Issuu on Google+

VISI, MISI DAN PROGRAM BAKAL CALON KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU I.

PENDAHULUAN Sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang tidak

menganut paham sentralisme, melainkan membagi wilayah Negara Indonesia atas daerah-daerah Provinsi, dan selanjutnya daerah-daerah Provinsi tersebut dibagi atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota menurut asas desentralisasi. Tujuan penyelenggaraan Pemerintahan, yaitu mengupayakan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau dengan kata lain “Mewujudkan Kesejahteraan

Rakyat

Yang

Berkeadilan�.

Pada

prinsipnya,

esensi

penyelenggaraan Pemerintahan dalan sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 mengandung landasan filosofis dan strategis sebagai berikut: a. Prinsip penyelenggaraan Pemerintahan yang berdasarkan desentralisasi, tidak boleh menyimpang dari wawasan kebangsaan yang menimbulkan tuntutantuntutan yang memperlemah posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan Undang-Undang berdasarkan asas desentralisasi, pada hakekatnya merupakan sub-sistem dari Pemerintahan Nasional, dan karenanya ia tergantung dan berada di bawah (Sub Ordinatted) Pemerintah Nasional. c. Prinsip penyelengaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yang kewengangannya telah diberikan kepada daerah, pada hakekatnya adalah memberi

kesempatan

kepada

daerah

untuk

mengatur

dan

mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada hakekatnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen modern, dimana fungsi-fungsi manajemen harus berjalan secara simultan, berkelanjutan, efektif dan efisien serta akuntabel (Publish Accountable). e. Agar konsistensi penyelenggaraan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan berdaya guna dan berhasil guna, maka pembinaan,

1


pengawasan, koordinasi dan fasilitasi atas terselenggarannya pemerintahan daerah dan pemerintahan umum, mutlak diperlukan, karena secara implisit merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistim penyelengaraan pemerintahan Negara. Untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Yang baik, Provinsi Riau harus memiliki komitmen yang tinggi pada demokrasi, demokrasi yang perlu untuk dikembangkan adalah Demokrasi Indonesia, yaitu Demokrasi yang berlandaskan pada prinsip dan nilai Pancasila yang menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan yang memperkokoh dan memperkukuh persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Secara umum Provinsi Riau memiliki keragaman etnik dalam tatanan sosial pluralistik, yang mengamanatkan bahwa Riau memiliki nilai-nilai luhur sebagai jati diri yang harus secara terus menerus dipertahankan dan ditumbuhkembangkan. Kebesaran nilai-nilai kemelayuan terlihat dari berbagai bentuk karya budaya dan seni serta peninggalan-peninggalan bersejarah yang terus dipelihara. Disisi lain eksistensi budaya bukan melayu, dapat hidup dan berinteraksi positif di Bumi Lancang Kuning ini. Kondisi ini mencerminkan adanya suatu kekuatan besar yang mampu mengikat dan dapat dijadikan modal bagi perwujudan Riau sebagai Pusat Budaya Melayu. Dalam konteks ini, kekuatan yang besar tersebut adalah wawasan Kebangsaan yang merupakan suatu cara pandang yang mengatasi paham golongan dan kelompok baik atas dasar suku, etnis, agama, bahasa, maupun aliran atas dasar kebudayaan. Melalui kekuatan ini, maka semua potensi yang dimiliki oleh Riau mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal, sehingga kelompok minoritas sekalipun akan merasa seperti berada di rumah sendiri. Potensi-potensi yang dimiliki tersebut kemudian harus dapat diakumulasi dan menjadi kekuatan yang besar dan dapat dimakfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan melalui pendekatan yang berorientasi kepada program (Program oriented). Provinsi Riau merupakan daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang amat beragam dan dengan jumlah yang amat melimpah. Sumber kekayaan alam ini merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi Provinsi Riau. Selain itu masih ada keunggulan-keunggulan komparatif (comparative advantage) lain yang dimiliki oleh Provinsi Riau, seperti 2


letak yang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Riau. Semestinya keunggulan-keunggulan komparatif tersebut dapat ditransformasikan menjadi keunggulan daya saing (competitive advantage) bagi Provinsi Riau. Sehingga Provinsi Riau dapat bersaing dengan provinsi-provinsi di Indonesia (dalam negeri) serta ditingkat regional (Malaysia, Thailand) dan negara-negara lain dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (sustainable social-economic development) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau.

