Page 1

EDISI 501/ THN IX 16 - 22 APRIL 2018 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.4.000/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

Koran KPK POS BERUBAH NAMA Disampaikan kepada seluruh pembaca KPKPOS bahwa sesuai dengan arahan dari Dewan Pers serta rapat redaksi dan managemen perusahan maka mulai minggu pertama bulan Februari 2018 nama Koran KPKPOS berubah menjadi Koran ANTI KORUPSI. Demikian disampaikan dan harap dimaklumi. REDAKSI

KPU Akan Laporkan Hakim PTUN ke Komisi Yudisial JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana melaporkan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dugaan pelanggaran kode etik ke Komisi Yudisial dalam waktu dekat. Rencana tersebut tak lepas dari putusan PTUN yang mengabulkan gugatan PKPI sehingga KPU harus menyertakan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019. "KPU berencana membuat laporan dugaan pelanggaran kode etik

KASUS KORUPSI E-KTP \

perilaku hakim dalam sengketa Pemilu di PTUN," kata Ketua KPU Arief Budiman saat konferensi pers di kantor KPU, Jakarta, Kamis (12/4). Sebelum mengajukan laporan, KPU bakal berkonsultasi kepada Komisi Yudisial terlebih dahulu. KPU, kata Arief, merasa ada beberapa hal yang harus dibahas lebih dalam terkait putusan PTUN • LANJUT KE HAL. 2

SETNOV: SAYA DIJEBAK Setnov Akui Uang Korupsi Proyek e-KTP Di Bagi-bagi TERDAKWA Setya Novanto mengklaim tidak ikut campur dalam perencanaan hingga pembagian uang hasil korupsi proyek e-KTP kepada sejumlah anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR. Oleh karena itu, No• LANJUT KE HAL. 2

Diduga Memeras, Empat Oknum Polisi Diamankan SURABAYA – Petugas Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya mengamankan empat oknum anggota Polri yang diduga melakukan tindakan pemerasan saat menangkap terduga penyalahgunaan narkotika. Keempat polisi ‘nakal’ itu masih menjalani pemeriksaan dan ditahan. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polrestabes Surabaya, Ajun Komisaris Polisi Cinthya Dewi mengatakan, kasus itu bermula ketika Propam menerima laporan masyarakat terkait dugaan pemerasan tersebut. “Status empat anggota itu masih terperiksa,” katanya di Markas Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis, 12 April 2018. Keempat oknum polisi yang diamankan itu ialah Brigadir Kepala S, Ajun Inspektur Polisi Satu A, Ajun Inspek• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Lagu 'Century', Akankah Merdu Kembali Setelah lama menguap kasus Bank Centur y akhirnya kini muncul disaat memasuki Tahun Politik. Pernyataan ini keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan atas kasus skandal Bank Century. Hal tersebut termuat dalam putusan bernomor 24/ Pid.Pra/2018/PN.Jkt.sel. dimana Hakim mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi (Maki) dengan termohon pihak KPK. Hasil putusan memerintahkan KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century. Dalam bentuk melakukan penyidikan • LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto membacakan nota pembelaan (pledoi), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat (13/4/2018). Dalam pledoinya, mantan ketua DPR itu mengaku dijebak oleh pengusaha Johanes Marliem, Direktur Biomorf Mauritius yang juga menjadi rekanan dalam pengerjaan proyek e-KTP. Menurutnya, Johanes Marliem sengaja merencanakan sejumlah pertemuan dengan dirinya, kemudian sengaja merekam percakapan antara dirinya dengan Johanes Marliem saat membahas proyek e-KTP. "Sejak awal saudara Johanes Marliem dengan maksud tertentu telah den-

gan sengaja menjebak saya dengan merekam pembicaraan pada setiap pertemuan dengan saya," ujarnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat (13/4/2018). Di sisi lain, mantan ketua umum Partai Golkar itu mengaku menyesal setelah bertemu dengan pengusaha yang memberinya hadiah ulang tahun berupa jam tangan mewah bermerk Richard Mille tersebut. Apalagi, pertemuan pertemanannya di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakar-

ta merupakan awal mula Novanto terlibat dalam proyek bernilai truliunan rupiah itu. "Jika saja, saya tidak bersedia ditemui Andi Agustinus, Irman dan Diah Anggraeni di Hotel Grand Melia, mungkin saja saya tidak akan pernah terlibat jauh dalam proyek E-KTP yang telah menyeret saya hingga duduk di kursi pesakitan ini,"sebutnya. Padahal, dia menilai, jabatannya saat itu tidak berhubungan dengan intervensi terhadap proyek e-KTP. Karena itu, dia pun membantah menerima uang maupun barang dari proyek tersebut. "Faktanya, uang tersebut terbukti berpindah tangan ke pihak lain, bukan • LANJUT KE HAL. 2

TAK BECUS TANGANI MIRAS

Kapolda dan Kapolres 'Terancam' JAKARTA - Target yang disampaikan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin agar miras oplosan yang telah menewaskan banyak orang itu tuntas bulan ini tidak mainmain. Sebab, jika seluruh jajaran kepolisian daerah di seluruh Indonesia tidak menuntaskan hingga bulan Ramadhan tiba, sanksi pencopotan di depan mata. "Kalau ada kapolda, kapolres yang tidak serius, kami akan ganti," kata Komjen Syafruddin di Jakarta, Jumat, 13 April 2018. Hal itu diungkapkann dia sebagai bentuk keseriusan Polri menghentikan laju peredaran miras oplosan yang hingga kini sudah menewaskan 89 orang. Bahkan, Polri saat ini gencar menggelar Operasi Cipta Kondisi guna razia miras ilegal. Syafruddin menargetkan Indonesia terbebas dari peredaran miras ilegal sebelum bulan suci Ramadhan. Untuk itu pihaknya meminta kapolda dan kapolres untuk mengungkap dan menangkap pelaku pembuat, distributor maupun penjual miras oplosan di wilayah mereka masing-masing.

"Saya baru saja memerintahkan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk melakukan serangan secara tepat terhadap target-terget yang berhubungan dengan kemampuan senjata kimia diktator Suriah Bashar al-Assad," kata

JAKARTA - Mantan wakil presiden Republik Indonesia 2009-2014 Boediono mengatakan pentingnya reformasi birokrasi dalam menentukan kemajuan suatu negara. Institusi birokrasi, menurut Boediono, harus memainkan peran signifikan untuk memengaruhi pengambilan kebijakan penting yang diambil negara. Kenyataannya saat ini dalam politik demokrasi Indonesia, menurut mantan gubernur Bank Indonesia itu, ada banyak partai politik yang berebut untuk menguasai institusi birokrasi. Untuk mendapatkan kekuasaan birokrasi, menurut Boediono, kader partai sering menempuh cara-cara yang tidak sehat demi perebutan suara dan dana.

ICW Curiga Banyak Mantan Koruptor Akan Diusung Pada Pileg 2019

Jumlah korban tewas akibat kasus miras oplosan bertambah dari 82 orang menjadi 89 orang.

Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo • LANJUT KE HAL. 2

domisili di perbatasan RI-Malaysia di Badau,” ujar Kepala Penerangan Daerah Militer (Kapendam) XII/Tanjungpura Kolonel Infanteri Tri Rana Subekti, Jumat, 13 April 2018. Personel Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Malaysia, Batalyon Infanteri (Yonif) 123/Rajawali yang mengamankan peredaran miras di wilayah perbatasan itu. Sementara itu, berdasarkan laporan dari

Komandan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 123/Rajawali Letnan Kolonel Infanteri Akbar Nofrizal Yusananto, kasus ini bermula dari diamankannya sebuah mobil yang dikemudikan oleh warga setempat berinisial AK (39). Pengemudi mobil lintas batas atau antar negara ini adalah warga Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. • LANJUT KE HAL. 2

Trump Umumkan Dimulainya Militer ke Suriah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi memerintahkan dimulainya serangan militer ke Suriah. Trump mengatakan operasi gabungan dengan militer Perancis dan Inggris sedang bergerak menuju sasaran.

Boediono: Kader Partai Sering Tempuh Cara Tidak Sehat Demi Rebutan Suara dan Dana

• LANJUT KE HAL. 2

Ribuan Botol Miras Ilegal Masuk Ke Indonesia KALBAR - Di tengah maraknya kasus minuman keras oplosan hingga menyebabkan kematian di Indonesia, ribuan botol miras ilegal dari Malaysia malah masuk ke Kalimantan Barat. Sekitar 2.304 botol miras ilegal dari Malaysia itu dikirim ke sebuah desa di Kalimantan Barat. “Ribuan miras ilegal diantar oleh pengantar ke warung yang ada di Desa Nanga Kantuk, Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk pemilik barang ini seorang pengusaha ber-

Boediono (tengah)

Trump dalam pidato yang disiarkan langsung dari Gedung Putih. Trump mengatakan pasukan gabungan itu siap melanjutkan tindakan serangan militer sampai Suriah menghentikan penggunaan senjata kimia. Trump menegaskan, serangan militer tersebut sebagai respon atas penggunaan senjata kimia yang terus dilakukan oleh rezim al-Assad. Ia menyebut pembantaian yagn terjadi pada akhir pekan lalu di wilayah Douma, Suriah adalah bukti signifikan dalam penggunaan senjata kimia oleh rezim mengerikan yang ia sebut

sebagai monster "Ini bukan aksi manusia. Ini adalah aksi kejahatan yang dilakukan oleh monster," lanjut presiden AS ke-45 itu. Trump mengatakan serangan militer untuk mencegah penggunaan senjata kimia oleh rezim al-Assad adalah bentuk kepentingan keamanan nasional yang vital bagi negara AS. "Amerika tidak mencari kehadiran tanpa batas di Suriah dalam keadaan apa pun" ujar Trump meyakinkan • LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mempertanyakan sikap sejumlah partai yang menolak rencana larangan mantan narapidana korupsi tak boleh ikut pemilu anggota legislatif (pileg) 2019. Ketentuan tersebut akan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Menurut Donal, patut dicurigai parpol yang tak mendukung larangan tersebut merupakan partai yang kadernya banyak tersangkut korupsi. "Ada sebagian partai politik yang tidak setuju dengan

gagasan agar pembatasan calon legislatif. Saya mencurigai partaipartai yang tidak setuju dengan gagasan ini adalah partai-partai yang kadernya banyak terlibat kasus korupsi dan akan mengusung mereka kembali dalam pileg 2019. Itu pandangan saya," ujar Donal dalam sebuah diskusi di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (13/4). Menurut Donal, jika suatu partai menjalan proses perekrutan calon dengan benar, maka partai tersebut tidak perlu resah dengan • LANJUT KE HAL. 2

Banyak Pelajar Indonesia Ditipu Agen Penyalur Ke China JAKARTA - Mahasiswa Indonesia kini banyak menjadi korban penipuan dari agen penyalur pelajar ke China. Mendapatkan laporan itu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir mengaku terkejut. "Saya belum pernah mendengarkan (laporan) ini sebelumnya," katanya saat bertemu para pelajar Indonesia di aula Kedutaan Besar RI di Beijing, China, Jumat, 13 April 2018 malam. Terkait hal itu, ia meminta para mahasiswa yang menjadi korban penipuan untuk melaporkan namanama agen untuk ditindak lebih lanjut. "Agen ilegal harus dibersihkan

karena merugikan orang lain. Maka, saya ingin dapat informasi mengenai hal itu," ujarMohamad Nasir. Ia juga mendesak para mahasiswa asal Indonesia yang menjadi korban penipuan segera melaporkan kepada pihak kepolisian. "Biar polisi nanti yang tangkap karena di tempat saya tidak ada izin ke luar negeri melalui agen. Semua melalui lembaga yang disahkan oleh kementerian," ujarnya. Saat bertemu dengan Menristekdikti di KBRI Beijing, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok (PPIT) periode 2016 s.d. • LANJUT KE HAL. 2


2 E D I S I 501 16 - 22 APRIL 2018

SAMBUNGAN

Penyelenggara Ibadah Umroh Libatkan OJK hadap biro perjalanan untuk pelaksanaan ibadah umroh atau haji terus bertambah jumlahnya. Apalagi dengan jumlah umat Islam sebagai mayoritas di provinsi ini, membuat antrian haji cukup panjang, bisa mencapai 11-12 tahun. Karenanya pilihan warga jatuh pada pelaksanaan umroh agar dapat beribadah di tanah suci Mekkah. “Pemerintah juga akan memberikan semacam standarisasi bagi penyelenggaraan ibadah umroh dan haji khusus. Jangan sampai keberadaan travel membuat kita prihatin karena banyak masyarakat menjadi korban (travel bermasalah). Kita tidak mau yang seperti itu terjadi di

Sumut,” ujarnya. Erry menyebutkan usaha yang bergerak di bisnis travel/perjalanan ibadah umroh sangat menarik minat masyarakat. Karenanya jangan sampai ada seorangpun warga yang kecewa tidak bisa berangkat hanya karena perusahaan tertentu bermasalah atau sengaja memanfaatkan tingginya antusias umat muslim berangkat ke tanah suci. “Saya mendengar ada yang menawarkan harga Rp10 juta untuk biaya umroh, tetapi berangkatnya

DIDUGA MEMERAS, EMPAT OKNUM POLISI DIAMANKAN............

dan kemudian menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawankawan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya. Tentu saja hal ini membuat banyak kalangan terkejut, sebab disaat beberapa kasus besar belum terselesaikan seperti salahsatunya kasus korupsi e-KTP, kasus Bank Century kini mulai terdengar kembali. Bahkan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menilai, keputusan tersebut agak aneh. Sebab, biasanya praperadilan ditu-

MEDAN - Penyelenggaraan ibadah umroh di Indonesia kini telah didorong untuk melibatkan lembaga terkait untuk pengawasan, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini mengingat sejumlah kasus telah menimpa masyarakat sebagai korban ‘travel bodong’. Karena itu Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr HT Erry Nuradi meminta seluruh travel untuk bersaing secara sehat. Hal itu disampaikan Gubsu pada Pelantikan Forum Penyelenggara Pelaksanaan Ibadah Umroh-Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PPIUPIHK) Provinsi Sumatera Utara di Hotel Madani, Jumat (13/4). Menurutnya, kebutuhan masyarakat ter-

• DARI HALAMAN. 1 tur Polisi Dua M, dan Brigadir T. Mereka ada yang berdinas di Kepolisian Sektor Pakal dan sebagian di Polsek Rungkut. “Kami masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Katanya baru satu kali melakukan (pemerasan),” ujar Cinthya. Kasie Propam Polrestabes Surabaya, Komisaris Polisi Kuncoro, memaparkan bahwa keempat oknum polisi ‘nakal’ itu diamankan di sekitar Jalan Kusuma Bangsa Surabaya pada Sabtu malam lalu,

7 April 2018. Saat itu, mereka menindak seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika. Nah, saat penindakan itulah oknum polisi tersebut diduga memeras Rp20 juta. Saat diamankan, lanjut Kuncoro, tidak ditemukan bukti uang terkait pemerasan tersebut. kendati begitu, Propam tetap menindaklanjuti sebagai respons atas aduan masyarakat. “Kami terus melakukan pemeriksaan, penahanan juga harus dilakukan. Kami akan terapkan hukuman disiplin jika terbukti melanggar,” ujarnya.(int)

• DARI HALAMAN. 1 Wasisto pada Jumat, mengatakan penambahan jumlah korban tewas ini terjadi di wilayah Jawa Barat. "Bertambah tujuh orang (tewas) di Jabar. Awalnya di Jabar 51 tewas, sekarang jadi 58 orang," katanya. Sementara di wilayah DKI Jakarta tidak ada penambahan jumlah korban tewas. "Di DKI masih 31 korban tewas," katanya. Setyo mengatakan, dari hasil investigasi yang dilakukan Polda

Jabar, bahwa di sebuah rumah di Kabupaten Bandung, ditemukan ruang bawah tanah yang diduga digunakan untuk meracik miras oplosan. Selain untuk meracik miras oplosan, ruangan tersebut juga digunakan untuk mengemas minuman haram tersebut. Polisi pun masih menyelidiki dugaan adanya jaringan dalam peredaran miras oplosan yang berdasarkan hasil uji laboratorium mengandung cairan metanol ataupun etanol itu.(INT)

TRUMP UMUMKAN DIMULAINYA MILITER KE SURIAH.................................. • DARI HALAMAN. 1 warga Amerika yang pernah melalui masa dimana AS terlibat dalam Perang Irak. Ketika Trump berbicara yang disiarkan seluruh jaringan televisi di AS bahkan dunia itu, suara ledakan mulai menggema di ibukota Suriah,

Damaskus pada Sabtu dini hari dan membuat suasana kota yang masih gelap nampak riuh dengan kilatan-kilatan cahaya dan api. Cahaya berwarna merah berpendaran di langit Damaskus penanda mulai beterbangannya senjata pertahanan udara Suriah dari darat ke udara.(KID)

BOEDIONO: KADER PARTAI SERING....... • DARI HALAMAN. 1 "Dalam multipartai, partai akan berlomba mengambil posisi-posisi di institusi birokrasi yang penting melalui kader partai. Ini tak sehat. Birokrasi jadi perebutan suara dan dana. Maka, terjadilah korupsi dengan sistemik," kata Boediono dalam orasi ilmiah bertajuk "Peran Reformasi Sektor Publik dalam Pembangunan Ekonomi di Era Disruptif dan Megatrend Global" pada acara Dies Natalis dan Homecoming Day Fakultas Ilmu Administrasi UI di Auditorium Juwono Sudarsono, kampus UI, Depok , Jumat (13/4). Selain oleh para pelaku dunia politik, menurut Boediono, institusi birokrasi juga selalu masuk ke

dalam bidikan para pelaku bisnis dan dunia usaha dalam skala besar. Bedanya dengan politikus, kata Boediono, pengusaha memanfaatkan pengaruh untuk mengendalikan institusi birokrasi agar kebijakan yang diambil negara dapat terus menguntungkan mereka. Andai institusi birokrasi dibiarkan seperti ini, menurut Boediono, reformasi birokrasi akan berjalan stagnan, bahkan mundur. Cita-cita reformasi birokrasi untuk menunjang pembangunan suatu negara, kata Boediono, adalah harus adanya komitmen politik agar birokrasi dapat memudahkan urusan kepentingan khalayak banyak. "Bukan untuk segelintir orang atau kelompok tertentu saja," sindirnya.(ROL)

BANYAK PELAJAR................................ • DARI HALAMAN. 1 2017 Bagus Ari Haryo Anugrah melaporkan praktik penipuan agen penyalur pelajar ke China. "Dari 14 ribu pelajar Indonesia di Tiongkok, sebagian besar merupakan korban penipuan agen," katanya saat mendapatkan kesempatan mengajukan pertanyaan kepada Menristek Dikti. Menurut dia, agen-agen tersebut mendatangi calon korban ke daerah-daerah di Indonesia untuk menawari beasiswa di sejumlah perguruan tinggi di daratan China. "Setelah sampai di sini, ternyata kami-kami ini tidak mendapat-

kan beasiswa, padahal sudah telanjur sekolah. Bahkan, ada di antara kami yang harus menjual tanah dan sawah orang tuanya di kampung agar bisa membayar utang ke kampus," kata mahasiswa kedokteran di Capital Medical Univesity, Beijing. Mahasiswa asal Makassar, Sulawesi Selatan, itu mengaku menjadi korban agen dari Cina yang bekerja sama dengan oknum instansi pemerintahan di Indonesia. Sejauh ini para korban tidak berdaya dan tetap melanjutkan pendidikannya di sejumlah perguruan tinggi di China dengan terpaksa menggunakan biaya pribadi dari keluarganya di Indonesia.

TERCECER Telah tercecer 1 buah BPKB Sepeda Motor Yamaha 54P-Z Nomor Polisi BB 5294 TC Tahun pembuatan 2007, isi silinder 223 CC, warna hitam, nomor rangka MH 35BP004K082503, nomor mesin 5BP-082605 Pemilik : Dedi Irwansyah Arab. Telah tercecer di dalam rumah di sekitar Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

terjadi di Sumut. Namun juga harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan penyelenggara ibadah umroh dan haji khusus. Dengan demikian, persaingan antar perusahaan travel berjalan baik dan sehat. “Dengan begitu, saya harapkan forum ini memberikan pelayanan yang baik kepada masyrakat. Baik dalam hal memberikan pelayanan keagamaan maupun dalam unsure bisnis. Mudah-mudahan ini akan menambah semangat kita dalam beribadah, mengingat penyelenggara

di otoritas terkait. Kedua logis, masuk akal. Kalau investasi memberikan keuntungan yang besar, ini masuk akal nggak. Sama seperti penawaran ibadah umroh gratis satu, itu biayanya paling murah Rp20 juta, perlu dipertanyakan,” katanya. Hal senada disampaikan Wadir Binmas Polda Sumut AKBP Suharno. Pihaknya mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa korban yang ingin berangkat ke tanah suci melalui biro perjalanan ibadah tertentu. Padahal, masyarakat yang memilih biaya murah karena memang kemampuan keuangannya terbatas. Namun akhirnya harus menderita kehilangan uang dan tidak bisa berangkat ibadah.(BER)

LAGU 'CENTURY', AKANKAH MERDU KEMBALI................................................................................. • DARI HALAMAN. 1

jukan bagi perkara yang sedang berlangsung. Sedangkan, kasus Bank Century sudah cukup lama diperkarakan. JK mengatakan, dari kacamata orang awam, keputusan praperadilan ini berbeda dengan yang lainnya. JK meminta semua pihak menghormati proses hukum tersebut. Akan tetapi, dia meminta agar keputusan praperadilan ini bisa dijelaskan dengan baik kepada masyarakat. Namun yang pasti munculnya kasus bailout bank Century ini lagunya tidak semerdu beberapa waktu lalu. Namun LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama

keluarga mantan Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta KPK menindaklanjuti putusan PN tersebut. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berencana akan mengundang ahli untuk meminta pendapat sehubungan dengan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap penyidikan lembaga antirasuah itu dalam kasus Bank Century. Karena menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan perlu dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian KPK dalam mengambil keputusan ter-

hadap kasus yang menjadi sorotan publik tersebut, agar tidak melakukan langkah yang salah. Selain mengundang para ahli, KPK juga akan meneliti putusan praperadilan itu. Jika dalam penelitian itu ada bukti permulaan, baru akan dilakukan penyelidikan. Bila di tahap penyelidikan ditemukan dua alat bukti, kata dia, baru bisa dinaikkan ke tahap penyidikan. Kasus Bank Century bermula dari penetapannya menjadi bank gagal berdampak sistemik. Atas penetapan itu Bank Century mendapat dana talangan Rp 6,76 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pada 21 November 2008 sekitar

pukul 04.30 WIB, Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Kemudian dilakukan penghentian seluruh pengurus Bank Century. Lalu, penyetoran modal mulai dikucurkan secara bertahap terhitung 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009 dengan total dana sebanyak Rp 6,76 triliun. Pada Oktober 2009, LPS mengambil alih 90 persen lebih saham Bank Century yang kemudian berganti nama menjadi Bank Mutiara. Kini, LPS resmi mengalihkan saham PT Bank Mutiara Tbk sebesar 99 persen kepada perusahaan investasi asal Jepang, J Trust senilai Rp 4,41 triliun.

SETNOV: SAYA DIJEBAK................................................................................................................................... • DARI HALAMAN. 1

KAPOLDA DAN KAPOLRES 'TERANCAM'...

tahun depan. Ini dananya kalau diputar (dimanfaatkan) untuk bisnis lain seperti menanam jagung, tentu bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Ini sama seperti kejadian di awal reformasi lalu, dan kita tidak ingin itu terjadi lagi. Karena itu OJK hadir di sini, bersama Kemenag, mengawasi,” sebut Erry. Dengan tingginya pengawasan dari seluruh lembaga terkait, serta mawas diri masyarakat, Gubsu yakin kasus penipuan serupa seperti beberapa waktu lalu di Pulau Jawa, tidak

ibadah ini cukup bervariasi. Intinya adalah pengawasan kita semua,” jelasnya. Sementara itu, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional Sumut Mulyanto menekankan pentingnya memberikan pelayanan agar masyarakat mendapatkan haknya, mendapatkan keadilan saat pelaksanaan ibadah umroh khususnya. Dirinya pun mencontohkan penawaran ‘gratis satu’ dalam jumlah tertentu oleh perusahaan travel, perlu dipertanyakan. Sebab bukan tidak mungkin ada tawaran seperti investasi, bodong atau kamuflase. “Investasi itu harus memenuhi dua hal, pertama legal artinya ada izin

kepada saya," jelasnya. Jaksa penuntut umum KPK sebelumnya menuntut terdakwa Setya Novanto 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan. Novanto dinilai terbukti melakukan korupsi terkait proyek pengadaan KTP-el. "Majelis Hakim PN Tipikor

Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili supaya menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan secara bersama sama melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana berupa penjara 16 tahun," ucap Jaksa Abdul Basir saat membacakan tuntutan, Kamis (29/ 3/2018) lalu. Novanto, menurutnya, terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Un-

dang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Novanto juga harus membayar uang pengganti sejumlah US$7.435.000 dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan ke KPK. Pengembalian selambat-

lambatnya setelah satu bulan hukuman berkekuatan hukum tetap. Di samping itu, jaksa pun meminta supaya hak politik Novanto dicabut lima tahun setelah eks ketua umum Partai Golkar itu menjalani masa hukuman. Novanto dinilai telah mengintervensi pelaksanaan proyek pengadaan KTP-el di Kementerian Dalam Negeri dengan memperkaya diri sendiri, orang

lain, atau korporasi. Perbuatan yang melibatkan eks ketua DPR itu merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun. Dia dinilai terbukti mendapat jatah USD7,3 juta. Dia juga terbukti menerima jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 senilai USD135 ribu dari proyek bernilai Rp5,8 triliun itu.(INT)

SETNOV AKUI UANG KORUPSI PROYEK E-KTP DI BAGI-BAGI........................................................ • DARI HALAMAN. 1 vanto merasa tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Hal itu dikatakan mantan Ketua DPR itu dalam sidang pembacaan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (13/4). Menurut Novanto, sejak awal telah terjadi pembahasan soal bagibagi uang proyek e-KTP untuk

anggota DPR. Hal itu disepakati oleh Irman yang menjabat direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Burhanudin Napitupulu yang saat itu menjabat ketua Komisi II DPR. Pertemuan perihal kesepakatan itu dilakukan pada Februari 2010. Adapun maksud pembagian uang itu guna memperlancar pem-

bahasan antara Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Salah satunya agar DPR menyetujui perubahan sumber pendanaan yang semula dari pinjaman hibah luar negeri menjadi rupiah murni. Menurut Novanto, kesepakatan itu juga diketahui Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini. "Pada pokoknya, pihak yang akan berikan fee pada anggota DPR guna memperlancar persetujuan adalah

Andi Narogong," kata Novanto. Novanto sebelumnya dituntut jaksa KPK dengan pidana penjara selama 16 tahun dan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut Novanto membayar uang pengganti sebesar 7,4 juta dollar Amerika Serikat terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Apabila menggunakan kurs dollar AS tahun 2010 senilai Rp 9.800, uang pengganti

itu senilai sekitar Rp 72,5 miliar. Selain itu, hak politik Novanto juga diminta agar dicabut selama lima tahun setelah selesai menjalani masa pidana. Dalam tuntutan, jaksa KPK menolak permohonan Novanto untuk memperoleh status sebagai justice collaborator. Menurut jaksa, Novanto tidak memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.(INT)

RIBUAN BOTOL MIRAS ILEGAL MASUK KE INDONESIA ....................................................................... • DARI HALAMAN. 1 “Kendaraan ini membawa miras ilegal jenis Benson dan King Way. Diamankan saat dilakukan sweeping di jalan Badau menuju Nanga Kantuk,” ucapnya. Sopir kendaraan ini dibekuk

ketika anggota Pos Kotis Satgas Pamtas Yonif 123/Rajawali melaksanakan sweeping rutin yang dilakukan di Jalan Lintas Kalimantan Poros Utara yang menghubungkan berbagai desa dan kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. “Hasil dari pemeriksaan yang

dilakukan oleh anggota Satgas Pamtas Yonif 123/Rajawali dalam kendaraan ditemukan barang berupa miras ilegal ribuan botol dan kaleng,” ujarnya menjelaskan. Kepada petugas, pelaku (AK) mengaku membawa ribuan miras ilegal Malaysia ini hanya sebagai

pengantar ke sejumlah warung yang ada di Desa Nanga Kantuk. "Hasil dari pemeriksaan ditemukan miras ilegal Malaysia sebanyak 2.304 botol atau kaleng, di antaranya merek Benson kadar 40 persen sebanyak 1.584 botol dan merek King Way kadar lima pers-

en sebanyak 720 kaleng,” ucapnya. Untuk pengungkapan kasus ribuan miras ilegal Malaysia ini, barang bukti dan pelaku diserahkan ke Polsek Nanga Badau. “Untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut," katanya.(INT)

TKW YANG 'DIPERBUDAK' 18 TAHUN BERHASIL DISELAMATKAN.............................................. • DARI HALAMAN. 1 yang mengabulkan gugatan PKPI. "Karena dirasa tidak sebagaimana pendapat yang dimiliki KPU," katanya. Sebelumnya Arief juga menyatakan bakal mengajukan peninjauan kembali putusan PTUN ke Mahkamah Agung. Rencana itu pun muncul lantaran KPU merasa ada yang janggal dari putusan PTUN. Komisioner KPU Hasyim Asy'ari lalu menegaskan bahwa pengajuan laporan dugaan pelanga-

ran kode etik ke KY dan peninjauan kembali ke MA merupakan dua hal yang berbeda. Kedua langkah tersebut akan dilakukan KPU tanpa bergantung satu sama lain. Apabila KPU batal melaporkan dugaan etik Hakim PTUN ke KY, bukan berarti pengajuan peninjauan kembali ke MK turut batal. Begitu pun sebaliknya. "Ini terpisah. Kalau yang ke KY itu kan khusus terkait kode etik dan perilaku hakim. Kalau PK itu kan upaya hukum," katanya.

Di sisi lain, kata Hasyim, KPU juga akan melaksanakan putusan PTUN, yakni dengan menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019. PKPI pun akan diberikan nomor urut seperti halnya belasan partai politik lain yang telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019. Wiranto Bertemu PTUN Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto diketahui sempat bertemu dengan Ketua Kamar Peradilan PTUN.

