski begitu, kata Ferry, tak heran jika Jokowi mau dipasangkan dengan Prabowo. Menurut dia, Jokowi galau melihat hasil survei yang menunjukkan elektabilitasnya terus menurun. "Di tengah kebingungannya, bisa jadi pak Jokowi membuka opsi untuk meminta Prabowo untuk

bergabung bersama-sama," kata Ferry. Pernyataan Ferry berbeda dengan yang disampaikan Sekjen PPP Arsul Sani. Menurut Arsul, Gerindra masih membuka opsi Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden pendamping Jokowi. Saat bertemu Ketua Umum PPP Romahurmuziy, kata Arsul, Ketua Tim Sukses Pemenangan Gerindra untuk Pilpres 2019, Sandiaga Uno, menyampaikan bahwa opsi tersebut masih dibahas. "Ya kan kalau dibahas artinya

PKPI Tentukan Ketum Baru Mei 2018

Bawaslu Dukung Larang Mantan Koruptor 'Nyaleg' JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendukung usulan larangan calon anggota legislatif (caleg) berstatus mantan narapidana korupsi dimasukkan ke dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Bawaslu dalam posisi bahwa kami bersepakat bahwa calon-calon itu harus calon yang baik," ujar Ketua Bawaslu Abhan di Jakarta, Kamis (19/4). Abhan mengatakan, pihaknya terus mengikuti proses diusulkannya larangan utuk mantan narapidana korupsi dalam PKPU. Selama ini putusan Mahkamah Konstitusi (MK), telah mengatur mantan narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak tidak dapat mengikuti pencalonan legislatif. Selain dua tersebut,

tion deklarasi. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi masyarakat sipil yang telah menggagas sebuah deklarasi politik uang, penghi-

JAKARTA - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono akan segera mundur dari posisinya saat ini. Selanjutnya, dia akan mendorong tokoh-tokoh muda untuk bertarung dalam pemilihan ketua umum PKPI pada kongres luar biasa (KLB) yang akan digelar pada Mei 2018. Hendropriyono mengungkapkan, dirinya mengundurkan diri setelah PKPI dipastikan lolos menjadi peserta Pemilu 2019. Menurutnya, PKPI butuh figur muda yang mampu menarik pemilih pada pemilu mendatang. "Kami yang sudah tua cukup memayungi kader-kader muda untuk berkiprah dan terbang lebih tinggi di pentas politik tanah air. Setiap kader muda, silakan berkompetisi dalam Kongres Luar Biasa nanti," katanya usai memberikan pengarahan di Markas Besar PKPI, Menteng, Jakarta, Kamis (19/4). Meski menginginkan tokoh muda, Hendropriyono juga menegaskan, tidak menutup peluang bagi generasi yang sudah matang untuk bersaing secara sehat. Hanya saja, dia meyakini PKPI saat ini lebih membutuhkan

tokoh muda. "Saya berkeyakinan, sekarang zamannya anak muda. Kalau tua kan tidak match dengan anak zaman now, tapi bila tokoh tua juga mau bersaing, ya silakan saja. Kita serahkan pada peserta kongres," jelasnya. Sementara itu, sejumlah nama kader muda PKPI mencuat ke permukaan menjelang KLB. Dari pengurus nasional terdapat nama Sekjen Imam Anshori Saleh dan Diaz Faisal Malik Hendropriyono. Orang dekat Try Soetrisno, Rully Soekarta juga meramaikan bursa calon ketua umum. Sedangkan dari pengurus daerah terdapat nama Ketua DPP PKPI DKI Jakarta Miki Barrito Putra dan DR Ery Setyanegara (Ketua DPP Lampung). Bahkan, nama Haris Sudarno yang menjadi ketua PKPI versi Cut Meutia juga masuk dalam daftar bakal calon yang beredar. Ketua DPP PKPI Lampung Ery Setyanegara yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya menyambut baik namanya masuk dalam bursa bakal calon. Namun, Ery memilih untuk mendukung figur muda untuk memimpin PKPI. (INT)

kemungkinan Prabowo tak maju menjadi capres. Namun demikian, dia tak tahu persis apakah hal itu akan terjadi atau tidak. "Gatot sebagai saingan (Jokowi)

saya kira, saya kira Prabowo tidak. Saya kira ya, tapi saya ndak tahu," ujarnya. Mahfud mengatakan di era demokrasi saat ini sangat bagus

ada poros ketiga. Tapi itu juga tergantung dinamika politik yang berkembang ke depan. "Dilihat dari perkembangan demokrasi ya bagus saja adanya poros ketiga itu. Karena harus membandingkan di masa lalu sebelum reformasi orang enggak bisa ajukan poros tandingan apalagi sampai ketiga. Dua aja enggak pernah ada, 32 tahun enggak boleh," jelasnya. "Sekarang kan bisa. Zaman reformasi ini kita sudah pernah punya lima pasangan pada Pilpres 2004. Sekarang poros ketiga, silakan. Tetapi apakah itu bisa atau tidak tergantung terhadap dinamika poltik," sambungnya. Kemungkinan munculnya Gatot Nurmantyo sebagai capres dari poros kedua karena saat ini

terbuka. Kalau enggak terbuka kenapa kok dibahas? Karena kalau tidak ada sama sekali diskursus di internalnya (Gerindra), untuk apa dibahas?" kata Arsul. Ia mengatakan, bisa jadi opsi Prabowo menjadi cawapres Jokowi muncul di internal Gerindra. Oleh karena itu, menurut Arsul, opsi tersebut disampaikan pula oleh Sandi saat bertemu Romahurmuziy. PPP merupakan satu-satunya partai pendukung Jokowo yang sepakat dengan opsi Prabowo menjadi cawapres pendamping Jokowi. Arsul sebelumnya menyatakan, pertemuan Ketua Umum PPP Romhurmuziy dan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno membahas tiga opsi di Pilpres 2019. Tiga opsi itu adalah, opsi rematch Presiden Jokowi dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ditunjuknya sosok lain oleh Prabowo sebagai calon presiden (capres) dari Gerindra, hingga opsi Jokowi-Prabowo. "Yang bisa saya sampaikan bahwa dari pertemuan tadi malam itu, semua opsi yang ada baik terkait Prabowo maupun Jokowi itu masih terbuka bagi kami. Opsi yang ada itu," kata Arsul. (KCM)

Pemko Tebing Tinggi Fasilitasi Semua Kegiatan Keagamaan TEBING TINGGI - Pemerintah Kota Tebing Tinggi memperingati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw 1439 H Tahun 2018 di Mesjid Agung Kamis(12/4) dengan pentausyiah Al Ustadz H.Muhammad Restu Sugiharto, S.A (Ustadz cinta) dari Jakarta, dan pemberian santunan kepada anak yatim sebanyak 175 orang Wakil Walikota Tebing Tinggi H.Oki Doni Siregar, menyampaikan Pemerintah Kota Tebing Tinggi akan terus memfasilitasi kegiatankegiatan keagamaan, baik itu Maulid Nabi besar Muhammad Saw, Isra' Mi'raj dan Tahun baru islam ataupun lainnya. Dengan harapan kiranya peringatan-peringatan ini ada manfaatnya dan kepada semua umat muslim untuk dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt dan takutlah kita kepada Allah Swt dan bila kita mati, matilah dalam keadaan islam. Inti dari peringatan Isra' Mi'raj adalah tentang bagaimana kita melaksankan sholat yang merupakan hadiah yang di bawa rasulullah Muhammad Saw dari Allah kepada para hambanya, lima waktu dalam satu hari yang wajib kita jalankan

Mahfud MD Prediksi Pilpres 2019 Hanya Ada Dua Poros DINAMIKA politik jelang Pilpres 2019 terus bergulir. Muncul wacana poros ketiga, namun banyak yang meragukan bisa terwujud. Saat ini capres yang telah menyatakan diri maju baru Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Ditanyai tanggapannya soal dinamika menjelang konstestasi politik lima tahunan ini, pakar hukum Mahfud MD memprediksi hanya akan muncul dua poros pada Pilpres mendatang. "Dugaan saya poros itu akan, dugaan ya namanya dugaan, cuma berdasar pikiran rasional saja. Dugaan saya poros akan tetap dua," jelasnya ditemui di Kantor PARA Syndicate, Petogogan, Jakarta Selatan, Kamis (19/4). Dia memprediksi ada

larasi anti politik uang dan SARA ini diharapkan menjadi sejarah awal dan titik balik guna menghadapi Pilkada dan Pilpres dengan bersih. "Kita mulai dari hari Kamis malam sampai tadi malam sehingga rumusan ini bukan hanya dibuat Bawaslu tapi disiapkan seluruh elemen masyarakat yang hadir," ujar Feizal. Deklarasi dibacakan serentak di atas panggung. Setiap organisasi masyarakat sipil yang hadir kompak memakai kaos dan topi hitam bertuliskan 'Deklarasi Tolak Lawan Politik Uang & Politisasi Sara'. Deklarasi ini dibacakan serentak oleh masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan, pegiat Pemilu, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, Lembaga survei, Provider platform, dan Lembaga riset. (MDC)

yang bersangkutan mulai menggalang kekuatan dan banyak disuarakan di tingkat bawah. Gatot juga selalu menyatakan kesiapannya maju dalam Pilpres 2019. "Sementara Prabowo sendiri enggak pernah membantah bahwa kemungkinan dia itu tidak (maju). Enggak pernah membantah dia. Sedangkan Gatot selalu mengatakan saya siap dan yang mendukung juga muncul," kata mantan Ketua MK ini. Kemungkinan muncul poros ketiga sangat kecil. PKS dan Gerindra bisa menjadi satu paket. Sedangkan Demokrat bisa satu poros dengan PKB dan PAN. "Tapi kemungkinan sangat kecil, saya kira dua," tambahnya. Jika Gatot maju, peluang cawapresnya kemungkinan dari

sebagai umat islam yang bertaqwa kepada Allah Swt. Pada kesempata ini H.Oki Doni Siregar mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan melaksankan pesta demokrasi, pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan harapan Pemerintah Kota Tebing Tinggi mari bersama-sama menjaga kondusifitas, jangan ada berita-berita hoax, ujaran kebencian dan SARA. Selanjutnya Al Ustadz H.Muhammad Restu Sugiharto dalam tausyiahnya menyampaikan tentang rasa bersyukur kepada Allah Swt, bahwa kita sebagai hambanya jangan pernah lupa untuk bersyukur bila kita sudah diberi nikmat yang banyak karena semua itu pemberian dari Allah Swt. Dan bila kita cinta kepada Rasulullah Muhammad Saw iktutilah sifat-sifatnya dan pelajarilah tentang sejarah rasulullah, kajilah arti dibalik perjalanan Isra' Mi'raj itu sendiri. Terakhir kepada semuanya yang hadir bila kita di beri ujian dari Allah Swt baik itu kecil ataupun besar kita jangan pernah sekali-kali berputus asa, karena keputusasaan itu hanya untuk orang-orang kafir, ujar beliau (BBS)

alumni demonstran 212. Mahfud mengatakan banyak alumni demonstran 212 menyebut Gatot layak didampingi Anies Baswedan atau TGB Zainul Majdi. "Saya ndak tahu, tapi spekulasi yang muncul di luar kan sudah ada garisnya. Kelompok yang, maaf, mungkin basis massa 212 sudah nyebut-nyebut nama Gatot dengan Anies, Gatot dengan Tuan Guru Bajang. Itu yang disebut-sebut tapi masih sangat dinamis ya," sebutnya. Mahfud menambahkan masih ada waktu tiga bulan sampai dibuka pendaftaran pada 4 Agustus mendatang. KPU akan membuka pendafataran capres-cawapres sampai 10 Agustus. Dan berbagai perubahan masih bisa terjadi sampai di detik terakhir pendaftaran. "Namanya politik, kalau hitung-hitungannya sudah macet oh gini kesimpulannya, (kemudian) bisa berbalik," tutupnya. (INT)


10

Lagi Lagi Polsek Lolowau Amankan 1 Jerigen Tuak Nifaro

Di Labuhanbatu Pembagian Beras Rastra Dipungli LABUHANBATU - Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dusun Lubuk Nor Nor Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu disinyalir bermasalah dan mastarakat di duga di pungli serta yang mendapat hanya keluarga atau orang dekat Kepala Lingkungan Mardan Tambunan. Demikin Pengaduan warga Dirman dan Zahra Hasibuan pada wartawan, Jum'at 17/04/2018. Kadus Mardan Tambunan ketika di konfirmasi melalui teleponnya mengtakan dia ada meminta 1 sak semen dari 7 orang yang dapat bantuan Bedah Rumah, dan yang memberikan ada 6 orang sedang 1 orang tidak dan dia tidak maksa serta semen tersebut digunakan untuk membangun jalan yang rusak di dusunnya, kalau mau lihat bisa pak datang kemari, mengenai Rastra tanya bapak aja pak Kepala Desa, agar dia yang menjelaskan, ujarnya di seberang teleoon. Kepala Desa Janji Jahri Hasibuan yang di hubungi dan di sms tidak menjawab dan memblas sms yang dusampaikn kepadanya. Menurut warga dalam melaksanakan pembagiannya diduga tidak sesuai aturan, juga diwarnai dengan pungutan liar(Pungli) serta yang mendapat orang yang mampu dan bahkan diarahkan agar warga tersebut memilih salah satu calon kandidat gubernur dan pada pileg nanti, ini nmanya interpensi bang, ujar Hasibuan. (HAH)

