Page 1

EDISI 480/ THN IX 13 - 19 NOVEMBER 2017 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.4.000/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

Indikasi Kecurangan KPU dalam Seleksi Calon PPK dan PPS MEDAN - Pelaksanaan proses seleksi calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2018 mendatang didapat kabar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan disinyalir tidak netral dalam pelaksanaannya, bahkan terindikasi melakukan kecurangan. Hal tersebut diungkapkan beberapa peserta yang ikut dalam seleksi tersebut seperti Pria Utama Lubis dengan nomor regristrasi 422 untuk Kecamatan Medan Barat dimana diungkapkannya bahwa hasil penilaian seleksi tertulis dari setiap peser-

ta yang mengikuti tidak dicantumkan di laman KPU Medan. Selanjutnya pada saat seleksi wawancara dilakukan perekaman namun rekaman tersebut tidak disertakan dalam pengumuman peserta yang lulus seleksi, karena dengan ditampilkan rekaman tersebut masyarakat kota Medan bisa melihat kemampuan dari peserta yang lolos dan ditetapkan KPU. Banyak lagi adanya ketidak netralan dalam pelaksanaan proses seleksi tersebut, ungkap Pria kesal. Ketika disampaikan untuk • LANJUT KE HAL. 2

Mantan Bawaslu Kritik Sipol KPU

JAKARTA - Setelah sebelumnya lolos dari jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akhirnya KPK menetapkan kembali Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka ke-enam kasus tersebut.

Mahfud: Semestinya Segera Menahan Setya Novanto PAKAR hukum tata negara Mahfud MD menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya segera menahan Ketua DPR RI Setya Novanto. Apalagi, pasca-Novanto ditetapkan kembali sebagai tersangka korupsi kasus dugaan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk kedua kalinya. "Semestinya iya. Tapi itu terserah KPK juga. Memang tidak harus, tapi semestinya perlu," kata Mahfud di aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat malam (10/11). Menurut Mahfud, KPK bisa langsung menahan Novanto dengan alasan seperti khawatir menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya dan tidak kooperatif dengan lembaga antirasuah. "Jadi bisa bisa ditahan," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.(BS)/INT)

Wasekjen Golkar: Pengaruhi Kondisi Internal Partai WAKIL Sekjen DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman menegaskan partainya tak akan mengganti Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto meski ditetapkan kembali menjadi tersangka oleh KPK. Meski demikian, dia tak menampik status tersangka yang disandang kembali oleh Setya Novanto mempengaruhi kondisi internal Partai Golkar. "Kalau terkait internal memang Golkar ini kan bisa dibilang partai yang dinamikanya terus tinggi. Terkait mengenai status Ketua Umum kami memang kita harus akui ini tidak bisa dihindari akan mempengaruhi kondisi internal partai kita," katanya dalam acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11). Dia mengatakan konflik internal • LANJUT KE HAL. 2

Pengumuman penetapan Novanto sebagai tersangka itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/11). Penetapan tersebut merupakan kali kedua setelah sebelumn-

ya Novanto lolos melalui praperadilan melawan KPK, pada Jumat 29 September 2017 lalu. Hakim praperadilan Cepi Iskandar menyatakan penetapan tersangka terhadap Novanto tidak sah. Desas-desus Novanto menja-

di tersangka lagi mulai tercium saat beredarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK yang diduga bocor, Senin (6/11/2017). Dasar penerbitan SPDP tersebut salah • LANJUT KE HAL. 2

TUDUHAN SURAT PALSU DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Sandera Dua Pimpinan KPK JAKARTA – Kasus pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang yang dialamatkan kepada dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dan Saut Situmorang oleh pelapor Setya Novanto, sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Kasus ini tentu akan mempersempit ruang gerak kedua pimpinan KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini. Atau dengan kata lain, kedua pimpinan KPK tersandera atas pelaporan kasus tersebut. Kejaksaan Agung membenarkan telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. "Terlapornya Agus Rahardjo sama Saut Situmorang. Itu sudah penyidikan," kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad, Rabu, (8/11). Atas itu, Kejagung akan menerbitkan surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan kasus tersebut. "Ya, saya selaku penanggung jawab, segera menerbitkan surat perintah, nama-

nya P16 untuk menunjuk siapa yang akan mengikuti perkembangan kasus, penyidikan," ujarnya. Sebelumnya, kepolisian telah menyebut jika dua pimpinan KPK yakni Ketua Agus Rahardjo dan Wakil Saut Situmorang telah ditingkatkan perkaranya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Keduanya dilaporkan oleh kuasa hu-

kum Setya Novanto atas perkara surat palsu atau penyalahgunaan wewenang. "Tahapannya sudah penyidikan ini, sudah ada SPDP. Kemarin sudah dikirimkan ke Kejaksaan," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, (8/11). Sebelumnya Kepala Divisi Hubungan

tober 2017. Selain itu, menurut Bambang, kelemahan lain dari Sipol dengan format digital tidak bisa detail melihat keabsahan sebuah dokumen. Hal ini berbeda dengan dokumen dalam bentuk fisik. "Sipol tidak bisa membedakan antara dokumen yang absah dan dokumen yang diunggah, sekadar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan harus di-input ke Sipol oleh parpol," katanya. Atas dasar kelemahan itu, Bambang berpendapat, apabila Sipol bisa dikelabui dengan dokumen kosong karena otentisitasnya dimanipulasi, maka kemu• LANJUT KE HAL. 2

Kejagung: Tanah Negara di Sumut Banyak Diserobot JAKARTA - Kejaksaan Agung menyatakan banyak aset tanah negara di Sumatera Utara yang diselewengkan hingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar. "Kasus penjualan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang, bukanlah yang pertama kalinya aset milik negara itu yang diselewengkan," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat (3/11). Kasus lainnya, seperti lahan perkebunan kelapa sawit PT Torganda milik pengusaha Darianus Lungguk (DL) Sitorus yang berada di kawasan Register 40 Padang Lawas, Sumatera Utara.

Kemudian kasus tindak pidana korupsi pengalihan atas tanah negara dikelola PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjadi milik Pemerintah Kota Medan yang menyeret mantan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap yang di tingkat kasasinya dihukum 10 tahun penjara. Mereka sebelumnya tidak tersentuh sama sekali, tapi akhirnya bisa dihukum dan diambil kembali aset negara itu, katanya. Dalam kasus penjualan tanah eks HGU PTPN II itu telah ditetapkan satu tersangka seorang pengusaha kenamaan di Kota Medan, Tamin Sukardi. • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

• LANJUT KE HAL. 2

Langkah Berani Sang Putra Mahkota Kebijakan-kebijakan Muhammad Bin Salman baru-baru ini cukup mengejutkan banyak kalangan. Peristiwa penangkapan 11 pangeran, termasuk di dalamnya Waleed bin Talal dan beberapa menteri dan mantan menteri Kerajaan Saudi tentunya bukan langkah yang biasa. BANYAK spekulasi dan rumor yang beredar berkaitan dengan pembentukan

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu kembali menyidangkan gugatan administrasi Partai Islam Damai Aman (Idaman) terhadap Komisi Pemilihan Umum. Dalam persidangan kali ini, Partai Idaman menghadirkan saksi ahli Bambang Eka Cahya Widodo. Bambang merupakan mantan ketua Badan Pengawas Pemilu periode 2008-2012. Dia berpendapat KPU tidak mempertimbangkan kesenjangan digital (digital divided) saat mewajibkan partai politik mengisi data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). "Berkaitan dengan sistem informasi, KPU juga perlu mempertimbangkan aspek digital divided," kata Bambang di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat, 10 Ok-

Komisi Pemberantasan Korupsi yang mendadak dan langsung menargetkan orang-orang yang berpengaruh di kerajaan itu. Apakah ini murni upaya membersihkan kerajaan dari praktikpraktik korupsi? Langkah-langkah terlalu "berani" yang dilakukan oleh Sang Putra Mahkota ini tentunya tidak berdiri • LANJUT KE HAL. 2

“Pilgubsu (Jangan) Layu” JELANG pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 seperti mati rasa dan layu, bila dibandingkan dengan perhelatan pilgubsu pada tahun 2013 silam. Dulu ada lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur secara serentak melakukan berbagai manuver politik dalam rangka memenangkan hati pemilih. Saat ini dengan sisa waktu tiga bulan ke depan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur, jangankan menuver politik, calon saja pun masih malu-malu kucing untuk menyatakan diri maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Di tingkat masyarakat, pembicaraan tentang pilgubsu pun seakan bukan menjadi topik yang menarik dibicarakan. Apakah masyarakatnya sudah bosan dan apatis dengan suksesi kepala daerah, atau memang informasi tentang pilgubsu yang tidak sampai ke masyarakat. Bertolak dari kondisi itu, dapat dikatakan pilgubsu kali ini seakan “layu” tak berkembang. Meskipun Pilgubsu tahun 2018 ini terasa layu, namun beberapa figur – “yang masih malu-malu kucing” - tetapterlihat melakukan • LANJUT KE HAL. 2


2

KPK POS E D I S I 480 13 - 19 NOVEMBER 2017

SAMBUNGAN

KEJAGUNG: TANAH NEGARA DI SUMUT BANYAK DISEROBOT... INDIKASI KECURANGAN KPU DALAM SELEKSI CALON PPK DAN PPS...... • DARI HALAMAN. 1 Tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI selama 20 hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan 18 November 2017 berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung

Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-27/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017. Tersangka TS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

MANTAN BAWASLU KRITIK SIPOL KPU..... • DARI HALAMAN. 1 ngkinan besar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh KPU merupakan keputusan yang salah. "Jika kondisi ini benar adanya dan diakui oleh KPU bahwa di antara partai yang dinyatakan lengkap dokumennya, namun ternyata ada partai yang mengunggah dokumen yang tidak benar atau bahkan dokumen kosong, wajib bagi KPU meninjau ulang keputusan yang diambil," tegasnya. Bambang menambahkan, sebaiknya KPU melakukan verifikasi administrasi faktual terhadap semua dokumen yang disyaratkan

oleh Undang Undang Pemilu. Dan selanjutnya, KPU memutuskan apakah parpol tertentu memenuhi atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang Undang Pemilu. "Bila KPU tidak mengoreksi keputusan yang telah diambil, maka akan menjadi masalah dan menjadi tidak adil perlakuannya terhadap calon peserta Pemilu," katanya. Sebelumnya, KPU meloloskan 14 partai politik sebagai peserta Pemilu 2019. Sementara itu, sebanyak 13 partai, salah satunya adalah Partai Idaman, tidak lolos karena tidak memenuhi syarat administrasi.(INT)

WASEKJEN GOLKAR: PENGARUHI KONDISI INTERNAL PARTAI............ • DARI HALAMAN. 1 yang sempat terjadi di Golkar dua tahun lalu antara Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono menjadi pelajaran bagi partainya dalam mengambil setiap keputusan. "Namun memang konflik kurang lebih 2 tahun lalu yg berkepanjangan selama 1 tahun 8 bulan lalu menjadi pertimbangan mendasar bagi partai kita dalam mengambil keputusan baik di internal maupun eksternal," katanya.

Menurutnya, Golkar mengedepankan sistem dan konstitusi partai dalam roda organisasi. Sampai saat ini tidak ada satu dasar konstitusi apapun yang bisa mendorong Ketua Umum Partai Golkar diganti. "Artinya Kita tidak ingin bermain dalam konteks opini, asumsi, dan framing media dengan apa yang terjadi. Karena kita harus menjaga kalau kita masuk dalam skeming media, justru ini bisa menjadi dampak buruk bagi partai kita. Karena itu standing poin kita di Partai Golkar," tegasnya.(INT)

“PILGUBSU(JANGAN) LAYU”............ • DARI HALAMAN. 1 beberapa aksi menabur simpatik. Meskipun aksi itu, masih bersifat alat sosialisasi melalui spanduk, baliho dan lain sebagainya. Di antara figur yangdisebut akan maju, datang dari petahana Dr. H.T. Erry Nuradi, M.Si yang kini masih menjabat sebagai geburnur Sumatera Utara. Meskipun dibalut sosialiasi program pemerintah, sejumlah spanduk, baliho yang memuat gambar Erry Nuradi bertebar dihampir seluruh pelosok Sumatera Utara. Erry Nuradi, sebelumnya pernah menjadi Wakil Gubernur Sumut dan Bupati Serdang Bedagai selama dua periode. Tentu dari sisi pengalaman, ia dinilai mahir bagaimana cara memenangkan hati pemilih, dan pengalaman seperti itu mungkin saja belum dimiliki calon rivalnya. Namun pengalaman di daerah, tidak berbandinglurus dengan pemilihan gubernur, karena selain pangsa pasarnya lebih luas, juga kepentingannya pasti lebih beragam. Oleh karena itu, ramuan visi misi dan program kerja akan sangat menentukan, termasuk strategi yang dibangun dalam rangka menjaring masyarakat Sumatera Utara sebagai pemilik hak pilih. Isu-isu yang dibangun untuk mendudukkan posisi calon di mata masyarakat tentu bukan pekerjaan yang mudah. Salahsalah menggelindingkan isu, bisa melahirkan kontra produktif dari apa yang diharapkan. Selain, Err y Nuradi, ada juga nama Letjen TNI Edy Rahmayadi. Figur ini dinilai rival yang dinilai memiliki kans mengelahkan calon petahana. Dari sisi leadershif, tentu sosok Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) ini, sudah tidak perlu diragukan. Sebagai anggota TNI aktif, tentu Edy sudah teruji sebagai pemimpin. Ditambah lagi sekarang, Edy dipercaya sebagai nakhoda Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Edy juga pernah berkiprah di Sumatera Utara sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Bukit Barisan. Nama lain yang sudah melakukan tebar pesona di tengah-tengah masyarakat adalah Bupati Kabupaten Simalungun JR Saragih. Berbagai alat peraga sosialisasi mulai dari baliho, spanduk sampai ke tenda becak, banyak terlihat gambargambar JR Saragih dengan berbagai bentuk. Dari sisi pengalaman, JR Saragih juga sudah dua periode memimpin Kabupaten Simalungun sama dengan calon petahana. Namun dari sisi latar belakang JR Saragih, sama dengan Edy Rahmayadi, yakni sama-sama pernah mengabdi di institusi TNI. Selain ketiga nama tersebut, ada juga nama-nama yang disebut-sebut akan ikut bertarung pada pilgubsu 2018, meskipun aksi sosiali-

KPKPOS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

sasi yang mereka lakukan masih terbatas. Misalkan nama Gus Irawan Pasaribu, Maruarar Sirait, Syahril Tumangger, Tifatul Sembiring, Syamsul Arifin, Ngogesa Sitepu, dll. Tiga figur yang dinilai memiliki kans untuk maju pada pilgubsu 2018, namun ini masih dalam catatan prediksi. Artinya hingga 3 bulan jelang proses tahapan pendaftaran calon ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), belum ada satu pun yang sudah melakukan deklarasi pencalonannya. Ini menjadi pertanyaan bagai masyarakat, apakah para kandidat menunggu momentum yang tepat, atau karena belum mendapatkan rekomendasi dukungan dari partai politik, sebagai syarat untuk maju sebagai calon. Kondisi yang sama juga dilakukan partai politik, mulai dari partai politik dengan perolehan tertinggi kursi di DPRD Sumut sampai partai politik yang hanya memiliki beberapa kursi. Hasil perolehan kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 silam Golkar meraih 17 kursi, PDI Perjuangan 16 kursi, Demokrat 14 kursi, Gerindra 13 kursi, Hanura 10 kursi, PKS 9 kursi, PAN 6 kursi, Nasdem 5 kursi, PPP 4 kursi, PKB 3 kursi, PKPI 3 kursi dan PBB 0. Bila didasarkan dari jumlah kursi di DPRD Sumut yakni 100 kursi, maka dimungkin pada Pilgubsu 2018 nanti, dapat melahirkan paling tidak 5 pasangan calon. Karena syarat bisa untuk mengusung kandidat calon Gubsu dan Wagubsu hanya dibutuhkan 20 kursi. Namun lagi-lagi menjadi pertanyaan, apa yang menghalangi partai politik belum juga menyatakan secara terbuka mendeklarasikan siapa calon yang akan diusung pada Pilgubsu 2018. Fakta ini juga yang membenarkan penilaian, pilgubsu 2018 mendatang layu. Layu, bisa saja karena mesin-mesin politik belum bergerak. Bisa juga layu, karena, masyarakat tidak care, sehingga isu dan propaganda yang dilemparkan tidak mendapat respon positif. Dalam politik, waktu 3 bulan memang yang sangat-sangat cukup untuk menentukan pilihan. Sebab politik bergerak secara dinamis, tidak lagi pada hitungan bulan, tapi juga hitungan jam bahkan menit. Kebiasaan menunjukkan calon pada last minute, mungkin masih menjadi pedoman baku dalam memulai strategi memangkan kandidat yang diusung. Semoga dalam waktu tidak lama, pesta rakyat Sumatera Utara untuk menentukan pemimpinnya mulai bergema mulai dari Kepulauan Nias hingga ke Kabupaten Langkat. Pun respek masyarakat akan semakin baik, sehingga kontentasi pilgubsu tidak lagi layu, tapi tumbuh subur dan berdaun rindang, dengan harapan siapapun pemimpin sumut yang terpilih nantinya, mampu menciptakan masyarakat Sumut yang subur (yang sejahtera). (***)

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kasus tersebut bermula saat tanah HGU PTPN II seluas 106 hektar di Deli Serdang Sumatera Utara telah diserobot oleh pihak yang mengatasnamakan masyarakat sebanyak 65 orang yang mengaku sebagai pewaris hak garap dari orangtuanya di lokasi tanah tersebut yang dikuatkan dengan bukti SKTPSL yang seolaholah diterbitkan tahun 1954. Pada sekitar 2006 masyarakat memberikan kuasa kepada Tasman Aminoto (Alm) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Deli Serdang, terhadap gugatan masyarakat tersebut dikabulkan oleh Pengadilan dan dikuatkan sampai dengan Peninjauan Kembali. Setelah adanya putusan Pengadilan tingkat Pertama, pada 2007 Tasman Aminoto melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Tamin Sukardi yang menggunakan PT Erni Putera Terari (Direktur Mustika Akbar) dengan biaya ganti rugi sebanyak Rp7.000.000.000 dan akta di bawah tangan kemudian didaftarkan ke Notaris IKA ASNIKA (waarmerking). Selanjutnya, atas dasar akta di bawah tangan dan putusan tingkat pertama tersebut, pada 2011, PT Erni Putera Terari tanpa mengurus peralihan hak atas tanah tersebut dan tanpa melalui ketentuan UU Agraria langsung menjual tanah tersebut kepada PT Agung Cemara Realiti, Mujianto sebesar Rp236.250.000.000.(INT)

• DARI HALAMAN. 1 satunya, yakni berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) nomor : Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017, namun hal tersebut masih diragukan. Belakangan saat mengumumkan kembali Novanto sebagai tersangka, KPK memang meneken sprindik pada tanggal 31 Oktober 2017. Dalam SPDP yang beredar tersebut, tanggal dikeluarkannya, yakni 3 November 2017. Hal itu sama dengan keterangan pimpinan KPK yang menyebut telah mengirimkan SPDP ke kediaman Novanto pada 3 November 2017. Namum, Fredrich Yunadi, kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto membantah pihaknya menerima SPDP, sebagaimana yang beredar tersebut. "Saya tidak pernah menerima SPDP yang dimaksud, belum pernah melihat dan membaca sebagaimana yang diedarkan oleh teman-teman media,"

kata Fredrich lewat pesan singkat, saat dikonfirmasi, Selasa (7/11). Ia pun menilai SPDP yang beredar tersebut adalah hoax. Ia mengutip pernyataan Juru Bicara KPK Febri Diansyah di media massa yang belum bisa mengonfirmasi SPDP tersebut. Namun, tak lama setelah beredarnya SPDP, KPK mengonfirmasi adanya tersangka baru dalam kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut. "Kami konfirmasi dulu benar ada penyidikan, benar sudah ada tersangka baru dalam kasus KTP elektronik ini," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/11). Namun, saat itu KPK belum mau mengungkap teka-teki siapa nama tersangka barunya. Alur Novanto Tersangka Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, sejak putusan praperadilan keluar pada 29 September 2017, pihaknya mempelajari putusannya dengan seksa-

ma bersama dengan aturan hukum lainnya yang terkait. Menurut Saut, sejak 5 Oktober 2017, KPK melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara e-KTP. Pada penyelidikan ini, KPK juga memanggil Novanto sebanyak dua kali, yaitu pada 13 Oktober dan 18 Oktober 2017. Akan tetapi, Novanto tidak dapat hadir dengan alasan ada pelaksanaan tugas kedinasan. "Dalam proses penyelidikan tersebut juga telah disampaikan permintaan keterangan terhadap saudara SN sebanyak dua kali. Namun, yang bersangkutan tidak hadir," kata Saut, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/11). Pada 31 Oktober, KPK menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) tersangka Setya Novanto. Akhirnya pada Jumat (10/11/2017), KPK resmi mengumumkan siapa pasien barunya di kasus e-KTP. Tersangkanya adalah Setya Novanto.

"Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI," kata Saut Situmorang. Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. KPK menduga, Novanto bersama sejumlah pihak menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, pada proyek e-KTP. Adapun, sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.(KCM/BEY)

INDIKASI KECURANGAN KPU DALAM SELEKSI CALON PPK DAN PPS...... • DARI HALAMAN. 1 membuat pengaduan tertulis, Pria Lubis mengatakan bahwa itu sudah dibuat, namun jawabannya dari KPU sangat mengecewakan dengan hanya menyampaikan bahwa, hal tersebut sudah sesuai dengan PKPU No.3 Tahun 2015 jo PKPU No.12 tahun 2017. Kekecewaan yang sama juga disampaikan Hamidah Harefa,

salah seorang peserta seleksi PPK Medan Denai mengatakan, KPU Kota Medan seharusnya membuka hasil ujian tes tertulis ke publik agar masyarakat bisa menilai bagaimana tahapan ini dilakukan. "Ini zamannya trasparansi, silahkan buka hasilnya biar kita juga bisa menilai KPU ini netral atau tidak," ujar Hamidah. Senada dengan itu, Karlina Patricia Situmorang, salah seorang

peserta yang ikut proses seleksi PPK Medan Tuntungan mengatakan, proses seleksi yang digelar KPU terindikasi penuh kecurangan. Menurutnya, ada peserta yang tidak lulus penelitian berkas namun bisa mengikuti tahapan ujian tertulis, tes wawancara hingga lolos sebagai anggota PPK. "Ini kan aneh, ada peserta yang tidak ada namanya dalam hasil penelitian berkas namun bisa ikut ujian tertulis. Kalau

KPU bilang ini hanya kesalahan teknis, mana surat klarifikasinya? Kami peserta dalam seleksi ini diimbau untuk melihat semua pengumuman di website resmi KPU, namun jika KPU buat kesalahan kok gak diumumkan disitu? Apalagi ini kalau gak curang namanya," ucap Karlina. Untuk hal ini KPKPOs akan terus menyelusuri kasus tersebut dan menyampaikan pada edisi mendatang.(BEN)

SANDERA DUA PIMPINAN KPK .................................................................................................................. • DARI HALAMAN. 1 Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan bahwa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Agung. Surat itu terkait kasus dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu dan atau penyalahgunaan wewenang dengan terlapor wakil ketua KPK Saut Situmorang dan ketua KPK Agus Rahardjo. "Tahapannya sudah penyidikan ini, sudah ada SPDP. Kemarin sudah dikrimkan ke Kejaksaan," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad membenarkan bahwa pihaknya telah menerima SPDP kasus tersebut. "Telah menerima SPDP. Terlapornya Agus Rahardjo sama Saut Situmorang. Itu sudah penyidikan;" kata Noor saat dihubungi, Jakarta, Rabu 8 Novem-

ber 2017. Noor mengatakan, pihaknya akan segera menerbitkan surat perintah penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan kasus tersebut. "Ya saya selaku penanggung jawab, segera menerbitkan surat perintah, namanya P16 untuk menunjuk siapa yang akan mengikuti perkembangan kasus, penyidikan," ujarnya. Dibagian lain KPK bakal mempelajari hasil putusan banding Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusan itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi menolak keterlibatan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus KTP elektronik (KTP-el). Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, saat ini pihaknya secara resmi belum memegang hasil putusan tersebut. Namun, Febri menjamin pihaknya akan menelaah putusan tersebut. "Memang ada beberapa perubahan, tentu kami akan cermati lebih lanjut apakah kemudian akan masih perlu dilakukan upaya hukum lebih lanjut," kata Febri di

Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/11). Febri mengatakan, beberapa permohonan KPK pada saat banding masih belum cukup jelas dikabulkan di Pengadilan Tinggi. Namun, ada penanganan soal uang pengganti serta soal Justice collaborator yang disebut oleh hakim. Menurut Febri, pihaknya tak mau terburu-buru mengambil sikap atas putusan Pengadilan Tinggi itu. Lembaga antirasuah membutuhkan waktu untuk mempelajari hal tersebut. "Tentu kita butuh waktu untuk mempelajari lebih lanjut terkait hal itu, karena memang ada beberapa materi banding yang kita ajukan yang belum dipertimbangkan secara maksimal di situ," ungkapnya. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding jaksa penuntut umum KPK terkait keterlibatan Novanto dalam kasus KTP-el. Dalam pertimbangannya, hakim memutuskan Novanto tak terlibat dalam kasus proyek bernilai Rp5,9 triliun tersebut. "Majelis hakim tingkat banding

berpendapat keberatan-keberatan JPU pada KPK yang termuat dalam memorinya poin a s/d c tidak beralasan untuk dipertimbangkan," demikian bunyi vonis PT DKI terkait banding Irman dan Sugiharto, Rabu, 8 November 2017. Poin a sampai c yang diajukan jaksa antara lain; Menyatakan Setya Novanto dan Drajat Wisnu Setyawan sebagai kawan peserta; Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam uraian di atas sebagai pihak yang diuntungkan karena perbuatan terdakwa; dan Menyatakan tidak mempertimbangkan pencabutan BAP Miryam S Haryani dan tetap menggunakan keterangan Miryam S Hariyani yang diberikan di depan penyidik sebagai alat bukti yang sah. Menyangkut dimulainya penyidikan kepada dua pimpinannya, KPK memastikan akan memberikan pendampingan hukum kepada Saut Situmorang dan Agus Rahardjo yang dilaporkan oleh kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, Sandy Kurniawan ke Bareskrim Polri. "Kalau mengenai bantuan hu-

kum kan standar yang pasti diberikan pada apakah pimpinan, penasihat atau pun pegawai di KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Diketahui, status laporan ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Direktorat Tipidum Mabes Polri bahkan telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait penyidikan kasus ini. Terlepas dari bantuan hukum, Febri meyakini kepolisian dan kejaksaan memahami ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyebut proses penyidikan, penuntutan dan persidangan kasus tindak pidana korupsi harus didahulukan penanganannya dari pada perkara yang lainnya. "Yang paling krusial saat ini adalah pemahaman bersama Pasal 25 UU Tipikor tersebut. Apalagi kami adalah institusi penegak hukum yang punya komitmen kuat untuk upaya pemberantasan korupsi," kata Febri. (BBS)

LANGKAH BERANI SANG PUTRA MAHKOTA.......................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 sendiri, tetapi berkaitan dengan banyak peristiwa. Sebelumnya aparat keamanan telah melakukan penangkapan besar-besaran terhadap kelompok masyarakat yang kritis dari kalangan ulama, intelektual, profesional dan pengusaha karena mempertanyakan kebijakan Saudi berperang di Yaman dan embargo terhadap Qatar. Suara-suara kritis mereka di media sosial dianggap membahayakan stabilitas Negara. Tidak lama setelah penangkapan para pangeran dalam sebuah operasi melawan korupsi, publik dikejutkan dengan terbunuhnya Pangeran Mansour bin Muqrin, anak dari Muqrin bin Abdul Aziz, dalam sebuah kecelakaan pesawat di perbatasan Yaman (6/ 11) 2017. Tidak lama setelah itu dikabarkan pula tewasnya Pangeran Abdul Aziz bin Fahd bin Abdul Aziz setelah terjadi baku tembak dengan aparat keamanan yang berusaha menangkapnya. Dalam waktu 24 jam, Kerajaan Arab Saudi telah kehilangan dua pangeran berpengaruh. Diambang kebangkrutan? Kondisi ekonomi Saudi yang tidak kunjung membaik karena menurunnya harga minyak telah mengancam stabilitas politik dan masa depan kerajaan. Bahkan diprediksi apabila tidak ada langkah-langkah serius yang dilakukan oleh kerajaan, maka Arab Saudi berpotensi mengalami kebangkrutan. Sejak tahun 2015 Saudi mengalami defisit anggaran dan terus berlanjut pada tahun 2016 dan 2017. Guna mengatasi masalah ekonomi ini Saudi melancarkan program yang sangat ambisius

yang disebut dengan Saudi Visi 2030. Diharapkan melalui program ini ketergantungan pendapatan negara terhadap sektor minyak bisa berkurang sampai 50 persen, bertambahnya lapangan pekerjaan baru terutama untuk pekerja wanita dan berjalannya reformasi bidang sosial ekonomi. Tampaknya program penyelamatan ini belum menampakkan hasil yang memuaskan walaupun secara umum tren defisit mulai dapat dikurangi. Keterlibatan Saudi dalam perang di Yaman yang tidak kunjung selesai semakin menambah beban keuangan kerajaan. Miskalkulasi Saudi memutuskan hubungan dan embargo terhadap Qatar telah menurunkan kepercayaan publik terhadap penguasa. Terlebih lagi saat ini Saudi mengajukan pinjaman sebesar 10 miliar dolar AS kepada IMF. Sebuah kebijakan yang dianggap secara pelan-pelan akan semakin memperburuk ekonomi Saudi. Beberapa riset menyebutkan bahwa sebagian besar negara-negara Afrika, misalnya, yang dibantu oleh IMF justru berakhir dengan kondisi yang lebih tragis. Sementara itu sudah menjadi rahasia umum bahwa keuangan negara juga digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah keluarga Istana. Dalam kondisi seperti inilah, Muhammad bin Salman yang akan mewarisi tahta kerajaan berusaha melakukan langkah "berani" guna menyelamatkan masa depan kerajaan dan meningkatkan citra di mata publik. Salah satunya dengan melancarkan operasi pemberantasan korupsi dengan dalih meningkatkan efisiensi,

tranparansi dan akuntabilitas. Dampak dari operasi pemberantasan korupsi diharapkan akan menuai apresiasi dan dukungan publik. Dukungan publik sangat diperlukan oleh Kerajaan karena dalam waktu yang tidak terlalu lama dalam rangka menaikkan pendapatan negara dari sektor nonminyak, Kerajaan menerapkan pajak baru bagi keluarga Saudi sebesar 100 riyal dan juga memperkenalkan pajak penambahan nilai. Di samping itu pemerintah Saudi mulai mengurangi tunjangan bagi para pegawai kerajaan dan akan mencabut subsidi listrik dan kebutuhan dasar lainnya yang dirasa telah membebani keuangan Kerajaan. Dapat dipahami program pencabutan subsidi dan pengenalan pajak bagi rakyat Saudi akan menimbulkan keresahan sosial sehingga peningkatan citra penguasa perlu ditingkatkan melalui program pemberantansan korupsi. Walaupun program ini sebenarnya diduga sebagai upaya untuk melakukan konsolidasi politik dan menyingkirkan para pangeran yang tidak sejalan dengan kebijakan Bin Salman. Konsolidasi politik Usaha-usaha untuk memperkuat posisi Putra Mahkota perlu dilakukan agar posisinya tidak terganggu dan suksesi kepemimpin dapat berjalan dengan lancar. Raja Salman ingin memastikan ketika dia melepas kekuasaannya akan segera diikuti oleh pengangkatan Sang Putra Mahkota sebagai Raja. Mengingat ada kecenderungan dalam budaya politik di Saudi bahwa begitu sang ayah mangkat maka sejak itu sang anak kehilangan pengaruh di lingkungan keluarga Istana. Konsolidasi

politik ini perlu dilakukan guna memastikan agar Bin Salman yang masih sangat muda itu bisa menjadi Raja Saudi berikutnya secara mulus. Beberapa upaya untuk memotong pengaruh pesaing Putra Mahkota itu antara lain dapat dilihat pada kebijakan Raja untuk mencopot Pangeran Mutib bin Abdullah dari posisi Menteri Pertahanan Nasional berkaitan dengan isu korupsi. Kematian Pangeran Mansour bin Muqrin yang misterius dalam kecelakaan pesawat pun akan mengurangi kelompok kritis dalam Istana. Ayah Mansour, yaitu Muqrin bin Abdul Aziz sendiri, pernah diangkat menjadi Putra Mahkota pada awal-awal Raja Salman berkuasa kemudian digantikan oleh Muhammad bin Nayef bin Abdul Aziz. Tidak lama menjabat sebagai putra mahkota, bin Nayef kemudian diganti oleh Muhammad bin Salman. Agaknya upaya untuk menciptakan citra positif melalui gerakan pemberantasan korupsi dan konsolidasi politik merupakan langkah yang sangat berani dari Sang Putra Mahkota. AlWaleed bin Talal sendiri selain dituduh melakukan kegiatan pencucian uang juga diduga telah melakukan inisiatif investasi di Iran. Walaupun Al-Waleed menyatakan akan menghentikan rencananya setelah Saudi menyatakan Iran sebagai musuh utama bagi negara-negara di Timur Tengah, hubungannya dengan Iran tetap dipersoalkan. Langkah-langkah yang dilakukan Sang Putra Mahkota agaknya telah menciptakan celah besar bagi perlawanan balik dari para pangeran. Apabila ini yang terjadi maka dapat dipastikan stabilitas politik

Kerajaan Saudi akan terganggu dan jalan menuju kekuasaan bagi Bin Salman tidak akan mulus. Langkah beraninya telah menimbulkan kekecewaan dan permusuhan dari anggota keluarga Istana itu sendiri. Peristiwa terakhir terbunuhnya Pangeran Abdul Aziz bin Fahd dalam operasi penangkapan terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan Bin Salman juga akan memicu masalah baru. Abdul Aziz sendiri adalah mitra bisnis dari Saad Hariri, Perdana Menteri Lebanon yang baru saja mengundurkan diri. Hariri mundur dari jabatannya tidak lama setelah bertemu dengan Bin Salman di Riyad. Tampaknya Saudi tidak puas dengan Hariri yang menjabat sebagai Perdana Menteri Lebanon sejak 2016 karena memimpin pemerintahan koalisi yang di dalamnya ada wakil dari Hezbollah. Ketidaksukaan itu semakin memuncak ketika Hariri melakukan pertemuan dengan Ali-Akbar Velayati, penasehat luar negeri Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin spiritual Iran. Akibatnya, tidak lama setelah kunjungannya di Saudi, Hariri pun menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Lebanon. Pertanyaannya adalah apakah langkah-langkah berani Muhammad bin Salman dalam menaklukan lawan-lawan politiknya di kalangan keluarga Istana akan berhasil? Apakah keterlibatan Saudi dalam perang Yaman, embargo kepada Qatar dan kesiapannya untuk berperang dengan Lebanon akan memperkuat posisi Sang Putra Mahkota atau malah sebaliknya. Wallahu a'lam bishowab!. (VIW)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; BRI KK Asabri Medan a.n: Amiruddin Mendrofa No Rekening: 1764-01-000515-53-7; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


3

KPK POS E D I S I 480 13 - 19 NOVEMBER 2017

KORUPSI

Kejagung Tahan Kepala BKKBN JAKARTA- Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan, lembaganya menahan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Candra Surapaty. Kejaksaan Agung menetapkan Surya sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KB II Batang tiga tahunan plus inserter tahun anggaran 2014-2015. "Sudah ditahan. Seneng kalian nggak? Semua dilakukan untuk mengamankan keuangan negara," kata Prasetyo di kantornya, Jumat (10/11). Ia menjelaskan, program KB merupakan proyek strategis na-

sional untuk membatasi kelahiran. Kalau justru dalam pengadaan alat kontrasepsi dimainkan, bukan sekadar mendatangkan kerugian negara, tapi bisa menggagalkan program KB. "Nanti kami akan lakukan penelusuran. Kalau terbukti bersalah harus bayar uang pengganti. Makanya kami akan telusuri, inventarisir aset-asetnya," kata Prasetyo. Selain Surya, Kejagung menetapkan tersangka lainnya, yakni Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma, Yenni Wiriawaty; Kepala Seksi Penyediaan Sarana Program yang juga mantan Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN,

Karnasih Tjiptaningrum; dan Direktur PT Djaja Bima Agung, Luana Wiriawaty. Mereka memang tengah menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan KB II Batang tiga tahunan plus inserter tahun anggaran 2014-2015. Perkara tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan alat kontrasepsi jenis intrauterine device (IUD) kit di BKKBN. Sebagai pimpinan dan kuasa pengguna anggaran, Surya Candra Surapaty bersamasama tersangka lainnya diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp27 miliar.(NET)

Nazaruddin Menolak Bersaksi untuk Andi Narogong JAKARTA- Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menolak untuk bersaksi dalam persidangan kasus korupsi pengadaan e-KTP, Jumat (10/11). Terpidana kasus Wisma Atlet itu beralasan sakit dan tidak sanggup menghadiri persidangan. "Petugas kami sudah ke Lembaga Pemasyarakatan, tetapi kondisinya masih sakit," kata Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eva Yustisiana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Nazaruddin sudah tiga kali dipanggil untuk bersaksi dalam persidangan yang menjerat terdakwa Andi Agustinus, alias Andi Narogong. Namun, dia terus mengaku sakit kepada jaksa KPK.

