Page 1


11 SELASA, 06 MEI 2014

BAMBANG..... SAMBUNGAN DARI HAL I

dengan angka 16,3 persen. Runner upnya, Marzuki Ali, 3,9 persen, dan peringkat ketiga Pramono Edhi Wibowo 3,3 persen.Baru disusul Mantan Menperin Gita Wirjawan 2,7 persen, Anies Baswedan 1,9 persen, Ali Masykur Musa 1,8 persen, Irman Gusman 1,5 persen. Nama-nama peserta konvensi lain, seperti Endriartono Sutarto, Sinyo Harry Sarundajang, Hayono Isman, Dino Patti Djalal, berada di bawah 1,5 persen. Apa arti itu semua? Hasil “PD Idol”itu sudah tegas, dan final. Kalau instrument “konvensi” itu betul-betul dijadikan pijakan Presiden SBY untuk menentukan calon pemimpin dari PD, pilihannya jelas. Dahlan Iskan! Sengada lawan, begitu orang Maluku berkelakar. Bahkan kalaupun mau dibuat margin eror hingga 10 persen pun, pemenangnya tak akan berubah. Tetap, Dahlan Iskan. Ini fakta atas survei yang sampelnya 1.997 orang, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancara dengan tatap muka oleh interviewers yang terlatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa atau kelurahan yang terdiri dari 10 responden. Untuk menjaga quality control (QC), sebanyak 20 persen dari responden dipilih didatangi kembali oleh supervisor secara acak. Dan tidak ditemukan kesalahan yang berarti. Wawancara lapangan sudah dilakukan sejak 20-24 April 2014. Masih sangat aktual, masih hangat berasap. Pertanyaannya, mengapa SBY tidak segera membuat keputusan? Biar cepat melakukan konsolidasi? Menghimpun kekuatan? Membuat analisa dan bersiap menghadapi medan laga yang

KURSI..... SAMBUNGAN DARI HAL I

bertambah. Kan ada surat suara yang dianggap tidak bertuan yang akan berpengaruh pada jumlah pemilih sah. Otomatis itu akan membuat BPP berkurang,” paparnya. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut sendiri langsung bergerak cepat. Lima personil KPU Sulut sejak kemarin telah menyiapkan sidang pleno untuk hitung ulang Pemilu di Kota Manado. Hitung ulang akan digelar mulai Selasa (6/5) – Rabu (7/5). Untuk pleno sesuai rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) cocokkan data hingga hitung ulang digelar di SMK Negeri 2 Manado. Untuk mempercepat, KPU Sulut meminta bala bantuan tujuh KPU kabupaten/ kota se Sulut. ‘’Kami telah siap menggelar pleno sesuai rekomendasi Bawaslu dan perintah KPU pusat. Pleno akan dibantu kabupaten dan kota yang lain,’’ kata Ketua KPU Sulut Yessy Momongan tadi malam. Frangky Wongkar meminta pleno pencocokan data D1, C1 hingga penghitungan kembali di Kota Manado harus transparan. Karena alasan PDI-Perjuangan yang ikut mengusulkan rekomendasi saat pleno KPU Sulut lalu adalah data tak sama antara C1 saksi partai dan pleno KPU Sulut. “Kami sangat mendukung penghitungan kembali. Itu menjadi salah satu rekomendasi kami karena memang didapati banyak perbedaan data antara saksi kami dan hasil pleno,” tutur Wongkar. Dugaan kecurangan Pileg di Kota Manado, berpeluang mengancam pemilik kursi yang margin suaranya berbeda tipis. Baik caleg di sesama partai maupun dengan partai lain. Di Partai Demokrat yang menyumbang dua kursi, bisa saja satu kursi akan direbut partai lain. Jika itu terjadi, kans Partai NasDem dan PPP merebut satu kursi Dapil Manado makin terbuka. Berdasarkan Rapat Pleno KPU Sulut suara PPP di urutan kesembilan sebanyak 11.756 disusul Partai NasDem sebesar 11.476. Jika hitung ulang akan membuat perubahan surat suara, maka kursi kedua Partai Demokrat akan terancam. Di kursi ketujuh dari Partai Demokrat Siska Mangindaan dan kursi kedelapan ditempati Caleg PKS Amir Liputo. Andaikata Partai Demokrat tetap dua kursi, maka Jodie Watung berpeluang menggeser kursi milik James Karinda atau Siska Mangindaan. Untuk kursi PKS sendiri, berdasarkan pleno KPU Sulut total suaranya 14.263. Jika PPP atau NasDem ketambahan di atas 2.000 an atau PKS berkurang 1.000 an, maka kursi PKS bisa melayang. Di DPD RI sendiri peluang perubahan suara kemungkinan terjadi. Kans Steva Liow mendongkrak suaranya bisa saja terjadi.

