Page 1

EDISI 508/ THN IX 4 - 10 JUNI 2018 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.4.000/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

Protes Pohon Imitasi Yang Salah Kaprah JAKARTA - Pohon imitasi yang dipasangkan di beberapa titik trotoar di Jakarta Pusat akhirnya menuai protes, ironinya Gubernur DKI Anis yang tidak tau menahu dihujat habis-habisan di media sosial bahkan disebarkan pula bahwa anggaran pohon imitasi tersebut bernilai Rp.8 miliar yang dikeluarkan dari dana APBD DKI. Padahal menurut Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi (Sudin PE) Jakarta Pusat Iswandi mengatakan sejumlah pohon imitasi, yang diprotes masyarakat dan warganet, dipasang tidak kali ini saja. Melainkan pohon-pohon imitasi itu sudah pernah dipasang pada saat memasuki malam tahun baru 2017, yang masa itu pasangan gubernur ini belum lagi terpilih. "Bahkan posisi pemasangannya sama persis dan tidak berubah, tapi baru kali ini diprotes," ujar Iswandi • LANJUT KE HAL. 2

TERKAIT KASUS E-KTP

KPK PERIKSA CALON PLT GUBERNUR SUMUT

JAKARTA– Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh yang kabarnya santer akan diplot sebagai Pj Gubsu, hingga pasangan kepala daerah baru terpilih dan ditetapkan, akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP-elektronik (KTP-e).

Radikalisme Model Baru Lewat Sosmed JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menilai adanya upaya menghancurkan persatuan masih tampak di Indonesia beberapa tahun terakhir. Hal itu dinilai, karena kurangnya pemaknaan Pancasila bagi setiap warga negara. “Saat ini, saya pribadi menganggap yang sedang marak sekarang tentang radikalisme, mungkin sudah keluar dari ranah semestinya. Padahal, dasar kita bernegara dari Pancasila dan UUD,” kata Sahroni di Jakarta, Sabtu 2 Juni 2018. Sahroni mengungkapkan, penanggulangan terorisme meski terus dilakukan oleh penegak hukum dibantu TNI, tetapi semakin banyak dan bibitnya dalam proses pembesaran. Bahkan, tak hanya dengan upaya pembibitan terhadap kaum muda, aksi terorisme yang dilakukan beberapa waktu lalu, bahkan melibatkan anak-anak. “Radikalisme model baru ini melibatkan anak. Doktrinnya luar biasa, melalui • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

THR Ooohh.. THR Tunjangan Hari Raya atau disingkat THR, sudahlah pasti harapan dari setiap rumah tangga dikarenakan meningkatnya anggaran untuk Hari Raya, seperti pembelian pakaian baru hingga benah rumah baru. Walau sebenarnya tidak perlu barang baru namun itulah nafsu yang dirasa setiap manusia, dia ingin tampil dengan gaya baru setelah berpuasa sebulan, belum lagi rumah yang perlu dibedakin karena bakal banyak teman yang datang berkunjung karena hari lebaran, malu rasanya rumahnya begitu-begitu saja. Sehingga ketika Presiden menyampaikan adanya Upaya pemerintah mendorong tingkat konsumsi rumah tangga melalui ketentuan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 membuat para para ASN yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, serta anggota Polri bersuka cita. Selain ASN, tahun ini pensiunan juga mendapatkan THR dan gaji ke-13. Namun dibalik sukacita dan kegembiraan tersebut ada yang berteriak • LANJUT KE HAL. 2

Zudan masih menjalani proses pemeriksaan di gedung KPK setelah sebelumnya tiba pada pukul 10.15 WIB, Kamis (31/5/2018). “Sekarang sedang dalam proses pemeriksaan,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan. Irvanto telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan No-

vanto pada 28 Februari 2018. Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan KTP-E dengan perusahaannya yaitu PT Murakabi Sejahtera dan ikut beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek KTP-E. Ia juga diduga telah mengetahui ada permintaan “fee” sebesar lima persen untuk mempermudah proses

pengurusan anggaran KTP-e. Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS para periode 19 Januari19 Februari 2012 yang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara. Sedangkan Made Oka adalah pemilih PT Delta Energy, perusahaan • LANJUT KE HAL. 2

Radar Bogor Kembali Didatangi Massa PDIP BOGOR - Massa simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali mendatangi kantor redaksi Radar Bogor di Graha Pena, Jalan KH Abdullah bin Nuh. Massa PDIP dikomandoi kader PDI Perjuangan yang juga anggota DPR RI Diah Pitaloka dan politikus senior PDIP, Rudi Harsa Tanaya. Diah menyampaikan, dengan mempertimbangkan pentingnya peran media dalam menegakkan demokrasi, kader PDIP menyampaikan keberatan terhadap berita utama Radar Bogor berjudul 'Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 juta' yang dimuat Rabu, 30 Mei 2018. Menurut dia, keakuratan berita menjadi penting, mengingat media sebagai rujukan untuk pembuatan kebijakan publik. Untuk itu, kader PDIP akan menyampaikan keberatan atas pemberitaan tersebut. “Berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, angka tersebut adalah hak keuangan yang sampai saat lni tidak diterima oleh yang ber-

JAKARTA - Pemerintah sepakat menambah alokasi subsidi solar tahun ini dari sebelumnya Rp500 per liter menjadi Rp2.000 per liter. Hal itu dilakukan untuk mengimbangi kenaikan harga minyak dunia yang tembus US$70 per barel atau melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar US$48 per barel. "Kalau tadinya subsidi solar dibantu pemerintah Rp500 per liter, sekarang kami akan membantu menambah Rp1.500 per liter menjadi Rp2 ribu per liter," terang Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno di selasela kunjungannya ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) • LANJUT KE HAL. 2

TRAGEDI SEMANGGI

Kejagung Diminta Panggil Habibie dan Wiranto sangkutan (lbu Megawati Soekarnoputri)," kata Diah di kantor Radar Bogor, Jumat, 1 Juni 2018. Dia menyebut, berdasarkan penjelasan Sri Mulyani, gaji pokok Mega-

wati sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hanya Rp5 juta. Kemudian, ditambah dengan tunjangan jabatan, asuransi kesehatan, hingga biaya trans-

Bin Nuh, Kota Bogor. Legislator asal daerah pemilihan Bogor ini menyebut aksi massa PDIP di era demokrasi berlebihan. "Sebagai pengurus DPR yang mewakili masyarakat Kabupaten Bogor, tentu sangat prihatin atas apa yang terjadi kemarin di tempat ini," kata Fadli Zon, Jumat, 1 Juni 2018. Dia mengatakan, ada mekanisme bila ada pihak yang tak suka dengan

JAKARTA - Ibunda almarhum Benardinus Realino Norma Irmawan, salah seorang korban tewas dalam Tragedi Semanggi I pada 1998, Maria Catarina Sumarsih mendorong Jaksa Agung memanggil Presiden ke-3 BJ Habibie dan Menteri Pertahanan dan Keamanan periode 1998-1999 Wiranto. Menurut dia, Habibie dan Wiranto patut dimintai pertanggungjawaban perihal kasus pelanggaran HAM berat 1998-1999. "Untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), Kejaksaan Agung bisa memanggil mereka," kata Sumarsih Sabtu, 2 Juni 2018. Sumarsih adalah salah satu peserta aksi Kamisan yang bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kamis 31 Mei 2018. Setelah pertemuan dengan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu, Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan sulit menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu mela-

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

portasi mencapai angka Rp112 juta. "Tunjangan operasi (paling besar), antara lain untuk biaya transportasi dan • LANJUT KE HAL. 2

PWI: BAWA MASALAH INI KE DEWAN PERS

Fadli Zon: Tanpa Ada Pers Tidak Akan Ada Demokrasi BOGOR - Aksi massa PDIP yang menggeruduk kantor harian Radar Bogor menuai kecaman. Aksi ini dinilai tak mencerminkan prinsip penyelesaian sengketa pers yang bermartabat. Pelaksana Tugas Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Sasongko Tedjo, mengatakan, aksi penggerudukan itu juga kurang kondusif bagi upaya menciptakan suasana yang sejuk di awal tahun politik. Pihak PDIP diminta menempuh me-

Subsidi Solar Ditambah Jadi Rp2.000 Per Liter

kanisme protes pemberitaan lewat Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. "Pers bisa saja membuat kesalahan. Wartawan juga manusia yang tidak luput dari kelemahan dalam menjalankan profesinya. Kinerja pers dapat dipersoalkan secara etis maupun hukum dengan menggunakan UU Pers," kata Sasongko dalam keterangannya, Jumat, 1 Juni 2018. Sasongko memahami kekecewaan massa PDIP terhadap pemberitaan

Radar Bogor yang berjudul 'Ongkangongkang Kaki Dapat Rp112 Juta'. Namun, sebaiknya protes tak diluapkan dengan cara main hakim sendiri. "Tindakan ini sangat tidak produktif dan akan menjadi preseden buruk dalam kehidupan pers nasional secara keseluruhan. PWI Pusat menyarankan agar PDIP Bogor membawa masalah ini ke Dewan Pers," ujarnya. Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kunjungi kantor harian Radar Bogor, di Jalan KH Abdullah

Tahun Politik Bolehkah Ada Dana Tambahan THR Dan Pensiun Dana gaji ke 13 dan tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS yang disampaikan Presiden Jokowi mengundang pertanyaan dikarenakan besar anggarannya mencapai 35 Triliun dan diberikan baru kali ini disaat berada ditahun politik dan dolar terus meroket sehingga dana tersebut terkesan politis. Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menyatakan "Kenaikannya besar dan politis kita tentu senang kalau uangnya ada, sumbernya jelas dan harus diperjelas sumbernya dari mana, kalau dari utang kasihan dong anak cucu kita," kata Riza di Kompleks

Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/6). Dia mengatakan selama ini pemerintah selalu berkoar-koar tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menunjang beberapa hal termasuk pembangunan gedung baru DPR. Karena itu ia meminta

asal usul dana itu jelaskan ke publik. "Nah sementara di sisi lain pemerintah selalu menyampaikan tidak ada uang defisit anggaran dan lain-lain. Pemerintah juga tidak akan melakukan moratorium," ujarnya. "Tidak mau mengangkat tenaga honorer K II karena tidak ada anggaran disebut. Tapi kok di sisi lain kok punya anggaran hampir 36 Triliun untuk kepentingan THR dan penambahan pensiun," tambah Riza. Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengaku senang dengan adanya

tambahan dana THR dan juga pensiunan. Tetapi dia mengaku heran selama empat tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin baru kali ini ia menambahkan dana THR dan pensiun. "Harusnya setiap tahun jangan cuman memasuki tahun politik nah itu tidak bijaksana. Pemerintah harus bijaksana kalau membuat kebijakan jangan hanya pencitraan tapi harus adil, harus dibagi setiap tahun setiap bulan. Ini kan enggak setiap bulan," ucapnya.

Sementara itu Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan lebih blakblakan lagi mempertanyakan hal tersebut. Dia meminta pemerintah menjelaskan anggaran yang dipakai untuk membayar THR dan gaji ke 13. “Saya khawatir soal gaji ke 13. Jangan sampai Menteri Keuangan blunder lagi karena yang mengumumkan presiden. Itu semua orang dapat. Selama ini THR adalah gaji pokok. Sekarang ini tidak. Dia • LANJUT KE HAL. 2


2 E D I S I 508 4 - 10 JUNI 2018

SAMBUNGAN

Polres Simalungun Laksanakan Panglima TNI dan Kapolri Dianugerahi Gelar Raja Penjaga NKRI Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Ops Ketupat Toba 2018 SIMALUNGUN - Polres Simalungun melaksanakan kegiatan Rapat Kordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat Toba 2018 di Aula Andar Siahaan Mapolres Simalungun, Kamis (31/05/2018). Rapat ini bermaksud dan bertujuan untuk meningkatkan sinergitas POLRI, Instansi terkait, Mitra kamtibmas lainnya dalam memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1439 H/2018 diwilayah Kabupaten Simalungun. Rapat lintas sektoral dihadiri oleh Kompol Tasmin (Kabag Sumda Polres Simalungun), Kompol Joni Sitompul (Waka Polresta Siantar), Kapten P. Sibuea (Kapten CPM mewakili Den Pom 1/1 PS), AKP Hendrik Situmorang MM (Kabag Ops Polres Simalungun), AKP Hendri ND Barus SH SIK (Kasat Lantas Polres Simalungun), AKP M Sihombing (Kasat Binmas Polres Simalungun), Kasat Lantas Polres Siantar, Iptu Achmad Fahri (Subden 2 Brimob Pematang Siantar), Iptu Yusri Siregar (KBO Intelkam Polres Simalungun), AKP Abidin SH MH (Kapolsek Sidamaik), AKP Budiadin (Kapolsek Dolok Pardamean), AKP Maramonang SH (Kapolsek Raya), AKP Binsar Pakpahan (Kapolsek Seribu Dolok), AKP H Marpaung (Kapolsek Dolok Silau), Timbul Jaya (mewakili Ketua DPRD), Putra S Ginting (PLN Siantar), Antoni Pardede (Staff PT TPL), AKP Hendro Wibowo (Kasat Lantas Polresta Siantar), AKP Rudi (Kapolsek Marihat), Jahrona S (KBO Lantas Pematangsiantar), R Pardede (Kanit Turjawali Pematang siantar, Iptu H Manurung (Kanit Sabhara Marihat), Hamdan (PT Bumi Karsa), Markus Manurung (SPU Tehnik PLN), Iptu Juni (KBO Sabhara Polres Simalungun), Iptu Amir Mahmud (KBO Lantas Simalungun) Dalam rangkaian kegiatan tersebut diawali dari Laporan perwira yang dihunjuk (AKP Gandi Hutagaol) atas kesiapan peserta

rapat koordinasi lintas sektoral kepada pimpinan rapat (Kapolres Simalungun) yang diwakili oleh Kabag Sumda Kompol Tasmin Sitepu dengan bersama-sama menyanyikan lagu wajib "INDONESIA RAYA". Kapolres Simalungun yang diwakili oleh Kabag Sumda Kompol Sitepu membacakan kata sambutan Kapolres Simalungun yang tidak dapat hadir dalam rapat Koordinasi lintas sektoral berhubung ada tugas lain yang sedang dilaksanakan. Rapat koordinasi lintas sektoral ini berjalan aman dan lancar untuk memberikan kemanan, kenyamanan, kamseltibcarlantas kepada masyarakat. Ketua DPRD Simalungun yang diwakili Timbul Jaya, menjelaskan memahami tugas dan tanggung jawab Kepolisian dalam melaksanakan tugas Ops Ketupat Toba 2018 sangatlah berat mengingat situasi yang terjadi saat ini dan akan mendukung pihak Kepolisian dalam melaksanakan Ops Ketupat Toba 2018. Kapolres Pematang Siantar yang diwakili oleh Waka Polres Pematangsiantar Kompol J Sitompul juga memberikan pendapat bahwa perlunya respon dan koordinasi antar personil Polres Simalungun, Polres Pematangsiantar, Polres Samosir yang melaksanakan tugas Pam lalin untuk mengurai kemacetan sehingga menciptakan kamseltibcarlantas dalam menghadapi Ops Ketupat Toba 2018 di wilayah Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar dan Kabupatem Samosir. Polres Pematangsiantar menyiapkan 360 personil untuk mendukung Ops ketupat toba 2018 dan menjamin Kamseltibcarlantas diwilayah Hukumnya. Dalam paparan Kabag OPS Polres Simalungun AKP Hendrik Situmorang MM, memaparkan Tupoksi kegiatan Ops Ketupat Toba 2018. Ops Ketupat Toba dimulai tanggal 6 Juni 2018-23 Juni 2018. Personil yang disiapkan Polres Simlungun sebanyak 596 orang.(BS)

KEJAGUNG DIMINTA PANGGIL HABIBIE DAN WIRANTO..................... • DARI HALAMAN. 1 lui jalur hukum. Menurut dia, beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang belum terungkap hingga sekarang sudah usang serta minim bukti dan saksi. Sumarsih mengatakan pernyataan Prasetyo mengada-ada. Ia mengatakan masih ada orang-orang yang masih hidup dan bisa dimintai keterangannya sebagai saksi. Habibie perlu dipanggil untuk mengetahui sampai sejauh mana ia memenuhi janji pengusutan penembakan mahasiswa di Semanggi

pada November 1998. Sedangkan Wiranto adalah Menhankam sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata RI saat itu. Selain Habibie dan Wiranto, Sumarsih juga mendorong Kejaksaan Agung memanggil Kepala Kepolisian RI (Kapolri) periode 1998-2000 Jenderal Polisi Rosmanhadi dan Kapolri periode 19961998 Jenderal Polisi Dibyo Widodo untuk ditanyai mengenai pelanggaran HAM berat itu. "Mestinya mereka tahu apa yang dilakukan prajurit di lapangan," kata Sumarsih.(TC)

THR OOOHH.. THR................................. • DARI HALAMAN. 1 keras walau hanya dalam hati karena tidak dapat berbuat apa-apa mereka adalah para honorer yang bekerja bersama mereka. Sepertinya pekerjaan para ASNPNS tersebut hampir sama dilakukan para honorer bahkan lebih lagi dikarenakan mereka terkadang menjadi pesuruh. Para honorer hanya bisa mengurut dada disaat bekerja mereka disamakan disaat dapat rejeki merekapun tersisih namun itulah yang harus ditanggung karena mereka sadar bahwa mereka bukan pegawai tetap, syukur aja mereka bisa bekerja menjadi honorer disaat susahnya lapangan pekerjaan saat ini.

Namun tidak begitu dengan para honorer di DKI Jakarta yang mempunyai pemimpin yang mengerti akan mereka, dimana Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan guru honorer di Jakarta akan memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR). Mendengar itu mereka berharap mendapat pemimpin yang juga mengerti akan mereka, para honorer juga berbisik untuk apa THR ditambah, bagusan tidak naik namun bisa dibagi rata, itulah harapan dan mimpi mereka walau dirasa berat untuk terlaksana. Semoga Tuhan mendengar doanya agar THR dirasa bukan untuk mereka saja tapi juga bagi siapa saja. Semoga THR ini tidak ada kendala.

RADIKALISME MODEL BARU LEWAT SOSMED...................................... • DARI HALAMAN. 1 media sosial, misalnya mengajarkan anak, bukan lagi bercita-cita jadi Presiden, dokter, atau pengusaha besar. Ini kultur yang harus diperbaiki dari atas ke bawah. Sedih melihat Indonesia dengan kultur luar biasa dibandingkan negara lain di dunia, harusnya lebih adem dan terjalin silaturahmi yang hebat,” kata Sahroni. Politisi Partai NasDem ini mengingatkan, upaya pengkaderan terus dilakukan jaringan teroris. Bukan hanya telah menjangkau lingkungan akademis seperti kampus ataupun unversitas, jaringan ini bahkan telah berani menanamkan paham radikal ke aparat penegak hukum.

“Isu lain tentang universitas sudah masuk paham radikal. Jangankan universitas, dari Kepolisian pun sudah masuk. Lambat laun akan menjadi sel baru, perlahan didoktrin dan memakai sarana medsos. Bisa jadi, 10 tahun ke depan ada orang-orang baru (teroris) yang tidak kita pikirkan,” kata Sahroni. Lebih jauh, Sahroni meyakini upaya pemberantasan terorisme setelah disahkannya UU Antiterorisme akan semakin lebih baik, salah satunya dengan pelibatan TNI di dalamnya. Ia meminta, pemberantasan terorisme tak terus dikaitkan dengan pelanggaran HAM, karena tindakan dilakukan para pelaku justru membuat Indonesia terkukung dalam kesedihan.(VIVA)

MATARAM - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dianugerahi gelar Raja Penjaga NKRI oleh Datu Sila Dendeng Lombok H Lalu Muhammad Putria MPd, Ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, bertempat di Makorem 164/WB, Jalan Lingkar Selatan No 99, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (30/05/2018).

Adapun nama gelar yang dianugerahi Panglima TNI yaitu Raja Pemban Agung Yudhe Negare dan Keris Pusaka Dirte Yudhe Ayuning Jagat dan Kapolri yaitu Pating Lage Muter Jagad dan Keris Pusaka Dirte Yudhe Muter Jagat. Pemberian gelar tersebut dilakukan saat kedua petinggi TNI dan Polri berkunjung ke Pulau Lombok dalam rangka Safari Ramadhan bersama seluruh person-

el TNI - Polri se-Nusa Tenggara Barat dan merupakan penghargaan yang tertinggi kepada kedua pejabat TNIPolri sesuai dengan bidangnya. "Pemberian gelar ini dimaksudkan pengukuhan sekaligus pengakuan masyarakat Lombok, khususnya bahwa Panglima TNI merupakan pemimpin dalam menjaga kedaulatan dan kemartabatan negara baik dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan ge-

lar yang diberikan kepada Kapolri yakni sebagai pemimpin tertinggi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat seluruh nusantara," ujar Ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, Datu Sila Dendeng Lombok H Lalu Muhammad Putria MPd, Kamis (31/05). Dalam petuah Sasak, sambungnya, tentang menjaga keamanan yang berbunyi Peririq Bale Langgak Gu-

buk Gempeng Bumi Pair. "Ini memiliki arti bersama-sama dalam menjaga tanah air. Masyarakat Sasak sesuai dengan peninggalan leluhur bahwa dalam rangka menjaga keamanan itu harus bersinergi antara pemimpin dengan masyarakat, tanpa kebersamaan dan sinergitas mustahil keamanan dapat terwujud," jelas Datu Sila Dendeng Lombok H Lalu Muhammad Putria MPd.(BS)

KPK PERIKSA CALON PLT GUBERNUR SUMUT........................................................................................ • DARI HALAMAN. 1 SVP dalam bidang “investment company” di Singapura yang diduga menjadi perusahaan penampung dana. Made Oka melalui kedua perusahaannya diduga menerima total 3,8 juta dolar AS sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas 1,8 juta dolar AS melalui perusahaan OEM Investment Pte. Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta dolar AS. Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek KTP-E. Keduanya disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Calon Plt Gubsu Perlu diketahui bahwa periodisasi jabatan Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi dan Wagub-

su, Nurhazijah Marpaung akan berakhir pada 16 Juni mendatang dan nama penjabat (Pj) gubernur belum ditetapkan Kemendagri. Informasi yang diperoleh dari Kantor Gubsu, Jumat (25/5) lalu, nama Zudan santer akan menjabat sementara kursi Sumut Satu. Zudan di kalangan birokrat diketahui cukup dikenal dan disegani, karena ikut “membidani” sejumlah peraturan atau keputusan Kemendagri. Antara lain peraturan tentang bantuan sosial (bansos) yang sudah selesai digodok secara alot di kementerian terkait, dan kabarnya sudah mendapat persetujuan dari ‘decision maker’. “Untuk namanya secara resmi belum ada. Nanti ‘kan Kemendagri yang usulkan ke presiden. Biasanya dari pejabat eselon I di jajaran Kemendagri,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Kaiman Turnip, kemarin. Kaiman tak memungkiri kemungkinan nama Zudan dirumorkan sebagai Pj Gubsu nanti. Sebab se-

suai ketentuan dan mayoritas yang bisa menjadi Pj gubernur merupakan pejabat eselon I di tingkat kementerian. “Sah-sah saja kalau nama beliau (Zudan) digadang-gadang dan diisukan media. Tapi kita belum ada terima salinan dan informasi resminya,” katanya. Posisi Pj Gubsu ini sangat strategis, mengingat Gubsu dan Wagubsu terpilih hasil Pilkada serentak pada 27 Juni 2018, diperkirakan baru akan dilantik pertengahan penghujung akhir tahun. Sehingga rentang waktu untuk Pj Gubsu relatif panjang, dan dipandang memerlukan tokoh atau figur yang benar-benar piawai dan berpengalaman memimpin Sumut di masa transisi. Terkait informasi tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Arief M Edie, saat dikonfirmasi, mengatakan belum mendapat info mengenai nama Pj Gubsu. “Sejauh ini belum ada. Seperti yang saya katakan tempo hari, sekarang ini kita lagi godok siapa orangnya. Yang pasti nanti

nggak akan ada kekosongan jabatan gubernur. Jabatan akan langsung diisi sebelum periodisasi Gubsu Erry Nuradi dan Wagubsu Nurhazijah Marpaung berakhir,” katanya. Disinggung mengenai waktu pengisian Pj Gubsu yang masih dalam masa libur dan cuti bersama Lebaran (ASN mendapat jatah libur Lebaran pada 9-21 Juni 2018, Red), Arief menegaskan, hal tersebut tidak jadi masalah. “Cuti bagi yang cuti. Tugas negara jalan terus,” ujarnya. Ia juga menyebutkan, masih cukup waktu bagi pihaknya menggodok pejabat eselon I di Kemendagri, sebelum akhirnya menetapkannya sebagai Pj Gubsu. “Masih lama (16 Juni, Red). Untuk Jabar yang tanggal 13 saja masih landai (belum ada). Pada saatnya akan diinfo, Mas,” katanya Sementara itu Zudan Arif Fakrulloh, yang berusaha dikonfirmasi wartawan kepadanya selama beberapa hari belakangan, akhirnya ia sahuti. “Saya tidak tahu,

Bang,” katanya singkat kepada salahsatu wartawan via aplikasi WhatsApp, Kamis (31/5). Disinggung soal sangat santernya nama Zudan dalam bursa Pj Gubsu, ia lantas tak ingin menanggapi. Pertanyaan yang dilontarkan itu hanya sekadar ia baca pada pesan WA. Plt Sekdaprovsu Ibnu Sri Hutomo saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui pasti kapan waktu penunjukkan Pj Gubsu dilakukan. “Kalau itu wewenang pusat (Kemendagri). Kita hanya menunggu arahan saja,” katanya. Pun saat ditanya informasi bahwa santer nama Zudan Arif akan diplot jadi Pj Gubsu, Ibnu juga tidak mengetahuinya. “Gak tahu saya,” pungkasnya. Kemendagri sendiri sejauh ini masih menggodok sosok pejabat eselon I di jajarannya sebelum ditetapkan sebagai Pj gubernur. Karena selain Sumut, ada juga Provinsi Jawa Barat yang akan berakhir periodenisasi kepala daerahnya pada 13 Juni.(INT/BEN)

PROTES POHON IMITASI YANG SALAH KAPRAH................................................................................. • DARI HALAMAN. 1 Iswandi juga menuturkan pemasangan puluhan pohon terbuat dari plastik yang menjadi heboh tersebut disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap bawahannya. Iswandi menjelaskan, sejumlah pohon hias tersebut memang dipasang sesuai arahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Pemasangan pohon itu dalam rangka menghias Jakarta menjelang Asian Games 2018. Namun, karena kurangnya koordinasi, sejumlah pohon justru dipasang di wilayah trotoar yang cukup sempit, yakni di trotoar Jalan Thamrin dan Jalan Medan Merdeka. Pohon hias tersebut justru mempersempit jalur pejalan kaki. “(Seharusnya) Enggak dipasang sebenarnya. Cuma kan saya

kurang kontrol ke bawah sehingga itu sudah terpasang, sehingga itulah yang masuk ke dalam medsos, jadi viral, dan itu dilihat oleh Tim Gubernur, suruh copot. Sekarang sudah saya copot,” ucap Iswandi di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Jumat, 1 Juni 2018. Iswandi menuturkan, Pada 2017, 48 pohon tersebut pernah diletakkan di tempat yang sama, yakni Jalan Merdeka Barat dan Jalan Thamrin, halaman Balaikota, Gedung DPRD DKI Jakarta. Pohon itu juga pernah dipasang di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan menyambut lebaran Betawi pada tahun yang sama. Pemasangan pohon tersebut sebelumnya tidak menuai protes dari masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, pemasangan pohon

hias dilakukan di 48 titik pada 2829 Mei 2018. Pohon hias tersebut merupakan barang inventaris aset milik Suku Dinas Perindustrian dan Energi yang dibeli pada Tahun Anggaran 2017. Pohon itu bertujuan untuk menghias kota pada hari-hari besar dan sejumlah acara tertentu. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyebutkan pemasangan pohon tersebut dilakukan tanpa seizinnya. Menurut Anies, pemasangan pohon hias itu disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Dinas PE DKI Jakarta dan dirinya. “Ngawur aja, enggak tahu idenya siapa tapi ada petugas dari Sudin Energi Pusat masang tanpa pemberitahuan,” kata Anies di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat pada Ju-

mat, 1 Juni 2018. Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga membantah kabar ihwal anggaran sebesar Rp 8,1 miliar dari Dinas Kehutanan DKI Jakarta untuk pengadaan pohon imitasi. Di media sosial beredar cuplikan layar (screenshot) laman lpse.jakarta.go.id. "Sudah kami periksa, enggak ada anggaran Rp 8 miliar itu," kata Sandiaga Uno di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Juni 2018. Dari cuplikan layar yang beredar, anggaran sebesar Rp 8,1 miliar ditujukan untuk lelang pengadaan tanaman dan bahan dekorasi dengan satuan kerja Dinas Kehutanan. Adapun pemenang lelang tersebut, berdasarkan informasi di screenshot, adalah Cahaya Perisai Afiyah.

Cuplikan layar itu beredar setelah sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan pemasangan pohon imitasi di trotoar Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada Rabu lalu oleh Suku Dinas Perindustrian dan Energi (PE) Jakarta Pusat. Setelah diprotes oleh masyarakat, pohon palsu itu akhirnya dicopot kembali. Sandiaga Uno menjelaskan, pohon imitasi itu berasal dari gudang Dinas PE dan bukan beli baru. Sehingga anggaran Rp 8,1 miliar tersebut tidak benar. Lebih lanjut, Sandiaga mengatakan pohon imitasi itu biasanya untuk menghiasi jalan di hari-hari besar. Namun pemasangannya tidak dengan ditanam, tapi digantung. "Jadi insya Allah kami pastikan tidak ada anggaran yang terbuang," ujar Sandiaga Uno.(IN/BEN)

SUBSIDI SOLAR DITAMBAH JADI RP2.000 PER LITER....................................................................... • DARI HALAMAN. 1 Pengapon, Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Secara terpisah, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menambahkan keputusan penambahan besaran subsidi dilakukan berdasarkan hasil rapat kementerian/lembaga terkait pada awal pekan ini.

Selain Kementerian BUMN, penambahan alokasi subsidi solar juga disepakati oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Selain itu, juga melibatkan Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas)," kata Harry. Menurut dia, mekanisme penambahan alokasi subsidi solar tak perlu merevisi APBN 2018. Pasalnya, negara bisa menutupnya dari

penerimaan tambahan kenaikan harga minyak. Sebagai catatan, tahun ini alokasi subsidi solar mencapai sekitar 16,23 juta kiloliter (kl). Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyambut keputusan pemerintah tersebut. Terlebih, harga jual solar masih di bawah harga keekonomian. Saat ini, solar dibanderol seharga Rp5.150 per liter, padahal harga keekonomiannya lebih dari Rp7 ribu per liter.