Pertemuan itu terjadi kala Wiranto menghelat rapat koordinasi khusus (rakorsus) mengenai penyelenggaraan Pemilu di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (27/3). Wiranto mengaku ia ingin PTUN segera menyelesaikan proses hukum partai politik yang tidak lolos menjadi peserta pemilu. Di antaranya PKPI dan Partai Islam Damai Aman (Idaman). "Jangan sampai nanti, tanpa ada sinkronisasi dan koordinasi masalah waktu, bisa-bisa kelabakan

nanti menyiapkan administrasi baru," kata Wiranto. Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta lalu mengkritisi langkah Wiranto tersebut. Menurut Kaka, Wiranto tidak etis jika mengundang pihak penegak hukum dalam rakorsus penyelenggaraan pemilu. "Tidak etis karena kekuasaan kehakiman harus bebas dari kekuasaan apapun, juga kekuasaan politik," kata Kaka melalui pesan singkat, Rabu (28/3).(INT)

ICW CURIGA BANYAK MANTAN KORUPTOR AKAN DIUSUNG PADA PILEG 2019.......................... • DARI HALAMAN. 1 adanya larangan tersebut. Ia menilai larangan dalam PKPU itu nantinya akan menguatkan proses perekrutan di internal partai. "Tentu mereka tak perlu resisten dengan gagasan ini. Secara organisasi partai mereka tidak akan dirugikan jika proses perekrutannya benar," tuturnya. Di sisi lain, lanjut Donal, munculnya penolakan semakin memudahkan masyarakat untuk menilai, mana saja partai-partai yang kadernya bersih dari kasus korupsi. Donal meyakini partai yang menolak atau keberatan karena memiliki banyak kader yang terlibat kasus korupsi dan akan diusung di pemilu 2019. "Masyarakat harus mengingat partai-partai mana yang paling santer menolak gagasan ini," kata Donal. Sebelumnya, KPU RI akan mengatur larangan mengenai mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut dalam pemilu legislatif (pileg) 2019. Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari mengatakan, pelarangan itu akan dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pileg mendatang untuk pertama

kalinya. Sebenarnya di Undangundang tidak ada, mantan narapidana kasus korupsi dilarang nyaleg, di PKPU pencalonan mau kita masukkan," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (29/3). Menurut Hasyim, mantan narapidana kasus korupsi tidak layak menduduk jabatan publik. Alasannya, karena telah berkhianat terhadap jabatan sebelumnya Namun, beberapa partai politik menolak wacana tersebut yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bersama dengan Partai Bulan Bintang (PBB), Perindo, dan Partai Demokrat. Alasannya, mantan narapidana korupsi yang telah menjalani masa hukumannya tak boleh dihukum kembali dengan dilarang ikut pileg. Selain itu, pelarangan mantan koruptor mengikuti pileg tidak menjamin berhentinya kasus korupsi. capres Tak Boleh Kalangan masyarakat sipil menilai, ada diskriminasi terkait pelarangan mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon anggota legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). UU Pemilu tidak secara jelas mengatur apakah seorang mantan

napi diperbolehkan untuk ikut dalam pemilu legislatif (Pileg) 2019. Namun, persyaratan berbeda diterapkan terhadap calon presiden dan wakil presiden. Menurut mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, hal itu menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam UU Pemilu. "Saya lihat ini ada ruang yang harus diisi, karena dalam UU Pemilu itu pengaturan terkait pembatasan terpidana ini beda-beda. Dalam UU Pemilu kan tidak hanya mengatur anggota DPR, DPRD dan DPD tapi juga mengatur presiden dan wakil presiden," ujar Hadar dalam sebuah diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (13/4). Pasal 169 huruf d UU Pemilu mengatur salah satu persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden. Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukam tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Sementara, dalam Pasal 240 UU Pemilu, seorang mantan terpidana yang dipidana lima tahun pen-

jara tetap bisa mendaftar sebagai caleg selama ia mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana. "Lho kok terus tidak ada pelarangan bagi anggota DPR, padahal mereka sama-sama calon pemimpin. Sama-sama pentingnya mereka ini," kata dia. Akibat adanya perbedaan syarat tersebut, kata Hadar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara pemilu memiliki kewenangan membuat pelarangan mantan napi korupsi ikut dalam Pileg 2019. Ketentuan tersebut dapat diatur dalam PKPU agar syarat pencalonan dapat setara dan tidak diskriminatif. "Itu (PKPU) memang masih perdebatan. Tapi menurut saya KPU punya kewenangan mengatur. Maka penyelenggara bisa menatanya, mengambil wewenang supaya syarat ini menjadi setara," kata Hadar. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015, penyelenggaraan pemilu harus menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, KPU memiliki kewenangan untuk men-

geluarkan peraturan agar pemilu dapat berjalan secara adil, apalagi pileg 2019 akan dilakukan bersamaan dengan pemilihan presiden. "Bagaimana mungkin kalau tahapannya serentak tapi syaratnya dibedakan. Jadi KPU dalam pandangan kami harus menjaga semangat pemilu yang adil dan tidak diskriminatif," kata Titi. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa rencana pelarangan eks narapidana untuk maju sebagai calon legislatif sudah tercantum dalam draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Baca juga : Fadli Zon Minta Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Dikaji Ulang Menurut Ketua KPU Arief Budiman, masuknya aturan larangan mantan narapidana jadi caleg diatur KPU bukan tanpa alasan dan kajian dari KPU. Arief menegaskan bahwa perumusan pasal di dalam PKPU bukan hal yang sembarangan. Menurut dia, pasal soal pelarangan eks narapidana maju sebagai caleg sudah dikaji KPU. Oleh karena itu, Arief yakin bahwa pelarangan eks narapidana jadi caleg tidak akan melangkahi aturan perundang-undangan yang berlaku.(INT)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; BRI KK Asabri Medan a.n: Amiruddin Mendrofa No Rekening: 1764-01-000515-53-7; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


3 E D I S I 501 16 - 22 APRIL 2018

KORUPSI

NASIONAL

Tersangka Korupsi, Rekening Nindya Karya Diblokir KPK JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan memblokir rekening milik PT Nindya Karya pasca dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang Aceh, tahun anggaran 2006-2011. “KPK telah melakukan pemblokiran rekening terkait PT NK yang diduga menerima uang tersebut,” ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, ketika jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/4). Laode mengatakan, PT Nindya Karya selaku korporasi telah mendapat keuntungan sebesar Rp44,68 miliar dari proyek senilai Rp793 miliar ini. “PT NK mendapat sekitar Rp 44,68 miliar. Diduga terjadi kerugian negara sekitar Rp313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ini,” kata dia. Sementara PT Tuah Sejati (TS) yang juga ditetapkan ter-

sangka pada kasus ini, diduga mendapat keuntungan sebesar Rp 49,9 miliar. Selain itu pada kasus ini, KPK telah menyita dua aset PT TS berupa SPBU dan SPBN senilai Rp 12 miliar. “Penyidik masih mengembangkan dan menelusuri sejumlah aset PT TS,” ucap Laode. Lebih lanjut dikatakan Laode, penetapan tersangka dua korporasi ini dilakukan lantaran pihaknya memperhatikan aspek pengembalian kerugian negara secara maksimal melalui strategi aset recovery. “Karena diduga dua korporasi mendapat keuntungan sejumlah Rp 94,58 miliar yang beresiko tidak dapat dikembalikan ke negara jika korporasi tidak diproses,” tandas Laode.? Penetapan dua korporasi ini merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap empat orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, Heru Sulaksono selaku Kepala Cabang PT NK Cabang Sumatera Utara dam Nanggroe Aceh Darussalam merangkap kuasa

Nindya Sejati Joint Operation. Heru telah divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp 23,1 miliar. Kemudian Ramadhani Ismy selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satuan kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Ramadhani divonis 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan penjara serta uang pengganti Rp 3,2 miliar. Selanjutnya, Mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Ruslan Abdul Gani, sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta serta uang pengganti Rp4,36 miliar. Sedangkan, tersangka Teuku Syaiful Ahmad selaku Kepala BPKS 2006-2010 lantaran kondisi kesehatannya majelis hakim menyatakan unfit to trial. KPK pun melimpahkan berkasnya kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan gugatan perdata.(AC/IN)

KPK dan Bareskrim Koordinasi Tangani Korupsi Pembangunan Turap di Kaltara JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dan supervisi dengan Bareskrim Polri di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara (Kaltara) terkait kasus korupsi pembangunan turap. “Hari ini, 12 April 2018 Tim Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsupdak) KPK melakukan supervisi dan kegiatan bersama Bareskrim Mabes Polri di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (12/4). Febri menyatakan kasus yang disupervisi itu adalah dugaan tindak pidana korupsi pembangunan turap di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2010-2013 yang kemudian diaddendum hingga 2015. Ia menyatakan unit Koorsupdak KPK bersama-sama penyidik Bareskrim Polri, Jaksa Peneliti dari Kejagung RI, auditor dari BPK RI, dan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung melakukan pemeriksaan fisik atas bangunan turap yang dibangun di Kabupaten

Tana Tidung tersebut. “Kegiatan dilaksanakan pada 9 sampai 15 April 2018 di Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung,” ungkap Febri. Menurut Febri, ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung melakukan pemeriksaan pada beberapa titik turap atau “sheet pile” guna memperoleh laporan hasil konstruksi sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi auditor untuk menghitung kerugian negara. “Proyek pembangunan turap atau “sheet pile” ini diduga mengakibatkan kerugian negara ratusan milyar rupiah,” ucap Febri. Dukungan yang diberikan KPK, kata Febri adalah memfasilitasi cek fisik pembangunan turap atau “sheet pile” Sungai Sesayap di Tana Tidung Kalimantan Utara. “Selama ini ditemukan kendala dalam perhitungan teknis pekerjaan dan perhitungan kerugian negara. Dengan dukungan dan kerja sama ini kami harap penanganan perkara ini berjalan lancar,” tuturnya.(AC/IN)

KPK Tahan Tiga Tersangka Kasus Suap Bupati Bandung Barat JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka suap kepada Bupati Bandung Barat 2013-2018 Abu Bakar. Adapun tiga tersangka itu antara lain Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat. “Penahanan dilakukan terhadap tiga tersangka selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK di kavling K4,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/4). Tiga tersangka itu sudah ke-

luar dari gedung KPK Jakarta pada Kamis dini hari setelah menjalani pemeriksaan intensif. Sebelumnya, tiga tersangka itu diamankan KPK di Bandung pada Selasa (12/4). KPK mengumumkan tiga tersangka tersebut bersama dengan Bupati Bandung Barat Abu Bakar pada Rabu (11/4). Diduga sebagai penerima, yakni Bupati Bandung Barat Abu Bakar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat.

Diduga, Bupati Bandung Barat meminta uang ke sejumlah Kepala Dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya Elin Suharliah sebagai Bupati Bandung Barat 2018-2023. Permintaan itu disampaikan dalam beberapa kali pertemuan antara Bupati dengan Kepala SKPD yang diadakan pada Januari, Februari, dan Maret. Hingga April, Bupati terus menagih permintaan uang, salah satunya untuk melunasi pembayaran ke lembaga survei. Untuk mengumpulkan dana tersebut, Abu Bakar meminta bantuan Weti Lembanawati dan Adityo. Tim KPK juga mengamankan barang bukti sebesar Rp435 juta terkait kasus tersebut.(BBS)

Hakim Tipikor Tolak Permintaan Fredrich Soal ‘Lie Detector’ JAKARTA– Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri menolak permintaan terdakwa Fredrich Yunadi terkait penggunaan alat deteksi kebohongan atau “lie detector” terhadap saksi Francia Anggraeni yang merupakan Kepala Bidang Pelayanan Medis RS Medika Permata Hijau. “Mengenai itu tidak ada ketentuan yang mengatur. Untuk permintaan “lie detector” tidak

kami kabulkan,” kata Hakim Saifudin Zuhri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (12/4). Francia menjadi saksi dalam sidang merintangi penyidikan perkara korupsi KTP-e dengan terdakwa Fredrich Yunadi. Dalam perkara ini, Fredrich didakwa bekerja sama untuk menghindarkan Ketua DPR Setya Novanto untuk diperiksa KPK dalam

perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-e. Sebelumnya, Fredrich meminta penggunaan “lie detector” karena kesaksian Francia dianggap berbeda dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya. “Karena dalam hal ini keterangan saksi banyak yang bertolak belakang kami mohon izin kepada yang mulia untuk “lie detector” supaya untuk mengecek,” kata Fredrich.(AC/IN)

Mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho Diperiksa KPK Terkait Suap JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019. “Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap Gatot Pujo Nugroho, mantan Gubernur Sumatera Utara 2013-2018 sebagai saksi untuk tersangka Ferry Suando Tanuray,” kata Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/4). Gatot telah tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Gatot merupakan terpidana dalam kasus tersebut atau di luar sangkaan lainnya telah divonis bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Medan pada 9 Maret 2017 dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan. Selain Gatot, KPK juga memanggil sembilan saksi lainnya untuk tersangka Ferry Suando Tanuray, yakni enam anggota

DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019, masing-masing Muhammad Afan, Budiman Pardamean Nadapdap, Guntur Manurung, Bustami, Zulkifli Husein, dan Parluhutan Siregar. Selain itu, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut 2014-2015 Saleh Bangun serta dua mantan Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014, masing-masing Chaidir Ritonga dan Kamaluddin Harahap. KPK pada Selasa (3/4) telah menetapkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait dengan fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019. Sebanyak 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 20142019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho. Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun

Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut, kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut, ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut, serta keempat terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015. KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima “fee” masing-masing antara Rp300 juta sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut. Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sebanyak 38 orang tersangka itu adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan. Selain itu, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian. Selian itu, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean.(IN/ BBS)

KPK Periksa Enam Saksi Untuk Zumi Zola JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil enam saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014-2017. “Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa enam saksi untuk tersangka Zumi Zola,” kata Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/4). Enam saksi itu, yakni Direktur CV Aron Putra Pratama Mandiri Sahat Dolly Tambunan, Direktur Utama PT Giant Eka Sakti Hasanuddin, Direktur PT Andica Persaktian Abadi Arnold, Direktur Utama PT Perdana Lokaguna Kendrie Aryon, Pemilik CV Sorot Jambi Rudi Ardiansyah, dan Paut Syakarin dari unsur swasta. Dalam penyidikan kasus itu, KPK baru saja menahan Zumi pada Senin (9/4) setelah ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan pada 2 Februari 2018. Zumi Zola ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Kavling C-1 Kuningan yang berlokasi

di gedung KPK lama. KPK pun berjanji semaksimal mungkin untuk menangani perkara Zumi tersebut. “KPK akan semaksimal mungkin untuk menangani perkara ini sampai nanti dilimpahkan ke pengadilan karena sejumlah tersangka lain tindak lanjut dari tangkap tangan sebelumnya sudah kami limpahkan ke pengadilan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (9/ 4). Gratifikasi yang diduga diterima Zumi dan Arfan adalah Rp6 miliar. Tersangka Zumi baik bersama dengan Arfan maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 20162021 sejumlah sekitar Rp6 miliar. Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 B atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. KPK telah memeriksa 38 saksi untuk Zumi Zola dan Arfan sejak 1 Februari 2018.

Unsur saksi terdiri atas Kadis Pendidikan Provinsi Jambi, Ketua DPRD Kabupaten Tebo Provinisi Jambi, Direktur PT Chalik Suleiman, wiraswasta, Staf PPIB2B Satker Provinsi Jambi, Staf Administrasi Bina Marga PUPR Provinsi Jambi, PTT Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi, PNS Dinas PUPR Provinsi Jambi, dan PTT Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selain itu, staf Sekretaris Dewan Provinsi Jambi, swasta atau Ketua LPJKD Jambi, PNS Kepala ULP (Biro Pembangunan dan Kerjasama), ibu rumah tangga, karyawan PT Armada Perkasa Mobilindo Suzuki Armada, wiraswasta, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, anggota DPRD Provinsi Jambi, dan Kasi Pembangunan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi. Kasus itu pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 terhadap Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi

Arfan, dan Asisten Bidang III Sekda Provinsi Jambi Saifudin dan anggota DPRD Provinsi Jambi 20142019 Supriono. KPK menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan dan Saifuddin. Artinya, Arfan ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda. Ketiga tersangka tersebut saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi. Total uang yang diamankan dalam OTT itu Rp4,7 miliar. Pemberian uang itu agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 karena para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018, karena tidak ada jaminan dari pihak pemprov. Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut, diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai “uang ketok”. Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan pemprov.(ANT)

Selain hukuman badan, jaksa KPK juga menuntut Setya Novanto membayar pidana pengganti senilai 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan subsider 3 tahun kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menyelesaikan hukuman pokoknya. Dalam perkara ini Setnov diduga menerima 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-E. Setya Novanto menerima uang tersebut melalui mantan direktur PT Murakabi sekaligus

keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, maupun rekan Setnov dan juga pemilik OEM Investmen Pte Ltd dan Delta Energy Pte Lte yang berada di Singapura, Made Oka Masagung. Sedangkan jam tangan diterima Setnov dari pengusaha Andi Agustinus dan Direktur PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem sebagai bagian dari kompensasi karena Setnov telah membantu memperlancar proses penganggaran. Total kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai Rp2,3 triliun.(AC/IN)

DIDUGA TERIMA DUIT

Novanto Hanya Minta Maaf ke Istri dan Anaknya JAKARTA– Bekas Ketua DPR RI Setya Novanto menangis saat menyampaikan permohonan maaf kepada istri, dan anak-anaknya karena terlibat masalah hukum perkara korupsi proyek e-KTP. “Kepada istri dan anak-anakku tercinta, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf,” kata Novanto saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Jumat (13/4). Dia meminta kepada majelis hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya mengingat

umurnya yang sudah tidak lagi muda dan kesehatan yang mulai menurun dikarenakan usia. “Saya tidak pernah terlibat masalah hukum, begitu saya ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) pasal 3 UU Tipikor, secara jujur sangat berat dan hati saya terpukul,” ujar dia. Sebelumnya, Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena dinilai melakukan tindak pidana korupsi pengadaan eKTP tahun anggaran 2011-2012.

Novanto Hanya Minta Maaf ke Istri dan Anaknya April 13, 2018 16:08 Terdakwa korupsi proyek kasus e-KTP Setya Novanto saat menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/1/). Dalam sidang tersebut hakim menolak nota keberatan Setya Novanto atas dakwaan JPU terkait kasus dugaan korupsi mega proyek e-KTP dengan kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun. AKTUAL/Tino Oktaviano Jakarta, Aktual.com – Bekas Ketua DPR RI Setya Novanto

menangis saat menyampaikan permohonan maaf kepada istri, dan anak-anaknya karena terlibat masalah hukum perkara korupsi proyek e-KTP. “Kepada istri dan anak-anakku tercinta, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf,” kata Novanto saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Jumat (13/4). Dia meminta kepada majelis hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya mengingat umurnya yang sudah tidak lagi

muda dan kesehatan yang mulai menurun dikarenakan usia. “Saya tidak pernah terlibat masalah hukum, begitu saya ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) pasal 3 UU Tipikor, secara jujur sangat berat dan hati saya terpukul,” ujar dia. Sebelumnya, Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena dinilai melakukan tindak pidana korupsi pengadaan eKTP tahun anggaran 2011-2012.


4 E D I S I 501 16 - 22 APRIL 2018

SUMUT ACEH

KORUPSI

DUGAAN KORUPSI PENCETAKAN SAWAH DI DAIRI

Mantan Pejabat Teras Pemkab Dairi Dua Kali Mangkir SIDIKALANG- Kejaksaan Dairi mendatangkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara melakukan audit, penghitungan kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi pencetakan sawah di Dinas Pertanian Kabupaten Dairi tahun anggaran 2011 dengan pagu Rp 750 juta. Tim dari BPKP langsung turun ke lapangan, melakukan penghitungan potensi kerugian negara terkait dugaan kasus korupsi tersebut. Hal itu disampaikan sumber terpercaya di Kejaksaan Dairi, Selasa (10/4) di Kejaksaan Dairi. Disebutnya, pengungkapan kasus tersebut memasuki babak baru. Terkait proyek itu, penyidik Kejaksaan Dairi sudah 2 kali melayangkan panggilan kepada mantan pejabat teras Pemkab Dairi. Namun, mantan pejabat itu sudah 2 kali mangkir dengan alasan yang bersangkutan sakit. Menurut sumber, kesaksian mantan pejabat itu sangat dibutuhkan. Sebab, diduga oknum tersebut memerintahkan oknum mantan pimpinan Perusahaan Daerah (PD) Pasar, yang juga pemilik alat berat, untuk menyelesaikan pekerjaan pencetakan sawah tersebut. Oknum mantan pimpinan PD Pasar juga pengusaha alat berat diduga memperoleh Rp 100 juta,

untuk menyelesaikan pekerjaan. "Dugaan penerimaan uang itu tertera pada kwitansi. Waktu itu ketua kelompok tanimembuatkesepakatan denganpengusahauntukmeneruskan pekerjaan dan dokumen sudah ada pada penyidik," ucap sumber. Sehingga dalam proses pengerjaan pencetakan sawah itu, ada 2 pengusaha menerima uang dari kelompok tani. Dalam pengusutan kasus dugaan korupsi itu, jaksa menemukan kejanggalan. Pengurus kelompok tani pada 2017 lalu, melakukan transaksi berupa setor tunai ke rekening kelompok sebanyak Rp 240 juta. Padahal proyek sudah lama mangkrak. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Jonny William Pardede melalui Kasi Pidsus Chairul Wijaya dikonfirmasi wartawan, Selasa (10/4) membenarkan, tim BPKP Sumut akan turun ke lokasi pencetakan sawah di Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir. Saat ditanya lebih jauh terkait pengembangan pengusutan dugaan korupsi itu, Wijaya tidak bersedia menerangkan lebih jauh. Berita sebelumnya, Kasus dugaan tindak pidana korupsi perluasan sawah/percetakan sawah Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana pada Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Desa Simungun Ke-

camatan Siempat Nempu Hilir Dairi tahun 2011 dinaikkan menjadi penyidikan. Hal itu disampaikan Kasi Pidsus Chairul Wijaya didampingi penyidik Zulkarnaen Harahap, kepada wartawan, Selasa (2/5) di ruangannya. Lanjutnya, status kasus perkara pencetakan sawah di Desa Simungun dinaikkan menjadi penyidikan (Dik) pada, Kamis (27/4) tahun 2017. Pada saat itu, Kementerian banyak mengucurkan dana untuk pencetakan sawah. Untuk Dairi, kata Wijaya, Kementerian mengucurkan dana kurang lebih Rp 750 juta melalui Kelompok Tani Maradu di Desa Simungun, untuk pencetakan sawah seluas 100 hektar. "Sampai Rabu (26/4), tidak ada sawah di lokasi sesuai kegiatan tersebut. Di lahan 100 hektare tersebut terdapat tanaman jagung, kacang dan pohon durian," ucapnya. Pencetakan sawah merupakan program dari Kementerian Pertanian untuk peningkatan hasil produksi padi. Namun, di Dairi berbeda, hasil kegiatan tersebut tidak ada, padahal realisasi pencairan dana hampir mencapai 90 persen. Proses pencairan dana, dari APBN langsung ditransfer ke rekening poktan. Namun, tidak bisa dicairkan dari bank, apa bila tidak ada rekomendasi dari Dinas Pertanian Dairi.(NET)

Dana Desa Ulumazo Nisel Diduga Masuk Rekening Pribadi NISEL- Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Ulumazo Kecamatan Mazo Nias Selatan (Nisel) TA 2017 disebut melanggar aturan. Sebab, diduga Dana Desa tahap II sebesar Rp 180 juta dipindahkan ke rekening pribadi atas nama Sanamuri Hulu sesuai foto copy rekening desa yang beredar di masyarakat. Pj Kades Ulumazo Talinaso Hulu yang dikonfirmasi melalui selulernya, Kamis (12/ 4), membenarkan pemindahan uang dari rekening Desa Ulumazo tanggal 29 Desember tahun 2017 ke rekening atas nama Sanamuri Hulu sebesar Rp 180 juta. "Bersama Sekdes Samahati Hulu kami menarik sebesar Rp 125 juta dan sisanya Rp 55 juta lagi masih di reken-

ing Samahati Hulu," kata Talinaso. Dari total DD tahun 2017, Talinaso juga mengaku telah membangun lapangan futsal di Ulumazo berbiaya Rp 147 juta, namun jumlah total DD yang diterima tidak disebutkan. "Saya tidak tahu total dananya berapa, namun untuk DD tahun lalu kami sudah membangun satu lapangan futsal," katanya. Sebelumya, Kadis PMD Nisel Alber Duha ketika dikonfirmasi mengatakan, DD tidak boleh dipindahkan ke rekening pribadi. Dana Desa harus tetap di rekening desa bukan pribadi karena yang dicek kas desa bukan pribadi. "Jika itu benar, Kades sebagai pengguna anggaran harus mempertanggungjawabkannya." tegasnya.(MOC)

Kejatisu Limpahkan Perkara Korupsi Rigit Beton Sibolga ke PN Medan MEDAN- Perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Rigit Beton di Dinas PU Kota Sibolga dengan tersangka 13 orang, telah dilimpahkan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidsus Kejatisu ke Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Pengadilan Negeri (PN) Medan untuk selanjutnya disidangkan. Menurut Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagian SH, Rabu (11/4), pelimpahan berkas perkara berikut 13 tersangka korupsi itu dilakukan JPU, Selasa (10/4) kemarin. "Pelimpahan perkara ke pengadilan dilakukan karena surat dakwaan untuk 13 tersangka sudah rampung disusun JPU," kata Kasipenkum. Disebutkan, dengan sudah dilimpahkannya perkara tersebut maka kewenangan untuk penahanan atau tidak menahan para tersangka beralih kepada hakim atau pengadilan. Sedangkan tim JPU terdiri dari Jaksa Kejatisu dan Kejari Sibolga yang diketuai Tumpal Hasibuan kini menunggu penetapan majelis hakim dan panggilan hari sidang dari Pengadilan Tipikor Medan.

Tumpal Hasibuan selaku tim JPU membenarkan, hingga kini 12 tersangka masih status tahanan di Rutan Tanjung Gusta. Kewenangan jaksa untuk menahan para tersangka belum habis. Akan tetapi jika penetapan pengadilan sudah keluar, maka kewenangan menahan para tersangka sudah beralih kepada hakim. Salah seorang dari 13 tersangka yaitu Ir MP, Kepala Dinas PU Sibolga tidak dilakukan penahanan dengan alasan sakit. Sebelumnya tim penyidik Pidsus Kejatisu menetapkan 13 tersangka, terkait pelaksanaan proyek 13 paket pembangunan jalan dari hotmix menjadi beton semen (rigid beton) di Kota Sibolga, dengan anggaran Rp 65 miliar bersumber dari DAK Tambahan Usulan Daerah (UD) yang tertuang dalam DPA Dinas PU Kota Sibolga TA 2015. Ke-13 tersangka itu terdiri dari 10 rekanan dan 3 unsur PNS dari Dinas PU Sibolga yang diduga terlibat sesuai kapasitas masing masing dalam proyek tersebut. Ke- 10 rekanan yaitu tersangka Jamaluddin Tanjung (Direktur PT

BRPS), tersangka Ivan Mirza (Direktur PT ERU dan Direktur PT ST), tersangka Yusrilsyah (Direktur PT ST), tersangka Pier Ferdinan Siregar (Direktur PT A), tersangka Mahmuddin Waruwu (Direktur PT APP), tersangka Daniel Hutagalung (Direktur PT GMG), tersangka S Sibagariang (Direktur PT BJ), tersangka Gusmadi Simamora (Direktur PT APP), tersangka Harisman Simatupang (Wadir CV PI) dan B Sinaga (Direktur VIII CV PI). Sedangkan tiga (3) lagi dari unsur PNS Dinas PU Sibolga yaitu oknum Kepala Bidang (Kabid) di PU Kota Sibolga Safariddin Nasution ST (49), warga Jalan Sisingamangaraja Sibolga, oknum Kepala Dinas PU Sibolga Ir Marwan Pasaribu dan Rahman Siregar ST, selaku Ketua Kelompok Kerja juga Kabid di PU Sibolga. Sebagaimana disampaikan Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagian, penyidik Pidsus Kejatisu juga telah memeriksa Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk dan Darwin Sitompul (sekarang Wakil Bupati Tapteng) dengan status sebagai saksi dalam kasus tersebut.(INT)

Pekerjaan PGN Menuai Kritikan dari P3KDR dan DPRD Dumai DUMAI- Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Hasrizal SH yang juga ketua Komisi III DPRD Kota Dumai mengapresiasi kritikan publik yang melakukan pembiaran terhadap kondisi ruas jalan yang rusak, dan lampu penerangan jalan yang padam, kastin pembatas jalan Putri Tujuh. Artinya masyarakat peduli terhadap lingkungan. Terlaksananya pembangunan di daerah, khususnya Dumai atas sumbangsih masyarakat membayar pajak, kritikan masyarakat

jangan dianggap enteng, tuturnya. Penggalian dan penanaman pipa gas oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) di kota Dumai dan sekitarnya belakangan ini kerap mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Kinerja PGN dinilai tidak seperti yang diharapkan banyak pihak. Dampak dari penggalian dan pemasangan pipa gas tersebut telah merusak lingkungan. Saat disinggung terkait kontraktor PGN yang membandel dan tidak mengindahkan panggilan Di-

nas Perkim Kota Dumai, menurut Hasrizal sebaiknya dilaporkan ke pihak yang berwajib bila perlu digugat ke pengadilan. Perkumpulan Penggiat Penyelamat Kekayaan Daerah Riau (P3KDR) Syaiful Aula mendukung sikap Hasrizal. Menurutnya, pelaksana poryek harus bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan akibat penggalian dan penanaman pipa gas.Dalam hal perbaikan juga tidak bisa asal dikerjakan, ujarnya.

Seperti kerusakan jalan Dt. Laksamana dimana bahu jalan rusak akibat penggalian, dan penanaman pipa gas. Dan perbaikannya pun asal jadi.Bahu jalan yang rusak hanya ditambal dengan sirtu dan tanah merah lalu dipadatkan. Harusnya kondisi jalan diperbaiki seperti semula, dibeton dengan konstruksi beton bertulang, tukasnya. Pemko Dumai hasus mengevaluasi kembali kinerja PGN maupun sub kontraktornya, katanya.(S.Purba)

Selama 4 Bulan, Jalan Penghubung Kecamatan Dibiarkan Amblas

SIDIKALANG- Sejumlah pengendara yang melintas di jalan Sidikalang-Bunturaja, tepatnya di Desa Sosor Lotung, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi keluhkan kondisi jalan yang sudah 4 bulan dibiarkan amblas dan nyaris putus. Badan jalan yang amblas hampir 2 meter lebih, sehingga kendaraan yang melintas dari dua arah terpaksa harus bergantian. Parahnya lagi tidak ada rambu atau tanda bahaya yang dipasang pada lokasi jalan yang amblas, ditambah lagi tidak adanya penerangan lampu jalan pada malam hari,

sehingga sangat membahayakan bagi pengendara yang melintas. Salah seorang supir truk, Marga Sinaga saat di konfirmasi di lokasi jalan yang amblas kepada wartawan mengatakan, mengalami kesulitan saat melintas di lokasi jalan yang amblas, apalagi menurutnya truk yang dikemudikan membawa muatan batu yang sangat berat. "Saya selalu was-was saat melintas, karna kondisi jalan semakin hari bertambah sempit. Sehingga sangat membayakan ketika dilintasi," ujarnya kepada wartawan, kemarin. Hal Senada juga dikatakan war-

ga setempat Marga Tampubolon disebutkannya, kondisi jalan amblas sudah lebih 4 bulan, namun hingga sekarang belum ada tanda- tanda unyuk diberbaiki. Menurutnya lagi, jalan amblas akibat air yang mengalir ke badan jalan saat hujan deras turun karena tidak adanya parit di disisi kanan dan kiri jalan, ditambah lagi muatan truk yang melebihi kapasitas yang setiap hari melintas membuat badan jalan amblas. "Pertamanya hanya bahu jalan yang amblas, karena tidak diperbaki semakin melebar. Dikuatir-

kan bila tidak segera diperbaki badan jalan terancam putus," ucapnya. Sementara, Seketaris Dinas PU Bina Marga Kabupaten Dairi, Frianto Naibaho saat dikonfirmasi malalui telepon membenarkan, kondisi jalan yang amblas tersebut. Dilokasi juga sudah pernah kita pasang tanda bahaya tapi selalu hilang, bahkan petugas dari Sat Lantas Polres Dairi juga pernah memberi tanda bahaya dilokasi dimaksud. "Rencananya bulan Mei 2018 akan kita lakukan perbaikan," terangnya.(NDK)

DANA PROYEK BELUM CAIR

Pihak Rekanan Ngamuk dan Merusak Kaca Lemari Dinkes Labuhanbatu RANTAUPRAPAT- Salah seorang suruhan pemborong mengamuk di Kantor Dinas Kesehatan Labuhanbatu.Ditengarai akibat Dana Pembayaran Proyek Tahun Anggaran (TA) 2017 belum dibayar. Akibatnya pihak pemborong emosi dan merusak salahsatu lemari kantor Sekretariat Dinas Kesehatan Labuhanbatu, Jumat lalu. Belum dibayarkannya proyek yang dikerjakan diduga terkait upeti yang tidak selesai. Sudah memasuki empat bulan Tahun Anggaran (TA) 2017 berlalu, namun dana pembayaran proyek di Dinas Kesehatan (Dinkes) Labuhanbatu belum juga diba-

yarkan. Sementara, Pihak Dinkes Labuhanbatu hanya memberikan harapan kosong dan janji-janji manis akan segera memproses pencairan dana proyak dimaksud. Informasi yang dihimpun wartawan seputar insiden pengerusakan tersebut mengatakan, salah seorang pemborong berinisial JH yang di duga temannya Wakil Bupati, datang untuk yang kesekian kalinya ke Kantor Sekretariat Dinkes Labuhanbatu untuk mempertanyakan perihal pencairan dana proyek TA 2017, dengan harapan mendapat titik terang. Sudah lama menunggu namun hingga menjelang sore hari belum juga mendapat jawaban dari pihak yang berko-

mpeten. Hal itu membuat si pemborong kesal dan nekad merusak Lemari di ruangan tunggu itu. Terpisah, Kepala Bidang Program Dinkes Labuhanbatu Rifin, ketika dikonfirmasi wartawan, Senin lalu, terkait hal itu mengatakan, pihaknya tidak begitu mengetahui. Namun saat dipertanyakan, apakah Dinkes Labuhanbatu apakah akan melaporkan insiden tersebut ke pihak Kepolisian..?? Arifin menjawab belum ada petunjuk dan arahan dari atasan. "Saya tidak begitu mengetahuinya. Mengenai Pengaduan ke pihak berwajib, belum ada petunjuk dan arahan dari atasan", sebutnya. Disisi lain, Ucok Solihin Panitia

Pelaksana Kegiatan (PPK) Dinkes Labuhanbatu, saat di konfirmasi mengenai hal itu mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan dari dinasnya ke pihak berwajib.Mengenai masalah itu bapak kan tau, bahwa usulan pencairan anggaran dana proyek tersebut waktu itu belum ditandatangani oleh Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan. Sekarang kayaknya sudah pak, kata Solihin. Sementara itu, Kadis Kesehatan Labuhanbatu Tinur Bulan Harahap SKM MKes, ketika dikonfirmasi hingga berita ini dimuat belum memberikan jawaban dan ketika ditelfon pun Kadis Kesehatan tak mau mengangkat.(HAH)

KASUS DUGAAN KORUPSI PATUNG YESUS

Perda No.6/2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Medan Dinilai Mandul MEDAN- Publik dari berbagai kalangan di Medan menilai Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, lemah dan mandul, antara lain karena belum ada tindak eksekusi apalagi tindakan juridis sejak Perda tersebut diterbitkan tiga tahun lalu. Plus, sosialisasi ke berbagai pihak juga dinilai minim. Aktifis lingkungan hidup Ir Parlin Manihuruk dan praktisi bisnis Doddy Thaher SE MBA, secara terpisah menyebutkan Perda tentang pengelolaan sampah itu idealnya bisa menjadi salah satu kebijakan atau landasan

untuk pengembangan ekonomi rakyat melalui proses atau bisnis daur ulang dan olah material sampah secara mekanik maupun manual. "Perda Nomor 6 Tahun 2015 ini jadi tampak ironi. Selain sosialisasi minim dan hingga kini belum ada tindak eksekusinya, orang-orang yang tak bertanggung jawab malah seenaknya buang sampah di tempat-tempat pembuangan sampah (TPS-TPS) yang justru dipasang papan pengumuman denda yang bertuliskan, 'Buang Sampah Sembarangan, Denda Rp10 Juta

hingga Rp50 Juta' atau di tempat lain ditulis, 'Buang Sampah di Sini Denda Rp10 Juta dst...' Kalau ditegur, pelaku malah keberatan dan marah bahkan mengancam-ancam segala kalau dilapor. Ada pula bahasanya (oleh pelaku): kok urusanmu sampahku...," ujar Parlin Manihuruk, Senin. Bersama rekannya Mangaliat Simarmata di sela-sela temu pengurus Parna Sumut, Parlin mencetuskan hal itu menanggapi program dan aksi reses yang dilakukan kalangan legislatif atau anggota DPRD Kota Medan saat

ini, termasuk reses untuk sosialisasi tentang disiplin publik dan kesadaraan masyarakat dalam membuang sampah sehari-hari, khususnya bagi warga Kota Medan yang terkena Perda Nomor 6 Tahun 2015 tersebut. "Pemko Medan sendiri sebenarnya sudah buat sarana kebersihan berupa pengadaan mobil angkut sampah di setiap kecamatan untuk patroli kebersihan secara rutin. Tapi itu sifatnya masih sebatas angkut sampah ke TPS-TPS, belum dalam rangkaian mata rantai

kelola sampah menjadi produksi ekonomi. Padahal, volume dan produksi sampah di Medan terus meningkat. Data terakhir menyebutkan, dari 2000 ton sampah di Medan pada tahun 2017 lalu, yang terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) hanya berkisar 1500 ton hingga 1600 ton. Selebihnya tentu tertimbun dan berserak di pusat-pusat kumpulan sampah lain, baik di sekitar pasar jualan dadakan maupun sekitar pemukiman warga," katanya serius. Hal senada juga dicetuskan

Doddy Thaher selaku mantan ketua kompartemen UKM di Kadin Sumut, bahwa produk sampah sebenarnya bisa dikelola cepat menjadi produk ekonomi karena ketiga jenis sampah itu (sampah busuk-organik, sampah pecah-belah dan sampah elastis) sama-sama bisa dikelola atau didaur-ulang menjadi barang kreatif yang bernilai ekonomi tinggi, bahkan mengangkat gengsi. "Sosialisasi Perda tentang sampah ini harusnya tidak melulu tentang ancaman denda, karena kenyataannya kesadaran

masyarakat belum maksimal tentang dampak sampah. Tapi, sosialisasi juga idealnya harus meliputi motivasi publik tentang potensi dan prospek sampah. Sehingga, manfaatnya majemuk atau multipotensi: lingkungan jadi bersih karena sampah terkelola, masyarakat jadi kreatif membuka usaha jasa atau bisnis baru, jumlah pengangguran berkurang karena terbuka lapangan pekerjaan baru, disiplin publik terwujud dengan tindak sortir sampah sendiri, dan sebagainya," papar Doddy optimis.(MOC)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Iman Selamat Telaumbanua, Atozanolo Zega, Deserieli Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Supriadi; BIRO TEBINGTINGGI:: Ruben Sembiring; BIRO BATUBARA: Sahril (Kabiro), Edward Rajagukguk; WARTAWAN DAERAH: Jamin (Langkat); Dedy Irawan Z (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih, Sabar Saragih, Sali, Hotma Andar Tobing, Mukhtar Sirait (Siantar/Simalungun); Anna Elfrida Siahaan (Tobasa); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); Suraji, Agus Syahputra (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Faoziduhu Hulu (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Enri Anto Harahap (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Mukhtar Sianipar (Taput); Boyde Siregar, Reinton Siregar (Humbang Hasundutan); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Yuheri Salman (Langsa); M Harahap, Muhazar (Lhokseumawe/Aceh Utara); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin, Siden (Kutacane), Ray Fahmi (Aceh Timur); Sadari Halawa (Nias Selatan); Shalehuddin, Dedi Sukendri (Indragiri Hilir).