Belasan Kontraktor Mitra Dinas PU-PR Dumai Mengamuk DUMAI - Belasan Kontraktor mitra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PU-PR) Kota Dumai Kamis (19/04/2018) datangi Kadis PU-PR Kota Dumai DR. Mohamad Syahminan. ST kedatangan para kontraktor tersebut untuk mempertanyakan penunjukan Kasi Bidang Sumber Daya Air (SDA) menangani bidang Bina Marga (BM). Namun, Dr. Mohammad Syahminan tidak ada ditempat. Kedatangan para kontraktor kabarnya sempat tercium Mohamad Syahminan mensinyalir bakal ada keributan, ketika itu juga langsung menghindar tak masuk kantor, sembunyi disuatu tempat menghindari pertanyaan para kontraktor, para staf di Instansi tersebut bungkam, karena tidaak ada satupun pegawai yang bisa memberikan keterangan tentang keberadaan Mohamad Syahminan sehingga memicu amarah para kontraktor, seakan aspirasi yang akan disampaikan para kontraktor tersebut tidak diperdulikan, sehingga menimbulkan amarah para kontraktor dan kegaduhan dalam ruangan Dinas PU-PR Kota Dumai. Namun Oleh Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Dumai H. Ismail berupaya mendinginkan amarah para kontraktor yang lagi memuncak, H.Ismail dan Sekretaris Dinas PU-PR Kota Dumai Syawir mempersilahkan para kontraktor tersebut untuk duduk bersama, guna menampung aspirasi para kontraktor tersebut dalam pertemuan antara Sekretaris dan Kabid Bina Marga dengan kontraktor Syawir berjanji akan menyampaikan aspirasi para kontraktor kepada Kepala dinas PU-PR Kota Dumai. Diinformasikan sejak munculnya kebijakan Kadis PU-PR Kota Dumai menerbitkan surat Nomor : SK-210/DPUPR/2018 Januari 2018 dengan menunjuk Kasi SDA menangani bidang Bina Marga boleh dibilang Kadis PU-PR Kota Dumai sering alpa alias tidak ngantor. Leman salah seorang rekanan Dinas PU-PR Kota Dumai yang juga salah seorang tokoh pemuda melayu Kota Dumai ikut ambil bagian dalam pertemuan dengan Sekretaris Dinas PUPR Kota Dumai Syawir dan Kabid Bina BM H. Ismail mengatakan bahwa Kadis PU-PR Kota Dumai tidak transparan, dan sulit ditemui karena jarang ditempat, kedatangan kami menemui Kadis PU-PR Kota Dumai mempertanyakan yang pertama terkait penunjukan Kasi SDA membidangi Bina Marga, penunjukan tersebut menurut kami janggal, dan belum pernah terjadi, kemudian paket PL Dinas PU-PR Kota Dumai sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018 daftar paket proyek telah beredar, paket PL tersebut beredar kabar sudah dibagi-bagi artinya paket PL tersebut sudah ada yang punya, makanya kami datang ke Dinas PU-PR agar Kadis PU-PR Kota Dumai mengkarifikasi tentang dugaan bagi-bagi proyek PL tersebut, namun Kadis PU-PR tidak ada ditempat, sengaja menghindar. Janji Sekretaris Dinas PU-PR Kota Dumai akan mempertemukan kami pada Senin pekan depan, bilamana tidak dipenuhi kami datang dengan jumlah lebih banyak ujar Leman. (S.PURBA)

NIAS SELATAN - Petugas Kepolisian Sektor Lolowau, Polres Nias Selatan, lagi-lagi kembali menyita 1 jerigen miras jenis tuak suling (tuak nifaro) dari salah seorang warga yang mengendarai sepeda motor berinisial OL, penduduk Desa Hilinamozihono Moale, Kecamatan O'ou, kemarin. Petugas menyita miras itu saat menggelar operasi Penyakit Masyarakat (pekat) di Jalan Umum Desa Lolowau, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan. Dalam Keterangan Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.I.K MH., melalui Kapolsek Lolowau Iptu A. Yunus Siregar, yang dibagikan via Whatsapp Group Humas Polres Nisel mengatakan, penyitaan miras tersebut dilakukan saat anggota sedang melakukan operasi Pekat di Jalan Umum Desa Lolowau Kecamatan Lolowau. "Saat operasi pekat itu, petugas mencurigai salah seorang warga yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra- X

PETUGAS Kepolisian Sektor Lolowau, Polres Nias Selatan, kembali menyita 1 jerigen miras jenis tuak suling (tuak nifaro) dengan Nomor Plat BB 5724 elah dilakukan pemeriksaan isi sama pengemudi sepeda motor WD membawa 1 jerigen diduga jerigen dan ternyata diketahui ke Polsek Lolowau untuk dimberisi cairan miras jenis tuak isi jerigen tersebut berupa cai- intai keterangan",paparnya. Berdasarkan hasil pemerikNifaro. lalu kemudian, Petugas ran Jenis Tuak Nias/ Tuak Sulkita memberhentikan pengen- ing (Tuo Nifaro) dengan vol- saan sementara, terangnya, dara sepeda motor berinisial OL ume sekitar 35 liter. Usai pe- Tuak Suling itu dibawa dari untuk melakukan pemeriksaan meriksaan, Petugas kemudian Desa Duria Kecamatan Moi terkait isi jerigen tersebut. set- memboyong barang bukti ber- Kabupaten Nias Barat dan dan

akan di bawa ke Desa Hilinamazihono Moale Kecamatan O'ou Kabupaten Nias Selatan. "Jadi Tuak Suling atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tuak Nias ini rata-rata dibawa dari daerah Nias Barat dan akan di pasarkan di Kabupaten Nias Selatan", tuturnya. Dia menegaskan, pihaknya akan terus melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat dengan sasaran Minuman Keras Tuak Nias/ Tuak Suling di Wilayah Hukum Polsek Lolowau. "Kegiatan ini akan terus kita lakukan sesuai dengan Atensi Kapolres Nias Selatan untuk menegakkan Perbup Nias Selatan Nomor 04.20_33 Tahun 2017 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Nias Selatan", pungkas Yunus. Untuk diketahui, sejak digelarnya operasi pekat terutama razia soal miras jenis tuak suling ini, sudah ke tujuh kalinya pihak Polsek Lolowau menyita puluhan jerigen miras jenis tuak nifaro. (HAL)

Bripka Iskandar Diduga Tewas Bunuh Diri di Gubuk Mertua MEULABOH - Bripka Iskandar anggota polsek samatiga Polres Aceh Barat ditemukan dalam posisi sudah tak bernyawa di sebuah gubuk milik mertuanya di Desa Suak Timah Kecamatan Sama Tiga sekira pukul 20.00 wib pada Selasa (17/4) pekan lalu. Saat diketahui mertuanya jenazah Bripka Iskandar mengalami luka tembak di kepalanya. Dari informasi yang beredar, Bripka Iskandar menembak dirinya sendiri (bunuh diri)

di pondok tersebut dengan senjata api. Ambulans yang membawa jasad Bripka Iskandar, tiba di kamar mayat Rumah Sakit umum Cut Nyak Dhien Meulaboh pada pukul 22:30 WIB

dengan pengawalan ketat polisi. Hanya pihak keluarga yang diizinkan mendekat jenazah. Sekitar pukul 24.00 WIB, Visum selesai dan jenazah Iskandar menggunakan ambulans langsung di bawa ke rumah duka. Sementara Pihak Polres Aceh Barat masih menyelidiki penyebab kematian Bripka Iskandar (37), anggota Polsek Samatiga yang ditemukan meninggal tertembak di sebuah gubuk di Desa Suak Timah, Ke-

camatan Samatiga. “Penyebabnya masih diselidiki. apakah bunuh diri atau karena dibunuh. Masih dalam penyelidikan,� kata Kapolres Aceh Barat, AKBP Raden Bobby Aria Prakasa SIK, Rabu kemarin. Menurutnya sejumlah orang yang mengetahui terhadap kasus tersebut sedang dimintai keterangan termasuk melakukan otopsi dan visum terhadap jenazah korban dengan membawa ke RS Cut Nyak Dhien Meulaboh. Polisi juga telah

melakukan olah tempat kejadian di lokasi mayat tersebut ditemukan. Kapolres menyatakan, motif dalam kasus ini juga masih terus didalami. termasuk meminta keterangan dari orang-orang di sekitar korban. Selain itu, sejumlah alat bukti juga ikut diamankan untuk pengusutan kasus ini. Di lokasi juga ditemukan sepucuk senjata api (senpi) laras panjang di dekat korban yang merupakan senjata apai Polsek Samatiga, kata kapolres. (YS)

Dikecam Warga, Pengeroyokan Oknum Polisi pada Warga Sipil TOBASA - Sejumlah wartawan dan Lembaga Swadaya Masyatakat (LSM ) Toba Samosir Tobasa mengecam dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Satuan Polres Tobasa Herbert Napitupulu kepada seorang wanita bernama Citra Manda Napitupulu (25) warga Pasir Putih Parparean II, Kecamatan Porsea, Selasa (16/4). "Kita mengecam keras aksi pengrusakan dan pengeroyokan yang dilakukan oknum anggota Polres Tobasa. Kita minta para pelaku diamankan dan ditahan lalu proses hukum. Apalagi keluarga korban sudah membuat laporan polisi," ujar Lambut Pardede Tobasa , Kamis (29/04/2018). Lambut mengatakan, pengrusakan rumah dan dugaan pengroyokan ini bentuk premanisme tidak manusiawi yang dilakukan polisi yang seharusnya menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. "Bukan malah menjadi teror masyarakat. Kapolres Tobasa kami minta membina anggotanya. Kapolda Sumut harus mengevaluasi hal ini," sebutnya. Lambut menambahkan, warga sipil dilarang bertindak anarkis dan main hakim sendiri. Tapi aparat kog melakukannya. Citra mengatakan dirinya dikeroyok personel Satuan Polres Tobasa dengan empat orang kawannya yang tidak di kenal oleh korban hingga mengakibatkan trauma bagi korban dan keluarga terutama anaknya yang masih balita (4tahun ). Pihak keluarga mengadukan

kejadian ini ke no TBL/72/IV/ 2018/SU/TBS Polres Tobasa yang diterima Kanit SPKT B Iptu Marjono Nababan Korban mengatakan, kejadian berlangsung Selasa pukul 23 WIB. Saat itu korban tidur bersama anaknya di rumahnya . Tiba-tiba korban terbangun mendengar suara keras ber-

Curi Cincin Manurung, Sangkot GOL SIMALUNGUN - Imam Batang Hari Sinambela alias Sangkot (25) Warga Jalan Gereja, Kelurahan Bandar, Kecamatan Bandar harus mempertanggungjawabkan perbuatanya. Pasalnya, Sangkot mengaku mencuri cincin dan sejumlah barang milik Mindo Manurung (28) dari dalam rumahnya di Jalan Gereja Kelurahan Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Kejadiannya Kamis 19/04

SUMUT/ACEH

KRIMINAL

E D I S I 502 23 - 29 APRIL 2018

sekira pukul 07.00, waktu itu Mindo Manurung bangun dari tidurnya dan mengeluarkan sepeda motornya lewat pintu depan dan kembali mengunci pintu. Kemudian dirinya menuju belakang rumahnya untuk memberi makan ternak peliharaannya. sekitar 30 menit memberi makan ternak, saat Mindo kembali kedalam rumah, dianya kaget setengah mati, pasalnya sejumlah barang

miliknya berupa Cincin 1.5 mayam, handphpne dan Uang sebanyak 50 ribu raib dari rumahnya. Manurung langsung bergegas keluar dan memberitahu kepada tetangganya bernama Mangatas Sinambela. Saat itu Mangatas menceritakan bahwa pagi itu dia melihat Imam Hari Sinambela keluar dari pekarangan rumah korban. Mendapat info dari Mangatas, lansung saja Manurung melapor-

sumber dari pintu depan rumahnya korban keluar dari kamar tiba tiba oknum polisi Herbet Napitupulu dan empat orang kawannya sudah berdiri di ruang tamu sembari mendatangi korban. Tanpa basa-basi langsung mengeroyok dan mencekik korban, kemudian mendorong korban hingga kepalanya ter-

kan kejadian itu berikut informasi dari Mangatas ke Mapolsek Perdagangan. Selanjutnya kamis 19/04 sekira Pukul 19.00Wib pihak Kepolisian dari Polsek Perdagangan pun melakukan penyelidikan terhadap Imam Sinambela. Akhirnya saat diinterogasi Polisi, Imam Sinambela pun mengakui perbuatanya dan menunjukkan Cincin milik korban. Saat ini Pelaku Sangkot dan Barang Bukti sudah diamankan di Mapolsek Perdagangan guna pemeriksaan lebih lanjut. Kata Kapolsek Perdagangan AKP Dahniel Tambunan Sik. (SMS)

bentur ke kulkas. Herbert yang ditemani adiknya Mando Napitupulu dan 3 orang tak dikenali korban mencari keberadaan ayah korban Hisar Napitupulu. Diduga Herbert merasa kecewa karena Hisar Napitupulu ayah dari korban Citra M Napitupulu tidak berada di TKP sehingga melampiaskan emosinya pada korban bahkan tidak puas mencekik Citra Anggota polres Tobasa ini menerobos masuk kerumah Hendra Napitupulu abang kandung pelapor kebetulan rumah mereka berdekatan Sampai di sana, Hendra kembali menjadi bulan-bulanan kemarahan HN mengancam Hendra bahkan mendorong serta berusaha merampas ponsel korban yang berusaha menelepon polisi untuk minta perlindungan tidak lama ibu pelapor tiba di TKP dan bertanya apa maunya HN namun terlapor menjawab kalaw dirinya mencari ayah korban bukan ibunya ,dari gerak gerik terlapor ada dugaan ingin menghabisi nyawa Hisar Napitupulu karena pada saat kejadian terlapor membawa kayu balok. Selang beberapa waktu Polsek Porsea meluncur ke TKP bersama Hisar Napitupulu (ayah korban ) guna lakukan pengamanan hingga terlapor pergi "(Saya) dapat telpon dari anakku dianiaya, aku datangi kantor polsek minta perlindungan sehingga mereka para pembuat onar itu bubar. Tapi kami sampai saat ini terus waswas manakala mereka datang lagi merusak pintu seperti mal-

ing dan masuk kerumah pada saat anak anakku tidur, apalagi putriku korban sudah tinggal berdua dengan cucunya yang masih kecil sejak ditinggal suaminya untuk itu kami meminta agar pelaku cepat diproses dan ditahan demi penegakan hukum diTobasa. Kami percaya Kapolres Tobasa mampu melakukan yang terbaik sehingga hukum tidak tumpul kebawah sebab jika kami merasa terzolimi kami akan berupaya mencari keadilan di institusi tertinggi sekalipun seperti Poldasu bahkan Mabes , sampai akhirnya kami tidak dihantui rasa ketakutan" ucap Hisar Napitupulu. Dia mengaku tidak mengetahui masalah apa si HN dendam pada dirinya hingga anaknya yang jadi korban sampai dikeroyok . Hisar penatua Jemaat merasa dirinya dan anaknya tidak punya masalah hukum dan punya musuh. "Kalau memang anakku salah, silahkan hukum sesuai prosedur, bukan diancam dan dikeroyok begini," katanya kesal. Sementara itu, Kepala Satuan Reskrim Tobasa Nelson Sipahutar ketika ditemui di mapolres Tobasa sedang keluar dan dihubungi via seluler hp nya tidak diangkat sms tidak dibalas. Kabag Sumda saat dimintai keterangan mengatakan HN saat ini sedang masa pengobatan. Saat korban Citra Wanda Napitupulu ditemui wartawan dan menunjukkan tanda laporan nya di Polres Tobasa. (TETTY)


11 E D I S I 502 23 - 29 APRIL 2018

Massa Bakar Sepeda Motor Pelaku Jambret

Di Takengon, NAPI Bebas Keluar Rutan di Malam Hari TAKENGON- Kebobrokan tahanan (Rutan) Kelas II B takengon Aceh Tengah terungkap ketika polisi dari Satreskrim Polres Aceh Tengah melakukan Inspeksi Mendadak (SIDAK) pada hari Rabu dini hari pekan lalu di hotel Prodeo setempat.

