Issuu on Google+

Suplemen SOERAK

Kajian Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Dalam Perkara Perdata No. 30/Pdt. G/2006/PN-RAP Oleh : Tim Kajian Hukum BAKUMSU 1. Manambus Pasaribu, SH

2. Sahat Hutagalung, SH, M.H

Abstrak Persoalan pertanahan masih menjadi persoalan yang pelik di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan. Penguasaan tanah oleh para petani di pedesaan yang pada umumnya dimulai dengan membuka hutan dan kemudian menguasai dan mengusahakan tanah secara turun temurun dalam waktu lama tidak menjamin perlindungan hukum bagi mereka. Di antara sesama petani warga desa relatif tidak ada masalah karena mereka pada umumnya saling mengetahui dan menyadari letak dan batas-batas tanah yang menjadi hak mereka. Persoalan biasanya mulai muncul jika tanah-tanah masyarakat lokal tersebut kemudian beralih dan atau dikuasai oleh orangorang luar desa, seperti pengusaha atau perusahaan-perusahaan swasta ataupun perusahaan negara. Tidak diakuinya hak petani yang secara de facto menguasai dan mengusahai tanah secara turun temurun dalam waktu lama membuat para pengusaha swasta maupun perusahaan-perusahaan negara dengan mudah mengambil tanah-tanah milik petani setempat. Penyelesaian hukum konflik tanah secara adil juga terasa semakin sulit bagi petani karena para penegak hukum masih mengutamakan penyelesaian hukum dengan mengandalkan keberadaan dokumen-dokumen hukum sebagai bukti kepemilikan atas tanah sengketa. Pendekatan yang legalistik formil dalam penyelesaian masalah tanpa kemauan untuk lebih jauh mendalami fakta-fakta lapangan berkenaan dengan penguasaan masyarakat atas tanah membuat penyelesaian kasus semakin terasa jauh dari rasa keadilan masyarakat. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 30/Pdt.G/2006/PN-RAP merupakan salah satu kasus konflik tanah antara masyarakat Kelompok Tani Putra Tani (Tergugat) yang berada di Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara dengan pengusaha perkebunan swasta, yaitu Lie Kian Sing alias A Heng (Penggugat). Ketiadaan bukti yang cukup berupa dokumen-dokumen hukum (berupa akta pelepasan hak dengan ganti rugi) untuk membuktikan hak kepemilikan atas tanah bagi masyarakat kelompok tani telah menjadikan mereka sebagai pihak yang dikalahkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini. I. Posisi Kasus A. Pihak-Pihak Yang Berperkara 1. Lie Kian Sing alias A Heng sebagai Penggugat. 2. Kelompok Tani Putra Tani, D e s a Te b i n g L i n g g a h a r a Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten L a b u h a n Batu, dalam hal ini diwakili oleh ketuanya Syahebber Rambe sebagai Tergugat. 3. Drs. Haji Ridwan Siregar sebagai Turut Tergugat I. 4. H a j j a h M e i n i z a r R a n g k u t i sebagai Turut tergugat II. 5. Z u l a i r i a h H a r a h a p s e b a g a i Turut Tergugat III. 6. Donny Melanie Harahap alias Doni Nilam Harahap sebagai Turut Tergugat IV. B.Gugatan 1. Berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor : 3 tanggal 18 April 2005 yang diperbuat di hadapan Tigor Simanungkalit, S.H., Notaris di Rantauprapat, Penggugat telah menerima dari Drs. Haji Ridwan Siregar (Turut Tergugat I) dan Hajjah Meinizar Rangkuti (Turut Tergugat II)

pelepasan dan pemindahan segala kesempatan (hak) dan/atau wewenang atas sebidang tanah seluas ± 656.871 m² yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu, Kec. Bilah Barat dahulu Bilah Hulu, Desa Tebing Linggahara Baru dahulu Desa Tebing Linggahara, Dusun Danau Biale dahulu Kampung Jawa. Tanah ini adalah sebahagian dari beberapa bidang yang terurai berikut ini: 1. Sebidang tanah seluas ± 99.965 m². 2. Sebidang tanah seluas ± 99.990 m². 3. Sebidang tanah seluas ± 99.845 m² 4. Sebidang tanah seluas ± 83.375 m². 5. Sebidang tanah seluas ± 99.965 m². 6. Sebidang tanah seluas ±50.000 m². 7. Sebidang tanah seluas ± 44.150 m². 8. Sebidang tanah seluas ± 12.937 m². 9. Sebidang tanah seluas ± 66.440 m². 2. Kemudian berdasarkan atas Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 2, tanggal 6 Mei 2005 diperbuat di hadapan Tigor Simanungkalit, S.H., Notaris di Rantauprapat, Penggugat menerima dari Nyonya Nila Kusuma Hutasuhut bertindak untuk dan atas nama Zulairah Harahap (Turut Tergugat III) berupa pelepasan dan penyerahan serta pemindahan segala hak dan atau

wewenang yang dijalankan di atas sebidang tanah seluas ± 98.777 m² yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu, Kec. Bilah Barat dahulu Bilah Hulu, Desa Tebing Linggahara Baru dahulu Desa Tebing Linggahara, Dusun Danau Biale dahulu Kampung Jawa. Gambar situasi Nomor : 2108/1992, tanggal 8 September 1992 dari Kantor Pertanahan Labuhan Batu. 3.Selanjutnya berdasarkan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 3, tanggal 6 Mei 2005 yang diperbuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, S.H., Notaris di Rantauprapat, Penggugat memperoleh dari Nila Kusuma Hutasuhut yang bertindak untuk dan atas nama Donny Melanie Harahap atau Doni Nilam Harahap (Turut Tergugat IV) sebidang tanah seluas ± 840.010 m², yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu, Kec. Bilah Barat dahulu Bilah Hulu, Desa Tebing Linggahara Baru dahulu Desa Tebing Linggahara, Dusun 1.D a n a u Biale dahulu Kampung Jawa. Gambar situasi Nomor : 2104/1992 tanggal 8 September 1992 dari Kantor Pertanahan Labuhan Batu.

1


Suplemen SOERAK 4. Berdasarkan hasil pengukuran terakhir yang dilakukan petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 30 September 2005, dari 11 persil tanah seluas ± 840.010 m² yang diterima Penggugat dari Turut Tergugat I, II, III, dan IV diperoleh ukuran dengan luas ± 650.396 m2 yang diplot menjadi 8 persil dengan rincian sebagai berikut : 1. Persil 1, luas = 40.771 m². 2. Persil 2, luas = 79.710 m². 3. Persil 3, luas = 80.772 m². 4. Persil 4, luas = 81.545 m². 5. Persil 5, luas = 87.821 m². 6. Persil 6, luas = 95.748 m². 7. Persil 7, luas = 91.972 m². 8. Persil 8, luas = 92.057 m². 5. Setelah menerima penyerahan tanah dari para Turut Tergugat, Penggugat melakukan pencucian dan pelebaran parit dengan menyewa alat berat beckho namun pada saat pekerja penggugat bekerja datang sekelompok masyarakat yang mengaku kelompok tani putra Tani (Tergugat) dan melarang pekerja Penggugat melakukan pekerjaaanya. Kelompok tani (Tergugat) juga melakukan pengrusakan dan pencabutan tanaman dan menguasai lahan terperkara sehingga Penggugat mengalami kerugian materi Rp.181.000.000,dan kerugian moril Rp500.000.000,-. 6.Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. a. Jawaban Tergugat Dalam Konpensi Tentang Eksepsi 1. Eksepsi Tentang Processuele. Penggugat dan para Turut Tergugat (I, II ,III, IV) tidak mempunyai hubungan dalam bentuk apapun dengan Tergugat. Hal ini terlihat dari gugatan Penggugat yang hanya menguraikan hubungan hukum Penggugat dengan Turut Tergugat. Menurut Tergugat sejak tahun 1971 sampai saat ini, mereka dan sebagian ahli waris sudah menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan luas ± 80 ha di Dusun Tapian Nauli Desa Tebing Linggahara Baru, Kec. Bilah Barat, Kabupaten labuhan Batu, sementara Penggugat

