Page 1

26 Maret 2003 26 Maret 2016

eMPe

th

ECERAN: Rp 5.000,-

KAMIS, 26 JANUARI 2017 Art: rizky izzy

28 Anak Muda Malut Difasilitasi Lanjut S2 dan S3 SURABAYA – Ini kabar gembira untuk putra-putri Malut yang ingin melanjutkan studi S2 dan S3. Tahun ini, Pemprov Malut mendapat jatah 20 beasiswa magister dan 10 program doktor dari Lembaga Penyedia Dana Pendidikan (LPDP). Program tersebut diperuntukkan bagi mereka yang ingin melanjutkan studi di dalam negeri dan luar negeri. Kepala Divisi Pengembangan Dana dan Kerja Sama LPDP

Agus Sudaryono menyampaikan hal itu di depan utusan Pemprov saat pertemuan di aula Global English di perkampungan English Pare, Kediri, Jawa Timur, rabu (25/1). Kepala Badan Diklat Muliadi Wowor, Sekretaris Panitia Tim Alfian Wakanubun, Sekretaris Komisi III Sahril Taher dan Vice Presiden Bidang Coorporate Social Responsibility (CSR) PT Aneka Tambang dr Sudarmanto hadir dalam pertemuan tersebut. Baca S3... H.8

RUSDI ABDURRAHMAN/MALUT POST

PENERIMA BEASISWA: Kepala Divisi Pengembangan Dana dan Kerja Sama LPDP Agung Sudaryono (depan, kelima dari kanan) bersama Sekretaris Komisi III Sahril Taher dan Vice President Bidang CSR PT Antam Sudarmanto berpose bersama para calon penerima beasiswa

KPU Netral, Pilkada Aman! PERSPEKTIF MEMBANGUN INDONESIA DARI MOROTAI OLEH

Achmad Hatari* DI dalam perencanaan nasional, Kabupaten Pulau Morotai adalah salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan dikembangkan ke depan. Kabupaten ini dipilih karena ia memiliki sejumlah keunggulan geoekonomi dan geostrategi.

Pemberhentian Penyelenggara Pemilu Awal 2017

KPU

JAKARTA - Ini tantangan berat buat penyelenggara pemilihan umum jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 15 Februari 2017 mendatang. Pasalnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) melorot akibat muncul kasus-kasus yang menjerat penyelenggara pemilu daerah di daerah. Buktinya dalam bulan ini, sudah 13 komisioner yang diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

PEMBERHENTIAN TETAP Empat komisioner KPU Halmahera Tengah Tiga komisioner KPU Kota Jayapura Satu komisioner KPU Kabupaten Dogiyai Satu komisioner Panwaslu Kota Jayapura ra PEMBERHENTIAN SEMENTARA Empat komisioner KIP Aceh Barat Daya

Baca PILKADA... H.8

Pemberhentian dalam Lima Tahun Terakhir PEMBERHENTIAN SEMENTARA

PEMBERHENTIAN TETAP

0

2012

33

18

2013

112

5

2014

180

4

2015

42

3

2016

46

4 (hingga 25 Januari)

2017

9 (hingga 25 Januari)

Baca MOROTAI... H.8

PENDIDIKAN

Di Halteng, Calon Komisioner Dituduh Money Politic Polri All Out

RAPIM: Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) dan Menko Polhukam Wiranto menghadiri pembukaan Rapim Polri 2017 di Auditorium PTIK, Jakarta, Rabu (25/1) FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Kemendikbud Upgrade SD Inpres

Penanganan Korupsi Harus Ada Bukti Kerugian Negara

DEPOK - Sekolah Dasar (SD) Inpres hampir di seluruh daerah, kondisinya memprihatinkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjanjikan peningkatan (upgrade) kualitas sekolah peninggalan kebijakan Inpres Presiden Soeharto itu. Upaya peningkatan ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah.

JAKARTA – Terobosan telah di keluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penanganan kasus korupsi di Indonesia. Kemarin (25/1), MK memutuskan jika penanganan korupsi harus didahului dengan adanya bukti kerugian negara yang riil (actual loss). Terobosan tersebut merupakan putusan atas judicial review (JR) pasal

Baca UPGRADE... H.8

Pekan Depan AHM Disidangkan Hati-hati maso angin

Tukang Kuti PNS Ancam Gugat Bupati Kalo cuma ancam, so kuno

ANDA PUNYA KELUHAN DENGAN PENYAKIT? ADA SOLUSINYA DENGAN POTRE KONENG DI HALAMAN 11

ANTAR PHOTO

ARIEF Hidayat

2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang 20 tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam pasal tersebut, dikatakan korupsi jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri, orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara. Baca KORUPSI... H.8

Dokter Spesialis Wajib Praktik di Daerah JAKARTA – Terhitung mulai 12 Januari 2016, lulusan dokter spesialis diwajibkan untuk mengabdi di daerah. Mereka harus menjalani masa kerja selama satu tahun penuh. Hal ini sesuai dengan peraturan presiden (Perpres) nomor 4 tahun 2017. Kepala BPSDM Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Usman Sumantri menyampaikan,

aturan ini dibuat sebagai upaya pemerataan tenaga dokter spesialis di daerah. Dengan begitu, akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik bisa ditingkatkan. ”Kita ingin ini merata. Jangan di kota-kota besar saja. Seperti Jakarta misalnya yang jumlah dokter spesialisnya 4 kali lipat dari luar Jawa,”

ujarnya saat dihubungi kemarin (25/1). Usman menjelaskan, kewajiban ini akan dibebankan pada seluruh mahasiswa spesialis yang lulus baik itu lulusan universitas dalam negeri maupun luar negeri dengan biaya mandiri maupun beasiswa. Namun, dalam tahap awal, baru lima golongan spesialis yang akan mengawali. Yakni,

spesialis anak, bedah, obgyn, anastesi, dan penyakit dalam. ”Ini memang wajib bagi mereka yang lulus per 12 Januari 2016. Tapi, bagi mereka yang lulus sebelum itu diperbolehkan pula untuk mendaftar,” ungkapnya.Mereka nantinya ditempatkan di rumah sakit sakit daerah terpencil, perbatasan, Baca DOKTER... H.11

ADVERTORIAL

Pengurus Golkar Blusukan Bagi Makanan

PPDI Bacan Tekan Harga Ikan

SUARA RAKYAT: Ketua DPD I Golkar Malut Alien Mus didampingi Sekretaris DPD Hamid Usman dan Ketua DPD II Partai Golkar Halut Frans Manery jalan kaki membagi-bagikan nasi kotaK secara gratis kepada masyarakat Halut Selengkapnya di Halaman 11 SAMSIR HAMAJEN/MALUT POST

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

Menhub Bantu Perbaikan Transportasi Halbar

SERAP ASPIRASI: Kepala DKP Malut Buyung Radjilun saat berdiskusi dengan nelayan dan pelaku usaha di PPDI Panamboang Bacan

DISKUSI: Bupati Danny Missy (kemeja hitam) menjadi narasumber dalam “Diskusi Teras Kita” bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (batik kuning), Rabu (25/1) Selengkapnya di Halaman 11

Selengkapnya di Halaman 11 HUMAS PEMKAB FOR MALUT POST

RUSDI ABDURRAHMAN/MALUT POST

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post


HALTIM & HALTENG

KAMIS, 26 JANUARI 2017

malutpost.co.id

art:Yono

STATEMEN Rusmini: Saya Siap Hadapi Proses Hukum WEDA – Ketua DPRD Halmahera Tengah (Halteng) Rusmini Sadaralam siap menjalani proses hukum, Kamis (26/1) hari ini. Politisi PDI Perjuangan ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Malut atas tudingan kasus penghasutan aksi pengrusakan dan penjarahan aset PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) di Kecamatan Pulau Gebe November 2016 lalu.”Sebagai warga negara yang baik saya siap menghadapi,”tandasnya kepada wartawan, Rabu (25/1). Dikatakan, proses hukum yang dideranya itu, partainya telah menyiapkan tiga penasehat hukum (PH). Yakni Fadli Tuanane, Munjir dan Ace Kurnia dari DPP PDI-P.”Keberadaan saya di Gebe saat aksi itu bukan untuk memobilisasi massa untuk melakukan demonstrasi, melainkan menjalankan tugas DPRD,”jelasnya.(rid/met)

LAHAN Pemkab Hibahkan Lahan Kantor Kejari MABA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) menghibahkan lahan pembangunan Kantor Kejari, Rabu (25/1). Penyerahan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Rudy Erawan dan Kepala Kejari Tidore Kepulauan Yudhi. Bupati dalam sambutannya mengaku penyerahan lahan ini merupakan upaya pemkab untuk memudahkan pelayanan hukum di Halmahera Timur. Sementara Kajati Malut Deden Hayatul Firman mengatakan, setelah penyerahan ini langsung dikoordinasikan dengan Kejagung dan Presiden terkait progres pembangunan kantor Kejari.(cr-01/met)

WISATA Pulau Plunt Bakal Dikelola Investor MABA – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pemkab Halmahera Timur (Haltim) bekerja sama investor asing untuk mengelola pulau plunt sebagai salah satu potensi wisata. Ini dilakukan sebagai upaya pengembangan destinasi wisata di Halmahera Timur. Sebab pulau plunt menyimpan potensi yang menjanjikan.”Rencana ini sudah disampaikan ke Bupati Rudy Erawan,”kata Kadisbudpar Hardi Musa, Rabu (25/1). Meski demikian, pihaknya juga masih menunggu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang sementara digodok DPRD.(cr-01/met)

Malut Post • HAL. 2

PNS Ancam Gugat Bupati Sebut Mutasi Didominasi Kepentingan Politik Editor : Muhammad Nur Husen

Peliput: Ridwan Arif WEDA – Bupati Halmahera Tengah (Halteng) M Al Yasin Ali bakal digugat ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi korban politik dalam kebijakan mutasi beberapa waktu lalu.”Setelah dikoordinasikan, mereka siap menggugat Bupati ke

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kebijakannya yang dinilai sarat politik,”tandas Koordinator Aliansi Peduli PNS Subhan Somola, Rabu (25/1). Subhan mengatakan, setelah menginvestigasi SK Bupati itu sekitar seratus lebih PNS yang dimutasi keluarganya adalah pendukung pasangan calon Edi Langkara – Abdurahim Odeyani (Elang – Rahim).”Jadi PNS yang keluarganya tidak mendukung Muttiara – Kabir langsung dimutasi meski tanpa kesalahan,”ujarnya. Dicontohkan, dari sekian banyak PNS yang dimutasi dan dilantik

menduduki jabatan, tetapi saat SK keluar justru digantikan orang lain. Seperti yang dialami Taher Mujudin. Taher yang sebelumnya menduduki jabatan Kabid Dikdas, dan saat pelantikan dilantik sebagai Kabid Keasrsipan Dinas Perpustakan dan Keasripan, tetapi yang muncul di SK adalah orang lain, dan dia diturunkan menjadi staf di kantor tersebut. Selain itu, Nurfatima Ahmad yang dilantik sebagai Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, namun saat SK keluar digantikan orang lain dan yang bersangkutan dimutasi menjadi staf Badan Pen-

Warga Maba Utara Nyaris Tewas

Proyek Rusun Tanpa Papan Nama WEDA – Pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) 2016 di Halmahera Tengah (Halteng) membingungkan. Pasalnya, proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Desa Wedana yang dikerjakan PT Nindya Karya Persero ini tanpa memiliki papan nama. Johanes yang juga pelaksana proyek saat ditemui mengaku tidak mengetahui betul proyek ini, karena semua urusan manajemennya di Sofifi.”Masa perusahaan sekelas PT Nindya Karya menyembunyikan anggaran proyeknya,”kata salah satu warga. (rid/met) PROYEK: Pembangunan rusun lima lantai tanpa papan proyek.

Kades Wayamli Bantah Selewengkan Dana MABA – Kepala Desa Wayamli Kecamatan Maba Tengah Hasan Hi Ali membantah tudingan penyelewengan anggaran pembangunan pagar desa yang terakomodir dalam Dana

Desa (DD) triwulan II. Pagar sepanjang 500 meter itu anggarannya Rp 124 juta melalui DD.”Karena anggarannya dinilai kecil, maka dalam rapat bersama warga disepakati

pekerjaan dilakukan swadaya. Saat pekarjaan mulai jalan, warga tak mau bekerja. Makanya kita sewa orang, akhirnya anggaran habis dan pekerjaan terhambat,”tandas Hasan, Rabu (25/1). Hasan mengatakan, pagar bisa diselesaikan jika masyarakat ingin bergotong royong. Karena itu, apa yang dikeluhkan warga itu adalah bagian dari kecemburuan sosial. (cr-01/met)

Empat Masalah Dibahas Pemkab dan DPRD WEDA – DPRD Halmahera Tengah (Halteng) menggelar rapat kerja dengan pemerintah kabupaten (pemkab), Rabu (25/1). Raker yang dipimpin Ketua DPRD Rusmini Sadaralam ini membicarakan empat masalah yang muncul beberapa bulan terakhir di Kecamatan Pulau Gebe. Yakni, masalah listrik, air bersih, tenaga kerja asing dan lokal di PT FBLN, serta kasus tunggakan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) pabrik smelter kepada pemkab Rp 2,21 miliar yang hingga kini baru disetor Rp 150 juta.”Soal listrik di Gebe ini kami sudah meminta pemkab segera berkoordinasi dengan PLN agar secepatnya ditangani,”kata Rusmini

PERTEMUAN: Rapat kerja DPRD dan Pemkab Halteng.

usai pertemuan. Sementara untuk air bersih, DPRD akan mendorongnya lewat APBD untuk memaksimalkan

pemasangan pipa. ”Diharapkan ada keseriusan bersama dengan pemkab agar masalah yang dihadapi ini segera mungkin diselesaikan,”harapnya. Sementara soal tenaga kerja asing PT FBLN, DPRD berencana membentuk pansus untuk menginvestigasi. Ini karena ada penataan posisi kerja seperti dugaan tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga kerja kasar. Dan untuk tunggakan IMB pabrik FBLN ini sudah delapan kali disurati tetapi pihak perusahaan belum juga menyelesaikan.”Jadi dalam raker itu kami minta pemkab segera mengambil langkah hukum,”tandasnya.(rid/met)

anggulangan Bencana Daerah. Hal yang sama juga dialami beberapa PNS lainnya. Bahkan yang lebih fatal adalah salah satu staf di Bappeda atas Nama Arwianto yang juga anak mantu Bupati Halteng lulusan CPNS 2015. Dalam rolling beberapa waktu lalu, yang bersangkutan dilantik sebagai Kasubid Sumber Daya Alam di Bappeda. Padahal dari rujukan SK pelantikan itu anak mantu Bupati ini masih berstatus CPNS. Karena baru kukuhkan bersama 98 CPNS menjadi PNS 11 Januari lalu.(rid/met)

MABA – Empat warga Jara Jara Kecamatan Maba Utara nyaris tewas dihantam ombak di perairan desa setempat, Rabu (25/1) dini hari sekira pukul 05.00 WIT. Adalah, Julaiha Rahim, Zul, Fais dan Zen Barapa. Informasi yang didapat keempat warga tersebut pada pukul 05.00 WIT berlayar menumpangi long boat.”Ditengah perjalanan menuju KM Nur Abadi yang berlabuh antara Desa Patlean dan Jara Jara, dihantam ombak hingga long botany terbalik,”cerita Sahman Abas warga Desa Patlean. Saat tenggelam, Zen langsung lompat dan berenang ke Desa Jara Jara untuk meminta pertolongan. Sementara tiga rekannya tetap bertahan di body long boat. Meski sudah disampaikan, upaya pencarian belum bisa dilaksanakan karena terkendala ombak dan arus. Pencarian kembali dilanjutkan sekira pukul 12.00 WIT. Ketiga korban baru bisa ditemukan sekira pukul 13.50 WIT dalam kondisi lemas. Setelah dievakuasi ketiganya langsung dilarikan ke puskesmas Patlean melalui jalur darat untuk mendapatkan pertolongan.(cr-01/met)

F-GBMP Persoalkan Kebijakan Rolling WEDA – Fraksi Gerakan Bintang Merah Putih (F-GBMP) DPRD Halmahera Tengah (Halteng) menyayangkan kebijakan rolling Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Halteng beberapa waktu lalu.”Kebijakan itu cacat hukum karena bertentangan dengan undang-undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah, serta penjelasan undang-undang nomor 5/2014 tentang ASN,”kata Sekretarios F-GBMP Ahlan Djumadil, Rabu (25/1). Selain itu, kebijakan mutasi ini bertentangan dengan undang-undang Nomor 10/2016 atas perubahan kedua undang-undang nomor 1/2015 tentang penetapan peraturan pemerintah atas pemilihan kepala daerah yang secara jelas diatur dalam pasal 71 ayat 2. Yakni, kepala daerah dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.”Karena itu, sudah sepatutnya Gubernur dan Mendagri memberikan sanksi kepada Bupati M Al Yasin Ali,”tandasnya.(rid/met)


TIDORE KEPULAUAN

KAMIS, 26 JANUARI 2017

malutpost.co.id

Art: Adie

Malut Post • HAL. 3

UPTD Dukcapil Belum Maksimal Adminisitrasi Harusnya di Desa/Kelurahan Editor : Mahmud Ici Peliput : Fahrudin Abdullah PAJAK : Suasana rapat pembahasan tunggakan PBB di ruang bacarita Humas Kecamatan Tidore