"Besaran tambahan subsidi solar tersebut sudah cukup karena itu sudah kami hitung bersama dengan pemerintah," jelas Nicke. Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Djoko Siswanto menyebut tambahan dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun ini bisa ditutup oleh penerimaan dari selisih harga minyak mentah Indonesia (ICP) dengan asumsi ICP di APBN 2018. Dengan demiki-

an, target penerimaan negara tidak akan terganggu. Djoko memaparkan pemerintah mendapatkan kelebihan penerimaan (windfall profit) dari penjualan minyak mentah bagian negara ke Pertamina. Pasalnya, ICP berlaku lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN 2018 yang hanya sebesar US$48 per barel. Sebagai catatan, ICP telah mencapai US$64,12 barel pada April lalu.(INT)

RADAR BOGOR KEMBALI DIDATANGI MASSA PDIP............................................................................. • DARI HALAMAN. 1 komunikasi serta fasilitas lainnya seperti biaya dinas dalam dan luar negeri beserta akomodasi,” lanjut Diah. Merujuk dasar tuntutan, kata dia, PDIP meminta Radar Bogor segera melakukan klarifikasi berita ‘Ongkang-ongkang Kaki Dapat

Rp112 Juta’. Lalu, Radar Bogor diminta untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Megawati Soekarnoputri. Klarifikasi Radar Bogor Sebelumnya, pada Kamis 31 Mei 2018, Pemimpin Redaksi Radar Bogor, Tegar Bagja, mengatakan, pihaknya dengan menulis judul

tersebut tanpa ada maksud tendensi menyudutkan salah satu pihak. Namun, bila ada yang keliru, seharusnya ada prosedur dalam proses klarifikasi. Hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Aksi geruduk massa sebelumnya, yang merupakan kader dan

simpatisan PDIP keberatan dengan penggunaan kata gaji dalam berita headline Radar Bogor tersebut. Mereka menilai Rp112 juta bukan gaji, tetapi penghasilan. Selain itu, kader PDIP meminta redaksi Radar Bogor memberitakan Megawati belum pernah dan tidak mau mengambil penghasilan

tersebut. Menanggapi hal itu, pihak Radar Bogor siap mengoreksi berita sebagai ruang klarifikasi. Kemudian, redaksi Radar Bogor juga bersedia menerbitkan berita lanjutan terkait Megawati yang belum mengambil penghasilan Rp112 juta pada Kamis 31 Mei 2018. "Kami pasti menaikkan berita itu," katanya.(IN)

FADLI ZON: TANPA ADA PERS TIDAK AKAN ADA DEMOKRASI........................................................ • DARI HALAMAN. 1 pemberitaan. Namun, ia mengingatkan agar media massa jangan diteror. "Kami boleh saja berbeda atau mungkin tidak suka atas sebuah atau satu pemberitaan. Tetapi kami mempunyai mekanisme dan tidak boleh pers diancam dan diteror," ujar Fadli. Menurutnya, masyarakat sudah paham, tanpa ada pers maka tidak akan ada demokrasi. Pers merupakan pilar keempat demokrasi. Kalau tidak ada kontrol bahkan di negara-negara maju demokrasinya, pers benar-benar bebas dan tak ada tekanan. "Dan saya kira kita semua sudah memahami itu. Tentu kalau misalnya ada kesalah-

an bisa dikoreksi. Dan dikoreksinya kesalahan, mekanisme dalam Undang Undang Pers itu melalui Dewan Pers," kata Fadli. Sedangkan calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said menyayangkan ucapan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, atas kasus yang menimpa Radar Bogor. Menurutnya, pemimpin tidak semestinya menebarkan ancaman baik fisik maupun verbal. "Pemimpin semestinya bisa bersikap bijak. Mencari solusi terbaik. Bukan malah memanasi orang-orang yang dipimpinnya. Mudah-mudahan itu bukan budaya di lingkungannya. Kalau itu merupakan budaya dan tata nilai yang

diyakini, maka kita dalam bahaya besar," ujar Sudirman melalui siaran persnya di Tegal, Jumat 1 Juni 2018. Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul sebelumnya mengeluarkan statemen mengenai reaksi kader PDIP yang menggeruduk kantor harian Radar Bogor karena pemberitaan soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Bambang yang juga merupakan Sekretaris Fraksi PDIP DPR mengatakan jika ada di Jawa Tengah, kantor Radar Bogor bisa rata dengan tanah. Sudirman mengatakan, menebar ancaman untuk melakukan kekerasan fisik merupakan indikasi rendahnya moral dan akhlak. Hal

itu juga bertentangan dengan nilainilai Pancasila, utamanya sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kritik Radar Bogor mengenai gaji pimpinan Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dijabat Megawati semestinya tak diselesaikan dengan penggerudukan. Bahkan, Pancasila yang menjadi ideologi negara mengajarkan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah, bukan dengan kekerasan dan menebar ancaman. Di era demokrasi, kata Sudirman, para pihak memang berkewajiban melakukan cek dan ricek untuk menjaga keseimbangan. Sebagai pilar keempat

demokrasi, pers memiliki fungsi penyeimbang, serta mengoreksi hal hal yang melanggar kepatutan. "Pers kita butuhkan untuk menjaga kebebasannya agar masyarakat dapat terus berpijak pada kewajaran,” ujar Sudirman. Dia berucap, peristiwa yang dialami Harian Radar Bogor diharapkan tak membuat insan pers menjadi takut menyampaikan kritik dan kebenaran. Menurutnya, masyarakat butuh pers yang berani menyuarakan hati nurani mereka. "Kalau pers menjadi takut menyampaikan kritik, itu tanda-tanda demokrasi kurang sehat. Demokrasi dalam bahaya," ujar Sudirman.(INT)

TAHUN POLITIK BOLEHKAH ADA DANA TAMBAHAN THR DAN PENSIUN.................................. • DARI HALAMAN. 1 mendapat sesuai dengan tunjangan kinerja termasuk tukin,” kata Zulkifli Hasan dalam video di YouTube, yang diunggah akun dengan nama NewsTerkini.

“Jadi kalau gaji pokok Rp 1 juta. Ditambah plus-plus, tunjangan kinerja maka dapatlah Rp 5 juta, maka THR harus dibayar Rp 5 juta. Dulu kan cuma gaji pokok,” kata dia. Ketua Umum PAN itu mengaku mendapatkan keluhan

dari kepala daerah. “Pensiunan dapat penuh. Bukan hanya gaji pokok. Honorer baik guru dan honorer PNS. Saya mau tanya uangnya dari mana? Banyak yang tanya sama saya, para bupati bayar sendiri dengan uangnya. Jangan sampai

blunder. Kalau ini terjadi bahaya sekali”. Zulkifli menegaskan tidak pada posisi setuju atau tidak setuju karena sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. “Bukan menolak tapi

uangnya dari mana. Kalau Silpa (sisa lebih anggaran) nanti bulan Agustus. Ini uang dari mana? Jangan sampai blunder. Itukan dari pemerintah. Yang saya tanyakan uang dari mana?” kata eks Menteri Kehutanan RI itu. (IN/BEN)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; BRI KK Asabri Medan a.n: Amiruddin Mendrofa No Rekening: 1764-01-000515-53-7; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


3 E D I S I 508 4 - 10 JUNI 2018

KORUPSI

NASIONAL

KPK Terima Laporan Gratifikasi Pejabat Kementan JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan penerimaan gratifikasi dari seorang pejabat setingkat direktur di Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian. “Pihak pemberi diduga memiliki hubungan dengan pelaku impor pangan, sehingga gratifikasi berupa uang tersebut memiliki hubungan dengan jabatan dan merupakan gratifikasi yang terlarang. Oleh karena itulah, wajib dilaporkan pada KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di

Jakarta, Kamis (31/5). Alasan pemberian adalah sebagai ucapan terima kasih, kata Febri, tanpa menyebut nama direktur tersebut. Pihaknya pun memberikan apresiasi terhadap kepatuhan pelaporan gratifikasi tersebut. “Sekaligus KPK mengingatkan seluruh pejabat, termasuk di Kementerian Pertanian agar mematuhi ketentuan pelaporan gratifikasi sebagaimana diatur di Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001,”

ucap Febri. Ia menyatakan Kementerian Pertanian telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang dapat mempermudah mekanisme pelaporan. “Unsur pimpinan diharapkan memberikan teladan dan instruksi yang kuat agar seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara di Kementerian Pertanian mewaspadai praktek-praktek gratifikasi yang masuk melalui pihak-pihak importir atau pihak terkait lain,” kata Febri.(ANT/AC)

Usai Diperiksa, Istri Novanto Irit Bicara JAKARTA– Deisti Astriani Tagor yang merupakan istri Setya Novanto memilih irit bicara seusai dimintai keterangannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengembangan perkara korupsi KTP elektronik (KTP-el). “Tanya penyidik saja,” kata Deisti di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis (31/5). Dia pun membantah dikonfirmasi oleh penyidik soal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara korupsi KTP-el. “Tidak,” kata dia singkat. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa KPK membutuhkan keterangan Deisti untuk pengembangan perkara KTP-el. “Seperti yang pernah kami sampaikan, KPK akan terus mencari pelaku lain yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini,” ucap Febri. Lebih lanjut, Deisti pun mengungkapkan bahwa suaminya itu dalam kondisi baik. Sebelumnya, mantan Ketua DPR RI itu telah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin pada tanggal 4 Mei 2018 setelah perkara korupsi KTP-el

berkekuatan hukum tetap. “Bapak baik. Alhamdulillah,” kata dia. KPK telah memproses delapan orang terkait perkara KTP-el, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto serta Andi Agustinus alias Andi Narogong dari pihak swasta yang telah divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selain itu, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang juga telah divonis bersalah dan sudah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin Bandung. Selanjutnya, mantan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam penyidikan di KPK, yakni anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Markus Nari, Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakan Novanto, dan Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Novanto.(AC/IN)

Jaksa Agung: Internal KPK Tidak Menghendaki Keberadaan Jaksa JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada yang tidak menghendaki keberadaan jaksa. “Memang di sana (KPK) ada sekitar 80 jaksa yang ditugaskan menjadi penuntut umum, dan pimpinan KPK juga mengajukan permintaan agar jumlahnya ditambah,” katanya di Jakarta, Rabu (30/5). Karena itu, kata dia, sebelum memenuhi permintaan penambahan jaksa itu oleh KPK, maka diharapkan KPK bisa menyelesaikan masalah internalnya dahulu. “Kita tidak keberatan untuk menempatkan dan akan kita penuhi permintaan apapun terkait pe-

nambahan tenaga jaksa. Tentunya bagaimanapun keberadaan jaksa di sana harus dihargai dengan baik dan harus diperhitungkan sebagai komponen yang berada di KPK,” katanya. Karena itu, kata dia, pihaknya akan memanggil jaksa yang bertugas di KPK. Jadi tentunya tidak mau kalau anak-anak saya di sana diperlakukan tidak semestinya, tandasnya. Di bagian lain, ia menyebutkan jika KPK hendak mengambil alih penuntutan ujmum, berarti yang salah undang-undangnya karena di UU KPK sendiri menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang berasal dari kejaksaan.

Ia juga menegaskan sebaliknya jika KPK hendak mengangkat penuntut umum sendiri. “Ya kalau bisa silakan, kalau menghendaki begitu silakan. Kejaksaan pun masih banyak tugas lain,” katanya. Padahal, kata dia, kejaksaan dalam mengirimkan timnya ke KPK itu merupakan jaksa yang handal. Saat ditanya wartawan apakah kejaksaan akan menarik jaksa di KPK, ia menampiknya tidak akan dilakukan penarikan jaksa selama mereka masih dalam batasan penugasan dan belum melampaui waktu penugasannya. “Kita tidak boleh bersikap seperti itu,” katanya.(NET)

KPK: Lebih Baik Aturan PKPU Segera Direalisasikan JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan narapidana korupsi untuk maju menjadi calon legislatif (caleg). Hal itu dianggap akan lebih baik lagi jika aturan yang ada pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) itu segera direalisasikan. "KPK sudah menyampaikan sejak awal, beberapa pimpinan sudah menyampaikan, kalau bicara soal pendapat dan sikap moral terkaitdenganpemberantasan korupsi, kami setuju denganKPU,"ujarJuruBicaraKPKFebri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (30/5). Febri mengungkapkan, KPK mendukung aturan tersebut agar orang-orang yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi lebih dibatasi untuk menjadi pejabat publik. Jika memang KPU ingin membuat aturan tersebut, Febri menilai, akan lebih baik jika segera direalisasikan. "Bahwa aturan itu nanti punya ruang untuk dichallenge oleh pihak lain, ya itu proses hukum yang saya kira wajar saja terjadi," katanya. Secara prinsip, sekali lagi ia katakan, KPK mendukung aturan tersebut. Dengan demikian, para mantan terpidana kasus korupsi itu

tidak dengan mudah menduduki jabatan publik. Bahkan, ujarnya, seharusnya itu sangat dibatasi karena risikonya akan jauh lebih besar bila mereka menjadi pemimpin politik ke depannya. "Karena itulah, misalnya, KPK dalam tuntutan-tuntutan terhadap pelaku-pelaku di sektor politik, kita menuntut pencabutan hak politik," ucapnya. Seperti diketahui, dalam rapat dengar pendapat pada pekan lalu, Komisi II DPR, pemerintah dan Bawaslu sepakat menolak usulan KPU tentang larangan calon anggota legislatif dari mantan narapidana kasus korupsi. Ketiga pihak sepakat bahwa larangan itu harus memperhatikan pasal 240 ayat 1 huruf (g) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Namun, komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, pihaknya akan tetap memberlakukan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). "Kami tetap untuk tidak memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg. Jadi, tetap sebagaimana yang ada dalam rancangan terkahir dari peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota," tegasnya.

Dia melanjutkan, dalam rancangan terakhir PKPU itu, larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg tertuang pada pasal 7 ayat 1 huruf (j). Aturan ini berbunyi 'bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalahWNIdanharusmemenuhisyarat bukanmantanterpidanabandarnarkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi'. Dalam rancangan sebelumnya, aturan ini ada pada pasal 8 ayat 1 huruf (j) rancangan PKPU pencalonan anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota. Aturan itu berbunyi 'bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi'. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempersilakan adanya gugatan uji materi terhadap aturan larangan calon anggota legislatif (caleg) dari mantan narapidana kasus korupsi. Menurutnya, KPU berhak memasukkan aturan tersebut dalam Peraturan KPU (PKPU) pencalonan anggota DPR, anggota DPR provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota.(Rep)

Mantan Menkes Ajukan PK JAKARTA– Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) pada 2005 dan menerima gratifiksi sebesar Rp1,9 miliar. “Pemohon peninjauan kembali mengajukan permohonan agar majelis hakim menyatakan permohonan PK perkara a quo dapat diterima seluruhnya menyatakan penetapan saksi dan bukti lain punya nilai pembuktian dan dapat dijadikan keadaan baru atau novum sehingga dapat dijadikan daftar pengajuan PK,” kata pengacara Siti Fadilah, Achmad Kholidin di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (31/5). Siti Fadilah pada 16 Juni 2017 divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan ditambah harus membayar uang pengganti Rp550 juta karena dinilai terbukti melakukan dua perbuatan. Perbuatan pertama yaitu merugikan keuangan negara senilai Rp5,783 miliar dalam kegiatan pengadan alat kesehatan (alkes) guna mengantispasi kejadian luar biasa (KLB) 2005 pada Pusat Penaggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) dengan melakukan penunjukan langsung (PL) kepada PT Indofarma Tbk.

Sedangkan perbuatan kedua adalah Siti Fadilah menerima suap sebesar Rp1,9 miliar karena telah menyetujui revisi anggaran untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) I serta memperbolehkan PT Graha Ismaya sebagai penyalur pengadaan Alkes I tersebut. Kholidin lalu menyampaikan bukti baru (novum) sebagai dasar PK tersebut. “Telah ada surat pernyataan yang dibuat, diterbikan dan ditandatangani oleh saudari Ria Lenggawani pada 10 Januari 2018 selaku staf di Tata Usaha (TU) Menteri pada saat itu,” kata Kholidin. Surat itu menerangkan bahwa “Tulisan tangan nomor dan tanggal dalam verbal nomor 15911/ Menkes/XI/2005 tanggal 22-112005 adalah benar tulisan saya yang pada 2003 bertugas di TU Menteri. Bahwa verbal tersebut diajukan oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan (saat ini adalah Biro Keuangan dan BMN). Tugas saya di TU Menteri pada saat surat dimaksud diproses adalah meregister surat keluar yang ditandatangi oleh Menteri Kesehatan dan nomor surat akan diberikan sesuai dengan tanggal diterbitkan” demikian disebutkan dalam surat itu. Selanjutnya disebutkan “Jika ada permintaan dari unit yang mengajukan verbal untuk diterbitkan nomor dan tanggal mundur

maka akan saya berikan setelah ada persetujuan atau perintah dari pimpinan. Persetujuan Pimpinan bisa secara lisan atau tulisan.” Menurut pengacara, berdasarkan surat pernyataan yang dibuat terkait terbitnya konsep verbal No 15912/Menkes/XI/2005 dan no 15911/MenkesXI/2005 yang keduanya tertanggal 22 November 2005 sehingga terbit surat Surat Rekomendasi Permohonan Penunjukkan Langsung Pengadaan Alat Kesehatan Guna Antisipasi KLB masalah Kesehatan rekomendasi penunjukkan langsung pengadaan antiseptik dan alat perlindungan personal (APP) untuk RSPI Dr Sulianti Saroso dari Menteri Kesehatan terjadi maladministrasi karena dibuat secara “back dated” atas perintah pimpinan di bawah kesekretariatan Tata Usana Menteri tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon Peninjauan Kembali. “Yang ingin kita bantah bahwa surat penunjukkan langsung tersebut bukan inisiatif dari menteri tapi memang ada satu rekayasa sistematis dari bawah ke atas. Jadi bu menteri tidak tahu apa-apa terhadap penunjukkan langsung tersebut,” tutur Kholidin. Pengacara juga menyampaikan alasan lain pengajukan PK yaitu Putusan yang bertentangan satu dan lain dan ada putusan yang

memperlihatkan kekhilafan hakim. “Di putusan Mulya A Hasjmy disebutkan dalam pertimbangan hukum majelis hakim tidak ada keterlibatan Siti Fadilah terhadap penunjukkan langsung oleh Mulya A Hasjmy yang mestinya jadi pertimbangan majelis terdahulu, karena ibu Siti Fadilah tidak ada sebagai pelaku atau memberikan bantuan,” ungkap Kholidin. Sedangkan alasan ketiga adalah kekhilafan hakim. “Tidak pernah satu pun, ada kalimat Siti Fadilah ke Mulya A Hasjmy ‘Mul tolong kami bantu tunjuk Indo Farma karena sudah membantu bantu PAN’. Ini sudah dibuktikan dalam putusannya yang menyatakan tidak ada keterlibatan peran lain, bahkan dalam putusan lalu tidak ada aliran sedikit pun yang ditujukan ke Amien Rais, Sutrisno Bachir, dan lainnya tapi sekarang seakan-akan Mulya A Hasjmy mengeluarkan kalimat itu, merekayasa agar Ibu Siti mengeluarkan penunjukkan langsung,” jelas Kholidin. Siti Fadilah yang saat ini sudah mengenakan jilbab mengatakan PK dapat mengurangi 2 tahun hukumannya. “Saya sudah 1 tahun 7 bulan ditahan, kalau bisa berkurang 2 tahun, nanti Oktober saya bisa keluar, 2 tahun itu waktu yang lama loh,” kata Siti Fadilah. Sidang dilanjutkan pada Jumat, 8 juni 2018.(AC/IN)

Eksepsi Syafruddin Ditolak, KPK: Sidang BLBI Masuk Babak Baru JAKARTA- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengaku, KPK akan menyiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti lain menyusul tidak diterimanya eksepsi penasihat hukum Syafuddin Arsyad Temenggung terkait kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dengan putusan hakim yang menyatakan tidak menerima eksepsi terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, kata Febri, maka KPK berpandangan persidangan ini akan masuk pada babak baru. “Mulai sidang Rabu depan, penun-

tut umum KPK akan menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti lain,” kata Febri di Jakarta, Kamis (31/5). Febri menyatakan putusan sela yang dibacakan hakim menegaskan bahwa dakwaan terhadap Syafruddin sah dan telah disusun secara cermat. “Bahkan sejumlah alasan pihak terdakwa yang menggunakan dalih bahwa kasus ini perdata, sedang ada gugatan lain yang berjalan termasuk tentang audit kerugian keuangan BPK yang dikatakan tidak sah, semua terbantahkan,” tuturnya. Pihaknya pun mengharapkan

pengungkapan kasus BLBI tersebut dapat dikawal bersama. “Kita akan melihat bagaimana negara dirugikan dibalik kerumitan istilah dan proses pengambilan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan perbankan,” ungkap Febri. Sebelumnya, Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) menolak keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum Syafruddin Arsyad Temenggung yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp4,58 triliun. Dalam perkara ini Syafruddin

Arsyad Temenggung selaku Kepala BPPN periode 2002-2004 didakwa bersama-sama dengan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun Kuntjoro-Jakti serta pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim telah melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp4,58 triliun.(ANT/AC)

Setnov Mulai Mencicil Uang Pengganti Korupsi JAKARTA- Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov) mulai mencicil uang pengganti terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-el). Dalam perkara ini, Setnov divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah pembayaran uang pengganti 7,3 juta

dolar AS "Selain uang titipan Rp 5 miliar sebelumnya, pihak Setya Novanto sudah mulai mencicil uang pengganti sebesar 100 ribu dolar AS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (30/5). Febri menyatakan, bahwa KPK sudah menyampaikan ke pihak Novanto agar pembayaran dilakukan dalam bentuk dolar AS sesuai dengan amar putusan hakim pada

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Setelah putusan inkracht, pihak Novanto wajib membayar uang pengganti sesuai amar putusan hakim. Mengacu ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, jika tidak dibayar maka dapat dilakukan penyitaan aset dan dilelang untuk negara. "KPK tentu akan memperhatikan aturan yang berlaku terkait

eksekusi ini, termasuk jika ada yurisprudensi yang tepat," ucap Febri. Novanto telah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, pada 4 Mei 2018. Sebelumnya, baik KPK maupun pihak Novanto tidak mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Novanto dalam perkara korupsi KTP-el.(REP)

DIDUGA TERIMA DUIT

TPK Terganjal Perpres Buru Koruptor Kelas Kakap di Luar Negeri JAKARTA– Tim pemburu koruptor yang memburu buronan koruptor ke luar negeri, sampai sekarang masih belum bekerja akibat belum keluarnya peraturan presiden pembentukan tim terpadu tersebut. “Perpresnya belum turun terkait tugas pokok tim pemburu koruptor,” kata Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Jan S Maringka, Rabu (30/5).

Persoalannya, kata dia, tim pemburu koruptor yang biasanya dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung (Waja), pada tahun lalu jabatan itu masih kosong, namun anggaran melalui APBN sudah ada. Namun saat ini sudah ada jabatan wajanya, namun tidak ada anggarannya. “Mudah-mudahan melalui APBN-P,” katanya. Kendati demikian, ia menyatakan persoalan tim pemburu korup-

tor itu bukan kewenangannya karena berada di menkopolhukam. Melalui laman media online, tim tersebut awalnya diketuai Wakil Jaksa Agung Basrief Arief (sekarang Jaksa Agung) itu bertugas menangkap buronan koruptor, terutama yang kasusnya ditangani Kejaksaaan Agung, serta menyelamatkan aset negara yang diduga dilarikan mereka. Tim dibentuk berdasarkan

Keputusan Menko Polhukam Nomor Kep-54/Menko/Polhukam/ 12/2004 tanggal 17 Desember 2004 yang telah diperbarui dengan Keputusan Menko Polhukam nomor Kep-05/Menko/Polhukam/ 01/2009 tanggal 19 Januari 2009 dan beranggotakan sejumlah instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, serta Pusat Pel-

aporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Hingga kini, TPK telah empat kali berganti ketua. Karena itu, kata JAM Intel, menyatakan perpres itu tidak lain untuk menangkap buronan yang di luar negeri diantaranya kasus BLBI seperti Djoko Tjandra yang saat ini berada di Papua Nugini (PNG). Djoko Tjandra berangkat ke

Port Moresby, Papua Nugini (PNG) pada 10 Juni 2009 menggunakan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Keberangkatannya itu, satu hari sebelum keluarnya putusan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh kejaksaan terkait Djoko Tjandra, pemilik PT Era Giat Prima dan Syahril Sabirin, mantan Gubernur

Bank Indonesia (BI). Keduanya oleh Mahkamah Agung (MA), masing-masing divonis dua tahun penjara dan denda Rp15 juta. Kemudian Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan selaku eksekutor, memanggil Djoko Tjandra pada Selasa (16/6) dan Senin (22/6). Namun dia mangkir, hingga dilayangkan kembali panggilan ketiga untuk Jumat (26/6/ 2009).(IN/BBS)


4 E D I S I 508 4 - 10 JUNI 2018

SUMUT ACEH

KORUPSI

Kadis PPPMSP Palas Terancam 20 Tahun Bui

MEDAN- Kepala Dinas (Kadis) Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Satu Pintu (PPPMSP) Kabupaten Padang Lawas (Palas), Arseh Hasibuan, resmi ditetapkan sebagai tersangka pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, Senin (28/5). “Atas perbuatan yang dilakukannya, Arseh akan dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Tersangka sudah kami lakukan penahanan,” ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol Toga Habinsaran Panjaitan, dalam rilis kasus yang digelar, Rabu (30/5) siang. Toga mengatakan, kepada penyidik Arseh mengaku dana pungli yang dilakukannya terhadap PT Duta Varia Pertiwi terkait pengurusan IUP-B (Ijin Usaha Perkebunan Budidaya) ialah untuk kepentingan pribadinya. “Pengakuan tersangka uangnya untuk yang bersangkutan. Tetapi masih kita minta keterangan pihak-pihak lain,” sebut Toga. Toga menyampaikan, apa yang dilakukan oleh orang nomor satu di Dinas PPPMSP Palas ini merupakan murni tindakan pemerasan untuk mengeluarkan izin yang diurus bertele-tele dan memakan waktu lama. Padahal. seharusnya ngurus izin itu gratis. Tidak ada dikenakan biaya, sesuai keputusan Kementerian Keuangan. Meski begitu, Toga mengaku kasus pungli ini masih

dalam proses pengembangan lebih lanjut dari kepolisian. Sebab, menurut Toga, kemungkinan masih ada korban lain, sehingga ia meminta agar pihak-pihak yang menjadi korban pemerasan di Dinas PPPMSP agar segera melaporkannya ke Polda Sumut. “Kami masih dalami berapa banyak izin yang sudah diurus. Kalau ada korban lain kita minta agar melapor. Kalau terjadi pemerasan kita siap tindaklanjuti,” tegas mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut tersebut. Sementara itu, tersangka Arseh Hasibuan saat ditanyai mengenai perbuatan yang dilakukannya hanya bisa diam tertunduk. Namun, ia mengakui, jika sebetulnya untuk pengurusan izin tersebut sama sekali tidak ada dipungut biaya. “Ngurus izinnya sebenarnya memang gratis,” ucapnya lesu. Saat disinggung uang hasil pungli yang dilakukannya akan digunakannya untuk apa, Arseh memilih diam. Seperti diketahui, Arseh Hasibuan ditangkap di Hotel Al Marwah, di Jalan Ki Hajar Dewantara

No 99, Kelurahan Bangun Raya, Kecamatan Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, dalam operasi tangkap tangan Polda Sumut, Senin (28/5) sore. Dalam penangkapan ini, Polisi melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp 50 Juta dari dalam mobil dinas Arseh Hasibuan, mobil dinas BB 1064 K, serta dokumen pengajuan izin lokasi PT Duta Varia Pertiwi, tiga unit HP milik Arseh Hasibuan, Dua unit HP milik Ely Harahap (korban). Penangkapan dilakukan karena selaku Kadis PPPMSP Arseh meminta uang Rp 250 juta kepada Ely Irwan Harahap selaku kuasa dari PT Duta Varia Pertiwi terkait pengurusan IUP-B (Izin Usaha Perkebunan Budidaya). Kemudian, korban Ely Irwan Harahap sempat menawar atas biaya pengurusan yang diminta menjadi Rp 150 juta. Namun tetap saja, Arseh tidak mau biayanya kurang dari Rp 250 juta. Selanjutnya Arseh meminta pembayaran pertama sebesar Rp 50 juta dan sisanya ditransfer melalui rekening yang akan dia tunjuk nantinya.(JAC)

Dana BOS Tak Kunjung Cair, Kepala Sekolah di Nisel Terlilit Hutang NISEL- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan I TA.2018 tingkat SD dan SMP di Kabupaten Nias Selatan hingga memasuki awal Juni 2018, tak kunjung cair. Para Kepala Sekolah mengeluh karena terlilit utang untuk biaya Alat Tulis Kantor (ATK) dan kebutuhan operasional sekolah lainnya. Selain itu, para Guru Tidak Tetap (GTT) yang honornya bersumber dari dana BOS juga ikut mengeluh. Sebagian biaya kebutuhan hidup mereka juga bergantung pada pencairan dana BOS. Sejumlah Kepala Sekolah dan GTT yang nama mereka diminta untuk tidak ditulis, kepada wartawan, Rabu (30/5) mengakui jika dana BOS triwulan I tahun Anggaran 2018 belum

juga cair. "Benar hingga akhir bulan Mei ini, dana BOS triwulan I belum cair. Alasannya, karena SK bendahara dana BOS di setiap sekolah belum turun. Sementara kami sudah banyak berutang untuk biaya alat tulis kantor dan biaya operasional lainnya ke pihak pengusaha dan sudah menagih. Belum lagi para guru tidak tetap yang honornya dari dana BOS,"keluh mereka. Untuk itu, mereka berharap agar pada awal bulan Juni ini, dana BOS triwulan I dapat dicairkan.Kadis Pendidikan Nisel, Nurhayati Telaumbanua saat dikonfirmasi terkait ini lewat pesan Whatsapp, Kamis (31/5) tidak menawab.(HAL)

Mesin Praktek SMKN 2 Langsa Senilai Rp1,6 M Tak Layak Pakai LANGSA- Proyek pengadaan puluhan mesin kenderaan ringan yang bersumber dari APBA TA. 2017 di SMK Negeri 2 Langsa tak layak pakai. Proyek yang menelan biaya Rp 1,6 milyar itu tak bisa dimanfaatkan untuk praktek siswa khususnya pada jurusan oromatif. Pasalnya, mesin kendaraan roda empat untuk kebutuhan praktek siswa di SMK Negeri 2 Langsa itu diproduksi tahun 70an, jauh berbeda atau tidak sebanding dengan model atau sistem mesin kendaraan saat ini.Selain itu, mesin praktek roda empat yang diserahkan akhir tahun 2017 lalu oleh pihak rekanan kepada pihak sekolah ini

diduga merupakan mesin bekas,” kata Ketua Tim Pansus Dapil VII DPRA, Nurjahri ST, Rabu pekan lalu. Nurjahri menambahkan, keterangan pihak sekolah kepada dewan, bahwa awalnya pihak sekolah mengusulkan pengadaan mesin kendaraan ringan roda empat ini untuk tahun tinggi atau di atas tahun 2.000. Namun saat diterima dari rekanan, mesin-mesin praktek siswa ini tahun rendah. Nurjahri menduga ada kejanggalan dalam pengadaan mesin ringan praktek siswa SMK Negeri 2 Langsa bernilai Rp1,6 miliar lebih ini, karena mesin yang ada sekarang itu tidak sesuai yang dibutuhkan atau dari usulan awal

pihak sekolah yang sebenarnya. Dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil pihak Dinas Pendidikan Provinsi Aceh untuk mempertanyakan persoalan ini. Tim Pansus Dapil VII kemudian melakukan tinjauan proyek pembangunan ruang inap di RSUD Langsa senilai Rp 5.958.000.000 bersumber dari APBA 2017 yang baru selesai dibangun bulan Januari lalu. Namun kini kondisi sejumlah ruangannya sudah retak-retak. "Saya minta pihak dinas jangan mencairkan dana pemeliharaan proyek pembangunan ruang inap di RSUD Langsa ini, apabila rekanan tidak memperbaiki kerusakan tersebut,” katanya.(YAN)

Proyek Outer Ring Road Diduga Tidak Sesuai RKS PEMATANGSIANTARProyek Pembangunan jalan Simpang Tanjung Pinggir hingga Simpang Gurilla atau Outer Ring Road Tanjung Pinggir-Gurilla sepanjang 2400 meter diduga dikerjakan tidak sesuai RKS (Rencana kerja dan Syarat) dan sarat manipulasi. Proyek yang bersumber dari APBD Pematangsiantar dengan pagu Rp11,8 milyar ini dikerjakan oleh PT Surya Anugerah Multi Karya dengan alamat jalan Samorir Nomor 17 Kota Pematangsiantar.

