Page 1


S E L A S A ,

1 7

J U L I

7

2 0 1 2

Max Mangimbulude

130 KM..... Sambungan dari hal 1

seperti itu ternyata membuat pemakaian listrik sangat boros. Sore nanti kesalahan itu tidak akan saya ulangi. Tiap hari saya akan terus mencobanya untuk jarak yang sejauh-jauhnya. Sampai mobil ini benar-benar sempurna. Tidak boleh mundur dan tidak boleh gagal. Harus bisa. Sewaktu berangkat dari Depok, sebenarnya semua lancar. Daya power-nya cukup. Setirnya juga nyaman. Sesuai petunjuk mobil listrik yang berdaya baterai lithium ion sebanyak 36 buah, dengan kapasitas baterai mencapai 21

LAPORKAN...... Sambungan dari hal 1

konferensi pers di gedung KPK, Senin (16/7). Kerjasama yang dilakukan 10 operator seluler dengan KPK ini dalam rangka mendukung pencegahan tindak pidana korupsi, disamping pengaduan melalui website yang selama ini sudah dimiliki lembaga pimpinan Abraham Samad itu. Sepuluh operator seluler yang bekerjasama dengan KPK antara lain PT Axis Telkom Indonesia, PT Bakrie Telkom Tbk, PT Hut Cison Telekomunikation, PT Indosat, PT Sampoerna Telekomunikasi Tbk, PT Smart Frend, PT Smart Telkom, PT XL Axiata Tbk. “Apa yang baru ditandatangani merupakan momentum luar biasa dari perwakilan teman-teman seluler. Pada hari ini coverated seluler sekitar 220 juta. Itu artinya hampir rata-rata 1 orang penduduk Indonesia punya satu seluler,” jelas Bambang. Dia juga menilai ada tiga hal menarik dalam kerjasama ini. Pertama 10 operator seluler ini menjadi bagian penting dari program pemberantasan korupsi. Mereka adalah pihak swasta yang memiliki keberanian bersama KPK melakukan investasi bersama untuk bangun pemberantasan korupsi. Kedua, coverated 10 operator ini yang berjumlah sekitar 220 juta menjadi informasi pemberantasan korupsi yang masif. Kesepakatannya adalah KPK akan memiliki nomor akses 1575. Masyarakat dengan mengkontak/SMS ke nomor 1575, masyarakat bisa memberitahukan isu mengenai korupsi. Nomer tersebut juga sudah bisa diakses saat ini juga. “Ketiga, hari ini teman-teman di bisnis seluler memperlihatkan bahwa bisnis kalangan swasta bisa jadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi,” jelas pimpinan KPK yang mantan pengacara itu. Salah satu perwakilan operator seluler dari PT Bakrie Telkom Tbk, Rahmat Junaidi mengatakan dengan membuka

POLDA...... Sambungan dari hal 1

Sebelumnya Kapolda Sulut Brigjen Pol Dicky Atotoy mengatakan, LHP BKP bisa menjadi dasar pemeriksaan Polisi. “Tapi itu belum real. Jadi tidak semata-mata menjadi dasar pemeriksaan Polisi,” ungkapnya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu di Mapolda. Ia mengatakan, harus

DIHIBUR...... Sambungan dari hal 1

bagi jajaran Kanwil Hukum dan HAM Sulut. Tidak saja karena ada serah terima dan pelantikan Kakanwil Hukum dan HAM yang baru, Paramarta menyiapkan beberapa acara yang punya arti penting bagi pelaksanaan hukum dan HAM di Sulut. Salah satunya gedung pusat pelayanan hukum dan HAM (Law and Human Rights Centre). Secara khusus Menteri Amir memberi apresiasi kepada Ambeg Paramarta. Pria yang berdarah Kawanua dari Ibu yang berasal dari Minahasa itu, terbilang cepat bertugas di Sulut, hanya tujuh bulan lebih. Tapi, di Sulut Paramarta telah meletakkan dasar yang kokoh untuk penciptaan kepastian hukum bagi masyarakat. Puncaknya, kemarin, usai serah terima dengan I Wayan Sukerta, Menteri Amir Syamsuddin bersama Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil meresmikan Pusat Pelayanan Hukum dan HAM; Desa/Kelurahan di Sulut, mengukuhkan panitia RANHAM; dan menjalin dengan Pemkab/ Pemkot di Sulut untuk legislasi daerah, pelayanan Hukum dan HAM, pemasyarakatan dan keimigrasian. ‘Fasilitas’