13 Lurah Dipanggil Bahas Piutang PBB TIDORE—Camat Tidore Abd. Hakim Adjam Rabu (25/1), mengundang lurah di 13 kelurahan di pemerintahan kecamatan Tidore. Pertemuan dengan para lurah itu membahas piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) di masyarakat di wilayah kecamatan Tidore. Pertemuan di ruang bacarita Humas Kecamatan Kantor Camat Tidore itu, juga menghadirkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tikep Abd. Rasyid Fabanyo. Dalam rapat itu mengemuka piutang PBB 13 kelurahan di Tidore yang menunggak dari 2014 sampai 2016 lalu tercatat sebanyak Rp131.913.254. Namun tunggakan itu bagi pihak kelurahan, data obyek pajak, harus diverifikasi ulang. Ini karena, ada obyek pajak yang ganda. Selain itu turun melakukan penagihan PBB dalam waktu dekat dibantu pihak kecamatan dan kelurahan. “Rapat ini, kita lakukan agar bisa sosialisasi ke kelurahan terkait tunggakan yang dialami, serta menyangkut kegaiatan Bapenda dalam waktu dekat,”ujar Camat Tidore saat ditemui di kantornya Rabu (25/1) Kepala Bapenda Abd. Rasid Fabanyo saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengtakan, dari 8 kecamatan pihaknya mendahului verifikasi dan melakukan penagihan PBB di Tidore. “Kita akan dibantu pihak kecamatan dan kelurahan, akan keroyok dulu di Tidore. Jadi dalam waktu dekat kita sudah turun,” katanya. Dikemukakan persoalan yang terkemuka dalam PBB itu, yaitu persoalan obyek pajak bumi dan bangunan yang sebagian belum terdaftar soal masalah obyek pajak yang ganda dan lainnya. Disampaikan kecamatan yang paling banyak piutang PBB yaitu Oba Utara yakni total piutang sebanyak Rp 243.700.818. Sedangkan yang terkecil adalah PBB di kecamatan Tidore Selatan sebesar Rp12.585.401. “Kita target tahun ini, minimal tunggakan 50 persen untuk semua kecamatan diserap,” terangnya. (far/ici)

TIDORE—Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dalam membentuk Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) di empat kecamatan di daratan Oba. UPTD ini berlaku sejak awal 2016 lalu. Keberadaanya bertujuan mempermudah akses pelayanan masyarakat Oba. Sebelumnya warga dalam pengurusan adminstrasi kependudukan, harus mengelu-

arkan biaya transportasi dan akomodasi lainya untuk ke Dukcapil. Saat ini urusan itu dilakukan staf di UPTD untuk dibawa ke Tidore. Namun di empat kecamatan itu, belum sepenuhnya melakukan pencetakan KTP. Semua administrasi yang dimasukkan warga ke UPTD Dukcapil dibawa lagi ke Tidore untuk dibuat di Kantor Dukcapil Kota Tidore. Kepala Dinas Dukcapil Kota Tikep Sunaryah Saripan di ruang kerjanya Rabu (25/1) menjelaskan, selama ini empat UPTD Dukcapil nebeng dengan Kantor Camat dan sudah difungsikan. UPTD Dukcapil melayani pengurusan administrasi kependudukan yang diaujukan warga. Namun Sunarya mengakui setelah adminis-

trasi ditampung, selanjutnya petugas membawa semua berkas administrasi untuk dibuat di Kantor Dukcapil di Tidore. Diakui, 4 UPTD kekurangan tenaga operator dan perekaman. Masing- masing UPTD ditempati 1 kepala UPTD, Kasubag dan Operator. “Harus ditambah lagi tenaga operator dan teknisi,”katanya. Anggota DPRD Tikep Dapil III Oba Yusuf Bahta, meminta ke depan urusan administrasi di masing-masing UPTD. “Kalau UPTD masih bawa administrasi kependudukan warga dibuat di Capil sebaiknya tak perlu ada UPTD, tapi desa atau kelurahan saja, yang urus dan dibawa ke Dukcapil,”. (far/ici)

Siswi SMA 1 Tikep Kerasukan Massal

KERASUKAN : Salah satu siswi yang kerasukan menangis histeris sambil memeluk pohon yang ada di dekat sekolahnya

TIDORE— Aktifitas belajar mengajar di SMA Negeri 1 (Smansa) Kota Tidore Kepulauan (Tikep), beberapa hari terganggu dengan adanya kerasukan massal yang dialami siswa di sekolah tersebut. Kerasukan itu dialami para siswa yang sedang mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas. Para siswa itu ada yang menangis histeris, sambil berbahasa Tidore. Para siswa yang kerasukan itu menangis dan mengatakan rumah mereka dirusak. Mereka menujuk dua pohon pinus yang sudah ditebang di halaman sekolah itu adalah

rumah mereka. Para siswa mengalami kerasukan berturut-turut sejak Sabtu (21/1) pekan lalu. Waktu itu 2 siswi kerasukan, selanjutnya Senin 1 siswi kerasukan dan Selasa 3 siswi. Berlanjut Rabu (25/1) 11 siswi juga mendadak kerasukan. Mereka yang kerasukan menangis histeris, dan menunjuk ke arah dua pohon pinus yang sudah tumbang karena ditebang pihak sekolah. Salah satu siswa yang kerasukan, mengatakan kedua pohon pinus itu adalah adalah rumah mereka. Mereka mempertanyakan kenapa

tidak dipindahkan rumah mereka dua pohon itu ditebang. Karena kejadian ini pihak sekolah meliburkan siswa-siswinya. Sekitar pukul 10.00 WIT. Pihak sekolah berencana menggelar ritual khusus. Setelah ritual dilakaukan, baru bisa kembali dilakukan aktifitas belajar mengajar. “Kita sudah datangkan orang tua-tua untuk melakukan ritual disini,”ujar Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Tikep Muhammad Khairun Rabu (25/1). Dikatakan dari ke 11 siswi itu, ada yang kerasukan kuntilaknak, dan kerasukan jin. Bahkan ada yang

tak mengerti bahasa Tidore sontak bisa berbahasa Tidore saat kerasukan. Bahkan siswi yang sudah dipulangkan ke rumah, setelah sampai di rumah ada juga yang kerasukan roh halus dan meminta kembali ke sekolah. Karena orang tua siswi tak mampu lagi, sejumlah siswi dibawa kembali orang tua ke sekolah menuju ke pohon pinus yang sudah tumbang itu. Setelah sampai di pohon pinus itu, para siswi itu pingsan. Pihaknya sudah mendatangkan orang yang bisa mengatasi kejadian kerasukan massal ini. (far/ici)


KAMIS, 26 JANUARI 2017

HALUT & HALSEL malutpost.co.id

art:Yono

ANGGARAN Porsi DD dan ADD Setiap Desa Ditetapkan TOBELO – Tahun ini Pemkab Halut menerima aliran Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat sebesar Rp 150 miliar. Sementara Dana Alokasi Desa (ADD) yang bersumber dari APBD 2017 Halut sebesar Rp 47 miliar. Dan kemarin (25/1), Pemkab Halut membagi DD itu kepada 197 desa dalam wilayah kabupaten Halut. 90 pesen dari DD desa dibagi rata. Setiap desa mendapat Rp 740 juta. Sementara 10 persen sisa DD dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan jangkauan wilayah. Sedangkan pembagian ADD dibagi bervariasi. Dari Rp 250 juta hingga Rp 300 juta. ”Jadi dana yang didapat setiap desa dari DD dan ADD, rata-rata di atas Rp 1 miliar,” kata Kadis Pemberdayaan Desa Halut Nyoter Koenoe kemarin (25/1). Nyoter menyebutkan pencairan DD dan ADD tahap pertama tahun ini belum dilakukan. Karena laporan penggunaan DD dan ADD tahap 2 tahun 2016 sebagian besar belum dimasukan. “Hampir itu hampir 80 persen desa belum memasuka,” katanya. Untuk 82 desa di lingkar tambang, selain mendapat DD dan ADD, mereka juga mendapat tambahan dana Komdev dari CSR NHM. ”Kalau ditambah dengan DD dan ADD, 82 desa di lingkar tambah mendapat Rp 1,5 miliar per desa,”jelasnya. Dia menjelaskan DD tahun ini diprioritas pada program fisik dan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes. Dibagian lain, ia mengatakan tahun ini terdapat 4 dusun yang dimekarkan menjadi desa. Salah satunya desa di Kao Teluk, tepatnya di Desa Bobaneigo yang dimekarkan menjadi dua desa. (sam/kox)

PEMERINTAHAN Bupati Sibuk, Pelantikan Tertunda LABUHA - Rencana pelantikan pejabat eselon III dan IV di Pemkab Halsel pada Senin (23/1) baru-baru ini batal dilakukan. Kesibukan Bupati Halsel Bahrain Kasuba jadi kendalanya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Halsel Abdilah Kamarullah mengatakan pelantikan yang semula dijadwalkan pada Senin (23/1) ditunda karena bupati masih disibukkan dengan sejumlah agenda lainnya. “Akan dijadwalkan ulang menyesuaikan jadwal bupati dalam waktu dekat,” ujarnya. Ditanya siapa yang dilantik, ia menyebutnya banyak. “Jumlah pejabat yang dilantik banyak, kita tidak bisa menyebut satu persatu,” kata Abdilah. (cr-07/kox)

AGENDA Gelar Raker di Pulau Nusa Ra LABUHA – Pemkab Halmahera Selatan pada 30 Januari mendatang akan menggelar rapat kerja SKPD di lingkup Pemkab Halsel. Kabag Humas dan Protokoler Mujibur Rahman mengatakan raker dijadwalkan dilaksanakan selama 2 hari, di Pulau Wisata Nusa Ra. Agendanya membahas program kerja dan target penyelesaiannya. “Nanti para kepala SKPD menyampaikan masing-masing programnya,”katanya. Raker yang dipusatan di wisata Nusa Ra tersebut dilakukan sekaligus mempromosikan wiata Nusa Ra yang menjadi salah satu icon wisata Halsel. “Di sana kita akan bicarakan pengembangan wisata Nusa Ra,”terangnya. Mujibur mengatakan program SKPD dalam DPA harus diselaraskan dengan sepuluh Dasa cita Halsel yang merupakan program prioritas bupati dan wakil bupati. (cr-07/kox)

LINGKUNGAN Bunga Low Tak Miliki SPPL LABUHA – Tempat hiburan malam Bungalow di Desa Marabosa ditegur Dinas Pemukiman Rakyat dan Lingkungan Hidup Halsel karena pengelolaan sampahnya tidak sesuai dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Hal itu diakui pengelola Bungalow Tong Sang, kemarin (25/1). “Memang betul pengelolanya harus sesuai dengan SPPL,” tutur Tong Sang. Idra Faris, salah satu kepala bidang Dinas Pemukiman Rakyat dan Lingkungan Hidup Halsel mengatakan pengelolaan tempat hiburan malam yang tidak taat seperti yang tertera dalam SPPL, maka izin lingkungannya dicabut. Karena sebelum izin lingkungan keluar, SPPL lebih dulu keluar. “Izin lingkungannya dicabut jika tidak mematuhi ketentuan,” jelas Indra Fais (cr-07/kox)

Malut Post • HAL. 4

WARGA KREATIF: Keindahan wisata Tanjung Bongo dan Doro Somola Galela dimanfaatkan warga setempat untuk menjajakan dagangannya. Menariknya, pedagang berjualan dengan menggunakan perahu sebagai salah satu moda transportasi tradisional untuk menarik perhatian pembeli

Belum Gratis di Lapangan Warga Berobat Masih Dimintai Bayaran Editor : Ako La Owi Laporan : Samsir Hamajen

TOBELO – Pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis yang dicanangkan Bupati Frans Manery dan Wakil Bupati Muchlis Tapi Tapi penerapannya di lapangan berbeda. Warga masih dimintai sejumlah bayaran alias belum gratis. Sseperti terlihat pada pelayanan kesehatan di Puskemas Tobelo di Gosoma. Masyarakat yang datang menjalani pemeriksaan kesehatan dengan Kartu BPJS Kesehatan digratiskan. Sedangkan yang memeliki KTP tanpa ada kartu BPJS dikenai biaya pendaftaran pasien Rp 20 ribu/pasien. Biaya itu masih bertambah dengan pemeriksaan dokter yang biayanya bervariasi. Mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. Hal ini diakui beberapa warga saat mendatangi Puskemas Tobelo. ”Visi Misi Bupati dan Wabup bilang pelayanan kesehatan gratis hanya membawa KTP, tapi sekarang tong ada KTP, masih saja tong bayar di puskesmas,”kata beberapa pasien yang ditemui kemarin (25/1).

Pungutan biaya kesehatan kepada masyarakat ini diakui langsung salah satu petugas apoteker Puskemas Tobelo Sidaputar. Dia mengaku sosialiasi pelayanan gratis dari Pemkab Halut itu baru berlaku besok karena edarannya baru diterima. ”Untuk hari ini (kemarin, red) masih dikenakan biaya kesehatan untuk masyarakat, karena edaran baru saja masuk. Maka besok (hari ini) baru diterapkan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat,”katanya singkat. Tak hanya pelayanan kesehatan gratis yang dikeluhkan. Beberapa orang tua siswa di SMP Negeri 1 Halut mengatakan masih melakukan pembayaran. ”Pendidikan gratis itu yang mana. Karena setiap minggu kami terus bayar uang sekolah atas permintaan sekolah,”kata Jainudin salah satu orang tua siswa yang berdomisili di Gamsungi. Ketua Komisi III DPRD Halut Janlis Kitong menegaskan, visi misi Bupati dan Wabup itu harus benar-benar dijalankan instansi teknis. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan harus cepat tanggap melakukan sosialisasi hingga ke desa. ”Saya menilai SKPD sangat lambat menjabarkan visi misi Bupati dan Wabup Halut pada pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis,”kata politisi Partai Demokrat itu. (sam/kox)

Frans Kembali Pecat Kepala Desa TOBELO – Belum genap satu tahun memimpin Kabupaten Halut, Bupati Halut Frans Manery telah memecat 10 kepala desa karena menyalahgunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Yang terbaru, kemarin (25/1) Frans memecat Kades Kakara B, Kecamatan Tobelo Selatan. Dan satu kades masuk daftar pecat adalah Kepala Desa Kukumutuk Kecamatan Kao. ”Kades Kakara B SK pemecatan sudah keluar, Kades Kukumutuk SK pemecatannya

tinggal ditandatangani bupati,” kata Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Halut Nyoter Koenoe, kemarin. Dia mengatakan kepala desa yang dipecat akan diganti dengan pejabat sementara untuk menjalankan roda pemerintahan desa. Dia menjelaskan, kades yang dipecat ini sebagian besar menyalagunakan DD dan ADD. “Ada juga yang dipecat karena menjadi otak yang memprovokasi masyarakat desa yang dipimpinnya,” ujarnya. (sam/kox)

Arsad Soroti Gizi Buruk di Halsel LABUHA - Tingginya penderita gizi buruk di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kabupten Hamahera Selatan Arsad Sadik Sandji. Menurut Arsad tingginya angka penderita gizi buruk menandakan bahwa instansi teknis belum maksimal melakukan sosialisasi pentingnya kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya. Olehnya, ia meminta agar tenaga medis lebih melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Dan harus lebih banyak melakukan sosialisasi sehat itu penting. “Pentingnya kesehatan harus disosialisasikan ke masyarakat. Dalam Islam pun kita diajarkan demikian “katanya. Ia mengatakan banyak penderita gizi buruk, orang tuanya takut berobat karena malu dan lainnya sebagainya. Ini kata dia tidak bisa dibiarkan. Dan sosialisasi sangatlah penting bagi instansi teknis. “Soal informasi itu jadi tanggungjawab kita semua. Namun dari akses kesehatan instansi yang dipercayakan pemerintah harus proaktif untuk melakukan pendekatan,”tuturnya. (cr-07/kox)

Saber Pungli Harus Sapu Bersih Pungli LABUHA- Usai dilantik beberapa waktu lalu Bupati Halsel Bahrain Kasuba meminta Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tidak melihat besaran kecil pungutan yang ditemukan. Bahrain mengatakan Satgas sapu bersih pungli yang melibatkan Inspektorat, Kejaksaan Negeri, Polres, SKPD dan stake holder lainnya memiliki kekuatan hukum untuk melakukan penindakan. Karena itu ia minta agar tidak pandang kecil besarnya pungutan. “Saya berharap agar tidak ada kata kecil besarnya yang ditemukan, semua disapu bersih,”jelasnya. Dikatakan Bahrain, pengukuhan satgas sapu bersih pungli sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas saber pungli. “Ini menjadi perhatian karena pungutan liar itu tidak melihat besar kecilnya, namun prilakunya dapat merusak mental anak bangsa,” ujare Bahrain. (cr-07/kox)

Arend Apresiasi Bupati Satukan GMIH di Desa Asmiro TOBELO – Tokoh masyarakat Desa Asmiro Kecamatan Loloda Utara dr Arend Mapanawang memberi apresiasi positif kepada Bupati Halut Frans Manery, Ketua Tim Penggerakn PKK Halut Christina Lesnussa Manery serta Sekretaris Sinode GMIH Pdt. Demianus Ice yang hadir menyaksikan jemaat Evratan Asmiro Loloda Utara yang kembali menyatuh ke Sinode GMIH Anton Piga dan sekertaris Pdt. Demianus Ice. “Ini langkah luar biasa yang dilakukan bupati. Yakni menyatukan kembali beberapa tokoh jemaat Desa Asmiro untuk kembali ke GMIH lama di Jalan Kemakmuran saat ibadah,”jelas dr Arend yang juga Ketua Stikes Halmahera ini. Selaku putra daerah Desa Asmiro, ia bersama tokoh masyarakat Desa Asmiro lainnya Dalton Sero mengapreasinya langkah bupati yang menyatukan kembali GMIH. Karena Desa Asmiro merupakan pintu awal keutuhan GMIH. ”Sebagai tokoh masyarakat Desa Asmiro, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ini benarbenar suatu kemajuan rekonsoliasi GMIH yang pertama di Maluku Utara adalah jemaat Asmiro kecamatan Loloda Utara,”tutur Arend yang juga kandidat profesor tersebut. Harapannya dengan keutuhan GMIH yang lahir dari Jemaat Desa Asmiro Loloda Utara, menjadi cerminan kepada jemaat lainya di Maluku Utara untuk kembali ke GMIH di Jalan Kemakmuran. ”Desa Asmiro merupakan cerminan yang baik untuk keutuhan GMIH pada jemaat lainya di Maluku Utara terutama