KEDUA tersangka pencuri untuk membeli sabu diamankan petugas MEDAN - Madan (19) dan Riko (27), babak belur setelah tertangkap warga usai merampok handphone (HP) milik Ahmad Yusuf Nasution (20), Selasa (17/4) siang. Keduanya beraksi karena ingin mengonsumsi sabu dari hasil kejahatannya. Sejumlah massa yang mengamuk melampiaskan emosi dengan membakar sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi BK 4969 ACN yang digunakan untuk beraksi. Beruntung, nyawa keduanya bisa diselamatkan setelah beberapa warga setempat mengamankan mereka ke kantor desa Tembung, yang tak jauh dari lokasi kejadian. Ditemui di Mapolsek Percut Sei Tuan, abang kandung korban, Anwar Nasution (23) menuturkan, sebelum kejadian adiknya baru saja mengantar berkas ke Jalan Besar Tembung. Setelah itu, korban pulang ke rumah mereka di Jalan Beringin, Pasar VII Tembung, Gang Bangau, untuk makan siang. Selesai makan, dia berniat kembali ke kantor dengan mengendarai sepeda motor. Ketika itu, korban meletakkan handphone Samsung J2 miliknya di dasbort sepeda motornya. Rupanya, kecerobohan itu telah diamati kedua tersangka. Tersangka Riko sebagi joki, langsung membuntuti korban yang singgah sebuah kios untuk membeli sesuatu. Ketika korban lengah, kedua mencuri HP tersebut. “Waktu adik ku turun dari sepeda motornya, dua orang itu langsung mendekat. Yang dibonceng langsung mengam-

bil HP adik ku dari dasbort depan. Jaraknya hanya beberapa meter, langsung dikejar adik ku sambil berteriak dia,” beber Anwar Nasution. Ahmad akhirnya bisa menangkap tangan pelaku dan sempat terjadi tarik-menarik antara keduanya hingga pelaku terjatuh bersama sepeda motornya. Bersamaan dengan itu, warga yang sudah mendengar teriakan Ahmad langsung menangkap dan menghajar keduanya hingga babak belur. Tersangka kemudian diamankan ke kantor desa untuk menghindari amuk massa yang lebih beringas lagi. Selanjutnya, Misman selaku kepala lingkungan datang ke Kantor Desa Tembung dan menghubungi pihak Polsek Percut Sei Tuan. “Kalau tidak diselamatkan di kantor desa, entah gimana kondisinya. Kalau sepeda motor pelaku hancur dibuat warga. Setelah petugas Polsek Percut Sei Tuan datang, keduanya langsung diamankan,” kata Anwar. Sementara, kedua tersangka mengakui perbuatannya. Madan (19) warga Makmur Kenanga (28), mengaku sudah tiga kali melakukan aksi serupa. Sementara Riko (27) warga Jalan Letda Sujuno, Gang Lombok, mengaku baru sekali melakukan dan sudah tertangkap. “Kalau tadi berhasil, kami jual hape itu mau kami belikan sabu kami isap bersama,” aku keduanya kepada wartawan. Keduanya juga mengaku baru saja memakai sabu sebelum beraksi. Madan mengaku terakhir mengisap sabu Selasa pagi. Sementara Riko mengaku isap sabu Senin malam. (ACO)

DPO Pembobol Kantor BTPN Menyerahkan Diri TAPUT - Tersangka pencurian uang dari Kantor BTPN Tarutung, Roy Karno Purba (30), warga Desa Partalitoruan Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara, akhirnya menyerahkan diri ke Polres Taput. Tersangka sudah hampir satu setengah tahun melarikan diri. Kasus pencurian yang terjadi di Kantor BPTN Tarutung pada 3 Oktober 2016 lalu itu sempat menggerkan kota Tarutung. Menurut Kasubbag Humas Polres Taput, Aiptu Walfon Baringbing, alasan tersangka menyerahkan diri karena selalu dikejar bayangan. Selain itu, dia ingin menjalani hidup normal. "Sesuai pengakuan Roy Karno Purba kepada penyidik adapun uang hasil pembagian Rp 50.000.000 telah dihabiskan tersangka untuk biaya pelarian. Dia menyerahkan diri karena selalu dikejar bayangan ingin menyelesaikan kasusnya dan dapat menjalani hidup normal setelah selesai menjalani hukuman," jelasnya, kemarin. Lima pelaku berhasil menyikat uang sebesar Rp. 450.000.000. Saat itu, empat orang pelaku berhasil ditangkap petugas Polres Taput dalam waktu yang berdekatan pada saat kejadian. Tersangka yang berhasil diamankan terlebih dahulu yaitu Saleh Sebayang, Herman Pakpahan, Leonard Manalu dan Agus Tenang Sitang-

SUMUT/ACEH

KRIMINAL

gang, sedangkan Roy Karno Purba saat itu melarikan diri. Dipandu polisi, kepada wartawan Karno menjelaskan kronologis pelarian hingga kembali menyerahkan diri. Dengan penutup wajah, tersangka mengaku ingin hidup tenang. "Saya tidak tahan dikejar bayangan. Makanya saya pulang dan menyerahkan diri untuk bertanggung jawab," ujarnya. Katanya, pada tanggal 2 Oktober 2016 pukul 19.00 WIB setelah menerima uang pembagian, tersangka berangkat menuju Sibolga dengan menggunakan taksi, selanjutnya berangkat menuju Batu Raja Provinsi Sumatera Selatan dan tinggal di rumah abang iparnya marga Silitonga. Pada tanggal 08 oktober 2016 tersangka berangkat menuju Muara Dua Sumsel dan tinggal di rumah marga Pandiangan sampai April 2017. Pada Mei 2017 berangkat menuju Liwa Bandar Lampung Barat mengontrak sebuah rumah sambil bekerja sebagai tukang bongkar muat sayur sampai Januari 2018. Selanjutnya, pada Februari 2018 tersangka berangkat menuju Jambi ke rumah marga Hutabarat sambil mencari pekerjaan. Pada Maret tersangka berangkat lagi menuju Raja Basa bekerja sebagai tukang tambal ban. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2018 tersangka berangkat menuju Tarutung dengan menyerahkan diri. (GO)

Pada sidak tersebut, ternyata pihak Rutan melakukan pembiaran terhadap para napi dengan bebas keluar masuk rutan pada malam hari, padahal tidak ada aturannya dan tidak dibenarkan para napi bermalam di luar rutan. Kapolres Aceh Tengah, AKBP Hairajadi melalui Kasat Reskrim AKP Fadillah Aditya

Pratama kepada wartawan, Rabu (18/4) menyampaikan, saat polisi melakukan sidak pada Rabu dini hari menemukan keadaan Rutan sepi, karena ditinggal keluar para tahanna yang pulang ke rumah. “Jadi berdasarkan informasi mengenai kegiatan semalam kita lakukan pengecekan atau sidak di Rutan Takengon berkaitan karena adanya data yang kita miliki bahwa para tahanan ada yang dipekerjakan untuk merenovasi bangunan Rutan di Aceh Tengah,” tutur AKP Fadillah Aditya. “Namun apa yang terjadi semalam, dari 20 napi yang dipekerjakan disitu, didalam hanya ada 7 orang. Berarti 13 orangnya tidak ada,” ujarnya. AKP Fadillah menjelaskan bahwa saat ini seluruh warga binaan di Rutan Kelas II-B

Takengon memang sedang dipindahkan ke Rutan Kabupaten Bener Meriah dalam rangka dilakukan perehab Rutan Takengon. Kemudian pihak Rutan mengambil kebijakan untuk mempekerjakan sebanyak 20 warga binaan untuk terlibat dalam renovasi Rutan Takengon. “Memang betul ternyata ada, dan itu memang dikeluarkan suratnya ditandatangani oleh Kepala Rutan. Memang ada aturan itu di undang-undang di Permenkum HAM juga ada, dengan syarat memang Napi ini sudah menjalani setengah masa tahanan,’ tutur Fadillah. Namun aturannya adalah dia hanya melakukan pekerjaan dari pagi sampai sore. Ketika selesai bekerja tidak boleh keluar dari lingkungan Rutan tersebut, ya

istirahat malam di dalam Rutan, kata Fadillah. AKP Fadillah menuturkan ketika polisi mendatangi Rutan tersebut pada Rabu dini hari, pihaknya bahkan menemukan tidak ada penjagaan petugas disana, sedangkan pintu masuk Rutan tersebut tidak terkunci. Tidak ada orang sama sekali. Sipir maupun yang piket tidak ada, hanya ada calon PNS Lembaga yang tidak tahu menahu, jumlahnyapun dia tidak tahu. Namun akhirnya ada kepala keamanan yang bertanggung jawab disitu yaitu Gunawan, tutur Fadillah. “Ya, disitulah kami sampaikan bahwa harusnya tidak terjadi seperti ini. Ini ada indikasi membiarkan, menyengajakan para Napi keluar dan itu sudah salah,” ujarnya. (YAN)

Kebijakan Memasang Spanduk Diperbatasan Berpotensi Menimbulkan Konflik DUMAI - Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Rokan Hilir, Anirzam sikapi sengketa lahan perbatasan Dumai - Rokan Hilir yang belakangan ini kian memanas, antara warga dengan pihak perusahaan saling klaim, diduga kuat pemicunya terkait pemasangan spanduk Upika Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir. Isi spanduk tersebut bertuliskan “Anda Memasuki Wilayah Kepenghuluan Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir” dilokasi Hutan Produksi terpampang foto Camat Tanah Putih Tanjung Melawan Nurmansyah, Kemudian Foto Kapolsek Tanah Putih Tanjung Melawan, Iptu Kornel Sirait, Foto Penghulu Labuhan Papan Saidi, dan foto Ketua MPA” apanduk ditempel pada dinding Pos PT. WMTI yang sedang melakukan kegiatan membuka hutan dengan menggunakan alat berat excapator ujar Anirzam Menurut Anirzam Plang Upika Kec. Tanah Putih tanjung Melawan dipasang dilokasi PT. WMTI belakangan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan, dan tidak kondusifnya daerah tersebut. Konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan bakal tejadi, bila mana dibiarkan. Pasalnya kebun sawit milik masyarakat rata digilas dengan alat berat diduga milik PT. WMTI yang saat ini sedang beraktivitas membuka kebun kelapa sawit, lahan masyarakat yang diratakan dengan tanah oleh PT. WMTI sebagaimana informasi yang diterima Anirzam berkisar 300 san hektar. Sementara keberadaan PT.

Anirzam WMTI perlu dipertanyakan, siapa yang mengijinkan, “Camatkah, atau Penghulu”. Anirzam mencium aroma yang menggiurkan bahwa dilokasi yang dipersengketakan tersebut telah terjadi jual beli tanah negara antara oknum yang tidak peduli dengan lingkungan dengan pihak perusahaan surat jual beli tersebut dikeluarkan Penghulu ujar Anirzam Kamis (19/04/2018). Camat Tanah Putih Tanjung Melawan (TPTM) Rokan Hilir Nurmansyah ketika dikonfirmasi melalui telphon genggamnya baru-baru ini soal pemasangan spanduk Upika Tanah Putih Tanjung Melawan dan kegiatan PT.WMTI membuka kebun sawit di areal perbatasan yang berpotensi memicu kegaduhan tidak membantah, pemasangan plang mengingatkan para penggarap lahan didaerah tersebut masuk dalam wilayah Kepenghukuan Labuhan papan Kecamatan

tanah Putih Tanjung Melawan ditanya soal aktifitas PT. WMTI membuka hutan untuk dijadikan kebun kelapa sawit diduga tanpa Izin Menteri LH Kehutanan RI Nurmansyah juga tidak membantah, nanti saya cek kelapangan Ujar Nurmansyah. Menurut Nurmansyah pihaknya sudah lama mengetahui warga Dumai membuka kebun kelapa sawit masuk dalam wilayah Kepenghuluan Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan diantaranya Yanto, Boy dan masih banyak nama-nama lain membuka kebun di Kepenghuluan Labuhan Papan makanya dibuat plang nama Upika di wilayah tersebut, mereka-mereka yang membuka kebun diwilayah Rokan Hilir tidak pernah melapor keberadaan kebun sawit mereka, ujarnya Dikatakan Nurmansyah warga yang membuka kebun sawit diwilayah Rokan Hilir hingga saat ini tidak pernah bayar pajak (PBB) semua masyarakat yang membuka kebun masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir akan ditertibkan, “saya sudah masuk kewilayah perbatasan” ternyata pekebun sawit tersebut masuk wilayah Rokan Hilir terang Nurmansyah. Mawi ketika ditemui awak media ini Sabtu (14/04/2018) mengaku bahwa kebun sawitnya seluas 28 hetar usia 1 tahun, tanaman Februari 2017 lokasi kebun sawit berada di As-I Jl. Bunga Kelurahan Tanjung Penyebal Kecamatan Sei. Sembilan kota Dumai di klaim oleh pihak penghulu Labuhan Papan bahwa lokasi kebun sawitnya itu, masuk Kepenghuluan Labuhan Papan. Saya sudah

temui staf Kepenghuluan Labuhan Papan kalau memang masuk dalam wilayah Labuhan papan tolong diukur biaya pengukuran sebesar Rp.2.000.000,- namun 1 mingggu kemudian bukannya diukur, kebun sawit seluas 28 ha, seluruhnya sudah rata dengan tanah akibat digilas alat berat milik perusahaan yang saat ini sedang membuka kebun kelapa sawit kerugian akibat perusakan tersebut sekitar Rp.500.000.000,- menurut Mawi lahan miliknya itu diperoleh dari Kelompok Tani Karya Sepakat Mandiri di ketuai Yanto lokasi kebun sawit percis pada posisi Pos milik Perusahaan “kejadian tersebut sudah saya laporkan kepada ketua kelompok” saya pasrah, kerugian tersebut bagi saya sangat besar, saya berharap pak Yanto selaku ketua segera menyelesaikan kasus tersebut ujar Mawi. Yanto selaku ketua kelompok tani “Mandiri Karya Sepakat” ketika ditemui awak media ini Rabu (18/04) membenarkan luas kebun sawit milik Mawi sekitar 28 hektar diperoleh dari kelompok tani secara keseluruhan telah ditanami kelapa sawit tahun tanam 2017. Kebun sawit milik Mawi dan anggota lainnya sudah rata dengan tanah diluluh lantakkan oleh perusahaan yang sedang beraktifitas membuka kebun diatas kebun sawit milik anggota kelompok Karya Sepakat Mandiri luas lahan yang diluluh lantakkan perusahaan sekitar 300 ha, “kasus ini”, luas lahan anggota yang dirusak sudah diinfentarisir kita akan menempuh jalur hukum bukti-bukti kepemilikan kelompok lengkap ujar Yanto (S.PURBA)