melakukan hubungan hukum (transaksi jual beli tanah) dengan Turut Tergugat I, II, II, IV tahun 2005, dan Penggugat tidak ada menguraikan apa dasar hukum yang dimiliki para Turut Tergugat dalam melakukan jual beli atas tanah objek perkara. 2. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Berwenang Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat. Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan kepada Tergugat melainkan hanya kepada Turut Tergugat karena tidak ada hubungan hukum tentang objek tanah yang disengketakan. 3. Eksepsi Tentang Kurangnya Pihak. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pemilik asal sebelum dikuasai oleh para Turut Tergugat. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya alas hak dari Turut Tergugat dalam pengalihan hak kepada Penggugat. 4. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel). Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, tidak cermat dan tidak terperinci di mana luas tanah yang diklaim Penggugat ± 650.396 m2 yang terdiri dari 8 Persil sedangkan luas tanah Tergugat 80 Ha, demikian juga batas-batasnya dalam gugatan tidak jelas. Tentang Pokok Perkara 1. Tergugat pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat sejak tahun 1971 sampai saat ini, telah menguasai dan mengusahai lahan seluas ± 80 ha yang dikerjakan masyarakat terletak di Dusun Tapian Nauli, Desa Tebing Linggahara Baru, Kec. Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu dan sejak tahun 2004 membentuk Kelompok Tani Putra Tani, yang tertuang dalam akte Nomor : 9 tanggal 17 Juli 2004, dibuat di hadapan Haji Djatim Solin, SH, SPN, Notaris di Rantau Prapat. 2 .Sejak membuka lahan tahun 1971, Tergugat tidak pernah meninggalkan dan menelantarkan lahan pertanian tersebut, tidak pernah ada pihak yang merasa terganggu serta Tergugat tidak

pernah mendapat ganggu gugat dari pihak manapun, baik pihak perorangan, badan hukum swasta maupun pemerintah. 3. Bahwa penguasaan dan pengusahaan Tergugat atas tanah adalah sah menurut hukum yang disebut sebagai Hak Beziter sebagaimana dimaksud pasal 529 KUHPer yang berbunyi” yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain. Dan yang mempertahankan dan yang menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu,” dan pasal 542 KUHPer yang berbunyi: “Tiaptiap pemegang kedudukan berkuasa atas sesuatu kebendaan itu tidak beralih ke tangan orang lain, atau selama kebendaan tadi tidak nyata ditinggalkannya”. 4. Penggugat baru mengklaim tanah itu sejak tahun 2005 berbarengan dengan klaim sekaligus juga upaya penguasaan tanah Tergugat dengan kekerasan dengan menggunakan pekerja buruh Penggugat, maupun dengan menggunakan aparat Polres Labuhan Batu serta Militer. 5.Penggugat telah melakukan pembekoan dengan melakukan pencucuian dan pelebaran parit serta melakukan kriminalisasi terhadap Tergugat melalui aparat Polres Labuhan Batu, antara lain terhadap Sahebber Rambe, Edi Supriadi, Basuki, Barimin, D. Arios alias Mak Andi dan terhadap kasus tersebut Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah memutuskan dan pada pokoknya menyatakan: “ Menyatakan

Terdakwa-terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi perbuatan yang dilakukan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan melepaskan terdakwa-terdakwa dari dakwaan tersebut, memulihkan hak-hak Terdakwa-terdakwa dari dakwaan dalam kemampuan, kedudukan

2


Suplemen SOERAK dan harkat serta martabatnya”. 6. Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut yang menjadi dasar melepaskan terdakwaterdakwa adalah bahwa para Petani ( i.c. Tergugat) membuka tanah negara bebas sejak tahun 1971, dan suratsurat 1. yang menjadi alas hak (i.c. penggugat) tidak sah karena tidak diterbitkan Badan Pertanahan Nasional. 7. Selain itu Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara juga membuat pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan: “ bahwa para petani (i.c Tergugat) membuka lahan tanah negara bebas sejak tahun 1971 sampai sekarang mempunyai tanaman kelapa sawit dan karet yang telah berproduksi dan bahkan tanaman plawija ditanam setiap musim tanam, merupakan hak beziter sesuai pasal 529 dan pasal 542 KUHper” 8.Dengan demikian Tergugat membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam Rekonpensi 1.Tergugat sejak tahun 1971 sampai saat ini, telah menguasai dan mengusahai lahan seluas ± 80 ha dikerjakan masyarakat yang sejak tahun 2004 membentuk Kelompok Tani Putra Tani 2.Kepemilikan Tergugat atas tanah Tergugat adalah sah menurut hukum yang disebut sebagi hak Bezter sebagaimana dimaksud pasal 529 KUHPer dan pasal 542 KUHper dan Tergugat adalah pemegang hak atas tanah negara bebas satu-satunya dari tahun 1971s/d sekarang. 3.Berdasarkan Putusan Pengadilan Ti n g g i S u m a t e r a U t a r a ( N o . 74/Pid/2006/PT/MDN atas nama Sahebber Rambe dan Edi Supriadi dan No. 80/Pid/2006/PT-MDN atas nama Basuki dan Barimin) yang telah berkekuatan hukum tetap jelas menurut hukum Penggugat dK/Tergugat dR tidak memiliki hak atas lahan negara bebas yang telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat dK/Penggugat dR secara terus menerus seluas ± 80 Ha yang terletak di Dusun Danau Biale Desa Tebing Linggahara Baru Kabupaten Labuhan Batu. 4.Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera

Utara tersebut pada pokoknya berbunyi “Menyatakan Terdakwa-terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi perbuatan yang dilakukan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan melepaskan terdakwa-terdakwa dari dakwaan tersebut, memulihkan hak-hak Terdakwa-terdakwa dari dakwaan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”. 5.Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut yang menjadi dasar melepaskan Terdakwa-Terdakwa adalah bahwa para Petani (i.c. Tergugat) membuka tanah negara bebas sejak tahun 1971, dan surat-surat yang menjadi alas hak (i.c. penggugat) tidak sah karena tidak diterbitkan Badan Pertanahan Nasional. 6.Selain hal tersebut pengadilan Tinggi sumatera utara juga membuat pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan: “ bahwa para petani (i.c Tergugat) membuka lahan tanah negara bebas sejak tahun 1971 sampai sekarang mempunyai tanaman kelapa sawit dan karet yang telah berproduksi dan bahkan tanaman palawija ditanam setiap musim tanam, merupakan hak beziter sesuai Pasal 529 dan Pasal 542 KUH Per” 7.Penggugat telah mengkriminalisasi Tergugat melalui Polres Labuhan Batu, antara lain Hasiholan Hutahayan, Zulkan Siregar dan Barimin dengan tuduhan pengrusakan, pemalsuan tanda tangan, menguasai lahan tanpa hak. 8. Adanya klaim Penggugat sejak tahun 2005 terhadap tanah-tanah yang dikuasai Tergugat sejak tahun 1971 dengan cara melakukan pembersihan parit dan lahan telah mengakibatkan kerusakan dan tercabutnya tanaman milik tergugat dan atas pengrusakan tersebut Tergugat telah membuat laporan di Kepolisian resor labuhan batu antara lain: 1. Pengaduan Hasiholan hutahayan atas pengrusakan tanah dan tanaman yang dilakukan pekerja

penggugat dengan Tanda Bukti Laporan No.Pol:STPL/29A/I/2006/SPK-B. 2. Pengaduan Zulkan Siregar atas perbuatan pengsrusakan tanaman kelapa sawit yang dilakukan Penggugat dengan tanda bukti laporNo.Pol:STPL/42/A/I/2006/S PK-C. 3. Pengaduan Barimin atas perbuatan Penggugat yang melakukan fitnah Kepada Tergugat dengan laporan No.Pol:STPL/747/VIII/2006/SPK -C. 9. Penggugat dK/Tergugat dR telah menyerobot, membeko lahan dan merusak tanah dan tanaman Tergugat dk/ Penggugat dR. 10.Oleh karenanya Penggugat dR/Tergugat dK telah mengalami kerugian materil sebesar Rp 4.900.000.000,- dan kerugian moril Rp.10.000.000.000,- akibat telah tercemar nama baiknya di tengah masyarakat dengan adanya tindakan kriminalisasi dan fitnah sebagai perampas tanah. C. Jawaban turut Tergugat III dan IV Dalam jawabannya Turut Tergugat III dan IV juga telah memberi jawaban berupa penjelasan yakni: Tergugat III dan IV telah melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 2 dan 3 kepada penggugat Lie Kian Sing alias Aheng yang diperbuat dihadapan Notaris Tigor Simanungkait, S.H. Tanah dimaksud pertama ata nama Zulariah harahap. SKPT No.630-989/1992, gambar situasi No.2108/1992, luas : 96.774 M2 tanggal 8 Juli 1992, kedua atas nama Donny melani Harahap sebidang tanah SKPTNo.985/1992 Gambar situasiNomor :2104/1992, luas:94.562 M2 tanggal 8 Juli 1992. D. Replik dan Duplik Atas jawaban tergugat, Turut Tergugat III dan IV Penggugat mengajukan Replik tanggal 28 pebruari 2007 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 12 maret 2007 sedangkan turut Tergugat III dan IV tidak mengajukan Duplik.

3


Suplemen SOERAK E. Pembuktian Bukti Tertulis Penggugat Dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut : 1.Fotocopy akta melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi yang dilakukan dihadapan Notaris Tigor Simanungkalit, S.H., Nomor: 3 tertanggal 18 April 2005. 2.Fotocopy akta melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi yang dilakukan dihadapan Notaris Tigor Simanungkalit, S.H., Nonor: 2 tertanggal 6 Mei 2005. 3.Fotocopy akta melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi yang dilakukan dihadapan Notaris Tigor Simanungkalit, S.H., Nonor: 3 tertanggal 6 Mei 2005. 4.Fotocopy Berita Acara Pengukuran tertanggal 30 September 2005. 5.Fotocopy kwitansi biaya sewa beko selama 21 hari sebesar Rp.21.000.000,-. 6.Fotocopy kwitansi untuk pembelian bibit sawit sebesar Rp.100.000.000,-. 7.Fotocopy kwitansi untuk biaya ongkos angkut dan bongkar muat bibit sawit sebanyak 5000 pokok sebesar 20.000.000,-. 8.Foto copy kwitansi untuk biaya langsir, lobang dan menanam bibit kelapa sawit sebesar Rp. 40.000.000,9.Fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara No.226/PID/2006/PT-MDN. 10.Fotocopy putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara No.01/Pid.C/2006/PN-RAP. 11.Fotocopy Berita Acara Persidangan dalam perkara No.12/Pid.C/2005/PNRAP. 12.Foto copy surat pernyataan pengakuan dari penduduk Danau Biale Dusun Tapian Nauli, Kec. Bilah Barat yang menerangkan tanah yang selama ini mereka kuasai telah diserahkan kembali kepada H.Ridwan Siregar tanggal 28 Nopember 2001. 13.Fotocopy surat ganti kerugian antara Bajari dan Ngatino atas tanah yang terletak di Kampung Jawa, Desa Tebing linggahara, Kec. Bilah Hulu, Labuhan Batu yang diketahui oleh

Kepala Desa Tebing Linggahara Rustam Rambe tanggal 8 April 1980. 14.Fotocopy Akta Penyerahan hak dengan ganti rugi nomor: 69 tanggal 29 Agustus 1992 yang diperbuat dihadapan Notaris Ny. Wasiati Basoeki, SH. 15.Fotocopy surat ganti kerugian antara Hj.Ade Muthia Hasibuan dengan Manyjar Rangkuti atas tanah yang terletak di desa Tebinglinggahara, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan batu yang diketahui oleh kepala desa Tebing Linggahara Wahidin Rambe, SmHk tanggal 20 Juni 1994. 16.Foto copy ganti kerugian antara Basuki dengan M. Nur atas tanah yang terletak di dusun Kampung Jawa, Desa Tebing Linggahara , Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan batu yang diketahui oleh Kepala desa Tebing Linggahara Baru Rustam Rambe tanggal 8 April 1989. 17.Fotocopy akta penyerahan Hak dengan ganti rugi nomor:68 tanggal 29 agustus 1992 yang diperbuat dihadapan Notaris Ny. Wasiati Basokei, SH. 18.Fotocopy surat ganti kerugian antara H. Rusman Dalimunthe dengan Hendra Budiman atas tanah yang terletak di Desa Tebing Linggahara , Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan batu yang diketahui Kepala desa Tebing Linggahara Baru Wahidin Rambe tanggal 20 juni 1994. 19.Foto Copy surat ganti Kerugian antara Wirya Taruno dengan Athika atas tanah yang terletak di dusun Kampung Jawa, Desa Tebing Linggahara , Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan batu yang diketahui Kepala Desa Tebing Linggahara Rustam Rambe tanggal 8 April 1989. 20.Fotocopy surat ganti kerugian antara Athika dengan Maynijar Rangkuti atas tanah yang terletak di desa Tebing Linggahara, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan batu yang diketahui Kepala Desa Tebing Linggahara Wahidin Rambe tanggal 20 Juni 1994. 21.Fotocopy surat ganti kerugian antara Rosul dengan Darwis atas tanah yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Tebing Linggahara, Kec. Bilah hulu, kab. Labuhan Batu yang diketahui oleh

