Issuu on Google+

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

WALIKOTA BINJAI ‘KEPANASAN’ I

HAL

EDISI 190 / THN IV 5 - 11 MARET 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

7

PARA PENUNGGU MEDALI ANAS

Dewan Pembina Siapkan Empat Nama

DJOKO SUYANTO

Untuk menjatuhkan Anas dari kursinya, berbagai cara mulai dilakukan. Salah satunya adalah, bagaimana Cornel Simbolon menunjukkan kesalahan struktur organisasi Partai Demokrat. Di sana, ketua umum dibuat terpisah dengan wakil-

JAKARTA - Kini nasib Anas Urbaningrum benar-benar sedang di ujung tanduk. Dia mulai 'digebuki' teman dekatnya. Anas akan disingkirkan dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Bahkan sudah santer disebut-sebut, sejumlah tokoh bersiap menggantikan Anas Urbaningrum. Dewan Pembina menyiapkan empat nama.

MARZUKI ALIE

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Usut Dugaan Rekayasa APBD Nisel NISEL - Aparat penegak hukum diminta supaya mengusut dugaan rekayasa pengesahan APBD Kabupaten Nias Selatan TA 2012. Pasalnya, beberapa anggaran yang sudah dihapus dan ditolak pada pembahasan KUA dan PPAS, tiba-tiba disahkan saat pengesahan APBD pada akhir Desember tahun lalu. Bahkan yang menjadi tanda tanya, APBD Nisel 2012 disahkan pada saat paripurna pengesahan bersamaan dengan jadwal reses sejumlah anggota DPRD Nisel. "Artinya, secara fisik,

BINJAI - Meski masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai, sudah berjalan hampir dua tahun, tetapi masyarakat menilai belum ada perubahan yang signifikan dalam kepemimpinan Idaham-Timbas. Bahkan sebaliknya, yang mulai terlihat malah dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Binjai tahun 2011, yang dipergunakan untuk pelaksanaan proyek disetiap intansi. Dugaan korupsi itu, satu persatu mulai muncul kepermukaan. Alahasil, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, membidik dua dinas yang diduga melakukan korupsi terhadap uang rakyat tersebut. “Iya, kita sedang melakukan penyelidikan terhadap Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Binjai. Tapi, sejauh <<< selanjutnya baca Hal. 2

Tangkap 'Tikus' Uang Negara Nias Barat

<<< selanjutnya baca Hal. 2

PINTU KHUSUS - Aktivitas bongkar muat truk tangki CPO di Pelabuhan Dumai. (KPK POS/S.Purba)

DANA HAJI DAN KORUPSI SUDAH saatnya Kementerian Agama menghentikan sementara pendaftaran calon haji seperti disarankan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi. Duit setoran para calon haji selama ini telah begitu besar hingga susah mengontrolnya. Moratorium ini dapat digunakan untuk menata ulang penyelenggaraan ibadah haji yang dicurigai banyak terjadi penyelewengan. Gagasan itu digulirkan oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas belum lama ini. Menurut dia, bila manajemen haji masih seperti sekarang, banyak sekali lubang untuk korupsi. Apalagi duit yang dikelola amat besar. Bayangkan, sampai Februari 2012, jumlah pendaftar calon haji mencapai 1,4 juta orang. Dari pendaftaran ini, dana yang dikumpulkan mencapai Rp38 triliun - lebih besar daripada anggaran belanja DKI Jakarta. Selama ini calon haji yang diberangkatkan per tahun hanya 211 ribu orang. Kuota ini menyebabkan panjangnya daftar tunggu. Orang yang sudah melunasi biaya haji belum tentu bisa berangkat. Itulah yang menyebabkan uang jemaah calon haji menggunung. Dana ini disimpan di sukuk (bank Islam) sebesar <<< selanjutnya baca Hal. 2

Pintu Khusus PT Wilmar Dipertanyakan DUMAI - Kebijaksanaan Adpel Dumai dan Pelindo Cabang Dumai menjadi sorotan tajam kalangan pengusaha di daerah itu, karena kedua instansi tersebut telah berlaku tidak adil terhadap pengguna pelabuhan Dumai. Padahal, setiap pengguna pelabuhan tetap membayar retribusi yang ditetapkan. Salah satu dari sekian banyak sorotan dan kejanggalan adalah, keistimewaan yang diberikan Administrator (Adpel) Dumai dan Pelindo Cabang Dumai terhadap PT Wilmar Nabati Indonesia di kawasan Pelabuhan Dumai. Apa yang dilakukan

Adpel dan Pelindo memunculkan tanggapan miring yang dialamatkan terhadap Institusi penguasa pelabuhan. Seperti yang diutarakan akvifis LSM Pemantau Aset Daerah Chairuddin, ada apa PT Wilmar Nabati Indonesia diistimewakan?, sehingga punya 'pintu khusus' untuk keluar masuk kendaraan truk tangki CPO dan truk angkutan barang lainnya dari dan menuju PT. Wilmar. Padahal, demikian Chairuddin, perusahaan Industri dan perusahaan tangki timbun di kawasan pelabuhan Dumai bukan satu-satunya

AMANKAN WARISAN NASABAH PEKAN BARU - Gara-gara bersikukuh mempertahankan prinsip kehati-hatian (prudential), demi kenyamanan dan kepercayaan nasabahnya, PT. Bank Mandiri Tbk Cabang A Yani Pekanbaru digugat Rp2 miliar oleh seorang janda yang tidak lain adalah ibu tiri nasabahnya sendiri. Proses perkara Perdata No:136/Pdt.G/2011/ PN.Pbr saat ini sedang berlangsung dan sudah sampai pada tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Shandi Nurlana, kepada KPK Pos mengatakan, gugatan ibu tirinya yang

KUNJUNGI WEBSITE KPKPOS : www.kpkpos.com

ANDI MALLARANGGENG

Kejari Bidik Dinaskes dan Dinas Pendidikan Binjai

pengesahan tersebut hanya dihadiri beberapa anggota DPRD dari setiap Komisi. Seperti halnya Komisi C hanya dihadiri tiga orang tanpa Ketua dan Sekretaris,” tegas Anggota Badan Anggaran (Banggar) Ir. Alfred Laia, Kepada Wartawan, di gedung dewan, Jumat. Hal itu, ungkap politisi dari Partai Hanura itu, sangat melenceng dari KUA dan PPAS yang telah ditetapkan Banggar DPRD. Indikasi rekayasa APBD tersebut, kata Alfred, yakni, tentang Anggaran hibah

kolom redaksi

SOEKARWO

PT Wilmar. "Masih banyak perusahaan lain yang beroperasi di kawasan pelabuhan Dumai, namun lewat pintu milik PT. Pelindo Cabang Dumai," ujar Chairuddin, Rabu pekan lalu. Chairuddin mempertanyakan, berdasarkan UU No.17 Tahun 2008 sudah dijelaskan bahwa Adpel Dumai sebagai regulator dan Pelindo sebagai fasilitator, kenapa justru membiarkan PT. Wilmar punya pintu khusus?. "Agar tidak terjadi kecemburuan sesama perusahaan yang ada di pelabuhan, sebaiknya pintu khusus PT. <<< selanjutnya baca Hal. 2

NIAS BARAT - Pelaksanaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 santer dibicarakan masyarakat setempat, karena terindikasi sarat KKN, dan hampir seluruh proyek di sana diketahui belum siap hingga akhir Desember 2011. Ironisnya, meskipun pekerjaan masih belum siap hanya berkisar 40-60 persen tetapi pekerjaan proyek jalan terus. Bahkan Kadis PU Nias Barat, Atosokhi Daeli dengan <<< selanjutnya baca Hal. 2

TIKUS - Salah satu paket proyek PU Nias Barat yang belum selesai hingga akhir Januari 2012. (KPK POS/DOK)

Bank Mandiri Digugat Janda didampingi Lembaga Advokasi Wanita (LAW) Provinsi Riau terhadap Bank Mandiri semata-mata karena hawa nafsu dan keserakahan duniawi Elida Masni sebagai istri muda Alm Ayahnya (M Tadjudin Noor) yang meninggal dunia tahun 2006 lalu di Bandung. Untuk niat menguasai semua harta warisan Alm Ayahnya, berbagai lembaga dan Pengacara telah mendampingi Ibu tirinya. "Sekarang LAW inilah Bang, mudah2an dengan bantuan Lembaga Advokasi Wanita (LAW) ini ibu tiri saya

sukses merampas apa yang diinginkannya,” celetuk Shandi. Diakui Shandi, Alm Ayahnya selain memiliki lima perusahaan, tanah dan bangunan, memang meninggalkan harta warisan dalam bentuk uang tunai dan barang berharga yang tersimpan di safe deposit box, Rek Deposito di Bank Mandiri. “Semua harta warisan peninggalan ayah saya sebenarnya sudah diatur dan ditetapkan Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai Hukum syariat Islam. Tapi Elida Masni (ibu <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 190 5 - 11 MARET 2012

Arya Berikan Bantuan Masjid Quba BATUBARA - Jadikan masjid ini sebagai tempat beribadah dan jalin uhkuwah antar sesama. Amal usaha yang kita perbuat selama ini dijalan Allah demi untuk kemaslahatan ummat merupakan investasi mulia yang berdimensi ganda baik secara vertical kepada Allah SWT maupun horizontal kepada komunitas social, khususnya umat Islam dalam pembinaan dan pengembangan mental spiritual. Hal ini disampaikan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM pada peletakan batu pertama pembangunan masjid Quba yang terletak di dusun II desa Tanjung Kuba-Air Putih, Senin, yang dihadiri Kemenag Batubara H Sainik BR, Muspika Air Putih, tokoh masyarakat dan agama. Dijelaskan Arya, hendaknya kepada para orang tua agar dapat melakukan pembinaan mental spiritual kepada anak-anak dengan memberikan bekal ilmu pengetahuan berahklak mulia seperti membekali anak dengan bekal ilmu mengaji dan membaca AL Quran agar anak-anak kita dengan memiliki ilmu pengetahuan dan akhlak mulia mereka mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, ucapnya. Pada kesempatan itu Arya memberikan bantuan sumbangan sebesar Rp10.000.000, yang diterima langsung panitia pembangunan. Ketua panitia pembangunan Norman mengatakan, pembangunan masjid ini diperkirakan menelan biaya Rp475.000.000, dengan ukuran bangunan 11X12 M dan pengerjaannya selama setahun. Masjid ini nantinya diperhitungkan dapat menampung 500 jemaah. Bantuan dari H OK Arya Zulkarnain SH MM akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya.(SAHREL)

USUT DUGAAN REKAYASA APBD NISEL .......................................dari hal 1 untuk Perusahaan Daerah (Perusda) sebesar Rp10 miliar. Anggaran hibah ini sebelumnya telah dihapus dalam pembahasan KUA dan PPAS. Namun, tiba-tiba dimunculkan pada pengesahan APBD. “Bukan hanya itu, pembangunan Ruko yang juga sebelumnya telah dihapus dalam KUA dan PPAS, namun tiba-tiba dimunculkan pada pengesahan APBD. Jadi, hal itu sudah menyalahi aturan dan terindikasi direkayasa oleh sejumlah oknum tertentu,” pungkasnya. Karenanya, Alfred Laila mendesak penegak hukum supaya melakukan pengusutan terkait dugaaan rekayasa APBD Nisel TA 2012 tersebut. Sementara anggota DPRD Nisel Yurisman Laia SH menyikapi hasil evaluasi Gubernur Sumatera Utara tentang Ranperda APBD Nisel TA. 2012 dimana diduga tidak melalui pembahasan menyebutkan, apa yang diungkapkan rekannya Ir. Alfred Laia tentang proses pembahasan belum terlaksana adalah benar. Padahal, menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 114, point 1-6, sebut Yurisman, sangat jelas menyebutkan bahwa, evaluasi Ranperda tentang APBD Kota/Kabupaten, wajib dibahas oleh Banggar DPRD dan T APD. Selanjutnya, pimpinan DPRD mengeluarkan surat keputusan tentang hasil penyempurnaan APBD tersebut untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna DPRD dan ditetapkan sebagai dasar dalam penetapan Perda APBD dimaksud. “Paling lama tiga hari setelah paripurna, maka APBD tersebut disampaikan kembali kepada Gubernur,” paparnya. Namun, tambahnya, jika ternyata sudah ditetapkan tanpa melalui pembahasan dan sidang paripurna, maka diminta kepada aparat penegak hukum supaya mengusut SK Pimpinan DPRD tentang hal itu. “Karena dipastikan itu adalah dokumen palsu. Namun, saya yakin, itu tidak bakalan terjadi. Namun, jika itu memang benar, berarti yang mengesahkan penyempurnaan APBD tersebut adalah tergolong orang-orang yang tidak sehat dan tidak waras cara berpikirnya,” pungkasnya.(AM)

DANA HAJI DAN KORUPSI ....................................................dari hal 1 Rp23 triliun, deposito Rp12 triliun, dan Rp3 triliun di giro atas nama Menteri Agama. Jumlah bunga dari dana haji yang diparkir itu mencapai Rp1,7 triliun. Transparansi pengelolaan dana haji inilah yang dipersoalkan. Penumpukan duit calon haji juga telah mengubah fungsi Kementerian Agama menjadi mirip bank, dan tidak sekadar membantu melayani warga negara yang akan beribadah haji. Aturan sebenarnya telah tersedia untuk mencegah penyelewengan fungsi pemerintah. Dalam Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan, penerimaan setoran dana haji harus memperhatikan kuota. Tapi aturan ini tidak dijalankan. Pemerintah tetap menerima dana dari calon haji yang mungkin baru lima tahun berikutnya berangkat. Calon haji juga takut menghentikan setoran karena khawatir jatah untuk mereka hilang. Potensi korupsi dana haji bukan hanya pada dana yang menganggur itu. Dalam pelaksanaannya pun ada banyak kecurigaan terjadinya penyelewengan. Dengan biaya haji per orang yang lebih mahal daripada Malaysia, misalnya, fasilitas yang diterima jemaah haji kita justru lebih buruk. Penginapan di Mekah dan Madinah yang jauh dari Masjidil Haram serta Masjid Nabawi, tenda di Arafah yang kurang memadai, makanan yang kerap terlambat, dan sebagainya. KPK menemukan 48 dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji tahun lalu. Indonesia Corruption Watch tahun lalu juga membeberkan sejumlah pola korupsi dalam penyelenggaraan haji. Misalnya, berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 13/2008, biaya operasional persiapan pelaksanaan haji ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, tapi kenyataannya hal itu dibebankan kepada jemaah. Jangan cuma menyanggah kecurigaan, Menteri Agama mesti membuktikan adanya transparansi dalam penyelenggaraan haji, termasuk pengelolaan dana calon haji. Menampung duit calon haji selama bertahun-tahun hingga mencapai puluhan triliun juga tidak perlu dilakukan karena sudah melenceng jauh dari fungsi sebuah kementerian. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

DEWAN PEMBINA SIAPKAN EMPAT NAMA .........................................................................dari hal 1 nya. Padahal, menurut dia, dalam organisasi modern, dua jabatan itu lazimnya bertengger di kotak yang sama. “Karena terpisah, jika berhalangan, ketua umum tidak otomatis bisa digantikan waklilnya,” kata Cornel, yang memimpin departemen politik dan keagamaan partai itu, Kamis pekan lalu. Mantan Wakli Kepala Staf Angkatan Darat ini buruburu mengelak jika analisis bagan organisasi itu dikaitkan dengan nasib Ketua Umum Anas Urbaningrum. Posisi Anas memang semakin di ujung tanduk. Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki dugaan dalam skandal yang mendudukkan bekas koleganya, Muhammad Nazaruddin, di kursi terdakwa. Terus dituntut dalam sejumlah kesaksian di persidangan, Anas juga harus menghadapi Komisi Pengawas Partai Denokrat, yang menyelidiki politik uang pada kongres partai itu di Ban-

dung, 2010. Seorang petinggi partai mengatakan, Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono gelisah akan tudingan-tudingan yang mengarah ke Anas. Menurut dia, Yudhoyono sudah menerima masukan sejumlah orang, termasuk peneliti senior Lembaga Survei Indonesia, Saiful Mujani, mengenai kondisi partai. Saiful, seperti ditirukan petinggi itu, mengatakan kepada Yudhoyono perlunya segera mengambil alih kepemimpinan partai. Jika hal itu tidak dilakukan pada tahun ini, popularitas Partai Demokrat akan terus merosot. Hasil survei LSI pada Januari lalu menunjukkan popularitas Partai Demokrat anjlok dari 21 persen menjadi 14 persen dalam waktu enam bulan. Dimintai konfirmasi soal ini, Saiful membantah, “Memangnya saya ini siapa?” Calon Pengganti Anas pun sudah disiapkan. Ketika

20 anggota Dewan Pembina menggelar pertemuan di Kemayoran, Jakarta Pusat, 23 Januari lalu, dimasukkan empat calon. “Disiapkan sementara menjelang pelaksanaan kongres luar biasa,” ujar Adjeng Ratna Sumirat, salah satu anggota Dewan Pembina. Mereka yang ditunjuk adalah Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallaranggeng. Namun saat itu Andi dan Marzuki menolak dicalonkan. “Mereka takut nanti dikaitkan dengan persaingan dalam kongres lalu,“ ujar Adjeng. Di antara empat nama itu, Sokarwo relatif banyak disebut memiliki peluang besar. Sejumlah orang dekat Yudhoyono mendekati Soekarwo sejak tahun lalu. Namun menurut seorang sumber,

Soekarwo mengajukan dua syarat. Pertama, Yudhoyono yang meminta langsung. Kedua, dia tidak mau terlibat dalam gerakan melengserkan Anas. “Dia mau terima jadi,” katanya. Soekarwo membantah pernah mendapat perintah menjadi caretaker Ketua Umum Demokrat. “Tidak ada perintah dan permintaan syarat itu,” ujarnya. “Baru saja saya dipanggil Presiden, tapi tidak membahas soal itu.” Marzuki Alie juga disebut paling berminat menjadi pengganti Anas. Menurut sumber tadi, seperti ditulis

Tempointeraktif, Marzuki terus bergerak melakukan konsolidasi ke daerah-daerah. “Dia juga aktif ke Cikeas,” katanya. Marzuki merasa memiliki peluang paling besar. Sebab, ia menempati peringkat kedua perolehan suara di kongres. Menurut sumber lain, kalau Komisi Pengawas membuktikan politik uang pada kongres dilakukan dari hasil korupsi, kemenangan Anas akan dibatalkan. “Seperti Olimpiade, kalau juara pertama terkena kasus doping, juara kedua naik,” kata politikus yang berkubu ke Marzuki. (TIM/BBS)

KEJARI BIDIK DINASKES DAN DINAS PENDIDIKAN BINJAI ........................dari hal 1 ini kita masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Binjai, Junaidi SH, saat dihubungi wartawan Koran ini, Kamis pekan lalu Lebih jauh dikatakan Junaidi, dalam penyelidikan itu, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap sembilan orang Kepala Sekolah (Kasek) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Panitia Lelang di dua Dinas yang menjadi pelaksana proyek tahun 2011 tersebut. “Pemeriksaan sembilan Kepala Sekolah, PPK dan Panita Lelang itu, kita lakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sehingga, kasus ini dapat diketahui dengan jelas, apakah ada tindak pidananya atau tidak,” terang Junaidi.

Selain itu, Junaidi juga menjelaskan, jika dalam penyelidikan ditemukan ada tindak pidana, maka pihaknya akan menaikkan kasus ini menjadi penyidikan. “Kalau status dugaan kasus ini sudah penyidikan, maka kita akan meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit, guna mengetahui kerugian negara dalam perkara ini,” jelasnya. Sementara itu, Alfian SPd, selaku ketua Forum Binjai Bergerak (FRB) Kota Binjai, yang telah melaporkan sejumlah kasus penyelewengan uang rakyat ini ke Kejari Binjai, mengatakan, pihaknya melaporkan dugaan korupsi ini lebih dari dua Dinas. “Kasus dugaan korupsi yang kami laporkan yakni,

dugaan korupsi pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dengan anggaran Rp1,7 miliar, pengadaan buku di Dinas Pendidikan dengan anggaran Rp2,2 miliar, proyek di Dinas Tarukim, PDAM Tirtasari, dan Dinas Pertamanan Binjai,” uangkap Alfian. Alfian menjalskan, dalam proyek pembuatan Kantor Dinkes yang baru itu, terlihat dengan jelas adanya ‘permainan’ oknum di Pemerintah Kota (Pemko) Binjai. Pasalnya, kata Alfian, pekerjaan pembangunan kantor itu dilakukan tahun 2011. Namun, hingga akhir 2011 pengerjaan itu belum dapat diselesaikan. Tapi anehnya, pengerjaan itu terus dilakukan tanpa ada tindakan dari Pemko Binjai atau intansi terkait.

“Seharusnya, jika pengerjaan belum selesai tahun 2011. Pengerjaan itu dihentikan dan dikerjakan tahun 2012 dengan mengucurkan kembali anggaran itu. Bahkan, orang nomor satu di Pemko Binjai sempat mengakui, kalau pengerjaan itu dihentikan dengan pembayaran 75 persen. Tapi nyatanya di lapangan, pagar Kantor Dinkes yang baru itu terus dikerjakan hingga selesai. Apakah ini bukan kecurangan dan terindikasi ada ‘permainan’,” tegasnya. Untuk dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Binjai, sambungnya, pengadaan buku itu seharusnya tidak dapat dilanjutkan. Sebab, saat proses tender proyek berlangsung, CV Lancang Cipta Jaya melakukan sanggahan, karena dalam tender terindi-

kasi ada ‘permainan’. “Meski sanggahan itiu belum mendapat jawaban dari Wali Kota Binjai, tapi proyek itu tetap dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan,” ucapnya. Dalam kasus dugaan pengadaan buku ini, lanjut Alfian, Pemko Binjai sudah melanggar Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang tender proyek. “Untuk itu kami minta kepada Kejari Binjai, segera mengusut tuntas dugaan koruspi dalam Proyek yang ada di Kota Binjai ini. Sehingga masyarakat dapat mengetahui, siapa dalang dibalik semua ‘permainan’ Proyek tersebut. Karena kami menduga, orang dekat Wali Kota Binjai juga terlibat dan menjadi otak ‘permainan’ setiap Proyek yang ada,” cetusnya. (SBR)

TANGKAP 'TIKUS' UANG NEGARA NIAS BARAT ...............................................................dari hal 1 berani menandatangani berita acara serah terima proyek 100% pada bulan Desember 2011 dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) senilai 100% kepada kontraktor pada akhir Desember. Ketua DPD LSM Perlahan Kepulauan Nias, Ferdinand Ndraha kepada KPK Pos di Gunungsitoli, Selasa (28/2) salah satu paket proyek yang belum selesai dikerjakan akhir Desember 2011 yakni proyek Pengerasan jalan Ruas Sihare’o Lolomboli melalui Ononamolo I, Kecamatan Mandrehe Utara dengan nilai kontrak Rp774.852.000, yang dilaksanakan CV. Usaha Belajar Mandiri dengan Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUD Kabupaten Nias Barat, Afolo Daeli. Menurutnya, beberapa paket proyek yang diduga bermasalah di Dinas PUD Nias Barat secara resmi telah dilaporkan oleh Lembaga Pemantau Korupsi & Penyelamat Harta Negara (Perlahan) Kepulauan Nias di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sesuai suratnya Nomor : 042/DPD/PK&PHN/KU/ I/N/2012 tanggal 12 Januari 2012 dan surat Nomor : 043/ DPD/PK&PHN/KU/I/N/ 2012 tanggal 16 Januari 2012. Dikatakan, dalam pelaksanaan kegiatan proyek Dinas PUD Kabupaten Nias

Barat Ta. 2011 telah terjadi unsur kerugian negara yang nilai mencapai milliaran rupiah sehingga rekanan, PPK, Konsultan, Direksi serta Pengguna Anggaran dapat diseret didepan hukum karena akibat perbuatannya yang merekayasa laporan Keuangan pada akhir desember 2011, ujarnya. Kemudian, dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai speksifikasi teknik dan melenceng dari kebutuhan lapangan terutama untuk mengadendum pekerjaan yang bukan pada tempatnya sehingga dapat bernuansa mark-up. "Namun yang menjadi tanda tanya, apakah pihak

kejaksaan Negeri Gunungsitoli memiliki idealisme dan profesionalisme untuk mengusut tikus-tikus uang negara ini sampai ke pengadilan, atau hanya sekedar menaikan bargaining semata," katanya. Karena, sejak Januari 2011 tidak ada satupun kasus korupsi yang dilaporkan LSM Perlahan masuk ke tahap penyidikan apalagi ke pengadilan. Namun demikian, kita tetap mendukung Kajari Gunungsitoli Edi Sumarno untuk mengamankan tikus-tikus uang negara masuk kerangkeng kejaksaan. Kepada Kasi Pidsus Kejari Gunungsitoli, Yunius Zega diharapkan dapat me-

PINTU KHUSUS PT WILMAR DIPERTANYAKAN Wilmar ditutup. Seluruh truk tangki dan truk barang bongkar, muat di PT. Wilmar diseragamkan lewat pintu gate," ujarnya Secara terpisah hal senada juga disampaikan Kabid Laut Dinas Perhubungan Kota Dumai Sudibyo ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa pekan lalu, terkait adanya pintu khusus PT. Wilmar Jalan Dt. Laksamana. Sudibyo mengatakan, kawasan pelabuhan kewenangan Adpel dan Pelindo, mestinya jangan

ada diskriminasi. Perusahaan lain di kawasan pelabuhan yang posisinya berhadapan dengan Jalan Dt. Laksamana juga ada, namun perusahaan tersebut mengikuti aturan lewat pintu milik Pelindo. "Agar jangan ada diskriminasi sebaiknya pintu khusus PT. Wilmar ditutup," ujarnya. Disinggung soal pas masuk kendaraan truk yang lewat pintu khusus disinyalir tidak menggunakan pas masuk sesuai 'naskah saling pengertian antara Pelindo de-

ngan Pemko Dumai', Sudibyo tidak menafik sinyalemen tersebut. Soal pungutan pas, baik pas masuk truk dan pas per 8 ton kepada perusahaan pemilik barang, menurut Sudibyo pihaknya hanya menerima laporan. Sebelum tahun 2006, Dishub Dumai diikut sertakan untuk menanda tangani berita acara pungutan per 8 ton tersebut. Namun sejak Januari 2006, Dishub Dumai tidak dilibatkan lagi. “Kita tidak tau secara

BANK MANDIRI DIGUGAT JANDA tiri) tidak bersedia atas ketetapan tersebut dan lebih memilih menggugat PT Bank Mandiri agar lembaga keuangan tersebut menyerahkan seluruh harta warisan hanya kepada dirinya secara sepihak,” terang Shandi. Sebagai anak tertua, Shandi mengaku merasa malu dan mohon maaf kepada jajaran manajemen Bank Mandiri atas perlakuan ibu tirinya itu. "Jika Elida masni tersebut benar sayang dunia akhirat pada alm

nampakkan jati dirinya dalam menangani kasus-kasus pidana korupsi jangan hanya sebatas wacana belaka untuk menegakkan supremasi hukum, setidaknya satu saja ”tikus” uang negara di Kabupaten Nias Barat masuk jeratan hukum termasuk kepada Kasi Intel Kerjari Gunungsitoli, Rabani Halawa dapat membuktian kembali jati dirinya seperti yang diperlihatkan ketika menjabat Kacabjari Teluk Dalam. Karena bila penyidik Kejaksaan Negeri Gunungsitoli berkesan main-main dalam menangani Kasus ini maka LSM Perlahan tidak segan-segan menurunkan massa untuk unjuk rasa. (YAGI)

.............................................................dari hal 1

pasti jumlah pungutan yang dilakukan Pelindo terhadap perusahaan pemilik barang, pada tahun 2004 setoran Pelindo ke Kas daerah sekitar Rp2,1 miliar, sesuai bukti yang ada di Dishub,"katanya. Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos terkait pungutan retribusi atas dasar 'Naskah Saling Pengertian' menyebutkan, pas masuk truk ke pelabuhan Rp3.500. Pas penumpang Dalam Negeri tujuan Batam Rp3.500. Sedang pas untuk

penumpang tujuan Luar Negeri seperti ke Malaysia Rp10.0000. Persentasenya diatur dalam 'Naskah Saling Pengertian'. Dari tarif itu, pas penumpang tujuan luar negeri untuk Pelindo Rp5.000, sementara untuk Pemko Dumai Rp5.000. Sedangkan pas penumpang untuk Pelindo Rp2.000, sedang Pemko Dumai memperoleh Rp1.500. Khusus pungutan pas penumpang Dishub Dumai menempatkan tenaga honor.(PUR)

.....................................................................................................dari hal 1

ayah saya dan seluruh keluarga besar M Tadjudin Noor, seharusnya harta warisan tidak menjadi pertikaian di tengah keluarga yang ditinggal. Apalagi sampai melibatkan PT. Bank Mandiri yang selama ini menjadi mitra terpercaya perusahaan keluarga kami, " tegas Shandi. Shandi menambahkan, jangankan Bank Mandiri yang digugat dan dipermalukan ibu tirinya, berkat adanya dugaan kongkalikong antara ibu tirinya dengan

oknum aparat penegak hukum, Shandi sempat difitnah dan dizholimi sebagai tersangka. Bahkan sempat dimasukkan penjara Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru selama tujuh bulan. Saat dirinya di penjara, Elida masni menguras habis uang simpanan milik M Tadjudin Noor di PT Bank Niaga dan PT Bank Riau Kepri hingga total ratusan juta rupiah. Menurut Shandi, setelah ayahnya meninggal dunia, Elida

Masni tidak mengakui bahwa ibunya sebagai istri pertama yang sah dinikahi M Tadjudin Noor pada tahun 1962 di Garut, Jawa Barat. Terkait gugatan Elida Masni ke Bank Mandiri Pekanbaru, pihak keluarga (ibu Shandi) telah menunjuk kuasa hukumnya J Marbun SH MH dan Ependi Siahaan SH. "Ibu saya Hj. Aminah Machlana telah memohon sebagai tergugat Intervensi di Pengadilan Negeri Pekanbaru," ujarnya mengakhiri. (HEN/RZL)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

E D I S I 190 5 â&#x20AC;&#x201C; 11 MARET 2012

Takut Dibacok, Sidang Nunun Dikawal Ketat JAKARTA - Nunun Nurbaeti jalani sidang perdana terkait dugaan kasus suap cek pelawat ke sejumlah anggota DPR diduga terlibat suap dalam pemenangan pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Miranda S Goeltom periode 2004. Istri mantan Wakil Kepala Polri, Adang Darajatun, tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat pekan lalu pukul 09.30 WIB. Dengan mengenakan setelan batik krem dibalut kerudung batik dengan warna yang sama, Nunun segera menuju lantai satu Pengadilan tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Nunun hanya melempar senyum saat dicegat juru warta. Pengawalan Nunun menuju lantai satu gedung terlihat begitu ketat. Belasan pengawal membantu Nunun melangkah melenggang. Pengawalan ketat ini sangat wajar karena adanya rasa ketakutan ancaman pembunuhan atau pembacokan dilakukan warga yang sudah jengkel dengan ulah koruptor. Seperti yang terjadi di Bandung terhadap Jaksa korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Nunun sebagai tersangka pada Mei 2011. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Nunun sempat kabur ke luar negeri dengan alasan berobat ke Singapura. Hampir delapan bulan Nunun berada dalam pelarian. Namun, Nunun dibekuk oleh Interpol Thailand dan berhasil dipulangkan ke Indonesia pada 10 Desember 2011. Dalam perkara ini, Nunun diduga memberikan 480 cek perjalanan senilai Rp 24 miliar kepada Anggota DPR periode 1999-2004 untuk pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Miranda sendiri akhirnya terpilih menjadi DGS BI periode 2004-2009. "Uang itu diberikan kepada Hamka Yandhu, Udju Djuhaeri, Dudhie Makmun Murod dan Endin AJ Soefihara. Uang itu diberikan Nunun melalui tangan Arie Malangjudo yang merupakan bawahannya," sambung Jaksa Perbuatan itu, melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang penyuapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, kata Jaksa di depan majelis hakim yang dipimpin Sujatmiko dengan anggotanya Eka Budi Prijanta, Anwar, Sofialdi dan Ugo.(ENDY)