II.

POTENSI PROVINSI RIAU Potensi Riau disamping letak yang strategis juga memiliki potensi sumber

daya alam yang dapat dikembangkan untuk dapat mendukung pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan, potensi-potensi terbesar yaitu : a) Potensi Pertanian Potensi yang dimiliki Provinsi Riau di sektor pertanian terdiri atas : potensi pertanian tanaman pangan, potensi perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan potensi kelautan. b) Potensi Energi Sektor energi merupakan suatu sektor baru yang dapat dikembangkan di Provinsi Riau. Pengembangan sektor ini didasarkan pada banyak dan beragamnya sumber energi yang dapat dimanfaatkan di Provinsi Riau seperti air, batubara dan gas yang dapat dijadikan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik. Sehingga sektor ini dapat mengolah sumber-sumber energi tersebut dan memproduksi energi. c) Potensi Industri Pengolahan Potensi Industri Pengolahan di Provinsi Riau dikarenakan ketersediaan input produksi yang dihasilkan dari sektor primer antara lain : Pengolahan CPO maupun Pulp & Paper serta pengolahan hasil perkebunan, perikanan dan pertambangan lainnya. d) Potensi Pariwisata Dimilikinya potensi keindahan alam dan warisan budaya serta sejarah yang ada dan tersebar di Kabupaten / Kota di Provinsi Riau. III. PERKEMBANGAN DAN HASIL-HASIL YANG TELAH DICAPAI

3


Program-program dan kegiatan jangka pendek dan menengah selama kurun waktu 2004 samapai dengan 2007 yang telah dicapai adalah sebagai berikut : III.1 Pertumbuhan Penduduk TAHUN INDIKATOR PERTUMBUHAN

RIAU

JUMLAH PENDUDUK

3.79%

2004 NATIONAL 1.50%

RIAU

2005 NATIONAL

3.81%

1.5%

RIAU

2006 NATIONAL

4.01%

1.55%

RIAU 5.23%

2007 NATIONAL 1.55%

III.2 Pertumbuhan Ekonomi TAHUN INDIKATOR PERTUMBUHAN

RIAU

EKONOMI

9.01%

2004 NATIONAL 5.13%

RIAU

2005 NATIONAL

8.54%

5.50%

RIAU

2006 NATIONAL

8.66%

5.60%

RIAU 8.20%

2007 NATIONAL 6.30%

III.3 Perkembangan Nilai Investasi NO

INVESTASI

1.

PMDN

2.

PMA

2004

2005

2006

2007

Rp. 86,1 Milyar

Rp. 10.230,8 Milyar

Rp. 2.500,9 Milyar

Rp. 3.095,3 Milyar

US $ 512, 8 Juta

US $ 795,8 Juta

US $ 585,0 Juta

US $ 724,0 Juta

III.4 Kondisi Penduduk Miskin Tahun 2004 s/d 2007 di Provinsi Riau No

Referensi Waktu

Penduduk Miskin (Jiwa)

1 2 3

2004 2005 2006 s/d Maret 2007

658.600 600.400 574.500

Persentase Penduduk Miskin (%) 14.67 12.51 11.20

III.5 Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

4


Sarana & Prasarana Kesehatan dari APBD Provinsi Riau

Dalam Jutaan

15.000 2005 2006 2007

10.000 5.000 -

Pku

Kampar

Rohul

Rohil

2005

1.562

2.212

300

2006

750

-

-

2007

1.500

853

-

Dumai

Bengkalis

Siak

Inhu

Inhil

Pelalawan Kuansing

2.832

300

3.000

3.000

1.350

4.877

3.928

2.758

-

10.000

-

-

-

2.000

-

-

-

-

-

-

-

4.657

900

-

Kab/Kota

III.6 Alokasi dana APBD Riau untuk pengembangan Puskesmas Gratis

Kabupaten/Kota Pekanbaru Kampar Rokan Hulu Pelalawan Kuansing Siak Rokan Hilir Bengkalis Indragiri Hulu Indragiri Hilir Dumai