Hal ini dikatakan Demson Manurung ST ketua LSM Katulistiwa kepada koran ini, kemarin, ketika berbincang di Cafe DL Coffe Shop Jalan Pattimura kota Siantar. Demson yang juga seorang Konsultan ini mengatakan bahwa pengerjaan pembangunan Proyek Outer Ring Road Simpang Jalan Tanjung Pinggir hingga Simpang Jalan Gurilla di Kelurahan Sitalasari, Kecamatan Sitalasari Kota Pematangsiantar ini patut menjadi perhatian APH (Aparat penegak

Hukum). Sesuai hasil amatannya terkait kondisi proyek ini terdapat kejanggalan saat pengerasaan jalan tersebut. Dimana, seharusnya dilakukan pengerasan terhadap keseluruhan badan jalan. namun yang terjadi pengerasan hanya dilakukan untuk 1/2 (setengah) badan jalan saja. Kemudian, untuk meterial sirtu yang di gunakan dalam pengerasaan juga kwalitasnya sangat diragukan. Sebab, terlihat material sirtu lebih banyak tercam-

pur dengan tanah merah dari pada material batu sehingga bila digunakan dalam pengerasan nantinya permukan jalan akan mudah anjlok dan retak disebabkan sirtu yang dipakai sebagai pondasi saat pengerasan tidak benar benar padad (maksimal). Ditambahkan Demson, masa pengerjaan sesuai plank proyek sudah berakhir dan sudah serah terima, untuk itu diinta aparat penegak hukum sudah dapat bekerja untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut.(SMS)

Mantan Bendahara Desa Batu Lokong Beberkan Kasus BUMDes GALANG- Mantan bendahara Desa Batu Lokong, Sudarman, membeberkan kasus Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) tahun 2017 di Galang. Sudarman yang telah dipecat Kepala Desa Batu Lokong, Edy Zulkarnain Nasution, kemarin, menuturkan, pemecatan terhadap dirinya dikarenakan masalah keuangan desa (ADD dan APBDes) yang tidak becus dikelola kades.”Pertama yang saya jelaskan pemecatan saya dari bendahara Desa Batu Lokong oleh kepala desanya yakni Edy Zulkarnain Nasution karena pengelolaan keuangan desa yakni Anggaran Dana Desa (ADD) dan APBDesa tidak becus dikelola Edy Zulkarnain Nasution,” jelas Sudarman. Mantan bendahara Desa Batu

Lokong ini menjelaskan. pengelolaan keuangan APBDesa seperti dana untuk BUMDes dirapatkan kepala desa dengan tidak mengundang dirinya. “Rapat untuk menentukan anggaran BUMDes, saya dan beberapa perangkat desa tidak ada dan tidak pernah diundang Edy Zulkarnain Nasution apalagi masyarakat,” jelas Sudarman. Dikatakannya, ia tidak pernah menyerahkan atau menyetor uang BUMDes Batu Lokong ke BUMDes Kecamatan Galang (Bumdes Bersama).”Saya saat menjabat bendahara desa tidak pernah menyetor uang BUMDes Desa Batu Lokong ke BUMDes Kecamatan Galang (BUMDes Bersama), dan yang menyerahkan atau menyetor uang tersebut adalah Sri Amali (Kaur Umum) Desa Batu

Lokong atas perintah Edy Zulkarnain Nasution,” jelas Sudarman. Dana yang disetor ke Bumdes Kecamatan Galang (Bumdes Bersama) sebesar Rp20 Juta, namun tanda terimanya dihilangkan saudara Hariono, selaku Kaur Pemerintahan Desa Batu Lokong dan Saya tidak tahu sama sekali pertanggungjawaban uang tersebut karena semua ini Kepala Desa (Edy Zulkarnain Nasution) yang membuat pertanggungjawabannya,” kata Sudarman. Sementara itu warga Batu Lokong yang mendampingi Sudarman, yakni Umar mengatakan dalam berita acara penyerahan dari BUMDes Desa Batu Lokong ke BUMDes Kecamatan Galang, tertulis Rp50 juta tetapi yang disetor Rp20 juta. “Saya bawa datanya, ini

hal yang aneh, dalam berita acara penyerahan uang dari BUMDes Desa Batu Lokong ke BUMDes Kecamatan Galang tertulis Rp50 juta, tapi yang disetor ke Bumdes Kecamatan Galang Rp20 juta seperti dikatakan saudara Sudarman tadi dan belakangan baru kami tahu kalau itu permainan Kepala Desa Batu Lokong (Edy Zulkarnain Nasution), dan tanda terima itu dihilangkan Hariono (Kaur Pemerintahan),” jelas Umar. Dijelaskan Umar, Perdes (Peraturan Desa) mengenai keuangan BUMDes belum diterbitkan pihak Desa Batu Lokong tetapi uangnya sudah keluar duluan.”Sangatlah aneh kalau Perdes tentang BUMDes belum diterbitkan tetapi uangnya sudah keluar duluan, ini ada apa, kan itu jelas korupsi,” jelasnya.(SMG)

Dirut PD Pasar Sebut Pansus LKPj DPRD Medan Bodoh MEDAN- Dirut PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya terus bereaksi mengenai tudingan yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2017 bentukan DPRD Medan terhadap lembaga yang dipimpinnya, di antaranya soal kebocoran PAD . Kali ini, Rusdi menyebut perhitungan Pansus LKPj tentang pendapatan PD Pasar konyol. "Pendapatan PD Pasar itu Rp 42 miliar/tahun, bukan Rp 30 miliar seperti yang disebutkan Pansus. Hitungan mereka itu konyol, bodoh," kata Rusdi, didampingi Direktur Operasional, Johny Anwar dan Direktur SDM/Pengembangan, Arifin Rambe saat mem-

berikan keterangan kepada wartawan, di kantornya, Pasar Petisah, Medan, Rabu (30/5). Menurutnya, pendapatan PD Pasar masih dipotong biaya operasional seperti gaji dan lain sebagainya. "Kan tidak mungkin menyuruh orang ngutip, tidak digaji," jelasnya. Pansus LKPj, kata dia, harusnya mampu membaca laporan keuangan. Sehingga, tidak asal berbicara. Selain itu, jumlah pedagang dan jumlah kutipan retribusi di setiap pasar berbeda. "Pusat Pasar masuk klasifikasi A, kutipan beda. Petisah kelas I, kutipan beda. Sei Sikambing kelas B, kutipan beda, gak sama. Jumlah tidak sama. Kutipan per bulan. Konyol perhitungan pansus, bo-

doh, salah paham. gagal paham," tegasnya. Sebelumnya, Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung menyebut berdasarkan, hasil laporan Pansus setelah rapat bersama Dirut PD Pasar. Diketahui, jumlah pedagang di 54 pasar mencapai 22.000 pedagang dengan retribusi Rp 4.000/pedagang. Jika dikalikan maka diperoleh Rp 88 juta/hari dan ketika dibagi 54 pasar maka jumlahnya adalah Rp 1.629.000/pasar/hari. Sementara PD Pasar hanya bisa menyumbang keuntungan Rp 1,4 miliar/tahun. Jika dibagikan 54 pasar dan dibagikan 360 hari atau satu tahun maka hasilnya Rp 72.000/ hari/pasar. Terjadi selisih yang

cukup besar dari perhitungan Pansus LKPj 2017 dengan laporan keuntungan yang diperoleh PD Pasar tahun 2017. Apabila Rp 1.629.000 - Rp 72.000 diperoleh Rp 1.557.000. Jika jumlah tersebut dikalikan 360 hari, maka hasilnya Rp 560.520. 000/tahun/pasar. Jika dikalikan dengan 54 pasar maka hasilnya Rp 30.268.080.000. "Hal ini menunjukkan adanya kebocoran PAD dan menjadi catatan kritis bagi kinerja jajaran Direksi PD Pasar," kata Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung saat membacakan rekomendasi Pansus LKPj 2017 pada sidang paripurna di gedung dewan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Senin (28/ 5/2018) sore.(ADC)

dugaan mempersulit persyaratan, hingga kini belum berkomentar. Konfirmasi via pesan singkat yang dilayangkan ke dua nomor pejabat tersebut, sampai hari ini masih juga belum ditanggapi, baik oleh Khairul maupun Leo. Diketahui, pemerintah pusat menggelontorkan sejumlah program salah satunya pembangunan jalur Kereta Api Trans Sumatra, termasuk dari Rantau Ptapat menuju Kota Pinang yang melintasi tiga kabupaten berbeda. Belakangan, muncul

sejumlah keluhan dari calon pemilik usaha sekaitan pengadaan material, akibat sulit dan susahnya mengikuti birokrasi yang ditetapkan instansi terkait, khususnya di Kabupaten Labuhan Batu. Selain itu, untuk wilayah kabupaten/kota yang meliputi Provinsi Sumut dan dilintasi proyek jalur kereta api baru, disebut-sebut tidak satupun menerapkan kebijakan titik koordinat dan peta wilayah yang dikeluarkan BPN wilayah setempat.(SMG)

KASUS DUGAAN KORUPSI PATUNG YESUS

Dinas PUTR Labuhan Batu Dituding Persulit Izin RTRW RANTAU PRAPAT- Diduga berkaitan dengan usaha galian C jenis tanah urug milik oknum orang dekat salah seorang penguasa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PU&TR) Kabupaten Labuhan Batu dituding mempersulit kepengurusan rekomendasi/izin tata ruang. Pengakuan seorang warga Prmatang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu yang ditemui beberapa waktu lalu, menyebutkan, guna mempercepat proses penyediaan tanah timbun, dirinya berusaha mengurus berbagai

perizinan. Salah satu dibutuhkan rekomendasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Setelah menyediakan berbagai persyaratan, perwakilan dirinya mendatangi kantor Dinas PU&TR di Rantau Prapat. Namun, setelah menemui staf di bidang Tata Ruang, perwakilan tersebut dimintai berbagai surat penunjang. Salah satunya peta dan koordintat calon wilayah galian yang dilegalisir Kepala Desa/Lurah sesuai blanko P2/ syarat pengajuan milik dinas

tersebut. Setelah pihak pemohon menyediakan peta dan koordinat yang distempel dan ditandatangani, oknum staf kembali meminta titik koordinat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat."Anehnya, surat permohonan hampir seminggu lebih diterima dan diperiksa mereka, tetapi mengapa baru dimintanya lagi, itupun sudah beberapa hari di tangan mereka," beber G (40). Setelah dipelajarinya dari sejumlah rekanrekannya, didapat informasi

pemilik galian C jenis tanah urug yang sebelumnya sudah keluarnya izinnya, merupakan orang dekat Pemimpin di Kabupaten Labuhan Batu. Informasi yang didapatnya menyebutkan, ada penekanan kepada instansi terkait agar melakukan kebijakan sedikit mempersulit urusan sebelum tanah gunung yang dikeruk tersebut, habis keseluruhan. "Itulah info yang kudapat. Sebelum tanah mereka habis, jangan dulu dikeluarkan izin apapun. Kalaupun harus terpaksa,

barulah dilayani. Inikan sama saja dengan monopoli. Janganlah karena orang dekat pejabat, terus suka-suka," kesalnya. Dia berharap, Bupati Labuhan Batu, H Pangonal Harahap yang merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan dapat memberikan masukan kepada dinas terkait dalam hal dukungan percepatan program pemerintah pusat. Sementara, Kepala Dinas PU&TR, Khairul Fahri maupun staf di bidang Tata Ruang, Leo, ketika dimintai tanggapan sekaitan adanya keresahan

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Iman Selamat Telaumbanua, Atozanolo Zega, Deserieli Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Supriadi; BIRO TEBINGTINGGI:: Ruben Sembiring; BIRO BATUBARA: Sahril (Kabiro), Edward Rajagukguk; WARTAWAN DAERAH: Jamin (Langkat); Dedy Irawan Z (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih, Sabar Saragih, Sali, Hotma Andar Tobing, Mukhtar Sirait (Siantar/Simalungun); Anna Elfrida Siahaan (Tobasa); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); Suraji, Agus Syahputra (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Faoziduhu Hulu (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Enri Anto Harahap (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Mukhtar Sianipar (Taput); Boyde Siregar, Reinton Siregar (Humbang Hasundutan); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Yuheri Salman (Langsa); M Harahap, Muhazar (Lhokseumawe/Aceh Utara); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin, Siden (Kutacane), Ray Fahmi (Aceh Timur); Sadari Halawa (Nias Selatan); Shalehuddin, Dedi Sukendri (Indragiri Hilir).


5 E D I S I 508 4 - 10 JUNI 2018

KORUPSI

LIPSUS

Jokowi Temui Tim Perumus RUU KUHP Presiden Joko Widodo bertemu dengan tim perumus RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Presiden disebut memperhatikan kritik masyarakat terkait RUU KUHP. "Intinya adalah Pak Presiden sangat concern terhadap kritikkritik yang dilemparkan masyarakat terhadap rancangan KUHP. Kritik (terhadap RUU KUHP) ini saya nilai sporadis, tapi harus diperhatikan," kata perwakilan tim perumus RUU KUHP, Muladi, setelah bertemu dengan Jokowi di kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu lalu. Sporadis yang dimaksud Muladi adalah kritik tanpa memahami konteks yang utuh. Ada sejumlah hal yang menurutnya menjadi sorotan, yakni soal pidana terkait LGBT dan pidana penghinaan presiden. "Yang kita atur sekarang dalam KUHP itu homoseksual terhadap anak di bawah umur, itu yang dipidana sekarang. Tapi kita perluas lagi karena pro-kontra LGBT semakin luas, tidak hanya di bawah umur, tapi juga mengandung unsur pornografi dilakukan kekerasan ancaman kekerasan dan pornografi dan sebagainya atau dipublikasikan, itu yang kita larang. Tapi, kalau LGBT, privat ya dan sebagainya, tidak mengganggu orang lain, itu tidak ada salahnya. Itu kejahatan tanpa korban, crime without victim. Itu sikap kita," papar Muladi. Muladi juga menjawab kekhawatiran soal bakal tergesernya lembaga-lembaga terkait pemberantasan terorisme, narkotika, juga pemberantasan korupsi. "(Kekhawatiran) itu tidak benar. Sama sekali kita tidak mencampuri kelembagaannya, mereka tetap sah. Kita tidak mengubah sekali. Jadi tidak ada kekhawatiran memasung KPK dan sebagainya," sambungnya. Dalam pertemuan, Presiden Jokowi disebut ingin mengetahui perkembangan terakhir draf RUU KUHP. Presiden mendapat penjelasan dari tim perumus terkait munculnya kritik dan kekhawatiran soal RUU KUHP. "Jadi Presiden sudah mendapat gambaran utuh, termasuk mengenai isu apakah ada pelemahan terhadap pemberantasan korupsi, pelemahan BNN, BNPT, sama sekali tidak ada. Tidak ada, sekali lagi kami jelaskan, tidak ada. Bahkan kami ingin menguatkan kelembagaan yang memiliki kewenangan khusus," sambungnya.(IN/BBS)

RUU KUHP, BABAK BARU DPR VS KPK

Dewan Pers Anggap UU MD3 dan RKUHP Ancam Kebebasan Pers

Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP yang sedang pembahasan antara DPR dengan pemerintah menuai polemik. Dimana, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut RUU KUHP tersebut berpotensi melemahkan kewenangan pemberantasan korupsi. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, pihaknya menolak pasal yang mengatur tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dalam RUU KUHP. Untuk itu, KPK telah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi, Ketua Panja RKUHP DPR serta Kementerian Hukum dan HAM. "KPK menolak dimasukkannya tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP dan meminta agar tindak pidana korupsi seluruhnya tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP," kata Laode di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/5). Sementara, lanjut Laode, dalam RUU KUHP tidak ada penegasan soal kewenangan lembaga KPK dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu risiko jika pemerintah menyetujui RUU KUHP tersebut. Jika RUU KUHP itu benar-benar direstui pemerintah, lanjut

Laode, aturan-aturan baru yang diadopsi dari UNCAC seperti korupsi di sektor swasta pun berisiko tidak dapat ditangani oleh KPK. "RUU KUHP tidak mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Padahal, uang pengganti diperlukan untuk mengganti kerugian uang negara akibat tindak pidana korupsi," tegasnya. Selain itu, kata Laode, RUU KUHP juga ikut mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif. RUU KUHP pun mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat tidak pidana korupsi. "Hal berbeda dengan UU Tipikor saat ini. Terjadi juga penurunan ancaman pidana denda terhadap pelaku korupsi, dan tidak ada konsep dan parameter yang jelas dalam memasukkan yang diatur di luar KUHP ke dalam RKUHP," tutur Laode.

Atas hal tersebut, KPK memberikan sejumlah rekomendasi agar penyelesaian RUU KUHP tidak berlarut-larut. Salah satunya mengeluarkan delik-delik untuk tipikor, narkotik, pelanggaran HAM berat, pencucian uang, dan tindak pidana terorisme. "KPK mengingatkan pada semua pihak bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang berakibat sangat buruk terhadap bangsa ini. Sikap dan aturan-aturan yang memperlemah pemberantasan korupsi tentu akan berakibat buruk bagi masa depan bangsa ini," tegasnya. Menanggapi hal itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku, tidak ada upaya untuk melemahkan KPK dalam RUU KUHP. Justru, DPR berkomitmen untuk memperkuat seluruh lembaga negara termasuk KPK dalam pembahasan RUU KUHP bersama pemerintah. "Saya juga perlu

menegaskan bahwa tidak ada upaya pelemahan kepada KPK baik dari DPR maupun pemerintah. Kami berkomitmen, semua lembaga-lembaga yang ada harus dikuatkan sesuai tujuan awal lembaga-lembaga tersebut dibentuk dan didirikan termasuk KPK," kata Bamsoet, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/5). Bamsoet menegaskan, seluruh masukan yang datang ke DPR selanjutnya akan diteruskan kepada Panja RUU KUHP yang terdiri dari DPR dan pemerintah untuk membahasnya. "Keputusan tidak semata-mata prerogatif DPR tapi juga sangat tergantung dinamika dan persetujuan pemerintah. Titik koma saja kita bisa berdebat panjang dengan pemerintah," terangnya. Sementara, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, KPK tidak mempunyai hak untuk menolak RUU KUHP yang sedang

dibahas di DPR. Sebab, pada dasarnya KPK sebagai pelaksana atas UU yang dibuat DPR bersama pemerintah. Menurutnya, pandangan KPK terkait penolakan RUU KUHP tersebut sudah lama dan berkalikali. Sehingga, pemerintah tak perlu khawatir atas penolakan tersebut. "Sebetulnya yang penting pemerintahan Presiden Jokowi punya strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif, maka pandangan KPK tidak perlu dianggap," kata Fahri. Sebab, kata Fahri, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi hanya menjalankan UU yang dibuat DPR dengan pemerintah. "Karena mereka bukan pembuat UU, KPK itu adalah akibat dari UU, mereka tidak punya hak untuk menolak UU, mereka hanya melaksanakan UU," kata Fahri.(IN/BBS)

KPK Pertanyakan Sikap Presiden Terkait RUU KUHP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo soal Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang akan memperlemah pemberantasan korupsi. KPK menilai terdapat sejumlah persoalan yang dianggap berisiko bagi KPK ataupun pemberantasan korupsi ke depan jika tindak pidana korupsi masuk ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Presiden pernah beberapa kali mencegah pelemahan terhadap KPK, baik terkait rencana revisi UU KPK yang tidak jadi dilakukan ataupun hal lain,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (31/5).

Pihaknya mengharapkan saat ini ketika pemberantasan korupsi terancam kembali jika RUU KUHP disahkan, Presiden dapat kembali memberikan sikap yang tegas untuk mengeluarkan delik korupsi dari RUU KUHP itu. “Menyusun penguatan pengaturan delik korupsi melalui revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jauh lebih baik. Ditambah sejumlah aturan lain yang dibutuhkan seperti pembatasan transaksi tunai, perampasan aset, dan lain-lain,” ucap Febri. Menurut dia, menempatkan korupsi sebagai kejahatan biasa dengan meletakkannya di KUHP, ancaman pidana yang lebih rendah, dan keringanan hukuman utk per-

buatan-perbuatan percobaan dapat membawa Indonesia berjalan mundur dalam pemberantasan korupsi. “Kita semestinya belajar dari bagaimana sikap negara menyikapi peristiwa terorisme yang terjadi di beberapa daerah baru-baru ini. DPR bersama Presiden telah melakukan pengesahan UU Terorisme sebagai UU khusus, bukan justru memilih memasukan aturan tersebut di RUU KUHP yang juga memuat delik terorisme,” ujarnya. Sementara itu, kata dia, terkait dengan pertanyaan yang beredar di publik agar pihak-pihak yg keberatan dengan RUU KUHP ini nantinya mengajukan uji publik atau “judicial review” ke Mahka-

mah Konstitusi setelah pengesahan, pihaknya pun sangat menyayangkan. “Karena justru saat ini jika pemerintah dan DPR bersedia membuka diri untuk tidak memaksakan pengaturan delik korupsi di RUU KUHP, maka risiko pelemahan pemberantasan korupsi tidak perlu terjadi,” ungkap Febri. KPK pun telah mengirimkan lima surat kepada Presiden, Ketua Panja RKUHP DPR, dan Kemenkumham yang pada prinsipnya menyatakan sikap KPK menolak dimasukkannya tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP dan meminta agar tindak pidana korupsi seluruhnya tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo berjanji institusinya segera menyelesaikan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU dan akan menjadi kado Hari Ulang Tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. “Kami juga melaporkan RUU KUHP sedang berjalan. Kami targetkan untuk memberikan hadiah kepada bangsa ini di tepat HUT RI nanti kita selesaikan ini dengan baik,” kata Bambang saat memberikan sambutan dalam kegiatan buka puasa bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berserta jajaran menteri di rumah dinasnya, Jakarta, Senin (28/5).(INT/BBS)

Revisi Undang-Undang MD3 menuai kritik dari masyarakat, termasuk dari kalangan pers. Ada beberapa pasal dalam UU MD3 yang dianggap mengancam kebebasan pers. Pasal 122 huruf UU MD3 berbunyi, "Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR". "Saya juga bingung ini ada UU MD3 yang sebetulnya hanya mengikat di internal DPR tidak boleh kan dia mengatur TNI Polri, termasuk wartawan. Ini kok bisa mengancam pihak luar di DPR?" kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis lalu. Menurutnya, pasal tersebut dianggap bermasalah. Yosep malah mempertanyakan proses pembuatan UU MD3 soal pemahaman tim penyusun soal kemerdekaan pers, termasuk soal naskah UU yang seharusnya dibuat. "Karena kalau ada UU lain yang sudah spesifik mengatur, tidak boleh ada UU baru, karena nanti akan muncul dua UU yang posisinya setara tapi isinya bertentangan," terangnya. Dikatakannya, pasal tersebut juga rentan akan gugatan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ditambahkannya, hal yang sama terjadi di RUU KUHP yang juga dianggap berpotensi mengganggu kebebasan pers.(IN/BBS)

Nasir Minta Pengesahan RUU KUHP Tak Terburu-buru Pimpinan DPR dan Komisi III DPR diminta untuk tidak terburu-buru dalam mengesahkan RUU KUHP yang sedang dalam pembahasan bersama pemerintah. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, masih ada beberapa poin yang perlu dilakukan pembahasan khususnya tindak pidana yang bersifat khusus, korupsi, terorisme, pencurian ikan dan penambangan ilegal serta perdagangan orang. Menurutnya, hal itu yang harus disinkronkan, apakah dimasukkan dalam KUHP atau dikeluarkan, karena di satu sisi kejahatan-kejahatan khusus tersebut mengalami dinamika sehingga pemidanaannya bisa berubah. “Ini memang belum klir. Kemarin Tim Perumus menyisir lagi hal-hal yang perlu dibahas lagi terutama masalah berkaitan dengan korupsi. Saya berharap Pimpinan DPR dan Pimpinan Komisi III supaya tidak terburu-buru mengesahkan RUU KUHP ini,” kata Nasir. Apalagi, lanjut Politisi PKS dari dapil Aceh ini, selain ada beberapa hal yang harus dibicarakan kembali, RUU ini ada sesuatu yang fenomenal dari RUU warisan Belanda ke RUU hasil bangsa sendiri yang harus lebih baik Terkait dengan ancaman pidana, Nasir berharap harus rasional, bukan mengikuti perasaan atau emosional. Dia merasa, apa yang sudah dikerjakan sudah cukup baik. “Dengan adanya dinamika dan masukan berbagai kalangan masyarakat, ada yang mengusulkan tidak perlu dibuka semuanya. Kita lihat nanti pemerintah dan DPR menyikapi hal itu,” tambahnya.(IN/BBS)

KPK: Hukuman Koruptor di RKUHP Lebih Rendah dari UU Tipikor KPK menolak pasal-pasal tindak pidana khusus dimasukkan dalam RUU KUHP, termasuk kasus korupsi. KPK menyatakan adanya disparitas atau kesenjangan antara hukuman koruptor yang diatur dalam RUU KUHP dengan UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "RKUHP tidak mengatur tindak pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Padahal ini penting banget, karena kalau denda itu biasanya terlalu sedikit. Kalau kita selama ini kita mendapatkan pengembalian aset itu kita dapat dengan uang pengganti, tetapi di dalam KUHP tidak dikenali," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (30/5). Selain itu, Syarif menyebut RKUHP mengatur pengurangan ancaman pidana 1/3 terhadap percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat tin-

dak pidana korupsi. Padahal, lanjutnya, dalam UU Tipikor sudah dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang sempurna. Syarif juga menuturkan, dalam RKUHP mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif. Keringanan lainnya yaitu penurunan ancaman pidana denda terhadap koruptor. "Ini menurut draf kami yang terima. Jadi dendanya diturunkan, uang pengganti bahkan dihilangkan," ujar Syarif. Beberapa tindak pidana korupsi dari UU Tipikor juga disebutnya masuk ke dalam Bab Tindak Pidana Umum RKUHP. Ini justru dinilai Syarif berimplikasi pada status kelembagaan KPK. "Kalau dia masuk tindak pidana umum berarti relevansi KPK sebagai lembaga khusus itu kan jadi dipertanyakan lagi. Jadi bisa akan menimbulkan kendala hukum yang menurut kami

akan lebih susah untuk diselesaikan," kata Syarif. Syarif juga menyebut UU Tipikor lebih mudah direvisi daripada KUHP nantinya. Padahal, menurut Syarif, modus operandi korupsi itu bergerak lebih cepat. Ada pula soal kodifikasi RKUHP yang tidak berhasil mensistematisasi dan menyatukan ketentuan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang. Ini tidak konsisten dengan UU Terorisme yang baru saja diketok. Tidak hanya soal terorisme, Syarif juga menyebut Narkotika sebagai UU khusus lainnya. "Kebayang juga kalau misalnya BNN juga nggak setuju masuk, itu kan bahan narkotika itu tiap hari itu kan bertambah. Jadi kalau dia masuk dalam KUHP nanti dia akan masuk dengan seluruh lampirannya. Jadi RKUHP itu agak aneh juga nanti kelihatannya. Dan kalau di Belanda ada juga memang ke-

tentuan-ketentuan pidana yang ada di luar KUHP Belanda, kalau kita mau contoh yang beraliran kodifikasi," urai Syarif. Yang terakhir, Syarif menyatakan tidak ada konsep dan parameter yang jelas untuk memasukkan aturan di luar KUHP ke dalam RKUHP. Tidak hanya KPK, menurut Syarif, BNN dan Komnas HAM juga satu suara. "Oleh katena itu memang banyak seperti BNN tidak mau ikutan masuk, Komnas HAM juga sebagian itu tidak ikutan masuk ke dalam. Karena UU ini memang berkembang dan diatur berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan negara RI," paparnya. Khawatir Hilang Kewenangan KPK menolak tegas masuknya pasal-pasal tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP. Masuknya pidana khusus dalam undang-undang yang berlaku umum dikhawatirkan justru akan menghilangkan kewenangan KPK member-

antas korupsi, seperti yang diatur di UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. "Jadi, kalau (pasal tindak korupsi) nanti masuk di dalam KUHP, Pasal 1 angka 1 UU KPK apakah masih berlaku atau tidak apakah bisa KPK menyelidik, menyidik, dan menuntut kasuskasus korupsi karena itu bukan UU tindak pidana korupsi lagi, tapi UU dalam KUHP. Sementara di RUU KUHP tidak ada penegasan soal kewenangan lembaga KPK," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (30/5). Sedangkan di dalam RUU KUHP, menurut Syarif, tidak disebutkan adanya kewenangan kelembagaan KPK. Bahkan Syarif terang-terangan berkata KPK belum memiliki rancangan akhir RUU KUHP. "Sudah kami minta, tapi selalu berubah-ubah. Kalaupun kami ikuti terus, tapi bahwa ini draf terakhir finalnya

yang akan diserahkan ke DPR belum kami lihat juga wujudnya," katanya. Syarif menyebut dalam RUU KUHP diwacanakan memasukkan aturan baru yang mengadopsi UNCAC, misalnya saja korupsi di sektor swasta. Namun, menurutnya, justru muncul pertanyaan lain. "Tetapi apakah dengan dia masuk ke dalam KUHP itu, apakah nanti KPK berwenang untuk menyelidik, menyidik, dan menuntut korupsi di sektor swasta? Padahal di negara-negara lain itu korupsi, baik publik maupun swasta, itu menjadi salah satu kewenangan dari Malaysia Anti Corruption maupun CPIB, dan lain-lain," tuturnya. KPK menyurati Presiden Joko Widodo dan meminta agar pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dicabut dari revisi UU KUHP. Aturan ini sendiri ditargetkan Ketua DPR Bambang Soesatyo disahkan Agustus 2018.(IN/BBS)


6 E D I S I 508 4 - 10 JUNI 2018

POLITIK

E-KTP Belum Siap, Data Pemohon Bertumpuk MEDAN - Data pemohon EKTP di Kantor Camat Medan Labuhan menumpuk yang mencapai ratusan ribu. Hal itu terjadi saat peralihan kekosongan blangko E-KTP beberapa bulan lalu. Hal ini mendapat perhatian serius dari Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution yang melakukan kunjungan kerjannya baru-baru ini di Kantor Camat Medan Labuhan. Akhyar didampingi Camat Medan Labuhan Arrahman Pane saat dikonfirmasi wartawan kemarin mengakui pencetakan EKTP tidak bisa cepat selesai karena datanya sudah sempat bertumpuk mencapai ratusan ribu. “Saat peralihan kekosongan blangko E-KTP beberapa bulan lalu akhirnya data pemohon bertumpuk dan mesin cetaknya hanya mampu mencetak 1000 EKTP sedangkan permohonan E-

KTP mencapai 2000 orang lebih per hari,’’ kata Akhyar. Dikatakan Akhyar, saat ini terjadi penumpukan data pemohon E-KTP sehingga sangat lambat dapat selesai E-KTP. Begitupun masih dicari solusi bagaimana supaya masyarakat secepat mungkin dapat memeroleh EKTP. Sementara itu, Aktivis LSM Sudin Pasaribu mengatakan petugas Disdukcapil Kota Medan diduga memanfaatkan permohonan yang menumpuk itu mencapai ratusan ribu lebih untuk meraup keuntungan pribadi dengan cara mendahulukan orang yang diduga memberikan dana pelicin Ia mengharapkan Wakil Walikota Medan dapat menyelidiki petugas Dinas Dukcapil yang melakukan pungutan liar (Pungli). Sepengetahuan masyarakat bahwa tidak ada dana (gratis) un-

tuk memeroleh E-KTP sesuai anjuran Kemendagri Cahyo Kumolo. “Jangan dijadikan kelangkaan blangko E-KTP dan permohonan yang menumpuk menjadi ajang Pungli,’’ ucap Sudin Pasaribu. Sebelumnya, L Br Simatupang (57), warga Griya Martubung Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, mengatakan mengurus berkas permohonan E-KTP tanggal 20 Februari 2018 tapi sampai kini E-KTP tu belum selesai. Kemudian sejumlah warga yang telah mengurus permohonan E-KTP bulan Februari 2018 juga belum selesai. Anehnya ada juga yang mengatakan bisa selesai. "Bisa cepat kok dapat E-KTP dari kantor camat ini kalau dikasi pelincin," ungkap seorang warga yang tidak mau disebut jati dirinya.(ADLS)

Distan Palas Bersama Warga Tanam Perdana Padi Gogo PALAS - Menyukseskan Gerakan Percepatan Tanam Padi Lahan Kering, Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas bersama TNI dan warga Kelompok Tani, melaksanakan tanam perdana padi Gogo di wilayah Desa Roburan dan Pasir Jae, Kecamatan Sosa. Kegiatan dihadiri Direktur Serealia Kementerian Pertanian RI Dr Ali Jamil Harahap dan stapnya Ricky Rahmad, Kadis Pertanian Palas Ir Abdullah Nasution beserta stafnya, mewakili Danramil Barumun dan Sosa beserta anggota, pengamat hama tanaman Arnida Hasibuan, Kelompok Tani dan warga setempat. Acara diawali dengan seremoni penyerahan 10 unit handsprayer kepada 10 orang mewakili Kelompok Tani Maju Jaya Desa Roburan, kemudian penyiapan 10 orang pekerja babat rumput dan penyemprot racun rumput serta tim penanaman. Kabid Tanaman Pangan Distan Palas mengatakan, berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini pola tanam yang diterapkan adalah pola langsung tanam dengan cara lahan disiram dengan racun rumput dan langsung tan-

am, untuk lahan tertentu lahan dibabat dulu baru disiram dengan racun rumput dan langsung tanam dan sebagian lahan dengan cara babat dan langsung tanam. Sedangkan, lahan yang digunakan adalah lahan perkebunan sawit milik warga yang belum membuahkan hasil. Sedangkan penanaman dilakukan di antara pokok sawit muda atau yang masih memungkinkan. Kadis Pertanian Ir Abdullah Nasution ditemui di ruang kerjanya, Kamis(31/5) mengatakan, penanaman perdana seluas 50 hektar tersebut dicanangkan untuk mengawali program penanaman 20.000 hektar lahan kering Padi Gogo tersebar di seluruh Kabupaten Padang Lawas yang terdiri dari 12 kecamatan. Menurut Abdullah, pemerintah melalui Dinas Pertanian bekerjasama dengan TNI untuk membantu pendampingan seluruh petani melakukan percepatan tanam padi sebagai wujud ketahanan pangan nasional. Dia berharap, agar perolehan hasil panen tahun ini melebihi hasil tahun lalu, dan pada 2017 Palas memperoleh swasembada pangan dengan hasil surplus beras 40 ton.(ISN)

Anggota DPRD Sumut Terima Ribuan Keluhan Warga LABUHANBATU - Anggota DPRD Sumut, Sujian/Acan melaksanakan reses kesejumlah wilayah pesisir pantai Labuhanbatu, Selasa (29/5). Kegiatan Reses III DPRD Sumut tahun sidang IV tahun 2017-2018 Dapil Sumut VI saat di Balai Desa jalan Balai Desa, Dusun 2 Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu serta di Balai Kelurahan, Kelurahan Negerilama, Kecamatan Bilah Hilir. Di hadapan ratusan warga serta jajaran perangkat kecamatan dan desa, Acan menjelaskan, maksud dan tujuan untuk memperoleh masukan serta menyerap aspirasi masyarakat selaku konstituen di masing-masing daerah pemilihan. Selanjutnya diteruskan kepada pihak Pemprov Sumut untuk ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan RKPD tahun anggaran mendatang. “Hasil reses ini akan dituangkan dalam bentuk pokok pikiran serta dijadikan prioritas pembangunan dalam rangka penyusunan kencana kerja Pemprov Sumut,” urai Acan.Sementara, Kepala Desa Cinta Makmur, Ego Wiharno menyampaikan terima kasih atas kehadiran Sujian/Acan denga harapan aspirasi masyarakat

dapat direalisasikan. Sedangkan, Kasi PMD Kecamatan Panai Hulu, Idris juga berharap kedatangan Sujian/Acan dengan niat mencari aspirasi masyarakat dapat menjadikan kemajuan bagi daerah yang dikunjungi,” paparnya. Saat reses di Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, wakil rakyat dari Fraksi Hanura itu masih menerima informasi buruknya fasilitas kebutuhan warga. Misalnya, Susilo Darma, mengusulkan sarana air bersih. Karena mereka masih mengandalkan hasil tampungan air hujan ataupun memanfaatkan air yang tergenang di parit-parit bekoan yang berwarna kecoklatan. Ke-

luhan juga dilontarkan, Erfiana sebagai PPL. Banyak lahan tidak termanfaatkan khususnya lahan persawahan akibat tidak adanya saluran drainase. Sehingga petani hanya mengelolanya setahun sekali. Sujian/Acan meminta semua kelompok ataupun masyarakat agar memberikan usulan melalui proposal dan akan diupayakannya secara maksimal agar dimasukkan dalam program kerja Pemprov Sumut di tahun 2019 mendatang. Setelah selesai pertemuan, Sujian/Acan di hadapan Camat Panai Hulu dan Babhinkamtibmas, memberikan bantuan sejumlah peralatan olah raga serta cenderamata.(JOK)

Pemkab Deliserdang Gelar Pasar Murah DELI SERDANG - Dalam upaya membantu warga masyarakat menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2018, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang menggelar pasar murah selama empat hari berturut-turut mulai Kamis (31/05) sampai Minggu (03/06) di 20 Kecamatan di Deliserdang. Sedangkan dua Kecamatan lagi yaitu di Kecamatan Gunung Meriah dan Sibolangit akan digelar pada Natal dan Tahun Baru. Pasar murah ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Deliserdang H Zainuddin Mars didampinggi Plt Ketua TP PKK Ny Hj Asdiana, Asisten II Setdakab Hj Saadah Lubis, para Kadis/Kaban dan Camat, yang dipusatkan di Jaharun Centre Desa Jaharun A Kecamatan Galang pada Kamis (31/05). "Kehadiran pasar murah ini saya harapkan harganya relatif lebih murah dibanding harga di pasaran umum. Sehingga masyarakat hendaknya dapat manfaatkan pasar murah ini dengan baik, tetapi tentu dengan

harapan bahwa dapat membeli komuditi di pasar murah ini secukupnya, jangan pula membeli untuk aktifitas perdangan pribadi pula yang dijual balik. Jadi kita mari secara bersama sama memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita yang lain untuk membeli komuditi yang ada di pasar murah ini. Semua ini kita harapkan adalah dari kesuyukuran kita di bulan Ramadhan ini, sekaligus menyambut Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi," kata Zainuddin Mars. Dirinya pun berharap, jangan sebelum empat hari barangnya sudah habis, jadi selama empat hari barangnya harus tetap ada sehingga barang tersedia tetap bisa di beli oleh masyarakat. "Saya juga meminta kepada para Camat serta para Kepala Desa agar memberitahukan kepada masyarakat tentang keberadaan pasar murah ini," ujar Zainuddin Mars. Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Deliserdang Ramlan Refis mengatakan bahwa pasar murah ini

diselenggarakan di 20 kecamatan yaitu Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Tanjung Morawa, Beringin, Pantai Labu, Lubuk Pakam, Labuhan Deli, Hamparan Perak, Patumbak, Sunggal, Kutalimbaru, Pancur Batu, Biru- Biru, Namorambe, Deli Tua, STM Hulu, Galang, Pagar Merbau, Bangun Purba, STM Hilir. "Dan untuk dua Kecamatan di Deliserdang yaitu Kecamatan Gunung Meriah dan Sibolangi pasar murah akan diselenggarakan di akhir tahun yaitu pada saat menyambut Natal dan Tahun Baru 2018," kata Refis. Refis juga menjelaskan bahwa ada beberapa jenis kebutuhan pokok yang disubsidi di pasar murah ini seperti beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, sirup, cabe merah, bawang merah dan bawang putih. "Disamping beberapa komoditi tersebut kita juga mengikut sertakan beberapa perusahaan berpartisipasi di pasar murah ini untuk menjual produknya berdasarkan harga pabrik," tegasnya.(BSC)

SUMUT ACEH

Djarot Ajak Masyarakat Kedepankan Nilai-Nilai Pancasila DELI SERDANG - Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) Djarot Saiful Hidayat mengajak masyarakat untuk selalu mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari. Ajakan itu disampaikan Djarot Saiful Hidayat ketika bersilaturahmi dan berdialog dengan masyarakat Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, Jumat (01/06) yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Dalam pertemuan tersebut, Djarot mengaku tidak mau berkampanye karena tidak sesuai dengan zona kampanye yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut. Dalam peringatan hari lahir Pancasila, Djarot Saiful Hidayat berharap seluruh masyarakat dapat memastikan Pancasila sebagai pegangan hidup dan nilai yang mendasar perilaku masyarakat. Salah satu poin penting dalam Pancasila adalah aspek Ketuhanan yang sejak dahulu kala telah ditegaskan Bung Karno bahwa Indonesia sebagai bangsa yang bertuhan dengan agama masing-masing. "Karena dalam sila ketuhanan itu akan muncul nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban," katanya.