Pemerintah Gagal Selesaikan Mesuji Lampung JAKARTA - Sekber Pemulihan Hak Rakyat menuding pemerintah gagal menyelesaikan konflik agraria warga Desa Sri Tandjung Mesuji Lampung dengan PT BSMI dan PT LIP. "Kegagalan ini buah dari kelambanan dan ketidaktegasan pemerintah untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM, Sekber, TGPF, maupun masyarakat luas yang mendesak penuntasan konflik agraria dan sumberdaya alam," tegas Abdul Halim, Koordinator Program KIARA didampingi Zaenal Muttaqin, Konsorsium Pembaruan Agraria di Jakarta, Selasa pekan lalu. Dijelaskan, konflik yang terjadi di Mesuji, menunjukkan secara jelas, bahwa tidaklah cukup penyelesaiannya hanya dengan membentuk TGPF, dan temuannya berupa rekomendasi normal saja. Padahal masalah Mesuji, harus penyelesaian integratif, menusuk pada persoalan-persoalan dasar dari konflik-konflik agraria yang terjadi di negeri ini, katanya, Kondisi saat ini, lanjut dia, semakin mengkonfirmasi bahwa pemerintah tidak punya niat dan keberanian untuk menyelesaikan kasus Mesuji, karena rekomendasi tahapan penyelesaian sudah tersedia, Pemerintah tersandera oleh kekuatan modal sehingga usulan-usulan untuk keadilan masyarakat diabaikan. Menurut Halim, tindakan Bupati yang tetap mendukung kehadiran PT. BSMI dan mengabaikan tuntutan masyarakat semakin membuat konflik mengeras karena masyarakat merasa dipinggirkan. "Apalagi kehadiran pasukan dari 1 Kompi Brimob dan 1 Kompi TNI lantas memblokade jalan dari dan keluar dari lokasi telah melanggar HAM," tambahnya, Sekber Pemulihan Hak Rakyat menuntut Presiden harus segera turun tangan untuk menghentikan konflikkonflik yang terjadi, utamanya melalui pembentukan segera Komite Ad hoc Penyelesaian Konflik Agraria secara Nasional Tuntutan lainnya, segera keluarkan polisi dan TNI dari permukiman penduduk dan wilayah kelola rakyat. Juga, segera memberikan rasa keadilan kepada masyarakat melalui pemenuhan tuntutan hak masyarakat sehingga konflik bisa segera diselesaikan. DPR segera membentuk Pansus maupun Timsus Agraria dan segera melakukan evaluasi kebijakan agraria, tambahnya.(ENDY)

KORUPSI

NASIONAL

Rakyat Kian Berani Hakimi Koruptor JAKARTA - Lemahnya penegakan hukum, mengganasnya korupsi, mafia peradilan dan penjara, dan bersekongkolnya penguasa dan wakil rakyat menggarong uang negara menjadi pemicu rakyat frustasi. Rakyat marah dan sakit hati terhadap penegak hukum yang korup bisa memicu anggota masyarakat melakukan pengadilan jalanan, menghakimi sendiri dan 'membunuh' atau 'membakar' jaksa, hakim dan koruptor busuk. Kasus pembacokan Jaksa Sistoyo, tentu sebuah peringatan bagi penegak hukum untuk bersikap adil, tegas dan jujur. "Pembacokan jaksa karena pelakunya kesal dengan aparat hukum korup

perlu kita dukung. Bukan tidak mungkin kemudian hari banyak yang bunuhi koruptor dengan magazin atau granat karena hukum tidak tegas dan aparat penegak hukum terus membebaskan koruptor karena menerima suap," kata Direktur Eksekutif Goverment Watch (Gowa) Andi W Syahputra di Jakarta, Kamis pekan lalu. Dilanjutkan meski nantinya pengamanan sidang ditingkatkan, namun bila hukum tidak jelas, pembacokan atau pembakaran terhadap kuruptor akan terjadi lagi. Hal itu merupakan refleksi dan gambaran bahwa masyarakat telah peduli dengan kondisi yang ada serta tidak menentu sehingga pengadilan jalanan sudah mulai beraksi," kata Andi. Menurutnya, pemandangan di televisi mengenai pemberantasan

korupsi hanya merupakan dagelan belaka. Orang-orang dan elit dengan mudah berkata bohong sehingga memunculkan emosi masyarakat yang tidak terbendung lagi. "Kebohongan memicu kemarahan masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat sudah muak dengan sidang pengadilan yang tidak bisa menghukum koruptor yang memberikan efek jera," ucapnya. Apalagi, lanjut Andi, penegak hukum dan pemerintah saat ini sudah tidak amanah lagi dan sudah mengkhianati rakyat. Mereka sekali-sekali memang perlu diingatkan. Wakil Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum, Nasir Djamil siapapun pelaku pembacokan itu seharusnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Nasir juga menyayangkan aparat kea-

manan di ruang pengadilan yang tidak dapat mencegah pelaku sehingga terjadi pembacokan itu. "Di sisi lain, ini juga mencerminkan semakin tidak berwibawanya aparat penegak hukum di mata pelaku kejahatan," katanya. Jaksa Sistoyo dibacok usai persidangan kasus suap Rp 99,9 juta di pengadilan Tipikor Bandung. Sistoyo merupakan terdakwa kasus dugaan suap saat masih bekerja di Kejaksaan Negeri Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Dedi Sugarda mengikuti persidangan dengan agenda eksepsi. Dia tak masuk ke ruang sidang, hanya berdiri di pintu. Setelah persidangan selesai, Dedi langsung meneriakkan kata "pengkhianat" di muka Jaksa Sistoyo. "Setelah berteriak langsung

menyabetkan pisau, bentuknya seperti pisau lipat ke jidat jaksa Sistoyo," kata Wawan, petugas keamanan dalam yang bertugas di belakang panitera. Setelah melakukan aksinya itu, Dedi tak lari. "Di depan Sistoyo, ia berteriak, 'silakan tangkap saya'," tambah Wawan. Rencananya aksi Deddy Sugarda (44), membacok jaksa Cirus Sinaga yang menangani kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Namun karena kasus Cirus Sinaga sudah diputus, Deddy mengurungkan niatnya dan diarahkan ke Jaksa Sistoyo. "Dari keterangan tersangka, rencananya dia mau bacok Cirus Sinaga. Tapi karena kasus Cirus sudah diputus, ya jaksa Sistoyo yang jadi sasaran," ungkap kata Kasubag Humas Polrestabes Bandung Kompol Endang Sri Wahyu Utami. (ENDY)

Mafia Pajak Gayus Dimiskinkan

BORGOL UNTUK KPKâ&#x20AC;&#x201C;Kelompk massa yang menamakan diri Komite Waria Anti Korupsi membawa borgol mainan untuk diserahkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat aksi di depan gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (28/2). Aksi itu mendesak KPK untuk membuktikan lembaganya tidak diintervensi oleh kekuatan partai penguasa.

Hakim Korupsi Dihukum 4 Tahun JAKARTA - Tak jelas apakah karena berstatus hakim, sehingga vonis hukuman pun sangat ringan. Kondisi inilah yang dialami Hakim pengawas kepailitan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin yang terjerat korupsi dalam perkara menerima suap dari kurator Puguh Wirawan sebesar Rp 250 juta. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis hakim Syarifuddin selama empat tahun penjara dan membayar uang denda sebesar Rp 150 juta subsidair 4 bulan kurungan. Vonis ini paling ringan lima kali lipat dibandingkan tuntutan Jaksa KPK Zet Tadung Allo yang sebelumnya menuntut 20 tahun penjara. "Menyatakan, terdakwa Syarifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata ketua majelis hakim Gusrizal, saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa pekan lalu. Selama persidangan yang dijaga ekstra ketat aparat polisi, Syarifuddin nampak serius menyimak setiap ucapan hakim. Sesekali dahinya mengerenyit, dan tangannya memegang kepalanya. Bahkan matanya yang tajam tertuju pada majelis hakim yang serius membaca amar putusan.

Majelis hakim Tipikor menyatakan hakim Syarifuddin ketangkap tangan petugas KPK saat menerima suap berupa uang senilai Rp 250 juta, dari kurator PT Skycamping Indonesia (SCI), Puguh Wirawan. "Dengan berpindah tangannya tas merah berisi uang dari Kurator PT SCI Puguh Wirawan berisi uang Rp 250 juta ke tangan terdakwa, maka unsur menerima sesuatu telah terpenuhi," ujar Hakim Gusrizal. Selaku hakim pengawas, Syafruddin menyetujui penjualan aset boedel pailit dengan mekanisme non boedel pailit PT SCI. Pemberian uang Rp 250 juta kepada Syarifuddin, dimaksudkan agar sang hakim menyetujui perubahan aset boedel pailit PT SCI. Aset itu, kata hakim, berupa dua bidang tanah SHGB 5512 senilai Rp11 miliar atas nama PT SCI dan SHGB 7251 senilai Rp15 miliar, atas nama PT Tanata Cempaka Saputra, yang menjadi aset non boedel pailit tanpa penetapan pengadilan. Dalam putusan majelis hakim mengungkapkan sejumlah hal memberatkan Syarifuddin, yakni dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perbuatannya merusak citra hakim. Hal meringankan, Syarifuddin mengabdi sebagai hakim selama 20 tahun, belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan.

Syarifudin keberatan dengan putusan majelis hakim dan menyatakan upaya hukum banding. "Kami keberatan majelis hakim. Kami banding dan akan melakukan upaya hukum kedepan," jelas kuasa hukum Syarifuddin Hotma Sitompul. Sepak terjang Hakim Syarifudin Putra asal Pare Pare, Sulawesi Selatan ini memang berliku. Sebelum ditangkap basah menerima suap dari kurator PT Skycamping Indonesia, dikenal dengan putusan yang kontroversial yakni membebaskan 39 koruptor, termasuk Gubernur nonaktif Bengkulu, Agusrin M Najamudin. Sebutan hakim spesialis pembebas koruptor Indonesia pun melekat. Emerson Juntho, Wakil Kordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) menulau Syarifudin merupakan sosok hakim yang suka membebaskan koruptor. Perilaku Syarifuddin yang membebaskan puluhan koruptor itu sempat dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Laporan itu dilatarbelakangi keputusannya membebaskan 28 mantan anggota DPRD Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan periode 1999-2004. Juga meloloskan dua mantan pimpinan DPRD Kabupaten Luwu, periode yang sama dalam kasus korupsi APBD Kabupaten Luwu tahun 2004 senilai Rp 1,5 miliar.(ENDY)

JAKARTA - Mafia Pajak Gayus Halomoan Tambunan kembali divonis enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 4 bulan kurungan. Hukuman dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis minggu lalu, karena terbukti secara sah dan menyakinkan dalam empat dakwaan sekaligus. "Keempat dakwaan itu, kasus korupsi, kasus suap, pidana pencucian uang, dan menyuap petugas Rumah Tahanan Markas Brimob, Kelapa Dua, Depok," tegas ketua majelis hakim Suhartoyo Perkara pertama, majelis hakim menyatakan Gayus terbukti menerima suap Rp 925 juta dari Roberto Santonius, konsultan pajak, terkait dengan kepengurusan gugatan keberatan pajak PT Metropolitan Retailmart. Juga menerima uang US$ 3,5 juta atau sekitar Rp 31,5 miliar dari Alif Kuncoro, perantara penerima order dari tiga perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin, dan PT Bumi Resource. Rinciannya US$ 1 juta atau sekitar Rp 9 miliar, terkait pembuatan surat permohonan banding dan surat bantahan pajak untuk PT Bumi Resource. Ada lagi uang US$ 500 ribu (Rp 4,5 miliar) terkait kepengurusan Surat Ketetapan Pajak PT Kaltim Prima Coal pada 2001-2005. Lalu uang sebesar US$ 2 juta (Rp 18 miliar) untuk mengupayakan PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin mendapat fasilitas sunset policy. Perkara kedua, kasus kepemilikan uang US$ 659.800 (Rp 5,9 miliar) dan Sin$ 9,68 juta (Rp 67,7 miliar) hasil gratifikasi. Perkara Ketiga, Gayus terbukti melakukan pencucian uang terkait penyimpanan uang miliknya dari hasil tindak pidana ke dalam safe deposit box Bank Mandiri cabang Kelapa Gading, serta ke berbagai rekening di beberapa bank. Perkara keempat, Gayus menyuap sejumlah petugas Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, serta Kepala Rutan Iwan Siswanto antara Rp 1,5-4 juta. Tujuan suap itu agar Gayus dapat bebas ke luar tahanan dan menonton pertandingan tenis internasional di Bali. "Memutuskan harta Gayus dirampas untuk negara. Harta Gayus bernilai di atas Rp 100 miliar, di antaranya uang tunai sebesar Rp 74 miliar, dua unit mobil Honda Jazz dan Ford Everest, serta emas sebanyak 31 batang a 100 gram. Uang sebesar Rp 74 miliar, dititipkan ke Bank Indonesia," tegas majelis hakim.(ENDY)

Angie Ber-akting di Persidangan JAKARTA - Pong Harjotmo, artis lawas gemas dengan ulah Angelina Patricia Pingkan Sondakh alias Angie yang pandai berakting saat beraksi di depan persidangan kasus suap Wisma Atlet, dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin. "Padahal kalau main film, aktingnya nggak bagus. Tapi di persidangan sangat hebat, inilah kekuatan watak dia yang pandai memutarbalikkan fakta," kata Pong Harjatmo yang hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu pekan lalu. Pong menyatakan, kedatangannya ke pengadilan untuk menyaksikan sidang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Ia mengaku ingin memberikan dukungan kepada Nazaruddin agar membongkar kasus korupsi sampai tuntas. Agenda sidang kali ini untuk

mendengarkan konfrontir kesaksian Angie, sapaan Angelina, dan Mindo Rosalina Manulang. Sayang, saksi Mindo Rosalina Manulang (Rosa) tidak hadir dikarenakan sakit. Lucunya sakitnya tanpa dilengkapi surat dokter. "Majelis menyatakan untuk saksi Angelina Sondakh dan Mindo Rosalina Manulang tidak perlu dikonfrontasi," kata Ketua Majelis Hakim, Dharmawati Ningsih di Pengadilan Tipikor, Rabu ahad lalu. Menurut Dharmawati, keputusan tersebut diambil setelah majelis bermusyawarah dengan melihat adanya keterangan dari Penuntut Umum, serta penasihat hukum dan terdakwa. Serta, berdasarkan surat panggilan yang sudah ditunjukan bahwa panggilan terhadap saksi Rosa sudah sah dan karena Rosa sakit walaupun tanpa surat keterangan dokter.

Selain itu, dengan pendapat yang diajukan oleh penasihat hukum bahwa LPSK tidak dapat mewakili saksi, maka saksi Angie dan Rosa tidak perlu dikonfrontasi. "Karena itu, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi a de charge (menguntungkan) yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa," tegas hakim. Ketua tim JPU, I Kadek Wiradana menjelaskan saksi Rosa tidak dapat hadir di Pengadilan Tipikor untuk mengikuti sidang. Sebab, informasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bersangkutan sakit. "Kami sudah melakukan pemanggilan sesuai perintah penetapan Majelis. Kami sudah memanggil Angelina Sondakh dan Mindo Rosalina Manulang. Tetapi, yang hadir dalam persidangan ini hanya Angelina Sondakh. Sementara Rosa,

informasi yang kami terima dari LPSK bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sakit. Sehingga, tidak hadir dalam persidangan," kata Kadek kepada Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Rabu minggu lalu. Hanya saja, Kadek mengaku tidak ada surat keterangan dokter untuk melengkapi berita bahwa Rosa sakit. Melainkan, hanya berdasarkan informasi dari orang LPSK yang hadir dalam persidangan. "LPSK yang mendampingi Rosa hadir di gedung ini. Yang bersangkutan sempat kami minta memberi keterangan seputar kehadiran Rosa. Tetapi, karena yang bersangkutan bukan komisioner maka sesuai kode etik tidak dapat memberi keterangan di pengadilan ini," ungkap Kadek. Saksi Angelina Sondakh menyatakan tetap pada keterangannya. Sebagaimana,

disampaikan dalam sidang tanggal 15 Februari lalu. "Saya tetap pada keterangan dalam persidangan yang lalu," jawab Angie ketika ditanya oleh Dharmawati Ningsih apakah tetap pada keterangannya. Putri Indonesia tahun 2001 ini tetap mengaku bahwa dia tidak memiliki Blackberry (BB) sebelum tahun 2010. Dan tetap menyatakan bahwa BB dimilikinya sejak akhir tahun 2010. "Saya gunakan BB akhir tahun 2010," kata Angie saat ditanya perihal kepemilikan BB oleh Dharmawati. Selain itu, Angie membantah bahwa foto dirinya yang diambil tahun 2009 sedang memegang BB yang ditunjukan penasihat hukum terdakwa dalam persidangan lalu. Menurut Angie, foto itu benar foto dirinya. Namun, BB yang ada di foto itu bukan miliknya. "Foto itu benar foto saya, tetapi itu bukan BB saya," ujar Angie.(ENDY)


KPK POS

4

E D I S I 190 5 – 11 MARET 2012

KORUPSI

SUMUT

Perempuan Harus Terwakili dalam Kepemimpinan Institusi Publik MEDAN - Setiap tanggal 8 Maret dan di sepanjang bulan Maret, seluruh dunia memperingati Hari Perempuan Internasional di mana hal pokok adalah Penegakan Hak-hak Azasi Perempuan. Salah satu issue krusial adalah Keterwakilan Perempuan dalam Kepemimpinan. Berdasarkan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) di mana Indonesia merupakan salah satu Negara yang menandatanganinya dan meratifikasi menjadi UU No.7 tahun 1984, secara khusus pasal 4 bagian a) menyatakan kewajiban Negara untuk “Pembuatan peraturan2 khusus sementara yang ditujukan untuk mempercepat persamaan de facto antara laki-laki dan perempuan… dst…”; dan pasal 7 mengenai

hak-hak politik perempuan bagian b) “untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat”. Kedua hal ini merupakan dasar untuk melaksanakan affirmative action (percepatan sementara untuk persamaan) melalui quota untuk perempuan dan hak untuk duduk dalam kepemimpinan. Di seluruh dunia, termasuk Indonesia, setuju bahwa minimal prosentase perempuan di pengambilan kebijakan adalah 30 persen. Quota di DPR hanyalah salah satu dari institusi public. Indonesia juga kommit mendukung pencapaian MDG3 di mana tujuan nomor 3 adalah “Mempromosikan kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan” merupakan kewajiban, di mana salah satu indikasi kesetaraan adalah keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan public. Mencermati adanya wacana mengenai perlu tidaknya perempuan masuk di Komisi Penyiaran Daerah di SUMUT, maka PESADA memandang kontroversi mengenai hal ini menunjukkan lemahnya kepekaan gender di kalangan pengambil keputusan dan merupakan tendensi diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini menujukkan kelemahan struktur hokum, budaya hokum dan khususnya cara pandang para pengambil keputusan yang bias gender. Oleh karena itu dalam bulan peringatan Hari Perempuan Sedunia ini, PESADA

secara khusus menghimbau para pengambil keputusan untuk mengingat UU No.7/ ’84 di atas, INPRES no.9 tahun 2000 mengenai Pengarus Utamaan Gender, 2 issue penting dalam Deklarasi Beijing yang menjadi pegangan dan komitmen dalam seluruh upaya pemberdayaan/penguatan perempuan maupun penegakan demokrasi di seluruh dunia termasuk Indonesia, yaitu: Issue ke 7 mengenai Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan ”Membuat ukuran-ukuran untuk memastikan akses yang sama dan partisipasi penuh perempuan dalam struktur kekuasan dan pengambilan keputusan” Issue ke 10 mengenai Perempuan dan Media yaitu: - Meningkatkan partisipasi dan akses perempuan untuk

mengekpresikan dan mengambil keputusan di dalam dan melalui media, serta di teknologi komunikasi lainnya. - Mempromosikan gambaran perempuan secara seimbang dan tanpa prasangka, anggapan atau stereotype dalam media. Maka PESADA sebagai ORNOP / LSM Perempuan menyampaikan posisi yang menyatakan: pentingnya keterwakilan perempuan di KPID dan bahkan di seluruh institusi public; dan oleh karenanya quota perempuan minimum 30% atau dua orang perempuan juga mendesak untuk diperlakukan di KPID. Keterwakilan dan kepemimpinan perempuan serta media yang peka gender pada dasarnya adalah factor kunci dalam pembangunan dan demokrasi.(MEI)

PusHAM UNIMED Jadi Anggota SEAHRN MEDAN - Melalui sidang Komite Pengarah (Steering Committee) di Yogyakarta tahun 2011, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed) diterima dengan suara bulat sebagai anggota tetap pada komunitas jejaring kajian HAM se-Asia Tenggara, the Southeast Asian Human Rights Studies Network/SEAHRN) berpusat di Universitas Mahidol, Thailand. SEAHRN berdiri sejak 2009 terdiri atas pakar-pakar HAM dari berbagai perguruan tinggi serta pusat studi HAM di kawasan Asia Tenggara, yakni Indonesia (UI-Jakarta, UGMYogyakarta, Unair-Surabaya, UIIYogyakarta, Ubaya-Surabaya, Unsyiah-Aceh dan Unimed-Medan); Malaysia: (University of Malaya dan University of Sains Malaya); Filipina: (Ateneo University dan University of the Philippines); Thailand: (Chulalongkorn University, Mahasarakham University dan Mahidol University); Vietnam: (Vietnam National University Hanoi); dan Laos: (Lao Academy of Social Sciences). SEAHRN bertujuan untuk menyatukan persepsi dan langkah yang sama dalam memperjuangkan upayaupaya penghormatan dan penyebarluasan isu, wacana dan pendidikan HAM di kawasan Asia Tenggara. Pusham Unimed, untuk pertama

sekali diundang untuk mengikuti kegiatan perdana SEARHN, yakni konferensi internasional tentangHAM di Asia Tenggara pada 14-15 Oktober 2010 lalu di Bangkok, Thailand. Sehubungan dengan keanggotaan Pusham Unimed tersebut, SEAHRN kembali mengundang Pusham Unimed dalam sebuah pertemuan Komite Pengarah yang dilaksanakan pada 26-27 Februari 2012 di Hotel Siam, Bangkok, Thailand. Pusham Unimed mengutus tiga orang untuk mengikuti kegiatan tersebut, yakni

Majda El Muhtaj (Kepala Pusham Unimed), Bakhrul Khair Amal (Staf dan Peneliti Pusham Unimed), dan Parlaungan Gabriel Siahaan (Staf dan Peneliti Pusham Unimed). Kegiatan ini bertujuan menyusun rencana kerja SEAHRN tahun 20122014. Dari pertemuan tersebut dihasilkan beberapa agenda strategis di antaranya konferensi internasional tentang HAM, Perdamaian dan Konflik di Asia Tenggara (International Conference on Human Rights and Peace and Conflict in Southeast Asia)

yang akan dilaksanakan di Jakarta, 17-18 Oktober mendatang. Pusham Unimed memandang kegiatan ini sangat strategis untuk diikuti dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi besar Pusham Unimed, “Menjadi pusat data, informasi dan dokumentasi yang unggul dalam kajian dan pendidikan HAM di Sumatera Utara.” Tentu saja keberhasilan Pusham Unimed selama ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan yang telah diberikan oleh pimpinan Unimed. (MEI)

Dituduh Bandar Narkoba, Petugas Asuransi Disetrum JAKARTA - Edih Kusnadi (32), warga Serpong, Tangerang bernasib sial. Petugas asuransi yang hendak menawarkan asuransi kepada calon pelanggan, malah ditangkap petugas Subdit II Diretorat Narkoba Polda Metro Jaya, dengan tudingan bandar narkoba. Selama proses penyidikan, Edih mengalami siksaan luar biasa. Dianiaya, dipukul, tangannya diinjak bahkan disetrum. Penganiayaan itu terpaksa dilakukan, karena Edih tidak mau mengaku sebagai bandar narkoba. Suheri (28), adik Edih menceritakan peristiwa itu bermula penangkapan dua pengedar narkoba Iswandi Chandra alias Kiting dan Kurniawan alias Buluk, dengan barang bukti masing-masing 25 gram sabu dan 29 gram sabu. "Saat penangkapan, kakak saya kebetulan mengontak Iswandi untuk menawarkan asuransi. Sementara tersangka Kurniawan, kakak saya tidak mengenalnya," kata Suheri. Dia menduga Edih ditangkap lantaran dijebak Iswandi, yang minta ketemuan di diskotik Millenium, Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat, pada 14 Mei 2011. Setibanya di lobi diskotik, Edih langsung disergap polisi dan digelandang ke Mapolda Metro Jaya.

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

"Iswandi menuduh kakak saya sebagai pemilik sabu tersebut. Padahal tidak ada barang bukti dari kakak saya. Petugas langsung membawa dan meminta keterangan di Polda Metro Jaya," kata Suheri di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin pekan lalu. Dalam pemeriksaan, Edih terus membantah pernyataan polisi karena tidak merasa bersalah. Namun Edih terus ditekan penyidik agar mengakui terlibat dalam jaringan narkotika tersebut. "Kemudian kakak saya dianiaya secara fisik. Tangan kanannya patah akibat dipukul. Kemudian dia disetrum juga," katanya. Setelah resmi ditahan, Edih kemudian dites urin. Hasil tes urin menunjukkan bahwa Edih positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. "Pada saat setelah penangkapan, sebelum dites urin, kakak saya dikasih makan dan minum kopi 2 kali bersama 2 temannya itu. Hasilnya positif tapi samar-samar. Saya menduga itu direkayasa," paparnya. Edih mengaku punya bukti tindakan oknum aparat Narkoba Polda Metro. "Saya punya hasil rontgen dan surat dokter dari poliknik Bhayangkara yang menyatakan bahwa lengan kakak saya patah," lanjutnya. Akibat hal

itu, Edih susah mengepalkan tangan kanannya. "Bengkak, sampai tidak bisa mengepal," imbuhnya seraya menerangkan bahwa ia mengetahui penganiayaan itu setelah kakaknya ditahan satu minggu pascapenangkapan. Setelah ditahan selama hampir 4 bulan, proses penyidikan terus bergulir hingga kemudian kasusnya dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan. Edih juga telah divonis pengadilan dengan hukuman 10 tahun 9 bulan penjara. "Sekarang dia ditahan di LP Cipinang," katanya."Yang tertangkap tangan (Iswandi dan Kurniawan) hanya divonis 8 tahun 2 bulan. Yang jadi pertanyaan, ditangkap tanpa barbuk dan hanya pengakuan saksi. Sekarang sedang upaya banding," lanjutnya. Edih menduga, polisi telah merekayasa penangkapan kakaknya itu. Edih kemudian melaporkan 18 penyidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk melaporkan tindakan penganiayaan oknum aparat tersebut. Sekarang ditahan di cipinang, masih proses banding. Yang dilaporkan para penyidik 18 orang dari Subdit II. "Kanit I Subdit II Kompol Rus. Anggotanya ada yang peran penting dalam penyidik

AKP AT, Aiptu AJH dan Brigadir YY," katanya. Saat ditanya mengapa baru melaporkan kejadian itu sekarang, ia mengatakan "Karena awam hukum saya nggak ngerti. Konsultasi dengan pengacara juga nggak di-follow up," jawabnya polos. Bukti-bukti yang dibawanya untuk laporan ke Propam yakni berupa foto hasil rontgen patah tulang, foto bekas luka pukulan, serta foto bekas luka setrum yang dikeluarkan Poliklinik Polda Metro Jaya. Selain itu, dia juga menunjukan bukti surat pengantar orang sakit atas nama Edih Kusnadi tertanggal 27 Mei 2011 yang dikeluarkan Poliklinik Polda Metro Jaya bernomor Bidokkes/187/V/2011 dan secarik surat resep dokter. "Setelah melapor ke Propam Polda, saya disuruh lapor ke Mabes Polri, " katanya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengatakan siapapun bisa melaporkan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota. Nanti Bidang Propam Polda Metro yang akan memeriksanya. "Ya silahkan saja melapor. Meski sudah jadi terdakwa dan ditahan, tapi ini kan dua kasus yang berbeda," ujar Rikwanto. (ENDY)

Kadisdik Diduga Terima Setoran Dana BSM Labura - Kasus pemotongan dana Bantuan Siswa Miskn (BSM) sangat mengecewakan bagi siswa SMPN IV Siriaria, Kecamatan Silaen Tobasa. Padahal bantuan BSM itu bertujuan untuk mengurangi tingginya angka putus sekolah bagi siswa miskin dari pemerintah. Namun yang terjadi di jajaran Dinas Pendidikan Tobasa, malah menggerogoti hak bantuan siswa miskin, walau nilainya Rp 250 ribu per siswa bagi mereka sudah sangat berharga bila itu semua tersalur, dari jumlah yang seharusnya diterima Rp 275.000/siswa melalui sumber APBN-P TA 2011 Desember tahun lalu. Hal itu dikatakan salah seorang wali murid S. Panjaitan, penerima BSM dikediamannya belum lama ini. Padahal jauh sebelumnya, Kasek SMPN IV Siriaria E Hutahaean SPd dikonfirmasi mengatakan, akan kita hadirkan kembali wali murid dan murid penerima BSM ke sekolah sebab itu langsung kita serahkan semua kepada wali murid, ujarnya. Diduga Kerjasama Informasi terbaru diperoleh Kamis pekan lalu hingga kini sudah tiga minggu, apa yang dikatakan E Hutahaean itu tidak direalisasikan. Sebab kata wali murid, sejak mendapat konfirmasi dari wartawan kami tidak pernah ada mendapat panggilan dari pihak SMPN IV Siriaria, kata wali murid tegas.

Bahkan kami lebih senang bila ada pemanggilan guna menjelaskan pemotongan dana BSM itu dihadapan Kepala Dinas Pendidikan Tobasa Dra Mariani, kata wali murid itu. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Tobasa Dra Mariani Simorangkir Mpd, sebelumnya sudah berulangkali mengumbar janji, untuk melakukan pemanggilan terhadap walimurid dan murid penerima dana BSM SMPN V Siriaria yang bermasalah itu. Namun hingga kini yang dijanjikan Kadisdik itu sama dengan Kasek E Hutahaean, tidak ada respon. Sepertinya ada indikasi kedua pejabat pendidikan itu ‘kongkalikong“ alias kerjasama dan diduga terima setoran atas pemotongan dana BSM dari murid yang kurang mampu. Ketua DPRD Tobasa, Sahat Panjaitan dikonfirmasi pada Kamis pekan lalu, melalui ajudan Wandus Sinaga melalui seluler menyarankan, buat saja laoran tertulis dari masyarakat ke kantor DPRD Tobasa, biar kita tindaklanjuti permasalahannya, kata ajudan itu menirukan ucapan Ketua DPRD Sahat Panjaitan. (HOC)

Kuala Namu Internasional Airport (KNIA) MEDAN - Pada semester kedua tahun 2008, telah bermunculan polemik tentang nama bandar udara pengganti Polonia yang akan dibangun di Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Nama tersebut diusung oleh lembaga adat, organisasi pemuda dan bahkan partai. Ada yang mengusulkan nama bandar udara itu menjadi Sisingamangaraja, yang menjadi pahlawan nasional pertama dari Sumut tahun 1963, ada yang mengusulkan Sultan Sulaiman Shariful Alamsjah dari Serdang, ada yang mengusung nama Rizal Nurdin, mantan Gubernur Sumut, ada yang mengusung nama AH. Nasution, jenderal besar bintang lima dari Mandailing, ada yang mengusung nama Amir Hamzah sang Pujangga Melayu, ada yang mengusung Adam Malik, negosiator handal, ’Si Bung Dari Siantar agar nama bandar udara itu jangan menggunakan nama tokoh, pejuang atau pahlawan karena dapat memacu kritik dan polemik berkepanjangan. Menurut Lukman Sinar, dalam bukunya, ’Sari Sedjarah Serdang’ dikemukakan bahwa ’Kuala Namu dibuka oleh keturunan seorang yang bernama Radja Tangging yaitu turunan dari Datuk Kandar, yang dengan seijin Sultan Aceh gelar Orang Kaya Udjong. Salah seorang turunan itu ialah Datuk Tara untuk membuka kampung (Namu) bernama ’Kuala Namu’. Pada awalnya, luas kekuasaan kedatukan Kuala Namu ialah

dari Paluh Baru ke Hilir sampai ke peringgan (batas) Kampung Paku dan sebelah barat dengan Senembah dan sebelah timur dengan Sei Ular. Selanjutnya, Lukman Sinar menyebut bahwa tatkala Tengku Merah Uda (dari kampong Paku Serdang) bersemenda dengan puteri Orang Kaya Udjong yang bernama Abdijah, maka Namu Seperang dan Kuala Namu bersepakat untuk memulangkan diri pada Tanah Tumpatan kehilir kepada Tengku Merah Uda, sehingga berperingganlah kekuasaan kampung Paku sebelah barat dengan kampung baru bernama Pantai Labu dan kehilir dengan Aur Gading dan Asam Kumbang. Lalu berperinggan dengan Kampung Besar dan sebelah timur dengan Sei Ular. Sejak itulah, Datuk Namu Seperang dengan Datuk Naga Timbul serta Datuk Kuala Namu mengikut bertetangga dengan Tengku Merah Uda karena ’Beranak Beru’. Oleh karena itu, Kuala Namu adalah salah satu Kedatukan diwilayah Kejuruan Serdang yang dipimpin oleh seorang Datuk. Kawasan ini adalah daerah pesisir yang identik dengan lahan rawa sehingga kurang diperhitungkan pada era ’cultuurgebied’ pada masa investasi perkebunan asing di Sumatera Timur sejak tahun 1962. Oleh karena itu, nama Kuala Namu, tidak diperlihatkan pada Peta Afdeling Serdang yang dibuat pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Shariful Alamsjah 1881-1946. Ia berdekatan dengan Rantau Panjang, ibu negeri kesultanan Serdang sebelum pindah ke Kota Galuh.(MEI)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Mulia Sinaga, Serah Purba ; WARTAWAN DAERAH: Panusunan P Silitonga(Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Jonner Aritonang (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Sahril (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Ahmad Gozali (Palas); Juliber Silitonga (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).