Sebenarnya, suami Neneng Sri Wahyuni itu telah diperiksa oleh tim dokter di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Menurut dokter, Nazaruddin memang sakit, namun masih bisa untuk bersaksi di persidangan. Ketua majelis hakim, Jhon Halasan Butarbutar meminta jaksa mengupayakan kehadiran Nazaruddin. Apalagi, jika jaksa merasa keterangan Nazaruddin sangat penting, guna pembuktian tindak pidana yang dilakukan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dalam dokumen pemeriksaan, Nazar merumahkan satu di antara saksi perkara eKTP yang turut membongkar peran-peran anggota DPR dalam muluskan anggaran proyek senilai Rp5,9 triliun itu.(BBS)

Jaksa KPK Mendakwa Pengacara PT ADI Suap Panitera PN Jaksel JAKARTA– Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa pengacara PT ADI (Aquamarine Divine Inspection) Akhmad Zaini menyuap Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi. Menurut jaksa, suap yang diberikan ?Akhmad kepada Tarmizi diduga untuk mempengaruhi atau menolak perkara gugatan perdata oleh PT Eastern Jason Fabrication Service (PT EJFS) Pte Ltd terhadap PT Aqumarine Divine Inspection. “Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan, yaitu memberi atau menjanjikan uang sebesar Rp425 juta kepada

Tarmizi selaku panitera pengganti,” ujar JPU KPK Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (9/11). Dalam persidangan perdata yang bergulir di PN Jaksel tersebut, PT EJPF mengalami kerugian dan menuntut PT ADI untuk membayar ganti rugi sebesar USD 7,6 juta dan 131.000 Dollar Singapura. Hanya saja, terendus adanya dugaan pemufakatan jahat antara panitera pengganti Tarmizi dengan pihak PT ADI agar Hakim PN Jaksel menolak gugatan perkara wanprestasi PT EJFS saat berhadapan di meja hijau. “Uang itu agar Tarmizi mem-

pengaruhi hakim yang menyidangkan perkara perdata, agar menolak gugatan Eastern Jason,” papar jaksa Kresno. Adapun uang dugaan suap sebesar Rp?425 juta yang akan diberikan Akhmad Zaini untuk mempengaruhi gugatan perkara tersebut bersumber dari Direktur Utama (Dirut) PT ADI, Yunus Nafik. Atas perbuatannya, Akhmad didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.(AC/IN)

Dalami Suap Auditor BPK, KPK Periksa General Manager Jasa Marga JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus dugaan suap pemberian motor gede (Moge) untuk auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga Tbk. Untuk itu, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap R Kritianto, selaku General Manager (GM) PT Jasa Marga, Cabang Japek. Dalam hal ini KPK masih mengumpulkan bahan dan informasi seputar alur dugaan suap petinggi Jasa Marga dengan Auditor BPK. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sigit Yugoharto (SGY) dan Setia Budi (SBD),” ujar Juru Bicara KPK,

Febri Diansyah, Kamis (9/11). Tak hanya itu, penyidik lembaga superbody juga mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi ?lainnya. Yaitu pihak swasta Siti Masitoh alias Sara, dan Sopir Sigit Yugoharto, Andi. Bahkan tersangka Sigit pun bakal dimintai keterangan untuk Setiabudi. Diketahui, KPK menetapkan Auditor Madya Sub Auditoriat VII BPK, Sigit Yugoharto dan mantan General Manager (GM) Jasa Marga Cabang Purbaleunyi, Setia Budi, tersangka kasus dugaan korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam suap Motor Gede (Moge) Harley Davidson type Sportster 883 seharga Rp115 Juta. Pemberian hadiah atau suap

berupa motor Harley dari Setia Budi kepada Sigit, diduga bagian dari upaya untuk memuluskan sebuah temuan terkait dengan PDTT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi, Jawa Barat, tahun 2017. Sebagai penerima suap, Sigit disangka telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pemberinya, Setia Budi dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.(AC/IN)

NASIONAL

Jaksa Agung Tak Bedakan Kasus Pimpinan KPK JAKARTA- Jaksa Agung M Prasetyo telah menerima secara resmi penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Bareskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan surat palsu dengan terlapor Pimpinan KPK Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan kawan-kawan. Ia memastikan akan memberi atensi lebih pada kasus tersebut. "Sekarang kita tunggu, saya belum bisa bicara banyak tentang apa dan bagaimana kasus seperti itu. Tentunya kalau sudah ada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan ya asumsinya mereka sudah punya alat bukti yang cukup. Kita tunggu ajalah seperti apa," kata Prasetyo di kantornya, Jakarta (10/11). Ia menekankan, kasus ini menjadi kasus yang sangat penting dan menarik perhatian masyarakat. Sehingga, Ia akan memberikan atensi lebih pada kasus ini. Meskipun dipastikan tak akan dibedakan dengan kasus lainnya. "Yang pasti jaminan Kejaksaan kita akan menangani secara objektif dan proporsional. Yang salah ya salah, yang tidak salah ya tidak salah," kata Prasetyo. Saat ditanya soal pihak yang dilaporkan selain Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, ia mengaku tidak

mengetahuinya. Sebab, dalam pelaporan hanya dituliskan kata 'dan kawan-kawan'. "Makanya saya belum bisa bicara banyak karena kita baru sebatas menerima SPDP-nya pada 8 November lalu. Saya dapat laporan sudah diterima SPDP dari Bareskrim Polri. Selebihnya tanya ke Pak Kapolri," kata Prasetyo. Prasetyo juga belum menunjuk jaksa akan yang meneliti kasus pe-

laporan pimpinan KPK. Sebab, untuk penunjukan jaksa peneliti saat ini masih dianggap terlalu dini. "Baru selembar kertas yang kita terima. Nanti kalau ada berkas dikirim kemari baru kita tentukan. Atau sebelumnya memang kalau sudah fix dan clear betul ada perkaranya akan kita tentukan jaksa P16nya jaksa peneliti berkas perkaranya." Sebelumnya, Kepolisian Re-

publik Indonesia mengakui telah meningkatkan status penyelidikan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo dan Wakil Saut Situmorang menjadi penyidikan. Kedua petinggi KPK itu dilaporkan terkait kasus dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu dan atau penyalahgunaan wewenang.(IN/BBS)

Korupsi Ditjen Hubla, KPK Agendakan Pemeriksaan Dua Bos Perusahaan Swasta JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agendakan pemeriksaan terhadap dua direktur perusahaan swasta dalam pengusutan kasus dugaan suap terkait perizinan dan pengadaan proyekproyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut di Kementerian Perhubungan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah, mengatakan kedua saksi itu adalah Direktur PT Karya Nasional Hadi Suwarno dan Direktur PT Bina Muda Adhi Swakarsa Pekalongan Iwan Setiono. “Yang bersangkutan akan digali keterangannya sebagai saksi untuk tersangka Dirjen Hubla nonaktif Antonius Tonny Budiono

(ATB),” ujar Febri saat dikonfirmasi, Kamis (9/11). Selain itu, masih ada sejumlah saksi lainnya yang turut dipanggil penyidik untuk mendalami kasus ini. Saksi tersebut yakni PNS Kemenhub Eddy Gunawan. Kemudian Staf Lalu Lintas Angkutan Laut KSOP Samarinda Lukman, serta empat pihak swasta lainnya yang terdiri dari Herlin Wijaya, Billyani Tania, Yohanes, dan Paula. “Mereka juga diperiksa untuk tersangka Antonius Tonny Budiono,” kata Febri menambahkan. Dalam perkara ini, penyidik KPK sudah menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub nonaktif, Antonius Tonny Budiono dan Komisa-

ris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan, sebagai tersangka. Keduanya diduga telah bersepakat terkait pemulusan perizinan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, yang dikerjakan oleh PT Adiguna Keruktama. Yaitu dengan adanya uang dugaan suap sebesar Rp1,147 miliar yang diberikan Adiputra untuk Tonny Budiono. Meski demikian, KPK masih terus mendalami proyek-proyek yang digarap oleh Tonny Budiono terkait perizinan dan pengadaan barang serta jasa di lingkungan Ditjen Hubla Tahun Anggaran 2016-2017 yang terindikasi ?tindak

pidana korupsi. Sebagai pihak penerima suap, Tonny disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor. Sedangkan sebagai pihak pemberi, Adiputra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(IN/BBS)

Kepala RSU Kisaran Ditangkap Kasus Biaya Tes Urine ASAHAN– Kepala Rumah Sakit Umum (RSU) Abdul Manan Simatupang, dr Edi Iskandar, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Tipikor Polres Asahan. Bendahara juga beserta 4 staf ikut diangkut ke Polres, Kamis (9/ 11). Selain keenam abdi Negara (PNS) itu, barang bukti berupa uang jutaan rupiah ikut diamankan. Menurut tim Tipikor Polres Asahan, OTT kali ini terkait pengutipan retribusi umum yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Akibat ulah dr Edi Iskandar beserta kelima anak buahnya, masyakarat dirugikan hingga miliaran rupiah. Kasatreskrim Polres Asahan AKP Bayu Putra Samara, didampingi Kanit Tipikor Iptu Rianto SH, mengatakan pengamanan keenam

pejabat rumah sakit itu dilakukan, karena ketika unit Tipikor Polres Asahan melakukan penyelidikan tentang adanya pengutipan retribusi umum yang tidak sesuai dengan Perda yang berlaku. Seharusnya, Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum diberlakukan. Tetapi pihak rumah sakit masih memberlakukan Perda Nomor 12 Tahun 2011, tentang Jasa Retribusi Umum yang sebagian isinya yaitu; pembayaran pemeriksaan urine untuk empat item terhadap pasien yang ingin melakukan tes narkoba. Menurut perda yang lama (perda nomor 12/ 2011) dikenakan biaya Rp250 ribu, sedangkan Perda yang baru (14/ 2014) sebesar Rp150 ribu rupiah. “Seharusnya pasien yang ingin memeriksa keempat item tersebut dikenakan biaya Rp150 ribu

rupiah. Tapi dalam prakteknya, selama 2015 hingga November 2017 dikutip Rp250 ribu rupiah dan juga terhadap retribusi lainnya,” jelas Kasatreskrim Polres Asahan AKP Bayu PS. Dalam hal ini, kata Bayu, Unit Tipikor akan memproses kasus ini lebih lanjut, karena banyak masyarakat yang sudah dirugikan dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini. “Lihatlah, seharusnya bayar lebih murah tapi pihak rumah sakit tetap menjalankan perda yang lama yang sudah tidak berlaku lagi. ‘Kan kasihan masyarakat,” ucapnya. Kanit Tipikor Polres Asahan, Iptu Rianto menambahkan, dalam OTT tersebut, penyidik berhasil mengamankan barang bukti uang sebesar Rp1.054.000 (satu juta lima puluh empat ribu rupiah) dan

berikut berkas serta pembukuan keuangan pihak rumah sakit. Data lengkap keenam orang yang ditangkap itu; dr Edi Iskandar (Kepala rumah sakit), Zubaidah (staf tata usaha), Nurhazizah Tanjung (bendahara), Agus Hariyanto (kepala ruang instalasi laboratorium), Yusnizar Nainggolan dan Nurmala (staf kamar kartu). “Ya, semua yang diamankan berstatus PNS. Kita masih melakukan pemeriksaan. Dalam kurun waktu tiga tahun ini, masyarakat dirugikan ratusan juta bahkan mencapai miliaran rupiah,” jelas mantan Kanit Tipiter Polres Asahan itu. Mengenai status keenam yang diamanakan hingga saat ini masih dimintai keterangan. Namun kata Rianto, tidak menutup kemungkinan akan naik statusnya menjadi tersangka.(SMP)

DIDUGA TERIMA DUIT

Hakim Tolak Praperadilan Tersangka Korupsi Heli AW 101 JAKARTA- Pengadilan praperadilan menolak mengabulkan gugatan yang diajukan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh, tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter AW101. Hal tersebut disampaikan Hakim tunggal Pengadilan Megeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Kusno dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (10/11). Dalam pertimbangannya, hakim menganggap petitum yang diajukan pihak termohon tidak beralasan secara hukum. "Mengingat, seluruh petitum pemohon telah ditolak karena tidak beralasan hukum maka permohonan praperadilan juga harus ditolak seluruhnya," ujar Hakim Kusno. Dalam permohonannya, tim pengacara Irfan mempermasalahkan penyelidik yang menangani perkara tersebut karena bukan berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam dalilnya, pemohon

menggunakan dasar putusan praperadilan mantan Ketua BPK Hadi Purnomo, di mana gugatannya atas status penyidik KPK dikabulkan. Namun, menurut Kusno, putusan itu telah dibatalkan putusan Mahkamah Agung sehingga putusan tersebut tidak bisa dijadikan alasan hukum. Ia pun menolak petitum pemohon atas status penyidik. Kemudian, tim pengacara Irfan juga menganggap penetapan tersangka tidak sah karena tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. KPK kemudian membeberkan bukti-bukti berupa Berita Acara Permintaan Keterangan sejumlah saksi, ahli dan dokumen yang menguatkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan heli. Dokumen tersebut meliputi surat kontrak kerja antara TNI Angkatan Udara dengan PT Diratama Jaya Mandiri, surat kontrak jual beli heli, hingga surat pernyataan pembatalan pembelian heli oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Irfan juga pernah dimintai keterangan di tingkat penyelidikan.

Menurut hakim, bukti-bukti tersebut dapat dianggap memenuhi bukti permulaan yang mengarah ke tindak pidana. "Dengan demikian, saat pemohon ditetapkan sebagai tersangka, KPK telah menemukan bukti permulaan dan ada pemeriksaan atas pemohon berupa berita acara," kata Hakim. "Sehingga penetapan tersangka oleh KPK telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan MK," lanjut dia. Selain itu, pihak Irfan menganggap penetapan tersangka tidak sah karena tidak didahului dengan penghitungan kerugian negara. Hakim dapat menerima tanggapan KPK yang menyatakan bahwa sebelum penetapan tersangka, telah ada pertemuan antara KPK dengan BPK yang juga dihadiri Polisi Militer TNI dan PPATK mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan heli AW 101 pada 30 Maret 2017. "Karena permohonan praperadilan yang diajukan pemohon sudah ditolak seluruhnya, maka pemohon harus dibebani biaya

perkara," kata Kusno. Sementara itu, kuasa hukum Irfan, Marbun enggan berkomentar mengenai putusan hakim yang menolak gugatan praperadilan yang diajukan kliennya tersebut. "Kami tidak bisa komentar karena ini sudah putusan hakim, dan juga sudah tidak ada lagi banding, kasasi, dan PK (Peninjauan Kembali). Jadi putusan praperadilan final. Jadi saya beri komentar tehadap putusan hakim tidak etis," kata Marbun usai sidang. Namun, ia mengungkapkan ada beberapa keputusan hakim yang tidak sependapat dengan tim kuasa hukum. Salah satunya adalah unsur kerugian keuangan negara. "Menurut hakim itu sudah masuk pokok perkara. Itu kita berbeda pendapat. Dan menurut kita perkara korupsi ini unsur penting menimbulkan keuangan negara ada atau tidak. Harus ada hasil audit dari lembaga berwenang. Itu menurut kita. Tapi menurut hakim masuk pokok perkara," katanya. Atas putusan ini, pihaknya kini mempersiapkan sidang pokok perkara kasus ini. "Ya sekarang

bersiap hadapi perkara pokok," katanya. Kasus Dilanjutkan Salah seorang tim kuasa hukum KPK, Efi Laila mengapresiasi putusan hakim yang menolak gugatan praperadilan Irfan. Ia pun menegaskan, penetepan tersangka terhadap Irfan sudah berdasarkan alat bukti yang cocok. "Kami mengapresiasi lah putusan itu, putusan dari hakim praperadilan, karena memang secara normatif UU KPK kan memang mengeluarkan ketentuan yang ada dalam pasal 89 KUHAP yang mengharuskan adanya tim koneksitas. Jadi memang penetapan tersangka sudah dilakukan berdasarkan alat bukti yang cocok," ucapnya. Dengan adanya putusan ini, ia menuturkan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Heli AW 101 ini akan terus berjalan. Pihak KPK juga akan berkoordinasi dengan pihak TNI terkait putusan ini. "Iya (terus berjalan) sesuai dengan putusan hakim Praperadilan bahwa sah. Tadi anda dengar seluruh petitumnya ditolak kan," katanya. Dalam kasus helikopter AW-

101, KPK menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka pertama dari swasta. Diketahui, Irfan Kurnia Saleh diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan helikopter AW-101 di TNI AU tahun anggaran 2016-2017. Pada April 2016, TNI AU mengadakan satu unit helikopter angkut AW-101 dengan menggunakan metode pemilihan khusus atau proses lelang yang harus diikuti oleh dua perusahaan peserta lelang. Irfan selaku Presdir PT Diratama Jaya Mandiri dan diduga pengendali PT Karya Cipta Gemilang mengikutsertakan dua perusahaan miliknya tersebut dalam proses lelang ini. Padahal, sebelum proses lelang berlangsung, Irfan sudah menandatangani kontrak dengan AW sebagai produsen helikopter angkut dengan nilai kontrak US$

39,3 juta atau sekitar Rp514 miliar. Sementara saat ditunjuk sebagai pemenang lelang pada Juli 2016, Irfan mewakili PT Diratama Jaya Mandiri menandatangani kontrak dengan TNI AU senilai Rp738 miliar. Akibatnya, keuangan negara diduga dirugikan sekitar Rp224 miliar. Atas perbuatannya, Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain Irfan, penyidik POM TNI telah menetapkan lima tersangka. Tiga di antaranya terlebih dulu ditetapkan, yakni Marsma TNI FA, yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa; Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas; dan Pelda S, yang diduga menyalurkan dana-dana terkait dengan pengadaan kepada pihak-pihak tertentu. Menyusul kemudian Kolonel Kal FTS, berperan sebagai WLP; dan Marsda SB, sebagai asisten perencana Kepala Staf Angkatan Udara.(BBS)


4

KPK POS E D I S I 480 13 - 19 NOVEMBER 2017

KORUPSI

KORUPSI ALKES RP14 MILIAR

Mantan Dirut RSUD Djoelham Binjai Jadi Tersangka MEDAN– Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Binjai menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) RSUD Djoelham Binjai, Mahim Siregar bersama enam orang sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi Alatalat kesehatan (Alkes) di RSUD Djoelham Binja? bersumber APBN Tahun Anggaran (TA) 2012, senilai Rp14 miliar. Untuk enam tersangka lainnya, masing-masing bernama Suriyana sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Cipta sebagai ULP RSUD Djoelham Binjai, Suhadi Winata selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian, Budi Asmono sebagai Kepala Cabang Kimia Farma Medan tahun 2012, Teddy

selaku Direktur PT Mesarinda Abadi dan Feronica sebagai Direktur PT Petan Daya Medica. “Tim penyidik Kejari Binjai menetapkan tujuh orang tersangka pada kasus korupsi Alkes di RSUD Djoelham? Binjai?,” sebut Kepala? Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, Selasa (7/11) siang. Sumanggar menjelaskan, untuk modus dalam kasus korupsi ini, para tersangka melakukan pengelembungan harga (markup) dan pengadaan barang dan jasa dilakukan pihak RSUD Djoelham? Binjai? tidak sesuai dengan peraturan presiden (Pepres) nomor 54 tahun 2010. “Pengadaan Alkes ini, ber-

sumber dari APBN tahun 2012 senilai Rp14 miliar dengan kerugian negara sebesar Rp3,5 miliar sesuai hasil audit kerugian negara yang dikeluarkan oleh tim auditor BPKP Sumut,” ungkap mantan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Binjai itu. Ia mengatakan, masih terus mendalami penyidikan kasus korupsi ini, yang baru dilakukan ekspos internal di Kejari Medan, awal bulan November 2017 ini. Dari penyeledikan meningkat penyidikan dan menetapkan tujuh tersangka. “Belum (ditahan), masih baru penetapan tersangka ini. Masih terus dilakukan proses penyidikan dan pemeriksaan para tersangka itu,” kata Sumanggar.(JAC)

Kadis PU Sibolga Mangkir dari Pemeriksaan Kejatisu MEDAN- Tiga tersangka kasus korupsi proyek rigid beton Dinas PU Sibolga Tahun Anggaran 2015 mangkir dari panggilan penyidik Pidsus Kejati Sumut. Ketiganya dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumatera Utara, Sumanggar Siagian mengatakan, dari tiga tersangka yang mangkir itu, hanya Kadis PU Sibolga, Marwan Pasaribu, yang mempunyai alasan jelas, dua lainnya yaitu PPK dan Ketua Pokja mangkir tanpa pemberitahuan. "Kalau Kadis PU Sibolga, melalui kuasa hukumnya mengaku tidak bisa hadir karena sakit. Untuk PPK dan Ketua Pokja tidak ada pemberitahuannya. Namun, penyidik sudah menjadwalkan ulang pemeriksaan ketiganya," kata Sumanggar, Selasa (7/11). Disinggung identitas PPK dan Ketua Pokja, Sumanggar belum bisa memberitahu, "Saya belum tahu siapa namanya," ucapnya. Untuk diketahui, tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Kota Sibolga ini terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaan 13 kontrak peningkatan Hotmix

menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton). Proyek bersumber dari DAK tambahan usulan daerah yang tertuang dalam DPA Dinas PU Sibolga TA 2015 pada jalan masjid dengan nilai kontrak sebesar Rp 65 miliar. Dalam kasus ini, negara dirugikan sebesar Rp 10 miliar. Kejati Sumut telah melakukan penahanan terhadap 10 orang tersangka yang merupakan pihak rekanan. Ke-10 orang tersebut ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan. Adapun Ke-10 orang yang ditahan adalah Direktur PT Barus Raya Putra Sejati, Jamaluddin Tanjung, Direktur PT Enim Resco Utama, Ivan Mirza, Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri, Yusrilsyah, Direktur PT Arsiva, Pier Ferdinan Siregar, Direktur PT Andhika Putra Perdana, Mahmuddin Waruwu. Kemudian Direktur PT Gamox Multi Generalle, Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT Bukit Zaitun, Hobby S Sibagariang, Direktur PT Andika Putra Perdana, Gusmadi Simamora, Wadir CV Pandan Indah, Harisman Simatupang, dan Dir VIII CV Pandan Indah, Batahansyah Sinaga.(ADC)

APBD Labuhanbatu TA 2016 Dipertanyakan RANTAUPRAPAT- Sekitar Rp17 miliar sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD tahun anggaran 2016 Pemkab Labuhanbatu diduga raib dari kas daerah. Silpa yang sebelumnya diakui oleh bupati sebesar Rp122 M, namun tercatat dalam perubahan APBD hanya sebesar Rp104 lebih. Data yang dihimpun wartawan, saat penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016 pada Juli 2017, Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap mengatakan bahwa Silpa tahun 2016 sebesar Rp122 M. Besarnya Silpa tersebut menjadi sorotan fraksi-fraksi di DPRD Labuhanbatu saat itu. Fraksi Partai Golkar misalnya, dalam pemandangan umum yang dibacakan Sekretaris FPG Truly Evelin Simanjuntak SMIP dalam sidang paripurna DPRD pada Selasa 25 Juli 2017, meminta penjelasan Bupati Pangonal Harahap atas besarnya Silpa tahun 2016 Rp122 M. "Dengan besarnya Silpa ini, apakah kondisi keuangan pemerintah daerah tidak terganggu? Kami mohon penjelasan," tanya Truly saat itu. Namun, dalam peraturan bupati (Perbup) tentang penjabaran APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017, Silpa 2016 yang dibawakan ke PAPBD tahun anggaran 2017 hanya senilai Rp104 M.

SUMUT ACEH

Plt Sekda Labuhanbatu Ahmad Muflih saat dikonfirmasi wartawan, Senin (6/11) menolak berkomentar. Muflih mengaku kurang menguasai persoalannya. Dia meminta hal itu dipertanyakan ke bidang keuangan Pemkab Labuhanbatu. "Aku kurang paham. Tanya saja keuangan yang lebih menguasai. Nanti biar kutelepon orang itu," ujarnya. Saat ditanya bagaimana mungkin Sekda selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Muflih kembali berkilah. "Tanya sajalah ke keuangan," kelitnya. Sementara, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Indra Sila saat ditemui di kantornya membantah Silpa TA 2016 Rp17 M raib. Menurut Indra, angka Rp122 M yang disampaikan bupati pada sidang paripurna pertanggungjawaban APBD 2016, merupakan hasil rekonsiliasi dengan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Rantauprapat. "Rp122 miliar itu termasuk rekonsiliasi BLUD RSUD Rantauprapat," katanya. Dia menyebut, setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), anggaran tersebut dipisahkan. Sebesar Rp17 M lebih merupakan anggaran BLUD, sedangkan Silpa hanya Rp104 M. "Setelah diaudit BPK baru dipisahkan. Kalau Silpa dalam lap-

oran keuangan per 31 Desember 2016 memang sebesar 104 miliar lebih sedikit," kata Indra. Saat ditanya, bukankah pengelolaan anggaran BLUD terpisah dari APBD, Indra membenarkannya. Namun, kata dia, dalam pertanggungjawaban hal itu tidak dapat dipisahkan. "Ya, memang terpisah. Karena BLUD mengelola anggarannya tersendiri dan tidak masuk dalam APBD. Tapi saat pertanggungjawaban itu harus disampaikan juga," ujarnya. Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap pada saat menyampaikan pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2017 ke DPRD dalam rapat paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD Dahlan Bukhari, Selasa (10/10), di Gedung Dewan menyebut, pada Ranperda PAPBD TA 2017, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.290.315.127.083, bertambah sebesar Rp33.988.317.788, atau 2,7 % dari APBD Labuhanbatu TA 2017. Belanja daerah pada RPAPBD TA 2017 juga mengalami pertambahan sebesar Rp30.684.595.217, atau 2,26% dari APBD TA 2017, sehingga menjadi Rp1.388.363.228.149.(BBS)

DPRD DS Pantau Sidang Perkara OTT Kades T Morawa-A DELISERDANG- Vonis sidang perkara pungli (pungutan liar) dilakukan oknum Kepala Desa Tanjung Morawa-A, H.Senen yang digelar, Selasa mendapat tanggapan serius dari Komisi A DPRD Kabupaten Deliserdang. Menurut Sekretaris DPRD Deliserdang, Benhur Silitonga, Rabu (8/11), kasus yang menimpa oknum Kepala Desa Tanjung Morawa-A jadi pembelajaran bagi Kepala Desa lainnya khususnya yang ada di Deli Serdang.Dia meminta agar kasus tersebut terus dipantau. “Saya selaku anggota DPRD Deli Serdang dari komisi-A mengajak wartawan, LSM dan semua lapisan masyarakat agar ikut memantau sidang vonis terdakwa H.Senen yang terjerat OTT (Operasi Tangkap Tangan) Pungli. Jan-

Benhur Silitonga.

gan sampai luput dari pantauan karena ini demi kepentingan hukum, kata Benhur Silitonga kepada KPK Pos di ruang kerjanya, kantor DPRD Deli Serdang, Lubuk Pakam, Rabu (8/11). Politisi partai Golkar ini juga meyakini bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara terdakwa H.Senen tentu akan memberi putusan yang terbaik. "Mari kita pantau, tapi percayakan juga kepada hakim sebab putusan yang nanti akan diberikan hakim tentunya ada eksaminasinya. Hakim tidak mungkin sembarangan memutuskan suatu perkara karena mereka juga diawasi, sebutnya. Sementara,Giran (45) salah seorang warga masyarakat Desa Tanjung Morawa-A berharap hakim akan memberikan putusan yang terbaik sehingga memberi-

kan efek jera kepada terdakwa dan kepala desa lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Giran juga mengapresiasi sikap Pemkab Deliserdang yang tidak membantu kepala desa yang bermasalah dengan hukum." Bupati Deliserdang orang baik dan tidak mungkin membela bawahannya yang bersalah", pujinya. Terkait perkembangan sidang terdakwa yang dipantau KPK Pos di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (9/11), perkara terdakwa disidangkan kembali di ruang Kartika dengan agenda duplik terdakwa. Dalam sidang, Ketua mejelis hakim Saryana, SH, MH meyebutkan sidang lanjutan perkara terdakwa akan digelar pada Selasa (14/11) dengan agenda putusan.(DIZ)

Sekjen FITRA Pusat Desak Poldasu Tuntaskan Korupsi BBI Nisel NISEL- Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Sekjen FITRA) Pusat, Yenny Sucipto, M.Si meminta Poldasu segera menuntaskan Penyidikan lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Balai Benih Induk (BBI) Nias Selatan TA.2012 yang merugikan Negara sebesar Rp.9,9 miliar. Hal ini katakan Yenny saat dimintai tanggapannya melaluiWhatsApp, baru-baru ini. Yenny menjelaskan, biasanyasetiap kasus yang sudah naik ke tingkat penyidikan maka sudah harus ada aktor atau tersangka yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. “Soal kasus BBI itu, harus ada pihak ketiga untuk membuka kembali kasus tersebut, terutama di tingkat penyidikan,” ujarnya. “Kita tidak menginginkan mandeknya kasus itu dimanfaatkan

oleh elit untuk kepentingan sepihak saja,”tegasnya. Untuk itu, Yenny Sucipto meminta Poldasu sesegera mungkin menindaklanjuti hasil penyidikan yang sudah dilakukan.Kita berharap supaya penegak hukum punya komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya. Untuk diketahui, terkait kasus itu, Ditreskrimsus Poldasu sudah menerbitkan kembali Surat Perintah Penyidikan lanjutan dengan nomor Sprindik : Sprin sidik/63/ V/2015/Ditreskrimsus, Tanggal 29 Mei 2015 untuk mendalami keterlibatan pihak lain termasuk mendalami keterlibatan mantan Bupati Nias Selatan, ID. Namun, faktanya hingga kini, penanganan kasus itu pasca terbitnya Sprindik lanjutan tak kunjung tuntas dan terkesan mandek. Terkait lambatnya penuntasan

kasus itu, sejumlah kalangan masyarakat Nisel yang mengatas namakan dirinya Aliansi Masyarakat Nias Selatan telah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal Februari, tahun 2017. Isinya, meminta KPK supaya mengambil alih penanganan kasus tersebut dari Poldasu. Komoisi Pemberanstasan Korupsi sudah membalas surat Aliansi Masyarakat Nisel itu, pada Tanggal 4 April 2017 yang intinya surat Aliansi itu akan menjadi bahan koordinasi dan Supervisi bagi KPK. Bahkan, dalam laporan Aliansi Masyarakat Nisel itu meminta KPK untuk menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengalir ke sejumlah pihak atas kasus tersebut termasuk aliran dana ke salah satu oknum Anggota DPR RI Dapil II Sumut asal Nias berinisial, SD.