Pelayanan Pengobatan Gratis di Puskesmas Tahun 2006 2007 0 0 Rp. 911,155,500 Rp. 1,214,880,000 Rp. 583,024,500 Rp. 971,730,000 Rp. 377,959,500 Rp. 503,955,000 Rp. 417,109,500 Rp. 695,190,000 Rp. 489,793,500 Rp. 653,070,000 Rp. 754,420,500 Rp. 1,005,885,000 Rp. 1,090,152,000 Rp. 1,214,820,000 Rp. 507,708,000 Rp. 676,950,000 Rp. 1,068,511,500 Rp. 1,424,685,000 0 0

2008 Rp. 1,680,555,000 Rp. 1,265,355,000 Rp. 779,475,000 Rp. 572,295,000 Rp. 718,935,000 Rp. 628,155,000 Rp. 1,029,690,000 Rp. 1,455,990,000 Rp. 676,920,000 Rp. 1,481,445,000 0

III.7 Product Domestic Regional Bruto No. 1 1 2

PDRB PERKAPITA RIAU (Juta Rupiah) 2 Atas Dasar Harga Berlaku tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan tanpa Migas

2003

2004

2005

2006

3 11.7 6.4

4 14.3 6.8

5 17.3 7.3

6 19.9 7.6

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

III.8 Angka Pengangguran di Riau Tahun 2005 s/d 2007 TAHUN 2004

ANGKA PENGANGGURAN DI RIAU NOVEMBER 2005 FEBRUARI 2006

MARET 2007

5


NO 1.

Jumlah Pengangguran

%

Jumlah Pengangguran

%

Jumlah Pengangguran

%

Jumlah Pengangguran

%

364.594

15,25%

355,570

13,91

211,160

11,46

196,310

10,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

III.9 Alokasi Dana Pendidikan APBD dan APBN Tahun 2004 s/d 2007 No. 1 1 2 3 4

TAHUN 2 2004 2005 2006 2007

APBD 3 361,672,060,996 380,478,465,536 400,100,192,341 728,100,000,000

APBN 4 195,199,866,000 136,580,679,000 411,887,038,000 411,733,858,000

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau

III.10 Pekembangan Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja Provinsi Riau Tahun 2006 s/d 2007 No. 1. 2. 3.

Uraian Tenaga Kerja Angkatan Kerja Kesempatan Kerja

2004 3.843.397 2.390.560 2.025.966

Tahun 2005 2006 4.074.287 3.267.512 2.556.891 1.953.799 2.201.323 1.684.164

2007 3.413.053 2.008.813 1.707.305

III.11 Jumlah Sekolah,Guru,Murid Di Setiap Jenjang Pendidikan di Provinsi Riau Tahun 2007 NO 1

JENJANG PENDIDIKAN 2

SEKOLAH

GURU

MURID

3

4

5

1

TK/RA

1,120

568

35,993

2

SD/MI/PLB

3,409

21,225

731,048

3

SMP/MTs

992

7,477

236,354

4

SMA/MA/SMK

459

5.192

127,160

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau

III.12 APK (Angka Partisipasi Kasar), APM (Angka Partisipasi Murni )Dan APS (Angka Partisipasi Sekolah)Provinsi Riau Tahun 2005 – 2008 NO 1 1

JENJANG / UMUR 2 APK

2005

2006

2007

2008*

3

4

5

6

6


SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK APM SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK APS 7 – 12 TH 13 – 15 TH 16 – 18 TH

2

3

107.90 84.93 61.61

104.52 99.71 78.76

109.87 99.71 65.15

115.87 105.71 71.15

94.19 67.19 47.25

97.14 95.78 72.77

97.69 93.70 75.42

103.69 99.70 81.42

97.03 87.57 60.42

98.27 88.16 63.13

98.37 90.28 64.75

104.37 96.28 70.75

III.13 Alokasi Dana Pendidikan APBD dan APBN Tahun 2004 – 2008 NO 1 1 2 3 4 5

TAHUN 2 2004 2005 2006 2007 2008

APBD 3 361,672,060,996 380,478,465,536 400,100,192,341 512,035,205,280 525,056,694,603

APBN 4 195,199,866,000 136,580,679,000 411,887,038,000 407,733,858,000 529.759.435.000

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau

II.14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau tahun 2004 – 2006 NO 1. 2. 3. 4.