Cagubsu yang berpasangan dengan Sihar Sitorus (Djoss) tersebut juga mengharapkan masyarakat untuk mampu menjadi pemilih yang cerdas dan dapat menambah kualitas pilkada. "Jangan menjelekkan orang lain. Kalau ada yang menjelekkan, doakan saja agar diampuni Tuhan," ujar Djarot

didampingi Ketua Tim Pemenangan Djoss H Djumiran Abdi, Sekretaris PDIP Sumut Soetarto, dan Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan. Sementara, tokoh masyarakat Desa Durin Tonggal P Sembiring mengaku sangat bangga atas kesediaan Djarot Saiful Hidayat yang

mau hadir ke desa yang berada di pelosok tersebut. "Kami tidak menyangka bapak mau datang ke desa kami yang terpencil ini," katanya. Disebabkan rasa bangga dan tersanjung itu, ia meminta masyarakat Desa Durin Tonggal, termasuk warga Kecamatan Pancurbatu untuk berjuang dalam memenangkan pasangan Djarot-Sihar. Dalam pertemuan itu, Djarot Saiful Hidayat menerima taburan Beras "Piher" sebagai lambang kemakmuran, dan disarungkan "tumbuk lada" atau pisau adat yang melambangkan harapan agar seorang pemimpin mampu memberantas kebodohan dan kemiskinan. Mantan Walikota Blitar tersebut juga disematkan "ues gara" atau syal etnis Karo yang melambangkan sosok yang terhormat dan berwibawa. Usai berdialog dengan warga, Djarot Saiful Hidayat diajak warga berkonvoi dengan sepeda motor untuk melihat hasil perkebunan masyarakat. Harapan untuk selalu mengedepankan nilai Pancasila itu juga disampaikan Djarot Saiful Hidayat dalam berbuka puasa yang digelar Relawan Sumber Batu Djoss di Jalan SM Raja Medan.(BSC)

Bupati Karo Inginkan Kantor Menyerupai Pelayanan Bank KARO -Cermin kehadiran negara melalui Puskesmas, rumah sakit milik pemerintah, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak bisa terbantahkan. Untuk itu pelayanan yang semakin cepat, mudah, nyaman dan tuntas semakin dibutuhkan. Kepuasan dan kenyamanan masyarakat saat mengurus adminstrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo menjadi salah satu prioritas Bupati Karo Terkelin Brahmana SH. Bupati berencana akan merenovasi halaman kantor dengan wajah yang baru di 2018 ini. Desainnya sedikit menyerupai bank, ada beberapa kursi dan meja untuk masyarakat mengantre. Begitu juga dengan fasilitas mesin pengambilan nomor antrian. Intinya, pelayanan Dukcapil yang smart dan elegan, menurutnya untuk menunjukkan kehadiran negara atau Pemkab Karo kepada masyarakat. “Masyarakat harus dimanjakan dengan pelayanan semakin berkualitas, cepat dan tuntas. Tidak jamannya lagi bertele tele, layani masyarakat dengan smart, cepat dan mudah. Ingat, masyarakat datang jauh-jauh dari kampung untuk mengurus surat-surat di Dukcapil, harus dilayani dengan baik,” ketusnya. Selain menggunakan mesin nomor antrian seperti di bank, akan disediakan juga ruang atau pojok

ACARABupati Karo Terkelin Brahmana dalam suatu cara di kota wisata Berastagi. bermain anak untuk orangtua yang membawa buah hatinya. Ruang laktasi untuk ibu menyusui dan ada tempat berjualan kecil-kecilan agar lebih rapi. “Tidak mungkin masyarakat yang mengurus administrasi kependudukannya berkumpul beramai ramai semua di depan kantor,” ujar bupati di Taman Jalan Veteran depan Kantor Dukcapil, Rabu (30/ 5) kepada sejumlah wartawan. Menurutnya, mengubah halaman kantor yang tepat berdampingan dengan gedung DPRD Karo sudah seharusnya dilakukan. Mengingat kondisi sekarang ini, jumlah masyarakat yang berurusan di Disdukcapil sangat banyak. Dan untuk menyiasati kepadatan masyarakat dalam berurusan, lokasi parkir akan difungsikan sebagai

tempat tunggu. “Jika tak ada kendala, dalam waktu dekat ini akan dimulai renovasi atau tambahan bangunan di halaman parkir. Yang paling penting lagi, bagaimana Disdukcapil mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Sehingga merasa nyaman saat mengurus dokumen,” ujarnya. Dengan fasilitas itu, disambung bupati lagi, warga akan merasa nyaman dan tidak kelelahan ketika menunggu para petugas mengerjakan urusan mereka. Sistem front desk layaknya bank yang diterapkan sudah cukup bagus. Karena ada meja, komputer, kursi petugas dan kursi untuk orang yang berkepentingan telah tersedia. “Hanya saja, masih ada yang

kurang. Warga belum leluasa dalam berurusan ataupun melakukan tanya jawab dengan petugas. Sehingga informasi yang diperoleh belum jelas dan akurat. Jadi fasilitas yang akan disediakan ini, warga yang menunggu giliran tidak jenuh sebagai penunjang kenyamanan,” ujar Terkelin. Ke depan pelayanan ini harus semakin baik. Para Kepala Desa juga akan kita paksa 'latih' kalau tidak kades ya sekdesnya. Bukan hanya di kota di desa juga akan kita perhatikan. Sekarang beberapa desa mulai berinovasi pelayanan tidak hanya siang hari tapi sebagian desa telah melayani di malam hari. “Yang penting pelayanan harus semakin cepat dan mudah,” tutupnya.(RTA)

ANTISIPASI KONFLIK

Edy Rahmayadi Sapa Warga Perlis Langkat LANGKAT - Calon Gubernur Sumut nomor urut 1 Edy Rahmayadi menyapa masyarakat Desa Perlis di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat Kamis (31/ 05). Dengan menggunakan Kapal Motor selama 10 menit, Edy yang hadir didampingi Istri, Nawal Lubis disambut antusias oleh masyarakat yang umumnya bermata pencarian sebagai nelayan saat tiba di Dermarga Desa Perlis. Hari itu mereka sengaja tak melaut agar bisa menjumpai calon pemimpin mereka. Hadir dalam silarurahmi itu di antaranya tokoh masyarakat Nazarudin Boy, dan pimpinan Ormas Pemuda Pancasila. "Hari ini masyarakat sengaja tidak melaut dan menunda aktivitas mereka karena ingin bertemu Pak Edy. Ini bukti kecintaan masyarakat, mendoakan dan mendukung Pak Edy menjadi Gubernur Sumut," ujar Zulham salah seorang masyarakat yang juga merupakan Ketua Panitia silaturahmi dan tatap muka dengan Calon Gubsu Edy Rahmayadi yang digelar di Lapangan Sepakbola Desa Perlis. Dalam kunjungannya ke Desa Perlis, Edy Rahmayadi yang hadir dengan Ketua Tim Pemenangan Eramas Hery Utomo dan rombongan lainnya juga menyempatkan meninjau sumber air bersih peninggalan Belanda yang sehari-hari dipergunakan masyarakat untuk minum dan memasak. Dalam kesempatan tersebut

Edy sempat berbincang dan meminta agar masyarakat menjaga kebersihan di lokasi sumber air tersebut. Sebagai daerah yang dikelilingi laut Edy mengaku kagum di Desa Perlis memiliki sumber air tawar. "Seharusnya sumber air yang ada ini harus tertata secara baik. Jangan banyak sampah seperti ini. Apalagi airnya ini tidak Payau dan merupakan sumber air utama masyarakat Perlis, "ujar Edy sambil berjalan menuju Lapangan dimana acara silaturahmi digelar. Setibanya di lokasi acara Edy dan rombongan langsung disambut lantunan syalawat nabi yang dibawakan kelompok Nasyid ibuibu Desa Perlis. Dalam sambutannya, Edy menyampaikan bahwa ia sangat senang bisa bersilaturahmi dengan masyarakat di kunjungan pertamanya ke Desa Perlis. Momentum tatap muka itu juga di-

manfaatkan Edy untuk mendengarkan masukan dan harapan-harapan dari masyarakat. Sejumlah masukan pun disampaikan masyarakat kepada Edy jika nanti ia dan Musa Rajekshah diberi amanah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Periode 2018-2023. Seperti halnya yang disampaikan Al Azhar yang mengharapkan adanya sekolah tingkat SMP di Desa mereka. Selama ini lanjut Azhar bahwa anak-anak mereka harus bersekolah ke Kota Brandan. Sebagai nelayan yang berpenghasilan tergantung hasil tangkapan, menurut Azhar masyarakat sangat terbebani dengan pengeluaran untuk transportasi setiap hari anaknya bersekolah. "Nanti nyebrang ke dermaga seribu. Dari dermaga ke sekolah naik becak dua ribu. Pergi pulang udah enam ribu. Itu baru transpor-

tasi saja. Bagi kami yang nelayan ini berat juga kami rasakan. Makanya kami berharap nanti akan dibangun banyak sekolah maupun Madrasah di Desa kami ini," harap Azhar. Sementara itu warga lainnya Syahniar berharap peran pemerintah dapat menggerakan sektor perekonomian masyarakat desa Perlis khususnya para kaum ibu. "Kami ingin pemerintah bisa hadir untuk mendorong perekonomian masyarakat khususnya kaum ibu seperti membentuk UMK. Seperti membuat pelatihan-pelatihan wiraswasta sehingga ibu-ibu disini nantinya bisa membantu perekonomian keluar mereka," ujarnya. Menanggapi harapan masyarakat agar tersedianya sarana pendidikan seperti sekolah menengah menurut Edy kalau hal tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah dalam mencerdaskan rakyatnya. "Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggungjawab pemerintah. Salah satunya menyediakan fasilitas pendidikan seperti sekolah-sekolah. SMP merupakan kewenangan Kabupaten Kota. Tapi, doakan saya, kedepan persoalan pendidikan ini akan kita tata dengan baik. Karena jangan bicara soal kemajuan kalau persoalan pendidikan masih kita abaikan," ujar Edy. Terkait harapan adanya peningkatan kesejahteraan para nelayan menurut Edy hal tersebut turut menjadi prioritas kerja Eramas.(BSC)


7 E D I S I 508 4 - 10 JUNI 2018

POLITIK

SUMUT ACEH

Jalinsum Palas Rusak Parah, Pengguna Jalan Resah

Tim Monitoring Gas Elpizi 3 Kg sedang melakukan pengecekan harga serta ketersediaan stok jelang Idul fitri.

Tim Monitoring LPG 3 Kg Pemkab Asahan Gelar Pengawasan ASAHAN - Jelang Idul Fitri 1439 H, Pemkab Asahan melaksanakan gelar pengawasan terhadap ketersediaan stok gas LPG 3 Kg di sejumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan. Pelaksanaan monitoring tersebut bertujuan mengingatkan kembali kepada para agen dan pangkalan gas elpiji 3 kg agar tidak melakukan kecurangan dalam mendistribusikan dan menjual gas bersubsidi kepada masyarakat. Demikian disampaikan Tim Monitoring gas elpiji Muad Fauzi Lubis yang juga Kepala Bidang Ekonomi Masyarakat di Bapemas dan Pemdes Kabupaten Asahan usai melakukan monitoring, Kamis (31/5). “Kita ingatkan kembali kepada para agen dan pangkalan elpiji untuk tidak berlaku curang menjelang Idul Fitri dan Ramadhan. Kita tidak akan menolerir jika para agen kedapatan menjelang hari besar tersebut melakukan kenaikan harga atau kelangkaan stok akan ditindak tegas,” ujar Muad. Muad menyebutkan dalam

monitoring yang dilaksanakan pada Kamis tersebut, tim monitoring terdiri dari Pol-PP, Perizinan, Perekonomian, Bapemas, Polisi dan Pers menemukan beberapa kesalahan pendistribusian dan prosedur dalam penyaluran gas bersubsidi tersebut. Di antaranya, harga eceran terhadap gas elpiji 3 Kg sesuai HET banyak dikangkangi pangkalan. Begitu juga agen ke pangkalan melebihi harga yang ditetapkan dengan berbagai alasan, gas subsidi tersebut juga banyak terjual tidak tepat sasaran terlihat banyak dijual di kedai-kedai. Selain itu, pangkalan tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan izin dari Pemkab Asahan, tidak memasang harga sesuai HET serta kejanggalan lainnya. Terhadap temuan dari tim monitoring, Muad Fauzi Lubis menegaskan pihaknya akan memberikan peringatan keras kepada sejumlah agen dan pangkalan yang melakukan kesalahan dalam pendistribusian gas bersubsidi tersebut. Di akhir keterangannya kepada

wartawan, Muad minta kepada para agen dan pangkalan agar tidak melakukan spekulasi dengan mengatakan kepada masyarakat bahwa ada kenaikan gas elpiji 3 kg dikarenakan kelangkaan stok. “Janganlah ditakut- takuti masyarakat dengan berbagai dalih agar gas tersebut dijual ke masyarakat dengan harga yang tidak sesuai HET," tutupnya sembari menambahkan harga HET LPG 3 Kg Rp16.000/ per tabung, dan Rp17.000 dan Rp17.500 / tabung sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan Pemkab Asahan. Ida (47) ibu rumah tangga warga Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur kepada andalas mengatakan, di bulan Ramadhan ini harga gas elpiji 3 Kg di daerahnya dijual pertabungnya Rp17.500 hingga Rp18.000. “Kita masih memaklumi harga yang dijual selisih sedikit dari harga HET yang telah ditentukan, namun harga tersebut hendaknya terus bertahan dengan adanya ketersediaan stok sehingga masyarakat tidak kecewa," ungkap Ida.(FAS)

Pemkab Asahan Gelar Pasar Murah ASAHAN - Pemerintah Kabupaten Asahan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H, menggelar kegiatan secara serentak Pasar Murah di setiap kecamatan yang ada di Asahan, kemarin. Wakil Bupati Asahan H Surya BSc didampingi, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pembukaan Pasar Murah di Kecamatan Air Batu. Sementara untuk wilayah Kecamatan Kota Kisaran Barat kegiatan serupa dibuka Pj Sekda Asahan, Ketua TP PKK Asahan. Untuk wilayah Kecamatan Meranti dibuka Asisten II Jhon Hardi Nasution, Kadis Kominfo, Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan. Informasi yang dihimpun dari bagian Ekonomi Setdakab Asahan diketahui untuk menggelar Pasar Murah secara serentak disetiap kecamatan, Pemkab menyediakan kupon sebanyak 36.036 dengan biaya tebus sebesar Rp125.000 perkupon. Kupon tersebut nantidapat ditukar dengan paket sembako murah. Ter-

diri dari beras 10 kg, 30 butir telur dan minyak 2 liter atau 1,8 liter. Melalui pasar murah, Pemkab Asahan menyediakan 3 jenis bahan pokok, yakni minyak goreng 2 liter atau 1,8 liter, beras 10 kg dan telur 30 butir dengan harga jual di bawah harga pasar. Dari ke 3 jenis bahan pokok tersebut Pemkab Asahan sudah menyubsidi sebesar Rp55.500 per paket. Atau Pemkab Asahan sudah menyubsidi pasar murah sebesar Rp 1,9 miliar. Gunawan (38) merupakan tokoh pemuda di Kecamatan Meranti kepada andalas mengatakan sangat mengapresiasi Pasar Murah yang digelar Pemkab di setiap kecamatan di Asahan. "Hal ini menurutnya, dapat mengurangi beban bagi warga yang kurang mampu dalam menyambut Idul Fitri karena paket sembako tersebut dijual dengan harga di bawah pasaran sehingga sangat membantu masyarakat ekonomi yang berpendapatan rendah,"ujarnya.(FAS)

Ramadhan, Dinkes Madina Gelar Khitanan Massal Gratis MADINA - Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal melalui seluruh UPT. Puskesmas selama bulan suci ramadan 1439 H dalam kurun waktu sepekan yang dimulai dari tanggal 28 Mei - 2 Juni 2018 menggelar khitanan massal secara gratis. Salah satu UPT Puskesmas yang dipantau andalas, yakni UPT Puskesmas Panyabungan Selatan. Saat melaksanakan sunatan massal pihak Puskesmas Kayu Laut terdebut menerjunkan tigaa tim medis yang dibantu puluhan tenaga kesehatan lainnya untuk mengkhitankan puluhan anak-anak yang taraf

ekonominya kurang mampu di wilayah Kecamatan Panyabungan Selatan. Kepala Puskesmas Kayu Laut drg Erdy Effendi Nasution di sela berjalannya kegiatan sosial tersebut, Jumat (1/6) kepada andalas mengatakan, selain sunatan massal tidak dipungut biaya, para peserta yang ikut sunatan juga diberikan kain sarung. Kemudian, kegiatan sunatan massal ini juga bertujuan untuk memberikan pelayanan prima yang secara langsung dapat menyentuh masyarakat dengan harapan menjaga higienis diri sendiri dan keluarga.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dr Syarifuddin Nasution kepada andalas melalui seluler menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada semua personil yang terlibat dalam kegiatan sosial sunatan massal gratis yang digelar selama sepekan di bulan suci Ramadan 1439 H. "Kegiatan sosial sunatan gratis ini insya Allah akan terus kita lakukan dalam setiap tahunnya di bulan suci Ramadan dan akan menjadi agenda tahunan pada saat anak libur sekolah. Dan Semoga kegiatan ini jadi amal ibadah buat kita semua,"katanya. (JBL)

Panwascam Tes Wawancara Pengawas TPS BATU BARA - Pengawas Kecamatan (Panwascam) Limapuluh, melaksanakan tes wawancara calon pengawas TPS pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati 2018. Tes wawancara ini salah satu persyaratan untuk menjaring calon pengawas TPS."Sedangkan yang sudah mendaftar sebanyak 250 orang sementara yang dibutuhkan berdasarkan jumlah TPS di

Kecamatan Limapuluh sebanyak 242 TPS,"kata ketua Panwascam Husnul Zen, Jumat (1/6). Lebih jauh dijelaskan, timeline pembentukan pengawasan TPS untuk pemiliha 2018. Seleksi dilaksanakan 14 hari. Dan sudah melalui tahapantahapan, dan ini hari pelaksanakan tes wawancara oleh pihak Panwascam, dan 3 Juni 2018 pelantikan yang lulus dari tes wawancara. Diharapkan, dari hasil dari tes

wawancara ini akan bisa membantu pengawas pemilihan lapangan, dan diminta kepada agar lebih loyalitas terhadap tugas dan pungsinya. "Semoga yang terpilih nanti dapat bekerja dengan sungguhsungguh, menjunjung integritas, bekerja secara profesional dan menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku," katanya.(PUR/SUSI)

PALAS - Kondisi Jalinsum di Kabupaten Padang Lawas, dari mulai Kecamatan Aek Nabaran Barumun mengalami rusak parah dan cukup memprihatinkan. Pasalnya, di tengah badan jalan terdapat banyak lubang yang cukup dalam seperti kubangan kerbau. Ironisnya lagi, persis di lokasi jembatan Aek Dolok, terdapat lubang besar mengakibatkan dua truk secara bersamaan terpelosok kedalam lubang. Kerusakan Jalinsum terdapat di tiga titik berada di kawasan Kecamatan Aek Nabara Barumun ini, banyak mengundang perhatian sejumlah pengguna jalan melintas. "Kerusakan jalinsum ini sudah cukup parah dengan kondisi jalan bergelombang serta aspal sudah terkelupas sehingga muncul lubang-lubang besar di tengah badan jalan,"ungkap Haris, supir truk pengangkut buah sawit yang terperosok ke dalam lubang, kemarin. Haris mengaku, kondisi jalan rusak ini cukup meresahkan pengguna jalan. Akibatnya lalu lintas kendaraan menjadi terganggu dan kerap terjebak ke dalam lubang yang menimbulkan kerugian masyarakat. Menurutnya, kerusakan Jalinsum cukup parah ini berdampak membahayakan pengguna jalan."Setiap hari menjadi langganan pandangan truk terperosok di jalan hancur lebur ini,”kata Haris menyesalkan sikap Pemprovsu yang tidak memberikan perhatian terhadap pemeliharaan Jalinsum. Hal senada dikeluhkan supir truk tronton, Sarianto dan Adi. Kedua supir truk ini menyayangkan, kondisi Jalinsum yang tergolong rawan, karena harus menerima kondisi jalan yang sempit, rusak, dan berlubang. “Kenyataan ini seharusnya menjadi perhatian serius Pemprovsu c/q Bina Marga Sumut, karena sudah cukup memprihatinkan, tetapi tak kunjung diperbaiki,”tandasnya. Penyataan para supir truk ini didukung tokoh masyarakat Padang Garugur Jae H Sompono Tanjung. Kerusakan infrastruktur Jalinsum ini seharusnya disikapi pemerintah secepatnya sehingga

Dua truk terperosok ke dalam lubang di jembatan Aek Dolok, Kecamatan Aek Nabara Barumun, akibat Jalinsum rusak parah. kondisi kerawanan Jalinsum tidak semakin rusak parah dan menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan yang melintas. Rakyat diwajibkan membayar pajak dan terus gencar dikutip pembayaran pajak seperti pajak PBB, pajak penghasilan perkebunan dan pajak kendaraan bermotor yang nilainya mencapai miliaran setiap tahun. "Tetapi prasana dan sarana Jalinsum dia-

baikan begitu saja, sehingga rakyat ini dijadikan sapi perahan saja,"kecamnya. Dia menyesalkan sikap Pemprovsu yang terkesan tutup mata terhadap persoalan kerusakan Jalinsum."Kenapa rakyat kecil diwajibkan membayar pajak, dengan tujuan untuk mendukung kemajuan pembangunan. Salah satu di antaranya infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan semua

pihak. Hendaknya pemerintah bersikap adil, jangan rakyat kecil selalu menanggung risiko," ketusnya. Kerusakan jalan saja tidak dapat diperbaiki dengan segera." Apakah menunggu harus ada korban jiwa dan kecelakaan massal yang mengundang perhatian semua pihak, baru disikapi pemerintah untuk melaksanakan perbaikan,"katanya.(ISN)

Waspadai Peredaran Lengkong Berformalin LANGKAT - Masyarakat resah, karena tersebar berita lengkong berformalin ada ditemukan di Medan, Binjai dan Langkat. Padahal, lengklong adalah salah satu makanan/ minuman favorit masyarakat di bulan pauasa seperti sekarang ini. “Peninglah kita, lengkong pun sekarang sudah berformalin. Di manalah peri kemanusiaannya. Hanya gara-gara ingin meraih untung yang besar, lengkong pun diberi formalin. Akibatnya, masyarakat banyak dirugikan,” ujar Ucok, salah seorang warga di Pasar Pagi Simpang Kebun Lada kepada andalas, Jumat (1/6). Karena itu, dia minta agar polisi segera bertindak dan

menangkap para pelaku. Selain itu, dia pun meminta masyarakat agar waspada agar tidak menjadi korban, karena mengonsumsi lengkong berformalin tersebut. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan berhasil menggerebek pabrik pembuat lengkong berformalin di Kabupaten Langkat. Dalam temuan tersebut, BBPOM berhasil mengamankan barang bukti sekitar 6 ton lengkong berformalin siap edar, 300-an cetakan, dan puluhan liter formalin. Kepala BBPOM di Medan, Yulius Sacramento Tarigan mengatakan, pihaknya berhasil mengungkap pabrik lengkong berformalin ini setelah sebel-

umnya menemukan lengkong mengandung zat berbahaya dijual di pasar-pasar Kota Medan. "Penyebarannya mulai dari Langkat, Binjai, hingga Medan. Ada 2-3 kasus kita temukan. Karena itu, langsung kita buru dan syukur dalam waktu 24 jam kita bisa temukan dan eksekusi produsen utamanya," katanya, Sabtu (26/5). Dijelaskan, berdasarkan pengakuan tersangka, modus yang dipakai adalah untuk menambah daya tahan lengkong. Jika tidak memakai formalin hanya bertahan sekitar 1-2 hari saja, namun jika menggunakan formalin bisa tahan hingga 5-7 hari. Setelah ditemukan beberapa kasus lengkong berformalin,

sebutnya, BBPOM kembali melakukan pengawasan terhadap bahan dan jajanan berbuka puasa (takjil) di Kota Medan. "Namun, hasil dari pengawasan takjil yang kita periksa di sebagian besar pasar-pasar Kota Medan dan sekitarnya, termasuk di lokasi Ramadan Fair Medan, sebagian besar masih aman dari kandungan zat berbahaya," tegasnya. Lebih jauh dia mengatakan, pelaku akan diproses ke jalur hukum. "Pasalnya, dia telah melanggar undang-undang pangan dan undang-undang perlindungan konsumen, dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga miliaran rupiah," tandasnya.(BD)

APK PILGUBSU DIPASANG

AlhamdulillahWarga Dusun Pasar Batu Dalam Segera Nikmati Listrik LANGKAT - Keinginan warga Dusun Pasar Batu Dalam, Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, untuk memiliki aliran listrik yang aman dan nyaman di rumahnya, segera terwujud tahun ini. Pasalnya, pihak PLN sudah mengupayakan pembangunan tiang listrik sebanyak 17 tiang, guna memasukkan aliran listrik dibutuhkan warga Dusun Pasar Batu Dalam tersebut. “Tiang listrik yang sudah terpasang di Dusun Pasar Batu Dalam, Desa Stabat Lama, sebanyak 13 tiang, selebihnya sedang pengerjaan,”sebut T Firmansyah, Kepala Desa Stabat Lama Barat kepada wartawan.Dalam waktu dekat yang tidak terlalu lama lagi, jaringan listrik PLN ini akan selesai dan dapat digunakan seluruh warga bertempat tinggal di Dusun Pasar Batu Dalam, Desa Stabat Lama, tersebut.

LISTRIK- Camat Wampu Syamsul Adha, menunjukkan jaringan listrik yang terpasang di rumah warga yang masih menggunakan sistem sambung sementara. Nah, selama ini seperti apakah kehidupan warga Dusun Pasar Batu Dalam, Desa Stabat Lama, tersebut di malam hari ?

Mengenai hal itu, seperti dijelaskan Camat Wampu Syamsul Adha SSTP, selama ini untuk menerangi rumah warga

di malam hari dan untuk memenuhi kebutuhan di siang hari, warga mengambil aliran listrik dari jaringan terdekat. “Jadi selama ini warga pasang meteran listrik, yang mengambil dari jaringan listrik terdekat dengan sistem sambung sementara,”jelasnya. Namun, setelah seluruh tiang listrik sudah berdiri tegak dan aliran listrik sudah terpasang, seluruh warga akan diarahkan untuk mengambil aliran listrik ini dari sini. Hal ini demi menjaga keselamatan warga dari hal-hal yang tidak diinginkan. “Jadi mohon doa dan dukungan dari semua pihak, agar semuanya segera rampung, saat ini kendala dihadapi, ada seorang warga (oknum PNS Pemko Binjai) melarang arel tanahnya didirikan tiang listrik, dengan dalih khawatir pohon sawitnya rusak dan ditumbangi,” ungkapnya.(BD)


13 E D I S I 508 4 - 10 JUNI 2018

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Kasus ADD Paya Itik Galang 2017 Tahap Penyidikan LUBUK PAKAM- Kejaksaan Negeri Deli Serdang melalui Kepala Seksi Pidana Khususnya (Kasi Pidsus) Fajar Syahputra Lubis SH MH kepada andalas, Rabu (30/5) mengatakan, kasus Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik, Galang, tahun 2017 sudah sampai tahap penyidikan. “Kasus ADD Desa Paya Itik, Galang, tahun 2017 sudah masuk tahap penyidikan dan kita sudah periksa beberapa saksi termasuk saudara M Ompusunggu, yang merupakan saksi utama dalam kasus ini,”jelas Fajar. Fajar menjelaskan, pihaknya belum melakukan penangkapan terhadap para saksi-saksi yang telah diperiksa agar tidak terjadi pra peradilan.”Kita tidak terburu-buru menetapkan para saksi-saksi sebagai tersangka untuk menghindari pra peradi-

BENGKALIS– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bengkalis, setelah melakukan penggeledahan beberapa waktu yang lalu di Sekeretariat DPRD Bengkalis. Kini KPK kembali menggeledah di rumah dinas Bupati Bengka-

lis Wisma Sri Mahkota pada Jumat (1/6). Kedatangan tim KPK ini sekitar pukul 10.30 WIB dan langsung melakukan penggeledahan di rumah orang nomor satu Bengkalis. Penggeledahan dilakukan KPK selain di dalam rumah dinas juga terhadap sejumlah mobil yang ada, di antaranya CRV hitam nopol BM-

1185- JQ dan mobil dinas jenis Camry BM-1114-DK. Dan satu mobil dinas jenis triton juga ikut digeledah. KPK juga terihat menggeledah sejumlah kamar yang ada, selain itu ada beberapa mobil dinas datang dan langsung masuk kebagian belakang rumah dinas tersebut.