Selain itu, dalam amar putusan Hakim Pengadilan Tipikor Medan terhadap Terpidana mantan Sekda Nisel, As Laia secara tegas menyebutkan demi asas persamaan kedudukan dihadapan hukum sudah seharusnya Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi (Bupati Nisel kala itu), mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara Incassu. Berdasarkan keterangan saksi dalam amar Putusan Hakim Tipikor Medan terhadap terpidana Y.Ak Duha, menyebutkan, pengadaan lahan pertapakan BBI itu atas perintah Bupati Nisel, Idealisman Dachi kala itu. Sementara, Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Rina Sari Ginting, saat dikonfirmasi melalui, WhatsApp, Rabu, (8/11), hingga pukul 14.30 Wib, tidak membalas dan terkesan bungkam.(HAL)

Kejari Labuhanbatu Periksa Kadis PMDK RANTAUPRAPAT- Kejaksaan Negeri Labuhanbatu memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu, Zaid Harahap, terkait dugaan korupsi/mark-up anggaran proyek 'wajib' pengadaan tower wifi dan website 75 desa di 7 kecamatan hingga miliaran rupiah. Zaid diperiksa di ruangan seksi intelijen, Kamis (9/11). Menurut sumber, Zaid tiba di kantor Kejari Rantauprapat sekira pukul 10:00 WIB, lalu diarahkan petugas keamanan ke ruang seksi intelijen. "Bapak itu sedang diperiksa Bu Lusi (jaksa Lusiana) di ruangannya," sebut sumber di Kejari Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat. Setelah hampir 2 jam Kadis PMD/K tersebut berhadapan dengan jaksa senior itu, kemudian keluar sekira pukul 11.45 WIB. Namun Zaid yang ditemui wartawan di halaman kantor Adyaksa itu, tidak berkomentar. "Apakah bapak benar diperiksa terkait proyek pengadaan tower wifi desa dan website desa?" tanya wartawan. "No comment," jawab Zaid yang mengenakan batik cokelat celana keper hitam sambil berjalan menuju pintu keluar kejaksaan. "Masalah apa saja yang ditanyakan jaksa terhadap bapak," tanya wartawan lagi. "No comment. No comment. No comment ya," kata Zaid menjawab pertanyaan wartawan siang itu. Tiga jam kemudian, Zaid kembali lagi ke kantor Kejari La-

buhanbatu. Dia langsung masuk ke ruang kerja jaksa Lusiana yang bersebelahan langsung dengan ruang kerja Kasi Intel. Hingga pukul 18:35 WIB, Zaid masih berada di ruang intel dan dimintai keterangan. Informasi dihimpun, 3 perusahaan pengadaan dan pendirian tower wifi di desa-desa se Kabupaten Labuhanbatu juga disebut-sebut dipanggil Kejari Rantauprapat. Namun, pantauan wartawan, hanya Zaid yang terlihat diperiksa pihak intel. Tidak ada pihak lain yang sedang diperiksa di kantor tersebut, baik di seksi intel dan Pidsus (pidana khusus). "Kabarnya dipanggil juga pihak rekanan, tapi kayaknya nggak ada datang. Yang kami lihat, cuma Pak Zaid yang diperiksa intel," sebut sumber. Namun terkait pemeriksaan dan pemanggilan terhadap rekanan pengadaan tower wifi tersebut, belum diperoleh keterangan resmi dari Kajari maupun Kasi Intel. "Maaf ya, rekan-rekan. Kami belum bisa kasih keterangan. Ini masih klarifikasi (dari Pulbaket)," sebut Kasi Intel, Ricardo Marpaung. Banyak pihak menduga perusahaan rekanan/kontraktor pengadaan tower wifi di seluruh desa 7 kecamatan (Bilah Barat, Bilah Hulu, Bilah Hilir, Pangkatan, Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir), CV RZ, CV ZK dan CV Bersama, diduga fiktif. Sebelum masalah ini ditangani Kejari Labuhanbatu, Kadis PMD/ K Zaid Harahap ketika dikonfirmasi wartawan terkait dugaan mark-

up anggaran pendirian tower wifi 75 desa se Labuhanbatu, mengaku tidak mengetahui masalah tersebut, dan menyebut itu gawean Kades. Sedikitnya 75 desa se Labuhanbatu serentak membangun tower wifi dan website menggunakan dana ADD. Anggaran pengadaan menara triangle itu disebut mencapai Rp40 juta. Anggaran pembangunan tower wifi setinggi 25 meter itu diduga di-mark-up. Bahkan tercium kental aroma korupsi, kolusi dan nepotismenya. Sebab, pemborongnya disebut-sebut anak bupati Penelusuran, di internet yang memuat sejumlah laman penyedia jasa pemasangan tower wifi, setiap batang/1 stik 5 meter tower triangle wifi untuk pemasangan area Medan, penyedia jasa mematok harga Rp1.200.000 Rp1.500.000. Sedangkan untuk pemasangan tower triangle setinggi 25 meter dibutuhkan stik sambung 5 batang, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membangun tower triangle setinggi 25 meter berkisar Rp6 juta - Rp7,5 juta. Harga yang ditawarkan oleh para penyedia jasa pemasangan menara wifi tersebut sudah termasuk kabel sling, tapak pondasi, instalasi wife berupa modem dan router serta biaya maintenance/ pamasangan. Namun harga tersebut di luar biaya transportasi dan akomodasi. "Itulah memang. Terlalu tinggi harganya. Kami takutnya sebenarnya kalau proyek ini jadi temuan penegak hukum. Tapi mau macam

mana lagi, namanya itu sudah permintaan, kami tidak bisa menolak," kata seorang Kades meminta namanya tidak ditulis. Sementara, untuk jasa pembuatan website, sejumlah programer menawarkan jasa, berkisar Rp3,5 juta sampai Rp5 juta. Jika ditotal kebutuhan anggaran sewajarnya dalam pembangunan tower wifi dan pembuatan website desa berkisar Rp9,5 juta sampai Rp12,5 juta, di luar biaya transportasi, akomodasi teknisi dan pajak pertambahan nilai (PPn). "Memang kami pernah konsultasi kepada sejumlah teknisi dan tukang komputer, mark up harga jasa pemasangan itu terlihat dalam peluncuran proyek ini. Harga pemasangan tower wifi setinggi 25 meter tersebut berlipat-lipat dari harga pasar. Kalau dihitung-hitung, biaya wajar pembangunan tower wifi ditambah website desa antara Rp15 juta sampai Rp20 juta. Makanya kami para kepala desa sekarang sangat takut," ujar Kades. Proyek 'wajib' ini menyeret nama anak Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, Baikandi Ladomi Harahap yang diduga bermufakat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengondisikan proyek tersebut dan perusahaan pengadaannya dikoordinir anak sulung bupati. Namun Bupati Pangonal membantah putranya terlibat dalam proyek 'wajib' tersebut. Kata bupati, anaknya sudah mengurusi usahanya, seperti ram (penampungan kelapa sait, pengangkutan dan alat berat.(MOC)

KASUS DUGAAN KORUPSI PATUNG YESUS

Polda Sumut Lengkapi Pemberkasan Dugaan Korupsi Alkes Taput MEDAN– Kasus pengadaan alat kesehatan (alkses), kedokteran dan keluarga berencana (KB) Tahun Anggaran 2012 di Rumah Sakit Umum Swadana Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara yang sempat mencuat pada 2015 lalu, kini sudah memasuki babak baru. Subdit III/Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut telah menetapkan empat orang tersangka, yakni Hotman

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Sihombing AMK sebagai PPK, dr Saut Hutasoit Sp An sebagai KPA, Rudi MH Siregar SKM sebagai Ketua Panitia dan Wilson JPS Ritonga SKM sebagai Sekretaris Panitia. Kasubdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, AKBP Putu Yudha Prawira mengatakan, masing-masing berkas perkara terjadi 5 kali dan sudah P19. Dikatakan Putu, penyidik terus melakukan

perbaikan-perbaikan untuk melengkapi berkas perkara. “Pada 10 Oktober 2017, berkas perkara atas nama Hotman Sihombing dinyatakan P21, sedangkan berkas perkara lainnya masih dalam penelitian Jaksa Penuntut Umum (JPU),” ujar Putu, saat ditemui di ruangannya, Kamis (9/11). Dikatakan Putu, dari empat berkas milik tersangka, hanya satu berkas yang dinyatakan

lengkap oleh jaksa. Putu menyebut, berkas milik tersangka Hotman Sihombing, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah dinyatakan lengkap. “Sementara untuk berkas tiga tersangka lain, Saut Hutasoit, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Rudi MH Siregar, Ketua Panitia dan Wilson JPS Ritonga, Sekretaris Panitia masih P-19,” sebut Putu.

Meski begitu, mantan Kasubdit II/Cyber Crime tersebut enggan membeberkan saat disinggung jumlah kerugian negara dalam kasus itu. Namun, kata Putu, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1.257.709.650. “Kasus ini dilaporkan tahun 2015 lalu dan setelah melakukan serangkaian pemeriksaan,

ditemukan dugaan korupsi negara,” tegas Putu. Putu membeberkan, sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangannya, meliputi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Adminitrasi Negara dan BPKP. Putu menegaskan, dalam kasus itu ditemukan perbuatan melawan hukum, antara lain tidak menyusun harga penghitungan sementara (HPS) sesuai ketentuan/tidak melakukan

survei harga, dibuat berdasarkan brosur sehingga terjadi kemahalan harga, seharusnya peserta lelang tidak ada yang dimenangkan (lelang batal). Untuk diketahui, kasus ini berawal dari pengadaan 11 item Alkes dan KB di RSU Tarutung senilai Rp8,3 miliar lebih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) TA 2012 di mark-up, sehingga negara dirugikan.(JAC)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO LANGKAT: -, BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Atuloo Mendrofa, Faonasokhi Lombu, Iman Selamat Telaumbanua, Enius Zalukhu, Anotona Lase; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Supriadi; BIRO TEBINGTINGGI:: Ruben Sembiring, Nasib Marulak Sianturi; BIRO BATUBARA: Sahril (Kabiro), Edward Rajagukguk; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih, Sabar Saragih, Sali, Hotma Andar Tobing, Mukhtar Sirait (Siantar/Simalungun); Anna Elfrida Siahaan (Tobasa); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, J Arifin Siregar (Labuhanbatu Utara); Suraji, Agus Syahputra (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Faoziduhu Hulu (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Enri Anto Harahap (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Mukhtar Sianipar (Taput); Boyde Siregar, Reinton Siregar (Humbang Hasundutan); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Yuheri Salman (Langsa); M Harahap, Muhazar (Lhokseumawe/Aceh Utara); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Sadari Halawa (Nias Selatan); Shalehuddin, Dedi Sukendri (Indragiri Hilir).


5

KPK POS E D I S I 480 13 - 19 NOVEMBER 2017

KORUPSI

LIPSUS

KPK YAKIN SETYA NOVANTO TAK AKAN LEPAS KOMISI Pemberantasan Korupsi menyatakan siap menghadapi upaya hukum yang akan ditempuh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP. "Sepanjang itu tersedia, tentu saja KPK akan menghadapi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/11). Menurut Febri, KPK sudah mempelajari putusan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang sebelumnya mengabulkan permohonan Novanto. Febri optimistis, jeratan untuk Novanto kali ini tidak akan bisa lagi dipatahkan. "Misalnya ketika ada perlawan dari aspek subtansi, akan kami sokong dari subtansi juga," kata Febri. Diketahui, KPK sempat tetapkan Novanto selaku tersangka pada 17 Juli 2017 lalu. Namun, status tersangkanya gugur setelah Hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, mengabulkan praperadilan yang dilayangkan Novanto. Berikut video keterangan pers KPK yang telah resmi menetapkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, sebagai tersangka lagi. Jemput Paksa KOMISI Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai tersangka e-KTP. Saat proses penyelidikan, Ketua Umum Partai Golkar tersebut sudah dua kali mangkir menjalani pemeriksaan. Ditanyai apakah KPK akan jemput paksa Novanto kalau kembali mangkir pemeriksaan, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, belum bisa berspekulasi. Ia cuma memastikan proses penyidikan akan terus dilakukan pihaknya. "Terkait pemeriksaan tersangka SN, tentu saja akan dilakukan penyidik. Namun kapan pemeriksaan tersangka itu dilakukan tentu nanti kami sampaikan lebih lanjut," kata Febri saat dikonfirmasi awak media di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/11). Setya Novanto dua kali mangkir dari dipanggil sebagai saksi untuk perkara Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo. Berdasarkan surat yang dikirimkan Sekretariat DPR, Novanto tidak memenuhi panggilan penyidik lantaran KPK tak melampirkan surat persetujuan Presiden, merujuk UU MD3. Ditanyai mengenai itu, Febri mengakui pihaknya masih mengkaji surat tersebut dikaitkan dengan keputusan Mahakamah Kontitusi (MK) terkait UU MD3. "Sesuai jadwal pemeriksaannya yang pasti saat ini harus melakukan penyidikan kasus e-KTP ini dan kami sedang mempelajari UU MD3 terkait dengan izin Presiden terkait alasan yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi," kata Febri. Mangkir Terus KOMISI Pemberantasan Korupsi

(KPK) kembali menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP. Penetapan ini dilakukan lembaga antirasuah itu setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dalam proses penyelidikan. Bahkan, Novanto telah dua kali dipanggil penyelidik untuk dimintai keterangan, tapi ketua umum Partai Golkar itu tidak memenuhi panggilan. Wakil Ketua KPK, Saut Situmor-

ang, mengungkapkan, KPK telah mempelajari secara seksama putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar, yang mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto. Menurut Saut, setelah mempelajari putusan PN Jaksel, KPK melakukan penyelidikan baru untuk mengembangkan perkara e-KTP. "Dalam proses penyelidikan ini, KPK telah meminta keterangan sejum-

lah pihak dan mengumpulkan buktibukti yang relevan," kata Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/11). Selain itu, kata Saut, penyelidiknya telah dua kali meminta keterangan Novanto yakni pada 13 dan 18 Oktober 2017. Namun, Novanto selalu mangkir dari panggilan. "Yang bersangkutan tidak hadir untuk diminta keterangan dengan alasan ada pelaksanaan tugas kedinasan," kata

Saut. Pada perkara ini, Novanto diduga melangar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. KPK Tak Takut KOMISI Pemberantasan Korupsi tidak khawatir atas laporan yang dibuat anggota tim kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Sandy Kurniawan terhadap dua pimpinan lembaga rasuah ini, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Keduanya dilaporkan terkait kasus dugaan pemalsuan surat. "Jadi kami pastikan KPK akan menghadapi hal ini, dan kami percaya polisi akan profesional dalam menangani laporan-laporan seperti itu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/11). Diketahui, laporan itu kini telah ditingkatkan statusnya ke penyidikan dan telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Bareskrim Polri. Febri mengaku, pihaknya saat ini telah menerima SPDP yang dikirim oleh Bareskrim Polri. Dalam surat tersebut tercantum, dua pimpinan KPK sebagai pihak terlapor. Namun, surat tersebut tidak merincikan perkara yang disangkakan. "Jadi perlu ditegaskan di sini, dua pimpinan KPK sebagai pihak terlapor. Tentu kami akan pelajari lebih lanjut lagi, termasuk juga apa yang dipersoalkan di sana, yang tidak tercantum (kasusnya)," kata Febri. Di sisi lain, Febri mengingatkan pihak kepolisian tentang ketentuan Pasal 25 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal itu mengatur, bahwa proses penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dibandingkan dengan perkara yang lainnya. "Jadi saya kira baik KPK, Polri atau Kejaksaan memahami ketentuan di Pasal 25 UU Tipikor tersebut," kata Febri. KPK diketahui saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi e-KTP. Bahkan sudah menandatangai kembali surat perintah penyidikan atas nama Setya Novanto. Sebelum langkah itu, penyidik lebih dulu meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, pada 2 Oktober 2017, untuk mencegah Setya Novanto, bepergian ke luar negeri. Pencegahan tersebut dalam kaitan perkara yang telah menjerat Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. Langkah permintaan pencegahan itulah yang dijadikan sebagai objek laporan di Bareskrim Polri dengan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh dua pimpinan KPK.(IN/BBS)

KPK Minta Setya Novanto Tak Berlindung di Balik Presiden KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ketua DPR Setya Novanto maupun Sekretariat Jenderal DPR RI untuk tidak mengaitkan dengan Presiden Joko Widodo atas ketidakhadiran Novanto dalam pemeriksaan. Diketahui, Novanto kembali mangkir panggilan penyidik, Senin, 6 November 2017, untuk diperiksa sebagai saksi perkara e-KTP dengan tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo. Dalam surat yang dilayangkan Setjen dan Badan Keahlian DPR yang ditandatangani oleh Plt Sekjen DPR Damayanti disebutkan bahwa Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan penyidik karena pemeriksaannya harus dapat persetujuan Presiden.

Alasan ini bersandar pada Pasal 245 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau lazim disebut UU MD3. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menilai bahwa pihaknya punya UU khusus terkait hal ini. Karena itu, Febri meminta Novanto tak bawa-bawa Presiden dalam kasus ini. "Bagi KPK sebenarnya, pelaksaanaan tugas yang kami lakukan sebaiknya dilakukan dalam koridor hukum dan Presiden punya tugas jauh lebih besar. Jangan sampai ketika itu tidak diatur Presiden juga ditarik-tarik pada persoalan ini," kata Febri, Senin (6/11). Sejak penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka dua mantan pejabat Kemdagri hingga kini, KPK setidakn-

ya telah sembilan kali memanggil Setya Novanto. Novanto sempat hadir untuk diperiksa sebagai saksi, dan sempat beberapa kali tak hadir. Namun, baru kali ini Novanto tak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan harus atas seizin Presiden. "Mulai tersangka Sugiharto sejak Desember 2016 lalu dan yang bersangkutan (Novanto) datang dan menghadiri saat itu. Dari Januari hingga Juli dan total sampai saat ini ada 9 (kali pemanggilan) termasuk juga pernah dipanggil selaku tersangka dua kali namun tak hadir. Sebelumnya dia tidak pernah ada penjelasan atau alasan terkait penggunaaan klausul harus ada izin Presiden," kata Febri.

Untuk itu, Febri menyatakan, pihaknya akan mempelajari surat DPR yang menjelaskan ketidakhadiran Novanto ini. Termasuk pengetahuan Setya Novanto terkait surat itu, mengingat pada panggilan sebelumnya, Novanto mangkir dengan surat yang dibuat pihak keluarga dan kuasa hukum. "Itu menjadi salah satu hal penting dicermati, apakah surat yang dibuat sekjen tersebut diketahui sama saksi SN atau tidak," kata Febri. Febri mengaku belum bisa bicara lebih jauh menyikapi ketidakhadiran Novanto ini dengan melayangkan surat panggilan ketiga, yang disertai dengan penjemputan paksa atau langkah hukum lainnya. "Apakah ada panggilan ketiga atau

panggilan paksa, kami belum putuskan. Kami akan pelajari dua surat dan respon sejauh ini," kata Febri. Febri menambahkan, pihaknya meminta semua pihak termasuk Novanto, untuk tidak mempersulit penanganan kasus korupsi e-KTP yang tengah diusut KPK sejak 2014 lalu. Menurut dia, ada konsekuensi hukum bila pihak-pihak yang diminta keterangannya tak menghormati panggilan tersebut. Apalagi, Novanto merupakan Ketua DPR yang seharusnya memberikan contoh warga negara yang baik dan taat hukum. "Sejauh ini kami harap semua pihak tidak mempersulit penanganan perkara yang dilakukan KPK. Kami sampaikan ke semua pihak," ujarnya.(IN/BBS)

Golkar Pasrah SEKJEN Partai Golkar, Idrus Marham, tak mau ambil pusing soal status Ketua Umum Golkar yang kembali akan dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus e-KTP. Partai Golkar katanya, menyerahkan sepenuhnya pada kuasa hukum Novanto. "Kita sudah sepakat Pak Nov itu telah memiliki penasihat hukum dan oleh karena itu yang berkaitan dengan hukum ditanyakan ke penasihat hukumnya saja," kata Idrus di DPP Golkar, Jakarta, Kamis (9/11). Ia yakin penasihat hukum yang bersangkutan akan memberikan pertimbangan agar proses hukum yang dilalui Novanto berjalan dengan baik berdasarkan fakta-fakta hukum. Partai Golkar akan tetap menghargai apapun yang nanti diputuskan KPK terkait Novanto. "Tapi pada saat yang sama kita juga ingin azas praduga tak bersalah dihargai oleh masyarakat," kata Idrus. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menerbitkan kembali Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas tersangka Setya Novanto, terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. SPDP Novanto sempat viral di kalangan wartawan. Terkait dengan beredarnya SPDP itu, Sandy Kurniawan sebagai kuasa hukum Novanto melaporkan sejumlah pimpinan KPK ke Mabes Polri. Laporan terkait penggunaan surat palsu atau memanfaatkan wewenangnya dalam kasus yang membelit Setya Novanto. Saat ini perkara petinggi KPK itu tengah ditangani Bareskrim Polri dan sudah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dalam waktu dekat, polisi akan memeriksa terlapor. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak khawatir atas laporan yang dibuat kubu Novanto. KPK memastikan akan menghadapi hal itu dan mengawal pimpinan mereka yang dilaporkan. "Jadi kami pastikan KPK akan menghadapi hal ini, dan kami percaya polisi akan profesional dalam menangani laporan-laporan seperti itu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah. KPK diketahui saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi e-KTP. Bahkan sudah menandatangai kembali surat perintah penyidikan atas nama Setya Novanto. Sebelum langkah itu, penyidik lebih dulu meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, pada 2 Oktober 2017, untuk mencegah Setya Novanto, bepergian ke luar negeri. Pencegahan tersebut dalam kaitan perkara yang telah menjerat Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.(IN/BBS)

KPK Ogah Ladeni Tudingan Bocorkan SPDP Novanto KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan meladeni tudingan yang menyebut sengaja membocorkan foto surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus e-KTP. Dalam foto SPDP yang tersebar viral itu disebutkan Ketua DPR, Setya Novanto, sudah tetapkan sebagai tersangka atas dasar surat perintah penyidikan tertanggal 31 Oktober 2017. "Saya kira tidak perlu ditanggapi tudingan seperti itu, yang pasti kalau proses dalam penyidikan setelah putusan MK ada kewajiban bagi penyidik menyampaikan SPDP kepada tersangka, pihak korban atau pihak pelapor terkait tindak pidana lain," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 8 November 2017. Febri menjelaskan, dengan diserahkannya SPDP kepada pihak terkait, KPK sudah sesuai aturan. Untuk itu, Febri tak bisa berspekulasi sumber foto SPDP yang beredar viral itu sejak Senin kemarin. "Yang pasti dari KPK hanya satu lembar kami terbitkan, tentu saja tak bisa kontrol lagi surat tersebut. Yang bisa saya sampaikan seperti tadi. Prosedur terkait sumber dari mana (menjadi viral), tentu saja kami tidak tahu," ujarnya. Pada Senin, 6 November 2017, beredar foto SPDP yang tertulis di bagian atasnya KPK. Dalam foto itu dituliskan bahwa Setya Novanto tersangka berdasarkan Sprin.Dik113/01/10/2017 tertanggal 31 Oktober 2017. Dalam foto SPDP itu juga disebutkan, pada Selasa, 31 Oktober 2017 telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP elektronik tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri yang diduga dilakukan Setya Novanto bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman dan Sugiharto dan kawan-kawan.(IN/BBS)

Pengacara Novanto Klaim Ketua KPK Segera jadi Tersangka KUASA hukum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengklaim telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu dan atau penyalahgunaan wewenang dengan terlapor pimpinan KPK, Saut Situmorang dan Agus Rahardjo. Fredrich menunjukkan surat yang bertuliskan perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan terlapor Saut Situmorang, Agus Rahardjo dkk, kepada para awak media. "Ini sudah ada SPDP, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Terlapornya siapa disini bisa lihat sendiri. Maksudnya diduga siapa bisa dilihat," kata Fredrich sambil memerkan surat di Bareskrim Polri,

Jakarta, Rabu (8/11). Fredrich juga mengklaim bahwa SPDP tersebut sudah diserahakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Jadi mereka sudah tahu, sehingga dengan demikian kami juga mengucapkan terima kasih sama Direktorat Tindak Pidana Umum, pak Direktur, Seluruh Kasubdit, Kanit maupun penyidiknya. Karena mereka telah begitu serius profesional untuk mencoba mendalami laporan polisi kami dan kini sekarang statusnya sudah penyidikan dengan diduga dilakukan oleh Saut Situmorang dan Agus Rahardjo," ujarnya. Fredrich berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama berkas kasus ini bisa dilimpahkan ke Kejaksaan dan segera disidangkan. Saat ditanya pemalsuan apa yang dilaporkan, Fredrich mengatakan,

terkait surat permohonan pencegahan bepergian keluar negeri kepada pihak Imigrasi, SPDP dari KPK. Namun, Ia enggan menjelaskan lebih jauh dengan alasan merupakan bagian dari penyidikan. Ia meminta untuk menanyakan kepada penyidiknya. "Surat yang, pada ke imigrasi, sprindiknya maupun daripada SPDP. (Terkait dengan kasus Setnov). Oh ya jelas semuanya. bukan pencegahan, dan semua suratnya banyak yang tidak benar. Karena saya yakin penyidik sudah mendapatkan bukti otentik-ontentik semua," ujarnya. SPDP Saat ditanya kenapa hanya dua pimpinan yang dilaporkan, Fredrich menyebut keduanya yang menandatangani surat yang dipermasalahkan oleh pihaknya. "Karena yang tanda tangan mereka, masa saya membabi buta

1600 (pegawai KPK) dilaporkan semua, enggak masuk akal lah. Kita kan profesional," ujarnya. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Kepolisian terkait klaim dari kuasa hukum Setya Novanto ini. "Silahkan konfirmasi ke Kadiv Humas ya," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Herry Rudolf Nahak saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu 8 November 2017. Saat dikonfirmasi kepada Kadiv Humas Polri, belum ada jawaban terkait klaim pengacara Ketua Umum Golkar yang telah menerima SPDP kasus ini. Sebelumnya, Kuasa Hukum Ketua Dewan Perwaiklan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mendatangi Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat. Kedatangannya itu untuk membuat laporan.

Namun ternyata Fredrich enggan mempublikasikan siapa pihak yang ia laporkan ke Bareskrim. "Laporan Polisi (LP) sudah ada. Tapi sementara kita enggak ada komen dulu ya," kata Fredrich usai membuat laporan di kantor Bareskrim Polri di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 9 Oktober 2017 lalu. Namun, saat ditanyakan kembali siapa yang dilaporkan oleh pihaknya itu dan apa pasal yang disangkakan terhadap terlapor, dirinya tak mau menjawab dan malah justru mengarahkan awak media agar bertanya langsung ke penyidik. Bahkan ketika awak media mencoba mempertegas apakah pihak yang dilaporkan itu KPK, Fredrich tetap enggan memberikan jawaban. "Tanya penyidiknya. Kita enggak

enak ya. Pasal saya enggak tahu, tanya penyidik ya," ujarnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari internal Bareskrim, laporan tersebut dibuat atas nama Sandi Kurniawan yang melaporkan salah satu pejabat tinggi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Yang buat laporan Sandi Kurniawan yang dilaporin Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK)," kata sumber internal Bareskrim Polri yang enggan disebutkan namanya. Dalam laporan yang dibuat oleh Sandi dengan nomor LP/1028/X/ 2017/Bareskrim, atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.(IN/ BBS)


6

KPK POS E D I S I 480 13 - 19 NOVEMBER 2017

POLITIK

SUMUT ACEH

132 Orang Daftar Jadi Panwascam Kota Lhokseumawe LHOKSEUMAWE - Sebanyak 132 orang mendaftar untuk menjadi Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) di Kota Lhokseumawe. Hal itu sesuai dengan data yang diperoleh dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) hingga berakhirnya batas pendaftaran. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Zulkarnain mengatakan 132 orang calon panwascam itu berasal dari empat kecamatan dalam Kota Lhokseumawe. “Calon paswascam laki-laki 100 orang, dan perempauan 32

orang, dengan total keseluruhan berjumlah 132 orang,” kata Zulkarnain, Jumat (10/11). Dari total 132 orang yang sudah mendaftar, masih ada 25 orang lagi yang berkasnya belum lengkap. “Untuk yang belum melengakapi berkas tersebut diberikan waktu dan kesempatan untuk melengkapi hingga 12 November 2017,” ujarnya. Untuk tahap selanjutnya, Zulkarnain mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi seluruh berkas calon panwascam dan mengumumkan siapa saja yang nantinya akan lulus pada tahap

administrasi. “Setelah kelulusan administrasi dilanjutkan ujian tulis dan wawacara. Mengenai waktu dan tempat pelaksanaan ujian nantinya akan di umumkan kembali,” imbuhnya. Zulkarnain berharap kepada calon peserta panwascam untuk mempersiapkan diri secara maksimal, baik itu fisik, mental, dan wawasan tentang kepemiluan secara menyeluruh. "Kami juga menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait calon peserta yang telah mendaftarkan diri sebagai calon panwascam,” imbuhnya.(INT)

UMP Aceh 2018 Rp 2,7 Juta BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2018 sebesar Rp 2,7 juta. Jumlah tersebut naik Rp 200 ribu dibanding tahun 2017 yang hanya Rp 2,5 juta. Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin mengatakan, UMP baru itu berlaku setelah Gubernur Aceh meneken Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tanggal 7 November 2017. Penerapan upah baru dimulai 1 Januari 2018. Mulyadi menjelaskan, besaran Rp 2,7 juta per bulan merupakan upah bulanan terendah dengan hitungan waktu kerja 40 jam per minggu bagi sistem kerja enam hari per minggu dan delapan jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja lima hari per minggu. “UMP ini berlaku bagi pekerja/buruh lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP. Gubernur Aceh berharap pengusaha dan perusahaan di Aceh untuk mematuhi peraturan ini,” ucap Mulyadi.

Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Pergub, Mulyadi mengatakan dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Dengan ditetapkannya UMP Aceh, maka setiap pelaku usaha di Aceh wajib membayar karyawannya sesuai Pergub. Bagi perusahaan yang melanggar, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan. “Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. Pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh,” ujar dia. Peraturan itu berlaku bagi pekerja/buruh dan karyawan di perusahaan swasta, BUMN/BUMD, dan usaha sosial lain. Untuk memastikan Pergub itu berjalan akan diawasi oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.(srb)

Mendagri Berhentikan Makrum BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, memberhentikan Ir Makrum Thahir sebagai anggota DPRA masa jabatan 2014-2019. Keputusan tersebut menindaklanjuti surat usulan Penganti Antarwaktu (PAW) dari DPA Partai Aceh yang dikirim melalui DPRA dan diteruskan oleh Gubernur Aceh kepada Mendagri. Dalam surat nomor 108/ DPA-PA/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017, DPA Partai Aceh mengusulkan PAW anggota DPRA dari Partai Aceh, Makrum Thahir dan mengangkat pengantinya, H Dahlan Jamaluddin SIP. Atas dasar surat tersebut, Mendagri mengeluarkan keputusan Nomor 161.11-8487 tahun 2017, yang diteken Mendagri Tjahjo Kumolo pada 27 Oktober 2017. “Meresmikan pemberhentian dengan hormat saudara Ir Makrum Thahir dari kedudukannya sebagai anggota DPRA masa jabatan 2014-2019, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota DPRA,” bunyi salinan surat keputusan Mendagri yang diterima Serambi, Kamis (9/11). Penetapan tersebut berlaku sejak ditetapkan salinan keputusan. Keluarnya keputusan ini tentu membuat anggota DPRA dari daerah pemilihan II (PidiePidie Jaya) ini kaget. Betapa tidak, sebelumnya DPA Partai Aceh melalui suratnya 127/

DPA-PA/IX/2017 tanggal 8 September 2017 telah mengeluarkan pencabutan surat PAW yang sebelumnya telah diajukan ke DPRA dan sudah pula ditindaklajuti oleh Gubernur Aceh untuk dikirim Mendagri. Pengeluaran surat pembatalan PAW tidak terlepas dari gugatan Makrum terhadap DPA Partai Aceh di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh. Sebelumnya surat Mendagri Nomor 161.11/6903/OTDA tanggal 7 September 2017 menyebutkan surat PAW belum dapat diproses lebih lanjut sampai gugatan tersebut berkekuatan tetap (inkrah) dari pengadilan. Belakangan, pada 27 Oktober 2017 Mendagri tetap mengeluarkan surat pemberhentian terhadap Makrum Thahir. Usut punya usut, ternyata surat pencabutan PAW yang dikeluarkan DPA Partai Aceh tidak pernah diteruskan oleh DPRA melalui Gubernur Aceh kepada Mendagri. Sehingga, Mendagri tidak pernah menerima surat tersebut. Ketua DPRA, Tgk Muharuddin membenarkan perihal tersebut. “Surat itu belum sempat kita kirim. Sebab sebelum diproses ada keputusan baru dari partai yang meminta pergantian saudara Makrum dengan Dahlan. Jadi bukan tidak diproses, tapi belum sempat diproses karena sudah ada keputusan baru dari partai,” katanya kepada Serambi.

Terkait dengan gugatan Makrum di PN Banda Aceh, kata Muharuddin, sudah selesai. Sebab pengadilan sudah memutuskan agar persoalan tersebut dikembalikan ke partai untuk diselesai. Dengan terbitnya keputusan pengadilan yang menyerahkan kepada partai, berarti secara hukum tidak ada persoalan lagi,” ucap dia. Makrum Thahir melalui kuasa hukumnya, M Isa Yahya SH mengaku tidak menerima keputusan Mendagri karena dinilai cacat hukum. Menurutnya, persoalan hukum di pengadilan belum selesai meskipun sudah ada keputusan dari majelis hakim pada Senin, (6/11). Dia menyatakan, pihaknya diberi waktu 14 hari untuk menentukan sikap. “Kita akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) besok (hari ini). Kami harap MA memerintahkan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa kembali perkara itu. Karena sepengetahuan kami tidak ada pengadilan lain untuk mengadili perakara ini karena Partai Aceh tidak ada Mahkamah Partai atau Dewan Kehormatan Partai untuk memeriksa persoalan ini,” katanya. Selain itu, pihaknya juga meminta Ketua DPRA agar menunda pelantikan terhadap Dahlan Jamaluddin sebagai Anggota DPRA pengganti Makrum, sampai keluarnya putusan inkrah dari pengadilan terkait gugatan yang sedang diajukan.

Perangi Hoax, KIP Sumut Lakukan MoU dengan FISIP UMSU MEDAN - Untuk antisipasi maraknya penyebaran berita hoax yang terjadi di media sosial, Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumatera Utara melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). MoU berlangsung di Hotel Madani, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Kamis (9/11), dan dihadiri langsung Ketua KIP Sumut, Abdul Jalil, Wakil Rektor III UMSU, Rudianto, Dekan Fisip UMSU, Tasrif Syam, serta Komisioner KIP Sumut lainnya. Ketua KIP Sumut, Abdul Jalil mengatakan, tujuan utama dalam kerja sama ini adalah untuk menciptakan mahasiswa sebagai agen anti hoax di tengah kehidupan keterbukaan informasi di media sosial yang overload. "Karena memang informasi sangat penting, jangan sampai masyarakat dicekoki informasi

hoax. Itulah tugas kita bersama. Ini banyak dilakukan kalangan mahasiswa yang kita anggap kaum intelektual. Memang arahnya kita persiapkan mahasiswa UMSU ini sebagai lini depan untuk membentengi dan menjadikan agen anti hoax," jelasnya. Lanjutnya, ia mengakui lini akademisi memiliki peran penting untuk membantu mencerdaskan generasi muda dalam memerangi pemberitaan hoax, dan mencerdaskan masyarakat di masa keterbukaan informasi yang semakin menganga lebar ini. "Kami yakin, dari dunia akademisi ini bisa berkembang, ke depan bisa dengan bentuk perjanjian yang lebih spesifik, namun tetap dalam bingkai rangkuman informasi. Melalui dunia pendidikan mahasiswa dipersiapkan sebagai generasi muda yang cerdas untuk memilah informasi," katanya. "Saya melihat, UMSU ini sebagai perguruan tinggi yang

ternama dan kredibilitasnya cukup baik, sehingga MOU ini sebagai pintu masuk komisi informasi untuk sama-sama bergandeng tangan dengan pihak UMSU," lanjutnya. Namun, diakuinya, tak cukup hanya mengikut sertakan lembaga akademisi. Ia menambahkan, nantinya KIP Sumut akan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, praktisi, dan LSM. "Berhubungan dengan pihak lembaga lain sudah ada seperti Bawaslu dan sebagainya, tapi untuk bulan ini adalah yang pertama. Semoga ke depan kita coba ke perguruan tinggi negeri seperti USU juga akan kita segera lakukan," pungkasnya. Setelah melakukan penandatanganan MoU dilanjutkan dengan diskusi tentang keterbukaan informasi publik, dengan pembicara Komisioner KIP Sumut, Robinson Simbolon, dan Wakil Rektor UII UMSU, Rudianto.(INT)

Kajati Aceh, Chairul Amir (kanan) duduk berdampingan dengan dua mantan kajati Aceh Raja Nafrizal dan TM Syahrizal (kiri), pada acara pisah sambut kajati di Aula Kejati Aceh, Banda Aceh, Kamis (2/11).

