Selasa 3 Desember 2019
SUMATERA UTARA
harian andalas | Hal.
14
Bupati Sergai Sambut Tim Satgas Korwil I KPK
Anggota DPRD Madina Zubaidah (kanan) bersama ibu-ibu KPPG Madina saat bertemu NA (10), korban pemerkosaan di Desa Hutaraja, Kecamatan Siabu di Polres Madina, Senin (2/12).
Jenguk Bocah Korban Pemerkosaan
DPRD Minta Polres Madina Tangkap Pelaku Madina-andalas Anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) Zubaidah, Senin (2/12), menjenguk NA (10), warga Desa Hutaraja, Kecamatan Siabu, yang menjadi korban pemerkosaan (rudapaksa,red) oleh HAB (58) yang merupakan tetangganya sendiri pada Rabu (13/ 11) lalu. Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar itu kepada andalas mengungkapkan, saat dirinya tiba di rumah NA di Desa Hutaraja, Kecamatan Siabu, bocah di bawah umur tersebut bersama keluarganya sedang tidak berada di rumah. Namun, setelah dengan usaha mencoba menghubungi pihak Polres Madina, Zubaidah mengaku baru disitu diketahui bahwa NA bersama kedua orangtuanya sedang berada di Polres Madina untuk diambil ke-
terangan terkait proses hukum yang sedang berjalan. "Setelah mengetahui NA dan orangtuanya dan kepala Desa Hutaraja sedang berada di Polres Madina, saya bersama ibuibu KPPG Madina langsung menuju Polres Madina dan akhirnya dapat langsung bertemu dengan bocah malang tersebut," jelas Zubaidah. Setelah mendengar kronologis kejadian perbuatan biadab tersebut langsung dari NA, Zubaidah merasa iba dan kasihan melihat nasib korban. "Apalagi saya seorang wanita, bayangkan saja, menurut ceritanya ia ditarik, mulutnya dilakban dan kaki tangannya diikat sama pelaku dan diancam akan dibunuh, sehingga selama seminggu korban merasa lemas dan ketakutan," ungkapnya. "Alhamdulillah, setelah saya bertemu dan banyak bercerita dengan NA, bocah malang itu sudah mulai terlihat riang, hanya saja pandangannya masih terlihat kosong," ujar Zubaidah. Atas kejadian itu, Zubaidah
meminta kepada aparat kepolisian agar sesegera mungkin menangkap HAB pelaku pemerkosaan ini. Sebab, hukum harus menjadi panglima dalam penegakan keadilan sehingga korban dan keluarganya dapat merasakan keadilan dimata hukum. "Saya juga berharap agar korban harus terus dikawal, dilindungi dan direhabilitasi. Sebab, saya menilai, walaupun NA terlihat tenang, tapi rasa traumanya jelas masih kentara dari pandangannya yang kosong," katanya. Kemudian, Zubaidah juga mengimbau kepada Pemkab Madina dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA), harus serius serta terus melakukan pemantauan terhadap psikis dan mental si anak. "Makanya sangat perlu dibuat rumah aman, mengingat banyaknya korban pelecehan dan perkosaan sekarang ini di Madina," harap Zubaidah. (JBL)
Terkait Pertambangan Liar
Pemprovsu Akan Batu Warga Hutabargot Madina Madina-andalas Akibat mencuatnya berita terkait lahirnya bayi dalam kondisi yang tidak wajar di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kini hal tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Berdasarkan pendapat ahli medis, diduga lahirnya bayi dengan kondisi tidak nornal tersebut diainyalir akibat adanya penggunaan bahan kimia merkuri dari proses penambangan tanpa izin yang ada di Kabupaten Madina. Demikian disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut Azhar Harahap saat melakukan pertemuan dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dinas Pertanian Madina di Kantor Camat Hutabargot, Minggu (1/12). Petemuan itu turut dihadiri Kadis Katahan Pangan Madina
Siar Nasution, Sekretaris Ketahanan Pangan Madina, Kabid Peternakan Dinas Pertanian Madina, dan Camat Hutabargot Indra Gunawan. Dijelaskannya, diduga akibat masalah tambang liar yang sudah lama berlangsung dengan menggunakan zat kimia merkuri, mengakibatkan adanya kejadian beberapa bayi lahir dengan kondisi tidak wajar, dan hal ini sudah menjadi masalah sosial serta atensi pemerintah Provinsi Sumut. "Terkait untuk penyelesaian masalah ini, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sudah membentuk tim untuk memberikan solusi kepada para penambang. Solusi yang akan di berikan Pemerintah Sumut adalah berupa bantuan kepada masyarakat yang menggantungkan hidup pada pertambangan liar tersebut," tegasnya. Untuk bantuan tersebut, Pemprovsu akan memberikan
bantuan berupa komoditi yang cepat menghasilkan, seperti ternak ayam, sapi, kambing, itik dan holtikultura. "Saya berharap kepada PPL se-Kacamatan Hutabargot supaya segera melakukan pendataan kelompok tani dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada pertambangan," pintanya. Terkait siapa masyarakat yang mengantungkan hidup di pertambangan ini, tidak masuk dalam kelompok tani, tapi di masukkan sebagai anggota kelompok tani, karena masyarakat penambang itu yang sebenarnya di khususkan agar mereka mau beralih dari penambangan tersebut. "Di sini perlu saya sampaikan, pemberian bantuan ini juga nantinya tidak boleh mengabaikan aturan dan persyaratan, karena harus tetap mengacu pada peraturan yang ada," ujarnya. (JBL)
