Page 1

VOLUME

01 BULETIN

MATA GARUDA INSTITUTE THINK THANK TEAM TEMA:TAXAMNESTY


DAFTAR ISI 2

TAX AMNESTY DAN PERTUMBUHAN EKONOMI Penulis : Irfan Nurhadian

6

PERAN TAX AMNESTY DALAM MENJAGA DEFISIT ANGGARAN Penulis : Muhammad Faizal Ahda

8

PERAN TAX AMNESTY DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA Penulis : Ari Wibowo

Mata Garuda adalah ikatan alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan berfungsi sebagai pusat kontribusi para anggotanya dalam pembangunan Indonesia sebagai wujud dharma bak atas ilmu dan jiwa kepemimpinannya untuk Indonesia.

VISI Menjadikan Mata Garuda sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas untuk pembagunan bangsa Indonesia.

MISI Membantu proses rekruitmen LPDP dalam penyediaan kebutuhan SDM yang dinamis. Menjadi pusat kajian strategis pembangunan Indonesia.

Sumber Foto : h p://cdn-media.viva.id/thumbs2/2016/10/18/5806211cd8224penerimaan-tax-amnesty-melambat_788_454.jpg h p://waspada.co.id/wp-content/uploads/2016/07/AMNESTI.jpg

Menjadi rumah bagi talenta-talenta terbaik bangsa dengan semangat saling mensukses kan kegiatan-kegiatan yang bernilai tambah bagi bangsa.

h p://cdn.metrotvnews.com/dynamic/content/2016/09/14/5830 67/fHcXsNl1J4.jpg?w=650

Turut serta dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata.

h ps://assets.rappler.com/BCB6CCBC342F4D4882CF82452677 C639/img/E813B599D30044598C9B7665FFD03AAF/ Program-Pengampunan-Pajak-010716-wsj-2_E813B599D 30044598C9B7665FFD03AAF.jpg

h p://katadata.co.id/public/media/images/thumb/2016/08/05/ 2016_08_05-20_26_52_1a3cde4561893df0748f088117fe1af3_ 620x413_thumb.jpg


2

tax amnesty DAN pertumbuhan ekonomi Penulis: Irfan Nurhadian

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 pemerintah pusat menargetkan penerimaan pendapatan negara sebesar Rp 1.822,5 Triliun. Dari total jumlah tersebut, penerimaan yang ditargetkan dari sektor perpajakan mencapai sekitar 75% atau sebesar Rp 1.360,2 Triliun. Negara. Pendapatan Negara dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam bagan di samping.

Sumber: Wikipedia

DeďŹ nisi Amnesty dan Pengampunan Pajak Menurut UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, bahwa

1. pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya

Dari bagan tersebut bisa dilihat bahwa

terutang, dak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan saksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

mayoritas penerimaan negara kita didapatkan dari Pajak. Maka adalah hal

(Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016)

yang lumrah jika pemerintah sangat memperha kan masalah pajak sebab berdampak signiďŹ kan terhadap kelangsungan negara. Oleh karena itu pada tahun 2016 ini pemerintah mengeluar-

2. 3.

kan kebijakan baru yaitu dengan diberTahun 2016 tentang pengampunan Tax Amnesty. Diharapkan dengan

(Merriam-Webster)

A tax amnesty can be deďŹ ned as a program that provides for a reduc on in real terms of taxpayers' declared or undeclared tax liabili es as established by law. (Le Borgne, Mr Eric. Economic and poli cal determinants of tax amnes es in the US States. No. 6-222. Interna onal Monetary Fund, 2006)

lakukannya Undang-Undang nomor 11 pajak atau yang lebih dikenal dengan

Amnesty; a decision that a grup of people will not be punished.

Under a tax amnesty, civil and criminal penal es are waived for tax-

4. payers or for those who should have been taxpayers who voluntarily

berlakunya undang-undang ini, dapat

admit that they have not paid the correct amount of tax for some prior period and who pay the full amount of their unpaid tax.

m e n a i k ka n a n g ka p e r t u m b u h a n

(Lerman, Allen H. "Tax amnesty: The federal perspec ve." Na onal Tax Journal 39.3

ekonomi Indonesia, yang pada akhirnya

(1986): 325-332)

akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

5.