5 E D I S I 501 16 - 22 APRIL 2018

KORUPSI

LIPSUS

Hakim Perintahkan KPK Tetapkan Boediono Tersangka

BAYANG-BAYANG DI KASUS BANK CENTURY Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menyebut mandeknya penyelesaian kasus Bank Century, karena banyaknya bayang-bayang yang menguntit. Tapi sayangnya, Saut tidak menjelaskan apa arti bayang-bayang yang dia maksud itu. Yang jelas, pengusutan kembali kasus Bank Cantury harus dilakukan dengan hati-hati. “Jahatnya luar biasa sampai membuktikanya harus cermat. Karena ada banyak bayang-bayang dibelakangnya,” ujar Saut lewat pesan elektronik, Jumat (11/3). Bayang-bayang itu, sambung Saut, sudah coba ditelusuri oleh penyidik. Namun, entah kenapa ketika ditelisik tak satu pun hasil yang didapat. “Ketika dikejar bayangan itu hilang, atau dihilangkan.” Kasus Bank Century ini memang terkesan mandek di KPK. Tak satu pun alasan konkret yang dijelaskan pihak lembaga antirasuah, atas kelanjutan kasus tersebut. Kemarin, upaya LSM Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia untuk ‘memaksa’ KPK melanjutkan penanganan kasus Bank Century kandas di jalur praperadilan. Permohonan mereka terkait penyelesaian kasus tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, dalam putusannya hakim tunggal Martin Ponto meminta KPK mempercepat penuntasan kasus Bank Century, yang telah berkekuatan hukum tetap. “Sehingga yang diperlukan adalah kesadaran untuk mempercepat proses hukum,” kata hakim Martin saat membacakan amar putusannya di PN Jaksel, Kamis

(10/3). Dalam putusan Mahkamah Agung, penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, dinyatakan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Salah satu pihak yang disebut itu adalah Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Dharmansyah Hadad. Saat kasus itu terungkap, Muliaman menjabat sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan. Selain itu, ada juga nama Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang Kebijakan Moneter, Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang Logistik, Keuangan Penyelesaian Aset, Sekretariat, dan KBI serta Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Putusan Praperadilan Kasus Century Beri Kepastian Hukum Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengabulkan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus Bank Century merupakan upaya mewujudkan kepastian hukum. “Praperadilan ini mengupayakan adanya kepastian hukum karena dalam vonis yang sudah inkrah Budi Mulya bersama-sama yang lain sejak tahun

2015, hingga saat ini tidak jelas kelanjutannya,” kata Masinton dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Putusan PN Jaksel soal Century, Bisakah Budiono Tersangka?” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/4). Dia mengatakan kasus yang ditangani KPK harus memiliki kepastian dan keadilan hukum, sehingga kalau seorang dibilang bersalah maka harus dibilang bersalah. Menurut dia, kalau kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan maka lebih baik perkaranya dilimpahkan ke kepolisian dan Kejaksaan Agung yang memiliki kewenangan. “Memang penanganan kasus di KPK tidak profesional, kalau ditanya Komisi III DPR selalu muter-muter dan bilangnya selalu pengumpulan bahan keterangan untuk kasus besar namun kalau kasus kecil penanganannya cepat,” ujarnya. Dia menegaskan putusan praperadilan itu menjadi tamparan keras bagi KPK agar seorang yang telah ditetapkan menjadi tersangka, kasus hukumnya harus segera diproses dan jangan ditunda-tunda. Menurut dia, KPK memang tidak memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) namun institusi itu bisa melimpahkan kasus yang tidak mampu ditanganinya kepada kepolisian ataupun Kejaksaan Agung. “KPK bisa melimpahkan ke institusi penegak hukum lain kalau dia tidak mampu dan jangan ditunda-tunda,” katanya.

Mantan anggota Panitia Khusus Bank Century DPR RI Mukhamad Misbakhun pada saat itu setelah DPR menginisiasi Hak Angket mengenai “bailout” Bank Century, diputuskan ada opsi C bahwa ada pelanggaran terhadap proses “bailout” mulai dari penetapan sebagai bank gagal berdampak sistemik.(IN/BS) Dia mengatakan untuk menjalan keputusan PN Jaksel terkait penetapan tersangka Mantan Wakil Presiden Boediono hanya menunggu keberanian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sudah ranah KPK, tinggal keberanian, kalau tidak punya keberanian minimal punya keinginan, kalau tidak punya keinginan kita wasallam lagi, insya Allah kita memberantas korupsi dengan penuh gagah berani, Insya Allah,” kata Misbakhun. Dia tidak ingin memperpanjang polemik soal Bank Century karena saat ini domainnya adalah bukan domain politik, tapi domainnya penegak hukum. Dia meyakini dalam putusan Hakim PN Jaksel itu sudah sesuai dengan prosedur hukum sehingga kalau kita belajar putusan hakim adalah sebuah norma hukum yang harus diikuti. Sebelumnya, PN Jakarta Selatan mengeluarkan putusan gugatan praperadilan nomor 24/ Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Gugatan ini terkait dengan penghentian penyidikan terkait peran

Boediono dalam kasus korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan pemberian “bailout” untuk Bank Century. Dalam putusan PN Jakarta Selatan, yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Efendi Muhtar, salah satu amar putusannya berbunyi “Memerintahkan termohon (KPK) untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century, dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliawan D. Hadad, Raden Pardede, dan kawankawan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya, atau melimpahkannya kepada kepolisian, dan atau kejaksaan, untuk dilanjutkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat”. Dalam pertimbangannya, hakim meminta KPK selaku pihak termohon, sebagai penegak hukum harus bersikap adil dan melanjutkan pemeriksaan dan penuntutan. Selain itu, hakim juga menilai bahwa KPK harus memproses nama-nama yang terdapat dalam dakwaan apapun risikonya sebagai konsekuensi logis KPK kepada masyarakat bahwa dalam penindakan dilarang melanggar prinsipprinsip dan asas-asas dalam teori hukum pidana.(IN/BBS)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperintahkan agar melakukan penyidikan lanjutan atas kasus skandal Bank Century. KPK juga diperintahkan agar segera menetapkan tersangka baru, yakni sejumlah nama bekas pejabat Bank Indonesia (BI), termasuk mantan Gubernur BI Boediono. “Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannnya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat,” kata hakim Effendi Mukhtar dalam putusan praperadilan sebagaimana diterangkan pejabat Humas PN Jaksel, Achmad Guntur di kantornya, Selasa (10/4). Diketahui bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya didakwa bersama-sama sejumlah orang, yakni Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom (Deputi Gubernur Senior BI), Siti Chalimah Fadjrijah (DG Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah), Alm Budi Rochadi (DG Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan) dan Robert Tantular serta Hermanus Hasan Muslim dalam pemberian FPJP ke Bank Century. Terkait dengan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya didakwa bersama-sama Muliaman Harmansyah Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan, Hariadi Agus Sarwono (DG Bidang Kebijakan Moneter) dan Ardhayadi Mitroatmodjo (DG Bidang Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI) serta Raden Padede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dalam penetapan Bank Century sendiri sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya bersama-sama melakukan perbuatan yakni, pertama, menyetujui analisis yang seolaholah Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan memasukan aspek psikologi pasar atau masyarakat. Padahal berdasarkan parameter kuantitatif dan ukuran, Bank Century tidak berdampak sistemik. Dalam kasus Bank Century, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum Budi Mulya 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan. Sedangkan di tingkat kasasi, Budi Mulya diperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). Budi Mulya dinilai majelis hakim merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,894 miliar dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan sebesar 6,762 triliun dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.(AC/IN)

Boediono Mengaku Menyerahkan ke Penegak Hukum Terkait Bank Century Wakil Presiden RI periode 2009-2014 Boediono mengatakan segala aspek hukum terkait dengan kasus Bank Century, diserahkan pada penegak hukum. “Saya percaya sepenuhnya pada kearifan beliau-beliau,” kata Boediono usai menjadi pembicara dalam orasi ilmiah bertajuk “Peran Reformasi Sektor Publik dalam Pembangunan Ekonomi di Era Disruptif dan Megatrend Global” di Auditorium Juwono Sudarsono (AJS) FISIP UI, Depok, Jabar, Jumat (13/4). Boediono enggan menanggapi putusan PN Jakarta Selatan yang meminta KPK untuk menetapkan dirinya tersangka. “Serahkan pada penegak hukum,” katanya. Mantan Gubenur BI ini langsung meninggalkan para wartawan yang ingin meminta penjelasan tentang kasus Century. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menetapkan tersangka baru dalam kasus dana talangan/bailout Bank Century setelah mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan LSM Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). Hakim tunggal Efendi Muhtar dalam amar putusannya, menyebutkan menolak eksepsi termohon KPK untuk seluruhnya. “Atas dikabulkannya gugatan praperadilan yang diajukan MAKI lawan KPK dalam kasus korups Century, maka tidak ada alasan lagi KPK untuk tidak menetapkan Tersangka baru dalam kasus Century,” kata Koordinator LSM MAKI Boyamin Saiman. Ia menyebutkan mereka yang layak menjadi tersangka baru yakni semua nama yang disebut dalam dakwaan Budi Mulya, yakni, Boediono, Muliaman D Hadad, Hartadi, Miranda Gultom, Raden Pardede dan lain-lain. Sedangkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan pimpinan KPK akan membahas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus korupsi Bank Century.(IT/BS)

Dugaan Rizal Ramli soal Kasus Bank Century Terbukti DUGAAN ekonomi senior, Rizal Ramli atas permasalahan Bank Century itu terbukti. Terlebih, berdasarkan hasil putusan praperadilan kasus Bank Century di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dilanjutkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rizal Ramli ketika 2014 silam menganggap, kasus Bank Century ini sebenarnya sederhana, karena bank tersebut sejak lama sudah bermasalah, sehingga tidak pantas untuk di Bailout. “Bank ini (Bank Century) bank kecil, kalau ditutup juga dampaknya nyaris tidak ada apa-apa,” kata Rizal Ramli dalam video yang diunggah di Youtube seperti yang dikutip. Dalam video itu, mantan Menko Kemaritiman itu juga menganggap jawaban mantan Menteri Keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono yakni Boediono di dalam sidang berputar-putar. “Arena argumen sistemik ini, argumen yang sangat menyesatkan, karena saya pernah sebagai Menko menyelamatkan Bank BII yang 6 sampai 7 kali lebih besar dari Bank Century dan itu kita lakukan tanpa Bailout sama seka-

li,” tegas Rizal Ramli. Mantan Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mengungkapkan keberhasilan menyelamatkan Bank Mandiri, karena mengambil alih dan kemudian ganti manajemen, sehingga membuat uang kembali kedalam sistem Bank BII pada waktu itu jauh lebih besar dari pada Bank Century. “Sebenarnya Century masalah yang sangat sederhana karena itikadnya adalah hanya mencari ember bocor,” ujarnya. Dua tahun lalu, kata Rizal Ramli, dia sempat berkunjung ke tahanan tempat mantan Ketua KPK Antasari Azhar, yang pada waktu itu Antasari masih menjadi Ketua KPK. Dalam pertemuan itu, kata Rizal Ramli, Antasari bercerita jika Boediono sempat mendatanginya untuk meminta izin. “Suatu hari pak Boediono datang sebagai Gubernur Indonesia meminta izin Bailout untuk Bank Indover di negeri Belanda sebesar Rp 5 triliun dan Antasari ditakut-takuti kalau tidak dilakukan maka kepercayaan terhadap Indonesia rusak rupiah anjlok investor

bisa nggak percaya,” kata dia menceritakan. Namun, sambung Rizal Ramli, Boediono tidak tahu jika Antasari adalah asisten Jaksa Agung Marzuki Darusman. “Pada saat ditanya jadi Menko kita utus dia ke Belanda dan diberitahu oleh bank Central belanda nggak usah khawatir kalau terjadi sesuatu akan dijamin oleh bank Central Belanda dan tidak menimbulkan apa-apa. Begitu pak Boediono meminta izin ini, Antasari mengatakan, bapak lakukan Bailout Bank Indover Rp5 triliun, sorenya bapak saya tangkap. Jadi Boediono ketakutan,” Kata Rizal Ramli menirukan ucapan Antasari pada waktu itu. Selang beberapa waktu kemudian, sambung Rizal Ramli yang dikenal dengan Jurus “Rajawali Ngepret” ini, dicari ember kosong lain yaitu bank Century. “Sebetulnya kebutuhan dananya hanya kebutuhan dana pihak ketiga sebesar Rp2 triliun. Kok bisa dibailout sampai Rp 6,7 triliun, pasti ada yang bocor,” katanya. Selanjutnya, Rizal Ramli menilai,

permasalahan itu sudah sangat jelas bahwa ini ada upaya untuk membobol bank. Karena itu dia minta Boediono bersikap seperti ksatria. “Ngaku ajalah jadi ksatria karena tanggung jawab itu ada di tangan pemimpin,” imbaunya. Terkait pernyataan istana pada waktu itu yang mengatakan tidak ada yang lebih penting dari kesaksian seorang wakil presiden di depan sidang, lanjut dia, akan menyingkirkan sejumlah keraguan yang menuntun pada pandangan bahwa Bailout Century menyembunyikan niat buruk dari para pengambil keputusannya. “Jangan lupa bank Century ini sudah rusak lama. Sudah busuk lama dan nggak ada hubungannya dengan krisis. Bahkan kalau ditutup saja tidak ada efeknya sama sekali. Bank Century sengaja mau dipakai sebagai ember kosong,” Kata Rizal menegaskan kembali. Kemudian yang menariknya lagi, kata Rizal, pada waktu Antasari meminta BPK untuk melakukan audit. “Ketuanya pada waktu pak Hadi Purnomo dan wakilnya pak Taufiq Ruki merupakan teman dekat SBY. Salah

satu permintaan pak Ruki adalah supaya jangan menyentuh NKRI. dan P Hadi Purnomo kemungkinan banyak masalah sepakat hanya untuk melakukan polesi audit atau audit kebijakan,” katanya. “Kalau sudah audit kebijakan pak Boediono dan Sri Mulyani pasti kena. Dan yang sengaja tidak dilakukan oleh BPK adalah audit aliran dana. Padahal kalau ikut kasus bank Bali diaudit aliran dana dalam waktu 6 minggu akan ketahuan uang itu kemana,” bebernya. Oleh Karena itu, Rizal Ramli mempertanyakan, soal kebutuhan Rp2 triliun dana pihak ketiga disuntik menjadi Rp6,7 triliun dan itu berlangsung selama 8 bulan sampai tahun 2009. “Di seluruh dunia selamatkan bank cuma 1 hari atau 2 hari saja ditransfer dana Bailout pihak ketiga selesai. Tidak ada di seluruh dunia uang itu ditarik secara bertahap sampai 8 bulan,” kata Rizal Ramli. “Kalau diaudit, saya mohon pihak istana kalau diaudit yang betul akan jelas dana itu buat dana politik,” pungkas Rizal Ramli. Diketahui, hakim praperadilan pada

PN Jakarta Selatan memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru, yakni sejumlah nama eks pejabat Bank Indonesia (BI), termasuk mantan Gubernur BI Boediono. Hal ini merupakan lanjutan dari kasus skandal Bank Century. “Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannnya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat,” kata hakim Effendi Mukhtar dalam putusan praperadilan sebagaimana diterangkan pejabat Humas PN Jaksel, Achmad Guntur di kantornya, Selasa (10/4).(AC/IN)


6 E D I S I 501 16 - 22 APRIL 2018

POLITIK

SUMUT ACEH

Wali Kota Dukung Nama SM Amin Jadi Nama Jalan MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mendukung penuh usulan Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Medan (Pussis Unimed) yang ingin menjadikan nama Sutan Muhammad Amin sebagai nama jalan di Kota Medan. Selain sebagai Gubernur Sumatera Utara di awal-awal kemerdekaan dan dilantik langsung Presiden Soekarno, SM Amin juga merupakan tokoh penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Dukungan ini disampaikan Wali Kota ketika menerima kunjungan Ketua Pussis Unimed sekaligus sejarawan Kota Medan Dr phill Ichwan Azhari MS beserta sejumlah anggota di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, Jumat (13/4). Didampingi Asisten Administrasi Umum Ikhwan Habibi dan Kadis Pendidikan Kota Medan Hasan Basri, Wali Kota menyatakan siap mendukung usulan tersebut. Apalagi dari penjelasan yang disampaikan Ichwan, sosok SM Amin sangat patriotik. Pria kelahiran Lhoknga (Aceh) merupakan pengurus Jong Sumateranen Bond dan berperan aktif pada kegiatan Konggres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Di samping itu dari penjelasan Ichwan juga terungkap, SM Amin merupakan salah satu penggagas sekaligus anggota Komite Besar Indonesia Muda (KBIM). SM Amin kemudian dilantik menjadi Gubernur Muda Sub Provinsi Sumatera Utara pada 14 April 1947 dan menjadi Gubernur Penuh untuk Provinsi Sumatera Utara pada 30 Mei 1948 yang dilantik langsung Presiden Soekarno. “Kita sangat mendukung pengusulan nama SM Amin menjadi nama salah satu jalan di Kota Medan. Kita harapkan dengan ditabalkannya nama SM Amin

menjadi nama salah satu jalan, warga Kota Medan dapat mengetahui dan mengingat jasa-jasa yang telah dilakukan beliau selama masa hidupnya,” kata Wali Kota. Untuk mendukung keinginan tersebut, Wali Kota selanjutnya menyarankan kepada Pussis Unimed segera mengajukan pengusulan untuk diproses selanjutnya. Setelah itu Pemko Medan akan mengajukan sekaligus meneruskann kepada DPRD Medan. “Pengusulan nama jalan harus mendapat persetujuan dari DPRD Medan. Dengan kesejarahan yang telah diperbuat SM Amin selama hidupnya, insha Allah DPRD Medan menyetujuinya,” ungkapnya. Selain itu Wali Kota juga menyarankan kepada Pussis Unimed untuk menemui DPRD Medan, terkait dengan pengusulan nama SM Amin menjadi nama salah satu jalan di Kota Medan. Termasuk, menerangkan secara jelas dan lengkap riwayat dan perjuangan yang telah dilakukan SM Amin untuk Tanah Air. Ichwan Azhari pun mengaku sangat puas, sebab Wali Kota menyatakan dukungan atas pengusulan nama SM Amin menjadi nama jalan di Kota Medan sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih atas perjuangannya selama hidupnya. Dikatakan Ichwan, Pussis Unimed mengusulkan Jalan Sei Batanghari untuk diganti menjadi nama Jalan SM Amin. “Dari pihak Universitas Sumatera Utara setelah kita berkoordinasi mengusulkan Jalan Gunung Krakatau menjadi nama Jalan SM Amin. Pussis Unimed tentunya lebih setuju Jalan Gunung Krakatau yang menjadi nama Jalan SM Amin, sebab jalan itu lebih panjang dibandingkan Jalan Sei Batanghari yang kita usulkan,” jelas Ichwan. Penabalan nama SM Amin menjadi nama salah satu jalan,

jelas Ichwan, tentunya penting dilakukans ehingga masyarakat, terutama generasi muda bisa mengenal tokoh penting sebagai gubernur pertama Sumatera Utara dan tiga kali menjabat sebagai gubernur. Namun sayang perjuangan yang telah dilakukan SM Amin ternyata tidak dikenal dalam memori masyarakat. “itulah sebabnya kita mengusulkan nama beliau menjadi nama salah satu jalan di kota Medan,” paparnya. Selain itu terangnya lagi, SMS Amin merupakan tokoh yang melahirkan Sumpah pemuda dari Sumut dan penyelamat Republik Indonesia. Dijelaskannya, ketika RI dikatakan pemerintah kolonial Belanda sudah bubar, Soekarno-Hatta ditangkap dan ibukota negara di Jakarta dan Jogyakarta sudah diduduki Belanda serta perjuangan yang dilakukan Jendral Sudirman dilakukan dari hutan dan gunung ke gunung secara bergeriliyawan. “Kondisi itu membuat Belanda ,mengumumkan kepada dunia bahwasannya Indonesia sudah tidak ada. Namun klaim itu dibantah SM Amin, beliau mengatakan Indonesia masih ada, saya gubernurnya dan membentuk anggota DPRD. Itulah perannya sangat heroik. Justru saya sangat sayangkan nama SM tidak ada di Kota P Siantar, sebab P Siantar merupakan tempat lahirnya Provinsi Sumatera Utara tahun 1947, begitu juga dengan Kota Medan,” terangnya. Atas dasar itulah tegas SM Amin, tujuan pengusulan nama SM Amin menjadi nama salah satu jalan di Kota Medan agar tokoh nama pahlawan besar itu diingat dan menjadi memori masyarakat. “Alhamdulillah Bapak Wali Kota mendukungnya dan menyarankan segera menyampaikan usulan kepada Pemko Medan dan DPRD Medan,” pungkasnya.(VIN)

Jokowi Kunjungi Aceh Utara 16 April BANDA ACEH - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, rencananya akan melaksanakan kerja ke Aceh, dalam rangka panen raya padi di Aceh Utara. Kunjungan Jokowi ke Aceh dijadwalkan pada 16-17 April 2018 ke Desa Meunasah Rayeuk, Kec. Nisam,Kab.Aceh Utara. Demikian Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Achmad Daniel Chardin, saat memimpin rapat pendahuluan pengamanan Very Important Person (PAM VVIP) RI 1. Rapat berlangsung di ruang Yudha Makodam IM, Rabu lalu. Kasdam IM menyampaikan, kedatangan Presiden Jokowi ke Aceh dalam rangka panen

raya padi di Desa Meunasah Rayeuk, Kec. Nisam,Kab.Aceh Utara pada 16-17 April 2018 nanti. “Untuk itu kita (Kodam IM), melaksanakan rapat pendahuluan dalam rangka Pam VVIP RI-1. Karena, keberadaan RI-! Di wilayah Aceh, tanggung jawab Kodam Iskandar Muda, termasuk juga Kepolisian Daerah Aceh,” Kata Kasdam IM. Asisten Operasi Kasdam IM, Kolonel Inf Bambang Sujarwo, memaparkan visualisasi kunjungan RI-1, yakni tentang rencana dan mekanisme pelaksanaan pengamanan VVIP RI-1, mulai RI 1 transit di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) sampai menuju ke Aceh Utara.(YAN)

PJS Bupati Batu Bara Sedang Cari Pengganti Kadispenda BATU BARA - Pejabat sementara (PJS) Bupati Batu Bara Faisal Hassimy segera mencari pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Batu Bara Zulkafli Lubis. Pasalnya Kadispenda ini telah di tahan oleh Kejaksaan Negeri (KAJARI) Batu Bara terkait kasus pajak galian C tahun 2015/2016. Untuk saat ini kita belkum tunjuk Plt Kadispenda yang pejabatnya tengah berurusan dengan

hukum. Memang selama ini Kadispenda sedang berurusan dengan hukum, sedangkan tugas di Kantor Dispenda dibantu oleh asisten III Setdakab Batu Bara. Dengan ditahanya Kadispenda, beliau berharap bagi ASN agar bekerja dengan profesional. Apalagi ini tahun politik ASN harus mampu menjaga netralitas. Kasi Intel Kajari Batu Bara M.Harris mengatakan Zulkafli Lubis ditahan Kajari Batu Bara

setelah menjalani pemeriksaan oleh penyelidik terkait kasus pajak galian C. Setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik dan yang bersangkutan kita bawa ke LP Labuhan Ruku untuk dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan. Selain Zulkafli Lubis kasus pajak galian C ini juga di duga melibatkan Zuraidah Nasution Bendahara Dispenda Batu Bara.(EDO)

Angka Perceraian Tinggi, Wali Kota Prihatin MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengaku sangat prihatin atas tingginya angka perceraian di Kota Medan. Dari 3.000 kasus yang ditangani Pengadilan Agama (PA) Medan Kelas I A selama setahun, 80 % diantaranya merupakan kasus perceraian, sedangkan sisanya 20% lagi menyangkut kasus yang lain seperti masalah warisan, harta gono-gini, hak asuh anak serta ekonomi syariah. Rasa prihatian ini disampaikan Wali Kota ketika menerima kunjungan Ketua PA Kelas I Medan di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (11/4). Selain bersilaturahmi dan memperkenalkan diri, keunjungan itu dilakukan dalam rangka untuk membangun sinergitas dengan Pemko Medan, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. “Saya sangat prihatin dan merasa miris dengan tingginya angka perceraian di Kota Medan. Padahal kita ketahui bersama bahwa anaklah yang menjadi korban akibat dampak dari perceraian tersebut. Selain psikologis, masa depan anak juga ikut terganggu. Untuk itulah saya berpesan kepada pasangan suami istri agar berpikir panjang sebelum

memutuskan perceraian,” kata Wali Kota. Didampingi Asisten Umum Ikhwan Habibi Daulay dan Kabag Agama Setdakot Medan Adlan, Wali Kota pun berharap agar pihak PA Kelas I Medan berupaya semaksimal mungkin untuk menekan angka perceraian tersebut. Apalagi sebelum memutuskan perkara perceraian, pihak PA lebih dulu melakukan mediasi. “Saya berharap mediasi yang dilakukan dapat mengubah keinginan pasangan suami istri yang ingin bercerai menjadi tidak bercerai. Apalagi perceraian merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah SWT walaupun diperbolehkan dalam konteks tertentu. Insha Allah dengan mediasi yang baik dilakukan pihak PA, perceraian dapat diatasi,” harapnya. Selanjutnya Wali kota menyatakan, Pemko Medan melalui OPD terkait siap mendukung penuh PA Kelas I Medan sehingga pekerjaan yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik. “Selama ini hubungan Pemko Medan dengan PA Kelas I Medan sudah terjalin dengan baik. Semoga dengan kehadiran Ketua PA Kelas I Medan yang baru bisa lebih baik lagi,” ungkapnya.

Ketua PA kelas I Medan Drs Misran SH Mhum didampingi sejumlah bawahannya menjelaskan, kedatangan mereka untuk memperkenalkan diri sekaligus bersilaturahmi dengan Wali Kota beserta jajarannya. “Saya baru menjabat sebagai Ketua PA Kelas I Medan. Untuk itu saya datang untuk bersialturahmi sekaligus menjalin sinergitas dengan Bapak Wali kota,” jelas Misran. Kepada Wali Kota, Misran memaparkan, PA Kelas I Medan dalam setahun menerima dan menangani 3.000 kasus. Dijelaskannya, kasus yang paling banyak ditangani menyangkut masalah perceraian. “Dari 3.000 kasus yang ditangani, 80 persen merupakan kasus perceraian. Sisanya menyangkut masalah harta warisan, harta gono-gini, hak asuh anak serta ekonomi syariah, sebab ekonomi syariah saat ini tidak hanya menyangkut Islam saja tetapi juga di luar Islam,” terang Misran. Lebih jauh Misran menjelaskan, faktor yang menjadi penyebab utama kasus perceraian yang ditangani menyangkut masalah ekonomi, kurang bertanggung jawab, adanya pihak ketiga serta adanya campur tangan keluarga.(VIN)

Kepala desa Panggautan zainal bahri sedang menyerahkan barang pemberdayaan kepada masyarakat.

Kepala Desa Panggautan Serahkan Barang Pemberdayaan MADINA - Kepala Desa Panggautan Kecamatan natal Kabupaten Mandailing Natal Zainal bahri menyerahkan barang Pemberdayaan yang bersumber dari dana desa tahun 2017 kepada masyarakat melalui ketua dusun dan di sambut baik oleh masyarakat. Demikian di sampaikan ketua dusun 03 desa panggautan Nadrin kepada wartawan baru-baru ini di desa panggautan. "Pengelolaan dana desa Panggautan saya secara pribadi menilai sudah sesuai dengan aturan yang ada dimana ke transparan yang cuk-

up memuaskan yang di lakukan pihak pemerintah desa dan sangat di puji oleh masyarakat",tuturnya Naddrin juga menambahkan sangat mengapresiasi pembangunan Jembatan yang bersumber dari dana desa tahun 2017 karena jembatan tersebut sangat membantu masyarakat menuju kepemukiman. "Mengenai bangunan Rabat Beton dan Pembangunan jembatan sangat kami apresiasi dimana bangunan nya sangat membantu akses masyarakat menuju Rumah mereka yang dahulu nya sangat susah di lewati karna berlum-

pur dan di genangi air sehingga menyulitkan masyarakat melewati dan Setelah ada nya bangunan ini kami merasa terbantu dan kami pun sudah tidak merasa kesulitan lalu lalang di pemukiman ini," Tambah Naddrin. Kades Panggautan Zinal Bahri mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat karena sudah ikut serta memotivasi di dalam pengerjaan dana desa tahun 2017 yang telah selesai di kerjakan. "Saya sangat terbantu dalam pengelolaan DD tahun 2017,dima-

na masyarakat kami senantiasa bahu membahu dan turut serta dalam pengelolaan ini bekerjasama membangun desa demi menunjang kemajuan dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan",paparnya Satu masyarakat Pangautan Irdasah lingga bayu mengucap terima kasih kepada Pemerintahan Desa Pangautan atas penyerahan barang pemberdayaan dan saya mengapresiasi pelaksanaan pembangunan dana desa tahun 2017 yang sudah terlaksana dan sudah selesai di kerjakan. Ucapnya.(TH)

Wali Kota Dukung Penuh MMJ 2018 MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mendukung penuh diselenggarakannya Medan Master Jazz (MMJ) yang akan dilaksanakan di Grand Ballroom JW Marriott Medan, Kamis (19/4). Selain untuk mengenalkanlebihjauhmusik jazz klepada warga, terutama kalangan muda, even ini juga dinilai sebagai upaya mendukung Kota Medan sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition). Dukungan ini disampaikan Wali Kota ketika menerima Panitia Penyelenggara MMZ di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, Rabu (11/4). Wali Kota berharap perhelatan yang digagas Waspada Emusic Seni dan Budaya berjalan sukses dan lancar sehingga tidak tertutup Kota Medan menjadi kiblat musik jazz di luar Pulau Jawa. Ditambah lagi sebelum kegiatan ini digelar, Waspada Emusic juga menggelar seleksi lomba arasemen musik jazz, workshop, press conference serta meet and greet dengan

seluruh pendukung MMZ. “Saya menilai kegiatan ini sangat positif dan harus didukung. Tidak hanya mengenal lebih jauh musik jazz, warga terutama kalangan muda diajak untuk mempelajari dan mencintai musik jazz,” kata Wali Kota. Selain mendukung menjadi Kota MICE, Wali Kota didampingi Asisten Umum Ikhwan Habibi Daulay, Kadis Pariwisata Agus Suriyono, Kadis Kebudayaan Suherman serta Kadis Komunikasi dan Informatika Zain Noval juga menyambut positif serangkaian kegiatan yang digelar sebelum MMJ ditampilkan. “Dengan mengajak generasi muda untuk mengarasemen musik jazz membuka lahirnya pemusik-pemusik jazz dari Kota Medan yang akan meramaikan blantika musik jazz di Tanah Air, tidak tertutup go international. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya, kegiatan itu juga dapat menjauhkan generasi muda dari perilaku negatif seperti terlibat narkoba, serta menjadikan generasi muda lebih kreatif,” ungkapnya.