kepala desa Tebing Linggahara Rustam Rambe tanggal 8 April 1989. 22. Fotocopy akta penyerahan hak dengan ganti rugi nomor: 67 tanggal 29 agustus 1992 yang diperbuat dihadapan Notaris Ny.Wasiati Basoeki, SH. 23.Fotocopy surat ganti kerugian antara H. Rusman Dalimunthe dengan Ridwan atas tanah yang terletak di desa Tebing Linggahara, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu yang diketahui oleh kepala desa Tebing linggahara Rustam Rambe tanggal 20 Juni 1994. 24.Fotocopy surat ganti kerugian antara Sukarji dengan Yusuf Efendi atas tanah yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Tebing Linggahara, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan batu yang diketahui oleh kepala Desa Tebing Linggahara Rustam Rambe tanggal 8 April 1989. 25. Fotocopy surat ganti kerugian antara H. Rusman Dalimunthe dengan Manyjar Rangkuti atas tanah yang terletak di Desa Tebing Linggahara, Kec. Bilah Hulu, Kab.Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu yang diketahui oleh Kepala Desa Tebing Linggahara Wahidin Rambe tertanggal 20 Juni 1994. 26. Fotocopy surat ganti kerugian antara Samsudin Rambe dengan Sukowaty atas tanah yang terletak di dusun K a m p u n g J a w a , D e s a Te b i n g Linggahara, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan batu yang diketahui oleh kepala desa Tebing Linggahara Rustam Rambe tertanggal 8 April 1989. 27.Fotocopy akta penyerahan hak dengan ganti rugi Nomor:65 tanggal 29 Agustus 1992 yang diperbuat dihadapan Notaris Ny. Wasiati Basoeki, S.H. 28. Fotocopy surat ganti kerugian antara H. Rusman Dalimunthe dengan Ridwan Siregar atas tanah yang terletak didesa Tebing Linggahara, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu yang diketahui oleh Kepala desa Tebing Linggahara Wahidin Rambe tertanggal 20 Juni 1994. 29. Foto copy ganti kerugian antara Jumali dengan Hj.Ade Muthia Hasibuan tertanggal 6 Nopember 1993. 30. Foto copy surat ganti kerugian antara H.Ade Muthia Hasibuan dengan Meinizar Rangkuti atas tanah yang

4


Suplemen SOERAK terletak di Desa Tebing Linggahara, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu yang diketahui oleh Kepala Desa Tebing Linggahara Wahidin Rambe tanggal 20 Juni 1994. 31. Fotocopy surat ganti kerugian anatar H. Zainal Rambe dengan Manyjar Rangkuti atas tanah yang terletak di Desa Tebing linggahara, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan batu yang diketahui oleh Kepala Desa Tebing Linggahara Syahdan Harahap tanggal 14 agustus 2001. 32. Fotocopy surat ganti kerugian anatara H. Rusman Dalimunthe dengan Ridwan Siregar atas tanah yang terletak di Desa Tebing Linggahara, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu yang diketahui oleh Kepala Desa Tebing Linggahara Wahidin Rambe tanggal 20 Juni 1994. Keterangan Saksi Penggugat Penggugat mengajukan 6 orang saksi antara lain: Syahdan Harahap, Jumali, Musti Manalu, Jasa, Hamzah Harahap d a n B a h a r u d d i n Ta n j u n g d a n keterangan-keterangan tersebut disimpulkan sebagai berikut: 1. Ridwan Siregar dahulu orang Rantau Prapat dan memiliki tanah garapan yang dibeli dari H. Rusman/ H. Emek sekitar tahun 1993 yakni sebelah timur dan sebelah barat dijual kepada Bustomi dan sebelum dipindah tangankan tidak ada permasalahan 2. Masyarakat menguasai lahan tersebut dan datang ke saksi Syahdan Harahap agar dibantu mempunyai tanah tersebut dengan mengeluarkan surat keterangan tetapi saksi Syahdan tidak mau dengan alasan ada yang punya dan PBB nya selalu dibayar. 3. Tanah Bustomi dan Ridwan diganti rugi oleh Aheng dan permasalahannya ada ditengahtengah lahan. 4. Kelompok Tani Putra Tani sebagian besar adalah warga masyarakat. 5. Alas hak Haji Emek adalah berupa ganti rugi dari Jumali dan Mutia. 6. Ganti rugi antara Ridwan dan Aheng dilakukan tahun 2005.

7. Lahan sengeketa dibuka warga tahun 1974. 8. Pemecahan Desa terjadi tahun 1992 dari Tebing Linggahara menjadi Tebing Linggahara Baru yang terdiri dari 10 dusun, yaitu Kampung Mangga, Kampung Jawa, Sukarame, Sukamakmur, Tanjung Raya,dll 9. T a n a h s e n g k e t a a n t a r a masyarakat dan Aheng terletak disatu dusun, yaitu Dusun Tanjung Raya seluas Âą50 s/d 60 Ha 10. Saksi Jumali pernah menjual tanah kepada Hj. Ade Mutia (istri H Emek) seluas 4,5 Ha di dusun Hatinar Desa Linggahara 11. S a k s i J u m a l i d a t a n g k e Linggahara tahun 1970 dan waktu itu tanah tersebut masih hutan dan banjirnya masih dalam. 12. Saksi Musti Manalu bekerja pada saksi Jasa tahun 1989 untuk merintis tanah selama Âą1 bulan di pinggir antara tanah darat dan rawa dan tanah yang dirintis tersebut masuk Tebing Linggahara Baru. 13. Saksi Musti Manalu pernah dengar kelompok tani Putra Tani. 14. Menurut saksi Jasa tanah tersebut pada tahun 1990 s/d 1995 ditanami sawit. 15. Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Aheng. 16. Menurut saksi Hamzah Harahap pada saat perintisan tahun 1995 luasnya 205 Ha dimana 105 Ha tanah Haji Emek dan 100 ha tanah Bustomi. 17. S a k s i B a h r u d d i n Ta n j u n g menyatakan Abdurrahim menyuruh H. Kotib untuk mencari orang membuka lahan pada tahun 1971 dan pada saat itu tanah masih hutan rawarawa. 18. Setelah selesai dirintis oleh saksi Jasa kemudian dialihkan Kepala desa ke H. Rusman. 19. Sahebber Rambe mengajak masyarakat untuk mengambil tanah terperkara karena merasa dulu itu tanah mereka namun saksi Bahrudin Tanjung tidak mau. Bukti Tertulis Tergugat Dalam persidangan Tergugat telah