PENGAMPUNAN : Pembebasan dari hukuman atau tuntutan; ampunan. (Kamus Besar bahasa Indonesia)


Latar Belakang Tax Amnesty Secara umum, ada beberapa penyebab kenapa pemerintah Indonesia mengajukan agar kebijakan Tax Amnesty ini diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar dapat disetujui menjadi Undang-Undang. Utamanya adalah k a r e n a p e r t u m b u h a n e ko n o m i Indonesia yang menurun dan belum sesuai harapan pemerintah, terutama pertumbuhan investasi. Berikut bagan distribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia

Sumber: Badan Pusat Sta s k

Banyak hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik faktor internal maupun eksternal. Penyebab utamanya tentu saja kondisi perekonomian global yang kurang menguntungkan diantaranya: 1. Fenomena moderasi pertumbuhan ekonomi global 2. Perekonomian Amerika Serikat yang belum stabil 3. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok 4. Ke dakpas an kebijakan moneter pada negara maju, meningkatkan vola litas pasar keuangan global 5. Harga komoditas yang menurun 6. Resiko geopoli k yang terjadi di dunia, semisal di daerah Timur Tengah dan Sumber: Badan Pusat Sta s k

Dari bagan di atas, bisa kita lihat bahwa konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan pada bagan kedua, pelemahan ekonomi global dalam 3 tahun terakhir (2013-2015) turut mempengaruhi pertumbuhan investasi karena terjadi moderasi pada laju pertumbuhan PDB Indonesia. Perkembangan perdagangan internasional juga masih belum kembali ke kondisi sebelum krisis. Pemerintah tentunya akan selalu berupaya untuk tetap memacu pertumbuhan investasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

efek Brexit.

Selain kondisi ekonomi global tersebut, berikut beberapa kondisi perekonomian domes k yang ternyata belum sesuai harapan: 1.Ketergantungan struktur perekonomian Indonesia pada sektor komoditas yang berdampak pada pelemahan sektor perdagangan internasional, sehingga menyebabkan deďŹ sit neraca transaksi berjalan 2.Penurunan laju pertumbuhan sektor industri dan manufaktur 3.Pasar keuangan domes k yang masih rela f dangkal 4.Infrastructure gap yang masih nggi 5.Perkembangan penerimaan negara baik dari Pajak maupun Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) yang belum sesuai harapan Hal di atas berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, dan tentunya kesenjangan sosial yang makin nggi antara orang miskin dan orang kaya. Dengan kondisi tersebut, pemerintah wajib menemukan sumbersumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan mencari sumber investasi dari luar negeri, karena peluang untuk berinvestasi di Indonesia masih terbuka lebar. Oleh karenanya pemerintah menawarkan program Tax Amnesty melalui Undang-Undang No. 11


Tahun 2016 yang bertujuan untuk memperbaiki struktur ekonomi Indonesia dengan mencari sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan & inklusif.

untuk mendapatkan dana segar adalah dengan melakukan pinjaman luar negeri. Tetapi tentu saja beresiko sebab pemerintah harus membayar bunga pinjaman yang besar.

Salah satu sumber investasi dari luar negeri yang diincar oleh pemerintah adalah dengan cara repatriasi harta. Secara umum deďŹ nisi repatriasi harta adalah proses pengembalian akumulasi penghasilan berupa asset atau harta dari luar wilayah Indonesia ke dalam wilayah Indonesia.

Padahal di sisi lain ternyata masih banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki asset di luar negeri yang nilainya sangat besar. Berikut beberapa es masi besarnya asset WNI di luar negeri:

Maksud dan Tujuan Tax Amnesty Secara umum, maksud dan tujuan program Tax Amnesty yang ingin dicapai adalah: Pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi asset, dimana nan nya akan mendorong peningkatan likuiditas domes k, perbaikan nilai tukar rupiah, suku bunga yang kompe f, dan peningkatan investasi.