Di samping itu Wali Kota menambahkan, MMJ diharapkannya dapat menggeliatkan pariwisata di Kota Medan. Dia yakin sejumlah bintang tamu yang dihadirkan seperti penyanti Belanda berdarah Ambol Daniel Sahuleka yang terkenal dengan tembang Don’t Sleep Away This Night serta penyanyi Indonesia yang mengawali karir musiknya di Jerman yakni Sandhy Sondoro. “Kehadiran bintang tamu ini tentunya kita harapkan dapat menjadi magnet bagi para pecinta jazz, tidak hanya di Kota Medan tetapi juga Tanah Air maupun manca negara untuk datang mengunjungi Kota Medan guna menyaksikan MMJ. Artinya, event ini dapat kita jadikan sebagai media promosi Kota Medan yang selama ini terkenal sebagai wisata heritage dan kuliner,” paparnya. Sementara itu Hj Rayati Syafrin selaku Pelindung Yayaysan Waspada Emusic Senin dan Budaya didampingi Erucakra Mahameru sebagai President Director dan Arsyadona

selaku Managing Director, minta dukungan Wali Kota agar MMJ dapat berjalan lancar dan sukses. “Insha Allah event ini mampu menggeliatkan kembali musik jazz di Kota Medan. Di samping itu juga dapat dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan,” harap Rayati. Sedangkan menurut Erucakra Mahameru, tujuan MMJ digelar untuk meningkatkan kreatifitas musik seni budaya Kota Medan, terutama musik jazz ke kancah nasional maupun internasional. Diungkapkannya, selama ini para pecinta musik jazz menjadikan Pulau Jawa menjadi kiblatnya. “Kita juga ingin menunjukkan Medan juga sebagai kota jazz. Di samping itu event sebagai upaya dari kami untuk mensukseskan Medan sebagai Kota MICE, serta mengedukasi warga terutama kalangan muda untuk mempelajari dan mencintai musik jazz. Untuk itulah kami mengharapkan kehadiran Bapak Wali Kota sekaligus membuka MMJ,” jelas Erucakra. (VIN)

ANTISIPASI KONFLIK

Bupati Lantik Pejabat Tinggi Pratama Pemkab Labuhanbatu LABUHAN BATU - Bupati Labuhanbatu H. Pangonal Harahap SE,MSi melantik Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang berlangsung di Ruang Data dan Karya Pemkab Labuhanbatu, Jum'at (13/4). Pejabat yang baru di lantik , terkhusus untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang baru di lantik Ahmad Muflih, SH MM telah resmi menjadi Sekdakab Labuhnbatu, dasar pelantikan ini sesuai dengn surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 13703/BKD/2018, tanggal 10 April 2018. dari tindak lanjuti keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 821.2/1512/ BKPP-I/2018 tanggal 11 April tahun 2018 dan Nomor : 821.2/ 1521/BKPP-I/2018 tanggal 12 April 2018 tentang pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Pengisian jabatan dilaksanakan berdasarkan hasil seleksi terbuka , melalui beberapa tahapan antara lain seleksi administrator, asesment, presentasi makalah dan wawancara, hasil rekomendasi ini sudah mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Nomor: R.767/KASN/04/

2018 tanggal 04 April 2018. Dalam amanatnya Bupati H. Pangonal Harahap menyampaikan "kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang sudah mengikuti asesment, jabatan saat ini di emban merupakan hasil dari penilaian kompetensi dan potensi, saya meghimbau agar dapat mengedepankan prilaku displin sebagai contoh bagi bawahan, terkhusus kepada Lurah agar dapat memberikan pelanyanan yang terbaik kepada masyaraka dan saya ucapkan selamat bertugas dan tunjukkan pengabdian ke masyarakat" ungkapnya. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru di lantik yaitu Ahmad Muflih SH, MM sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Tomy Harahap S.Sos, M.AP sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah, Sofyan Hasibuan SE, M.AP sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dra.Hj.Ernida Rambe sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Aminullah Haris, SH sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Patindoan Situmorang, SE sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kemudian, Hendriko Maruli Tua Siregar, S.Sos MSi sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman, Syarifuddin, SP sebagai Kepala Dinas Pangan, Herry AP, MM sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan sosial, Drs.Taufik Siregar sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Ade Huzaini, SE sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Sedangkan untuk jabatan Administrator yaitu Gargaran Siregar SE, MSi sebagai Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Mardiah sebagai Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Bibit SE sebagai sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Mahdalena Waty Siregar, ST sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Amirsah Saragih sebagai Sekretaris Dinas Pertanian. Selanjutnya, Juniarni Harahap, SE MM sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, Marisi Situngkir S.IP, MM sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Roni Paslah, SE sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Indra Bustami sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Edi Martin Harahap S.Pd sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian,

Adi Susanto Purba S.Pd sebagai Sekretaris Dinas Pangan, Ir.Benner sebagai Sekretaris Dinas Peternakan, Ir.Ahmadi sebagai Kepala Bidang Dinas Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Abner Sitanggan ST sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Rumah Sakit Umum, Tumpak Manik SH sebagai Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja, Ahmad Yushir sebagai Sekretaris pada Kantor Kecamatan Panai Tengah, Titin Priatni Siregar SH sebagai Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan pada Badan Pendapatan Daerah. Untuk jabatan Pengawas dipercayakan kepada Amran SPd, MM sebagai Kasubbag Program dan Keuangan Kantor Camat Panai Tengah, Ngadino SE sebagai Kasubbag Pembinaan Sosial Kemasyarakatan pada Sekretaris Daerah, Doni Paccarela Simamora S.Kep, Hairani sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Kantor Kelurahan Ujung Bandar, Lili Hayati Pasaribu SST sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Kantor Kelurahan Sigambal , Israyani Hamida Hasibuan sebagai Sekretaris Kantor Kelurahan Ujung Bandar, terakhir Erwin H.Pardede, SE sebagai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Kelurahan Sei Berombang.(HAH)


7 E D I S I 501 16 - 22 APRIL 2018

POLITIK

Tim Jaminan Produk Halal dan Higienis Gelar Sosialisasi MEDAN - Wali Kota Medan diwakili Kadis Ketahanan Pangan Muslim S.Sos, memimpin Rapat lanjutan Pembentukan Tim Terpadu Pengawas Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis di ruang Rapat II, Kantor Wali Kota Medan, Senin (09/ 04). Rapat yang digelar ini memfokuskan tupoksi masing - masing OPD yang telah ditetapkan berdasarkan Kelompok. Hadir dalam Rapat ini, Kadis Perdagangan, Armansyah Lubis, Tim Ahli Pangan Prof. Bilter sirait, Kabag Perekonomian, M Nasib, dan Perwakilan dari Masing -

masing OPD serta PD Pasar. Dijelaskan Kadis Ketahanan Pangan, Sesuai Perda No 10 tahun 2017 tentang pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis, Seluruh OPD yang termasuk dalam Tim Terpadu harus menjalani tupoksinya. Artinya langkah awal yang akan dilakukan tim Terpadu di lapangan sambil diterbitkannya Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang ini nantinya, memberikan pemahaman dan sosialiasi terhadap produk makanan maupun minuman yang belum memiliki sertifikasi Halal.

Muslim juga menjelaskan bahwa untuk label sertifikasi halal, nantinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan berkoordinasi dengan MUI untuk pengeluaran Label Halal bagi produk makanan dan minuman. Dengan Adanya Perda No 10 Tahun 2017 tentang pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis, dan Tim Terpadu yang akan langsung turun ke lapanga guna mengecek hal tersebut, diharapkan masyarakat Kota Medan dapat lebih aman dan nyaman dalam memilih produk di pasaran.(VIN)

Sosialisasikan Peran Masyarakat Dalam Pilgubsu MEDAN - Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi diwakili Kaban Kesatuan Bangsa Politik Kota Medan Ceko Wakhda Ritonga SH membuka Sosialisasi Peran Masyarakkat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Utara 2018 di Hotel Dharma Deli Medan, Selasa (10/4). Kegiatan ini digelar dalam upaya untuk mensukseskan pelaskanaan Pilgubsu, terutama di Kota Medan. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Ceko, Wali Kota sangat mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya , sosialisasi penting untuk menyukseskan Pilgubsu dan berperan meningkatkan partisipasi pemilih. Pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU, melainkan sebagai hajat

masyarakat dalam menentukan masa depan. Selanjutnya Wali kota menambahkan, pendidikan politik juga merupakan kunci dalam setiap penyelenggaraan Pilgubsu. Rakyat “harus dicerdaskan untuk bisa memilih pemimpinnya dengan cerdas dan cermat,” kata Ceko. Sosialisasi yang akan berlangsung sampai 13 April ni diikuti oleh tokoh masyarakat dan kepala lingkungan dari 21 kecamatan di Medan yang terbagi dalam empat angkatan. Bertindak sebagai pembicara dalam sosialisasi ini Ketua KPU Medan, Herdensi Adnin, dan Anggota Panwaslu Medan, Raden Deni Admiral, serta Kanit Bintibmas Sat Binmas Polrestabes Medan, AKP Torang Niari Sinaga.(VIN)

Plt Bupati Deli Serdang Motivasi Para Santri Pesantren Darul Arafah Raya DELI SERDANG - Plt Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars memberikan motivasi para santri yang melakukan kunjungan ke Pesantren Darul Arafah Raya di Desa Lao Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kamis (12/4/2018) malam. Dalam kesempatan itu, Zainuddin mengaku bangga ada salah satu Lurah di Deli Serdang yang tamatan Pesantren Darul Arafah Raya dan sekaligus sebagai Ketua IKAPDA (Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah). “Saya baru tau bahwa Lurah saya ini adalah alumni Pesantren Darul Arafah Raya, karena sebagai lurah saya menganggap beliau berprestasi, sehingga saya bertanya kepada saudara Edy Sahputra se-

belum masuk IPDN saudara sekolah di mana? Dijawabnya alumni pesantren Darul Arafah ini," ungkap Zainuddin. Dengan bercandan, Zainuddin mengungkapkan rasa takutnya kalau tidak bisa hadir pada acara Tabligh Akbar dan Pelantikan Dewan Pengurus Pusat IKAPDA.“Saya takut kalau tidak datang, karena yang dilantik adalah lurah di mana tempat saya tinggal yaitu Lurah Kelurahan Kenangan Barum Kecamatan Percut Seituan. Jadi kalau saya tidak bisa hadir bisa ditegur lurah saya nanti," canda Zainuddin Mars yang disambut tawa para santri, termasuk Abdul Somad yang juga alumni pondok pesantren ini serta pendiri Pondok Pe-

santren Darul Arafah Raya H Amrullah Naga Lubis. Zainuddin menambahkan, bahwa Ponpes merupakan pendidikan yang lengkap selain mendapat ilmu pendidikan umum juga memperoleh ilmu agama.“Pondok pesantren itu lembaga pendidikan yang komplit, dan pondok pesantren mampu mencetak seseorang yang berkarakter dan berakhlakul karimah,” tambahnya. Karenanya, lanjut Zainuddin, dirinya mengucapkan selamat kepada pengurus IKAPDA periode 2018-2023 yang baru dilantik. "Semoga di bawah kepemimpinan saudara Edi Syahputra IKAPDA ini bisa makin besar," pungkasnya.(BS)

Anggota Dewan Absen, PAW Wakil Ketua DPRD Sumut Ditunda MEDAN -Rapat Paripurna dengan agenda pergantian antar waktu (PAW) Wakil Ketua DPRD Sumut dari fraksi Partai Gerindra atas nama Parlinsyah Harahap, Senin (9/4) ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Pasalnya, sebagian besar anggota dewan absen, sehingga tidak memenuhi quorum. Wakil Ketua DPRD Sumut Aduhot Simamora yang memimpin sidang tersebut menyampaikan bahwa penundaan sidang tersebut berdasarkan tata tertib. Sebagaimana diatur pada pasal 80 ayat 4, syarat minimal jumlah anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna adalah 67 orang dari total anggota DPRD Sumut 100 orang. Namun pada rapat paripurna tersebut, hanya 44 orang wakil rakyat yang hadir. “Kita akan agendakan kembali di Banmus (badan musyawarah).

Biasa tiga hari, tapi ini nggak mungkin tiga hari karena nggak akan quorum lagi. Mulai besok kita sudah kunker,” kata Aduhot. Dirinya juga mengaku bingung, mengapa banyak anggota dewan yang tidak hadir dalam agenda paripurna tersebut. “Nggak tahu kita kenapa nggak hadir,” sebutnya. Apakah ketidakhadiran para anggota dewan dan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman ada kaitannya dengan pemanggilan KPK? “Nggak tahu, sama saya nggak ada pemberitahuan itu,” tegasnya. Sebelumnya, Parlinsyah Harahap menggugat DPP Partai Gerindra dan DPD Gerindra Sumut karena mengganti dirinya dari Wakil Ketua DPRD Sumut. Menurut Aduhot, gugatan tersebut tidak menghalangi proses PAW di dewan. “Itu kita hargai, tapi tidak diatur dalam tatib secara spesifik peri-

hal gugatan dalam jabatan. Ini kan jabatan dia, bukan di PAW dari anggota dewan. Itu otoritas dari partainya. Dia tetap anggota dewan. Jadi jangan disamakan,” pungkasnya. Masih soal pemanggilan KPK, Ketua Fraksi Partai Hanura Toni Togatorop juga mengakui ada anggota fraksi yang dipanggil sebagai saksi yakni Ebenezer Sitorus. “Suratnya nggak ada ke fraksi, tapi memang ada dari Hanura yang dipanggil sebagai saksi. Mungkin surat pemberitahuan itu ke pimpinan dewan,” singkatnya. Pemanggilan tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Zulfikar. Anggotanya dipanggil sebagai saksi atas tersangka 38 orang yang ditetapkan KPK beebeapa waktu lalu. “Iya, ada surat pemberitahuan kepada kita. Ada sekitar 24 orang, dari Fraksi PKS satu orang, Pak Basyir,” kata Zul.(SP)

249 Atlet Gateball Bertarung Rebut Piala Bergilir Wali Kota MEDAN -Sebanyak 249 atlet mengikuti Kejuaraan Gateball memperebutkan Piala Bergilir Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi di lapangan hoki Jalan Candi Mendut Medan, Kamis (12/ 4). Pembukaan ditandai dengan pelepasan balon disertai pemukulan bola yang dilakukan Wali Kota didampingingi unsur Forkopimda Kota Medan serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan. Wali Kota berharap melalui kejuaraan ini, para atlet gateball dapat lebih meningkatkan prestasi sehingga semakin lebih baik lagi ke depannya. "Ini merupakan tanggung jawab yang harus kita pikul bersama demi mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Atlet, " kata Wali Kota. Selain itu tambah Wali Kota lagi, kejuaraan ini juga diharapkannya dapat menjadi media promosi olahraga gateball yang masih tergolong baru di Kota Medan. Di samping itu sebagai wahana positif

khususnya generasi muda dalam berkarya dan berprestasi. "Jika generasi muda telah memiliki wadah, tentunya mereka dapat terhindar dari segala bentuk kegiatan negatif seperti penyalahgunaan narkoba dan anak-anak kita juga insha Allah akan lebih sehat dan semakin cerdas, " ungkapnya. Selanjutnya kepada seluruh peserta, Wali Kota berpesan untuk menggunakan kesempatan ini sebagai ajan gpembuktian atas latihan keras selama ini. Di samping itu juga jadi ajang untuk melatih jiwa sportif dan kejujuran. “Saya yakin kita semua merupakan insan-insan kuat dan cerdas secara pemikiran juga emosional sehingga memiliki daya saing pula,” ujarnya. Pembukaan kejuaraan gateball yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri Dandim 0201/BS Kol Inf Bambang Herqutanto, Kompol Delami Saleh mewakili Kapolrestabes Medan, Ketua Pengprov Pergatsi Sumut Ir Paul Ames Ha-

lomoan Siahaan MSc, Ketua Pergatsi Kota Medan Dr H Irwan Jasa Tarigan SH MH, Ketua Pengprov Petang Sumut Liliana Puspa Sari serta beberapa pimpinan OPD Pemko Medan. Selain tarian, pembukaan juga dimeriahkan dengan atraksi atlet tarung darajat serta marching band. Sejumlah atlet gateball dari luar Kota Medan juga hadir untuk mengikuti kejuaraan gateball yang pertama kalinya digelar di Kota Medan diantaranya dari Jakarta, Padang, Pekan Baru, Palembang, Jambi, Jawa Timur, Gorontalo, Lampung, NTB serta Cibubur. Usai pembukaan dilanjutkan dengan pertandingan. Ada 3 kelas yang dipertandingkan dalam kejuaraan gateball yang diikuti 45 tim yakni kelas klasik sebanyak 208 atlet, kelas double (32 atlet) dan kelas single (9 atlet). Bersamaan itu Wali Kota pun menyerahkan piala bergilir kepada panitia untuk diperebutkan dalam kejuaraan tersebut.(VIN)

SUMUT ACEH

Wali Kota Sampaikan LKPj Akhir Tahun Anggaran 2017 MEDAN - Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2017 dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin (9/4). LKPj ini disampaikan sebagai salah satu media transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun 2017. LKPj ini disampaikan Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution Msi didampingi Sekda Kota Medan Ir H Syaiful Bahri Lubis kepada Ketua DPRD Medan Henri Jhon Hutagalung. Selanjutnya, LKPj tersebut akan dibahas dalam rapat lanjutan yang akan digelar pada 23 April mendatang. Dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Medan, pimpinan OPD serta camat, Wali Kota memaparkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 2017, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah,dapat dikelola dengan efektif guna mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan kota secara berkelanjutan. Dikatakan Wali Kota, capaian realisasi pendapatan daerahsejalan dengan program-program intensifikasi dan ekstensifikasi yang terus dilakukan sehingga mendapat dukungan luas dari masyarakat. Selanjutnya dari sisi belanja daerah, jelas Wali Kota, pengelolaan keuangan daerah juga dapat diselenggarakan semakin efisien, efektif, dan ekonomis, berdasarkan prioritas pembangunan kota yang ditetapkan. Untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Wali Kota mengatakan, tidak ada yang melewati pagu belanja

program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBD. “Guna menghindari pelaksanaan anggaran yang kurang tepat sasaran, telah dilakukan evaluasi kinerja secara berkala. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kemungkinan pemborosan atau kurang tepat sasaran dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Wali kota. Selanjutnya dalam rapat paripurna itu Wali Kota juga mengungkapkan, selain berbagai keberhasilan yang cukup menggemberikan, Kota Medan juga masih membutuhkan solusi yang semakin terpadu pada masa mendatang. Ada sejumlah masalah dan tantangan pokok pembangunan kota yang sebelum sepenuhnya dapat diatasi seperti perwujudan tertib dan kenyamanan lalu lintas. Dijelaskan Wali Kota, bertambahnya moda transportasi membutuhkan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang lebih efektif, guna memberikan kesalamatan serta rasa aman dan nyaman berlalu lintas bagi masyarakat. Kemudian mendorong peremajaan dan pengembangan sistem angkutan massa yang lebih baik. Masalah lain, jelas Wali Kota, pengembangan pasar tradisionil modern yang membutuhkan pembenahan, penataan dan pemberdayaan sehingga menjadi sarana ekonomi masyarakat yang sehat sekaligus kompetitif dengan berbagai skema pembiayaan yang dapat dikombinasikan. Kemudian masalah pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan serta kesehatan. Walaupun DPRD telah mendorong peningkatan alokasi anggaran belanja daerah untuk bidang ini kata Wali Kota, namun Pemko Medan tetap

membutuhkan alokasi anggaran belanda daerah yang lebih memadai pada masa mendatang sehingga terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang semakin prima. Di samping itu papar Wali Kota, pengembangan Usaha Kecil Menengan dan Koperasi (UKMK) perlu terus dilakukan secara ebih terencana dan tepat sasaran dengan stimulan dan insentif yang memadai. Serta dilakukannya peningkatan daya saing daerah sebagai antisipasi diberlakunnya perdagangan bebas. Selain persoalan tersebut, Wali kota juga mengakui masih cukup banyak masalah dan tantangan pembangunan kota yang belum tertangani secara menyeluruh seperti kelouhan pelayanan publik, pengangguran dan kemiskinan serta kesenjangan . “Jadi seluruh komponen kota harus terus bekerjasama secara harmonis, guna mengelola pembangunan kota yang lebih baik pada masa mendatang,” ungkapnya. Setelah mendengarkan pemaparan yang disampaikan Wali kota, Ketua DPRD Medan Hendri Jhon Hutagalung kemudianmenskor rapat selama 10 menit. Skorsing dilakikan untuk berkonsultasi dengan para pimpinan fraksi dan perangkat DPRD terkait dengan LKPj yang disampaikan tersebut. Dari hasil konsultasi yang dilakukan, pembahasan LKPj akan dibahas melalui sebuah panitia khusus. Henri Jhon selanjutnya mencabut skor dan menyampaikan hasil konsultasi dalam sidang paripurna. Seluruh anggota dewan yang hadir menyetujuinya dan disepakati rapat lanjutan akan dilakukan 23 April mendatang.(VIN)

Ahmad Muflih, SH Rrsmi Jadi Sekdakab Labuhanbatu

LABUHANBATU - Ahmad Mufli SH resmi dan sah menjabat sebagai Seketaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu setelah mengucapkan sumpah dan janji jabatan yang disaksikan Kepala OPD yang dilanjutkan prosesi pelantikannya oleh Bupati diaula kantor pemkab setempat, Jumat (13/4). H Pangonal sebagai Bupati dalam arahannya berpesan, sebagai pejabat Pimpinan Tinggi

harus bisa bersikap dan menjaga amanah jabatannya. Apa lagi pelantikan ini merupakan hasil dari seleksi yang telah dilakukan, jadi, pejabat yang dilantik sudah memahami tupoksinya masing masing. "Membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh lapisan masyarakat, khususnya para PNS yang ada di lingkungan Pemkab merupakan salah satu tugas dan kewajiban, agar pembangunan Kabupaten Labuhanbatu terwu-

jud seperti yang kita inginkan bersama" papar Bupati Ditempat terpisah, Kakan Kesbangpol Linmas, Hasnul Siregar disela sela acara itu menyebutkan, kalau melihat jejak rekam Ahmad Muflih sebagai biroktrat maupun kedekatannya kepada sesama PNS, baik itu pejabat eselon maupun pegawai non eselon dipemkab Labuhanbatu, saya yakin beliau mampu menjalankan tugasnya sebagai sekda dengan

dengan baik. Hasanuddin Hasibuan SH Ketua LPPN :Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara sebagai pemerhati dan pengawas pejabat negara mengapresiasi pengangkatan dan pelantikan Ahmad Muflih, SH sebagai sekdakab Labuhanbatu, dari berbagai segi sudah cukup wajar dan mumpuni meminpin ASN mendampingi Bupati Labuhanbatu, ujarnya.(HAH)

Wali Kota Terima Audiensi Panitia Paskah Nasional 2018 MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menerima audiensi panitia Paskah Paskah Nasional 2018 dan Paskah Oikumene Kota Medan 2018 di Rumah Dinas Wali kota Medan, Rabu (11/4). Kedatangan itu untuk minta dukungan agar pelaksanaan acara ritual Kebangkitan Yesus Kristus dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sejumlah pimpinan Organisasi perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan turut mendampingi Wali Kota ketika menerima panitia Paskah, seperti Asisten Umum Ikhwan habibi Daulay dan Kabag Agama Adlan. Wali Kota pun menyatakan dukungannya dan berharap parayaan Paskah berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Menurut Herbin Hutabarat MSi selaku Sekretaris Panitia Paskah Nasional 2018, mereka berharap agar Wali Kota berkenan hadir dalam perayaan Paskah yang akan dipusatkan di Danau Toba. Apalagi perayaan yang mengusung tema sentral

yakni “Bagaimana Pengorbanan Bapak Demi Anak Manusia Untuk Ke Surga” serta sub tema, “ Merawat Keutuhan CiptaanNya” itu, rencananya akan dihadiri langsung Presiden Joko Widodo. Di samping itu, jelas Herbin, Paskah Nasional juga akan dimeriahkan dengan kirab obor dari Danau Tondano, Minahasa di Sulawesi Utara dan berakhir di Danau Toba, Sumut. Kirab itu dimulai 19 Maret lalu melewati 26 kota selama 40 hari. Direncanakan, kirab obor itu akan sampai di kota Medan, Jumat (20/4). “Kita harapkan Bapak Wali Kota bersedia menerima kedatangan kirab obor bersama dengan Bapak Gubsu di Gedung Alfa Omega Jalan Diponegoro Medan. Kemudian dilanjutkan dengan kebaktian singkat serta diteruskan dengan pelepasan kembai kirab obor dari Kantor Gubsu. Kirab obor ini selanjutnya akan melawati sejumlah gereja di Kota Medan sebelum bertolak menuju Danau toba,” jelas Herbin-

didampingi Dirut RSUD Pirngadi Dr Suryadi Panjaitan. Sebelum pelepasan kirab obor menuju Danau Toba, Herbin mengatakan akan dilakukan serangkaian acara di Jalan Jamin Ginting yang akan dihadiri sekitar 7.000-an jemaat. “Kirab obor ini merupakan tanda simbolik semangat persatuan, pluralisme dan kebhinekaan diantara kita,” ungkapnya. Wali Kota menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas digelarnya Paskah Nasional 2018, begitu pula dengan Paskah Oikumene Kota Medan 2018 yang diketuai Kadis Tenaga Kerja Kota Medan Hanalore Simanjuntak yang melibatkan beberapa pimpinan OPD seperti Camat Medan Tuntungan Gelora Kurnia Putra Ginting dan Camat Medan Baru Ilyan Chandra Simbolon. “Seluruh jajaran Pemko Medan sangat mendukung kegiatan keagamaan ini. Selain meningkatkan rasa keimanan umat Kristiani, perayaan Paskah ini juga dilakukan dalam rangka

menjalin rasa persatuan dan kesatuan. Apalagi Pemko Medan selama ini selalu mendukung penuh setiap kegiatan keagamaan yang dilakukan,” kata Wali kota. Sebelumnya di tempat yang sama, Wali Kota menerima audiensi dari Kepala LPP RRI Medan, Nawir Ssos. Selain untuk bersilaturahmi, kehadiran Nawir bersama karyawan RRI Medan lainnya ialah untuk mengundang Wali Kota Medan dalam konser kebangsaan dengan tema "Serenada Indonesia". "Konser kebangsaan ini kami gelar untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan mempererat rasa persatuan diantara anak bangsa."kata Nawir. Konser kebangsaan ini, rencananya akan digelar tanggal 25 April 2018 di Gedung MICC, Jln. Gagak Hitam-Ring Road Medan. Selain menampilkan pertunjukkan kesenian khas daerah, konser kebangsaan ini juga menampilkan artis-artis dari Ibu Kota Jakarta. Wali Kota berharap konser kebangsaan ini dapat berjalan sukses.(VIN)

APK PILGUBSU DIPASANG

Perwakilan Kecamatan Dolatih Olah Pangan Lokal Bernilai Jual MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi diwakili Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan Muslim Harahap membuka Pelatihan Teknologi Pengolahan Bahan Pangan Tahun 2018 di Unit Pelayanan Teknis Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (UPT PPSDMP) Provinsi Sumatera Utara, Selasa (10/4). Pelatihan ini diikuti sekitar 100 peserta yang merupakan perwakilan dari 21 kecamatan di kota Medan. Sebagai nara sumber sekaligus memberikan out put yang bermanfaat bagi para peserta, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) selaku penyelenggara pelatihan mendatangkan Dosen Tata Boba Universitas Medan (Unimed) Dra Anna Rahmi MPD serta Yessy Safriyanti selaku pelaku usaha Maharani Food. Menurut Muslim, tujuan pel-

atihan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemafaatan pangan lokal menjadi pangan olahan yang beragam, mengandung gizi yang baik, bernilai ekonomis serta kompetitif. Melalui pelatihan ini, Muslim berharap seluruh peserta bisa memanfaatkan pangan lokal menjadi bernilai ekonomis. “Pelatihan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan DKP Kota Medan upaya dalam rangka gerakan percepatan penganekaragaman komsumsi pangan (P2KP) berbasis pangan lokal dan mewujudkan ketahanan pangan Kota Medan yang terkenal dengan sebutan Kota Kuliner. Semoga pelatihan ini semakin memperbanyak aneka kuliner di kota yang kita cintai ini,” kata Muslim. Didampingi Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Fariz H Hutagalung, Muslim brharap agar

seluruh peserta benar-benar memanfaatkan momen pelatihan ini dengan sebaik-sebaiknya. “Gali sebanyak-banyaknya pengetahuan dari kedua nara sumber yang kita hadirkan. Semoga pengetahuan yang mereka berikan dapat membuat para peserta memanfaatkan panganan lokal yang ada untuk diolah menjadi makanan berdaya jual,” ungkapnya. Di smaping itu tambah Muslim, para peserta juga mampu mengenali jenis panganan lokal yang ada di sekitarnya serta mampu menyusun menu berdasarkan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Termasuk, mengenali bahaya cemaran pangan yang ada di sekitarnya, mengenali jenis pangan yang ada di sekitarnya serta mampu mengenali jenis pangan dengan kemasan dan label yang aman untuk dikonsumsi.

“Jadi pelatihan ini sangat penting untuk diikuti. Apalagi dalam pelatihan ini, para nara sumber juga mengajarkan kepada para peserta cara menghitung harga jual dan strategi dalam mengembangkan usaha pangan lokal. Yang lebih penting lagi, para peserta mampu menangkap peluang usaha pangan lokal yang ada di wilayahnya masing-masing,” terangnya. Pelatihan berjalan dengan lancar, kedua nara sumber dengan detai menjelaskan bagaimana caranya mengoptimalkan pemafaatan pangan lokal menjadi pangan olahan yang beragam, mengandung gizi yang baik, bernilai ekonomis serta kompetitif sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing. Apalagi pelatihan disertai dengan praktek langsung pengolahan bahan lokal menjadi makanan bernilai jual.(VIN)


13 E D I S I 501 16 - 22 APRIL 2018

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Fredrich Tunjukkan Bakpao, Pengunjung Sidang Tertawa JAKARTA - Hal konyol di ruang persidangan kembali dilakukan terdakwa Fredrich Yunadi. Terbaru, dia menunjukkan bakpao di hadapan majelis hakim, saksi, dan jaksa penuntut umum pada KPK. Adapun roti berwarna putih itu dia tunjukan saat mengajukan pertanyaan kepada pegawai RS Medika Permata Hijau, dokter Francia. "Mohon izin, ini adalah bakpao. Jadi, kalau mengatakan bakpao gede sepiring, ini mungkin otaknya sepiring ini, Pak," ujarnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (12/4/2018). Ruang sidang lantas menjadi penuh tawa ketika Fredrich menunjukan bakpao berukuran bakso yang dibawanya. "Ini saksi tahu bakpao ini begini," tuturnya saat menunjukan bakpao kepada Francia. Francia lantas menganggap kalau bakpao yang ada seperti biasanya ukuran besar. "Kalau kami ngomongin bakpao, pasti indikasinya besar Pak," katanya menjawab pertanyaan mantan pengacara Setya Novanto itu. Atas pernyataan Francia, dia menganggap kalau bakpao yang dibayangkan berukuran besar

seperti bola. "Saudara lihat di berita itu, jadi saya pikir sebesar kepalanya," jelasnya. Untuk diketahui, setelah mengalami kecelakaan tunggal, Novanto langsung dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Saat itu, Fredrich Yunadi yang menjadi pengacara Novanto menangani perawatannya. Saat konferensi pers, Fredrich mengatakan ada benjolan sebesar bakpao di dahi bagian kiri Novanto. Namun, dalam persidangan, perawat dan dokter RS Medika Permata Hijau membantah pernyataan Fredrich tersebut. Mereka mengatakan hanya ada luka lecet di bagian dahi kiri Novanto. Dalam perkara itu, Fredrich didakwa merintangi penyidikan kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Dia diduga bersama dengan dokter Bimanesh Sutarjo merekayasa hasil pemeriksaan terhadap Setnov. Fredrich diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. (CE1/RDW)

Bimanesh Berpangkat Kombes di Surat Visum Novanto JAKARTA - Dokter Francia, salah seorang pegawai Rumah Sakit Medika Permata Hijau, menjadi salah satu saksi untuk terdakwa Fredrich Yunadi terkait perkara dugaan merintangi penyidikan korupsi e-KTP. Dia menyebut, dokter Bimanesh Sutarjo merupakan purnawirawan Polri yang berpangkat Komisaris Besar yang bertanggung jawab atas perawatan Setya Novanto. Francia menyatakan itu saat Novanto mendapat perawatan medis di RS Medika Permata Hijau.Dia menerangkan, ada kejanggalan dalam surat visum Novanto. "Beda kop surat. Logo rumah sakit yang dipakai saat di visum Setya Novanto itu adalah logo yang lama yang sudah ditarik," ujarnya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (12/

4/2018). Dia mengetahui hal itu melihat surat visum yang diperlihatkan penyidik KPK saat dirinya dimintai keterangan untuk dimuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP). "Terkait visum, sudah lihat visumnya di penyidik," jelasnya. Bukan itu saja, dia pun menyebut dalam kejanggalan itu terlihat pada nomor surat yang tidak seperti biasanya. Kemudian nama dokter Bimanesh yang berpangkat Kombes Polisi. "Format keterangan visum tidak sama, lalu penegasan nama dokter. Menurut saya, kami tidak pernah memakai pangkat apa pun untuk dokter Bimanesh, biasanya dokter Bimanesh," paparnya. "Tapi di sana ada, komisaris besar, Kombespol Dokter Bimanesh," tutupnya.(RP)

Tak Ingin Rugikan Negara, Saut Selalu Matikan Lampu JAKARTA- Pada gelar konferensi pers kasus dugaan korupsi Bupati Bandung Abubakar, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengungkapkan kebiasaannya yang bertujuan untuk tidak merugikan negara. Hal itu ia ungkapkan setelah konferensi pers terhenti sesaat karena ada pengumuman pemadaman lampu ruangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Sebelum pukul 21.00 WIB, tertera pengumuman kalau lampu ruangan di KPK akan padam secara otomatis. Jika ada pegawai KPK yang masih ingin menggunakan ruangan, mereka dapat menghubungi pihak ter-

kait di lembaga antirasuah itu. Saat itu, sesi tanya jawab antara wartawan dan KPK terhenti sesaat untuk mendengarkan pengumuman yang berkumandang di ruang konferensi pers KPK. Setelah pengumuman itu selesai, Saut spontan melontarkan komentarnya. "Itu pasalnya kerugian negara." Mendengarnya, seisi ruangan dipenuhi tawa. "Iya dong, kita ngomong kerugian negara. Saya sampai hari ini membiasakan diri di kamar saya ada tiga tombol, setiap pulang saya matikan. Benar, kerugian negara soalnya," kata pria asal Medan itu sembari tertawa dan melanjutkan sesi tanya jawab.(REP)

Basaria: Ada Calon Kepala Daerah Bohong Soal Harta Kekayaan SURABAYA- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengingatkan pentingnya bagi para calon kepala daerah yang berkontestasi di Pilkada Serentak 2018 untu membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut dia, laporan tersebut merupakan salah satu upaya pemberantasan korupsi lewat transpar-

ansi. "Ini juga sebenarnya merupakan alat pengawas terhadap diri sendiri. Karena nanti akan tahu kalau sekarang kekayaannya ada Rp 10 miliar, nanti satu tahun kemudian kalau sampai Rp 30 miliar atau Rp 40 miliar, silakan bertanya kepada diri sendiri. Apakah ini berasal dari yang halal atau bukan? Bukan tidak boleh karena bisa saja

mendapat warisan dari orang tua," kata Basaria di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (12/4). Basaria mengungkapkan, selama ini ada calon kepala daerah yang membuat laporan harta kekayaan tidak sesuai dengan apa yang dimilikinya. Seperti contoh, ada calon kepala daerah yang melaporkan harta kekayaannya kurang dari harta yang dimilikinya.