mengajukan Bukti Tertulis sebagai berikut : 1. Fotocopy akta pendirian kelompok tani Desa Tebing Linggahara Baru, Kec. Bilah Barat, kab. Labuhan Batu yang dilakukan di hadapan Notaris Haji Djatim Solin, S.H, Sp.N Nomor : 9, tanggal 17 Juli 2004. 2. Fotocopy salinan putusan Nomor: 74/Pid.B/2006/PT-Mdn tertanggal 24 April 2006. 3. Fotocopy salinan putusan Nomor: 80/Pid.B/2006/PT-Mdn tertanggal 5 April 2006. 4. Fotocopy Surat tanda Bukti Penerimaan Laporan No. Pol. STPL/42/A/I/2006/Spk 'C�, atas nama Zulkarnain Siregar tertanggal 13 Januari 2006. 5. Fotocopy surat ganti rugi antara Edy Rangkuti dengan Barimin tertanggal 16 Juni 2006. 6. Fotocopy tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No.3149 untuk tahun 1994 tertanggal 11 April 1995. 7. Fotocopy Tanda Terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan No.036603 untuk tahun 1999 tertanggal 31 Desember 1999. 8. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No.02266 untuk tahun 1992 tertanggal 22 April 1992. 9. Fotocopy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No.036854 untuk tahun 2001 tanggal 16 Mei 2001. 10. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004. 11. Fotocopy surat pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2005 tanggal 3 januari 2005. 12. Foto copy surat ganti kerugian antara Rustam Rambe dengan Nahu tanggal 13 April 1973. Keterangan Saksi Tergugat Dalam Persidangan Tergugat mengajukan 7 orang saksi yang disimpulkan menerangkan sebagai berikut: 1.Saksi Wakijo tinggal dikampung Jawa tahun 1974 dan membuka lahan tahun 1977 yang pada saat itu masih hutan. 2.Saksi Wakijo tidak kenal dengan yang namanya Ngatijo

5


Suplemen SOERAK 3. Saksi Samijo tidak kenal dengan Penggugat namun kenal dengan Sahebber Rambe dan tau Kelompok Tani Putra Tani di Pengadilan 4. Saksi Suharji tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 5. Saksi Suharji tidak pernah menjual tanah kepada Yusuf Efendi 6. Saksi sebelumnya tinggal di kampung Jawa dan pindah ke Pamingke 7. Saksi Sarino tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan saksi tidak pernah menjual tanah di Kampung Jawa 8. Saksi Parluhutan tidak kenal dengan penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tetapi ada memiliki tanah di desa Tapian Nauli seluas 35 rante dan dijual ke H Ridwan tahun 2001 9. Saksi Ruddin Ritonga mengatakan orang tuanya pernah membuka lahan di tanah terperkara tahun 1972 sebanyak 1 pancang seluas 2 ha dan ditanami padi. 10. Bahwa tanah tersebut berbatas dengan orangtua Sahebber Rambe, Raja Suliha, Sabar Hutapea, Baginda Khotib Baginda Nasonang dan pernah dirtanami padi 11. Tanah-tanah tersebut ada surat pancangnya dan tidak pernah ditinggalkan dan sampai saat ini masih dikuasai abang saksi Zakaria Ritonga. 12. Saksi Maralaut Siregar ada memiliki tanah di dusun Biale seluas Âą 4 Ha dan tidak ada sengeta hingga saat ini dan masih diusahai. 13. Tanah saksi Maralaut dibeli dari Kuong dan pernah dibeko Hasibuan 14. Tanah saksi Maralaut Siregar bersebelahan dengan tanah Zakaria Ritonga dan Ranto Harahap yang saat ini dikuasai anak saksi Zulpan. I. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, surat gugatan merupakan dasar yang menjadi pedoman atau titik tolak bagi hakim untuk menentukan arah dan luas lingkup pemeriksaan perkara.

Oleh karena itu, dalam menganalisis putusan ini Pengkaji akan berpedoman pada surat gugatan Penggugat dengan berfokus pada hal-hal yang menjadi dasar alasan gugatan (posita) dan tuntutan (petitum) Penggugat. Selain itu, karena atas gugatan Penggugat ternyata Tergugat juga telah mengajukan Jawabannya, yang terdiri atas Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara, dan Gugatan Balik (Rekonpensi), maka pemaparan pembahasan putusan ini juga akan dilakukan Pengkaji dengan cara menganalisis pertimbangan putusan Majelis Hakim terhadap masing-masing bagian dari Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Bagian Eksepsi Sesuai dengan surat gugatannya, Penggugat telah menggugat 5 (lima) pihak yang menjadi lawan perkaranya, yaitu : Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV. Atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya, sedangkan Turut Tergugat I dan II tidak datang menghadap di persidangan untuk memberikan Jawaban maupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sementara Turut Tergugat III dan IV hadir diwakili kuasanya di persidangan untuk memberikan Jawaban, namun tidak mengajukan Eksepsi atas gugatan. Dalam Jawaban Eksepsinya, Tergugat mengajukan beberapa eksepsi, yang terdiri dari Eksepsi Processuele, Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Berwenang Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat, Eksepsi Tentang Kurang Pihak dan Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel). Dilihat dari jenisnya, eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ini bukan termasuk eksepsi mengenai ketidakwenangan pengadilan, oleh

karenanya eksepsi-eksepsi ini harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya. Dalam putusannya berkaitan dengan Eksepsi-Eksepsi Tergugat, Majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. Jika dicermati pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat atas eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut (halaman 34-35), berkaitan dengan Eksepsi Processuele, Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Berwenang Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat, dan Eksepsi Gugatan Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara, karenanya harus ditolak. Sedangkan berkaitan dengan Eksepsi Mengenai Kurang Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat oleh Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi ini harus ditolak. Dalam pembahasan bagian Eksepsi ini Pengkaji menyoroti mengenai tiga buah eksepsi, yaitu Eksepsi Processuele, Eksepsi Tentang P e n g g u g a t Ti d a k B e r w e n a n g Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat, dan Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel), yang oleh pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dinyatakan ditolak karena dianggap bahwa hal tersebut telah masuk dalam bagian pokok perkara. Bahwa jika dicermati maksud dari pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tersebut berarti bahwa penolakan atas eksepsi-eksepsi di atas adalah karena menurut Majelis Hakim materi eksepsi - eksepsi itu

6


Suplemen SOERAK Bukan dalam materi bagian Eksepsi, melainkan termasuk materi Pokok Perkara. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim akan (wajib) mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan bagian Pokok Perkara. Namun faktanya, jika dibaca keseluruhan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat pada bagian Pokok Perkara, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak ada mempertimbangkan ketiga buah eksepsi Tergugat tersebut. Padahal, jika diperhatikan eksepsieksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, ada di antaranya yang cukup beralasan sebagai materi eksepsi, seperti misalnya Eksepsi No. 4 tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) yang jelas menunjuk pada uraian mengenai obyek gugatan berupa persil-persil tanah yang tidak secara jelas disebutkan batas-batas tanahnya dalam gugatan Penggugat. Materi Eksepsi No. 4 ini sebenarnya cukup beralasan secara yuridis karena telah diakui oleh praktik peradilan perdata melalui beberapa Yurisprudensi Tetap, seperti : Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 No. 1149 K/Sip/1975 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 1979 No. 1391 K/Sip/1975. Jika memang pada pertimbangan hukum bagian Eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat bahwa ketiga buah Eksepsi tersebut tidak termasuk materi Eksepsi karena sudah masuk materi Pokok Perkara, seharusnya Majelis Hakim bertindak fair dengan mempertimbangkan ketiga buah Eksepsi tersebut pada saat memberi pertimbangan hukum pada bagian Pokok Perkara dengan memberikan kontra argumentasi terhadap ketiga Eksepsi tersebut jika memang Majelis Hakim