1.

Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi sehingga basis perhitungan potensi penerimaan pajak yang lebih reliable.

2.

Meningkatkan penerimaan pajak baik dalam jangka pendek yaitu melalui penerimaan uang tebusan, maupun jangka panjang yaitu melalui penerimaan pajak berdasarkan basis data yang lebih lengkap dan akurat.

3.

Tax Amnesty, Repatriasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Repatriasi harta merupakan poin pen ng dalam Tax Amnesty. Pemerintah membutuhkan banyak dana untuk melaksanakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia masih kekurangan sarana infrastruktur seper jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan sebagainya. Dana APBN pun terbatas peruntukannya dan dak bisa membiayai seluruh pembangunan infrastruktur. Salah satu cara

4

Dana repatriasi dari Tax Amnesty akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Akan lebih menguntungkan bagi pemerintah untuk menggunakan uang 2. Data Credit Suisse Global Wealth milik bangsa sendiri dibandingkan Report dan Allianz Global Wealth meminjam kepada pihak luar negeri. Report (diolah) menges masi asset Dana yang terkumpul dan digunakan WNI di luar negeri mencapai untuk membangun infrastruktur Rp 11.125 Triliun. tentunya akan menjadi mul plier eect bagi pertumbuhan ekonomi. 3. Bank Indonesia memperkirakan Lapangan kerja yang lebih banyak jumlah illicit funds Indonesia di luar akan menyerap tenaga kerja, yang negeri sebesar Rp 3.147 Triliun. pada akhirnya akan mengurangi pengangguran dan kesenjangan sosial. Dengan infrastruktur yang baik maka 4. Kementerian Keuangan menges perputaran ekonomi akan semakin masi total asset WNI di luar negeri cepat yang tentunya berimbas minimal sebesar terhadap peningkatan kemakmuran Rp 11.000 Triliun. rakyat Indonesia. Masih banyak peluDengan banyaknya harta WNI yang ang untuk berinvestasi di Indonesia. tersimpan di luar negeri, pemerintah melalui kebijakan Tax Amnesty mengajak WNI untuk repatriasi harta yang ada di luar negeri untuk di investasikan di Indonesia, mengingat besarnya dana yang dibutuhkan pemerintah untuk pembangunan. Selain memberikan mbal balik investasi yang menjanjikan, tentu saja dengan memanfaatkan program Tax Amnesty ini, pemerintah memberikan insen f perpajakan kepada WNI berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, dak dikenai sanksi administrasi dan saksi pidana pajak, dak dilakukan pemeriksaan, penghen an proses pemeriksaan, jaminan kerahasiaan data, dan pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.

1. McKinsey&Company menges masi terdapat sekitar USD 250 Miliar asset WNI di luar negeri.


Berikut adalah bagan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur Indonesia Tahun 2015-2019:

Saat ini infrastruktur di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara tetangga. Berikut adalah bagan perbandingan Indonesia dengan 139 negara lainnya, termasuk dengan beberapa negara ASEAN dalam Global Compe veness Ranking 2015-2019:

Sumber: GCI WEF 2015-2016

Dari data tersebut, bisa dilihat bahwa infrastruktur akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Jika Indonesia bisa bersaing dalam hal infrastruktur, maka niscaya pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan dapat melejit. Kita semua hidup di Indonesia, mencari makan dan rejeki di Indonesia, maka selayaknya pula lah kita sebagai rakyat Indonesia mendukung dan mensukseskan Tax Amnesty. Semoga rakyat Indonesia, khususnya para konglomerat WNI di manapun dapat tergugah ha nya sebagai anak bangsa, agar mau memindahkan hartanya yang disimpan di luar negeri dan menginvestasikannya di Indonesia supaya dapat membantu memutar roda ekonomi Indonesia lebih cepat lagi sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terus tumbuh secara signiďŹ kan dari tahun ke tahun.