KEBERSAMAAN: dr Arend Mapanawang bersama Bupati, Sekretaris Sinode dan Ketua PKK Halut saat hadir pada keutuhan jemaat GMIH di Desa Asmiro, Loloda Utara

di Halut,”ujarnya. Arend menuturkan, Desa Asmiro ini memeliki sejarah panjang. Sebelum Indonesia merdeka, Asmiro merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Loloda, pada tahun 1938. Camat saat itu dijabat dari Tidore dengan nama Marsaoly. Pada tahun 1940 Camat Loloda dijabat Patinama dari Ambon. Dan tahun 1942 pusat Kecamatan Loloda dipindahkan ke Kedi oleh Jepang. Tahun 1962 kemudian pusat kecamatan pindah ke Darume. Tahun 1970 kecamatan kembali pindah ke Kedi. Setelah pemekaran tahun 1990, pemekaran daerah barulah ditetapkan pusat Kecamatan

Loloda di Darume. “Pada saat ini ajaran agama Kristen Protestan oleh Fanbarda masuk ke Darume juga menginjak kakinya di Desa Asmiro,” ujarnya. Dari sisi sejarah, ada dua putra terbaik Trikora yang terlibat dalam perang pembebasan Irian Barat. Yaitu Sersan Yosefus Mapanang dan Sersan Welem Mapanawang. “Mereka adalah pejuang Trikora dari Asmiro. Nantinya kedepan Desa Asmiro akan dibangun moseum perjuangan Trikora, sehingga Asmiro dijadikan Desa Wisata Sejarah. Apalagi Asmiro punya wisata air terjun,”jelasnya (sam/pn/kox)


HALMAHERA BARAT

KAMIS, 26 JANUARI 2017

malutpost.co.id

art:Yono

Malut Post • HAL. 5

Pemprov Dukung Pelantikan Kades 6 Desa sinyal positif atas upaya Pemkab Halbar melantik lima kepala desa (kades) terpilih di enam desa. Hal ini sesuai hasil koordinasi ke Kesbangpol Provinsi dan Biro Editor : Muhammad Nur Husen Pemerintahan, Rabu (25/1).”InPeliput: Suparto Mahyudin tinya, pemprov merespon positif JAILOLO – Pemerintah Provinsi karena pelantikan adalah aspirasi (Pemprov) Malut memberikan masyarakat,”jelas Imrat.

Jadwal Pastinya Tunggu Bupati

IMRAT Idrus

Meski tak ada masalah di pemprov, pemkab masih tetap menunggu hasil konsultasi Bupati Danny Missy ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Makanya, jadwal pastinya masih menunggu Bupati. Diketahui, lima kades yang terpilih itu adalah, Abdullah Fara kades

Bobaneigo, Andres Bajo kades Pasir Putih, Jabid Hi Abdullah kades Akelamo Kao, Robal Bit Joli kades Akesahu Gamsungi dan Denis Lambote keapala desa Dum Dum. Sementara Desa Tetewang saat ini kadesnya masih dipimpin Joni Punene.(ato/met)

PAW DPRD Terima Surat KPU JAILOLO – Surat jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Partai Hanura dari Nikolaus Tangayo ke Denny Palar akhirnya diterima DPRD, Rabu (25/1). Hal ini diakui Sekretaris DPRD Chuzaemah Djauhar yang ditemui, kemarin. Setelah diterimanya surat tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD.”Soal ditindaklanjuti atau tidak nanti diputuskan dalam rapat pimpinan,”ungkapnya. Sementara Penasehat Hukum (PH) Nikolaus, Freizer Giwe yang dikonfirmasi mengakui proses di KPU. Bahwa memang tahapan yang dilakukan itu sesuai peraturan KPU Nomor 2/2015. Tetapi DPRD tidak bisa langsung memproses karena saat ini proses persidangan atas gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Ternate masih berjalan. ”Sidang mediasi gagal, makanya pekan depan akan dilakukan sidang pemeriksaan pokok perkara dan pembacaan gugatan. Jadi kami minta DPRD jangan tergesa-gesa memprosesnya karena proses hukumnya sementara jalan,”tandasnya.(ato/met)

TIDAK TERURUS: Hewan ternak milik warga yang berkeliaran hingga di pusat Perkantoran

PAJAK Februari Bayar Pajak Melalui BRI JAILOLO – Pembayaran pajak di Halmahera Barat (Halbar) dipermudah. Pasalnya, mulai Februari 2017 pembayarannya langsung di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal ini disampaikan langsung Kepala Samsat Halbar Alfrida Dorado, Rabu (25/1). Alfrida mengatakan, kebijakan ini dilakukan karena model pembayaran pajak sudah mulai diubah.”Pembayaran melalui bank lebih efektif. Makanya, dalam waktu dekat digelar penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU),”jelasnya.(ato/met)

Pemkab Siapkan CPCL JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) mulai menyiapkan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) untuk memfungsikan 20 ribu hektar lahan yang siap ditanami jagung.”Program 20 ribu hektar lahan ini nantinya dimanfaatkan

sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan petani,”kata Kepala Dinas Pertanian Totary Balatjai, Rabu (25/1). Mantan Kepala Dinas Tata Kota dan pemadam Kebakaran Pemkab Halbar ini mengatakan 20 ribu hektar lahan yang disiapkan itu

LAHAN: Salah satu lahan yang ditinjau Kementrian Pertanian, kemarin.

tersebar di sembilan kecamatan yang terdiri dari lahan tidur dan sebagainya. ”Lahan yang ada di kebun kelapa juga akan ditanami jagung. Jadi

semuanya dimanfaatkan untuk tanaman jagung,”ucapnya. Diketahui, 2017 ini pemkab mendapatkan bantuan bibit jagung dari Kementerian Pertanian.(ato/met)


KAMIS, 26 JANUARI 2017

MOROTAI & SULA malutpost.co.id

Art: ATU

HUKUM Kasus Kades Darame ke Kejaksaan DARUBA - Penyidik Kriminal Umum (Krimun) Polisi Resort (Polres) Pulau Morotai, Rabu (25/01) telah menyerahkan berkas tahap II kasus dugaan pelanggaran pilkada dengan tersangka Kepala Desa Darame ADS alias Abdurahman ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulau Morotai. Kasat Reskrim Polres Morotai AKP Muhammad Nasir Said ketika dikonfirmasi menyatakan, berkas tahap II baru diserahkan, karena Kades Darame baru memenuhi panggilan. “Sudah menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum (JPU),” ungkapnya. Terpisah Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Morotai Ernico D Mandey menjelaskan, sesuai Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), setelah berkas tahap II diterima dari penyidik Polres, maka JPU akan menyiapkan dokumen tersangka selama lima hari untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tobelo Kabupaten Halmahera Utara (Halut). Meski sudah dilakukan tahap II, Abdurahman tidak ditahan, karena menurut JPU, ancaman hukuman untuk kasus pilkada di bawah lima tahun dan dianggap tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. “Tersangka dijerat pasal 188 UU Nomor 1 tahun 2015, junto pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Saya pastikan Senin pekan depan berkasnya sudah kita limpahkan ke PN,” tegas Ernico. (din/onk).

Pelantikan Pejabat Terancam Dianulir Hasil Konsultasi Komisi I dengan Kemenpan dan KASN Peliput : Fahrul Marsaoly Editor : Bukhari Kamaruddin SANANA - Pelantikan pejabat eselon II Pemkab Kepulauan Sula (Kepsul) Senin (23/1) pekan lalu, terancam dibatalkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sebab dalam pelantikan tersebut Bupati Hendrata Thes dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kepsul, Ilyas Yainahu, setelah mereka berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Rabu (25/1) Dari hasil konsultasi ke kedua

lembaga tersebut, DPRD disarankan umembuat rekomendasi pembatalan pelantikan yang tebusannya sampai ke Kemenpan-RB, Kemendagri, KASN dan BKN. Beberapa hal yang menyalahi aturan, yakni dalam pengisian OPD ada pejabat eselon II yang dinonjobkan. Selain itu assessment yang dilakukan sebelum Perda OPD terbentuk. Tim assessment juga menyalahi aturan. “Harusnya tim itu 45 persen dari kalangan internal birokrasi sisanya 55 persen dari luar. Tapi tim kemarin seluruhnya dari luar dan integritas mereka juga diragukan,” tegasnya. Dalam pengisian OPD lalu lanjut Ilyas, ada sejumlah pejabat yang

FAHRUL MARSAOLY/MALUTPOST

PELANTIKAN: Pelantikan dan pengukuhan pejabat Pemkab Kepsul beberapa waktu lalu.

didatangkan dari luar yang tak diketahui pangkat dan golongannya apakah sudah mencukupi atau belum. Selain itu jabatan-jabatan apa saja yang pernah dipegang mereka sebelum ke Sula. “Kita akan

PAW Sudah Diproses SANANA - Sekretaris DPRD Kepsul Kahar Panigfat, mengaku usulan Pergantian Antara Waktu (PAW) dari empat partai politik telah ditindaklanjuti ke pemerintah. Namun dari empat parpol tersebut satu parpolnya yakni Gerindra, membatalkan PAW. “Sebenarnya seluruh parpol sudah diproses. Namun untuk Gerindra sudah ada surat pembatalan PAW dari DPP,” kata Kahar. Dia menegasnya dirinya tidak ada kepentingan sedikitpun untuk menahan proses PAW. Selaku PNS, dia tak punya kepentingan politik terkait PAW. “Saya tak punya kepentingan politik apa-apa, jadi tak benar saya menahan proses PAW,” tegasnya. Untuk diketahui empat parpol yang mengusulkan untuk PAW anggotanya yakni Hanura, PDI Perjuangan, Gerindra dan PBB. (rul/onk).

ANGGARAN

SAMSUDIN CHALIL/MALUTPOST

TUTUP: Kantor Perwakilan BPN Morotai tak berpenghuni.

DARUBA - Bantuan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) untuk Pemkab Pulau Morotai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 44 miliar, akan diserahkan ke Bagian Pemerintahan serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Anggaran sebesar itu, sudah masuk dalam APBD 2017, dan dikelola kedua instansi tersebut. “Bagian Pemerintahan mendapat jatah Rp 30 miliar lebih, untuk DKP dipakai membuat kapal ikan,” kata Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ahdad Hi Hasan. Untuk Bagian Pemerintahan, anggaran DID digunakan untuk dana pembebasan lahan kawasan pemerintahan dan pembangunan jalan menuju ke pusat pemerintahan. “Dananya sudah ada, tinggal dieksekusi saja,” tambah Ahdad. (din/onk).

panggil sekkab dan BKD. Setelah mengumpulkan semua data kita akan mengeluarkan rekomendasi ke pusat, bupati pasti akan dipanggil ke pusat untuk dimintai keterangan,” jelas politisi PKS ini. (rul/onk)

BPN Morotai Mati Suri

PAW

Dua Instansi Kelola DID

Malut Post • HAL. 6

DARUBA - Kinerja Kantor perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pulau Morotai terus dikeluhkan. Pasalnya kantor perwakilan BPN yang diresmikan sejak Juli 2016 lalu, tak beraktivitas lagi. Kantornya sudah ditutup sejak Agustus 2016, padahal warga masih menanti penerbitan sertifikat mereka. Kepada Malut Post, warga yang sudah mengurus sertifikatnya Jainal Rifai, mengaku telah menyetor Rp 2 juta untuk pembuatan sertifikat. Petugas menjanjikan satu bulan sudah jadi. Namun hingga saat ini, sertifikatnya belum ada. Bahkan kantor BPN Morotai tak pernah buka. “Katanya hanya satu bulan tapi setelah kita cek kantornya selalu tutup. Kami merasa ditipu,” keluhnya. Dia mengaku warga keberatan ke BPN Tobelo untuk mengurus sertifikat, karena membutuhkan banyak biaya. “Kita juga sudah berkonsultasi ke kantor kecamatan, namun hingga saat ini belum ada jawaban,” akunya. Pantauan koran kemarin (25/1), kantor perwakilan BPN Morotai di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan (Morsel) tidak ada lagi berpenghuni. Papan nama kantor sudah dicopot, dan ditaruh di depan pintu masuk kantor. (din/onk).

Kedapatan Pungli Bantah Tilep Uang “Mami” akan Ditindak Pimpinan DPRD SANANA - Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kepulauan Sula (Kepsul), disinyalir menjadi sarang pungutan liar (pungli). Kabarnya ada oknum PNS yang meminta upeti Rp 15 juta - Rp 20 juta kepada kepala sekolah, sebagai jaminan posisi mereka tak akan digeser. Isu ini menjadi buah bibir di Kepsul. Terkait hal itu Kepala Dikbudpar, I Ketut Suparjana, berjanji bila diketahui ada oknum di Dikbudpar yang melakukan pungli, akan diberikan sanksi tegas. Dia mengaku akan menginstruksikan stafnya agar tak melakukan pungli. “Jika kedapatan diberi sanksi tegas,” janjinya. (rul/onk).

SANANA - Anggaran makan minum (mami) pimpinan DPRD Kepulauan Sula (Kepsul) selama tiga bulan tahun 2016, tak jelas. Kabarnya anggaran “mami” selama tiga bulan senilai Rp 75 juta, tak sampai ke tangan pimpinan DPRD. Orang yang dianggap paling bertanggung jawab akan hal ini, adalah Sekretaris DPRD Kahar Panigfat. “Setiap bulan anggaran makan minum pimpinan DPRD Rp 25 juta, total tiga bulan Rp 75 juta,” tutur sumber

Malut Post di DPRD Kepsul Saat dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Kahar Panigfat membantah telah menilep uang tersebut. menurutnya, anggaran “mami” pimpinan DPRD digunakan untuk kepentingan kantor. Saat ini sekretariat tak punya anggaran, sehingga uang makan minum pimpinan DPRD digunakan untuk hal lain. Sayangnya dia tak menjelaskan secara rinci, kepentingan kantor apa yang menggunakan uang “mami”. (rul/onk).

Baru empat Tahun, Unipas Miliki Enam Fakultas DARUBA - Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai, memperingati ulang tahun ke 4 di aula MTQ Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan (Morsel), Rabu (25/01). Acaranya ini berlangsung khidmat. Rektor Unipas Sulami Sibua S.Pd, M.Pd mengatakan, universitas ini berdiri di bawah pengelolaan Yayasan Perguruan Morotai. Tahun 2013, Pemkab Morotai memberikan izin pendirian berdasarkan SK Bupati Nomor 08/E/0/2013 tentang Izin Pendirian Universitas Pasifik Morotai Provinsi Maluku Utara. “Kehadiran Unipas Morotai diharapkan mampu menjawab minimnya ketersediaan SDM di Malut pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Pulau Morotai,” kata Sulami. Unipas memiliki 6 fakultas dengan 11 program studi (prodi). Enam fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Fakultas Ekonomi (Fekon), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

(FKIP), Fakultas Teknik (Fatek) serta Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK). “Meskipun baru 4 tahun didirikan, Unipas sudah memiliki dosen tetap dengan gelar S2 sebanyak 54 orang. Saat ini ada 11 dosen yang melanjutkan studi S2 dan 2 orang ke S3,” akunya. Tahun ini rencananya akan diberangkatkan 13 dosen untuk melanjutkan studi S2, dan 3 dosen ke S3. Rektor berharap, di ulang tahun yang ke 4 ini, Unipas Morotai bisa menjawab problem yang terjadi di daerah dan tentunya problem bangsa yang membutuhkan keterlibatan kampus. “Jayalah Unipas, semoga di ulang tahun yang ke 4 ini Unipas makin jaya, makin maju dan makin sukses dan menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis potensi lokal menuju kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Sementara yang mewakili Ketua Yayasan Perguruan Morotai Drs. Husba Arif, M.Si, mengucapkan

SAMSUDIN CHALIL/MALUTPOST

HUT: Rektor Unipas Sulami Sibua menyampaikan pidato dalam perayaan ultah ke empat.

terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang sudah berkontribusi mengembangkan Unipas. “Semoga semangat dan dedikasinya dapat diteladani oleh generasi selanjutnya,” harapnya. Terpisah ketua panitia HUT Kismanto Koroy, S.Pi, M.Si, sejumlah

kegiatan dilakukan untuk menyambut ultah, antara lain khitanan massal, FGD, lomba penulisan karya ilmiah mahasiswa, lomba kaligrafi, olah vocal dan olah raga. “Tema HUT kali ini adalah, sejarah awal, langkah baru untuk Unipas Morotai,” jelasnya. (din/onk/pn).