Hingga berita ini diturunkan belum didapatkan secara pasti kedatangan tim KPK tersebut, diduga terkait penanganan kasus projek tahun jamak yang saat ini ditangani oleh KPK. Dari pantauan di lokasi, tim KPK diperkirakan sekitar 10 orang lebih menggunakan 4 mobil jenis MPV.(AC/IN)

lan dan kita sebulan ini masih bekerja untuk menetapkan tersangka atas kasus ini,” jelas Fajar lagi. Menurut Fajar lagi, kerugian negara akibat penyelewengan ADD ini sebesar Rp160 juta dan masih perhitungan kasar.”Kerugian negara akibat penyelewengan ADD ini sebesar Rp160 juta dan itu masih perhitungan kasarnya saja, nanti alau sudah klop pemeriksaan akan saya sampaikan kepada wartawan,” pungkas Fajar. Sebelumnya pihak Kejari Deli Serdang telah memanggil M Ompusunggu, saksi dalam kasus ini yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Paya Itik yang juga Kaur di Pemerintahan Kecamatan Galang, karena diduga terlibat kasus penyelewengan ADD Desa Paya Itik tahun 2016 akhir dan tahun 2017 awal.(SMG)

Magdir: Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa JAKARTA - Advokat senior Maqdir Ismail menyebut persoalan di negara berkembang memang melulu membahas kejahatan korupsi. Namun, menurutnya pasal korupsi masuk dalam kejahatan biasa bukan luar biasa (extra ordinary) mengingat pelakunya pejabat negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Munculnya pasal tersebut, katanya dari timbulnya kegeraman beberapa pihak maka perlu diberantas. Padahal, di UU internasional korupsi tidak masuk dalam kejahatan luar biasa. Jadi adanya, RKUHP tidak akan menganggu jalan lembaga antirasuah. "Ada pasal korupsi, ya kejahatan biasa. Nggak ada yang lebih dari hal tersebut, hanya karena dilakukan pejabat. Lihat UU internasional kejahatan luar biasa korupsi nggak masuk karena melanggar HAM. Kita doang yang ribut korupsi kejahatan yang luar biasa," ujar Maqdir dalam acara diskusi dengan tajuk 'Berebut Pasal Korupsi?', di Jakarta, Sabtu (2/6). Menurut Maqdir, jika nantinya RKUHP disahkan, maka lembaga antikorupsi tersebut akan tetap bekerja. Namun dalam melaksanakan kewajiban menggunakan pasal KUHP, sehingga semua bisa terkontrol. Senada dengan Maqdir, Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem, T. Taufiqulhadi juga menyebut kasus korupsi bukan peristiwa yang luar biasa. Karena, masyarakat geram dengan perilaku tersebut maka munculah pasal korupsi itu. Intinya, katanya yang perlu ditekankan perihal pidana khusus yang dimiliki UU Tipikor seperti penyimpangan atau tidak. Menurutnya, KUHP yang dibuatnya menggunakan persepsi yang tidak melemahkan. Karena KUHP akan menjadi payung hukum pidana lain. "Pidana yang dianggap khusus masih masuk dalam KUHP konstitusi pidana, semacam payung hukum pidana lain. Seperti tentang Komnas HAM, teroris, korupsi, pencucian uang dan narkotika, itu konsepnya," tuturnya. Sementara itu, menurut pengamat hukum Umar Husin, kasus korupsi seperti operasi senyap yang kerap dilakukan KPK merupakan hal biasa aja. Namun karena adanya pember-

KPK Kembali Lakukan Penggeledahan di Bengkalis

itaan, maka membuat kasus ini jadi luar biasa. "Padahal Lebih banyak jaksa dan polisi yang nangkap dan balikin uang negara, kan ini masalah pemberitaan saja karena publik relationnya aja, kan dulu jarang OTT, sekarang banyak," katanya. Oleh karena itu, ia sepakat jika UU khusus lain perlu dicabut demi kesepakatan kesatuan dan kepastian hukum. "Demi kesatuan hukum dan kepastian hukum nah kurang sepakat masih berlaku diluar KUHP? Ya nggak usah, ya di cabut," tutupnya. Tak Akan Dibonsai Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu dekat berencana akan segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal dalam draft RUU tersebut, disinyalir adanya pasal korupsi yang masuk ke dalamnya, sehingga ditentang oleh KPK. Menanggapi hal ini, advokat senior Maqdir Ismail mempertanyakan apa yang menjadi alasan hingga KPK menolak menerima jika UU Tipikor di satukan dengan KUHP. Menurutnya, jika KPK memang lembaga independen harusnya menerima, karena tetap akan bisa berjalan pada koridornya. "Kenapa khawatir? Seolaholah Pemberantasan Korupsi berhenti. Enggak ada masalah. Kalau lembaga tetap ada tetap jalan," ungkapnya dalam acara diskusi perspektif indonesia dengan tajuk 'Berebut Pasal Korupsi?', di Jakarta, Sabtu (2/5). Atas adanya penolakan ini, Maqdir menuding lembaga antirasuah ini sok hebat karena memasukkan perbuatan administratif masuk dalam pasal korupsi, seperti penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, nanti dalam KUHP pasti akan dibahas lebih jelas terkait hal tersebut. "Nggak ada perbedaan isi yang ada dalam KUHP dengan UU Tipikor. Yang perlu dipahami penyalahgunaan atau melawan hukum hanya itu kan," jelasnya. Hal senada juga disampaikan oleh Komisi III DPR, Fraksi Partai Nasdem, T. Taufiqulhadi. Menurut dia, banyak yang salah persepsi terkait RUU KUHP yang baru-baru dibahassaatini.KataTaifikulhadi, draft KUHP sudah ada 20-40 tahun lalu. Jadi adanya anggapan DPR dianggap mempunyai wewenang melemahkan lembaga antikorupsi itu salah.(NET)

Gubernur NTB Tuan Guru Bajang dan Prabowo Subianto.

DUGAAN KORUPSI GUBERNUR NTB

KPK Dapat Tingkatkan Status Laporan JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk meningkatkan status dugaan korupsi yang disebut terkait dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Peningkatan status hukum dapat terjadi jika ditemukan cukup bukti dari pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) yang saat ini sedang berjalan. "KPK itu kan mulai dari pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat itu bisa dilanjutkan

menjadi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/5). Syarief mengakui pihaknya telah mengklarifikasi dan meminta keterangan TGB terkait laporan dugaan korupsi ini. Namun, Syarief masih enggan membeberkan hasil dari proses klarifikasi ini. "Kasus ini masih dalam tahap pulbaket untuk klarifikasi dan untuk pulbaket," katanya. Syarief juga masih menutup

rapat dugaan korupsi yang dilaporkan tersebut. Syarief mengaku belum dapat menyampaikan hal ini ke publik karena masih dalam tahap pulbaket. "Iya karena ini masih dalam tahapan karifikasi dan pulbaket, kami belum bisa menjelaskan," katanya. Yang pasti, Syarief mengatakan dalam proses pulbaket ini pihaknya akan meminta keterangan dan mengklarifikasi pihak-pihak terkait. Tak hanya terlapor, KPK juga

akan mengklarifikasi pelapor dan pihak lainnya. "Dalam rangka ketika mendapatkan informasi biasanya kita lakukan klarifikasi, klarifikasi pertama yg kita lakukan. Misalnya A dilaporkan ke KPK, tim dari pengaduan masyarakat akan pergi menemui orang-orang yang berhubungan dengan si pelapor, terlapor dan orang-orang yang sekiranya mengetahui peristiwa itu untuk dimintai klarifikasi," katanya.(BSC)

JAKARTA- Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan sampai Mei 2018 kejaksaan sudah menangkap 111 buronan tindak pidana baik tersangka, terdakwa dan terpidana. "Dengan adanya tabur 31.1 tidak ada tempat yang aman bagi pelaku pidana," katanya di Jakarta, Rabu (30/5). Ia menjelaskan melalui Program Tangkap Buron 31.1 (Tabur 31.1) Korps Adhyaksa berkomitmen untuk menuntaskan penanganan perkara pidana. 31 Kejaksaan Tinggi (Kejati) di seluruh Indone-

sia dibebani tanggung jawab untuk setidaknya menangkap satu buronan pelaku kejahatan (baik yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana) setiap bulan. Kejaksaan saat ini juga tengah bekerja keras mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi (Tipikor). Pada triwulan pertama (Januari - Maret) 2018 jajaran Pidsus Kejaksaan menyelamatkan kerugian negara senilai Rp 507,65 miliar. Jumlah tersebut berasal dari eksekusi denda, uang pengganti

serta hasil lelang barang rampasan dalam penanganan perkara tipikor. Sementara ditahap penyidikan dan penuntutan, Korps Adhyaksa mampu menyelamatkan uang negara sebesar Rp1,35 triliun, katanya. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun Kejaksaan juga mencatatkan kinerja gemilang terkait pemulihan keuangan negara. Pada triwulan pertama 2018, tercatat sudah Rp242,98 miliar uang negara yang berhasil dipulihkan Bidang Datun.

Rp242,08 miliar diantaranya berasal dari eksekusi Yayasan Supersemar milih Presiden RI Kedua Soeharto. Hal tersebut dibenarkan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S Maringka yang menyebutkan program Tabur 31.1 berhasil mengamankan 111 buronan. "Kita terus bekerja untuk menangkap buron melalui program Tabur 31.1," katanya seusai menggelar buka puasa bersama dengan anak-anak yatim piatu.(BSC)

Bupati Jombang Segera Diadili JAKARTA- Bupati Jombang nonaktif, Nyono Suharli Wihandoko bakal segera diadili atas kasus suap yang menjeratnya. Hal ini seiring dengan langkah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan suap terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang dengan tersangka Nyono. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, berkas penyidikan kasus ini telah dinyatakan lengkap atau P21. Untuk itu, tim penyidik melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka Nyono ke tahap penuntutan atau tahap 2. "Hari ini dilakukan pelimpahanan berkas dan barang bukti untuk tersangka NSW (Nyono Suharli Wihandoko) ke penuntutan, atau tahap dua," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/5). Dengan pelimpahan ini, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan terhadap Nyono. Nantinya, surat dakwaan ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan. "Sidang rencananya akan dilaksanakan di PN Tipikor Surabaya. Hingga menjelang jadwal sidang, yang bersangkutan tetap dalam ditetapkan, Bupati Nyono tetap penitipan penahanan di Rutan Guntur," kata Febri. Dalam merampungkan penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa sekitar 31 saksi. Di antaranya yakni anggota DPRD Jombang, asisten I Pemkab Jombang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang. Terdapat juga Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jombang, Kepala RS, Dokter, Kepala Puskesmas di Lingkungan Jombang, dan PNS lainnya di lingkungan Jombang. "Sejak kasusnya disidik, total sekitar 31 saksi telah diperiksa. Yang bersangkutan (Nyono) sendiri telah sekurangnya tiga kali diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka pada 20, 21 dan 27 Februari 2018," kata Febri.(SP/IN)

KPK Perpanjang Jaksa Agung: Hingga Mei 2018, 111 Buronan Ditangkap Penahanan Made Oka Masagung

Anggota DPRD Jambi Akui Terima Uang 'Ketok Palu' RAPBD

JAMBI- Terdakwa Supriono (51), politikus PAN yang juga anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, mengakui ada uang 'ketok palu' untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018 yang merugikan negara Rp 3,4 miliar. Hal itu diakui terdakwa Supriono dihadapan majelis hakim yang diketuai Badrun Zaini pada sidang di Pengadilan Tipikor Jambi, Rabu (30/5). Di hadapan majelis hakim, terdakwa Supriono mengatakan bahwa anggota dewan tidak akan hadir pada sidang paripurna DPRD untuk mengesahkan ABPD Jambi jika tidak ada uang 'ketok palu' yang mereka minta untuk diberikan. Terdakwa juga mengakui bahwa

ide permintaan uang 'ketok palu' itu berawal dari dewan. Para anggota DPRD Jambi tidak mau sidang jika tidak ada uang. Alasannya, uang 'ketok palu' sejak 2017 sudah ada dan diantar langsung oleh Kusnindar ke rumah masing-masing anggota dewan. "Ada dua kali pemberian, pertama akhir 2016 sebesar 100 juta, kemudian tahap kedua pada bulan April 2017. Saya terima tahap pertama dan untuk tahap kedua ada delapan orang yang tidak terima yakni lima dari Fraksi PAN, dua orang dari PKS dan satu dari Nasdem," kata Supriono pada persidangan pemeriksaan dirinya di pengadilan itu.

Terdakwa Supriono juga menjelaskan terkait adanya permintaan uang 'ketok palu' dan kronologis dirinya sampai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK di rumah makan bersama terdakwa lainnya Saipudin. Dalam perkara ini, Supriono didakwa dengan tiga dakwaan berlapis atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini adalah pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 lalu terhadap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi

Saifudin dan Supriono. KPK menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan dan Saifuddin. Total uang yang diamankan dalam OTT itu adalah Rp 4,7 miliar. Pemberian uang itu adalah agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 karena para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov. Kasus ini kemudian juga akhirnya menyeret Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka.(REP)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan masa penahanan terhadap tersangka kasus pengadaan KTP Elektronik (KTP-el), Made Oka Masagung. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari ke depan, guna merampungkan berkas perkara penyidikan. Ihwal adanya informasi tersebut disampaikan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah. "Dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka MOM dalam kasus e-KTP selama 30 hari ke depan, mulai dari 3 Juni sampai 2 Juli 2018," ungkapnya pada awak media., Kamis (31/5) Sekadar informasi, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo adalah keponakan Setya Novanto (Setnov). Saat kurun waktu dugaan korupsi e-KTP terjadi, Irvanto menjabat Direktur PT Murakabi Sejahtera merangkap Ketua Konsorsium Murakabi. Sedangkan Made Oka ialah Delta Energi dan saat dugaan aliran dana itu Oka masih menjabat sebagai komisaris di perusahaan perdagangan dan penerbitan tersebut. Diduga mereka bersama-sama menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.(JP)

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

Pengawasan Dana Desa Harus Diperketat Agar Tepat Sasaran JAKARTA- Program dana desa merupakan salah satu program unggulan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam melaksanakan pembangunan. Dana desa yang sudah digulirkan, pemanfaatannya harus lebih kepada pengentasan kemiskinan masyarakat di desa. "Dana Desa ini adalah bagian program pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan desa dan juga pengentasan kemiski-

nan," kata Ketua Fraksi PKB MPR, H Jazilul Fawaid, di Jakarta, Jumat (1/6). Anggota Legislatif dari Dapil Gresik-Lamongan itu menyampakan, pentingnya pengawasan dana desa. Sebab, pihaknya tidak ingin mendengar sampai ada kepala desa atau perangkatnya yang berurusan dengan masalah pidana. "Paling penting lagi agar pengawasan juga diperketat.

Sehingga, penggunaannya harus tepat sasaran. Bila tepat sasaran, dijamin masyarakat desa penerima akan mengalami peningkatan ekonomi dan kesejahteraannya," ucapnya. Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementrian Keuangan (Kemkeu), Lisbon Sirait, menjelaskan, ada sejumlah perubahan kebijakan Dana Desa Tahun 2018. Yakni terkait

perbaikan alokasi Dana Desa dengan memberikan afirmasi kepada desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi dan meningkatkan pemanfaatan Dana Desa agar lebih fokus pada 5 kegiatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa. "Kemudian memperbaiki metode pemanfaatan Dana Desa dengan menggunakan skema padat karya tunai, serta meningkatkan distribusi dengan

mengubah penyaluran dari dua tahap menjadi tiga tahap," kata Lisbon. Sebelumnya, perhitungan Dana Desa 90 persen dibagi rata dan sisanya 10 persen menggunakan formula berdasarkan jumlah penduduk, dan luas wilayah. Sementara mulai tahun ini, 77 persen Dana Desa dibagi rata, 20 persen dihitung menggunakan formula dan sisnya 3 persen khusus untuk daerah

tertinggal. Dana Desa yang dikucurkan dari tahun 2015 sampai dengan 2017 telah berkontribusi membangun 109,3 ribu km jalan desa, 852.2 km jembatan, 303.473 unit sambungan air bersih dan lain sebagainya. Selain itu, Dana Desa yang digabung dengan Alokasi Dana Desa, Program Keluarga Harapan dan Program Beras Sejahtera telah menurunkan

rasio gini pedesaan dari 0,34 di tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Lisbon menuturkan, Dana Desa sukses menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan dari 17,37 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 16,31 juta jiwa di tahun 2017. Bahkan, prosentase penduduk miskin turun dari 14,2 persen di tahun 2014 menjadi 13,5 persen di tahun 2017.(SP/IN)


8

POLITIK

E D I S I 508 4 - 10 JUNI 2018

Walikota Peringati Hari Lahir Pancasila MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S menghimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh di depan rumah masing-masing, Jumat (1/6). Pengibaran bendera ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2018. "Pengibaran bendera ini dilakukan mulai pukul 06.00 sampai 18.00 WIB. Jadi kami berharap sekali agar seluruh warga Kota Medan dapat melaksanakannya,” kata Wali Kota di Medan, Kamis (31/5). Selanjutnya mantan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Medan itu menginstruksikan kepada seluruh camat, agar memerintahkan lurah dan kepala lingkungan di wilayah tugasnya masing-masing untuk menyampaikan pengumuman tersebut kepada seluruh masyarakat. “Untuk itulah kami minta kepada seluruh camat untuk memantau pelaksanaannya, serta kemudian melaporkannya kepada saya,” ungkapnya. Selain di depan rumah warga, Wali kota juga minta agar pengibaran bendera Merah Putih satu tiang penuh juga dilakukan di depan kantor-kantor milik instansi pemerintah, baik swasta, TNI/Polri, perusahaan negara/swata, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, toko-toko serta di depan rumahrumah warga. (VIN)

Muktamar Pernanden Kamka 93 Dibuka

Pemilu 2019 di Aceh Rawan Terjadi Gugatan LANGSA - Direktur Eksekutif Aceh Legal Consult (ALC) Muslim A.Gani mengatakan Pelaksanaan pemilu 2019 di Aceh diperkirakan berpotensi cacat hukum dan rawan terjadi gugatan apabila KPU pusat tetap mengambil alih tugas dan kewenangan KIP Aceh. “Kita sudah ingatkan KPU agar merujuk pada regulasi

keistimewaan Aceh yaitu UU Pemerintah Aceh. Jika KPU Pusat bertahan pada pemiki-

demikian dikatakan Direktur Eksekutif Aceh Legal Consult (ALC) baru baru ini. Menurutnya, Pelaksanaan Pemilu 2019 di Aceh terancam tidak sah, jika KPU tetap berambisi menggilas regulasinya sendiri dan hal ini akan membuka banyak ruang untuk di gugat. Sehingga, pesta demokrasi yang berlangsung di Aceh akan berjalan tidak sehat. Bahkan hasil Pemilu di Aceh yang nantinya cacat hukum akan berimbas dan mempengaruhi secara nasional. Peluang tidak sah nya Pemilu 2019 di Aceh terjadi jika KIP Aceh atau

rannya, maka pelaksanaan Pemilu di Aceh bisa jadi cacat hukum dan rawan gugatan,”

masyarakat mengajukan gugatan ke PTUN. Seandainya gugatan PTUN dikabulkan oleh Majelis Hakim nantinya, berarti tahapan Pemilu di Aceh harus kembali mundur dan masalah akan menjadi lebih rumit karena Pemilu 2019 adalah Pemilu serentak. “Oknum KPU Pusat seharusnya paham bahwa ancaman gagal atau tertunda tahapan Pemilu di Aceh tidak tertutup kemungkinan akan terjadi. Saya melihat skenario ini sengaja diciptakan oleh oknum di KPU pusat dan beberapa anggota DPRA yang berpikiran sempit,” demikian Muslim A Gani. (YAN)

Enam Dumtruck Siap Didistribusikan Logistik Pilgubsu

MEDAN - Pernanden Kamka 93 diharapkan mampu menjalin rasa persaudaraan dan persatuan yang kuat, karena pada dasarnya masyarakat Karo merupakan masyarakat yang sangat erat tali persaudaraannya. Hal ini dikatakan Wakil Wali Kota Medan Ir. Akhyar Nasution, M.Si saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Medan, Drs.H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si ketika membuka Muktamar Pernanden Kamka 93, Jumat (1/6) di Mozank Futsal, Jalan Jamin Ginting, Medan. Rasa persaudaraan tersebut, dijelaskan Wakil Wali Kota, adalah modal sosial yang sekarang harus terus dipupuk tanpa membeda-bedakan latar belakang agama dan kebudayaan. Terlebih hari ini (1/6) kita memperingati Hari Lahir Pancasila, tentu semangat Bhineka Tunggal Ika harus ada di hati dan di jiwa kita masing-masing. “Kita harus menjadi insan yang bertuhan dan berbudaya, artinya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa kita wajib beriman,namun sebagai makhluk yang juga berbudaya kita harus melestarikan kebudayaan yang kita miliki”. Tegas Wakil Wali Kota dihadapan peserta Muktamar Kamka 93. Ditambahkan Wakil Wali Kota, Muktamar ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin Pernanden Kamka 93 yang sesuai dengan keinginan anggota serta yang dapat membawa organisasi ke arah yang lebih baik lagi dan diharapkan partisipasi aktif dari Pernanden Kamka 93 untuk mendukung pembangunan yang Pemko Medan terus upayakan. “Atas nama Pemko Medan, Akhyar juga mengucapkan apresiasi dan mendukung Muktamar yang digelar di Kota Medan ini. Diharapkan Muktamar ini berjalan lancar dan dapat menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kemajuan Pernanden Kamka 93”, ujar Wakil Wali Kota Medan. Kehadiran Wakil Wali Kota dalam pembukaan Muktamar ini mendapat sambutan hangat dari segenap pengurus Pernanden Kamka 93. Sebagai ungkapan penghargaan dan persaudaraan, mereka memakaikan bekah buluh (kain tenunan khas Karo) kepada Wakil Wali Kota setiba di lokasi acara. Turut hadir dalam muktamar ini, Ketua Dewan Suro Pernanden Kamka 93, Prof.Dr. Hj. Rehngena Purba, SH, MH, Presidium Kamka 93, Prof.Dr. H. Syaad Afifuddin Sembiring, Ketua DPW Pernanden Kamka 93 Sumut, Anisa Sarah Ginting, SS, M.Pd, para ketua DPC, Kepala BPBD Kota Medan Arjuna Sembiring, Camat Medan Tuntungan Gelora Kurnia Putra Ginting, peserta Muktamar dan segenap undangan. (VIN)

MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi mulai mendistribusikan logistik untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 27 Juni 2018 ke KPU di kabupaten/kota. Untuk proses pengangkutan, pihak KPU Sumut menyiapkan enam armada dump truck untuk membawa logistik Pilgub Sumut. “Hanya enam dump truck sudah cukup, kemudian dump truck ini akan sampai ke kabupaten/kota membawa logistik,” kata Ketua KPU Sumut Mulia Banurea dalam diskusi publik yang juga pemerhati politik Shohibul Anshar Siregar sebagai pembicara, Senin (28/5) di Medan. Dijelaskan Mulia, dengan armada yang tersedia selanjutnya KPU SUmut akan menurunkan logistik pada daerah terdekat dari lokasi yang dituju. ”Misal dari Kabupaten Madina, diturunkan logistik ke Tapsel, kemuian Padangsidimpuan, sampai pada Padang Lawas Utara,” sebutnya. Dalam perjalanannya dump truck yang membawa logistik Pilgub Sumut, mendapat pengawalan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda

Sumut) melalui koordinasi yang sudah terjalin dengan KPU Sumut. “Ini sudah kami koordinasikan, besok kita bersama tim Polda Sumut berangkat ke Cikarang (pemenang percetakan surat suara/PT Grand Mediared). Jadi begitu logistik jalan maka akan dikawal mereka,” ungkapnya. Pihaknya berharap seluruh proses pendistribusian tersebut

berlangsung sesuai harapan “Kita doain logistik dibawa dump truck ini sampai ke kabupaten/kota, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat waktu kemudian gak ada kerusakan,” tekannya. Lebih lanjut, Mulia menambahkan, mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian mulai dari percetakan di Cikarang sampai dengan di KPU kabupaten/ kota, itu dilakukan berbeda

pihak. “Yang lakukan distribusi ada pihak lain lagi, kerja sama dengan perusahaan ekspedisi dan kami juga sudah ketemu, kalau tak salah PT cabe Rawit, jadi ada pihak lagi untuk pendistribuisan,” ungkapnya. Dengan prinsip, paparnya, dalam melakukan pendistribusian dan pergeseran dari daerah Cikarang (percetakan) sampai ke KPU kabupaten/kota dibuat

berupa pakta integritas. ”Kita pastikan besok Pak Benget Silitonga (Komisioner KPU Sumut) pada Rabu (30/5) akan hadir untuk pelepasan guna memastikan surat suara disesuaikan dengan kondisi, selanjutnya dibuat berita acara,” pungkasnya. Sementara, Shohibul Anshar Siregar dalam diskusi tersebut mengingatkan kepada KPU Sumut dalam pedistribusian logistik (surat suara) harus melihat pada topografi, karena sejumlah daerah kabuaten/kota di Sumatera Utara sangat berbeda. “Kita bisa lihat Nias atau delapan kabupaten/kota itu ada di daerah pantai barat, pantai timur, dan daerah pegunungan, masing-masing miliki kesulitan akses,” sebutnya. Shohibul juga memperhatikan alokasi anggaran bagi petugas terutama di sejumlah wilayah atau daerah-daerah tersulit terhadap logistik. ”Saran saya uang untuk mereka dibedakan, bisa 1:10 atau 1:20 kepada daerah yang biasa-biasa, kenapa? Bisa saja ada nyawa yang terancam atas hal itu, belum lagi ada satu daerah akan ketemu dengan harimau, bagaimana itu coba,” pungkasnya. (VIN)

Buka Puasa Bersama di Masjid Nurul Ihsan MEDAN - Wakil Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si berbuka puasa bersama warga Kecamatan Medan Tembung, Jumat (31/5) di Masjid Nurul Ihsan Jalsn Durung Medan. Tampak hadir dalam acara itu, Camat Medan Tembung, A.Barli Mulia Nasution, Sekcam beserta lurah dan kepala lingkungan di Kecamatan tersebut, Ketua Badan Kenaziran Masjid Nurul Ihsan DR.Zainul Fuad , unsur Muspika, alim ulama, dan segenap warga Medan Tembung. Dalam acara buka puasa bersama warga yang merupakan rangkaian Safari Ramadan ini, Pemko Medan juga menyerahkan bantuan kepada Badan Kenaziran Masjid Nurul Ihsan berupa uang sebesar Rp40 juta. Bantuan ini diserahkan langsung Wakil Wali Kota kepada

Ketua Badan Kenaziran Masjid Nurul Ihsan Di samping itu, Pemko Medan juga memberikan bingkisan kepada 100 anak yatim di Kecamatan itu berupa sarung dan uang tali asih. Melalui buka puasa bersama ini diharapkan kita dapat membangun jembatan hati sehingga terciptanya rasa kebersamaan yang erat antara pemerintah, ulama dan masyarakat," ujar Wakil Walikota. Tak bosan-bosannya Wakil Walikota mengingatkan Kepala lingkungan untuk tetap mewaspadai wilayahnya demi terciptanya keamanan yang kondusif. Sekarang ini sadar atau tidak generasi kita telah diracuni oleh narkoba yang luar biasa besarnya. Oleh karena itu, saya berharap kepada kita semua agar

dapat memantau kegiatan dan aktivitas anak kita masingmasing agar tidak terpengaruh kepada narkoba ataupun seje-

nisnya," harap Wakil. Acara buka puasa dilanjutkan dengan siraman rohani melalui tausiah dari Ustadz Prof.DR.

H.Abdul Tamil, M.Si. Setelah berbuka puasa bersama acara dilanjutkan dengan sholat Magrib berjemaah. (VIN )

Zakat Harus Menjadi Gaya Hidup Umat Islam MEDAN - Seiring dengan makin meningkatnya ekonomi ummat muslim, secara otomatis maka potensi zakat pun berkembang secara signifikan. Namun sungguh disayangkan sampai saat ini zakat yang dibisa dikumpulkan dari muzzaki belum optimal seperti yang diharapkan. Demikian disampaikan Sekda Kota Medan Ir. H. Syaiful Bahri Lubis ketika membacakan sambutan tertulis Wali Kota Medan Drs. H. T. Dzulmi Eldin, S. M.Si dalam acara Sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Kepada Penyuluh Agama Non-ASN

Sekda Kota Medan Syaiful Bahri Lubis dalam acara sosialisasi Undang Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat kepada penyuluh agama Non-ASN di Hotel Grand Inna Medan Jalan Balai Kota No. 3

Medan. Rabu (30/5). Dikatakan Sekda, kurang

optimalnya penyaluran zakat ini disebabkan karena masih

kurangnya kesadaran masyarakat khususnya yang beragama Islam mengenai zakat, yang pada hakikatnya sebagian dari harta yang dimiliki tersimpan hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan. Begitu tingginya potensi zakat ini, ujar Sekda, diharapkan akan mampu menjadi solusi cerdas terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Medan khususnya. “Saya mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini, sebagai bagian dari upaya kita bersama dalam meningkatkan kesadaran ummat muslim dalam membayar zakat dan menggali lebih dalam lagi potensi zakat yang

nantinya dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kemaslahatan ummat”, ujar Sekda dihadapan 60 orang peserta sosialisasi yang terdiri dari Penyuluh Agama Non- ASN se- Kota Medan. Dengan semakin banyaknya sosialisasi seperti ini, ditambahkan Sekda, diharapkan nantinya masyarakat semakin sadar dalam membayar zakat dan zakat ini harus menjadi gaya hidup ummat muslim, karena dengan berzakat akan terkikis sifat-sifat ketamakan dan kekikiran serta mampu mengurangi pola hidup hedonisme dan konsumerisme, selain itu, zakat juga dapat meningkatkan rasa

kasih sayang dan solidaritas dikalangan ummat Islam khususnya dan masyarakat Kota Medan secara luas. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang pengelolaan zakat diantaranya Ketua Baznas Provinsi Sumatera Utara Drs. H. Amansyah Nasution, M. Si dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan H. Al Ahyu, M.A. Turut hadir dalam acara sosialisasi ini, Ketua Baznas Kota Medan Drs. H. Azwar S, M.Si, Tokoh Agama Drs. H. Palit Muda Harahap, M. A, Drs. H. Suhaidi Lubis dan para peserta dari Penyuluh Agama Islam Non-ASN se Kota Medan. (VIN)


9

POLITIK

E D I S I 508 4 - 10 JUNI 2018

Ketua DPR Minta KPU Taati UU JK Tak Mau Ada Eks Napi Korupsi Jadi Anggota DPR JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum menerbitkan aturan yang melarang mantan narapidana kasus korupsi maju di Pemilihan Legislatif 2019. Menurut JK, aturan itu bisa menjadi sebuah pagar untuk menjaga kewibawaan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai orang yang dipercaya mewakili rakyat. "Kita harap begitu (mantan koruptor dilarang mengikuti Pileg), supaya betul-betul, DPR punya wibawa yang baik," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018. Menurut JK, untuk menjadi suatu profesi tertentu, seseorang haruslah benar-benar memiliki kelakuan yang baik. Bahkan, lamaran terhadap sebuah profesi umum saja lazim menyertakan surat berkelakuan baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). "Untuk bekerja saja harus ada surat kelakuan baik," ujar JK. JK berharap aturan benar-benar terealisasi untuk bisa diterapkan di Pileg 2019. "Kalau kirakiranya tidak ada (aturan), bagaimana jadinya." ucap beliau. (INT)

KUHP Tak Akan Lemahkan Peran KPK JAKARTA-Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyatakan, RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak akan melemahkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Tanah Air. “Saya tegaskan bahwa RUU KHUP ini tidak dimaksudkan untuk memperlemah KPK,” kata Asrul Sani di Jakarta, Kamis (31/5). Menurut dia, produk legislasi tersebut dapat disebut memperlemah kalau kewenangannnya dikurangi, tetapi tidak peran KPK yang dikurangi. Namun demikian, ia mengemukakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan masukan dan keberatan yang diucapkan oleh KPK dan berbagai LSM antikorupsi. Politisi PPP itu mengungkapkan bahwa salah satu solusi akan keberatan itu antara lain adalah dengan ditegaskan pada ketentuan peralihan atau penutup bahwa adanya delik-delik tertentu dalam RUU KUHP itu tidak mengurangi kewenangan kelembagaan dalam tugas penegakan hukum yang oleh UU diberikan kepada lembaga tersebut. (AKT)

Firdaus : Pasal 112 Huruf l UU MD3 Berbahaya JAKARTA - Ahli hukum dari Universitas Riau, Firdaus berpendapat bahwa Pasal 112 huruf l UU MD3 berbahaya karena seperti pisau bermata dua yang dapat menyerang masyarakat. “Dalam kapasitas sebagai ahli, saya menilai ini pisau bermata dua, sangat reaktif untuk menyerang ke luar (masyarakat), padahal prinsip penegakan kode etik yang di dalam itu adalah yang mengetahui kode etiknya,” kata Firdaus di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (31/5). Firdaus mengatakan hal tersebut ketika memberikan keterangan selaku ahli yang dihadirkan oleh salah satu pemohon dalam perkara pengujian UU MD3 di Mahkamah Konstitusi. Adapun Pasal 122 huruf l menyatakan bahwa DPR dapat mengambil langkah hukum terhadap perseorangan yang dipandang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. “Kategori dipandang merendahkan kehormatan ini, ini yang menurut saya sumir juga, apa ketegori yang dipandang merendahkan kehormatan,” kata Firdaus. Menurut Firdaus pasal a quo dapat digunakan dengan semena-mena, terutama kepada masyarakat yang ingin melakukan pengawasan atau kritik kepada DPR atau anggota DPR yang dinilai melakukan pelanggaran kode etik, namun tidak memilliki cukup bukti. (INT)

JAKARTA - Ketua DPR, Bambang Soesatyo, meminta agar komisioner KPU mau menaati perintah undang-undang. Hal ini terkait KPU yang ngotot mengatur larangan mantan napi korupsi menjadi caleg. "Pokoknya seluruh anggota KPU saya minta baca kembali sumpah jabatannya ketika mereka disumpah. Dalam sumpah mereka jelas bahwa saya disumpah akan melaksanakan UU selurus-lurusnya," kata Bamsoet di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018. Ia menegaskan dalam UU pemilu jelas bahwa mantan napi termasuk napi koruptor boleh menjadi caleg kalau sudah pu-

nya jeda 5 tahun dan mengumumkan dirinya pernah dipenjara. Ia meminta KPU mengikuti saja aturan yang ada. "Kalau semua lembaga punya persepsi masing-masing, mau jalan sendiri-sendiri untuk pencitraan agar lembaganya bagus menurut saya KPU enggak usah niru KPK-lah. Jalan saja sesuai UU yang diberikan negara pada kalian, laksanakan dan jangan ada hak warga negara yang hilang kemudian itu otomatis kualitas demokrasinya akan lahir. Rakyat kita tidak bodoh. Dia akan memilih juga yang terbaik," kata Bamsoet. Ia menilai biarkan masyarakat yang memilih calegnya. Ia juga yakin parpol pasti memiliki kalkulasi mengapa mengusung caleg mantan napi koruptor. "Ya baca saja sumpah jabatannya. Dan saya imbau sekalikali KPU di rumah buka-buka lagi UU yang menjadi tugas mereka," kata Bamsoet. (INT)

30.000 Tiket Mudik Gratis Naik Kapal Jakarta-Semarang JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyediakan pelayanan mudik gratis Lebaran 2018 menggunakan kapal laut bagi warga Jakarta yang hendak mudik ke Semarang, Jawa Tengah. "Kami menyediakan space mudik gratis bagi 30.000 penumpang," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat

dijumpai di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (1/6). Budi mengatakan, pihaknya sengaja hanya menyediakan mudik gratis dengan tujuan Kota Semarang. Sebab, berdasarkan catatan, pemudik dari Jakarta yang paling banyak jumlahnya adalah ke Semarang.