Pisah Sambut Kajati Aceh BANDA ACEH - Acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi baru DR.Chairul Amir,SH.MH dengan pejabat lama Raja Nafrizal, SH berlangsung dengan sederhana diliputi nuansa keakraban dan haru disaksikan oleh seluruh tamu undangan dan para pejabat dilingkungan Kejaksaan Tinggi Aceh serta seluruh pegawai Kejati Aceh. Dalam sambutannnya Kajati Aceh DR.Chairul Amir,SH.MH mengharapkan dukungan semua elemen dan masyarakat agar dapat menjalankan tugas sebagai Kajati Aceh dengan baik serta tetap mengedepankan aspek sosial budaya, adat istiadat yang dijunjung oleh masyarakat aceh dan tetap

menjunjung tinggi aturan hukum, beliau berjanji akan mengabdikan diri selama bertugas dan melaksanakan apa yang sudah dibuat dan dirintis oleh pejabat lama. Sementara itu Kajati lama Raja Nafrizal, SH dalam sambutannya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua elemen pejabat dan masyarakat yang telah mendukung dan mensukseskan selama bertugas di aceh, permohonan maaf saya apabila selama bertugas ada hal-hal yang kurang berkenan, insha Allah kita akan bertemu kembali dalam suasana dan tempat yang berbeda di iringi dengan canda dan gelak tawa hadirin yang hadir. Asisten Intelijen Kejati Aceh,

Rustam yang mewakili jaksa lainnya menyampaikan kesan-kesan selama menjadi bawahan Raja Nafrizal. "Pak Kajati bertugas di Aceh hampir dua tahun," kata Rustam. Rustam mengatakan bahwa sosok Raja Nafrizal adalah orang yang ramah dan enjoy dalam bertugas. "Di bawah pimpinan Pak Raja kita selalu gembira, selalu suka," ujarnya disambut tepuk tangan. Dia juga menyampaikan bahwa Raja Nafrizal merupakan pimpinan yang gemar berbagi doorprize dengan pegawai. Itu salah satu cara Raja untuk mendekatkan diri dengan pegawainya. "Tiada hari tanpa doorprize, bisa kita bilang Bapak Raja ini rajanya

doorprize," ungkap Rustam yang mengundang tawa para pegawai. "Kami harap, bapak perhatikan kami di Aceh meskipun bapak sudah di Kejagung. Karena saya tahu bisikan bapak cukup mujarab," pungkasnya saat menyampaikan kesan-kesan selama bersama Raja Nafrizal. Pada acara itu ditayangkan juga slide selama Kajati bertugas di aceh dan komentar baik pejabat, masyarakat, serta pegawai selama beliau bertugas lebih kurang 2 tahun 1 bulan. Acara dilanjutkan dengan hiburan. Acara tersebut dihadiri para Kajari se-Aceh berserta istri dan para kejaksaan di lingkungan Kejati Aceh“.(rel.bey)

Dana Ekonomi Bergulir BKM Sejahtera Mandiri Gampong Seulalah Capai 4 Milyar LANGSA - Dana ekonomi bergulir Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sejahtera mandiri seulalah hingga akhir Oktober 2017 mencapai Rp.4.012.240.000 modal sebelumnya yang diterima sejak akhir 2007 sejumlah Rp.342.640.000 modal tersebut diterima dari P2KP sejumlah Rp.104.604.000 (2007/2008) dari PNPM Rp.51.000.000 (2009) dari PPMK Rp.95.000.000 (2012) dari dana selaras Rp.7.000.000 (2015) dari jasa Rp.85.000.000. Insya Allah bila dikelola dengan transparan dan akuntabel serta berpegang dalam aturan serta tanggap mengambil keputusan dalam manajemen keuangan masyarakat, sejalan dengan seiring waktu, secara perlahan keberhasilan dan

kesuksesan dalam pengelolaan dana ekonomi bergulir dapat dirasakan warga khususnya warga Gampong Seulalah Langsa Lama. Demikian ungkapan koordinator BKM Sejahtera Mandiri Gampong Seulalah Langsa Lama Jumaron didampingi Unit Pengelola Keuangan (UPK) Derita Wati yang akrab disapa Butet Selasa pekan lalu di Sekretariat BKM setempat ketika menyerahkan dana. Ekonomi bergulir yang pencairannya sejumlah Rp.198.500.000 kepada 30 Anggotanya dan disaksikan oleh Perwakilan dari Bank Syariah Kota Langsa. Ditambahkannya bahwa Dana Ekonomi bergulir ini memiliki 2600 Anggota yang terdiri dari warga Gampong Seulalah dan Seu-

lalah Baro Kecamatan Langsa Lama dengan tujuan untuk kesejahteraan serta menghindari warga tidak terlilit hutang dari rentenir ungkap Jamaron kepada koran ini. Dari amatan wartawan ketika menyaksikan Penyerahan Pinjaman Umumnya para ibu-ibu berwajah ceria usai menerima Pinjaman Program Pemerintah tersebut kepada koran ini seorang ibu yang tidak ingin disebut jati dirinya mengatakan bahwa pinjaman ini sangat membantu saya untuk menambah modal kios jualannya karena persentase jasa yang ditentukan sangat rendah dan ia merasa mampu untuk mencicilnya katanya. Sementara itu UPK BKM Sejahtera Mandiri Derita Wati yang akrab disapa Butet menjelaskan

bahwa Manajemen Keuangan yang dilaksanakan selin yang didapat ketika ia mengenyam di Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri Langsa selain itu juga sudah 10 tahun sebagai Unit Pengelola Keuangan (UPK) ada sedikit kendala yang terjadi di Lapangan namun presentasenya sangat kecil dan insya allah masih bisa diatasi ia berperinsip dalam Pengelolaan Dana Ekonomi bergulir ini yang terpenting adalah BKM tenang warga senang artinya antara UPK dan para peminjam sama-sama pengertian dan berpegang teguh dengan aturan yang ada untuk mempertanggung jawabkan dana yang di salurkan melalui progran pemerintahan tersebut kata Butet. (YAN)

TRIWULAN IV CAIR RP510 MILIAR

Pertama di Indonesia, Sergai Launching Aplikasi TERA-OCE RAMPAH - Pelayanan Publik merupakan segala bentuk pelayanan kepala masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sebagai salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat, sudah tentunya suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya dan yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka. Demikian disampaikan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman dalam sambutannya sekaligus membuka acara Launching Aplikasi TERA-OCE bertempat di aula Sulatn Serdang Komplek Kantor Bupati di Sei Rampah, Selasa (7/11). Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional I Medan Ir. Kristopanus Ginting, M.Pd, Anggota DPRD Sergai Usman Efendi Sitorus, Asisten Ekbangsos Ir. H. Kaharuddin, Staf Ahli Bupati, Kepala Bank Sumut Cabang Sei Rampah Sujendi, para Kepala OPD, Camat serta para pengusaha. Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa kondisi geografis Kabupaten Sergai pada satu sisi menjadi kendala dalam memberikan pelayanan TERA dan TERA ulang. Jauhnya jarak tempuh dari domisili wajib TERA untuk menyampaikan permohonan pelayanan metrologi legal. Dengan adanya aplikasi TERA-OCE yang menggunakan teknologi internet secara online, maka para wajib TERA cukup mengajukan permohonan melalui aplikasi tanpa harus datang ke pusat pelayanan dan segera mendapat kepastian jadwal pelayanan, kata Bupati. Dilanjutkan Bupati Soekirman bahwa inovasi pelayanan kemetrologian melalui TERA-OCE di-

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman tengah memukul gong tanda di launchingnya aplikasi TERAOCE bertempat di aula Sulatn Serdang Komplek Kantor Bupati di Sei Rampah, Selasa (7/11). harapkan dapat meningkatkan kesadaran para wajib TERA yang juga merupakan para pelaku ekonomi di Sergai mulai dari pelaku usaha besar seperti SPBU, kilang padi, sampai dengan para pedagang pasar yang menggunakan alat ukur untuk untuk senantiasa mendaftarkan alat ukurnya dan melakukan TERA ulang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan sehingga nantinya seluruh alat ukur di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat benar-benar terjamin kebenarannya dan memberikan rasa adil bagi setiap konsumen dan secara keseluruhan dalam jangka panjang dapat mewujudkan Kabupaten yang tertib ukur di Indonesia, pungkasnya. Sementara itu Kepala BSML Regional I Medan Ir. Kristopanus Ginting, M.Pd dalam sambutannya mengatakan dalam upaya melindungi kepentingan umum dengan adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-

alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan sebuah amanah yang diemban dan dilaksanakan oleh pemerintah beserta aparatnya dibawah koordinasi Menteri yang membidangi Metrologi Legal yaitu Mentri Perdagangan. Peluncuran aplikasi pelayananTERA dan TERA ulang berbasis WEB (TERA-OCE) di Sergai merupakan wujud tanggungjawab pemerintah dalam melaksanakan amanah yang diemban dengan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat Sergai. Inovasi pelayanan publik merupakan produk kreativitas dari hasil pembelajaran. “Kami sangat menyambut baik terobosan berupa aplikasi yang dikembangkan oleh Pemkab Sergai dan diharapkan dapat menjadi inovasi yang dapat diuji kemanfaatannya dan berdampak baik bagi masyarakat. Tukasnya. Sebelumnya Kadis Perindag Kabupaten Sergai yang juga Ketua Panitia Penyelenggaran acara Nina Deliana Hutabarat dalam laporannya menyampaikan Sistem

pelayanan TERA dan TERA ulang yang berbasis WEB ini disebut TERA-OCE diharapkan dapat menjadi salah satu strategi untuk menjawab tantangan dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga kelak pelayanan kemetrologian di Sergai dapat diunggulkan. Pelayanan TERA dan TERA ulang berbasis WEB ini masih pertama dilaksanakan untuk kabupaten/kota di Indonesia. Pelayanan ini masih jauh dengan yang kita harapkan masih sangat sederhana dan ruang lingkup pelayanan masih dapat dinikmati seluruh wajib TERA yang memiliki jenis Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) dan diharapkan aplikasi ini terus berkembang. Adapun UTTP yang dapat dilayani dengan menggunakan TERA-OCE adalah Meter (M) dengan pegangan sampai dengan 2 M, Meter Kayu sampai dengan 2 M, Anak Timbangan sampai dengan 50 Kg, Timbangan sampai kurang dari 500 L dan Belanja Ukur sampai dengan 1.000 L, papar Nina Deliana.(ARM)


7

KPK POS E D I S I 480 13 - 19 NOVEMBER 2017

POLITIK

SUMUT ACEH

Walikota Medan Terima Kunjungan Kerja Pemerintah Kota Serang Bantan MEDAN - Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S,MSi diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan Ir.Syaiful Bahri menyambut baik kunjungan Kerja Pemerintah dan DPRD Kabupaten Tulung Agung yang dipimpin Wakil Bupati Drs.H Maryoto Bhirowo,MM dan Ketua Komisi C DPRD Kkabupaten Tulung Agung Drs.Subani Sirab bersama rombongan, Selasa (7/11) di Balaikota Medan. H.Maryoto mengatakan kedatangan kami ke Kota Medan mewakili Pemerintah dan DPRD Kabupaten Tulungagung melakukan kunjungan Kerja atau Studi banding tentang pelayanan public termasuk pelayan kesehatan di Puskesmas maupun di Rumash Sakit pemerintah. Selanjutnya, Maryoto menjelaskan sekilas tentang keberadaan Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur bagian selatan yang Pusat Pemerintahan Kabupaten Tulungagung berada di kecamatan Tulungagung. Kabupaten Tulungagung dikenal sebuah Kabupaten penghasil Marmer terbesar di Indonesia. Kabupaten Tulungagung terletak 154Km arah barat dari kota Sura-

baya. Tulungagung dengan Kabupaten Kediri di utara, Samudra Hindia di Selatan, Kabupaten Belitar di timur, dan Kabupaten Tranggalek di barat. Dilihat dari keadaan alamnya, Tulungaugng memiliki beberapa potensi alam yang biasa dimanfaatkan sebagai objek wisata, antara lain Air Terjun Lawean, Waduk Wonorejo, Pantai Popoh, Pantai Sine, pantai Klatek, Pantai Pathok Gebang, Pantai Molang, dan Goa Pasir dan lain-lain. Selain itu Kabupaten Tulungagung memiliki bebrapa sentra Industri Kecil dan Menengah.” ujar Maryoto. Ditambahkannya, luas Kabupaten Tulungagung adalah jauh lebih kecila dibandingkan luas Kota Medan. Juml;ah Kecamatan hanya 19, Kelurahan 14 dan 257 Desa.. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Medan Ir.Syaidul Bahri mengucapkan selamat datang di kota Medan, kemudian Sekda menjelaskan tentang program pembangunan di kota Medan yang dilaksanakan dengan Visi menjadi Kota Masa Depan Yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis , Sejahtera dan Religius, dengan Misinya Pertama, Menumbuh kembangkan stabilitas, kemitraan,

Partisipasi dan Kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota Medan, kekdua, meningkatkan efesiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang kondusif, ketiga, Mengembangkan keperibadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinnekaan, empat, Mengingat percepatan dan perluasan program penanggulangan kemiskinan, kelima, Menumbuhkembangkan moralitas, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan social, berdasarkan kevudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme, enam, Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrasruktur dan utilitas kota yang maikn modern dan keberlanjutan, tujuh, Mendorong peningkatan kesenpatan kerja dan pendapatan mamsyarakat melalui ppeningkatan tariff pendidikan dan kesehatan masyarakat, lapan, Mengembangkan Medan sebagai Semart City. Acara Studi banding diakhir dengan saling memberikan cendramata dari kota Medan kepada Tulungagung dan sebaliknya. (VIN)

Pemko Lelang Empat Jabatan Kadis BANDA ACEH - Pemko Banda Aceh, 8-22 November 2017, membuka seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) atau melelang empat jabatan kepala dinas (kadis). Lamaran ditujukan ke sekretariat panitia seleksi (pansel) di Gedung BKPSDM, Jalan Tgk Abu Lam U Nomor 7 Banda Aceh. Empat jabatan eselon II yang dilelang itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, serta Kepala Dinas Sosial. Sekdako Banda Aceh, Ir Bahagia Dipl SE dalam siaran pers yang diterima Serambi, Selasa (7/11), mengatakan, lelang jabatan terbuka bagi semua PNS di Aceh. Namun, menurut

Bahagia, lebih diutamakan bagi PNS di lingkungan Pemko Banda Aceh. Disebutkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta antara lain, berijizah minimal S1 atau Diploma IV, memiliki pengalaman tugas secara kumulatif lima tahun, sedang atau pernah menduduki jabatan eselon IIIa (administrator) atau jabatan fungsional tertentu jenjang ahli madya minimal dua tahun. Selain itu, tambah Sekdako, berusia maksimal 56 tahun pada 31 Januari 2018, memiliki pangkat/golongan/ruang sekurang-kurangnya pembina (IV/a) dengan masa kerja golongan dua tahun. “Syarat lengkap dapat diakses melalui website seleksijpt.bandaacehkota.go.id,” pungkas Ir Bahagia.(INT)

Penetapan UMK Medan 2018 Diterapkan Awal Januari MEDAN - Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara 2018 telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sebesar Rp 2.132.188,68 pada 1 November 2017 lalu. Dengan penetapan tersebut, menjadi acuan dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018 se-Sumut yang akan diterapkan per 1 Januari 2018 mendatang. Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pengupahan Kota Medan, Amin Yahya Pohan mengatakan, saat ini seluruh stakeholder masih terus membahas UMK Medan 2018. “Kita ingin bisa secepatnya un-

tuk menetapkan dan mengumumkannya. Namun saat ini masih dalam pembahasan,” kata Amin kepada Analisadaily.com, Kamis (9/ 11). Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSKUPAH/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017, tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017, paling lama UMK 2018 ditetapkan pada 21 November. “Pekan depan (16 November 2017) kami akan melakukan rapat (penetapan besaran UMK Medan 2018). Jika seluruh pihak sepakat

diharapkan pada hari itu juga langsung akan ditetapkan dan diumumkan,” tambahnya. Amin yang juga menjabat sebagai Kabid Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan ini belum bisa merincikan besaran kenaikan untuk UMK Medan 2018. “Untuk kenaikannya berapa persen (dibandingkan UMK Medan 2017) belum bisa dipastikan. Namun penetapan itu nantinya tetap sesuai dengan asas Undangundang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,” tandasnya.(INT)

Balai Besar Jalan Nasional Lakukan Monitoring Terhadap Jalan Rusak MEDAN - Kasatker Metropolitan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Medan, Zamzami membenarkan bahwa sepanjang Jalan Gagak Hitam merupakan di bawah tanggung jawab dari Balai Besar Jalan Nasional. Ia pun membenarkan bahwa telah ditemukan adanya beberapa lubang di jalan tersebut. Namun, sesuai Undang-undang lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkuta jalan, yang termaktub dalam pasal 24 ayat pertama menyebutkan, penyelenggara jalan wajib memperbaiki jalan yang rusak, pihakn-

ya pun telah menyelesaikan pengerjaan perbaikan jalan berlubang tersebut. Sejak kemarin, lanjut Zamzami, pihaknya sudah melakukan pengerjaan pemeliharaan, oleh karena itu jalan sempat ditutup. "Iya kemarin sampai tadi sempat ditutup. Tapi ini sudah dibuka, sudah kita perbaiki, kita sudah lakukan pemeliharaan," ujarnya Kamis (9/11). Menurut Zamzami, pihaknya melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selalu melakukan monitoring terhadap sepanjang jalan yang di bawah naungan Balai Besar Jalan Nasional.

"Kita selalu lakukan monitoring. Mulai dari sepanjang jalan Stabat sampai dalam Kota Medan, dari Brastagi sampai Medan, jalam dari Sungai Ular sampai Kota Medan, kita monitoring. Jika ada laporan ada kerusakan, langsung kita perbaiki, kita lakukan pemeliharaan juga," terangnya. Terkait adanya warga yang menjadi korban akibat jalan rusak, dan dapat mengajukan class action, Zamzami mengaku tidak mengetahui bahwa adanya korban, ia pun akan mengecek ke anggotanya. "Saya belum tahu itu, nanti saya cek ke anggota," katanya.(*)

JR Saragih Pilih Putra Amin Rais Sebagai Pasangan MEDAN – Setelah sebelumnya menyebut surat tugas Partai Demokrat sebagai surat rekomendasi untuk maju di Pilgubsu 2018, Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, JR Saragih kini mengklaim sudah mendapatkan restu DPP Partai Demokrat maupun DPP PAN untuk maju di Pilgubsu 2018.PasanganBupatiSimalungundua periode itu adalah Mumtaz Rais, putra Amin Rais, pendiri PAN. Meskipun rekomendasi dari PAN dan Demokrat belum keluar, dalam waktu dekat JR SaragihMumtaz Rais akan dideklarasikan. “Sudah confirm, JR Saragih-Mumtaz Rais akan maju di Pilgubsu. Pasangan itu mendapat dukungan dari PAN dan Demokrat,” kata Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Sumut, Silverius Bangun kepada wartawan, Jumat (10/11).

Silverius menegaskan, Bulan November ini telah dipilih sebagai deklarasi pasangan JR Saragih-Mumtaz Rais.“JRSaragihdanMumtazRais sudah saling mengenal. Mereka adalah pilihan terbaik,” sebutnya. Surat keputusan dari DPP PAN dan DPP Partai Demokrat untuk JR Saragih-Mumtaz Rais paling lambat keluar akhir Desember. “Deklarasi melibatkan partai itu butuh waktu. Karena melibatkan ketua umum partai dan tokoh nasional,” ungkapnya. Silverius juga mengatakan, Ketua DPD Partai Demokrat Sumut siap melakukan deklarasi di depan pendukung JR selama dua minggu sejak tanggal 15 hingga 28 November 2017. “Deklarasi JR Saragih ini akan dilakukan di Karo (15 November 2017), Padangsidimpuan (20 November 2017),

Samosir, Humbang Hasundutan, Taput (22 hingga 24 November 2017), dan Dairi (28 November 2017),” paparnya. Meskipun dilakukan di beberapa tempat di Sumut, jelas Silverius, seluruh perwakilan wilayah di Sumut akan dihadirkan. “Deklarasi ini akan dihadiri puluhan ribu orang, meskipun di luar wilayah yang sudah ditentukan maka wilayah lainnya juga dihadirkan,” lanjutnya. Sementara, Ketua DPW PAN Sumut Yahdi Khair Harahap mengaku belum mendapatkan intruksi apapun dari DPP terkait Pilgubsu 2018. Maka dari itu, Yahdi mengaku terkejut mendengar kabar bahwa JR Saragih-Mumtaz Raiz akan di deklarasikan karena sudah mendapatkan restu baik dari PAN maupun Demokrat.(BS)

Gubsu Tinjau Lokasi Banjir Di 3 Kabupten LANGKAT - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi terjun langsung meninjau sejumlah lokasi banjir yang merendam pemukiman masyarakat di Kabupaten Langkat, Asahan dan Tanjungbalai, Jumat (10/11). Tengku Erry didampingi Sekda Langkat, Indra Salahuddin, mengarungi banjir menggunakan perahu karet di Lingkungan III Payakiri, Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Sementara di Asahan, Tengku Erry didampingi Wakil Bupati Surya. Begitu juga di Tanjungbalai didampingi wali kotanya.

Saat tiba di lokasi banjir Langkat, Tengku Erry juga meninjau posko dan berdialog bersama para korban banjir di bawah tenda darurat. Masyarakat sangat terharu, sebab Gubsu langsung turun ke lokasi banjir. “Terima kasih Pak Gubernur mau melihat kondisi kami,” kata Marni, warga setempat. Hal serupa juga juga terlihat di Asahan dan Tanjungbalai, para korban banjir sangat terharu. Gubsu pada kesempatan itu mengaku prihatin melihat kondisi warga yang sudah beberapa hari menderita akibat dilanda banjir. “Kami turut berempati dengan penderitaan yang dialami

masyarakat,” ucapnya. Menurutnya, jika ada bencana seperti ini, langkah awal pemerintah segera menurunkan tim SAR, sebab upaya penyelamatan nyawa manusia dahulu yang perlu diutamakan. Setelah itu, baru masuk masa tanggap darurat. “Kami dari pemerintah memberikan bantuan dapur umum, pos kesehatan, dan bantuan darurat lainnya,” kata Erry seraya mendoakan, semoga musibah banjir tersebut segera berakhir. Sementara dalam penanganan pasca banjir, lanjutnya, maka harus didata apakah ada infrastruktur, seperti jalan dan sekolah yang

rusak. “Jika ada infrastruktur yang rusak, maka harus diusulkan untuk dibangun kembali,” sebut Erry. Dalam peninjauan banjir di Langkat, Asahan dan Tanjungbalai tersebut, Tengku Erry menyerahkan sejumlah bantuan, berdialog dengan korban banjir yang masih menempati tenda darurat. “Pemerintah provinsi terutama BPBD provinsi maupun kabupaten/kota harus senantiasa siaga dan diharapkan para kepala daerah se-Sumut cepat tanggap akan musibah seperti banjir ini maupun bencana alam lainnya,” tandasnya.(INT)

Wakil Wali Kota Warning Kepling Jika Lakukan Pungli MEDAN - Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi tampak sangat marah dan kecewa terhadap para kepala lingkungan (kepling) yang mengikuti acara Peningkatan Kapasitas Kepling di Asrama Haji Jalan AH Nasution Medan, Senin (6/11). Sebab, para kepling dengan seenaknya membuang begitu saja bekas kota kue maupun puntung rokok sehingga ruangan tampak sangat jorok. Rasa marah dan kecewa ini disampaikan Wakil Wali Kota ketika menyampaikan kata sambutan sebelum membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas tersebut. Dihadapam, 2001 kepling, lurah dan camat seKota Medan, mantan anggota DPRD Medan itu langsung mengkritisi sikap para kepling tersebut. “Begitu memasuki ruangan ini, saya sangat kecewa sekali. Bayangkan saja sampah bekas kota kue dan puntung rokok berserakan di lantai, tak satu pun diantara kepling yang peduli. Bagaimana kita bisa dihargai masyarakat kalau kita tidak peduli dan tertib. Sehebat apapun kalau kita tidak peduli dan tertib, itu semua omong kosong,” kata Akhyar dengan nada tinggi. Dengan sikap seperti itu, Wakil Wali Kota pun pesimis kepling dapat menggerakkan masyarakat untuk mendukung kebersihan di lingkungannya masing-masing. Ditegaskannya, bagaimana mungkin kepling bisa mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan sedangkan dirinya tidak peduli dengan kebersihan.

“Jika bersikap seperti ini, bagaimana kami bisa mengandalkan kepling untuk membangun dan menjaga kebersihan Medan Rumah Kita. Untuk itu saya minta kepling yang ada ini harus dievaluasi,” tegasnya. Selama ini setiap kali menemukan ada yang tidak beres di lingkungan dalam peninjauan yang dilakukan, Wakil Wali Kota mengatakan hanya menyampaikannya kepada lurah maupun camat untuk ditindaklanjuti. Akan tetapi setelah melihat sikap para kepling dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas ini, Akhyar pun berjanji langsung mengambil tindakan tegas. “Mulai saat ini, saya akan mengambil tindakan tegas terhadap kepling yang tidak peduli dengan lingkungannya. Apabila saat melakukan peninjauan dan menemukan ada sampah berserakan di lingkungan, maka saya akan mencari keplingnya dan langsung memberhentikannya. Pak Wali sudah menyetujuinya, sebab membangun kota ini tidak bisa main-main dan harus serius,” ungkapnya. Bagi para kepling yang tidak bisa melaksanakannya, Wakil Wali Kota langsung menyarankan untuk mundur saja. Pasalnya, kepling merupakan wajah Pemko Medan dan Wali Kota. Artinya, baik buruknya Pemko Medan dan Wali Kota tergantung dengan kinerja yang dihasilkan para kepling selaku ujuk tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota kembali mewarning seluruh kepling, termasuk lurah dan camat agar mem-

berikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat. Diingatkannya, pelayanan yang diberikan itu tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun, termasuk melakukan pungutan liar (pungli). “Saya tidak mau mendengar ada keluhan dari masyarakat terkait dengan layanan yang diberikan, terutama menyangkut pungli. Ingat, saat ini Tim Saber Pungli sudah terbentuk. Imbalan sekecil apapun yang saudara terima adalah bentuk pungli. Kami tidak akan tinggal diam dan tidak akan mempertahankan apratur yang melakukan pungli dan kinerjanya tidak maksimal, sebab itu akan berdampak buruk dengan kinerja Pemko Medan,” paparnya. Sebelum mengakhiri arahannya, Wakil Wali Kota selanjutnya menyampaikan 3 hal yang dapat dilakukan para kepling namun sangat besar manfaatnya bagi Pemko Medan. Pertama, terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mewadahi setiap sampah yang akan dibuang sehingga tidak berceceran maupun berserakan. Yang kedua tambahnya, selalu mengingatkan kepada masyarakat agar selalu membuat lubang inlet jika membuat titi maupun menutup permukaan parit yang ada di depan rumahnya masing-masing. Hal ini penting agar genangai air yang terjadi pada saat hujan deras bisa masuk ke dalam parit. Dengan demikian jalan yang selesai diperbaiki bis alebih tahan lama. “Sedangkan yang terakhir, kepling harus bisa memaksimalkan pemungutan PBB dari war-

ga yang ada di lingkungannya masing-masing. Sebab, PBB sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan di Kota Medan. Untuk itu semua kepling harus bisa mencapai target 100 % dalam pemungutan PBB,” harapnya. Sebagai bentuk apresiasi atas sejumlah kepling yang sampai Nopember 2017 ini telah berhasil mencapai target 100% dalam pengutipan PBB, Wakil Wali kota selanjutnya memberikan uang tali kasih secara pribadi kepada sembilan kepling . Akhyar berharap, pemberian itu bisa memotivasi kepling lainnya untuk melakukan hal yang sama. Sebelumnya Asisten Pemerintahan Setdakot Medan Musadat Nasution dalam laporannya memaparkan, tujuan Peningkatan Kapasitas Kepling ini untuk mencipatakan kepling yang bermental baja, tangguh dan handal di lapangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Di samping itu sebagai garda terdepan yang langsung bertemu dengan masyarakat guna menginformasikan programprogram Pemko Medan,” jelas Musadat. Kemudian Musadat menerangkan, kegiatan yang berlangsung selama lima hari diikuti seluruh kepling di Kota Medan yang berjumlah 2001 orang. Setiap pelaksanaannya dibagi dalam 4 angkatan, masing-masing angkatan berjumlah 500 orang. Sebagai nara sumber didatangkan dari BNN Provi8nsi Sumut, Universitas Sumatera Utara, Polrestabes Medan dan Kodim 0201/BS.(VIN)

OPTIMALISASI BAGI HASIL PAJAK

Wagirin Arman: NKRI Betul-betul Milik Bangsa Ini MEDAN - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) I Belawan menggelar upacara tabur bunga di laut dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November. Upacara tabur bunga dimulai dengan keberangkatan dari Markas Komando (Mako) Lantamal I Belawan menuju lokasi upacara di Buoy 5 Perairan Belawan menggunakan KRI Parang-647. Dalam upacara ini, Ketua DPRD Sumatera Utara, Wagirin Arman, bertindak sebagai inspektur upacara dan

Mayor Laut (K) Sujarwo sebagai komandan upacara. Wagirin Arman dalam amanatnya mengatakan, momen peringatan hari pahlawan harus dijadikan semangat bersama dalam membangun, menjaga serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Posisi kita hari ini harus membangun jiwa bersama, bersatu bukan hanya sesama penguasa di daerah tetapi pemerintah, tentara, baik laut, udara, dan darat, polisi, wakil rakyat, hingga wartawan, harus

menyatu dan bertanggung jawab kepada NKRI," kata Wagirin, Jumat (10/11). Politisi Partai Golkar itu mengingatkan, melalui peringatan ini diharapkan bisa menimbulkan spirit agar lebih memiliki tanggung jawab besar terhadap bangsa dan negara. "Kita harap semua dapat bersatu. NKRI tidak boleh dijual. NKRI betul-betul milik bangsa ini. Oleh karena itu, kita harus jaga bersama-sama. Mari membangun negeri bersama dan mari menjaga negeri ini bersama-sama demi Indonesia

tercinta," tandasnya. Dalam kesempatan itu turut hadir Komandan Lantamal I Belawan, Laksamana Pertama TNI Ali Triswanto, Pangkosek Hanudnas III/Medan, Tri Budi Bowo Santoso, dan Dirpolair Polda Sumut, Kombes Pol. Sjamsul Badhar. Ada juga Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution, Kepala PT TUN Medan, Bambang Edi Soedewo, Komandan Wing III Paskhas, Kolonel Pas Nana Setiawan dan para prajurit TNI AL serta ibuibu dari Jalasenastri TNI AL.(INT)


13

KPK POS E D I S I 480 13 - 19 NOVEMBER 2017

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Dua Saksi Korupsi Reklamasi Teluk Jakarta Minta Penundaan Pemeriksaan JAKARTA– Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri dan Kepala Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono, meminta penundaan pemeriksaan sebagai saksi dugaan korupsi reklamasi Teluk Jakarta. “Keduanya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Kamis (9/11). Argo menuturkan kedua saksi itu telah melayangkan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Argo mengatakan penyidik akan melayangkan surat panggilan kedua, namun agenda pemeriksaan akan dipisahkan untuk Dwi Haryantono pada Senin (13/11) dan Edi Sumantri pada Rabu (15/11). Awalnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan Edi Sumantri dan Dwi Haryan-

tono pada Kamis (9/11). Polisi telah memeriksa tiga saksi yakni Kepala Bidang Peraturan BPRD DKI Jakarta, Kepala Bidang Perencanaan BPRD DKI Jakarta dan staf BPRD Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu (8/11). Anggota Poda Metro Jaya meningkatkan status laporan perkara proyek pulau reklamasi dari penyelidikan ke penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mengindikasikan proyek reklamasi Pulau C dan D terjadi penyelewenangan anggaran negara. Dugaan penyelewengan anggaran negara itu pada NJOP Pulau C dan D yang ditetapkan DPRD DKI senilai Rp3,1 juta per meter namun realisasinya mencapai kisaran Rp25 juta per meter hingga Rp30 juta per meter. Terkait penetapan NJOP itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menduga terjadi tindak pidana korupsi pada proyek reklamasi pulau tersebut.(ANT/AC)

Usut Skandal BLBI, KPK Periksa Ketua BPPN I Putu Gede JAKARTA– Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, Kamis (9/11). Ia akan diperiksa terkait dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim. “Yang bersangkutan (Putu Gede) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsjad Tumenggung), mantan Kepala BPPN,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (9/11). Selain itu, KPK juga memeriksa dua saksi lainnya, yakni Ruchjat Kosasih selaku pensiunan, dan Mulyati Gozalo selaku pihak swasta. Masih belum diketahui apa yang akan digali oleh penyidik dari mereka. Berdasarkan laporan dari

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara dalam skandal ini sebesar Rp 4,58 triliun. Jumlah ini merupakan bukti baru yang ditemukan lembaga antirasuah selama berlangsungnya proses penyidikan. Sebelumnya KPK menyebut kerugian negara perkara BLBI senilai Rp 3,7 triliun. Adapun nilai kewajiban yang harus diselesaikan Sjamsul sebagai obligor BDNI sebesar Rp 4,8 triliun. Total tersebut terdiri dari Rp 1,1 triliun yang ditagihkan kepada petani tambak, sementara Rp 3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan oleh BPPN. Namun tidak juga ditagihkan ke Sjamsul Nursalim. Bahkan, setelah dilelang oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA), aset senilai Rp 1,1 triliun yang dibebankan pada petani tambak hanya Rp 220 miliar. Jadi, sisanya Rp 4,58 triliun menjadi kerugian negara.(AC/IN)

Presiden Minta Hentikan Kasus Dua Pimpinan KPK JAKARTA– Presiden Joko Widodo meminta agar Bareskrim Polri untuk menghentikan penanganan kasus terhadap dua pimpinan KPK Agus Rhardjo dan Saut Situmorang terkait kasus dugaan pembuatan surat palsu dan menyalahgunakan wewenang dalam penyidikan kasus korupsi e-KTP. Penghentian itu, sambung Pres-

iden bila dalam penanganan hukumnya tidak ditemukan bukti dan fakta yang kuat mengenai kasus tersebut. “Kalau ada proses hukum, proses hukum. Tetapi saya sampaikan, jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. Saya sudah minta dihentikan kalau ada hal seperti itu. Dihentikan,” kata Presiren Jokowi,

di Jakarta, Jumat (10/11). Tidak hanya itu, mantan gubernur DKI Jakartabitu juga memintabagar proses penegakan hukum ini tidak mengganggu sinergitas hubungan antar kedua lembaga penegak hukum. Bahkan, ia mengingatkan agar penyidikan ini tidak membuat gaduh di publik nantinya

“Hubungan KPK-Polri baikbaik saja. Saya minta agar tidak ada kegaduhan,” sebut Jokowi. Seperti diberitakan, Bareskrim Polri telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas laporan Sandi Kurniawan terhadap dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Sandi merupakan salah satu anggota tim kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto yang tergabung dalam Yunadi and Associates. Agus dan Saut dilaporkan dengan tuduhan membuat surat palsu dan menyalahgunakan wewenang dalam penyidikan kasus korupsi eKTP yang sempat menjerat Novanto.(AC/IN)

Edward Soeryadjaya Juga Terdakwa di PN Bandung

18 Orang Jadi Tersangka Korupsi Proyek Tugu Antikorupsi JAKARTA- Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan 18 tersangka terkait dengan kasus korupsi proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tugu Integritas di Pekanbaru, Riau. Penyidik kejaksaan menaksir kerugian negara mencapai Rp 1,23 miliar dari proyek senilai Rp 8 miliar tersebut. Anggaran untuk proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2016. Salah satu tersangka merupakan staf ahli Gubernur Riau, Dwi Agus Sumarno. Saat kasus itu bergulir, Dwi Agus menjabat Kepala Dinas Cipta Karya dan Bina Marga Provinsi Riau yang berperan sebagai pejabat pengguna anggaran. "Berdasarkan hasil gelar perkara, kami menetapkan 18 orang tersangka yang patut dimintai pertanggungjawaban atas perkara ini," kata asisten pidana khusus Kejati Riau, Sugeng Riyanta, Rabu (8/11). Adapun 17 tersangka lain berasal dari 12 pegawai negeri dan 5 pihak swasta. Lima orang tersangka dari pihak swasta adalah dua orang kontraktor berinisial K dan