sesungguhnya, Pilpres 2014? Mengapa harus diulur-ulur? Menunggu wangsit dari mana lagi? Menanti suara langit seperti apa lagi? Mengapa Bambang Yudhoyono justru terkesan bimbang? Ragu-ragu galau? Tidak pede? Maju-mundur? Apakah orang nomor satu di negeri ini sedang “buying time” sambil menunggu pergerakan calon kontestan lain dan mengamati zig zag rival-rivalnya? Bisa jadi, SBY sedang membungkus keraguan itu dengan survei lagi, pasca konvensi Jakarta 27 April lalu, dan baru akan keluar hasilnya pada 15 Mei mendatang? Itupun, masih harus digodog lagi oleh Majelis Tinggi, yang rencananya baru dipublish pada 19 Mei? Sementara 20 Mei adalah deadline pendaftaran capres-cawapres? Dalam bahasa sepak bola, menanti detik-detik terakhir, menunggu bola muntah. Dengan istilah lain, semua tokoh yang diminta ikut konvensi itu “digembok” hingga batas akhir pencapres-cawapresan? Apakah ini efek dari perolehan PD yang melorot hingga tinggal 10 persen di Pileg 9 April lalu? Sehingga PD tidak pede mencapreskan peserta konvensi? Karena elektabilitas dan popularitas mereka terlampau jauh dari Jokowi, Prabowo, Aburizal Bakrie dan Wiranto? Ataukah SBY sedang berhitung, mau bergabung dengan koalisi lain atau me-mimpin koalisi strategis baru? Apakah akan bekerjasama dengan PDI-P dan Jokowi? Apakah bergabung dengan Prabowo Subianto dan Ge-rindra? Atau berkoalisi dengan Partai Golkar dan Aburizal Bakrie? Atau akan berhitung memimpin poros koalisi baru bersama kawan-kawan lamanya, PAN, PKB, PKS, dan PPP? Tidak ada yang tahu pasti. Gembok SBY memang cukup paten. Gembok itu bahkan mengunci semua parpol un-

tuk bergerak dan melakukan komunikasi politik. Pun juga PDI-P yang ternyata belum cukup suara atau kursi untuk mendapatkan satu boarding pass capres-cawapres. Apalagi Golkar dan Gerindra, semakin tergantung oleh kunci gembok SBY. Sementara SBY justru bisa memainkan empat kartu, dan cukup menentukan. Pe r t a ny a a n ny a , m a u dikemanakan tokoh-tokoh konvensi itu? Mau dibiarkan “beku” di dalam ruang hampa Partai Demokrat? Siapa yang mau dimajukan, entah sebagai capres –jika membangun koa-lisi baru--- atau cawapres –jika bergabung dengan tiga poros yang lebih banyak suaranya dari PD--. Bagi SBY, siapa saja tidak masalah, karena truf masih dipegang olehnya. Bagaimana dengan nasib peserta? Tokoh-tokoh peserta konvensi yang oleh Fahri Hamzah, politisi muda PKS disebut sebagai orang-orang genius,tokoh-tokoh terbaik negeri? Bagaimana nasib dan eksistensi mereka? Haruskah mereka kandas, tenggelam dan hilang dari peredaran? Inilah yang istilah orang Jakarta,“Enak di elo, gak enak di gua!” Bagaimana kalau SBY nantinya akan mengumumkan, bahwa konvensi hanya untuk mencari capres saja.Titik.Karena suara PD tidak signifikan, dan tidak bisa me-ngusung capres sendiri, maka partai berlogo mirip Mercedez Benz itu hanya cukup menitipkan cawapres.Dan cawapres itu tidak masuk dalam klausul konvensi.Karena konvensi bukan ajang mencari cawapres, maka kalau scenario PD hanya akan menjagokan satu cawapres, pilihannya tidak harus yang juara konvensi. Artinya, meskipun Dahlan Iskan di papan atas, nomor satu, juara, tak ada lawan dan menjadi kader terbaik PD, SBY bisa saja memilih orang lain. Bisa dari dalam konvensi,