"Ada yang dilaporkan Rp 10 miliar, ternyata kekayaannya Rp 15 miliar atau Rp 20 miliar. Biasanya para pejawat karena takut selama menjabat terlihat ada pertambahan yang luar biasa," ujar Basaria. Namun demikian, kata dia, ada juga yang melaporkan harta kekayaan melebihi apa yang dimilikinya. Tujuannya untuk memper-

mudah korupsi sehingga ketika terjadi penambahan harta yang signifikan, tidak terendus aparat penegak hukum. "Laporkannya Rp 10 miliar, ternyata yang dimiliki adalah Rp 4 miliar. Modus-modus yang dilakukan ini akan diverifikasi oleh KPK. Khususnya nanti kalau sudah benar-benar terpilih menjadi kepala daerah," kata Basaria.(REP)

PDIP Pecat Bupati Bandung Barat Abubakar

KASUS BLBI

KPK Masih Kesulitan Hadirkan Bos Gajah Tunggal JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sekarang berupaya menghadirkan bos PT Gajah Tunggal Tbk, Syamsul Nursalim terkait kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Kemarin kita sudah panggil sebanyak 2 kali yang bersangkutan kan tidak hadir dan posisinya juga di luar negeri jadi kami tidak bisa melakukan proses,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (10/4). Dikatakan, jika yang bersangkutan ada di Indonesia pihaknya bisa menghadirkan atau meminta petugas untuk dihadirkan atau yang disebut secara umum panggil paksa. Ia menambahkan kalau di luar negeri tentu pihaknya tidak bisa melakukan dan setelah dilakukan analisis, jaksa penuntut umum memberikan sejumlah petunjuk pada penyidik agar dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan itu sudah kita lakukan pemeriksaan “Nanti akan dianalisis kembali kalu memang sudah cukup tentu akan dilakukan pelimpah-

an apakah tahap pertama atau tahap kedua atau hal hal lain yg nanti kami sampaikan lagi,” katanya. KPK telah menetapkan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka pada April 2017 lalu. Adapun tindak pidana korupsi oleh Syafruddin terkait pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN. SKL itu diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri

Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjarajakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses litigasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam perkembangannya, berdasarkan audit investigatif BPK RI, kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan SKL terhadap BDNI menjadi Rp4,58 triliun. KPK telah menerima hasil au-

dit investigatif itu tertanggal 25 Agustus 2017 yang dilakukan BPK terkait perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN. Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun. Dari hasil audit investigatif BPK itu disimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI, yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban atas secara keseluruhan. Nilai Rp4,8 triliun itu terdiri dari Rp1,1 triliun yang dinilai “sustainable” dan ditagihkan kepada petani tambak. Sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan.(AC/IN)

KPK Hibahkan Harta Rampasan dari Fuad Amin SURABAYA- Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK melakukan serah terima hibah barang rampasan dari perkara TPK suap terkait jual beli gas alam di Bangkalan Madura dan TPPU atas tersangka Fuad Amin. Serah terima dilakukan langsung oleh komisoner KPK Basaria Panjaitan kepada pihak terkait di Kantor Wilayah BPN Jatim, Jalan Gayung Kebon Sari, Surabaya, Jumat (13/4). "Serah terima hibah melalui mekanisme penetapan status penggunaan (PSP) barang rampasan. Barang rampasan yang diPSP-kan tersebut total bernilai Rp 16.960.631.000," kata Basaria setelah menggelar serah terima. Adapun barang rampasan yang di-PSP-kan adalah satu unit Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT tahun 2012. Kendaraan senilai Rp 92.834.000 itu dihibahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, untuk digunakan sebagai kendaraan operasional Kepala Lapas

Sukamiskin. Kemudian, ada juga satu unit Toyota Kijang Innova V XS43 DSL tahun 2012. Kendaraan senilai Rp 163.731.000 tersebut dihibahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, untuk digunakan sebagai kendaraan operasional Kepala Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya Selanjutnya, satu unit Honda Mobilio DD4 tahun 2014. Kendaraan senilai Rp 135.447.000 itu dihibahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, untuk digunakan sebagai kendaraan operasional Kepala Rupbasan Surabaya. Selain itu, ada juga satu bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 18.466 meter persegi. Tanah senilai Rp 16.568.619.000 itu diserahkan kepada BPN Kabupaten Bangkalan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan kantor BPN Kabupaten Bangkalan. Penyerahan dilakukan dengan

penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Naskah Perjanjian, dan Prasasti, juga penyerahan plakat, kunci, dan dokumen. Basaria menjelaskan, barang-barang rampasan tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 980K/ PID.SUS/2016, dirampas untuk negara. Basaria menambahkan, PSP menjadi salah satu mekanisme yang digunakan KPK untuk memaksimalkan pemanfaatan barang rampasan untuk kepentingan K/L/ O/P dan instansi pemerintahan lainnya yang membutuhkan, guna mendukung pelaksanaan tugas. Selain itu, KPK juga melakukan lelang terhadap barang rampasan sebagai mekanisme lainnya untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Terkait total harta Fuad Amin di Jatim yang dirampas negara, Basaria mengungkapkan, totalnya mencapai Rp 400 miliar. "Rampasan lain masih ada yang mau diberikan. Nilainya bisa mencapai Rp 400 miliar di Jatim," ujar

Basaria. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil sebagai salah satu penerima hibah tersebut mengatakan, tanah yang diperoleh tersebut memang diperuntukkan pembangunan kantor BPN Kabupaten Bangkalan. Saat ini, kata Sofyan, memang di Bangkalan sudah ada kantor BPN. Namun, kantor tersebut sangat sempit. "Di sana kan kantornya sudah sangat sempit. Itulah mengapa kita perlu kantor baru. Maka, dapat tanah dari KPK ini nanti kita akan sediakan dananya," ujar Sofyan. Terkait pelaksanaan pembangunan, Sofyan belum bisa memastikan kapan waktu pelaksanaannya. Namun, menurut dia, yang pasti pembangunan tidak mungkin dilakukan tahun ini. Itu tak lain karena anggaran tahun ini sudah disusun dan sudah berjalan. "Kita akan cek anggaran dulu yang tahun depan. Gak mungkin tahun ini karena udah lewat," kata Sofyan.(REP)

BANDUNG- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memecat Bupati Bandung Barat Abubakar sebagai kader partai. Abubakar ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus tindak pidana korupsi suap. "Partai memberhentikan Abubakar dari keanggotaannya sebagai anggota PDIP. Sudah berkali-kali dalam pertemuan apapun kepada seluruh kader, DPP menyatakan jangan melakukan tindak pidana korupsi," kata Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat Abdy Yuhana di Bandung, Jumat (13/4). Dengan adanya keputusan tersebut, kata Abdy, maka Abubakar juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung Barat. "Tentunya partai dalam hal ini, terhadap posisi politik Abubakar menggantinya sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung Barat dan menunjuk Plt atau pelaksana tugas DPC PDIP KBB yang dimandatkan kepada Yadi Sri Mulyadi," katanya. Abdy menegaskan PDI Perjuangan dari awal memiliki komitmen yang kuat untuk mencitrakan pemerintah yang bersih dan jelas, termasuk di dalamnya komitmen antikorupsi. "Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Ketua Umum Megawati dalam setiap rapat di partai baik formal atau informal. Ibu Megawati selalu menyampaikan jangan melakukan perbuatan aktivitas yang melanggar, apalagi yang berhubungan dengan pidana korupsi," katanya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bandung Barat Abubakar bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Bandung Barat periode 20132018. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di Gedung KPK RI, Jakarta, beberapa hari lalu. Diduga sebagai penerima, yakni Bupati Bandung Barat Abu Bakar (ABB), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati (WLW), dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo (ADY). Diduga sebagai pemberi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat (AHI). Diduga, kata Saut, Bupati Bandung Barat meminta uang kepada sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah sebagai Bupati Bandung Barat 2018-2023. "Permintaan ini disampaikan dalam beberapa kali pertemuan antara Bupati dan kepala SKPD yang diadakan pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Hingga April, Bupati terus menagih permintaan uang, salah satunya untuk melunasi pembayaran ke lembaga survei," ungkap Saut.(REP)

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

Vonis Bebas Bos Pasar Turi Bocor, Hakim Dilaporkan ke MA JAKARTA- Organisasi Masyarakat Gerakan Putra Daerah (Ormas GPD) mengadukan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menyidangkan kasus perkara penipuan dan penggelapan yang menjerat Bos Pasar Turi, Henry Jacosity Gunawan, ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI). Pengaduan secara tertulis itu disinyalir bersumber pada putusan majelis hakim yang diketuai Unggul Mukti Warso telah bocor ke publik. Padahal, putusan perkara pidana Nomor 2575/Pid.B/ 2017/ PN.Sby tersebut baru akan

dibacakan pada Senin (19/4). "Diduga keras vonis bebas itu sudah bocor ke publik. Padahal belum dibacakan," ujar Wanto, Juru Bicara GPD, kepada awak media di gedung Bawas MA RI, dalam keterangannya, Kamis (12/4). Wanto menjelaskan, Pengaduan ke Bawas MA oleh GPD ini bukanlah yang pertama. Ormas yang berpusat di Surabaya itu juga pernah melaporkan hakim Unggul Mukti Warso saat kasus penipuan dan penggelapan ini mulai disidangkan di PN Surabaya. "Laporan kami yang pertama terkait netralitas majelis hakim dan perlakuan istimewa yang diberikan pada terdakwa Henry J

Gunawan," kata Wanto. Selain melaporkan adanya bocornya vonis sebelum dibacakan, GPD juga melaporkan adanya kesengajaan hakim pemeriksa perkara ini yang telah mengabaikan masa tahanan kota terdakwa Henry yang telah habis pada November 2017 lalu. "Ironisnya hakim tidak kembali memasukkan terdakwa Henry ke rumah tahanan negara. Ada apa? Padahal sidang perkara ini juga dipantau Komisi Yudisial Penghubung Jatim," ujar Wanto. Dalam laporannya tersebut, GPD meminta agar Bawas menanggapi pengaduannya dan memeriksa majelis hakim yang

diketuai Unggul Mukti Warso serta menjatuhkan sanksi hingga ke pemecatan. "Ketua Bawas harus segera menerjunkan tim, demi kepercayaan masyarakat pada penegakkan hukum. Bila perlu hakimnya disanksi tegas hingga ke pemecatan," kata Wanto menambahkan. Terpisah, laporan GPD tersebut diterima oleh Yugus Dwi Prasetyo selaku Inspketur Wilayah Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Irwil Bawas MA RI). "Laporan GPD ini segera kami tindak lanjuti," ujar Yugus saat dikonfirmasi awak media di ruang pengaduan Bawas MA RI.

Kendati demikian, Yugus belum bisa memastikan kapan tim Bawas akan diterjunkan ke PN Surabaya untuk melakukan pemeriksaan pada majelis hakim yang memeriksa perkara ini. "Kalau memang ada putusan bocor sebelum putusan itu dibacakan, tentu saja ini bersifat urgen dan harus segera disikapi," katanya. Yugus mengakui, Bawas MA RI tidak memberikan toleransi kepada hakim yang bermasalah, terlebih apabila laporan GPD tersebut terbukti kebenarannya. "Kalau memang tidak bisa dibina, iya dibinasakan, termasuk paniteranya juga, tapi kita buktikan dulu,"

katanya menegaskan. Untuk diketahui, kasus pidana ini bermula dari jual beli tanah antara Henry dan klien dari notaris Caroline C Kalempung. Tanah yang dijualbelikan tersebut berada di Celaket, Malang, Jawa Timur, seharga Rp 4,5 miliar. Namun, setelah membayar lunas, Henry tak menyerahkan sertifikat tanah tersebut pada klien dari notaris Caroline C Kalempung. Henry justru menjual kembali tanah itu kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi, yakni Rp 10,5 miliar. Peristiwa itu pun akhirnya dilaporkan notaris Caroline C Kalempung ke Polrestabes

Surabaya. Perbuatan Henry Jacosity Gunawan itu membuahkan tuntutan maksimal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Bos Pasar Turi yang juga pemilik PT Gala Bumi Perkasa (GBP) ini dituntut empat tahun penjara dengan perintah penahanan karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Surat tuntutan yang dibacakan Jaksa Kejari Surabaya pada 26 Maret 2018 lalu ini mendapat perlawanan dari tim pembela Henry yang berdalih kasus penipuannya itu adalah perdata.(BBS)


8

POLITIK

E D I S I 501 16 - 22 APRIL 2018

Wali Kota Sambut Baik Audisi KDI di Medan MEDAN - Wali Kota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M. Si, menerima audiensi manajemen MNC TV, Kamis (14/4) di D'Heritage Aston Medan. Dalam pertemuan itu pihak MNC menyampaikan rencana menggelar audisi Konser Dangdut Indonesia (KDI) 2018 di Medan. Hadir dalam pertemuan yang berlansung penuh keakraban itu, Eksekutif Produser MNC TV, Michele, Marketing Komunikasi Off Air, Rino, Licence Departemen Head, General Affair Section Head , Ir. Irwandi, SE. Sedangkan Wali Kota didampingi Kadis Kominfo Medan, Zain Noval, SSTP, MAP dan Kadis Pariwisata, Drs. Agus Suriono. Eksekutif Produser MNC TV, Michele, memaparkan, perhelatan audisi ini akan berlangsung pada 12-13 Mei 2018 .Sedangkan lokasi acara direncanakan di Medan International Convention Centre. Dia menerangkan, audisi ini untuk wilayah Nusantara dibagi dalam delapan wilayah salah satunya wilayah Sumatra Bagian Utara, audisi digelar di Medan. "Dari audisi ini akan dipilih sebanyak 5 peserta untuk bertarung tingkat nasional di Jakarta," ucapnya. Wali Kota Medan menyambut baik rencana ini. Dia mengatakan, orang Medan memang memiliki cengkok Melayu yang sangat dengan dangdut. Selain itu, Medan juga banyak melahirkan penyanyi-penyanyi berkualitas. "Pemko Medan selalu mendorong dan mendukung agar anak muda Medan dapat mengembang bakat menyanyinya," ucapnya. Karena itulah, lanjut Wali Kota, Pemko Medan mendukung audisi ini. Dia percaya ajang ini akan menjadi wahana yang baik bagi pengembangan bakat menyanyi dangdut bagi anak-anak Medan. (VIN)

Ketua KPU RI Arief Budiman

Kantor KPU Tobasa Salah Satu Terbaik di Indonesia TOBASA - Ketua KPU RI Arief Budiman memuji gedung Kantor KPU Toba Samosir (Tobasa) yang baru. Ia mengatakan, kantor KPU Tobasa salah satu gedung terbagus di Indonesia. Pujiannya disampaikan kepada para kuli tinta pada saat temu pers di Rumah Pintar Pemilu Kantor KPU Tobasa yang diresmikan dan launching di Soposurung Balige, Kamis (12/4). "Inilah salah satu kantor KPU terbagus di Indonesia. Audio visualnya dan semua ruangannya bagus-bagus dan hebat," katanya. Untuk itu, Arief Budiman meminta komisioner KPU Tobasa dan jajaran memanfaatkan kantor KPU yang baru tersebut semaksimal mungkin dalam menyelenggarakan Pemilu. Mengenai Rumah Pintar Pemilu KPU, Arief Budiman, minta Komisioner KPU supaya lebih kreatif, inovatif dan sering turun ke tengah tengah masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang kepemiluan. Sehingga warga rajin datang berkunjung ke rumah pintar Pemilu KPU untuk menambah ilmu pengetahuannya tentang kepemiluan. "Kalau bisa silahkan berkunjung ke sekolah sekolah dan berikan informasi tentang kepemiluan. Minimal 1 kali 1 tahun turun ke sekolah-sekolah bisalah dilakukan. Karena itu sangat penting sehingga pengetahuan anak didik meningkat tentang pemilu," ujarnya. Kalau soal kelengkapan berkas dan dokumen kepemiluan di rumah pintar pemilu, Arief Budiman mengajak Komisioner KPU Tobasa mencontoh KPU Jawa Tengah (Jateng). Dikatakan surat suara dan kotak suara pemilu tahun 1955 di kantor KPU Jateng bisa ditampilkan. "Jadi kalau mengenai kelengkapan berkas dan dokumen kepemiluan, KPU Jateng bisalah di contoh. Sehingga sejarah dan informasi tentang kepemiluan lengkap tersedia di rumah pintar pemilu KPU Tobasa dan benar benar menjadi sumber informasi tentang kepemiluan," ujarnya. (EDU)

Menag RI : STAIN Madina Harus Mampu Lahirkan SDM Mumpuni MADINA - Pucuk dicinta ulam pun tiba, peribahasa inilah yang pas diungkapkan atas penantian masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Sebab, penantian lama masyarakat Madina yang ingin memiliki perguruan Tinggi Negeri akhirnya terwujud dengan diresmikannya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, Kamis (12/4). Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin yang tiba bersama rombongan melalui lapangan Kompi B Mangga Dua disambut Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution, Wakil Bupati HM Jakfar Sukhairi Nasution, Ketua DPRD Hj Lely Artati SAg, Wakapolres Madina Kompol Tongku Bosar Pane, Kakan Kemenag Drs Mukhsin Batubara, Ketua TP PKK Ika Desika Dahlan Hasan, Ketua DPD Golkar H Aswin Parinduri dan Komjen Pol (Purn) Saud Usman Nasution. Menag RI Lukman Hakim Saifuddin di hadapan para undangan yang hadir berharap, dengan adanya perguruan tinggi negeri di Madina ini, nanti-

BERSAMA Menag Lukman Hakim Saifuddin diabadikan bersama Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution, Ketua DPRD Hj Lely Artati, Wakapolres Kompol Tongku Bosar Pane, Ketua TP PKK Ika Desika dan Komjen Pol Saud Usman Nasution nya dapat melahirkan SDM yang mumpuni sehingga dapat membanggakan Kabupaten Madina ke depan. "Masyarakat Madina harus benar-benar dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kabupaten Madina ini, khususnya untuk perguruan tinggi. Sebab, saya yakin bahwa dari Mandailing ini telah banyak yang menjadi tokoh nasional,"katanya. Maka dari itu, kata Menag, mari kita secara bersama-sama menjaga dan mengeksplor per-

guruan tinggi ini dengan menciptakan SDM yang nantinya dapat memajukan serta membawa negara ini ke arah yang lebih baik lagi. Bupati Madina, Drs Dahlan Hasan Nasution menyampaikan terima kasih atas keringanan langkah Menag RI untuk menginjakkan kakinya ke bumi gordang sambilan kota santri dan serambi Mekah-nya Sumatera Utara dalam rangka peresmian perguruan Tinggi STAIN Madina. "Peresmian ini telah lama

kabupaten ini. Sementara berdasarkan jadwal dihimpun andalas, selain meresmikan STAIN Madina, Menag Lukman Hakim Saifuddin juga akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Kedokteran, Pertanian, Tehnik Sipil di Tor Siojo Kecamatan Kotanopan. Dilanjutkan mengunjungi Pesantren Musthafawiyah Purba Baru dan selepas itu ke lapangan kompi Senapan B Mangga Dua untuk bertolak kembali ke Bandara Kuala Namu. (JBL)

Tugas Panwas : Mencegah, Mengawasi dan Menindak MADINA - Dalam rangka pencermatan Data Pemilih Sementara (DPS) dan pengawasan kampanye serta penghitungan dana kampanye dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018, Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dengan Panwascam se-Madina. Rakernis yang berlangsung selama dua hari di Aula Hotel Madina Sejahtera selama dua hari yakni 11-12 diikuti 92 orang peserta, terdiri 3 komisioner Panwascam se Madina di tambah satu orang staf Panwascam. Tampil sebagai narasumber Komisioner Bawaslu Sumut Kordiv PHL, Aulia Andri. Komisioner Bawaslu Sumut Kordiv PHL Aulia Andri menyampaikan, tugas pokok Panwaslu itu yakni Mencegah, Mengawasi dan Menindak. "Kita semua bersaudara, masing–masing menjalankan tugas. Jalankanlah tugas sebaik-baiknya dan ber-

RAKERNIS Komisioner Bawaslu Aulia Andri saat menyampaikan materi di Rakernis Panwascam Madina tanggungjawab dengan tugasnya, jalin kerja sama dengan pemangku kepentingan di kecamatan masing-masing,"katanya. Jalin silaturahmi dengan tim pasangan calon, karena kita harus dekat dengan tim pasan-

gan calon agar bisa mencegah jika ada penyimpangan pada pemilihan ini. Sebab, pencegahan ini salah satu tugas Pengawas Pemilu."Tugas pengawasan bagi kita adalah ibadah bagi itu. Untuk itu menimal kita bisa

Peletakan Batu Pertama Masjid dan Gedung Dakwah

PW Muhammadiyah Undang Walikota Medan MEDAN - Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatera Utara mengundang Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid dan Gedung Dakwah Muhammadiyah di Jalan Sisingamangaraja Medan, Minggu (29/4). Direncanakan, peletakan batu pertama akan dirangkaikan dengan gerak jalan, tabligh akbar dan muzakarah. Undangan ini disampaikan Ketua PW Muhammadiyah Sumut Prof Dr H Hasyimsyah didampingi Wakil Ketua H Ibrahim Sakti Batubara beserta pengurus lainnya ketika diterima Wali kota di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan. Selain mengundang Wali Kota, Hasyimsyah juga mengharapkan dukungan Wali kota dalam pembangunan Masjid dan Gedung Dakwah sekaligus Kantor Muhammadiyah, termasuk dalam membantu proses perizinan yang diperlukan. Dikatakannya, pembangunan dilakukan karena bangunan yang ada saat ini dinilai sudah tidak representatif lagi. Menurut Hasyimsah, berdasarkan taksasi yang dilakukan, pembangunan ditaksirkan menelan biaya sebesar

kami nantikan, dengan harapan agar siswa siswi asal Kabupaten Madina tidak lagi melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi di luar Madina. Bayangkan saja sudah berapa orangtua siswa terbantu ekonominya dengan adanya perguruan tinggi negeri di kabupaten ini," katanya. Untuk itu, marilah kita benarbenar giat belajar agar nantinya generasi penerus bangsa ini semakin bertambah dari Kabupaten Madina sehingga dapat terus mengharumkan nama

PW Muhammadiyah Sumatera Utara mengundang Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Rp.68 miliar. “Kalau hanya mengandalkan Muhammadiyah saja, kemungkinan pembangunan Masjid, Gedung Dakwah dan Perkantoran Muhammadiyah baru selesai 20 tahun mendatang. Untuk itu kita menggelorakan pembangunan agar mendapatkan dukungan dan bantuan guna mempercepat proses pembangunannya,” kata Hasyimsah. Guna memulai pembangunan, Hasyimsah mengatakan, dana awal yang dibutuhkan sebesar Rp.20 miliar. Dia berharap selain keluarga besar Muhammadiuah, para dermawan maupun para stake-

holder dapat membantu pembangunan Masjid, Gedung Dakwah serta Perkantoran Muhammadiyah tersebut. Wali kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi didampingi Asisten Umum Setdakot Medan Ikhwan Habibi Daulay dan Kabag Agama Adlan SPd MM menyatakan dukungannyab terhadap pembangunan Masjid, Gedung Dakwah dan Perkantoran Muhammadiyah, sebab tujuannya untuk kemaslahatan umat. “Pemko Medan selalu mendukung kegiatan yang menyangkut keagamaan. Kita tahu pembangunan Masjid, Gedung dan Perkantoran

Muhammadiyah untuk kemaslahatan umat. Semoga pembangunannya dapat memberikan manfaat, termasuk mendukung kegiatan organisasi Muhammadiyah,” kata Wali Kota. Terkait dengan undangan peletakan batu pertama, Wali Kota berjanji akan hadir. Apalagi dalam peletakan batu pertama, Wali kota juga diminta untuk melepas gerak jalan yang akan dihadiri sekitar 2.000 peserta. Insha Allah saya akan datang menghadirinya,” ujar Wali Kota seraya menambahkan siap membantu proses perizinan melalui OPD terkait. (VIN)

menjaga tempat ibadah seprti mesjid," jelasnya. Selain itu juga harus mengajak masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya, untuk meningkatkan partisipasi pemilih. "Terakhir saya berpesan

kepada kawan kawan pengawas Pemilu khususnya Panwascam supaya selama bertugas ini menjaga keluarga dan menjaga kesehatan. Kalau kita tidak sehat kita tidak akan bisa kerja maksimal,"tegasnya. Dalam Rakernis ini juga diadakan simulasi cara penghitungan dana kampanye dipandu langsung Koordiv PHL Panwas Madina Maklum Pelawi didampingi seluruh staf Sekretariat Panwas Madina. Seluruh pengeluaran dalam kegiatan kampanye merupakan bagian yang akan dihitung Panwas, dalam hal ini PPL. Perhitungan dana Kampanye tersebut dituangkan ke dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP) Penghitungan Dana Kampanye. Sebelumnya Rakernis dibuka Ketua Panwaslih Madina Henri SSos didampingi Komisioner Panwaslih Madina Kordiv PHL Maklum Pelawi dan Kepala Sekretariat Panwaslih Madina Baharuddin Subuh. (JBL)

Perempuan Instrumen Penting Wujudkan Palas Bercahaya PALAS - Kaum ibu Lingkungan III Banjar Raja, Kelurahan Pasar Sibuhuan, mengajak warga datang ke TPS menggunakan hak pilihnya di Pilkada Padang Lawas untuk memilih pemimpin daerah yang amanah dalam memajukan Kabupaten Palas. "Kita harus mampu menjadi instrumen sosialisasi mengajak warga memilih pemimpin sesuai hati nurani dan jangan salah memilih. Pilihlah pemimpin merakyat yaitu paslon TSO-Zarnawi," kata Hj Khoriah Hasibuan, Kamis (12/4) dalam pertemuan silaturahmi dengan ibu pengajian lingkungan III Banjar Raja Sibuhuan. "Kalau ibu-ibu dan kaum perempuan sudah bergerak, maka tingkat partisipasi pemilih yang berdampak positif bagi demokrasi akan memilih pemimpin yang dikenal dan memiliki popularitas dengan program Palas Bercahaya,"kata Abdul Kholil Hasibuan, Ketua Tim Sobar Banjar Raja Sibuhuan. "Saya yakin, kaum perempuan-perempuan dilingkungan ini, telah memiliki pilihan calon pemimpin yang tepat," imbuhnya seraya berharap, dalam menentukan pilihan

SIL SILAATURAHMI - Kaum perempuan Lingkungan III Banjar Raja membangun silaturahmi dengan Tim Sobar untuk kemenangan TSO-Zarnawi nanti, bisa mendukung perjuangan pasangan yang peduli dengan kemaslahatan demi kaum perempuan bermartabat. Menurutnya, pasangan TSO-Zarnawi menjadi tumpuan kaum hawa di Palas agar bisa lebih bermartabat dan pengembangan gender semakin baik. Senada dengan itu, tokoh masyarakat Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan Ahmad Najib Hasibuan dan Ramli Hasihuan mengajak, kaum perempuan jeli dalam menentukan pilihan yang tepat agar tidak ada lagi yang tertindas dan termajinalkan.

Sebelumnya H Sangkot Hasibuan yang juga tokoh masyarakat menegaskan, dengan terpilihnya paslon TSO-Zarnawi, kita yakin tidak ada lagi perempuan terabaikan dalam peran serta mengisi pembangunan daerah Palas. "Kita menilai, TSO memiliki kepedulian tinggi terhadap kaum perempuan dalam berbagai aspek untuk mengangkat derajat dan martabat perempuan sejajar dengan kaum lelaki, dalam keikutsertaan mengisi pembangunan mewujudkan Palas Bercahaya,” tegas Sangkot. (ISN)


9

POLITIK

E D I S I 501 16 - 22 APRIL 2018

PKPI Resmi Jadi Peserta Pemilu 2019 JAKARTA - Setelah Partai Bulan Bintang (PBB) yang akhirnya ikut sebagai peserta pemilu 2019 kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) juga sebagai peserta Pemilu 2019 dalam rapat pleno terbuka yang digelar Jumat (13/4). Hal ini berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menerima gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan meminta KPU untuk mencabut Surat

Keputusan KPU RI Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Dalam SK tersebut ditetapkan PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. Bawaslu sempat memperkuat putusan itu. PKPI pun

Pemprovsu Gelar Musrembang 2018 MEDAN - Pemprovsu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2018, Kamis (12/4) di Hotel Santika Medan. Musrenbang menghadirkan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Cawagub Sumut, H Musa Rajekshah. Di sela-sela Musrenbang, wartawan berkesempatan meminta komentar Musa Rajekshah mengenai pembangunan di Sumut. Menurutnya, Sumut harus menatap pembangunan ke depan. Khususnya tentang Proyek Strategis Nasional yang ada di Sumatera Utara. "Saya bersama Bapak Edy Rahmayadi selalu menekankan pembangunan di Sumut haruslah membawa manfaat bagi warga Sumatera Utara. Termasuk sejumlah proyek strategis nasional yang sedang dikerjakan di Sumut ini," kata Musa Rajekshah. Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah mencontohkan salah satu proyek strategis nasional yang ada di Sumut. Yakni pengembangan destinasi wisata Danau Toba. "Harus kita sadari dulu bahwa Danau Toba itu kebanggaan seluruh masyarakat Sumatera Utara. Pengembangan destinasi wisata di sana tentu harus berdampak

pada ekonomi masyarakat Sumut khususnya sekitar Danau Toba," imbuhnya. Pengembangan destinasi wisata Danau Toba meliputi jalan lingkar luar Danau Toba, jalan lingkar Samosir, peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan Tele-Pangururan, revitalisasi kereta api wisata Medan-Pematangsiantar, pembangunan jalan Tanjung Morawa-Saribu DolokTongging (Rawasaring). "Yang terpenting peningkatan struktur dan pelebaran jalan itu pun tentu harus bermanfaat bagi masyarakat Sumut. Paling tidak tercipta lapangan kerja bagi masyarakat Sumut dari proyek strategis nasional ini,"katanya. Bang Ijeck juga menyinggung infrastruktur pendukung bagi kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei. Dimana kawasan itu meliputi pembangunan pelabuhan multipurpose Kuala Tanjung, pembangungunan jalur kereta api Bandar TinggiKuala Tanjung, preservasi jalan nasional, dan rencana pembangunan flyover dan underpass untuk persimpangan tak sebidang. "Selain menjadi kebanggaan pemerintah pusat, Proyek Strategis Nasional di Sumit ini pastinya jadi kebanggaan Sumut. Jadi mari kita dukung pembangunan proyek strategia nasional ini ke depannya," kata Ijeck. (ADLS)

Pilpres 2019 Diharapkan Tak Marak Hoax JAKARTA – Tahun politik akan mencapai puncaknya pada Pemilihan Presiden 2019. Ajang Pilpres 2019 diharapkan bisa berjalan kondusif dan tak lagi diramaikan dengan isu hoax yang memunculkan benih permusuhan. Polemik ini cukup terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, Achmad Baidowi berharap, isu hoax bisa diredam karena tak memberikan pendidikan politik. "Tidak mengembangkan isu hoax karena tak mendidik. Kita harap pendidikan politik pada masyarakat sejalan dengan meningkatnya peradaban masyarakat," kata politikus yang akrab disapa Awiek itu kepada wartawan, Jumat 13 April 2018. Menurut dia, pendidikan politik sangat diperlukan agar perkembangan demokrasi tak ber-

jalan mundur. Sebab, kata dia, persaingan boleh saja terjadi tapi jangan sampai menimbulkan benih permusuhan. "Kontestasi politik dalam hal yang wajar boleh saja tapi jangan sampai dibuat pecah, cukup pengalamam Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017 cukup menguras energi kita yang enggak perlu," kata Awiek. Untuk diketahui, pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan pada awal Agustus 2018. Sementara ini, sejumlah partai sudah menyatakan dukungannya pada presi/ den petahana Joko Widodo. Selain PPP, ada PDIP, Golkar, Hanura, dan Nasdem. Adapun Gerindra juga tetap mencalonkan Prabowo Subianto. Gerindra masih menunggu koalisi yang diprediksi bersama PKS. Lalu, Demokrat dan PAN masih belum memutuskan arah sikap politiknya untuk Pilpres 2019.

mengajukan persoalan itu ke PTUN, hingga diputuskan PKPI berhak ikut Pemilu 2019. "Dengan memperhatikan putusan PTUN, memutuskan, menetapkan, mencabut keputusan komisi pemilihan umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/ 2018, menetapkan PKPI memenuhi syarat sebagai partai peserta pemilu 2019," ucap Komisioner KPU Hasyim Asyari, di Gedung KPU Pusat, Jakarta Pusat, Jumat (13/4). Selanjutnya, Komisioner KPU lainnya, Evi Novida Ginting men-

gumumkan, nomor urut untuk PKPI, yakni 20. "Menetapkan nomor 20 sebagai nomor urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai peserta Pemilihan Umum 2019, keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan," ujar Evi. Penetapan ini dihadiri oleh Ketua Umum Hendropriyono dan sejumlah pengurus PKPI. Hendropriyono yang mengenakan seragam PKPI yaitu kemeja warna merah itu tersenyum semringah ketika memperoleh nomor urut tersebut. (BEN)

Bamsoet : Wacana Datangkan Dosen Luar Negeri Agar Dikaji Ulang JAKARTA- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menyarankan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menggelar pertemuan dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) untuk mengkaji ulang wacana kebijakan mendatangkan dosen dari luar negeri. "Perlu memikirkan landasan yang matang, agar wacana kebijakan tersebut tidak menimbulkan permasalahan baru bagi pendidikan dan riset di Indonesia," ujar Bambang dalam ket-

erangan resmi, Jumat (13/4). Bambang juga berharap agar Komisi X dan Kemenristek Dikti mencari solusi alternatif untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas dosen dalam negeri. Hal itu ditujukan agar negara fokus pada pengembangan ilmuwan dalam kampus. Dengan demikian, perguruan tinggi di Indonesia bisa melakukan pengembangan riset di internal kampus serta menghasilkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, ia mengimbau pemerintah untuk segera melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dosen asing di setiap perguruan tinggi. Hal tersebut dilakukan agar kebutuhan akan dosen asing terpenuhi secara proporsional. "Dan mengingat dengan banyakn-

ya dosen asing masuk ke Indonesia dapat berdampak pada ketahanan nasional," kata dia. Politisi Partai Golkar ini juga mendesak pemerintah untuk membenahi terlebih dahulu permasalahanpermasalahan dosen yang masih ada. Adapun masaah itu seperti fasilitas, sistem penggajian, model ketenagakerjaan dosen, serta ketimpangan sumber daya manusia (SDM) perguruan tinggi di perkotaan dan daerahdaerah di Indonesia. Salah satu dampak Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah semakin mudahnya warga asing menjadi tenaga pengajar universitas alias dosen di Indonesia. Menristek Dikti M Nasir mengungkapkan, melalui perpres itu, warga

Deklarasi Gatot Capres Tinggal Menunggu Waktu JAKARTA - Relawan Selendang Putih Nusantara mengklaim deklarasi mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon presiden di Pilpres 2019 hanya masalah waktu. Gatot disebut belum mendeklarasikan dirinya lantaran baru saja pensiun dari dinas kemiliteran. "Kami melihatnya karena memang mengenai masalah waktu saja. Karena Pak Gatot juga pensiunannya baru per tanggal 1 April, baru efektif menjadi sipil. Jadi memang waktunya masih belum," kata Ketua Dewan Pembina RSPN Reza Pahlevi saat beraudiensi dengan pengurus PKS di DPP PKS, Jakarta, Kamis (12/4). Sampai saat ini belum ada satu partai pun yang secara resmi menyatakan bakal mengusung Gatot jadi calon presiden. Padahal, untuk menjadi capres, Gatot butuh dukungan partai atau gabungan partai yang minimal memiliki 20 persen kursi di parlemen. Di sisi lain, Gerindra yang awalnya disebut berpeluang mengusung Gatot sudah memantapkan diri mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Reza mengatakan deklarasi Gerindra mengusung Prabowo tidak mem-

pengaruhi peluang Gatot menjadi capres. "Sepanjang belum didaftarkan, kami masih melihat itu peluang. Dan itu harus kami lakukan dengan maksimal," ujarnya. Reza menjelaskan peluang Gatot menjadi capres masih terbuka mengingat ada empat partai yang hingga kini belum memutuskan dukungan secara resmi, yakni PKS, PKB, PAN, dan Demokrat.