Saat ini, sebanyak 76 persen slot penumpang sudah terisi. Oleh sebab itu, Budi mengimbau jika ada calon pemudik ke Semarang yang berminat, segera mengunjungi loket di Stasiun Jatinegara dan Stasiun Gambir. "Loket kami buka di Stasiun Gambir dan Jatinegara. Silahkan datang saja ke sana untuk tahu

lebih lengkapnya," ujar dia. Kebijakan ini, lanjut Budi, merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menekan angka pemudik yang menggunakan motor. Sebab, risiko gangguan keselamatan mudik dengan mengendarai motor sangat tinggi. Kemenhub memprediksi,

pemudik menggunakan motor menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H ini tumbuh sebesar 33 persen dibandingkan tahun sebelumnya. "Padahal risiko kecelakaan motor itu 70 sampai 80 persen. Maka kami anjurkan mudik itu tak menggunakan motor saja," ujar Budi. (INT)

Edy Rahmayadi : Jangan Fitnah, Saya Tidak Stroke

CALON Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menggelar buka puasa bersama dikediamannya Jalan Karya Amal, Medan, Rabu (30/ 5/2018).

KPU Sumut Akan Distribusikan Surat Suara Pilgubsu ke Kabupaten/Kota MEDAN - Rencananya pada 30 Mei 2018 nanti seluruh surat suara Pilgubsu berjumlah yang 9.291.800 untuk disebarkan di 27.478 TPS seSumut mulai didistribusikan ke-33 kabupaten/kota. Demikian Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, MSi ketika ditemui disela-sela kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pilgubsu 27 Juni 2018 mendatang di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (24/5). Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan secara terpadu antara KPU Sumut dengan Bawaslu Sumut diikuti KPU kabupaten/kota dan Panwaslu kabupaten/kota se-Sumut. Menurut Mulia surat suara ini dicetak jumlahnya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 9.050.483 ditambah 2,5 persen dari DPT per-TPS 238.211 lembar ditambah 2.000 surat suara untuk pemilihan ulang.

"Setelah saya tinjau beberapa hari lalu, sudah 100 persen surat suara yang selesai dicetak PT Gramedia Grup di Cikarang berukuran 18x23 centimeter, di mana terdiri dari bagian horizontal dan vertikal ini dalam proses pengepakan dan pelipatan. Setelah itu surat suara ini dengan pengawalan pihak Poldasu akan didistribusikan dengan enam dump truk ke seluruh kabupaten/kota se-Sumut," paparnya. Diprediksi awal Juni seluruh surat suara ini telah sampai di seluruh KPU kabupaten/ kota. "Setibanya di daerah tujuan, KPU kabupaten/kota bersangkutan akan melakukan sortir dan memeriksa surat suara," paparnya. Dalam kesempatan itu juga disampaikannya, untuk menghindari terjadinya penyelewengan jumlah surat suara yang dicetak, KPU Sumut mengawasi proses pengiriman barang melalui GPS yang terpasang di armada.

MEDAN - Isu yang berkembang menyebutkan calon Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengalami stroke dibantah langsung oleh mantan Pangkostrad tersebut. "Lihat ini, saya sehat, lihat. Jadi jangan bilang saya stroke," kata Edy kepada wartawan di rumahnya di Jalan Karya Amal/ Karya Bakti, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu malam, 30 Mei 2018. Untuk membuktikan dia sehat dan tidak sakit, seperti rumor yang berkembangan ini, Cagub Sumut nomor urut 1 itu, memukuli tangan sambil tersenyum. Aksi dilakukan di hadapan wartawan sembari bersenda gurau bersama Sekretaris Golkar Sumut Irham Buana Nasution, Ketua Hanura Sumut,

Kodrat Shah dan tamu yang hadir. Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu, mengatakan jarang tampil di publik dan bersafari politik ke tengah masyarakat karena di bulan Ramadan ini, dia berangkat umrah ke Tanah Suci bersama istrinya Nawal Lubis. Sepulang dari umrah, Edy langsung menonton laga PSMS versus Arema Malang di Stadion Teladan yang dimenangkan PSMS Medan dengan skor 2-0, pekan lalu. "Ini bulan puasa buatlah yang baik-baik saja. Untuk menang tentu tidak harus menghalalkan semua cara sampai memfitnah orang. Saya pesankan agar yang memfitnah itu segera bertobat," tutur Edy. (BEN)

Wali Kota Ajak Masyarakat Peduli Terhadap Lingkungan

Dalam pencetakan ini, KPU Sumut langsung melakukan pemantauan langsung di lokasi yang dipimpin Komisioner KPU Sumut Dr Iskandar Zulkarnain. Sebelumnya, KPU Sumut bersama perwakilan pasangan calon menyepakati dummi atau format baku kertas suara Pilgubsu 2018. KPU Sumut mengundang perwakilan paslon Pilgubsu nomor urut satu, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) dan perwakilan paslon nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss), untuk menyosialisasikan specimen surat suara Pilgubsu di Kantor KPU Sumut, Senin (14/ 5) sore. Masing-masing perwakilan paslon juga diminta menandatangani berita acara kesepakatan specimen surat suara. Kemudian diikuti para komisioner KPU, perwakilan Bawaslu dan pemangku kepentingan terkait lainnya. (VIN)

MEDAN - Wali Kota Medan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan. Sebab hal tersebut sesuai dengan ajaran islam dan sebagai bentuk dukungan terhadap program pembangunan Kota. Hal tersebut disampaikan Sekda Kota Medan,Ir. Syaiful Bahri saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Medan, Drs.H.T Dzulmi Eldin S,M.Si dalam acara buka puasa bersama dengan masyarakat Medan Maimun yang digelar di depan Masjid Thoyibah, Jln. Multatuli, Rabu (30/5). Dalam acara buka puasa bersama yang bertajuk Safari Ramadhan ini Wali Kota mengajak seluruh masyarakat Kota Medan khususnya masyarakat Medan Maimun untuk memperkuat komitmen dan meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam mendukung program pembangunan kota. Dukungan itu dapat dilakukan dalam bentuk mensukseskan program pembangunan yang sedang dijalankan seperti menjaga kebersihan, meng-

hidupkan kembali siskamling, dan memenuhi kewajiban membayar pajak maupun pembangunan prasaranan dan sarana lingkungan secara partisipatif. "Saya mengajak kita semua untuk saling bergotong royong membersihkan lingkungan kita, jangan hanya menunggu instruksi dari Camat, Lurah ataupun Kepling, mari kita berinisiatif menjaga kebersihan lingkungan kita, "kata Sekda saat membaca sambutan Wali Kota. Selain itu, dalam kesempatan ini Sekda juga mengingatkan kepada para orang tua agar selalu waspada dan menjaga anakanaknya dari bahaya pengaruh narkoba. Jangan sampai putra-putri kita terjerumus dalam pengaruh bahaya narkoba. Diakhir sambutan, Sekda kembali mengingatkan kepada masyarakat bahwa kurang dari sebulan lagi akan dilaksanakan Pilgubsu 2018, untuk itu Wali Kota mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara benar dan mengawal jalannya Pilkada agar berjalan dengan lancar. (VIN)

Dirasa Kurang Seram Gambar Dibungkus Rokok Akan Diganti JAKARTA - Pemerintah mengganti tiga gambar seram yang biasa dipasang dalam bungkus rokok karena dianggap kurang menakutkan. Saat ini, ada lima gambar seram berupa penyakit yang diakibatkan oleh rokok dalam kemasan produk tembakau atau peringatan kesehatan bergambar. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugi-

hantono mengatakan, tiga dari lima gambar seram tersebut diubah karena gambar sebelumnya dinilai kurang efektif dalam mencegah orang mengonsumsi rokok. Sesuai Permenkes dan PP 109/ 2012, kata dia, pihaknya mengevaluasi efektivitas gambar tersebut dalam empat tahun. "Kita maksimalkan gambar dengan kejadian di Indonesia. Melalui kementerian, lembaga swadaya, dan para pemerhati,

PHW diganti," kata Anung di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (31/5). Dia menjelaskan, dua gambar peringatan kesehatan tetap dipertahankan karena dinilai masih efektif dalam pencegahan dan pengendalian prevalensi rokok. Pemerintah telah melakukan survei untuk mengukur ketidakinginan dan kengerian masyarakat untuk merokok ketika melihat gam-

bar seram tersebut. "Yang dua masih dirasakan efektif untuk mencegah menggunakan rokok, karena ada nilainya. Kalau yang sudah tidak menakutkan lagi gambarnyaa kita cari gambar lain, ketemu dua di antaranya di Indonesia," kata Anung. Dia menjelaskan, perubahan gambar peringatan tersebut akan diimplementasikan oleh industri rokok dalam kurun waktu enam bulan sampai satu tahun. (ANT)


10 SUMUT/ACEH

KRIMINAL

E D I S I 508 4 - 10 JUNI 2018

Warga Siap Pantau Teroris Masuk Ke Gampong

Anggota Polres Aceh Jaya Dipecat ACEH JAYA - Polres Aceh Jaya senin pekan lalu menggelar upacara Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH) terhadap salah satu anggota polres setempat yaitu Bripka Muhammad Ghafur Nya' Oemar–akibat melanggar kedisiplinan. Upacara pemecatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Jaya, Eko Purwanto yang berlangsung di halaman Mapolres Aceh Jaya, di Calang. “Upacara PTDH terhadap Bripka Muhammad Ghafur Nya Oemar ini, bukanlah merupakan kejadian yang diharamkan, namun kejadian demikian adalah merupakan hal biasa dilakukan di kalangan kepolisian,” kata AKBP Eko Purwanto, Senin (28/5). Kapolres berkomitmen untuk mewujudkan keadilan terhadap anggotanya. Apabila berprestasi harus diberikan penghargaan sesuai prestasi yang dicapai dan diusulkan untuk mendapatkan reward. Namun, jika ada oknum anggota polri yang terbukti melanggar, wajib diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. “Khusus anggota Polri yang terbukti menggunakan narkoba maka sanksinya adalah pecat,” ungkap Eko Purwanto. (YAN)

Pengedar Sabu Gampong Beusa Ketangkul Polisi

LANGSA - Warga meurandeh, khususnya Gampong Meurandeh Dayah Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa siap memantau masuknya teroris di gampong tersebut. Menurut salah seorang warga bernama Lilik yang akrab disapa Blegedes bahwa gampong Meurandeh Dayah rawan disusupi teroris. Sebab ratusan mahasiswa yang kost di gampong tersebut sudah tidak terdeteksi darimana berasal. Bahkan para mahasiswa yang kost di gampong tersebut sebagianya tak pernah membawa surat mandah dari desa

asalnya. Oleh karna itu sebelum terjadi hal hal yang tak diingini, secara pribadi saya terus memantau para tamu ataupun anak kost yang keluar masuk gampong kami. Demikian diungkapkan Blegedes yang berpropesi sebagai pengemudi Becak Bermotor (Betor) warga dusun dayah yg sering mangkal di pintu gerbang kampus UNSAM. Menurut blegedes, Saya sebagai pengemudi betor akan terus memantau tamu ataupun mahasiswa yang tak jelas bila bermalam di gampong kami. Saya memantau orang yang tak jelas sesuai dengan propesi saya sebagai penarik Betor yang dapat dengan jelas memantau orang-orang yang masuk ke gampong kami. Setiap tamu masuk ke merandeh da-

yah pasti melintas depan gerbang kampus UNSAM tempat kami mangkal,” ungkap Blegedes. Blegedes menambahkan bahwa dua kampus perlu dijaga keberadaanya di gampong tersebut. Sebab semenjak berdirinya dua universitas penghasilan warga dapat terdongkrak. Menanggapi soal teroris, Blegedes terus terang tidak simpati dengan perlakuan Bom bunuh diri. Sementara salah seorang kepala dusun di gampong itu kepada koran ini membenarkan bahwa para anak kost didusunya tidak terdeteksi jumlahnya karena tamu ataupun anak kos yang keluar masuk di gampong meurandeh dayah tidak ada laporan pemilik rumah kos ke kepala dusun, ungkap salah seorang kepala dusun. (YS)

Lilik alias Blegedes siap memantau teroris yang akan masuk ke gampongnya./ Foto dok.yanto.

Tiga Pejabat Polres Langsa Diganti

ACEH TIMUR Satres Narkoba Polres Aceh timur kamis kemarin meringkus seorang pria warga Gampong Beusa Seuberang kecamatan Peureulak Barat ber initial T (27). Kapolres Aceh timur melalui kasat narkoba Iptu Hendra Gunawan Tanjung SH, mengatakan tertangkapnya tersangka atas informasi dari masyarakat bahwa tersangka sering transaksi sabu di lokasi tersebut Personil unit Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur yang mendapat informasi tersebut langsung bergerak ke lokasi. “Saat digeledah badan, ditemukan satu paket yang diduga narkotika jenis sabu di dalam saku celana belakang sebelah kanan tersangka,” terang Kasat Narkoba Polres Aceh Timur, Iptu Hendra Gunawan Tanjung, Dalam penggeledahan tersebut, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 5,09 gram. “Saat ini tersangka berikut barang bukti telah kita amankan di Polres Aceh Timur,” kata Kasat. (YAN)

LANGSA - Tiga pejabat polres Langsa rabu (30/5) kemarin serah terima jabatan (sertijab) di halaman mapolres setempat. Ketiga pejabat tersebut di antaranya Wakapolres Langsa Kompol Siswara Hadi Chandra SIK yang akan menempati jabatan baru sebagai PS Kabag Bin Opsnal Dit Lantas Polda Aceh digantikan dengan Kompol Budi Darna SH yang sebelumnya menjabat sebagai Waka Polres Gayo Lues. Selanjutnya Kapolsek Sungai Raya Iptu Raja Bangsawan MA di gantikan oleh Ipda Arga Arianda Siregar STK yang sebelumnya menjabat sebagai KBO Reskrim Polres Langsa. Dan Kapolsek Rantau Selamat Iptu Edi Suprapto Bin Suyoto digantikan oleh Ipda Mulyadi SE yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kapolsek Salang Polres Simeulu. Kapolres Langsa AKBP Satya Yudha Prakasa SIK dalam upacara sertijab tersebut me-

ngatakan dalam rotasi pergantian pimpinan di tubuh Polri ini bukan hal yang baru lagi, jadi mutasi ini adalah suatu bentuk

promosi jabatan dan penyegaran dalam organisasi kepolisian. Selanjutnya Kapolres juga

Tiga Pejabat Polres Langsa Diganti

Miliki Ganja, Cek Do Dilaporkan Istrinya ke Polisi ACEH TIMUR Naas bagi Abd alias Cek Do (58) warga gampong Lhok Seuntang kecamatan Julok Aceh timur. Selasa pekan lalu dia ditangkap Polisi karena memiliki narkotika jenis ganja. Cek Do tak bisa mengelak atas kepemilikan ganja tersebut, karna istrinya sendiri yang melaporkanya ke polisi. Kapolsek Julok Ipda Eko Hadianto mengatakan, istri pelaku Salbiah (40) datang ke Polsek Julok untuk melaporkan bahwa dia telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.“Dia dipukul oleh suaminya,” kata Eko Hadianto, Selasa. Tak hanya datang melapor, Salbiah juga membawa 1 bungkus kecil yang di dalamnya berisi ranting, daun dan biji ganja. Dia mengungkapkan bahwa barang haram itu adalah milik suaminya. Eko Hadianto langsung memimpin penyelidikan dengan mendatangi rumah pelaku. “Tiba di sana, saat digeledah, kami berhasil menemukan 1 bungkus kecil yang berisi daun, ranting dan biji ganja,” kata Eko. Pelaku langsung diamankan petugas dan digelandang ke Mapolsek Julok untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Tersangka dan barang bukti sudah kami amankan untuk proses hukum lebih lanjut tutup eko. (YAN)

ACEH TAMIANG - Kepala Desa (Kades)Matang Sentang kecamatan Seruway Aceh Tamiang Boimin Rabu pekan lalu menyerahkan sepucuk pistol jenis FN kepada kapolsek setempat. Senjata api laras pendek yang masih aktif tersebut ditemukan seorang warga di tambak yang diduga peninggalan masa konflik aceh. Kapolres Aceh Tamiang melalui Kapolsek Seruway Ipda Muhammad Rizal membenarkan Kepala desa Kampung

Matang Sentang telah menyerahkan sepucuk senjata kepada pihaknya. "Benar, menurut pengakuan Kades Boimin, senjata FN tersebut merupakan hasil temuan salah seorang warganya yang tidak mau disebutkan namanya di sebuah tambak Kampung Sungai Kuruk Tiga," kecamatan seruwai kata kapolsek. Setelah ditemukan senjata tersebut di tambak,pria yang tidak mau menyebutkan identitasnya itu lalu menyerahkan kepada Kades Boimin.

"Oleh Kades temuan tersebut dilaporkan kepada anggota Bhabinkamtibmas Polsek Seruway, selanjutnya Bhabinkamtibmas melaporkan kepada saya," sebut Kapolsek. Dikatakan Kapolsek, penyerahan sepucuk senjata jenis FN yang kemungkinan besar sisa masa konflik itu berlangsung diruang kerjanya. "Saat ini senjata FN berikut satu megazine dan lima peluru yang masih aktif tersebut telah kita amankan ungkap kapolsek. (YS/YAN)

Kades Boimin saat menyerahkan pistol temuan kepada kapolsek seruway Ipda Muhammad Rizal.

mengucapkan terima Kasi Kepada pejabat yang lama dan juga Bhayangkarinya yang sudah membantu pelaksanaan tugas

dengan baik di Polres Langsa dan saya minta hal yang baik sebelumnya di turunkan kepada pejabat yang baru. Untuk pejabat lama saya ucapkan selamat jalan dan jangan lupakan Polres Langsa tercinta ini saya beserta keluarga minta maaf mungkin dalam kepemimpinan saya ada menyinggung prasaan dan hati rekan- rekan sebelumnya. Kalau pun ada ,itu bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi saya melainkan untuk keberhasilan Polres Langsa ini. Semoga dengan jabatan yang baru nanti nya lebih sukses lagi kedepannya” ucap Kapolres. Untuk pejabat yang baru saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Polres Langsa, semoga dengan adanya pergantian pejabat baru menjadi semangat yang baru dan kekuatan baru di Polres Langsa," ungkap kapolres. (YS)

Operasi Pekat, 70 Liter Tuak Nifaro Diamankan NIAS SELATAN - Petugas Kepolisian Sektor Lolowau Polres Nias Selatan Jumat (01/ 06) dini hari melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) di jalan umum Desa Botohili Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan. Razia kali ini berhasil menjaring 2 jerigen minuman keras Tuak Suling/ Tuo Nifaro dengan volume sekitar 70 liter. Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H. melalui Kapolsek Lolowau Iptu A. Yunus Siregar ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler nya membenarkan penangkapan tersebut. "Iya dinihari tadi kita gelar operasi pekat dan kita amankan 1 unit sepeda motor membawa 2 jerigen yang berisi tuak suling", ungkap Yunus. Saat sedang melakukan razia, pihaknya mencurigai gerak gerik warga yang mengendarai sepeda motor dengan nomor kendaraan BB 4284 VK. "Anggota mencurigai gerak gerik warga yang diketahui berinisial FH Alias Ama Delfia (26), warga Desa Bawolahusa Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan. saat dipriksa isi jerigen diatas sepeda motornya, ternya berisi cairan jenis tuak nifaro. Pria tersebut

kemudian langsung kita boyong ke Polsek untuk kita mintai keterangan", jelas Yunus. Dari hasil pemeriksaan, FH mengaku bahwa tuak suling dengan volume sekitar 70 liter tersebut di beli dari Ama Faris Gulo di Desa Ehosakozi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan dan akan di jual ke Desa Bawolahusa Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan. Pria tersebut kemudian di data sekaligus membuat surat perjanjian untuk tidak menjual minuman keras lagi,"sementara barang bukti 2 jerigen tuak suling kita sita", imbuhnya. Dia menegaskan akan terus melakukan Operasi Minuman keras Tuak Nias/Tuak Suling di Wilayah Hukum Polsek Lolowau. " Operasi Pekat akan terus kita gelar di bulan suci ramadhan sesuai perintah Kapolres Nias Selatan, agar masyarakat nyaman dan aman melaksanakan ibadah, serta untuk mencegah timbul nya permasalahan di masyarakat. Razia ini juga sekaligus merespon laporan masyarakat Kecamatan Lolowau dan menegakkan Perbup Nias Selatan Nomor : 04.20_33 Tahun 2017 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Nias Selatan ", tukasnya. (HAL)

Kakek Perkosa Gadis Idiot Terekam CCTV ACEH SINGKIL Seorang kakek penduduk Tanah Baru Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil Samsuddin Malau (52) diringkus polisi, karena diduga telah menghamili gadis idiot berusia 18 tahun. SM ditetapkan jadi tersangka diduga melakukan pemerkosaan dan perlakuan bejatnya terekam CCTV.

Kapolres Aceh Singkil AKBP Andrianto Argamuda, melalui Kasat Reskrim Iptu Agus Riwayanto, Selasa mengatatakan SM yang merupakan warga Kecamatan Gunung Meriah itu ditangkap pada Senin (28/5) sekitar pukul 13.00 WIB di areal perkebunan sawit. Atas perbuatanya itu SM telah resmi menjadi tersang-

ka" Kata Iptu Agus. Aksi bejat SM itu terungkap saat saksi yang merupakan kakak korban terkejut mengetahui jika korban, sebut saja Bunga (18) telah hamil. Mengetahui kondisi adiknya itu, kakak korban kemudian mencari tahu siapa pelaku yang tega menghamili adiknya itu. "Ketika kakaknya

mencoba mempertanyakan siapa yang telah menghamilinya, korban hanya menyebut nama Edek, yakni nama lain dari SM, pelaku diketahui telah sering menyetubuhi korban hingga hamil" terang Iptu Agus. Namun untuk meyakinkan pelaku adalah SM. kakak korban lantas memasang CCTV di belakang rumah mereka, untuk mengetahui

siapa orang yang datang ke rumah mereka pada saat korban sedang berada sendirian di rumah. Hasilnya, beberapa hari kemudian kamera CCTV merekam kehadiran pelaku SM kerumah tersebut. Dalam rekaman CCTV itu, pelaku SM mendekati rumah korban melalui jalan belakang, pelaku lalu melempar batu ke arah

rumah korban, dengan tujuan korban yang mendengar lemparan itu keluar dari rumahnya untuk mencari sumber suara, disaat itulah kakek bejad itu memulai aksinya. Berdasarkan keterangan tersangka, saat korban keluar dari rumahnya, pelaku dengan mudah mendekati korban dan selanjutnya membawa

korban ke semak-semak tidak jauh dari rumah korbanya, dari hasil pemeriksaan medis korban kini mengandung janin yang berusia 18 sampai dengan 19 minggu," ujar Iptu Agus. Atas perbuatannya, SM kini disangkakan telah melanggar pasal 81 ayat 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 ungkapnya. (YAN)


11 E D I S I 508 4 - 10 JUNI 2018

Hasil Ops Pekat Toba 2018

Polsek Tanah Jawa Amankan Penulis Judi Jenis KIM SIMALUNGUN - James Purba 37 diciduk Personil Sat Reskrim Polsek Tanahjawa Senin 28/05 pukul 21.10Wib. Pasalnya James kedapatan menulis Judi Jenis KIM di Warungnya. Penangkapan terhadap James ini dari hasil pengaduan masyarakat yang mengatakan bahwa diwarung Kopi milik James Purba di Simpang 4 (Empat) Huta Dolok Tolong, Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun adalah tempat penjualan Judi Tebakan Angka Jenis KIM Hongkong. Gerak cepat, Personil Sat Reskrim Respon pengaduan masyarakat tersebut. Hasilnya, personil mendapati pelaku atas nama James yang juga pemilik warung sedang menjalankan bisnis haramnya dengan menjual Judi Tebakan

Angka dengan menggunakan Handphone. Dijelaskan Kapolsek Kompol M Silaen, saat ditangkap dari pelaku didapati 1(satu) Lembar Kertas bungkus Rokok yang berisikan Nomor/ Angka tebakan jenis KIM Hongkong, 1(satu) Unit Handphone Nokia, Uang tunai sebanyak 40.000 yang diduga hasil penjualan togel oleh pelaku. Adapun angka tebakan yang didapat saat penangkapan 8310x2, 310x3, 10x3, 83x2. Terhadap tersangka dan barang bukti yang berhasil diamankan personil Sat Reskrim Polsek Tanahjawa sudah diamankan ke Mapolsek guna penyelidikan lebih lanjut siapa Bos yang menjadi tempat penyetoran hasil penjualan pelaku. (SMS)

Polisi Ringkus Tersangka Pungli di Glugur Rimbun

Tersangka pungli ditangkap saat melakoni aksinya. DELI SERDANG - Mela- menyebutkan, penangkapan kukan pungutan liar (pungli) pelaku dilakukan oleh Unit sebesar Rp 5 ribu, Imbran Reskrim Polsek Kutalimbaru Perangin-angin ditangkap dipimpin Kanit Reskrim Iptu Polsek Kutalimbaru menin- Amir Sitepu SH beserta angdaklanjuti laporan warga via gota tugas luar (TL) Unit 7.2. Aplikasi Polisi Kita. "Pelaku bersama barang Tersangka ditangkap di bukti uang tunai Rp 5 ribu Jalan Glugur Rimbun, Desa selanjutnya kita amankan ke Lau Bekri, Kecamatan Kuta- Polsek Kutalimbaru guna pelimbaru, Kabupaten Deli Ser- nyidikan lebih lanjut. Pelaku dang, kemarin. akan kita lakukan pembinaan," Dari informasi dihimpun pungkas Iptu Amir. (BSC)

Tersangka Curat Ditembak Polisi LABUSEL - Personel Unit Reskrim Polsekta Kota Pinang, Polres Labuhan Batu terpaksa menyarangkan timah panas di kaki seorang pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat). Tersangka ditembak polisi pada Rabu (30/5) di Jalan Kampung Banjar I, Keluragan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel) karena berusaha kabur dan melakukan perlawanan. "Setelah ditangkap, petugas melakukan pengembangan. Saat itu tersangka berinisial ASS (36) alias Ucok Bala ini mencoba melarikan diri, hingga dilakukan tindakan tegas dan terukur oleh petugas," kata Kapolres Labuhan Batu AKBP Frido Situmorang melalui Kasubbag Humas AKP Viktor Sibarani, Kamis (31/5). Menurut Humas, tersangka ditangkap petugas lantaran mencuri sepatu dan baju di sebuah ruko Herry Shoes

SUMUT/ACEH

KRIMINAL

milik Doni Ajis pada Kamis (24/ 5) sekira pukul 14.00 lalu. "Jadi tesangka ini mencuri sepatu dan baju seminggu lalu di toko milik korban Doni Ajis. Kemudian korban melaporkannya ke Mapolsekta Kota Pinang sesuai dengan laporan polisi No : P/98/V/2018/ SPKT/SU/Sekta Kotapinang tanggal 28 Mei 2018 dengan kerugian sekitar Rp.11.800. 000," jelas Viktor. Setelah mendapat Laporan itu kemudian personel Unit Reskrim Polsekta melakukan penyelidikan hingga Rabu (30/ 5) petugas berhasil mengungkap sekaligus menangkap tersangka. Namun, sayangnya pelaku ditembak petugas karena mencoba melarikan diri. (GOS)

BNNP Aceh Musnahkan 23 Kg Sabu BANDA ACEH - Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Aceh rabu kemarin musnahkan Barang Bukti (BB) narkotika jenis sabu sabu seberat 23 kilogram. Barang haram yang dimusnahkan tersebut berasal dari penangkapan pada bulan april 2018 di Aceh utara. Acara pemusnahan digelar di loby kantor BNNP setempat.Sabu tersebut berasal dari jaringan Malaysia, 3 tersangkanya kini sudah diamankan guna proses hukum lebih lanjut. Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Drs Faisal Abdul Naser mengatakan barang haram yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti dari hasil penangkapan penyelundupan sabu di Dusun Abeuk Bunta, Desa Cot Manyang, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara. Kata Faisal, narkoba yang dimusnahkan ini berasal dari jaringan di Malaysia yang berhasil diselundupkan ke Aceh melalui jalur laut menggunakan kapal-kapal nelayan. Saat ini tiga tersangka sudah ditangkap secara terpisah yakni Munzir, Zahari dan Mulyadi sudah diamankan BNNP Aceh. "Ini asal usulnya dari Malaysia, dan tersangkanya saat ini tiga or-

Kepala BNNP Aceh Faisal Abdul Naser lakukan pemusnahan 23 kg.sabu sabu. ang, waktu ditangkap barang itu ditangan mereka," kata Faisal Abdul Naser kepada wartawan usai pemusnahan. Faisal menyampaikan, penangkapan 23 Kg sabu itu berawal dari informasi warga, pihaknya melakukan pengembangan yang akhirnya pada 1 April Tim Gabungan

BNN bersama Bea Cukai berhasil meringkus Munzir di Desa Cot Manyang, Kecamatan Baktya Aceh Utara."Setelah itu kita lakukan pengembangan dan kemudian menangkap dua tersangka lainnya yakni Zahari dan Mulyadi. "Dari penangkapan tersebut ditemukan dan dilakukan penyi-

taan terhadap barang bukti berupa 23 bungkus narkotika golongan l jenis sabu dalam bungkusan Teh Cina," terang Faisal. Faisal menyebutkan, jaringan yang ditangkap ini mempunyai kaitan dengan para tersangka lain yang sudah ditangkap dan tertembak beberapa waktu lalu ujarnya. (YAN)

Polsek Manyak Payed Amankan Mobil Bawa Ganja LANGSA - Polisi Sektor (polsek) Manyak Payed di wilayah hukum Polres Langsa menangkap satu unit mobil Avanza didepan Mapolsek setempat. Pasalnya mobil tersebut membawa narkotika jenis ganja. Malam itu juga sopir beserta mobil diamankan guna proses lebih lanjut. Kapolres Langsa AKBP Satya Yudha Prakasa, SIK melalui Kapolsek Manyak Payed IPDA Ridho Rizky Ananda,STK mengatakan Minggu 27 Mei 2018, sekira pukul 23.00 Wib Polsek Manyak Payed melaksanakan Razia Rutin bulan Ramadhan. Saat razia kita memeriksa mobil Avanza No.Pol : B 1468 URJ. Melihat gerak gerik sang supir yang mencurigakan petugas melakukan pemeriksaan lebih intensif dan hasilnya ditemukan dua karung narkotika jenis ganja di dalam mobil

Pelaku pembawa ganja dalam avanza yang di tangkap polsek Manyak Payed. tersebut. Lebih lanjut Kapolsek menyebutkan, sopir dan barang baktu mobil

dan dua karung ganja kering sebanyak 42 Bal langsung diamankan. Dalam pemeriksanaan pelaku di-

ketahui berinisial JZ (38) warga Desa Bangka Jaya Aceh Utara yang berpropesi sebagai nelayan. “Barang bukti yang kita amankan malam itu 42 bal narkotika jenis ganja, satu unit mobil Avanza warna hitam No Pol : B 1468 URJ dan 1 Unit Handphone warna putih,”jelas Kapolsek. Atas penangkapan tersebut, kemudian dilakukan pengembangan bersama Sat Narkoba Polres Langsa. Hasilnya (28/05) sekira pukul 06.00.Wib diamankan lagi S (32) Petani, Dusun Uteun Punti,Desa Sawang Kec.Sawang Kab.Aceh Utara. Barang Bukti (BB) yang diamankan satu goni berisikan daun, batang dan biji ganja Kering. “Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut, dan kedua tersangka bersama barang bukti diamankan di Mapolsek Manyak Payed,” ucap Kapolsek. (YAN)