kWh mampu berjalan hingga sejauh 130 kilometer dengan sekali pengisian (charge). Waktu melewati Lenteng Agung, saya memacunya sampai kecepatan 70 km/ jam lebih. Saya tidak punya kesempatan memacunya lebih dari itu karena jalan raya menuju Jakarta pada jam-jam 9 pagi ruwetnya bukan main. Bahkan, ketika memasuki Pasar Minggu, mulailah kemacetan. Lebih macet lagi ketika berada di sepanjang Jalan Pasar Minggu Raya sampai Pancoran. Tapi, semua itu bukan masalah. Memasuki Jembatan Semanggi juga sangat lancar. Teman-teman wartawan

yang berada di dua mobil yang mengikuti mobnas listrik juga terus menyorot dengan kamera mereka. Kecurigaan muncul saat menjelang Bundaran Hotel Indonesia (HI). Tinggal satu kilometer lagi menjelang BPPT. Di Bundaran HI mobil melambat. Ahmadi yang berada di sebelah saya juga tidak tahu penyebabnya. Mestinya, itu tidak akan terjadi. Tapi, sama sekali tidak ada kecurigaan akan habisnya listrik. Indikator masih hijau, bahkan relatif masih tidak berkurang. Kami terlalu percaya pada indikator itu. Setelah Bundaran HI, mobil saya minggirkan. Bukan mogok. Saya ingin ada pemeriksaan. Hasilnya: tidak ada yang salah.

Mobil saya jalankan lagi, tapi amat pelan. Akhirnya tepat di pintu masuk BPPT, mobil tidak bisa jalan lagi. Listriknya benar-benar habis! Rencananya, saya berhenti di BPPT untuk mengikuti pertemuan dengan Dewan Riset Nasional. Tapi, apa boleh buat. Dari pintu depan, saya jalan kaki ke ruang pertemuan. Coba saja saya tidak buruburu ke Halim (untuk mengikuti Bapak Presiden SBY ke Solo), saya akan coba lagi (Senin malam) setelah listrik diisi lagi penuh. Tapi, karena tadi malam saya di Solo, baru sore ini saya punya waktu mencoba lagi. Kesimpulan saya: mobil ini menjadi masa depan kita!

kode akses SMS di nomor 1575, pelanggan seluler bisa mengirim informasi soal korupsi langsung ke servernya KPK. “Ini langsung dari mesin ke mesin, tidak ada campur tangan orang. Operator juga tidak berhak mengakses pesan yang dikirim pelanggan. Tarif SMS-nya, tarif normal,” jelas Rahmat. Soal keamanan informasi dari masyarakat, dalam pasal 7 kerjasama itu disebutkan bahwa operator tidak berhak mengakses pesan pendek 1575. Tidak diperlukan registrasi oleh pengirim dan operator menjamin pesan pendek tidak akan dipublikasikan. KPK SIAP MISKINKAN KORUPTOR Sementara itu, salah satu upaya memberantas korupsi, adalah membikin jera para koruptor yang sudah tertangkap. KPK pun tengah menggodok beberapa metode untuk membuat jera para tersangka korupsi yang ditangani lembaga super bodi tersebut. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, selama ini para tersangka korupsi masih bisa “petantang-petenteng”, karena perlakukan yang diterima masih kurang tegas. “Dia (koruptor) akan menderita beserta seluruh keturunannya. Jadi yang dimiskinkan bukan hartanya, tapi derajatnya. Jangan sampai orang ditahan tapi masih bisa petantang-petenteng melambaikan tangan, bahkan cengengesan. Maka pimpinan KPK sepakat membuat aturan yang yang lebih tegas, “ujar Bambang dalam acara lokakarya media, Sabtu lalu (14/7). Bambang memaparkan, ada beberapa metode yang sudah disiapkan KPK untuk membikin jera para koruptor tersebut. Diantaranya, semua tersangka yang dibawa ke Jakarta oleh tim KPK, tidak akan lagi diberi keistimewaan dengan keluar dari terminal bandara lewat jalur khusus, bukan melalui jalur penumpang pada umumnya. “Selama ini, kalau diturunkan dari pesawat, selalu tidak melalui jalur umum. Saya bilang ke teman-teman pimpinan, tidak