Dari fakta tersebut, Reza berkata RSPN bakal melakukan audiensi dengan PKB, PAN dan partai lain untuk memaksimalkan kemungkinan pencalonan Gatot sebagai capres. "Kami yakin politik ini cair. Segala sesuatu masih mungkin berubah," ujarnya. Lebih lanjut, Reza menegaskan RSPN bakal menarik dukungan jika Gatot bergabung dengan Jokowi. RSPN juga tidak berniat menjadikan

Gatot sebagai cawapres lantaran animo masyarakat menginginkan presiden baru. "Kami tidak ke cawapres atau yang lain. Karena inginnya kami Gatot menjadi capres," ujar Reza. Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Alinudin mengaku pihaknya sudah menerima aspirasi RSPN mengajukan Gatot sebagai capres. PKS akan bahas aspirasi itu di internal partai. Kata Suhud, PKS belum dapat mengambil sikap lantaran saat ini sudah ada sembilan kader di internal yang dipromosikan sebagai capres dan cawapres. "Politik ini dinamis. Dua atau tiga bulan ke depan masih bisa ada perubahan," ujar Suhud. PKS saat ini juga tengah berkomunikasi dengan sejumlah partai untuk membahas komposisi capres dan cawapres di Pilpres tahun 2019. Namun, ia kembali enggan memastikan apakah PKS bakal mendukung Prabowo atau Joko Widodo. "(Sikap PKS di Pilpres) Masih dalam proses. Kami mengkomunikasikan ini ke partai-partai. Sama dengan RSPN," kata Suhud. (CNN)

Busyro Nilai Jokowi Lemah di Kasus Novel Baswedan JAKARTA - Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai Presiden Jokowi lemah dalam menghadapi kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Sejak peristiwa penyiraman air keras 11 April 2017, hingga saat ini, pelaku penyiraman air keras belum juga terungkap. Busyro menegaskan seharusnya Presiden membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) tanpa harus menunggu Polri menyatakan menyerah untuk menangani kasus itu. "Termasuk kami (KPK) di hari pertama (kasus Novel) itu sudah mendesak kepada presiden untuk bentuk TGPF. Sampai sekarang tidak ada respon. Inilah yang saya katakan,

Busyro Muqoddas

selevel Presiden tidak ada respons," kata Busyro di PP Muhammadiyah, Menteng Jakarta, Kamis (12/4). Busyro menyebut keengganan Presiden dalam membentuk TGPF ini menunjukkan Jokowi lepas tangan dalam kasus Novel. "Sikap presiden yang sangat lemah dan sudah lepas tanggung jawab. Menunda-nunda sampai setahun. Maaf ya ini cacat sebagai presiden dia Panglima Tertinggi Polri masalahnya," ujar Busyro. Sikap lepas tangan Jokowi itu, kata Busyro, akan berdampak negatif terhadap kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. "Sikap seperti ini dikhawatirkan

Bawaslu Siap Kawal PKPU Soal Fasilitas Negara untuk Capres JAKARTA - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan presiden untuk 2019 mendatang masih terus dikaji hingga saat ini. Namun, salah satu norma yang dibicarakan mengenai norma larangan penggunaan fasilitas kepresidenan untuk calon presiden dari pejawat. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo memastikan Bawaslu akan mengatur secara teknis langkah langkah pencegahan dalam pengawasan tahapan kampanye. Khusus-

negara asing dimungkinkan untuk menjadi dosen tetap selama dua hingga tiga tahun lamanya. "Tujuannya kalau enggak dua tahun, ya tiga tahun, untuk stay di sini (Indonesia). Ya artinya dia bisa stay dua sampai tiga tahun, kayak kita di luar negeri," ujar Nasir di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (9/4). Rencananya, Kemenristek Dikti akan fokus pada penyerapan tenaga pengajar universitas dari luar negeri yang ahli di bidang-bidang tertentu, misalnya teknologi, matematika, teknik mesin dan sains. Beberapa negara, kata Nasir, juga sudah menyampaikan minatnya untuk mengirim tenaga pengajar universitasnya ke Indonesia. Di antaranya adalah Australia, Inggris, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat. (INT)

nya, berkaitan dengan penggunaan fasilitas negara oleh capres dari pejawat. Ia menegaskan, Peraturan Bawaslu (PerBawaslu) terkait hal itu disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Yang akan kita tindak lanjuti di PerBawaslu, Bawaslu berkaitan dengan penggunaan fasilitas negara terhadap calon presiden dan wapres dan pembolehan dan pengecualian yang diatur dalam UU. Kami tidak boleh mengatur di luar

UU," ujar Ratna saat dihubungi wartawan, Kamis (12/4). Namun demikian, untuk penyusunan PerBawaslu itu, saat ini Bawaslu masih menunggu KPU yang kini masih menggodok PKPU tersebut. Saat ini juga kata Ratna, Bawaslu tengah mengawasi proses penyusunan PKPU pencalonan presiden oleh KPU. "Jika sudah ada norma PKPU dan kemudian dinormakan itu tentu itu jadi fokus pengawasan kami. Tugas kami sekarang mengawal PKPU itu apakah PKPU itu bersesuaian atau

tidak dengan UU," ujar Ratna. Meski begitu, Ratna meminta agar aturan terkait larangan penggunaan fasilitas negara kepada capres pejawat juga harus dibuat secara detail dan jelas. Khususnya mengenai fasilitas negara yang melekat dengan presiden sehingga diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Karena berkaitan itu, presiden maupun wakil presiden tunduk di aturan berbeda saat ia memjadi peserta pemilu dan saat ia menjalankan fungsinya sebagai kepala

negara dan juga kepala Pemerintahan. Sehingga Bawaslu, kata Ratna, harus mempunyai kepastian di dalam melakukan pengawasan. "Karena melekat status presiden dan juga calon, ketika tidak cuti berarti kan jalankan tugas negara ini, nah dalam tugas negara itu apakah tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Pilpres. itu yang jadi fokus kami. Jadi ini memang harus diatur secara detil. pertama oleh UU dan PKPU itu terkait apa saja soal mobil, protokoler ajudan itu yang harus detil," kata Ratna.

sekali akan menjadi stimulus bagi kerja pelaku kejahatan terhadap kekuatan-kekuataan yang peduli memberantas korupsi itu," kata Busyro. Selain itu, belum terungkapnya kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, kata Busyro, merupakan aib bagi Indonesia. Menurut Busyro, kasus tersebut telah berjalan selama setahun, tapi tak dianggap serius oleh pemerintah. "Sebenarnya memalukan bangsa, memalukan negara, karena kasus yang sesederhana itu kemudian sudah satu tahun tidak ada indikasi kesungguhan dari Polri maupun pemerintah," kata Busyro. (NET)

Ratna juga memastikan, Bawaslu akan memperlakukan semua capres baik dari pejawat maupun nonpejawat sama dalam hal pengawasan di Pilpres 2019. Sebab, saat presiden maupun wakil presiden saat berstatus sebagai calon sama kedudukannya dalam Pemilu. "Sehingga perlakuan Bawaslu harus sama. kecuali hak-hak yang dikecualikan dan dibolehkan dan membuat pejawat dlm hal ini presiden memiliki berbeda. Begitu ketika terjadi pelanggaran yang tidak dikecualikan Bawaslu harus menindaklanjut karna kita harus bersikap adil dalam pengawasan," ujar Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah tersebut. (INT)


10 SUMUT/ACEH

KRIMINAL

E D I S I 501 16 - 22 APRIL 2018

Hujan-Angin Kencang Porak Porandakan Rumah Warga

TEBING TINGGI - Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Tebing Tinggi Minggu(8/4) sekitar jam 15.00 wib,sempat memporak perandakan puluhan rumah di Jl.Lada Hitam lingk.IV Kel.Bulian Kec.Bajenis Tebing Tinggi Akibat angin kencang yang melanda sengseng rumah warga ikut beterbangan dan bahkan ada dinding rumah yang ikut tumbang, demikian pula pepohonan tumbang menimpa rumah warga. Akibat kejadian tersebut seorang ibu rumah tangga mengalami luka dibagian kepalanya akibat tertimpa reruntuhan atap, dan menjalani perawatan di RS.dr.H.Kumpulan Pane. Suami korban Sof Fatih Sabalase menjelaskan kejadian bermula mereka baru saja pulang kerumah setelah beribadah, tiba dirumah hujan lebat datang disertai angin kencang Korban berupaya menutup pintu belakang, dan tiba-tiba atap bersama tembok runtun menimpa kepala isteriku, dan dibawa ke RS.Kumpulan Pane dirawat. Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui kecamatan dan kelurahan masih melakukan pendataan rumah-rumah warga rusak akibat angin kencang tersebut untuk segera siberikan bantuan. (BBS)

Berantas Mafia Tanah dan Pungli

BPN-Polres Dairi Jalin Kerjasama SIDIKALANG Kunjungan tersebut dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi dengan Kapolres Dairi yang baru, dan sekaligus untuk membahas kerjasama pembentukan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Serta pungutan liar dan juga pembentukan tim terpadu percepatan sertifikat tanah aset kepolisian RI. Kunjungan tersebuat diawa-

li perkenalan dan dilanjutkan dengan ikatan kerjasama yang tertuang dalam keputusan bersama yang ditanda tangani kedua belah pihak, yakni kepala BPN dan Kapolres Dairi yang kemudian hari akan ditindaklanjuti sebagai acuan kerjasama dalam pelaksanaan tugas kedepan. “Dengan kerjasama tersebut diharapkan dapat meminimalisir sengketa tanah khususnya di Kab. Dairi yang diakibatkan oleh mafia tanah”terang Kapolres Dairi, AKBP Erwin Wijaya Siahaan SIK melalui Kasubag Humas Polres Dairi, Ipda Hardi Sianipar SH kepada wartawan,Selasa (10/4). (NDK)

KAPOLRES Dairi saat menerima kunjungan Kepala BPN Dairi.

Bawa 4 Paket Sabu, NB Diciduk Polres Nias Selatan NIAS SELATAN - Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan, menciduk salah seorang laki-laki berinisial NB (42), Warga Desa Hilisataro, Kecamatan Toma, Kabupaten Nisel diduga membawa 4 paket plastik Narkoba jenis shabushabu. NB ditangkap pada Sabtu Kemarin di Jalan Pelita Simpang Pasir Putih Telukdalam. Informasi yang diperoleh melalui Whatsapp Group Humas Polres Nisel menyebutkan, kronologis kejadian

PENDAM I/BB Tabuh Genderang Perang Terhadap Narkoba

yakni sebelumnya pada Jumat, (6/4), sekitar Pkl.23:00 WIB, Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Nisel Menerima informasi terpercaya yang menyebutkan bahwa ada salah seorang Masyarakat yang membawa dan memiliki Narkoba. Setelah menerima informasi tersebut, kemudian Petugas Satres Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Nisel AKP Sumpono, S.Sos melakukan pengintaian di lokasi yang dituju diduga akan dilalui oleh pelaku.

Setelah ditunggu yakni besoknya, Sabtu, (7/4) sekitar Pkl.1:30 WIB , NB muncul melewati lokasi yang sudah ditunggui oleh Petugas Satres Narkoba dan Petugas langsung memberhentikan tersangka sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan kemudian Petugas menggeledah tersangka. Dalam penggeledahan dan pemeriksaan terhadap tersangka, Petugas menemukan 4 paket plastik bening berisikan serbuk kristal diduga keras Narkoti-

ka golongan 1 jenis shabushabu. Setelah melakukan penggeledahan, petugas kemudian memboyong pelaku beserta barang bukti ke Mako Polres Nisel guna penyidikan lebih lanjut. saat digeledah dan diperiksa oleh Petugas, pelaku tidak melakukan perlawanan. Tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) Subs. Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. (HAL)

Kepala UPT Tuna Netra Diduga Lecehkan Siswanya

MEDAN - Bertempat di aula Bintal Kodam I/ BB telah dilaksanakan Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada Anggota Militer dan PNS Pendam I/BB TW I TA. 2018 oleh pemberi materi Lettu Inf Warsito (Kaurmedonline) dengan Penanggung jawab Lettu Inf J.Sihombing (Paurpamops) yang diikuti sekitar 60 orang, Kamis (12/4). Maraknya peredaran narkoba terlihat dari peningkatan pengungkapan kasus penyelundupan narkoba oleh aparat penegak hukum dan TNI Seperti tak ada ujung, narkoba terus mengalir masuk ke Indonesia. Peredarannya tidak hanya menyasar ke masyarakat yang ada di perkotaan, tetapi sudah merambah sampai pelosok negeri," ujar Kapendam I/BB. Hal ini dapat dilihat, diseluruh jajaran TNI AD terutama Pendam I/BB melakukan program Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pengedaran Gelap Narkotika (P4GN)," ujar Kapendam I/BB. Pada program ini secara terus menerus akan dilaksanakan tes Urine kepada Anggota Militer dan PNS Pendam I/BB per triwulannya.TNI AD terus memberikan penyuluhan kepada seluruh anggotanya tentang bahaya Narkoba dan sanksisanksi bila terbukti menggunakan narkoba , apalagi sampai jadi pengedar,akan diganjar sampai dengan pemecatan dari dinas keprajuritan dan PNS". Kapendam I/BB Kolonel Inf Edi Hartono selalu menekankan kepada seluruh personel Pendam I/BB harus menjauhi setiap pelanggaran hukum dan narkoba. Sebab Kodam I/BB sudah menyatakan Genderang Perang Terhadap narkoba. ujar Kapendam I/BB. (REL)

TEBING TINGGI - Warga Binaan Sosial (WBS) UPT Tuna Netra dan Daksa Dinas Sosial Tebing Tinggi yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Km 4,5 Kel. Tambangan Kecamatan Padang Hilir selalu mendapatkan perlakuan kasar dan tidak senonoh oleh Oknum Kepala yang bernama Hj. Rusdah Azizah. Sebanyak 24 orang warga binaan Sosial Tuna Netra sebagai penghuni tetap disana saat ini kondisinya sungguh sangat memprihatinkan dan perlu perhatian yang serius dari Instansi terkait. Hal ini terlihat ketika war-

tawan media ini datang kelokasi untuk meliput kehadiran Kepala Dinas sosial Provinsi Sumatera Utara yang datang dengan sengaja dan memastikan kejadian secara langsung yang dialami oleh warga binaan disana dari hasil Laporan Masyarakat. Ternyata memang benar ketika dikonfirmasi oleh Dinas Provinsi satu persatu warga binaan Sosial Tuna Netra menyampaikan keluhannya kepada yang mewakili Dinas Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh Kabid dan Kasi Dr. Alvensius Girsang. Banyak kelu-

han – keluhan warga binaan tersebut kepada mereka, semua keluhan mereka sangat menyayat hati kita yang mendengar dan melihatnya akibat daripada arogannya seorang Pemimpin atau Kepala Upt Hj. Rusdah Azizah yang tidak aspiratif dan selalu bertindak kasar kepada warga binaan Tuna Netra. Melihat kondisi seperti itu sudah selayaknya Kepala Upt Tuna Netra dan Daksa Dinas Sosial Tebing Tinggi Hj. Rusdah Aziza segera diberi sanksi dan dicopot dari jabatannya karena sudah berlaku tidak

manusiawi terhadap orang-orang yang seharusnya dibina karena kondisi fisiknya adalah Cacat Netra. Pada Pertemuan tersebut terungkap bahwa Kepala Upt Hj. Rusdah Azizah telah menyelewengkan dan menjual beras bantuan dari masyarakat yang hasil penjualannya tidak pernah dijabarkan secara terbuka dan transfaran. Banyak lagi persoalan persoalan yang disampaikan oleh Warga binaan kepada Dinas Provinsi Sumatera yang hadir diantaranya mereka selalu kehilangan barang-barang dan ter-

jadi pelecehan seksual namun apabila dilaporkan kepada Kepala Upt. Hj. Rusdah Azizah selalu tidak digubris. Maka dengan kaitan hal inilah seluruh Warga Binaan Sosial telah bersepakat apabila Kepala Upt. Tuna Netra dan Daksa Dinas Sosial Tebing Tinggi Hj. Rusdah Azizah dan KTU nya tidak dicopot dari jabatannya maka Warga Binaan Sosial akan pergi meninggalkan Komplek Asrama Tuna Netra Tebing Tinggi untuk tidak akan kembali lagi, kata mereka dengan kompak. (BBS)

Terkait Penggunaan Dana Desa

Masyarakat dan Mahasiswa Surati Camat Penanggalan SUBULUSSALAM - Puluhan tokoh masyarakat dan beberapa mahasiswa yang juga warga jontor kecamatan penanggalan kota Subulussalam menyurati Camat Penanggalan menyangkut dengan penggunaan dana desa mulai tahun 2015 sampai 2017. Dimana kepala desa jontor tidak melibatkan seluruh anggota Badan Permusyawaratan gampong(BPG)tentang penggunaan dana desa sehingga masyarakat menduga ada kerja sama kepala desa dengan beberapa BPG untuk melakukan

penyimpangan dana tersebut karna tidak Transparan kepada masyarakat. Maka karena adanya kepala desa dan beberapa anggota BPG telah sewenang wenang dalam pengelolaan Dana Desaa yang mengabaikann hak masyarakat yang ingin mengetahui pengelolaan dana desa tersebut dan laporan kegiatan pelaksanaan dan pertanggungjawaban(LKPJ). Hal ini masyarakat menduga ada indikasi korupsi dalam pengelolaan dana desa yang bekerja sama dengan bebrapa

anggota BPG,sedangkan menteri desa telah memerintahkan agar membuat program program dan penggunaan dana desa tersebut Namun hal itu di abaikan. Masyarakat telah mencoba meminta LKPJ desa jontor baik kepada Camat, DPMK, Inspektorat dan lembaga yang bersangkutan agar laporan kegiatan itu diberikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apakah penggunaan dana desa tersebut telah dilaksanakan sesuai hasil musyawarah. Namun alasan para pejabat

yang bersangkutan tidak mau menunjukkannya seolah olah ada kerja sama dengan kepala desa dengan para pejabat yang terlibat langsung menyangkut dengan penggunaan dana desa tersebut. Hal ini diminta kepada penegak hukum di kota sada kata ini agar dapat melakukan pengawasan secara profesional sesuai dengan amanat Undang undang dimana masyarakat mengetahui bahwa pengawasan dana desa ini ada beberapa intansi seperti, KPK, Kepolisian dan kejaksaan. Karena menurut pantauan

masyarakat dana desa setiap tahun lebih 1 milyar dan sudah tiga tahun berjalan namun tidak sesuai anggaran dan yang realisasi pekerjaannya dan dikuatirkan ada tumpang tindih. Maka masyarakat mengharapkan kepada pejabat yang terlibat langsung tentang penggunaan dana desa itu agar dapat mengaudit agar jelas kebenarannya karena dana desa itu bukan untuk sekelompok tetapi program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang masih dibawah garis kemiskinan. (TIM)

Posisi Jaksa Penyelesaian Masalah Bukan Sebaliknya SUBULUSSALAM - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Subulussalam M.Ali Napiah Saragih SH,MH mengajak seluruh jajajarannya agar dapat memposisikan sebagai penyelesaian masalah bukan sebaliknya. Dalam pelantikan enam pejabat dalam jajaran kejaksaan Negeri kota Subulussalam, Rabu (11/04) di aula Kajari setempat. Pelantikan keenam pejabat kejaksaan untuk mengisi struktur jabatan lembaga kejaksaan Subulusalam Kota”SADA KATA”. Pejabat yang dilantik kajari itu antara lain, Kasubag Bin Yusril Ardi SH.M.Cio,Irfan Hasyri SH,sebagai Kasi Intel,Ika Lius Nardo SH Kasi Pidsus dan Mhd Hendra Damanik SH,MH sebagai kasi Pidum juga Deby Rinaldi SH Kasi Datun serta

Kajari Subulussalam M.Ali Napiah Saragih SH,MH ketika melantik enam pejabat di jajaran Kejaksaan Negeri Subulussalam. nya,meminta kepada pejabat yang Idham Kholid Daulay SH sebagai baru dilantik agar segera melakukasi barang Bukti. kan beradaptasi dengan Internal Ali Nafiah dalam sambutan-

maupun eksternal kejaksaan dikota ini karena kita baru berdomisili di kota Subulussalam yang termuda di Aceh terangnya. Dimana jaksa itu dapat membuat posisi sebagai penyelesaiaan masalah karena kita menjadi bagian dari permasalahan ujarnya juga kalau masih bisa dislesaikan di desa kita akan mengembalikan permasalahan itu ke desa agar dapat menyelesaiakannya karena ada hak desa untuk menyelesaikannya tetapi apabila desa tidak dapat menyelesaikan maka pihaknyalah yang menyelesaikan. Dimana tugas penegak Hukum dapat untuk menyelesaikan permasalahan secara baik dan siap dibarisan terdepan menjalankan penegakan Hukum secara profesional dan tidak pilih kasih siapa saja yang melakukan

melanggar Hukum akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Diharapkan seluruh jajarannya perlu saya ingatkan ujar kajari karena dimana ada sederatan tugas yang menanti para pejabat kejaksaan Subulussalam yang harus segera dilaksanakan. Sebelumnya Kajari Mhd Ali nafiah SH,MH bersama Walikota Lumbung Impormasi Rakyat (LIRA) Kota Subulussalam Kartolin Tumangger adakan audensi tentang penegakan Hukum di daerah ini. Ali menegaskan akan menjalankan penegakan Hukum kepada siapapun karena Hukum tidak memandang pejabat atau rakyat bagi yang melanggar Hukum akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Dalam silaturahmi itu Nafiah mengaku untuk melakukan

pengawasan tentang penggunaan Dana Desa karena pihaknya terlibat secara langsung untuk pengawasan,maka bagi kepala desa yang melakukan penyelewengan Dana Desa pihaknya tidak segan segan menindak sesuai Hukum yang berlaku. Jugaa mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat dapat turut mengawasi penggunaan Dana tersebut dan apabila ada temuan yang melakukan penyelewengan dana itu segera laporkan agar kita tindaklanjuti. Tetapi laporan itu jelas terbukti melakukan penyelewengan jangan karena tidak senang kepada kepala Desa buat laporan tidak benar dan kalau boleh tunjukkan bukti-bukti bahwa kepala Desa telah mela-kukan penyalahgunaan. (KARTOLIN)


11 E D I S I 501 16 - 22 APRIL 2018

40 Relawan Ikuti Sosialisasi Pemberantasan Narkoba LANGSA - Sebanyak 40 relawan anti Narkotika di latih dan mengikuti sosialisasi diseminasi informasi pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lantai II Café Rangkang Kupi Langsa, Rabu (11/4). Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa, AKBP Navri Yulenny, SH MH, dalam sambutannya saay membuka secar resmi sosialisi itu menyatakan eksistensi relawan yang telah dibentuk memiliki andil dalam proses pencegahan narkoba ditengah masyarakat.

Para relawan terdiri berbagai kalangan seperti kepala sekolah, Ormas,OKP, tokoh pemuda dan tokoh agama yang ada dikawasan Kota Langsa. Prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2017 meliputi pelajar 24 persen (810.267 orang), pekerja 59 persen (1.991.909 orang) populasi umum 17 persen (573.939 orang). Sementara itu Kasi Pencegahan BNN Kota Langsa, Cut Maria, S,Sos, menyatakan setiap relawan mempunyai tanggung jawab sosial untuk penyampaian pencegahan penyalahgunaan narkoba. (YS)

Penyuluhan Hukum Keuangan Desa di Gampong Pondok Pabrik LANGSA - Tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa, Selasa pekan lalu (10/4), memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada perangkat desa dalam mengelola keuangan desa se-Kec. Langsa Lama, di Balai Serba Guna Gampong Pondok Pabrik. Turut hadir Camat Langsa Lama, Tuha Peut, Perangkat Gampong serta sejumlah tamu dan undangan lainnya. Camat langsa lama, H Zakaria, SE mengatakan kegiatan itu langkah tepat agar masyarakat memiliki pemahaman, aturan dan penerangan hukum terkait penggunaan dana desa.

Zakaria berharap semua pemerintahan gampong dalam Kec.Langsa Lama agar mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Sementara Kasie Intel Kejari Langsa, Mariono, SH mengatakan, sebagaimana diketahui dana gampong ini banyak peraturannya tentu banyak yang mengawasi. Jadi, untuk menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) harus mengacu kepada petunjuk teknis yang ada. “Jangan sampai keluar dari aturan, karena penggunaan dana desa sudah diatur mekanisme untuk pengalokasiannya,” imbuhnya. (YAN)

APBG Tak Kunjung Rampung 64 Desa Tak Bisa Cairkan Dana Desa 2018 LHOKSEUMAWE - Sebanyak 64 dari 68 gampong di Kota Lhokseumawe sampai saat ini belum bisa mencairkan dana desa (DD) periode I tahun 2018. Pasalnya, kesemua gampong tersebut belum merampungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Itu berarti, hanya empat gampong yang sudah mencairkan DD periode I, yakni Ujong Blang, Cot Girek, Teumpok Teungoh, dan Pusong Lama. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, Dr Iskandar AP, Rabu (11/4) menyebutkan, total DD tahun ini untuk Kota Lhokseumawe sebnayak Rp 51 miliar, yang diperuntukkan bagi 68 gampong. Sehingga setiap gampong mendapatkan DD berkisar antara Rp 700 juta sampai Rp 800 juta, sesuai criteria yang ditentukan.

Disamping itu, jelasnya, proses penyaluran DD tahun ini dibagi dalam tiga periode. Periode I sebesar 20 persen, sedangkan periode II dan III, masing-masing 40 persen. “Untuk pencairan DD periode I, maka setiap gampong harus terlebih dulu merampungkan APBG. Sedangkan untuk pencairan dana DD periode II dan III nantinya, hanya dibutuhkan LPJ penggunaan DD periode sebelumnya, papar Iskandar. Berdasarkan syarat tersebut, bebernya, untuk saat ini dari 68 gampong yang ada di Kota Lhokseumawe, yang baru menyelesaikan APBG dan sudah mencairkan DD periode I hanya empat gampong. “Sedangkan 64 gampong lagi, saat ini sedang merampungkan APBG. Tapi target kita, dalam dua pekan ini seluruh desa sudah bisa menggunakan DD periode I,” demikian Iskandar. (YAN)

Sekretaris Dinas PUPR Dumai Klarifikasi SK No 210 DUMAI – Heboh soal pemberitaan media ini terkait kebijakan Kadis PUPR Kota Dumai yang tertuang dalam SK.210/DPUPR/2018 tentang pengalihan bidang Bina Marga (BM) ke bidang Sumber Daya Air (SDA) beberapa kalangan menilai bahwa kebijakan tersebut diduga mengangkangi Tupoksi (tugas pokok organisasi) di lingkungan Dinas PU-PR Kota Dumai sangat janggal dan syarat dengan Kolusi dan Nepotisme sebab sepanjang sejarah berdirinya Dinas Pu di Kota Dumai diinformasikan belum pernah terjadi pengalihan bidang BM ke SDA baru kali ini terjadi setelah Dinas PUPR dijabat DR. Eng. Mohamad, ST, MT. sehingga menimbulkan pertanyaan besar dikalangan masyarakat ada apa. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Dumai Syawir melalui hubungan telphon genggamnya mengklarifikasi pemberitaan media initerkait Surat Keputusan No.210/DPUPR/2018 tanpa tanggal Januari 2018. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan PenataanRuang Kota Dumai Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pejabat Pembuat Komitmen Fisik Bidang Bina Marga Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

SUMUT/ACEH

KRIMINAL

Kota Dumai tahun anggaran 2018 surat tersebut ada tanda paraf sebelah kiri atas, dan ditandatangani DR. Eng. Mohamad Syahminan, ST, MT dan di stempel basah. Menurut Syawir nomor surat 210/DPUPR/2018 sudah saya tanyakan kesekretariat bahwa pengeluaran nomor surat, 210 tersebut tidak ada, kecuali nomor 20 namun tentang isinya saya juga belum tau, Syawir dalam percakapan dengan awak media ini tidak mengatakan bahwa surat tersebut palsu, memang ada kebijakan Kadis PUPR Kota Dumai mendelegasikan dari bidang BM (BinaMarga) kebidang SDA (SumberDaya Air) tapi suratnya belum selesai ujar Syawir seraya mengatakan sebaiknya tanyakan ke Kadis PU-PR Kota Dumai supaya jelas setahu saya “secretariat tidak ada mengeluarkan surat nomor 210” terang Syawir. Ketua Komisi III DPRD Kota Dumai Hasrijal ketika ditanya soal Keputusan Kadis PU-PR Kota Dumai No.210/ DPUPR/2018 terkait pengalihan bidang BM ke bidang SDA mengatakan DPRD telah memanggil Kadis PU-PR Kota Dumai kRabu (11/04) mempertanyakan pengalihan bidang tersebut ujar Hasrijal politisi PAN kepada awak media ini Selasa (10/04). (S PURBA)

Penyeludup Narkoba Divonis Seumur Hidup, Jaksa Banding LHOKSUKON - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KeJaksa Negeri (Kejari) Aceh Utara sudah mengajukan banding ke pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh melalui Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon, terhadap kasus penyelundupan 40 kilogram (Kg) sabu-sabu dari Malaysia ke Aceh. Banding dilakukan karena vonis hakim terhadap lima terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa. Pada persidangan tingkat pertama pada 1 Maret lalu, JPU menuntut kellima terdakwa, masing-masing dengan hukuman mati. Sedangkan, dalam amar putusannya majlis hakim PN Lhoksukon menghukkum masing-masing terdakwa dengan penjara seumur hidup. Kelima terdakwa tersebut yakni, Zulkifli bin M Yunus (40), warga Desa Lueng Dama Bambong, Kecamatan Delima, Pidie. Lalu M Dahlan bin Ishak

(48), warga Desa Rayeuk, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, Saiful bin Abdul Aziz (39), warga Desa Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, Musriadi bin M Adam (38), dan Tajul Maulana (38), keduanya warga Desa Blang Gampang, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur. “ Benar kita sudah menyatakan banding dan secara mengajukan memori banding ke penga-

dilan sebelum tujuh harisetelah kasusu itu diputuskan. Alasan kita karena tidak sesuai dengan tuntutan jaksa,” ujar Kajari Aceh Utara, Edi Winarto melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Fahmi Jalil sebagaimana diketahui sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat pada 18 Agustus 2017sekitar pukul 20.00 WIB, berhasil menyita 40 kilogram sabu-sabu dari lima Bandar dalam

penyergapan dijalan Nasional Banda Aceh-Medan, tepatny disimpang lampu merah Desa Kota Pantonlabu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Bersama kelima pria itu, polisi juga mengamankan Mobil Nissan Juke, dan Mitsubishi Strada, serta narkotika jenis sabu seberat 40 kilogram ke Mapolsek Tanah Jambo Aye, yang hanya terpaut sekitar 30 meter dari lokasi kejadian. (YAN)