KPK POS

5

E D I S I 190 5 – 11 MARET 2012

KORUPSI

LIPSUS

DUGAAN KORUPSI HT MILWAN TUNTUT KESERIUSAN KPK Walau sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di awal bulan Febuari 2011 silam, namun hingga saat ini kasus korupsi senilai Rp 30,2 miliar di Kabupaten Labuhanbatu yang diduga melibatkan mantan Bupati HT Milwan, belum ditindaklanjuti KPK. Bahkan HT Milwan kelihatannya justru ongkang-ongkang, apalagi setelah dia berhasil menduduki kursi wahid Partai Demokrat Sumut. LAMBANNYA penanganan yang dilakukan penyidik KPK membuat tanda tanya bagi kalangan masyarakat. Padahal sebelumnya, KPK pernah berjanji akan serius menangani dan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan orang nomor satu di Labuhanbatu tersebut. Terkuaknya kasus korupsi ini berawal dari mantan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu periode 1999-2004 dari Fraksi PDIP Drs Daslan Simanjuntak MSi melapor langsung ke KPK. Milwan dilaporkan pada APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran (TA) 2004 dan 2005 lebih kurang Rp 30,2 miliar. Dijelaskan Daslan pada saat itu, dugaan tindak pidana korupsi itu dilaporkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara tahun 2006 pada APBD Labuhanbatu TA 2004-2005 yakni, pada halaman 2 huruf (c), dan halaman 3 huruf (c).

PENGAMAT sekaligus praktisi hukum Julheri Sinaga SH juga mengomentari kasus dugaan korupsi Rp 30,2 miliar yang diduga melibatkan HT Milwan. Menurutnya, karena penanganannya cukup lama maka KPK diminta agar lebih serius dan bekerja lebih ekstra lagi. "KPK jangan terkesan banci selama menangani kasus ini, karena sudah cukup lama sekali dilaporkan. Namun kasus tersebut hingga sekarang ini belum juga terungkap dan menyeret tersangkanya ke pengadilan," kata Julheri. Tidak hanya itu, Julheri meminta kepada KPK jangan plin-plan dalam menangani kasus ini, sebab kasus korupsi merupakan kasus yang sangat perioritas. "Jangan sampai tanda besar bagi masyarakat karena melihat lambannya KPK menangani kasus korupsi ini. Apalagi masyarakat sampai mengeluarkan tuduhan yang bukan-bukan terhadap kinerja KPK selama ini. Terlebih-lebih HT Milwan kebal terhadap jeratan hukum," jelas Julheri. Ditambahkannya, bila memang KPK tida sanggup membuktikan HT Milwan tidak terbukti bersalah, sebaiknya kasus ini di SP-3 saja. "HT Milwan sekarang inikan orang elit politik, jangan sampai nama baiknya tercemar hanya gara-gara kasus ini. Diharapkan kepada KPK, kalau memang bukti-bukti sudah cukup untuk menyeret HT Milwan ke persidangan, maka lakukanlah segera persidangan. Tapi bila bukti- bukti tidak cukup, sebaiknya kasus ini di SP-3 kan agar masyarakat puas dan HT Milwan sendiri bisa lebih enak bekerja," katanya. Dan kepada pimpinan partai Demokrat dikemudian hari jangan sembarangan merekrut maupun memberhentikan seseorang dari kader politik. "Kebanyakan orang menjadi kader politik hanya untuk memperkaya diri sendiri, bukan mensejahterakan masyarakat. Maka dengan itu, kedepannya pimpinan partai politik agar lebih selektif memilih calon kadernya. Bila calon kadernya tersandung sebuah kasus, sebaiknya jangan diterima sampai kasus tersebut selesai," ucap Julheri. (FRANK)

KATA MEREKA

KPK Jangan Terkesan Banci

Dijelaskan, bahwa adanya temuan penyimpangan dalam penghematan anggaran seperti anggaran belanja penunjang kegiatan DPRD Labuhanbatu melebihi ketentuan yang telah ditetapkan hanya sebesar Rp 5.882.917. 182,65, sementara direalisasikan hanya Rp 6.037.250.000,00. Selain itu kata Daslan, belanja operasional dan pemeliharaan pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Labuhanbatu sebesar Rp 5.484. 442.065, Satuan Kerja Sekretariat DPRD Labuhanbatu Rp2.534.068.465, Dinas Kesehatan Labuhanbatu Rp 1.059. 967.750, dan Dinas Pendidikan Rp 5.534.463.850, serta pada Dinas Kimprasda Labuhanbatu sebesar Rp 3.719.628.000. Lebih lanjut dipaparkannya, sesuai temuan BPK, belanja modal yang berpotensi merugikan negara setelah diperiksa secara uji petik terdapat pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Rp 4.719.097.200, Dinas Kesehatan Rp 4.500.845.250, Satuan Kerja Dinas Pendidikan Rp 11.484.535.640 dan Dinas Kimprasda sebesar Rp 64.140.339.005. “Atas temuan BPK itu, diduga penggunaan anggaran APBD TA 2004 dan TA 2005 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh mantan Bupati Labuhanbatu, HT Milwan,” kata Daslan. Ditambahkannya, ada dana APBD TA 2004 digunakan untuk pembangunan Yayasan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama pribadi mantan Ketua DPRD Labuhanbatu Drs.H. Abdul Roni Harahap, yang pada waktu itu duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu. Akibatnya, negara dirugikan Rp 2,5 miliar. “Masih banyak lagi dugaan penyimpangan terhadap dana APBD tahun 2004-2005 namun di sini tidak dapat saya uraikan satu persatu. Nantilah di KPK akan saya jelaskan semua,” tandas Daslan sembari mangakui

KEMBALIKAN ANGGARAN BUKAN BEBAS HUKUM

KPK HARUS TEGAS DAN BERANI

SEMENTARA itu, salah seorang warga kota Medan Pandapotan Silalahi menyebutkan, jika sudah ada temuan yang mengarah pada bentuk penyimpangan lembaga yang berkompeten harus sesegera mungkin mengusutnya. KPK dan Kajari harus proaktif, jangan mendiamkan kasus tersebut apalagi kasusnya sudah mencuat kepermukaan. Dan masyarakat sudah mengetahuinya. Mengembalikan anggaran bukan berarti luput dari hukum. "Penyimpangan yang telah dilakukan tanpa adanya pertanggungjawaban harus diusut tuntas. Dalam hal ini walikota Binjai jangan mencari alasan untuk melindungi para koruptor.” Seharusnya, walikota berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika sudah menerima laporan dari BPK tentang penyimpangan tersebut. "Jangan justru melindungi anggotanya," kata Dapot, sapaan pria berusia 43 tahun tersebut. Dalam rangka pembenahan hukum di Indonesia bentuk tindak pidana korupsi harus diusut tuntas. "Dikembalikan atau tidaknya anggaran tersebut, pelaku penyimpangan anggaran negara tetap harus dihukum. Tapi harus sesuai dengan bukti-bukti yang akurat," terangnya. (FRANK)

TOKOH pemuda Sumatera Utara Toga Siahaan menanggapi hal ini mengatakan, KPK harus tegas dan berani demi menegakan keadilan dan hukum. "Saya harap KPK jangan takut demi menegakan keadilan dan hukum dalam menangani kasus korupsi yang ada di Indonesia terutama di Sumatera Utara. Dan KPK jangan mau diintervensi pihak manapun, apalagi dari salah satu partai,” ujarnya. Kata Toga, semua kasus korupsi yang ditangani harus melalui beberapa tahapan dan mempunyai bukti kuat untuk menyeret seseorang ke pengadilan. “Memang semua kasus sebagian ada yang masih tahappendalaman dan perlengkapan bukti-bukti, setelah itu baru masuk ke level penyidikan. Begitu juga dengan kasus mantan Bupati Labuhanbatu HT Milwan. Sebab kasus korupsi yang dilaporkan ke KPK tidak boleh SP-3, harus bergulir sampai tuntas di pengadilan. Dan kita memang menghargai kalau pihak KPK perlu ekstra hati-hati dalam menangani suatu kasus pidana korupsi agar tidak dengan mudah menjerat seseorang dan konsekuensi dari kehati-hatian itu adalah proses penanganan kasus yang memerlukan waktu lebih panjang," ungkapnya. (FRANK)

bahwa ia juga turut terlibat langsung dalam penyelewengan uang negara tersebut, seperti menerima uang suap pengesahan APBD sebesar Rp 30 juta per anggota dewan dan sebesar Rp 50 juta untuk masing-masing pimpinan dewan. Di lain pihak, berbagai elemen masyarakat menanggapi kasus dugaan korupsi mantan Bupati Labuhan Batu HT Milwan tersebut. Diantaranya, pengamat anggaran Propinsi Sumatera Utara Elfenda Ananda. Menurutnya, kasus dugaan HT Milwan sudah berlangsung cukup lama, namun hingga saat ini belum ditindaklanjuti secara serius. Untuk itu, dirinya berharap kepada penengak hukum agar lebih serius menangani dan menyelidiki kasus yang melibatkan mantan orang nomor satu di Labuhanbatu tersebut. "Inilah yang menjadi salah satu paradigma bagi penegak hukum agar lebih serius menangani kasus - kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kasus dugaan korupsi HT Milwan sudah berlangsung cukup lama sejak menjabat sebagai Bupati di Labuhan Batu. Bahkan kasus ini sendiri sudah dilaporkan ke KPK, namun hingga saat ini penanganan kasusnya dinilai lamban," ujar Elfenda. Ditambahkan Elfenda, untuk melindungi diri dari jeratan hukum, kebanyakan dari mantan - mantan pejabat setelah habis masa jabatannya berpindah dan menduduki jabatan di elit politik. "Seperti halnya HT Wilwan, setelah berakhir jabatannya sebagai Bupati Labuhanbatu, malah berpindah jabatan sebagai ketua umum Partai Demokrat Sumatera Utara. Dan tidak hanya HT Wilwan saja, masih banyak lagi mantan pejabat di daerah kini berpindah ke elit politik sebagai bentuk pelindung diri dari jeratan hukum," terangnya. "Saya menilai, kasus ini sengaja diperlama karena penyidik bisa saja mendapat tekanan ataupun intervensi

dari partai yang diduduki HT Milwan sekarang ini," pungkasnya. Dengan lambannya penanganan yang dilakukan KPK membuat stigma di tengah - tengah masyarakat, apakah KPK benar - benar serius membrantas kasus - kasus korupsi di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. "Sekarang ini kalangan masyarakat Sumatera Utara khususnya Labuhanbatu menunggu - nunggu keseriusan dari KPK dalam menangani kasus korupsi HT Wilwan. Jangan sampai publik mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap kinerja KPK selama ini," harapnya. "Saya yakin KPK sudah serius menangani kasus dugaan korupsi HT Milwan. Namun karena kasusnya di daerah, maka jangkaunnya sangat jauh sehingga menyulitkan penyidikan. Disinilah peran serta kejaksaan dan kepolisian membantu kinerja KPK dalam mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut," pintanya. Selain itu, Elfenda Ananda juga berharap kepada Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua pembina partai Demokrat agar mengevaluasi kinerja seluruh kadernya, terutama yang tersandung kasus korupsi. "Disinilah diharapkan komitmen SBY dalam membrantas korupsi. Karena banyak dari kader - kader partai demokrat terlibat kasus korupsi sekarang ini. Jangan sampai kepercayaan masyarakat bekurang terhadap kepimpinan SBY hanya gara - gara ulah anggota partainya yang terlibat kasus korupsi. jadi saya berharap SBY harus menunjukan janjinya kepada masyarakat dalam memberantas korupsi di Indonesia tanpa memandang partai manapun," harapnya. Sayangnya ketika dikonfirmasi via telepon selular, HT Milwan tidak bersedia mengangkat HP. Pesan singkat (SMS) juga tak kunjung dibalas. (FRANK)

KPK Janji Segera Periksa KPK berjanji akan mengungkap kasus dugaan korupsi Mantan Bupati Labuhanbatu, HT Milwan merugikan keuangan negara senilai Rp 30,2 miliar. Kasus itu dilaporkan masyarakat ke KPK dengan Nomor : 2009-12-000081, untuk segera ditindaklanjuti penyidikan, penyelidikannya. KPK tidak akan berhenti terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, apakah itu pejabat kepala daerah atau mantan pejabat kepala daerah, termasuk kasus mantan Bupati Labuhanbatu yang sudah dilaporkan. Pernyataan ini dikemukakan oleh seorang kader partai politik Alinafiah, mengutip ucapan Wakil Ketua KPK ketika bertemu di Gedung KPK beberapa waktu lalu. Kunjungan Alinafiah ke Gedung KPK bersama dua rekannya itu menjumpai Wakil Ketua KPK diantaranya M Jasin dan Haryono Umar, bertujuan untuk mempertanyakan dan sekaligus mendesak KPK agar memproses laporan kasus dugaan korupsi mantan Bupati Labuhanbatu, HT Milwan, yang sudah empat tahun dilaporkan namun belum pernah ditindaklanjuti penyidikan dan penyelidikannya. Pada intinya, lanjut Alinafiah kita menemui KPK dengan maksud mempertanyakan tindaklanjut dari kasus dugaan korupsi mantan Bupati Labuhanbatu HT Milwan yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sumut. Apalagi laporan dugaan korupsi itu juga sudah dilaporkan pada tahun 2007 ke Kejari Rantauprapat dan KPK. Namun tidak ada tindaklanjutnya. "Dan sekaligus kami meng-kroscek kebenaran dari laporan tahun 2007 itu kenapa bisa dinyatakan hilang di KPK, sehingga kasusnya harus dilaporkan kembali oleh Daslan Simanjuntak mantan anggota DPRD Labuhanbatu dari PDI Perjuangan dengan laporan pengaduan Nomor: 2009-12- 000081," ujar Alinafiah Menurutnya, KPK tidak memiliki kepentingan politis dalam menangani

suatu kasus tindak pidana korupsi, dari dulu prosedur KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, diperiksa, dan ditahan. Semua kasus ditangani begitu, KPK akan sesegera mungkin menindaklanjuti laporan Nomor : 2009-12-000081 yang sudah diterima, kata Alinafiah mengutip ucapan salah seorang Wakil Ketua KPK ketika itu. KPK, menurutnya berjanji akan memprioritaskan atau mendahulukan laporan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan dan termasuk laporan dugaan korupsi mantan Bupati Labuhanbatu HT Milwan yang sudah dua kali dilaporkan ke KPK. Terkait janji KPK itu, Alinafiah melalui wartawan akan terus mengawasi proses penyidikannya. "Jika pihak KPK tidak memenuhi janjinya, kita akan kembali datangi Gedung KPK untuk menagih janji," ungkap mereka, seraya mengklarifikasi bahwasanya tidak ada laporan yang hilang di KPK, tetapi laporan itu masih dalam tahapan pendalaman kasus. Tidak Ada Tebang Pilih Pada kesempatan itu, Faisal kader partai dari Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengemukakan, bahwasanya terkait kasus dugaan korupsi mantan Bupati Labuhanbatu, pihak KPK juga membantah disebut melakukan penegakan hukum secara tebang pilih seperti yang dituduhkan sejumlah pihak terhadap lembaga tersebut. "Semua kasus sebagian ada yang masih tahapan pendalaman dan perlengkapan bukti-bukti, setelah itu baru masuk ke level penyidikan, begitu juga dengan kasus mantan Bupati Labuhanbatu. Sebab kasus korupsi yang dilaporkan ke KPK tidak boleh SP3, harus bergulir sampai tuntas di pengadilan. Dan kita memang menghargai kalau pihak KPK perlu ekstra hati-hati dalam menangani suatu kasus pidana korupsi agar tidak dengan mudah menjerat seseorang dan konsekuensi dari kehati-hatian itu adalah proses penanganan kasus yang memerlukan waktu lebih panjang," ujarnya.(IMBC)


KPK POS

6

E D I S I 190 5 – 11 MARET 2012

POLITIK

N A D SUMUT

Muslim-Umar Konsolidasi Bersama Eks Kombatan GAM/TNA LANGSA - Hari ini, Selasa, (26/2) bertempat di Aula Hotel Harmoni, Langsa. Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur, Muslim Hasballah bersama Marwi Umar mengadakan konsolidasi dengan 270 orang para eks kombatan GAM/TNA. Termasuk tujuh anggota GAM eks Tripoli, Libya. Selain itu, kalangan ulama, cendekiawan, aktivis, dan istri almarhum mantan kombatan juga ikut menghadiri kegiatan ini. Sesepuh GAM, Abu Sanusi awalnya dijadwalkan hadir namun karena kondisi kesehatan, tidak bisa berhadir. Mantan Panglima GAM Daerah I Wilayah Peureulak, Tgk Abdur Rani dalam sambutannya mengatakan, pertemuan itu membahas kondisi politik yang sedang “membahayakan”. “Kita bukan takut dibunuh, tapi proses demokratisasi di Aceh yang kita khawatirkan. Karena adanya ancaman dan intimidasi,” kata Tgk Rani.

Tgk Rani juga menjelaskan, jalur independen bagian integral dari perjanjian MoU Helsinki. Dalam negoisiasi MoU itu, awalnya jalur independen sangat ditolak Indonesia. Tapi akhirnya semua pihak sepakat. Karena ketakutan terhadap jalur independen sebenarnya hanyalah orang-orang parpol berhaluan nasionalis. Ini perlu diluruskan.“Jika tidak ada independen dalam MoU, sampai hari ini kita masih berperang,” katanya. Intimidasi itu berdosa hukumnya. Jangan memfitnah, dan mengklaim orang lain sebagai pengkhianat.

“Jangan takuti rakyat dengan alasan apapun, karena di Aceh tidak ada lagi perang. Wali dulu mengajak berperang karena alasan kuat. Baik secara defakto dan de jure. Bukan karena tidak menang suksesi. Adanya independen akan lahirnya demokratisasi di Aceh. “Jika kita berjanji bahwa damai adalah harga mati, maka kita juga sepakat, tidak ada lagi kata perang,” kata mantan kombatan ini. Perwakilan Ulama, Tgk HM Yusuf Abi mengatakan, Pilkada harus berjalan damai, siapapaun yang naik menjadi bupati. Jangan sampai ribut. Karena sudah cukup kekacauan akibat konflik yang terjadi. Calon bupati, Muslim Hasballah dalam pidato politiknya mengatakan, acara ini adalah awal dari bentuk penguatan barisan untuk men-

solidkan mendapatkan capaian kemenangan di masa depan. “Kita tahu politik memang saat ini agak memanas. Tapi ini harus kita anggap sebagai cobaan,” katanya. Muslim juga menjelaskan duduk perkara lahirnya independen. Independen lahir akibat perjuangan rakyat Aceh dalam MoU Helsinki. Di dalam MoU itu tertulis, independen juga bisa untuk berikutnya. Bukan untuk satu kali saja. Ini bisa dibuka dalam MoU. Setelah itu baru lahir UUPA. Sementara UUPA masih memerlukan pembenahan untuk revisi perbaikan. Dan kenapa ini menjadi harga mati ketika rakyat memiliki aspirasi dalam hal ini. Misalnya, soal pembagian migas dan masalah agraria, bukankah ini hal yang penting sebagai wujud kesejahteraan rakyat Aceh. “Jika BPN di bawah

Bupati, maka saya pastikan tanah untuk rakyat di Bumi Flora sudah kita bagi-bagi untuk para korban. Ini yang perlu kita perjuangkan. Bukan mengkotak-kotak diri kita dalam perpecahan,” kata Muslim yang disambut tepuk tangan para hadirin. Muslim juga menilai, ketika UUPA dianggap harga mati. Ini kan aneh. Karena masih ada perlu pembenahan. Dalam UUPA, independen hanya sekali. Tapi karena MoU tidak menyebut satu kali, maka hari ini sah kita ikuti secara hukum. Dan ini bukan pengkhianat. Karena kita masih menjunjung tinggi MoU Helsinki,” tegas Muslim. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari calon wakil bupati, Marwi Umar. Dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para konstituen.(BSO)

Kepala Sekolah Dimutasi jadi Guru Biasa

Merah Sakti, Walikota Peduli Pendidikan SUBULUSSALAM - Walikota Subulussalam Merah Sakti SH sangat peduli pendidikan. Itu dibuktikan dengan pemberian bantuan kepada 13 Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SMA, MA, dan SMK se-kota Subulussalam. Masing-masing Osis

mendapat Rp2,5 juta. Janji itu disampaikan Walikota Subulussalam Merah Sakti saat bersilaturahmi dengan pengurus OSIS tingkat SLTA, Senin pekan lalu di SMAN 1 Simpang Kiri Subulussalam. Selain bantuan untuk osis, Walikota juga berjanji me-

nuntaskan mobiler sekolah di daerah tersebut seperti dikeluhkan para siswa dan guru. Memang kondisi mobiler sekolah mayoritas rusak parah sehingga siswa harus duduk berdesakan. juga sarana olahraga dan fasilitas ibadah yang sangat memprihatinkan.

Walikota Subulussalam Merah Sakti langsung memerintahkan Dinas Pendidikan menuntaskan persoalan mobiler. Bahkan Walikota memberikan deadline selama dua bulan untuk pemenuhan mobiler diseluruh sekolah di Kota Subulussalam.(KAR)

Geuchik “Tangan Kanan” Gubernur Di Desa ACEH TIMUR - Geuchik merupakan Aparatur Pemerintah yang sangat menentukan pembangunan desa atas program yang diluncurkan. Dalam bahasa lain, geuchik adalah tangan kanan Gubernur ditingkat desa. “Geuchik adalah tangan kanan Gubernur, maju tidaknya sebuah desa tergantung dari kegigihan geuchik,” kata Camat Peureulak Barat T. Reza Rifki dalam sambutan pada pelan-

tikan Geuchik di Aula Kantor Camat setempat, Rabu (22/2). Geuchik yang dilantik yakni Geuchik Desa Kebun Teumpheun, Zulmahdi dan Geuchik Gampong Teumpheun M. Nasir. Dalam pengambilan sumpah jabatan Geuchik itu ikut dihadiri unsur Muspida seperti Kapolsek, Iptu Masri Aswara dan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Timur Tgk. H. Lahmuddin dan puluhan tokoh masyarakat dan para Sekretaris desa di

Kecamatan Peureulak Barat. Camat Peureulak Barat menjelaskan, fungsi Geuchik tak hanya membantu mengurus administrasi desa dan membantu Tuha Peut Gampong dalam pelaksanaan rutinitas desa, namun program pembangunan pemerintahan juga harus dijalankan, sehingga anggaran daerah dan pusat yang di plot untuk membangun fasilitas umum tidak sia-sia.

Selain itu, kata Camat T. Reza Rifki, Geuchik yang masa jabatannya habis segera menunjukkan pelaksana tugas (Plt) Geuchik ditingkat desa, sehingga tidak menyalahi aturan dalam setiap keputusannya. “Tuha Peut di Gampong harus diaktifkan”, tegasnya seraya menandaskan, program geuchik yang harus disukseskan adalah program e-KTP, dimana para geuchik menginformasikan ke masyarakat.(BSO)

Mari Syiar Islam secara Kaffah SUBULUSSALAM - Forum Komunikasiu Da,i Perbatasan dan daerah terpencil (Fosda) kota Subulussalam memperingati Maulid Nabi Muhammad 1433H Jum,at (24/2) di Masjid Al Furgan di Desa Lae Ikan Penanggalan Kota Subulussalaam. Acara itu bertemakan, “Lanjutkan Sistem Dakwah Rasulullah dalam Mensyiarkan Islam Secara Kaffah di Bumi Sada Kata. Dalam aca-

ra itu tampil menyampaikan tausiyah Ust Tgk Alamsyah HP lembong. Salah seorang panitia Usman mengatakan dari 15 da,i provinsi dan 10 da,i Pemko telah membantu 10 unit sepeda motor. Pihak da,i itu telah berupaya meminimasilir penyakit masyarakat seperti judi, khamar dan lainnya. Usman berharap instansi terkait dan masyarakat dapat bekerjasama, jangan sebaliknya.

Walikota Subulussalam Merah Sakti SH berjanji akan mencari solusi dan mengharapkan warga muslim lebih waspada. Jangan mudah terprovokasi dengan hal-al negative. Walikota juga meminta para da,i proaktif membina dan memberikan pencerahan kepada warga agar jangan terjerumus. Ditegaskannya, petugas pos perbatasan Sumut-Aceh di Lae Ikan, TNI/Polri dan

instansi terkait supaya tegas melakukan razia angkutan. Diduga angkutan ada yang membawa miras masuk ke daerah ‘sada kata’ akibat kurangnya pengawasan di perbatasan. Acara itu turut dihadiri Pabung Kodim 0109 Mayor Inf M.Saing,Wakil ketua DPRK Karlinus,Plt Kadis Syari,at Islam Usni B, SKPK, para kepala desa serta undangan lainnya.(KAR)

SUBULUSSALAM - Mutasi di jajaran Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga (Disdikpora) kota Subulussalam, Jumat (24/2) tanpa dihadiri Walikota dan Wakil Walikota. Hanya Asisten II H.Azwir, Pabung Kodim 0109 Mayor Inf M.Saing,anggota DPRK, Kadis Pendidikan Nurhayat serta sejumlah kepala SKPK dan para undangan lainnya yang hadir. Mutasi kali ini 15 kepala sekolah itu menjadi guru biasa, menjadi pertayaan public. Namun seperti biasa disampaikan Walikota, mutasi itu hal biasa artinya mutasi bukan mematikan karir tetapi ingin meningkatkan kinerja yang lebih baik. Pada mutasi ini juga ada 25 guru biasa menjadi kepala sekolah, dan 16 kepala sekolah dirotasi. Antara lain, Asnizar simpang kiri, Tri Gunanto Longkip, M.Husein Sultan Daulat, Buyung Berutu Penanggalan, dan Saidiman Sultan Daulat. Ada juga kepala sekolah SMP diberhentikan menjadi guru biasa seperti, A.Murat, Rizal U, Daili Amdar, Suryadi, Sugianto, Mawardi, Salmi, Suhada, M. Amin, Jayari, A. Hamid, Misbah, Suryati,Afipuddin dan Yusmar. Tingkat SD, Ali Nasir Suak Jampak, Saifullah Bakal Buah, Zulkifli Suka Maju, Siti Fadilah Pasir Panjang, Zarmawi Dah 4, Raimah Subulussalam 7, Yusro Jatmiko Bakal Buah 2, Jusnilliarnis SP III Ginasing, Eko Wahyudi Muara Batu Batu, Sumardi Sibungke, Sutik SP V Bukit Alim, Safril Siperkas, Ulil Amri Sibuasan, Ismail Sahputra Binanga, Erwan Suak Jampak Lama, Syahadat Tualang dan Sofyan Sikelondang. Sedangkan 16 kepala sekolah dirotasi, Zairi kampong Badar, Yazir Ahmad Subulussalam 4, Ernawati Bancin dari Pasir Panjang ke Pasir Panjang Makmur, Sabaruddin Lae simolapo, Upik Hadisah Jontor, Saidinnas Lae Saga, Siti Mulia Teladan Baru, M. Amin SKPC Penuntungan, Burhanuddin Kuala Kepeng, Suriadi UPT XV Buluh Carak, dan lainnya.(KAR)

Soal Kontrak Triangle Pase INC

Pemerintah Diminta Jangan Diperpanjang ACEH TIMUR - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) dan BP Migas diminta tidak memperpanjang kontrak kerja Triangle Pase Inc, yang habis 23 Februari 2012. Alasannya, karena sama sekali tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh Timur, khususnya areal lokasi sumur minyak. Demikian disampaikan Wakil Bupati Aceh Timur, Nasruddin Abubakar dan Ketua DPRK Aceh Timur, Tgk. Alaudin saat menggelar jumpa pers, pekan lalu, di Rumah Dinas Wakil Bupati Aceh Timur, Jl TM Bachrum Langsa. Disebutkan Wabup, claster blok pase di Dusun Sejuk Blang Seunong Kec. Pante Bidari merupakan salah satu sumur yang pernah di kelola Exxon Mobil Oil, lalu dijual pada Triangle Energy Global selaku pemilik saham penuh. Dalam perjalanan Triangle Energy Global melakukan transaksi jual beli saham dengan perusahaan Standar Chartered Private Equity/ SCPE (Singapore), tanpa sepengetahuan atau persetujuan Pemerintah RI. Karenanya, kami menilai ini perbuatan tidak bertanggunggjawab dan menyakiti hati masyarakat. Bahkan tindakan itu dinilai tidak bermoral. Hanya bermodalkan izin operasi dari

Pemerintah RI, perusahaan itu melakukan transaksi di pasar saham atau stock market. Mereka mendapat keuntungan materi, sementara rakyat menderita. Terbukti investasi Triangle tidak menyentuh kehidupan masyarakat. Perusahaan ini juga kurang diterima masyarakat dan Pemkab Aceh Timur karena manajemen perusahaan tidak memahami budaya dan regulasi rakyat Aceh. Selain tidak memperpanjang izin, Pemerintah Aceh Timur juga meminta perusahaan itu menyerahkan seluruh sumur bekas kepada perusahaan daerah. Segera memberitahukan SCPE Singapore bahwa Triangle Energy Global tak dikaitkan lagi dengan Blok Pase. Ketua DPRK Aceh Timur, Tgk Alauddin menyatakan pihaknya mendukung penolakan terhadap Triangle Inc. Karena memang tidak ada manfaat bagi masyarakat daerah ini. Jalan desa atau dusun saja tak ada dibangun dan baru ada dikerjakan setelah ia dan beberapa pihak terkait ikut berargumentasi dengan pihak perusahaan. “Jelas, tak ada manfaat bagi masyarakat dan Aceh Timur. Kita akan memperjuangkan hak-hak masyaraat Aceh Timur. Tak ada kata terlambat,” katanya.(BSO)

Penanganan Drainase Belum Maksimal SUBULUSSALAM - Hujan deras dan angin kencang melanda Kota Subulussalam Selasa (28/2) kemarin. Akibatnya sejumlah pohon bertumbangan menimpa kabel listrik dan telepon, rumah warga serta fasilitas umum lainnya. Di jalan Malikussaleh sejumlah kabel telepon putus dan menurut laporan kepala Desa Suka Makmur Kec. Simpang Kiri H.Joka Padang, hujan deras dan angin kencang juga menumbangkan kayu. Banyak kawasan di kota Subulussalam terendam air seperti di jalan T Nyak Adam Kamil. Itu disebabkan buruk-

nya penanganan drainese oleh Pemko Subulussalam. Beberaspa warga mengatakan kepada wartawan koran ini, setiap hujan deras halaman rumah mereka bagaikan danau. Karena itu mereka sangat mengharapkan Walikota dapat menangani masalah banjir tersebut. Menurut pengakuan warga, banyaknya bangunan beridiri namun tidak memperhatikan kondisi drainase. Itu salah satu penyebab tersumbatnya aliran air ke sungai. Sehingga ketika hujan, rumah warga terus menjadi langganan banjir meskipun telah membuat teras lantai setinggi 40-60 cm.(KAR)

FSBUN Desak Menteri BUMN Percepat Pelantikan Direksi LANGSA - Federasi Serikat Perkebunan (FSPBUN) mendesak Menteri BUMN segera mempercepat pelantikan para Direksi Utama PTPN-I s/d XIV (Persero) yang habis masa jabatannya 2011 lalu. “Hal ini penting dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan,” ujar Sekretaris Jendral FSPBUN, Hasan Basri, SH.MH kepada wartawan, baru-baru ini. Menurutnya, banyak Direksi Utama sudah habis masa jabatannya. Namun sampai saat ini belum ada kepastian kapan dilantik yang baru. Malah sebaliknya akan ada perpanjangan masa jabatan. Harus kita akui proses pergantian hak perogatif menteri, tapi percepatan penetapan penting agar tidak terjadi kekosongan. “Menurut pantauan kita, saat ini sedang berjalan tapi sampai kapan tidak jelas”,

ujarnya seraya menambahkan keterlambatan berdampak pada produktivitas perusahaan. Apalagi dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-04/MBU/2009 tanggal 16 November 2011 tentang persyaratan dan pemberhentian anggota Direksi BUMN. Dimana Direksi bisa saja diangkat dari yang ada, juga bisa pejabat setingkat di bawah Direksi serta bisa dari instansi lainnya. Tapi FSPBUN memiliki pandangan tersendiri terkait penetapan Direksi di jajaran PTPN. Secara peraturan dan lazim dilakukan sistem berjenjang. Artinya, Direksi diangkat dari internal PTPN yang dianggap sudah memiliki kecakapan sesuai amanah UU. “Oleh karena itu, Keputusan Meneg BUMN dalam pengangkatan Direksi PTPN dari luar, kurang tepat,” ujarnya. (BSO)

DPRK Minta Walikota tidak Keluarkan Izin HGU SUBULUSSALAM – DPRK Subulussalam meminta Walikota Subulussalam jangan lagi mengeluarkan Izin Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan apapun. Lahan yang saat ini telah dikuasai beberapa perusahaan sudah sampai ke lokasi perumahan warga. Penegasan itu Wakil Ketua DRPK Karlinus didampingi ketua Komisi B Ir.Netap Ginting kepada wartawan koran ini kemrin. Menurut Karlinus PT Indo

Sawit Perkasa ingin mengusulkan izin lokasi seluas 1700 hektar oleh kepada Walikota. Untuk itu Walikota jangan mengeluarkan lagi melihat situasi saat ini. Dikatakan, izin terus diberikan tidak lama lagi masyarakat akan sengsara karena tidak ada lagi yang diusahakan. Lebih baik menrut Karlinus Pemko Subulussalam membuat program perkebunan rakyat. Karlinus mengingatkan agar pemerintah memikir-

kan nasib masyarakat jangka panjang agar jangan sampai warga jadi penonton di kampung sendiri. Menyikapi hal ini pihaknya berinisistif membuat qanun tentang pertanahan demi kepentingan masyarakat. Hal serupa disampaikan Ketua Komisi B Ir.Netap Ginting. Ia mendesak Walikota berhenti mengeluarkaan izin lokasi HGU, jika tidak ingin melihat masyarakat jadi penonton di rumahnya

sendiri. Jika pemerintah berkeinginan mensejahterakan rakyatnya, pemko bisa membuat BUMD perkebunan. Menanggapi hal itu Walikota mengatakan pemberian izin hanya pada perusahaan yang jelas konpensasinya kepada masyarakat dan lahan tidak bermasalah. “Program pemerintah ingin mensejahterakan melalui perkebunan,” terangnya. perusahaan yang masuk

ke Subulussalam wajib memberi konpensasi 30 persen untuk masyarakat. Selain itu warga dihimbau tidak menjual lahannya demi kepentingan pribadi. Ditegaskan Sakti, ia sering menghimbau Camat agar menjaga lahan yang masih terlantar. Seperti Camat Sultan Daulat yang merekomendasikan masyarakat Pasir Belo membuat kerjasama dengan calon pemodal. Berdasarkan

surat Camat walikota mengeluarkan rekomenasi kepada Kadishutbun, BPN untuk melihat langsung apakah tidak termasuk hutan lindung, hutan produksi, suaka margasatwa dan lainnya. Memang surat telah disampaikan tetapi telah bekerja, ini menunjukkan ada cukong yang membiayai. Untuk kasus itu menurut walikota, Camat Sultan Daulat tidak dapat mempertangungjawabkannya.