IV.

INDIKATOR Melek huruf Rata-rata lama sekolah Usia harapan hidup Pengawasan perkapita riil

2004

2005

2006

96.40% 8.2 th 69.8 th 616.600 jiwa/thn

97.80% 8.4 th 70.7 th 623.200 jiwa/thn

97.80% 8.4 th 70.8 th 625.000 jiwa/thn

MASALAH-MASALAH POKOK YANG DIHADAPI Pelaksanaan pengentasan kemiskinan, pemberantasan kebodohan dan

pembangunan infrastruktur (K2I) tetap merupakan isu dan masalah pokok dan menjadi progrgam prioritas utama. Namun demikian, beberapa isu baru muncul kepermukaan dan perlu mendapat penanganan yang baik perlu pula mendapat perhatian khusus.

Beberapa isu dan permasalahan pokok yang harus diatasi

antara lain : 1)

Tingginya Angka Kemiskinan Angka Kemiskinan masyarakat Riau pada Tahun 2007 adalah sebesar 11,20 %, sedangkan pertumbuhan penduduk pada tahun 2007 relatif lebih

7


tinggi, yaitu sebesar 5,23%, Masalah kemiskinan juga tercermin dari tingkat pengangguran terbuka, yaitu sebesar 9,79%. (Sumber : BPS Provinsi Riau). Tingginya angka kemiskinan tersebut disebabkan oleh masih adanya kesenjangan hasil-hasil pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota, antar perkotaan dan perdesaan, dan antar kelompok masyarakat, disamping penyelenggaraan

otonomi

daerah

yang

masih

perlu

ditingkatkan

implementasinya dengan baik dan benar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih merata. 2)

Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Keberhasilan serta percepatan pembangunan daerah selain didukung oleh tersedianya sumber daya alam juga sangat ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia yang handal. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia adalah merupakan upaya untuk menjadikan sumber daya manusia tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan yang mampu mengelola potensi sumber daya alam yang tersedia. Kondisi yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia antara lain disebabkan belum meratanya akses pendidikan, masih rendahnya tingkat ekonomi membawa konsekuensi kesulitan dalam menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Masih rendahnya motivasi anak untuk bersekolah di daerah marginal. Demikian juga masih rendahnya kualitas tenaga kerja, kualitas sekolah serta tingkat kesehatan. Selain dari masalah tersebut, kekurangan guru juga merupakan suatu permasalahan yang perlu ditangani dengan cermat. Masalah pengangguran juga merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal yang mampu memberikan peningkatan pengetahuan dan keahlian (skill) serta keterampilan. Sesuai dengan data BPS Pusat, bahwa pengangguran terbuka di Riau pada tahun 2007 adalah 9,73%, hal ini hampir sama dengan tingkat pengangguran nasional. Masalah pengangguran ini ada juga hubungannya dengan banyaknya migrasi penduduk ke Provinsi Riau setiap tahunnya 8


3)

Keterbatasan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur yang dilaksanakan selama ini, belum mampu sepenuhnya membuka keterisolasian wilayah, terutama wilayah-wilayah yang merupakan kantong-kantong kemiskinan serta wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang belum diolah. Dengan kata lain, aksesibilitas dalam rangka perkuatan ekonomi daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini belum lagi ditinjau dari segi kerusakan jalan yang sangat tinggi akibat beban (tonase) kendaraan yang melebihi batas maksimal (overloading), disamping jumlah kenderaan yang semakin meningkat. Disamping Bidang Infrastruktur Transportasi Darat, juga yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan Bidang Transportasi Laut, dimana sebagian besar wilayah Provinsi Riau terletak di pesisir pantai dan pulau-pulau. Oleh karena itu, penyediaan transportasi laut menjadi prioritas utama dalam pembangunan ke depan. Selain bidang transportasi darat dan laut, masalah transportasi Udara, juga harus mendapat perhatian khusus, karena bidang ini dalam tahun-tahun belakangan ini memperlihatkan gambaran yang peranannya yang semakin meningkat. Begitu juga bidang Telekomunikasi, Bidang Energi, Bidang Sarana dan Prasarana Air Bersih, Bidang Pariwisata