6

peran tax amnesty dalam menjaga defisit anggaran Penulis: Muhammad Faizal Ahda Kandidat Master of Interna onal Tax, Melbourne Law School, University of Melbourne

Jika kita berkaca pada tahun 2015 yang lalu, berdasarkan Laporan Realisasi APBN Ta h u n 2 0 1 5 , j u m l a h pendapatan negara hanya mencapai sekitar Rp1.508 triliun (85,6% dari target). Dari angka ini, terdapat komponen penerimaan perpajakan (termasuk cukai dan bea masuk) sebesar Rp1.240 triliun (83,29% dari target). Pada sisi lain, jumlah belanja negara mencapai angka sekitar Rp1.806 triliun (91,05% dari target). Dari angka-angka tersebut, dapat diketahui bahwa di tahun 2015 telah terjadi defisit anggaran sebesar Rp298 triliun. Defisit anggaran dapat terjadi tentu karena pada satu sisi Pemerintah harus membiayai seluruh kegiatan operasional dan pembangunan pemerintahan dan negara yang dipandang pen ng pada tahun tersebut, tetapi di sisi yang lain kemamp u an Pemerintah u ntu k menghasilkan pendapatan negara terbatas karena berbagai faktor. Pengendalian terhadap defisit anggaran hanya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan memaksimalkan pencapaian target pendapatan negara atau meminimalkan angka belanja negara (penghematan belanja negara). Jika kedua cara ini sulit untuk dapat dilakukan, berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan

bahwa perlu adanya penetapan sumber sumber pembiayaan (utamanya melalui penarikan pinjaman dalam negeri mau pun luar negeri) dalam APBN untuk menutup defisit anggaran tersebut. Namun demikian, di bagian penjelasan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa defisit anggaran yang diperbolehkan maksimal sebesar 3% dari Produk Domes k Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman harus dijaga untuk dak melebihi angka 60% dari PDB. Selain harus memperha kan batasan tersebut sebagai amanat Undang-Undang, pilihan menutup defisit anggaran dengan terus menambah pinjaman negara oleh sebagian kalangan dipandang bukan sebagai pilihan yang bijak. Oleh karena itu, alterna f solusi sebaiknya tetap berpegang kepada pengendalian dua instrumen utama APBN, yaitu pendapatan dan belanja negara.

Lalu bagaimana dengan kondisi fiskal di tahun 2016 ini? Di tahun ini tampaknya kondisi fiskal secara umum dak begitu berbeda dengan apa yang dialami di tahun 2015. Target penerimaan perpajakan dipandang kurang begitu realis s untuk dicapai dengan melihat kondisi ekonomi saat ini serta berkaca kepada realisasi pencapaian penerimaan perpajakan di tahun 2015. Hal inilah yang memicu Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, untuk segera melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rangka menjaga kredibilitas

APBN, khususnya menjaga angka defisit anggaran untuk tetap berada di bawah angka 3% dari PDB sesuai dengan amanat Undang-Undang sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Dari sisi pendapatan negara (sesuai dengan APBN-P Tahun 2016), target penerimaan perpajakan di tahun 2016 diharapkan mencapai angka Rp1.355 triliun (sebelumnya diharapkan untuk mencapai angka Rp1.546 triliun). Sedangkan dari sisi belanja negara, akan dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp133,8 triliun, dengan rincian belanja kementerian atau lembaga negara sebesar Rp 65 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp 68,8 triliun (sumber: h ps://m.tempo.co/ read/news/2016, 3 Agustus 2016). Untuk menjaga agar angka defisit anggaran dak semakin melebar serta menjamin bahwa belanja operasional dan pembangunan (yang sudah direncanakan) tetap dapat dilakukan di tahun ini (tanpa adanya pemotongan a n g ga ra n b e l a n j a n e ga ra l a g i ) , pencapaian target penerimaan pajak dak boleh meleset (kurang dari yang sudah ditetapkan).