ada lagi. Lakukan itu di tempat biasa, supaya semua bisa lihat. Masyarakat bisa lihat kelakuan para koruptor ini,”paparnya. Selain itu, dalam acara lokakarya media tersebut, sempat diusulkan untuk menghadirkan tersangka di ruang konferensi pers KPK. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan ruang bagi media untuk menyorot para tersangka dari dekat. Upaya tersebut juga akan memudahkan para camera person dan photographer yang ingin mengambil gambar para tersangka, tanpa harus terburuburu serta berdesak-desakan. Usulan tersebut, kata Bambang, akan dipertimbangkan. Dia berjanji akan membicarakan usulah tersebut dengan para pimpinan yang lain. “Soal menghadirkan tersangka di ruang konferensi pers KPK, akan kita bicarakan dulu,” kata dia. Juru Bicara KPK Johan Budi SP menambahkan, jika disetujui para pimpinan, para tersangka tersebut nantinya akan dihadirkan di ruang konfensi pers didampingi para penyidik. Para pimpinan akan mulai membahas usulan tersebut. “Belum diputuskan, tapi baru mau dibahas oleh para pimpinan,” jelas Johan. Tidak hanya itu, Bambang melanjutkan, saat ini, lembaganya sudah menyiapkan baju tahanan bagi para tahanan KPK. Dalam lokakarya kemarin, dipamerkan empat model baju tahanan. Ada baju tahanan berupa kemeja lengan pendek berwarna oranye, ada juga yang berwarna hitam. Untuk yang berlengan panjang warnanya putih dan biru. Untuk yang biru, berbahan kaos dan modelnya mirip polo shirt berlengan panjang. Di bagian belakang semua baju tahanan tersebut bertuliskan TAHANAN KPK Corruption Eradication Commission Republic of Indonesia. Bambang menguraikan, baju tahanan tersebut nantinya wajib dikenakan setiap kali keluar tahanan. Termasuk, saat tahanan akan beribadah. Hanya di ruang sidang, baju tahanan etrsebut boleh di lepas. Karena,

di ruang tersebut, mereka bebas memberikan keterangan. “Tapi, sampai di depan pintu pengadilan, ya harus dipakai lagi,” tegas dia. Bambang memastikan, bajubaju tahanan ini bakal dikenakan oleh setiap tahanan KPK. KPK sendiri tengah menggodok aturan untuk mengimplementasikan metode tersebut. Soal dana bagi baju tahanan KPK, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menambahkan, anggaran untuk pengadaan sergaam tersebut akan diambil dari APBN. “Dananya dari APBN,” tambahnya. Tidak hanya itu, Bambang melanjutkan KPK juga segera mewajibkan pemakaian borgol bagi para tersangka korupsi. Dia mengatakan, untuk pemakaian baju tahanan dan pemborgolan sudah dilakukan ketika penyidik KPK membawa Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu, ke Jakarta pekan lalu (6/7). Menurut Bambang, sebelum penangkapan, Amran melakukan tindakan yang menghina penyidik. Namun, setelah dia dikenakan baju tahanan dan diborgol, Amran langsung terlihat lemas. “Sebelum penangkapan, betulbetul menghina penyidik KPK. Sebelum dipakaikan baju tahanan, dia petantang-petenteng. Tapi begitu dikenakan upaya paling keras, langsung dia kuyu,” tegas Bambang. Bambang menegaskan, pemakaian atribut tahanan ini sudah mampu membikin para koruptor keder. Setidaknya itu yang terjadi ketika pihaknya meminta kelima tahanan KPK untuk memakai baju tahanan saat mencoblos dalam momen pemilukada DKI Jakarta pada 11 Juli lalu. KPK memperbolehkan mereka menggunakan hak suaranya. KPK juga mengijinkan mereka mencoblos di daerahnya masing-masing, asal menggunakan baju tahanan. “Eh setelah disuruh pakai baju tahanan, kelima-limanya nggak mau pakai. Mereka lebih milih di dalam saja. Terbukti kan, mereka malu. Pokoknya ini adalah upaya bagaimana caranya derajat dan kehinaan para koruptor akan kita miskinkan,” tegas dia. (jpnn/myw)