Kadis PU-PR Kota Dumai Cuekin Panggilan Komisi III DPRD DUMAI - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PU-PR) Kota Dumai DR. Eng Mohamad Syahminan ST. Mangkir dari panggilan DPRD Kota Dumai panggilan hearing tersebut disebut-sebut terkait kebijakan Kadis PU-PR Kota Dumai yang telah mengalihkan tugas dari bidang Bina Marga (BM) ke bidang Sumber Daya Air (SDA) ramai di medsos, belakangan ini menjadi viral warga netizen. Diduga Kebijakan Kadis PU-PR tersebut sarat dengan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme ) Kebijakan Kadis PU-PR Kota Dumai yang menjadi viral warga net itu, juga tak luput dari sorotan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Asrizal SH Ketua Komisi III DPRD Kota Dumai. Asrizal ketika dihubungi awak media ini melalui telphon genggamnya Kamis (12/04/2018) ditanya soal kebijakan Kadis PU-PR Kota Dumai yang menuai isu tak sedap dilingkungan Dinas PU-PR Dumai

membenarkan bahwa pihaknya telah mencium isu tak sedap itu, melalui media sosial yang dilansir media ini, sehingga perlu adanya klarifikasi dari Kadis PU-PR Kota Dumai namun ketika dilakukan pemanggilan terhadap DR. Eng Mohamad Syahminan selaku kepala dinas dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dilingkungan Dinas PU-PR Kota Dumai “beliau tidak hadir alias mangkir” yang hadir memenuhi panggilan Komisi III tersebut Sekretaris Dinas PU-PR Kota Dumai Syawir kemudian Kabid Bina Marga H. Ismail dan Kepala Bappeko Kota Dumai ujar Asrizal. Menurut Asrizal Dalam penanganan proyek bidang BM terkait pembangunan Jembatan dan Jalan sebagaimana biasanya ditangani bidang BM. Namun, APBD tahun anggaran 2018 dilingkungan Dinas PU-PR Kota Dumai bidang BM tidak lagi difungsikan, dilimpahkan ke bidang SDA melalui surat keputusan Kadis

PU-PR Kota Dumai bagi Komisi III “itu aneh” patut dipertanyakan terangnya. Kebijakan untuk menyusun kegiatan dilingkungan Dinas PU-PR Kota Dumai jabatan Kepala Seksi (Kasi) disuatu bidang dipercaya untuk melaksanakan kegiatan Kadis PU-PR bisa saja mengangkat dan menunjuk Kasi sebagai PPK nya itu sah-sah saja asalkan sesuai bidangnya, tapi pengalihan bidang dan menunjuk bidang SDA untuk melaksanakan kegiatan bidang BM setahu saya belum pernah terjadi ujarnya Pendapat yang sama juga disampaikan Kurnia Wakil Ketua DPD Partai Nasdem Kota Dumai membidangi Kommunikasi mengatakan bahwa Kebijakan Kadis PU-PR Kota Dumai dengan mengalihkan bidang BM ke bidang SDA menyalahi Tupoksi (Tugas Pokok Organisasi) karena dalam sejarah berdirinya Pemko Dumai pengalihan tugas BM

ke SDA belum pernah terjadi, peristiwa ini janggal, sebab dalam pelaksanaan kegiatan harus sesuai Tupoksi. Dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan dan Jalan dilingkungan Dinas PU-PR Kota Dumai itu domainnya BM dan aturannya ada sesuai dengan Kepmendagri Nomor 200-223 Tahun 2012 tentang kode etik PNS ujar Kurnia. Keterangan yang dihimpun awak media ini terkait kegiatan Bina Marga yang bersumber dari dana APBD Kota Dumai untuk tahun anggaran 2018 jumlah paket kegiatan diperkirakan sekitar 51 paket terdiri dari paket dengan pagu anggaran ratusan juta rupiah, hingga pagu anggarannya nilainya miliaran rupiah. PPK kegiatan bidang Bina Marga TA 2018 Kadis PU-PR Kota Dumai menunjuk Reza Fahlevi ST selaku PPK. (S.PURBA)

Tim Kemenko Polhukam Kunjungi Pengungsi di Langsa LANGSA – Tim Desk Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Kemenko Polhukam mengunjungi para pengungsi Rohingya di kantor Imigrasi Kelas II B langsa, Rabu (11/4). Tim dipimpin Deputi bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Irjen Pol Carlo Brix Tewu didampingi Wagub Aceh, Ir H Nova Iriansyah dan Wakapolda Aceh, Brigjen Pol Drs Suprianto Tarah, MM, terkait penemuan pengungsi Rohingya, Myanmar di Aceh Timur. Hadir saat itu, Asdep Penanganan Kejahatan Transnasional Kemenko Polhukam, Brigjen Pol Chairul Anwar, Asdep 4/II pollugri, Anindita Hari Murti Axioma, Ditpolair Baharkam Polri, Kombes Pol Budi Hermawan, Ditjen Polpum Kemendagri, Masykur, Ditjen Imigrasi, Imam Teguh Adiyanto, Kabid Penanganan Kejahatan Luar Biasa Kemenkp Polhukam, Kombes Pol Asjimain, Kapolres Langsa, AKBP Satya Yudha Prakasa, Kapolres Aceh Timur AKBP Wahyu Kuncoro dan Dandim 0104/Aceh Timur, letkol Inf Muhammad Iqbal. Irjen Pol Carlo Brix Tewu pada

kesempatan itu menyatakan, tim ini memastikan peraturan Presiden No 125 tahun 2016 sudah terintegrasi di lapangan. “Kita melihat pemerintah daerah dan lembaga sudah bersinergi menangani pengungsi dan pencari suaka. Terkait 5 pengungsi Rohingya, langkah yang diambil pemerintah hari ini lebih menge-

depankan sisi kemanusiaan, jadi kita tidak mungkin menolak. Kehadiran mereka kita tamping hanya untuk sementara lalu kita akan mencari Negara-negara ketiga untuk bisa menampung mereka,” katanya. Disinggung kemungkinan masuknya jumlah pengungsi yang lebih besar lagi, Irjen Pol Carlo Brix Tewu

berharap tidak. Pun demikian jika ada masuk kita sudah melakukan upaya antisipasi dan konsep-konsep penanganannya, sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. “Besok akan kita bicarakan lagi di Medan bagaimana tindakan lanjutannya apakah langkah-langkah itu nantinya,”sebutnya. (YAN)

Ormas Islam Langsa Kutuk Sukmawati Sukarno Putri LANGSA - Beberapa elemen ormas Islam Kota Langsa Senin sore pekan lalu Menggelar Unjuk rasa Damai di gedung DPRK Langsa Aksi Unjuk rasa itu dilakukan terkait penistaan Agama Islam dilakukan Sukmawati Soekarno Putri, para Ormas yakni dari Ikadi, PPII, KAMMI, HMI, Resam Institut, BKPRMI dan FPI, melakukan shalat Ashar berjamaah di Masjid Raya Darul Fallah

Langsa. Saat tiba di gedung DPRK Langsa sekitar 16.10 WIB, disambut wakil ketua DPRK Langsa, Ir.T.Hidayat, Faisal dan anggotanya Ir.Joni, Syaifullah, Maimul Mahdi, Pangian Widodo Siregar, Dedi Harianto, Syarifah Sofiah, T Ratna Laila Sari dan Rubian Harja. Dalam pernyataan sikap dibacakan korlap aksi,

Zulfikri,S.Sos.I, aliansi ormas islam Kota Langsa, mengatakan penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia, untuk melakukan proses penegakan hukum kepada penista agama Islam, Sukmawati Soekarno Putri dengan hukum yang berlaku di Indonesia. “Kami dengan tegas mengutuk prilaku dan pelaku penistaan agama islam yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarno Putri dengan

sengaja dan sadar yang secara langsung dengan dengan kebenciannya terhadap syariat islam dan symbol-simbol islam,” teriak Zulfikri. Selanjutnya, ujarnya, penistaan agama merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap agama tertentu, merupakan unsure SARA yang akan mengakibatkan terjadinya konflik antara sesame anak bangsa. (YS)


12 E D I S I 501 16 - 22 APRIL 2018

KRIMINAL

Sumut Peringkat Pertama Tertinggi Kasus Narkoba MEDAN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menyatakan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kini merupakan wilayah tertinggi pertama di Indonesia untuk narkoba. Hal itu diungkapkannya saat ditemui wartawan di sela-sela kunjungan DPR RI untuk kesiapan menangani berbagai masalah di wilayah Sumut, di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (12/4).

"Kalau mau kita telusuri, Sumut ini nomor satu. Karena Sumut sangat dekat dengan sumbernya (narkoba)," ungkapnya. Disebutnya, hal itu juga karena semakin banyaknya para narapidana kasus narkoba yang ada di Sumut. Dengan pertumbuhan peningkatan yang signifikan, dari 75 persen di tahun 2017 menjadi 85 persen di tahun 2018. "Namun kami juga mengapresia-

Pria Pengangguran Ditangkap Lakukan Pungli LABUHAN BATU - Giat Personel Unit Reskrim Polsek Merbau yang ditingkatkan (K2YD) dalam upaya pemberantasan premanisme di wilayah hukum Polsek Merbau, mengamankan Supono alias Pono karena kedapatan melakukan pengutipan liar (pungli) terhadap sopir truk. Ia diamankan saat melakukan aksinya di Ram Simpang Empat, Desa Simpang Empat Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), kemarin. Modus operandi (MO) tersangka dengan cara berdiri di areal Ram tempat penimbangan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Desa Simpang

Empat. Tersangka meminta uang kepada sopir truk yang akan menimbang TBS di Ram Desa Simpang Empat tersebut. Barang bukti yang diamankan berupa uang sejumlah Rp9.000. Saat ini pelaku telah diamankan dan dibawa ke Polsek Kampung Rakyat guna proses penyidikan, kemudian pembinaan karena tidak ada pengemudi (sopir truk) yang membuat laporan. "Kepada pelaku kemudian dibuatkan surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dan selanjutnya dikembalikan kepada keluarga," jelas Kapolsek. (MC)

Dua Pelaku Curanmor Ditembak Polisi MEDAN - Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polrestabes Medan menangkap tiga tersangka pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang sering beraksi di kawasan Kecamatan Medan Area dan Medan Maimun, Senin (9/4). Dua di antaranya terpaksa diberi tindakan tegas terukur karena berusaha kabur dan melakukan perlawanan ketika disergap. Ketiganya adalah, Arnold Hasan Basri (25), warga Jalan Hermal II Gang Satria, Kecamatan Medan Denai, Satria Herlambang Sumanjuntak (24), warga Jalan Bakaran Batu Gang Famili, Lubuk Pakam dan Indra Surya Permana (23), warga Jalan Utama, Gang Quba, Kecamatan Medan Area. Ketiganya ditangkap atas laporan Adjir Zulfadli (19), warga Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun dengan LP/220/K/III/2018/ SPKT/ Medan Area dan Irfansyah Pospos (19), warga Jalan Halat, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area dengan LP/223/K/III/ 2018/ Medan Area. Kapoltabes Medan, Kombes Pol Dadang H didampingi Kasat Reskrim AKBP Putu Yudha Prawira, Kamis (12/4) sore mengatakan, pelaku yang ditangkap pertama kali adalah Satria. Satria ditangkap sedang bermain warnet di Jalan Bromo, Medan sekira pukul 05.00 WIB. Satria mengakui perbuatannya melakukan curanmor (sepeda motor) bersama dua temannya. Pengakuan itu dikembangkan petugas dengan menangkap Arnold dan Indra. "Ketiga pelaku ditangkap dari tempat yang berberda dan

berawal dari hasil pengembangan satu tersangka yang kita tangkap di daerah Bromo. Dari catatan kita, ketiganya sudah ada laporan polisi dengan kasus serupa," jelas Putu Yudha saat ekspose tangkapannya. Namun, sambung Putu, dua tersangka Arnold dan Indra mencoba melalukan perlawanan dan melarikan diri hingga terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkannya. "Saat dilakukan penangkapan, keduanya mencoba melakukan perlawanan dan diberikan tembakan yang terukur di bagian kaki dua pelaku," ucap Putu. Kata Putu, tersangka berhasil ditangkap setelah pihaknya melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan berdasarkan rekaman CCTV. "Jadi aksi pencurian kreta (sepeda motor) yang dilakukan ketiganya juga sempat viral di media sosial, sehingga kita kumpulkan bukti dan mendapatkan petunjuk dari pelaku," ungkapnya. Atas perbuatannya itu, ketiga pelaku dikenakan pasal 363 ayat (1) 3e dan 4e KUHPidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara, di hadapan polisi dan wartawan, pelaku mengaku mencuri kreta sudah berulang kali. Dalam aksinya, dua orang bertugas sebagai eksekutor atau orang yang melakukan pencurian dengan alat kunci T dan mendekati mangsa, sementara seorang lagi mengintai dari kejauhan. "Baru tiga kali saya mencuri pak. Uang hasil curian kami buat foya-foya dengan membeli pakaian dan handphone," aku, Arnol yang diamini rekannya, Indra sambil tertunduk malu dan menahan rasa sakit karena kakinya ditembak. (ACO)

si kinerja Polda Sumut dan BNNP Sumut, sehingga kejahatan narkoba semakin diberantas. Apalagi, wilayah-wilayah perbatasan merupakan sumber masuknya narkoba di Sumut ini," sebutnya. Menurutnya, BNNP Sumut dan Polda Sumut sering menangkap gembong narkotika. Tapi pencegahannya harus pula dapat dilakukan dengan masif. Sebab menurut Desmond, kalau pencegahan dan pen-

indakan bisa dilakukan dengan maksimal, maka Sumut pastinya tidak akan dianggap lagi sebagai wilayah dengan narkoba paling banyak kejadian pidananya. "Kalau banyak generasi muda di Sumut yang pencandu narkotika, lantas bagaimana nasib generasi bangsa di Sumut ini," tandasnya. Sementara, pandangan berbeda disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNNP) Sumut

Brigjen Pol Marsauli Siregar. Ia mengatakan, untuk narkoba, Sumut berada di peringkat kedua, bukannya peringkat pertama. "Sumut nomor 2. Saya datanya dari survei UI yang menyatakan nomor 1 adalah DKI Jakarta dan nomor 2 kita (Sumut)," tegasnya. Untuk itu, Marsauli mengaku, jika pihaknya terus mengupayakan pemberantasannya. Hal itu malah dilakukan selama 24 jam. "Kita akan terus upayakan, nggak pernah tidur kita. Tapi upaya penyuluhan dan sosialisasi memang

dianggap masih kurang. Namun yang jelas kita tetap komit, tidak hanya terkonsentrasi pada penindakan saja," terangnya. Marsauli juga menyebutkan, berdasarkan pemetaan pantai timur merupakan daerah sumber narkoba di Sumut. Sementara untuk pemakai tertinggi berada di Kota Medan. "Pantai timur itu memang sudah lama. Kalau dulu sebagai masuknya pakaian bekas, beras, keramik dan lain-lain. Tapi sekarang sumber narkoba," pungkasnya. (DA)

Plang Upika Jadi Momok dan Menghantui Petani TANAH PUTIH - Beberapa kalangan petani yang berladang, dan bercocok tanam musiman, yang tinggal disekitar hutan KonsesiPT. Ruas Utama Jaya (RUJ) belakangan ini dibayangi ketakutan, lading mereka bakal kena serobot oleh PT.WMTI yang saat ini melakukan aktifitas membuat kanal dan pos-pos, dan melakukan steking lahan dalam kawasan hutan tersebut ujar warga yang mohon dirahasiakan namanya Sabtu (07/04) Pos PT. WMTI tersebut terpampang Plang nama Upika (Unit Pimpinan Kecamatan) Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir yang berbunyi “Anda Berada Diwilayah Kepenghuluan Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten RokanHilir”. Plang Upika tersebut jadi “momok” bagi petani, yang tinggal dipinggiran hutan karena petani penggarap mayoritas warga pendatang. Para petani bakal tak bias berladang, karena terhalang kanal yang dibangun PT. WMTI.

Plang Upika Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan terpampang Foto Camat Tanah PutihTanjung Melawan Nurmansyah Foto Kapolsek Tanah PutihTanjung Melawan Iptu Kornel Sirait dan Foto Penghulu Labuhan Papan Saidi dan foto ketua MPA.Ardius. Plang tersebut didirikan précis jalan masuk kawasan PT. WMTI dan di dinding Pos. PT. WMTI saat ini sedang beraktifitas membuka hutan dengan menggunakan sejumlah alat berat exapator (beko). Pembukaan kawasan hutan tersebut diinformasikan bakal dialihfungsikan menjadi

perkebunan kelapas awit. Berdasarkan keterangan yang dihimpun awak media ini Senin (09/ 04) menyebutkan dilapangan PT. WMTI mendirikan Pos-Pos, dikabarkan dijadikan Pos pemantau Karhutla, selain membangun Pos. PT. WMTI juga membangun kanal, dengan volume 4 meter X 5000 meter, kedalaman 3 meter,sehingga petani yang akan bercocoktanam diladangnya sendiri kesulitan menuju lokasi perladangan, karena akses jalan menuju lading terhalang dengan kanal tersebut. Petani dalam kawasan tersebut bercocoktanam dengan tanaman musiman seperti jagung, cabai dan tanaman lainnya. Kegiatan PT. WMTI membuka hutan dikawasan hutan tersebut diinformasikan dikawal aparat penegak hokum bersenjata lengkap, disebut-sebut kawasan PT.WMTI diduga kuat berada dalam konsesi HPHH - HTI PT.RUJ. Lahan yang bakal dijadikan perke-

bunan kelapa sawitoleh PT.WMTI, sebahagian besar lahan garapan masyarakat sekitar hutan yang tergusur, padahal warga menguasai lahan tersebut adalah lahan tidur yang nota bene milik Negara oleh petani dijadikan bercocoktanam holtycultura, belakangan ini muncul PT. WMTI mengaku lahan masyarakat tersebuta dalah milik PT. WMTI. Penghulu Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Saidi ketika dihubungi melalui telphon genggamnya Jumaat (06/04/) ditanya soal plang nama Upika Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan yang terpampang di dinding Pos berada dalam kawasan hutan, enggan berkomentar tanyakan saja ke Camat “Kami sedangmemadamkan api di lokasi Mamugo”ada TNI danPolri dan MPA ikut melakukan pemadaman, diakui Saidi bahwa plang nama Upika tersebut didirikan sebagai antisipasi Karhutla dikawasan tersebutu jarnya. (S.PURBA)

Lagi PGN Disorot 39 Tiang LPJ Jalan Arifin Ahmad Belum Berfungsi DUMAI - Lagi-lagi Perusahaan Gas Negara (PGN) mendapat sorotan public terkait penanaman pipa gas di Kota Dumai dan sekitarnya. Soalnya dampak dari penanaman pipa gas tersebut sekitar 60-an tiang Lampu Penerangan Jalan (LPJ) Jl. Arifin Ahmad KelurahanTanjung Palas Kota Dumai padam, diduga kuat akibat kecerobohan kontraktor pada saat melakukan penanaman pipa gas, yang mengakibatkan kabel-kabel LPJ didalam tanah berputusan. Kegiatan penanaman pipa gas Jl. Arifin Ahmad Kelurahan Tanjung Palasoleh PGN disubkan kepada PT. Artha Bahari dan PT. AKP dari 60an tiang LPJ itu, PT. Artha Bahari mendapat jatah memperbaiki 28 tiang, dan PT. AKP39 tiang, 28 tiang lampu yang dikerjakan PT. Artha Abadi telah menyala kembali dan telah diserah terimakan PT. Artha Bahari kepada Dinas Perkim Kota Dumai namun belum optimal. Sebanyak 28 tiang LPJ tersebut menyala dikarenakan mendapat sorotan public namun belakangan ini 28 tiang LPJ yang telah menyala itu kembali mengulah sebahagian hidup dan sebahagian lagi padam dikabarkan penyebabnya kabel-kabel LPJ yang 28 tiang di colong orang. Kabid Pengawasan Pemukiman Dinas Perkim Kota Dumai Faried ketika dikonfirmasi melalui hubu-

ngan telphon genggamnya, Sabtu (07/04) terkait kerusakan lampu peneranga Jl. Arifin Ahmad Kel. Tanjung Palas sebanyak 39 tiang yang menjadi tanggungjawab PT. AKP untuk diperbaiki dan menghidupkan kembali lampu jalan tersebut seperti semula. DinasPerkim Kota Dumai telah melayangkan surat panggilan pada Mei 2017 kepada PT. AKP namun panggilan tersebut hingga saat ini belum juga diindahkan, hampir 1 tahun warga yang tinggal disepanjang Jl. Arifin Ahmad tersebut tidak menikmati penerangan jalan ujarnya. Dinas Perkim Dumai akan membuat surat panggilan berikutnya, untuk meminta pertanggungjawapan PT. AKP terkait kerusakan lampu penerangan jalan. Jl. Arifin Ahmad Kelurahan Tanjung Palas sebanyak 39 tiang, itu menjadi tanggungjawab PT. AKP terang Faried. Pantauan awak media ini menyebutkan perbaikan bahu jalan dan penerangan jalan bekas penanaman pipa gas PGN telah terjadi kerusakan kastin pembatas jalan Putri Tujuh diperkirakan sepanjang 2 Km mengalami kerusakan hingga saat ini belum juga diperbaiki, kemudian baHu jalan Dt. Laksamana bekas pemasangan pipa gas PGN juga mengalami nasib yang sama. Diper-

baiki hasilnya tidak seperti semula, bekas perbaikan bahu jalan Dt. Laksamana tersebut percis “mata gergaji” tak elok dipandang mata. Kendati Walikota Dumai Zulkifli AS merespon kritikan public terkait kinerja kontraktor PGN dalam pelaksanaan penanaman pipa gas di Kota

Dumai dan langsung meninjau bekas perbaikan bahu jalan yang dilakukan kontraktor pelaksana pemasangan pipa gas Jl. Dt. Laksamana namun hingga berita ini tayang belum juga ada upaya untuk memperbaiki bahu jalan tersebut seperti yang diharapkan banyakpihak. (S.PURBA)

Plt Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu Ditetapkan Jadi Tersangka MEDAN - Penyidik Subdit III/ Tipikor Direktorat (Dit) Reskrimsus Polda Sumut akhirnya menetapkan pelaksana tugas (Plt) Kabid Pelayanan Perizin dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Armen Parlindungan Harahap sebagai tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim Saber Pungli. “Tersangka menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran,” kata Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Toga H Panjaitan didampingi Kabid Humas Kombes Rina Sari Ginting, Kamis (12/4). Disebutkan Toga, Armen menyalahi posisi kedudukannya di dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengerjakan sesuatu yang menguntungkan dirinya atau kelompok. Penangkapan

tersangka berawal pada Selasa (10/4) sekitar pukul 14.00 WIB. Anggota Subdit III/Tipikor Dit Reskrimum Polda Sumut dipimpin AKBP Donny Sembiring melakukan penangkapan kepada saksi Berlian Lubis selaku Direktur CV Tapian Nauli. "Setelah dilakukan pengem-

bangan kepada yang diduga tersangka Armen Parlindungan Harahap, kita berhasil mengamankan Berlian Lubis yang telah menyerahkan uang Rp 15 juta,” sebutnya. Armen diamankan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Padang Sidempuan Jalan HT Rizal Nurdin Km 7 Pijorkoling kota Padang Sidempuan. "Saat itu, Armen menerima uang untuk biaya pengurusan Penerbitan Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin

Usaha Industri, Izin Lokasi dan Pendaftaran Penanaman Modal CV Tapian Nauli," terangnya. Saksi Berlian Br Lubis, kata Toga, diamankan di halaman kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Padang Sidempuan dan ditemukan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 15 juta. "Kemudian Armen Parlindungan Harahap diamankan berikut uang tunai sebesar Rp 15 juta. Armen Parlindungan Harahap semula meminta biaya pengurusan sebesar Rp 75 juta, akan tetapi saksi Berlian Br Lubis tidak menyanggupi dan hanya sanggup memberikan sebesar Rp 53 juta," urainya. Diakui Toga, Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas nama M Zainy Lubis, Suhaimi dan Johannes Gultom. Saksi mengaku adanya perintah dari Armen Parlindungan Harahap selaku Plt Kabid Pelayanan Dinas Perizinan

Pemko Padang Sidempuan untuk mensurvei fisik ke perusahaan CV Tapian Nauli milik Berlian Br Lubis. "Pada Rabu 11 April 2018 telah dilakukan gelar perkara dengan Wassidik menetapkan satu orang tersangka atas nama Armen Parlindungan Harahap. Dari hasil gelar perkara cukup bukti untuk ditingkatkan ke proses penyidikan," ujar Toga. Tersangka dijerat Pasal 12 huruf e dan atau pasal 11 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Barang bukti yang diamankan, sambung Toga, berupa uang tunai Rp15 juta, dokumen berkaitan perizinan (disita) dan HP tersangka dan saksi pemberi uang sekaligus selembar kwitansi penyerahan uang. (DA)


14

ANEKA

E D I S I 501 16 - 22 APRIL 2018

Pertamakalinya, Pjs Bupati Batubara Pimpin Apel Pagi

SUMUT

317 Siswa SMAN 1 Bandar Laksanakan UNBK Tahun 2018

BATUBARA - PJS Bupati Batu Bara M.Faisal Hasrimy pertama kalinya memimpin apel pagi PNS dilingkungan Pemkab Batu Bara. kegiatan apel pagi yang dilaksanakan setiap Senin biasanya di pimpin Sekda Erwin maupun Asisten III di jajaran pemkab Batu Bara. Dan untuk pertamakalinya apel pagi dipimpin oleh PJS Bupati Batu Bara sejak dilantik menjadi PJS Bupati. PJS Bupati Batu Bara M.Faisal Hasrimy dalam sambutanya mengatakan kesejahteraan sosial di pemkab Batu Bara berdasarkan Verifikasi dan validasi pada tahun 2017 yang, menunjukan angka yang signifikan yaitu 64.952 KK atau 250.364 jiwa fakir miskin yang terdiri dari 189 orang dengan gangguan jiwa 2.521 . Sedangkan penyandang di sabilitas 469 jiwa anak terlantar .6.283 rumah tidak layak huni yang perlu penanganan. Dan Faisal Hasrimy berterimakasih kepada seluruh PNS yang hadir mengikuti apel pagi itu. (EDO)

Wali Kota Ingatkan Warga Jangan Terpancing Berita Hoax TEBING TINGGI - Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, kebodohan, penghianatan dan perpecahan akan membawa suatu bangsa menuju kehancuran yang biasanya terjadi oleh bangsa itu sendiri,karena tak mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Hal itu dikatakannya saat membuka diskusi kegiatan menjaga kerukunan dan antisipasi ujaran kebencian SARA di media sosial, Selasa (10/4) bertempat di Aula Kemenag Kota Tebing Tinggi. Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kemenag Kota Tebing Tinggi, Ketua FKUB, Ketua PD. Alwasliyah, PD.Muhammadiyah dan para tokoh agama. Umar Zunaidi menyebutkan, banyak kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, contohnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang hancur karena kebodohan, penghianatan dan perpecahan dari dalam kerajaan itu sendiri. Kemerdekaan yang diraih negara Indonesia bukan karena pemberian melainkan karena perjuangan, persatuan dan pengorbanan termasuk nyawa. Dan dengan satu tekad bersama maka negara kita bisa merdeka, paparnya. Ditegaskannya, jadikan perbedaan itu menjadi suatu yang indah yang semestinya dibanggakan dan dijaga, jangan pernah mengklaim bahwa dirinya lebih baik dari yang lain karena itu bisa memicu perpecahan. Dan bila mengeluarkan pendapat atau komentar di depan umum yang tidak tahu kebenarannya sebaiknya dihindari dan lebih baik diam karena dapat menimbulkan SARA ataupun ujaran kebencian. Jangan mudah terpancing oleh berita- berita yang tersebar di media sosial karena tidak jelas kebenaranya, apalagi maraknya berita Hoax saat ini, sarannya. (BBS)

Pemko Tebing Tinggi Peringati Isra' Mi'raj TEBING TINGGI - Pemerintah Kota Tebing Tinggi memperingati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw 1439 H Tahun 2018 dengan pentausyiah Al Ustadz H.Muhammad Restu Sugiharto, S.A (Ustadz cinta) dari Jakarta, sekaligus pemberian santunan kepada anak yatim sebanyak 175 orang, Kamis (12/4) bertempat di Masjid Agung Kota Tebing Tinggi. Acara tersebut dihadiri Wakil Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Oki Doni Siregar, Kapolres Tebing Tinggi (diwakili), Anggota DPRD Tebing Tinggi, Dandim 0204 DS (diwakili), Ketua MUI, Ketua FKUB, Para Ormas Islam dan ribuan masyarakat Kota Tebing Tinggi. Dalam sambutannya Wakil Walikota menyampaikan pemerintah akan terus memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan, baik itu Maulid Nabi besar Muhammad Saw, Isra' Mi'raj dan Tahun Baru Islam maupun yang lainnya. Dengan harapan kiranya peringatanperingatan ini ada manfaatnya dan kepada kita semuanya yang hadir untuk dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt. H.Oki Doni Siregar mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan melaksankan pesta demokrasi, yaitu pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan harapan dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi agar bersama-sama menjaga kondusifitas, jangan ada berita-berita hoax, ujaran kebencian dan sara. Selanjutnya Al Ustadz H.Muhammad Restu Sugiharto dalam tausyiahnya menyampaikan tentang rasa syukur kepada Allah SWT. (RS)

PERDAGANGAN - Siswa SMAN 1 Bandar Perdagangan laksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) TP. 2017/2018, yang diikuti 317 siswa, bertempat di gedung SMAN 1 Bandar,Jalan Kwala Tanjung Perdagangan. Pelaksanaan UNBK berdasarkan Peraturan dan Ketentuan Mendikbud dan Badan Standrad Nasional Pendidikan (BSNP) yang tertuang dalam keputusanya NO:0044/P/BSNP/ 2017, tentang prosedur Oprasional Standrad Ujian Nasional Tahun Pelajaran,2017/2018,

tentang keharusan penyelenggaraan UNBK untuk tingkat SMA dan SMK. Pelaksanaan UNBK di SMAN 1 Bandar berjalan aman dan tertib dan semua siswa hadir ujian, kata Kepala Sekolah SMAN 1 Bandar Mariani Samosir SPd, didampingi Sujiwo,S.Kom,Guru Bidang Study Computer,dan Wakasek Ali Imron SPd,Senin pekanlalu. Mariani yakin siswanya mampu menjawab semua soal ujian. Hal itu terlihat dari siswa yang fokus dan antusia saat mengoperasikan sampai menjawab se-

Mariani Samosir SPd

Hal itu juga diakui siswa-siswi SMAN 1 Bandar. Selesai ujian, siswa- siswi sekolah mengatakan tidak mendapat halangan apapun. Karena sudah dibekali dan diberikan pemahaman dan pembelajaran serta bimbingan dari para guru tentang tata cara mengoperasikan komputer. Mudah-mudahan kami termasuk bahagian dari urutan namanama yang akan dipanggil melalui jalur undangan ke PTN, sebut mereka. Tahun ini 135 orang siswa SMAN 1 Bandar menargetkan kuota masuk ke PTN. (RAIT)

Bupati Nisel : Manfaatkan DD Untuk Pembangunan Masyarakat NISEL - Bupati Nias Selatan Dr Hilarius Duha,SH MH terus mendorong Pemerintahan Desa untuk meningkatkan pemanfaatan Dana Desa melalui pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini ia sampaikan pada rapat koordinasi pemerintahan desa tentang penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, di Defnas Hall Jalan Pramuka Te-

lukdalam, Senin pekanlalu. Dia menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indone-

sia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, mempunyai dua program prioritas yakni bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. “Untuk Pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan untuk pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat

desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya di desa masing-masing,” tuturnya. Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nias Selatan, Alber Duha,SP dalam laporannya memaparkan, peserta rapat koordinasi terdiri dari, Kepala Desa, Ketua BPD dan Camat se-Kabupaten Nias Selatan. Rapat tersebut juga dibuka

secara resmi oleh Bupati Nias Selatan, Dr Hilarius Duha,SH MH didampingi Plt. Sekretaris Daerah Ir. Ikhtiar Duha,MM dan Kepala Dinas PMD Alber Duha,SP serta dihadiri para Pimpinan SKPD Nisel dan Pejabat Administrator dan Pengawas yang setara dengan Eselon III dan Eselon IV pada Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan. (HAL)

Walikota Buka Pencanangan Bhakti Sosial IBI-KB-Kesehatan TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi Ir.H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM membuka kegiatan pencanangan bhakti sosial IBI-KB-Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2018, Selasa (10/4) bertempat di RSU Chevani. Dalam sambutannya H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan momentum bhakti sosial IBI-KB-kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 yang di mulai pada Bulan Januari sampai dengan Mei 2018.