memutuskan menolaknya. Tidak dipertimbangkannya ketiga eksepsi tersebut menunjukkan kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam memeriksa dan mengadili seluruh bagian dari dalil gugatan maupun bantahan atau jawaban atas gugatan dalam perkara ini.Hal ini merupakan pelanggaran dalam cara mengadili perkara dalam persidangan perdata. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Bagian Pokok Perkara Dalam putusannya mengenai Pokok Perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat pada pokoknya telah memutuskan, 1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian, 2. menyatakan sah dan berharga sita jaminan (revindicatoir) atas tanah terperkara berserta segala sesuatu yang ada di atasnya, 3. menyatakan perbuatan Tergugat melarang para pekerja yang digaji Penggugat untuk mengusahai tanah terperkara, perbuatan Tergugat merusak dan mencabut pohon kelapa sawit yang ditanam Penggugat di atas tanah terperkara serta perbuatan Tergugat menguasai tanah terperkara secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, 4. menyatakan Penggugat adalah yang berhak atas tanah terperkara, 5. menghukum Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat, 6. menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan, 7. menghukum Tergugat membayar ongkos perkara, 8. menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya. Untuk mengkaji putusan tersebut di atas dan hal-hal yang mendasarinya, Pengkaji akan memulainya dengan bertolak dari gugatan dan jawaban atas gugatan serta bukti-bukti yang mendukung gugatan

maupun bukti-bukti yang mendukung Jawaban (Bantahan). Gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat telah menghalangi dan melarang para pekerja Penggugat yang sedang bekerja di atas tanah terperkara serta melakukan perusakan dan pencabutan seluruh tanaman Penggugat dan secara tanpa hak telah menguasai tanah terperkara (Putusan hal. 7).Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban-nya dalam bagian Pokok Perkara yang pada pokoknya menyangkal isi gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Te rg u g a t t e l a h m e n g u a s a i d a n mengusahai tanah terperkara sejak tahun 1971 secara terus menerus hingga sekarang dan hal tersebut menurut Tergugat telah diakui oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Register No. 80/Pid/2006/PT-MDN tanggal 5 April 2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Register No. 74/Pid/2006/PT-MDN tanggal 24 April 2006 (Putusan hal. 1114). Sementara Turut Tergugat I dan II tidak mengajukan Jawaban, sedangkan Turut Tergugat III dan IV memajukan Jawabannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa benar Tergugat III dan IV pada tanggal 6 Mei 2005 telah melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi No. 2 dan No. 3 kepada Penggugat y a n g d i b u a t d i h a d a p a n Ti g o r Simanungkalit, S.H., Notaris di Rantauprapat. Oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat dalam Jawabannya, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata sebagaimana diatur Pasal 283 RBg, Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara.

7


Suplemen SOERAK Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil sangkalannya. Untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.12 dan P1.1 s/d P.1.20 serta mengajukan 6 orang saksi. S e d a n g k a n Te r g u g a t , u n t u k membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-12 dan mengajukan 7 orang saksi. Jika dicermati pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat terkait dengan bukti-bukti surat Penggugat bertanda P.1 s/d P.3 dan P.1.1 s/d P.1.20 yang merupakan surat-surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, dibandingkan dengan bukti yang sama yang diajukan Tergugat, yakni juga berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang diberi tanda T5, dalam hal ini terlihat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak memberikan pendapat yang sama atau dengan kata lain bersikap ambigu atau menggunakan standar ganda. Terhadap bukti-bukti Penggugat, yaitu bukti P.1 s/d P.3 dan P.1.1 s/d P.1.20, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari buktibukti tersebut menjelaskan secara rinci asal usul dari siapa Penggugat memperoleh tanah sehingga menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, namun terhadap bukti Tergugat yang jenisnya sama dengan bukti-bukti Penggugat tersebut, yaitu Bukti T-5, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut berdiri sendiri dan tanpa didukung alat bukti lain serta tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan atas tanah terperkara sehingga bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak

dapat mendukung dalil-dalil sangkalan Tergugat. Secara yuridis, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah dilaksanakan apabila subyek yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah yang diperlukan sehingga tidak dapat diperoleh dengan cara jual beli. Dengan perbuatan hukum pelepasan hak, maka tanah yang bersangkutan menjadi tanah negara dan pihak yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan hak atas tanah yang baru ke kantor pertanahan Dengan demikian, secara yuridis kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam hubungannya dengan tanah adalah sama, yaitu sama-sama menguasai dan mengusahai tanah negara. Dan dengan demikian pula, menjadi sulit untuk dimengerti secara yuridis pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memberikan penilaian yang berbeda atas bukti T-5 yang diajukan Tergugat dengan bukti P.1 s/d P.3 dan P.1.1 s/d P.1.20 yang diajukan Penggugat dengan alasan bahwa bukti T-5 tersebut berdiri sendiri dan tanpa didukung alat bukti lain serta tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan atas tanah terperkara sehingga bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat mendukung dalil-dalil sangkalan Tergugat. Pertimbangan hukum seperti ini merupakan pertimbangan yang nyata tidak adil dan tidak berdasarkan hukum. Secara yuridis tidak mungkin atas dua alat bukti yang sama (sama bentuk dan sifatnya) Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangan hukum yang berbeda. Selain pertimbangan hukum yang berat sebelah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat

ternyata juga tidak cukup memberikan pertimbangan hukum atas bukti-bukti lawan (tegen bewijs) lainnya yang d i a j u k a n o l e h Te r g u g a t u n t u k menyangkal dalil gugatan Penggugat. Jika dicermati bukti-bukti yang diajukan Tergugat dalam perkara ini, selain bukti T-5 tersebut, Tergugat ternyata juga ada mengajukan buktibukti lainnya yang mendukung dalil sangkalannya, seperti bukti Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 74/Pid.B/2006/PT-MDN tertanggal 24 April 2006 (bukti T-2) dan Salinan Putusan No. 80/Pid.B/2006/PT-MDN tanggal 5 April 2006 (bukti T-3), kedua bukti tersebut secara yuridis mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna yang sangat menentukan untuk membantah seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi y a n g d i a j u k a n o l e h Te r g u g a t . Kesempurnaan kekuatan pembuktian kedua bukti tersebut kiranya telah diakui dalam praktik peradilan perdata melalui yurisprudensi, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975, yang menyatakan : �Suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan�. Bahwa jika dicermati isi kedua bukti Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, keduanya adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana atas laporan polisi yang dibuat oleh Penggugat terhadap Tergugat dan beberapa orang anggota kelompok tani sebagai Terdakwa dengan dakwaan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak Atau kuasanya sebagaimana diatur UU No. 51 PRP Tahun 1960. Berdasarkan