bisa juga dari luar konvensi. Jika pilihan SBY seperti itu, tidak salah secara politis. Tidak salah dalam berpolitik praktis, untuk sekedar kembali merebut kekuasaan, sebisanya. Hanya tidak etis, kehilangan wibawa, dan PD kehilangan masa depan. PD tidak lebih hanya sebagai “kuburan massal” bagi kader terbaiknya saja. Sopan santun berpolitik itu tidak berlaku saat keadaan darurat.PD mungkin sudah berada di zona darurat, se-hingga bisa menghalalkan etika yang dari dulu dide-ngungkan oleh Presiden SBY. Kalau sekarang logikanya dibalik, bagaimana jika peserta konvensi itu ditawari atau menemukan jalan untuk bergabung dengan Capres lain? Dengan atau tanpa diusulkan oleh partainya? Dia sebagai perseorangan, sebagai pribadi? Dia sebagai professional yang dinilai memiliki prospek ke depan untuk membangun negeri yang lebih baik? Juga memiliki resourches untuk memenangkan jagoannya? Apakah tokoh peserta konvensi yang menjalin komunikasi politik dengan pihak lain itu dianggap “tidak etis” atau “tidak sopan”? Lagi-lagi menggunakan istilah “kea-daan darurat”semua bisa terjadi. Ingat, koalisi PDI-P Megawati dengan Gerindra Prabowo Subianto saat Pilpres 2009 lalu? Keputusan mereka berkoalisi dilakukan pada detikdetik terakhir mendekati batas waktu pendaftaran. Sopan santun pun bisa dan boleh diabaikan, demi kepentingan yang lebih besar, lebih mendesak, dan nasional. Tak perlu bimbang, atau menunggu yang sedang bimbang. Tak perlu ragu, go ahead aja. Merdeka itu bebas dari gembok! Bebas melepaskan diri dari sandera apapun bentuknya!. (*) Penulis adalah Pemred Indopos, Ketua Forum Pemred JPNN.

Saat ini suara Ketua P/KB GMIM ini sebanyak 94.242. Jika suaranya ketambahan di atas 500 dan Benny Rhamdani tak bertambah dari 94.588, maka Steva kans melenggang ke Senayan. Suara Steva dari Dapil Manado sebanyak 10.106, sementara suara Benny Rhamdani sebesar 18.000. Untuk kursi Dekot Manado, kans 12 kursi Partai Demokrat yang tersebar di enam daerah pemilihan (Dapil) bisa saja melorot dan bisa diraih partai lain. Misalnya di Dapil Singkil-Mapanget, Paal 2-Tikala, Sario Malalayang, Wenang-Wanea yang disinyalir bermasalah, karena pleno rekapitulasi di tingkat PPK berlarut-larut. Selain kursi PD, kursi partai lain yang hanya dapat kursi sisa, bisa terancam jika BPP berkurang. Misalnya di PaalTikala, suara PPP bisa bertambah andaikata PD atau pemilik kursi ketujuh melorot. Ketua Partai Demokrat (PD) Sulut Dr GSV Lumentut sangat mendukung keputusan KPU untuk hitung kembali hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 9 April di Kota Manado. Vicky saat dihubungi via ponsel, tadi malam tidak keberatan. “Sebagai Ketua DPD PD sangat mendukung keputusan penyelenggara Pemilu untuk melakukan hitung ulang, agar Pemilu di Manado jujur dan adil. Saya berharap proses yang akan dilakukan, apakah pencocokan data atau penghitungan kembali agar dilakukan dengan jujur dan adil. Serta harapan saya agar semua jalan