POLMAS

KAMIS, 26 JANUARI 2017

Malut Post • HAL. 7

malutpost.co.id

Art: Mus

HARUS BERKINERJA BAIK: PNS Pemprov Malut

TANGGAPAN Mukhtar: di ULP itu Gratifikasi TERNATE – Pernyataan Wakil Gubernur (Wagub) Malut, M Natsir Taib terkait dugaan potensi pungutan liar (pungli) di Pemprov Malut, mendapat tanggapan dari publik. Sebelumnya, Wagub mengatakan bahwa pungli di Pemprov marak terjadi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan saat pembahasan dokumen APBD. Dosen Fakultas Ekonomi Unkhair, Mukhtar Adam menegaskan, M Natsir Taib keliru melihat potensi pungli di internal Pemprov. Menurutnya, yang terjadi di ULP tidak layak disebut pungli, tapi gratifikasi. “Karena ada oknum pejabat berwenang yang terima imbaralan jasa. Mungkin Wagub perlu baca dulu definisi pungli,”jelasnya pada Malut Post, Rabu (25/1). Sementara terkait potensi pungli saat penyusunan APBD, Mukhtar menyarankan Wagub harus memahami fungsi DPRD. Fungsi pengawasan melekat pada DPRD Provinsi (Deprov). “APBD yang berubah saat di eksekutif dan mengalami perubahan di DPRD, atas perubahan itu merupakan kewenangan DPRD dalam fungsi anggaran yang melekat pada DPRD. Sepanjang perubahan itu tidak diakibatkan dari pola barter antara eksekutif dan DPRD, tapi semata-mata untuk kepentingan rakyat dengan prespektif yang berbeda antara eksekutif dan DPRD,”jelasnya. Ia kembali menyarakan M Natsir Taib untuk memahami benar definisi pungli, sehingga pernyatannya tidak berdampak buruk. “Kalau pejabat tidak tidak berkualitas lantaran tidak memahami definisi dan subtansi, maka akan jadi daerah ini,”cecarnya. Sementara itu, Dosen Politik UMMU Muhlis Hafel menambahkan, lembaga pengawasan internal harus intens melakukan pengawasan untuk menekan potensi pungli. “Meskipun ada tim saber dan inspektorat, tapi potensi pungli tetap menjalar karena yang membentuknya itu ada Pemprov,”tuturnya. Untuk mengatasi pungli di Pemprov, harus dibentuk satu badan yang khusus mengatasi pungli di Pemprov. Tim tersebut tidak harus beranggotan pejabat di Pemprov.(mg-01/lex)

Deprov Nilai PNS Pemprov Belum Disiplin Jelang Pelantikan, Desak Sekprov dan BKD Lihat Kualitas Editor : Irman Saleh Peliput : Rusdi Abdurrahman SOFIFI – DPRD Provinsi (Deprov) Malut menilai kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemprov Malut selama tiga tahun terakhir ini masih buruk. Disiplin PNS juga masih jauh dari harapan. Sehingga itu, Deprov mengingatkan Pemprov untuk lebih dulu mempertimbangkan profesionalisme PNS sebelum diangkat pada satu jabatan. Peringatan dari Deprov itu mengingat tak lama lagi dilakukan

pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemprov. “Kami ingatkan agar Pemprov lebih mempertimbangkan profesionalisme dalam menempatkan jabatan. Ini sangat penting agar dapat mendorong kinerja yang lebih baik,”tegas Wakil Ketua Deprov, Zulkifli H Umar, Rabu (25/1). Selama tiga tahun terakhir, kata dia, terjadi banyak masalah di Pemprov akibat PNS tidak disiplin atau berkinerja buruk. “Dalam perubahan organisasi perangkat daerah ini, orang-orang yang dipilih benar bisa bekerja dan bisa diandalkan. Apalagi jabatan eselon III dan IV ini adalah jabatan teknis yang menentukan baik tidaknya satu kegiatan,”harap Zulkifli. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu

Dokumen APBD Masih di Kemendagri agar evaluasinya diSOFIFI – Dokupercepat. Pasalnya, men APBD induk dokumen APBD maMalut tahun 2017 sih dibahas Deprov yang disahkan pada dan Tim Anggaran Kamis (12/1) lalu, Pemerintah Daehingga kini masih rah (TAPD) untuk di tangan Kemnetemelakukan penyerian Dalam Negeri suaian atas hasil ko(Kemendagri) untuk reksi Kemendagri. dievaluasi. Padahal, S e t e l a h d i b a h a s, pihak Kemendagri hasilnya kembali berjanji akan menydisampaikan ke erahkan dokumen Kemendagri unAPBD ke Pemprov tuk proses persetuMalut paling lam- Zulkifli H Umar bat Senin (23/1). “Saya sudah juan. “Proses ini masi panjang. tanya ke Sekprov, katnya masih di Karena itu perlu ada pro aktif Kemendagri,”terang Wakil Ketua pemerintah,”tegasnya. “Awalnya kami target Januari DPRD Provinsi (Deprov), Zulkifli sudah bisa digunakan, tapi karena H Umar. Ia meminta Pemprov untuk masih ada kendala, maka targetnya berkoordinasi dengan Kemendagri Februari,”tutup Zulkifli.(udy/lex)

meminta Sekretaris Provinsi (Sekprov) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk intens berkoordinasi dengan gubernur dan pimpinanpimpinan SKPD guna menentukan siapa yang layak menduduki jabatan eselon III dan IV. “Kepala SKPD itu mengetahui persis siapa yang bagus dan tidak bagus kinerjanya pada level eselon III dan IV,”sarannya. Pemprov juga disarankan membatasi PNS yang pindah dari kabupaten kota di luar pengalihan kewenangan. Jumlah PNS di Pemprov sebanyak 7000 orang. Ini bisa membludak setelah pelimpahan SMA dan SMK serta pelimpahan ESDM dan Dinas Kehutanan. “Harus dibatasi mengingat belanjar di Pemprov cukup tinggi,”tutupnya. (udy/lex)

Perjalanan Pembahasan APBD Malut Disahkan pada 12 Januari 2017 dengan angka Rp 2,8 triliun 13 Januari 22 anggota Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke Jakarta melakukan konsultasi di Kemendagri. Pertemuan pertama, pihak Kemendagri menolak membahas dokumen APBD lantaran Deprov dan Pemprov tak menyiapkan rincian program. Pertemuan dilanjutkan 20 Januari. Selain membahas dokumen APBD, dirangkaikan dengan pembahasan rencana pinjaman Rp 400 miliar. Pada kesempatan itu Kemendagri menolak pengajuan pinjaman Pemprov. Kemendagri berjanji menyerahkan dokumen APBD ke Pemprov Malut paling lambat Senin (23/1). Sayangnya, rencana itu tertunda. Sampai hari ini dokumen APBD masih di tangan Kemendagri. Deprov dan Pemprov berencana menggunakan APBD induk 2017 pada Februari.

Langgar Perda Sendiri, Pemkot Bakal Digugat TERNATE – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dinilai melanggar kesepakatan dengan Kantor Hukum Rechstaat Law Firm tentang penagihan retribusi parkir di badan jalan. Sebelumnya, Pemkot melalui Dinas Perhubungan telah menyetujui tak akan menagih retribusi parkir di tengah jalan lantaran menyalahi Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Nyatanya, hingga kini Dishub masih melakukan penagihan alih-alih menagih retribusi parkir langsung di tempat parkir seperti yang seharusnya. ”Perda tersebut mengisyaratkan bahwa penagihan retribusi parkir itu harus dilakukan di tepi jalan umum, bukan di tengah badan jalan. Namun, yang terjadi di Ternate sangat jauh berbeda, para petugas Dishubkominfo telah melakukan penagihan di tengah badan

jalan, sehingga hal itu sering menuai kontroversi dari para pengendara baik roda dua maupun roda empat,” ungkap Yanto Yunus sebagai Tim Advokat di Kantor Hukum Reschstaat Law Firm, Rabu(24/01). Yanto menilai, Pemkot sengaja melakukan penagihan meski tahu betul hal tersebut melanggar regulasi. Pasalnya, prosedur penagihan ini dianggap paling mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). ”Sehingga dengan alasan itu, Pemkot Ternate tetap melakukan penagihan retribusi meskipun dilakukan di badan jalan. Bahwa atas kondisi tersebut, jika kita melihat dasar legitimasi yuridis yang digunakan oleh Pemkot sebagai dasar untuk melakukan penagihan retribusi parkir tersebut sangat keluar dari norma hukum yang berlaku,” tegas Yanto.

Yanti menuturkan, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar diterbitkannya Perda Nomo 13 Tahun 2011 tersebut. Dengan dasar legitimasi yuridis tersebut, Pemkot melakukan penagihan baik melalui retribusi parkir di tepi jalan umum dengan menggunakan karcis berwarna putih, dan retribusi parkir di tempat khusus parkir yang menggunakan karcis berwarna kuning. “Saya melihat ada hal yang salah dari pemerintah dalam melakukan penagihan retribusi tersebut, dan kesalahan itu sudah terjadi sejak lama. Perlu Anda lihat dari karcis putih yang petugas Dishub berikan kepada pengendara. Dalam karcis tersebut bertuliskan “berlaku untuk satu kali masuk/ parkir,” tuturnya. Kalimat tersebut, kata Yanto, mem-

buat masyarakat menjadi bingung atas pemaknaan redaksi tekstual sehingga terjadi multitafsir dan melahirkan interpretasi yang keliru bagi siapa yang membaca. Sebab dalam Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak secara tegas ditemukan frasa kata masuk, yang ada hanya kata parkir. ”Sehingga pengendara yang sering melewati area yang menjadi titik fokus penagihan retribusi parkir itu dan tidak memarkirkan kendaraannya tetap dipungut atau diwajibkan membayar retribusi parkir. padahal para pengendara sudah beralasan bahwa mereka hanya lewat, tidak parkir, tapi tetap dikenakan retribusi, karena dalam karcis itu tertera frasa kata “masuk”. Maka tanpa alasan Anda harus membayar,” bebernya. Tak ayal, kerap terjadi cekcok antara petugas parkir dan pengendara berkai-

tan dengan frasa kata dalam karcis yang bermakna ambigu dan tidak bersifat monosemantik, atau hubungan antara ungkapan dan makna yang tetap dan tegas. ”Karena itu pemerintah seharusnya menghapus frasa kata “masuk” yang tertera pada karcis putih, karena hal itu termasuk dalam kategori penipuan,” sambungnya. Yanto menegaskan, tak adanya itikad baik dari Pemkot untuk menghentikan penagihan retribusi yang tak semestinya itu membuat lembaga hukumnya akan mengambil langkah tegas, yakni dengan menggugat Pemkot. ”Maka secara tegas kami akan menempuh jalur hukum ke Pengadilan karena sampai saat ini petugas Dishub masih melakukan penagihan di tengah badan jalan, bukan di tepi jalan umum sebagaimana seharusnya,” tegasnya.(kai)


KAMIS, 26 JANUARI 2017

SAMB ETALASE malutpost.co.id

Art: rizky izzy

...S3

Samb Hal. 1

Menurut Agung, tahun 2017 ini LPDP hanya bekerjasama dengan Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Malut. Empat daerah tersebut termasuk terdaftar beasiswa Presiden dengan jumlah kouta yang sama. “Informasi ini akan dirilis resmi pada bulan Februari dengan syarat-syarat yang telah telah ditetapkan,”tuturnya. Agung mengatakan, selain jatah beasiswa tersebut, LPDP juga menyediakan program beasiswa jalur reguler dengan tidak membatasi kouta. Hanya saja harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Sementara itu, 28 calon penerima beasiswa yang difasilitasi PT Antam dan Pemprov, terhitung kemarin (25/1) sudah melaksanakan proses tes di Global English dan telah dinyatakan lulus untuk mengikuti program peningkatan bahasa selama empat bulan. Menurut Vice Presiden bidang Coorporate Social Responsibility (CSR) mengatakan, dari 28 peserta penerima beasiswa yang sedang mengikuti proses peningkatan bahasa, akan diikutkan dalam dua program beasiswa. Bagi yang dinyatakan lulus pada tahapan pendidikan peningkatan bahasa empat bulan sesuai standar LPDP, maka akan diikutkan pada program LPDP. “Sementara yang belum memenuhi standar, akan langsung di back up dengan menggunakan program beasiswa Antam. Namun ada juga catatan standar nilai yang tidak jauh beda dengan LPDP. Sebab bagi Antam, program ini benar-benar berkualitas,”ujarnya. Sebelumnya Gubernur Abdul Gani Kasuba, saat melepas 28 peserta calon penerima beasiswa ini menjelaskan, 28 peserta ini difasilitasi meningkatkan kemampuan bahasa untuk TOEFL dengan standar angka 6,5 hingga 7 atau 400 hingga 500. Sebab salah satu kendala di Maluku Utara untuk memperoleh angka TOFEL yang dibutuhkan adalah kelemahan di bidang penguasaan bahasa Inggris. karena itu, dia meminta kepada tim penjaringan

...UPGRADE

Samb Hal. 1

Rencana perbaikan kualitas sekolah inpres itu disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy di sela rangkaian Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2017 di Depok, Jawa Barat, tadi malam. Dia menjelaskan SD Inpres kualitasnya jelek, karena dibangun berdasarkan standar pelayanan minimal pendidikan yang sudah kuno. “Persoalannya standar minimal itu tidak pernah di-upgrade,” jelasnya. Bahkan standar pelayanan minimal masa kini, dia sebut masih sama denga era sebelum dibangunnya SD Inpres di seluruh pelosok tanah air. Muhadjir mengatakan standar minimal itu perlu dinaikkan tingkatnya (grade), sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Dia menjelaskan upgrade standar layanan minimal itu otomatis akan diikuti dengan perbaikan fisik. Perbaikan fisik SD inpres itu digarap supaya bisa melayani misi utama pendidikan dasar (dikdas) yakni penanaman karakter. Bahkan porsi pendidikan karakter di dikdas mencapai 70 persen. Muhadjir menjelaskan penanaman pendidikan karakter perlu didukung sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dalam RNPK 2017 Kemendikbud mengajak pemda untuk menemukan formulasi pendanaan perbaikan SD inpres. Sekilas tentang SD inpres. Pada tahap awal, pemerintah kala itu membangun 6.000 unit SD inpres yang hanya terdiri dari tiga unit ruang kelas. Kemudian jumlahnya terus bertambah sampai pada periode 1990-an jumlahnya mencapai 150 ribu

agar di kampung Pare, Kediri nanti tidak hanya menyerahkan para mahasiswa, namun juga mencoba melakukan upaya kerja sama sehingga melahirkan program pendidikan bahasa yang spesifik seperti di kampung Inggris, Pare, Kediri di Maluku Utara. Sementara itu, pada proses penyerahan mahasiswa ke Global English, Wakil Ketua Tim penjaringan mewakili gubernur, Bambang Hermawan meminta kepada pihak Global English agar dapat memberikan perhatian khusus kepada delegasi Maluku Utara mengingat mereka merupakan peserta hasil kerjasama Pemprov dengan PT Antam yang juga menjadi Pilot Project untuk penambahan kuota beasiswa pendidkan dari perusahaan lain di Maluku Utara. Harapan tersebut tersebut juga didukung oleh Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provonsi Maluku Utara Syahril Marsaoly dan Sekretaris Komisi III Sahril Taher yang ikut dalam proses penerimaan di Global English. Sahril Marsaoly menjelaskan sebagai mitra dengan PT Antam maka program pemberdayaan yang dilakukan PT.Antam memberikan beasiswa merupakan sebuah langkah yang patut diapresiasi. Oleh karena itu, kepada penerima beasiswa ia juga meminta agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sejalan dengan itu, Koordinator Stewardship Asisten Program Global English, Muhtar Lutfi saat menerima kunjungan tim seleksi dan Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara atas kepercayaan yang diberikan. Lanjut Muhtar, Global English adalah salah satu kursus terbaik yang mendapatkan kepercayaan dari Lembaga Penyandang Dana Pendidikan (LPDP) untuk menyelenggarakan test kemampuan diuntuk memperoleh hasil Test of English as Foreign Language (TOEFL) bagi calon mahasiswa strata satu dan strata dua. ia berharap rencana kerjasama tersebut dapat terwujud.(udy/ pn/lex)

unit SD inpres. Kondisi SD inpres banyak yang jelek karena kurang mendapatkan perhatian dari pemda. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan jumlah sekolah rusak berat dan rusak total mecapai 154 ribuan unit. Kemendikbud menyiapkan anggaran perbaikan untuk 40 ribuan sekolah. Kemudian ada potensi fiskal di daerah yang diharapkan bisa memperbaiki 20 ribuan sekolah. “Misalnya bisa terealisasi 60 ribu sekolah diperbaiki, itu butuh wakgu 3 tahun untuk mencapai perbaikan 180 ribu sekolah,” jelasnya. Hamid menegaskan kasus sekolah rusak itu akan selalu ada. Sebab sekokah yang masuk kategori rusak sedang atau ringan, jika dibiarkan bisa “naik kelas” menjadi rusak berat. Apalagi pemerintah dengan keterbatasan anggaran, berfokus dahulu menangani sekolah yang rusak berat dan rusak total.  Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah menjelaskan upaya Kemendikbud meningkatkan kualitas atau upgrade SD inpres cukup bagus. Namun jangan sampai melupakan perangkat-perangkat pendukungnya. Seperti keberadaan guru berkualitas di daerah. Ferdiansyah berhatap peningkatan kualitas gedung sekolah juga diimbangi penyediaan guru berkualitas. “Supaya tidak eman gedungnya,” tuturnya. Konsekuensi anggaran juga harua menjadi pertimbangan Kemendikbud. Dia berharap Kemendikbud bisa membuat formulasi berkongsi soal anggaran untuk memperbaiki sekolah. Ferdiansyah mengingatkan rencana perbaikan itu dilakukan atas dasar kajian mendalam.(jpg/kai)