Tabur Benih Ikan

Polres Simalungun Joint Program dengan PTPNIV Mayang SIMALUNGUN – Manfaatkanlah air yang berlimpah dan mengalir dari saluran Irigasi Primer ini,sebagai sarana dan prasarana untuk memelihara Ikan.Agar berpontensi dan berguna untuk kepentingan masyarakat dan orang banyak. Jagalah dan pelihara,serta beri pakan yang baik agar pertumbuhan ikan ini lebih cepat. Karena kelak akan lebih bermanfaat untuk giji dan kesehatan manusia, serta untuk perekonomian masyarakat desa melalui peran BumDes di Desa Bahal Batu Kecamatan Hutabayu Raja Kab.Simalungun. Hal tersebut ditegskan oleh Mahdi Al-Haris SP MM,selaku Manager Unit Kebun PTPNIV Mayang, dan keterangan terpisah Ikhsan SP, selaku ASKA,diacara Tabur Benih ikan Mas dan Nila di desa Bahal Batu dan di Kampung Tomuan. Sebagai menindak lanjuti Joint Program,antara Polres Simalungun dengan PTPNIV,unit kebun Mayang, yang perduli bina lingkungan, beri bantuan sebanyak 10.000 ekor ikan mas dan nila di titik lokasi obyek terpisah 20/4 kemarin. AKP Rahidin Sireger,selaku Kapolsek Pasar Baru,mewakili Kapolres Simalungun,dalam bagian pidatonya,joint program antara

MANAGER Mayang, Kapolsek Pasar Baru, dan Kepala Desa foto bersama saat Tabur Benih Ikan di Bahal Batu. PTPNIV Mayang dengan Polres Simalungun,merupakan wujut yang perduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan bina lingkungan. Dinamika ini jangan dicederai dengan perlakuan dan karakter yang bertentangan dengan hukum,semisal dilakukan pencurian dan sebagainya. Tetaplah dipelihara dengan melakukan perawatan dan pakan yang bisa mempercepat pembesaran dan pertumbuhan ikan ini, untuk kepentingan masyarakat Bahal Batu dan kepentingan

program ekonomi Bumdes yang sekarang sedang digalakkan,ujar Siregar. Aziz Supriyadi Manurung ST,selaku Kepala Desa (Pangulu) Nagori Bahal Batu,dalam pidatonya, sangat merespond dan menyampaikan terimakasih kepada Managemen PTPNIV Mayang dan Kapolres Simalungun,yang begitu perduli terhadap lingkungan, khususnya kepada masyarakat Bahal Batu. Karena, sama sekali tidak terbayangkan atas wujut kepedulian tersebut direalisasi seperti hari ini,yaitu,memberi

bantuan puluhan ribu ekor ikan mas dan nila, demi untuk kesejahteran dan menjalin hubungan yang harmonis antara PTPNIV Mayang, Polres Simalungun,dan perogram Bumdes. Sesuai harapan yang mewakili Kapolres dan pinta dari Manager Mayang tersebut,kami akan tetap merawat dan menjaga kondisi pertumbugan ikan ini dengan sebaik baiknya,agar bermanfaat ganda, ujar Aziz Manurung ST. Seraya ia berkeyakinan dengan harmonisasi hubungan ini selalu mendapat berkat, yang abadi. (MS)


12 E D I S I 502 23 - 29 APRIL 2018

KRIMINAL

Kombes Suheri Sik Jadi Kasat Brimob Polda Aceh

Driver Online Wanita Lawan Perampok

BANDA ACEH - Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Rio S Djambak memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan kepala satuan (Kasat) Brimob Polda Aceh dari Kombes Pol Norman Widjaja SIK kepada Kombes Pol Suheru Sik. Acara ini berlangsung di halaman Mapolda Aceh, Banda Aceh, Rabu Pagi Pekan lalu. Kombes Norman yang sejak pertengahan Juni 2013 menjabat Kasat Brimob Polda Aceh dipindahkan menjadi Komandan Satuan Latihan Brimob Korbrimob Polri. Upacara pelantikan dan serah terima jabatan kemarin, turut dihadiri Wakapolda, Irwasda, dana para pejabat Kodam Im, pejabat utama Polda Aceh, Ketua PD Bhayangkari Aceh, beserta pengurusannya, para kapolres, pamen Polda Aceh, dan para undangan lainnya. Kapolda Aceh dalam sambutan tertulis, di antaranya mengatakan, serah terima jabatan adalah momen biasa dalam sebuah organisasi, sebagai suatu rangkaian reformasi

MEDAN - Abdur Rauf Rudho (22), warga Jalan Veteran Pasar VI, babak belur dihajar massa, Senin (16/4) sekira pukul 21.00 WIB. Sebab, mahasiswa tersebut tertangkap tangan merampok dan mengancam bunuh driver (online) GoCar, Liliy Febrian Anggraini (33) di Jalan Tri Darma Medan, areal Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara (USU), Medan.

struktural pada internal institusi. selain merupakan kebutuhan organisasi dalam rangka mendinamisir dan meningkatkan kinerja organisaisi. “hal ini juga sebagai upaya satuan untuk memberikan suatu penyegaran dalam organisasi untuk menjawab tantangan tugas dan tuntutan masyarakat serta terpenuhinya performa yang optimal dalam kinerja organisasi dalam satuan Polri,”kata Irjen Pol Rio S Djambak. Rio melanjutkan, pergantian personel dalam suatu jabatan, diharapkan akan terus dapat terjaga kontinuitas terhadap berbagai program yang telah dicanangkan. “Saya menaruh harapan besar kepada Kepala Satuan Brimob Polda Aceh yang baru, Kombes Pol Suheru SIK agar mampu membawa perubahan di kesatuan yang dipimpin kearah yang lebih baik,”ucap Kapolda. Sedangkan kepada Kombes Pol Norman, Kapolda mengucapkan terima kasihs dan selamat bertugas di tempat baru. (YS)

Agus RVL Tobing :

Tidak Benar ada Pembiaran Terhadap Ninja Sawit SIMALUNGUN - Agus RVL Tobing SP,(foto),selaku ASKA (Kepala Dinas Bagian Tanaman), unit kebun Gunung Bayu, dikantornya baru-baru ini membantah adanya tanggapan dari sementara warga yang bermukim di sekitar kebun PTPNIV Gunung Bayu (GUU2) Kecamatan Bandar dan Kecamatan Bosar Maligas Simalungun, menyebutkan serta menuding seolah ada pembiaran atau dibebaskanya terhadap Ninja pencuri Sawit di kebun Gunung Bayu yang mengakibatkan produksi sawit di kebun ini anjlok. Tudingan dan prediksi tersebut, merupakan fitnah dan zolim yang tidak berdasar. Sebab,justru sekarang produksi TBS dari Unit Kebun Gunung Bayu, dengan ditingkatkan pengamanan di lapangan, atas peran Papam, Pamswakarsa serta Centeng, Security dan BKO, perolehan produksi terus meningkat. Yang mencapai lampau RKAP sekitar 600 Ton,TBS setiap hari.

Capaian produksi di semester pertama ini,sesuai dengan terget.Diharapkan,di semester kedua nanti akan lebih meningkat dari capaian produksi sekarang. Hal ini berkat bagian dari peran Pengamanan,yang aktif dilapangan dan tidak melakukan pembiaran terhadap pencuri sawit kapan saja dan dimana saja afdeling dan blok di kebun unit Gunung Bayu. Yang dipimpin oleh Ir.Darwis IE Damanik dan seluruh jajaranya,sebagai menindak lanjuti Binteks dan Juklak Direksi agar setiap unit kebun,tetap meningkatkan pengamanan dan menjaga aset perusahaan. Serta berupaya memperkecil kebocoran peroduksi dari lapangan,tegas Agus RV Lumban Tobing.Seraya ia menegskan kepada publik tidak terpicu adanya isu hoax, yang bersipat fitnah tersebut. Karena bisa memicu dampak gejolak sosial yang tidak diinginkan, tambahnya.

takan, kasus pengancaman dan dugaan penculikan staf KPU telah diserahkan ke pihak berwajib untuk ditindak lanjuti. "Atas nama Lembaga KPU, kita tidak ingin staf di lingkungan kerja KPU terintimidasi oleh tindakan segelitir oknum, karena dapat menggangu aktivitas kerja kegiatan pelaksanaan pilkada dan pilgubsu," katanya. Disinggung motif kasus itu, Indra Syahbana menyebutkan, pelaku tidak dapat semena-mena datang ke halaman KPU, apalagi diduga melakukan pengancaman. Seyogianya, pelaku dapat menyelesaikan persoalan di luar lingkungan KPU agar sehingga lembaga penyelenggara pemilu tidak dilecehkan. “Kejadian ini tidak kita inginkan terulang kepada stafnya lainnya,” ujar Indra. (ISN)

perlu lagi mengorder melalui aplikasi GoCar. Permintaan itu diamini Liliy hingga sekitar pukul 20.00 WIB tersangka dijemput menggunakan mobil Suzuki Ertiga putih nomor polisi BK 1944 FB. Setelah Rauf masuk, korban langsung melajui kendaraannya. Namun, belum jauh bergerak, tersangka menarik rambut korban dan menodongkan pisau ke lehernya sambil mengancam. “Jalan kau, ku hitung sampai tiga, kalau nggak jalan ku tusuk kau,” sebut Rauf ditirukan korban kepada petugas Polsek Medan Baru. Selanjutnya, Rauf memukuli kepala korban. Tapi, wanita warga Jalan Tiga tersebut tak menyerah dan melawan

Pelaku Perampokan hingga berhasil merampas pisau tersangka. Tersangka panik kemudian memiting leher korban hingga sulit bernafas. Beruntung, korban teringat kunci roda yang memang diletaknya

Demo Tolak Pergub Cambuk Ricuh BANDA ACEH – Demo menolak Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat atau pelaksanaan hukuman cambuk di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas), di kantor Gubernur Aceh, Kamis (19/4), berlangsung ricuh. Kericuhan itu terjadi ketika salah seorang peserta aksi hendak menyerahkan kue bertuliskan "Apam Offline" kepada Asisten III Pemerintah Aceh, kemudian terdengar ada yang mengintruksikan agar massa sedikit mundur. Namun, instruksi itu tak digubris sehingga terjadi aksi dorong-dorongan antara petugas keamanan dengan massa aksi agar mundur terlebih dahulu. Akibat dari kericuhan tersebut, polisi mengamankan seorang mahasiswa dari kerumunan massa yang sedang dorong-mendorong itu, setelah itu aparat keamanan dapat melerai kejadian tersebut. Terlihat salah seorang terluka akibat kejadian itu, kemudian seorang mahasiswa diselamatkan dari kerumunan itu dan dibawa ke Klinik Pemerintah Aceh untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, begitu juga dengan korban lain yang me-

ngalami luka di kepala. Setelah kondisi kondusif, peserta aksi membubarkan diri secara tertib dan berkumpul di Makam Syiah Kuala untuk beristirahat. Setalah shalat Zhuhur aksi kembali dilaksanakan di gedung DPR Aceh. "Kita berkumpul di makam Syiah Kuala untuk beristirahat dan shalat, nanti baru ke DPRA," imbuh Ketua FPI Aceh, Tgk Muslim At-Thahiri. Sementara itu, Kapolresta Banda Aceh, AKBP Trisno Riyanto SH tidak berkomentar banyak terkait kejadian ini, dan dikatakan bahwa salah seorang peserta aksi itu bukan diamankan tetapi diselamatkan dari aksi dorong-dorongan tersebut. "Bukan diamankan, tapi kita selamatkan, nanti saya jelaskan," ujarnya. Koordinator Aksi, Khairul Rizal menjelaskan kericuhan terjadi ketika mahasiswa hendak menyerahkan piagam kepada perwakilan pemerintah, kemudian ada pihak yang menghadang. Menurutnya tidak ada kericuhan dalam aksi tersebut, hanya saja dilakukan pengamanan. "Menyerahkan piagam dari mahasiswa, itu ada pihak yang menghadang, ketika ricuh itu sebenarnya

bukan ricuh tapi mengamankan, cuma dia melawan," kata Khairul Rizal kepada wartawan. Kata Khairul, sebenarnya mahasiswa sudah sangat tertib dalam aksi ini, tetapi ia menilai ada yang menyusupi aksi tersebut sehingga terjadi bentrokan seperti itu. "Ada pihak yang menyusupi sehingga bentrok," ujarnya. Khairul menegaskan, pihaknya sudah sering melakukan aksi damai membela Syariat Islam selama ini, namun tidak pernah terjadi keributan seperti hari ini. "Ketika aksi ini bisa ribut, dulu kami aksi Palestina, Ahok, tidak ribut seperti ini. Jadi kami aksi damai, aksi bela Islam tidak pernah ricuh, tapi kenapa ini bisa ricuh," ujar Khairul Rizal lagi. Adapun tuntutan dari massa Gerakan Rakyat Pembela Syariat Islam (GPRS) ini antara lain, meminta Gubernur Aceh segera mencabut Pergub nomor 5 tahun 2018, tetapkan qanun jinayah secara kaffah di Aceh, meminta Gubernur Aceh agar melibatkan ulama dayah dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Aceh dan memecat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran Syariat Islam.

Kemudian, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diminta agar melakukan pengawasan terhadap semua persoalan, DPRA harus mendesak Gubernur Aceh mencabut Pergub nomor 5 tahun 2018, DPRA diharapkan tegas terhadap penerapan qanun jinayah serta mendesak DPRA segera memanggil Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf untuk mengklarifikasi secara langsung terhadap keputusanya mengeluarkan Pergub tersebut. Selain itu, GPRS juga menyampaikan sikap terhadap Polresta Banda Aceh, mengapresiasi Polresta Banda Aceh karena telah membongkar dan menangkap jaringan prostitusi online. Kemudian meminta kepolisian menangkap kembali seluruh PSK yang sudah dibebaskan dan diteruskan kasusnya dengan berpedoman pada pasal 37 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang qanun jinayah. Meminta dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam melibatkan ulama akademisi dan ulama dayah salafiah. Dan apabila tuntutan ini dibiarkan, mereka menganggap Polri di Aceh telah mengkhianati rakyat Aceh. (AJNN/DOH)

Dalam Upaya Kejar Produksi PTPN IV Laras Tingkatkan Pengamanan

(MS)

Korban Pengancaman Oknum DPRD Palas Lapor Polisi SIBUHUAN - Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) menerima laporan pengaduan Mansur Habibi Siregar (26) warga Desa Permainan, Kecamatan Hutajatinggi, yang diancam oknum DPRD Padang Lawas (Palas), MY alias K. Surat Tanda Terima Laporan (STTL) korban yang diterbitkan Polres Tapsel Nomor : STPL/110/IV/2018/SU/Tapsel, tanggal 18 April 2018 sekira pukul 20.30 WIB diterima Bripda Dipo Harry Siswanto. Dalam laporannya, korban mengaku dibawa paksa dan menerima pengancaman dari K Cs di halaman kantor KPU Palas Jalan Listrik Sibuhuan, Kecamatan Barumun pada Rabu (18/4). Ketua KPU Palas, Syarifuddin Daulay melalui Komisioner Divisi Hukum Indra Syahbana Nasution menga-