lancar. Tidak ada yang mengganggu kerja dari KPUD dan jangan sampai ada surat suara yang hilang atau rusak. Saya yakin masing-masing saksi punya data C1,” katanya singkat. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulut mendukung rekomendasi KPU pusat dan Bawaslu pusat. ‘’PKB salah satu dari 11 partai politik yang berjuang di KPU pusat untuk meminta penghitungan ulang di Kota Manado,’’ kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sulut Greetty Tielman Iskandar kepada koran ini dari Jakarta, semalam. Dia mengaku langkah tegas ini harus dilakukan karena adanya dugaan kecurangan terhadap suara rakyat.’Jangan korbankan suara rakyat hanya untuk kepentingan kelompok atau oknum-oknum tertentu,’’ tukasnya. Mantan artis Sulut ini juga mendesak jika telah terbukti terjadi kecurangan dan melibatkan oknum penyelenggara Pemilu baik di tingkat desa/ kelurahan, kecamatan sampai kota, maka harus ditindak tegas. Selain menunggu sanksi dari Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kasus ini harus diusut oleh kepolisian karena ini tindakan kriminal. ‘’Mengapa kita harus bertindak tegas? Supaya pada penyelenggaraan pemilihan mendatang apakah itu pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah maupun Pemilu ada efek jera bagi oknum penyelenggara untuk melakukan kecurangan,’’ tegasnya. Ditanya apakah pihaknya

juga mendukung upaya penghitungan kembali di kota/ kabupaten lainnya di Sulut, Greetty berkilah itu masih menunggu laporan masingmasing kota/kabupaten. ‘’Sekarang sedang berproses. Kita tunggu saja. Kalau memang ada indikasi kecurangan kami akan berjuang untuk melakukan penghitungan ulang,’’ tegas saudara kembar dari Grace Tielman ini. Bawaslu Sulut setelah berhasil menerbitkan rekomendasi, mereka akan mengambil langkah pidana. Kabar Bawaslu Sulut akan melaporkan pelanggaran pidana kepada penyelenggara Pemilu di Polda Sulut semakin menguat. Dari sumber terpercaya, salah satu yang akan dilaporkan ke Polda adalah wilayah kepulauan. Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, namun Bawaslu sementara mengkaji pelanggaran pidana tersebut. “Saat ini kami masih dalam proses pengkajian pelanggaran pidana tersebut,” ungkapnya. Setelah ditanyakan berapa kabupaten/kota dan siapa yang akan dilaporkan, Malonda enggan menjawab secara rinci. Namun Ia mengaku, sementara dalam kajian, dua kabupaten/kota.“Yang satu sudah 90 persen, yang satunya lagi masih dalam pengkajian. Tinggal menunggu pleno,” terangnya. Lanjutnya, laporan tersebut diusahakan secepatnya akan dilaporkan ke Polda.“Rencananya pekan ini. Tinggal menunggu pleno komisioner Bawaslu,” tutup pria murah senyum ini. (cw-01/*)

PENDAFTARAN.....

Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Oleh BKD, data pelamar akan diteruskan ke alamat sscn.bkn.go.id. Nantinya, sistem tes akan menggunakan computer assisted test (CAT) untuk seluruh instansi, tanpa kecuali. Pihak Panitia sudah mempersiapkan sekitar 400-an lokasi tes dengan perangkat CAT, yang tersebar di sejumlah daerah. Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPANRB) Tasdik Kinanto sudah menjelaskan, tahun ini akan dilakukan rekrutmen sekitar 100 ribu. Rinciannya, 60 ribu untuk CPNS dan 40 ribu PPPK. Mengingat waktu se-