Secara terpisah Camat Sultan Daulat Bagindo Nasutiaan SH,MM mengaku baru mengetahui adanya pembukaan lahan ratusan hektar di Desa Bawan. Pihaknya telah menyurati Kepala Desa Bawan agar menghentikan. Baginda mengaku telah melayangkan surat kepada Disbunhut untuk menetapkan tapal batas guna mengetahui status kawasan, karena antara desa Pasir Belo dan Bawan saling klim.(KAR)


KPK POS

7

E D I S I 190 5 – 11 MARET 2012

POLITIK

DAERAH

WALIKOTA ‘KEPANASAN”

Mantan Dirut PD Pembangunan Bongkar ‘Pemain’ Proyek BINJAI - Pasca aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan masyarakat di Kejari Binjai, yang meminta mantan Dirut PD Pembangunan Nazri Kamal, segera ditangkap. Berhasil memanaskan suhu politik di Kota Rambutan itu. Pasalnya, Nazri Kamal mulai ‘kepanasan’ dan membuat temu pers. Nazri Kamal dalam temu persnya kamis pekan lalu menyebutkan, orang yang menjadi mafia tender proyek di Kota Binjai adalah orang dekat Walikota Binjai yakni Bajor. “Ucapan Bajor, sangat didengarkan Walikoita, makanya ia mudah mengambil keuntungan dari proyek,” ungkap Nazri Kamal. Lebih jauh dijelaskan Nazri Kamal, permainan yang dilakukan Bajor dalam setiap proyek, dapat memenangkan setiap CV yang mendaftar ke setiap intansi pelaksana pro-

yek. “Setiap CV yang dimenangkan melalui Bajor, tentunya harus memberikan setoran kepadanya. Selanjutnya, setoroan itu dilanjutkan lagi, sama siapa? Tentunya kalian sudah tahu siapa orangnya,” kata Nazri Kamal. Maka dari itu, sambungnya, Bajor dikenal dengan Wali Kota bayangan. Sebab, setiap orang yang memiliki kepentingan di Pemko Binjai, tidak perlu menghadap langsung ke Wali Kota. “Kalau sama Bajor sudah bisa, berarti untuk apa lagi menghadap Wali Kota.

Begitulah permainan yang dilakukan Bajor di Pemko Binjai. Segala urusan, dapat diselesaikan. Enak ya, tidak jadi Wali Kota, tapi pekerjaan sudah seperti Wali Kota,” sindirnya. Dengan adanya aksi unjuk rasa kemarin, sambungnya, Nazri Kamal menduga, kalau hal itu perintah atau arahan dari Bajor. “Kenapa saya menduga sampai kesitu? Karena saat ini, Bajor dan orang nomor satu di Pemko Binjai, sudah kebakaran jenggot dengan setiap proyek yang menjadi sorotan masyarakat dan hukum. Makanya, Bajor menciptakan aksi untuk mengalihkan isu kasus dugaan korupsi proyek yang sedang dalam sorotan masyarakat serta hukum tersebut,” ungkap-

Dunia Pendidikan Nisel Tampil Beda NISEL - Dunia Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Nisel) tampil beda, dengan adanya perubahan signifikan hasil keuletan dan kegigihan Kadis Pendidikan Dra. Magdalena Bago, S.Pd,MM,MBA. Perubahan itu sangat terasa bagi masyarakat dengan terealisasinya biaya pendidikan gratis, pembangunan dan perbaikan sarana, mutu pendidikan dalam menjalin kerjasama dengan dunia pendidikan yang ada diluar daerah. Magdalena menjelaskan latar belakangnya guru, sebab itu saya lebih tahu tentang guru. Saya juga harus berbakti untuk pendidikan agar lebih baik. Ia menghimbau para guru dalam proses mengajar dan belajar lebih giat dalam mencerdaskan anak didiknya. Di tempat terpisah Kabid Dikdas PH. Telaumbanua, membenarkan di bawah kepemimpinan Magdalena bago, cukup tegas dan peduli tentang pendidikan. Telaumbanua memaparkan setiap tahun ada perbaikan ruang kelas dan perpustakaan, dananya bersumber dari APBN dan APBD. Salah seorang orangtua Murid A. Fondrege Sihura menjelaskan kepada KPKPos di bawah kepemimpinan Kadis ini sangat membantu orangtua. Karena dapat menterjemahkan program pemerintah sebagaimana dicanangkan Bupati Nisel Idealisman Dachi dan Wakil Bupati Hukuasa Ndruru.(AM)

nya. Selain itu, Nazri Kamal meminta agar Wali Kota Binjai melaporkan setiap kecurangan atau dugaan korupsi dalam proyek yang ada di Binjai ini. “Kalau memang Wali Kota Binjai itu bersih. Silahkan lapor ke penegak hukum terkait dugaan korpsi proyek yang ada di Binjai. Jangan hanya kasus PD Pembangunan saja yang disoroti dengan serius, tapi bongkar juga kasus yang lain demi memberantas pemain proyek yang menghabiskan uang rakyat Kota Binjai,” tantang Nazri Kamal. Sementara itu, Bajor, saat dikonfirmasi langsung membantah tudingan Nazri Kamal, yang dilontarkan kepadanya itu. “Saya orang Partai,

dan saya sibuk di Partai. Jadi, untuk apa saya sibuk urusin proyek. Kalau beliau (Nazri Kamal-red) mengatakan seperti itu, itu adalah hak beliau,” ucapnya singkat. Sebelumnya, Kepala Seksi Pidana Khusu (Kasi Pidsus) Kejari Binjai, FKJ Sembiring, saat menyikapi aksi yang dilakukan masyarakat di kantornya, mengatakan, kalau kasus PD pembangunan sudah dilidik oleh Poldasu. “Kasus ini sudah di Poldasu. Makanya, kami tidak bisa melakukan penyelidikan lagi terhadap kasus ini. Sebab, kami sudah ada MoU dengan Polri, kalau suatu kasus sudah ditangani oleh satu penyidik. Tidak diikut campuri lagi oleh penyidik lain,” terang FKJ Sembiring.(SBR)

ADIPURA–Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH (tengah) dan Asisten Ekbang dan Kesos Drs Edi Sampurna Rambe MSi (Kanan) ketika mendengarkan penjelasan tentang penilaian Adipura dari Kepala BLH Romiduk Sitompul SH (kiri).

PKK Kecamatan SeKabupaten Asahan Terima LP3 KISARAN - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Hj Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang mengatakan, kini Kecamatan se-Kabupaten Asahan telah mendapat Latihan Pengelola Penyuluhan Program (LP3). Pelatihan dilakukan agar TP PKK dapat memahami bagaimana merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan PKK, sehingga Program Kerja lebih efektif dan berhasil guna bagi masyarakat. ”Kita sudah memberikan LP3 kepada pengurus PKK Kecamatan, semoga program ini dapat menujang dan mensukseskan program PKK, serta visi dan misi Pemkab Asahan,” kata Ketua TP PKK Asahan, Selasa, 28 Februari 2012 di pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan. Ketua Tim Penggerak PKK menyebutkan dalam kegiatan LP3 tersebut peserta diikuti sebanyak 150 orang disuguhi materi seperti Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pemanfataan Lahan Perkarangan , 10 Program Pokok PKK dan beberapa materi lainya yang disampaikan oleh nara sumber. Dari progaram yang dilakukan, Ketua PKK Asahan menjelaskan bahwa pihaknya yang merupakan motor penggerak pemberdayaan keluarga adalah sebagai mitra

Pemkab Asahan yang tetap konsisten mendorong, membina dan memotivasi.Oleh karena itu diharapkan TP PKK Kecamatan dapat berupaya meningkatkan berbagai usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sementara itu, Ketua Panitia, Yuslaini Paruhuman Harahap mengatakan kegiatan LP3 TP PKK tersebut telah dilaksanakan di dua Kecamatan, yakni di Kecamatan Kisaran Barat diikuti oleh 78 orang berasal dari 13 Kecamatan yaitu Kecamatan Kisaran barat, Kisaran Timur, Air Joman, Silo Laut, Pulau Bandring, Sei dadap, Bunt Pane, Setia Janji, Rawang Panca Arga, Meranti, B.P. Mandoge, Tanjung Balai, Tinggi Raja. Kemudian dikecamatan Pulau Rakyat dilaksanakan dengan peserta sebanyak 72 orang yang berasal dari 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Sei Kepayang,Sei Kepayang Barat,Sei Kepayang Timur, Air Batu,Simpang Empat, Teluk Dalam,Pulau rakyat, Rahuning,Aek Ledong,Aek Songsongan,Aek Kuasan, Bandar Pulau. ”Tentunya kegiatan ini berasal dari APBD melalui Dana Hibah Kab. Asahan kepadaTP PKK Kab. Asahan. Kegitan juga berdasarkan SK Nomor : 02/Kep/PKK. KAB.AS/II/2012 dan Program kerja TP PKK Kab. Asahan tahun 2012,” ucapYuslaini.(IN)

Pemko – Kejari Teken MoU Produk Hukum

Camat dan Lurah Harus Proaktif Ciptakan Lingkungan Bersih RANTAUPRAPAT - H Ali Usman Harahap SH Plt Sekdakab Labuhanbatu meminta camat dan kepala kelurahan, khusus di wilayah Kec. Rantau Utara dan Selatan lebih proaktif menciptakan lingkungan bersih, sehat dan asri. Hal itu diungkapkan Ali Usman pada rapat persiapan penilaian Adipura di ruang data dan karya kantor bupati, pekan lalu. Diungkapkannya, kondisi kota Rantauprapat pasca pemindahan Pasar Baru ke

Pasar Gelugur sedikit lebih bersih, namun masih terdapat tumpukan sampah di berbagai sudut. Baik sampah pertokoan maupun rumah tangga. Kesadaran masyarakat kita, kata Ali Usman, perlu ditingkatkan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Seperti membuang sampah pada tempatnya serta memisahkan jenis sampah antara organik dan unorganik. Para Lurah dan Camat hendaknya menghimbau masyarakat

akan pentingnya penyediaan tong sampah organik dan unorganik, agar proses pengolahan lebih mudah. “Ke depan penanggulangan sampah menjadi tanggung jawab penuh para lurah di wilayahnya amsing-masing”, kata Ali Usman. Ali Usman juga meminta para kepala sekolah menciptakan lingkungan sekolah bersih, sehat dan asri. Katanya, sudah ada sekolah bersih, tapi masih ada yang belum.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Labuhanbatu, Romiduk Sitompul SH mengatakan, pihaknya sudah memantau ke sejumlah lokasi yang menjadi titik penilaian Adipura, yaitu perumahan, pasar, terminal, rumah sakit, perkantoran, taman kota, jalan dan stasiun kereta api. Hasilnya seluruhnya masih sangat memprihatinkan terutama di jalan pusat kota seperti jalan Sudirman, Ahmad Dahlan dan Diponegoro serta di Pasar Gelugur, Pasar Lama dan Pasar Baru.(HAH)

Pemkab Nisel Terima Bantuan KKP NISEL–Pemkab Nias Selatan (Nisel) terima alokasi bantuan Langsusng dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP). Sesuai hasil Rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disepakati, tahun anggaran 2012 mengalokasikan bantuan langsung untuk Nias Selatan. Demikian disampaikan Kadis Kelautan dan Perikanan Nisel Drs. Samolala

Lase, kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin. Bantuan berupa alat–alat/ pengolahan ikan dari Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 15 unit dengan nilai Rp.750 juta. Alat ini diperuntukkan kepada Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan guna meningkatkan po-

tensi dan industri hasil–hasil tangkapan ikan serta meningkatkan pendapatan nelayan di Nisel. Selain itu sambung Lase, bantuan dari Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Program Bansos Pembangunan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) yang diberikan kepada 25 Koperasi Usaha Bersama Nelayan (KUBN) senilai Rp2,5 milyar. Agar bantuan tidak sia – sia, Lase membuka lowongan

bagi sarjana perikanan, untuk ditugaskan sebagai tenaga pendamping atau penyuluhan lapangan. Lamaran dibuka dari 22 s/ d 28 Februari 2012, tempat kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Nisel jalan Saonigeho KM. 3,5 Telukdalam. “Diharapkan bantuan mesin benar–benar dimanfaatkan masyarakat nelayan untuk meningkatkan perekonomian,”ujar Lase.(AM)

TEBINGTINGGI - Pemerintah Kota bersama Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi menandatangani kerjasama MoU (Memorandum of Understanding) dibidang Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara berkaitan dengan produk hukum seperti Perda (Peraturan Daerah) dan Perwa (Peraturan Walikota). Penandatangan kerjasama dibidang penanganan hokum tersebut dilakukan oleh Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi Olopan Nainggolan SH MH, Senin (27/2) diruang kerja walikota disaksikan Wakil Walikota H Irham Taufik SH, Kasi Datun Kejari Fitriyani SH, Kabag Humasy Pemko Ahdi Sucipto serta Kaban Kesbangpol Linmas Zulkifli B Siregar. Beberapa point kerjasama dibidang hokum tersebut antara lain, penanganan hukum perdata dan tata usaha negara berkaitan dengan produk hukum Perda dan Perwa, pengimplementasian hasil produk hukum kepada masyarakat dan seluruh Kepala SKPD yang tidak cacat hokum serta penyuluhan hokum bagi masyarakat. Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan berharap kedepan, untuk setiap acara yang dilakukan terkait

pembinaan dibidang hokum mendapat hasil atau capaian yang baik, “Setiap acara (pembinaan dibidang hokum) kita harapkan nantinya akan di undang narasumber (ahli/ pakar hukum), sehingga kita akan lakukan penertiban seperti bangunan yang menyalahi izin, atau pun bangunan yang beralih fungsi dari rumah tinggal menjadi tempat hiburan”, sebut Umar Hasibuan. Menurut Walikota, Pemko Tebingtinggi bersama aparat terkait secara intensif akan melakukan razia di sejumlah tempat hiburan khususnya pada saat jam dinas bagi para pegawai negri sipil (PNS). “Selain akan melakukan razia ke tempat-tempat hiburan khususnya bagi kalangan PNS, razia hp juga akan terus kita lakukan di sekolah-sekolah untuk menekan berkembangnya situs-situs yang di unggah para peserta didik secara dadakan”, ungkap Walikota. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tebingtinggi Olopan Nainggolan SH mengatakan, penyuluhan hukum kepada masyarakat sangat perlu dilakukan sehingga faham dan tau, terutama masalah kasus tanah di BPN yang selalu terjadi ditengahtengah masyarakat, selain itu juga agar tidak terjadi mis komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. (RS)

pengkhianat sanksinya ditembak mati,”tegasnya. Sebelumnya, Ketua PD Al-Washliyah Kab Simalungun Drs H. Muhammad Nurdin Panjaitan MA menyampaikan saat ini kondisi umat Islam di Simalungun sangat memprihatinkan. ”Sampai saat ini umat Islam di Simalungun terkesan selalu tertindas. Ke depan dengan kehadiran gedung dakwah ini, kondisi harus diperbaiki,”ucapnya. Gedung dakwah, kata Nurdin juga harus menjadi tempat menempa umat, baik terkait kehidupan beragama berbangsa dan bernegara. ”Harus kita ciptakan dari gedung dakwah ini akan lahir pemimpin masa depan dari kalangan umat Islam,”tegasnya. Sebelumnya Ketua Panitia Deklarasi dan

peletakan batu pertama pembangunan gedung dakwah PD Al-Wasliyah Simalungun H Zulkarnain Nasution menyebutkan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut dibutuhkan biaya sebesar Rp.520 juta. Beliau bertekad, ada atau tidak sumbangan dari masyarakat atau pemerintah, Gedung dakwah ini akan tetap selesai pada Juni mendatang. ”Dibantu atau tidak, pembangunan gedung dakwah ini akan tetap rampung pada Juni mendatang,”ucap sesepuh Al-Washliyah ini. Acara deklarasi dan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Dakwah PD Al-Washliyah dihadiri seribuan umat Islam, pemuka masyarakat, tokoh agama dan keluarga besar Al-Washliyah Simalungun.(REL/MH)

Fadly Nurzal: Al-Washliyah Benteng Utama Umat Islam SIMALUNGUN – Penasehat Pimpinan Wilayah AlJami’atul Washliyah H Fadly Nurzal, S.Ag mengatakan organisasi Al-Washliyah merupakan benteng utama untuk membina dan menyelamatkan umat Islam dari kesesatan. ”Kita patut berbangga, sampai saat ini AlWashliyah masih tetap eksis membina umat,”kata Fadly yang juga Calon Gubernur Sumatera Utara 2013-2018 saat menyampaikan sambutan di acara deklarasi dan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Da’wah PD Al-Washliyah Simalungun, di Kec. Bah Jambi Kabupaten Simalungun, Kamis (1/3). Fadly berharap setelah pembangunan gedung dakwah selesai, akan menjadi wadah multifungsi yang dapat dimanfaatkan seluruh umat Islam. Karena

AKRAB–Penasehat Pimpinan Wilayah Al-Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara H Fadly Nurzal, S.Ag terlihat akrab bersama Panglima Kostrad Letjen A.Y. Nasution pada acara Deklarasi dan peletakan batu pertama pembangunan gedung dakwah PD Al-Washliyah Kabupaten Simalungun. itu Fadly menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama dan bersatu padu menyelesaikan pembangunan gedung

dakwah tersebut. ”Tolong libatkan saya untuk menyelesaikan pembangunan gedung dakwah ini,”ujar Fadly.

Pada kesempatan itu, Fadly yang juga Ketua DPW PPP Sumatera Utara menyampaikan di tengah kemerosotan moral bangsa, Al-Washliyah harus tetap eksis dalam membina umat. Karena secara bahasa Washliyah berarti menghubungkan, itu menunjukkan seluruh kader Al-Washliyah harus tetap bekerja keras membangun hubungan dengan seluruh umat Islam, agar ke depan umat tidak kehilangan panutan dan teladan dalam menjalani kehidupan. ”Hiduplah Al-Washliyah jaman berjaman,”ujarnya. Dibagian lain, Pangkostrad Letjen A.Y Nasution menyebutkan bangsa ini sedang mengalami keterpurukan karakter. Untuk itu harus ada upaya sistematis membangun karakter bangsa. Misalnya, kata

Nasution, saat ini hubungan dosen atau guru dengan murid menggunakan bahasa yang tak biasa. ”Dosen atau guru menggunakan panggilan seperti antara abang dan adik, sehingga murid memposisikan guru sebagai teman. Akibatnya kepatuhan murid kepada guru semakin memudar,”katanya. Pada kesempatan itu, Nasution juga menyinggung soal loyalitas. Ia menggunakan bahasa pengkhiat untuk menggambarkan betapa loyalitas terhadap bangsa dan agama mengalami degradasi. Kondisi itu pula menjadi salahsatu penyebab semakin hilangnya rasa nasionalime dan pudarnya karekater bangsa. ”Jangan menjadi pengkhiatan, karena di jaman para pendahulu kita,


KPK POS

8

E D I S I 190 5 – 11 MARET 2012

POLITIK

SUMUT

Suryadi Ketua BKD DPRD Batubara

Kepala SKPD Wajib Miliki Sertifikasi STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH menyatakan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Pasal 127, disebutkan setiap kepala SKPD yang bertindak sebagai pengguna anggaran wajib memiliki sertifikat keahlian. ”Saya harapkan SKPD yang belum memiliki sertifikat keahlian agar serius dalam kegiatan ini,” kata Bupati dalam arahan tertulis yang dibacakan Sekda Surya Djahisa pada acara Bimbingan Teknis (Bintek) pengadaan barang dan jasa pemerintah jajaran SKPD se-Kab. Langkat di Aula Akper, baru-baru ini. Diharapkan kegiatan ini menghasilkan sumber daya manusia yang ahli di bidang pengadaan barang dan jasa dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan keberpihakan kepada usaha kecil serta penyederhanaan pelaksanaan pengadaan. Sebelumnya Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Syahrizal melaporkan digelarnya Bintek sebagai wujud komitmen Pemkab Langkat dalam meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegaiatan selama 4 hari, mulai 27 Februari s/d 02 Maret 2012. Peserta seluruh kepala SKPD yang belum memiliki sertifikat keahlian dan staf, berjumlah 105 orang. Narasumber dari LKPP Jakarta.(JUL)

DPD Partai Golkar Sergai, Terima Klaim Asuransi Anggota SEI RAMPAH - Asuransi Jiwasraya Cabang Pematang Siantar diwakili Awal P. Hasibuan menyerahkan klaim asuransi tiga anggota Golkar Sergai yang meninggal beberapa waktu. Penyerahan itu secara kolektif diberikan kepada LPK–DPD Partai Golkar, Jum’at (24/2) di Sei Rampah. Hadir dalam penyerahan tersebut Sekretaris DPD Partai Golkar Sergai Zulkarnaen Herman, Sekretaris Dewan Pengarah LPKDPD Partai Golkar Sergai Andy Ebiet, Sekretaris Saroli Mendropa, Bendahara Meryanto (A Som) dan unsur Pengurus LPK-DPD Partai Golkar Sergai. Sebelum penyerahan klaim, perwakilan Asuransi Jiwasraya, Awal P.Hasibuan juga menjelaskan cara kliam asuransi dari anggota Partai Golkar yang memiliki KTA berasuransi. KTA berasuransi meninggal dunia mendapat klaim Rp2 juta, meninggal karena kecelakaan Rp5 juta dan kecelakaan berakibat cacat total Rp5 juta. Pada kesempatan itu Sekretaris DPD Partai Golkar Sergai Zulkarnaen Herman meminta penjelasan pihak asuransi, dan ternyata semua yang dijelaskan sudah sesuai. Selain itu, Sekretaris Dewan Pengarah LPK-DPD Partai Golkar Sergai Andy Ebiet memaparkan jumlah rekrutmen anggota Partai Golkar sudah mencapai 10.000 dari 13 kecamatan. Perwakilan Asuransi Jiwasraya Cabang P. Siantar Awal P. Hasibuan menyerahkan klaim asuransi secara kolektif,kepada Sekretaris LPK DPD Partai Golkar Sergai Saroli Mendropa, didampingi Bendahara LPK-DPD PG Sergai Meryanto disaksikan oleh Sekretaris DPD PG Sergai Zulkarnaen Herman, Jum’at (24/2) di kantor DPD Partai Golkar Sergai di Firdaus.(ARM)

GMNI Nias Tolak Kedatangan Anas Urbaningrum GUNUNGSITOLI – Sebanyak lima DPC Partai Demokrat se-Kepulauan Nias masing-masing Ketua DPC Kota Gunungsitoli, Drs Martinus Lase,MSP, Ketua DPC Nias, Drs Sokhiatulo Laoli,MM, Ketua DPC Nias Utara, Edward Zega BSc, Ketua DPC Nias Barat, Aroziduhu Adrianus Gulo SH.MH, Ketua DPC Nias Selatan Efendi, dilantik Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. Pelantikan dilaksanakan di lapangan Merdeka Jalan Gomo Kota Gunungsitoli, Sabtu (25/2). Kehadiran Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di warnai aksi unjukrasa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nias. Massa yang berunjukrasa di Jln Diponegoro itu menolak kedatangan Anas Urbaningrum di Nias, karena terindikasi korupsi proyek Wisma Atlet. pengunjuk rasa

membawa spanduk yang bertuliskan tolak koruptor Anas Urbaningrum. Kemudian mereka menyebut bahwa Anas Urbaningrum merupakan otak dari polemik berkepanjangan yang sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Dengan tegas GMNI Kepulauan Nias menyerukan para tokoh politik di pulau Nias adalah putra putri terbaik yang pro

kepada masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat di banding kepentingan pribadi. Kehadiran Anas di Pulau Nias, bagi GMNI merupakan virus yang mengotori serta mengajari para putra putri terbaik Nias melakukan korupsi. Aksi unjukrasa itu berimbas kepada wartawan yang hendak meliput, sebab wartawan diusir oknum satgas Partai Demokrat. Pengusiran wartawan itu tanpa ada alasan yang tidak jelas, sehingga terjadi adu mulut. Ulah satgas Partai Demokrat itu membuat wartawan marah, karena meraka datang ke lokasi acara atas undangan panitia. Pantauan wartawan di kehadiran Anas di Gunungsitoli menggu-

nakan fasilitas negara yakni mobil dinas yang telah ditukar plat dari merah ke plat biru (BB 1 PD V). Pemakaian monil dinas itu untuk menjemput dan mengawal kedatangan Anas dari Bandara Binaka menuju Kota Gunungsitoli. Padahal pemakaian fasilitas negara pada acara tersebut melanggar ketentuan undang-undang. ironisnya lagi, sejumlah peserta yang hadir pada pelantikan itu terdiri dari kepala SKPD dan PNS dengan mengenakan baju biasa. Sehingga masyarakat Kota Gunungsitoli heran melihat wajah para Kepala SKPD dan PNS yang terkesan hanya mencari muka atasannya mendapatkan untuk jabatan. (YAGI/NZ)

Pelantikan Pejabat Eselon IV Aceh Timur ACEH TIMUR – Baru-baru ini kembali dilaksanakan pelantikan 20 pejabat eselon IV di lingkungan Pemkab Aceh Timur. Pelantikan itu dilakukan oleh Sekda, Syaifannur, SH, MM di Aula gedung BKPP Aceh Timur. Pelantikan pejabat struktural bertujuan memperluas wawasan, pengalaman dan kemampuan PNS. Karena itu jangan ditafsirkan atau dikaitkan dengan isuisu aktual akibat kepentingankepentingan tertentu. Mutasi dan pelatikan merupakan sebuah keuputusan objektif sesuai ketentuan perundangundangan dalam struktur organisasi pemerintahan. Bahkan mutasi dan promosi jabatan merupakan hasil pertimbangan Badan Baperjakat Hal tersebut dikatakan Syaifannur, SH,MM ketika menyampaikan sambutan pada pelantikan dan pengambilan tersebut. Syaifannur sangat mengharapkan pejabat yang baru dilantik bekerja sepenuh hati dan keihklasan memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sekaligus menjalankan pemerintahan yang baik dan berwibawa, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Diantara pejabat yang dilantik, Rusli, SE sebagai kasubag Tata Usaha di Sekretariat DPRK, Tarmizi, SE Pj Kasubid Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Kantor Bappeda. Selain dihadiri Sekda Aceh Timur juga dihadiri Asisten I dan II, Kepala BKPP, Kepala BAPPEDA, Kepala DPKKD, Kabag Humas Aceh Timur dan tamu dan undangan lainnya.(BSO)

Setelah acara pelantikan, pengurus BKAG Sergai photo bersama dengan Ketua Umum PGI Wilayah Sumatera Utara Pdt.DR.Jamilin Sirait,MTh.