Informasi diperoleh, Rabu (18/4) menyebutkan, aksi Rauf diawali dengan memesan GoCar melalui aplikasi di handphone dengan tujuan Kampus USU, Jalan Dr Mansyur, Medan, Senin (16/4) sore. Liliy yang menerima pesanan langsung menjemput pemuda itu Jalan Gatot Subroto Medan dan mengantarkannya ke tujuan. Sebelum turun dari mobil, Rauf meminta Liliy agar menjemputnya lagi ke kampus USU sekitar pukul 19.00 WIB, dengan alasan akan membawa keluarganya yang baru datang dari Mandailing Natal untuk jalan-jalan di Kota Medan. Namun, untuk perjalanan kedua itu, dia meminta agar tak

di bawah joknya. Dengan cepat benda keras itu dihantamkan ke kepala korban hingga pitingan terlepas. Korban langsung keluar mobil dan berteriak minta tolong hingga mengundang perhatian warga. Mahasiswa dan warga yang ramai berhasil menyeret tersangka keluar mobil lalu menghajarnya hingga babak belur. Aksi main hakim itu berhenti setelah petugas Polsek Medan Baru tiba di tempat kejadian perkara (TKP). Tersangka kemudian digelandang ke komando guna proses lanjut. Kapolsek Medan Baru, Kompol Martuasah Hermindo Tobing melalui Humas Aipda Ayatullah mengatakan, tersangka telah diamankan dan diperiksa intensif. “Pelaku sudah kita tahan, korban juga sudah membuat laporan dan masih kita selidiki lewat keterangan saksi-saksi,” ujar Ayatullah. Dari peristiwa tersebut petugas mengamankan barang bukti seutas tali plastik warna kuning, satu gulung lakban hitam, satu unit handphone (HP) putih merk iPhone dan satu unit mobil Suzuki Ertiga. (ACO)

SIMALUNGUN - Dalam upaya untuk meningkatkan produksi TBS dari lapangan Managemen unit kebun BUMN PTPNIV Laras, Kecamatan Bandar Huluan yang terdiri dari 4 afdeling, terus bersinerji bersama antar Pamsewakarsa, Papam, Centeng dan karyawan umumnya untuk melakukan pengamanan di areal dan afdeling yang rawan pencurian sawit. Hal ini bertujuan untuk menekan kebocoran produksi dari lapangan dan pencurian sawit,untuk memotivasi dalam upaya meningkatkan produksi, sesuai binteks dan juklak Direksi. Dengan telah dilakukan pengamanan di lapangan ke setiap blok atau afdeling,ternyata mewujutkan perolehan hasil TBS bisa mencapai target dan melampau RKAP yang diperkirakan capai 200 ton TBS setiap hari. Kita berharap kondisi ini terus berkelanjutan, terutama dalam menindak lanjuti binteks direksi dan jarannya, dalam upaya untuk kejar dan meningkatkan produksi melalui pilar-pilar meningkatkan pengamanan, dan memperkecil kebocoran produksi dari penjarahan TBS di

lapangan. Serta,tidak mengabaikan dalam upaya untuk meningkatkan perawawatan tanaman dilapangan, melalui kultur tehknis,dan melakukan pemupukan berdasarkan rekomendasi dan sanitasi tanaman, melalui prunning yang tepat. Ditegaskan oleh Ir.Rasyid Dian, selaku Manager Unit PTPNIV kebun Laras Simalungun,ketika ditanya wartawan,17/4 tentang upaya meningkatkan peroduksi melalui pilar peningkatan pengamanan dan perawatan tanaman di kebun Laras. Sebab,diprediksi banyak pihak dan dari kalangan managemen akibat banyaknya pencurian TBS dari lapangan, mengakibatkan produksi yang ditargetkan tidak tercapai. Selain kita melakukan pengamanan di dalam kebun,kata Dian,secara rutin, kita tingkatkan hubungan yang harmonisasi kepada masyarakat dan ramah lingkungan, yang bermukim di sekitar kebun Laras. Ketika hal ini kita lakukan, berdasarkan binteks Direksi, ternyata bermanfaat ganda, dan bisa memperkecil angka kebocoran peroduksi. Bahkan aksen-aksen yang akan

melakukan pencurian sawit dari lapangan, sudah jauh berkurang. Terutama dari sebagian personal warga yang selama ini, mungkin berkarakter ikut ambil kesempatan melakukan penjarahan TBS dari lapangan. Alhamdulilah,setelah kita melakukan silaturahim dan menjalin kerjasama secara harmonis dan melakukan gotong royong bersama, dengan warga desa, ternyata kebocoran produksi tersebut tidak ada lagi. Dan terjalinlah hubungan silaturahim yang harmonis. Kita harapkan kondisi seperti ini terus berkelanjutan dan tetap mendapat Ridho dari Allah SWT.ujar Ir,Rasyid Dian. HGU PTPNIV Laras Ditanya terpisah,kepada Ir Eka Wijaya Ginting, selaku ASKA(Kepala Dinas Bahagian Tanaman) kebun Laras, (18/4) tentang adanya sementara warga di Nagori Naga Jaya 1 yang coba akan mengklaim areal HGU milik kebun Laras. Diantaranya, seperti disebut-sebut areal dikompleks RS Laras, ia tegaskan,bersyukur saat ini telah aman dan tidak ada lagi aksen tersebut. Kata Eka Wijaya,semua ini,berkat

kepedulian Pemerintah atau Camat Bandar Huluan,Masyrah SH, dan hasil mediasi Kapolsek Perdagangan AKP Daniel Tambunan,Sik SH.Saat pertemuan di Mapolsek belum lama ini,antara pengurus Koptan (yang coba mengklaim),dengan pihak PTPNIV kebun Laras. Serta kita lakukan untuk meyakinkan kepada warga desa,melalui sosialisasi turun ke tempat warga, untuk menjelaskan bahwa kondisi obyek tanah yang disebut-sebut oleh Koptan,di Desa Nagajaya 1 itu,merupakan areal HGU kebun PTPNIV Laras sejak lama. Atas upaya yang kita lakukan tersebut,telah mewujutkan kondisi sosial di kebun PTPNIV Laras,cukup kondusif,sejuk dan harmonis serta lebih baik.Bahkan,dari sekitar 200 orang warga di desa Naga Jaya 1, melalui peran Kepala Desa, (Hadiwijaya) dan Gamot,para warga tersebut, telah membuat pernyataan tertulis secara sadar. Agar namanya tidak diikutsertakan dan dibawabawa oleh ketua Koptan,yang mau mengklaim tanah HGU milik kebun Laras,ujar Ir.Eka Wijaya Ginting, kemarin. (SAL)

Polsek Medan Area Ungkap Sindikat Curanmor

Kapolsek Medan Area, Kompol J Girsang didampingi Kanit Reskrim Ipda P Hutagaol merilis pengungkapan kasus curanmor, Kamis (19/4).

MEDAN - Tim Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Medan Area, meringkus tiga anggota sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor), termasuk penadahnya. Kepada polisi, sindikat tersebut mengaku sudah beraksi sebanyak 17 kali di sejumlah tempat kejadian perkara (TKP), wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya bermodalkan kunci leter T. Mereka adalah, Bayu Arianto (27), warga Jalan Seto, Gang Kijang, Junaidi Syahputra (35), warga Jalan AR Hakim, Gang Seto, Hasudungan Nainggolan (43) warga Jalan AR Hakim, Gang Buntu, ketiganya pemetik,

dan Yusra (34), penadah ranmor curian, warga Jalan Tengah, Kecamatan Medan Kota. Kapolsek Medan Area, Kompol J Girsang, Kamis (19/4), mengatakan pengungkapkan terhadap sindikat curanmor tersebut bermula dari diamankan tersangka Bayu alias Bebek ketika mencoba mencuri sepeda motor milik Fahmi saat diparkir di teras rumahnya. Aksi pencurian Bayu dipergoki korban yang mendengar sepeda motornya dibongkar. Korban keluar dan melihat pelaku sedang berusaha merusak kunci kontak kendaraan roda dua tersebut. Korban berteriak maling hingga Bayu

diamankan. Selanjutnya, tersangka diserahkan ke Polsek Medan Area dan kasusnya dikembangkan hingga berhasil meringkus tiga tersangka lainnya dari lokasi berbeda. “Dalam penangkapan, disita barang bukti satu unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam, dua kunci T, satu jaket hitam dibeli dari hasil penjualan sepeda motor curian, dan satu tas berisi kunci peralatan sepeda motor,” terang Girsang didampingi Kanit Reskrim Ipda P Hutagaol. Girsang mengungkapkan, tersangka Bayu merupakan residivis kasus yang sama. Tersangka bersama rekannya sudah

17 kali melakukan aksi curanmor di wilayah kota Medan. “Kawanan ini kerap melakukan aksi di Pasar Inpres Jalan Bakti,” ungkapnya. Sementara, di hadapan polisi, tersangka Bayu mengaku sepeda motor hasil tindak pencurian dijual seharga Rp800 ribu dan uangnya dibagi rata. “Uangnya kami bagi rata untuk kebutuhan hidup,” aku pria bertato tersebut tertunduk. Para tersangka dikenakan pasal 363 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan (curat) maksimal hukuman di atas lima tahun kurungan penjara. (ACO)


14

ANEKA

E D I S I 502 23 - 29 APRIL 2018

Seni Budaya Cerminan Nilai-nilai Agama BATUBARA- Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengisi acara malam Pagelaran Seni dan Budaya di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Minggu malam lalu. Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Pjs Bupati Batu Bara M Faisal Hasrimy, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, Kepala OPD, Camat Se-Batu Bara , dan para undangan. Ketua Panitia dalam laporannya menyampaikan, dasar pelaksanaan dari kegiatan ini adalah surat Gubernur nomor 510.13/10286 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penyelenggaraan PRSU ke 47 tahun 2018. Tujuan dari acara ini adalah untuk memperkenalkan dan melestarikan seni budaya Kabupaten Batu Bara yang di warisi dari adat dan budaya suku melayu Batu Bara sebagai identitas masyarakat Batu Bara. Pada kegiatan Malam Seni Budaya Kabupaten Batu Bara peserta nya adalah tokoh adat dan budaya masyarakat Batu Bara dan generasi muda melayu serta anak didik dari etnis melayu Batu Bara. Pjs Bupati Batu Bara mengatakan, seni budaya mencermikan adat yang di warisi kepada bangsa dan suku yang di sepakati secara bersama oleh leluhur yang di adopsi dari syara’ dan syari’ di adopsi nya dari kittabullah sehingga adat budaya merupakan cermin penerapan nilai – nilai agama dalam menjalani arti hidup dan kehidupan sehari – hari. Harapan lain yang nyata pada kegiatan ini melalui pelestraian nilai – nilai budaya ini akan lahir identitas suatu suku yanmg tercermin dalam identitas bangsa sebagai kekuatan bangsa yang berbudaya. Dan juga dalam pagelaran yang di tampilkan dalam PRSU ini dapat di jadikan ajang promosi bagi Kabupaten Batu Bara terutama Produk – produk Lokal. Ujarnya’. Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam acara Seni Budaya Batu Bara kali ini menampilkan drama musikal dan tarian melayu serta lagu yang di bawa oleh Putra Putri daerah Batu Bara. (EDO)

Pjs Bupati Batubara Pimpin Apel OPS Toba 2018 BATUBARA- Pjs Bupati Batu Bara M.Faisal Hasrimy memimpin apel gelar pasukan OPS Keselamatan Toba 2018 di halaman Mapolres. Apel gelar pasukan tersebut melibatkan pasukan dari TNI –Polri ,Satpol PP,Dinas Perhubungan dan anak anak pelajar SLTA. Pjs Bupati Batu Bara M.Faisal Hasrimy membacakan amanat Kapolri yang disampaikan saat apel gelar pasukan OPS Keselamatan Toba 2018. Polres Batu Bara beserta jajaranya siap meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcar. Sangatlah penting untuk nusa dan bangsa. karena itu polantas harus bertanggung jawab penuh untuk menyadarkan masyarakat. Perlu adanya operasi toba dan harus mampu di siapkan langkah langkah strategis untuk mewujudkan agar organisasi bisa semakin solid, profesional,moderen dan terpecaya. (EDO)

USU Terima 2.288 Mahasiswa Jalur SNMPTN MEDAN - Kelulusan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2018 diumumkan Selasa (17/4) mulai pukul 17.00 WIB. Peserta SNMPT atau jalur undangan yang lolos diumumkan secara nasional melalui laman http://snmptn.ac.id, Dari total 70.384 pendaftar di Universitas Sumatera Utara (USU) tercatat hanya 3.673 peserta yang dinyatakan lolos. Kabag Humas USU, Evi Sumanti menyebutkan, pada SNMPTN 2018 ini USU menerima 2.288 dari 38.647 pendaftar. Dengan demikian sebanyak 36.359 peserta dinyatakan gagal masuk universitas ini dari jalur undangan. Dia mengatakan, status penerimaan peserta SNMPTN sebagai mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil verifikasi data akademik berupa rapor dan portofolio asli serta ijazah atau surat keterangan tanda lulus asli yang ditunjukkan ke perguruan tinggi negeri tempat peserta SNMPTN diterima. ”Bagi peserta yang belum lulus melalui jalur SNMPTN jangan berkecil hati karena masih bisa mengikuti SBMPTN yang pendaftarannya sedang berlangsung hingga 27 April,” kata Evi. (FeR)

Kapolres Nisel Rapat Pleno Terbuka KPU NISEL- Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal Florentinus Napitupulu, S.I.K., M.H, mengikuti rapat pleno terbuka yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan, bertempat di Aula Hotel Hernelis, Jalan Imam Bonjol, Teluk Dalam, Rabu, (18/4). Rapat Pleno terbuka tersebut dilakukan dalam rangka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (RDPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Nias Selatan, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 yang akan digelar pada akhir Juni mendatang. Turut hadir pada acara itu, Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Jeni Alvian Dakhi beserta sejumlah Komisioner lainnya, Divisi Penindakan dan Pelanggaran Panwaslih Kabupaten Nisel, Restu Harita, SH, Divisi Organisasi dan SDM Panwaslih Nisel, Alismawati Hulu, S.Pd, Sekretaris KPU Nisel, Syurifman Tanjung, para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Nias Selatan, Perwakilan Tim Pemenangan Paslon Gubsu nomor urut 1 dan 2 , dan para perwakilan unsur Forkopimda Nisel. (HAL)

SUMUT

Jalin Harmonisasi dengan Masyarakat

PTPN IV Mayang Tabur Benih Ikan SIMALUNGUN Menindak lanjuti program Direksi dalam upaya meningkatkan hubungan yang harmonis terhadap masyarakat di setiap Unit Perkebunan PTPN IV, baru-baru ini, Manager Unit memberikan bantuan sebanyak 30.300 ekor benih ikan mas, nila, dan lele sultan,di sungai Nagori Parbutaran dan Marihat Mayang dan sungai Bahbolon Bahal Batu. Menurut Ikhsan SP, selaku ASKA (Kepala Dinas Bagian Tanaman) unit kebun Mayang dan Fatizaro Halawa,S,Sos selaku KA SDM kebun Mayang,