leksi masih panjang, Tasdik meminta para calon peserta sudah mulai mempersiapkan diri, dengan belajar wawasan kebangsaan, pengetahuan umum dan psikotes. Bagi honorer K2 yang gagal tes CPNS 2013, juga boleh ikut tes untuk mengisi lowongan PPPK. Untuk formasi masingmasing daerah, pemda yang mengusulkan dengan melampirkan analisis jabatan kerja dan analisa beban kerja. Porsi belanja pegawai juga menentukan. “Kami tidak akan memberikan formasi bagi daerah yang belanja pegawainya sudah di atas 50 persen. Ini sudah harga mati karena kasihan masyarakat nanti kalau tidak ada pembangunan,” tegas Tasdik. (esy/jpnn)

inspektorat pemeriksa internal pemerintah. Ke depan, besar kemungkinan, sesuai kerjasama dengan KPK, pemeriksaan tersebut akan ada pertukaran dengan daerah lain di Sulut,” katanya. Terkait metode pemeriksaan, Mocodompis menuturkan, tergantung dalam kerjasama nantinya. Tapi yang pasti, ada pelatihan dari KPK. “Untuk itu, Apeksi dan Apkasi diundang KPK untuk memperjelas kerjasama pertukaran

pemeriksa itu serta metode pemeriksaan,” tuturnya. Ditambahkannya, GSVL sendiri sangat mengapresiasi undangan dan kerjasama dari KPK tersebut. “Menuju pemerintahan yang bersih, merupakan komitmen Pemkot Manado yang dipimpin Wali Kota Dr GS Vicky Lumentut dan Wawali Dr Harley AB Mangindaan. Untuk itu, kerjasama langsung disambut positif,” tutup Mocodompis. (ian/vip)

SAMBUNGAN DARI HAL I

teknisnya, bisa membuka situs resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), yakni sscn.bkn.go.id. “Jadi sistem rekrutmen sekarang diarahkan pada sistem elektronik agar lebih hemat waktu dan anggaran,” ujar Karo Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat kepada wartawan, kemarin (5/5). Nah, khusus untuk daerah-daerah terpencil yang masih ada kendala soal jaringan internet, para pelamar masih bisa menggunakan cara lama, yakni menyerahkan berkas lamaran ke masing-masing kantor

GSVL..... SAMBUNGAN DARI HAL I

Apeksi, Wali Kota Manado diundang KPK esok (hari ini) terkait kerjasama antara KPK dengan Apeksi dan Apkasi. Kegiatannya sekira pukul 12.00 WIB,” beber Kabag Humas dan Protokol Manado Franky Mocodompis, saat ditemui di kantornya, kemarin. Ia mengatakan, kerjasama tersebut terkait pertukaran pemeriksaan antara kabupaten dan kota di daerah. “Jika di Pemkot Manado ada

DEPROV..... SAMBUNGAN DARI HAL I

korupsi. Ketua DPRD Sulut Pdt Meiva Lintang saat memimpin rapat dengar pendapat dengan SKPD terkait,kemarin,menyatakan DPRD tetap mengejar pertanggungjawaban Pemprov Sulut. Meiva bersama personil Badan Anggaran (Banggar) DPRD membeber temuantemuan tersebut, dan berpeluang korupsi. “Karena terkait anggaran, pasti kami juga bertanggung jawab karena alokasi dananya lewat pembahasan bersama DPRD. Makanya, kita sebagai mitra minta eksekutif menyelesaikan temuan BPK RI sesuai yang direkomendasikan,” ujarnya. Meiva mengungkapkan, langkah yang diambil DPRD ini merujuk surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulut. Surat tersebut menyebutkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK tentang Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Nomor KEP-304—A/01-55/04/2013 tertanggal 25 April 2013, tentang perubahan atas keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP/251/01-55/04/2013 yang ditindaklanjuti dengan penyampaian laporan hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi oleh BPKP, temuan itu harus segera diselesaikan. Surat yang diterima oleh