Kebakaran Sitember, 10 Keluarga Kehilangan Tempat Tinggal SIDIKALANG - Sebanyak delapan unit rumah tinggal ludes terbakar di Barisan Karo Simpang Desa Kendet Liang Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi, sementara dua unit lainnya dirusak paksa guna melokalisir amukan api dan menghindari meluasnya korban, Kamis (31/5) sekira pukul 22.00 WIB. Informasi dari pihak Kepolisian menyebut, api dengan cepat merembet karena hunian merupakan bangunan berkonstruksi kayu dengan usia yang relatif tua. Personel Kepolisian Sektor Tigalingga dipimin AKP Elman Tambunan bersama aparat Kodim 0206 bahu-membahu dengan warga melakukan upaya pemadaman secara manual, hingga 1 jam kemudian 2 unit mobil pema-

Petugas bersama warga memadamkan api yang meludeskan delapan unit rumah, Kamis (31/6) daman kebakaran milik Pemkab Dairi tiba di lokasi dan mengendalikan amukan si jago merah.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun harta benda dan surat berharga milik korban tidak

sempat diselamatkan. Diperkirakan kerugian material sekitar Rp 1 miliar. Hunian yang ludes terbakar adalah milik Suka Ginting (25), Nd Nagkul Br Tarigan (65), rumah kosong milik alm Sri Karo-Karo, milik Molana Bangun yang dikontrak Dedi Ginting (30), hunian Gembira Pinem (65), Joni Sembiring (60), Nd Nelly Br Karo (55), dan kediaman Sadar Karo Karo (30). Sementara yang dirusak paksa, kediaman Simon Tarigan (55) dan Bastaman Tarigan (55). Sumber api dan penyebab kejadian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dua orang saksi masing-masing Kamaria Br Ginting (45) dan Simon Pinem (55) sudah dimintai keterangan. (GOL)

Pura-Pura Membantu, Ternyata Perampok

Seorang perampok yang berpura-pura membantu korbannya diamankan

MEDAN - Imron Lamhor Benget Nababan alias Imron Sihombing (29), warga Jalan Komplek Gabion Depan Gereja HKI, Lingkungan 9, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan diringkus polisi. Sementara tiga pelaku lainnya, yakni Rudi Siahaan alias Rudi, Pancus aloas Lindung, serta Pablo masih dalam perburuan pihak berwajib. Informasi dihimpun menyebutkan, Sihombing ditangkap berdasarkan laporan korbannya, Kevin (21), warga Dusun I, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dengan nomor LP/322/V/2018/SU/ PEL BLW/SEK-MDN LBHN pada

Rabu (30/5). Kanit Reskrim Polsekta Medan Labuhan, Iptu B Pohan SH didampingi Pawas Iptu Sutrisno, Panit Res Ipda Ismail Pane SH dan Anggota Opsnal lainnya mengungkapkan, korban telah dirampok empat pelaku saat mengganti ban mobilnya yang bocor di Jalan Kapten Rahmabudin Simpang Terjun, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. "Jadi, saat kejadian, korban baru saja mengambil uang dari Bank Mestika, Pasar II Marelan. Bersama dengan kakek dan adiknya, korban pulang dengan mengendarai mobil Fortuner B 8858 PI. Saat di perjalanan, korban merasa ban

mobilnya kurang angin atau bocor. Namun korban tidak berani berhenti. Hingga sampai di simpang tiga Jalan Kapten Rahmabudin korban berhenti untuk mengganti ban mobilnya," terang Iptu Pohan, kemarin. Saat korban mengganti ban mobilnya, lanjut Pohan, datang empat pelaku yang berpura-pura membantu. "Saat itulah, para pelaku melakukan perampokan dengan mengambil dompet korban. Korban yang mengetahui aksi pelaku, berteriak minta tolong hingga warga di sekitar membantu. Satu orang pelaku (Sihombing-red) berhasil ditangkap dan dipukuli warga. Sementara teman pelaku melarikan

diri," jelas Iptu Pohan. "Tersangka mengaku sebelum melakukan perampokan, mereka mengikuti mobil yang dikendarai korban dan menggemboskanya dengan cara memasukan potongan besi berongga ke ban mobil korban," tambah Iptu Pohan. Dari tangan pelaku, sambung Iptu Pohan, pihaknya mengamankan barang bukti berupa 1 dompet berwarna hitam, uang tunai Rp.2.595.000, 1 ban mobil Fortuner yang telah bocor dan terdapat dua potongan besi kecil berongga. "Selanjutnya pelaku kita tahan untuk proses hukum lebih lanjut, sementara pelaku lain sedang kita buru," pungkas Iptu Pohan. (BSC)


12 E D I S I 508 4 - 10 JUNI 2018

KRIMINAL

Pengedar Sabu Transaksi dengan Polisi

Bertugas Berantas Kejahatan

Tim Pegasus Dikukuhkan Kapolrestabes Tersangka pengedar sabu yang berhasil dijebak petugas diamankan

MEDAN - Strategi Polsek Medan Sunggal menjebak pengedar peredaran narkotika jenis sabu-sabu membuahkan hasil. Penyamaran mampu meringkus pengedar sabu yang tak mengira pembelinyan adalah petugas kepolisian, kemarin. Adalah Muhammad (44) yang masuk dalam perangkap petugas kepolisian. Pria beristri yang telah bekerja sebagai mekanik itu ditangkap dengan sejumlah barang bukti. Dia merasa penghasilan tidak cukup, sehingga menyambi sebagai bandar sabu. Akibatnya, kini warga Jalan Bahagia Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia itu mendekam dalam sel Mapolsek Medan Sunggal. Awalnya, petugas yang sedang melakukan patroli rutin memperoleh informasi dari warga, adanya seorang pengedar sabu yang sering beroperasi di Jalan Kelambir V Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal, Kabupaten

Deli Serdang. Dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba, polisi langsung menindaklanjutinya dengan menyaru sebagai pembeli. Beruntung, tersangka menyepakati transaksi. Tersangka tidak menyadari 'konsumennya' adalah petugas, tanpa ragu memberikan langsung barang haram tersebut. Begitu barang bukti sabu diserahkan, tersangka disergap petugas tanpa perlawanan. Darinya disita barang bukti satu paket kecil sabu. Kepada petugas, Muhammad mengaku bisnis haram itu baru dua bulan digeluti untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. “Tersangka kita ancam dengan pasal 114 ayat 1 Subs 112 ayat 1UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara,” ujar Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Wira Prayatna, Kamis (31/ 5). (ACO)

Wartawan Minta Oknum TNI Pengeroyok Ditangkap KARO - Puluhan wartawan media cetak dan elektronik yang bertugas Kabupaten Dairi berunjuk rasa memprotes pengeroyokan oleh belasan oknum anggota TNI terhadap kontributor MetroTV, Rudianto Sinaga. Demo digelar di Kantor Subdenpom Polisi Militer dan Kantor DPRD Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang. Mereka menuntut oknum personel Kompi Yonif 125 Simbisa Kompi C yang diduga melakukan pengeroyokan ditangkap dan diproses hukum. Karena tindakan oknum TNI tersebut mengancam keselamatan wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Dalam aksinya, wartawan membawa dua spanduk bertuliskan 'Tangkap Oknum TNI Preman' serta 'Tangkap Oknum TNI Pengeroyok Wartawan MetroTV, Rudianto Sinaga'. Wartawan diterima Kepala Subdenpom, Kapt Antonius Sembiring. Ia mengatakan, pelaku sudah diperiksa. Begitu juga saksi-saksi sedang diperiksa. Antonius mengatakan, aspirasi wartawan diterima.

Sementara, Rudianto Sinaga menerangkan, sebelum kejadian malam itu dia bersama Ketua Satgas DPD Ikatan Pemuda Karya (IPK), Foreman Tobing, Sekretaris IPK Erikson Purba duduk di teras rumah Poltak Sinambela, di samping kantor IPK. Sebelumnya, seseorang menelepon Foreman. Sejumlah pria berbadan tegap memarkir sepeda motor di depan kantor IPK. Seterusnya mengeroyok Foreman. Rudi menyebut, Erikson berusaha melerai tetapi malah dibogem. Foreman menerima pukulan bertubi-tubi tanpa perlawanan. Foreman kemudian menyelamatkan diri ke sekretariat IPK. Rudi mengaku dikeroyok tanpa ampun mulai dari depan IPK hingga Indomaret berjarak sekitar 50 meter. Menurutnya, pengeroyokan dilakukan 10 orang lebih. Ia mengaku tidak tahu apa masalahnya sehingga menjadi sasaran amarah oknum TNI tersebut. Dia lolos lantaran melarikan diri. (GOS)

Nongkrong di Depan PLN, Kakek Dicokok Polisi LABUHAN BATU - WRD alias Kakek (23), diamankan polisi di depan PLN Rantauprapat Jalan Lintas Thamrin, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu, kemarin malam. Dari warga Jalan Thamrin, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu ini, petugas mengamankan barang bukti 2 bungkus plastik kecil transparan diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu bruto 0,20 gram. Penangkapan ini dilakukan setelah personel Unit I Tim II Satuan Res

Narkoba mendapat informasi dari masyarakat adanya seorang laki-laki tak dikenal sedang transaksi narkotika di depan kantor PLN Rantauprapat. Pelaku diamankan tim ketika sedang transaksi narkotika. Selanjutnya petugas mengamankan barang bukti serta membawa tersangka ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum," kata Kapolres Labuhan Batu AKBP Frido Situmorang melalui Kasat Narkoba AKP Sastrawan Tarigan, Jumat (1/6). (GOS)

MEDAN - Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Drs Dadanng Hartanto membuka gagasan baru dengan mengukuhkan seratusan personel jajarannya sebagai anggota Pegasus demi menciptakan suasana kondusif di Kota Medan dan membasmi kriminalitas, dan menciptakan gagasan baru yang positif. Dadang menuturkan, tim pegasus akan berpatroli di lokasi rawan aksi kejahatan dengan berpakaian preman. Diharapkan, dengan adanya polisi di jalanan yang berpatroli memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. "Kepada personel yang tergabung dalam tim Pegasus agar menjalankan tugas sesuai prosedur," pintanya. Kapolrestabes Medan meminta kepada masyarakat nantinya agar jangan takut apabila sewaktu-waktu diberhentikan petugas untuk melakukan pemeriksaan saat berada di jalanan. Sebab, tim Pegasus saat men-

Kapolrestabes Medan, Kombes Dadang Hartanto membekali tim Pegasus dengan perlengkapan jalankan tugas akan dilengkapi identitas, tanda kewenangan, KTA, surat perintah, dan surat tugas. Hal itu mengantisipasi terjadinya modus pelaku kejahatan dalam pperasi Pegasus tersebut. Hal itu demi terciptanya suasana kondusif di Kota Medan. "Saya minta kepada suluruh personel agar benar-benar dan sepenuh hati melaksanakan patroli demi keamanan masyarakat. Tindak tegas apabila para pelaku

kejahatan melakukan perlawanan," tegasnya. Sementara, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Putu Yudha Prawira, didampingi Wakasat Kompol Roni Bonic menuturkan, tim yang dilibatkan berjumlah 29 dari Sat Reskrim Polrestabes dan polsek jajaran. "Jika ditotal berjumlah personel ada 174. Sistem yang digunakan dengan cara hunting atau berpatroli di daerah-daerah

rawan kasus 3C (curas, curat dan curanmor)," tuturnya.? Selain itu, sambung Putu, tim Pegasus akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dicurigai dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan badan. "Pada hari pertama tim Pegasus berhasil ringkus delapan orang pelaku 3C bersama barang bukti beberapa unit sepeda motor," sebutnya. (MTC)

9.900 Butir Ekstasi dan 26,6 Kg Ganja Dimusnahkan MEDAN - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara (Sumut) memusnahkan 26,6 kilogram ganja kering dan 9.900 butir pil ekstasi. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan 2 kasus yang dilakukan BNNP Sumut, baru-baru ini Pemusnahan dilakukan dengan menggunakan alat di halaman kantor BNNP Sumut Jalan Williem Iskandar, Medan Estate, Kamis (31/5) siang. Kepala BNNP Sumut, Brigjen Marsauli Siregar mengatakan, pemusnahan yang dilakukan untuk melengkapi proses hukum. Barang bukti narkoba tersebut disita dari dua kasus. Pertama, kasus ganja kering sebanyak 26,6 kg disita dari seorang tersangka bernama Rezky Andrean, yang ditangkap di rumah kos Jalan Sei Belutu, Medan, 11 April. "Modus tersangka ganja ini dengan cara memasukkan ke dalam kotak kayu hiasan rumah. Selanjutnya, dikirim melalui paket

Kepala BNNP Sumut, Brigjen Marsauli Siregar menjelaskan pengungkapan kasus hingga pemusnahan narkoba, Kamis (31/5) pengiriman. Tetapi, pihak jasa pengiriman mencurigai paket yang dikirim tersangka dan menghubungi polisi. Selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap tersangka Rezky," ungkap Marsauli Siregar dalam keterangan pers di kantornya.

Untuk kasus kedua, sambungnya, yaitu dengan barang bukti ekstasi sebanyak 9.900 butir. Pil berwarna biru dengan logo huruf S tersebut diamankan dari tiga tersangka, yakni Muhammad Sani, Muhammad Iqbal dan Andre alias Icik di kawasan Jalan Medan-

Binjai KM 10 Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, saat melintas dengan sepeda motor. "Ekstasi yang disita dari ketiga tersangka ini berasal dari Malaysia. Mereka ini merupakan jaringan Malaysia-Aceh-Sumut," bebernya. (MOL)

Buang Sabu, Pengedar Ditangkap LABUHAN BATU - Terlihat membuang sesuatu, seorang pengedar narkotika jenis sabusabu langsung diringkus petugas kepolisian, kemarin. Darinya disita 2 bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisi sabu dengan berat 0,53 bruto. Informasi diterima, petugas Unit II Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhan Batu mendapat informasi dari masyarakat adanya seseorang lelaki sedang me-

nyimpan, menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu. "Saat di lokasi dan melihat tersangka sedang jongkok, petugas langsung mengamankannya karena terlihat membuang 1 bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian, di kantong celana belakang sebelah kanan pelaku, kembali ditemukan 1 bungkus sabu," ujar Kapolres Labuhan Batu AKBP Frido Situmorang

melalui Kasat Narkoba AKP Sastrawan Tarigan, Jumat (1/6). Saat diinterogasi, tersangka DP alias Dwi (24), mengakui narkotika yang disita petugas tersebut adalah miliknya. Bersama barang bukti, warga Kampung Sawah, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu digelandang ke mako Sat Res Narkoba Polres Labuhan Batu guna proses penyidikan. (GOS)

Pendeta Henderson Bunuh Jemaat di Toilet Gereja MEDAN - Seorang mahasiswi, Rosalia Cici Maretini boru Siahaan (21), warga Desa Bangun Sari, Dusun XIV Salam Tani, Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang, menjadi korban pembunuhan di Gereja Sidang Rohul Kudus Indonesia (GSRI) Jalan Kebun Sayur, Gang Pendidikan, Dusun XII Desa Limau Manis, Tanjung Morawa, Kamis (31/5) sekira pukul 10.30 WIB. Jasad korban ditemukan bersimbah darah di dalam toilet tempat ibadah tersebut. Mirisnya, pembunuhan itu justru dilakukan Henderson Kembaren (49) yang tak lain adalah pendeta di gereja tersebut. Pelaku yang merupakan warga Dusun VI, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, ditangkap polisi

setelah sempat berupaya melarikan diri. Kabid Humas Polda Sumut AKBP Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, korban

ditemukan tewas dengan kondisi luka robek pada leher akibat benda tajam. Korban juga diduga diperkosa, karena berdasarkan hasil identifikasi kepolisian, di kelaminnya ditemukan sperma. "Di kepala bagian belakang korban juga terdapat luka. Korban diduga telah mengalami tindak pemerkosaan," sebut Tatan. Korban telah dibawa ke RS Bhayangkara Medan guna keperluan otopsi. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi. Satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z hitam nomor polisi BK 4440 SAA, 1 unit helm, sebatang alu, sebilah pisau, serta pakaian milik korban diamankan sebagai barang bukti. "Apakah benar korban

diperkosa, kita tunggu hasil dari visum dokter ya," sebutnya. Terungkapnya pembunuhan terhadap Rosalia dilakukan Henderson Kembaren setelah kepolisian meminta keterangan dari sejumlah saksi. Petugas melakukan pengejaran dan berhasil menangkap tersangka di Desa Harjosari, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. "Selesai olah TKP dan pengumpulan alat bukti, tim gabungan Satreskrim Polres Deli Dersang, unit Polsek Tanjung Morawa, dan Subdit III Ditreskrimum Polda Sumut melaksanakan pengejaran. Tersangka diamankan di daerah Harjosari tanpa perlawanan dan mengakui perbuatannya," jelasnya. Tatan menuturkan, Hen-

derson Sembiring sendiri ternyata masih memiliki hubungan kekerabatan dengan korban. Pelaku tak lain merupakan bapak angkat korban. Rosalia merupakan anak kedua dari enam bersaudara. Ia tercatat sebagai salah satu jemaat aktif di GSRI. Sejak SMP, Rosalia sudah menjadi anak angkat pendeta Henderson Sembiring. Saat ini, Henderson masih menjalani pemeriksaan intensif. Ia telah mengakui perbuatannya. Henderson mengaku menghabisi nyawa anak angkatnya sendiri lantaran kesal dengan katakata tidak sopan korban. Kepada polisi, Pendeta Henderson membantah memperkosa korban sebelum membunuhnya. Kendati demikian, polisi akan tetap mendalami dugaan pemer-

kosaan yang dialami korban. “Pengakuan tersangka tidak ada (pemerkosaan). Namun kita akan tunggu hasil dari rumah sakit,” imbuh Tatan. Setelah menjalani pemeriksaan, Henderson Sembiring ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Rosalia Siahaan. Henderson Sembiring dijerat dengan pasal pembunuhan. Atas perbuatannya, Henderson disangkakan dengan Pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan. Kini, tersangka dijebloskan ke sel Polres Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Pelaku dikenai ancaman maksimal penjara 15 tahun," pungkasnya.

Kasus pembunuhan yang dilakukan pendeta berinisial HK di Gereja Sidang Rohul Kudus Indonesia (GSRI) Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, terhadap seorang mahasiswi bernama Rosalia Cici Maretini boru Siahaan (21), diduga karena persoalan asmara. Bermotif Asmara Kasat Reskrim Polres Deli Serdang AKP Ruzi Guzman mengatakan, pihaknya masih menelusuri dan mendalami motif kasus pembunuhan tersebut. Diakuinya, korban dan pelaku diduga menjalin hubungan asmara terlarang. “Ada hubungan asmara antara keduanya, ada juga motif dendam. Sementara itu dulu, masih dalam pemeriksaan,” katanya kepada wartawan, kemarin malam. (DA/PJS/DBS)


14

ANEKA

E D I S I 508 4 - 10 JUNI 2018

Amblasnya Jalan Desa Tanjung Mulia

USU Targetkan Masuk 1.000 Besar Universitas Dunia

Lumpuhkan Arus Lalulintas

MEDAN - Rektor USU Prof Runtung Sitepu SH MHum menyebutkan, dalam sistem pemeringkatan 200 universitas terpopuler di Asia yang disusun Uni Rank, Universitas Sumatera Utara (USU) menempati peringkat 193 dan untuk kategori Asia Tenggara masuk dalam peringkat ke 25. “USU juga mendapatkan ranking 10 atas Intelectual Property Right by Affiliation. Prestasi lainnya yakni UI Green Metric World University Ranking yang telah menempatkan USU pada peringkat ke-11 di Indonesia dan peringkat ke-234 di dunia,” kata Prof Runtung saat melantik 2.191 lulusan di Auditorium USU Medan, Rabu (30/5). Dikatakan, secara kelembagaan, USU telah meraih bintang 3 atas penilaian yang dilakukan QS Rating dan tengah bersiap untuk masuk ke dalam 1.000 World University QS Ranking atau 400 Asian University QS Ran-

Badan jalan yang amblas sepanjang 13 meter melumpuhkan dan membuat macet aruslalintas. Ratusan kenderaan, berjejer panjang dilokasi kejadian karena tak bisa jalan. Adapun jalan laternatif hanya bisa dilintasi sepeda motor dan

pejalan kaki. Menurut salah seorang sopir di lokasi kejadian mengatakan, putusnya jalan sehingga tak bisa dilalui terjadi sejak Sabtu (26/5) sekira pukul 16.00 wib. "Saya berangkat dari Aceh Selatan

menuju Medan pukul 10.00 WIB dan pada pukul 16.00 wib jalan ini sudah tak bisa dilalui lalgi, ujar supir tersebut. Jalan yang amblas diperkirakan berjarak lima kilometer mulai dari Gajah Putih, Lae Ikan, perbatasan Aceh Sumut. Meski para pengguna jalan berharap pada hari Minggu sudah bisa melintasinya, namun jalan tersebut masih dalam proses perbaikan. Tiga unit alat berat pada dua sisi ujung jembatan dan sejumlah petugas tampak siaga. (KARTOLIN)

SMA dan SMP Dwi Warna Medan Gelar Pesantren Kilat dan Buka Puasa Bersama MEDAN- Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Mene-ngah Pertama (SMP) Dwiwarna, kemarin menggelar pesantren kilat dan buka puasa bersama di sekolah tersebut. Kegiatan pesantren kilat yang diikuti ratusan siswa ter-sebut mengundang instruktur dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Medan. Para siswa terlihat serius mendengarkan bimbingan bernuansa islami yang di-sampaikan oleh para instruktur dari KAMMI Medan tersebut. Salah seorang instruktur dari KAMMI Medan, Putra Rajanami SPd kepada wartawan mengatakan, dalam pesantren kilat tersebut pi-haknya memberikan materi antara lain syahadatain. “Dalam materi ini kita mene-kankan pentingnya syahada-tain bagi umat Islam,” katanya. Selanjutnya syumuliatul Islam yang menjabarkan tentang Islam mengikat

secara keseluruhan aspek dalam kehidupan. Kemudian di hadapan siswa SMU dan SMA juga dijelaskan peran pemuda dalam problematika umat kontemporer. Pihaknya juga melakukan pembinaan keislamanan de-ngan mengajak para siswa untuk bertadarus bersama. Dalam kegiatan tersebut panitia pelaksana Abdullah SPd juga menghadirkan Ustaz Drs Ismail Yahya untuk memberikan siraman rohani kepada para siswa dan guru Dwiwarna Medan sebelum berbuka puasa. Di hadapan para siswa dan guru Dwiwarna, Ustaz Drs Ismail Yahya menyampaikan ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang beriman ter-sebut antara lain jika disebut nama Allah, maka hatinya bergetar. Kemudian kita senantiasa tawakal kepada Allah SWT. Tertib dalam melaksanakan salat dan selalu menjaga pelaksanaannya.

Selain itu bila bergaul di tengah-tengah masyarakat agar menghindari perkataan yang tidak bermanfaat serta menafkahkan rezeki yang diterimanya. “Seperti saat bulan Ramadan ini, kalau ada rezeki berlebih berikan kepada anak yatim dan kaum duafa,” ajaknya. Kepala Sekolaha SMA Dwi-warna Samsul Bahri SSos didampingi penanggung jawab acara M Yusuf SPd ST mengungkapkan, kegiatan pesantren kilat ini untuk menumbuhkembangkan sikap religius siswa dalam membentuk kepribadian sebagai insan islami. Di samping itu peningkatan karakter siswa. “Melalui pesantren kilat ini dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri, mandiri, dan disiplin,” sebutnya. Usai pelaksanaan pesantren kilat, dilanjutkan buka puasa bersama siswa dan guru-guru Dwiwarna di Musala AlIqra. (FER)

Wali Kota Safari Subuh di Masjid Sabilillah Polonia MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi kembali melaksanakan Safari Subuh, Rabu (30/5). Kali ini giliran Masjid Sabilillah di Jalan Cendrawasih Komplek TNI Angkatan Udara (AU), Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Medan Polonia yang menjadi lokasinya. Kegiatan rutin Pemko Medan yang digelar setiap bulan puasa ini bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah, sekaligus membangun jembatan hati dengan warga Kecamatan Medan Polonia. Dalam Safari Subuh kali ini, Wali Kota membawa sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan seperti Kadis Kebudayaan Suherman, Kabag Agama Adlan dan

Kabag Humas Ridho Nasution. Dikatakan Eldin, Safari Subuh memiliki arti dan peranan yang cukup penting. Selain sebagai sarana untuk bertegur sapa dalam silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat serta pemuka agama, juga untuk mendiskusikan masalahmasalah kebutuhan pembangunan secara langsung, baik itu menyangkut bidang infrastruktur, pendidikan kesehatan maupun pelayanan lainnya. "Kunjungan ini dilakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat pembangunan apa saja yang telah dilakukan Pemko Medan, termasuk program yang akan dilakukan ke depannya. Untuk itu saya menghimbau masyarakat agar lebih berpartisipasi aktif dalam mendukung dan melaksanakan seluruh program pem-

king. Prof Runtung menyebutkan, wisudawan yang dilantik, telah berhasil meraih gelar akademis yang dicita-citakan, sebagai hasil yang membanggakan dan membahagiakan dari perjuangan dan upaya keras selama perkuliahan. Semoga segala ilmu yang telah didapatkan dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan di masyarakat. Dijelaskannya, dari 2.191 lulusan USU tersebut terdiri dari 844 orang pria (38,52%), dan 1.347 orang wanita (61, 48%).Dengan demikian, jumlah lulusan USU hingga saat ini 192.861 orang. “Merupakan kebahagiaan bagi USU sebagai universitas tertua di luar pulau Jawa, karena berkat rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, serta kerja keras dan komitmen seluruh civitas akademika, berhasil meraih akreditasi A,” ujarnya. Meskipun demikian, katanya dengan pencapaian ter-

sebut, tak lantas USU berpuas diri dan mengendurkan seluruh usaha dan komitmennya Prof Runtung mengungkapkan, demi mengejar ketertinggalan USU dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia lainnya, juga dalam rangka menyongsong era industri 4.0 dalam bidang pendidikan. Luas kampus USU saat ini tercatat 920 Ha, dengan perinciankampus Padang Bulan 120 Ha, kampus Bekala 300 Ha, dan kampus Tambunan 500 Ha. Untuk status akreditasi prodi, lebih lanjut dikatakannya, USU telah menunjukkan peningkatan jumlah prodi yang berakreditasi A, dari 22 prodi di 2016 menjadi 57 prodi hingga Mei 2018. Sementara yang berakreditasi B sudah 83 prodi, dan akreditasi C, 11 Prodi. “Alhamdulillah, tak satupun prodi yang memiliki status kadaluarsa lagi di tahun 2018 ini,” imbuhnya. (FER)

LHP Kepada Bupati Labuhanbatu dari BPK Sumatera Utara

Badan Jalan di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat amblas dan membuat macet arus lalulintas.

SUBULUSSALAM - Badan jalan di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, amblas dan sejak pekanlalu melumpuhkan arus lalulintas SubullusalamMedan.

SUMUT

bangunan Pemko Medan,” kata Wali Kota. Selain itu melalui Safari Subuh, Wali Kota, ingin mendengar dan menyerap berbagai ide dan aspirasi masyarakat untuk pembangunan kota dari kegiatan yang dilakukan tersebut. “Salah satu wujud cerminan bahwa Medan Rumah Kita adalah dengan senantiasa memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada guna memajukan secara bersamasama,” ungkapnya. Mantan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Medan itu selanjutnya mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Kecamatan Medan Polonia untuk bersama - sama menjaga situasi dan kondisi di wilayah masing - masing sehingga tetap aman dan Kondusif. Serta tidak mudah terpancing dengan isu - isu yang meresahkan. (VIN)

LABUHANBATU - Bupati H. Pangonal Harahap didampingi Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu hadiri dan terima penyerahan LHP dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara hasil tindak lanjut dari kegiatan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 yang telah dilaksanakan oleh BPK di Labuhanbatu. Acara penyerahan LHP itu berlangsung di gedung Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Kamis (24/5) yang dihadiri Bupati dan Walikota serta para Ketua DPRD seluruh Sumatera Utara yang disaksikan Inspektur Kabupaten Labuhanbatu, Kepala BPKAD serta Kepala Dinas Kominfo Labuhanbatu H Muhammad Ihsan Harahap, ST. Sesuai dengan berita acara yang ditandatangani oleh Bupati Labuhanbatu dan Wakil Ketua DPRD dengan Kepal Perwakilan BPK-RI

Provinsi Sumatera Utara ada tiga buah dokumen yang diserahkan yaitu, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017, kemudian LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan PerundangUndangan. Anggota V BPK-RI, Ir. Isma Yatun, M.T diacara itu menyebutkan, untuk tahun ini ada 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang memperoleh opini WTP dari BPK-RI dan 21 Kabupaten/Kota yang telah selesai dilakukan audit atas LKPD nya. “Bagi daerah yang mendapat gelar Wajar Tanpa Pegecualian (WTP), merupakan prestasi yang membanggakan dan untuk yang belum agar dapat mengejar dan menindaklanjutinya” ujarnya. Sedangkan Gubernur Sumatera Utara DR. Ir. HT Erry Nuradi, M.Si dalam sambutannya mengatakan, tahun ini

ada peningkatan waktu penyerahan LKPD dari Kabupaten/Kota, dimana 21 daerah Kabupaten/Kota menyerahkan LKPD tepat waktu apabila dibanding tahun lalu hanya 16 daerah. “Ada sembilan Kabupaten/ Kota dalam proses dan 3 Kabupaten/Kota belum menyerahkan, mudah-mudahan Kab/Kota yang belum menyerahkan LKPD nya dapat segera menyerahkannya”. Dipaparkan Gubsu, ditahun lalu, dari 33 Kabupaten/ Kota ada 11 yang memperoleh WTP, sedangkan pada hari ini 13 Kabupaten/Kota telah berhasil memperolehnya, kiranya yang mendapatkan bisa bertambah. Dari 13 Kabupaten/Kota yang menerima WTP dalam acara tersebut, ada juga Kabupaten/Kota yang mendapat gelar Wajar Dengan Pengecualian (WDP), termasuk Kabupaten Labuhan batu, namun masih ada 3 daerah yang Tidak Menyatakan Pendapat atau disclaimer. (HAH)

Wali Kota Perkuat Komitmen Warga Dukung Pembangunan MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengajak seluruh masyarakat Kota Medan, khususnya warga Kecamatan Medan Petisah untuk memperkuat komitmen dan terus meningkatkan partisipasinya dalam mendukung program pembangunan yang tengah dijalankan saat ini. Ditegaskan Wali Kota, tanpa dukungan penuh sleuruh lapisan masyarakat dipastikannya pembangunan tak akan berhasil. Ajakan ini disampaikan Wali Kota ketika melaksanakan Safari Subuh di Masjid Istiqomah Jalan Ayahanda Medan, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Senin (28/5). Selain sahur bersama, Safari Subuh juga dirangkaikan dengan Shalat Subuh berjamaah. Kegiatan ini digelar dalam rangka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus membangun jembatan hati dengan masyarakat.

Kepada ratusan masyarakat yang mengadiri Safari Subuh, Wali Kota menjelaskan, dukungan itu dapat diwujudkan dengan ikut berpartisipasi dan terlibat dalam program pembangunan seperti menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, memenuhi kewajiban membayar pajak serta mendukung pemberantasan narkoba hingga ke akar-akarnya. “Peredaran narkoba saat ini sudah dalam tahap meresahkan. Jadi kita harus peduli dan terus mengawasi keluarga kita agar tidak terlibat narkoba. Apabila ada anggota keluarga yang terlibat narkoba, segera laporkan kepada pihak kelurahan maupun kecamatan agar cepat direhabilitasi,” pesan Wali Kota. Terkait dengan masalah keamanan, Wali Kota mengingatkan tidak bisa hanya mengandalkan dan menggantungkannya kepada apa-

rat kepolisian semata. Untuk itulah bilang Wali Kota, masyarakat harus ikut berperan dan peduli dengan keamanan di kawasan tempat tinggalnya masing-masing. “Salah satunya dengan mengaktifikan kembali siskamling, sebab masyarakatlah yang mengetahui secara detail mengenai lingkungannya,” pesannya. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan, Wali Kota beserta jajaran Pemko Medan hadir di tengah-tengah masyarakat melalui Safari Subuh. Artinya, Wali Kota ingin lebih dekat dengan masyarakat, terutama warga Kecamatan Medan Petisah. Safari Subuh ini diisi dengan makan sahur bersama dan dilanjutkan dengan Shalat Subuh berjamaah. Setelah itu Wali Kota memberikan santunan kepada 100 anak yatim yang diberikan secara simbolis kepada 10 anak yatim. (VIN)

Ketum IKEIS Kab.Simalungun Ajak Masyarakat Lestarikan Budaya SIMALUNGUN - BANGSA Indonesia yang kaya dengan budaya dan dinamika adat istiadatnya harus dijaga dan ditumbuh kembangkan,sebagai mengimbangi dan perimbangan perkembangan modernisasi zaman yang tumbuh ditengah tengah kehidupan dan hasanah bangsa. Oleh karenanya,dibumi Habonaron Do Bona, Kabupaten Simalungun dan di Kota Pematang Siantar, adat dan istiadat serta budaya Simalungun harus dilestarikan dan jangan sampai pupus ditelan masa. Mari kita lestarikan budaya

Simalungun, dan harus kita hormati dinamikanya untuk disosialisasikan, serta diimplementasikan sampai kapanpun,di tengah-tengah masyarakat luas di Simalungun. Terlebih peranan para siswa, pelajar, generasi muda, cerdik pandai pada umumnya,agar tetap melestarikannya. Dan, agar dipahami dan disadari, “dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”. Yang artinya,harus mengikuti dan menghormati adat istiadat ditempat tinggal kita, yaitu di bumi Simalungun. Demikian dikatakan DR.H. Anton Achmad Saragih,SE MM,

selaku Ketua Umum IKEIS (Ikatan Keluarga Islam Simalungun) Kabupaten Simalungun kepada wartawan saat melantik Pengurus IKEIS Kecamatan Bandar Huluan di Kantor Camat Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, baru-baru ini. Dikatakannya, IKEIS merupakan perekat dan pemersatu umat muslim khususnya dari keluarga Islam Simalungun. Untuk lebih banyak berbuat dan silaturahim dalam melaksanakan amal dan ibadah,taqwa dalam melaksanakan suruh Allah serta meninggalkan segala laranganya.

