9 J U M A T ,
0 4
N O V E M B E R
2 0 1 1 Amos Tempone
Perempuan Ujung Tombak Sanitasi Sampah Rumah Tangga Dominasi Pencemaran Editor: Bahtin Razak
MANADO — Permasalahan sanitasi lingkungan di Indonesia, termasuk Sulut, semakin kompleks. Harus segera ditangani bersama, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas. “Penanganan oleh pemerintah masih menemui banyak kendala, khususnya fasilitas yang tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk,” kata Kadis PU Sulut Ir JE Kenap seperti yang dituturkan Kabid Cipta Karya Ir James Sela, kemarin. Pernyataan yang disampaikan dalam Kampanye dan Edukasi Kepedulian Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) untuk Organisasi Perempuan Sulut, di Swiss-Bel hotel itu ditujukan kepada kaum perempuan karena perempuan memegang peran strategis. Sebab, kata Kasatker PLP Sulut Raymond Kodoati, seperti sampah domestik, penghasil terbesar adalah kaum perempuan. “Sampah organik paling besar dari rumah tangga,” katanya. Dr Lula Kamal yang tampil sebagai moderator untuk nara sumber yang terdiri dari Greety Sumayku dari BKOW Sulut, Susi
CONCERN: Dr Lula Kamal saat menjadi moderator Kampanye dan Edukasi Kepedulian sanitasi di Swiss-belhotel, kemarin.
Simanjuntak dari Direktorat PLP, dan Arif Haryadi dari Yayasan Lestari, mengatakan perempuan. “Pengelolaan sampah dengan gerakan 3R (reduce, reuse, dan recycle) efeknya banyak. Selain sampah berkurang, ibu-ibu juga dapat tambahan pendapatan,” kata artis sekaligus presenter yang kini jadi Duta Kampanye Sanitasi itu. Dia mencontohkan keberhasilan beberapa pengais sampah dan pembuat bunga dari sampah plastik yang hidupnya mapan. “Hanya dari sampah mereka boleh umroh dan naik haji. Sampai beberapa kali pula,” kata dr Lula.
Sementara Sumayku yang mantan Karo Pemberdayaan Perempuan Setprov Sulut mengatakan, kegiatan perempuan juga sehari-hari terkait dengan masalah penyehatan lingkungan. “Makanya tepat memilih perempuan sebagai sasaran kampanye ini,” ujar Sumayku. Menurut penanggungjawab acara Joice Mukuan, kampanye itu diikuti pengurus BKOW, PKK, Dharma Wanita, Persit Korem 131 Santiago, Jalasenastri Lantamal Manado, PIA Ardigarini Lanudsri, Bhayangkari Polda Sulut, Swara Parangpuang, dll.(***)
Hari Ini Pencanangan Save Bunaken SOROTAN Komisi X DPR RI terkait kebersihan di Pulau Bunaken terjawab. Dalam pertemuan dengan komisi yang membidangi pendidikan, pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, serta perpustakaan nasional itu, Pemprov Sulut menyatakan kesiapan untuk pembenahan dan peningkatan di sektor pariwisata. Asisten III AG Kawatu SE MSi dan Kadisbudpar Sulut Ir MHV Sendoh yang menerima rombongan Komisi X pun menyatakan kesiapan pembenahan sektor pariwisata. “Apa yang mereka sarankan adalah positif. Di satu sisi ada yang perlu kami koreksi. Kami mengajak seluruh pihak maupun kabupaten/kota untuk mengembangkan sektor pariwisata unggulannya dan
MHV Sendoh
membantu penyelamatan Bunaken yang kita cintai,” ujar Kawatu dan Sendoh. Terkait penyelamatan Bunaken, Sendoh mengatakan, hari ini (Jumat, 4/11) akan dilaksanakan Pencanangan
Penyelamatan Bunaken oleh Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang. Pencanangan akan dilaksanakan di Mapolda Sulut pukul 07.00 Wita. Selanjutnya, ada beberapa titik yang akan menjadi pusat sosialisasi sekaligus diadakan kegiatan-bersih-bersih yakni Pasar Bersehati, Pasar Pinasungkulan, mall di Boulevard, taman laut dan Pantai Bunaken, Polairud, TPI Bailang, Kelurahan Sario Utara, kantor Kecamatan Tuminting, kantor Kecamatan Tikala, sekitar kantor Disparbud Manado dan kantor Kelurahan Bailang. Kegiatan ini diprakarsai Kapolda Sulut Brigjen Pol Carlo Tewu, dengan Ketua Panitia Rektor Unsrat Prof Dr Donald Rumokoy SH MH.(tr-11/gyp)
Pemprov Tunggu Balasan BPH Migas MEMASUKI penghujung akhir tahun, warga Sulut yang mayoritas beragama Kristen akan merayakan Natal. Terkait hal itu, penarikan minyak tanah (MT) bersubsidi akan menimbulkan keresahan warga. “Kalau minyak tanah bersubsidi sampai ditarik, rakyat pasti menjerit. Tapi pemerintah berhak melakukan kebijakannya,” ungkap pasrah seorang ibu rumah tangga asal Kairagi Martini Wuysang S. Menanggapi surat Pertamina mengenai penarikan MT bersubsidi pada 5 Desember 2011 nanti, Pemprov telah menyurati BPH Migas agar rencana tersebut ditangguhkan mengingat resikonya di masyarakat. Wakil Gubernur, Dr Djouhari Kansil MPd dalam suatu kesempatan
ketika disinggung terkait akan diberlakukannya penarikan minyak tanah bersubsidi di kabupaten/kota se-Sulut menyatakan, perlu dilakukan sosialisasi sampai di pelosokpelosok sebelum penarikan minyak tanah bersubsidi. “Apalagi ini menjelang Natal, masyarakat bisa mengalami kesulitan,” ungkap Kansil. Ketika dikonfirmasi terkait sudah sampai di mana kelanjutan surat permohonan itu, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Ir Alex Wowor MSi menyatakan, Pemprov masih menunggu jawaban dari BPH Migas. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada jawaban dari pihak yang berkompeten, bahwa kita belum siap diberlakukan
Alex Wowor
minyak tanah tanpa subsidi. Kita berharap, segera ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan, sehingga masyarakat tidak akan merasa kesulitan,” ungkap Wowor saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.(tr-11/gyp)