ZJB, kemudian tiga orang dari konsultan pengawas, yaitu RZ, RM dan AA. Lalu lima pegawai negeri dari kelompok kerja unit layanan pengadaan (ULP), yaitu Ketua Pokja IS, Sekretaris Pokja H, dan tiga anggota, DIR, RM, dan H. Lima tersangka lain masih berasal dari pegawai negeri, yang berperan sebagai pejabat penerima hasil kerja di Dinas Cipta Karya dan Bina Marga, yaitu Ketua Tim PHO berinisial A serta dua anggotanya, S dan A. Lalu dua dari anggota panitia Tim PHO, R dan ET. Dua tersangka lain adalah pejabat pembuat komitmen berinisial Z dan kuasa pengguna anggaran, HR. Sugeng menjelaskan, dari hasil penyelidikan, terungkap korupsi berjemaah itu berawal dari kongkalikong di tingkat kelompok kerja unit layanan pengadaan. Di sana, kata Sugeng, terjadi rekayasa dan pengaturan proyek untuk memenangkan kontraktor yang mereka inginkan. "Adanya pengaturan tender yang dibumbui rekayasa dokumen

pengadaan. Artinya, selain kerugian negara, ada unsur pidana pemalsuan dokumen," tuturnya. Selain itu, sebagian dari proyek itu justru dikerjakan pegawai negeri yang berkepentingan. "Kami menemukan bukti proyek ini ternyata langsung dan tidak langsung ada peran pemangku kepentingan yang seharusnya mengawasi tapi terlibat dalam pengerjaan proyek," ucap Sugeng. Dengan terbongkarnya modus korupsi di proyek ruang terbuka hijau ini, kata Sugeng, semakin menguatkan laporan masyarakat yang ramai menyebutkan bahwa proyek di Provinsi Riau sarat dengan rekayasa. "Indikasi pengaturan proyek itu terjadi di Pemprov Riau," ujarnya. Sugeng menyimpulkan dalam, kasus ini, telah terjadi tiga konstruksi hukum pelanggaran, yakni pengaturan tender, rekayasa dokumen, dan keterlibatan pegawai negeri dalam pengerjaan proyek. Atas perbuatannya, para tersangka terancam dijerat dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemalsuan juncto Pasal 12 huruf i UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Larangan Pegawai Negeri Terlibat Pengadaan serta UdangUndang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, Tugu Antikorupsi diresmikan bertepatan dengan acara Hari Antikorupsi di Pekanbaru, Riau, pada Jumat, 9 Desember 2016. Pembangunan Tugu Antikorupsi di Riau dimaksudkan menjadi taman pengingat penegakan integritas untuk melakukan gerakan moral memberikan pelayanan terbaik dan transparan kepada masyarakat. Riau diharapkan mampu memulai tata kelola pemerintahan yang bersih mengingat tiga gubernurnya berturut-turut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, pada perjalanannya, pembangunan taman itu, yang diharapkan menjadi pengingat, justru dikorupsi.(IN/BBS)

Kontraktor Cetak Sawah Akui Ditunjuk Dahlan Iskan JAKARTA— Jaksa penuntut umum menghadirkan tiga orang saksi, yakni mantan Direktur Operasi wilayah Kalimantan Soetanto, Direktur Utama PT Indra Karya Agus Widodo dan Direktur Hutama Karya Milfan Rantawati dalam sidang kasus cetak sawah dengan terdakwa Upik Rosalina Wasrin yang digelar Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (8/11). Dalam sidang, jaksa mencecar saksi Agus Widodo, terkait penunjukan perusahaannya yang menjadi kontraktor cetak sawah. Atas pertanyaan itu, saksi mengaku penunjukan cetak sawah di Ketapang mulai bulan November 2012 dan PT Indra Karya ditunjuk menjadi kontrak perencana desain oleh PT SHS, yang saat itu dipimpin oleh Kaharudin. “Sesuai dengan bidang kami yakni membuat desain, jalan, jalur air, gorong-gorong dan sebagainya,” ujar dia ketika bersaksi di pengadilan Tipikor. Ketika disinggung majelis

hakim, kenapa ditunjuk tak melalui lelang, ia mengaku pihaknya ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milikik Negara Dahlan Iskan ketika itu. “Sebagai BUMN kita harus siap kalau mendapatkan penugasan khusus,” katanya. Menurut dia, pada saat ditunjuk PT Indra Karya diperintahkan untuk membuat desain cetak sawah seluas 3000 hektar. Dalam perjanjian kontrak pembuatan desain dilakukan selama 5 bulan. Dalam rapat dengan PT Sang Hyang Seri, saksi Agus Widodo merasa agak keberatan, karena waktu yang sangat mepet. Awalnya, menurut saksi lain yakni Milfan Rantawati diperintahkan untuk mengerjakan desain cetak sawah selama 1 bulan. Namun pihaknya merasa tidak mampu. Karena perencanaan desain memerlukan survei ke lapangan. “Ada pendahuluan terlebih dahulu. Baru kemudian membuat desain detailnya. Dalam pelaksanaanya, PT SHS hanya menyediakan

lahan yang siap untuk didesain seluas 200 hektar,” ujar dia. “Sisanya masih dicari lokasinya,” kata Agus Widodo menambahkan. Namun karena penugasan, PT Indra Karya tetap mengerjakan proyek desain cetak sawah. Sebagai BUMN yang berada di kementerian BUMN, PT Indra Karya menurut saksi ditugaskan oleh Dahlan Iskan. Namun sekitar bulan Maret, PT Indra Karya perjanjian kontrakanya diaddendum oleh PT SHS, yang pada saat itu sudah dipimpin Upik Rosalina Wasrin. Dari luas tanah, sekitar 3000 hektar,menjadi sekitar 936 hektar. “Bisa jadi karena hasil evaluasi yang dilakukan oleh PT SHS. Kami dianggap lambat dalam mengerjakan desain cetak sawah,” kata Agus. Namun justru dengan adanya addendum tersebut, pekerjaan PT Indra Karya selesai mengerjakan desain cetak sawah seluas 936 hektar. Menanggapi keterangan saksi, Alfons Loemau selaku ketua tim penasehat hukum Upik Rosalina

Wasrin yang ditemui di sela-sela persidangan, menyebutkan, addendum dilakukan atas dasar evaluasi terhadap kontraktor dalam mengerjakan cetak sawah. “Dari hasil evaluasi, itulah dilakukan addendum, memperbaharui perjanjian kontrak, luasan tanah yang akan dicetak, sesuai dengan kemampuan kontraktor,” kata dia. Terkait penunjukan, menurut Alfons tak bisa dilepaskan dari semangat sinergi BUMN . “Melalui semangat sinergi BUMN, ini sebenarnya kan tak bisa dilepaskan dari kepemilikan negara di BUMN. Dengan menunjuk PT Indra Karya, maka pembayaran dari PT Sang Hyang Seri ujungujungnya keuntungannya lari negara,” jelas Alfons. Dana yang digunakan adalah hasil keuntungan yang disisihkan dari BUMN-BUMN sebagai bentuk CSR. “Kalau kemudian balik lagi ke negara, ini kan seperti keluar dari kantong kiri masuk ke kantong kanan,” katanya.(AC/IN)

JAKARTA– Kejaksaan Agung memastikan penetapan status tersangka kepada Edward Soeryadjaya tidak akan mempengaruhi proses hukumnya sebagai terdakwa yang kini sedang disidangkan di PN Bandung, Jawa Barat. “Menyoal status tersangka di Kejaksaan Agung tidak akan saling mempengaruhi dengan status terdakwanya di PN Bandung,” ujar Agung selaku staf Kapuspenkum Kejaksaan Agung, di Jakarta, Kamis (9/11). Bahkan, Agung memastikan bahwa pihaknya ingin berkoordinasi dengan Kejaksaan Tingi Jawa Barat mengenai proses hukum dan penetapan status terdakwa yang dikenakan kepada Edward Soeryadjaya sebab sesuai dengan mekanis berlaku. Kejaksaan Agung menetapkan Edward Soeryadjaya sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) dengan jumlah Rp1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk. Kejaksaan Agung menilai, Edward diduga turut menyebabkan kerugian negara dan menikmati keuntungan uang hasil pembelian saham PT Sugih Energy yang dilakukan oleh Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) M Helmi Kamal Lubis. Edward diketahui menjadi inisiator M Helmi Kamal Lubis guna membeli saham PT Sugih Energy senilai Rp 601 miliar melalui PT Millenium Danatama Sekuritas. Namun, berdasarkan pemeriksaan BPK ditemukan kerugian negara sebanyak Rp 599 miliar. Hal lainnya, Agung menyampaikan, bila nantinya proses hukum tetap akan dilakukan walaupun salah satu dari dua status hukum Edward telah divonis pengadilan. “Jika telah divonis salah satu dari dua status hukum Edward, proses penyidikan dan persidangan lainnya tetap berjalan,” tutur Agung. Begitu juga, ungkap Agung, jika nantinya kedua status hukum yang disandang Edward Soeryadjaya sekarang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka hasil vonisnya dikumulasi seluruhnya. Edward Soeryadjaya juga diketahui sebagai terdakwa dugaan keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005 yang digunakan sebagai dokumen menggugat aset nasionalisasi SMAK Dago, Bandung. Namun, hingga sebelas kali persidangan, Edward Soeryadjaya belum pernah hadir sekalipun dengan dalih sakit. Tim RSUD Tarakan yang ditunjuk PN Bandung untuk memeriksa kesehatan Edward Soeryadjaya berdasarkan pemeriksaan menyatakan bahwa terdakwa tidak sakit permanen. Bahkan dapat saja dihadirkan ke muka persidangan dengan syarat didampingi oleh ahli medis.(AC/IN)

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

Kajari Pamekasan Didakwa Terima Rp250 Juta Hentikan Kasus DD JAKARTA- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indraprasetya didakwa menerima Rp 250 juta dari Sutjipto Utomo selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan. Uang suap itu diberikan agar Rudi menghentikan pengumpulan data dan bahan keterangan terkait kasus dugaan penyelewengan dana desa di Desa Dasok, Pamekasan. "Bahwa terdakwa Rudi Indraprasetya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan menerima uang sebesar Rp 250 juta padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," ucap jaksa KPK dalam surat dakwaan yang dibacakan pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

(Tipikor) Surabaya, Senin (6/11). Kasus itu berawal ketika Desa Dasok mendapat dana desa sebesar Rp 645.155.378 dan alokasi dana desa sebesar Rp 499.332.000 untuk tahun anggaran 2016. Saat itu, tim Inspektorat Kabupaten Pamekasan menemukan sejumlah penyimpangan terkait dana itu. Atas temuan itu, Sutjipto melapor ke Bupati Pamekasan Achmad Syafii. Selain itu, Sutjipto juga menyampaikan temuan itu ke Kasi Intelijen Kajari Pamekasan Soegeng Prakoso. "Ada dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Desa Dasok Agus Mulyadi. Untuk itu, Soegeng Prakoso melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan dan ditemukan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yakni tidak ada pekerjaan pe-

masangan paving dan pembuatan pagar Kantor Desa Dasok," kata jaksa KPK. Soegeng lalu melaporkan hal itu ke Rudi yang ditindaklanjuti oleh Kasi Pidana Khusus Kejari Pamekasan Eka Hermawan. Kasus itu pun mulai memasuki proses penyelidikan. Namun Rudi malah menemui Achmad dan menyampaikan bila jajarannya tengah menyelidiki kasus itu. "Atas penyampaian itu Ahmad Syafii meminta agar terdakwa membantu menyelesaikannya dan nanti yang mengurus adalah Sutjipto Utomo Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan," ucap jaksa KPK. Setelahnya pada 20 Juli 2017, Sutjipto bertemu Rudi dan meminta agar kasus itu dihentikan. Rudi pun menyanggupi dengan imbalan

Rp 250 juta. Kemudian, Rudi memanggil 2 anak buahnya yaitu Soegeng dan Eka agar kasus itu dihentikan. Namun keduanya keberatan. "Menanggapi hal itu, Soegeng Prakoso dan Eka Hermawan keberatan karena kasus Desa Dasok sudah jelas dan mudah untuk dilakukan penyelidikan, tetapi terdakwa beralasan nanti diganti dengan kasus yang lain," ucap jaksa KPK. Setelah itu, Sutjipto berkoordinasi dengan Agus selaku Kepala Desa Dasok dan Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Salehhoddin alias Margono. Dicapailah kesepakatan terkait besaran uang itu. Uang suap itu lalu disiapkan Agus dan ditransfer ke rekening

Margono secara bertahap yaitu Rp 100 juta, Rp 100 juta, dan Rp 45 juta. Sedangkan, uang Rp 5 juta diberikan secara tunai melalui kurir. "Sesuai kesepakatan itu, pada tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, Sutjipto Utomo datang ke rumah dinas terdakwa diikuti Noer Salehhoddin alias Margono dengan membawa uang sebesar Rp 250 juta dibungkus kantong plastik warna hitam yang diletakkan di bawah tempat duduk sepeda motornya," kata jaksa KPK. "Kemudian Sutjipto Utomo meminta Noer Salehhoddin alias Margono mengeluarkan uang sebesar Rp 250 juta tersebut, uang kemudian diserahkan kepada terdakwa. Beberapa saat setelah penyerahan uang, terdakwa, Sutjipto Utomo dan Noer Salehhoddin alias Margono ditangkap petugas KPK,"

imbuh jaksa KPK. Atas perbuatannya, Rudi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, terdakwa lain disidang terpisah. DD Rp400 Juta Terpisah, Kepala Desa Kepenguluan di Labuhan Tangga Hilir, Kec Bangko, Kab Rokan Hilir (Rohol), Riau, Juanidi, diduga terlibat korupsi dana desa sebesar Rp 400 juta. Kades ini pun akhirnya diseret ke pengadilan. Demikian disampaikan Kasi Intelijen Kejari Rohil, Odit Megonondo, Selasa (7/11). Odit menjelaskan, terdakwa Junaidi kemarin menjalani persidangan di PN Rohil, dalam agenda pemeriksaan para saksi. Mejelis hakim yang

menyidangkan kasus ini, Dahlia, Tony dan Yanuar. "Para saksi dimintai keterangan di persidangan ada saksi dari Bapernas, dari kecamatan, dan pendamping desa. Nilai kerugian negara di sini Rp 400 juta," kata Odit. Odit menjelaskan, kasus korupsi dana desa ini terjadi pada anggaran APBD Rohil 2015. Dalam pelaksanaan dana APBD ini, terdakwa tidak melaksanakan proyek fisik. "Terdakwa juga tidak menyetorkan pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara," kata Odit. Masih menurut Odit, terdakwa dalam pemeriksaan di jaksa, mengakui telah mengkorupsi dana bantuan desa tersebut. "Uang itu dipergunakan untuk kepentingan pribadinya," kata Odit.(IN/BBS)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 480 13 - 19 NOPEMBER 2017

Rekomendasi KASN Belum Turun JPTP Nisel Tak Kunjung Dilantik NISEL - Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau Pejabat eselon II pasca pengumuman hasil seleksi yang diumumkan oleh pihak Panitia Seleksi (Pansel) pada Tanggal 17 Oktober 2017 lalu terkendala karena masih menunggu Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Seyogiyanya, sesuai tahapan yang dibuat pihak Pansel, jadwal pelantikan usai pengumuman hasil akhir akan dilakukan pada tanggal 27 Oktober,2017. Namun, faktanya hingga kini molor dari jadwal yang sudah ditentukan. Terkait belum terealisasinya pelantikan tersebut, sejumlah kalangan Masyarakat Nisel mempertanyakan belum dilaksanakannya pelantikan Pejabat Eselon II sesuai hasil seleksi itu. Sementara, Ketua Pansel JPTP Nisel, Ir. Ikhtiar Duha, MM saat dikonfirmasi di Ruang Kerjanya, terkait hal ini, Kamis, (9/11), mengatakan, molornya jadwal pelantikan Jabatan Eselon II itu disebabkan karena Rekomendasi dari KASN belum turun. “Kalau sudah ada rekomendasi dari KASN baru kita sampaikan ke pak Bupati untuk dilantik. namun, hingga saat ini, saya sebagai Ketua Pansel belum menerima rekomendasi dari KASN terkait hasil pengumuman terakhir,” ujarnya. Saat ditanya, apa benar informasi yang berkembang yang menyebutkan bahwa molornya jadwal pelantikan itu karena sudah keluar Rekomendasi dari KASN tentang pembatalan seleksi tersebut karena bermasalah, dimana diduga salah seorang oknum Panseldiangkat dengan tidak memenuhi ketentuan pembentukan tim Pansel, Ikhtiar menjawab, itu tidak benar. Ikhtiar Duha menjelaskan bahwa pembentukan Pansel JPTP Nisel sudah sesuai mekanisme yang ada. "Sampai saat ini saya sebagai Ketua Pansel, belum menerima surat dari KASN terkait pembatalan hasil seleksi JPTP Eselon II itu. Jadi, saya tidak mau mengomentari hal itu lebih jauh. Artinya, Kalau ada isu-isu diluar sana, itu tidak benar,"tandasnya. Selain itu, dia juga tidak menampik jika ada sedikit kekurangan pihaknya, namun, itu menurutnya hal yang wajar. "Meskipunada sedikit kekurangan-kekurangan itu hal wajar, tapi Kami terus berusaha untuk berjalan sesuai koridor yang ada,"sebutnya. Menurut dia, jadwal pelantikan yang telah ditentukan sesuai tahapan kemarin,itu hanya merupakan tahap perencanaan. Untuk diketahui, hasil seleksi 27 Jabatan Esolon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nisel sesuai pengumuman nomor :036/PANSELJPTP/2017, Tanggal 17 Oktober,2017,hingga kini tak kunjung dilantik. (HAL)

Plt Bupati Batu Bara Imbau Tidak Ada Pungli di SKPD BATUBARA - Plt Bupati Batu Bara H.RM Harry Nugroho SE menghimbau kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak melakukan pungutan biaya di luar ketentuan yang berlaku. "Saya sudah menghimbau kepada jajaran SKPD sewaktu di ruang Sekda agar jangan melakukan pungutan dalam bentuk apapun di luar ketentuan yang berlaku, beliau mengatakan apabila di dapati jajaran SKPD yang masih melakukan pungutan di luar ketentuan, harus siap dilepas posisi jabatanya." Lebih lanjut diungkapkan beliau "Ini merupakan langkah awal yang dilakukan untuk membenahi sistem pemerintahan di Kabupaten Batu Bara.kalau kita sudah bekerja sesuai prosedur yang ada dan masih ada pihak yang mengganggu saya siap memberi protection (perlindungan) tetapi jika masih di dapati adanya pungutan di luar ketentuan ya siap siaplah untuk di geser". Dan menurutnya kedepan sistem lelang pekerjaan di suatu SKPD dengan nilai kontrak di atas Rp 50 milliyar akan di kerjakan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pekerjaan yang langsung di kerjakan oleh pihak SKPD dan beliau akan meminta penjelasan kronologis kepada SKPD, saya tidak mau ada pekerjaan yang bermasalah seperti jembatan itu dan kedepan saya akan minta bantuan BUMN untuk mengerjakan proyek diatas Rp 50 milliyar sedangkan pekerjaan yang langsung oleh SKPD saya akan minta kronologis mengapa SKPD menunjuk Perusahaan tersebut untuk mengerjakanya, dan kita berharap kebijakan Plt Bupati Batu Bara tersebut Kabupaten Batu Bara bebas oleh pungli dan pembangunan di Batu Bara dapat berjalan dengan hasil sesuai apa yang di harapka masyarakat. (EDO)

Danrem 022/PT Pimpin Sertijab Dandim 0207/SML SIMALUNGUN Letkol Inf Robinson Tallu-padang SIP menjabat sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0207/Simalungun yang baru, menggantikan Letkol Inf Oni Kristiyono Goendong dalam serah terima jabatan dipimpin Danrem 022/PT Kolonel Arm Khoirul Hadi SE di halaman Kodim 0207/ Simalungun di Pamatang Raya, Sabtu (4/11). Sebelumnya, Letkol Inf Robinson Tallupadang menjabat sebagai Komandan Yonif 125/ Simbisa, sedang Letkol Inf Oni Kristiyono Goendong akan bertugas sebagai Pabandya-1/Dalkuat PNS Spaban VI/Bin PNS Spersad. Serah terima jabatan dihadiri, Kapolres Simalungun AKBP Marudut Liberty Panjaitan, Sekda Simalungun Gidion Purba, Plt Sekda Kota Pematangsiantar Resman Panjaitan.

DANDIM 0207 Simalungun, Letkol Inf Robinson Tallupadang dan Letkol Inf Oni Kristiyono Goendong salam komando dengan Danrem 022/PT Kol Arm Khoirul Hadi, di halaman Kodim 0207/Simalungun di Pamatang Raya, Sabtu (4/11). Danrem 022/PT Kolonel Arm Khoirul Hadi mengatakan, alih tugas dan alih jabatan pada hakikatnya merupakan bagian dari dinamika organisasi yang berkaitan dengan pembinaan personel dan pembinaan satuan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas satuan serta pengembangan karier.

Karena itu, serah terima jabatan ini hendaknya dipahami bukan hanya sekedar pergantian personel semata akan tetapi mengandung makna sebagai kelanjutan proses dinamisasi, sehingga dapat meningkatkan aktualisasi peran perwira dalam berorganisasi dan mampu berperan aktif dalam menghadapi situasi aktual yang

terus berkembang. Danrem menyampaikan terima kasih kepada Letkol Inf Oni Kristiyono Goendong SH atas pengabdiannya selama ini. Kepada Letkol Inf Robinson Tallupadang diucapkan selamat datang, selamat atas kepercayaan yang diberikan Pimpinan TNI AD sebagai Komandan Kodim 0207/Simalungun.

Kepercayaan yang diberikan pimpinan, kehormatan dan amanah yang mengandung tanggungjawab yang tidak ringan dan harus dilak-sanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, kembangkan hal positif yang dilaksanakan pejabat terdahulu serta tingkatkan segala daya upaya agar dapat mencapai kinerja organisasi yang optimal, katanya. Bertindak sebagai seorang pemimpin yang berpendirian teguh, tegas dan bertanggung jawab, memiliki kualitas moral yang baik, terampil dan mampu mengambil keputusan serta bijaksana dalam menggunakan wewenangnya. Dia mengatakan, jangan menyalah-gunakan jabatan yang diberikan, kare-na jabatan merupakan amanah dan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan maupun dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kepada seluruh prajurit dan Aparatur Sipil Negara Kodim 0207/Simalungun, diharapkan senantiasa memberikan dukungan serta membangun kerja sama yang baik kepada Dandim yang baru sebagaimana yang diberikan kepada pejabat yang lama, pinta Danrem 022/ PT.

SID Jadikan Pengawasan Pembangunan Desa Semakin Jelas SEI RAMPAH - Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) Darma Wijaya didampingi Asisten Pemerintahan Umum Drs. Ramses Tambunan, M.Si dan Kadis Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Drs. Dimas Kurnianto, SH, secara resmi membuka kegiatan pelatihan Sistem Informasi Desa (SID) bertempat di Hotel Grand Antares Medan, Rabu(8/11) malam. Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Yayasan Bina Keterampilan Perdesaan (BITRA) Indonesia Wahyudi, para Narasumber, operator pengelola SID serta para jurnalis sistem informasi Desa.

Mengawali sambutannya sekaligus membuka kegiatan Wabup Darma Wijaya mengemukakan bahwa kegiatan SID ini merupakan salah satu dari bentuk kewajiban Pemkab Sergai dalam memberikan pendampingan dan penguatan kepada desa khususnya dalam pengembangan dan manfaat tata kelola informasi serta data pembangunan di tingkat desa. Dikatakan Wabup, dengan diaturnya SID secara eksplisit dalam Undang-Undang (UU) tentang desa akan menjadikan SID kian penting peranannya dalam pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan

khususnya mengenai manajemen informasi data serta dapat digunakan untuk penguatan pengawasan pembangunan desa. Dengan adanya SID yang terbuka bagi publik maka pengawasan pembangunan desa akan semakin jelas, transparan serta tepat sasaran. Oleh karenanya Pemkab Sergai mendukung dalam pengembangan SID guna kemajuan desa-desa di Kabuputen Tanah Bertuah Negeri Beradat, ungkap Wabup Darma Wijaya. Sebelumnya Kadis PMD Kabupaten Sergai Drs. Dimas Kurnianto, SH melaporkan bahwa kegiatan ini ber-

Masyarakat Tidak Bisa Hidup Tanpa Informasi MEDAN - Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr Rudianto S.Sos M.Si menyatakan, masyarakat tidak bisa hidup tanpa informasi. Bagi masyarakat yang hidup di era peradaban informasi, maka informasi ini bisa mengalahkan uang. Informasi bisa menghasilkan sandang pangan dan lainnya. Sebaliknya, jika pola pikir masyarakat saat ini masih dipengaruhi dengan kekuasaan, maka kita masih hidup dalam peradaban era perdagangan dan industri. Demikian dikatakan Rudianto dalam diskusi yang digelar Komisi Informasi Publik (KIP) Sumut di Hotel Madani Medan, Kamis (9/ 11). Selain Rudianto, juga hadir menjadi narasumber dalam acara itu Wakil Ketua KIP Sumut, Robinson Simbolon. Sebelum acara diskusi ini dimulai, dilakukan penandatanganan kerja sama (MoU) antara KIP Sumut dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMSU. Penandatanganan dilakukan Ketua KIP Sumut, Abdul Jalil dan Rektor UMSU melalui Dekan FISIP UMSU, Drs Tasrif Syam M.Si disaksikan Sekretaris Dinas Kominfo Sumut Drs Ayub SE. “Ciri masyarakat di peradaban

informasi ini tidak lagi dibutuhkan orang-orang yang banyak untuk melaksanakan sesuatu. Berbeda dengan di peradaban perdagangan dan industri. Ketika kita sudah masuk dalam peradaban informasi ini, maka informasi ini bisa tersalurkan dengan baik atau tidaknya, tergantung peran kita dalam membangun informasi tersebut,” kata Rudianto. Peran ini misalnya dengan memberikan aturan-aturan ataupun norma-norma kepada masyarakat. Dengan aturan atau norma tersebut maka kita bisa menyiapkan masyarakat yang sudah siap dengan kehadiran peradaban masyarakat informasi tersebut. Menyepakatinya, Robinson Simbolon mengatakan, perubahan sikap itu memang butuh waktu yang sangat panjang. Meskipun UU Keterbukaan Informasi Publik sudah hadir, namun butuh waktu yang cukup lama untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap informasi. Ia menyebutkan, saat ini badan publiklah yang lebih siap dibandingkan masyarakat itu sendiri. “Poldasu saya rasa sudah siap dengan hadirnya keterbukaan informasi publik ini. Begitu juga

dengan Pemprovsu. Hanya saja yang belum siap untuk hal ini adalah pemerintah kabupaten/ kota,” ujarnya. Acap kali, dalam setiap sengketa yang digelar KIP, sumber daya manusia di pemkab/pemkot tidak siap dengan keterbukaan informasi publik tersebut. Semisal dalam hal penguasaan materi UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut. “Ke depan, kita berharap pemkab/pemkot lebih siap dengan keterbukaan informasi publik ini. Keterbukaan ada-lah keniscayaan yang harus dilakukan agar masyarakat dapat manfaat dan pejabat juga dapat bekerja secara nyaman. Seperti diketahui, UMSU sendiri bukan kali ini saja melakukan penandatanganan kerja sama dengan lembaga pemerintah, melainkan sudah puluhan kali bekerja sama dengan beberapa lembaga pemerintahan. Kerja sama ini dilakukan terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. UMSU memiliki mahasiswa di bidang itu dan ke depan, SDM tersebut dapat memberikan kontribusinya untuk kemajuan negara khususnya di bidang keterbukaan informasi publik.

tujuan untuk membantu pengelola SID di desa dalam hal pengembangan dan pemanfaatan tata kelola informasi serta data pembangunan tingkat desa untuk membina pengelola SID di desa dalam penguatan kualitas pelayanan publik desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif dan efesien. Kegiatan SID ini terbagi dalam 3 gelombang yang di ikuti dari 75 desa se-Sergai, pertama mulai tanggal 8 s/ d 11 Nopember 2017, kedua tanggal 20 s/d 23 dan terakhir tanggal 27 s/d 30 Nopember 2017, kata Dimas Kurnianto. (ARM)

Pangkostrad Ingatkan Nilai-nilai Luhur Para Pahlawan MEDAN - Melalui momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November, Panglima Kostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi meminta masyarakat meneladani nilainilai luhur para pahlawan. Beliau mengharapkan masyarakat Indonesia mencontoh semangat para pahlawan saat merebut kemerdekaan pada masa penjajahan dahulu. Harapan ini disampaikan Edy Rahmayadi dalam rangka Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November setiap tahunnya. "Seberat apa pun tantangan yang dihadapi tidak menyurutkan semangat para pejuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah," ucap Ketua Umum PSSI itu melalui siaran pers yang diterima wartawan di Medan, Kamis (9/11). Edy menyebutkan semangat kepahlawanan adalah semangat rela berjuang, berjuang mati-matian dengan penuh idealisme dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. "Semangat kepahlawanan adalah semangat persatuan yang bulat mutlak dengan tiada mengecualikan suatu golongan dan lapisan. Semangat kepahlawanan adalah semangat membentuk dan membangun negara," sebut mantan Pangdam I/BB ini.

(INT)

(REL)

KPU Batu Bara Luncurkan Tahapan Pilkada 2018 BATUBARA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara meluncurkan tahapan, program dan jadwal Pemilihan dan wakil Bupati Batu Bara tahun 2018 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Batu Bara. Acara yang berlangsung meriah itu di rangkai dengan pemukulan gendang sekaligus pelepasan balon ke udara oleh Ketua KPU Batu Bara dan Ketua Panwaslu Batu Bara, Plt Bupati Batu Bara dan jajaran Muspida sebagai tanda dimulai-

nya tahapan program dan jadwal Pilkada Batu Bara 2018. Dalam kegiatan itu sekaligus memperkanalkan Maskot “Sirebung”serta jingle lagu yang berjudul “Ayo Memilih Suara kito untuk Batu Bara”kemudian penyerahan hadiah bagi pemenang lomba pencipta jingle dan Maskot Pilkada Batu Bara 2018.

Ketua KPU Kabupaten Batu Bara Mukhsin Khalid SE dalam pidatonya mengatakan peluncuran tahapan program dan jadwal Pilkada Batu Bara yang akan di gelar tahun 2018 mendatang dilakukan agar di ketahui oleh masyarakat luas,beliau juga mengingatkan bahwa tanggung jawab suksesi pilkada serentak bukan hanya di pundak KPU, akan tetapi juga di

tangan semua stekholder seperti pemerintah daerah, partai politik dan seluruh lapisan masyarakat, pada tanggal 12 oktober sampai dengan 11 November mendatang pihaknya akan melakukan perekrutan calon anggota PPKdan PPS se Kabupaten Batu Bara dan pada tanggal 25-29 November KPU akan melakukan verefikasi persayaratan dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati pada 819 januari 2018 mendatang, pihaknya telah melakukan

sosialisasi Pilkada ke 55 Sekolah se Kabupaten Batu Bara termasuk Ormas dan instansi Pemerintah guna mendongkrak partisipasi pemilih termasuk calon pemilih pemula yang jumlahnya di perkirakan mencapai 20 ribu agar menggunakan hak suaranya dalam pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati/Wakil Bupati Batu Bara yang serentak di gelar pada hari rabu 27 juni 2018 mendatang.

Plt Bupati Batu Bara H.RM.Harry Nugroho SE meminta seluruh komponen masyarakat agar mensukseskan Pilkkada 2018 dengan tertib dan beradab ”saya mengajak seluruh komponen yang berada di Batu Bara agar ikut mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada Batu Bara tahun 2018 dan mari kita gunakan hak pilih untuk menentukan nasib Kabupaten Batu Bara lima tahun kedepan. (EDO)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 480 13 - 19 NOPEMBER 2017

KPK Ingin Bentuk Agen Antikorupsi

T.Erry Doakan Bobby dan Kahiyang SOLO - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi salah satu tokoh yang ditunjuk melakukan tradisi siraman menjelang pernikahan putri Presiden Joko Widodo, Kahi-yang Ayu dengan Bobby Afif Nasution. Tengku Erry ditunjuk mewakili pihak pengantin pria melakukan siraman kepada Bobby Nasution bersama 10 tokoh lainnya. Erry mengaku sangat berkesan di mana tradisi siraman ini sangat menarik baginya. Erry tampak mengenakan pakaian adat Jawa lengkap, seragam dan selaras dengan pihak keluarga pengantin pria. Uniknya, siraman kepada Bobby Nasution ini dilaku-kan 11 tokoh yang semuanya di luar etnis Jawa. "Tradisi siraman menjelang pernikahan ini penuh makna dari nilai-nilai yang terkandung dalam adat Jawa tersebut," tutur Erry. Prosesi siraman di pihak calon pengantin

pria ini dilakukan di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/11). Sementara di pihak calon pengantin wanita tradisi bleke-tepe, siraman dan sadeyan dawet dilakukan di hari yang sama dikediaman pribadi Jokowi di Jalan Kutai Utara, Sumber, Banjar Sari, Surakarta. Dalam kesempatan itu, Tengku Erry yang hadir bersama istrinya Evi Diana Br Sitorus yang mengenakan kebaya berwarna hijau juga turut memanjatkan doa untuk kebahagiaan untuk Kahiyang Ayu dan calon suaminya, Bobby Nasution. "Insya Allah nantinya mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah," tuturnya. Erry juga mendoakan Bobby dan Kahiyang dikaruniai amanah anak-anak yang saleh dan salihah, serta menjaga tradisi Rasulullah SAW. "Sekali lagi selamat berbahagia dengan menempuh hidup baru untuk Bobby dan Kahiyang," ucapnya. (AN)

Buruh Tolak UMP 2018 Rp2,1 Juta MEDAN - Ratusan massa yang mengaku dari FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) berunjuk rasa di depan Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan. Dalam orasinya mereka menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara tahun 2018 sebesar Rp2.132. 188,68 yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubsu tentang UMP 2018 tanggal 1 November 2017. Tuntutan buruh itu disampaikan secara tertulis melalui Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Provsu, Willy Agus Utomo dan Sekretaris Tony Rickson Silalahi. "Kami DPW FSPMIKSPI Sumut menolak upah murah dan meminta Pemprovsu segera cabut kebijakan upah murah serta PP 78/2015 tentang Pengupahan. Kami juga menolak UMP 2018 yang ditetapkan oleh Gubsu menggunakan rumus PP 78/ 2015 yang hanya naik 8,71 persen. Naiknya UMP/UMK tahun 2018 se-Sumut seharusnya minimal Rp650.000 untuk meningkatkan daya beli buruh," kata Willy. Dalam kesempatan itu, buruh juga meminta pemerintah supaya menurunkan harga BBM, listrik, gas, air, sembako dan lain-lain.

"Perbaiki layanan BPJS Kesehatan, tolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, berikan jaminan kesehatan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia karena sehat adalah hak rakyat. Hapuskan kerja sistem outsourching, kontrak, harian lepas, dan borongan," katanya seraya menyampaikan turut berbelasungkawa atas meninggalnya 49 pekerja/ buruh yang menjadi korban tragedi kemanusiaan terbakarnya pabrik petasan di Kosambi Tangerang, Banten. Sebelumnya disampaikan upah merupakan jantung penghasilan bagi pekerja/buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. UUD 45 mengamanatkan, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya UU No. 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan, bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang kayak bagi kemanusian. Usai menyampaikan orasinya, massa pun membubarkan diri dengan tertib. Sebelumnya aksi massa ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar wilayah kantor Gubsu macet, dan para aparat kepolisian yang bertugas saat itu mengalihkan arus lalu lintas ke jalan lainnya. (INT)

Terima Uang Transportasi Tak Kembalikan Mobil Dinas Dipidana MEDAN - Pusat Studi Hukum dan Peradilan (Puspha) Sumut menegaskan, jika ada anggota DPRD Kota Medan yang sudah menerima uang transportasi dan tidak mengembalikan mobil dinas, merupakan tindakan melanggar hukum dan bisa dipidana. "Kalau sudah terima uang transportasi, tapi sengaja tidak mengembalikan mobil dinas, maka anggota DPRD tersebut bisa dipidana karena diduga telah melakukan perbuatan korupsi dengan cara penggelapan," terang Sekretaris Puspha Sumut, Nuriono SH, Jumat (10/11). Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan ini juga berharap, para wakil rakyat bekerja sesuai

fungsinya seperti membela kepentingan rakyat dan bukan bekerja hanya mengharap fasilitas semata. Sebab, katanya, dengan uang tunjangan transpor itu diharapkan menjadi motivasi para anggota DPRD Medan guna meningkatkan kinerja-. "Dengan ditariknya mobil dinas dan digantikan uang tunjangan transportasi, bisa dijadikan motivasi kerja bagi wakil rakyat itu sendiri. Karena uang transpor itu bisa digunakan untuk kredit mobil dan jika sudah lunas menjadi milik pribadi," terang Nuriono. Selain itu, ia juga menjelaskan penarikan mobil dinas para wakil rakyat juga telah menghemat pengeluaran uang negara. Sehingga dalam hal ini pemerintah telah diuntungkan. (INT)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meresmikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P-II KPK. Dengan adanya lembaga ini, nantinya KPK bisa menyertifikasi pegiat dan penyuluh antikorupsi.