...PILKADA

Samb Hal. 1

Tiga belas nama tersebut terdiri atas 12 komisioner KPU dan 1 anggota panwaslu. Yakni, 4 KPU Halmahera Tengah, 3 KPU Kota Jayapura, 1 KPU Dogiyai, 4 KIP Aceh Barat Daya, dan 1 Panwaslu Kota Jayapura. Kondisi miris melanda pihak penyelenggara pemilu di Halteng. Empat komisioner diberhentikan karena dinyatakan melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Sudah begitu, salah satu calon komisioner yang masuk daftar tunggu tengah dilanda masalah. Calon pengganti antarwaktu (PAW) KPU Halteng itu bernama Muhammad Tilawa. Tilawa dilaporkan tim pasangan calon Edi Langkara-Rahim Odeyani ke Panwascam Patani Barat dengan tuduhan membagi-bagikan uang kepada warga dengan tujuan mendukung pasangan calon Muttiara-Kabir. (berita terkait di halaman 17). Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyatakan, banyaknya kasus yang menjerat penyelenggara pemilu harus menjadi perhatian bersama. Sebab, itu akan berdampak langsung pada kualitas maupun kepercayaan masyarakat terhadap pemilu itu sendiri. Jimly menjelaskan, problem terbesar saat ini bukan menyangkut profesionalitas semata, melainkan menyangkut integritas. Seorang penyelenggara pemilu bisa saja melakukan kesalahan. Namun, jika didasari niat, itu menjadi problem besar. ”Memutuskan tidak tepat itu biasa saja, yang penting tidak ada niat buruk. Kita tidak boleh menganggap sepele urusan ini,” ujarnya setelah memutus sidang kode etik di kantor DKPP, Jakarta, kemarin (25/1). Untuk itu, lanjut dia, revisi UU Pemilu harus dijadikan momentum untuk memperbaiki kualitas dari penyelenggara di daerah. Menurut Jimly, setidaknya ada dua hal yang perlu dibenahi. Yakni, menyangkut syarat rekrutmen dan pola pergantian antarwaktu (PAW). Untuk syarat, Jimly mengusulkan agar penguatan dilakukan dalam aspek integritas dan pengalaman. Salah satu upayanya adalah menaikkan umur minimal. Sebab, dengan umur yang semakin

...MOROTAI

Samb Hal. 1

Bersama-sama dengan KEK dan kawasan industri lainnya di Indonesia, KEK Morotai diharapkan akan membuat Indonesia lebih unggul dalam persaingan ekonomi internasional, dan sekaligus menciptakan pemerataan pembangunan dari Timur ke Barat. Itu sebabnya, di setiap KEK selalu tersedia kemudahan perizinan serta keringanan fiskal, perpajakan dan kepabeanan. Maksudnya, agar para investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Sebagai akibatnya, industri, ekspor, impor, pariwisata, dan kegiatan ekonomi strategis lainnya bisa segera bergerak – termasuk di Morotai. Pertanyaannya adalah, apakah manfaat di tingkat nasional dari kehadiran KEK akan sekaligus pula berarti manfaat bagi pemerintah daerah dan rakyat di Kabupaten Pulau Morotai? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Ya, apabila apabila pemerintah daerah dan rakyat terlibat optimal dalam berbagai kegiatan ekonomi KEK. Tidak, apabila KEK tidak disertai dengan penyiapan sumber daya manusia lokal, serta dikembangkan dengan tidak menghormati hak-hak rakyat, khususnya masyarakat hukum adat, di Morotai – seperti yang telah diperingatkan oleh Bapak Husain Sjah, Sultan Tidore, baru-baru ini. Situasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pulau Morotai masih belum menggembirakan. Tatkala IPM nasional sudah mencapai 68,19 di tahun 2014, dan Provinsi Maluku Utara telah mencapai 65,18, ternyata IPM Kabupaten Pulau Morotai masih berada pada angka 58,34 –menduduki peringat nomor dua dari bawah untuk seluruh kabupaten/ kota di Maluku Utara. Hal ini berarti, bahwa diperlukan terobosan besar untuk mengubah paradigma pembangunan di Morotai, agar kualitas manusianya bisa

...KORUPSI

Samb Hal. 1

Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, mahkamah menilai, frasa “dapat” dalam pasal tersebut bersifat inkonstitusional. Sebab bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dan pasti seperti diamanatkan pasal 28D UUD 1945. Akibatnya, frasa tersebut menciptakan kekhawatiran bagi seseorang yang menduduki jabatan tertentu untuk menciptakan terobosan kebijakan. Apalagi, lanjut Arief, frasa “dapat” dalam kedua pasal tersebut dijadikan sebagai delik formil. Hal, itu menurut mahkamah, sering disalahgunakan untuk menjangkau perbuatan yang diduga merugikan negara oleh aparat negara. “Termasuk terhadap keputusan diskresi,” terangnya saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Arief menjelaskan, dengan demikian, penerapan unsur kerugian negara harus benar-benar dibuktikan, dan tidak bisa menjadikan frasa “dapat” sebagai acuan. “Penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi actual loss menurut mahkamah lebih memberi kepastian hukum yang adil dan berkesesuaian,” imbuhnya. Namun, pendapat mahkamah terdapat kedua pasal tersebut tidaklah bulat, atau terjadi dissenting opinions bagi empat hakim. Yakni I Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto dan Maria Farida Indrati. Mereka beralasan, menghilangkan frasa “dapat” akan mengubah kualifikasi delik dari formil menjadi delik materiil. “Akibatnya, jika merugikan keuangan negara tidak terjadi meskipun unsure melawan hukum dan memperkaya diri telah terpenuhi, maka belum terjadi tindak pidana korupsi,” kata I Gede Palguna. Namun karena lima hakim lainnya bersepakat, mahkamah memutuskan pendapat terbanyak. Untuk diketahui, gugatan JR kedua

Malut Post • HAL. 8

matang, pengalamannya semakin kaya. ”Sebaiknya berkualifikasi negarawan. Harus punya pengalaman politik, tapi tidak boleh orang partai. Jangan insinyur kehutanan, gak biasa urus politik tibatiba ngurus pemilu,” terangnya. Sistem PAW perlu diubah dengan melakukan seleksi ulang. ”Kadang orang yang menggantikan di daftar tunggu juga kualitasnya tidak baik,” kata mantan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Sementara itu, komisioner KPU Ida Budhiati mengakui, persoalan integritas penyelenggara pemilu di daerah memang menyisakan pekerjaan rumah bagi pihaknya di pusat. Namun, dia menolak bila kasus yang muncul dijadikan alat untuk menggeneralisasi kondisi jajarannya di daerah. Sebab, angka 13 yang dicopot hanya sebagian kecil di antara total jajarannya di setiap daerah. Meski demikian, Ida berjanji terus melakukan pembenahan supaya angka penyelewengan bisa terus ditekan seminim-minimnya. ”Tentu jadi pelajaran berharga bagi KPU provinsi dan daerah, diingatkan penyelenggara bekerja lebih keras lagi,” ujarnya. Selain itu, lanjut Ida, persoalan yang muncul di internal Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) sedikit banyak turut memengaruhi. Sebab, gesekan politik dan tarik ulur kepentingan membuat jajarannya di daerah menjadi rawan. Di sisi lain, isu ketidaknetralan pihak penyelenggara rentan memicu konflik saat Pilkada. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengaku terpaksa menindak tegas penyelenggara pilkada yang terbukti melanggar. Menurut dia, harus ada kepastian pilkada dijalankan oleh penyelenggara yang berintegritas dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya. “Semua penyelenggara tidak boleh melanggar aturan hukum dan etika,” ujar Jimly usai memimpin sidang kode etik di kantornya, Jakarta, Rabu (25/1). Polri All Out Pengamanan Pilkada serentak di 101 wilayah pada 15 Februari mendatang, menjadi tantangan utama yang dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2017. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyatakan dengan kekuatan 70 ribu

personel yang disiapkan, Polri akan semaksimal mungkin mengamankan pesta demokrasi serentak tersebut. “Untuk masalah pilkada, kami akan all out. Angka resminya lebih kurang 70 ribu personel yang dipersiapkan,” ujar Kapolri di sela Rapat Pimpinan Polri 2017, di Gedung PTIK, Jakarta, Rabu (25/1/2017). Menurut Tito, pengerahan pasukan dengan jumlah tertentu di wilayah berlangsungnya pilkada sangat dinamis atau tergantung tingkat kerawannya. Sebanyak total 430 ribu personel kekuatan Polri, 460 ribu anggota TNI dan ratusan ribu anggota Linmas juga bisa diperbantukan tergantung kebutuhan di lapangan. “Di daerah yang aman atau hijau, kami tempatkan secukupnya saja. Tapi, daerah yang rawan atau kuning atau merah, akan dilakukan penambahan kekuatan agar cukup menghadapi tantangan masingmasing,” katanya. Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rikwanto memyampaikan, Polri telah memetakan 30 dari 101 wilayah yang digelar Pilkada Serentak 2017 masuk kategori berpotensi rawan atau terjadi gangguan keamanan tingkat 1 dan 2. Ada satu sampai sembilan indikator yang bisa mengakibatkan gangguan keamanan dalam pengmanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 ini. Yakni, kesiapan penyelenggaraan pilkada, sejarah konflik, potensi konflik pasangan calon, deparpolisasi (calon independen), karakteristik masyarakat, sengketa batas wilayah, calon petahanan (incumbent) dan partai lokal. Ada 21 polda yang wilayahnya digelar pilkada (pemilihan gubernur/walikota/ bupati) mempunyai tingkat Rawan 1. Yakni Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel, Metro Jaya, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, NTT, Kalteng, Kalsel, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat. Selain itu, ada 9 polda yang wilayahnya digelar pilkada (pemilihan gubernur/walikota/bupati) mempunyai tingkat Rawan 2. Yakni, Papua, Aceh, Banten, Lampung, Bali, Kalbar, Sulut, Sultra dan Maluku. (dtc/jpg/fai)

meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan pengelolaan yang benar, KEK adalah jawaban atas persoalan ini. Ada tiga persyaratan minimum yang harus dipenuhi agar KEK benar-benar memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan rakyat setempat di Morotai. Pertama, masyarakat hukum adat setempat perlu segera mengorganisasi diri dan melakukan pemetaan atas tanah-tanah adat mereka. Sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah tersedia untuk keperluan itu. Dengan demikian, pemanfaatan tanah rakyat untuk keperluan pembangunan KEK bisa dilakukan dengan cara menyewa, bukan `membebaskan,’ seperti yang selama ini banyak terjadi di tanah air. Rakyat Morotai tidak perlu kehilangan sumber daya tanah mereka. Sebaliknya, mereka akan memperoleh penghasilan yang memadai dari penyewaan tanah tersebut. Kedua, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu mengembangkan badanbadan usaha milik daerah (BUMD) yang ikut serta dalam penyelenggaraan KEK ini. Ada banyak peluang bisnis yang tersedia. Dan, peluang bisnis itu seyogyanya ditangkap oleh BUMD agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besarnya hanya Rp 12 miliar lebih pada tahun 2016 bisa meningkat sangat signifikan di tahuntahun mendatang. Kabupaten Pulau Morotai/Provinsi Maluku Utara memerlukan APBD yang besar agar pemerintah daerah bisa membuat perubahan penting dalam hal kualitas dan cakupan pelayanan dasar. APBD Motorai pada tahun 2016 hanya sekitar Rp 693 miliar. Padahal, seperti yang terlihat dalam Neraca Pendidikan Daerah, 45,7% SD, 80% SMP, dan 72,7% SMA di Morotai belum terakreditasi. Selain itu, para guru di Morotai yang telah memiliki kompetensi masih di bawah angka 50% untuk

semua jenjang pendidikan. Ketiga, perlu ada skema-skema bantuan permodalan bagi rakyat Morotai agar mereka bisa aktif terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang berkembang melalui pembentukan KEK. Total penduduk Kabupaten Pulau Morotai menurut SUPAS tahun 2015 hanya sekitar 61.000 jiwa. Tentu bukanlah hal yang sulit untuk mendukung perekonomian masyarakat dalam jumlah sebesar itu. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah, bahwa di antara mereka ini, masih ada kurang lebih 47% penduduk berusia 15 tahun ke atas yang hanya berpendidikan SD atau tidak/ belum tamat SD. Artinya, bantuan permodalan perlu disertai dengan pelatihan ketrampilan kerja yang sungguh-sungguh agar rakyat Morotai bisa memanfaatkan peluang kerja/bisnis yang disediakan oleh KEK. KEK Morotai selayaknya dipandang sebagai peluang besar untuk mengembangkan potensi daerah yang selama ini masih terpendam. Salah satunya adalah di sektor Pariwisata. Keindahan alam dan sejarah Morotai sudah terkenal di berbagai penjuru dunia. Dengan pengelolaan yang tepat, Morotai bisa menjadi destinasi wisata Indonesia yang baru. Melalui KEK, angka kunjungan 350.000 wisatawan per tahun ke Morotai sangat bisa dicapai dalam waktu dekat ini, bahkan bisa jauh di atas angka tersebut. Apabila setiap wisatawan membelanjakan Rp 3.000.000 ketika mengunjungi Morotai, maka itu berarti ada lebih dari Rp 1 triliun dana yang beredar di masyarakat setiap tahunnya – jauh di atas APBD Morotai selama ini. Itu berarti, kesejahteraan masyarakat Morotai bisa meningkat dengan cepat. IPM yang rendah, seperti yang selama ini terjadi, bisa segera menjadi cerita lalu. (***) *Penulis adalah Anggota DPR RI Komisi XI dan BANGGAR dari Daerah Pemilihan Maluku Utara

pasal tersebut diajukan oleh tujuh orang berprofesi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Yakni Firdaus, Yulius Nawasi, Imam Mardi, Hasdullah, Sudarno, Jamaludin dan Jempin Marbun. Ketujuhnya merasa menjadi korban kriminalisasi dengan adanya pasal tersebut. Swasta Perburuk Indeks Korupsi Sementara di sisi lain, kasus suap perusahan asal Inggris Rolls-Royce ke PT Garuda Indonesia Tbk menjadi momentum pemberantasan korupsi yang melibatkan sektor swasta. Hasil survei indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) 2016, rasuah di tanah air masih didominasi keterlibatan swasta untuk mempengaruhi wewenang penyelenggara negara. Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International (TI) Indonesia Lia Toriana menerangkan, skor CPI Indonesia pada 2016 berada di angka 37 atau hanya naik satu strip daripada sebelumnya. Skor tersebut berada di bawah rata-rata survei global CPI, yakni 43. ”Indonesia menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur (CPI), secara rating turun dua peringkat dari sebelumnya,” ujarnya. Di Asia Tenggara, kenaikan tipis itu hanya mampu menyalip Thailand yang skornya turun di angka 35. Sebagai catatan, selama lima tahun berturut-turut peringkat Indonesia selalu di bawah Thailand. ”(Indonesia) belum mampu mengungguli Malaysia (49), Brunei (58), Singapura (85),” terangnya saat launching CPI 2016 di Jakarta kemarin (25/1). Skor Indonesia hanya sedikit lebih baik daripada Filipina (35), Vietnam (33), Myanmar (28), dan Kamboja (21). Lia menjelaskan, skor CPI berada di rentang 0-100. Skor 0 dapat dipersepsikan negara sangat korup. Sebaliknya, angka 100 berarti bersih. ”Meski hanya naik tipis, kenaikan skor (Indonesia) menandakan masih berlanjutnya trens positif pemberantasan korupsi,” be-

bernya. Di tingkat teratas, survei CPI global yang diperoleh dari delapan sumber data itu menempatkan Denmark (90) di urutan pertama. Kemudian disusul Selandia Baru (90), Finlandia (89), Swedia (88), dan Switzerland (86). Sedangkan deretan negara paling korup di antaranya Somalia (10), Sudan Selatan (11), dan Korea Utara (12). ”Total ada 60 persen dari 176 negara yang skornya di bawah rerata global,” imbuhnya. Dia mengatakan, rumus kenaikan skor CPI 2016 adalah 3-2-3. Artinya, 3 merupakan sumber data penyusun CPI yang naik, 2 sumber stagnasi, dan 3 sumber menurun. Peningkatan skor itu sebenarnya bisa disumbang paket debirokratisasi, seperti penyederhanaan layanan perizinan, perpajakan, dan bongkar muat. Selain itu, peningkatan juga bisa dilakukan dengan memaksimlkan pembentukan satgas antikorupsi lintas lembaga. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut mesti mendapat perhatian seluruh pihak, terutama sektor swasta. Sebab, selama ini mayoritas perilaku koruptif penyelenggara negara selalu melibatkan pihak swasta. Terutama dalam hal suap-menyuap. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki menyambut positif hasil survei tersebut. Kata dia, pemerintah sudah memiliki paket kebijakan deregulasi ekonomi untuk memangkas aturan dan birokrasi yang tidak efisien. ”Tugas saya kalau nanti ada menteri-menteri yang masih ngotot mempertahankan regulasi yang tidak efisien,” ungkapnya. Untuk meminimalkan perilaku koruptif penyelenggara negara yang sering melibatkan pelaku usaha, pemerintah meluncurkan paket kebijakan hukum yang menyentuh perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Begitu pula pada bisnis, pemerintah terus menciptakan terobosan. ”Kultur memang harus diubah,” imbuhnya. (jpg/fai)


KAMIS, 26 JANUARI 2017

SPORTIVO malutpost.co.id

art:Yono

Malut Post • HAL. 9

Lorenzo Ingin Jadi Legenda Ducati Dovizioso Tak Gentar dengan Nama Besar Rekannya BOLOGNA - Jorge Lorenzo berharap Ducati menjadi tim terakhir dalam kariernya di MotoGP. Jika memungkinkan, Lorenzo ingin pensiun sebagai seorang legenda. Setelah sembilan tahun membalap di bawah bendera Yamaha, Lorenzo akan memulai lembaran baru pada musim ini. Rider berkebangsaan Spanyol itu akan memulai petualangan bersama Ducati. Lorenzo saat ini terikat kontrak berdurasi dua tahun dengan Ducati. Dengan usia Lorenzo yang baru 29 tahun, sisa kariernya di MotoGP bisa jadi masih cukup panjang. “Saya bergabung dengan Ducati untuk mengakhiri karier saya di sini meskipun Anda tak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup, apalagi dalam balapan,” ujar Lorenzo dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport. “Tapi, niat saya adalah pensiun sebagai Ducatista dan, jika memungkinkan, sebagai seorang legenda,” katanya. Terakhir kali seorang pembalap Ducati menjadi juara dunia MotoGP terjadi pada tahun 2007 silam atas nama Casey Stoner. Lorenzo akan memulai persiapan-