BKAG Serdang Bedagai Dilantik SEI BAMBAN - Ketua Umum PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) Sumatera Utara Pdt. DR. Jamilin,Sirait,MTh, melantik pengurus BKAG (Badan Kerjasama Antar Gereja) Serdang Bedagai, Minggu (25/2) di Gereja HKBP Desa Kampung Pon Kecamatan Sei Bamban-Sergai. Pengurus BKAG Sergai yang dilantik, diantaranya Ketua Umum Pdt. Nurdin P.Tambun,STh, (HKBP), Seketaris Umum St.Drs. Eddy Warman Saragih (GKPS) Bendahara Umum Hotnauli Sinurat, Spd, (GPI) dan Mejelis Pertimbangan Ketua Pdt. T.H. Manalu (GSJA) Seketaris Defriaty Tamba, Spd (GKPI) dan beberapa pengurus lainnya. Bupati diwakili Kakan Kesbang Limas Ramses Tambunan mengatakan, atas nama Pemkab Sergai mengucapkan selamat kepada pengurus BKAG. Kepada

Pengurus PGI Wilayah Sumatera Utara kami sangat berterimaksih. Salah satu unsur keragaman di Indonesia sangat penting karena kehidupan beragama sangat sensitif dalam pelaksanaannya. Ini mencakup hubungan antar dan intern umat beragama. Tidak jarang karena komunikasi yang kurang efektif, menyebabkan terjadinya konflik horizontal. Bila itu terjadi kita semua yang menanggung rugi, baik korban jiwa, moril maupun material. Kita ketahui bersama gereja adalah wadah persekutuan bagi umat Kristen. Gereja merupakan tubuh dari Tuhan itu bagi umat Kristen. Begitu juga di Sergai sangat mengharapkan adanya kerjasama antar gereja sehingga muncul dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Ketua Umum PGI Sumut Pdt. DR Jamilin Sirait, MTh mengatakan saat ini negara kita masih

miskin. Setelah pelantikan BKAG, semua pengurus harus aktif bekerja dan buat program positif. Kita tidak mau, setelah dilantik menjadi vakum. Juga kita telah mengetahui banyak pejabat, usai menjabat di panggil KPK. Dibagian lain, ketua BKAG Sergai terpilih Pdt Nurdin P. Tambun mengatakan organisasi ini lembaga keagamaan. Mari kita jaga dan bergandengan tangan dengan Pemerintah membangunan kebersamaan umat beragama. Sementara Bimas Bimbingan Masyarakat Kritiani Kemenag Sergai mengatakan walaupun acara ini diguyur hujan namun tetap berjalan baik. Mendirikan organisasi sangat mudah, untuk mempertahankannya sulit. Lembaga yang lama berdiri saja saat ini masih lemah. Untuk itu lembaga keagamaan ini di harapkan dapat menjadi contoh. (ARM)

BATUBARA – Suryadi, anggota DPRD Batubara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui rapat paripurna terpilih menjadi ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Batubara. Rapat dilaksanakan di gedung dewan, Selasa lalu, dipimpin ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE dihadiri anggota DPRD, Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM diwakili asisten I H.Zulhendri SH, Muspida, Asisten, kepala dinas, badan, bagian, kantor, Camat se Batubara. Suryadi mengharapkan, dengan terpilihnya menjadi ketua BKD, DPRD Batubara dapat meningkatkan kinerja. Terutama disiplin hadir terkait aktivitas sehari-hari. “Sebagai wakil rakyat kita harus bekerja maksimal demi menyahuti aspirasi masyarakat,”ucapnya. BKD DPRD Batubara terdiri dari, ketua Suryadi, wakil ketua Buyung, sekretaris Jalaluddin S.Sos, anggota Ir Edy Noor,Ir Kristian Manurung dan Aminudin.(SAH)

Komisi-Komisi Dimita Salurkan Aspirasi Warga BATUBARA - Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin MSi mengatakan dengan terbentuknya komisi-komisi, aspirasi masyarakat dapat disalurkan sehingga kinerja anggota DPRD lebih baik., Dewan juga harus bersinergi dengan eksekutif dalam menyahuti aspirasi warga. Ini disampaikannya pada rapat paripurna DPRD Batubara di gedung DPRD Batubara-Lima Puluh, Selasa (28/2). Rapat paripurna itu membahas pemilihan ketua, anggota komisi serta pembentukan Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Kehormatan Dewan (BKD). Rapat dipimpin langsung Selamat Arifin MSi dihadiri anggota DPRD Batubara, asisten I H.Zulhendri SH,Muspida,kepala dinas badan, bagian, kantor, Camat se Batubara. Ketua komisi A DPRD Batubara Hamonangan Simatupang AMd, wakil Nafiar MSi, Sekretaris, Efendi Tanjung, anggota H. Darius SH.MH, Rizky Aryetta SST, Ahmad Badri, Syahrial Guci SH, Syahrianto Damanik, Paijan MS, Ahmad Muhktas. Komisi B Ketua H.Sabarudin Lc,wakil ketua Buyung, sekretaris Al As'ari MSi anggota Suharto BA,Aminudin, Mora Muda Harahap, Poltak Saragih SH, Panahatan Pandiangan, Usman, Ir Kristian Manurung, Hj Nurjannah. Komisi C, Ketua H.Sutan Sitompul, wakil ketua H.Dazanul Fadli Saragih SHi, sekretaris Suriyono ST,Drs Syahroni, Ahmad Darwin ST, Martoyo, Suryadi, Ir Edy Nor, Sahlan SH,Benipius Sianturi S.Kom, Gomal Rajagukguk SP. Badan legislasi (Baleg), ketua Benipius Sianturi S.Kom,wakil Sahlan SH,sekretaris Jalaluddin S.Sos, anggota Ahmad Badri, Syahrial Guci SH, Mora Muda Harahap, Hj Nurjannah, H.Sabarudin Lc, Ahmad Darwin ST, H.Sutan Sitompul, Suharto BA, H.Darius SH.MH. Ketua BKD Suryadi, wakil Buyung, sekretaris Jalaludin S.Sos, anggota Ir Edy Nor, Ir Kristian Manurung dan Aminuddin.(SAH)

Tabligh Akbar Di Desa Sampali

Temu Ramah Walikota dan Panglima Kostrad MEDAN - Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM dan Panglima Komando Strategi dan Cadangan Angkatan Darat (Kostrad) Letnan Jendral (Letjen) TNI Azmyn Yusri Nasution menggelar temu ramah dengan pengurus organisasi di Kota Medan. Acara itu digelar di Wisma Benteng Medan, Rabu kemarin dalam rangka menjalin silaturahmi, memperkuat persaudaraan,

kebersamaan, kemitraan, kerjasama dan sinergi dalam rangka membangun Kota Medan. Dalam sambutannya, Walikota mengucapkan terima kasih atas kehadiran Letjen AY Nasution. Diharapkan, kehadirannya menjadi motivasi besar bagi semua untuk lebih meningkatkan komitmen membangunan Kota Medan. Menurut Walikota, wanita memiliki peranan asangat

besar dalam pembentukan karakter bangsa. Maju mundurnya sebuah bangsa sering dikatakan tergantung kaum wanitanya. Di samping itu, wanita memancarkan pengaruh yang besar dalam meningkatkan kadar kesusilaan umat manusia. Terkait organisasi wanita dalam pembangunan, Walikota menilai peranannya sangat luas dan penting. Hampir di semua sisi pembangunan baik politik,

ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. “Saya harus menmgatakan wanita merupakan pilar penting dalam memberhasilkan pembangunan kota,” ungkapnya. Dalam temu ramah yang turut dihadiri sejumlah organisasi kewanitaan, pejabat utama Kodam I/BB, unsur Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kota Medan, Panglima Kostrad Letjen TNI AY Nasution

menyampaikan ceramah umum berjudul Membangun Karakter Bangsa untuk Memperkuat Ketahanan Nasional. Sebelumnya menyampaikan ceramahnya, AY Nasution lebih dulu melaporkan kepada Walikota bahwasannya kegiatan terjun payung yang dilaksanakan di Sumatera Utara, termasuk Kota Medan telah selesai dan berjalan dengan baik. Selama pelatihan

yang berlangsung seminggu, seluruh penerjun dalam kondisi sehat dan selamat. AY menyampaikan bangsa Indonesia sejak dahulu memiliki karakter kuat,dibuktikan dengan mengusir penjajahan. Namun belakangan ini karakter bangsa itu berkurang menyusul masuknya globalisasi. Teknologi informasi, globalisasi menyebabkan dunia tanpa batas, semua dapat diakses

dan tidak ada rahasia. Globalisasi juga menawarkan budaya baru, kondisi ini diperparah pengaruh narkoba. Seluruh kecamatan di Indonesia sudah terkena narkoba. Dari data yang ada, jumlah pengguna narkoba terus bertambah. Di tahun 2004, jumlah pengguna narkoba mencapai 3,2 juta. Kemudian, 2008 jumlahnya meningkat menjadi 3,6 juta dan 2010 sudah mencapai 3,8 juta.(VIN)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 190 5 - 11 MARET 2012

DAERAH

PRIORITAS LABUHANBATU 2013

Infrastruktur Transportasi dan Prasarana Pelayanan Umum RANTAUPRAPAT - Plt Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH atas nama bupati Labuhanbatu membuka Forum SKPD yang dilaksanakan di ruang data dan karya kantor bupati, pekan lalu. Dalam sambutan tertulisnya Bupati mengatakan, prioritas pembangunan tahun 2013 masih ditujukan kepada percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan prasarana pelayanan umum. Juga peningkatan aksebilitas pendidikan dengan sasaran peningkatan angka partisipasi sekolah,

peningkatan kualitas tenaga pendidik serta pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap pendidikan gratis yang telah dilaksanakan pada tahun 2012. Berkenaan dengan skala prioritas pembangunan tersebut, bupati meminta agar dalam penyusunan Renja SKPD harus jelas indikator

FPPP Minta PT.SMA Tak Sembarangan Buang Limbah BATUBARA - PT.SMA perkebunan Tanah Datar-Talawi yang mengelola perkebunan kelapa sawit hendaknya jangan membuang limbah sembarangan yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dan meresahkan warga masyarakat sekitar. Hal ini disampaikan ketua fraksi PPP DPRD Batubara Ahmad Badri di ruang kerjanya di Lima Puluh, baru-baru ini. Ditegaskan Badri, saat ini masyarakat sekitar perkebunan terutama warga Desa Karang Baru merasa resah dan terganggu, dikarenakan pihak PT SMA membuang tandan kelapa sawit kosong dekat badan jalan. Padahal jalan tersebut sehari-harinya dilalui masyarakat. Akibatnya banyak binatang yang datang di tempat itu seperti agas, lalat dan menimbulkan bau busuk

menjijikkan. Kita berharap managemen PT SMA dapat mengevaluasi kinerja yang semberono. Kita juga masih melihat adanya aliran air limbah dialirakan ke paritparit di areal perkebunan, dimana seharusnya dialirkan ke lokasi khusus. Tokoh masyarakat Desa Karang Baru Khairul Amri menjelaskan pembuangan limbah secara sembarangan sudah lama dilakukan PT SMA. Saat ini banyak warga terserang penyakit gatalgatal. Jika terus dibiarkan, masyarakat akan bertindak karena PT SMA dianggap kurang peduli terhadap lingkungan. “Yang paling penting Pemkab Batubara melalui instansi terkait hendaknya dapat melihat kondisi riil di lapangan agar keresahan warga dapat teratasi,”ujarnya.(SAH).

Bantuan UKM Bagi Penyandang Cacat TEBINGTINGGI - Dua penyandang cacat pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) merasa bersyukur telah menerima bantuan peralatan mesin dari PT Inalum yang diserahkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Pemko Tebingtinggi. Panut Leo,45, warga Ling.III, Kel. Mekar Sentosa merupakan salah satu penyandang cacat. Perajin las besi ini menerima bantuan mesin kompresor yang diserahkan oleh Walikota Tebingtinggi diwakili Wakil Walikota H. Irham Taufik,MAP baru-baru ini di kantor Koperindag Jalan Gunung Lauser BP 7. “Kami sangat senang menerima bantuan ini, bantuan ini sangat berarti bagi kami yang cacat ini. Bagi saya ini seperti mendapat berkah. Selama ini usaha bengkel las yang ditekuni minim peralatan. Untuk membelinya tidak ada modal, akan tetapi usaha bengkel las kami tetap berjalan,” ucap Panut Leo yang menderita cacat di bagian kaki setelah kecelakaan 5 tahun lalu.

Walau cacat fisik tidak menghalanginya untuk berusaha secara mandiri. Demikian halnya dengan Dara Ramadhani,30, perajin tempahan pakaian. Warga Ling.I, Kel. Rantau Laban ini mendapat bantuan mesin jahit bordir. Kadis Koperindag, H. Drs Asmali,MBA mengatakan, bantuan dari PT Inalum ini terus berlangsung secara bertahap dan penerima benar-benar pelaku UMK yang diseleksi. “Semuanya membutuhkan dan penting, tetapi ada yang lebih penting dan membutuhkannya. Mudahmudahan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya,” harapnya. Sementara Wakil Walikota, H. Irham Taufik mengatakan, bantuan peralatan mesin diharapkan dapat merangsang dan memotivasi para pelaku UKM untuk meningkatkan produktifitasnya. Bila hasil produksi meningkat, tentu pendapatan akan meningkat. Bila pendapatan meningkat, kesejahteraan akan meningkat pula. (RS)

program. Baik indikator keluaran maupun indikator hasil yang akan dicapai. Ketua panitia pelaksana Forum SKPD Drs H Muhammad Ridwan Rambe M.Si menyampaikan, kegiatan tersebut diikuti 120 peserta, terdiri dari utusan kecamatan, desa/ kelurahan, SKPD, perguruan tinggi, ormas, LSM, pemuka dan tokoh masyarakat. Sebagai sub sistem mekanisme perencanaan pembangunan daerah, maksudnya adalah sebagai forum musyawarah daerah para pemangku kepentingan (sta-

keholders). Terkiat pematangan rancangan awal RKPD 2013. Sedangkan tujuannya sinkronisasi dan integrasi program kegiatan yang diusulkan SKPD, Kecamatan dan pokok – pokok pikiran anggota DPRD. Anggota DPRD Labuhanbatu, Marwan mengatakan Pemkab harus menginventarisir asset daerah dan mengurus berbagai izin dan sertifikatnya. “Bila perlu dana penanganannya dapat dianggarkan pada APBD, sehingga asset tersebut jelas legalitasnya", ujar Marwan. (HAH)

Plt Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH membacakan sambutan bupati pada acara Forum SKPD Tahun 2013.

Segera Resmikan Pemekaran 114 Kadis Tata Kota Asahan Diserah Desa dan 18 Kecamatan Baru Terimakan NIAS SELATAN – Anggota DPRD dari Dapil IV Dani Garamba minta Pemkab Nias Selatan segera meresmikan pemekaran 114 desa dan 18 kecamatan baru, di wilayah tersebut. Hal itu dikatakannya kepada wartawan baru-baru ini di gedung dewan Jln Saonigeho KM. 2,5 Teluk dalam. Sebab kata Dani, sejumlah elemen masyarakat sudah mendesak agar dilakukan peresmian. “Apalagi persoalan ini telah dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD Nisel,”katanya Dani Faktanya sampai sekarang pemekaran desa dan kecamatan belum diresmikan. Untuk Dani mendesak Pemkab Nisel untuk

segera meresmikan pemekaran tersebut karena masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Diungkapkannya, pemekaran kecamatan dan desa tersebut secara mekanisme dan prosedur telah terpenuhi, berdasarkan pasal 3 PP No. 19 tahun 2008 tentang kecamatan. Surat Bupati Nias Selatan No. 138/ 4545/Tapemum tanggal 17 September 2010, perihal permohonan rekomendasi, surat Ditjen Pemerintah Umum Kemendagri No.1138/152/2011 tanggal 10 Februari 2011 perihal Unsus Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan. Hasil peninjauan lapangan

tim Koordinasi Pembentukan Kecamatan di Pemprovsu terhadap Kecamatan, telah memenuhi syarat dan masuk kategori sangat mampu. Untuk itu Plt Gubsu memberikan rekomendasi pada Maret dengan No. 138/ 1973/tahun 2011, tentang pembentukan 18 Kecamatan Pemekaran. Yakni Kecamatan Haruna, Ulunoyo, O’O U, Onohazumba, Hilisalawa’Ahe, Ulususua, Sidua Ori, Somambawa dan Boronadu, Surat Persetujuan Plt Gubsu No.138/1974/Tahun 2011, Tentang Pembentukan Kecamatan Simuk, Pulau Pulau Batu Barat, Pulau Pulau Batu Utara, Tanah Masa. (AM)

Satpol PP Perlu Dukungan Semua Pihak RANTAUPRAPAT - Kendati Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda), jajaran lain harus bersinergi. Satuan Kerja Perangkat Daerah dari camat sampai lurah juga harus bersama-sama berupaya menegakkan Perda. Hal ini disampaikan Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Labuhanbatu Saiful SP, saat membacakan pidato tertulis Bupati Labuhanbatu pada upacara gabungan di halaman Balai Diklat BKD, belum lama ini.

Bupati menegaskan, tanpa bersinergi, Satpol PP akan terus berhadapan dengan masyarakat dan semua masalah tidak akan selesai. Bupati mencontohkan penanganan pedagang kaki lima. Perlukan dilakukan pemberdayaan PKL dan lokasi pembinaan. Di sisi lain, bupati menyatakan tidak setuju bila anggota Satpol PP hanya mengandalkan otot. Untuk itu mereka perlu memiliki wawasan-wawasan dan tahu aturan secara jelas, termasuk budaya setempat.

"Anggota Satpol PP memang perlu pelatihan, supaya lebih elegan menangani berbagai masalah penegakan Perda," ujarnya sembari berterima kasih atas lancarnya pemindahan Pasar Baru ke Pasar Gelugur. Hadir pada acara itu Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH, Kepala BKD Aswad Siregar SE MAP, Kepala BLH Romiduk Sitompul SH, Kadis PPKAD Erwin Siregar SH, Kepala KIPP Charles Tampubolon SST dan para pejabat eselon III dan IV serta staf.(HAH)

APEL - Kepala Satpol PP Saiful SP ketika membacakan pidato sambutan bupati Labuhanbatu pada apel gabungan di halaman Balai Diklat BKD.

KISARAN - Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan diserah terimakan kepada Seketaris Dinas Tata Kota Asahan Ir Fahmi Almadani dan ditunjuk sebagai Plt Kadis Tata Kota Asahan. Serah terima kadis tersebut berdasarkan surat Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP bernomor 800/ 1370 tertanggal 29 Februari 2012 telah menganti jabatan Misly M Noor sebagai Kadis Tata Kota Asahan dan ditempatkan sebagai staf di Dinas Sosial Kabupaten Asahan. Serah terima jabatan dari Misly M Noor kepada Ir Fahmi Almadani langsung dipimpin Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc diruang kerjanya dan disaksikan Asisten I Pemkab Asahan Zulkarnain, Asisten III Pemkab Asahan Drs Moh Salim, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Drs Jhon Hardi Nasution. “Serah terima jabatan Dinas Tata Kota dilakukan untuk penyegaran, “ demikian kata Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP, Rabu, 29 Februari 2012. Bupati Asahan juga berharap penyegaran yang dilakukan di Dinas Tata Kota dapat meningkatkan kinerja lebih baik lagi kedepan dan penyegaran ini juga sebagai evaluasi kenerja. “ Semoga penyegaran ini dapat menunjang kinerja dinas Tata Kota,“ kata Bupati Asahan. (IN)

Masyarakat Palas Keluhkan Pemadaman Listrik PALAS - Pemadaman listrik di wilayah Kabupaten Padang Lawas semakin parah karena hampir setia hari terjadi. Kadang hidup hanya 30 menit, padam kembali. Bahkan pernah hanya 5 menit hidup langsung mati. Anehnya pemadaman seringkali terjadi waktu maghrib. Kondisi itu telah merusak barang-barang elektronik warga dan biaya listrik naik signifikan. "Kami sangat menyesalkan sikap pihak PLN yang sering memadamkan listrik secara mendadak. Setiap malah bisa terjadi pemadaman 3 sampai 5 kali. Akibatnya, banyak aktivitas terganggu," kata fendi pohan warga Desa Aek Nabara saat dikonfirmasi waktu saat pembayaran listrik Menurutnya, pemadaman listrik pada malam hari baik saat shalat magrib, saat anak-anak ingin belajar dan menjelang waktu tidur sangat menganggu. Apalagi pemadaman ini tanpa ada alasan "Kalau hujan atau ada angin kencang wajar, mungkin ada kabel yang putus, ini tidak ada apa-apa tiba-tiba padam," katanya. "Sudah sering terjadi pemadaman listrik secara mendadak. Yang menjadi keluhan, pemadaman dilakukan tidak mengenal waktu. " ungkapnya (GARI)

KETUA KOMISI A DPRD NISEL : Tutup PT. Gruti dan PT. Teluk Nauli NISEL - Sejumlah elemen masyarakat dan gerakan mahasiswa Nias Selata (Nisel), memprotes aktifitas perusahaan pemilik Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Gruti dan PT. Teluk Nauli di Kepulauan Batu Kec. Hibala, Pulau–Pulau Batu Timur Nisel. Atas dasar itu DPRD Nisel membentuk Pansus PT. Gruti

dan PT.Teluk Nauli. Ketua Komisi A DPRD Nisel Sawato Giawa, S.Pd, sekaligus anggota Pansus PT.Gruti dan PT.Teluk Nauli, minta DPRD agar menyatukan komitmen untuk menutup dan menghentikan aktifitas PT. Gruti dan PT.Teluk Nauli. Sesuai hasil investigasi lapangan yang di lakukan Pansus, ditemukan

beberapa dugaan Pelanggaran kedua perusahaan tersebut. “Tidak ada alasan perusahaan pemilik IUPHHK itu tidak boleh ditutup,” tegas kepada sejumlah wartawan di gedung dewan kemarin. Selain itu kata Sawato, keberadaan kedua perusahaan itu di Kec Hibala dan Pulau–Pulau Batu Timur, tidak bermanfaat

bagi masyarakat. Justru dikhwatirkan mendatangkan bencana. “Untuk itu kepada masyarakat Hibala juga menyatukan presepsi serta kesepakatan menutup PT.Gruti dan PT.Teluk Nauli,” kata Sawato. Bagi oknum yang diduga melakukan pungli atau menrima suap dari kedua perusahaan itu, kepada Kapolres Nisel dan

Kajari diminta segera diproses secara hukum. Secara terpisah Dani Garamba Anggota DPRD dari Dapil Kepulauan Batu Hibala mengatakan pansus DPRD dipastikan melakukan investigasi ulang ke PT. Gruti. “Sebab menurut Dani, investigasi yang dilakukan baru–baru ini, belum maksimal, dikarenakan adanya insiden

penembakan oknum Polres Nisel yang bertugas disana,”tegas Garamba. Lebih lanjut Dani, mengatakan Pansus sudah mengumpulkan data bukti dari berbagai pihak yang diduga ambil andil dalam kegiatan PT. Gruti dan PT. Teluk Nauli. “Hasil itu nantinya akan dibahas diinternal pansus,” tegasnya. (AM)


KPK POS

10

E D I S I 190 5 – 11 MARET 2012

KRIMINAL

NAD SUMUT JAMBI

Intimidasi Wartawan di Nias Selatan Meningkat

Alat ekskavator milik penambang pasir ilegal diamankan warga.

Ratusan Warga Demo Galian C Ilegal GALANG - Ratusan warga Desa Timbang Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa pekan lalu, berdemo di lokasi tempat penambangan pasir liar, galian c. Lokasi usaha ini dituding oleh warga merusak tanggul sungai ular di domisi mereka. Demo diikuti ratusan warga itu, mendapat perlawanan

oleh pengusaha tambang galian c. Seorang pengusaha tambang pun nyaris bentrok dengan warga. Aksi demo yang dilakukan ratusan warga ke lokasi penggalian, karena warga merasa kecewa. Pasalnya, keberadaan tambang ilegal itu telah empat kali dilaporkan ke Pemkab Deli Serdang namun tak mendapatkan

respon. Warga yang kecewa akhirnya melakukan unjukrasa dan berusaha mengusir para pelaku penambang pasir. Massa pun mengamankan satu alat berat milik pemilik lokasi penambangan, dan menyerahkannya pada Petugas Satpol –PP Deli Serdang untuk diproses. Hatta, seorang warga Desa Tim-

bang Deli , meyakini penambangan pasir telah merusak tanggul dan mengganggu areal pertanian warga. Mereka khawatir akan terjadi longsor apabila musim penghujan tiba.“Kami sudah berkali-kali mengadukan permasalahan tersebut ke pihak Kabupaten Deli Serdang namun sampai kini belum juga ada tindakan,” katanya. (ARM)

Kasus Plagiat LKS Disidik Kembali Dipolisikan BINJAI – Dinas Pendidikan (Disdik), Kota Binjai kembali dipolisikan dalam kasus plagiat buku Lembar Kerja Siswa (LKS). Sebelumnya, Disdik telah dilaporkan ke Polresta Binjai dalam dugaan korupsi pengadaan buku dengan anggaran, Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010 yang ditenderkan pada tahun 2011. Di tengah pengusutan kasus itu, Polresta Binjai diuji kembali keberanian dalam pengusutan dugaan korupsi dan pelbagian persoalan hukum di Disdik Kota Binjai, diantaranya plagiat LKS. Kasus ini menjadi sorotan warga Kota Binjai dan kalangan aktivis karena menyeret keluarga Wali Kota Binjai. Pada Senin pekan lalu, Dewan Pengurus Daerah Lembaga Wartawan Indonesia (DPDLWI) Sumut mengadukan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS), dan pemalsuan buku LKS ke Polresta Binjai. La-

poran pengaduan tersebut dikirimkan DPD LWI dengan surat pengaduan DPD-LWI Sumut No.10/DPD LWI – SU/II/2012. Korupsi dana BOS dan pemalsuan/plagiat buku LKS, diperkuat dengan bukti plagiat yang diserahkan sebagai barang bukti. Buku BOS yang dibagi kepada siswa SD dan SMP di Kota Binjai, diakui

sejumlah kepala sekolah dibeli dari dana BOS. Jika itu benar terjadi maka dana BOS yang dicairkan per triwulan sarta dengan korupsi. “Tindakan itu jelas merugikan negara,” tegaskan Ketua DPD LWI Sumut, Sidarta Surbakti didampingi Sekretaris Evan Dani, kepada wartawan, di Polresta Binjai, usai melaporkan dugaan korupsi tersebut. Hitungan kasar dengan harga percetakan, kata Sidarta, menyebabkan negara mengalami kerugian bisa mencapai miliaran rupiah. “Untuk itu kami laporkan ke polisi agar dapat mengusutnya hingga tuntas,” ujar Sidarta. Dikatakannya, berdasarkan keterangan yang dihimpun, untuk mencetak cover buku LKS tersebut

menggunakan CV LT dari Kota Medan. Dugaan buku LKS yang dipalsukan dan ditengarai melibat pejabat di Pemkot Binjai dan Tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), kini menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, apalagi, oknum yang membuat buku LKS itu masyarakat lantaran menyeret nama Hj. H merupakan kakak kandung Wali Kota Binjai. Hj.H diketahui menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Binjai Selatan Kota Binjai. Ia diduga terlibat dalam plagiat LKS. Saat dikonfirmasi, Hj. H membantah keterlibatan dirinya. ”Mana ada saya ikut membuat LKS itu, dan saya sama sekali tidak mengetahuinya,” kata Hj. H. (SBR)

Retribusi Pajak Bodong Marak di Kota Binjai BINJAI – Struk retribusi di Kota Binjai dituding bodong. Hal itu diungkapkan sumber KPKPos yang ditemui, Selasa pekan lalu, di Kota Binjai. Sumber mengungkapkan struk retribusi harusnya diperforasikan atau di Pons. “Coba nanti kamu ambil karcis retribusi apa saja yang dikeluarkan oleh setiap instansi pengelola retribusi yang ada di Binjai. Kamu lihat di karcis itu ada gak bolongan kecil yang membentuk tanggal dan nomor karcis tersebut. Kalau ada, itulah yang dinamakan diperforasi dan itulah yang sah,” kata sumber. Kalau bolongan kecil itu tidak ada, sebut sumber, maka

karcis tersebut belum diperporasi dan belum sah untuk tebus warga. “Perforasi itu wajib dilakukan. Sayangnya, saya lupa perda nomor berapa dan peraturan apa,” ujar sumber. Fungsi dari perforasi karcis, katanya, bukti daftar karcis ke Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Binjai. “Dengan demikan, diketahuilah berapa karcis yang habis dan juga dapat diketahui berapa pendapatan yang dihasilakan dari retribusi tersebut,” sebutnya. Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dishub Kota Binjai, Syahri menampik bukti retribusi mereka dikategorikan bodong. “Semua karcis retribusi kami perforasi.

Kalaupun ada yang tidak diperporasi mungkin karcis itu tidak kena perforasi. Besok ajalah kita jumpa biar lebih jelas. Hari ini saya ke Medan. Ini lagi di jalan,” kata Syahri. Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Kota Binjai, Tobertina didampingi Kepala Seksi (Kasi) Retribusi, F Ginting, mengakui, kalau setiap karcis retribusi memang harus di perforasi. “Memang benar, setiap karcis harus diperforasi di Dispenda. Artinya, karcis retribusi itu didaftarkan atau dilaporkan ke Dispenda agar karcis tersebut menjadi sah,” ujar Tobertina di ruang kerjanya. Tobertina juga mengakui kalau perforasi karcis

retribusi itu sudah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) nomor 43 tahun 1999, dan Peraturan Daerah (Perda) nomor 28 tahun 2009. “Berdasarkan kedua peraturan ini, karcis retribusi yang belum diperporasi dinyatakan belum syah. Sehingga, belum bisa dijadikan sebagai penetapan retribusi,” katanya. Tobertina enggan memberitahukan sanksi hukum yang diterima oleh setiap instansi pengelola retribusi yang tidak memperforasikan bukti retribusi.“Kalau sanksi hukum jelas ada.Yang jelas, sanksi hukum itu sudah diatur dalam aturan lainnya,” kata Tobertina tanpa menyebutkan bentuk sanksi itu.(SBR)

NIASSELATAN – Intimidasi terhadap wartawan di Kabupaten Nias Selatan, kian meningkat. Catatan kelam intimidasi hingga pembunuhan terhadap wartawan masih belum terungkap. Kasus pembunuhan wartawan Beritasore, dan ancaman penembakan dari pejabat Nias Selatan terhadap wartawan Panji Demokrat, Aliran Duha hingga kini tak tuntas ditangani kepolisian. Intimidasi kembali dialami wartawan. Kali ini, intimidasi dialamatkan kepda wartawan Harian Andalas, Eddy Zebua. Eddy kerap mendapat ancaman melalui sambungan telepon. Ancaman juga dilakukan dalam bentuk kedinasan istrinya. Sang istri diancam akan dimutasi, duga terkait dengan

Seng Kelas SDN 117515 Kualuh Hulu Dicuri LABURA – Tindakan pencuri mengambil 12 lembar seng ruang kelas IV di SDN 117515, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sangat disesalkan. Akibat tindakan itu para murid yang belajar akan tersengat matahari dan bila hujan turun akan menganggu proses belajar. Kehilangan atap kelas itu, disadari seorang guru yang melihat adanya kejanggalan di bagian atas ruang kelas. Laporan kehilangan itu pun diberitahukan kepada pihak kepala sekolah, seterusnya dilaporkankePolsekKualuhHulu. Kpala sekolah, Mariati Sitorus mengungkapkan kehilangan tersebut peristiwa beruntun. Sebelumnya, pihak sekolah juga kehilangan 14 lembar seng. Dengan peristiwa ini, telah 26 lembar seng dicuri.(STJG)

Wali Murid Protes Kutipan Parkir di SMA N 3 Tanjung Balai TANJUNGBALAI - Tindakan oknum-oknum guru di SMA 3 Kota Tanjungbalai untuk mengambil keuntungan pribadinya dengan cara mengutip uang parkir yang dikutip/minggu sebesar Rp.3000 persiswa, diprotes wali murid. Pengutipan parkir kendaraan milik para siswa ini ungkap dari seorang wali murid, yang minta namanya tidak ditulis. Kepada KPKPos, sumber tersebut mengaku sangat resah dan keberatan atas tindakan oknum guru yang telah mengutip uang parkir kendaraan di areal sekolah. “Apa karena setiap hari Kamis sepeda motor dilarang memasuki pekarangan sekolah sehingga oknum guru tersebut memanfaatkan parkir dengan mengutip retribusi,” katanya. Protes si wali murid makin kencang lantaran kebijakan itu disetujui oleh Kepala Sekolah SMA 3 Negeri Drs. Adhar Harahap. Para wali murid mendesak Kadis Pendidikan Drs Hamlet Sinambela mengevaluasi kinerja oknum guru yang telah memanfaatkan lahan parkir sekolah untuk kepentingan bisnis. (HER)

aktivitas pekerjaan Eddy. Ancaman mutasi terkait pemberitaan soal dugaan korupsi pembangunan gedung Puskesmas Telukdalam dengan anggaran 2011. Diduga terusik dengan pemberitaan itu, oknum Sekretaris Dinas Kesehatan Masyarakat Desa, berinisial SKM, memerintahkan Kepala Puskesmas Toma, Restu Suci Fau, meminta suami dari salah satu staf puskemas diketahui sebagai wartawan, menghentikan sorotan terhadap pembangunan itu. SKM disebut sebagai bupati bayangan. SKM dituding dapat mengatur nasib PNS. “Sampaikan sama stafmu, suaminya wartawan itu, jangan memberitakan pembangunan Gedung Puskesmas Telukdalam. Nanti saya

mutasikan dia di tempat jauh,” kata Toma Restu Suci Fau meniru ucapan SKM. Pembangunan gedung Puskesmas Telukdalam menjadi sorotan media. Tak hanya pembangunan itu, wartawan juga menyoroti pembangunan Puskesmas Lolowau, Perpustakaan di Pulau Biang, gedung SMP Negeri I Bale-Bale, dan gedung Perpustakaan di Labuhan Hiu, Kecamatan Pulau – Pulau Batu Timur. Menyikapai hal tersebut, sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Nias Selatan mengharapkan kepada Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi dan Wakil Bupati Hukuasa Ndruru, dijuluki sebagai bapak pembawa perubahan di Nisel, agar melakukan pembinaan kepada oknum tersebut. (TIM)

10 Perwira Polres Aceh Timur Disertijab ACEHTIMUR - Sepuluh perwira Polres Kabupaten Aceh Timur, Seninpekan lalu, dimutasi. Acara serah terima jabatan (Sertijab) itu, Kapolres AKBP Iwan Eka Putra, menegaskan, mutasi itu hal biasa untuk pembinaan karir. Para perwira disertijab itu antara lain, AKP Ananda Fauzi Harahap yang sebelumnya Kasat Intelkam Polres Aceh Timur menjadi Kasat Intelkam Polres Langsa. Iptu Rafindo Pradikta Rulondo Pama Polres Aceh Timur, menjadi Kasat Intelkam Polres setempat (Aceh Timur). Sementara AKP Arniman Yusuf, Kapolsek Nurussalam ditarik menjadi Pama Polres Aceh Timur. Rajidun Bin Jibun Kasat Tahti Polres menjadi Kapolsek Nurussalam Bagok. Selain itu Ipda Zulfitri, SH yang sebelumnya Kapolsek