MENDAGRI..... SAMBUNGAN DARI HAL I

nyatakan, proses Pilkada di Malut selalu memerlukan waktu yang panjang. Seperti proses pemilihan di Malut, yang memerlukan 3 kali pemilihan dan waktu sekitar 9 bulan sampai ditetapkannya gubernur dan Wagub terpilih. ‘’Namun semuanya itu tidak masalah sepanjang proses tersebut masih dalam koridor hukum yang juga menandakan bahwa proses berdemokrasi telah tumbuh di Bumi Maluku Utara. Mendagri juga meminta agar pengalaman kerusuhan masa lalu menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk hidup dengan rukun dan damai agar visi dan misi pembangunan bisa tercapai,’’ harap Mendagri. Lanjut Mendagri, pemerintah daerah perlu mengexplore seluruh potensi sumberdaya yang ada agar masyarakat Maluku Utara bisa lebih sejahtera. Karena kompetisi Pilkada sudah usai dan saatnya untuk membangun Maluku Utara. Pada bagian akhir sambutannya Mendagri menantang agar gubernur dan Wagub terpilih untuk segera menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) agar pedoman pembangunan daerah menjadi jelas. Pada bagian lain, Guber-

SURVEI..... SAMBUNGAN DARI HAL I

Jokowi sangat membutuhkan suntikan elektabilitas dari sosok yang populis dan berintegritas. “Jokowi butuh cawapres yang mampu menambah energi, karena elektabilitasnya sudah klimaks,” kata Pangi saat dihubungi di Jakarta, Senin (5/5). Pangi mengatakan, sebenarnya sangat sulit untuk menentukan siapa yang lebih baik di antara ketiga sosok tersebut. Namun, ia menilai Menteri BUMN Dahlan Iskan memiliki kelebihan dibanding Mahfud dan JK. “Kelebihan Dahlan kecepatan kerjanya, berani melakukan terobosan, pekerja keras, tidak kaku dalam birokrasi,” ujarnya. Sisi positif Dahlan tersebut mengingatkan kepada sosok pendamping Jokowi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Wakil Gubernur Basuki T Purnama alias Ahok. Selama ini banyak yang be-

HOTEL.....

SAMBUNGAN DARI HAL I

Airbus A380 dan Boeing 787. Interior kabin di pesawat ini sangat mewah. Mulai dari pemilihan kasur, furnitur, kursi dari Ferrari, hingga sofa semuanya di desain dengan sangat apik. Salah satu kabin paling mewah yang ditawarkan di dalam pesawat ini bernama The Residence. Di dalam kabin ini terdiri atas ruang tamu, dua kamar tidur dan kamar mandi. Selain itu juga

POLWAN..... SAMBUNGAN DARI HAL I

kahan tersebut digelar di Gedung Balai Kartini, Jakarta Selatan. Usai menikah, Eka mengaku menunda untuk bulan madu dan memilih untuk menemani suaminya yang sedang sakit. “Nantinanti saja bulan madunya.

DPRD Sulut itu berisikan beberapa temuan di SKPD yang berpeluang terjadinya korupsi. Di antaranya di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, RS Ratumbuysang, dan Dinas Pendapatan Daerah. Permasalahan di Dinas Kesehatan berupa masalah lelang proyek yang pemenang tendernya,CV Cinpegvido memalsukan pengalamannya.Sekretaris Dinas Kesehatan dr JUNITampemawa menjelaskan, temuan tersebut telah ditindaklanjuti.“Kami telah menindaklanjuti temuan itu,” kata Tampemawa, di hadapan Banggar. Dinkes juga diminta membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), melakukan klarifikasi kepada Direktur CV Cinpegvido, serta memberikan surat peringatan kepada Kabid Bina Upaya Pelayanan dan Kabid Bina Pengendalian Masalah. Di Dinas Pendidikan, data tersebut menyebutkan ada temuan sembilan kepala sekolah tingkat SMP yang tak membenahi administrasi yang akhirnya membuat Kadis Pendidikan memberikan surat teguran pada kepala sekolah tersebut. Masalahnya mereka belum mencatat peralatan yang diberikan ke Buku Inventaris Sekolah. Sementara sembilan kepala sekolah SMP dan SMA lainnya diberi teguran karena belum menggunakan alat permainan edukatif yang diberikan. Sedangkan di Dinas Peker-