8


Suplemen SOERAK Bunyi dari isi bukti Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, telah diputuskan :�Menyatakan terdakwaterdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi perbuatan yang dilakukan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan melepaskan terdakwa-terdakwa dari dakwaan tersebut, memulihkan hak terdakwa-terdakwa dari dakwaan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya�. Bahwa pada bagian lain dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan a quo juga telah dipertimbangkan mengenai status tanah, yang mana Terdakwa (Tergugat dalam perkara perdata ini) telah membuka tanah negara bebas sejak tahun 1971 sampai sekarang mempunyai tanaman kelapa sawit dan karet yang telah berproduksi serta tanaman palawija yang ditanam setiap musim tanam. Sementara mengenai surat yang menjadi alas hak Pelapor (Penggugat dalam perkara perdata ini), Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bukan merupakan alas hak atas tanah yang sah karena tidak diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Meskipun kedua bukti T-2 dan T-3 ini secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan menentukan untuk membantah dan mengugurkan seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam pertimbangan hukumnya ternyata tidak cukup mempertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd) kedua bukti tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya berkaitan dengan kedua bukti tersebut (Putusan hal. 42 bersambung ke hal. 43), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat hanya memberikan

pertimbangan bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan tergugat terhadap tanah terperkara, sehingga bukti-bukti surat Tergugat tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil sangkalan Tergugat. Pertimbangan hukum a quo jika dicermati menunjukkan kesan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Rantauprapat tidak cermat dan teliti dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat serta kekuatan bukti-bukti tersebut jika dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya. Secara yuridis memang kedua bukti tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan Tergugat atas tanah terperkara (karena bukti kepemilikan atas tanah yang sah adalah sertifikat hak atas tanah), namun berdasarkan kedua bukti tersebut, secara yuridis telah terbukti bahwa Tergugat adalah pihak yang berhak atas tanah karena telah menguasai, mengusahakan dan mengolah tanah secara terus menerus sejak tahun 1971. Dan sebagai pihak yang telah menguasai dan mengusahai tanah dalam waktu yang cukup lama (20 tahun lebih), sesuai ketentuan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tergugat merupakan pihak yang mendapat prioritas untuk memohonkan pendaftaran haknya ke kantor tanah. Berdasarkan kekuatan pembuktian yang sempurna dari kedua bukti putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, maka sebenarnya menjadi lemah argumentasi pertimbangan hukum Majelis Hakim (putusan halaman 41 alinea ke-3) yang mengatakan bahwa bukti-bukti Penggugat P.5 s/d P.8, yakni berupa kwitansi-kwitansi pembiayaan yang dikeluarkan Penggugat untuk menguasai tanah dengan pembekoan, pembelian bibit kelapa sawit, ongkos angkut dan bongkar muat bibit, biaya langsir, lobang dan tanam, telah dapat

mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa berdasar bukti-bukti tersebut telah ternyata bahwa Penggugat telah menguasai dan mengolah tanah dengan membeko keliling tanah terperkara dan menanaminya. Bahwa adanya bukti kwitansi-kwitansi berdasarkan bukti P.5 s/d P.8 serta fakta kondisi tanah terperkara ketika diadakan sidang lapangan yang telah dibeko sekelilingnya dan telah tumbuh tanaman kelapa sawit mungkin saja telah membuktikan penguasaan Penggugat

atas tanah terperkara. Namun yang menjadi pertanyaan dan seharusnya ditelusuri lebih jauh oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah apakah benar bidang tanah yang dibeko dan ditanami oleh Penggugat tersebut adalah benar merupakan bidang tanah yang dikuasainya? Hal ini menjadi wajib untuk diperiksa Majelis Hakim mengingat bahwa atas dalil gugatan Penggugat yang mengatakan melakukan pembekoan di atas tanah terperkara, Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dengan mendalilkan bahwa bidang tanah yang dibeko oleh Penggugat bukanlah bidang tanah yang dikuasai Penggugat, melainkan adalah bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1971 sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan (bukti T-2 dan T-3). Bahkan pembekoan tersebut telah dilakukan Penggugat dengan cara paksa dan kekerasan yang melibatkan pekerjapekerja Penggugat dan sekitar 40-an orang personil Polisi bersenjata lengkap baik berpakaian dinas maupun berpakaian preman sehingga mengakibatkan kerugian di pihak Tergugat, yaitu berupa rusaknya tanaman - tan aman Terg ugat dan masyarakat Kelompok Tani yang ada di lahan seperti, tanaman karet, sawit dan

9


Suplemen SOERAK Palawija.Hal ini sebenarnya telah dibuktikan oleh Tergugat di persidangan dengan Bukti T-4, yaitu Surat Tanda Bukti Laporan No. Pol. STPL/42/A/I/2006/SPK ”C” atas nama Zulkan Siregar (salah seorang masyarakat a n g g o t a K e l o m p o k Ta n i ) y a n g melaporkan perbuatan pidana perusakan tanaman kelapa sawit masyarakat kelompok tani yang dilakukan oleh A Heng (Penggugat) di Aek Sibara-bara, D e s a Te b i n g L i n g g a h a r a B a r u , Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu. Namun dalam pertimbangan hukumnya atas bukti T-4 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat telah keliru dalam mempertimbangkan dengan berpendapat bahwa bukti ini tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan Tergugat terhadap tanah terperkara, sehingga tidak dapat mendukung dalil-dalil sangkalan. Kelihatan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak teliti dan cermat untuk mengenali esensi dan fungsi bukti T-4 tersebut, padahal Tergugat telah menerangkan maskud pengajuan bukti T-4 tersebut baik dalam pengantar bukti maupun dalam Nota Kesimpulan (Konklusi) Tergugat dalam perkara ini. Demikian juga dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim atas bukti P.12 yang diajukan oleh Penggugat (putusan hal. 41 alinea ke-4), yaitu berupa Surat Pernyataan Pengakuan dari masyarakat Dusun Danau Biale/Dusun Tapian Nauli tertanggal 28 November 2001 yang menurut Majelis Hakim menyatakan bahwa masyarakat secara bersamasama menyerahkan/mengembalikan tanah yang selama ini mereka usahai secara Tumpang Sari kepada H. Ridwan Siregar, yang berdasar bukti ini telah ternyata bahwa tanah yang selama ini ditanami sebagian masyarakat adalah tanah H. Ridwan Siregar, sehingga bukti

ini menurut pendapat Majelis hakim dapat mendukung dalil-dalil gugatan. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat ini apabila dicermati secara teliti ternyata juga tidak cukup dipertimbangkan dengan baik. Majelis Hakim terkesan mengampangkan saja kesimpulannya atas bukti P.12 tersebut tanpa meneliti dan memberi pendapat hukumnya atas keseluruhan bunyi (isi) dari pernyataan dalam Bukti P.12 tersebut dan menilai kekuatan hukum pembuktiannya. Padahal jika dibaca dan dicermati isi dari bukti P.12 a quo, pernyataan tersebut dibuat oleh orang-orang yang katanya bernama M. Simamora, W. Manullang, G. Sianturi, dan A Siregar yang mengembalikan tanah kepada H. Ridwan Siregar yang disaksikan Sahebber Rambe (Tergugat) dan Bantu Meliala. Namun yang menjadi pertanyaan, dalam bukti yang berupa surat pernyataan sepihak tersebut tidak dijelaskan berapa luas dan sampai di mana saja batas-batas tanah yang katanya diserahkan oleh empat orang tersebut. Dan untuk menjelaskan hal ini (luas dan batas-batas tanah) serta menjelaskan mengenai kebenaran adanya pernyataan dari keempat orang ini, keempatnya ternyata tidak pernah dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk memberi keterangan yang berupa pembenaran akan keberadaan bukti P.12 tersebut. Fakta ini tentu cukup memberikan alasan yuridis untuk meragukan kebenaran bukti P.12 a quo karena telah menjadi keharusan yang disyaratkan dalam praktik pembuktian dalam persidangan perkara perdata melalui Yurisprudensi yang menyatakan, bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III), tidak mempunyai kekuatan pembuktian apaapa (tidak dapat disamakan dengan