Salah satu langkah terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak tersebut adalah dengan meluncurkan program pengampunan pajak


Atau yang lebih dikenal dengan istilah tax amnesty (TA) dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 1 Juli 2016 TA dideďŹ nisikan dalam Pasal 1 Undang Undang tersebut sebagai 'penghapusan pajak yang seharusnya terutang, dak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.' Dalam dunia perpajakan, mekanisme ini disebut sebagai voluntary disclosure program, yaitu suatu program dimana masyarakat diharapkan untuk secara sukarela mengungkapkan data perpajakannya yang dulunya dak benar untuk mendapatkan pengampunan pajak terutama sanksi adminsitrasi maupun sanksi pidana. Kedua sanksi ini akan ditegakkan kepada para wajib pajak di kemudian hari apabila diketahui adanya data perpajakan terdahulu yang dak benar dan wajib pajak terkait dak berpar sipasi pada program TA.

optimis

Apakah kita bisa dengan program TA ini?

Data menunjukkan (sumber: h p:// www.pajak.go.id/sta s k-amnes ) bahwa per tanggal 15 Desember 2016 (periode ke-2 program TA), uang tebusan (di luar pembayaran tunggakan) yang sudah masuk mencapai angka Rp96,5 triliun (58% dari target). Angka ini menunjukkan bahwa adanya pergerakan posi f dari par sipasi masyarakat dalam program TA ini. Meskipun sempat adanya 'kegaduhan' di kalangan masyarakat terhadap peluncuran program TA ini di periode ke-1, pada periode ke-2 ini Pemerintah melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan publikasinya secara perlahan mampu mengajak dan meyakinkan masyarakat untuk berpar sipasi pada program ini. Satu hal yang pas adalah bahwa program TA telah menyumbang angka Rp96,5 triliun (sangat mungkin untuk terus bertambah sampai dengan tanggal 31 Desember nan ) terhadap total penerimaan perpajakan yang ditargetkan di tahun ini. Dengan kata lain, program TA secara konkret telah memperkecil kemungkinan pelebaran Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang deďŹ sit anggaran di tahun ini sebesar Pengampunan Pajak selanjutnya Rp96,5 triliun. menyebutkan bahwa tujuan Program Lalu bagaimana dengan impact program TA a d a l a h u n t u k m e m p e r c e p a t TA dalam jangka panjang untuk menjaga defisit anggaran? pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta Sebagaimana disebutkan sebelumnya (repatriasi), memperluas basis data bahwa program TA juga bertujuan p e r p a j a k a n , d a n m e n i n g k a t k a n untuk mengajak masyarakat melakukan penerimaan pajak. Meski tujuan utama repatriasi harta mereka yang berada dari program TA bukan hanya sebatas di luar negeri untuk dibawa ke untuk mendongkrak penerimaan Indonesia dan ditanamkan pada sektorperpajakan, program TA ini diharapkan sektor produk f. Tujuan lainnya adalah untuk dapat menyumbang Rp165 untuk merapikan basis data perpajakan triliun (yang berasal dari uang tebusan) dimana melalui program TA ini, masyapada total penerimaan pajak di tahun rakat mendeklarasikan aset-aset ini (periode ke-1: 1 Juli-30 September mereka yang akan menjadi basis data 2016 dan periode ke-2: 1 Oktober-31 perpajakan. Desember 2016) dan di tahun mendatang (periode ke-3: 1 Januari-31 Maret 2017). Di sini lah letak peranan program TA, dalam jangka pendek, untuk memperkecil kemungkinan pelebaran angka deďŹ sit anggaran.

Indikasi dari tujuan-tujuan tersebut adalah pertama, bahwa apabila asetaset tersebut bersifat produk f (mengenerate penghasilan) baik yang berada di luar maupun dalam negeri, maka di masa yang akan datang harus