dan Bidang Agribisnis yang

kesemuanya masih perlu terus untuk ditingkatkan. Selain dari 3 (tiga) permasalahan pokok yang dihadapi, Provinsi Riau juga dihadapkan kepada beberapa tantangan dalam upaya mensejahterakan masyarakat, tantangan tersebut antara lain: a. Masalah Lingkungan Hidup Masalah lingkungan hidup sudah merupakan isu strategis global, serta mendapat perhatian dunia secara serius. Pencemaran yang sering menjadi perbincangan hangat antara lain meliputi pencemaran udara, air, limbah padat/sampah, bahan berbahaya beracun (B3) dan kerusakan hutan dengan permasalahan utama kebakaran lahan, hutan dan perkebunan serta kematian gajah dan hewan hutan lainnya.

Hal terakhir ini,

menjadi

kekhawatiran tersendiri tidak saja di tingkat daerah tetapi juga di tingkat pusat.

Berbagai reaksi keras secara regional, nasional dan global terus

bermunculan dan menjadikan posisi Indonesia di percaturan dunia menjadi 9


menurun dan berdampak luas terhadap kegiatan ekonomi, perdagangan dan investasi. Pencemaran

udara

bersumber

dari

sumber

tetap

(industri),

transportasi serta kebakaran hutan telah menjadi masalah nasional dan regional yang sangat hangat dibicarakan. Riau, menjadi daerah yang cukup rawan sebagai sumber dari pencemaran dimana pada tahun 2007 tahun yang lalu Provinsi Riau mengalami kebakaran hutan dan lahan mencapai seluas 1.932,41 hektar dengan jumlah hotspot 2.277 titik. Begitu juga dengan halnya pencemaran air, hingga saat ini disinyalir, masih terdapat beberapa industri berskala besar, menengah dan kecil yang berpotensi

menghasilkan

limbah

(B3)

yang

sangat

membahayakan

kesehatan masyarakat. b. Penegakan Hukum, dan Hak Azasi Manusia (HAM) Perkembangan proses supremasi hukum dan pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Riau masih harus terus ditingkatkan. Disana-sini masih

ada

terdapat

praktek-praktek

kehidupan

yang

diskriminatif,

ketimpangan gender, kekerasan dan pelecehan terhadap kaum perempuan, perdagangan anak dan eksploitasi tenaga buruh serta TKI illegal dan lainnya. Penegakan peraturan daerah juga masih perlu ditingkatkan dalam upaya melaksanakan azas-azas pemerintahan daerah dan pelayan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam pelaksanaan otonomi daerah dan sudah merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan supremasi hukum (Law Enforcement) dan penegakan hak asasi manusia (Human Right). Usaha ini akan meningkatkan kewibawaan pemerintah dimata

masyarakat

disamping

akan

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik

mempercepat

terwujudnya

(Good Governance) dan

pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta bertanggung jawab, sebagaimana yang diharapkan. V.

VISI DAN MISI

10


1. Visi Untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Riau yang lebih terarah, terencana,

menyeluruh,

terpadu,

terintegrasi

maka

dirumuskan

visi

Pembangunan Provinsi Riau Jangka Menengah tahun 2008-2013, yaitu: “ Terwujudnya Provinsi Riau Yang Madani” Provinsi Riau yang Madani merupakan masyarakat yang berperadaban, budaya melayu sebagai payung negeri, agamis, harmonis, sejahtera, dan dinamis dalam naungan Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government). Masyarakat Riau yang madani merupakan perwujudan dari semangat yang terkandung dalam Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001 tentang Visi Provinsi Riau Yaitu : “Terwujudnya

Provinsi

Riau

sebagai

pusat

perekonomiandan

kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara Tahun 2020” 2. Misi Sebagai upaya untuk merealisasikan Visi Pembangunan Provinsi Riau melalui tahapan pencapaian target yang lebih fokus dan terarah, maka ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Riau sebagai berikut: 1. Mewujudkan masyarakat Riau madani adalah mempercepat penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, dan kehidupan masyarakat yang berbudaya serta demokratis. 2. Mewujudkan

masyarakat

Riau

yang

harmonis

adalah

menciptakan

lingkungan serasi antar lapisan masyarakat melalui wawasan kebangsaan dengan

memberikan

kesempatan

yang

sama

bagi

setiap

lapisan

dan

mandiri

adalah

masyarakat, etnis, agama, bahasa secara optimal. 3. Mewujudkan

masyarakat

Riau

yang

sejahtera

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Riau melalui pendidikan, pelayanan,

kesehatan,

pembinaan

etika,

moral,

dan

budaya

serta

meningkatkan kehidupan sosial ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.