Penaburan Benih Ikan oleh Managemen PTPNIV Mayang. penaburan benih ikan tersebut merupakan program PTPN IV melalui kebijakan Direksi agar diimplemaentasikan binteks dan juklaknya. Dalam upaya menjalin

hubungan yang harmonis dan ramah lingkungan,sebagai program dan transformasi perusahaan PTPNIV untuk melaksanakan visi dan misi perusahaan

secara kemanusiaan. Ditahap awal, PTPNIV kebun Mayang telah menabur sebanyak 20.300 ekor benih ikan. Mudah-mudahan di tahap beri-

kutnya, akan dilaksankan hal yang sama. Kita berharap, semoga masyarakt bisa menerima atas kepedulian dari PTPN IV ini, dan bisa bermanfaat untuk kebutuhan pangan dan gizi dalam menindak lanjuti perogram Direksi, ujarnya. Terpisah, Ibiin Purba, Kepala Desa (Pangulu) Nagori Parbutaran, Kecamatan Bosar Maligas Simalungun,dan Aziz Suryadi Manurung ST,Kepla Desa Bagak Batu, bersyukur dan berterimakasih atas kepedulian dari PTPN IV Mayang yang telah memberikan bantuan kemanusiaan untuk menabur benih ikan di sungai mengalir di Parbutaran dan di Marihat Mayang serta DAS Bahbolon di Bahal Batu. Semoga kepedulian ini bermanfaat dan bukti terjalinya hubungan yang harmonis antara masyarakat Marihat Mayang, Parbutaran,dan Bahal Batu, dengan pihak PTPN IV Mayang, ucapnya. (MS)

Meski Bekerja di Kantor Buatan

Pemerintahan Desa Tanjung Morawa-B Tetap Berikan Pelayanan Optimal TANJUNG MORAWA - Pemerintah Desa Tanjung Morawa-B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sepertinya tidak kenal patah semangat dalam menjalankan tugas, meski hanya menggunakan kantor buatan, namun pelayanan terhadap masyarakat tetap dilakukan secara optimal. Dari pantauan wartawan di lapangan, Rabu (18/04), kantor Desa Tanjung Morawa-B di Jalan Industri, Dusun-II yang saat ini digunakan perangkat Desa terbuat dari dinding triplek berlantaikan papan serta beratapkan seng dengan ukuran ruangan 2 x 5 meter. Rangan kantor hanya dilengkapi berbagai peralatan kantor, sedangkan di depannya didirikan dua gawang tenda ter-

Kantor Pemerintahan Desa Tanjung Morawa-B yang belum rampung dikerjakan dan disebelahnya terdapat kantor buatan berukuran kecil dan terbuat dari bahan sederhana. (Foto:/Dedy.Z)

atak dilengkapi puluhan kursi plastik. Kepala Desa Tanjung morawa-B, Jefri Hamdani, SHi saat diwawancarai mengatakan kantor desa saat ini sedang proses pembangunan. Karena bangunannya belum siap maka dibuat kantor sederhana sementara, namun pelayanan terhadap masyarakat secara optimal tetap kami upayakan", sebut Jefri sembari menunjukkan bangunan kantor Desa yang belum rampung dibangun tersebut. Terpisah, Amirhan, Kaur Pembangunan Desa Tanjung Morawa-B selaku Sekretaris Panitia Pembangunan Kantor Desa tersebut menyebutkan proses pembangunan kantor saat ini sudah berjalan 4 bulan

dan baru dikerjakan sekitar 60%. Saat ini terkendala dengan dana, kami berharap semoga bantuan dari kalangan dermawan, pengusaha dan masyarakan masih terus mengalir", sebut Amirhan Sementara itu, Camat Tanjung Morawa, Edi Yusuf, SIP, MSi saat dimintai tanggapannya prihal tersebut, mengakui bahwa kantor Desa Tanjung Morawa-B masih tahap pembangunan setelah bulan Desember lalu mendapat hibah tanah dari Pemda Tingkat-II. "Namun saya selalu ingatkan kepada segenap jajaran pemerintahan desa agar tetap optimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kondisi apapun", tuturnya. (DIZ)

Bupati Tobasa: Gaji Bidan CPNS Pemkab Tobasa Diupayakan Agar Terbayarkan TOBASA - Ratusan bidan CPNS seleksi CAT Kemenkes 2016 gusar menunggu kepastian gaji mereka sejak bulan Maret hingga Juli 2017 yang belum dibayarkan pemerintah Kabupaten Toba Samosir . Mereka meminta agar 204 bidan PTT yang lolos CPNS dari Kabupaten Toba Samosir mendapat jawaban yang pasti terkait tertundanya gaji mereka semenjak lolos CPNS dan tidak dibayarkan dari Kemenkes sesuai dengan surat edaran Kemenkes Maret 2017. Sejumlah penggiat dan sosial control mencoba mempertanyakan hal tersebut kepada dinas terkait seperti BKD,Dinkes bahkan secara langsung pada Bupati. Bupati Tobasa Darwin Siagian melalui SKPD terkait saat ini sedang berupaya menyurati Kemenkes dengan tembusan ke mendagri dan BKN guna mem-

bahas perealisasian gaji 204 bidan CPNS Pemkab Tobasa. Plt Kadis Kesehatan Toba Samosir Juliwan Hutapea mengatakan pemkab Tobasa sedang mengupayakan gaji bidan CPNS yang tertunda agar terbayarkan. "Saya sendiri yang mengantar surat koordinasi realisasi gaji bidan CPNS ke kemementerian dan tembusannya ke instansi terkait,mereka berjanji akan menjawab surat kita dua minggu berselang, maka Senin mendatang kita harapkan jawaban Kemenkes sudah sampai ke Pemkab Tobasa", katanya , Kamis. Ditanya upaya apa yang akan dilakukan Pemkab Tobasa bilamana Kemenkes tidak memganggarkan gaji bulan Maret sampai Juli 204 bidan CPNS tersebut, Juliwan menegaskan pihaknya akan berupaya gaji bidan CPNS bisa terbayarkan. SKPD dan Bupati akan duduk bersama dengan DPRD mem-

bahas anggaran untuk menampung gaji mereka bersumber dari APBD Pemkab Tobasa demi menjaga kondusifnya dan maksimalnya pelayanan di pemerintahan Kabupaten Tobasa. "BKD dengan Dinkes terus berkoordinasi terkait pembayaran gaji bidan CPNS Tobasa yang masih tertunda, kita sedang mengupayakan agar terbayarkan, kami harap agar para bidan CPNS tetap fokus melayani masyarakat ditempat mereka bertugas dan jangan terprovokasi dengan berita yang bisa memicu buyarnya konsentrasi bekerja," jelasnya. Senada halnya diungkapkan Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dr Pontas Batubara ketika dimintai keterangan terkait dengan pernyataan beliau ditengah acara bulan bakti pencanangan KB yang menyinggung masalah gaji bidan CPNS yang masih tertunda dan menuai tanda tanya dan

polemik diantara para bidan CPNS. Pontas menjelaskan kata sambutannya pada acara bulan bakti pencanangan KB di Aula RS HKBP Balige tidak bermaksud menekan atau intervensi para rekan bidan, namun dia berharap agar para bidan CPNS bersabar menunggu realisasi gaji mereka yang tertunda. Pontas menjelaskan sewaktu pengangkatan CPNS terdahulu, gaji tetap dibayar meski sifatnya dirapel,hanya para rekan bidan CPNS diminta bersabar dan jangan menimbulkan hal-hal yang membuat Tobasa tidak kondusif contohnya melakukan aksi demo, karena Bupati Tobasa langsung respon akan hal itu semenjak beliau menerima informasi gaji bidan CPNS yang belum terbayarkan melalui SKPD nya baru baru ini hal ini mungkin agak terlambat mengingat kepala dinas kesehatan Tobasa dalam

kurun waktu satu tahun terakhir diduki 3 orang. " Yang jelas pemkab Tobasa pasti berusaha membayarkan meski sifatnya dirapel,itu pasti," tegasnya. Ketua TP PKK Pemkab Tobasa Ny Darwin Ritawati Brenda berharap agar dinas terkait segera merealisaaikan gaji bidan CPNS yang tertunda sebab dirinya ikut prihatin para bidan CPNS belum menerima gaji selama Maret hingga Juli sementara mereka bekerja maksimal layaknya PNS lain meskipun belum menerima SK dan SPMT karena mereka pengangkatan dari Bidan PTT "Saya selaku ketua TP PKK Kabupaten Tobasa menginginkan Tobasa yang kondusif dan damai.oleh karena itu diminta SKPD terkait segera menyikapi dan merealisasikan gaji bidan CPNS yang tertunda," ujarnya. (TETTY)

Rusaknya PJU, Ketua Komisi III DPRD Dumai dan Masyarakat Akan Gugat Kontraktor DUMAI- Pernyataan Hasrizal Ketua Komisi III DPRD Kota Dumai akan mempolisikan, dan menggugat Sub. Kontraktor Perusahaan Gas Negara (PGN) ke pengadilan yang akhir-akhir ini rame di media sosial (medsos). Pernyataan tersebut diungkapkan Hasrizal karena pihak kontraktor membiarkan kerusakan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Arifin Ahmad. Kerusakan diduga akibat penggalian dan penanaman pipa gas yang dikerjakan kontraktor PGASOL dan Sub kontraktor PT. Artha Bahari dan PT. Abdi Karya Pratama (AKP). Sekitar 67 unit tiang PJU di Jalan Arifin Ahmad tidak berfungsi. Dari 67 unit PJU yang rusak tersebut, 28 unit diantaranya menjadi tanggungjawab PT. Artha Bahari dan 39 unit PT. Abdi Karya

Pratama. Bahkan warga mendesak harus diperbaiki dan menyalakan kembali PJU tersebut. Pernyataan Hasrizal politisi PAN ini mencuat karena Sub. Kontraktor PGN dinilai tidak berertanggung jawab. Sehingga timbul niat akan segera membawa kasus ini ke ranah hukum. Pernyataan yang dilontarkan Hasrizal ini sebagai bentuk peringatan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Dumai yang dinilai lalai dan kurang pengawasan. Oleh warga pernyataan Hasrizal politisi PAN tersebut direspon positif. Samuel Ketua LSM Bakti Nusantara yang tinggal di Km 3,5 Jalan Arifin Ahmad Dumai pada Rabu (17/04) menyambangi kantor Dinas Perkim Kota Dumai. Kedatangan Samuel menyam-

paikan pengaduan terkait kerusakan PJU di Jalan Arifin Ahmad yang mengganggu ketertiban umum. Surat yang disampaikan Samuel ini adalah yang kedua kalinya. Surat pertama ditujukan kepada Kontraktor PGASOL, namun belum mendapat kepastian. Samuel kembali menyurati, kali ini surat ditujukan ke Dinas Perkim Kota Dumai. Dalam suratnya, Samuel memberikan waktu 3x7 hari kepada Dinas Perkim Kota Dumai. Jika Dinas Perkim tidak segera memperbaikinya maka Samuel akan menempuh jalur hukum dengan membuat pengaduan ke Polisi dan Kejaksaan. PJU jalan adalah asset daerah dibawah pengawasan Dinas Perkim termasuk pemeliharaannya. Dan sudah hampir 1 (satu) tahun

lamanya PJU tidak menyala terang Kepala Dinas Perkim Zulkarnain Ali ketika dikonfirmasi, tidak dapat ditemui, dan menurut salah seorang stafnya Zulkarnain Ali sedangi rapat. Tak dapat ditemui, wartawan mengkonfirmasi langsung melalui telphon genggamnya, Rabu (17/04). Namu alasan yang disampaikan Zulkarnain Ali tetap sama "saya lagi rapat, nanti hubungi lagi", kata Zulkarnain Ali dengan nada kesal. Sementara, Ahmad, Humas PGN Cabang Pekanbaru ketika ditemui diruang kerjanya barubaru ini terkait pengaduan masyarakat tentang kerusakan PJU di Jalan Arifin Ahmad. Ahmad mengakui memang ada pengaduan dari warga atas nama Samuel. Tim proyek PGN sudah diperintahkan untuk menemui

Kadis Perkim dan Samuel. Samuel mengaku tidak pernah ditemui tim Proyek PGN maupun pihak PEGASOL. Justru karena tidak mendapat tanggapan dari pihak PGN maupun kontraktor PEGASOL makanya Samuel kembali menyurati Dinas Perkim selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap perbaikan kerusakan PJU tersebut Sekjen Perkumpulan Penggiat Penyelamat Kekayaan Daerah (P3KDR) Provinsi Riau Syaiful ketika dimintai komentarnya terkait surat pengaduan yang disampaikan Samuel ke Dinas Perkim mengatakan langkah yang ditempuh Samuel sudah tepat. Bila dalam tempo 3 X 7 hari tidak juga ditnggapi dan tidak diperbaiki maka Samuel akan menempuh melalui jalur hukum. (S PURBA)


15

Kantor Cabdis Amandraya Dibangun NISEL- Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Disdik) Kecamatan Amandraya dibangun, diawali dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Nias Selatan, Dr. Hilarius Duha, SH.M.H., di lokasi Pembangunan Gedung, Kecamatan Amandraya, Selasa (17/04). Bupati, saat peletakan batu pertama didampingi Kepala Dinas Pendidikan Nuryahati Telaumbanua,S.Pd.,MM., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Deri Dohude,S.Ag.,MM., Kepala Satpol PP dan Linmas Teori Bali,SH., Kepala Bagian Humas dan Protokol Oktavianus E. Fau,S.Sos., serta turut disaksikan oleh Pemerintahan Kecamatan dan masyarakat Amandraya. Disela-sela kegiatan, Pensiunan Polisi berpangkat terakhir AKBP itu meluangkan waktunya memberi arahan kepada jajaran Dinas Pendidikan dan kepada Pemerintahan Kecamatan Amandraya, di Aula Kantor Camat Amandraya.