dibayarkan pajak atas penghasilan tersebut ( dak ada alasan lagi untuk menghindar). Kedua, apabila harta yang berada di luar negeri direpatriasi ke dalam negeri dan diinvestasikan pada sektor riil yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dimana selanjutnya para pekerja akan mendapatkan penghasilan dan apabila penghasilan tersebut melebihi angka penghasilan kena pajak, mereka wajib untuk membayar pajak atas penghasilan tersebut. Dua indikator ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, program TA diharapkan juga dapat memberikan sustainable impact terhadap pencapaian target penerimaan perpajakan, yang juga berar menjaga angka deďŹ sit anggaran di se ap tahun anggaran. Sebagai informasi, jumlah harta yang dideklarasi per tanggal 15 Desember 2016 (sumber: h p://www.pajak.go.id/ sta s k-amnes ) sebesar Rp4.017 triliun (dimana Rp144 triliun di antaranya merupakan harta yang telah direpatriasi dari luar negeri ke Indonesia). Dari uraian-uraian di atas, jelas lah bahwa program TA memang memiliki peran nyata dalam menjaga besarnya deďŹ sit anggaran. Untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera, negara ini membutuhkan anggaran belanja negara yang semakin besar untuk membiayai berbagai program pembangunan termasuk di dalamnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pertahanan dan keamanan, inovasi teknologi, dan sebagainya. Kita tentu dak mau negara ini terus berhutang untuk dapat membiayai itu semua. Satu-satunya pilihan adalah negara ini harus mampu meningkatkan p e n c a p a i a n p e n d a p ata n n e ga ra khususnya penerimaan perpajakan. Program TA diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi dalam hal ini. Mari bersama kita sukseskan program TA ini dan mari manfaatkan segera periode TA ini sebelum datangnya tahun law enforcement di tahun 2017 nan setelah berakhirnya periode TA.


8

peran tax amnesty dalam pertumbuhan ekonomi indonesia Penulis: Ari Wibowo, Awardee LPDP PK-58 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia

Di dalam situasi perekonomian negara yang mengalami perlambatan beberapa periode belakangan ini, pemerintah juga dihadapkan kepada masalah defisit anggaran. Hal ini menyebabkan program percepatan pembangunan terutama di bidang infrastruktur menjadi terkendala. Padahal tujuan utama percepatan pembangunan infrastruktur itu sendiri adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi ditengah situasi ekonomi global yang kurang bersemangat.

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2012 – 2016 (%, yoy)

Dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global memang dialami oleh hampir semua negara, tak terkecuali Sumber: Badan Pusat Sta s k dan Kementerian Keuangan (diolah) Indonesia. Penyebab melambatnya ekonomi global salah satunya adalah Dilihat dari struktur perekonomian disebabkan oleh banyak faktor. Selain karena kinerja perekonomian China Indonesia yang masih ditunjang oleh dari jumlah wajib pajak yang masih yang menurun. Dengan sistem domes c consump on, turunnya sedikit dan efek vitas kinerja petugas ekonomi terbuka yang hampir dianut kinerja perekonomian ini dak yang masih rendah, turunnya nilai oleh seluruh negara di dunia termasuk semata-mata disebabkan oleh faktor ekspor dan rendahnya harga komodiindonesia, tentu saja faktor eksternal eksternal namun juga dari dalam tas dunia terutama sektor migas juga sangat berpengaruh terhadap pereko- negeri sendiri dimana variabel sangat berdampak kepada penerimanomian dalam negeri. Hal ini terjadi konsumsi yang biasanya tumbuh an pajak. Ekspor Indonesia yang k a r e n a a d a n y a p e r d a g a n g a n 5,5% sekarang mengalami penurunan masih didominasi oleh barang-barang internasional seper ak vitas ekspor yaitu nggal sekitar 4,9%. Selain dari komoditas utama seper komoditas impor. sisi konsumsi, penyebab perlambatan pertambangan dan mineral, migas perekonomian dalam negeri juga dan batu-bara, serta perkebunan d i s e b a b ka n o l e h m e n u r u n nya seper sawit menjadi sangat rentan terhadap situasi ekonomi dunia. investasi. Ke ka perekonomian dunia mengalaPerlambatan pertumbuhan ekonomi mi perlambatan maka dampaknya disertai dengan defisit anggaran langsung dirasakan oleh negara merupakan situasi yang dak meng- ekspor r seper Indonesia. Penyebab untungkan di dalam perekonomian. nya adalah kurangnya demand dari Defisit ang garan menyebabkan negara-negara tujuan ekspor sehingga kendala dalam pembangunan. Ada nilai ekspor Indonesia anjlok. Kondisi banyak faktor yang menyebabkan ini kemudian berdampak kepada terjadinya defisit anggaran. Salah kurangnya pendapatan dan penerimasatunya adalah kurangnya peneri- an negara baik dari sisi ekspor maan negara dari sisi pajak. Rasio maupun pajak penghasilan. penerimaan pajak indonesia terhadap PDB dibanding dengan negara-negara Selain dari penerimaan pajak, defisit maju masih sangat rendah. anggaran juga berhubungan dengan pengelolaan anggaran yang dak efisien. Ini juga menjadi kendala Rendahnya penerimaan pajak juga