kesaksian) (lihat Putusan Mahkamah Agung No. 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988).Selanjutnya, jika diperhatikan pertimbanganpertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat a quo dengan menghubungkannya dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, sebenarnya secara yuridis pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo belum dapat digunakan sebagai landasan hukum putusan Majelis Hakim untuk mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat.Seperti halnya pengabulan petitum Gugatan oleh Majelis Hakim yang dimuat dalam amar putusan pada bagian Dalam Pokok Perkara Nomor 3 3 (putusan hal. 46), yakni : ”Menyatakan perbuatan Tergugat melarang para pekerja yang digaji Penggugat untuk mengusahai tanah terperkara, perbuatan Tergugat merusak dan mencabut pohon kelapa sawit yang ditanam Penggugat di atas tanah terperkara serta perbuatan Tergugat menguasai tanah terperkara secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum”. Pengabulan petitum gugatan yang dimuat dalam amar putusan Pokok Perkara No. 3 ini jika diperhatikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat a quo nyata-nyata tidak mempunyai dasar pertimbangan hukum sebagai dasar pengabulannya. Mengenai ”perbuatan Tergugat melarang pekerja yang di gaji Penggugat untuk mengusahai tanah terperkara”, berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan jika Dibaca dalam putusan, tidak satupun dapat membuktikan petitum ini dan dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Sama sekali juga tidak ada mempertimbangkan mengenai hal ini dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat melarang pekerjaPenggugat tersebut telah terbukti. Kemudian mengenai

10


Suplemen SOERAK ”Perbuatan Tergugat merusak dan mencabut pohon kelapa sawit yang ditanam Penggugat di atas tanah terperkara”, jika dibaca dalam putusan, berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, tidak satupun dapat m e m b u k t i k a n b a h w a Te r g u g a t melakukan tindakan tersebut. Sedangkan saksi-saksi, dari enam saksi yang diajukan oleh Penggugat, hanya saksi Syahdan yang menerangkan ”pernah mendengar kelapa sawit A Heng dirusak orang lain” (putusan hal. 25), namun tidak mengetahui siapa yang merusak dan keterangan saksi tersebut juga tidak diketahui sendiri melainkan didengar saksi dari orang lain (testimonium de auditu). Dan dalam pertimbangan hukum putusannya, ternyata Majelis Hakim juga tidak ada memberikan pertimbangan hukumnya dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah terbukti. Demikian juga dengan ”perbuatan Tergugat menguasai tanah terperkara secara tanpa hak”, sebagaimana telah dibahas secara jelas oleh Pengkaji di atas, fakta ini sebenarnya juga sulit untuk dijadikan dasar pengabulan petitum gugatan Penggugat ini mengingat berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat bukan satusatunya yang berhak atas tanah terperkara berdasarkan bukti surat-surat pelepasan hak dengan ganti rugi (bukti P.1 s/d P.3 dan P.1.1 s/d P.1.20), melainkan Tergugat juga berhak berdasarkan bukti surat-surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang sama (bukti T-5) dan juga bukti Putusan-Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan merupakan bukti yang secara yuridis mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (bukti T-2 dan T-3). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selain tidak bersikap adil dalam

menilai dan memberi pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat ternyata juga tidak cukup memberikan pertimbangan hukum atas bukti-bukti lawan (tegen bewijs) lainnya yang diajukan oleh Tergugat untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 perihal Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan, serta praktik peradilan melalui Yurisprudensi, antara lain : putusan Mahkamah Agung RI No. 1967 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970). Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Bagian Rekonpensi Rekonpensi adalah gugatan balasan atau gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara ini (dalam Konpensi) sehingga selanjutnya Tergugat dalam Konpensi berubah menjadi Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Konpensi berubah menjadi Tergugat dalam Rekonpensi. Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menolak gugatan rekonpensi Tergugat dalam Konpensi dengan pertimbangan hukum karena gugatan dalam Konpensi dikabulkan sebagian, maka gugatan Rekonpensi ditolak seluruhnya. Jika

diperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut, penolakan atas rekonpensi Tergugat dalam Konpensi (Penggugat d.R) adalah berkaitan dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dalam Konpensi (Tergugat d.K) yang menyatakan Tergugat dalam Konpensi (Penggugat d.R) terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan Tergugat melarang para pekerja yang digaji Penggugat untuk mengusahai tanah terperkara, perbuatan Tergugat merusak dan mencabut pohon kelapa sawit yang ditanam Penggugat di atas tanah terperkara serta perbuatan Tergugat menguasai tanah terperkara secara tanpa hak, sehingga gugatan rekonpensi yang pada pokoknya menggugat Penggugat dalam Konpensi (Tergugat d.R) dengan tuntutan yang sama, yaitu telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan karena Tergugat dalam Konpensi (Penggugat d.R) adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak atas tanah terperkara, menjadi ditolak. Menurut Pengkaji, hal ini wajar karena apabila salah satu pihak harus dimenangkan maka satu pihak lagi harus dikalahkan dalam suatu perkara. Namun karena antara gugatan konpensi dan rekonpensi ini saling berkaitan, maka andaikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam bagian konpensi (pokok perkara) ini cukup dipertimbangkan sebagaimana telah dibahas oleh pengkaji di atas quod non-, maka meskipun gugatan rekonpensi tidak dikabulkan, secara yuridis cukup alasan hukum untuk menolak seluruh gugatan dalam Konpensi. Kesimpulan Dan Penutup 1. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam mengabulkan gugatan Penggugat

11


Suplemen SOERAK dan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak Memberikan perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang berperkara b e r k a i t a n d e n g a n pertimbangan/penilaian terhadap buktibukti yang diajukan oleh pihak-pihak. Selain itu dalam memberi pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim a quo juga tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (onvoeldoende gemotiveerd) terhadap bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun bukti-bukti yang mendukung sangkalan

Tergugat atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat. 2. Dari pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara ini terkesan kuat bahwa sepertinya sejak awal Majelis Hakim telah berpihak terlebih dahulu pada salah satu pihak dalam perkara ini. Hal itu terlihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim yang cenderung mendukung dalil-dalil dan bukti-bukti satu pihak saja dan mengabaikan atau menolak dalil-dalil dan bukti-bukti pihak lainnya. 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Rantauprapat bertindak tidak profesional dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 perihal Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan, serta Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 1967 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970.

12


Suplemen SOERAK Edisi 35