Dia mengatakan, dalam menentukan lokasi pembangunan perkantoran harus memilih tempat yang strategis dan bermanfaat untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Saya harapkan supaya perkantoran pemerintah harus tertata dengan baik dan saling berdekatan guna memudahkan koordinasi, konsultasi dan kerjasama antar sesama aparatur di tingkat kecamatan,” ucapnya. Diketahui, pada Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Daerah Nisel melalui Dinas Pendidikan telah membangun 9 Gedung Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan dan tahun ini akan dibangun 5 Gedung Cabang Dinas yakni Kantor Cabang Dinas Pendidikan Susua, Amandraya, Siduaori, Somambawa dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan O'ou dengan besaran Anggaran sekitar Rp. 1,6 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018. (HAL)

Bupati Labuhanbatu Canangkan Bulan Bhakti IBI-KB-KES LABUHANBATU - Bupati Labuhanbatu H. Pangonal Harahap SE,MSi menghadiri acara pencanangan bulan Bhakti IBI-KBKES Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018, di Ballroom Hotel Permata Land Rantauprapat, Kamis (19/4) Dalam amanatnya dia berharap persatuan para bidan dalam Ikatan Bidan Indonesia (IBI) salah satu organisasi profesi mitra pemerintah dalam mendukung program KKBPK yang meningkatkan kualitas playanan KB menuju keluarga sejahtera di tengah masyarakat sebagai wujud pengabdiannya. Lebih lanjut, Bupati mengharapkan, program KKBPK merupakan upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk,

SUMUT

ANEKA

E D I S I 502 23 - 29 APRIL 2018

bukan mengurangi jumlah penduduk guna mengurangi tingkat kemiskinan karena pertumbuhan penduduk seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Di labuhanbatu, jumlah bidan yang tergabung di IBI sekitar 550 orang, di harapkan dapat memberikan pelayanan terbaiknya sehingga angka kematian ibu melahirkan dapat ditekan" ujarnya. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dr.Ria Nofida Telaumbanua M. Kes berharap agar IBI di Labuhanbatu, dapat mensosialisasikan kepada masyarakat dalam ber KB memilih kontrasepsi jangka panjang dan menghindari kontrasepsi bersifat hormonal. (HH)

Bupati Nisel Lepas Peserta Seleksi Caba PK TNI AL

Ibu Negara Berkunjung ke Kabupaten Tobasa TOBASA - Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Sumatra Utara, Selasa (17/4), di antaranya Kabupaten Samosir dan Tobasa. Dalam kunjungan kerja kali ini, Ibu Iriana didampingi sejumlah istri Menteri Kabinet Kerja yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) langsung disambut oleh Bupati Tobasa Darwin Siagian beserta ibu,Wakil Bupati Tobasa Hulman Sitorus beserta ibu dan sejumlah pejabat lainnya. Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Ibu Iriana beserta rombongan bertolak dengan menggunakan Pesawat Khusus Boeing 737-500 TNI AU sekira pukul 08.00 WIB di bandara Silangit Tapanuli Utara. Setibanya di bandara Silangit Ibu Iriana langsung melakukan peninjauan sejumlah kegiatan yang menjadi program kerja OASE-KK. Kegiatan diawali dengan meninjau proses pembelajaran pendidikan dan pengembangan anak usia dini (PPAUD) Toba Nauli, yang berada di Desa Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten

BUPATI Tobasa Beserta Ibu Terima Kunjungan Ibu Negara Iriana Joko Widodo Di Kabupaten Toba Samosir Kampanyekan Pola Asuh Berbasis Karakter Toba Samosir. Kemudian, Ibu Iriana beserta rombongan melanjutkan peninjauan pelaksanaan deteksi dini kanker serviks melalui metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) test yang digelar di Puskesmas Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir. Tak hanya itu, Ibu Iriana bersama OASE-KK juga menghadiri 'Sosialisasi Tolak Narkoba, dan Stop Kekerasan, serta Pornografi' kepada para pelajar SMP-SMA yang ada di Kabupaten Toba Samosir. Kegiatan kunjungan kerja Ibu Iriana bersama OASE-KK ditutup dengan menghadiri sosialisasi parenting skill yang mengambil tema 'Pola Asuh Berbasis Ka-

rakter' kepada para guru PAUD, orang tua siswa, dan organisasi wanita yang hadir di Aula SMK Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Toba Samosir. Dalam setiap kunjungannya, Ibu Iriana selalu menyempatkan diri berdialog dan melakukan sesi tanya jawab dengan para masyarakat yang hadir. Mulai dari siswa PAUD, peserta IVA test, pelajar SMPSMA, guru, orang tua, hingga anggota organisasi wanita yang ada di Tobasa. Selain itu, sejumlah hadiah juga diberikan Ibu Iriana sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta yang hadir dan berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan. Tak lupa, masyarakat sekitar

yang menyambut kedatangan Ibu Iriana di sepanjang jalan yang dilewati juga tak luput untuk diberikan buku tulis dan kain batik. Petang harinya, Ibu Iriana beserta rombongan menuju Kabupaten Samosir untuk bermalam dan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja pada hari Rabu (18/4). Tampak hadir mendampingi Ibu Iriana dalam kunjungan kerja kali ini, di antaranya Ketua Umum OASE-KK Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, Ketua Bidang 1 OASEKK Ratna Megawangi Sofyan Djalil, Ketua Bidang 3 OASE-KK Nora Tristiyana Ryamizard Ryacudu, Sekretaris OASE-KK Nugrahani Pramono Anung, serta sejumlah anggota OASE-KK lainnya. (TETTY)

Lulus SNMPTN di USU, Calon Mahasiswa Diminta Daftar Ulang MEDAN - Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2018 di Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Negeri Medan (Unimed) diminta melakukan registrasi atau daftar ulang secara online di laman http://penerimaan.usu.ac.id dengan mengisikan no peserta SNMPTN. “Calon mahasiswa baru USU yang diterima melalui SNMPTN 2018 wajib mengisi UKT online dan hadir pada saat pelaporan sesuai tahapannya,” kata Kabag Humas USU Evi Sumanti, Kamis (19/4). Tahapan tersebut dengan pengisian data dan pembayaran UKT dapat dilakukan sebagai berikut secara online pada web http://uktdatareg.usu.ac.id pada

25 April – 7 Mei 2018 . Pengiriman berkas UKT Via Pos pada 5 – 14 Mei 2018 dengan melampirkan slip gaji atau keterangan penghasilan bulan terakhir pihak yang membiayai, 1 lembar asli surat keterangan dari Kepala Sekolah asal calon mahasiswa bersekolah, 1 lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk, 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga, 1 lembar fotocopy NPWP , 1 lembar fotocopy bukti pembayaran PBB, 1 lembar fotocopy bukti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain itu 1 lembar fotocopy tagihan rekening listrik, 1 lembar fotocopy tagihan rekening air, 1 lembar fotocopy SPT Orang Pribadi dan atau Badan, 1 lembar cetak foto rumah tempat tinggal tampak depan, 1 lembar. tampak No. Rumah atau No. RT/RW atau

identitas lainnya yang membuktikan keberadaan rumah tersebut. Berkas kelengkapan tersebut dapat dimasukkan ke dalam amplop dan di sudut amplop bagian kanan atas wajib dituliskan nama siswa, no ujian dan tulisan ‘berkas UKT’. “Berkas dapat dikirimkan melalui pos ke Biro Akademik USU Gedung Biro Pusat Administrasi Lantai II ,” kata Evi. Berkas UKT dapat juga diserahkan pada saat kegiatan Pelaporan Mahasiswa Baru pada 8 Mei 2018. Kemudian pencetakan Billing Statement pada 21 Mei 2018 . Sedangkan pembayaran UKT dilakukan pada 21-31 Mei 2018 Pembayaran UKT dapat melalui bank yang tertera pada billing statement, yaitu Bank BNI (Bank Negara Indonesia), Bank Mandiri,

Bank SUMUT, dan BTN (Bank Tabungan Negara). Apabila melakukan restart ulang pengisian data, calon mahasiswa dan orang tua/pihak lain yang membiayai wajib datang ke bagian Verifikasi UKT ke Bagian Keuangan-Biro Keuangan USU dengan membawa data pendukung/bukti fisik lengkap. Disebutkan juga, pembayaran UKT dilakukan sebelum pra registrasi secara online dan pemeriksaan kesehatan. UKT yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. “Bagi calon mahasiswa yang diterima melalui Jalur SNMPTN 2018 yang terlambat melakukan pelaporan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka kelulusannya dapat dibatalkan, tegasnya. (FeR)

Kasus Perceraian Populer Ditangani PA Tebing Tinggi Usai acara pelepasan, Bupati Nisel, Dr Hilarius Duha, Pjs Danlanal Nias, Mayor Laut Ismon, dan mewakili sejumlah Unsur Forkopimda Nisel foto bersama dengan para peserta seleksi Caba PK TNI AL. NISEL - Bupati Nias Selatan, Dr Hilarius Duha, SH.MH., melepas sebanyak 17 orang peserta asli Putra Nias Selatan untuk mengikuti seleksi Calon Bintara (Caba) Prajurit Karir (PK) TNI Angkatan Laut Gelombang I Tahun Anggaran 2018 di Sibolga dan di Padang.Pelepasan peserta berlangsung di Mako Lanal Nias, Jalan Baloho Indah, Telukdalam, Senin. Bupati Nisel, Hilarius Duha dalam arahan nya mengucapkan terimakasih kepada Danlanal Nias dan jajarannya karena sebelumnya telah melakukan pembinaan dan latihan (Binlat) terhadap putra Nisel yang akan mengikuti seleksi Caba PK tersebut. Dengan sudah mendapatkan pembinaan dan latihan sebelumnya, kata Bupati, maka diharapkan kepada perserta yang berjumlah 17 orang agar bisa lolos pada tahap penyeleksian penerimaan Calon Bintara PK TNI AL Gelombang I Tahun Anggaran 2018. Dia menuturkan, kunci bagi para Peserta untuk bisa lolos pada tahap seleksi itu adalah doa dibarengi dengan sikap serta keseriusan berlatih dan ditopang dengan kesiapan mental dan kemampuan ilmu pengetahuan. "Kalau adek-adek tidak mampu menjaga sikap dan komunikasi dengan baik pada tahap seleksi, maka itu salah satu penilaian bagi pelatih atau panitia untuk tidak meloloskan adek-adek. sebab,

Panitia dan Pelatih akan berpikir bagaimana bisa menjadi prajurit karir, kalau masih dalam tahap seleksi saja tidak mampu menjaga sikap dan tidak mampu berkomunikasi dengan baik. jadi, saat seleksi nantinya diharapkan supaya adek-adek harus mampu menjaga sikap dan mampu berkomunikasi secara baik," tuturnya. Disamping itu, pensiunan Polisi dengan pangkat terakhir AKBP itu meminta para peserta untuk tidak menganggap remeh setiap tahapan seleksi, namun harus diikuti secara serius. Hilarius juga berharap agar semua peserta yang ikut seleksi itu nantinya bisa lolos sehingga menjadi kebanggaan masyarakat Nisel ke depan. Meskipun nantinya juga tidak lolos pada tahap seleksi, sambungnya, para peserta diharapkan untuk tidak kecewa tetapi harus legowo. karena, menurut Hilarius Duha, masih ada peluang bagi peserta untuk bisa mengulang kembali. Turut hadir saat itu, Pjs. Danlanal Nias Mayor Laut (P) Ismon, Kabag Ops. Polres Nisel, Kompol Martin Luther Dachi, S.Sos, Pasprogar Lanal Nias, Mayor Laut (S) Akhmad Syarkoni, Dansatma Lanal Nias, Kapten Laut (E) Radianto, A.Md, mewakili Danramil Telukdalam, Sertu Nehe, sejumlah Perwira, Bintara dan Tamtama Lanal Nias dan para peserta seleksi Caba PK TNI AL. (HAL)

TEBING TINGGI - Ada beberapa kasus yang populer ditangani Pengadilan Agama (PA) yakni masalah perceraian,dispensasi nikah dan masalah wakaf. Ada sekitar 80 persen kasus cerai yang ditangani PA Kota Tebing Tinggi, dan penanganannya PA tidak serta merta menceraikan orang, melainkan dengan pertimbangan yang matang. Hal ini disampaikan Pj.Ketua PA Tebing Tinggi Rasyid Mumtaz dalam acara temu ramah Forkopimda Tebing Tinggi dihadiri Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM dan unsur FKPD bersama para tokoh masyarakat dan

agama, Selasa (17/4). Disampaikan Ketua PA selain kasus perceraian sampai bulan Maret 2018, PA juga sudah menerima 15 kasus dispensasi nikah, dan 14 kasusnya sudah diselesaikan. Dalam Islam tidak ada istilah nikah siri,karena siri itu artinya rahasia, makanya tidak ada nikah yang rahasia, itu hanya sebutan saja yang ada nikah tidak tercatat Untuk itu nikah seharusnya tercatat di KUA, dan KUA yang bertanggungjawab sahnya sebuah pernikahan. ujarnya. Sementara Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan prihatin terhadap kasus dispen-

sasi nikah yang ada di Tebing Tinggi, sudah ada 15 kasus. Pada umumnya yang memohon dispensasi nikah itu adalah warga yang perekonomiannya sangat lemah. Dan ini bukan semata salah mereka tetapi juga salah kita, karena kurangnya perhatian dan penyuluhan kepada masyarakat,untuk itu diperlukan formalasi yang baru. Pemerintah berusaha melakukan pernikahan dini, karena dikhawatirkan pasangan tersebut tidak mampu merawat anak secara baik dan benar, yang nantinya akan menjadikan anak stanting. Bagian lain yang disampaikan

Walikota menghadapi bulan suci Ramadhan untuk lebih menyiapkan diri dan lebih khusuk menjalankanya, saling menghargai dan menghormati. Diingatkan Walikota waktu yang berdekatan antara Pilkada dengan Ramadhan, dan jangan sampai bulan Ramadhan dimanfaatkan intuk pilkada,ini akan mengganggu kekhusukan orang beribadah. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Katua DPRD H.Hazly Ashari Hasibuan, Kajari Tebing Tinggi, Kapolres Tebing Tinggi dan Ketua PN Tebing Tinggi serta para tokoh ormas se Tebing Tinggi. (RS)

USU-PKPH Tebuireng Gelar Seminar Pengaruh Politisasi Agama Terhadap NKRI MEDAN - Persoalan politisasi agama menjadi perhatian publik khususnya pemerintah, akademisi dan politisi. Isu ini semakin deras didiskusikan ketika bangsa Indonesia akan dan sedang memasuki tahun politik berupa pemilihan kepala daerah serentak pada 2018, pemilihan anggota legislatif serta pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Untuk menyatukan persepsi tentang pengaruh politisasi agama terhadap NKRI, Universitas Sumatera Utara (USU) dan Pusat Kajian Pemikiran Hasyim Asy’ari (PKPH ) Tebuireng menggelar seminar di Gelanggang Mahasiswa USU, Padang Bulan Medan, Senin (16/4). Wakil Rektor I Universitas Haysim Asy’ari (Unhasy) Prof dr H Haris Supratno diakuinya, saat ini fenomena politisasi agama

menjadi isu yang mencuat apalagi di tahun politik. Menurutnya politisasi agama itu bisa dilakukan asal untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan hal itu bisa menjadi positif jika memiliki orientasi untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Namun dia mengimbau agar terjaga kedamaian negeri ini jangan mempolitisasi agama. Ketua PKPH Tebuireng, Prof Dr H Mif Rohim MA menyebutkan dengan seminar ini diharapkan akan memberikan pemahaman bahwa tidak selamanya pengaruh politisasi agama bersifat negatif. Menurutnya belakangan ini banyak disebutkan politisasi agama itu bersifat negatif dan untuk kepentingan kelompok serta bukan kepentingan negara.