"Hari ini kita akan membuat sebuah sejarah baru dari sisi sertifikasi yang kita harapkan dari kegiatan hari ini akan muncul orang-orang ataupun kader-kader ataupun penerus-penerus ataupun penyuluh-penyuluh yang menyuarakan atau menularkan integritas antikorupsi," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Per-

sada, Jakarta Selatan, Jumat (10/11). Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sumarna Abdurrahman, Deputi Penindakan KPK Heru Winarko selaku Ketua LSP

P-II KPK, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan sebagai Dewan Pengarah bersama Erry Riyana Hardjapamekas. Saut, yang juga menjadi Dewan Pengarah LSP P-II, menyebut lembaga ini ada-

lah salah satu cita-cita KPK sejak dulu. Bagaimana ada orang-orang yang memiliki kompetensi kemudian menyebarkan integritas dan dan sifat antikorupsi. Tidak hanya di Indonesia, namun nantinya model ini juga bisa mendunia. "Kita berpikir bagaimana bisa meng-ASEAN dan mungkin mendunia. Karena di dunia ini banyak pejabat dipenjarakan. Ini laboratorium yang cukup besar untuk dijadikan sebuah tempat bagaimana orang bisa belajar," kata Saut. "Sebagaimana kita ketahui, apa yang kita lihat di Arab Saudi beberapa waktu belakangan ini, itu diawali MoU Arab Saudi dengan KPK," imbuhnya. Sementara itu, Heru Winarko mengharapkan upaya pencegahan KPK bisa mengajak semua komponen bangsa sehingga memiliki peran menjadi agen peruba-

han. Yaitu agen antikorupsi, yang bahkan melalui studi bisa menjadi standar profesi. "Tim KPK telah membentuk standar profesi ini, bekerja sama dengan BNSP. Menghasilkan 23 asesor kompetensi, 23 asesor penilai terhadap assessing. Dan KPK berusaha terus memenuhi standar yang ada. Alhamdulillah telah mendapatkan persetujuan dari BNSP. Insyaallah akan diresmikan Kepala BNSP," ujarnya. Heru juga menyampaikan ada target 300 asesor yang harus dicapai tahun depan. Lembaga ini hadir juga atas kerja sama KPK dengan Kementerian Tenaga Kerja dan BNSP. Acara kemudian berlanjut dengan pemberian sertifikat kepada tujuh penyuluh antikorupsi dari Saut Situmorang. Kemudian pemberian sertifikat kepada enam asesor kompetensi dari Sumarna Abdurrahman. (INT)

Mahfud MD : Kekacauan Hukum di Indonesia Karena Persoalan Moral JEMBER - Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Mahfud MD mengatakan bahwa penyebab paling parah terjadinya kekacauan hukum di Indonesia adalah karena persoalan moral. "Hukum sebagai ilmu itu gampang, tapi hukum sebagai moral itu yang paling susah," kata Mahfud dalam pidatonya saat pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-4 tahun 2017 di Aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (10/11) malam. Menurut Mahfud, persoalan moral tersebut yang sering menjadi penyebab jual beli hukum di Indonesia sering terjadi. "Jangan lupa mendidik calon sarjana hukum untuk mempunyai

moral, yang baik dan bertanggungjawab," kata Mahfud. "Saya optimistis untuk itu, di kampus-kampus itu sudah mulai bergairah orang-orang menyuarakan soal tegaknya hukum," tambahnya. Mahfud memberi contoh bagaimana praktek jual beli hukum itu terjadi. Misalnya, sarjana hukum yang duduk sebagai hakim. "Saya hakimnya, kalau saya sarjana hukum saya bisa mencari dalil untuk menyatakan A pemenang, B salah," kata dia. "Ini loh A menang menurut pasal ini, UU ini, B kalah. Tapi saya juga bisa mengatakan B menang dan A kalah. Dalilnya UU nomor sekian, A kalah," lanjut dia. Karenanya, kata Mahfud, praktek

jual beli hukum selamanya akan tetap terjadi jika para sarjana hukum yang duduk sebagai hakim tak memiliki moral yang baik. "Orang kalau tidak bermoral, A mau bayar berapa? Saya Hakim, saya Jaksa, mau bayar berapa? Berani Rp 10 miliar, kalau enggak berani saya jual ke B. Berani berapa?," kata dia. "Bapak bisa diancam dengan UU tindak pidana korupsi (Tipikor) pasal sekian, buktinya ini. Bapak juga bisa dikenakan UU tindak pidana pencucian uang," terang Mahfud. "Tipikor mungkin 4-5 tahun, tapi kalau pencucian uang seumur hidup, atau 20 tahun, bapak mau bayar enggak? Kalau enggak saya tutup saya pakai pasal ini, kalau mau bapak mau bayar saya pakai pasal

ini," lanjut mantan hakim Mahkamah Konstitusi itu. Menurut Mahfud, apa yang ia beberkan tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Ia tahu segala praktek hitam peradilan di Tanah Air lantaran pernah menjadi Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013. "Bisa, wong saya ini Hakim tahu caranya untuk memenangkan dan mengalahkan orang. Nah, di situ lah pentingnya moral. Disamping teknisteknis hukum itu," ujar Mahfud. "Anda bisa belajar hukum jauh lebih pandai dari saya, buka internet baca sendiri. Tapi kalau moral tidak bisa. Moral tak bisa dibuka di internet," tutup pakar hukum tata negara tersebut. (KCM)

Bangun Komunikasi Sosial Melalui Gotong Royong Bersama MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzumi Eldin S MSi diwakili Camat Medan Petisah Parlindungan Nasution memberikan apresiasi kepala Kapolsek Medan Baru Kompol Victor Ziliwu SH SiK MH, beserta petugas Bhabinkamtibmas yang telah bersinergi membangun komunikasi sosial dengan jajaran Kecamatan Medan Petisah melalui gotong royong bersama, Rabu (8/ 11) pagi. Selain membersihkan sampah dari dalam Sungai Putih, gotong royong bersama jajaran Polsek Medan Baru dengan kecamatan Medan Petisah diwujudkan dengan membabat rumput di bantaranm Sungai Putih sepanjang lebih kurang 500 meter, persinya perbatasan antara Kelurahan Sei Putih Tengah dan Kelurahan Sei Putih Timur II “Saya harapkan kedepannya, program Rabu dan Jumat bersih ini bisa berkelanjutan demi menuju hidup bersih dan sehat. Dengan membersihkan Sungai Putih ini

diharapkan aliran sungai makin lancar dan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya banjir,” kata Parlindungan. Sebagai wujud komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan bersih dan sehat sesuai dengan instruksi Wali Kota, Parlindungan mengatakan gotong royong bersama ini harus terus ditingkatkan dan digalakkan. “Semangat gotong royong yang selalu digelorakan Bapak Wali Kota dalam setiap dalam kesempatan harus kita implementasikan. Apalagi hal ini sesuai dengan program Pemko Medan untuk menciptakan Kota medan bersih, hijau dan sehat,” ungkapnya. Parlindungan selanjutnya berharap, kegiatan kemitraan ini ke depan tidak hanya dilakukan personil Polri saja, tapi bisa makin banyak melibatkan masyarakat sekitar pada khusunya, para tokoh masyarakat serta tokoh pemuda di Kecamatan Medan Petisah.

“Saya harapkan kegiatan ini bisa rutin dilakukan setiap hari Rabu, dan Kamis di wilayah kecamatan Medan Petisah bisa terus berkelanjutan. Sebab keseriusan untuk menjaga, merawat dan melindungi lingkungan jauh lebih peting dari itu semua,“ harapnya. Kapolsek Medan Baru Kompol Victor Ziliwu didampingi Panit I Polmas Ipda Ganepo Sembiring, Panit II Ipda Sariono mengatakan, kegiatan kemitraan ini merupakan peran serta Polri dalam satu diantara kegiatan Karya Bhakti Polri Peduli Lingkungan di Kacamatan Medan Petisah. Khususnya Bhabinkamtibmas yang ditugaskan, jelas Victor, selain untuk dapat mempererat silaturahmi antara polisi dengan warga dan jajaran aparatur Kecamatan Medan Petisah, juga bersama sama gotong royong membersihkan lingkungan. “Kebetulan Kecamatan Medan Petisah melaksanakan gotong ro-

yong membersihkan aliran sungai sehingga kami ikut mendukungnya. Melalui kegiatan ini diharapkan peran anggota Polsek Medan Baru dapat lebih mendekatkan diri dengan masyarakat,” jelas Victor. Upaya peduli terhadap kebersihan lingkungan kata Victor, merupakan tanggungjawab bersama dan tak mengenal status sosial dan jabatan. Karena manfaatnya akan dirasakan bersama. “Sudah menjadi kewajiban dan kami ingin menjadi bagian dari masyarakat,” paparnya. Oleh karena itu Victor mengajak semua untuk jaga kebersihan lingkungan bersama agar hidup lebih sehat dan nyaman. Kepada warga agar selalu menjaga kebersihan sehingga terhindar dari ancaman banjir dan penyakit yang timbul akibat dari lingkungan yang kurang bersih. Gotong royong ini dimulai dengan membersihkan sampah dari dalam sungai, membabat rumput di bantaran sungai. (VIN)

Peyanan Publik Percepat Terwujudnya Visi dan Misi Serdang Bedagai SEI RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman didampingi Sekdakab Drs. Hadi Winarno, MM secara resmi membuka acara Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai bertempat di aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati di Sei Rampah, Senin (6/11). Hadir dalam kesempatan tersebut Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Sri Hartini, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD Camat seSergai serta Kades dan Lurah. Mengawali sambutan yang sekaligus membuka acara Sosialisasi Inovasi Publik Bupati Sergai Ir. H. Soekirman menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pihak Kemenpan RI yang telah hadir pada kesempatan tersebut. Dengan demikian diharapkan dapat mengembangkan inovasi pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi

CENDERAMA CENDERAMATTA - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Sekdakab Drs. Hadi Winarno, MM dan Kabag Orta Patricia Banjarnahor tengah menyerahkan cenderamata pada Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Sri Hartini usai membuka acara Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemkab Sergai bertempat di aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati di Sei Rampah, Senin (6/11). Kabupaten Sergai yang unggul, inovatif dan berkelanjutan serta tercapainya sasaran reformasi

birokrasi yakni mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan efisien dan

berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Dikatakan Bupati Soekirman bahwa upaya pemerintah untuk menerapkan pelayanan yang berkualitas dilakukan melalului konsep pelayanan prima yang dijabarkan dalam berbagai sistem seperti pelayanan terpadu satu pintu serta perubahan kebijakan dan peraturan perundangundangan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan tujuan meningkatkan efesiensi dan kualitas pelayanan di Tanah Bertuah Negeri Beradat ini,” ungkap Bupati Soekirman. Sebelumnya Kabag Organisasi Pemerintah (Orta) Patricia Banjarnahor dalam laporannya mengatakan tujuan kegiatan ini membangun pemahaman setiap peserta tentang kewajiban dan kebutuhan daerah untuk melakukan inovasi di bidang pelayanan publik serta untuk memenuhi target Pemkab Sergai untuk masuk di jajaran Top 99 Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2018, pungkasnya. (ARM)


10

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 480 13 - 19 NOPEMBER 2017

SUMUT/ACEH

Begal Wilayah Medan Timur Ditembak

Cabut Ubi di Lahan Eks HGU Divonis Tiga Bulan MEDAN - Dua terdakwa, Surawan (46) dan Mujayana (45), warga Dusun VIII Pasar I Desa Tandam Hilir, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang divonis tuga bulan 10 hari penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam cabang Labuhan Deli, Selasa (7/11). Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabjari Labuhan Deli Hamonangan, SH menuntut kedua terdakwa empat bulan penjara. Putusan hakim lebih rendah 20 hari dari tuntutan jaksa hingga membuat kedua terdakwa menerima putusan itu dan terlihat gembira. Seperti diketahui, kedua terdakwa mencabut tiga batang ubi di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Tandam Hilir. Masalah itu dilaporkan Edy Ahmad ke Polsek Hamparan Perak dengan tuduhan kedua terdakwa melakukan pengrusakan miliknya. Menurut keterangan saksi Selamat yang merupakan kepala dusun VIII saat diperiksa Majelis Hakim Said Hamrizal Zulfi dan anggota Liberti Sitorus serta Gabe Dorris Mora Saragih dan JPU, mengaku tidak mengetahui adanya batang ubi milik Edy Ahmad di lokasi itu. Sebab, sejak awal yang menanami di atas tanah eks HGU itu dengan tumbuhan jagung, adalah masyarakat setempat. Sejak tahun 2013 warga telah menanami eks HGU itu dengan tumbuhan jagung setelah dibagibagi kepada yang berhak memiliki. Selamat mengatakan, tanah eks HGU PTPN itu telah dikapling-kapling sesuai batas milik masing-masing. Sementara kedua terdakwa membantah melakukan pengrusakan terhadap batang tanaman ubi milik Edy Ahmad. Tapi, hakim menyebut kedua terdakwa secara sah melakukan perusakan tanaman melanggar pasal 406 yunto pasal 170 KUHPidana. Dalam amar putusan hakim yang memberatkan kedua terdakwa adalah, melanggar hukum. Sedangkan meringankan, sopan dalam persidangan. Putusan itu diterima kedua terdakwa. (DP)

Pengedar Sabu Divonis 10 Tahun MEDAN - Terdakwa pengedar narkotika jenis sabu-sabu (SS), Irwan Syahputra (23), warga Pasar III Dusun III Depok Jaya Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, divonis 10 tahun penjara denda Rp 1 miliar dan subsider 1 tahun penjara. Vonis itu dijatuhkan majelis hakim Said Hamrizal Zulfi, Liberti Sitorus dan Gabe Dorris Mora Saragih di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam cabang Labuhan Deli, Selasa (7/11). Terdakwa Iwan Syahputra terbukti memiliki dan mengedarkan narkotika jenis S S dengan barang bukti (BB) seberat 5 gram. Sebelumnya, JPU menuntut 13 tahun penjara karena melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hukuman terdakwa diberatkan karena tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran narkotika dan dipersalahkan dapat mengancam masa depan generasi muda menjadi buruk. Sedangkan yang meringankan, sopan di persidangan dan masih muda serta masa depannya masih panjang. Usai pembacaan vonis, majelis hakim menanyakan putusan tersebut kepada terdakwa yang menyatakan menerima. Demikian juga JPU Ernawati Barus menerima. Penasehat hukum terdakwa dari LBH Jesaya 56 Laurencius Hasibuan, SH dan Tagor Manihuruk, SH juga menerima putusan itu. Majelis Hakim menutup sidang dan terdakwa segera menjalani hukuman yang dijatuhkan. (DP)

MEDAN - Tim Reskrim Polsek Medan Timur berhasil mengungkap kasus perampokan jalanan yang meresahkan warga, Senin (6/11) malam. Seorang anggota komplotan perampok di restoran cepat saji Jalan Sutomo Medan, M Asyahari Nasution (21), berhasil ditangkap. Dari hasil pengembangan, diringkus tiga tersangka lain, yakni Ferdinand Hutasoit (25), Gunandar alias Iskandar (30), dan seorang penadah Erwin (27) “Ketiga pelaku perampokan ditembak di bagian kedua lututnya karena melawan, saat ditangkap,” kata Kapolsek Medan Timur Kompol Wilson Pasaribu didampingi Kanit Reskrim Iptu Made Yoga kepada wartawan, Selasa (7/11) sore. Ia mengatakan penangkapan terhadap tersangka ber-

mula dari laporan korban jambret di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan. Polisi langsung

melakukan penyelidikan. “Setelah dilakukan pemeriksaan kita mendapat infor-

masi pelaku sedang berada di KFC lalu personel mendatangi dan menangkap tersangka

Asyahari,” katanya. Usai membekuk Asyahari, polisi melakukan pengembangan dan menangkap ketiga tersangka lain berikut penadah hasil kejahatan. “Barang bukti diamankan 10 kartu ATM,, 3 kartu member, 3 KTP an Jusni Saragih dan Astri Sari dan Basaria br Silalahi, 44 handphone berbagai merk dan tipe, ?5 dompet, ?8 buah tas,” terangnya. “Kemudian 1 unit mobil Avanza tanpa dokumen, 4 unit sepeda motor, 1 alkitab dan 1 kacamata,” lanjutnya. Dalam pemeriksaan sementara, diketahui komplotan perampok ini telah beraksi 18 kali menjambret di berbagai lokasi di Medan, di antaranya di Jalan Pahlawan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan M Yamin , Jalan Thamrin, dan Jalan SM Raja Medan. (ACO)

Karyawan Gunung Bayu Tewas Terkena Peluru Nyasar SIMALUNGUN - Seorang karyawan Afd IX PTPN IV Kebun Gunung Bayu Saputra alias Bayu (29) tewas akibat terkena peluru nyasar oknum TNI yang bertugas menjaga keamanan kebun, Selasa (7/ 11) sekira pukul 11.30 Wib. Informasi yang dihimpun melalui humas Polsek Bosar Maligas kejadian ini berawal sekitar pukul 11.30 WIB beberapa orang karyawan bersama Praka H sedang duduk duduk di pondok di samping pohon beringin di perkebunan itu. Saat sedang duduk tersebut

praka H berdiri sambil mengangkat dan menunjukkan senjata laras panjang yang dipegangnya. Kemudian Praka H mengokang dan mengarahkannya kearah depan persisnya kearah jalan. Tidak lama, senjatapun meletus dua kali dan

secara bersamaan Wahyu Saputra alias Bayu naik dari parit pinggir jalan selesai mencuci kakinya. Akibatnya korban tertembak oleh peluru nyasar yang ditembakkan oleh praka H. setelah itu korban dibawa ke klinik Pulau Besar Kabupaten Batu Bara untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan, jelas Kapolsek Bosar Maligas AKP R. Siregar membenarkan peristiwa tersebut. (RAIT)

Tim Gabungan Gelar Razia Kasih Sayang LABUHANBATU - Dalam menertibkan siswa/i Satpol PP, Polres dan TNI melakukan razia Kasih Sayang, sebanyak 28 Pelajar tingkat (SMK/SMA dan SMP) di Labuhanbatu dari berbagai sekolah yang bolos saat jam belajar diamankan dan di beri pembinaan dan pengarahan di Kantor Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Rabu 08/11. Dalam Operasi yang dilakukan para siswa tersebut kebanyakan tertangkap pelajar diwarung dan Warnet dikecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan. “Kita harap dengan dilakukannya Razia pelajar ini dapat membuat efek jera terhadap pelajar lainnya, agar di jam sekolah tidak ada lagi yang bolos,” kata PLT Satpol PP A.H Nasution saat usai memberikan arahan pada pelajar tersebut. Katanya, dalam kegiatan Razia dilakukan terhadap pelajar itu, karena banyaknya keluhan orang tua murid kalau anaknya kerap bolos sekolah, dengan begitu selaku penegak Peraturan Daerah (Perda) kita harus menampung keluhan para orang tua, kegiatan ini kita

mulai dari pukul 9.00 Wib dan berakhir pada 12.00 Wib. Untuk kegiatan hari ini kita menembak sasaran didua kecamatan yaitu Rantau Utara dan Rantau Selatan, rencananya kita akan bergerak ke kecamatan, Bilah Hilir dan Panai hulu. Karena keluhan orang tua korban juga banyak yang mengeluh didaerah sana,” ungkap Haris. Ditambahkannya, selain dinas yang dipimpinnya itu, Polres Labuhanbatu, Denpom, Kodim, Kompi, Dinas pendidikan, UPT Sumut, Perhubungan juga terlibat atas operasi itu. Dengan begitu para personil lainnya juga terlibat dalam operasi Razia pelajar ini.

” Setelah dengan diadakan operasi ini,sejumlah Warnet dan warung di Labuhanbatu ini akan kita Surati. Tujuannya adalah, ketika anak sekolah (berbaju sekolah) masuk ke lokasi itu agar tidak Diterima,” ujar Haris. Murniati Rambe dari Polres Labuhanbatu memberikan arahan agar para siswa yang terjaring tidak mengulangi perbuatannya dan menyampaikan pada kawan kawannya agar tidak bolos saat jam pelajaran dan jangan sampai terlibat hal terlarang seperti narkoba dan mengakses internet konten porno serta mengikuti media sosial yang belum dicerna dengan baik dan benar. (HAH)

Dipergoki Korban, Dua Pencuri HP Babak Belur MEDAN - Zakaria (36) dan Fajar Irfan (24), keduanya warga Jalan Kapten Sumarsono, babak belur dihajar massa. Keduanya dipergoki mencuri handphone (HP) di rumah Yeni Octa (22), Jalan Kapten Sumarsono Karia I Dusun III Gang Kasuari, Kamis (9/11). Informasi dihimpun, pencurian itu terjadi ketika korban, Yeni Octa (22) dan Mardiah (22) sedang tertidur lelap. Korban terbangun setelah mempergoki kedua tersangka di dalam kamarnya. Namun, ketika itu, kedua tersangka langsung membekap mulut korban menggunakan bantal seraya mengancam agar tidak berteriak jika ingin selamat. “Diam atau kubunuh kau,” ujar korban menirukan ucapan tersangkanya kepadanya disampaikan ke petugas kepolisian. Beruntung, kedua korban nekat melakukan aksi perlawanan, menendang tersangka hingga terjungkal dan berteriak maling. Warga langsung berdatang mengepung kedua tersangka. Keduanya sempat ber-

upaya kabur sambil membawa HP korban, namun gagal. Sebab, warga sudah mengepung kediaman korban hingga berhasil menangkap tersangka. Tanpa ampun, warga menghajar kedua maling tersebut hingga babak belur dan nyaris tewas. Nyawanya keduanya bisa diselamatkan petugas yang sedang berpatroli tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Selanjutnya diamankan ke komando. Kapolsek Sunggal Kompol Wira Prayatna ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, kedua tersangka masih diperiksa intensif guna mengungkap aksi yang sudah pernah mereka lakukan. “Kedua tersangka sudah kita amankan, dan kasusnya masih dalam proses pengembangan,” kata Wira. Dijelaskan Wira, keduanya tersangka mengaku masuk ke kamar korban melalui loteng dan merusak pintu. “Kedua tersangka kita kenakan Pasal 363 KUHPidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara,” katanya. (ACO)

Tersangka Jadi Saksi Lalu SP3, Penyidik Poldasu Dilaporkan ke Kapolri MEDAN - Dinilai tidak profesional dan diduga berkolusi dengan terlapor, oknum penyidik Subdit II/Harda-Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut dilaporkan ke Kapolri dan Kapoldasu Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw. Sebab, terlapor Achmad Dheni yang sebelumnya diduga sudah dijadikan tersangka, mendadak berubah status sebagai saksi. Belakangan, muncul Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang menyebutkan kasusnya tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti. Ironisnya, sejak dilaporkan Joni Tua Manurung (58), warga Dusun VII Desa Pematang Kuing, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, ke Polda Sumut dengan laporan polisi No; LP/607/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 sebagaimana dimaksud pasal 372 yo 378 KUHPidana, penyidik Kompol Sunari BN tidak pernah memberikan

SP2HP kepada pelapor Joni Tua Manurung. “Setelah saya membuat pengaduan masyarakat (Dumas) No; Dumas/44/V/2017/Wassidik dengan kasus pokok laporan polisi; LP/607/2014 tanggal 17 Mei 2017, lalu penyidik menerbitkan SP2HP. Tapi, isinya disebutkan penyidikannya dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti sesuai surat ketetapan penghentian penyidikan No;S/Tap/537.b/IX/2017/ Ditreskrimum tanggal 29 September 2017. Bahkan, laporan yang semua dipersangkakan Pasal 372 yo pasal 378 KUHPidana menjadi hanya Pasal 372 dengan menghilangkan pasal 378 KUHPidana,” kata Joni Tua Manurung didampingi kuasa hukumnya dari LBH Merah Putih Merdeka, Anggiat Maju Hasudungan Sitorus, Achmad Juara Sitorus, Jumpa Simarmata, Roy Naibaho, Immanuel Tambunan, Pasarmauli Panggabean SH dan

Komri Joni Panjaitan kepada wartawan, kemarin. Joni Tua Manurung mengatakan, Kompol B Siringoringo dan AKP Antoni Sinamo memberitahukan, terlapor sudah dijadikan tersangka. “Saya dan menantu saya sekitar Mei 2017, diberitahukan dan diperlihatkan Kompol B Siringoringo dan AKP Antoni Sinamo sepucuk surat yang menyatakan Achmad Dheni sudah tersangka. Tapi, Kompol B Siringoringo dan AKP Antoni Sinamo tidak memberikan foto copi surat penetapan tersangka dimaksud,” kata korban. Yang disesalkan korban, sambung Joni Tua Manurung, setelah penetapan tersangka itu, Kompol B Siringoringo mengajaknya untuk berdamai sesuai permintaan terlapor dan korban disuruh mengkonsep surat pedamaian. Namun belakangan perdamaian gagal. “Dengan ajakan berdamai, saya meminta uang dikembali-

kan sebesar Rp 700 juta sesuai kwitansi, tapi Kompol Siringoringo menyebutkan terlapor tidak sanggup membayar sedemikian dan diminta untuk pengurangan. Kemudian saya hanya minta untuk dikembalikan sebesar Rp 450 juta. Tapi, Achmad Dheni beralasan macam-macam dan belakangan dia tidak mau lagi berdamai dan tidak menjadi masalah kalau kasus itu dilanjutkan. Taklama kemudian, SP2HP muncul yang isinya penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti,” ujar korban, mensinyalir adanya permainan antara oknum penyidik dengan terlapor. Disebutkan korban, permasalahan itu terjadi berawal dari Pilkada Batu Bara 2014 lalu. Terlapor (Achmad Dheni, red) yang maju sebagai wakil bupati berpasangan dengan Gong Matua Siregar menjual rumah kepada korban. Namun, belakangan diketahui yang dijual bukan rumah melainkan sebidang tanah.

Kemudian diketahui pula ada dugaan penipuan dan atau pemalsuan surat jual beli sebidang tanah 11x19 m yang terletak di Jalan Karya Kasih Gang Pipa Lingkungan VII, Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor. “Kami merasa tertipu. Awalnya, dia menjual rumah tapi belakangan hanya lahan kosong. Selain itu, terlapor bilang kalau rumah itu dibeli dari Perkumpulan Nasution dengan memperlihatkan surat jual beli. Rupanya, surat jual beli itu diduga dipalsukan terlapor karena lahan yang awalnya milik Perkumpulan Nasution dijual kepada Suriani Sinaga, bukan kepada Achmad Dheni, sebagaimana surat jual beli yang diberikan Achmad Dheni kepada saya, sehingga saya tidak dapat menguasai lahan dimaksud,” kesal korban menambahkan, karena sudah menjadi korban penipuan lalu melaporkan pegawai PT Inalum

itu ke Poldasu dengan bukti Laporan No;LP/607/V/2014/ SPKT-III tanggal 21 Mei 2014. Karena penyelidikan kasus itu diduga kuat terjadi permainan, sebut Joni Tua Manurung, melalui kuasa hukumnya LBH Merah Putih Merdeka yang alamat di Jalan Keruntung/Rela No 108 Medan itu melaporkan ke Kapoldasu Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw dengan tembusan Kapolri, Wakapolri, Irwasum, Kabareskrim, Kadiv Propam Mabes Polri, Wakapoldasu, Direktur Reskrimum Poldasu, Kabid Propam Poldasu, Ketua Komisi III DPR-RI, Kompolnas, Ombudsman RI dan lain-lain. “Kami sangat berharap kiranya Pak Kapoldasu memerintahkan Subdit II/HardaBangtah Ditreskrimum Poldasu melakukan penyelidikan ulang dan gelar perkara ulang, sehingga kami rakyat kecil mendapat perlakuan hukum yang adil,” pungkas Joni Tua Manurung. (DA)


11

KPK POS E D I S I 480 13 - 19 NOPEMBER 2017

KRIMINAL

Polisi Giatkan Operasi 3C

MEDAN - Untuk menekan tindak kejahatan 3C (Curanmor, Curat dan Curas), Tim gabungan Polsek Percut Sei Tuan bersama TNI/Koramil menggiatkan patroli di tujuh titik rawan begal, Rabu (8/ 11) malam hingga Kamis (9/ 11) dinihari. Razia atau operasi 3C dipimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan, Iptu Philip A Purba. Petugas menyasar Jalan Kiwi Raya, Perumnas Mandala, Jalan Pukat VII, Jalan Aksara, Jalan Selamat Ketaren, Jalan Metrologi, Jalan Cemara, diakhiri Jalan Bhayangkara, Medan Tembung. “Patroli malam yang kita lakukan dimulai dari jam 22.00 WIB hingga selesai dini hari. Kita amankan kendaraan bermotor dan pengendaranya,” terang Philip kepada wartawan, Kamis (9/ 11) siang. Dalam penyisiran itu, petugas berhasil mengaman-

kan dua pengendara roda dua yang dicurigai sebagai pelaku tindak kejahatan. “Saat kita lakukan penyetopan terhadap dua pengendara sepeda motor yang kita curigai tersebut, keduanya tak memiliki atau tak melengkapi surat kendaraannya sehingga kita tangkap dan bawa ke komando (kantor, red) untuk didata,” katanya. Selain kedua pengendara tersebut, petugas juga turut mengamankan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi BK 3852 ABZ dan 1 unit Yamaha Mio BK 2795 ABQ. “Tujuan penyisiran di daerah rawan 3C, kawasan peredaran narkoba. Selain perhatian kepada kelompok orang yang sedang berkumpul, juga kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan identitas/suratsurat menjadi sasaran,” pungkasnya. (ACO)

Dua Tersangka Tewas Ditembak

SUMUT/ACEH

Rumah Kos Mahasiswa Disatroni Maling LANGSA - Dua unit rumah kos berlantai dua milik Pak Suryo Warga Gampong Meurandeh Dayah Kecamatan Langsa Lama Rabu pekan lalu disatroni maling. Pelaku yang sudah berhasil menggondol 5 unit laptop dan 8 handphone android, akhirnya berhasil diringkus Satreskrim Polres Langsa. Keempat pelaku yang diduga melakukan aksi pencurian itu kini meringkuk di sel Mapolres Langsa. Pasca kejadian Pak Saryo menjelaskan kepada koran ini bahwa pelaku naik keteras lantai dua dengan memanjat pagar belakang rumah kos tersebut. Kemudian menjebol asbes kamar mandi, lalu masuk ke kamar

kos yang dihuni beberapa mahasiswi yang sedang lelap tertidur. Setelah menyatroni satu kamar, pelaku berpindah ke kamar lain melalui pintu pembatas dan berhasil membawa 5 unit Laptop dan 8 HP Android dari dua kamar tersebut. “Pagi harinya penghuni kos melaporkan kasus tersebut ke Polres Langsa,” ungkap Pak Suryo. Ditambahkannya, berselang tiga hari setelah kejadian, atas petunjuk warga Satreskrim Polres Langsa berhasil membekuk pelaku. Salah seorang korban pencurian mengatakan dirinya sudah dimintai keterangan penyidik di Mapolres Langsa dan telah melihat 4 tersangka ketika diintrogasi penyidik. “Beberapa barang bukti juga diperlihatkan kepada saya oleh

penyidik,” kata korban kepada wartawan. Kapolres Langsa AKBP Satya Yudha Prakasa melalui Kabag OPS Kompol Chairul Ichsan dan Kasatreskrim Iptu Agung Wijaya Kusuma mengatakan Sabtu, tiga hari setelah kejadian Satreskrim Polres Langsa membekuk 4 tersangka pembobol rumah kos di Gampong Meurandeh Dayah Langsa Lama. Keempat tersangka adalah My (16) dan Mr (17) warga Dusun Tanjung Jati Gampong Seulalah Langsa Lama. Keduanya masih berstatus pelajar disalah satu SMA. Kemudian Rd (24) juga warga Seulalah dan Km (21) warga Lhokbani Langsa Barat. Ironisnya ketika ditangkap, pada tersangka My didapati plastik bekas bungkus sabu-sabu dalam saku. “Diduga sebelum menjalan-

kan aksinya terlebih dahulu My mengkonsumsi barang haram tersebut,” kata Chairul. Modus Operandingnya My masuk melalui asbes kamar mandi, selanjutnya masuk kedalam kamar. Sedangkan RD dan MR mengawasi dari luar. My lalu mengambil 5 Laptop, Hp dan uang tunai dan memasukkannya ke dalam tas, selanjutnya keluar dari pintu. Setelah itu MY menjual hp hasil curiannya, sedangkan laptopnya diberikan kepada MR untuk dijual dan satu laptop terjual kepada KM. Sedangkan 3 HP android dan 1 HP lainnya diberikan My kepada LM (DPO) untuk dijual. “Pelaku My dan RD diringkus di Jalan Kiwi Medan Sunggal, Medan. MR dan KM ditangkap di Langsa. Sementara LM masih buron,”sebut Kasat Reskrim. (YAN)

ITR Penipu Modus Investasi Penjualan Panci Ditangkap BINJAI - Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT), Ramah Yanni (32), warga Jalan Rahmadsyah, Gang Subur 166-25 Kelurahan Kota Maksum l, Kecamatan Medan Area, diamankan Satreskrim Polres Binjai, karena melakukan penipuan modus investasi uang untuk kerjasama penjualan Panci. Buntut dari aksi tersangka, belasan IRT mendatangi Mapolres Binjai, karena mengetahui penangkapannya. Mereka mengaku sudah merugi jutaan rupiah. Kapolres Binjai AKBP M Rendra Salipu, Kamis (9/11) menyebutkan, tersangka menipu korban dengan cara menawarkan kerjasama penjualan panci paket 1 minggu, 10 hari dan 2 minggu. "Motifnya untuk mencari keuntungan. Korban dijanjikan keuntungan dengan ikut 1 paket, modal-

nya Rp 7 juta, dan dalam seminggu akan mendapat keuntungan ditambah modal menjadi Rp 10 juta dan seterusnya," terang Kapolres. Kata Rendra, dalam kenyataannya tersangka tidak menggunakan

uang tersebut untuk pembelian panci, melainkan diputarkan untuk memberikan keuntungan kepada korban lainnya yang sudah dijanjikan sebelumnya. Aksi penipuan itu terus dilaku-

kan tersangka terhadap korban di tempat lainnya sehingga mengakibatkan kerugian yang bervariasi. "Tersangka menawarkan kerjasama penjualan panci dengan menjanjikan keuntungan yang berlipat sesuai paket yang dipilih. Akibat dari kejadian tersebut, kerugian total para korban ditaksir Rp 1,5 miliar," sebut Rendra. Dari penangkapan perempuan yang tengah hamil tujuh bulan tersebut, polisi menyita barang bukti 1 lembar kwitansi pembelian panci, buku tabungan BCA, mandiri, BRI, kartu kredit BCA, STNK, serta 1 unit Honda Vario hitam nomor polisi BK 2141 RAY. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan dengan Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. (DED)

Polisi Gerebek Dua Lokasi Rawan Narkoba MEDAN - Tim Trauma Healing Polsek Sunggal menjenguk seorang guru SD Negeri korban aksi begal, Orni (57), warga Jalan Pemasyarakatan Gang Pribadi No 03 Desa Tanjung Gusta Sunggal Deli Serdang, Kamis (9/11). Korban dibegal di kawasan Jalan Sunggal Kelurahan Simpang Tanjung Kecamatan Medan Sunggal pada Kamis (2/11) lalu. Sedangkan dua tersangka, Roni Wijaya alias Mabra dan Bayu Pratama alias Bayu tewas ditembak petugas. Informasi dihimpun, tujuan healing ke tempat korban dirawat di dukun patah Malumta Jalan Marelan Gang Telo No 99 Medan untuk memotivasi korban dan menghilangkan rasa trauma

yang dialaminya. Petugas juga memberikan bantuan kepada korban. Kunjungan petugas membuat korban semangat dan merasa puas dengan kepedulian pihak kepolisian. Orni juga mengucap terima kasih karena pelakunya sudah berhasil ditangkap dan tewas ditembak. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Wira Prayatna menjelaskan, Tim Trauma Healing ini diperuntukkan bagi para korban cabul, curas, begal dan lainnya. "Tim juga kita turunkan untuk para korban bencana alam, korban banjir, korban kebakaran. Tim ini akan berkerjasama dengan dinas terkait,” kata Wira. (ACO)

Polres Langkat Gerebek Perjudian LANGKAT - Personel Unit Pidana Umum (Pidum) Sat Reskrim Polres Langkat dipimpin Kanit Zul Iskandar Ginting, menggerebek sekaligus meringkus tiga pemain judi kiu-kiu dari salah satu warung tuak di Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Selasa (7/11) pukul 19.30 WIB. Ketiganya adalah, GS (38), warga Pajak Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, TP (35), pemilik warung, warga Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dan MS (43), warga Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti berupa, satu set kartu domino, uang sebesar Rp200 ribu. Kapolres Langkat, AKBP Dede Rojudin melalui Kasat Reskrim Polres Langkat M Fir-

daus, ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (8/11) membenarkan penangkapan tersebut. Dijelaskannya, malam itu personel Opsnal Pidum dipimpin langsung Kanit Pidum Iptu Zul Iskandar Ginting, melaksanakan patroli kewilayahan di sekitar Kecamatan Padang Tualang. Kemudian, mendapat informasi dari masyarakat, di warung milik salah seorang tersangka yang ditangkap di Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat permainan judi kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino. Selanjutnya, petugas melakukan pengintaian di sekitar warung tuak yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan. Ketika akan dilakukan penangkapan, satu dari empat pelaku permainan judi tersebut melarikan diri dari sergapan petugas. (HS)

MEDAN - Polsek Medan Sunggal bersama Muspika Medan Selayang melaksanakan giat Gerebek Kampung Narkoba (GKN) di Jalan Raharja Pondok Batuan, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Rabu (8/ 11) sekira pukul 09.00 WIB. Pelaksanaan GKN langsung dipimpin Kapolsek Medan Sunggal Kompol Wira Prayatna SH, SIK, MH dan Camat Medan Selayang diikuti unsur terkait. Dari penggerebeken di Jalan Sahati Ujung, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, diamankan dua tersangka narkotika, Rasman Purba (36) dan James (44), keduanya warga Jalan Sehati Ujung Pondok Batuan, Kelurahan Tanjung Sari, Medan Selayang.