Sei Rampah-andalas Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Soekirman menyambut Tim Satuan Tugas (Satgas) Kordinator Wilayah (Korwil) I Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI di Aula Sultan Serdang dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi, Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi KPK RI, Jumat (30/11) lalu. Bupati dalam sambutannya mengatakan, memperhatikan betul situs https://korsupgah.kpk.go.id/ yang memuat persentase Monitoring Center For Prevention (MCP) yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah) yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia. “Kabupaten Sergai memperhatikan betul 8 area intervensi Satgas Korsupgah yang meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, Dana Desa, optimalisasi
pendapatan daerah dan manajemen aset daerah," kata Soekirman. Kabupaten Sergai masih perlu usaha lebih keras lagi, mengingat sebelumnya Sergai pernah ada di peringkat satu dan dua di tahun 20172018. Namun kini Sergai berada di urutan 12 dari 34 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan persentase 62 persen. “Ada beberapa aspek yang perlu dimaksimalkan lagi karena statusnya merah dalam persentase sementara Korsupgah," ujarnya. Kehadiran Satgas Korsupgah hari ini tentu menjadi kesempatan baik buat kita meningkatkan pengetahuan dan mempelajari bidang-bidang yang masih perlu diperbaiki lagi. " Kami mohon arahan dan masukkan dari tim agar Sergai ini bisa lebih baik lagi di masa depan,” tutup Soekirman. Perwakilan Tim Satgas Korwil I Korsupgah KPK Ardiansyah, memperkenalkan bahwa Korsupgah Korwil I mencakup area kerja Aceh,
Sumut, Sumbar, Bengkulu Dan Bangka Belitung. Korwil Korsupgah merupakan gabungan dari Korsupgah dan Korsupda (Koordinasi dan Supervisi Daerah). Ardiansyah menyebut, walau Pemkab Sergai masih berada di urutan tengah, namun masih ada kesempatan memperbaiki posisi. “Kami yakin 8 area itu sudah pasti dikerjakan karena hal tersebut adalah tugas wajib. Kami juga berharap temanteman Pemkab membiasakan diri untuk mendokumentasikan bidang yang menjadi lingkup monitoring Korsupgah,” tutupnya. Dalam kegiatan ini Korsupgah menyampaikan materi pembahasan bertemakan tata kelola aset dan pendapatan daerah yang disaksikan Wakil Bupati Sergai H Darma Wijaya, Sekdakab Sergai HM Faisal Hasrimy, Kepala Badan Pertanahan Nasional I Wayan Suada A Ptnh SH MH, Asisten Ekbangsos Kaharuddin, jajaran Kepala PD, dan perwakilan Korsupgah Harun Hidayat. (RYAD)
Bupati Sergai Soekirman bersama Tim Satgas Korwil I Korsupgah KPK RI di Aula Sultan Serdang dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi, Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi KPK RI.
Anggota DPRD Pakpak Bharat Tinjau Proyek Lapangan Sepak Bola Pakpak Bharat-andalas Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat Selloh Cibro dari Fraksi Partai Demokrat meninjau proyek penataan lapangan sepak bola di Desa Traju, Kecamatan Siempat Rube, Pakpak Bharat, Senin (2/11). Selloh Cibro menilai pengerjaan proyek tahun anggaran 2019 dengan menggunakan APBD Kabupaten Pakpak Bharat, belum sesui ukurannya dan belum rata. Untuk itu, pihak meminta kepada rekanan supaya melakukan perbaikan. Menurutnya, kondisi saat ini belum layak jadi lapangan sepak bola karena belum rata. "Bisa dikatakan belum layak jadi lapangan sepak bola. Untuk itu kita minta Dinas PUPR Pakpak Bharat supaya langsung turun ke lapangan supaya dapat diperbaiki lagi mumpung masih ada waktu," katanya. Lebih lanjut, Selloh Cibro menyatakan kepada konsultan dan pengawas supaya turun ke lapangan untuk meninjau kembali agar lapangan itu layak jadi lapangan sepak bola nantinya. (WES)
Anggota DPRD Pakpak Bharat Selloh Cibro saat menijau proyek penataan lapangan sepak bila di Desa Traju, Kecamatan Siempat Rube, Pakpak Bharat.
Sekda Palas Minta ASN Tingkatkan Disiplin Kerja
Sekda Palas Arpan Nasution (pakai peci dan baju korpri) pada kegiatan peringatan HUT Korpri tahun 2019 yang digelar Pemkab Palas.
Sibuhuan-andalas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Lawasa (Palas) Arpan Naautiin meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemerintahan Kabupaten Palas untuk terus bekerja sama dan membangun koordinasi serta meningkatkan disiplin dalam bekerja. Sementara kepada semua pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) yang
menjadi atasan diharapkan langsung menegur dan menyurati setiap ASN yang tidak masuk kerja berhari-hari dan keluyuran saat jam dinas. "Jika bawahannya tidak masuk kerja, maka harus ditegur melalui surat panggilan untuk dibuat berita acara pemeriksaan dan surat keputusan," tegas Arpan usai upacara peringatan HUT Korpri di halaman komplek perkantoran SKPD Terpadu
Sigala-gala, Barumun, kemarin. Dikatakan, setiap ASN dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ASN bertujuan untuk meningkatkan disiplin ASN dilingkungan pemerintahan. Hal tersebut bukan bermaksud untuk memberatkan ASN , tetapi demi terciptanya kinerja yang baik dan bertanggung jawab sebagai abdi negara untuk setiap ASN
sebagai bentuk komitmen dan integritas. "Jika ASN sudah melaksanakan tugas dengan baik maka tentu akan terciptanya pelayanan prima di lingkungan pemerintahan dan masyarakat," tegas Arpan. Sebagai ASN, lanjut Arpan, maka harus memiliki kinerja baik khususnya peningkatan kedisplinan yang menjadi penilian dalam bekerja. (ISN)