Karenanya fenomena itu harus diluruskan. “Indonesia merdeka juga karena ada tangan ulama dan umat Islam. Untuk itu kita harus bisa berkontribusi pada bangsa dan negara dengan tetap berdasarkan prinsip toleransi dalam beragama yang pluralisme,” ujarnya Seminar yang dibuka Wakil Rektor III USU Drs Mahyuddin K M Nasution MIT PhD itu dihadiri Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU, Dr Muryanto Amin SSos MSi, Dr Heri Kusmanto dan para mahasiswa. Tampil sebagai narasumber Dosen UIN Sumut dan Sekretaris Centre For Al Washliyah Studies Dr Jafar MA, Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum, Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Drs. Sulistyo Pudjo dan mewakili Kapoldasu sebagai keynote spea-

ker Dir Binmas Polda Sumut, Kombes Pol Ery Susanto. Dosen UIN Sumut Dr Jafar MA menyebutkan meskipun istilah “politisasi agama” menuai kontroversi yang cenderung negatif sehingga harus ditolak. Menurutnya agama tidak boleh dijadikan alat dalam mencapai kepentingan politik praktis yang bersifat jangka pendek, apalagi sampai membuang agama sejauhjauhnya setelah suatu kepentingan politik tercapai. Berdasarkan pengalaman Al Wasliyah, persolaan politik dan kenegaraan harus didiskusikan dengan ulama dan lembaga ulama agar keputusan politik yang diambil tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan tidak terjebak kepada sikap menjadikan agama sebagai alat meraih ambisi dan syahwat politik. (FeR)


E D I S I 502 23 - 29 APRIL 2018

HALAMAN 16

Serangan Ke Suriah Sah... AMERIKA, Inggris, dan Perancis, Sabtu (14/4) mengatakan serangan militer mereka terhadap sarana penyimpanan dan penelitian senjata kimia Suriah adalah sah dan beralasan. Pada pertemuan darurat DK PBB yang diupayakan oleh Rusia, ketiga kekuatan itu membantah tuduhan Moskow bahwa mereka telah melanggar hukum internasional dan peraturan Piagam PBB. “Inggris, Perancis, dan Amerika bertindak, bukan sebagai pembalasan, bukan sebagai penghukuman, bukan sebagai pameran kekuatan simbolis,” kata Nikki Haley, Duta Besar Amerika untuk PBB. “Kami bertindak untuk mencegah penggunaan senjata kimia di masa depan dan menuntut pertanggungjawaban rezim Suriah atas kekejamannya terhadap kemanusiaan.”

Sekutu meluncurkan 105 misil ketiga sarana senjata kimia Suriah pada Sabtu dini hari. Pemerintah Suriah berulang kali menyangkal telah menggunakan senjata kimia terhadap penduduknya. Kata pemerintah Suriah, serangan 7 April terhadap Douma, dekat Damaskus dilakukan oleh teroris dengan bantuan badan intelijen asing. Dubes Haley mengatakan Amerika yakin serangan ini telah melumpuhkan program senjata kimia Suriah. Perwakilan Moskow mengatakan ketiga kekuatan itu berindak sebelum mengijinkan misi pencarian fakta oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia atau OPCW melakukan penyelidikan. Inspektur tiba di Damaskus pada Sabtu, mereka berada disana untuk menentukan apakah dan jenis serangan kimia apa yang terjadi, tetapi tidak untuk menuduh pihak manapun. “Beginikah Anda hendak menyelenggarakan urusan internasional

sekarang?” kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia dengan marah. “Ini adalah koboi-koboian dalam urusan internasional, dan bukan dalam skala kecil, kita bicara tentang kekuatan nuklir utama,” kata utusan Rusia menambahkan Serangan sekutu AS ke Suriah sebenarnya tidak berdampak langsung pada Indonesia namun bagi kelompok pro jihadis di Indonesia, serangan Barat yang biasanya dianggap musuh, justru 'sejalan' dengan dengan tujuan mereka. Hal itu dikatakan pengamat Timur Tengah, Dina Sulaeman. "Kali ini situasinya lain," kata Dina. Ia menyebut, serangan ini justru disambut baik oleh pendukung kelompok-kelompok pro jihadis Suriah yang ada di Indonesia, baik yang mendukung ISIS maupun Al Qaida. "Biasanya kelompok Islamis itu menyatakan anti Amerika namun sekarang mereka melihat kenyataannya justru Amerika yang mela-

kukan serangan. Tapi mereka tentu tidak mungkin berterima kasih terang-terangan kepada Amerika," papar Dina Namun ia menyatakan, serangan gabungan militer AS, Inggris dan Prancis ke lokasi-lokasi senjata kimia Suriah itu sangat disesalkan karena "tidak seizin Dewan Keamanan PBB". Sementara itu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memuji serangan udara atas Suriah sebagai 'dilaksanakan sempurna' dan menambahkan 'misi tercapai'. Dalam pesan Twitter Sabtu (14/04) pagi waktu Washington, dia juga mengucapkan terimakasih kepada Inggris dan Prancis karena 'kearifan mereka dan kekuatan militer yang baik'. Dia menambahkan rasa bangga atas kekuatan militer Amerika Serikat, yang menurutnya, "akan menjadi, setelah anggaran miliaran dolar yang sudah disetujui, terbaik yang pernah dimiliki Negara." (INT)

Menlu RI Panggil Dubes AS MENTERI Luar Negeri RI Retno Marsudi memanggil Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan, Dubes Inggris Moazzam Malik, dan Dubes Perancis JeanCharles Berthonnet pada Kamis (19/4). Retno mengatakan, ketiga Dubes tersebut diminta untuk menjelaskan posisi mereka usai serangan udara ke Suriah. Adapun sikap Indonesia adalah mengimbau semua pihak mencegah semakin memburuknya kondisi di Suriah usai serangan balasan kepada rezim Bashar Al-Assad tersebut. "Ketiga Dubes menyampaikan posisi negara mereka. Kita menyampaikan posisi kita," kata Retno di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (20/4). Indonesia juga menegaskan kepada semua pihak untuk menghormati Piagam PBB tentang keamanan dan perdamaian

Retno Marsudi internasional. Termasuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat sipil, terutama wanita dan anak-anak yang harus diprioritaskan. Tak berbeda, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI,

Arrmanatha C. Nasir juga mengatakan, pertemuan tersebut untuk menjelaskan posisi masingmasing negara terkait serangan ke Suriah. Indonesia juga menyatakan kembali kecamannya akan penggunaan senjata kimia oleh siapapun pihaknya dalam serangan itu. "Kita meminta bahwa semua pihak memperhatikan aspek kemanusiaan khususnya perempuan dan anak-anak. Agar semua pihak menghormati hukum-hukum internasional khususnya terkait PBB," kata Tata. Indonesia juga mengingatkan kepada semua negara, khususnya ketiga negara tersebut untuk mendorong perdamaian di Suriah melalui jalur perundingan. Sebelumnya, pemerintah AS, Inggris, dan Perancis akhinya memutuskan untuk melakukan serangan militer terhadap rezim Bashar al-Assad. Serangan ini merupakan respons AS terha-

Bamsoet Pergantian Tanggal HPN Picu Kegaduhan

dap dugaan serangan senjata kimia yang disebut Trump sebagai sebuah "kejahatan seorang monster". Trump menambahkan, operasi gabungan dengan angkatan bersenjata Perancis dan Inggris kini tengah berlangsung. Tak lama setelah pernyataan Trump itu, serangkaian ledakan terdengar di ibu kota Suriah, Damaskus pada pukul 01.00 GM atau sekitar pukul 07.00 WIB. Usai serangkaian ledakan itu, koresponden AFP di Suriah, mendengar suara jet-jet te mpur di langit kota Damaskus. Asap hitam terlihat membubung dari sisi utara dan timur kota terbesar di Suriah itu. Serangan udara itu disebut menghantam tiga target.Ketiga target itu adalah pusat riset di dekat Damaskus, fasilitas gudang, dan pos komando juga di dekat ibu kota, serta fasilitas penampungan senjata kimia di dekat Homs. (INT)

SBY : Peperangan Baru Yang Bisa Bikin Dunia Kiamat MANTAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencemaskan situasi terakhir yang terjadi di Suriah. Serangan Amerika Serikat hingga aksi saling ancam antara Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dikhawatirkan bisa memicu peperangan lebih besar di kemudian hari. "Ini sudah masuk dalam tingkat yang mencemaskan karena kalau balas membalas, ini berbahaya," ujar SBY dalam siaran Youtube pribadi miliknya, Selasa (18/4). SBY mengaku terus memantau perkembangan isu ini dari berbagai media massa internasional. Dia menyatakan, rakyat seluruh dunia dipastikan tak ingin kondisi semakin memburuk dan melebar ke nagara-negara lain yang menjadi pendukung Suriah atau pun AS. Maka dari itu, SBY pun meminta agar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bisa membuat langkah konkret untuk menghentikan peperangan

antar negara berlanjut. Dia memahami, manuver yang dilakukan Suriah dengan mengembangkan senjata kimia sangat mengkhawatirkan. Namun, di sisi lain, cara ofensif dengan melakukan serangan militer ke Suriah juga tak bisa diperbolehkan karena akan memicu dampak lanjutan. "Tolonglah dalam situasi seperti ini, pemimpin dunia yang lain dan juga PBB bukan hanya menyerukan, tapi do something. Lakukan langkah diplomatik, bagaimana pun untuk mencegah situasi yang membahayakan ini," ujar SBY. Sebagai mantan kepala negara dan rakyat yang mencintai perdamaian, SBY yakin ruang perdamaian itu masih ada. "Kalau aksi militer dilakukan, bisa menimbulkan insiden di lapangan yang tak terduga. Tidak kah peperangan besar yang lalu juga begitu," ucap Ketua Umum Partai Demokrat ini. (INT)

Penambahan Anggota DPR Belum Tentu Perbaiki Kualitas  Bambang Soesatyo

JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan penambahan jumlah anggota legislatif tidak berhubungan dengan perbaikan kualitas kinerja parlemen. Partai politik (parpol) harus menyiapkan calon anggota legislatif (caleg) yang berkualitas karena biaya dari negara untuk memfasilitasi anggota legislatif tidak murah. "Saya beranggapan tidak ada hubungan antara penambahan jumlah anggota legislatif dengan

perbaikan kualitas kinerja. Peningkatan kualitas kinerja ditentukan oleh kualitas individu yang diusung, integritas caleg dan juga kemampuan partai politik mengawal kadernya yang duduk di parlemen," ujar Titi ketika dijumpai wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/4). Dia mengingatkan, implikasi langsung dari bertambahnya jumlah daerah pemilihan (dapil) yang sejalan dengan penambahan alokasi kursi dan anggota legislatif adalah bertambahnya biaya untuk memfasilitasi keha-

diran mereka di parlemen. Karena itu, jika parlemen diisi oleh figur-figur yang tidak memiliki kompetensi dan tidak memiliki kapasitas yang cukup, maka mereka tidak akan berkontribusi besar dalam pelayanan masyarakat ke depannya. "Oleh karena itu walaupun kita menambah jumlah dapil dan jumlah caleg, bukan berarti lantas boleh mengusung mantan narapidana kasus korupsi, mantan narapidana narkoba, dan mantan pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagai caleg," tegas Titi.

Lebih lanjut. Titi menjelaskan, dengan adanya penambahan caleg, maka masyarakat perlu lebih cermat dalam memilih mereka. Semakin banyak jumlah caleg akan menambah Pemilu 2019 menjadi lebih kompetitif. Yang perlu diwaspadai pemilih, kata Titi, adalah ketika banyak orang berupaya saling berebut kekuasaan. Para pemilih harus memastikan bahwa mereka tidak menjadi target dari upaya pemenangan yang ilegal, dalam bentuk praktik politik transaksional. politisasi isu SARA dan intimidasi. (ROL)

Dirut Pertamina Elia Manik Dicopot JAKARTA - Rencana Dewan Pers mengganti tanggal peringatan Hari Pers Nasional (HPN) turut menyedot perhatian Ketua DPR Bambang Soesatyo. Apalagi, rencana ini memicu kegaduhan di internal Dewan Pers. "Tanggal ataupun waktu itu hanya monumental saja, yang terpenting bagaimana kita terus menjaga rasa persatuan dan kesatuan itu sebagai insan pers," ujar Bamsoet di Media Center, Komplek Parlemen, Senayan, Ja-

karta Pusat, Kamis (19/4). Dalam hal ini, politisi Partai Golkar itu menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah kepada internal Dewan Pers. Dia berharap Dewan Pers mempertemukan tokohtokoh pers dan mendiskusikan masalah ini. "Kami menyerahkan sepenuhnya kepada para pengurus, para tokoh-tokoh yang kita percayakan untuk organisasi tersebut. Insan pers ini harus kompak dalam mewujudkan, mencerdaskan bangsa dan

mensejahterakan masyarakat," tambahnya. Di sisi lain, ia juga mengimbau anggota Dewan Pers untuk dapar bersikap dewasa dalam menyelesaikan masalah dan tetap dalam satu tujuan. "Saya ingin kita semua dapat dewasa dalam bersikap, tidak boleh lagi egosektoral. PWI, AJI, IJTI dan sebagainya itu adalah sama, tujuannya adalah ingin rakyat indonesia ini cerdas, maka pegang teguh tujuan itu secara bersama-sama," ujar Bamsoet. (INT)

JAKARTA - Elia Massa Manik dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Kasus tumpahan minyak di Balikpapan, proyek kilang dan kondisi keuangan perusahaan menjadi salah satu alasan pencopotan. Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Harry Fajar Sampurno mengatakan, BUMN memiliki dua peran penting dalam pembangunan Indonesia. Pertama, sebagai agen pembangunan yang berperan penting dalam melaksanakan

berbagai Proyek Strategis Nasional, memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, berkontribusi dalam bentuk penciptaan keuntungan dan setoran pajak kepada negara. "Sebagai BUMN, tugas Pertamina bukan hanya mencari keuntungan semata namun yang utama menyediakan kebutuhan dan pelayanan masyarakat dari Sabang hingga Merauke secara berkeadilan," katanya, Jumat (20/4). Menteri BUMN saat ini belum menunjuk direktur utama definitif, maka peme-

gang saham memutuskan agar Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama Pertamina diisi oleh Nicke Widyawati selaku Direktur SDM. Nicke juga merupakan Ketua Komite dan Implementasi Holding Migas. Pencopotan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor 039/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggotaanggota Direksi PT Pertamina (Persero), Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian implementasi yang kom-

prehensif dan telah disampaikan kepada Menteri BUMN. Selain pencopotan Elia, beberapa nama direksi yakni M. Iskandar, Toharso, Dwi W Daryoto dan Ardhy N. Mokobombang juga dicopot. Beberapa nama yang diangkat adalah Budi Santoso syarif sebagai Direktur Pengolahan; Basuk Trikora Putra sebagai Direktur Pemasaran Korporat; Masud Hamid sebagai Direktur Pemasaran Retail; M. Haryo Junianto sebagai Direktur Manajemen Aset; Heru Setiawan selaku Direktur Mega Proyek dan Pengembangan Petrokimia. (INT)

Epaper koran anti korupsi 502 edisi senin 23 april 2018  

Epaper koran anti korupsi 502 edisi senin 23 april 2018

Epaper koran anti korupsi 502 edisi senin 23 april 2018  

Epaper koran anti korupsi 502 edisi senin 23 april 2018

Advertisement