Dari Ramses, ditemukan barang bukti plastik klip berisi sabu, dan dua buah mancis. Sedangkan dari James, disita satu bong alat hisap, satu pipet kaca berisi sisa pakai sabu, dan empat mancis. “Dalam GKN tersebut, juga diamankan barang bukti, 92 butir pil extaci warna merah, tiga plastik klip diduga sabu, dan lima amplop kecil milik tersangka yang terlebih dahulu melarikan diri,” sebut Kompol Wira. Kata Wira, GKN dilakukan berdasarkan informasi masyarakat, di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sering terjadi transaksi narkoba. “Kepada masyarakat, saya imbau agar tidak ada yang terlibat kejahatan narkoba. Beritahukan pihak polisi bila ada

info kejahatan narkoba melalui Aplikasi Polisi Sumut Kita,” imbau Wira. Kegiatan GKN juga dilaksanakan petugas kepolisian di kawasan Jalan Pancasila Tembung, Dusun IX, tepatnya di Simpang Kebun Sayur, Percut Seituan, Deli Serdang. Polisi menciduk tiga tersangka pria pecandu sabu-sabu. Ketiganya kemudian digelandang ke markas Polsek Percut Seituan, Rabu (8/11) sore. Dari tersangka Joko Wijaya (20) warga Jalan Pancasila, Gang Seroja 4, Desa Bandar Klippah, Kecamatan Percut Seituan. Darinya, polisi menemukan 1 paket kecil diduga sabu-sabu dan menyita 1 unit ponsel merk Icery. Sedangkan dari tersangka Muhammad Ilias (20), warga Jalan Batang Kuis Nusa Indah, Gang Kenanga No 100, Kecamatan Batang Kuis disita 1 paket kecil diduga sabu dan satu

unit sepeda motor berpelat BK 4198 AFC, serta ponsel. Sementara dari tersangka Rudi Sanjaya (32), warga Jalan Pancasila, Gang Seroja 4, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Seituan ditemukan barang bukti narkoba. “Seluruhnya ada 3 paket plastik kecil yang diduga berisikan sabu kita amankan dari dua tersangka. Sedangkan salah satu tersangka tidak ada ditemukan narkoba. Satu paket lagi merupakan barang tak bertuan yang kita temukan di sekitar lokasi,” ujar Kanit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan, Iptu Philip A. Dijelaskannya lagi, untuk para tersangka akan menjalani proses dengan melengkapi berkas perkara. Sedangkan bagi yang tidak terbukti, akan dipulangkan. “Kalau tidak cukup unsur, ya kita pulangkan,” tukasnya.

Dibegal Bersajam Gasak Karyawan Advertising MEDAN - Seorang pemuda bersenjata tajam menodong dan merampas sepeda motor seorang marketing perusahaan advertising, Siska Andrani (22), saat berteduh di depan sebuah rumah toko (ruko) di Jalan Gaharu Medan. Peristiwa perampokan ini dilaporkan korban ke pihak berwajib setelah melengkapi surat keterangan cicilan sepeda motor dari leasing atau show room. Diceritakan Siska, peristiwa itu terjadi Senin (6/11) sekira pukul 22.00 WIB. Malam itu, Seperti biasa usai kerja hingga larut malam, Siska berniat pulang ke rumahnya di Jalan Kebun Kopi, Pasar V, Gang Keluarga, Desa Mariendal I, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang. Dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah abu-abu BK 5884 AFO miliknya, Siska melintas dari Jalan Gaharu Medan menuju Patumbak. Namun, setibanya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tiba-tiba hujan turun. Siska memutuskan berteduh di depan rumah toko

(ruko) yang berada tepat di depan toko kantor Telkomsel. Naas, saat Siska akan membuka helm dari kepalanya, seorang pria berprawakan kurus menghampiri dan menodongkan pisau ke perutnya sambil mengancam. Korban terpaksa pasrah menyerahkan harta bendanya kepada pelaku. "Dia mengancam akan membunuh saya kalau saya berteriak dan tidak menyerahkan kunci sepeda motor saya. Setelah saya kasih kunci, begal itu langsung kabur dan saya pulang ke rumah naik angkot," kata Siska kepada petugas Polsek Patumbak saat membuat laporan, Rabu (8/11). Setelah mendapat surat keterangan dari show room, Siska membuat laporan ke Polsek Patumbak ditemani ayahnya, Darwis (54). Tetapi, karena Tempat Kejadian Perkara di wilayah hukum Polsek Medan Barat, SPKT Polsek Patumbak mengarahkan korban membuat laporan ke Polsek Medan Barat. (DA)

(ACO)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 480 13 - 19 NOPEMBER 2017

Razia Hotel Belasan Pasangan Mesum Terjaring

MEDAN - Polda Sumut melakukan razia di Hotel Katana Jalan Jamin Ginting, Medan, Rabu (8/11) malam. Belasan pasangan bukan muhrim berhasil dijaring. "Razia bang, razia hotel. Belasan pasangan lagi mesum tertangkap polisi, itu razia sedang berlangsung," sebut warga sekitar kepada wartawan. Informasi diperoleh menyebutkan, razia yang dilakukan personel Sabhara Polda Sumut itu berlangsung cepat. Puluhan personel yang datang menaiki beberapa unit mobil Patroli dan sepeda motor langsung masuk ke dalam Hotel Katana. Satu persatu pintu hotel langsung digedor dan diminta dibuka. "Buka-buka, polisi. Cepat buka," kata petugas sambil menggedor-gedor pintu kamar hotel. Pantauan wartawan, terlihat petugas menggiring beberapa pasangan mesum dari dalam hotel masuk ke dalam mobil patroli.

Beberapa pasangan mesum sempat mencoba melawan ketika petugas hendak membawa mereka ke kantor Sabhara Polda Sumut di Jalan Jamin Ginting. Terpisah, di luar lokasi penggerebekan, belasan pasangan mesum tampak kocar-kacir dari penginapan yang berada di samping Hotel Katana. Mereka berhamburan ke luar kamar setelah mendengar adanya razia pihak kepolisan. "Kami digedor tadi ada razia sama pegawai hotel, makanya kami keluar. Untung tidak hotel kami yang dirazia," celetuk seorang pria pengunjung Hotel Hawai yang berada di samping Hotel Katana. Sementara seorang petugas Sabhara ketika dikonfirmasi wartawan di lokasi penggerebekan mengaku sedang melakukan razia penyakit masyarakat (pekat). "Hanya operasi biasa, dari Polda kita," tandas petugas berseragam tersebut. (DA)

Polisi Ringkus Pengedar Sabu dari Rumah Kos DELI SERDANG Polsek Kutalimbaru menggerebek sebuah rumah kos di Jalan Bunga Pariama Kelurahan Namogajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Deli Serdang, Selasa (7/11). Polisi mengamankan seorang pengedar narkoba, Alamsyah alias Ucil (32), warga Jalan

Bunga Sakura, Gang Sendu, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan. Saat dilakukan penggeledahan, dari kamar indekos tersangka disita narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,63 gram. Ganja kering seberat 17 gram juga turut diamankan. Kapolsek Kutalimbaru, AKP Martualesi Sitepu membenarkan tersangka merupakan pengedar narkoba. Sebab, alat timbangan yang digunakan untuk menakar penjualan narkoba diamankan dari kamar-

nya. "Kita mendapat informasi dari masyarakat yang merasa resah di dalam kos-kosan itu ada laki-laki pengedar narkoba. Kita lakukan penggerebekan dan mengamankan tersangka berikut sabu dan ganja,"terang Martualesi. Dari hasil pemeriksaan, sambung Arifin, Ucil mengaku sabu dan ganja kering didapat dari bandar narkoba bernama Bebek. Kini unit Reskrim Polsek Kutalimbaru sedang melaku-

kan pengejaran terhadap Bebek. "Tersangka yang kita amankan ini pengedar, sedangkan bandarnya masih dalam pengejaran. Tersangka menjual narkoba per bungkus plastik klip kecil seharga 150 ribu rupiah," beber Martualesi. Atas perbuatannya, Ucil disangkakan melanggar Pasal 114 jo 111 dan 112 UU Narkotika No 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. (DA)

Hakim Tolak Eksepsi Mantan Ka Rutan

PERKARA tewasnya narapidana (napi) kasus narkoba di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Humbang Hasundutan (Humbahas), Selasa (25/4) lalu mulai bergulir ke meja persidangan.

Pasangan Muda-Mudi Ditangkap dari Kampung Narkoba MEDAN - Unit Reskrim Polsek Medan Kota melakukan Gerebek Kampung Narkoba (GKN) di kawasan Pantai Burung Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun, Senin (6/11) petang. Hasilnya, sepasang muda-mudi diamankan usai mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Keduanya adalah, Adi Syahputra (18) dan Anisa Ramadani (21), warga Pantai Burung, Medan Maimun. Dari mereka disita barang bukti dua paket sabu. "Saat hendak kita tangkap, tersangka Adi baru keluar dari sebuah

rumah. Saat dilakukan pengeledahan, ditemukan satu paket sabu yang dibeli seharga Rp750 ribu," kata Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Suhardiman, Selasa (7/11). Dari hasil keterangan Adi, polisi kemudian melanjutkan penggeledahan dan mengamankan tersangka Anisa Ramadani. "Kita mengamankan seorang perempuan bernama Anisa. Penggeledahan ini didampingi kepling. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut," terang Suhardiman. (DA)

Kurir 15 Kg Ganja ‘Nyangkut’ di Mapolsek Besitang

Jamal Hadi (17), diamankan bersama 15 kg ganja. Tersangka dihentikan ketika menumpangi mobil mini bus L 300 dengan nomor polisi BL 1319 AN. STABAT - Kasubbag Humas Polres Langkat, AKP Arnold Hasibuan menjelaskan, pihaknya berhasil mengamankan seorang kurir ganja saat menggelar Operasi (Ops) Zebra di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, tepat di depan Mapolsek Besitang, Sabtu (4/11). Bersama tersangka Jamal Hadi (17), diamankan 15 kg ganja. Tersangka ditangkap atas kecurigaan petugas. Tersangka dihentikan ketika menumpangi mobil mini bus L 300 dengan nomor polisi BL 1319 AN. Saat dihentikan dan diperiksa,

semua penumpang disuruh turun. Saat itu tersangka terlihat gugup sehingga seluruh barang bawaannya diperiksa dan digeledah. Hasilnya, dari tas ransel dan 1 kotak mie instan ditemukan daun ganja. Selanjutnya, warga Desa Cut Cabe Kecamatan Geregok, Kabupaten Bireuen, Aceh itu diamankan. “Tersangka diamankan dan sudah menjalani pemeriksaan di Mapolsek Besitang. Selanjutnya, kasusnya akan segera dilimpahkan ke JPU,” ujar Arnold. (BD)

HUMBAHAS - Perkara tewasnya narapidana (napi) kasus narkoba, Rahmatsyah Nasution di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Humbang Hasundutan (Humbahas), Selasa (25/ 4) lalu mulai bergulir ke meja persidangan. Kasus itu menetapkan empat orang terdakwa, yakni mantan Kepala Rutan Eduard Sumitro Simatupang, Sahril pegawai Rutan, Jekson Manalu (napi kasus pembobol Bank BRI cabang Lintong Nihuta) dan Tarigan (napi kasus narkoba). Dalam sidang kedua di Pengadilan Negeri (PN) Tarutung bertempat di Dolok Sanggul, mantan Ka Rutan Eduard Sumitro Simatupang melalui kuasa hukumnya Timbul Tambunan mengajukan eksepsi (pembelaan). Namun, dalam sidang agenda putusan sela itu, hakim menolak eksepsi terdakwa, Kamis (9/11). Ketua Mejelis hakim, Hendra Widodo Sipayung didampingi hakim anggota Sabaro Zen-

drato, Fausan, dalam sidang itu menyatakan, eksepsi ditolak dan perkara dilanjutkan. Kemudian majelis hakim berpendapat untuk melanjutkan perkara tersebut. Meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanjutkan sidang pokok perkara dengan menghadirkan saksisaksi. “Memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Eduard Sumitro dan menangguhkan biaya putusan putusan akhir,” ujar hakim Hendra Widodo. Berdasarkan keputusan tersebut, perkara dilanjutkan dengan agenda mendengar keterangan saksi pada 16 November mendatang. Usai sidang putusan sela, kuasa hukum terdakwa, Timbul Tambunan saat dimintai tanggapannya, mengaku menerima putusan hakim tersebut. Hanya saja, dia menyebut dakwaan jaksa kurang jelas dan kurang cermat. “Dalam eksepsi itu, kita

jelaskan klien kita tidak ikut secara bersama melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian napi Rahmatsyah,” katanya. Kendati demikian, sambungnya, pihaknya akan melakukan pembelaan hukum atas kliennya. Sementara tim JPU, Bambang mengatakan, selaku Ka Rutan, terdakwa diduga telah melakukan pembiaran keributan, penganiayaan hingga menyebabkan matinya napi narkoba Rahmatsyah. Sebelumnya, hasil penyidikan personel Polres Humbahas, motif pembunuhan ini karena ketidaksenangan warga binaan Rutan Kelas II B Humbahas melihat korban diduga suka membuat onar di rutan. “Motif ini karena korban suka membuat onar, jadi kemungkinan tidak membuat suka kepala rutan. Akhirnya dua tersangka yang berstatus napi dan pegawai rutan menganiaya korban hingga meninggal du-

nia,” kata Kasat Reskrim Polres Humbahas, AKP Jonser Banjarnahor. Menurut Jonser, peristiwa pembunuhan ini terungkap setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan hasil gelar rekontruksi yang dilaksanakan di Rutan. “Jadi, hasil rekon yang kita lakukan, maka kepala rutan kita tetapkan jadi tersangka bersama tiga tersangka lainnya,” terangnya. Dari pemeriksaan, keempat pelaku memiliki peran masingmasing. Dua napi memukul, sementara Sahril hanya menampar korban. Sedangkan, mantan kepala rutan hingga sudah ditetapkan jadi tersangka tidak mengakui perbuatannya. “Setelah kita tetapkan tersangka, si kepala rutan sampai saat ini tidak mengakui perbuatannya. Namun, dalam pemeriksaan kita buat dia (mantan kepala rutan) sebagai turut membantu dalam kasus pembunuhan ini,”pungkasnya. (AND)

Gelar Ops Zebra Sepekan 70 Set Tindakan Dikeluarkan HUMBAHAS - Satu pekan pelaksanaan Operasi Zebra 2017, Polres Humbang Hasundutan (Humbahas) melalui Satuan Lalulintas (Satlantas) mengeluarkan 70 tindakan kepada pengguna kendaraan bermotor. Operasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas itu dilaksanakan di beberapa titik wilayah hukum Polres Humbahas. Kasat Lantas Polres Humba-

has, AKP WM Nainggolan melalui Kasubbag Humas, Iptu Renhard Sianipar kepada wartawan, Selasa (7/11) mengatakan, 70 tindakan itu terdiri 28 set teguran dan 42 set tindakan langsung (tilang) yang dikeluarkan. Dia menguraikan, dari tindakan tersebut, tidak memiliki SIM 10 set, buku uji 4 set, STNK 13 set, helm 5 set, sabuk 8 teguran, lampu 13 teguran, muatan 5 set, TNKB 3 teguran, knalpot 4 teguran,

berbonceng tiga kendaraan bermotor 5 teguran. Sementara barang bukti yang disita petugas, yakni SIM 17 set, STNK 20 set dan ranmor 5 unit. Kata dia, dalam pelaksanaan Ops zebra, pihaknya lebih memprioritaskan pengawasan pada kelengkapan berkendara, pemakaian helm pada pengedara sepeda motor, pemakaian sabuk pengaman pada pengendara mobil dan lampu, kemudian kapasitas muatan angkutan umum serta penyalagunaan rotator pada kendaraan roda empat. Renhard juga mengungkap-

kan, pengendara yang melanggar aturan lalulintas akan ditilang sesuai dengan pasal yang dilanggar. Tidak hanya tilang, katanya lagi, dalam Ops Zebra pihaknya juga melakukan, teguran dan sosliasi kepada pengendara guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. “Melalui Ops Zebra, kita berharap masyarakat yang mengerti aturan lalulintas mampu menjadi pelopor keselamatan dalam berlalulintas. Sehingga pelanggaran dan kecelakaan lalulintas dapat terminimalisir,”pungkasnya. (AND)

Tak Bertuan Truk Muatan Kayu Diduga Ilegal Diamankan SIDIKALANG - Satu unit truk jenis Mitsubishi Colt Diesel nomor polisi BK 8626 YE bermuatan kayu olahan diamankan petugas Satuan Reskrim Polres Dairi dari Dusun Barisan Sihotang Desa Sileu-leu Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, Sabtu (4/ 11) malam. Namun, saat ditemukan, tidak ada seorangpun yang bertanggungjawab terhadap kepemilikan kayu maupun kenderaan dimaksud. Kapolres Dairi, AKBP Januario Jose Morais

melalui Kasubbag Humas Ipda Hardi H Sianipar, kepada wartawan, Selasa (7/11) menjelaskan, malam itu petugas kepolisian turun ke lokasi menindaklanjuti laporan masyarakat seputar keberadaan kenderaan dan tumpukan kayu tak bertuan tersebut. Kendaraan dan kayu olahan berbentuk papan dan broti yang masingmasing berjumlah 70 batang kemudian diangkut dan diamankan ke Mapolres Dairi guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Temuan tersebut selanjutnya dikoordinasikan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kaban Jahe untuk melakukan penyelidikan asal-muasal kayu, mengingat lokasi temuan termasuk dalam bagian KPH 14. Ipda H Sianipar menyebut, kepolisian sedang mengintensifkan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk pemeriksaan kepada RS yang pada Senin (7/11) mendatangi

Mapolres Dairi dan mengaku sebagai pemilik kendaraan yang diamankan. Pihaknya juga telah menyurati dan meminta pihak KPH Kaban Jahe untuk melakukan kajian dan cek lapangan. “Pemeriksaan masih berlangsung dan hasilnya belum kita ketahui. Sementara tindakan yang dilakukan petugas merupakan pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan,” sebut Sianipar. (GOL)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 480 13 - 19 NOPEMBER 2017

Wawako Medan Tinjau Korban Banjir Bandang Sungai Deli MEDAN - Wakil Walikota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi, Selasa (7/11) meninjau warga bantaran Sungai Deli di Kelurahan Kampung Aur, Sei Mati, Gedung Johor yang rumahnya dilanda banjir bandang. Akibat banjir tersebut, aktivitas warga tinggal di pinggiran Sungai yang membelah Kota Medan ini terganggu. Wakil Walikota Medan didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Arjuna Sembiring SSos,MSP, Kadis Kominfo Zain Noval SSTP MAP dan Kabag Humas Pemko Medan, Rasyid Ridho SSTP tiba di Dermaga Taman Edukasi Go River, sekira pukul 12.30. Selanjutnya, Akhyar dan rombongan mengarungi Sungai Deli dengan menggunakan empat perahu bermesin. Dalam peninjauannya, Wakil Walikota membagi-bagikan nasi kepada seluruh warga. Pasalnya, pada hari itu warga tidak sempat masak. Soalnya, air masuk ke rumah mereka rata-rata semeter sehingga aktivitas rutin mereka terkendala. Mereka sibuk menguras dan mengeringkan rumah mereka yang dibasahi air. Sedangkan nasi yang dibagikan tersebut merupakan sumbangan spontanitas dari masyarakat, parpol, termasuk Pemko Medan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Arjuna Sembiring SSos mengungkapkan, banjir yang melanda warga pinggiran Sungai Deli ini merupakan kiriman dari gunung. Ditambah dengan dengan tingginya volume hujan, Sungai tidak mampu menampung air hingga meluap dan membanjir rumahrumah penduduk. Dia merincikan korban banjir di Kelurahan Aur sebanyak 240 KK di 125 rumah dengan ketinggian air 1 – 1,5 Meter. Di Kelurahan Sei Matim, sebanyak 657 KK di 500 rumah dengan ketinggian air 1 – 1,65 Meter. Di Kelurahan Gedung Johor sebanyak 130 KK di 120 rumah dengan ketinggian air 1 – 1,5 Meter. Arjuna menyebutkan, warga yang tinggal di bantaran sungai itu tampaknya memang sudah terbiasa dilanda banjir. Sebagianbesar dari mereka telah bersiap saat banjir tiba dengan mengungsi ke rumah tetangga juga masjid. (VIN)

Penutupan Gemes 2017 Meriah MEDAN - Wakil Walikota Medan Ir.H.Akhyar Nasution MSi secara resmi menutup Gebyar Melayu Serumpun (Gemes) 2017, di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (5/11) malam. Penutupan ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Wakil Walikota Medan bersama dengan unsur Forkopimda Kota Medan, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat yang hadir. Wakil Walikota dalam sambutannya mengatakan saat ini banyak generasi muda bangsa Indonesia yang melihat budaya melayu seakan-akan sebagai budaya yang berasal dari negara tetangga. Padahal, banyak budaya Indonesia yang berakar dari budaya melayu tanah air. Sejarah juga telah menunjukkan bahwa jauh sebelum kemerdekaan, budaya melayu sebenarnya juga sangat dekat dengan hiburan rakyat, seperti pada teater bangsawan maupun komedi stambol, serta pada masuknya Islam di nusantara yang banyak menggunakan budaya melayu sebagai alat syiar agama. "Sebagai sebuah budaya, melayu pada dasarnya memang tidak bisa di klaim sebagai milik satu negara tertentu saja, bahkan jika kita telusuri hampir semua negara asean memiliki keterkaitan dengan budaya melayu," kata Wakil Walikota. Disamping itu, Akhyar mengungkapkan, di era Globalisasi saat ini, tanpa disadari budaya asing telah menginvasi kehidupan sehari-hari. Budaya Amerika, budaya India, dan budaya korea adalah sebagian kecil budaya asing yang leluasa bermain di ranah budaya asli bangsa Indonesia. Tentunya hal ini harus diwaspadai, jangan sampai budaya asli hilang ditelan zaman. "Generasi muda Indonesia harus mampu melestarikan budaya daerah, meskipun mempelajari budaya asing, namun harus tetap menggunakan budaya Indonesia yang terbukti mampu mempersatukan bangsa ini."ungkap Wakil Walikota. Oleh karena itulah, Akhyar berharap agar di masa mendatang akan semakin banyak generasi muda yang terlibat aktif didalam kegiatan pelestarian budaya luhur melayu. Sebab, di pundak generasi muda tersandang harapan untuk melestarikan budaya melayu dimuka bumi. "Saya berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan dan melibatkan lebih banyak lagi generasi muda, demi kemajuan budaya bangsa dan negara," harap Wakil Walikota. Meski telah resmi ditutup, namun pada malam tadi para pengunjung yang hadir tetap dapat menikmati hiburan yang disajikan baik pertunjukan kesenian dari dalam negeri maupun dari negara jiran seperti Malaysia. Dipenghujung acara, Wakil Walikota bersama tamu undangan lainnya turut menari bersama seluruh pengisi acara lainnya yang berasal dari dalam dan kuar negeri. (VIN)

SUMUT

2017, RSUD Madina Terima Dana DAK Reguler Rp1,5 Miliar MADINA - RSUD dr.Husni Thamrin saat ini giat dalam pembenahan, mulai dari bangunan fisik hingga porsi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat serta penyiapan-penyiapan tenaga ahli medis. Meskipun dijajaran birokrasinya kerap dilakukan rotasi, namun Pemkab Mandailing Natal tetap konsentrasi untuk memperhatikan kemajuan di instansinya dengan menempatkan SDM yang handal. Pesatnya kemajuan RSU milik Pemkab Mandailing Natal tidak terlepas dari dukungan masyarakat.Sejak April 2017, Ahmad Ikhsan Nasution

menjabat sebagai Direktur RSU dr.Husni Thamrin Saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Rabu (8/11) Ahmad Ikhsan Nasution menyebutkan kemajuan pelayanan dan pembangunan di RSU ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan atas kepercayaan yang diberikan Bupati Mandailing Natal dan Wakil Bupati. Saat ini saya bisa melaksa-

nakan program-program terbaik Pemkab Madina di RSU ini untuk memajukan Wilayah Pantai Barat di Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebutnya. Untuk kegiatan di Tahun 2017 ini, kata Ikhsan Nasution ada Penyerapan Dana DAK Reguler melalui APBN sebesar Rp1,5 M. Dengan realisasi kegiatan pengadaan Ambulan, pengadaan mesin genset be-

serta kelengkapan nya untuk menunjang kebutuhan sarana listrik dan pengadaan beberapa peralatan medis. Dan tahun 2018 kita upayakan meningkat menjadi Rp5,5 M dengan program menyusun DED dan master plane pembangunan Rumah Sakit, merehabilitasi bangunan menjadi 3 lantai. Kondisi saat ini, Rumah Sakit tidak mampu menampung pasien rawat BPJS maupun pasien umum. Dan berikutnya, kata Ahmad Ikhsan Nasution, untuk peningkatan pelayanan medis akan diupayakan melalui jalur WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis) yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan. Saya ajukan empat spesialis sebagai dasar kemajuan,yaitu spesialis bedah, spesialis kandungan, spesialis penyakit dalam, dan spesialis anak. Selama ini hanya datang

pertiga bulan melalui program perjanjian kerjasama dengan fakultas kedokteran yang dibiayai oleh APBD Mandailing Natal. Tahun 2018 kehadirannya bisa menerus melaui program WKDS ini. Kedepannya, kata Ikhsan, sistem management di RSU Madina pelayanannya terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap yang semakin membaik. Saat ini dibutuhkan ruangan poli,VIP, Kelas I, II, III, dan ruangan lainnya seperti ICU, Laboratorium, ronsen, dan ruang pemulasan jenazah (kamar mayat), ruangan penyimpanan darah (UTDRS) juga kita upayakan dan semua itu kita lakukan hanyalah untuk memajukan pelayanan kesehatan umum bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi pandangan buruk dari masyarakat terhadap pelayanan RSUD Natal ini", ucapnya. (TH)

Pemadaman Listrik di Nisel Resahkan Pelanggan NIAS SELATAN - Managemen Area Nias kerap lakukan pemadaman selama berjam-jam dan bahkan sampai berhari-hari. Seperti halnya yang terjadi pada Kamis (2/11) hingga Jumat, (3/11). Listrik padam total di arah Kecamatan Toma dan Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan. Bahkan di Arah Mazino, listrik baru hidup pada Sabtu (4/11) sore. Akibat pemadaman itu, aktifitas masyarakat sangat terganggu terutama bagi para pelaku usaha dan ibu-ibu rumah

tangga. Belum lagi kerugian para pelanggan yang mengalami kerusakan alat-alat elektronik dan bola lampu akibat ulah pihak PLN yang acap kali melakukan pemadaman tibatiba hidup dan padam kembali. Manager PLN Ranting, Telukdalam, Marijen Aritonang, saat dikonfirmasi, lewat pesan singkat, Sabtu (4/11) mengatakan, pemadaman dilakukan karena pihak PLN sedang melakukan pekerjaan pemeliharaan jaringan yakni penggantian kabel A3C jadi A3CS (kabel isolasi) untuk kehandalan

sistem. “ Jadwal pemadaman yaitu, tanggal 31 Oktober 2017, tanggal 2 dan tanggal 4 November 2017, ”jawabnya. Meskipun sudah ada instruksi Presiden RI Joko Widodo agar pihak PLN menjamin ketersediaan pasokan listrik di setiap Daerah termasuk di Kepulauan Nias dan bahkan telah memprogramkan juga penambahan daya listrik di daerah itu dengan membangun tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dari Idanoi Kota Gunungsitoli (Gusit) hingga ke

Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, namun, hal tersebut sepertinya diabaikan oleh pihak PLN Area Nias. Masyarakat Nias mendesak pihak PLN Wilayah SumutNAD segera menyelesaikan pembangunan tower tersebut sekaligus memaksimalkan pelayanan kepada para pelanggan muaranya guna menggairahkan perekonomian Masyarakat Kepulauan Nias. Para pekerja Pers juga mengalami hal yang sama dalam hal pembuatan berita dan pengiriman berita ke Redaksi se-

ring mengalami kendala akibat seringnya pihak PLN melakukan pemadaman. Ironisnya, jika lampu padam, akses internet dan Telkomsel juga sangat terganggu dan mau hilang beberapa hari. Hal ini sering dialami di Daerah Kecamatan Toma dan Mazino. Pasalnya, baru aktif jaringan Telkomsel dan jaringan internet di Daerah tersebut ketika listrik hidup. Selain itu, pembangunan Tower SUTT dari Idanoi, Gusit ke Telukdalam, Nisel, hingga kini tak kunjung rampung. (HAL)

UMSU Terbesar Anggarkan Dana Penelitian Dosen MEDAN - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) satu-satunya perguruan tinggi swasta yang mengalokasikan anggaran riset dosen terbesar mencapai Rp2 miliar lebih, kata Prof Dian Armanto, Phd, dalam sambutannya saat wisuda 1.553 sarjana dan pascasarjana 2017/2018 UMSU di Gedung Selecta Convention Center, Selasa (7/11). Koordinator Kopertis I Sumut ini mengatakan, penggelontoran dana riset dan pengabdian kepada masyarakat tersebut membanggakan dunia pendidikan tinggi di Sumatera Utara sekaligus memacu agar akreditasi UMSU meningkat dari B menjadi A dalam proses tahun 2018 ini. "Kopertis merasa bangga terhadap program riset dan alokasi dana yang cukup besar disediakan UMSU ini, dan harus menjadi contoh bagi PTS lain jika ingin meningkatkan mutu institusi. Tentu ini semua dari hasil kerja keras selama ini," katanya.

Pada periode ini UMSU mewisuda 1.553 lulusan yang terbagi dalam dua hari. Selain Rektor UMSU Dr Agussani, MAP, para wakil rektor dan Badan Pembina Harian, turut hadir Ketua PP Muhammadiyah Dahlan Rais, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyiyah Sumut serta para orangtua wisudawan. Prof Dian Armanto mengatakan, alokasi dana riset dan pengabdian kepada masyarakat yang besar merupakan salah satu kriteria pendukung institusi perguruan tinggi menjadi berkualitas. Kriteria lain adalah 40 persen dosennya harus bergelar doktor dan pengelolaan unit kegiatan kemahasiswaan berbasis penelitian dan pengabdian masyarakat. Jika kriteria itu terpenuhi, maka akan menentukan status akreditasi kelembagaan. Prof Dian Armanto mengatakan, UMSU lebih siap pada empat syarat kriteria tersebut sehingga Kopertis optimis per-

guruan tinggi Muhammadiyah ini bisa sukses meraih peningkatan akreditasi institusi. Kopertis terus mendukungnya karena hal itu menjadi harapan Kemenristek Dikti. Harus ada PTS di Sumut berakreditasi A. Sisi lain UMSU lebih siap karena didukung oleh sejumlah Prodi telah meraih akreditasi A. "Ini menjadi pertaruhan saya dengan menteri untuk mewujudkan PTS di Sumut berakreditasi A," ujarnya. Dengan perolehan akreditasi A, lanjutnya, maka perguruan tinggi tidak lagi berorientasi pada penerimaan Strata 1 melainkan jenjang Strata 2 dan Strata 3. Prof Dian Armanto mengingatkan saat ini banyak profesi yang berubah dan persaingan semakin ketat. Hal itu tuntutan terhadap lulusan tidak lagi mencari kerja tetapi harus mampu membuka lapangan pekerjaan seiring dengan perkembangan internet di dunia.