JORGE Lorenzo dan Andrea Dovizioso

nya menyambut musim 2017 dengan mengikuti tes pramusim di Sirkuit Sepang, Malaysia. Tes di Sepang dimulai pada 30 Januari mendatang. Setelahnya, masih ada tes di Sirkuit Phillip Island, Australia, dan Sirkuit Losail, Qatar. Sementara itu, Kedatangan Lorenzo Jadi Tantangan Besar untuk Andrea Dovizioso. Dovizioso menegaskan dirinya tak merasa takut

atau terintimidasi oleh kedatangan Jorge Lorenzo di Ducati. Dovizioso justru menjadikan hal tersebut sebagai sebuah tantangan. Namun, nama besar Lorenzo tak akan membuat Dovizioso gentar. Bagi pebalap Italia itu, bersaing dengan Lorenzo bukanlah hal baru. Dia pernah melakukannya saat menjadi rival Lorenzo di kelas 250cc pada musim

2006 dan 2007. “Takut? Tidak, saya senang. Tentu saja, ini akan menjadi sebuah tantangan besar dan akan sangat sulit karena saya mengenal Jorge dengan sangat baik,” ujar Dovizioso di Motorsport. com. “Tapi, saya pikir saya berada dalam situasi bagus dalam karier saya sekarang. Saya berusia 30 tahun, tapi saya merasa berada dalam momen

terbaik dalam karier saya. Jadi, saya sangat gembira punya tantangan ini. Saya 30 tahun, tapi saya masih bisa belajar sesuatu dari setiap orang dan, dalam hal ini, dari Jorge. Dovizioso membela Ducati sejak musim 2013. Pada musim lalu, dia meraih kemenangan pertamanya bersama Ducati dengan finis terdepan di MotoGP Malaysia. (dtc/yun)

Baru Sepuluh Gentleman, Beckham Tolong Pekan Tunangan Wanita Pingsan di Jalan RACHEL Peters

GELANDANG Hull City Ryan Mason sudah lepas dari masa-masa kritisnya. Dia sudah bicara setelah mengalami cedera parah di kepalanya. Di antara sekian banyak yang mengkhawatirkan cederanya, ada satu sosok cantik yang paling khawatir. Ya, dia Rachel Peters, kekasih yang dipacari Mason dalam satu tahun terakhir ini. Kemarin model berusia 21 tahun itu mengunggah kalimat penyemangat untuk sang kekasih via akun Instagram-nya, @rachelspeters. ‘’Hidup ini keras sayang, begitu juga dengan dirimu,’’ begitu bunyi postingan gambarnya. Tidak lupa Peters menuliskan kalimat ini dalam caption fotonya itu. ‘’Selalu ingat ini, Sayang,’’ tulisnya. Peters layak merasa sangat khawatir dengan kondisi jebolan akademi Tottenham Hotspur. Sebab statusnya sekarang sudah bukan lagi kekasih Mason. Sebagaimana dilansir The Sun, Peters sekarang ini sudah menyandang status sebagai tunangan Mason. Sepuluh pekan sebelum terkapar, Mason mengajak Peters bertunangan. Itu terlihat dari foto-foto yang diabadikan Peters dalam akun Instagram-nya. Demi pertunangan itu, Mason bahkan memilih menghabiskan jeda kompetisi dalam medio November lalu dengan terbang ke Doha, Qatar. Berlibur sekaligus “menembak” Peters. ‘’Di malam ini, dia (Mason) bersimpuh dengan satu lututnya, dan saya pun mengatakan “ya”,’’ sebut Peters mengungkapkan jawabannya ketika Mason mengajaknya bertunangan. (jpg/yun)

SELAIN punya wajah tampan dan juga skill yang menawan ketika masih beraksi di atas lapangan, mantan pemain Manchester United, David Beckham, ternyata juga memiliki jiwa sosial yang luar biasa. Hal ini terbukti dengan aksi ayah Brooklyn tersebut belum lama ini, di mana ia menolong seorang wanita pingsan di jalanan London. Menurut laporan Metro, Beckham sampai rela menghentikan mobil yang tengah ia kendarai, untuk turun dan menolong wanita yang tak sadarkan diri tersebut. Mantan pemilik nomor punggung 7 United itu lantas menanyai kondisi wanita yang ia tolong, dan juga menggunakan mobil yang ia tumpangi untuk menghalangi jalan, agar sang wanita tidak sampai mendapat bahaya dari mobil lain yang melintas. Saksi mata yang berada di tempat kejadian juga mengatakan Beckham menawarkan botol air miliknya pada sang wanita, sebelum akhirnya bantuan datang dari pemadam kebakaran setempat. “Beckham memarkir mobilnya dekat lokasi kejadian dan ia memberikan botol air pada wanita yang pingsan. Dia amat membantu ketika ambulans datang, dan mereka berterima kasih padanya,” demikian menurut penuturan salah satu anggota pemadam kebakaran London. Beckham sendiri belum lama ini bertemu kembali dengan beberapa mantan rekannya di PSG, usai menjalani sesi wawancara bersama tim Paris. (rer/yun)

DAVID Beckham

Hari Ini Dalam Sejarah, Lahir Sosok Pelatih Hebat, Jose Mourinho

Dikenal Spesialis Gelar, Tapi Juga Emosional Tak terasa kini sosok yang dahulu disebut sebagai pelatih muda potensial, Jose Mourinho, sudah menginjak usia 54 tahun. DALAM dekade terakhir, dunia sepakbola profesional tentu tak bisa lepas dengan sosok satu ini, Jose Mourinho. Seorang pelatih cerdas, ambisius, spesialis gelar, tapi juga emosional dan kontroversial. Kehadirannya merupakan warna indah dalam olahraga terpopuler di dunia ini, manakala segala perhatian selalu tertuju pada para pemain. Mourinho hadir dengan sifat uniknya, sekaligus menegaskan jika keberadaan pelatih juga krusial dalam permainan sepakbola. Kini juru taktik yang dahulu dijuluki pelatih muda potensial, tak terasa sudah menginjak “usia matang” sebagai palatih, yakni 54 tahun. Di usianya sekarang deretan gelar yang diraih Mou -sapaan akrabnya- di level Eropa sudah tergolong sempurna. Ia bahkan jadi pelatih pertama yang sanggup mengawinkan seluruh gelar di empat liga besar Eropa, yakni Liga Zon Sagres Portugal, Liga Primer Inggris, Serie A Italia, dan La Liga Spanyol. Uniknya segalanya dimulai tatkala Mou sadar bahwa dirinya tak memiliki bakat jadi pesepakbola. Manajer Manchester United ini pensiun sebagai pesepakbola profesional di usia 24 tahun, kemudian mengambil pendidikan di Institut Teknik Lisabon, hingga jadi staf pelatih sekaligus penerjemah di Sporting Lisbon, FC Porto dan Barcelona. “Untungnya saya bukan orang bodoh, yang memaksakan karier sebagai pesepakbola. Keputusan saya untuk pensiun di usia 24 tahun adalah tepat karena saya memang tak akan pernah sukses sebagai pesepakbola,” ujar Mou mengenang masa lalunya. Ya, seperti yang sudah dipaparkan, jika menilik kiprahnya kini keputusan pria kelahiran Setubal itu adalah tepat. Mou memang dilahirkan untuk jadi pelatih sepakbola papan atas. Kecerdasannya memahami berbagai

SEJARAH: Jose Mourinho adalah salah satu pelatih hebat yang ada di muka bumi saat ini

teori, taktik, dan motivasi dalam sepakbola sungguh di atas rata-rata. Segalanya tak muncul secara kebetulan. Mou harus berjuang dengan langkah pertamanya meraih gelar diploma di Institut Tekinik Lisabon dalam bidang sports science. Ia lantas melanjutkan pendidikan dengan memperdalam falsafah fisikal olahragawan selama lima tahun, sebelum mengambil kurusus di Asosiasi Sepakbola Inggris dan Skotlandia. Dalam masa tersebut, Mou muda mengisi waktu luangnya dengan mempelajari lima bahasa sekaligus, yakni Catalan, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Italia. Karier Mou yang kembali terjun dalam dunia sepakbola profesional kemudian dimulai pada 1990 dengan menjadi pelatih tim junior klub kelahirannya, Vitoria de Setubal. Dua tahun berselang, titik mula petualangan spektakulernya dimulai. Berkat kefasihan berbicara dalam lima bahasa, Mou didaulat jadi penerjemah untuk pelatih legendaris Negeri Ratu Elizabeth, Sir Bobby Robson, di Benfica dan kemudian FC Porto. Mou melanjutkannya dengan berpetualang ke Barcelona, dan menjalani peran yang sama bagi Louis van Gaal.

Berkat analisisnya yang tajam akan taktik, beberapa waktu kemudian ia diangkat menjadi staf pelatih oleh Van Gaal. “Saya segera tahu bahwa Jose adalah sosok spesial. Kami bekerja bersama selama tiga tahun. Saya kadang membiarkannya melatih tim karena saya percaya kepada kemampuannya. Mou adalah asisten terbaik yang pernah saya miliki,” tutur sang Belanda. Lepas dari Barca, berkat segala ilmu dan pengalaman yang sudah ditimbanya, Mou akhirnya memulai petualangan sebagai pelatih di Benfica pada 2000. Kesuksesan kemudian diraihnya bersama Porto pada 2004, yang secara luar biasa diantarkannya menjuarai Liga Champions. Satu gelar yang berhasil diulangi saat mengasuh FC Internazionale enam tahun berselang. Dalam prosesnya sosok ekspresif ini menjuluki dirinya sendiri sebagai “The Special One”. Meski tak memberikan “Si Kuping Lebar” saat melatih Real Madrid dan belum melakukannya bersama Chelsea, The Happy One tak bisa dibilang gagal. Mou tetap luar biasa dan masih jadi salah satu pelatih sepakbola terbaik di muka bumi. (goal/yun)


LOKAL SPORT

KAMIS, 26 JANUARI 2017

Malut Post • HAL. 10

malutpost.co.id d

Art: Mus

INDRA Sjafri

INDRA BAKAL CARI PEMAIN DI DAERAH

JAKARTA – Pemerintah Sumatera Selatan secara tegas membidik satu seri MotoGP di 2018 bisa berlangsung di sirkuit yang akan dibangun Palembang, Sumatera Selatan. Tetapi, keinginan itu harus diimbangi dengan realisasi pembangunan sirkuit yang rencananya bakal menggunakan desain rancangan Hermann Tilke, desainer sirkuit balap top dunia. Hal ini disampaikan Ketum PB IMI (Ikatan Motor Indonesia), Sadikin Aksa. Dia mengatakan sejauh ini, IMI masih berkomitmen untuk mendukung Pemprov Sumsel untuk menggelar salah satu seri MotoGP musim 2018. ”Sejauh ini, belum ada update laporan perkembangan yang signifikan,” terangnya. Lantas bagaimana dengan penandatanganan MoU (nota kesepahaman) yang dijalankan Dorna bersama pemerintah Indonesia? Sadikin mengembalikan semuanya kepada pemprov Sumsel. Hal ini berkaitan dengan kesiapan Palembang sebagai tuan rumah ajang balap motor terbesar di dunia itu. Namun, perhatian Pemprov Sumsel nantinya akan terpecah. Salah satunya yakni dengan berlangsung Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang. Untuk itu, Sumsel selanjutnya akan membentuk konsorsium yang akan menangani persiapan dan pembangunan sirkuit untuk MotoGP.

Tunggu SK PSSI untuk Bentuk Kekuatan Timnas U-19 Laporan : JPG Editor : Haiyun Umamit PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19, Indra Sjafri, akan mencari pemainpemain muda berbakat di pelosok Tanah Air, guna diproyeksikan masuk ke dalam Skuad Garuda Muda. Tak hanya itu, Indra Sjafri juga akan memantau bakat-bakat muda Indonesia di luar negeri. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah mengumumkan seluruh pelatih Timnas Indonesia Senior hingga jenjang umur. PSSI resmi menunjuk Luis Milla sebagai pelatih Timnas Senior dan U-22. Lalu ada nama Indra Sjafri yang kembali ditunjuk sebagai pelatih Timnas U-19. Kemudian, Fachri Husaini yang diplot sebagai pelatih Timnas U-16. Indra Sjafri sudah memiliki rencana membentuk kekuatan Timnas U-19 nantinya. Ia tetap menjalankan progam blusukan atau mengunjungi pe-

losok Tanah Air guna mencari pemainpemain muda berbakat akat Indonesia, yang nantinya diproyeksikan eksikan masuk ke dalam Skuad Garuda. uda. “Alhamdullilah, ini sebuah amanat yang diberikan kepada saya. a. Tentu saya akan bekerja keras demi emi bangsa dan negara,” ujar Indra. a. “Saya akan tetap melakukan blusukan, mencari pemain muda berbakat demi mi membentuk kekuatan Timnas nas yang lebih hebat lagi,” kata ta Indra Sjafri. Tak hanya mencari pemain-pemain berbakat akat di Tanah Air, pelatih berumur erumur 53 tahun tersebut juga ga akan memantau bakat-bakat at muda Indonesia yang gemilang lang di luar negeri. Baca...INDRA Hal 11

TM Piala Presiden Dialihkan Ke Makostrad JAKARTA - Kick off turnamen Piala Presiden 2017 tinggal sembilan hari lagi. Rencananya, turnamen pra musim itu akan digelar mulai 4 Februari mendatang. Meski begitu, masih banyak keganjalan yang belum terpecahkan. Mulai dari format pertandingan di babak delapan besar, hingga regulasi jumlah pemain asing yang bisa digunakan oleh klub peserta dalam even tersebut. Belum cukup disitu, laga final yang rencananya digelar pada 12 Maret pun, oleh PSSI, itu belum menjadi keputusan final. Sebab, mereka masih harus menyesuaikan jadwal final tersebut dengan agenda Presiden Joko Widodo. “Kami masih menunggu perkembangan dan informasi dari pihak istana,” kata Erlangga Arya, direktur even PSSI.  Nah, agar semua problem tersebut tidak berlarut-larut, PSSI berencana menggelar pertemuan kedua dengan klub pesrta di Markas Komando Strategi Cadangan Angkatan Darat

IMI Minta Sumsel Segera Bergerak

Baca...MINTA Hal 11

(Makostrad), siang nanti. Pertemuan tersebut adalah lanjutan dar i technical meeting yang sempat deadlock pada Selasa (24/1) lalu. Khusus tentang jumlah pemain asing, manajer Madura United, Haruna Soemitro mengatakan bahwa, belum ada kata sepakat antara klub peserta dengan PSSI yang berposisi sebagai operator turnamen dengan hadiah utama sebesar Rp 3 Miliar itu. “Kami baru saja dapat undangan untuk hadir di Makostrad Jakarta. Baca...TM Hal 11

SADIKIN Aksa

Menyusuri Jejak Samar-Samar Tur Ajax ke Berau

Lapangan Bola yang Dipergunakan Masih Bagus Kabar laga tandang Ajax Amsterdam ke Teluk Bayur, Kabupaten Berau Kalimantan Timur itu diketahui hampir semua warga setempat. Begitu banyak kesaksian, meskipun bukan lagi dari orang pertama. Jawa Pos mencari remahan cerita yang membanggakan itu. JUNEKA SUBAIHUL MUFID, Berau LAPANGAN di depan sebuah sekolah dasar itu kecil. Sekitar separo saja lapangan sepak bola pada umumnya. Hanya, kondisi rumputnya masih terawat. Sebab, drainase-nya bekerja dengan baik. Hujan sederas apapun, tidak banjir. Di sekelilingnya juga ada selokan yang cukup dalam. Tapi, bukan drainase atau kondisi rumput itu yang membuat lapangan di Teluk Bayur tersebut masyhur di

seantero Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Melainkan karena di situlah konon Ajax Amsterdam, klub raksasa Belanda, pernah bermain. ”Saya lihat sendiri foto punya Pak Mahlan. Ada sederet pemain berdiri mengenakan kostum Ajax atau dibacanya Ayak,” kata Zulkifli Haris, seorang warga Teluk Bayur. Mahlan yang dimaksud Haris sudah almarhum sekarang. Haris menyebutnya sebagai salah seorang pemain klub setempat yang berkesempatan menjajal Ajax. Namun, foto hitam putih yang disebutkan pria kelahiran 1966 itu sudah tak karuan di mana sekarang. Yang pasti dia melihatnya ketika masih duduk di bangku SMP. ”Di foto itu pohon beringin di pinggir lapangan masih kecil,” tambah pria yang kini menjadi dewan pembina sepak bola di Teluk Bayur.