jaan Umum, pada APBD Perubahan 2012 terdapat indikasi kelebihan pembayaran harga satuan yang timpang senilai Rp2,82 juta, akibat biaya dokumen yang telah disetorkan ke kas daerah. Tak hanya mengenai anggaran dan pengadaan barang/ jasa, BPKP juga menyebut pelayanan publik, perencanaan dan penganggaran APBD Perubahan 2012 harus diperbaiki. Selain adanya keterlambatan pemasukan KUAPPAS dari Setprov, juga terdapat kelemahan pengelolaan pendapatan oleh Dispenda. Berbagai temuan ini, kata Kadis PU Ir JE Kenap, Kadis Pendidikan Gemmy Kawatu, Kadis Penda Roy Tumiwa, dan dr JUNI Tampemawa sudah ditindaklanjuti. Di sisi lain, anggota Badan Anggaran (Banggar) Steven Kandouw memandang berbagai temuan tersebut harus diperbaiki agar Sulut bisa meraih opini WTP selanjutnya. “Ini hanya evaluasi kinerja SKPD untuk menghindari kesalahan yang sama setiap tahun anggaran,” tandasnya. Sekprov Sulut Ir Siswa Rahmat Mokodongan yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membenarkan pemanggilan tersebut sejumlah kepala SKPD itu. “Sifatnya BPKP memberi saran dan arahan agar lebih mantap, dan tahun berikutnya tidak terjadi kesalahan serupa,” ujarnya singkat.(tr-03)

nur Sulawesi Utara Dr Sinyo Harry Sarundajang yang diundang khusus menghadiri acara pelantikan tersebut, menyatakan kegembiraannya karena Maluku Utara telah menjadi daerah yang aman dibanding dengan ketika ia menjadi Pejabat Gubernur sekaligus Penguasa Darurat Sipil pada tahun 2002 lalu. Sarundajang berharap, keamanan dan kerukunan ini menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi masyarakat dan pemerintah Malut dalam menata pembangunan di daerah itu. Sebagaimana diketahui Gubernur Maluku Utara terpilih adalah Abdul Gani Kasuba Wakil Gubernur adalah Mohammad Natsir Thaib, pemilihan Gubernur Maluku Utara sendiri melalui jalan yang cukup berliku dimana proses pemilihannya dilangsungkan hingga 3 (tiga) putaran dan diikuti oleh dua pasangan yaitu Kasuba dan Thaib yang diusung oleh PKS serta pasangan Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa yang diusung oleh Partai Golkar dan Demokrat. Pelantikan dilakukan oleh Menteri Dalam Dalam Negeri RI Gamawan Fausi di Sofifi Ibu Kota Provinsi Maluku Utara di kepulauan Halmahera kurang lebih 45 menit dengan speed boat dari pelabuhan laut Ternate. Tampak para undangan

yang hadir di samping Gubernur Sulawesi Utara adalah Menteri Sosial, Menteri Pertanian, Duta Besar Negara Sahabat Arab Saudi untuk Indonesia, Gubernur Gorontalo, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Mantan Gubernur Gorontalo dan Menteri Pertanian Dr Fadel Mohammad, dan para mantan Gubernur Maluku Utara. Sedangkan rombongan Gubernur Sulawesi Utara dalam kesempatan ini Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE MS, Kepala Dinas PU Ir. J E Kenap, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Ir. Ronald Sorongan, MSi dan Kepala Dinas Perhubungan Joi Oroh, SH. Agenda kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Utara sendiri sebenarnya sampai dengan, Selasa 6 Mei 2014, namun berhubung adanya agenda-agenda yang sangat penting dan mendesak di Manado, maka kepulangannya dipercepat pada Senin 5 Mei dan setibanya di Manado langsung memonitor dan memantau perkembangan Penghitungan Suara Ulang Pemilu 2014 yang dilakukan oleh KPU Sulawesi Utara. (Dr Jemmy Kumendong MSi, Kabag Humas selaku Jubir Pemprov)