Madat menjadi Kapolsek Baktia Aceh Utara. Sementara Ipda Zainir yang sebelumnya menjabat KBO Satpol Air, menjadi Kapolsek Madat, selanjutnya Iptu Juprizal Zein yang sebelumnya Kapolsek Darul Ikhsan mendapat tugas baru sebagai Kasubbag DAL Ops Polres setempat. Ipda Ismail Samri yang sebelumnya KBO Sat Sabhara menjadi Kapolsek Darul Ikhsan, sementara Iptu Samsuar Amin, Kapolsek Peureulak Kota menjadi Kasubbag Sarpras. Iptu Husni yang sebelumnya Pama Polres Aceh Timur menjadi Kapolsek Peureulak Kota. Pemutasian ini kata AKBP Iwan Eka Putra dalam rangka untuk penyegaran dan memberikan kesempatan dan peningkatan karir pada Perwira lainnya untuk berkarir ke depan.(BSO)

Tuntut Penutupan Pabrik Roti

Warga Berkemah di Gedung DPRD Binjai BINJAI – Tak kunjung ditutupnya pabrik roti yang beroperasi di Jalan T Amir Hamzah, Gang Famili dan Gang Musa, Kelurahan jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, memaksa warga melakukan aksi di depan gedung DPRD Binjai. Aksi dilakukan warga dengan cara mendirikan tenda dan bermalam di depan gedung DPRD Binjai. Sebelumnya, warga melayangkan surat kepada DPRD dan Pemko Binjai agar menutup pabrik itu. Namun surat permohonan, penutupan pabrik roti tersebut yang dimohonkan sebanyak tiga kali kepada Wali Kota Binjai H. M. Idaham, sejak satu tahun, tak kunjung ditanggapi. Warga beralasan, desakkan penutupan pabrik roti mencemari lingkungan dan polusi di pemukiman mereka. Warga juga menilai Pemkot Binjai tidak tegas menindak pabrik roti meski

telah mengetahui Sutrisno pemilik pabrik tidak melengkapi perizinan dari pemerintah. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara warga, Pemkot, Binjai diwakili Asisten II, Bapedalda, Dinkes, Pelayanan Terpadu, Satpol PP, Kabag Perekonomian, Camat Binjai Utara, Sutrisno pemilik pabrik, beberapa waktu lalu di Aula Kecamatan Binjai Utara. Dipertemuan itu, disimpulkan Sutrisno melakukan tindakan mengganggu kenyamanan dan menimbulkan polusi dari kegiatan pabriknya. Sutrisno juga tidak melengkapi dan memiliki izin operasional pabrik dari pemerintah. Kantor Pelayanan Terpadu lantas menyurati pengusaha tersebut untuk menutup pabrik. Penutupan dilakukan hingga si pemilik melengkapi adminitrasi dokumen operasional pabrik.(SBR)

Petugas Gabungan Tertibkan Pedagang Liar di Pasar Gelugur RANTAUPRAPAT - Petugas gabungan dari Satpol PP, Badan Kesbangpol Linmas, Polres dan Kodim 0209 Labuhanbatu secara bersama-sama melakukan penertiban terhadap pedagang yang berjualan di areal parkir Pasar Gelugur Rantauprapat, Kamis pekan lalu. Hampir 300 petugas gabungan tersebut melakukan penertiban puluhan pedagang liar yang berada di areal parkir dan sekitar Pasar Gelugur. Kegiatan penertiban pedagang kaki lima (PKL) itu diawali apel bersama di halaman kantor Dinas Pasar dan Kebersihan yang tidak jauh dari Pasar Gelugur tersebut membuat para PKL yang menggelar lapak jualannya di dalam areal parkir tersebut menjadi kucar kacir tidak sempat

menyelamatkan barang dagangannya. Kepala Satpol PP Saiful SP, mengatakan, penertiban ini dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan sosialisasi agar pedagang tidak berjualan di lokasi

parkir. Namun katanya, himbauan itu tidak diindahkan dan malah pedagang semakin banyak dan tidak tertib. “Dari saat ini sampai ke depan kita akan tindak tegas pedagan liar yang coba-coba

mengganggu ketentraman dan ketertiban di lokasi Pasar Gelugur ini”, kata Saiful. Sementara itu Kabag Humas Pemkab Labuhanbatu Abdurrahman, mengatakan, penertiban terhadap PKL di dalam areal parkir Pasar Gelugur bukanlah penggusuran tapi penataan para pedagang agar terlihat lebih rapi, tertib dan tidak semrawut seperti sekarang ini. “Sudah jelas mana saja lokasi yang boleh berjualan dan mana yang tidak diperbolehkan,” ungkap Rahman seraya menjelasakan bahwa tindakan tegas akan dilakukan bagi pedagang liar yang membandel. Dia juga menyebutkan, bahwa ada indikasi para pedagang yang berada di lantai 2 pasar Gelugur turun ke bawah menggelar

dagangannya di basemant dan lokasi parkir, karena adanya pedagang liar berjualan di lokasi yang sama. “Hal ini tentunya tidak bisa dibiarkan, karena pedagang yang berada di lantai 2 akan dirugikan,” tegasnya. Rahman berharap, pedagang yang telah memperoleh lapak di lantai 2 segera menempati lapaknya. Apabila didapati ada pedagang yang menyewakan lapaknya kepada orang lain sementara dirinya berjualan di areal parkir akan dilakukan tindakan tegas. “Kalau ada yang terbukti melakukan seperti itu lapaknya akan kita tarik kembali dan akan kita berikan kepada orang lain,” kata Abdurrahman. Khairul (42), seorang pemilik lapak di lantai 2

merasa senang dilakukannya penertiban ini karena hampir setiap hari barang dagangannya banyak yang tidak laku. “Kalau begini kan bagus, bang, jualan kami juga bisa laku semua”, katanya. Demikian juga halnya dengan Pai (44) pemilik warung kopi di lantai 2 menyampaikan rasa terima kasihnya kepada petugas yang melakukan penertiban. “Kami berharap penertiban seperti ini dilakukan terus menerus agar kami merasa nyaman berdagang di lantai 2,” katanya. Provokator Diamankan Penertiban para pedagang diwarnai penangkapan terhadap provokator membuat kericuhan. Para oknum itu tampak melakukan pelemparan dan perusakan

kepada kendaraan truk milik instansi. Salah seorang yang diamankan bernama Ewin warga Balai Desa yang mengaku selama ini orang tuanya adalah pedagang mie par-par di lingkungan pajak baru, tetapi katanya mereka di data tetapi tidak mendapat. “Mereka berdagang di jalanan dengan gerobak dan tidak pedagang di pajak baru jadi bagaimana mungkin mereka dapat lapak di Pasar Gelugur,” kata seorang petugas Dinas Pasar. Seorang pedagang mengaku korban pungli Rp 15.000 per hari di Pasar Gelugur. Pungli dituding dilakukan oknum Dinas Pasar. Ketika diminta menunjukkan oknum tersebut, seorang pegawai dari Dinas Pasar, ternyata tidak benar.(HAH)


11

KPK POS E D I S I 190 5 - 11 MARET 2012

KRIMINAL

Peredaran Narkoba di Medan Semakin Tinggi MEDAN - Peredaran Narkoba untuk daerah Medan saat ini sangat tinggi. Hal ini disebabkannya banyak pengedar Narkoba yang berhasil ditangkap oleh Direktorat Narkoba Polda Sumut. Basis peredaran Narkoba di Medan yang menjadi pantauan pihak kepolisian di kawasan Marelan, Helvetia, Kampung Kubur dan Percut Seituan. Direktur Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andjar Dewanto, menegaskan tingkat peredaran narkoba di Medan sudah sangat tinggi, khususnya di empat daerah yang terus menjadi perhatian pihak kepolisian untuk menekan sedini mungkin sehingga peredaran tidak berjalan mulus dengan melakukan penangkapan terhadap pengedarnya. "Empat daerah tersebut, Helvetia, Marelan, Kampung Kubur dan Percut Seituan. Keberadaan personil akan semakin lebih ditingkatkan khusus di lokasi tersebut," kata Andjar saat pemusnahan barang bukti narkoba senilai Rp1,4 miliar dan merupakan tangkapan Januari hingga Februari 2012. Dirincikan, barang bukti narkoba yang diusnahkan mencakup 9,695 kg ganja kering dimusnahkan dari 10 kg ganja yang berhasil diamankan, 80 butir pil ekstasi dari 95 butir pil ekstasi diamankan serta 1.178,37 gram sabu dimusnahkan dari 1.483,36

gram sabu yang disita. "Bila dirupiahkan secara keseluruhan mencapai Rp.1.435.739.000," sebut Andjar sembari menambahkan barang bukti narkoba tersebut disita dari 31 tersangka yang terbagi dari 22 LP (laporan perkara). Sementara, Waka Polda Sumut Brigjen Pol Cornelis Hutagaol menambahkan, narkoba merupakan masalah dunia yang harus diperangi khususnya bagi bangsa Indonesia. "Narkoba merupakan sesuatu yang sangat membahayakan generasi penerus bangsa. Karena itu, kita menyatakan perang terhadap narkoba," ujarnya. Lebih lanjut Brigjen Pol Cornelis mengatakan, narkoba bisa mengancam kepada siapa saja dan kapan saja serta menghambat kemajuan bangsa Indonesia. "Apa yang kita musnahkan ini menjadi tonggak ke depan untuk menyatakan perang terhadap narkoba," tegasnya seraya menambahkan, masyarakat harus sadar bahwa narkoba sangat membahayakan dan merupakan musuh bersama yang harus diperangi demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Dalam pemusnahan tersebut turut hadir perwakilan dari Kejatisu, tim Laboratorium Forensik, BNN Sumut, Dinas Kesehatan Sumut, Balai POM Sumut dan beberapa LSM. (Franky Purba)

Tabrak Belasan Siswa TK, Bu Guru Marini Ditetapkan Sebagai Tersangka MEDAN - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Medan menetapkan Marini sebagai tersangka tunggal dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan belasan anak TK terluka. Penetapan dilakukan seiring dengan pemeriksaan yang tengah dilakukan, Jumat (2/ 3/2012) malam. Kepala Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Medan, Komisaris Polisi (Kompol) M. Risya Mustario menyebutkan, pemeriksaan awal dilakukan untuk mengetahui kronologis kejadian. "Pelaku merupakan tersangka tunggal dalam kejadian ini. Dikenakan pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun," ujar M. Risya Mustario kepada wartawan di Satlantas Polresta Medan, Jl. Adinegoro, Medan. Untuk kepentingan penyelidikan, Satlantas juga sudah memiliki rekaman CCTV (Close Circuit Television) untuk dibandingkan keterangan tersangka. Mobil yang menjadi barang bukti juga sudah berada di Satlantas sejak siang tadi. Marini (24) merupakan guru SD di Perguruan Buddhis Bodhicitta, Jl. Selam, Medan. Dia sudah memiliki SIM namun baru setengah tahun terakhir bisa menyetir mobil. Saat kejadian, Jumat pagi, dia berencana memindahkan mobil Avanza miliknya supaya siswa TK yang

sedang berolahraga bisa lebih lapang, ternyata malah berbuntut kecelakaan. Perwakilan yayasan dan penyandang dana, Rudi Rahman mengatakan guru bersangkutan seketika tak menyadarkan diri. “Kami mengamankannya dan membawanya ke rumah sakit. Sebagian guru lainnya membawa murid yang terluka ke rumah sakit,” kata Rudi. Dalam peristiwa itu tidak ada korban meninggal, namun 16 murid TK yang sedang berolahraga di halaman komplek Perguruan Buddhis Bodhicitta, Jalan Selam, Medan, mengalami luka-luka. Tujuh dari 16 korban masih menjalani perawatan intensif. Pihak yayasan menyatakan, Marini siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya,” kata Rudi. Kondisi Marini, kata Rudi, mengalami trauma. ”Jadi kamu membawanya ke rumah sakit,” ujarnya. Perwakilian perguruan mengklaim Marini telah mahir mengemudikan kendaraan. Informasi yang diperoleh Tempo dari perwira di jajaran Polresta Medan, Marini saat ini sudah berada di markas Satuan Lalulintas Polresta Medan. ”Dia sudah dibawa ke Satlantas, di sana penanganannya,” kata sumber. (DTC/BBS)

MOBIL PELAKU -Mobil Avanza yang menabrak dan menyebabkan belasan anak TK terluka, mobil ini milik Marini (24) yang merupakan guru SD di Perguruan Buddhis Bodhicitta, Jl. Selam, Medan.

SUMUT

Kasat Narkoba Polres Asahan Dituding Rampok Harta Keluarga Tersangka Narkoba TANJUNGBALAI – Tak terima penggeledahan di kediamannya. Megawati br Sirait (45), warga Desa Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, akhir Februari lalu, melaporkan Kasat Narkoba Polres Asahan, AKP NS, ke Direktorat Propam Polda Sumut. Penggeledahan dilakukan perwira tersebut terkait penangkapan anak Megwati, BS dalam kasus narkoba,. Menurut Megawati, sewaktu penangkapan anaknya, pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti ditangan BS. Meski demikian, BS dipaksa petugas mengaku bahwa BB tersebut adalah miliknya. Anehnya, sehari pasca penangkapan BS, sejumlah personel Polres Asahan yang dipimpin Kasat Narkoba AKP NS tanpa membawa surat perintah penggeledahan dan surat sita langsung melakukan penggele-

dahan di rumahnya. Peresonel mengangkut sejumlah barang berharga yang tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Yakni uang Rp 5 juta, 2 ekor burung Beo seharga Rp 6 juta, 1 unit laptop merk Acer, 5 unit HP, 3 unit Sepeda motor, kunci mobil Honda CRV, beserta sejumlah STNK dan BPKB, juga buku tabungan, kartu Askes, Jamsostek, NPWP dan sejumlah kartu ATM serta surat berharga lainnya.

Merasa dirampok, Megawati lantas mem-propamkan oknum Kasat Narkoba tersebut ke Mapoldasu, dengan alasan barang yang disita petugas tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang diusut kepolisian. Laporan itu akhirnya ditindaklanjuti Propam Poldasu yang langsung meninjau Polres Asahan, pekan lalu. Setelah peninjauan personel Propam Polda Sumut itu, Polres Asahan melalui Kaurbin Ops Iptu Hendri hanya mengembalikan 10 unit barang dari 19 unit barang yang disita. Sementara kekurangan barang yang belum dikembalikan seperti burung Beo, BPKP Honda Acord, 5 unit HP, sepatu balap milik BS, dan sejumlah uang belum dikembalikan.

Kapolres Asahan AKBP Yustan Alfiani SIK SH MHum melalui Kaurbin Ops Iptu Hendri mengatakan tidak mengetahui keberadaan kekurang barang lainnya. Menurut Hendri dirinya adalah pejabat baru di Mapolres Asahan dan tidak tahu menahu soal permasalahannya. "Nanti saya akan koordinasikan dulu dengan Kapolres dan Kasat Narkobanya. Sebab Kasat Narkoba lagi di Polda rapat kerja. Saya hanya memenuhi perintah dari Propam Polda Sumut agar mengembalikan sejumlah barang yang disita milik ibu Megawati, dan hanya barang inilah yang saya terima, soal kekurangannya saya belum tahu," kata Hendri. (HER)

OTK Rusak Ruang Kerja Bupati Madina PANYABUNGAN - Orang tak dikenal (OTK) merusak sejumlah ruang kerja pejabat teras di Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal. Diantaranya, ruang kerja Bupati Madina, HM Hidayat Batubara, Wakil Bupati Madina, Drs Dahlan Hasan Nasution, dan Sekretaris Daerah, M Daud Batubara. OTK Juga merusak ruang Asisten III, Samad Sayuti Lubis. Pengrusakan itu diduga berlangsung pada Minggu dini hari, pekan lalu. Kejadian berlangsung saat beberapa kawasan Pemkab Madina dilanda banjir banding. “Sampai saat ini belum kita ketahui modus ataupun motif dari kejadian ini, karena tidak ada satupun barang inventaris baik barang – barang eloktronik yang hilang hanya saja berkas – berkas yang ada terlihat berserakan dalam setiap ruangan,” kata Asisten III Pemkab Madina Samad Lubis SE

kepada wartawan di ruang kerjanya. Dikatakannya, ada yang aneh dalam kejadian ini. “Bahwa pintu setiap ruangan tidak ada yang rusak termasuk di ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati,” uajrnya. Hanya saja dari dalam ada sedikit pintu dibuat keadaan dicongkel. “Kita belum bisa pastikan berapa orang yang masuk hanya saja mereka masuk dari jendela bagian depan kantor Bupati Madina dengan cara mencongkel jendela serta jerjaknya,” jelas Samad. Kejadian ini diketahui, kata Samad, pada saat akan masuk kantor. Terlihat banyak berkas yang berserakan di ruangannya. Tetapi yang paling parah di ruang kerja Wakil Bupati. “Berkas berserakan sampai ke kamar mandi. ”Saat ini pihak aparat kepolisian sudah melakukan olah TKP dan mendalami kasus ini sehingga motifnya

jelas kalau memang dikatakan pencurian tentu barang – barang ada yang hilang seperti computer dan televisi akan ikut dicuri namun dalm kejadian ini tidak ada yang hilang,” jelas Samad. Ketika ditanya kemungkinan keterlibatan orang dalam. Samad belum bisa memastikannya. “Akan tetapi dari proses kejadian bisa saja karena pintu – pintu ruangan termasuk pintu kaca masuk ruang Bupati, Wakil Bupati serta Sekda tidak ada yang rusak,” ungkapnya. Hal ini, lanjut Samad, masih didalami oleh pihak aparat kepolisian. “Kita tunggu saja hasil dari aparat kepolisian,” jelas dia. Sementara itu Bupati Madina H. M. Hidayat Batubara ketika ditanya oleh wartawan seputar kejadian tersebut, mengakui ada orang yang tak dikenal yang masuk keruangannya sesuai laporan Sekda.

Tim Pemburu Preman Segera Diaktifkan Lagi MEDAN – Demi menunjang terciptanya suasana aman dan kondusif di Sumatera Utara, Polda Sumut segera mengaktifkan kembali Tim Pemburu Preman (TPP) untuk menyisir setiap jengkal kawasan yang dijadikan tempat kriminal bagi preman, termasuk juru parkir ilegal menjadi target operasi pihak kepolisian. Hal ini diutarakan Kabid Humas Pol. Raden Heru Prakoso kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (1/3) kemarin. Menurutnya, diaktifkannya lagi TPP merupakan instruksi Mabes Polri kepada seluruh Polda di Indonesia demi meningkatkan kegiatan kepolisian dalam rangka membasmi premanisme. "Untuk mencegah aksi premanisme marak kembali di Sumut, khusus di Medan, kita akan mengaktifkan kembali tim khusus yakni TPP," terang Heru. Dikatakannya, agar dapat bekerja maksimal maka TPP akan melakukan penyisiran ke kawasan yang sangat rawan aksi premanisme dan membuat keresahan masyarakat.

Dijelaskan, keberadaan TPP ini dibentuk kembali di seluruh jajaran Satwil Polda Sumut. Agar tugas TPP semakin efektif dan membuahkan hasil, maka di Polsekta juga ditempatkan TPP. Target operasi TPP, katanya, lokasi yang sangat rawan aksi premanisme seperti terminal bus, kawasan parkir yang dimanfaatkan para preman sebagai lokasi parkir ilegal, juru parkir ilegal, kawasan yang dijadikan tempat nongkrong preman seperti kedai minuman keras (miras). Hal ini dilakukan agar kota Medan tetap kondusif terhadap aksi preman dan membuat masyarakat tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Heru mengatakan perintah pemberantasan premanisme dalam rangka menjawab permasalahan premanisme yang kian marak belakangan ini. Di samping itu peningkatan kegiatan secara preventif. Kegiatan pencegahan melalui peningkatan kegiatan patroli oleh pihak kepolisian ditempatkan di daerah-daerah rawan, yang mungkin menjadi tempat terjadinya gangguan

Kamtibmas akibat ulah aksi preman. Namun, sambungnya, Mabes Polri menyerahkan teknis pemetaan kerawanannya kepada kepolisian daerah masing-masing karena lebih mengetahui lokasi yang rawan gangguan Kamtibmas. "Dalam pemberantasan preman, Polda Sumut akan berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mengajak mengajak masyarakat agar tidak melibatkan diri atau tidak terlibat dalam tindakan premanisme," tuturnya. Disebutkan, preman sangat identik dengan membawa senjata tajam. Agar preman tak berkuasa dalam lokasi tertentu, maka TPP akan bertindak tegas. Bila berhasil ditangkap dan saat diperiksa didapati unsur pidana, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. "Intinya pihak Polda akan melakukan razia secara terbuka dan tertutup agar aksi premanisme tidak meluas. Razia dilakukan secara rutin di kawasan yang menjadi target kepolisian," pungkasnya. (Franky Purba)

Hidayat pun mengakui bukan hanya ruangannya saja yang dimasuki. “Namun juga ruangan Wakil Bupati, Sekda dan Asisten III,” ujarnya. Sampai sejauh ini belum diketahui secara pasti barang – barang yang hilang ataupun berkas – berkas yang hilang. Pihak kepolisian dan Pemkab Madina masih melakukan inventarisasi barang. Termasuk berkas – berkas ataupun dokumen. “Kita juga belum mengetahui modus ataupun motif dari kejadian ini, dan saat ini masih dalam penyelidikan Polres Madina,” kata Bupati. Sebelumnya Dinas PU Madina juga dikabarkan telah dimasuki oleh orang yang tidak di kenal. Namun informasi yang diterima tidak ada barang dan inventarisasi yang hilang. Hanya berkas-berkas yang berserakan saja yang terlihat di Kantor Dinas PU. (TH)

Demo Aliansi Islam Ricuh, Sejumlah Pengunjukrasa Luka MEDAN - Ratusan pengunjuk rasa dari aliansi ormas islam di Medan, kembali berunjuk rasa di depan Emerald Garden Hotel Jalan Putri Hijau Medan, Jumat pekan lalu. Aksi ratusan pengunjukrasa mulai dari kaum ibu, pemuda, bapak-bapak serta kaum pelajar ini sempat menimbulkan kericuhan. Para pendemo dengan aparat polisi sempat terlibat saling lempar dalam aksi yang penuh asap tersebut. Akibatnya, sejumlah pengunjukrasa terluka dan tampak dievakuasi ke rumah sakit. Satu orang dilaporkan telah diamankan aparat kepolisian, karena diduga memprovokasi aksi hingga berujung ricuh. Dalam orasinya, Rafdinal mengatakan, aksi ini karena mereka sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dengan janji-janji yang tak kunjung terealisir terkait perubuhan mesjid di Kota Medan. "Kita menghormati para pejabat yang berjanji akan menindaklanjuti persoalan perubuhan-perubuhan mesjid, tapi kita sudah menunggu dan ini tidak ada. Kita sudah kehilangan kepercayaan pada pemerintah kita," ucapnya. Aksi massa mulai menduduki Jalan Putri Hijau tepat di depan Emerald Garden Hotel ini, mulai terlihat sekitar pukul 13.30 Wib. Saat itu, hanya terlihat puluhan pengunjukrasa yang mayoritas kaum perempuan. Puluhan polisi telah berjaga di depan hotel dengan sebuah mobil water canon. (STB)

Wadir Narkoba Poldasu Resmi Jadi Tersangka Narkoba MEDAN – Mantan Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi Apriyanto Basuki Rahmad resmi dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan narkoba jenis psikotropika. “Rencananya Apriyanto hari ini diperiksa sebagai tersangka, tapi dikarenakan sakit maka Apriyanto tidak datang,” terang Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Anjar Dewanto kepada wartawan di Medan, Kamis pekan lalu. Dikatakan Anjar, pihaknya telah melakukan gelar pekara dan Apriyanto segera diperiksa sebagai tersangka. “Gelar perkara itu diikuti internal Polda Sumut. Hasil sementara dari gelar kasus itu yang kita proses lebih lanjut,” ucap Anjar. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Raden Heru Prakoso yang ditanyai wartawan berusaha mengelak. Dirinya hanya membenarkan jika pengacara AKBP Apriyanto sudah mengirimkan surat dokter

dari RS Bunda Thamrin yang menyatakan kliennya dalam keadaan sakit. “Orangnya sakit gimana bisa diperiksa, pengacaranya sudah kirim surat sakit,” ujarnya. Kasus yang menjerat Apriyanto berawal dari razia rutin petugas Direktorat Narkoba Polda Sumut di lokasi live music Paramount di Jalan Merak Jingga, Medan, Sabtu (12/2) malam. Awalnya, polisi menangkap Sri Agustina. Dari keterangannya, polisi menangkap manajer tempat hiburan itu, Jonson Jingga. Setelah diperiksa, Jonson dan Sri mengaku mendapatkan pil happy five dari Ade Hendrawan, yang bekerja sebagai waitress di tempat hiburan itu. Kemudian, Ade Hendrawan yang ditangkap keesokan harinya justru menyatakan bahwa disuruh Wadir Narkoba Polda Sumut AKBP Apriyanto Basuki Rahmad untuk mengambil pil dari bosnya Jonson Jingga. Akibat tersandung kepemilikan

narkoba, Apriyanto sudah dicopot dari jabatannya sebagai Wadir Narkoba Polda Sumut dan kini ditempatkan sebagai perwira menengah di Bid Propam Polda Sumut. Sebelumnya, Heru pernah menjabarkan hasil analisis laboratorium narkotika Polda Sumut No 864/ NMF/2012 tanggal 22 Febuari 2012, tes urine AKBP Aprianto Basuki Rahmat positif mengandung flunitrazepan hydrosiam phetamin. "Flunitrazepan hydrosiam phetamin atau kandungan narkoba jenis psikotropika happy five (H5) sebagaimana terdaftar dalam golongan tiga no urut empat lampiran UU No 5 tahun 1997," papar Heru. Terpisah, Kuasa Hukum AKBP Apriyanto, Marudut, SH kepada wartawan melalui ponselnya mengaku sudah menerima surat panggilan kliennya dengan status tersangka. "Rabu (29/2) surat panggilan itu sudah kita terima dan Kamis (1/3) harusnya datang untuk memenuhi panggilan tersebut. Tetapi klien kami sejak

Rabu pagi sudah opname di rumah sakit," ucapnya. Disinggung penetapan status tersangka kepada AKBP Apriyanto, Marudut menyatakan tidak terima sebab penyidik tidak memiliki dasar untuk menjadikan kliennya sebagai tersangka. "Berdasarkan pasal 183 KUHP, penyidik harus memiliki dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan tidak cukup hanya tes urine," tegasnya seraya memertanyakan alasan AKBP Apriyanto dijerat Pasal 60, 62 dan 65 Undangundang No 5 Tahun 1997 tentang menerima, menyimpan, memakai dan memiliki narkotika. Marudut menegaskan, AKBP Apriyanto tidak memenuhi unsur yang dituduhkan dan mereka akan telah melakukan tes urine pembanding. Hasil yang didapat ternyata negatif. "Hasil itu akan kita hadirkan ke penyidik dan nanti kita minta agar dilakukan tes urine ulang dilakukan oleh orang-orang yang independen. (Franky Purba)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 190 5 - 11 MARET 2012

LIPSUS

TINDAKAN BERINGAS DI MINGGU MALAM DESA Lau Bekeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Minggu malam dua pekan lalu, menjadi perhatian Kepolisian Resor Kota Medan. Seluruh pejabat teras markas Polresta Medan berkonsentrasi di kawasan itu. Dihadapan mereka, satu unit Toyota Innova, terbakar. Aroma asap bercampur dengan daging terbakar. Sumbernya, dari dua jasad pemuda yang malang. Jeferson Ricardo Sitorus dan temannya, C Marco Siregar, terbaring di tanah tak bernyawa. Kedua pemuda menjadi sasaran keberingasan sekelompok massa. Mereka mengejar, mencegat dan menganiaya hingga membakar kedua korban dalam keadaan hidup-hidup. Sebuah cermin kemarahan yang sesungguhnya menjadi bayangan kinerja Polri yang belum mampu mengujudkan tugasnya. Pengayom, pelindung warga. Tragedi Minggu malam itu, mengusik institusi Badan Intelijen Negera. Ini dipicu oleh penjelasan dari Polda Sumatera Utara, menyebut, kedua korban merupakan bagian dari BIN. Penjelasan juru bicara Polda Sumut, Kombes Raden Heru Prakoso, keesokkan harinya diralat. Kedua korban, dipastikan pemuda sipil yang menjadi korban amuk massa. Banyak versi yang menyebutkan, kedua korban tewas karena sebab ingin menangkap bandar judi toto gelap alias togel. Versi lainnya, mengembus, kedua korban tewas karena disangka ma-

ling ternak. Versi berikutnya, kedua korban menjadi amukan massa tanpa sebab yang jelas. Kuat dugaan, motif versi pertama, cukup menguat. Dalam kendaraan yang dirusak massa, terdapat tiga penumpang lainnya, diketahui diantaaranya personel Polri.

Kabid Propam Poldasu Kombes Pol Iwan Prasodjo, mengatakan, kini Brigadir Albertus Zebua dalam pemeriksaan secara intensif di Bidang Propam. Pemeriksaan tersebut sebagai saksi untuk mengetahui tugas yang dilakukan Brigadir Albertus Zebua apakah sudah sesuai

mencurigakan, seharusnya ditanya dulu, jangan main hakim begitu saja. Apalagi sampai tega membakar hidup-hidup,” ucapnya lagi. Tampubolon berharap aparat kepolisian segera menindak tegas pelakunya walaupun dia mengatasnamakan warga. "Hukum harus ditegakkan sehingga kejadiannya tidak terulang lagi," pungkasnya. (FER)

KRIMINOLOG MAHMUD MULYADI

Kegiatan Kejahatan Yang Terorganisir MENURUT Kriminolog Mahmud Mulyadi, fenomena yang terjadi atas kejadian yang menimpa Jeferson Ricardo Sitorus dan Christian Marco Siregar yaitu fenomena ketidak percayaan masyarakat terhadap hukum. Selama ini masyarakat menilai hukum tidak pernah ditegakkan sehingga masyarakat membuat hukum sendiri. Padahal belum tentu kedua korban melakukan tindak kriminal. "Hanya didasari faktor kecurigaan saja sehingga berakibat fatal dan memakan korban. Hal inilah yang perlu dibenahi oleh aparat hukum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada hukum," sebutnya. Dia menyebutkan, ada beberapa faktor timbulnya ketidakpercayaan tersebut, antara lain, adanya penurunan norma-norma ditengah masyarakat yang disebabkan tindakan hukum yang kurang tegas. Daerah Kutalimbaru termasuk daerah yang rawan kejahatan, katanya. Seharusnya, kepolisian lebih memfungsikan diri untuk

daerah rawan. Selama ini Polmas dan kamtibmas sudah dibentuk namun tidak berfungsi dan tidak dimaksimalkan. Selain itu, lanjutnya, Kepolisian kurang berdialog pada masyarakat tentang penegakkan hukum. Menurutnya, sudah saatnya kepolisian mendekat diri pada masyarakat dan berdialog langsung serta menegakkan hukum sesuai fungsinya sehingga kepercayaan masyarakat pada bisa kembali. Kendati demikian, melihat kondisi yang dialami kedua korban dan juga melihat kronologinya. Mulyadi berpendapat, untuk kasus ini ada kemungkinan lain. Kemungkinan lain itu menurut Mulyadi, untuk kasus ini, kemungkinannya ini adalah bagian dari kegiatan kejahatan yang sudah terorganisir. "Ini menjadi tugas dan tanggungjawab aparat kepolisian untuk mengungkapnya, sehingga kejadian yang anarkis ini tidak akan terjadi lagi dimasa yang akan datang," tukasnya. (FER)

PRAKTISI HUKUM AHMAD FADLI ROZA

Ada Indikasi Terselubung PRAKTISI Hukum Ahmad Fadli Roza SH mengharapkan pihak kepolisian segera mencari tahu motif yang sebenarnya dari kasus pembakaran yang dilakukan warga Kutalimbaru terhadap Jeferson Ricardo Sitorus dan Christian Marco Siregar. Menurutnya, kalau kasus ini murni disebabkan amuk massa. Hal ini merupakan bentuk fenomena sosial dari masyarakat yang disebabkan tidak adanya lagi keadilan di negara kita. Dan sebagai pengamat hukum, Fadli Roza

lum,” ungkap Iwan. Sayangnya ketika ditanya mengenai hasil pemeriksaan tersebut, Kombes Pol Iwan Prasodjo enggan berkomentar. “Masih dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaannya perlu didalami, karena dia pergi bersama temannya,” tambah Iwan.