Pelantikan pengurus IKEIS Kecamatan Bandar Huluan yang dihadiri sedikitnya oleh 2000 orang undangan. Kegiatan ini, dirangkai dengan pengajian akbar yang dihadiri Ustazd Mulkan Azima. Ustazd senior ini,menghimbau kepada umat muslim umumnya dan khususnya kepada warga IKEIS,agar tetap mendekatkan diri kepada Allah SWT, dalam melaksanakan amal dan ibadah. Terlebih pada bulan suci Ramadhan,sebagai bulan yang penuh rahmat dan bulan pengampunan serta magfiroh. (MS)

DR.H.Anton Achmad Saragih SE MM


15

Medan Akan Dijadikan Percontohan Pengembangan Kota Layak Anak

Ruas Jalan Bandar Tinggi Kec.Bandar Marsilam Menanti Perbaikan SIMALUNGUN - Kondisi ruas jalan sepanjang 12 km mulai dari Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam menuju ke Panombean, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun hancur. Kondisi jalan yang berlubang semakin kelihatan hancur saat turun hujan. Hal ini dikeluhkan warga desa yang harus ekstra hati-hati saat melintas dijalan tersebut. Ditambah lagi pada saat truk pengangkut kelapa sawit melintas dijalan tersebut yang mengakibat-

kan kondisi jalan semakin parah. Pantauan dilapangan, kendati di ruas jalan yang hancur telah dipasangi portal, namun tidak menghentikan melintasnya truk pengangkut kelapa sawit yang bermuatan melebihi tonase. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut sehingga bisa dilintasi dan berharap para pengguna jalan juga mematuhi rambu lalintas yang telah dipasang Dinas Perhubungan untuk dipatuhi. (SAL)

Safari Ramadhan Pemkab Labuhanbatu Bantu Mesjid Al-Ikhlas LABUHANBATU - Kades Tebing Linggahara Solehuddin Ritonga yang didampingi Kadus Parlaisan Dullah Munthe BKM Panggabean Rambe dan tokoh masyarakat, Abdul Rajab Ritonga berterimakasih atas kunjungan Tim Safari Ramadhan Labuhanbatu ke mesjid Al-Ikhlas Dusun Parlaisan, Desa Tebing Linggahara. Dalam kunjungan tersebut, Pemkab Labuhanbatu memberikan bantuan kepada Mesjid AlIkhlas berupa sejumlah uang Rp8 juta, jam digital mesjid, Alqur'an,

buku khutbah dan voucher keperluan mesjid yang diserahkan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Zainuddin Harahap mewakili Bupati. Dalam Tausyiahnya, Ali Umar Ritonga memberikan ceramah agama dalam kerangka meningkatkan ketaqwaan pada Allah, rosul, ulama dan umaroh sesuai dengan tuntunan isam untuk memberikan ketenangan dan kesejukan pada kita semua sebagai bentuk syukur nikmat kita kepada Allah. (HAH)

250 Penyandang Tunanetra Terima Zakat Dari Wali Kota MEDAN - Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi diwakili Assiten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Setdakot Medan Qamarul Fatah, menyalurkan zakat para pejabat di lingkungan Pemko Medan kepada 250 orang penyandang tuna netra di Kantor Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Sumut Jalan Sampul, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Rabu (30/ 5). Zakat yang diberikan itu dalam bentuk uang dan peket sembako. Penyaluran zakat tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap kali bulan suci Ramadhan tiba. Dimana Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda serta para pejabat mengeluarkan zakat hartanya untuk selanjutnya dikumpulkan dan dibagikan. Selain kepada penyandang tunanetra yang tergabung dalam Pertuni Kota Medan, zakat itu nantinya juga akan dibagikan kepada warga kurang mampu yang tersebar di 21 kecamatan di Kota Medan. Dihadapan para penyandang tunanetra, Qamarul membacakan sambutan tertulis Wali Kota mengatakan, penyaluran zakat yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Oleh karenanya Wali Kota pun menegaskan, zakat yang disalurkan itu harus benarbenar mengena ke sasarannya sebagai upaya menghilangkan kemiskinan. Dikatakan Wali Kota, kemiskinan berisiko meluntukan keimanan. “Semoga penyaluran zakat yang dilakukan siang ini dapat

mengurangi beban saudara-saudara kita. Semoga mereka dapat lebih tenang dalam melaksanakan ibadah puasa, termasuk membantu mereka menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1439 H,” kata Qamarul. Selanjutnya, Qamarul mengetuk pintu hati para warga yang memiliki harta berlebih agar dapat mengeluarkan zakatnya untuk membantu warga kurang mampu dan Pemko Medan siap menjadi fasilitas untuk menyalurkannya. Sebab, Allah SWT sangat menyukai orang-orang yang gemar bersedekah, infak, zakat maupun yang berbuat baik terhadap sesama. “Apabila kita telah mampu berbuat baik kepada sesama dan berkorban untuk orang lain, berarti kita telah mencintai Allah SWT. Insha Allah keberkahan akan menyapa kita karena Allah sangat menyukai orang yang gemar bersedakah dan membantu sesama. Semoga zakat ini dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita,” harapnya. Penyaluran zakat berjalan lancar disaksikan Kadis Perdagangan Kota Medan Syarief Armansyah Lubis, Koordinator Yayasan Surya Kebenaran Internasional Drg Anita, Ketua Pertuni Medan Mardijon Tanjung serta Ketua Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Zaeni Hariani. Seluruh penyandang tunanetra dengan tertib menunggu giliran untuk mendapatkan zakat tersebut. (VIN)

Sekda Ajak Warga Medan Petisah Sukseskan Program Pembangunan MEDAN - Sekda Kota Medan Ir. Syaiful Bahri Lubis mengajak seluruh warga Medan Petisah untuk dapat menjaga rasa persaudaraan dan solidaritas. Hal ini Ia sampaikan ketika membacakan sambutan tertulis Wali Kota Medan Drs. H. T. Dzulmi Eldin, S. M.Si pada kegiatan Safari Ramadhan di Masjid As-Syahadah Jalan Sikambing Belakang Kecamatan Medan Petisah, Selasa (29/5). “Insya Allah dengan rasa solidaritas yang kokoh ini ummat muslim khususnya warga Medan Petisah akan lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadhan”. Ujar Sekda. Pada kesempatan ini Sekda juga mengajak kepada seluruh warga Medan Petisah untuk bersama-sama menyukseskan program pembangunan yang dilaksanakan Pemko Medan dengan cara menaati kewajiban membayar pajak, menjaga kebersihan lingkungan dan mengaktifkan siskamling. Disamping itu Sekda juga menghimbau untuk mengguna-

SUMUT

ANEKA

E D I S I 508 4 - 10 JUNI 2018

kan hak suara pada Pilgubsu mendatang dan menjadi Kota Medan sebagai barometer penyelenggaraan Pilgubsu yang aman dan damai. “Gunakan hak pilih dengan penuh kesadaran dan pertimbangan yang matang sehingga pemimpin yang terpilih adalah betul-betul sesuai dengan hati nurani”. Pesan Sekda. Sebelum melaksanakan berbuka puasa bersama Sekda juga memberikan tali asih secara simbolis kepada 100 orang anak yatim piatu dan bantuan kepada BKM Masjid As-Syahaadah sebesar 40 juta Rupiah. Turut hadir dalam kegiatan Safari Ramadhan, Al Ustadz Drs. H. Suhaidi Lubis, Ketua BKM AsSyahaadah Syahwir Pasaribu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Muslim Harahap, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan Lahum Lubis, Kepala Perpustakaan dan Arsip Darussalam Pohan, Camat Medan Petisah dan jajaran Kecamatan Medan Petisah. (VIN)

MEDAN - Wali Kota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si menerima kunjungan tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat (1/6) di rumah dinasnya. Tim yang dipimpin Kabid Pemenuhan Hak Kesejahteraan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mohammad Udin S, S.Sos ini merupakan kunjungam verifikasi lapangan untuk pe-

ngembangan kota layak anak. Udin mengatakan, sampai saat ini di Indonesia belum ada kota yang layak anak. Kunjungan verifikasi ini merupakan sebuah usaha untuk menjadi Medan sebagai Kota Layak Anak sekaligus menjadi percontohan bagi kota-kota lain di Indonesia. Wali Kota menyambut baik kunjungan tim Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Wali Kota menilai, Kota Layak Anak ini memang harus diwujudkan untuk memberikan perlindungan kepada anak. Karena itu, lanjut Wali Kota,

program yang dilakukan juga diupayakan menyentuh langsung dan bermanfaat bagi anak agar menjadi generasi penerus yang andal dan berkualitas. Menurut Wali Kota, perlu pula ditingkat peran orang tua untuk mengasuh dan menjaga anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Di samping itu, perlu pula peningkatan usaha pencegahan agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak di sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya. Upaya yang dilakukan di antaranya dengan peningkatan perlindungan anak dari kekerasan,

eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya melalui penguatan sistem perlindungan anak. Pertemuan Wali Kota dengan tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini berlangsung dalam suasana keakraban dan juga saling berbagi informasi tentang upayaupaya mewujudkan kota layak anak. Turut mendampingi Wali Kota Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Damikrot, S.Sos dan Kadis Kesehatan drg. Usma Polita. (VIN)

Pangdam I/BB: Tingkatkan Kapasitas, Kapabilitas dan Kualitas Kinerja Satuan GALANG - Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas kinerja satuan sesuai peran, tugas pokok serta fungsi organisasi yang disampaikan Pangdam I/BB Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, S.I.P dalam upacara serah terima jabatan jajaran Kodam I/BB, Sabtu (26/5) di Gedung Pancasila Brigif 7/RR Galang. Dalam sambutannya, Pangdam I/BB menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1439 Hijriyah, semoga ibadah puasa yang dilaksanakan dapat memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, karena ketakwaan merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai Sapta Marga. Serah terima jabatan merupakan kebutuhan dan keharusan guna memelihara momentum, performance, kesegaran organisasi dan pembinaan personel dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas kinerja satuan sesuai dengan peran dan tugas pokok satuan serta fungsi organisasi, sekaligus mengembangkan dan memantapkan kemampuan kepemimpinan perwira yang bersangkutan. Hal lain yang perlu diperhatikan para Koman-

PANGDAM I/BB Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, S.I.P menyerahkan tongkat komando kepada Danbrigif 7/RR pada upacara Sertijab Staf Ahli Pangdam I/BB Bid.Ideologi, Asintel Kasdam I/BB, Asops Kasdam I/BB, Danbrigif 7/RR, Kababinminvetca daam I/BB dan Danyon Armed 2/105 Kilap Sumagan di Gedung Pancasila Brigif 7/RR Galang, Sabtu. dan Satuan adalah pembinaan satuan. Oleh karena itu, dengan bekal pengalaman tugas sebelumnya, saya yakin para pejabat baru mempunyai kreativitas dan inovasi baru untuk mengangkat prestasi Kodam I/BB, ucapnya. Lebih lanjut Pangdam I/BB mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kolonel Inf Dwi Lagan Safrudin, S.I.P, sebagai Asintel Kasdam I/BB, Kolonel Inf Togu Parmonangan sebagai Asops Kasdam I/BB, Letkol Inf Freddino Janen Silalahi sebagai Danbrigif 7/RR, Kolonel Inf Igit

Donolego sebagai Staf Ahli Pangdam I/BB Bidang Ideologi dan Letkol Czi Ir. Hatunggal Siregar sebagai Kababinminvetcaddam I/BB serta Letkol Arm Adietya Yuni Nurtono, S.H sebagai Danyon Armed 2/105 Kilap Sumagan, diharapkan dapat memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan yang baru. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pejabat yang lama Kolonel Czi Muslim Jaya, Kolonel Inf Maulana Ridwan, SH, Kolonel Inf Frans Yohannes Purba, S.I.P,

Kolonel Inf Dody Triwinarto, S.I.P dan Letkol Arm Heri Pujiyanto, S.Sos beserta Istri yang mana selama menjabat dapat memberikan sumbangan pemikiran dan karya terbaik untuk mendukung tugas pokok Kodam I/BB. Hadir dalam upacara tersebut Para Danrem Jajaran Kodam I/BB, Irdam I/BB, Danrindam I/BB, Asrendam I/BB, Para Staf Ahli Pangdam I/BB, Para Asisten Kasdam I/ BB, LO TNI AL dan LO TNI AU, Staf Khusus Pangdam I/BB, Para Kabalakdam I/BB dan Para Dansat Jajaran Kodam I/BB. (REL)

Wali Kota Medan Hadiri Buka Puasa Bersama DPRD Kota Medan MEDAN - Wali Kota Medan, Drs. H.T Dzulmi Eldin S,M.Si hadiri buka puasa bersama dengan keluarga besar DPRD Kota Medan, di Gedung DPRD Kota Medan, kemarin. Buka puasa bersama ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung,SE,SH,MH beserta para Wakil, Ketua Fraksi, Ketua Komisi serta seluruh anggota DPRD Kota Medan, Wakil Wali Kota Medan, Ir. H.Akhyar Nasution, M.Si, Ketua MUI Kota Medan, Prof. H.Moh. Hatta, para pimpinan FKPD Kota Medan, Sekda Kota Medan, Ir. Syaiful Bahri, pimpinan OPD dan Camat sekota Medan, alim ulama, serta para pimpinan organisasi kepemudaan dan ke-

masyarakatan. Wali Kota Medan berpendapat buka puasa bersama ini berguna untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kebersamaan serta menggalang persatuan dan kesatuan antara eksekutif, legislatif dan semua kelembagaan pemerintah daerah. Kemitraan antar lembaga yang sudah terjalin cukup efektif selama ini, di nilai Wali Kota tidak terlepas dari komitmen utuh para pimpinan lembaga. Untuk itu Wali Kota mengucapkan terimakasih yang setingginya kepada segenap pimpinan serta anggota DPRD serta kelembagaan lainnya yang telah bersinergi satu sama lainya untuk membangun Kota Medan.

"Saya atas nama Pemerintah Kota dan pribadi mengucapkan terimakasih kepada seluruh pimpinan lembaga daerah yang telah bersinergi bersama membangun Kota Medan yang kita cintai."kata Wali Kota. Disamping itu, Wali Kota juga meminta maaf kepada seluruh pimpinan lembaga daerah yang hadir apabila pada beberapa forum, konsultasi yang dilakukan bersama diberbagai bidang pembangunan ada hal-hal yang mungkin belum berjalan optimal. "Saya yakin sudah banyak yang kita hasilkan tetapi masih banyak juga tugas yang harus kita laksanakan guna meningkatkan daya saing kota, peningkatan pelayanan umum serta peningkatan ke-

sejahteraan masyarakat demi menjadi lebih baik lagi dimasa mendatang."ujar Wali kota. Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Medan, Hendry Jhon Hutagalung dalam sambutannya mengatakan buka puasa bersma ini diharapkan dapat semakin memperkuat iman sekaligus mempererat silaturahmi antara DPRD Kota Medan, Pemko Medan dan FKPD daerah Kota Medan, tujuannya agar dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk masyarakat sehingga pembangunan di kota medan berjalan lancar seperti yang diharapkan. Sebelum berbuka puasa, acara ini di isi pula dengan taushiah singkat yang dibawakan oleh Al-Ustad H.Hasbi Al-Mawardi,S.Pdi. (VIN)

Wali Kota Apresiasi Digelarnya Inbox Karnaval Medan MEDAN - Wali Kota Medan Drs.H.T Dzulmi Eldin S, M.SI mengapresiasi dan mendukung digelarnya Inbox Karnaval Medan pada 14 dan 15 Juli 2018. Diharapkan kegiatan yang menyuguhkan Musik, Variety Show dan mengangkat pariwisata serta kebudayaan di daerah ini dapat semakin memperkenalkan Kota Medan kepada masyarakat Indonesia. Demikian hal ini disampaikan Wali Kota Medan didampingi Kadis Kominfo Zain Noval S.STP, M.AP, Kadis Kebudayaan Suherman SH dan Kadis Pariwisata Agus Suriono ketika menerima audiensi Eksekutif Produser SCTV Aminnudin dan Produser Inbox SCTV Budi Soma yang hadir bersama Pengurus Assosiasi perusahaan penyelenggara dan pelaksana Acara (APPARA) di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (31/05). Dikatakan Wali Kota, Medan memiliki banyak potensi pariwisata, budaya, seni dan

keunggulan produk lokal yang dapat bersaing dengan produk lainnya. Seperti Kulinernya dikenal dengan Bika Ambon dan soto Medan, untuk produk lokalnya ada Batik Medan dan Songket Deli dengan khas identitas Kota Medan. "Saya berharap selain mengangkat potensi pariwisata dan produk lokal, event ini dapat dirangkaikan dengan berbagai kegiatan yang meriahkan perayaan HUT Kota Medan ke 428, seperti Colorful Medan dan Medan Great Sale", Kata Wali Kota. Kemudian Wali Kota Medan, mengucapkan terima kasih atas digelarnya Inbox Karnaval Medan ini, selain untuk hiburan warga medan, melalui event ini dapat semakin memperkenalkan potensi Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara ke seluruh Indonesia. "Atas nama Pemko Medan, saya mengucapkan terima kasih kepada Pihak SCTV atas digelarnya Karnaval Inbox

Medan ini, apalagi mendatangkan Artis dari jakarta ke kota Medan, tentu kegiatan ini akan menjadi hiburan bagi warga Kota Medan terlebih disaat Kota Medan berulang Tahun ke - 428", ungkap Wali Kota. Sebelumnya Eksekutif Produser SCTV, Aminnudin menjelaskan pihaknya akan menggelar Inbox Karnaval Medan pada Sabtu dan Minggu (14-15) Juli 2018. Program musik dan variety show ini digelar di daerah khusus kota Medan untuk menjadi tontonan yang segar dan mengandung banyak informasi budaya, wisata dan produk lokal di suatu daerah, sehingga pastinya mampu menghibur seluruh pemirsa Indonesia. "Inbox karnaval Medan ini juga digelar sebagai wadah bagi daerah untuk promosi wisata, budaya ,seni dan keunggulan produk lokal, agar dikenal keseluruh Indonesia bahkan negara tetangga yang

menonton program Kami. Akan ada banyak artis dan host yang kami datangkan dalam Acara tersebut", katanya. Untuk itu, menurut Aminnudin, pihaknya Berkunjung ke Wali Kota Medan, untuk meminta izin sekaligus dukungan agar program ini berjalan dengan baik. Kemudian dalam program ini, dijelaskan Amiruddin, Bapak Wali kota Medan akan menjadi talent artis untuk memperkenalkan potensi yang ada di Kota Medan. "Nantinya dalam program ini kami juga akan mengajak bapak Wali Kota untuk menjadi talent artis guna memperkenalkan kota Medan, hal tersebut bisa dimulai dengan kuliner, pariwisata dan budaya Yang ada di Medan. Artinya selama program ini Medan akan terus diekspos untuk diperkenalkan kepada pemirsa", jelasnya. (VIN)


E D I S I 508 4 - 10 JUNI 2018

HALAMAN 16

Bamsoet : Ngeri Bayangkan Indonesia Tanpa Pancasila JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Pancasila merupakan way of life bangsa Indonesia. Sehingga, tingkah laku dan tindak tanduk para pemimpin serta seluruh rakyat Indonesia harus mencerminkan semua sila yang ada di dalam Pancasila.

Amien Rais Siap Jika Jokowi Ingin Bertemu JAKARTA - Politikus senior Amien Rais mengklaim ada sejumlah pihak yang berupaya mempertemukan dirinya dengan Presiden Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional itu mengatakan, dirinya siap kalau memang Jokowi ingin bertemu. "Saya enggak perlu sebut nama-nama siapa, memang sebulan terakhir ada yang berusaha pertemukan saya dengan Pak Jokowi," ujar Amien saat menghadiri acara buka puasa bersama di kediaman Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (30/5). Namun, Amien tidak ingin jika dirinya yang datang ke Istana Negara. Ia khawatir hal itu akan menjadi isu bahwa dirinya menyambangi Istana karena ada kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, Amien menginginkan pertemuan itu dilakukan di kediamannya di Yogyakarta. "Kalo diundang, saya nggak mau ya. Nanti dijungkirbalikan, 'Amien Rais sudah sowan ke istana, dapat

apa dia?' Saya enggak mau. (Jokowi) Datanglah ke Amien Rais, rakyat biasa, enggak ada masalah," kata Amien. Amien mengatakan, Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjabat sebagai Presiden RI juga pernah bertamu ke kediamannya. Menurutnya Jokowi bisa melakukan hal sama. "Jadi saya tunggu, silakan datang ke rumah saya. Enggak usah pakai makan minum, enggak usah, secukupnya aja, saya sambut dengan baik. Pak Jokowi juga pernah ke tempat tokoh-tokoh lain. Kalau beliau sibuk, 20 menit cukup, setengah jam cukup," kata Amien. Jika pertemuan itu bisa terjadi, Amien mengaku akan mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Jokowi. Begitu pula sebaliknya, dirinya juga akan menyampaikan berbagai hal. "Saya akan sampaikan sesuatu yang saya inginkan, sangat santun, sopan dan etis lah ya, jangan khawatir. Emang sebaiknya dia datang ke rumah saya. Saya kan rakyat biasa," kata Amien. (INT)

Israel Larang WNI Masuk Kenegaranya

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, posisi Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina tidak akan berubah meskipun Israel melarang Warga Negara Indonesia (WNI) masuk ke negaranya. "Indonesia akan terus bersama bangsa Palestina di dalam perjuangan mereka mendapatkan kemerdekaan dan hak-hak mereka," ujar Menlu Retno di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (1/6). "Jadi, keberpihakan politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina sudah sangat jelas ya," lanjut dia. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menambahkan, Indonesia tidak melihat larangan WNI masuk ke wilayah Israel sebagai sesuatu yang luar biasa. Bagi Indonesia, setiap negara memiliki hak dan wewenang untuk menerima atau menolak visa warga negara asing. Hanya saja, Indonesia tetap menyesalkan mengapa Israel menolak visa WNI yang ingin masuk ke wilayah tersebut. "Menjadi hak setiap negara ya untuk menerima atau

menolak visa dari negara warga negara manapun. Jadi dengan sasngat menyesal, itu adalah kebijakan dari pemerinta Israel," lanjut Yasonna. Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Israel melarang turis Indonesia masuk ke Israel per 9 Juni 2018. Kebijakan itu disebut-sebut diterbitkan sebagai bentuk balasan atas pelarangan turis Israel masuk ke Indonesia. Pemerintah Israel menyebut, turis Indonesia masih bisa masuk ke Israel hingga tanggal 9 Juni. Namun, setelah tanggal 9 Juni, turis Indonesia yang ingin masuk secara individu maupun kelompok tak akan bisa masuk Israel. Diketahui, Indonesia dan Israel sampai saat ini tak memiliki hubungan diplomatik. Namun, untuk urusan wisata khususnya wisata religi di Israel, turis Indonesia memiliki visa khusus. Seperti diketahui, setiap tahun umat Muslim dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia, mengunjungi Masjid AlAqsa dengan visa khusus. Selain itu, umat Kristen Indonesia juga melakukan ziarah ke Yerusalem. (INT)

"Kita harus terus mengingat dasar negara Pancasila yang merupakan landasan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa," ujar Bamsoet usai menjadi pembaca Pembukaan UUD 1945 pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ke-73 di Gedung Pancasila, Jakarta, Jumat (01/06). Dalam upacara tersebut, Presiden Joko Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bertugas membaca Teks Pancasila, Ketua DPR membacakan Pembukaan UUD 1945, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membacakan doa. Hadir dalam upacara ini Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta jajaran menteri Kabinet Kerja, mantan Presiden ke-5 Megawati, mantan Wakil Presiden ke-6

Tri Sutrisno, mantan Wakil Presiden ke-11 Boediono serta pimpinan lembaga negara lainnya. "Upacara kali ini bukan seremonial belaka. Saya pribadi beserta para pejabat lain yang hadir harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam mengatur penyelenggaraan negara. Sehingga mampu menata kehidupan warga dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena jika para penyelenggara negara sudah bisa menjadi tauladan sebagai agen Pancasila, oto-

matis rakyat akan mengikutinya," jelas Bamsoet. Politisi Partai Golkar ini mengaku tak mampu membayangkan apa jadinya Indonesia jika para pejabat dan warganya tak lagi menghayati dan mengamalkan Pancasila. Negara Indonesia dengan luas yang sangat besar dan komposisi penduduk yang beragam ini bisa terpecah belah seperti halnya yang terjadi di Timur Tengah ataupun belahan dunia lainnya. “Sangat ngeri membayangkan Indonesia tanpa Pancasila.

Ibaratnya sebuah rumah, Pancasila adalah pondasi yang kuat sehingga mampu menopang Indonesia agar kokoh dan tidak roboh. Karena Pancasila semua kebhinekaan yang ada tidak membuat kita terpecah, melainkan diikat menjadi suatu kekuatan besar," papar Bamsoet. Mantan Ketua Komisi III DPR RI mengingatkan bahwa tantangan ke depan yang dihadapi Bangsa Indonesia akan sangat berat. Suka atau tidak suka, berbagai bentuk penggerusan nilai Pancasila akan

semakin dahsyat. Karena itu, perlu kesadaran kolektif sebagai sebuah bangsa untuk tidak menjadikan Pancasila sekadar hapalan di luar kepala maupun hiasan di dinding rumah atau kantor. “Kita harus mewaspadai segala upaya yang merusak ideologi Pancasila untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Mari bersama jaga dan junjung tinggi Pancasila dari berbagai serangan ideologi lain yang tak senafas dengan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat Indonesia," pungkas Bamsoet. (INT)

Jokowi Tak Ingin Pesta Demokrasi Timbulkan Keretakan Persatuan Bangsa JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo tak ingin melihat pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali menimbulkan keretakan persatuan bangsa Indonesia. "Dalam pesta demokrasi, pilihan politik berbeda tidak apa-apa, tapi jangan sampai meretakkan hubungan kita sebagai saudara sebangsa seTanah Air," ujar Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (31/5). Jokowi mengatakan itu agar jangan gara-gara pemilihan wali kota, bupati, gubernur, dan presiden justru membuat masyarakat terpecah-pecah. "Biaya terlalu besar, rugi besar kita kalau seperti itu," kata Jokowi. Jika ada yang berupaya memecah-belah persatuan, kepada warga Bekasi yang ia temui, Jokowi mengingatkan agar menghayati kembali makna Indonesia sebagai negara besar dengan keberagaman di dalamnya. "Kita ini sebuah negara besar. Masih ada plus, selain besar kita ini majemuk, berbeda beda, beragam. Kita memiliki 714 suku. Singapura hanya empat. Coba dibayangkan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," tutur Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Peringatan untuk Politisi Tak hanya kepada warga,

pada kunjungan kerja dalam rangka membagikan 3.026 sertifikat tanah tersebut, Jokowi mengirimkan pesan kepada para politikus jelang Pilkada 2018, Pemilu, serta Pilpres 2019. "Jangan dikembangkan isuisu yang hanya untuk membunuh karakter seseorang baik di pemilihan bupati, wali kota, gubernur, maupun presiden," kata Jokowi. Jokowi menegaskan politisi harus mengembangkan isu yang mencerdaskan masyarakat sehingga pilihan politiknya jernih dan sehat.

"Jangan dibawa ke mana mana, pakai isu ras, agama dan lainnya," ucapnya. Dalam kesempatan itu pria yang juga pernah menjabat Wali Kota Solo itu mengeluhkan banyaknya isu yang tidak benar yang bermunculan jelang proses pesta demokrasi baik Pilkada tahun ini, maupun Pilpres tahun depan. "Saya ingin menyampaikan banyaknya isu-isu saat ini, sekarang ini memang kalau pas pilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu banyak sekali isu isu yang bermunculan," ujarnya.

Ia menyebutkan di Pilpres 2014 juga bermunculan isu tidak benar. Saat ini, sambungnya, menjelang Pilpres 2019 juga banyak. Ia mencontohkan isu Presiden Jokowi itu PKI. "Saya dengar di bawah ada seperti itu, dan ada yang masih percaya. Coba, saya itu lahir tahun 1961, PKI dibubarkan tahun 1965. Saya kan masih balita, masak ada PKI balita," ucapnya kembali mengulang jawaban yang sama tiap kali menyinggung hoaks dirinya anggota PKI. Jokowi menegaskan logikalogika seperti itu dalam me-

nyikapi kabar beredar pun harus dipraktikkan masyarakat. "Jangan sampai isu isu seperti ini dikembangkan hanya untuk membunuh karakter seseorang baik di pemilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden," tegasnya. Menurut dia, kondisi seperti itu merupakan proses proses demokrasi yang tidak mencerdaskan masyarakat karena harusnya dalam proses atau pesta demokrasi yang dikembangkan adalah adu program, gagasan, adu ide, dan adu prestasi. "Jangan memakai isu isu yang membunuh karakter, yang saya heran masih ada 12 rakyat kita yang percaya. Tapi yang saya lihat sebagian besar memang sudah dewasa dan matang dalam berpolitik," imbuhnya. Ia menyebutkan di Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat ada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dan Pemilihan Gubernur Jabar sehingga masyarakat harus bertindak cerdas. "Silakan pilih pemimpin yang paling baik, setelah itu kembali bersatu. Jangan mau dikompor-kompori sehingga sama tetangga nggak saling sapa, dengan teman nggak saling sapa, antarkampung nggak saling rukun, gara-gara dikompori ini dan itu," ujarnya. (ANT)

Agar Tepat Sasaran, Pengawasan Dana Desa Harus Diperketat JAKARTA - Ketua Fraksi PKB MPR H Jazilul Fawaid mengingatkan pentingnya pengawasan penggunaan dana desa agar tepat sasaran. Pemerintah desa harus mampu merealisasikannya dalam program padat karya untuk mengentaskan kemiskinan. "Paling penting lagi agar pengawasan juga diperketat. Sehingga, penggunaan Dana Desa tepat sasaran. Bila tepat sasaran, dijamin masyarakat desa penerima akan mengalami peningkatan ekonomi dan kesejahteraannya," kata Jazilul, (1/6). Soesatyo Jumat Bambang

"Dana Desa ini adalah bagian program pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan desa dan juga pengentasan kemiskinan." Pentingnya pengawasan agar kepala desa maupun perangkatnya tidak berurusan dengan pidana. Sedangkan, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementrian Keuangan Lisbon Sirait mengatakan, ada sejumlah perubahan kebijakan Dana Desa Tahun 2018. Terdapat empat perubahan kebijakan Dana Desa. Yakni memperbaiki

alokasi Dana Desa dengan memberikan afirmasi kepada desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi, dan meningkatkan pemanfaatan Dana Desa agar lebih fokus pada 5 kegiatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa. "Kemudian memperbaiki metode pemanfaatan Dana Desa dengan menggunakan skema padat karya tunai, serta meningkatkan distribusi dengan mengubah penyaluran dari dua tahap menjadi tiga tahap," katanya. Sebelumnya, perhitungan Dana Desa 90

persen dibagi rata dan sisanya 10 persen menggunakan formula berdasarkan jumlah penduduk, dan luas wilayah. Sementara mulai tahun ini, 77 persen Dana Desa dibagi rata, 20 persen dihitung menggunakan formula dan sisnya 3 persen khusus untuk daerah tertinggal. "Dana Desa yang dikucurkan dari tahun 2015 sampai dengan 2017 telah berkontribusi membangun 109,3 ribu km jalan desa, 852.2 km jembatan, 303.473 unit sambungan air bersih dan lain sebagainya," klaim Lisbon Sirait.

Selain itu, lanjutnya, Dana Desa yang digabung dengan Alokasi Dana Desa, Program Keluarga Harapan dan Program Beras Sejahtera telah menurunkan rasio gini pedesaan dari 0,34 di tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Juga, kata Lisbon Sirait, sukses menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan dari 17,37 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 16,31 juta jiwa di tahun 2017. Bahkan, prosentase penduduk miskin turun dari 14,2 persen di tahun 2014 menjadi 13,5 persen di tahun 2017. (MDC)

Epaper koran anti korups 508i edisi senin 04 juni 2018  

Epaper koran anti korups 508i edisi senin 04 juni 2018

Epaper koran anti korups 508i edisi senin 04 juni 2018  

Epaper koran anti korups 508i edisi senin 04 juni 2018

Advertisement