perlu pendalaman lebih jauh lagi. Sebab bisa saja masalah administrasi bukan tindak pidana. Seperti data yang disajikan kabupaten/kota tidak sesuai, semisal aset negara yang tidak ditata dan sebagainya. “Karena pemeriksaan BPK tidak sama dengan pemeriksaan penyidik (Polisi),” jelasnya. Ditambahkannya, pihaknya tinggal menunggu laporan dari BPK jika memang ada

dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor). “Kita ada kerjasama dengan BPK. Jadi itu tergantung mereka untuk melaporkan jika terjadi dugaan Tipikor,” kunci jenderal bintang satu ini. Diketahui, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011, oleh BPK RI Perwakilan Sulut, hanya Bitung yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kabupaten Kepulauan Sitaro juga lumayan bagus karena mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan kabupaten/kota lainnya seperti Bolaang Mongondow (Bolmong), Sangihe, Bolaang Mongondow Timur (Boltim), dan Kota Kotamobagu, diganjar predikat disclaimer. Empat daerah lain, yakni Manado, Minut, Minsel dan Mitra LHP-nya belum diserahkan. (tr-06/lee)

ini merupakan buah tangan Paramarta. “Dan tugas Wayan Sukerta melanjutkan apa yang sudah dibangun Ambeg Paramarta ini. Kami yakin, Saudara Wayan Sukerta cakap dan mampu melaksanakan tugas yang diemban,” kata Amir Syamsuddin. Menariknya, dalam acara serah terima itu panitia menampilkan grup qasidah yang beranggotakan para narapidana muslim dari Lapas Tuminting. Qasidah ini membawakan tembang religi yang mereka ciptakan sendiri berjudul “Memohon Ampun”. Tak itu saja, usai penampilan qasidah dilanjutkan dengan penampilan grup paduan suara narapidana Nasrani dari Rutan Papakelan, Tondano. “Semuanya mereka adalah narapidana yang punya talenta dan dibina pihak Lapas dan Rutan,” kata salah seorang staf Kanwil Hukum dan HAM. Tentang kedua pejabat ini, karena Paramarta ‘dinilai’ berhasil di Sulut, makanya dia ‘naik kelas’ menjadi Kakanwil Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya. Sedangkan I Wayan Sukerta sebelumnya sebagai Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Permasyarakatan Kemenkum dan HAM RI.(***)

ANAS........ Sambungan dari hal 1

Terkait perkembangan penyelidikan Hambalang sendiri, Bambang menambahkan dalam waktu yang tepat pihaknya akan menyampaikan hasilnya ke masyarakat. “Pasti kami share pada publik, kapan diekspose dan kapan hasilnya diumumkan ke publik,” jelas pimpinan yang akrab disapa BW itu. Dalam kasus ini KPK memang belum mencegah namanama yang kerap disebut terlibat, seperti Anas Urbaningrum, Kepala Biro Perencanaan Kemenpora, Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hambalang serta Kepala Bidang Evaluasi dan Diseminasi Kemenpora, Wisler Manalu. Seperti diketahui bahwa terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games, M Nazaruddin berulang kali menyebut Anas Urbaningrum sebagai dalang dibalik dugaan korupsi Hambalang selaku pihak yang men-setting proyek tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan menetapkan status Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus

dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olaharga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Terkait status mantan anggota KPU ini, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarif Hasan, mengatakan, semakin cepat ada kejelasan status Anas, semakin bagus. “Lho kita kan makin cepat makin bagus, bisa recovery. Kita bisa menaikkan lagi, elektabilitas bisa kita angkat dalam waktu secepatnya. Kesempatan itu bisa kita naikkan lagi, tapi jangan lama-lama juga dong,” kata Syarif, menjawab wartawan, Senin (16/7), di Jakarta. Dia menegaskan, jangan sampai KPK membuat status Anas menggantung dalam kasus mega proyek bernilai triliunan rupiah itu. “Jangan menggantung-gantung gitulah. Serahkan semua kepada KPK,” katanya lagi. Syarif yang juga Menteri Koperasi dan UKM itu menegaskan, pihaknya juga punya strategi untuk menaikkan elektabilitas Partai Demokrat. Tegasnya, Partai Demokrat tidak akan mungkin tinggal diam. “Selesai atau tidak selesai, kita harus punya strategi bagaimana elektabilitas bisa naik lagi. Kita harus kerja keras lagi,” kata dia. (jpnn/mic)

Si Jago Merah Mengamuk di Waleure Wanita Paruh Baya Hangus Terpanggang LANGOWAN- Si jago merah kembali mengamuk di Desa Waleure, Jaga VI, Kecamatan Langowan Timur, tepatnya di Kompleks Telkom, Minggu (15/07) kemarin, sekitar pukul 24.00 Wita. Akibat amukan jago merah ini, wanita paruh baya bernama Larmi (48), tewas terpanggang api. Bukan ini saja, dua rumah masing-masing milik Larmi dan H Sukino juga rata tanah. Informasi yang dihimpun wartawan koran ini, sebelum kebakaran terjadi korban Larmi bersama suami Novi Salekon terlibat pertengkaran mulut sekitar pukul 21.00 Wita. “Hampir satu jam, suami istri ini bertengkar. Setelah itu Novi bersama anaknya, Novita (5), keluar rumah,” ujar Sugianto. Selang beberapa jam usai pertengkaran, Sugianto mengaku dikagetkan dengan bunyi sesuatu yang