Sebelumnya, sambung Iwan, Brigadir Albertus Zebua sudah menjalani pemeriksaan di Polresta Medan berkaitan pidananya. “Pidananya sudah diperiksa di Polretsa Medan oleh Wadir Reskrim Umum AKBP Mashudi,” papar Iwan. Dari hasil pemeriksaan di Polresta Medan, lanjut Iwan, pidananya belum terbukti. “Karena belum terbukti pidananya, maka dia (Brigadir Albertus Zebua – red) berobat jalan untuk luka bekas penganiayaan yang diterimanya waktu kejadian,” tambah Iwan. Disinggung mengenai keberadaan Brigadir Albertus Zebua bersama empat rekannya yang merupakan warga sipil sedang melakukan pengecekan terhadap seorang Bandar togel, Iwan enggan berkomentar. “Di polisi, pelanggaran pidanannya dulu diperiksa baru displin. Mengenai pengecekan keberadaan Bandar togel, saya belum tahu karena masih didalami pemeriksannya,” tandas Iwan. Di tempat terpisah, Kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmorang saat diwawancarai wartawan, menyebutkan, pihaknya sudah menahan seseorang tersangka dan memeriksa 13 orang untuk dijadikan saksi. “Satu orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan 13 orang lainnya masih dijadikan saksi yang mengetahui jelas kronologis kejadian sehingga kematian dua warga sipil,” sebutnya tanpa menjelaskan nama pelaku. (Franky Purba/VERA)

Tindak Tegas Pelakunya TAMPUBOLON, salah seorang tetangga korban mengatakan, Jefri (korban) seorang anak yang baik dan santun. Bahkan dilingkungannya, Jefri dikenal sebagai sosok yang suka menolong orang. Begitu juga dengan keluarganya. "Makanya saya heran kok bisa ada orang yang setega itu memperlakukan Jefri hingga tewas mengenaskan," ucapnya. "Kalaupun ada sikap orang yang datang

Standar Operasional Prosedur (SOP). “Untuk sementara kita hanya mengenakan sanksi displin saja karena meninggalkan tugas dinas tanpa izin atasan terlebih dahulu. Untuk itu, Brigadir Albertus Zebua akan diambil keterangannya apakah tugasnya sebagai polisi sudah sesuai SOP atau be-

menganggap kasus ini bukan hanya sekedar amuk massa saja. Menurutnya ada indikasi lain yang masih terselubung dan sengaja ditutupi karena melibatkan aparat penegak hukum. Sebagai pihak yang bertanggungjawab, sambungnya lagi, pihak kepolisian harus secepatnya mengungkap kasus ini dan mencari tahu motif yang sebenarnya. Dan proses hukumnya harus segera berjalan, dan jika ada konspirasi harus dibuka secara transparan, ungkapnya. (FER)

Sebelum Meninggal Jefri Dihubungi Anggota TNI ISAK tangis masih terlihat ditengah keluarga Jeferson Ricardo Sitorus (25). Anak pertama dari 4 bersaudara ini tewas mengenaskan di Glugur Rimbun, Desa Lau Bakeri, Kutalimbaru, Deli Serdang, Minggu (26/2/2012) sekira pukul 22.00 WIB.Hingga kini motif tewasnya Jeferson Ricardo Sitorus dan Christian Marco Siregar masih belum jelas. Kedua korban sudah bersahabat sejak lama, apalagi mereka tinggal di satu lingkungan di Jalan Perkutut Helvetia Medan. Saat di temui dikediaman keluarganya, masih terlihat isak tangis dari ibu Jefri (nama panggilan korban). Hanya sang ayah, Drs.Sabam Sitorus MPd, PR 1 di Universitas Setia Budi Mandiri yang ketika itu bersedia diajak bicara. Menurut ayahnya, Minggu (26/2), pukul 16.00 wib, Jefri pamit mau pergi kegereja. Walaupun keluarganya terdaftar sebagai jemaat di gereja HKBP Pagaran Nauli namun Jefri lebih sering ke gereja GBI di Medan Plaza untuk beribadah. Kendati demikian, keluarganya tidak pernah melarang kemanapun anakanaknya beribadah. Saat pamitan, ayahnya hanya berpesan, "jangan lama pulang yah nak,"? "Yah pak," begitu jawab Jefri. Pada saat hari sudah menjelang malam dan ayahnya telah kembali dari partangiangan (wirit) pukul 20.00 wib, Jefri belum juga pulang. Karena khawatir, saya telfon ke HP nya. HP nya aktif tapi tidak diangkatnya, kata Sabam. "Saat itu saya tidak mempunyai perasaan apapun, bahkan tidak pernah bermimpi kalau anak saya akan tewas dengan mengenaskan," ungkapnya. Sampai akhirnya, tepat pukul 03.00 wib dini hari, saya mendapat kabar dari Pendi (salah seorang kerabatnya di kepolisian) mengabarkan via telefon, yang mengatakan Jefri sudah meninggal. Semula saya tidak percaya dengan kabar itu, setelah keesokan harinya, saat peti jenajah Jefri tiba di rumah baru saya sadar kalau anak saya sudah meninggal dengan usus yang terburai dan gosong, ratapnya. Saat ditanya tentang sikap keseharian Jefri, sang ayah mengatakan, Jefri anak yang baik dan tidak pernah punya musuh. Bahkan aktif di gereja sebagai ketua muda mudi dan juga aktif dilingkungan. Hal itu juga dibenarkan kekasihnya Jefri yang mengatakan, Jefri tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Baik itu di tempatnya bekerja maupun di lingkungan pertemanannya. Saat disinggung tentang pekerjaan korban, ayahnya mengatakan, sebelum bekerja sebagai tenaga honorer di kantor camat Sidamanik, Jefri memang pernah bekerja di salah satu usaha rental. “Itupun hanya sebentar, setelah itu dia sudah bekerja sebagai tenaga honorer di PD Pasar Siantar lalu pindah ke kantor camat Sidamanik,” paparnya. Saat diingatkan kembali tentang hal

yang mencurigakan sebelum korban meninggal, Sabam mengatakan, sebelum korban pergi ke gereja, korban menerima telfon dari seseorang. "Saat itu saya bertanya kepada Jefri, siapa yang menelfon? Lalu Jefri menjawab, teman saya, namanya Suroso. Dan saya bertanya lagi, siapa Suroso? Kembali Jefri menjawab pertanyaan ayahnya, Suroso anggota TNI dari Binjai. Setelah itu saya tidak bertanya apa-apa lagi. “Saya tidak kenal siapa Suroso, dan teman-teman Jefri yang pergi ke Kutalimbaru itupun saya tidak kenal. Hanya Marco Siregar yang saya kenal karena kebetulan kami bertetangga,” kata Sabam. Sabam berharap, kasus kematian anaknya bisa cepat terungkap. Dan pelakunya bisa segera tertangkap dan diproses secara hukum karena perlakuannya sudah sangat anarkis. Saya menuntut keadilan agar arwah anak saya bisa tenang. Walaupun Jefri tidak akan pernah kembali lagi, tutupnya. (FER)

DRS.SABAM SITORUS MPD AYAH JEFRI


KPK POS

13

E D I S I 190 5 â&#x20AC;&#x201C; 11 MARET 2012

Rubrik KPK

KPK dan BPK Mendapat Nilai A JAKARTA - Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumumkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 82 kementerian dan lembaga. Dua kementerian/ lembaga memperoleh nilai A atau sangat baik dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat tahun 2011. "Dua kementerian/lembaga itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN HerryYana Sutisna, saat membuka acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pusat, di Jakarta, Selasa pekan lalu. Evaluasi ini mencakup lima

penilaian kriteria komponen berdasarkan manajemen kinerja. Kelima kriteria ini adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. "Penyimpulan hasil evaluasi ini merupakan suatu nilai tertentu yang dipergunakan untuk tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan," ujarnya. Herry menyatakan, setelah peringkat A adalah peringkat B, CC, C, dan D. Yang memperoleh nilai B dengan predikat baik ada 17 kementerian atau lembaga. Di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN. Sementara yang mendapat nilai CC dengan predikat cukup baik ada 49 instansi.(REL)

Imbauan Pelaporan Penipuan Mengatasnamakan KPK SEHUBUNGAN dengan maraknya pemberitaan terkait penangkapan oknum yang mengaku pegawai/anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penipuan/ pemerasan atau tindak kejahatan lainnya, KPK mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan melaporkan upaya-upaya penipuan dengan mengatasnamakan KPK tersebut. Dengan berbagai modus, oknum yang mengaku pegawai/ anggota KPK di beberapa daerah meminta sejumlah uang atau menawarkan bantuan dengan imbalan uang ataupun melakukan bentuk kejahatan lainnya dengan menakut-nakuti atau mengaku sebagai pegawai/anggota KPK. Terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai/anggota KPK selalu dilengkapi dengan surat tugas resmi dan dilengkapi identitas/tanda pengenal sebagai pegawai/anggota KPK. Masyarakat dapat mengecek keabsahan surat tugas dan identitas pegawai/anggota KPK ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Pegawai/anggota KPK tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dilarang meminta dana/imbalan berkaitan dengan tugas yang diembannya. Bagi masyarakat yang melihat, mendengar, atapun mengalami secara langsung adanya permintaan dana/imbalan dari pegawai/anggota KPK atau seseorang yang mengaku sebagai anggota KPK, harap segera melaporkannya ke kepolisian terdekat atau ke KPK melalui: Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK

KPK Tertibkan Aset Kemenag JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menertibkan barang milik negara di lembaga negara, salah satunya di Kementerian Agama (Kemenag) yang dinilai memiliki aset paling besar. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya memprioritaskan program penertiban aset di kementerian dan lembaga negara. Langkah penertiban tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah tindak pidana korupsi. "Fokus KPK ke depan menertibkan barang milik negara dengan cara melakukan pendataan terhadap aset-aset negara," ungkap Widjojanto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum di Gedung DPR kemarin. Menurut dia, program penertiban terhadap barang milik negara akan diawali dari kementerian strategis, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag). Bahkan, pihaknya akan menjadikan Kemenag sebagai prioritas utama upaya penertiban karena dianggap sebagai institusi yang memiliki aset paling besar ketimbang kementerian lainnya. "Penertiban akan dimulai dari Kemenag karena kementerian ini yang paling kaya. Setiap tahunnya dapat infak

dan sedekah, "terangnya. Menanggapi hal itu,Sekjen Kemenag Bahrul Hayat mengatakan bahwa Kemenag memiliki banyak aset karena punya satuan (satker) kerja paling banyak,yaitu sekitar 4.500 satker. Oleh sebab itu, pihaknya terbuka dan senang atas keinginan KPK Ikut mendampingi upaya penertiban aset di Kemenag. Dia mengaku selama ini pihaknya telah melakukan upaya penertiban aset di kementeriannya bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Dari seluruh kementerian lembaga yang ada, Kemenag paling banyak asetnya, karena paling banyak satkernya, "kata Bahrul. Dia menjelaskan,pihaknya sudah berupaya menertibkan pengelolaan aset Kemenag sejak empat tahun lalu. Aset tersebut meliputi tanah, gedung, kendaraan, dan yang lainnya. Namun, pihaknya menampik jika aset Kemenag yang dimaksud KPK berupa zakat dan wakaf, sebab kedua jenis aset tersebut tidak termasuk dalam aset milik negara, tetapi dikelola oleh perwakafan nasional. Begitu juga dengan wakaf yang dikelola oleh Badan Zakat Nasional (Baznaz). "Jadi kalau KPK membantu,

kita senang dan terbuka karena itu bagian dari laporan keuangan kementerian, "jelasnya. Menurut dia,kalau bantuan yang akan diberikan KPK berupa pendampingan dan perhatian pihaknya sangat terbuka, karena itu dinilai akan terus memperbaiki laporan Kemenag. Namun, ada atau tidak bantuan dari KPK selama ini dia mengaku sudah terus melakukan upaya perbaikan. Bahkan untuk peningkatan aset, pihaknya telah sejak lama melakukan kerja sama dengan Kemenkeu." Kita senang jika KPK ingin memberikan pendampingan, tapi ada atau tidak bantuan dari KPK selama ini kita lakukan upaya perbaikan secara terusmenerus," ujarnya. Selain bekerja sama dengan Kemenkeu, lanjut Bahrul, Kemenag juga telah meneken nota kesepahaman mengenai penanganan masalah hukum perdata dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Kerja sama itu bertujuan agar Kejagung bisa memberi pendampingan terhadap berbagai kasus perdata yang banyak dihadapi Kemenag, khususnya kasus sengketa tanah dengan masyarakat dan perusahaan, "Kemenag banyak menghadapi kasus semacam

itu.Kami harap Kejagung nanti bisa memberikan pendampingan, "tuturnya. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Surahman Hidayat mengatakan, pihaknya mendukung berbagai upaya yang dilakukan KPK guna mencegah tindak pidana korupsi, sejauh itu masih berada pada wilayah tugas pokok dan fungsinya. Pasalnya, jika terkait dengan upaya penertiban atau audit aset di kementerian ada tahapan tersendiri. Pertama, dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kita dukung rencana KPK, tapi Itu ada tahapan sebelum KPK masuk, "kata Surahman. Menurut dia, posisi KPK berada pada wilayah penindakan dan pencegahan. Jika dari hasil audit BPKP dan BPK ditemukan ada tindakan menyimpang, baru ditindaklanjuti KPK. Artinya, lanjut Surahman, jangan sampai KPK bertindak sebagai auditor reguler, sebab itu domain BPK. Tapi jika diduga terjadi penyimpangan, KPK memang seharusnya bertindak atau ada laporan tentang dugaan terjadi penyimpangan. "Tidak masalah KPK bertindak, sejauh itu memang menjadi ke-

wenangannya atau ditemukan ada penyimpangan, "paparnya. Sebagai kementerian yang memiliki aset besar dan dipercaya mengelola uang dalam jumlah besar, pihaknya meminta Kemenag untuk terus memperbaiki pengelolaan aset tersebut secara transparan. Dia menyebutkan, dana APBN untuk Kemenag sebesar Rp36 triliun dan dana haji sekitar Rp 40 triliun, sehingga harus ekstrahati-hati. "Kemenag sebagai kementerian yang strategis boleh saja salah, tapi tidak boleh korupsi, "ucapnya. Sementara itu, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan,sebagai bagian dari tindakan pencegahan, penertiban aset di kementerian sangat penting, sebab penggunaan aset negara kerap dijadikan celah untuk melakukan praktik korupsi. Namun, pihaknya meminta agar KPK tidak hanya berhenti pada tataran penertiban aset, sebab jika konteksnya adalah Kemenag ada dua hal yang penting untuk disorot, yaitu aliran dana haji dan pendidikan. "Pendataan aset di Kemenag itu penting tapi harusnya KPK tidak hanya berhenti di situ," kata Ade.(REL)

AUDIT KINERJA KPKâ&#x20AC;&#x201C;Ketua KPK Abraham Samad (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kanan) dan Buysro Muqoddas (kiri) memaparkan hasil kinerja KPK di hadapan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/3). Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan audit internal terkait kinerja dalam proses penanganan kasus yang ditangani KPK, seperti kasus Wisma Atlet, Suap Deputi Gubernur BI, serta kasus Bank Century.

Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Johan Budi SP Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan (021) 2557-8300

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. 3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

Kemendikbud Bentuk Unit Pengendali Gratifikasi JAKARTA - Menyusul langkah deklarasi zona bebas korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kementerian itu akan membangun unit pengendali gratifikasi internal kementerian. Inspektur Jenderal Kemendikbud, Haryono Umar mengatakan, pembangunan unit pengendali gratifikasi di bawah kewenangan sebagai wujud komitmen Kemendikbud sebagai zona bebas korupsi. "Semua penerimaan yang masuk gratifikasi harus dilaporkan. Unit ini ada di Itjen," katanya, di Jakarta, Kamis ahad lalu. Selain wajib melaporkan gratifikasi, kata Haryono, yang juga salah satu mantan pimpinan KPK ini, akan mengumumkan kebijakan baru kepada semua unit di Kemendikbud. "Dari sini akan disiapkan, kriteria yang nanti akan dinilai KPK apa saja. Apakah kepatuhan terhadap PKKPN sudah terlaksana, dan lainlain," ujar dia.

Dia berharap, deklarasi zona bebas korupsi di Kemendikbud bisa membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih baik. Baik dari sisi pengendalian, pengelolaan hingga pengadaan barang dan jasa yang lebih baik. "Sebab semua yang akan menilai itu KPK, jadi Kemendikbud bersama-sama Itjen mendorong mencapai penilaian terbaik." Unitunit utama khusus sekretariat Jenderal, inspektorat jenderal dan direktorat jenderal pendidikan tinggi (Ditjen Dikti) akan dijadikan zona integritas. Semua pengadaan barang dan jasa ada dalam kewenangan sekretariat jenderal. Ditjen Dikti, unit utama yang mendapat anggaran paling besar dibandingkan unit utama lain. "Jika inisiatif bebas korupsi sikdah terbangun, baru akan disebarkan ke unit-unit lain. Ini lebih kepada tindak pencegahan agar bisa menutup

potensi-potensi korupsi," ucap Haryono. Untuk memperkuat komitmen itu, tidak hanya penguatan internal, juga eksternal antara lain, Kemendikbud akan bekerja sama dengan KPK dan BPKP. Dia berharap, kerja sama antara Kemendikbud dengan KPK dan BPKP akan lebih gencar melalui sosialisasi tindakan pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi. "Kemendikbud bertekad mencapai penggunaan anggaran bersih, transparan dan accountable serta menghilangkan inefisiensi di semua unit," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Naim. AntiKorupsi Raihan Iskandar, anggota DPR Komisi bidang Pendidikan, Pariwisata dan Olahraga menilai langkah Kemendikbud itu harus dilengkapi dengan menuntaskan rencana memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum. Baik, pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi secara terpadu dan aplikatif. Pendidikan korupsi, harus lebih menekankan pada aspek pengamalan perilaku peserta didik. Desain kurikulum harus diarahkan kepada pem-

bentukan watak dan perilaku peserta didik yang sesuai tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas Pasal 3. "Pendidikan antikorupsi ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari pendidikan karakter yang selama ini senantiasa digaungkan pemerintah," ucap Raihan. Pendidikan antikorupsi ini, tidak boleh dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang lain. Jadi, jangan sampai, ada kebijakan pemerintah justru menghambat pencapaian tujuan pendidikan antikorupsi ini. "Misal, persoalan transparansi penggunaan dana BOS di sekolah dan ujian nasional." Apalagi, 28 Februari lalu, pemerintah mendeklarasikan UN jujur berprestasi dan pendidikan antikorupsi. Model pembelajaran pendidikan antikorupsi ini harus lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai dan pembiasaan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. "Jangan sekadar memberikan teori antikorupsi. Materi harus lebih banyak memuat contoh kasus yang terjadi di sekitar mereka dan dalam masyarakat." (REL)

Pembahasan Anggaran Rawan Penyelewengan JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik mekanisme pembahasan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara di Badan Anggaran (Banggar) serta di komisi rentan diselewengkan karena tanpa pengawasan dan tertutup. "Masalah lain dalam pembahasan anggaran adalah anggaran dibahas sampai satuan kecil sehingga membuka peluang terjadinya konflik kepentingan anggota Dewan terhadap anggaran," tegas Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III

di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis pekan lalu. Rapat itu adalah lanjutan dari rapat yang digelar pada awal pekan ini. KPK juga menyayangkan rendahnya disiplin anggota DPR dalam menghadiri setiap rapat anggaran. Kehadiran anggota DPR, kata Busyro, tidak optimal dalam setiap rapat anggaran. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya anggota DPR yang rangkap jabatan di beberapa alat kelengkapan DPR. "Kelemahan lainnya adalah kurangnya dukungan riset yang dilakukan anggota DPR dalam membahas anggaran. Berbagai permasalahan itu sudah kami sampaikan

dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, beberapa waktu lalu," tegas Busyro. Pernyataan Busyro itu langsung dibantah oleh Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin. Menurut Aziz, sesuai aturan, Komisi III tidak pernah membahas anggaran secara tertutup. "Pembahasan anggaran dilakukan dalam rapat pleno Komisi III dan terbuka. Bisa dicek," ujar Aziz. Audit Internal Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Abraham Samad menegaskan KPK akan melakukan audit internal terhadap kinerjanya dalam proses penanganan kasus yang ditangani KPK.

Audit kinerja itu untuk menjawab tuduhan dari eksternal adanya kasuskasus yang sengaja dihambat penanganannya. "Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, kami pemimpin KPK tidak segansegan melakukan penindakan yang tegas terhadap aparat kami," kata Abraham Samad. Saat ini, KPK sedang menyidiki kasus dugaan suap proyek percepatan pembangunan infrastruktur di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang melibatkan sejumlah anggota di Badan Anggaran DPR. Empat pimpinan

Banggar DPR diperiksa KPK. Keempat pimpinan Banggar itu adalah Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat), Tamsil Linrung (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Oli Dondokambey (Fraksi PDI-Perjuangan), dan Melchias Markus Mekeng (Fraksi Partai Golkar). Diduga anggota Banggar mendapat commitment fee 5 persen dari nilai proyek. Kasus lainnya adalah kasus dugaan suap yang menimpa anggota Banggar, Wa Ode Ida Nurhayati. Wa Ode ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK terkait kasus suap dalam proyek Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) tahun anggaran 2011. (REL)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 190 5 - 11 MARET 2012

SUMUT

Kapolres Sergai Lantik Tiga Jabatan Kasat

Pemko Medan Juara Harapan I Raskin Award 2011 MEDAN - Pemerintah Kota Medan menempati juara Harapan I pada penilaian Raskin award 2011 tingkat Sumatera Utara, juara harapan II Pematang Siantar dan juara harapan III Padang lawas Selatan (Palas). Prestasi Kota Medan ini dibanding pada raskin award 2010 lalu menurun, karena pada award 2010 Pemko Medan menempati juara III, dari 33 Kabupaten/Kota se provinsi Sumatera Utara, dengan sistem lancar pendistribusian dan lancar pembayaran. Pada raskin award 2010 juara I adalah Kota Tanjung Balai dengan system raskin madaninya, juara II adalah Nias Barat dengan system cash and carry, dan juara III adalah Kota Medan dengan system lancar pembayaran dan lancar pendistribusian. Sedangkan untuk raskin

award 2012 juara I adalah Kota Tanjung Balai, juara II Nias Barat, Jura III Langkat. Hal ini terungkap pada acara rapat evaluasi penyaluran raskin bulan Januari dan bulan Februari 2012, Senin, di Balai Kota Medan. Rapat evaluasi dipimpin Kabag Administrasi Prekonomian Dahnar Siregar SH didampingi perwakilan Bulog Devisi Regional Sumbagut Drs Pangadilan Lubis, dan para Camat. Dahnar meminta kepada para camat dan lurah agar terus bersemangat dan jangan kendur untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Menurutnya untuk pendistribusian raskin di Januari 2012 kosong, namun pendistribusiannya dilaksanakan pada bulan Februari di minggu kedua dan dilanjutkan dengan pendistribusian raskin bulan Februari. (VIN)

Terima Kasih Bupati Kepada Pengusaha Ruko KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP mengucapkan terimakasih kepada seluruh pengusaha ruko (rumah toko) atas kesediaannya merelokasi pajak Inpres I Kisaran. Sebab atas kesedian pengusaha ruko tersebut, maka pembagunan relokasi akan dikerjakan untuk penampung sementara para pedagang yang menjadi korban kebakaran di Inpres I Kisaran. “Bupati sangat berterimakasih kepada pengusaha ruko. Artinya rencana relokasi dapat dikerjakan dalam waktu dekat, “ demikian kata Asisten II Pemkab Asahan, Sarifuddin Tarigan, Rabu, di Kantor Bupati setempat usai melakukan rapat terkait persoalan relokasi. Assisten ini juga menjelaskan, dengan setujunya pengusaha ruko, maka Pemkab Asahan akan menyusun jadwal pelaksanaan pembangu-

nan relokasi. "Jika pembangunan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka apa yang menjadi janji Bupati Asahan pada tanggal 19 Maret 2012 pedagang akan menerima kunci akan terwujud,“ cetus mantan Kepala Dinas Sosial Asahan ini. Sementara itu, Ketua Persatuan Pedagang Pasar Inpres Kisaran P3IK yang mewakili, Zulham Ahmady Tanjung juga mengucapkan terima kasih kepada pengusaha ruko, diantaranya pengusaha ruko yang berada di Jalan Cipto II dan III, Tengku Umat dan Jalan Sutomo. “Kami sangat berterimakasih kepada pengusaha ruko terutama kepada saudara M Rito yang telah menerima kami untuk berdagang di badan jalan tersebut. Artinya dengan kesediaan mereka maka percepatan relokasi ini dapat dikerjakan,“ ucap Zulham. (IN)

MTQ Sarana Bina Akhlak Generasi PANGKALAN SUSU - Pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat perlu terus ditumbuhkembangkan sejalan dengan pembinaan generasi berakhlak. Oleh karenanya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) dan Festival Seni Nasyid (FSN) merupakan salah satu wahana yang harus tetap dilangsungkan guna terpeliharanya nilainilai sosial yang positif di masyarakat. “Melalui event ini terjalin silaturahim dalam rangka pembinaan akhlak generasi,” sebut Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu saat membuka pelaksanaan MTQN ke45 dan FSN ke-41 Tingkat Kabupaten Langkat yang berlangsung di lapangan

bola kaki Kecamatan Pangkalan Susu, Rabu malam. Sejalan dengan visi mewujudkan masyarakat Langkat yang religius, diharapkan momentum musabaqah akan melahirkan pribadi generasi Langkat yang siap berkompetisi secara sehat dan fair, dalam memberikan yang terbaik bagi bumi Langkat di tingkatan propinsi maupun nasional. Asisten Adm. Ekbangsos Indra Salahuddin selaku Panitia Pelaksana melaporkan, event tersebut diikuti 540 peserta MTQ, 34 group putraputri FSN dan 48 official dari 23 kecamatan se-Kabupaten Langkat. Pelaksanaan berlangsung mulai tanggal 29 Februari hingga 4 Maret 2012. (JUL)

DISAMBUT - Pangkostrad beserta isteri Ny.Asmin Yusri Nasution didampingi Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH saat menuju Serambi Jentera Malay rumah dinas Bupati dalam acara temu ramah dan pembekalan karakter bangsa, Selasa. (KPK POS/JUL)

Letjen TNI AY Nasution :

Jangan Suka Menyalahkan Bangsa *Ngogesa : Kostrad Hadir Kokohkan kebersamaan STABAT - Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI A.Y. Nasution menyatakan, sebagai bangsa yang besar kita tidak boleh merasa rendah dihadapan bangsa lain. Meningkatnya kerusuhan dibeberapa daerah sebagai salah satu tolok ukur semakin memudarnya karakter bangsa. “Jangan pernah menghujat bangsa sendiri, jangan pernah pesimis dan jangan suka menyalahkan bangsa,“ kata Jenderal bintang tiga itu saat memberikan ceramah umum pembentukan karakter yang berlangsung di Serambi Jentera Malay rumah dinas Bupati, Selasa. Pada bagian lain disebutkannya, pembentukan

karakter adalah merupakan proses tanpa henti, untuk itu semua pihak harus menguatkan karakter diri sebagaimana telah dicontohkan para pendahulu pejuang bangsa. “Jika seseorang kehilangan harta bukanlah sesuatu masalah, akan tetapi jika seseorang kehilangan karakter, maka ia akan kehilangan segalanya,“ tegas Pangkostrad yang berbicara dihadapan para pejabat sipil, TNI/ Polri dan sejumlah komponen masyarakat Langkat. Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kegiatan jajaran Kostrad di Bumi Langkat. “Apa yang telah dilakukan pasukan Kostrad merupakan hal yang bermanfaat guna memperkokoh semangat kebersamaan,” tegasnya. Kehadiran Pangkostrad disambut dengan acara kebesaran Adat Melayu Langkat yang ditandai dengan pemberian pakaian

adat serta penyerahan pulut balai yang dilakukan Bupati Ngogesa didampingi sejumlah tokoh etnis yang hadir. Kegiatan berakhir dengan saling memberikan cenderamata. Sebelumnya 46 penerjun pasukan Kostrad menunjukkan kebolehannya melakukan pendaratan tepat di Alun-alun T. Amir Hamzah, dan diantaranya membawa pataka bendera Langkat, bendera Kostrad, bendera TNI dan tak ketinggalan bendera kebangsaan merah putih. Tak urung ribuan massa dan pelajar yang memadati seputar Alun-alun memberikan aplaus bagi setiap penerjunan yang dilakukan. Selain Pangkostrad, salah seorang yang menjadi pusat perhatian adalah putra Presiden RI Kapten (Inf) Agus Harimukti Yudhoyono dengan sikap ramah melayani masyarakat yang ingin mengabadikan dirinya. (JUL)

DANDIM: TNI Berperan Aktif

Dalam Dunia Pendidikan TEBING TINGGI - Komandan Kodim (Dandim) 0204/DS Letkol Arh Wawik Dwinanto SSos mengatakan, wujud pengabdian terhadap bangsa dan negara dalam bentuk pembinaan teritorial dilakukan pihak TNI terhadap semua institusi dan elemen masyarakat yang salah satunya adalah di bidang pendidikan. “Kami (TNI-red) merasa terpanggil dan berperan aktif untuk bekerjasama dengan dunia pendidikan khususnya di Kota Tebingtinggi ini yang aplikasinya saat ini kami menjadi inspektur pada upacara ini,” ujar Dandim 0204/DS saat memimpin Upacara Ben-

dera di SMK Negeri 2 Kota Tebingtinggi, Senin. Turut hadir dalam upacara rutin ke sekolah-sekolah yang diselenggarakan Pemko Tebingtinggi itu antara lain, Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, Wakil Walikota H Irham Taufik SH MAP, Kadis Pendidikan Drs H Pardamean Siregar, Kabag Humasy Pemko Tebingtinggi Ahdi Sucipto, Kabag Kesra Syahbana Hasibuan SPd serta seluruh guru di SMK Negeri 2 Jalan Gunung Leuser Kota Tebingtinggi. Lebih lanjut dikatakan, fenomena globalisasi sangat berpengaruh kepada

pergeseran atau perubahan tata nilai sikap dan perilaku pada semua aspek kehidupan bermasyarakat. Untuk itu perlu pencegahan sejak dini agar bangsa kita mampu menghadapi persaingan global secara positif.“Manusia diberi akal dan fikiran untuk kemampuan berfikir secara rasional, pembelajaran perlu untuk dapat melalui tantangan internal maupun global dengan berbagai macam dinamika, diharapkan kreatifitas dan kwalitas yang melahirkan manusia berkarakter religius dan percaya diri yang memiliki etos kerja yang tinggi,” imbuhnya.(RS)

SEI RAMPAH – Tiga jabatan kepala satuan (Kasat) Polres Sergai, Senin pekan lalu, di halaman Markas Polres Sergai, diserahterimakan. Acara sertijab ini sekaligus meresmikan Operasi Palm Toba 2012. Ketiga kasat yang disertijabkan, yaitu, Kasat Reskrim dari AKP TM.L.Tobing yang akan bertugas sebagai Panit II subdit IV Dit reskrimsus Polda Sumut digantikan AKP Denny Boy Panggabean. Kemudian Kasat Lantas yang lama AKP Gunadi SB akan bertugas sebagai Pama pada Yanma Polda Sumut digantikan AKP Hasan Basri. Kemudian jabatan Kasat Narkoba yang lama AKP Novie Ardie akan bertugas di Sat Narkoba Polresta Tanjung Balai digantikan AKP Hendra. Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK MH dalam amanatnya mengatakan, serah terima jabatan dalam suatu organisasi merupakan hal yang biasa sebagai wujud memelihara dan meningkatkan dinamika kehidupan institusi Polri sebagai sistem pembinaan karir. “Jabatan dan kedudukan adalah amanah, berikanlah pengabdian yang terbaik kepada masyarakat bangsa dan negara. Serah terima jabatan jangan dianggap sebagai reorgainisasi saja, tetapi harus ada perubahan dan peningkatan prestasi terutama dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat,” terangnya. Arif juga mengingatkan, bahwa saat ini dan kedepan tantangan yang dihadapi akan semakin berat dan semakin kompleks, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal, sehingga sangat diperlukan kemampuan leadership dalam menghadapi setiap perubahan maupun melakukan perubahan. Kemudian ia juga mengakui secara umum Polri masih belum menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan dalam pelaksanaan tugas pokoknya, terutama dalam hal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bahkan komplain masyarakat masih tinggi terhadap Polri, sesuai dengan grand strategi Polri tahap II yaitu partnership building, kita diminta untuk membangun kemitraan dengan memberdayakan Bhabinkamtibmas. “Kemitraan tidak akan tercapai dengan baik apabila komplain masyarakat masih tinggi, untuk itu profesionalisme Polri harus senantiasa dipelihara dan ditingkatkan. Untuk mewujudkannya diperlukan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan organisasi, berwawasan kedepan dan mampu melakukan perubahan kearah yang lebih baik,” tandasnya.(ARM)

SERTIJAB - Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK MH melantik Kasat yang baru. (KPK POS/ARM)

Wakil Walikota Medan Tanam Pohon di Lanud Medan MEDAN - Wakil Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi bersama Dan Lanud Medan Kolonel (Pnb) Abdul Rasyid Jauhari melakukan gerakan tanam pohon di lokasi Pangkalan Udara (Lanud) Polonia Medan. Kegiatan ini merupakan kerja sama Lanud Medan dengan PT Panin Bank Tbk, serta Lions Club Distrik III, Rabu, pelaksanaan tanam pohon ini sejalan dengan program pemerintah yakni Indonesia go green. Gerakan tanam pohon ini juga dihadiri Pangkosek Hanudnas III yang diwakili, unsur Koordinasi Pimpinan daerah Kota Medan, pimpinan PT Panin Bank Tbk Cabang Medan, Pimpinan Lions Club Distrik III, GM Bandara Polonia, Camat Medan Polonia, para petinggi dan prajurit TNI AU, dan para kepling dan Lurah sekecamatan Medan Polonia. (VIN)

Maulid di MTs B.Bayu Semarak

BUKA MTQ - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu melakukan pemukulan bedug menandai pembukaan MTQ – FSN di Alun-alun Katapa Negeri Aru Pangkalan Susu, Rabu malam. (KPK POS/JUL)

BINTANG BAYU - Keluarga Besar Madrasah Tsanawiyah GUPPI Bintang Bayu, Rabu pekan lalu meyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan menghadirkan penceramah M.Syahril SPdI asal Kota Lemang Tebing Tinggi. Acara yang dihadiri Sekcam, Junaidi, Kacabdis Sunarrudin SPd, Kepala Madrasah M.Ali Nasution, pengurus yayasan, para wali murid, Kades dan undangan lainnya berlangsung dengan semarak dan sukses. Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Penampilan para siswa saat membawakan lagu bernuansa Islami sangat menghibur para undangan. Terlebih saat pementasan drama yang mengambil thema salah pergaulan yang disutradarai Syahrum Ramadhani banyak memberikan pelajaran yang positif. "Anak-anak Guppi sangat kreatif dan banyak memiliki bakat terpendam," ujar salah satu undangan

kepada KPK Pos. Diusia yang termasuk dini, mereka sudah berani tampil untuk berakting. Ini harus kita hargai dan dukung. Kepala Madrasah juga mengatakan, semua kegiatan Maulid adalah kreasi para siswa dengan didukung guru pembimbing. Kita juga berharap dengan peringatan ini banyak sisi positif yang diambil. Sebagaimana disampaikan Muballig bahwa sisi kejahiliyaan sudah mengepung kita saat ini. "Dengan acara Maulid seperti ini kita berkomitmen untuk benar-benar menegakkan syariat islam," ujar Ali. Di sela-sela acara itu, Kacabdis menyawer siswa yang menampilkan tarian Melayu pada acara tersebut. Sementara para siswa merasa senang dengan sikap spontan Kacabdis yang begitu peduli kepada anak didik di MTs tersebut. (ARM)

(KPK POS/ARM)

SAWER - Kacabdis menyawer para siswa saat menampilkan tarian Melayu.