JADI SEJARAH: Lapangan bola di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang pernah disinggai raksasa Belanda, Ajax Amsterdam

Sayang memang jejak Ajax di Berau itu kini remang-remang. Semua saksi mata telah tiada. Peninggalan berupa foto atau dokumentasi tulisan juga tak ada. Kalaupun ada, tak karuan di mana. Padahal, kedatangan Ajax yang diperkirakan terjadi pada 1946 itu sebuah sejarah besar. Sebab, bisa jadi, itulah tur klub Eropa pertama ke kawasan Nusanta-

ra. Setidaknya setelah Indonesia merdeka pada 1945. Yang tersisa kini di Berau, kabupaten yang merupakan gabungan wilayah dua bekas kerajaan, Teluk Bayur dan Gunung Tabur, itu hanyalah kisah lisan yang diwariskan turun temurun. Aji Rahmatsjah, seorang tokoh masyarakat di Teluk Bayur, mengaku, dia juga mendengar kedatangan rombongan

Ajax itu. Ketika itu, pria kelahiran 1936 tersebut baru berusia sekitar 10 tahun. ”Waktu itu saya masih di Gunung Tabur. Tapi saya dengar sendiri kalau Ajax main di Teluk Bayur,” ujar Aji yang merupakan keturunan Kesultanan Gunung Tabur itu. Baca...MASIH Hal 11


KAMIS, 26 JANUARI 2017

SAMBUNGAN malutpost.co.id

Art: Mus

...INDRA Samb Hal. 10 “Tujuan saya memberikan kesempatan bagi pemain-pemain muda di daerah-daerah. Dari luar negeri juga saya pantau terus,” kata pelatih asal Sumatera Barat tersebut. Di sisi lain, Indra Sjafri masih menunggu surat keputusan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Setelah itu, ia baru akan mengumumkan masa depannya di Bali United FC. “Saya tunggu SK (Surat Keputusan) dari PSSI. Setelah diumumkan, baru saya akan memutuskan masa depan saya di Bali,” ujar Indra Sjafri. Seperti diketahui, ini merupakan kedua kalinya Timnas U-19 akan dipegang Indra Sjafri. Sebelumnya, pelatih

...MINTA Samb Hal. 10 Sebagaimana diketahui bahwa saat ini sudah ada dua investor yang dikantongi Pemprov Sumsel. Dana sekitar Rp.500 hingga Rp.600 Miliar disiapkan untuk membangun sirkuit baru di area kompleks Jakabaring Sport City, Palembang. Gubernur Sumsel, Alex Noerdin sebelumnya menerangkan

...TM Samb Hal. 10 Mungkin semua akan diselesaikan di sana,” kata Haruna. Pria asal Surabaya, Jawa Timur itu juga tidak tahu alasan apa PSSI mengundang klub-klub untuk menggelar technical meeting susulan itu di markas militer tersebut. Namun, dari beberapa wacana yang berkembang, ide untuk menggelar pertemuan di Makostrad itu untuk menghindari adanya deadlock susulan. Memang, PSSI ngotot untuk menjadikan turnamen tersebut sebagai ajang ujicoba sejumlah regulasi baru kompetisi Liga - 1 atau yang dulu bernama Indonesia Super League (ISL). Di antaranya adalah, pembatasan pemain asing menjadi 1 pemain asia dan 2 pemain non asia. Serta setiap klub hanya boleh diperkuat oleh pemain di atas 35 tahun sebanyak dua pemain.  Regulasi lainnya, setiap klub harus memasukan 5 pemain dengan usia di

...MASIH Samb Hal. 10 Jadi, diperkirakan Ajax bermain pada 1946. Pada saat itu Teluk Bayur masih dikuasai oleh para pengusaha bata bara asal Belanda. Salah satunya NV Stenkollen Matschappy Parapattan yang berjaya di Teluk Bayur. ”Kemungkinan perusahaan itulah yang mendatangkan kesini. Dengan kapal,” jelas pria yang telah membuat dua buku sejarah tentang Berau itu. Berau memang kaya batu bara. Kedatangan pertama Belanda ke kabupaten yang berbatasan dengan Kalimantan Utara itu juga dalam rangka eksplorasi bahan tambang tersebut. Aji memang punya beberapa foto lawas pemain bola asal kampung tersebut. Salah satunya Sebuah foto yang memperlihatkan pemuda membawa bendera bertuliskan POPI.

asal Sumatera Barat itu pernah menangani Timnas U-19 pada periode 20122014. Saat menukangi Timnas U-19 pertama kalinya, Indra Sjafri berhasil membentuk kekuatan Tim Garuda Muda yang ditakuti Asia Tenggara bahkan Asia. Ia mampu membawa Timnas U-19 meraih gelar juara Piala AFF U-19 tahun 2013 lalu. Di balik kesuksesannya, Indra Sjafri memiliki metode progam pelatihan yang sangat apik. Ia blusukan ke daerah-daerah pelosok Tanah Air untuk mencari bakat-bakat muda Indonesia. Nama Evan Dimas Darmono, Muchlis Hadi Ning, Ilham Udin Armaiyn, Maldini Pali, Muhammad Hargianto, Paulo Sitanggang, hingga Hansamu Yama Pranata adalah bintang muda Indonesia hasil polesan dan blusukan Indra Sjafri ke pelosokpelosok Tanah Air. (dtc/goal/yun) bahwa pihaknya ingin menuntaskan MoU dengan Dorna di akhir Februari nanti. ”Tentu itu masalah desain sirkuit dan pembangunan tahap awal harus kami mulai terlebih dahulu,” sebutnya. Tak kurang dari 14 bulan lamanya pembangunan Sirkuit di Palembang harus tuntas. Situasi itu diharuskan selesai bilamana Palembang memang serius dalam menggelar salah satu seri MotoGP di sana. (jpg/yun) bawah 23 tahun ke dalam daftar line up, dengan 3 dia antara mereka wajib menjadi starter. Nah, yang membuat belum ada titik temu, klub-klub peserta menunjukan resistensi terhadap pembatasan jumlah pemain asing yang diberlakukan oleh PSSI itu. “Kalau niat dari turnamen ini adalah ajang pemanasan dan seleksi pemain, maka seharusnya tidak ada pembatasan jumlah pemain asing,” tegas Haruna. “Sampai hari ini (kemarin, Red), mayoritas klub masih satu suara, bahwa pembatasan pemain asing itu belum begitu efektif bagi klub di turnamen pra musim seperti ini,” jelasnya.  Dalam perkembangan yang sama, manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar mengatakan bahwa, klubklub sudah sepakat untuk menggunakan empat pemain asing dalam turnamen tersebut. Dengan catatan, hanya tiga pemain asing yang bisa berada di lapangan alias satu pemain menjadi cadangan. “Kami sepakat dengan konsep empat pemain asing,” ujar Umuh. (jpg/yun) Menurut Aji, POPI merupakan singkatan dari Persatuan Olah Raga Pemuda Indonesia. ”Nah yang main dengan Ajax itu kemungkinan senior mereka ini,” jelasnya sambil menunjukan foto tersebut. Sedangkan satu foto lagi menunjukan foto para pemain sepak bola yang berdiri dibawa mistar gawang. Sebagian besar dari mereka terlihat mengenakan celana pendek dan kaos dengan lambang bintang dan bulan sabit. Mereka juga mengenakan sepatu. Aji yang sudah memiliki 23 cucu itu mengaku sudah beberapa kali berupaya untuk mencari pada pemain Teluk Bayur yang melawan Ajax. Tapi, rupanya para pemain itu telah tiada. Dia juga mencari sumber-sumber lain tapi belum ketemu. ”Saya yakin di Belanda ada. Bagaimanapun ini sejarah yang harus diungkap,” tambahnya. (*)

Menhub Bantu Perbaikan Transportasi Halbar JAILOLO — Permasalahan moda transportasi laut di Halmahera Barat (Halbar) mendapat perhatian serius Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Menhub bahkan menjanjikan sarana dan prasarana dalam program pembangunan sektor transpotrasi laut yang nyaman dan aman untuk rakyat. Hal ini disampaikan Bupati Danni Missy kepada Malut Post lewat sambungan telepon dari Jakarta, kemarin (25/1). Bupati sendiri kemarin menjadi nara-

sumber bersama Menhub dalam “Diskusi Teras Kita” yang berlangsung di Rimbawan Room Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Diskusi tersebut mengangkat tema mewujudkan pelayaran rakyat terpadu dalam merajut nusantara. Menhub Budi Karya Sumadi serta akademisi dan praktisi pelayaran juga turut hadir sebagai narasumber. Dalam kesempatan tersebut, kata Danny, Menteri Budi memberikan sinyal kuat akan memperhatikan perbaikan moda

Malut Post • HAL. 11 transportasi laut di Halmahera Barat. “Pak Menteri akan memberikan bantuan sarana dan prasarana dan kapal, pengembangan pelabuhan rakyat serta beasiswa kepada Halbar,” ungkap Danny. Menteri Budi bahkan mengapresiasi Pemkab Halbar yang telah mengambil langkah cepat mendatangkan kapal yang lebih layak untuk menggantikan kapal sebelumnya yang mengalami musibah. “Setelah saya ceritakan kondisi riil moda transportasi kita di Halbar, Pak Menteri langsung merespon akan memperhatikan perbaikan sarana dan prasarana transportasi laut Halbar,” tutur Dany. Diskusi yang digelar Gedung Manggala Wanabakti KLH dan Kehutanan RI tersebut juga dihadiri Dirjen Laut Kementerian Perhubungan RI.(ato/adv/kai)

Pengurus Golkar Blusukan Bagi Makanan TOBELO – Workshop dan Rakernis DPD I Golkar Malut yang melibatkan DPD II Golkar kabupaten/kota yang dipusatkan di Kabupaten Halut pada 23-24 Januari, ditutup dengan kegiatan bakti sosial membagi makanan secara gratis kepada masyarakat, kemarin (25/1). Terlihat, Ketua DPD I Partai Golkar Malut Alien Mus, Sekretaris DPD I Golkar Malut Hamid Usman dan Ketua DPD II Golkar Halut Frans Manery turun langsung jalan kaki menyambangi satu per satu warga membagikan makanan gratis. Pembagian diawali dari warga binaan Lapas Kelas IIb Tobelo. Satu persatu warga binaan diberi makanan berupa nasi kotak. Setelah itu, rombongan Alien Mus jalan kaki menyusuri Pasar Buaile Gura. Baik pedagang maupun pembeli diberi makanan gratis. Bagi-bagi nasi kotak gratis lalu berlanjut di Pelabuhan Tobole. Satu persatu satu buruh pelabuhan disambangi rombongan Ketua DPRD Provinsi Malut itu. Aksi simpatik pengurus Golkar itu

mendapat apresiasi positif dari para buruh. Mereka mengatakan salut atas kepedulian yang diperlihatkan Partai Golkar kepada masyarakat. ”Ini yang namanya partai yang merakyat. Kami berterimakasih kepada Golkar, termasuk Ketua Deprov Malut Alien Mus dan Frans Manery selaku Bupati Halut yang memeliki sifat merakayat,” kata warga saat menyambut kedatangan rombongan Partai Golkar. Usai menyambangi para buruh, rombongan lalu menyapa pedagang pasar Impres Tobelo. Kegiatan bagi-bagi makanan gratis ditutup dengan menyambangi berbagai panti asuhan di Tobelo. Ketua DPD I Golkar Malut Alien Mus mengatakan aksi simpati yang dilakukan Partai Golkar merupakan wujud kedekatan Partai Golkar dengan masyarakat. Karena Golkar adalah suara rakyat. Karena itu Golkar harus berada di tengahtengah masyarakat. Salah satu bentuknya dengan apa yang dilakukan hari ini, bagibagi makanan gratis. ”Suara Golkar adalah suara rakyat, maka Golkar saatnya berada

di tengah-tengah masyarakat,” kata Alien. Ketua DPD II Golkar Halut Frans Manery mengatakan aksi sosial dengan kegiatan bagi-bagi makanan gratis akan dilakukan Partai Golkar setiap tahun di Halmahera Utara. Bupati Halut itu mengatakan aksi sosial yang dilakukan Golkar itu sangat membantu masyarakat. ”Golkar adalah suara rakyat. Golkar harus berada di tengahtengah rakyatnya,” jelasnya. Frans juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat Halut atas suksesnya pelaksaan workshop dan Rakernis Partai Golkar Malut yang dipusatkan di Halmahera Utara. Ia juga mengucapkan terimakasih atas dukungan pengurus DPD II Partai Golkar Halut yang menjadi tuan rumah sehingga pelaksaan workshop dan rakernis Golkar berjalan lancar. ”Lebih terasa karena sukses Halut menjadi tuan ruman ditutup dengan aksi simpatik dengan bagi-bagi makanan gratis kepada masyarakat,” tutup Frans.(sam/ adv/kox)

PPDI Bacan Tekan Harga Ikan SOFIFI – Sungguh ironis ketika Maluku Utara (Malut) diklaim sebagai lumbung ikan, sementara harga ikan di pasar-pasar lokal justru kerap melangit. Bahkan rilis Badan Pusat Statistika (BPS) menunjukkan, cakalang menjadi salah satu penyumbang inflasi di Kota Ternate. Untungnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) tak tinggal diam. Berbagai upaya terus dilakukan, terutama menata sistem distribusi dan pemasaran ikan di Malut. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Malut Buyung Radjilun menjelaskan, ada empat faktor penyebab mahalnya ikan, terutama cakalang. Yang pertama adalah pengaruh musim penangkapan yang bergantung pada kondisi alam atau cuaca. Jika cuaca buruk, stok ikan makin sedikit. ”Selain itu, kebiasaan masyarakat kita yang cenderung menyukai ikan cakalang daripada jenis ikan lain. Sementara ikan cakalang termasuk jenis ikan yang mempunyai nilai jual tinggi atau mahal di pasaran,” katanya, Selasa (24/1). Selain itu, keterbatasan gudang penyimpanan ikan seperti cold storage dan ABF yang tersedia, serta sistem distribusi pemasaran yang tidak tertata baik mengakibatkan terjadinya disparitas dan ketidakstabilan harga ikan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, DKP terus berupaya melakukan penataan, baik melalui peningkatan kapasitas tampung, pengembangan produk bernilai tambah, maupun penataan sistem distribusi dan pemasaran ikan di Malut. “Bacan sebagai salah satu pintu masuk pemasaran ikan terutama untuk ikan cakalang di Maluku Utara menjadi target DKP sebagai pilot project. Saat ini kita sudah melakukan terobosan dengan sistem yang baru di lokasi Pelabuhan Perikanan Panamboang (PPP) Bacan,” ungkap Buyung. Dengan dibangunnya Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) di lokasi PPP Bacan, diharapkan dapat memudahkan mengatur sistem distribusi dan pemasaran ikan yang sesuai standar. Tujuan utamanya adalah mengendalikan disparitas dan kestabilan harga ikan mulai dari tingkat produsen (nelayan) sampai ke tingkat grosir (pemasar). “Hasil

...DOKTER Samb Hal. 1 dan kepulauan; Rumah Sakit rujukan regional atau Rumah Sakit rujukan provinsi, yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Rumah Sakit sebagaimana dimaksud merupakan milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. ”Untuk penempatan nanti melihat usul daerah. jadi kalau daerah A mengemukakan kekurangan spesialis anak misalnya, nanti disampaikan,” tuturnya. Kendati begitu, penempatan ini juga akan memperhatikan kondisi finansial dari daerah tersebut dan beban kerja di sana. ”Tentu kita prioritaskan daerah yang finansialnya kurang atau tidak mampu,” sambungnya. Penempatan ini, lanjut dia, dilakukan dalam kurun waktu satu tahun penuh. Yang nantinya, masa penempatan dalam rangka Wajib Kerja Dokter Spesialis diperhitungkan sebagai masa kerja seperti bunyi Pasal 18 Perpres ini.

...GURU Samb Hal. 12 Pandainya Van Gaal membaca potensi dari sosok-sosok di sampingnya untuk jadi pelatih hebat itu juga dialami Mourinho. Bahkan, sekalipun hanya sebagai asisten, Van Gaal membolehkan pria yang saat itu belum genap 40 tahun tersebut untuk memberi masukan taktikal pada jeda babak pertama. Tapi, itu hanya dalam laga persahabatan. Namun, dengan seperti itu Van Gaal membiarkan konfidensi Mourinho tumbuh. Wilson menilai, Van Gaal seperti

pantuan di lapangan menunjukkan sesuai harapan, dimana kondisi sebelum PPDI ini beroperasi terjadi disparitas dan ketidakstabilan harga ikan yang sangat tinggi sehingga turut mempengaruhi tingginya harga ikan di pasaran lokal,” jelasnya. Hasil pantauan DKP, sebelum PPDI beroperasi saat musim panen untuk ikan cakalang size 0,5 harga di nelayan sangat minim yaitu Rp 4 ribu dan untuk size 1 kilogram up harga di nelayan sebesar Rp 8 ribu per kilogram sementara harga di tingkat grosir rata-rata naik Rp 5 ribu per kilogram. Sementara di saat musim paceklik, untuk cakalang size 1 kilogram up harga di nelayan per kilogram Rp 16 ribu sementara harga di tingkat grosir mencapai Rp 22 ribu per kilogram. Ini berarti terjadi disparitas harga yang tinggi dan tentu akan memicu harga ikan yang sangat mahal di tingkat eceran. ”Namun dengan beroperasinya PPDI disparitas dan kestabilan harga ikan ini dapat ditekan. Hampir sebulan beroperasinya PPDI di Bacan dilaporkan terjadi kestabilan harga dimana pada saat panen ikan untuk size 0,5 kilogram harga di tingkat nelayan Rp 8ribu dan size 1 kilogram up Rp 12 ribu atau meningkat Rp 4 ribu. Ini artinya, pada saat musim panen nelayan mendapat harga yang sesuai untuk menutupi cost operasional yang tinggi. Hal ini tidak terjadi sebelum PPDI dioperasikan,” jabarnya. ”Sementara di tingkat grosir, kenaikan harga hanya sebesar Rp 1.000 yang juga sebagai jasa untuk operasional PPDI termasuk kontribusi sebesar Rp 100 sebagai PAD.” Dari gambaran ini, lanjut Buyung, sistem distribusi dan pemasaran melalui PPDI ini sangat membantu pemerintah dalam upaya pengendalian disparitas dan kestabilan harga ikan. Dengan diberlakukannya sistem di PPDI saat ini dapat ditekan kenaikan harga ikan sebesar Rp 5 ribu per kilogram. Namun yang masih menjadi kendala saat ini adalah harga di tingkat eceran yang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. ”Karena jika di tingkat eceran sudah bukan menjadi kewenangan DKP untuk mengendalikan, karena itu perlu campur tangan instansi terkait seperti Dinas Perdagangan setempat,” tuturnya.