11


4. Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah berbasis pada potensi sumberdaya daerah melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan dan ekonomi kerakyatan. 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat yang bertoleran, rukun dan damai. 6. Mewujudkan kebudayaan melayu sebagai payung kebudayaan adalah mebina dan memberdayakan budaya melayu sebagai alat pemersatu tanpa menghilangkan jati diri dalam rangka mewujudkan masyarakat Riau yang maju, mandiri dan mampu bersaing dalam lingkungan yang agamis. 7. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah Daerah adalah membangun dan memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembentukan aparatur yang berkemampuan tinggi, profesional, bersih dan berwibawa. 8. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat adal;ah membangun kondisi yang kondusif bagi kehidupan dan kegiatan perekonomian, sosial, politik, dan kebudayaan bagi seluruh masyarakat Provinsi Riau.

VI.

STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Untuk mewujudkan misi dan mencapai visi yang telah dirumuskan,

diperlukan strategi dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan Provinsi Riau sebagai berikut: 1. Strategi Pembangunan Adapun strategi dan kebijakan pembangunan Provinsi Riau yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a). Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1). Mewujudkan

supremasi

hukum

secara

konsisten

dengan

meningkatkan partisipasi masyarakat.

12


2). Mewujudkan sebuah kehidupan masyarakat dalam payung budaya melayu yang agamis dengan ikatan yang kuat, cerdas, dan sehat melalui penyadaran perlunya harmonisasi, sal;ing menghormati, dan toleransi. 3). Menciptakan toleransi, kerjasama, dan saling pengertian antar multikultur sehingga menjadi sinergi yang serasi untuk mendukung pembangunan. 4). Menjamin keamanan dan tumbuhnya partisipasi dan tanggungjawab masyarakat yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban sehingga rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. b). Bidang Pendidikan 1)

Menyediakan

prasarana

dan

peningkatan

mutu

pelayanan

pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Riau. 2)

Meningkatkan

koordinasi,

intgrasi

dan

pembangunan

pendidikan

secara

efketif

sinkronisasi dan

program

efisien

antara

pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten / Kota dan swasta. 3)

Meningkatkan pembinaan dan pengelolaan pendidikan pada daerah terpencil, terisolir dan marginal.

4)

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

c). Bidang Kesehatan 1) Menyediakan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan yang memadai yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat sampai ke wilayah perdesaan. 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui kesehatan lingkungan masyarakat.

13


d). Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1)

Meningkatkan

produktivitas

masyarakat

melalui

peningkatan

keterampilan dan manajemen mutu guna peningkatan nilai tambah (Value added) bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan. 2) Menciptakan akses yang tinggi bagi publik yang tepat dan cepat bagi seluruh masyarakat. e). Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1) Menciptakan

usaha

ekonomi

berbasis

masyarakat

berskala

menengah dan kecil untuk menampung peningkatan jumlah penduduk usia kerja. 2) Menumbuhkan usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil di sektor primer, sekunder, dan tersier yang saling terkait dalam proses penambahan nilai, terutama di kawasan perdesaan. f). Bidang Ketenagakerjaan 1) Melakukan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan nilai tambah. 2)

Menciptakan pergeseran lapangan kerja dari sektor pertanian menuju industri dan jasa berbasis pertanian dan sumberdaya alam lainnya sehingga memperluas lapangan kerja.

g). Bidang Komunikasi dan Informasi 1) Menyediakan infrastruktur sosial, politik, budaya dan ekonomi yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Riau melalui dukungan sarana elektronik dan hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2) Mewujudkan Sistem Informasi dan tekhnologi yang mudah diakses oleh masyarakat kearah pelaksanaan E-Goverment h). Bidang Penanaman Modal 1) Menciptakan

laju

pertumbuhan

ekonomi

daerah

secara

berkesinambungan melalui promosi dan investasi.