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 190 5 - 11 MARET 2012

SUMUT / ACEH / JAMBI

KONI Harus Dipimpin Orang Yang Mau Berkorban JAMBI - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) hendaknya dipimpin oleh orang yang mau berkorban. Dalam menjalankan roda organisasi olahraga tidak bisa hanya dijalankan dengan modal "dengkul", apalagi KONI Jambi tidak memiliki aset yang dapat menghasilkan uang. Demikian disampaikan Gubernur Jambi, Drs. H Hasan Basri Agus MM (HBA), Minggu, di hotel Royal Gorden, Kota Jambi, saat membuka Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI Provinsi Jambi. Gubernur bersyukur, pada kesempatan ini ada empat orang kandidat yang siap menjadi pemimpin KONI, yang juga memiliki hoby berolahraga. "Saya juga yakin, siapapun yang terpilih dari empat orang ini, diharapkan dapat membawa olahraga Jambi lebih meningkat," sebut gubernur. Disamping itu Gubernur juga menyampaikan, bahwa

Musorprovlub ini dalam jangka panjang memiliki makna yang strategis bagi perkembangan olahraga dimasa mendatang. Sementara dalam jangka pendek, Musorprovlub ini memiliki arti yang sangat mendalam, hal ini tidak lain karena Jambi akan mebgikuti satu turnamen akbar, yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2012 di Kepulauan Riau. Oleh karenanya, sebagai organisasi yang membawahi seluruh cabang olahraga, KONI menduduki fungsi dan peran strategis dalam pengembangan keolahragaan, karena perannya baik sebagai mitra maupun sebagai Pembina bagi cabang-cabang organisasi olahraga. Karenanya Gubernur yakin musorprovlub ini, sangat menentukan prestasi Jambi dimasa mendatang dalam berbagai turnamen yang diikuti. Sebelumnya Ketua KONI Pusat Mayjen (purn) TNI Tono Suratman, yang diwakili Ketua Bidang Luar Ne-

geri, Kol Laut Ade Suyoso menegaskan, pengurus pusat KONI sangat berharap pelaksanaan Musorprovlub KONI Provinsi Jambi berjalan tertib. Karena, kesuksesan Musorprovlub bagian daripada kesuksesan olahraga yang ada di Provinsi Jambi. Soal kepengurusan juga diharapkan adalah orang yang memiliki solidaritas tinggi, agar bisa memperkuat tri tunggal organisasi olahraga. "Berkaitan dengan program kerja, kiranya melalui Musorprovlub dapat menghasilkan program yang dapat meningkatkan olahraga Jambi ke depan," sebutnya. Musorprovlub KONI Provinsi Jambi diikuti oleh para Ketua KONI Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi, para Ketua Cabang olahraga se-Provinsi Jambi. Hadir pada pembukaan selain Gubernur Jambi, juga hadir para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dan undangan lainnya. (INRO)

Arya Harapkan Penyuluh Tingkatkan SDM BATUBARA - Sebagai penyuluh pertanian harus dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan yang setiap saat berkembang dengan pesat. Bekerjalah secara maksimal, profesional dan sebarkan informasi teknologi yang sedang berkembang kepada para petani agar mereka mengetahui dan memahami ilmu tekhnologi. Pemkab Batubara senantiasa memperhatikan kesejahteraan penyuluh dengan melengkapi segala peralatan kebutuhan bekerja.Swasembada beras harus kita pertahankan dimana beras merupakan makanan utama masyarakat. Hal ini disampaikan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM pada acara pertemuan teknis

penyuluh pertanian di Hotel Wisata Bahari Parapat, Jumat, yang dihadiri kepala Bakorlu Provsu Ir Pulung Hutabarat, kepala BP2KP Drs Sahala Nainggolan, kepala dinas pertanian Ir Riswan Simarmata MSi, kepala dinas perkebunan Ir Zainal Manurung MSi, kepala dinas peternakan Drh Hariyansyah Idris. Penyelenggara kegiatan Ir Khair MSi menjelaskan acara sosialisasi yang berlangsung selama 3 hari yang pesertanya berjumlah 86 orang yang bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia agar para petani, peternak dan pekebun memahami dan memanfaatkan potensi daerah yang kaya akan sumberdaya alam. Kekayaan alam Batubara harus dapat kita man-

faatkan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berjaya. Untuk menunjang kinerja penyuluh saat ini sudah dibangun kantor sekretariat penyuluh di Kecamatan Talawi,Tanjung Tiram dan Air Putih dan penyuluh sudah mendapatkan transportasi kenderaan. Anggota DPRD Batubara H.Dazanul Fadli Saragih SH menjelaskan, sosialisasi bagi para penyuluh sangat baik tetapi hendaknya dapat dilaksanakan secara rutin di mana saat ini ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat, hendaknya perkembangan informasi kemajuan tekhnologi dapat dirasakan oleh masyarakat petani, peternak maupun pekebun sehingga mereka tidak gagap tekhnologi (Gaptek).(SAHREL)

Jalan Siborong-borong Kupak Kapik TAPUT - Sungguh menyayat hati. Jalan di Kabupaten Tapanuli Utara, terutama di Kecamatan Siborong-borong saat ini banyak yang rusak dan hancur alias kupak-kapik. Akibat kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki itu, perekonomian masyarakat di sana tersendat. Masyarakat di sana sudah berulangkali melapor-

kan kondisi jalan yang kupak-kapik itu, namun tak kunjung diperbaiki. Bahkan, ada kesan jalan yang rusak di kecamatan itu dibiarkan semakin parah. Sehingga sangat mengganggu kelancaran transportasi niaga masyarakat di daerah itu. Kerusakan jalan kabupaten itu tentu saja menjadi masalah bagi masyarakat di Kecamatan Siborong-

borongdan sekitarnya. Menurut keterangan masyarakat, Pemkab Tapanuli Utara sengaja membiarkan jalan di wilayah kecamatan itu kupak-kapik. Pantauan KPK Pos, jalan rusak yang sangat memprihatinkan ditemui di jalan menuju kantor Camat Pagaran dan Jalan Siborongborong Dua menuju Hariara. (SAHAT)

Jembatan Gantung Jambi Segera Dibangun JAMBI - Jembatan gantung Jambi, yang melintasi sungai Batanghari dalam waktu dekat segera dilaksanakan pembangunannya, dengan biaya Rp86 miliar. Hal ini disampaikan Gubernur Jambi Drs H Hasan Basri Agus MM, bertempat di rumah dinas Gubernur Jambi. “Tadi telah dilaksanakan ekpose final desain tentang jembatan gantung yang telah kita rencanakan sejak lama. Sudah diketahui biayanya sebesar Rp86 miliar. Pihak konsultan sudah melaksanakan bedah desain dengan pihak teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi,” jelasnya.

Jembatan ini merupakan jembatan yang bagus. Hanya ada dua di dunia, yang pertama di Ohio, Amerika Serikat yang kedua di Jambi ini. "Ini yang pertama di Indonesia, karenanya diperlukan kehati-hatian, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana yang pernah terjadi di daerah lain," ujar gubernur. Dikatakan, sekarang ini tinggal proses administrasi. Nanti akan ada proses lelang, dan sekarang sedang diminta pertimbangan/persetujuan dari pihak Dewan, agar pendanaan pembangunan jembatan ini secara multiyears, karena pengerjaannya tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun. "Pembangunan jembatan ini diperkirakan memakan waktu paling cepat 18 bulan. Pengerjaannya akan dimulai pada tahun 2012 ini, dan

MTQ dan Festival Nasyid Tingkat Kecamatan Serentak Dibuka KISARAN - Secara serentak Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan Festival Nasyid tingkat Kecamatan. Dalam kegaiatan MTQ dan Festival Nasyid tersebut diharapakan jangan hanya sekedar sebagai arena perlombaan untuk mendapatkan kemenangan dan penghargaan, namun jadikan momentum tersebut untuk memotivasi generasi muda menghidupakan cinta AlQuran. “Al-Quran bukan hanya sebatas dibaca, namun harus dapat dipahami makna yang terkandung didalamnya. Begitu juga dengan nasyid bukan hanya sebatas lagu, namun harus selaras dengn

pakaian dan perbuatan sehari-hari,“ kata Wakil Bupati Asahan,H Surya BSc saat membacakan amanat Bupati Asahan dalam pembukaan MTQ dan Festival Nayid tingkat Kecamatan se-Kabupaten Asahan, Selasa malam, di Kecamatan Buntu Pane. MTQ dan Festival Nasyid yang dibuka secara serentak diseluruh Kecamatan tersebut, kata Surya, hendaknya dapat diikuti dengan sebaikbaiknya. "Tunjukan dalam perlombaan bahwa peserta yang dikirim adalah peserta terbaik yang mempunyai kemampuan pengetahuan dan pemahaman, sehingga pada akhirnya mendapatkan Qori/Qoriah, Hafidz/Hafidzah dan grup nasyid terbaik. (IN)

Fauzi, Eza & Andre

RUSAK PARAH - Jalan yang rusak di Kecamatan Siborong-borong hingga kini tak kunjung diperbaiki. (KPK POS/SAHAT)

BINTANG BAYU - M.Fauzi Abdullah pembalap super grasstrack asal Kuala Namu, Eza Livin Rock (Batang Kuis) dan Andre SF (Tanjung Harap) menjadi juara umum di masing-masing kategori senior, junior dan pemula pada lomba Bintang Bayu Supertrack tahun 2012 memperebutkan tropy Ketua Pemuda Pancasila Bintang Bayu M.Yunus. Acara terselenggara berkat kerjasama dengan Ikatan Motor Indonesia Sumut yang disponsori Extra Joss dan Yamaha. Fauzi pembalap dari team KRT Kuala Namu berhasil merajai kelas Grasstrack Senior dan Bebek Campuran Senior dengan total poin 47. Di sini Fauzi berhasil meredam ambisi M.Edo RH pembalap Badung Racing Marindal dan Herianto dari Team ABR Racing Team Medan. Pada kategori Junior, Eza Livin Rock harus bersaing

diperkirakan pada 2013 akhir sudah selesai, "jelas Gubernur. Secara fungsional, keberadaan jembatan ini penting untuk ekonomi. Selain itu akan menjadikan seberang sebagai kota wisata serta menghubungkannya dengan kota. Masyarakat Kota Jambi, bisa naik ke jembatan gantung apabila hendak melihat sungai dengan berjalan kaki. Jembatan ini khusus untuk pejalan kaki, disamping itu juga akan disediakan kapal pesiar. Nantinya di seberang akan disediakan kuliner khas masyarakat seberang, dan di ujung jembatan akan dibangun jam besar. "Disamping itu, di pangkal jembatan ini nantinya juga direncanakan akan ada rumah makan terapung," tegasnya. Pada kesempatan ini Gubernur juga menyampaikan insfirasi pembangunan jem-

batan gantung tersebut. “Saat saya berdiri di depan rumah dinas ini, saya melihat ke sebarang, dan saya saat itu berkeinginan membangun sesuatu yang istimewa yang dapat dilihat dari seberang sini, terlebih bagi tamu-tamu," katanya, seraya menambahkan, semula saya ingin membuat patung, tetapi di seberang tidak mungkin dibangun patung karena masyarakat seberang masyarakat religius. Kalau ada yang berpikiran, kenapa Gubernur membangun ini, kenapa tidak membangun jalan?. Jalan juga dibangun, dan di tahun 2012 ini mulai dikerjakan, tetapi memang tidak sekali gus, semuanya dipikirkan. "Pembangunan jembatan bukan sekadar untuk ‘wahwahan- saja, melainkan dinilai memang memberi dampak bagus," ujarnya. (INRO)

Pemkab Batubara Bantu Korban Kebakaran BATUBARA - Pemkab Batubara memberikan bantuan berupa seng, semen, batu, pasir, papan kepada M Zeini warga desa Planggiran, Sei Suka yang menjadi korban kebakaran. Pemberian bantuan merupakan bentuk kepedulian sesama insan dengan harapan korban agar tetap sabar, tawaqal terhadap musibah yang menimpa. Pemberian bantuan dilaksanakan di halaman lokasi rumah, Jumat, dihadiri Kepala Dinas Sosial Drs Aladdin, Muspika Sei Suka, tokoh masyarakat dan korban. Drs Aladdin berharap kepada M Zeini agar dapat memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya serta bersabar dalam menghadapi musibah. “Jangan dinilai bantuan yang diberikan tetapi ini merupakan kewajiban dalam menolong sesama,” ucapnya. Korban kebakaran M.Zeini menjelaskan, kejadian kebakaran dikarenakan arus listrik, bantuan ini akan saya pergunakan untuk membangun rumah kami yang ludes terbakar, kami merasa terharu atas perhatian yang sangat besar dari Pemkab Batubara dan untuk sementara kami menetap ditempat keluarga yang tidak jauh dari lokasi rumah kami yang terbakar.(SAHREL)

Juara Bintang Bayu Super Grasstrack 2012

ketat dengan pembalap asal ABR Racing Team M.Wira. Di kelas lainnya, kelas pemula pe-grasstrack asal Kecamatan Serba Jadi dari team MRM Tanjung Harap besutan bung Iyeng, Andre SF meski bersaing ketat dengan pe-grasstrack Perbaungan, ia berhasil menjadi pemenang dengan total poin 42. Kepada para pemenang pihak panitia yang diketuai H Abd Hamid dan Najaruddin Kepala Desa Dolok Masango menyerahkan uang pembinaan dan tropy. Camat Bintang Bayu Drs Zulkan dan Ketua Pemuda Pancasila M.Yunus usai menyerahkan hadiah, kepada KPK Pos menyampaikan rasa bangga atas kerjasama semua pihak yang telah meyelenggarakan even Grasstrack ini. "Sangat diharapkan, lewat even ini akan muncul bibit-bibit pembalap

yang handal dan bisa membawa nama baik Kecamatan Bintang Bayu," tutur Camat. Selain itu, even ini hendaknya menjadi sisi positif bagi para pembalap atau siapapun yang hobby pada olagraga ini

untuk menjaga disipilin dalam berkendaraan di jalanan. Inilah tempatnya untuk menujukkan kemampuan, bukan ugal-ugalan di jalan. (ARM)

SERIUS - Camat Bintang Bayu, Drs Zulkan (tengah), Askep Ir AE Nasution dan personil Danramil-17 Kotarih tampak serius menyaksikan lomba.(KPK POS/ARM)


E D I S I 190 5 - 11 MARET 2012

KPKPOS

HALAMAN 16

PUNGLI MERAJALELA DI DISPENDA MEDAN

Ngurus SPPT Dikutip Rp100 Ribu

Anas Dikirimi Tiga Mobil Mewah JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dikirimi tiga buah mobil mewah dari PT Permai Grup. Demikian keterangan saksi Hidayat yang merupakan mantan supir Wakil Direktur Keuangan Permai Grup, Yulianis dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. "Saya beberapa kali diminta mengantar mobil ke Pak Anas ke rumahnya di Teluk Langsa, ada tiga kali," kata Hidayat dalam sidang lanjutan perkara Wisma Atlet dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu. Menurut Hidayat, tiga mobil tersebut adalah, yang pertama diantar pada tahun 2009 yaitu mobil merk Alphard dengan plat nomor B 15 OA, mobil kedua yaitu jenis Toyota Camry. "Sedangkan yang ketiga yaitu mobil Harrier, tadinya saya yang mau antar sendiri, tapi kemudian supir Pak Anas, Pak Yadi telepon katanya mau diambil langsung oleh Pak Yadi," ujar Hidayat. Selain menerima tiga buah mobil mewah, Anas juga diduga menerima sejumlah uang dari Yulianis melalui supir operasional keuangan PT Anugerah Perkasa,

Hery. Di dalam sidang, Hery menjelaskan, dia tiga kali diperintahkan Yulianis untuk mengantarkan sejumlah uang ke rumah Anas di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. "Dua kali pengiriman pada tahun 2009 langsung ke rumah Anas di Duren Sawit yang diterima penjaga rumah. Saya tahu itu isinya uang karena pegangannya lain," ujar Hery. Hanya saja, Hery mengaku tidak tahu besaran uang yang diminta Yulianis untuk diantarkan kepada Anas. Sedangkan pengiriman ketiga, menurut Hery, jumlahnya mencapai US$ 1 juta yang dibungkus dalam bentuk kado. "Pengiriman ketiga, waktu sudah di Tower Permai yaitu pada Maret 2011, sebesar US$ 1 juta, ada tanda terima. Saya disuruh langsung ke Duren Sawit. Tetapi, di tengah jalan saya ditelpon Bu Furi, katanya Pak Anas tidak ada di rumah. Saya diminta janjian sama supir Anas. Pak Yadi saya telpon lalu saya janjian dengan Pak Yadi di sebuah restauran di Wolter Mongisidi di Tendean, kita ngobrol-ngobrol sebentar lalu saya kasih ke Yadi uangnya," jelas Hery. (SP/BBS)

Akan Diperiksa, Anas Percaya KPK JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Anas pun mempercayakan semuanya kepada KPK. "KPK mempunyai standar, jadi percayakan pada KPK," kata Anas di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Rabu. Menurut Anas, seharusnya pemanggilan terhadap seorang saksi tidak perlu didorong-dorong pihak lain. "Tidak perlu ditegastegas. Jadi tidak perlu dikembangkan opini agar KPK memanggil orang. Dan tidak perlu mendorong-dorong atau dicegahcegah," ujarnya. Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP menyatakan KPK

membuka kemungkinan memeriksa Anas dalam kasus korupsi proyek pembangunan pusat pelatihan dan stadion olahraga di Hambalang, Jawa Barat. "Tapi tepatnya kapan saya belum dapat informasi," kata Johan. Menurut Johan, kasus Hambalang masih dalam tahap penyelidikan. Untuk dapat naik ke tingkat penyidikan KPK masih mengumpulkan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam kasus yang terkait dengan Muhammad Nazaruddin itu. Selain Anas, KPK juga menjaaki memeriksa Angelina Sondakh dalam kasus ini. Angie diketahui saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam suap wisma atlet. (IC/BBS)

MEDAN - Pungutan liar (pungli) merajalela di Dinas Pendapatan(Dispenda) Medan. Untuk mengambil formulir SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dikutip Rp100 ribu. Anehnya, kutipan liar itu muncul di tengah gencarnya masyarakat Kota Medan ingin membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk TA 2012 ini. Di tengah masyarakat sudah sadar mau bayar pajak bumi dan bangunan, justru dipersulit dengan belum disampaikannya SPPT kepada warga. Ditambah lagi harus memberi uang “ipit-ipit “ Rp100 ribu hanya untuk satu lembar SPPT. Itupun karena samasama pegawai atau diistilahkan sama-sama satu atap dan lain lagi patokan kutipan bagi warga masyarakat biasa yang pasti di atas patokan tersebut.

rokrasinya terlalu bertele-tele sehingga terkesan dipersulit, sebab sampai saat ini SPPT belum sampai ke tangan warga. Warga sangat membutuhkan SPPT karena untuk berbagai urusan seperti pengurusan sertifikat, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan pengajuan kredit ke bank harus menyertakan surat tersebut. Kadispenda Medan Drs Syahrul Harahap yang ditanya wartawan di kantor walikota, sangat terkejut dengan informasi adanya kutipan liar tersebut dan langsung menelepon stafnya di kantor untuk menindak bawahannya yang meminta uang tersebut. “Kita akan tindak, bila perlu dipindahkan dari Dispenda,” ujarnya seraya meminta untuk tidak memberitakannya. (VIN)

Sungai Sosa Tercemar Limbah Beracun PALAS - Sungai Sosa diduga tercemar limbah beracun. Pasalnya, Senin pagi, warga sekitar pinggir sungai ramairamai mengambil ikan yang menggelepar dan megab-megab di sungai. Kejadian itu diduga akibat sungai keracunan limbah. Hal itu terlihat mulai dari Desa Lubuk Bunut, Rotan Sogo, Parmainan, Pagaran Dolok, Ali Aga Mananti, Hutaraja Tinggi dan Desa Sungai Korang hingga batas Provinsi Riau. Pengambilan ikan itu menggunakan tangguk dan jala serta sebagian besar menangkap dengan tangan sendiri. Ali Akbar (38) warga setempat mengatakan, kejadian itu sangat mengejutkan, karena warga mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat memuaskan. Katanya, sekali jala ratusan ekor ikan berhasil ditangkap, begitu juga dengan hasil yang diperoleh dengan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RANTAU PRAPAT

KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KOTA PINANG JALAN LINTAS SUMATERA BLOK SONGO (DEPAN SPBU BLOK SONGO), KOTA PINANG, KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TELEPON (0624) 95522, FAKSIMILE (0624) 95523, SITUS www.pajak.go.id

SIARAN PERS UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Tidak Taat Pajak, PNS Dapat Dijatuhi Hukuman Disiplin Jakarta, 20 Januari 2012 – Semua Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan dengan benar,lengkap dan melaporkannya secara tepat waktu. Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor : SE/02/ M.PAN/3/2009 tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Selain hal itu, juga diatur bahwa Pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya manusia / kepegawaian agar memfasilitasi pendaftaran NPWP bagi Pejabat atau PNS yang belum memilikinya, tata cara pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan cara melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Dalam Surat Edaran tersebut juga dinyatakan bahwa bagi Pejabat atau PNS yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan agar dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS. Untuk melaksanakan kewajiban seperti yang diatur dalam Surat Edaran Menpan tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak menghimbau agar seluruh Pejabat atau PNS segera mempersiapkan data pendukung pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011, terutama bukti potong pajak penghasilan yang dikeluarkan Bendahara. Oleh karenanya, para Bendahara di satuan-satuan kerja juga segera memberikan bukti potong pajak penghasilan Pejabat atau PNS di lingkungan satuan kerjanya. Direktorat Jenderal Pajak akan berkoordinasi dengan Pimpinan Satuan Kerja di tingkat pusat dan daerah untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai tata cara pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011.Dan bagi Pejabat atau PNS yang ingin secara aktif mendapatkan bimbingan atau konsultasi perpajakan dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau menghubungi Kring Pajak 500200. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas, ttd Dedi Rudaedi NIP 195309231976101001

“Pajak Untuk Kelanjutan Pembangunan Bangsa” Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan ( KP2KP ) Kotapinang Jl. Lintas Sumatera-Blok Songo (Depan SPBU Blok Songo), Kotapinang No.Telp./Fax. : 0624 - 95522/95523

Kutipan liar pengurusan SPPT ini sudah berulang kali dikeluhkan warga dan sikap petugas di Dispenda juga kurang bersahabat yang membuat warga merasa dipersulit, padahal mereka ingin menyetor uang ke kas negara. "Mau nyetor uang ke kas negara saja dipersulit ditambah lagi harus ada uang pelicin, barulah urusan selesai," ujar salah seorang warga. Sejumlah warga mengeluhkan adanya pungli dan si-

kap kurang bersahabat dari petugas di Dispenda tersebut dan minta agar Walikota Medan Rahudman Harahap mengevaluasi system pelayanan publik. Tanpa segan-segan pegawai tersebut meminta uang pelicin namun pengumuman tentang adanya kutipan pengurusan SPPT tidak ada tercantum dalam pemberitahuan di lantai 3 Kantor Dispenda, tempat pelayanan PBB. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2012 ini, PBB sudah menjadi wewenang Dispenda Medan yang sebelumnya ditangani Kantor Pelayanan Pajak Medan. Saat ditangani kantor pelayanan pajak, SPPT langsung diantar ke rumah warga sehingga tidak perlu repot-repot mendatangi kantor tersebut. Namun setelah ditangani Dispenda, warga mengeluah karena bi-

menggunakan tangguk. “Mereka mendapatkan sebanyak itu karena ikan terlihat menggelepar dan megab-megab di permukaan air. Biasanya hal itu terjadi akibat sungai keracunan limbah,” ujar Akbar. Sementara siangnya, di atas jembatan Sosa 2, jalan menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN IV Kebun Sosa, sungai terlihat kian meluap berwarna kuning kelat, permukaan air telihat bercampur cairan mirip limbah. Sedangkan di atas tumpukan sampah yang tersangkut di tiang jembatan, berupa ranting kayu dan daun-daunan terlihat ikan kecil jenis ikan putih yang mati karena keracunan. “Ikannya terlalu kecil untuk diambil warga dan besar kemungkinan ikan di Sungai Sosa sudah punah,” ujar Akbar. Manajer PKS PTPN IV Kebun Sosa Parianto yang berada di atas jembatan,

MTQ Tingkat Kabupaten Asahan Digelar KISARAN - Pemkab Asahan melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten mulai 3 Maret hingga 7 Maret 2012. Kegiatan MTQ tersebut, kata Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Rahman Halim AP dilaksanakan di lapangan sepakbola PT BSP di Desa Pulo Bandring, Kecamatan Pulo Bandring yang memperlombakan lima cabang yakni Tilawah, Hifzil, Khotil, Syarhil dan Fahmil. Mengenai anggaran, Kabag Humas menjelaskan, Pemkab telah menganggarkan kegiatan MTQ mulai dari penyelenggaraan di Kabupaten hingga persiapan MTQ tingkat Provinsi dan Nasional untuk tahun 2012. ”Dana tersebut bukan sekaligus digunakan untuk MTQ di Kabupaten, namun dana juga termasuk persiapan peserta menuju MTQ tingkat selanjutnya,” kata Kabag Humas, Senin, seraya menambahkan, para peserta ditampung di 55 rumah di sekitar lokasi. (IN)

600 Guru Ikuti Ujian Pra Sertifikasi BATUBARA – Sebanyak 600 orang

langsung pergi saat melihat wartawan akan menjumpainya. Dia bergegas masuk ke mobilnya meninggalkan anggotanya di atas jembatan. Kepada warga dia mengatakan pihaknya telah mengambil sampel air untuk diperiksa di laboratorium perusahaan. Sementara saat di Kantor PTPN IV Kebun Sosa, sejumlah wartawan merasa kecewa atas sikap pihak manajemen perusahaan perkebunan negara itu. Berbagai alasan disampaikan pihak Security yang menolak wartawan menemui Kepala Laboratorium yang diketahui bernama Junaidi. “Saya Kepala sekuriti di sini,

para awak media kami harap menunggu di ruang Papam saja, di sana lebih santai,” ujar Kepala Securiti PKS PTNP IV Kebun Sosa Kapt A Sihotang. Sementara menurut keterangan Kepala Desa Handio, Kecamatan Sosa, Baha Hasibuan mengatakan, di daerahnya yang terletak di hulu sungai, tidak ada ikan yang mati atau menggelepar. Hanya saja kondisi sungai sedang meluap dengan warna air keruh. (GARI)

Penyelesaian Pasar Binser Air Joman KISARAN - Tim yang telah ditunjuk sebagai pejabat yang diperintahkan untuk menyelesaikan permasalahan pasar tradisional Binjai Serbangan (Binser) Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan mengeluarkan rekomendasi. Adapun rekomendasi tersebut adalah penempatan kembali sebagian para pedagang pasar Binser Kecamatan Air Joman merevisi penempatan yang telah diperbuat Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan, menyesuaikan dengan kapasitas tempat berjualan yang tersedia. Kemudian, bagi para pedagang yang tidak dapat menerima penempatan kembali sebagaimana hasil rekomendasi tidak akan diproritaskan untuk menempati tempat berjualan yang akan dibangun berikutnya oleh Pemkab Asahan. Dan Proses penempatan kembali para pedangan Binser, termasuk pedagang emperan/kaki lima dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota bekerjasama dengan Camat Air Joman dan Lurah Binjai Serbangan dengan mengoptimalkan tempat yang masing kosong atau tempat lain yang masih memungkinkan untuk dimanfaatkan Rekomendasi tersebut berdasarkan berita acara penempatan kembali para pedagang pasar tradisional Binser yang ditanda tanggani oleh pejabat yang diperintahkan seperti Staf Ahli Bupati Asahan Bidang Hukum dan Politik, Ibrahim Usman, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Saifuddin Tarigan, Inspektur Syarifuddin Nasution dan beberapa pejabat yang terkait. (IN)

guru SD, SMP, SMA sederajat negeri/swasta se Batubara mengikuti ujian pra sertifikasi, Sabtu, yang pelaksananya lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) Medan. Pelaksanaan berlangsung sehari di tiga lokasi masingmasing di SMKN I Talawi, SMPN I Tanjung Tiram dan SMPN 4 Lima Puluh. Kepala Dinas

Pendidikan Drs Zainal Alwi MSi menjelaskan, pelaksanan ujian pra sertifikasi dimulai dari jam 8 s/d 10 WIB dengan jumlah soal sebanyak 100. Hasil ujian akan diperiksa di Medan. Para peserta yang lulus nantinya akan mengikutri PLPG di Medan. Uji kompetensi awal dimaksudkan untuk memastikan guru

mengikuti PLPG yang berfungsi sebagai alat seleksi dan pemetaan kompetensi dasar guru pada kompetensi paedagogik dan kompetensi profesional dan andaikata kita telah lulus sertifikasi artinya guru tersebut telah mampu bekerja secara profesionalisme dan dia berhak mendapat dana tunjangan sertifikasi. (SAHREL)


E Paper Kpk Pos Edisi 190 /5 Maret 2012