PEMIMPIN..... Sambungan dari hal 1

Prof Imam Suprayogo secara terus terang menyatakan bahwa sebelumnya ia dan SHS belum pernah bertemu, apalagi berdiskusi atau berbicara soal tema-tema kemajemukan. Ia hanya mengenal SHS melalui sejumlah kenalan atau dari berita-berita media massa. Rektor Imam bahkan memberikan apresiasi lebih dari sekadar pernyataan verbal. Ia bahkan menjemput SHS di Bandara Juanda kemudian bersama-sama melintasi jalan darat menuju Malang dan menjamunya di ruang tamu rektor. Pertemuan perdana yang berlangsung santai itu dilanjutkan dengan presentasi SHS tentang kepemimpinan majemuk. Dalam kunjungan balasan yang berlangsung di rumah pribadi dan perpustakaan pribadi SHS di Kawangkoan pada 27 Juni 2012 rektor Imam menyatakan bahwa pertemuannya dengan SHS adalah sebuah pertemuan yang sepertinya sudah harus terjadi. Ketika menyampaikan hikmah IsraMi’raj di rumah dinas gubernur malam harinya rektor Imam memberikan pujian atas suasana di Sulawesi Utara. Mengutip pernyataannya waktu itu: “suasana malam ini sungguh luar biasa. Saya sendiri baru pertama kalinya diundang menyampaikan hikmah Isra Mi’raj di rumah dinas gubernur yang notabene bukan seorang pemeluk Muslim” .Tentu, orang sekapasitas rektor Imam ini, tidaklah mungkin menyampaikan kata-kata basa-basi dan sekadar menyenangkan. Rektor Imam yang di kalangan rekannya sesama rektor UIN dan pemikir-pemikir Islam di tanah air dikenal sebagai rektor yang kritis dan memiliki pemikiran terbuka mengapresiasi kiprah SHS sebagai salah satu wujud dari keterbukaannya terhadap kemajemukan. Ia bahkan mengusulkan agar di rumah pribadi yang aman tenang dan indah di Kawangkoan itu dibangun sebuah institut yang mengkhususkan diri mempelajari pemikiran-pemikiran yang telah berhasil mengubah dunia. Salah satu bentuk pemikiran itu adalah apa yang telah menjadi perhatian sivitas akademika UIN Maliki yang rupanya dipandang cocok dengan sepak terjang SHS, setidaknya ditunjukkan dalam aktivitasnya sejak di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Sekadar informasi, UIN Maliki adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia yang menerima mahasiswa dari setidaknya 23 negara yang tersebar di seluruh belahan dunia, dengan asal suku dan agama yang berbeda. Bahkan di UIN Maliki ini kini menjadi salah satu tempat pelatihan dan kunjungan persahabatan dari pelbagai agama. Kepada kami rektor Imam bahkan memperlihatkan sebuah tulisan kaligrafi alqur’an yang terbuat dari kulit kerang (bia) yang diberikan oleh Ketua STAKEN Manado ketika berkunjung ke sana. Hadiah itu dipasang persis di sudut kanan pintu masuk UIN Maliki. Di dinding besar persis di depan pintu masuk, bersebelahan dengan lift di lantai 1, dipahatkan visi dan misi UIN Maliki dimana tampak keinginan sivitas akademika untuk mewujudkan kehidupan yang berbasiskan integrasi sains dan agama, serta penghormatan kepada kemajemukan. Saya merasa wajib menceritakan tentang UIN Maliki ini, terutama rektornya, untuk menunjukkan bahwa UIN Maliki bukanlah kampus sembarangan atau biasa-biasa saja. Ketika kampus besar dan tempat berkumpulnya para pemikir Islam yang mumpuni di tanah air ini member penghargaan kepada seorang Kristiani bernama SHS, maka tentulah orang yang diberikan penghargaan ini bukanlah orang biasa atau orang kebanyakan. Yang bersangkutan pastilah orang yang pretasinya luar biasa, unik, dan menginspirasi. Ini tentu berbeda dengan pemberian Doktor HC yang dalam beberapa tahun terakhir ini begitu marak dilakukan oleh ‘Universitasuniversitas” jalanan, hanya dengan uang tebusan 10 juta dan sekali pertemuan di sebuah

cukup keras dalam rumah kost dimana ia tinggal bersama keluarga. Merasa terganggu, ia keluar untuk melihatnya. “Saat di luar, saya melihat asap tebal disertai api mulai membakar rumah kost yang kami tinggali. Api saat itu jelas terlihat dari kamar Larmi,”ujar Sugianto. Ditambahkannya, saat api terus membesar ia berusaha berteriak memanggil Larmi . Karena tidak ada jawaban, ia kemudian berupaya menyelamatkan keluarga dan barang-barang berharga lainnya. “Hanya berselang beberapa menit, api terus membesar dan mulai membakar seluruh badan rumah. Karena tidak ada pemadam yang datang, api sulit dipadamkan, walau saat itu warga sempat memberi bantuan,”ujar Sugianto. Jasad Larmi sendiri ditemukan hangus terbakar setelah api padam, dan kemudian di bawah ke RSU Prof Kandouw. Kapolsek Lagowan timur, AKP Dermanto Nasirun ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. “Penyebab kebakaran sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan,”ungkap Nasirun. (ylo/lee)