Untuk itu UMSU telah memberikan ilmu, kompetensi dan skill yang memadai kepada para lulusan. Prof Dian Armanto juga menekankan agar para lulusan tetap berbakti kepada orangtua. Ketua PP Muhammadiyah Dahlan Rais dalam sambutannya mengapresiasi program dana riset internal yang besar diberikan Rektor UMSU Dr Agussani untuk para dosen. T ujuannya agar UMSU dapat menjadi kampus berbasis riset yang pada akhirnya meningkatkan kualitas institusi. PP Muhammadiyah, lanjutnya, terus mendorong agar UMSU memberikan kontribusi kepada bangsa lewat pengelolaan pendidikan yang berkualitas. Dahlan Rais menyampaikan kepada wisudawan agar tetap bersyukur dengan kerja lebih baik dan merawat idealisme untuk kemajuan bangsa. Sebelumnya, Rektor UMSU Dr Agussani, MAP mengatakan UMSU terus berbenah dalam rangka pelaksanaan Tridharma

dan Caturdharma salah satunya mendorong dosen melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggelontorkan anggaran Rp2 M. Saat ini UMSU berposes memiliki guru besar dan saat ini ada dua tenaga profesor. Kemudian, menggelindingkan program doktor untuk dosen. Sebagian telah kembali dari studi. Program ini untuk meningkatkan kualitas akreditasi dari B menjadi A. Khusus untuk program Pendidikan Guru, UMSU telah memiliki ijin untuk melaksanakan program profesi guru (PPG). UMSU siap berperan melahirkan guru-guru di Sumut. Infrastruktur untuk pembinaan calon guru selama dua tahun sudah disiapkan. Ketua Panitia Wisuda WR I Dr Muhammad Arifin Gultom mengatakan hari pertama diwisuda sebanyak 729 orang terdiri dari lima fakultas yakni Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, FKIP serta Pascasarjana. (FeR)

Wabup Darma Wijaya Buka Penyuluhan Hukum SEI RAMPAH - Dengan diterbitkannya UndangUndang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya tentu akan memberikan pedoman khusus terhadap desa serta membawa perubahan konstruksi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan banyaknya regulasi baru terkait desa serta meningkatnya jumlah dana yang harus dikelola oleh suatu desa membawa konsekuensi yang besar dan berat kepada aparatur penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karenanya pemerintahan desa harus memiliki SDM yang mempunyai mencakup dalam pengelolaan keuangan desa serta mampu meminimalisir potensi masalah yang akan timbul. Demikian disampaikan Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) Darma Wijaya dalam

WABUP Sergai Darma Wijaya menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara Penyuluhan Hukum Bagi Aparatur Desa se-Sergai Tahun 2017 di Hotel Antares Medan, Jum’at (3/11). sambutannya saat membuka Penyuluhan Hukum Bagi Aparatur Desa se-Sergai Tahun 2017, di Hotel Antares Medan, Jum’at (3/11). Hadir dalam acara Ketua TP4D Kejari Sei Rampah Adi Candra SH, Kabag Hukum Setdakab Sergai Basyaruddin SH, serta para Kades peserta pelatihan.

Lebih lanjut disampaikan Wabup bahwa dengan terealisasinya kegiatan penyuluhan hukum bagi aparatur se-Kabupaten Sergai, diharapkan seluruh aparatur desa khususnya kepala desa mampu melakukan pencegahan terhadap upaya penyalahgunaan wewenang dan

tindakan melawan hukum serta meningkatkan kerjasama secara menyeluruh antara desa dan instansi terkait. “Mari kita saling berhatihati dalam penggunaan anggaran agar terhindar dari jerat hukum seperti yang lainnya dan tetap bekerja dengan baik sesuai peraturan

dan hukum yang berlaku, walaupun banyak kebaikan yang tidak diekspose, namun sedikit kekurangan kita yang jadi sorotan, jangan menyerah dan berkecil hati, sebab itulah dinamika dalam kehidupan,” katanya. Sebelumnya, laporan Kabag Hukum Basyaruddin, SH selaku panitia acara menyampaikan Kegiatan berlangsung selama 2 hari, dimulai dari tanggal 3 sampai dengan 4 Nopember 2017 dengan jumlah Peserta 150 Kades se-Sergai. Tujuan Kegiatan itu untuk mewujudkan kesadaran hukum aparatur desa yang lebih baik sehingga setiap aparatur menyadari hak dan kewajibannya serta mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum. Kegiatan ini diisi oleh narasumber dari Kejaksaan Negeri Sergai, Polres Sergai dan Akademisi dari Polmed. (ARM)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 480 13 - 19 NOPEMBER 2017

Pangdam I/BB Gelar Sertijab Tiga Pejabat Komandan Batalyon

Warga Parbutaran Ajukan Permohonan CSR ke PTPN IV SIMALUNGUN - Warga Desa Parbutaran, Desa Marihat Mayang, Desa Sidomulyo dan Desa Mayang Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun melalui Kepala Desa (Pangulu) masing masing telah mengajukan permohonan CSR ke Direksi PTPN IV Mayang. Tujuan permohonan agar PTPN IV memberikan bantuan Bina Lingkungan lintas Comunity Sosial Responbility (CSR). Permohonan yang diajukan warga yaitu pembangunan jalan rabat beton di Desa Sidomulyo, pembangunan jembatan (titi) gantung di Desa Mayang, Mobiler SD, di Desa Parbutaran, Pembangunan Parit Pasangan diDesa Parbutaran,Pembangunan jalan Terford di Marihat Mayang. Warga dan Kepala Desa (Pangulu) berharap permohonan lintas CSR tersebut dapat segera direalisasikan oleh PTPN IV. Ketika hal tersebut di konfir-

masi kepada Panusunan Lubis SH,Staf SDM,dan selaku Ketua Basis SPBUN PTPN IV Mayang di kantornya belum lama ini membenarkan adanya permohonan warga dari desa desa tersebut. Menurut Panususnan permohonan itu sedang diajukan ke tingkat Direksi PTPN IV di Medan. Dikatakannya, tahun 2016/ 2017 pihak PTPNIV Unit Kebun Mayang telah merealisasi permohonan masyarakat lingkungan lewat CSR, yaitu Pembuatan Jalan Rabat Beton 500 M x 3 M senilai Rp250 juta,di Kampung Tempel Jaya,perawatan Jalan dari Desa Boluk ke Mayang,rehabilitasi Masjid Taqwa Desa Mayang,dan bantuan mobiler SD Alwashliyah di Desa Parbutaran, Kecamatan Bosar Maligas Simalungun,serta di beberapa obyek titik bangunan lainya yang telah diberi bantuan lewat CSR dari PTPN IV melalui Managemen Unit Kebun Mayang. (SIRAIT)

Sergai Siap Terima Mahasiswa PLT/PBL SEI RAMPAH - Sebanyak 405 Mahasiswa Universitas Negeri Riau (UNRI) yang akan melakukan Praktek Lapangan Terpadu (PLT) diterima oleh Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman yang diwakili Sekdakab Drs. Hadi Winarno, MM didampingi Asisten Pemerintahan Umum Drs. Ramses Tambunan, M.Si, Asisten Ekbangsos Ir. Kaharuddin bertempat di halaman Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Rabu (8/11). Dalam kesempatan tersebut hadir juga Rektor UNRI Prof. DR. Ir. Aras Mulyadi, DEA, Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Riau Prof. Dr. Ir. Bintal Amin, M.Sc, Kepala OPD dan para Camat. Disela-sela penerimaan tersebut, Sekdakab Drs. Hadi Winarno, MM menyampaikan Kabupaten Sergai memiliki 5 Kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin dan Kecamatan Bandar Khalipah dengan panjang garis pantai 55 km. Selain itu juga, Sekdakab Hadi Winarno menyampaikan rasa bangga dan kehormatan karena ditunjuk menjadi lokasi PKL terpadu dari Universitas Riau. “Kami menerima semua orang yang hadir disini sebagai bentuk perwujudan mimpi untuk maju dengan prinsip banyak tamu akan banyak ilmu dan pengalaman yang didapat,” ujarnya. Pantai menjadi lokasi strategis untuk pariwisata, perikanan dan kelautan. kami berharap kerjasama antara Universitas Riau dengan Pemkab Sergai ini tidak berhenti sampai disini. Kami siap kapan saja menerima kehadiran para civitas dari Universitas Riau. Selamat datang di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat, kami yakin dan percaya masyarakat akan menerima kehadiran mahasiswa dengan tangan terbuka dan kekeluargaan. Terlebih Sergai masih serumpun Melayu dengan Riau, pungkasnya. Rektor UNRI Prof. DR. Ir. Aras Mulyadi, DEA mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas penyambutan dari jajaran Pemkab Sergai. Kegiatan PLT ini merupakan kegiatan rutin setiap semester dengan mendalami kondisi-kondisi di lapangan sesuai dengan teori yg disampaikan di kelas sembari memperkenalkan daerah kelautan karena kelautan tidak hanya laut melainkan pesisir hingga tengah laut. Jadi pemilihan daerah sesuai hal diatas agar menjadi lokasi praktikum Dipilihnya Sergai sebagai lokasi PLT, karena disini banyak tempat yang sangat bagus sebagai tempat pembelajaran khususnya tempat wisata yang menarik dengan harapan dapat menjadi objek pembelajaran. Sepulangnya dari sini para mahasiswa dapat memperkenalkan potensi Sergai di Riau nantinya. Ke- 405 Mahasiswa

Ilmu Kelautan yang akan mengadakan PLT selama 4 hari merupakan Mahasiswa semester Ganjil dari Jurusan Ilmu Kelautan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, kata Aras Mulyadi. Pelepasan PBL FKM USU Usai menerima 405 Mahasiswa asal UNRI, diwaktu yang sama bertempat di Aula Sultan Serdang, Sekdakab Drs. Hadi Winarno, MM, menghadiri pelepasan dan penyampaian hasil Praktek Belajar lapangan (PBL) Mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) USU. Hadir juga Wakil Dekan III FKM USU Prof. Drs. Heru Santoso, MS, Phd, Ketua Tim PBL FKM USU Ir. Evi Naria, Kadis Kesehatan Sergai dr. Bulan Simanungkalit, M.Kes, para Camat, dosen pembimbing dan mahasiswa FKM USU. Dalam sambutannya Sekdakab Drs. Hadi Winarno, MM mengucapkan terima kasih karena Sergai hari ini sudah mendapat 2 kunjungan yaitu dari UNRI dan kemudian dari FKM USU. Kami yakin dan percaya selama 9 minggu PBL telah banyak mendapat pengalaman yang diambil oleh para Mahasiswa serta membantu Kabupaten sergai dalam hal menemukan permasalahan kesehatan sehingga dapat digunakan sebagai informasi dalam penyusunan perencanaan penanggulangan masalah kesehatan. Dan bagi masyarakat Sergai akan menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang kesehatan, ujar Hadi Winarno. Kemudian Ketua Tim FBL USU Ir. Evi Naria mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Sergai dan masyarakat yang telah menyambut dan memberikan dukungan atas PBL yang dilaksanakan selama ini. PBL dilaksanakan pada 12 September hingga 11 November 2017 dengan jumlah mahasiswa 290 orang tersebar di 4 Kecamatan dan 5 Puskesmas yaitu Pantai Cermin, Perbaungan, Tanjung Beringin dan Pegajahan. Mudah-mudahan apa yg telah kami dapatkan menjadi bekal dan bagian hidup dari Mahasiswa kami yang tidak akan terlupakan, tukasnya. Sementara itu Wakil Dekan III FKM USU Prof. Drs. Heru Santoso, MS, Phd mengapresiasi dan ucapan terimakasih atas kerjasama yang baik dalam hal PBL yang dilaksanakan oleh para mahasiswa. PBL merupakan sarana latihan para mahasiswa untuk memahami dinamika masyarakat dalam keadaan yang sebenarnya. Intinya diharapkan selama 9 minggu PBL akan memberikan hal yang positif bagi mahasiswa dan masyarakat setempat, katanya. (ARM)

BINJAI - Kodam I/BB melaksanakan pergantian tiga pejabat Komandan Batalyon, Danyonif Raider 100/PS dari Letkol Inf Didik Efendi Kepada Mayor Inf Lizardo Gumay,SH,MM, Danyon Arhanudse 11/WBY dari Letkol Arh Wahyu Akhadi, S.H kepada Mayor Arh Tamaji, S.Sos. dan Danyon Arhanudse 13/PBY dari Letnan Kolonel Arh Priyo Iswahyudi kepada Mayor Arh Yosip Brozti Dadi, S.E. yang dipimpin oleh Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu Somantri, pada Selasa (7/11) di Lapangan Upacara Yonif Raider 100/PS Jalan Namu Sira-sira Binjai. Pada upacara Sertijab, Pangdam I/BB menyampaikan Serah Terima Jabatan, merupakan Pembinaan Organisasi dan Pembinaan Personel di lingkungan TNI AD dalam pengembangan karier dalam pelaksanaan tugas. Pangdam berharap,dituntut kesiapsiagaan satuan agar senantiasa dalam kondisi siap operasional. Danyonif Raider 100/PS, Danyonarhanudse 11/ WBY dan Danyonarhanudse 13/

PANGDAM I/BB Mayjen TNI Cucu Somantri saat penyematan tanda jabatan pada Upacara Serah Terima Jabatan di Lapangan Upacara Yonif Raider 100/PS Jalan Namu Sira-sira Binjai, Selasa (7/11). PBY mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Pangdam I/BB memberikan penghargaan kepada Letkol Inf Didik Efendi yang dipromosikan sebagai Dandim 0321/Rohan Hilir Rem 031/WB, Letkol Arh Wahyu Akhadi, S.H. sebagai Dandim 0311/Pessel Rem 032/ WBR dan Letkol Arh Priyo Iswahyudi sebagai Dandim 0309/ Solok Rem 032/WBR. Kepada Mayor Inf Lizardo

diwakili Staf Ahli Parmohonan Lubis, Wakil Ketua DPRD H. Irsan Bangun Harahap, Kakan Kesbang serta Camat Barumun. Dalam sabutannya ketua KPU Palas Syaripuddin Daulay mengatakan, PPK yang dilantik adalah untuk pemilahan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, dengan jumlah 60 orang untuk ditempatkan di 12 Kecamatan se Kab. Palas, dimana setiap kecamatan

Gumay, SH, MM, menjabat sebagai Danyonif Raider 100/PS, Mayor Arh Tamaji, S.Sos menjabat sebagai Danyon Arhanudse 11/WBY dan Mayor Arh Yosip Brozti Dadi, SE., menjabat sebagai Danyon Arhanudse 13/PBY, Pangdam mengucapkan selamat datang dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang baru dan tingkatkan kerja sama dan koordinasi dengan Instansi TNI dan Polri serta

Pemerintah Daerah untuk dapat menciptakan situasi yang kondusif. Hadir dalam acara tersebut, Kasdam I/BB, Danrem 022/PT, Kabinda Provsu, Ka BNN Provsu, Kajari Langkat, Para Dandim Rem 022/PT, Para Asisten Kasdam I/BB, Para Kabalakdam I/ BB, Kapolres Binjai, Kaden Brimob A Binjai, Bapak Syamsul Arifin, S.E, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Akhyar Minta Pelaku UKM Terus Berinovasi MEDAN - Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi S MSi berharap agar kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk dengan tetap menjaga nilai-nilai dan ciri khas Medan, serta memanfaatkan teknologi komunikasi untuk melakukannya. Jika itu dilakukan, dia optimis produk UMKM mampu bersaing, termasuk menghadapi pasar global.

Demikian disampaikan Wali KOta Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Wali Kota Medan Ir H

Akhyar Nasution MSi, saat membuka Gebyar UKM di Auditorium RRI Jalan Gatot Subroto Medan, Selaasa (7/11). Di samping itu tambah Wali Kota lagi, perlu dilakukan pembenahan aspek pengemasan dan pemasaran sehingga produk UKM yang dihasilkan benarbenar menarik perhatian. Untuk itulah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Wali Kota mengatakan Pemko Medan akan terus melakukan pembinaan terhadap para UKM. Dihadapan Direktur Kantor Perwakilan BI Haris Merijal, Ketua UKM Centre Sumut Deni Faisal Mirza dan segenap pelaku UKM ini, Wali Kota selanjutnya mengungkapkan, Kota Medan saat ini banyak memiliki produk unggulan dan potensial dari UKM, mulai tekstil, kuliner sampai kerajinan tangan. Selain itu tambah Wali kota lagi, produksi ekspor UKM di

Medan kian meningkat dari tahun ke tahun. Diharapkannya, produk yang dihasilkan UMKM bisa menembus dan bersaing dalam pasar nasional maupun internasional. “Untuk itu lah Pemko Medan akan terus melakukan pematangan dan pembinaan kepada kelompok UMKM yang ada di Kota Medan,” kata Wakil Wali Kota. Atas dasar itulah mantan anggota DPRD Medan ini selanjutnya sangat mengapresiasi digelarnya Gebyar UKM ini. Sebab, dia menilai event ini dapat menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagi produk unggulan yang dihadilan UKM di Kota Medan. Oleh karenanya dia berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan sehingga dapat sarana promosi produk unggulan UKM. Kemudian Wakil Wali Kota mengajak mengajak para pelaku UKM untuk selalu mening-

katkan kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan produk unggulan. “ Di samping itu jangan lupa untuk selalu menjaga nilai dan ciri khas dari produk unggulan yang dihasilkan. Dengan demikian produk yang dihasilkan punya keunggulan dan kelebihan. Yang lebih penting lagi, manfaatkanlah teknologi komunikasi untuk memasarkan produk tersebut,” pesannya. Usai membuka Gebyar UKM, Wakil Wali Kota selanjutnya menyerahkan penghargaan kepada instansi yang selama setahun ini telah berperan dan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas UKM, salah satunya Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan. Diharapkannya, penghargaan itu semakin menginspirasi dan memotivasi untuk berbuat yang lebih baik lagi untuk kemajuan UKM di Kota Medan. (VIN)

Majukan UKM Melalui Sistem Digital MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi diwakili Kadis Koperasi dan UKM Kota Medan Emilia Lubis membuka Lazada UKMGO-Online Roadshow di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Rabu (8/11). Kegiatan ini digelar untuk mendukung dan memajukan industri lokal sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan menggunakan sistem ekonomi digital. Dihadapan seratusan pelaku UKM, Emilia mengatakan, Lazada UKMGO-Online Roadshow ini digelar semata-mata untuk memajukan UKM di Kota Medan. Sebab, tahun 2020, seluruh pelaku UKM harus sudah menggunakan sistem digital baik dalam memasarkan produk maupun melakukan transaksi jual beli. “Apabila pelaku UKM tidak menggunakan sistem digital ini, produk mereka tidak akan dikenal secara luas. Untuk itulah kita sangat mengapresiasi digelarnya

roadshow, sebab para pelaku UKM yang mengikuti kegiatan ini akan diajarkan lebih mendalam bagaimana memanfaatkan marketplace online untuk usaha mereka,” kata Emilia. Dalam roadshow ini, Emilia mengaku mengundang sebagian besar pelaku UKM dari sektor kuliner. Sebab, sektor kuliner selama ini yang paling banyak menggunakan sistem digital dalam pemasarannya. Oleh karenanya dia berharap agar para pelaku UKM kuliner dapat memanfaatkan roadshow ini untuk memajukan sekaligus mengembangkan usaha mereka. Sadar akan pentingnya menggunakan sistem digital dalam memajukan UKM, Emilia mengaku Dinas Kopetrasi dan UKM Kota Medan telah beberapa kali memperkenalkan sistem digital kepada para pelaku UKM. Selain biayanya relatif sangat murah, jangkauan sistem ekonomi digital ini pun sangat luas.

Ketua KPU Lantik PKK Padang Lawas PALAS - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Padang Lawas (Palas) dari 12 Kecamatan dilantik. Pelantikan dilaksanakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palas Syaripuddin Daulay S.Ag di Hotel Barumun Sibuhuan, Senin(6/11). Hadir pada acara pelantikan yang dirangkai dengan pembekalan para PPK terpilih, Bupati Palas H. Ali Sutan Harahap (TSO)

SUMUT

memiliki lima orang panitia. Ketua KPU berharap agar peserta yang dilantik mengikuti pembekalan yang akan dilaksanakan supaya setiap anggota PPK dapat mengetahui tugas dan tanggungjawapnya di wilayah Kecamatan masingmasing. Katanya hal itu dilaksanakan agar pesta demokrasi yang akan berlangsung dapat berjalan sukses serta memperoleh partisifasi Masyarakat makin

tinggi. Turut memberikan sambutan Bupati Palas melalui Stap Ahli, sementara sekretaris KPUD menyampaikan laporan pelaksanaan acara. (EAH)

KETUA KPU Palas Syaripuddin Daulay saat membacakan naskah pelantikan dalam acara pelantikan dan pembekalan anggota PPK di Hotel Barumun.

Di samping menggunakan sistem ekonomi digital, Emilia juga berpesan agar para pelaku UKM berupaya agar produk yang dihasilkan da[pat dikemas dengan sebaiknya. Walaupu rasanya kurang namun masyarakat yang melihat kemasan produknya cukup baik akan tertarik untuk membelinya. Dengan roadshow yang digelar hasil kerjasama Lazada dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini, Emilia ingin para pelaku UKM yang selama ini menggunakan sistem manual dalam memasarkan produknya, kini diharapkannya dapat beralih menggunakan sistem digital. Sebelumnya Herlando dari Kementrian Kominfo dalam laporannya mengatakan, salah satu program prioritas utama Kominfo akan berupaya mengajak seluruh pelaku UKM beralih dari sistem manual menjadi sistem digital dalam memasar-

kan produknya. Untuk itulah Kominfo bilangnya, melakuka roadshow secara serentak di 13 kota di Indonesia, salah satunya Kota Medan. “Melalui roadshow yang kita berikan ini, kita berharap agar seluruh pelaku UKM di Kota Medan akan tumbuh dan maju sehingga dapat menjadi penopang ekonomi di Indonesia. Target kita, tahun 2020 seluruh pelaku UKM sudah menggunakan sistem digital. Dengan demikian UKM benar-benar menjadi penopang perekonomian di Indonesia,” ungkap Herlando. Dalam roadshow ini, Herlando mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Lazada akan memfasilitasi dan membantu para pelaku UKM untuk mengembangkan usaha, sehingga nantinya akan terbentuk titik digital perekonomian yang baru di seluruh Indonesia, termasuk potensi-potensi yang dapat diraih para pelaku UKM. (VIN)


E D I S I 480 13 - 19 NOPEMBER 2017

KPKPOS

HALAMAN 16

Jurus Panglima TNI Hadapi KKB di Tembagapura Papua JAKARTA - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyandera ratusan warga di Tembagapura, Papua. Mereka diintimidasi agar tidak bergerak melebih area yang ditentukan. Mereka juga dimanfaatkan sebagai tameng dari aparat. Panglima TNI Jenderal TNI

Gatot Nurmantyo mengatakan, pihaknya memiliki jurus tersendiri dalam menghadapi aksi KKB ini. "Dalam pelaksanaan ini TNI mengadakan pengamatan, kemudian pengintaian, karena mereka menyandera masyarakat umum, maka penangannnya

harus dengan teliti," ujar Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis 9 November 2017. TNI bekerjasama dengan Polri telah menerjunkan sejumlah personel dalam operasi ini. Prioritas utama operasi adalah menyelamatkan masyarakat dari intimidasi KKB tersebut.

"Kami akan lakukan tindakan dengan langkah-langkah soft bersama polisi, tapi prioritas utama adalah mengamankan masyarakat. Apabila soft tidak bisa, maka kita lakukan tindakan selanjutnya," kata dia. Jenderal bintang empat itu mempercayakan operasi tersebut

kepada Pangdam Cenderawasih bersama Kapolda Papua. Keduanya telah membentuk tim gabungan bernama Satgas Operasi Terpadu Penanggulangan KKB Papua. "Saya katakan, kami bekerja dengan teliti tapi kami bekerja dengan pasti," tandas Gatot. (INT)

Sekjen Golkar Dukung Jokowi

Novel Baswedan :

Minta Kasus Dua Pimpinan KPK Disetop Jika Tak Ada Bukti

KPK Harus Dijaga Dari Segala Bentuk Infiltrasi

JAKARTA - Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham menanggapi positif pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta Polri menghentikan kasus dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, jika tak ada bukti kuat. Agus dan Saut dilaporkan kuasa hukum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Sandi Kurniawan atas tuduhan dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang. "Jadi yang saya tangkap dari pernyataan Jokowi itu adalah sebuah pernyataan yang sangat arif bijaksana, dan betul-betul Pak Jokowi menempatkan diri sebagai pimpinan, pimpinan bangsa kepala negara, kepala pemerintahan yang mengatakan bahwa kita harus mendorong supremasi hukum. Nah saya kira ini yang pokok supremasi hukum," kata Idrus di kediaman Setya Novanto, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/11). Dia mendukung pernyataan Jokowi terkait kasus Agus dan Saut. Menu-

rutnya, Polri bisa meneruskan kasus itu jika menemukan bukti, tapi jika tak ada bukti dia sepakat Polri harus menghentikan kasus itu. "Ya apapun diproses apabila ada fakta-fakta yang menjadi dasarnya maka diproses. apabila tidak ada fakta-fakta tidak ada bukti-bukti maka hentikan. Saya kira sejatinya seperti itulah," ujarnya. Dia mengaku mendukung apa yang menjadi keputusan Jokowi. Dia berharap agar semua lembaga penegak hukum mengikuti arahan dari Jokowi. "Sebagai kepala negara yang membuat pernyataan sangat arif, sangat bijaksana dan mendorong supremasi hukum. Semuanya, bukan hanya persoalan yang ada di Kepolisian, di KPK tapi seluruh lembaga-lembaga yang ada, penegak hukum tentu harus mengikuti arahan presiden. Saya kira itu patut diberi apresiasi cara-cara ini," tandasnya. (INT)

Setahun Kosong

Jaksa Agung : Nama Wakil Jaksa Agung Sudah di Kantong Saya JAKARTA - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menentukan Wakil Jaksa Agung yang posisinya selama lebih dari setahun ini kosong. Saat ini, posisi Wakil Jaksa Agung diisi pelaksana tugas, yakni Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin), Bambang Waluyo. "Nanti lah pokoknya. Sudah ada di kantong saya," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/11). Prasetyo mengatakan, Jokowi telah mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai penunjukkan Wakil Jaksa Agung. Nantinya Presiden yang akan melantik orang tersebut. "Pak presiden sudah tandatangan. Tinggal kita lantik saja secara resmi. Dalam waktu dekat," kata Prasetyo. Namun, Prasetyo masih merahasiakan siapa yang akan menjadi wakilnya itu. Prasetyo sebelumnya mengajukan tiga nama ke presiden untuk menggantikan Andhi Nirwanto sebagai Wakil Jaksa Agung. Andhi memutuskan pensiun dini dari jabatannya pada 29 Januari 2016. Andi beralasan, sudah cukup mengabdi pada Korps Adhyaksa selama 35 tahun. Sepanjang karir yang dijalani, ia telah berpindah jabatan sebanyak 19 kali. Ia juga sempat menjadi pelaksana tugas (Plt) jaksa agung setelah Basrief Arief selesai menjalani tugas. Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto memutuskan pensiun dini di umur 60 tahun, Jumat (29/1/2016). Kemudian, Andi kembali menjabat Wakil Jaksa Agung setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Muhammad Prasetyo sebagai Jaksa Agung pada November 2014.

Muhammad Prasetyo Sejak Andhi mundur hingga saat ini, posisi Wakil Jaksa Agung kosong. Hal ini kerap diprotes sejumlah pihak, mulai dari anggota DPR hingga aktivis. Selama ini, jika ditanya soal pengganti Andhi, Prasetyo selalu berkelit. Ia selalu mengatakan, saat ini ada Bambang Waluyo yang bertindak sebagai pelaksana tugas. Namun, pelaksana tugas dianggap tidak cukup untuk menjalankan tugas orang nomor dua di lembaga adhyaksa itu. Sebab, posisi jabatan wakil jaksa agung dianggap sangat penting guna memberi perubahan di internal kejaksaan. Hal itu terkait tugasnya sebagai ketua koordinator tim pemantau urusanurusan terkait reformasi birokrasi. Peran wakil jaksa agung dianggap cukup sentral, yakni mulai dari merencanakan, mengawasi pelaksanaan, hingga mengevaluasi implementasi dari program dan kebijakan yang akan dibuat. (INT)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali angkat bicara soal upaya pelemahan dari dalam yang terjadi di KPK. Hal itu diungkapkan Novel melalui telekonferensi dengan peserta diskusi antikorupsi yang digelar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11) malam. Salah satu peserta menanyakan soal Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Ia mengkonfirmasi apakah anggapan sejumlah pihak benar bahwa ada upaya pelemahan

Novel Baswedan KPK dari dalam. Merespons pertanyaan ter-

sebut, Novel menuturkan bahwa KPK dihuni orang-orang yang mau berjuang dalam memberantas korupsi. Namun, perjuangan tersebut belum tentu disukai semua kalangan. "Tentunya perjuangan ini tidak disukai pelaku-pelaku kejahatan korupsi itu sendiri," ujar Novel. Oleh karena itu, lanjut Novel, upaya untuk memasukkan orangorang tertentu ke KPK terus dilakukan. Novel mengaku tak menyinggung siapa pun soal dugaannya itu. "Dari segala bentuk infiltrasi, segala bentuk titipan kepentingan," tuturnya. Kata dia, dengan segala kondisi lembaganya, ia meyakini KPK masih menjadi andalan masyarakat.

"Saya masih yakin pada KPK sementara ini dan kami semua berpikir demikian," kata Novel. Gesekan antara Aris dan Novel mengemuka setelah Aris hadir dalam rapat Panitia Khusus Hak Angket KPK beberapa waktu lalu. Aris kemudian juga melaporkan Novel atas tuduhan pencemaran nama baik melalui email. Dalam email tersebut, Novel menyebut Aris tidak mempunyai integritas sebagai Direktur Penyidikan KPK. Menurut Aris, Novel juga menyebut dirinya sebagai Direktur Penyidikan KPK terburuk sepanjang lembaga antirasuah itu berdiri. (INT)

Tiga Kantor Dinas Digeledah Kajari Nagan Raya SUKA MAKMUE - Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Nagan Raya, Selasa (7/11) menggeledah tiga kantor di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Selasa (7/11). Pantauan wartawan, kantor yang disasar tim Kejari yakni Dinas Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlokasi di kompleks kantor bupati, serta Dinas Sosial Nagan Raya. Penggeledahan dipimpin Kasi Pidsus Kejari Nagan Raya Mukhsin SH didampingi Kasi Intel Dedi Maryadi SH serta sejumlah penyidik lainnya. Dalam penggeledahan ini penyidik menyita dokumen terkait kasus dugaan korupsi pembangunan rumah transmigrasi di Ketubong Tunong, Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya yang dibangun pada 2015. Penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen penting serta sejumlah bukti baru. Para penyidik sempat terkejut saat menggeledah ruangan Kabid Transmigrasi menyusul ditemukannya stempel sebuah perusahaan yang menjadi pelaksana pembangunan rumah bantuan transmigrasi, serta sejumlah dokumen lainnya. Seusai menggeledah Kantor Dinas Transmigrasi Nagan Raya, penyidik juga menggeledah Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di kompleks kantor bupati. Di sini penyidik juga menyita sejumlah barang

TIM Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Nagan Raya, Selasa (7/11) menggeledah tiga kantor di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Selasa (7/11). bukti, termasuk kerangka acuan kerja (KAK) pembangunan rumah transmigrasi, serta sejumlah bukti lainnya termasuk SK yang telah dikeluarkan Pemkab. Kasi Pidsus Kejari Nagan Raya Mukhsin SH kepada wartawan, mengatakan penggeledahan dilakukan untuk melengkapi barang bukti terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Pemukiman Transmigrasi yang berlokasi di Ketubong Tunong, Gampong Blang Lango, Kecamatan Seunagan Timur yang dibangun pada tahun 2015 lalu. Dalam kasus ini, penyidik juga telah menetapkan empat orang tersangka di antaranya kepala dinas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial

selaku Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten NaganRaya. Kemudian rekanan pelaksana pekerjaan pembangunan serta terakhir pihak yang bertindak sebagai konsultan pengawas. “Dalam penggeledahan ini, kita menemukan banyak bukti baru yang mengindikasikan adanya kasus tindak pidana korupsi,” tegas Mukhsin. Ia menjelaskan tim penyidik bersama tim ahli fisik sebelumnya telah menghitung volume dan pemeriksaan realisasi fisik terhadap pekerjaan proyek. Di lokasi pekerjaan, ditemukan adanya sejumlah indikasi tindak pidana korupsi seperti kekurangan volume pekerjaan, adanya lahan yang fiktif, serta sejumlah

item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak. Dampak dari perbuatan ini negara diduga rugi mencapai Rp 500 juta dari total alokasi anggaran yang dikucurkan pemeritah sebesar Rp 3,8 miliar yang terdiri atas Rp 3,2 miliar untuk pekerjaan fisik, serta Rp 150 juta untuk pengawasan serta sejumlah peruntukan lainnya. Semua dana tersebut bersumber dari APBN melalui tugas pembantuan dari Kementrian Desa Tahun Anggaran 2015. “Setelah audit rampung, penanganan perkara ini akan segera dilimpahkan ke penuntutan,” katanya. (INT)

Menuju UKW/UKJ Pemkab Sergai Dukung Wartawan Berkompeten SEI RAMPAH - Kemitraan pemerintah daerah dengan media dan pekerja media seperti wartawan adalah hubungan yang saling bergantung, media dengan fungsi informasinya mendukung masyarakat untuk lebih kritis dan informatif. Untuk itu dibutuhkan jurnalis daerah yang kreatif dan berkompetensi demi mewujudkan sebuah dinamika pemberitaan yang mendorong partisipasi masyarakat untuk menstimulasi pemerintah untuk berkarya semakin baik di era informasi digital saat ini. Bukan hanya jurnalis saja yang dituntut untuk kreatif dan inovatif, namun legalitas media juga memegang peranan penting dalam hal konten berita sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Legalitas yang dimaksud didapat melalui verifikasi media sebagaimana yang dimaksudkan oleh Dewan Pers, dimana media tersebut harus mempunyai

FOTO BERSAMA - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Asisten Pemerintahan Umum Drs. Ramses Tambunan, M.Si dan Kadis Kominfo Ikhsan, AP bersama dengan peserta kegiatan usai membuka kegiatan Pelatihan dan Pengingkatan SDM bagi Wartawan Unit Pemkab Sergai Tahun 2017 bertempat di Aula Cendana Hotel GranDhika Medan. payung hukum yang jelas dalam melaksanakan kegiatan pemberitaannya. Demikian disampaikan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan Pelatihan dan Pengingkatan SDM bagi Wartawan Unit Pemkab Sergai Tahun 2017 bertempat di Aula Cendana Hotel GranDhika Medan, Selasa

(7/11) malam. Hadir dalam acara Pembukaan Pelatihan tersebut, Asisten Pemerintahan Umum Drs. Ramses Tambunan, M.Si, Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ikhsan, AP beserta jajaran serta seratusan Wartawan unit Pemkab Sergai dari media cetak, online dan elektronik. Lebih lanjut disampaikan

Bupati bahwa untuk menjadikan Kabupaten Sergai sebagai daerah yang inovatif, unggul dan berkelanjutan dibutuhkan dukungan para jurnalis yang profesional dalam melakukan tugas-tugas jurnalistiknya. Melalui kegiatan pembekalan dan pelatihan semacam ini, Pemkab Sergai menunjukkan keseriusan dalam mendukung para jurnalis dalam

melaksanakan fungsinya sebagai sosial kontrol di masyarakat. Disampaikan Bupati Soekirman, tahun depan Pemkab Sergai melalui Dinas Kominfo sudah memprogramkan Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) dan Ujian Kompetensi Jurnalis (UKJ) bagi wartawan Unit Pemkab Sergai. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh jurnalis agar mempersiapkan diri dan membekali dengan segala hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan predikat sebagai jurnalis yang bersertifikat kompetensi. Sebelumnya Kadis Kominfo Sergai Ikhsan, AP melaporkan bahwa kegiatan ini merupakan upaya dalam menambah pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh peserta tentang wawasan dan pengetuan di bidang jurnalistik, memberikan pemahaman kepada wartawan unit Pemkab Sergai agar menyampaikan informasi akurat dan faktual.

Kemudian melalui kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi rekan-rekan jurnalis untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi UKW/UKJ serta mempererat tali silaturrahim demi meningkatkan kemitraan antara Pemkab Sergai dengan wartawan dalam rangka mempublikasikan programprogram maupun hasil-hasil pembangunan. Dilaporkan juga yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 120 orang yang terdiri dari wartawan media harian, mingguan, media online dan elektronik. Narasumber yang dihadirkan dalam pelatihan yang diselenggarakan selama 4 hari ini mulai tanggal 7 s/d 10 Nopember 2017 ini berasal dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Aliansi Jurnalis Independet (AJI) Medan, dari Akademisi USU dan dari Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri Sergai, kata Ikhsan,AP. (ARM)

Epaper kpkpos 480 edisi senin 13 november 2017  

Epaper kpkpos 480 edisi senin 13 november 2017