"Hari ini kita berkumpul bersama untuk pencanangan kegiatan bhakti sosial IBI-KB-kesehatan yang di rangkaikan dengan pelayanan KB kesehatan, posyandu dan iva test bagi masyarakat secara gratis, sebutnya. Beliau menyambut baik pencanangan kegiatan ini karena momen ini memiliki nilai yang sangat strategis dalam rangka penguatan dan percepatan pencapaian sasaran program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga agar tumbuh se-

imbang dengan daya dukungan yang tersedia.. Walikota berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya di Kota Tebing Tinggi serta meningkatkan semangat dan motivasi dalam mengabdi dan membangun lebih baik serta lebih sejahtera. Terakhir H.Umar Zunaidi Hasibuan meminta kepada pihak Kecamatan agar menjadi motivator di tempatnya masing - masing membantu menyukseskan perogram tersebut. (RS)

UN Berbasis Komputer Cegah Kecurangan MEDAN - Sebanyak 146.825 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Sumatera Utara (Sumut) mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP), Senin pekanlalu. Gubernur Sumut, HT Erry Nuradi saat meninjau UNBK di SMA Negeri 1 Medan di Jalan Cik Ditiro Medan mengatakan pelaksanaan UNBK dan keikutsertaan sekolah terus menunjukan peningkatan yang baik dari tahun sebelumnya. “Sekolah SMA sederajat di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumut satu tahun ini lebih baik dan terjadi pening-

katan peaerta sistem online. Hampir keseluruhan sudah menggunakan UNBK,” kata Erry Nuradi. Dari data diperoleh, yang mengikuti UNKP sebanyak 10.908 siswa dari 206 sekolah. Sedangkan UNBK 135.917 siswa dari 1.493 sekolah. Angka tersebut menunjukan 87,88 persen sekolah SMA di Sumut melaksanakan UNBK, sisanya, 12,12 persen sekolah penyelenggara UNKP. Erry menargetkan UNBK beberapa tahun ke depan akan 100 persen digelar di Sekolah SMA sederajat di Sumut. Menurutnya UNBK ini, memiliki manfaat lebih baik dari pada

UNKP. Selain bisa mencegah kebocoran soal juga kecurangan saat ujian dan juga bisa menghemat dana anggaran UN. Selain itu nilai ujiannya tidak dipengaruhi karena langsung tersambung ke panitia pusat di Jakarta. “Semua penilaian ada di sekolah. Apa lagi keuntungnya biayanya lebih murah. Sebelumnya, mencetak kertas soalnya, besar biayannya. Lebih murah biaya dan memperkenal siswa dengan teknologi,” jelasnya. Meski begitu, Erry Nuradi mengakui masih ada sekolah belum melaksanakan UNBK, karena terkendala dengan jaringan internet. Sedangkan, untuk

jaringan listrik tidak ada kendala. Soalnya, pasokan listrik di Sumut surplus. “Untuk fasilitas, ada bantuan dari orangtua siswa, dan bantuan dari Pemprov setiap tahunnya. Untuk kondisinya pelaksanaan UNBK sudah 100 persen, tapi tidak ada kendala,” tandasnya. Pada peninjauan pelaksaaan UN hari pertama dengan mata ujian bahasa Indonesia itu Gubsu didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut, Arsyad Lubis dan Ketua Panitia UN Provsu Ausgust Sinaga. Kadisdik Sumut, Arsyad Lubis mengatakan, ada peningkatan sekolah mengikuti UNBK setiap tahunnya. Sejak 2016

awal pelaksanaan UNBK, keikutsertaan sekolah terus naik dan sekolah sudah melaksanakan UNBK pada tahun 2018 ini. UNBK SMA peningkatannya sangat tinggi setiap tahunnya. Pertama 2016 diikuti 96 sekolah. Sedangkan 2017 meningkat menjadi 1.502 sekolah. Tahun ini, sudah hampir seluruhnya mengikuti UNBK. Ia mengakui untuk kendala pelaksanaan UNBK, ada pada fasilitas seperti komputer, jaringan listrik dan jaringan internet yang belum memadai untuk saat ini. Namun hal itu, terdapat pada sekolah di daerah terpencil di Sumut ini. (FeR)

Forum Journalis dan Aktivis Se-Pantai Barat Madina Serahkan Bantuan MADINA - Forum Jurnalis dan aktivis sePantai Barat Madina serahkan bantuan solidaritas kepada anggota forum Ahmad Siregar salah seorang wartawan Harian Sumut 24 yang sedang mendapat musibah, Selasa (11/04) di rumahnya Desa Simpang Durian Dusun Pulopadang Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Madina. Saluran bantuan solidiritas langsung di serahkan Ketua Forum Jurnalis & Aktifis Se-Pantai Barat Madina Afnan Lubis didampingi sekretaris Rizky Lubis, Bendahara Muhammad Sudirmin, Junaidi Nasution, Khairuman Nasution dan Joni Iskandar Nasution. Ketua Forum Jurnalis & Aktifis Se-

Pantai Barat Madina, Afnan Lubis dalam kata sambutanya dirumah duka mengucapkan turut berbela sungkawa atas meninggal nya ibunda Ahmad Siregar dan bagi keluarga yang di tinggal supaya tabah menghadapinya. Mendapat kunjungan dari rekanrekannya, Ahmad Siregar juga mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan solidiritas dari rekan-rekan Forum Jurnalis & Aktifis Se-Pantai Barat madina. “Saya perwakilan keluarga besar mengucapkan terima kasih banyak atas solidiritas dari kawan-kawan semua”, kata Ahmad.

KETUA Forum Jurnalis dan aktivis se-pantai barat madina Afnan lubis (kanan) menyerahkan Bantuan solidaritas kepada keluarga duka ahmad siregar

Menteri Agama Resmikan STAIN Madina PANYABUNGAN - Perubahan status Yayasan STAIM Mandailing Natal menjadi STAIN ( Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ) merupakan proses yang paling cepat karena didukung semua aspek. Hal itu itu diungkapkan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Kamis (12/04) di Kampus STAIN Mandailing Natal. Lukman Hakim mengakui pendidikan negeri ini diawali dengan pondok pesantren dan berkembang

mua soal ujian dan mentransfernya ke online internet sampai akhir UNB kemarin. Keyakinan Mariani Samosir ini bukanlah tanpa dasar, karena sebelum pelaksanaan ujian, pihaknya telah melakukan persiapan seperti simulasi yang dipimpin oleh tim simulasi UNBK. Tahun sebelumnya SAMN 1 Bandar masih melakukan UNPK tapi tahun ini sekolah yang dipimpin Mariani Samosir ini sudah mampu mengikuti UNBK. Dengan sistem pengawasan silang, UNBK di SMAN 1 Bandar berjalan dengan aman dan tertib.

secara terus menerus sampai saat ini, sehingga Kementerian Agama Republik Indonesia sangat memfokuskan program pendirian Universiatas Islam seperti saat ini yang diresmikannya. Lukman Hakim Syaifuddin berharap dengan perubahan STAIM menjadi STAIN akan mampu mencetak ilmuan-ilmuan muslim Mandailing Natal yang mampu bersaing di bidangnya. Dia juga mengucapkan terima kasih pada masyarakat

yang telah ikut serta berpartisipasi dalam membangun pendidikan di negara ini baik dengan menghibahkan tanahnya untuk pembangunan kampus maupun menyumbangkan pikiran dalam rangka pencapaian target. Sementara itu, Ketua Yayasan STAIM Irjen. POL. Purn. Saud Usman mengakui bahwa selama 9 bulan perjuangan untuk menjadikan Yayasan STAIM menjadi STAIN berkat dukungan semua elemen

masyarakat dan pemerintah. Saud Usman berharap, perubahan status ini akan semakin meningkatkan niat para tim penggagas untuk terus berjuang meningkatkan status STAIN menjadi UIN. Dia juga menggambarkan bahwa saat ini sudah ada 50 dosen yang melamar dan telah diterima. Saud Usman memaparkan ada 4 lokasi kampus direncanakan yaitu Kampus di Kota Panyabungan, Kampus di Tor Siojo Kota No-

pan dan Kampus di Natal Pantai Barat serta Kampus di wilayah Siabu. Kesemua lokasi tersebut diambil karena mewakili wilayah Mandailing Godang, Mandailing Julu dan Pantai Barat. Bupati Mandailing Natal Drs. H. Dahlan Hasan Nasution mengakui bahwa perjuangan tim dalam merubah status STAIM memang didasari dari ketiadaan perguruan tinggi di Madina. Dari 22 Pondok Pesantren di wilayah Madina hanya satu saja Universitasnya. Dari situlah dorongan pemerintah dan sejumlah putra daerah serta tokoh

masyarakat beranjak memperjuangkan perubahan status STAIM tersebut. Acara peresmian Perguruan Tinggi STAIM Menjadi STAIN oleh Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Syaifuddin ditandai dengan pembukaan tirai Plank Merek STAIN didampingi Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua Yayasan dan Ketua DPRD Madina. Usai peresmian beliau menyempatkan diri berkeliling kampus melihat secara dekat kondisi kampus perguruan tinggi STAIN Madina. (TH)


15 SUMUT

ANEKA

E D I S I 501 16 - 22 APRIL 2018

Camat Tamora Ingatkan Jajarannya Tingkatkan Pelayanan

Ardianto Bangga Dapat Perhatian dari Camat Tanjung Morawa TANJUNG MORAWA - Mendapatkan bantuan dari seorang pemimpin ternyata mengukir kesan yang begitu berarti bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Begitulah yang dirasakan Ardianto ( 31) warga Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang baru-baru ini mendapat sejumlah bantuan materi dari Camat Tanjung Morawa, Edi Yusuf, SIP, MSi. "Saya bangga, Camat Tanjung Morawa memperhatikan kehidupan keluarga saya.Bukan dari besarnya bantuan yang saya lihat tapi perhatian dari bapak Camat lah yang membuat saya bahagia", ujar Ardianto yang merupakan seorang buruh harian lepas disalah-satu perusahaan swasta di Tanjung Morawa saat dikunjungi awak koran ini di kediamannya, Rabu (11/04). Beberapa waktu lalu, kediaman Ardianto disambangi oleh perwakilan pemerintahan Kecamatan Tanjung Morawa bersama Dinas Sosial Deli Serdang dan pemerintahan Desa Lengau Seprang. Melalui perwakilan yang hadir, Ardianto diberi bantuan berupa perlengkapan sekolah untuk

empat orang anaknya yang masih diduduk di bangku Sekolah Dasar. "Anak saya ada tujuh orang bang hasil pernikahan saya dengan istri saya Fatmawati (27). Empat orang diantaranya sudah duduk di bangku SD, kemarin lalu dapat bantuan dari Camat melalui perwakilannya, dan saya sangat bersyukur sekali", ujar Ardianto. Sementara itu, Kepala Desa Lengau Seprang, Suherianto, Rabu (11/04) mengatakan, "Ardianto adalah warga yang kehidupan perekonominya memang terlihat pas-pasan, walau yang bersangkutan tidak terdaftar warga miskin, namun Camat memberikan bantuan kepada keluarga mereka setelah sebelumnya kehidupan yang bersangkutan tersorot di sebuah media sosial", ujarnya. Secara terpisah, Camat Tanjung Morawa, Edi Yusuf, SIP, MSi melalui Sekretarisnya, Drs.Nelson Pakpahan, kemarin mengungkapkan, "sudah kewajiban bagi pemerintahan Kecamatan Tanjung Morawa tanggap mendengar kondisi warganya yang susah. Lalu Camat berinisiatif dengan biaya pribadinya memberikan bantuan tersebut. "Kami berharap bantuan ini bermanfaat bagi yang menerima", kata Nelson. (DIZ)

Walikota Tebing Tinggi Lepas 188 Atlit ke Porwilsu

TANJUNG MORAWA Penyelenggara pelayanan publik sudah sepatutnya mengedepankan sikap profesional dalam melayani masyarakat Namun perlu dimaklumi, terkadang hal itu tidak selalu berjalan mulus, untuk itu dibutuhkan kritikan dan masukkan yang sifatnya benar-benar membangun. Demikian dikatakan Camat Tanjung Morawa, Edi Yusuf, SIP, MSi saat ditemui disela-sela acara pembukaan pameran makanan

Edi Yusuf, SIP, MSi

tradisional, di Budaya Resto Tanjung Morawa baru-baru ini. Dia berterimakasih kepada masyarakat baik yang berasal dari kalangan Ormas, LSM, dan insan pers yang berkenan mengingatkan selaku penyelenggara pelayan publik di Kecamatan. "Perlahan saya akan terus mengingatkan anggota dan jajaran untuk terus meningkatkan pelayanan secara prima terhadap masyarakat", katanya. Disamping itu, Edy juga berharap, media massa melakukan kontrol sosial terhadap kinerja jajaran pemerintahan Kecamatan Tanjung Morawa agar melakukan

pemberitaan yang berimbang. Selain memuat berita kritikan, media juga harus bisa memuat berita kegiatan positif, sehingga semakin tersokong", kata Edy. Sebelumnya, pemerintahan Kecamatan Tanjung Morawa sempat menjadi sorotan publik karena adanya laporan dari sejumlah masyarakat miskin yang terombang-ambing mempertanyakan raskin di kantor Camat Tanjung Morawa, dan Edy Yusuf mengakui kesalahan anggota dan jajarannya. Ini merupakan kelalaian yang menurutnya patut untuk diingatkan. (DIZ)

Kapolres Sambut 31 Personil Bintara Baru Yang Bertugas di Nisel NISEL - Sebanyak 31 orang personil Bintara baru, di tugaskan di Polres Nias Selatan. Kedatangan Bintara disambut langsung oleh Kapolres Nisel, AKBP Faisal F Napitupulu, SIK MH didampingi oleh Kabag Ops Kompol Martin Luther Dachi, Sos, Kabag Sumda Kompol Irianto, SH, Kasat Intel AKP Jos Tumpak Simanjuntak, SH, Kasat Lantas AKP Suprianto, SH, beserta sejumlah Perwira dan seluruh Bintara Polres Nias Selatan, Rabu (11/4) di Mapolres Nisel. Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.I.K MH pada sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Bintara baru sekaligus mengucapkan selamat untuk bergabung menjadi Keluarga Besar Kepolisian Resort Nias Selatan. "Segera beradaptasi dengan lingkungan sekitar, kenali masyarakat, senior, terutama para perwira. Kalian harus bersyukur bisa lulus menjadi Bintara Polisi dan ditugaskan di Polres Nias Selatan, karena Kabupaten Nias

Selatan merupakan tempat yang tepat untuk menempah diri untuk menjadi Polisi dan petarung yang tangguh", imbaunya. Orang nomor satu di jajaran Polres Nisel itu juga berharap para Bintara baru tidak melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun selama bertugas menjadi anggota Polri, terutama saat bertugas di wilayah hukum Polres Nias Selatan.

"Setiap bentuk pelanggaran akan di proses, terlebih jika ada anggota yang melakukan tindak pidana dan terlibat narkoba, akan di usulkan untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)", tegasnya. Menurut dia, Polisi harus bisa merangkul dan dekat dengan masyarakat, karena Polisi adalah Pelayan, Pelindung dan Pengayom Masyarakat. " Jangan ber-

sikap arogan terhadap masyarakat sipil, kecuali dalam menghadapi para pelaku kriminal dan penjahat, polisi harus bersikap tegas", sebutnya. Menurut Faisal, para bintara baru harus benar-benar mencintai profesi dan menjalankan tugas dengan sebaik-baik nya, serta mampu meningkatkan prestasi kerja sesuai fungsi masingmasing. (HAL)

Walikota Subulussalam Letakkan Batu Pertama Pembangunan Mesjid Ar-Rahmah TEBING TINGGI - Kunci sukses seorang atlit untuk meraih prestasi dimulai dari diri sendiri atas dasar kemauan hati. Dan prestasi itu lahir dari hasil para atlit selama mengikuti latihan bersama pelatihnya secara disiplin. Hal itu diungkapkan Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan dan H.M.Daniel Sultan saat melepas 188 atlit dan 29 pelatih untuk mengikuti Porwilsu 2018, Jumat lalu di GOR Asber Nasution Walikota mengatakan, untuk mempertahankan prestasi sebelumnya yang diraih Tebing Tinggi bukanlah pekerjaan mudah, butuh perjuangan, semangat dan percaya diri. Seperti kata orang pintar, mempertahankan satu prestasi itu lebih berat dari pada merebutnya,namun harus tetap dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas dan mau mendengarkan arahan dari pelatih.ujarnya. Walikota berharap kepada para atlit dan offesial agar tetap menjaga nama baik Tebing Tinggi, terutama yang bertanding di luar kota, jaga sikap sebagai tamu di kota orang, tetap disiplin menjaga kesehatan. Sebagai seorang atlit, jangan cengeng karena mungkin ada kekurangan sedikit fasilitas yang didapat, harus tetap semangat dan percaya diri, katanya. Sementara, Ketua Umum Koni H Daniel Sultan menuturkan

dalam Porwilsu tahun 2018 ini, Tebing Tinggi mengirimkan 188 Atlit dan 29 pelatih yang akan mengikuti 13 cabang olahraga yang dipertandingkan Sebelum mengikuti Porwilsu, para atlit hasil seleksi telah menjalani masa TC selama 3 bulan, segala fasiltas selama menjalani TC sampai mengikuti pertandingan dibiayai oleh Pemko Tebing Tinggi melalui Koni. Sebagaian cabang olah raga dipertandingkan di luar Kota Tebing Tinggi dan sebagai tuan rumah Porwilsu,dipertandingkan empat cabang olahraga, bulu tangkis, pencak silat, angkat berat dan billiard. H.M.Daniel Sultan yakin para atlit Tebing Tinggi akan masuk dalam 3 besar di tingkat Provsu yang lebih baik dari prestasi sebelumnya yang berada dalam posisi 5 besar. Hadir dalam pelepasan atlit tersebut Ketua Harian Koni Chaidir Candra, Kadispora Jumpa Ukur Sembiring, Kapolsek Rambutan AKP Leo Sembiring, para atlit dan pelatih Pertandingan 13 cabang olahraga mulai berlangsung sejak 13 April-13 Mei 2018 tersebar diberbagai daerah yakni Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Kota Medan, Asahan, Tapanuli Tengah dan Kota Tebing Tinggi termasuk wilayah IV. (BBS)

SUBULUSSALAM - Walikota Subulussalam, H.Merah Sakti,SH meletakkan batu pertama pembangunan Mesjid Ar-Rahmah Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Kamis (12/4). Pembangunan Mesjid Ar-Rahmah menelan biaya Rp3,7 miliar. Sementara Pemko Subulussalam memberikan bantuan sebesar Rp100 juta dari anggaran APBK Tahun 2018. Walikota mengatakan tahun 2019 dana pembangunan mesjid akan dianggarkan dari dana Otsus sebesar Rp500 juta. Namun kalau tidak bisa mencapai Rp500 juta,

Pemko akan berupaya agar mendapat bantuan sebesar Rp200 juta di tahun 2019. Untuk itu dibutuhkan seorang pemimpin yang pintar agar bisa menampung semua kebutuhan masyarakat, katanya. Dia berharap seluruh masyarakat, SKPK dan para kontraktor dapat membantu pembangunan mesjid agar dana pembangunan mesjid ini dapat segera terealisasi Dalam kesempatan itu Walikota berhasil mengumpulkan uang dari masyarakat dan para SKPK, Badan kantor dan para kontraktor sebesar Rp.83,500 000 dan semen 400 sak sedang-

Kecamatan Bajenis. Menurutnya, program pembangunan yang dilaksanakan Pemko Tebing Tinggi belum semuanya dapat memenuhi harapan masyarakat yang disebabkan karena keterbatasan anggaran. Untuk itu masyarakat bersama dengan kelurahan dalam menyusun rencana pembangunan dapat menentukan skala prioritas pembangunannya. Usai menyampaikan sambu-

sar Rp83.500 dari para SKPK dan masyarakat. Pihaknya dan masyarakat juga membantu Rp150 juta dari Dana Desa tahun 2017 karena anggaran biaya pembangunan Mesjid Ar-rahmah ini mencapai Rp 3,7 milya,r maka saya selaku kepala desa mengharapkan kepada seluruh elemen agar dapat membantu pembangunan mesjid ini sebelum habis masa jabatannya, pintanya. Kegiatan ini juga dihadiri Walikota Subulussalam, Ketua MPU, anggota DPRK,para Asisten, SKPK,Camat, Kepala Desa juga tokoh masyarakat. (KARTOLIN)

Walikota Diskusi Jaga Kerukunan dan Antisipasi Ujaran Kebencian SARA di Medsos TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM resmikan kegiatan menjaga kerukunan dan antisipasi ujaran kebencian SARA di media sosial, Selasa (10/4) bertempat di Aula Kemenag Kota Tebing Tinggi. Dalam sambutannya Walikota mengatakan tentang sejarah berdirinya kerajaan-kerajaan besar di Indonesia yang sangat banyak contohnya kerajaan majapahit an sriwijaya dan kenapa kerjaan tersebut tidak bisa ber-

tahan serta hancur semua itu dikarenakan kebodohan, penghianatan dan perpecahan dari dalam bukan dari pihak. Dan kita tahu bahwa kemerdekaan yang diraih Negara kita Indonesia bukan karena pemberian melainkan dari perjuangan, persatuan dan keinginan untuk merdeka. Maka dari itu walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan budaya kita harus tetap bersatu, jangan ada pertikaian antara kita yang bisa

Pemko Tebing Tinggi Gelar Dialog Interaktif TEBING TINGGI - Dialog interatif antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan warga merupakan suatu wujud nyata dari penjabaran nawacita pemerintah yang selalu ada ditengahtengah masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Walikota Tebing Tinggi H.Oki Doni Siregar bersama dengan para pimpinan OPD pada acara dialog interaktif dengan warga Kelurahan Pelita, Senin lalu di Kelurahan Pelita,

kan pasir 20 truk sertu juga 20 truk. Sementara, Ny.Walikota Merah Sakti menitipkan uang sebesar Rp.2000.000 kepada ibu-ibu perwiritan Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, untuk keperluan perwiritan. Kepala Desa Lae Oram, Asriadi Bancin mengucapkan terima kasih kepada Walikota yang telah menganggarkan Rp100 juta untuk pembangunan mesjid pada tahun 2018 dari dana APBK. Dan Rp200 juta untuk tahun 2019. Dalam acara itupula selain semen, pasir dan sertu dari para kontraktor, terkumpul dana sebe-

tannya, Walikota memberikan kesempatan kepada warga untuk bertanya. Dalam sesi tanya jawab diantaranya menyangkut tentang ternak babi yang dipelihara masyarakat yang kadang kala mengundang keresahan karena bau,. warga berharap Pemko dapat mecarikan solusinya Warga sangat mendukung program kebersihan, dan berharap bisa memanfaatkan sampah dan kotoran ternak untuk

dijadikan bio gas juga siap untuk mengikuti pelatihannya, ucap salah seorang warga. Pada dialog tersebut, kelompok tani berharap Pemko Tebing Tinggi terus ikut mendampingi dari mulai penanaman sampai masa panen. Saat panen tiba, kami jadi susah tersenyum, karena biasanya harga gabah menjadi turun karena dikerjai tengkulak. (BBS)

menyebabkan kehancuran suatu negara, seperti halnya yang ada di negara eropa. Jadikan perbedaan itu menjadi suatu indah yang semestinya kita banggakan dan kita jaga, kepada kita semua jangan pernah mengklaim bahwa diri kita yang lebih baik dari yang lain karena itu bisa memicu perpecahan. Dan kepada semua yang hadir Walikota berpesan bila mengeluarkan pendapat atau komentar di depan umum yang kita tidak tahu kebenarannya lebih baik

diam karena dapat menimbulkan sara ataupun ujaran kebencian. Terakhir H.Umar Zunaidi Hasibuan berpesan agar jangan mudah terpancing dengan beritaberita yang ada di medsos, karena berita yang ada di media sosial itu lebih banyak salahnya dari pada kebenarannya. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kemenag Kota Tebing Tinggi, Ketua FKUB, Ketua PD. Alwasliyah, PD.Muhammadiyah dan para tokoh agama. (RS)


E D I S I 501 16 - 22 APRIL 2018

HALAMAN 16

Sandiaga: Pertarungan PrabowoJokowi ibarat David VS Goliath JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Sandiaga Uno mengatakan, banyak kalangan elite meremehkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk bisa memenangi Pemilihan Presiden 2019. Apalagi, kata Sandi, Prabowo akan berhadapan dengan capres petahana, Joko Widodo. Sandiaga pun mengibaratkan pertarungan Prabowo dan Jokowi seperti kisah David versus Goliath atau pertarungan seorang manusia biasa yang berhasil menang melawan seorang dengan kekuatan besar. "Kami di Partai Gerindra melihat ini David versus Goliath, karena Pak Prabowo sepertinya dianggap lemah oleh sebagian kalangan, khususnya kalangan-kalangan elite," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Kamis (12/4) malam. Namun, menurut Sandi, anggapan tersebut tidak membuat Gerindra berkecil hati. Ia mencontohkan, kasus Pilkada DKI 2017 di mana AniesSandi menang meski sempat diremehkan. "Kisah ini akan terulang lagi, seperti di DKI, di mana kita dianggap kecil, kita tidak dianggap punya sumber daya, kita dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata. Tapi kita bisa menangkap aspirasi rakyat karena yang akan menentukan pemi-

Heboh, Kampanye Gunakan Pesawat Kepresidenan

Sandiaga Uno lihan dan presiden ke depan itu adalah rakyat," kata Sandi. Telanjang dada ala Prabowo Selain itu, Sandi juga menceritakan pengalaman di Rakornas Gerindra kemarin. Terkait video Prabowo diarak para kader sambil bertelanjang dada. Menurut Sandi, tidak ada pesan khusus dari bertelanjang dada itu. Ia menduga para kader ingin menunjukkan bahwa capres yang mereka dukung sehat dan bugar. "Jangan gagal fokus melihat dua puting itu, jangan. Itu mungkin menunjukkan Pak Prabowo usia 65 tahun ke atas tapi masih sangat tegap sehat, beliau olahraga rutin, renang rutin, naik kuda rutin," kata Sandi. (MDC)

Bibit Sarankan UU Pilkada Direvisi MALANG - Ketua Umum (Ketum) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Bibit Samad Rianto menyarankan, pemerintah untuk segera merevisi UU Pilkada. Perubahan aturan ini sebuah keharusan mengingat adanya kasus penangkapan dua calon walikota Malang atas korupsi APBD-P TA 2015. "Saya kira harus direvisi karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya," ujar Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini saat ditemui wartawan di Kantor GMPK Malang Raya, Kamis (12/4). Seperti diketahui, dua calon walikota Malang telah ditetapkan dan ditahan KPK atas kasus dugaan korupsi APBD-P TA 2015. Kedua calon ini masih bisa melanjutkan penye-

lenggaraan Pilkada 2018 meski telah bermasalah pada hukum. Situasi ini bisa terjadi mengingat aturan UU Pilkada telah mengaturnya secara detail. Melihat hal ini, Bibit tentu saja menyarankan pemerintah untuk merevisi UU Pilkada karena akan berdampak buruk bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia tak memiliki sikap politik serupa dengan Amerika Serikat. Warga Indonesia mudah terpecah belah hanya karena masalah perbedaan pandangan maupun pilihan politik. "Di Amerika kalau calonnya kalah, mereka mau baikan sama yang menang. Lah kalau kita kan lebih pendendam," jelas Ketua Satgas Dana Desa ini. (INT)

Jokowi Janji Tak Bagi-bagi Sepeda saat Kampanye Pilpres 2019

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan siap mengikuti segala aturan main yang akan ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Jokowi mengaku dirinya siap patuh jika pembagian sepeda seperti yang biasa ia lakukan ketika kunjungan ke daerah dilarang. "Kalau aturannya sudah ditentukan KPU, misalnya bagi sepeda enggak boleh, bawa pesawat nggak boleh, ya kami taati aturan itu," ucap Jokowi melalui keterangan resmi, Jumat (13/4). Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyarankan Jokowi tak lagi membagikan sepeda

kepada masyarakat ketika sudah resmi ditetapkan sebagai calon presiden (capres) dan berkampanye. Larangan ini berkaitan dengan Peraturan KPU yang menyatakan nilai bahan kampanye yang diperbolehkan tidak lebih dari Rp60.000. Namun, masa kampanye Pemilu 2019 dimulai 23 September 2018 mendatang. Sehingga, Bawaslu tak menyoalkan jika saat ini Presiden masih membagikan sepeda. Adapun terkait pesawat kepresidenan, KPU sebelumnya menyatakan bisa dipakai oleh Jokowi sebagai calon petahana saat kampanye. KPU hanya melarang pesawat kepresidenan digunakan tim pemenangan. (CNN)

JAKARTA - Penggunaan pesawat kepresidenan menjadi polemik dalam Pemilu 2019 mendatang. Karena penggunaan pesawat kepresidenan oleh petahana dianggap tidak adil bagi calon presiden lain. Seperti Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman yang menyebutkan tak setuju bila Presiden Joko Widodo menggunakan pesawat Kepresidenan untuk berkampanye Pilpres 2019. Sebab dalam hal kampanye status Jokowi merupakan calon Presiden. "Kalo menurut saya tidak bolehlah, karena dalam konteks beliau sebagai capres ya tentu beliau bukan sebagai Presiden,

pesawat itu untuk Presiden. Tapi kalau calon presiden, kalau beliau boleh berarti calon lain juga boleh dong," ujar Sohibul di kantor pusat PP Muhammadiyah, Menteng Raya, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (12/4). Sementara, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy meminta para pihak tak mempersoalkan hal tersebut. Baginya, Jokowi sosok yang tak repot menggunakan kendaraan apapun. "Pak Jokowi itu naik angkot aja masih mau kok. Jadi saya kira tidak perlu membuat suatu peraturan yang kemudian membuat rumit persoalan yang bisa memancing komentar komentar yang menganggap ini sebuah ketidaksetaraan," ujar pria yang akrab disapa Romi itu. "Saya sudah bicara dengan pak Jokowi, bahkan komentar pak jokowi singkat, saya naik angkot

aja engga masalah kok," tambahnya. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, calon presiden atau capres petahana diperbolehkan menggunakan pesawat kepresidenan saat cuti kampanye Pilpres 2019. Dia beralasan pesawat kepresidenan merupakan salah satu hak melekat presiden. "Loh itu kan yang melekat," kata Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, JakartaPusat, Senin (9/4). Tak hanya itu, dia menyebut alat transportasi yang tidak berstandar pengamanannya akan memiliki resiko besar nantinya. Sebab, capres petahana tetaplah sebagai kepala pemerintahan dan kenegaraan. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pada Pasal 305 ayat (2),

(3) dan (4) menyatakan capres dan cawapres tetap mendapatkan fasilitas pengamanan, kesehatan dan pengawalan yang bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBN). Tak hanya itu, pada Pasal (5) dinyatakan untuk pengawalan dan pengamanan diatur dalam peraturan presiden. "Itu bisa berisiko, kalau kita enggak punya presiden resikonya besar. Makanya presiden itu punya standar-standar tertentu, pengamannya, transportasinya, itu melekat," papar dia. Karena hal itu, Arief juga menyebut mobil kepresidenan juga dapat digunakan saat cuti kampanye. "Kenapa enggak pakai mobil umum saja? oh berbahaya, karena ada standar-standar pengamanan itu yang ditentukan," jelas Arief. (NET)

Romahurmuziy Prediksi Jokowi Menang Mudah Lawan Prabowo JAKARTA - Ketua Umum PPP Romahurmuziy memprediksi Presiden Joko Widodo akan meraih kemenangan mudah di Pilpres 2019 jika kembali melawan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang akan diusung Gerindra. Romi mengatakan hal tersebut karena Jokowi telah mendapat dukungan sekurangnya enam partai politik yang ada di parlemen. "Kalau koalisi Jokowi hari ini kan udah diusung enam partai, maka (lawan Prabowo) akan menjadi lebih mudah," kata pria yang akrab disapa Romi itu di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta (12/4). Romi mengatakan koalisi partai politik pendukung Jokowi akan terus bekerja menyosialisasikan program pemerintah yang selama ini berhasil dituntaskan Jokowi selama lima tahun masa. Ia juga meminta agar partai koalisi pendukung Joko Widodo takkan cepat berpuas diri meski tingkat elektabilitas dan kepuasan masyarakat kepada Jokowi lebih tinggi ketimbang calon lainnya. "Kami akan terus bekerja keras dan membalik kekalahan

yang dulu (Pilpres 2014) masih terjadi di 161 kabupaten dan kota, meliputi 10 provinsi," ucap Romy. Selain itu, kata Romy, faktor Jokowi sebagai capres petahana merupakan keuntungan sendiri ketika menghadapi Pilpres mendatang. Mayoritas masyarakat dipastikan akan menjatuhkan pilihan ke tangan Jokowi di Pemilu mendatang dengan pertimbangan kinerja pemerintah yang terbilang berhasil.

"Kerja nyata yang sudah dilakukan oleh Jokowi dari 3,5 tahun ini yang juga tercermin pada lembaga survei yang sudah menunjukkan angka di atas 60 persen," ujar Romy. Partai Gerindra resmi mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (Capres) 2019-2024. Keputusan tersebut diambil usai mendengarkan aspirasi seluruh kader Gerindra yang hadir dalam

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Jawa Barat. "Atas dasar aspirasi tersebut maka Partai Gerindra secara resmi mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan sekaligus memberikan mandat penuh untuk membangun koalisi dan memilih calon wakil presiden," kata Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani. (INT)

Nasdem: Jokowi Sudah Punya Cawapres, Tinggal Diumumkan JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Jhonny G Plate menegaskan, bahwa Joko Widodo (Jokowi) sudah mengantongi nama calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampinginya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Namun, Jokowi menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan cawapresnya. "Saat ini sudah ada nama calon wakil presiden di Jokowi dan akan diumumkan pada saat yang tepat," kata Jhonny di Jakarta, Jumat (13/4). Dia tidak mempermasalahkan apabila ada partai politik yang memasangkan kadernya sebagai cawapres Jokowi bahkan hingga membentuk relawan khusus. Hal itu, menurut dia, merupakan bagian dari dinamika politik menjelang Pilpres 2019.

Namun, setelah Jokowi mengumumkan cawapres, maka semua partai politik pengusung dan pendukungnya harus mengikuti keputusan tersebut. "Yang penting setelah diumumkan, Jokowi akan berbicara dengan partai pengusung misalnya PKB kalau partai tersebut jadi salah satu parpol pengusung," ujarnya. Jhonny yang juga menjadi Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI itu menjelaskan parpol yang telah mendeklarasikan diri sebagai pendukung Jokowi sebagai capres 20192024, saat ini semuanya solid. Dia mengatakan, Nasdem menyerahkan sepenuhnya figur cawapres kepada Jokowi namun harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan erat dengan elektoral Pilpres 2019.

"Misalnya mampu mendukung peningkatan elektabilitas, memiliki chemistry yang kuat dengan Jokowi, punya komitmen menyelesaikan pemerintahan hingga akhir periode," katanya. Dia menjelaskan, terkait waktu pengumuman cawapres Jokowi, akan dilihat dahulu apakah betul Gerindra jadi membangun koalisi dengan partaipartai yang ramai dibicarakan. Karena itu menurut dia, parpol pendukung Jokowi enggan terburu-buru mengumumkan sosok cawapres tersebut. "Ini ibarat nonton Liga Champions, lihat dulu komposisi line up lawan seperti apa, lalu kami siapkan pasangan dan timnya. Sama halnya dengan pilpres, kami ingin lihat apa benar Gerindra bisa membentuk koalisi untuk mengusung Prabowo," katanya. (INT)

Epaper koran anti korupsi 501 edisi senin 16 april 2018  

Epaper koran anti korupsi 501 edisi senin 16 april 2018

Epaper koran anti korupsi 501 edisi senin 16 april 2018  

Epaper koran anti korupsi 501 edisi senin 16 april 2018

Advertisement