hotel mewah. Ini juga tentu berbeda andaikan SHS diberikan gelar Doktor HC dari sebuah perguruan tinggi Kristiani, lokal atau kecil. Meski Doktor HC itu memiliki muatan yang sama di mana pun ia diberikan, tetapi branded universitas akan memberikan nuansa yang lain, setidaknya dalam soal obyektivitas penilaian. Bahkan Wakil Menteri Agama RI Prof Dr Nazaruddin Umar dan Rektor UGM Prof Dr Prayitno, memuji daya pikir rektor dan senat UIN Maliki yang berani mengambil keputusan ini. Keberanian itu didasari oleh pertimbangan masa depan bangsa, Indonesia yang prospektif di masa depan, yang jaya karena para pemimpinnya cakap mengelola kemajemukan. Dalam sambutannya bahkan memberikan sebuah pernyataan menarik bahwa gelar Doktor HC yang diterima SHS dari UIN Maliki itu jauh lebih prestisius dibandingkan dengan gelar Doktor akademis yang diperolehnya dari Universitas Gajah Mada, setahun yang lalu. SHS sendiri bukanlah salah satu anggota dewan pertimbangan, dewan penasihat atau senat Universitas Maliki itu. Bandingkan dengan posisi SHS di Universitas Sam Ratulangi atau Universitas Negeri Manado. Menyimak apa yang disampaikan Rektor Imam; rapat senat universitas yang diadakan untuk meminta pendapat tentang pemberian gelar ini serta merta memberikan persetujuan. Rapat senat, sambutan penerimaan dan kunjungan balasan yang ditunjukkan tentulah terjadi karena yang hendak diberikan penghargaan itu bukanlah orang biasa. Ini setidaknya pemikiran saya pribadi yang mengikuti sejak awal. Saya termasuk salah seorang yang beruntung karena turut menyaksikan sejak awal bagaimana 2 tokoh besar ini saling berinteraksi. Sebagai pemimpin dari 2 ranah yang berbeda— rektor imam memimpin ranah perguruan tinggi yang lebih kental nuansa akademisnya, sedangkan SHS menjadi gubernur yang sarat dengan nuansa politik—pertemuan 2 tokoh ini bukanlah pertemuan biasa. Dalam pidatonya 12 Juni 2012, SHS menguraikan secara tersirat bagaimana 2 ranah yang berbeda ini bisa bertemu karena sama-sama memiliki alur pikir yang sama dalam soal kemajemukan. Kemajemukan adalah suatu hal yang nyata, yang given, yang menjadi warna menarik pada bangsa Indonesia yang dihuni oleh lebih dari 200 juta penduduk yang tersebar di lebih dari 13 ribu pulau. Dalam pidato 11 Juni itu SHS menyebut Indonesia sebagai the miracle of the world (mukjizat di dunia) karena kemajemukan yang unik itu. Pernyataan SHS ini mengingatkan saya pada pernyataan Ir Soekarno: “Menjadi Indonesia bukanlah suatu anomali, tetapi takdir.” Prof Dr Amin Abdullah, mantan rektor UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, yang menjadi promotor untuk gelar Doktor HC ini memberikan apresiasi atas upaya SHS sehingga laik dan patut menerima gelar kehormatan ini. Dalam sambutannya selaku promotor yang bersama ko-promotor Prof Dr Frans Magnis Suseno— yang menurut hemat saya bukanlah tipe orang yang begitu mudah memberikan pujian— mempelajari sepak terjang SHS, dan kemudian memberikan penilaian bahwa apa yang sudah dilakukan SHS ini bukanlah karya biasa. Mereka berdua bersetuju dengan keputusan senat UIN Maliki memberikan gelar kehormatan ini. Apa yang ditunjukkan oleh SHS melalui kepemimpinan majemuknya adalah hal yang—menurut para promotor ini ---dapat menjadi---dapat inspirasi bagi generasi mendatang. Wamenag RI bahkan berpendapat lebih jauh; pemimpin majemuk yang ditunjukkan oleh SHS dapat menjadi pelajaran berharga bagi dunia, ini lah sisi lain Indonesia. “Apa yang sudah dilakukan oleh SHS bukan lagi wacana, tetapi sudah merupakan kenyataan,” kata Rektor Imam. Dalam sebuah diskusi kecil