utama bagi pemerintah. Masih banyak kementerian/lembaga, badan-badan dan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang belum efisien dalam mengelola dan menggunakan anggaran. Hal ini kemudian dijawab oleh menteri keuangan yang baru Ibu Sri Mulyani dengan memotong anggaran di berbagai kementerian/ lembaga sehingga defisit anggaran dapat sedikit ditekan. Selanjutnya, program pembangunan dalam pemerintahan Jokowi yang berfokus kepada percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran. Dilihat dari teori pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur pada dasarnya memang sangat diperlukan ke ka pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sustainable. Tersedianya infrastruktur yang baik merupakan insen f bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun hal ini juga tentu harus dilengkapi dengan berbagai kebijakan lainnya baik kebijakan fiskal maupun moneter.

Langkah-langkah untuk memperbaiki perekonomian dan defisit anggaran yang terjadi kemudian diambil oleh pemerintah dengan mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi. Khusus untuk defisit anggaran sendiri, pemerintah mengeluarkan kebijakan p e n g a m p u n a n p a j a k (Tax Amnesty). Kebijakan tax amnesty bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yang akan digunakan untuk mempercepat

Grafik 2. Tax Ratio 10 Negara Tahun 2013

Sumber: Informasi APBN 2016 – Kemenkeu (diolah)

pertumbuhan ekonomi, mendorong refomasi perpajakan, dan mempercepat pembangunan (UU No. 11 Tahun 2016). Sasaran utama kebijakan ini adalah untuk memberikan pengampunan kepada wajib pajak (WP) yang selama ini menunggak pajak dan atau belum melaporkan seluruh hartanya yang seharusnya terkena pajak. Sasaran selanjutnya adalah mengembalikan harta warga negara Indonesia yang disimpan di negara-negara tax heaven yang ditaksir jumlahnya sangat besar hingga mencapai ribuan triliun.

U p aya ya n g d i l a ku ka n pemerintah membuahkan hasil, kebijakan tax amnesty tahap I pada periode Juli September sukses m e m b e r i ka n t a m b a h a n penerimaan negara dengan jumlah yang cukup fantastis.

Grafik 3. Defisit APBN Tahun 2005 - 2016

Sumber: Informasi APBN 2016 – Kemenkeu (diolah)

Realisasi penerimaan amnes pajak periode I adalah sebesar 97,2 triliun rupiah,sedangkan deklarasi harta secara keseluruhan adalah sebesar 3.620 triliun rupiah yang terdiri dari deklarasi luar negeri sebesar 951 triliun rupiah dan deklarasi dalam negeri sebesar 2.532 triliun rupiah. Jumlah repatriasi sebesar 137 triliun rupiah, dan yang paling menarik adalah jumlah peserta tax amnesty mencapai 366.768 wajib pajak (DJP, 2016). Kesuksesan tax amnesty pemerintah saat ini dinilai menjadi kebijakan tax amnesty yang paling sukses di dunia jika dilihat dari jumlah penerimaan. Apresiasi dan dukungan terhadap keberhasilan kebijakan tax amnesty ini juga datang dari berbagai kalangan masyarkat seper pengusaha, kalangan pemerintahan, dan masyarakat pada umumnya.

Dilihat dari teori makroekonomi, kebijakan tax amnesty dan program percepatan pembangunan infrastruktur merupakan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan meningkatkan belanja pemerintah atau dengan mengurangi pajak untuk meningkatkan output perekonomian. Sehingga, kebijakan tax amnesty dan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan belanja negara sangat erat hubungannya.