ranggapan bahwa sosok Ahok melengkapi karakter Jokowi yang cenderung lebih kalem dan penuh perhitungan dalam bertindak. Karenanya, Pangi yakin Jokowi bakal sangat mudah beradaptasi dengan gaya Dahlan. “Komunikasi mereka ( Jokowi-Dahlan) pasti lebih cair dibanding dengan yang lain,” ucap Pangi lagi. Sementara itu, dukungan Dahlan Iskan duet dengan Prabowo terus berdatangan. Ketua Forum Keluar Besar (FKB) Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) 1966 Bambang Heryanto mengatakan pintu Dahlan dipasangkan dengan Prabowo adalah Partai Demokrat dan Partai Gerindra harus menyatu dan membangun koalisi yang konstruktif dan permanen pada Pilpres 9 Juli 2014. “Koalisi permanen Partai Demokrat dan Gerindra ini, akan semakin kuat bila Prabowo menggandeng cawapres dari Partai Demokrat,” kata Bam-

bang Heryanto dalam rilisnya. Peluang koalisi ini, menurut Bambang, sangat terbuka lebar bila melihat raihan suara Demokrat yang tak memenuhi target, lantaran hanya meraih suara sekitar 9 persen pada Pileg 9 April lalu. “Dengan kondisi ini wajar saja bila Demokrat tak bisa ajukan capres, dan hanya bisa ajukan cawapres,” katanya. Lanjut Bambang, bila benar konvensi capres Demokrat berubah menjadi konvensi cawapres, maka peserta konvensi Demokrat yang memilki popularitas tinggi seperti Dahlan Iskan sangat layak menenjadi cawapres mendampingi Prabowo. Kemampuan SBY menjalankan sistem presidensial dengan koalisi beberapa partai sudah terbukti selama dua periode.“Ini juga akan memperkuat koalisi permanen yang akan dibangun serta akan menjadi magnet bagi partai-partai menengah dan bisa menjaga kontinuitas program pemerintah sebelumnya,”ungkapnya.(jpnn)

terdapat kabin kelas atas dengan nama First Apartemen.Kabin ini tak kalah mewah, karena dilengkapi dengan mini bar dan lemari pakaian. “Ini merupakan produk baru pada standar pelayanan level tertinggi hotel, namun di dalam penerbangan komersial,” ucap Presiden Eksekutif Etihad Airwyas James Hogan. Jangan khawatir akan bosan, karena dalam kabin ini dilengkapi dengan beragam fasilitas hiburan. Mulai dari monitor TV 24 inci, game,

pembebasan penggunaan ponsel, hingga WiFi. Tidak hanya itu, bagi penumpang muslim, pihak maskapai juga menyediakan alat penunjuk arah kiblat yang di pasang di dalam kabin pesawat. Ingin tahu berapa tarif yang dipatok untuk menikmati ‘hotel’ mewah di udara ini? Pihak maskapai Etihad mematok tarif sebesar USD20 ribu atau Rp230 juta per perjalanan dari Abu Dabi menuju London. Tertarik? (okc/dailymail)

Lagi menemani suami yang sedang sakit,” ujar Eka. Eka meminta maaf jika dalam resepsinya ada yang tak berkenan. Sebab, lanjut polisi cantik ini, dirinya sudah menyerahkan urusan tersebut kepada pihak wedding organizer. “Saya juga minta maaf kalau ada yang tak berkenan saat resepsi,” kata presenter National Traffic Management

Center (NTMC) ini. Berita pernikahan Eka merebak di jejaring sosial. Pengguna internet khususnya pria berguyon bahwa hari Sabtu (3/5) sebagai Hari Patah Hati Nasional. “Ada yang sesak di dada, begitu dengar kabar briptu eka menikah,” kata Stand Up Comedian, Muhadkly Acho dalam akun twitternya @muhadkly.


Manado Post, 06 Mei 2014  

Kursi Dekot, Deprov DPD Bisa Berubah