di Kawangkoan saya mendengar Rektor Imam menyatakan bahwa pola kepemimpinan di masa depan, setidaknya pada tingkat lokal, adalah pola kepemimpinan majemuk. Artinya, pemimpin daerah yang sepatut-patutnya adalah mereka yang memiliki kemampuan mengelola kemajemukan. Dalam orasi ilmiahnya yang inspiratif itu SHS berpendapat bahwa selain ancaman dari pemimpin formal yang berada pada level Negara, ancaman kemajemukan juga bisa datang dari masyarakat sendiri. Transformasi sosial-ekonomi yang dialami masyarakat kita selama Orde Baru dan pascaOrde Baru harus diakui telah mengubah orientasi masyarakat sehingga nilai-nilai solidaritas, toleransi, dan kolektivitas cenderung semakin tergerus akibat mengentalnya orientasi pragmatisme dan oportunisme politik di satu pihak, dan melembaganya wabah konsumerisme-hedonisme di lain pihak. Akibatnya, ketika sistem otoriter yang menindas dan represif tumbang, berbagai unsur masyarakat terperangkap dalam kompetisi perebutan kesempatan yang tak pernah diperoleh selama Orde Baru. Orientasi para elite politik untuk lebih ”mengambil” (hak orang lain) ketimbang ”mengabdi” tanpa pamrih bagi masyarakat, jelas menggambarkan kecenderungan tersebut. Dari pengamatannya ini, dan dari sejumlah besar pengalamannya, SHS rupanya melihat bahwa selain berasal dari penyelenggaran formal negara masalah juga bisa datang dari masyarakat sendiri. Sehingga memfokuskan solusi semata pada pemimpin formal negara sungguh tak cukup. Fenomena para pemimpin agama, pemimpin adat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang berebut tiket untuk masuk ke politik, baik ke dalam parlemen (DPR, DPD, DPRD) atau ke pemerintahan (nasional dan lokal), mengindikasikan hal itu. Sebenarnya fenomena demikian wajar dan sah-sah belaka dalam era demokrasi, tetapi persoalannya menjadi serius apabila tidak ada lagi tokoh-tokoh masyarakat kita yang turut merawat, mengelola, dan mengawal kemajemukan bangsa ini. Di sisi lain, ada kecenderungan sebagian tokoh masyarakat informal untuk sekadar memanfaatkan, memanipulasi dan memobilisasi identitas asal, baik identitas daerah, etnis, agama, maupun golongan sebagai satu-satunya modal politik, sehingga berdampak pada pengabaian terhadap urgensi menyiram dan merawat nilai-nilai solidaritas, toleransi, dan kolektivitas. Berdasarkan pengalamannya di Maluku Utara, Maluku dan Sulawesi Utara SHS berpendapat bahwa semangat saling percaya (trust), pemahaman akan kearifan lokal (local wisdom) dan dapat meraba rasakan pikiran dan perasaan rakyat (emphaty). Saling percaya akan menumbuhkan kerjasama sinergis untuk merawat kemajemukan dan mengelola keberagaman; yang pada gilirannya nanti akan mengurangi konflik. Sedangkan kearifan lokal akan mengurangi kebiasaan mengambil keputusan sepihak yang mengurangi peranan penting masyarakat lokal. Empati berkait erat dengan ketulusan. Hanyalah pemimpin yang tulus dan memiliki hati bersih mampu melahirkan empati secara timbal balik. Pemimpin berkarakter harus memahami kemajemukan dalam 3 perspektif ini. Ia harus menumbuhkan rasa percaya dari seluruh masyarakat yang majemuk itu, ia harus memahami dinamika lokal yang menjadi ciri khas dari kemajemukan, dan ia harus bekerja atas dasar ketulusan untuk menumbuhkan empati. Saya sendiri merasa beruntung berada di dekat ‘bara api’ ide kepemimpinan majemuk ini. Setidaknya saya turut menjadi saksi bagaimana format pemimpin masa depan itu dirumuskan. Menjadi bagian dari suatu pusaran arus ide besar akan memberikan dorongan tersendiri dari memandang kepemimpinan. (Malang, 14 Juli 2012).


Manado Post Selasa 17 Juli  

Laporkan koruptor Sulut, SMS ke 1575

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you