Hubungan tersebut dapat dilihat dari kebutuhan pendanaan dalam pemba-


n g u n a n . S e b a ga i co nto h , u nt u k meningkatkan output perekonomian, komponen utama yang harus di ngkatkan adalah ekspor dan investasi. Kedua komponen tersebut merupakan komponen yang sangat berpengaruh terhadap sustainable economic growth. Tentu, ekspor yang berbasis bukan pada barang-barang komoditas utama tapi barang-barang yang memiliki value added yang nggi seper industri manufaktur. Meskipun ada komponen lain yang juga berpen ga r u h t e r h a d a p p e r t u m b u h a n seper konsumsi dan belanja pemerintah, namun pertumbuhan yang mengandalkan kepada konsumsi dak akan dapat menciptakan perekonomian yang sustainable dalam jangka panjang. Oleh sebab itu pen ng sekali untuk mendorong investasi terutama di sektor riil. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu syarat wajib dalam menarik investasi. Itulah yang menyebabkan pemerintah dengan masifnya mendorong pembangunan infrastruktur yang diharapkan akan menarik foreign direct investment (FDI) di Indonesia. Namun, pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Dengan adanya tax mnesty tentunya dapat membantu keuangan pemerintah dan menekan deďŹ sit anggaran sehingga program percepatan pembangunan dapat terus berjalan.

S e ca ra u m u m , a d a b e b e ra p a manfaat yang didapat dari kebijakan tax amnesty. Pertama, dari sisi pembiayaan pembangunan, jika dialokasikan untuk pembiayaan p e m b a n g u n a n p roye k- p roye k infrastruktur, pembiayaan untuk kredit usaha rakyat (KUR), serta pembangunan di sektor rill lainnya, tax amnesty dapat membantu meningkatkan pembangunan dan perbaikan perekonomian karena akan lebih produk f. Kedua, dalam sistem perpajakan sendiri terjadi perluasan basis data dengan bertambahnya wajib pajak baru. Basis data ini pen ng dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan negara dari pajak akan semakin baik dan meningkatkan tax ra o Indonesia. Ke ga, dalam jangka panjang tax amnesty berpotensi menjadi sektor penerimaan bagi negara yang cukup besar. Namun sebaliknya, dampak tax amnesty akan sulit dirasakan dalam pembangunan apabila dana tersebut dak digunakan pada sektor-sektor yang produk f. Jika dana tax amnesty h a nya d i s i m p a n d i b a n k- b a n k pemerintah yang berfungsi hanya untuk meningkatkan likuiditas domes k maka kebijakan tax amnesty ini sama sekali dak akan berdampak terhadap perekonomian. Karenanya, pengalokasian dan penggunaan dana

tax amnesty memegang peranan pen ng dalam menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, penggunaan dana tax amnesty harus diprioritaskan kepada pembangunan sektor-sektor yang memiliki mul plier eect yang besar bagi perekonomian seper dalam pembangunan infrastruktur dan perbaikan layanan publik lainnya. Efek mul plier merupakan dampak yang terjadi akibat dari kebijakan ďŹ skal ekspansif yang dapat meningkatkan pendapatan dan pengeluaran konsumen. Dampak tersebut dak hanya sebesar pengeluaran pemerintah tapi juga dapat memberikan dampak dua kali lebih besar dari belanja yang dikeluarkan sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain manfaat dalam pembangunan, sebenarnya penggunaan tax amnesty yang eďŹ sien juga akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terutama pelaku usaha bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk pembangunan. Hal ini tentu akan berdampak posi f terhadap program tax amnesty kedepannya sehingga diharapkan ngkat kepatuhan wajib pajak akan menjadi lebih baik dan penerimaan dari sektor pajak menjadi semakin besar. Tentunya, ini merupakan sinyal posi f bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dapat menekan deďŹ sit anggaran di masa mendatang.

10

MG Bulletin_Tax Amnesty  

Buletin Mata Garuda Seri Mei 2017