56 | k a m m i
b. c. d. e. f. (5)
(6)
(7) (8)
(9) (10)
(11)
Dapat membaca Al Qur’an. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. Minimal berstatus AB 2. Pernah menjadi Pengurus Komisariat atau organisasi intra kampus. Tidak menjadi personalia Pengurus Daerah untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum. Kader yang dapat menjadi Ketua Umum/Formatur Pengurus Daerah harus: a. Bertaqwa kepada Allah SWT. b. Dapat membaca Al Qur’an. c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. d. Berstatus sebagai AB 3 e. Pernah menjadi Pengurus Komisariat dan/atau Daerah. f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus. g. Sehat secara jasmani maupun rohani. h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah. i. Ketika mencalonkan diri mendapatkan rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat. Selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari setelah Musda, personalia Pengurus Daerah harus sudah dibentuk dan Pengurus Daerah demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Ketua Umum berikutnya. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah: a. Meninggal dunia. b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. c. Tidak hadir dalam rapat pengurus harian dan/atau rapat BPH selama 1 (satu) bulan berturut-turut. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Ketua Umum berikutnya sebelum Musda apabila melanggar AD / ART. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum berikutnya melalui: a. Keputusan Rapat Pimpinan Daerah yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Rapat Pimpinan Daerah. b. Keputusan Rapat Majelis Permusyawaratan Daerah yang disetujui 2/3 BPH Pengurus Daerah atau oleh minimal 2/3 jumlah Pengurus Komisariat KAMMI. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi, dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Permusyawaratan Pusat, Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, dan Ketua Umum Pengurus Wilayah KAMMI.
Hasil-Hasil Muktamar Nasional VIII KAMMI Tangerang Selatan, 30 Mei – 05 Juni 2013