14


2) Membangun Kawasan Ekonomi Khusus atau Free Trade Zona (FTZ) sebagai lokomotif pembangunan ekonomi daerah dan nasional untuk dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi i). Bidang Pekerjaan Umum 1)

Menyediakan infrastruktur ekonomi dengan tingkat pelayanan yang berkualitas di bidang transportasi, komunikasi, informasi, produksi, dan pemasaran.

2)

Peningkatan

penyediaan

sarana

air

bersih

bagi

kebutuhan

masyarakat. j). Bidang Kebudayaan 1) Mewujudkan penerapan budaya melayu ditengah masyarakat dalam segala aspek kehidupan, sehingga menjadi menjadi payung bagi seluruh komunitas daerah di Riau dalam kegiatan sosial budaya. 2) Mewujudkan nilai-nilai melayu dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan, sehingga ruh dalam setiap kebijakan pelaksanaan pembangunan. k). Bidang Sosial 1)

Menciptakan kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai kesetiakawanan sosial, agama, keimanan, dan ketakwaan.

2)

Mewujudkan

pemahaman

bersama

diantara

simpul-simpul

pemangku kepentingan tentang bahaya penyakit sosial. l). Bidang Pertanian 1) Menciptakan

komoditi

unggulan

dari

hasil

pertanian

rakyat,

perkebunan rakyat, peternakan rakyat dan perikanan rakyat. 2) Membangun agroindustri dan agribisnis sebagai hilir kegiatan pertanian dan perkebunan yang mampu meningkatkan nilai tambah (value added) produksi daerah. m). Bidang energi dan Sumber Daya Mineral 1) Menjaga tingkat produksi dan kontribusi sektor pertambangan yang mantap terhadap perekonomian Nasional dan Provinsi Riau. 2) Meningkatkan ketersedian listrik bagi masyarakat secara lebih merata. 15


l). Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. 1)

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa (good governance and clean goverment) sesuai dengan fungsi tugas yang berlaku.

2)

Membentuk aparatur yang berkemampuan tinggi, profesional, dan memiliki integritas.

3)

Menciptakan supremasi hukum bagi seluruh aparat pemerintahan secara adil dan terbuka.

4)

Membangun kerjasama antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

5)

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas pemerintahan.

2. Program Prioritas Pembangunan Adapun Program Prioritas Pembangunan Provinsi Riau adalah : a. Program Pengentasan Kemiskinan. b. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. c. Program Pengembangan Infrastruktur. d. Program Perluasan Kesempatan Kerja. e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa. f. Program Pemgembangan Pertanian. g. Program Penegakan hukum, Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Birokrasi. h. Program Peningkatan Investasi & Ekspor, dan UMKM. i. Program Pengembangan Kebudayaan. j. Program Pengembangan Kehidupan Beragama. k. Program Pelestarian Lingkungan & Pembangunan yang Berkelanjutan. l. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah. Dari Program prioritas diatas program yang paling utama adalah Pengentasan Kemiskinan, kebodohan dan pembangunan infrastruktur yang disebut K2I. 16


VII.

PENUTUP Membangun

Provinsi

Riau

bukanlah

hal

yang

sederhana.

Perlu

keikutsertaan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di Riau. Peran para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para akademisi, partai politik, tokoh perempuan, petani, pedagang, pekerja dan lain sebagainya, termasuki jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif tingkat provinsi maupun kabupaten / kota, serta dunia usaha adalah sangat penting untuk menentukan keberhasilan dan kesukseskan visi dan misi yang telah dirumuskan ini. Oleh karena itu sebagai Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah harus memahami betul tentang tata pemerintahan yang baik (good governance), kondisi dan potensi daerah serta kebutuhan masyarakatnya. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah harus dapat mempertemukan antara potensi dengan kebutuhan menjadi suatu kenyataan, hambatan menjadi peluang menuju Riau yang cemerlang, gemilang dan terbilang dalam tatanan masyarakat Riau yang madani.

17


VISI MISI MAMBANGMIT