Lebih jauh Buyung menjelaskan, beroperasinya PPDI ini memiliki beberapa manfaat antara lain, nelayan akan terbantu mendapatkan harga yang sesuai untuk kelangsungan usaha, proses penanganan ikan dapat terjamin dan memenuhi unsur higienis serta meningkatkan mutu ikan, selain itu mendorong peningkatan produksi ikan karena ada jaminan harga yang sesuai untuk meningkatkan produktifitas usaha nelayan. Ketergantungan nelayan terhadap pemodal atau tengkulak juga akan makin sedikit karena jaminan usaha nelayan yang lebih produktif dan mampu membiayai kebutuhan operasional mereka. Meski begitu, kata dia, jaminan peningkatan aktifitas penangkapan ikan di PPP Bacan, DKP Malut saat ini terus berupaya untuk memaksimalkan pelayanan di pelabuhan terutama untuk penyediaan kebutuhan pokok seperti BBM, es balok dan umpan. “Secara bertahap kami akan terus mendorong agar penyediaan kebutuhan pokok nelayan ini dapat dipenuhi karena kami optimis ke depan akan terjadi peningkatan jumlah kapal yang beroperasi di PPP Bacan dan hal ini perlu segera dicari solusi untuk mengatasi keterbatasan kebutuhan pokok nelayan di PPP Bacan,” ungkapnya. Dia berharap, kerja sama DKP Malut dan PT Perikanan Nusantara Persero sebagai operator SLIN yang telah ditunjuk oleh KKP dapat segera memenuhi penyediaan kebutuhan pokok nelayan. “Ke depan kami ingin agar PPP Bacan akan bisa bangkit kembali seperti dulu saat masa jayanya Usaha Mina di Bacan. Harapan kami juga agar di seluruh pelabuhan perikanan yang ada di Maluku Utara dapat dibangun dan diterapkan sistem PPDI ini karena sangat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat nelayan dan juga memberikan kontribusi bagi daerah,” ungkapnya. “Penerapan sistem PPDI ini juga sebagai upaya reformasi sektor perikanan yang saat ini terus digalakkan DKP Maluku Utara untuk mewujudkan visi Maluku Utara Lumbung Ikan Nasional yang berdaya saing sejahtera dan berkelanjutan,” tandas Buyung.(udy/adv/kai)

Terkait insentif, Usman mengimbau para dokter tidak khawatir. Menurutnya, insentif yang diberikan Surat lzin Praktik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, mendapatkan tunjangan dan fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. ”Tunjangannya pun cukup besar, mencapai Rp 30 juta per bulan,” ungkapnya. Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti ikut menyikapi terbitnya Perpres 4/2017 itu. Mantan wakil menteri kesehatan itu menjelaskan wajib praktik untuk dokter program spesialis sesegera mungkin diterapkan. “Karena aturan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal,” katanya. Ghufron mengatakan regulasi wajib mengabdi minimal setahun untuk peserta pendidikan dokter spesialis, terkait dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dengan aturan yang sedikit memaksa itu, pemerintah bisa menyiapka dokter spesialis

di layanan kesehatan daerah-daerah terpencil. Ghufron juga mengatakan program wajib mengabdi ini bisa meningkatkan kompetensi dan kemahiran calon spesialis. Guru besar UGM Jogjakarta itu mengatakan, program pendidikan dokter spesialis ranahnya memang di perguruan tinggi. Program wajib mengabdi ini nantinya ada yang menggunakan skenario beasiswa dan biaya mandiri. “Untuk yang beasiswa, anggarannya di Kemenkes,” jelasnya. Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Tri Hanggono Achmad menuturkan, sebagai kampus negeri mereka akan menjalankan semua amanah pemerintah. Termasuk program wajib mengabdi untuk peserta kuliah dokter spesialis. “Unpad mendukung sepenuhnya,” katanya. Tri menjelaskan tiap semester, daya tampung pendidikan spesialis di Unpad menampung 130 sampai 150 orang. Dengan pengiriman dokter spesialis itu, bisa memberikan layanan kesehatan berkualitas yang merata.(jpg/kai)

sudah menemukan pria muda yang arogan, yang tidak respek dengan otoritas. Bahkan, dia tidak patuh kepada Van Gaal dan berani menentang The Iron Tulip – julukan Van Gaal – apabila dia rasa taktik Van Gaal tidak tepat. Apabila diperhatikan lagi, Van Gaal yang bernama lengkap Aloysius Paulus Maria van Gaal itu mirip dengan Mourinho. Arogan, tidak bisa diprediksi, kadang brilian, kadang juga kolot. Van Gaal menyebut, Mourinho lebih dari asistennya yang lain. Namun, tidak seperti Guardiola. Mourinho beda. Dia bukan tipikal pelatih yang menyukai attacking football. Sejak meinggalkan Camp Nou kembali

ke kampung halamannya dan merapat ke Benfica, September 2000, Mourinho sudah jauh dari gaya permainan ala Barcelona dan Ajax Amsterdam dari Van Gaal. Atau bisa disebut Barcajax. Van Gaal sudah sejak awal mengetahuinya. Dalam wawancaranya kepada Patrick Barclay yang kemudian dimuat dalam biografi Mourinho, Van Gaal mengakuinya. ‘’Dia lebih meyakini pertahanan ketimbang menyerang. Kalau saya selalu (menyerang), karena bagi saya kami harus bisa menghibur publik dengan permainan yang menyerang. Meski saya yakin, filosofi dia (Mourinho) untuk menang! Itulah bedanya,’’ lanjutnya. (*)


MANCA SPORT

malutpost.co.id • HAL. 12

KAMIS, 26 26 JJANUARI ANU AN ANU UA AR RII 2017 20 01 17

vs

BARCELONA

R. SOCIEDAD

Misi Pertahankan Gelar Laporan : JPG Editor : Haiyun Umamit

LUIS Suarez

CARLOS Vela

AGENDA Piala Liga Inggris Jumat, 27 Januari 2017 Hull City vs Man United (beIN Sports 1 pukul 02.45 WIB)

Copa del Rey Jumat, 27 Januari 2017 Barcelona vs Real Sociedad (beIN Sports n pukul 03.15 WIB)

BARCELONA – Peluang Barcelona untuk mempertahankan gelar Copa del Rey rupanya tinggal menunggu waktu. Namun, klub berjuluk Blaugrana itu terlebih dulu harus mengalahkan Real Sociedad pada leg kedua perempatfinal Copa del Rey dini hari nanti. Gol semata wayang Neymar saat melakoni leg pertama (20/1) membuat Barca unggul agregat 1-0. Sekaligus mencetak sejarah lantaran menang untuk kali pertama di Anoeta sejak 2007 silam. Untuk itu, mereka hanya membutuhkan hasil seri pada laga ini. Namun, untuk mendapatkannya, pasukan Luis Enrique itu harus bekerja lebih keras. Pasalnya, mereka harus kembali kehilangan tiga pemain andalannya di lini tengah. Ada Sergio Busquets yang mengalami cedera ligamen lateral eksternal di pergelangan kaki kanannya. Cedera tersebut didapat ketika menjalani pertandingan melawan Eibar (23/1). Untuk menggantikan posisi Busquets yang kosong, Enrique dikabarkan bakal memplot Ivan Rakitic. Sedangkan Arda Turan akan menggantikan sang kapten Andres Iniesta yang juga masih menjalani pemulihan cedera. Alasan yang sama turut membuat gelandang Barca, Rafinha terpaksa absen dan digantikan oleh Andre Gomes. ‘’Saya telah menyiapkan segalanya (untuk bermain di posisi Busquets).

OAKLAND-Ketenaran bintang Golden State Warriors Stephen Curry di NBA tidak terbendung. MVP NBA dua musim terakhir tersebut kini adalah bintang paling terang di antara banyak bintang yang bertebaran di liga bola basket paling kondang sejagad itu. Hal itu terbukti berdasarkan rilis penjualan jersey yang kemarin diumumkan situs NBA Store. Jersey nomor 30 Warriors milik point guard 28 tahun tersebut memimpin angka penjualan terbanyak untuk musim ini. Hal yang sama juga terjadi musim lalu. Forbes menyebutkan, rilis tersebut berdasarkan laporan data penjualan NBA Store pada periode Oktober 2016 sampai Desember 2016. Sayang dalam rilis itu tidak dilampirkan jumlah jersey yang terjual. Selain Curry, Warriors juga menaruh nama lain dalam daftar tiga besar penjualan jersey terbanyak

Bukan Pelatih, Tetapi Layaknya Guru

''PRIA ini. Dia akan jadi salah satu pelatih terhebat sepanjang masa. Dia akan membawa sepak bola ke arah yang modern,'' begitu kata Sir Bobby Robson memperkenalkan Louis van Gaal kepada istrinya di dalam sebuah jamuan makan malam. Itu terjadi sesaat setelah Robson lengser sebagai pelatih El Barca, musim panas 1997. Atas rekomendasi Robson pulalah Van Gaal

CEDERA parah yang dialami gelandang Hull City Ryan Mason kontan menuai simpati dari banyak pihak. Untuk memberi semangat supaya Mason lekas pulih, klub berjuluk The Tigers itu bakal mengenakan jersey khusus pada leg kedua semifinal EFL Cup kontra Manchester United dini hari nanti. Tidak hanya jersey khusus, para pendukung setia Hull City juga bakal memberikan tribute kepada pemain kelahiran Enfield, Inggris itu. Yakni, dengan melakukan tepuk tangan ketika laga memasuki menit ke-25. Angka 25 sendiri merupakan nomor punggung Mason saat ini. Bentuk solidaritas kawan setim Mason sebelumnya sudah ditunjukkan selama berlatih sebelum menghadapi United dini hari nanti. Masing-masing secara kompak mengenakan kaus dengan tulisan Mason 25. ‘’Pihak klub memastikan bahwa perkembangan kondisi Mason sudah sangat baik setelah mengalami retak tulang tempurung kepala pada pertandingan Minggu (22/1) mela-

RYAN Mason Kontan

wan Chelsea,’’ demikian pernyataan resmi dari situs klub. Cedera yang didapat Mason bermula saat timnya melakoni laga kontra Chelsea yang berakhir dengan kemenangan The Blues 2-0 pada pekan ke-22 Premier League (22/1). Dia terlibat duel udara dengan bek Chelsea Gary Cahill yang bakal menanduk bola umpan dari Pedro menit ke-12. Sayangnya di waktu yang bersamaan, gelandang 25 tahun itu sudah terlebih dulu melakukan clearence yang akhirnya membuat Cahlil tanpa sengaja menanduk kepala bagian samping kanan Mason. Akibatnya fatal, Mason langsung tersungkur ke tanah dan mengerang kesakitan hingga akhirnya laga dihentikan sementara selama 10 menit. Mantan pemain Tottenham Hotspurs itu lantas ditandu ke luar lapangan dan dibawa ke rumah sakit St Mary’s Hospital di Paddington. Berdasarkan pemeriksaan medis, tulang tempurung kepalanya mengalami retak sehingga harus segera dioperasi. Manajer Hull City Marco Silva bersama seluruh awak The Tigers bakal menjenguk Mason di rumah sakit Minggu nanti sebelum menghadapi Fulham pada babak keempat Piala FA (29/1). ‘’Ini tidak mudah bagi skuad kami, tetapi, kami harus tetap kuat, berjuang bersama dan mendukung Ryan (Mason). Kami sedang dalam atmosfer yang bagus, tetapi, di saat ini kami bermain untuk fans, kami sendiri, dan tentu untuk Ryan,’’ ujar Silva sebagaimana dilansir Mirror. (jpg/yun)

Jersey Curry Paling Laris

Menilik Warisan Sepak Bola Louis van Gaal

Louis van Gaal. Satu nama yang bisa membuat Josep Guardiola dan Jose Mourinho beruntung pernah berada di sampingnya. Sebab, sekarang keduanya jadi dua super manager papan atas. Bukan hanya di Premier League, juga di Eropa.

Saya ingin selalu bisa bermain,’’ kata Rakitic kepada Movistar. Tentu dengan absennya tiga pilar penting sangat berpengaruh terhadap performa Barca. Meski, mereka sedang dalam tren positif setelah mendapatkan empat kemenangan beruntun. Di sisi lain, Real Sociedad merupakan tim yang tidak mudah untuk dikalahkan. Dalam enam pertemuan terakhir, Barca hanya mampu menang tiga kali, dua kalah, dan sekali ditahan imbang. Performa Sociedad sendiri tidak jelek-jelek amat. Terbukti, Erreala-julukan Sociedad, berhasil merengkuh tiga kali kemenangan dan sekali imbang. Untuk itu, Lionel Messi dkk tidak boleh menganggap remeh kekuatan pasukan Eusebio Sacristan. Hanya saja, Barca lebih diuntungkan karena bermain di kandang sendiri yang tentu mendapat dukungan langsung dari ribuan suporternya. Di satu sisi, Sociedad juga tidak pernah sekalipun menaklukkan Barca di Camp Nou dalam enam kunjungan terakhir mereka ke klub raksasa Catalan itu. Ditambah, kondisi mereka sedang tidak baik. Sejumlah pemain andalan harus ditinggalkan karena mengalami cedera. Mereka adalah Mikel Gonzalez, Carlos Martinez, Jon Bautista, Markel Bergara, dan Agirretxe . Meski demikian, center bek Sociedad Inigo Martinez pede bisa membalas kekalahan pada leg pertama. Dia juga percaya dengan kualitas timnya saat ini bisa menorehkan sejarah dengan menaklukkan Barca di Camp Nou. ‘’Kami tahu bahwa sangat sulit untuk menang di Camp Nou. Mereka lebih unggul dan mereka adalah salah satu tim terbaik di dunia. Tetapi, kami tidak mempedulikan itu hingga laga berakhir,’’ ujar Martinez sebagaimana dilansir Marca. (jpg/yun)

Jersey dan Tepukan untuk Mason

menaikkan pangkat Jose Mourinho. Dari semula di posisi penerjeman, jadi asisten pelatih ketiga. Di deretan gelandangnya, dia punya Josep Guardiola dan Luis Enrique. Semusim setelahnya, 1998-1999, Phillip Cocu bergabung dengan Guardiola dan Enrique. Lalu, Ronald Koeman datang sebagai asisten pelatih, diikuti Frank de Boer semusim kemudian. Dan kini, semua nama-nama di atas sukses berkarir sebagai pelatih. Jonathan Wilson dalam satu tulisannya di The Guardian menjelaskan cara yang ditempuh Van Gaal untuk mengasah pemain-pemain calon pelatih top itu. Seperti yang dia lakukan untuk Guardiola. Di musim pertama Van Gaal, Guardiola banyak absen karena cedera.

STEPHEN Curry

Bahkan media Catalan mengira dia akan terbuang. Tapi siapa sangka, Van Gaal menjadikan Guardiola sebagai sosok penting dalam klubnya. ''Saya tunjuk dia sebagai kapten,'' ucap Van Gaal kepada Guillem Balague dalam biografi Guardiola “Another Way of Winning”. Bukan dari sisi taktikal kekaguman Van Gaal pada Guardiola yang ketika itu berusia 27 tahun. Van Gaal mampu mencium potensi Guardiola untuk jadi seorang filsuf seperti saat ini. ''Bukan hanya taktikal. Dia juga bisa bicara layaknya seorang pelatih. Tidak semua pemain bisa melakukannya. Apalagi, dengan bermain di posisi 4, di gelandang tengah. Karena dari situlah dia dapat melihat jalannya laga secara keseluruhan,'' tutur Van Gaal. Satu dari beberapa aspek penting dalam Van Gaal mirip dengan Guardiola. Terutama saat Guardiola menancapkan karir melatihnya di Barcelona. Bermain menyerang, lalu dipadu dengan pergerakan dan positioning ketika tim sedang menyerang atau menguasai bola. Tak jauh berbeda dengan Juego de Posicion ala Guardiola. Begitu pun soal variasi formasi. Entah Van Gaal, atau Guardiola bukan sosok fanatik dengan satu skema. Mulai dari 4-3-3, 4-4-2, 3-4-3, 3-1-2-3, 4-2-3-1, atau 4-1-3-2 pernah dicobanya. Kata Van Gaal, sepak bola bukan cuma formasi. Akan tetapi bagaimana pemainnya mampu menjalankan setiap formasi yang diinginkannya. Itulah kenapa Van Gaal menyukai pemain yang bisa bermain di segala posisi. Tak beda jauh dengan Guardiola. Formasinya fleksibel. Kayanya formasi itu terus dipertahankan Guardiola setelah meninggalkan Barcelona pada musim panas 2012 dengan 14 trofi di segala ajang. Begitu juga dengan saat dia

musim ini. Jersey mereka nomor 35 bertengger di posisi ketiga. Jersey tersebut tidak lain adalah milik small forward Kevin Durant. LeBron James membayangi Curry di posisi penjualan jersey terbanyak kedua. Sementara berada di posisi empat adalah rekan setim LeBron yakni Kyrie Irving. Sumber CBS Sports menyebutkan, jersey Curry memimpin angka penjualan di 43 dari 50 negara bagian Amerika Serikat. Bukan hanya Curry, Warriors sampai saat ini juga tercatat sebagai tim dengan angka penjualan merchandise tertinggi. “Tidak ada pemain lain yang sanggup memimpin angka penjualan di lebih dari satu negara bagian selain Curry,” ucap sumber tersebut. CBS Sport menyebut sumber yang mereka miliki adalah seorang manajer dua official store NBA di Manhattan. Penjualan jersey Curry dan Warriors juga sempat menjadi perbincangan hangat pada Juni lalu. Saat itu pemicunya adalah laporan penurunan angka penjualan produk Under Armour. Seperti diketahui, Curry selama ini adalah bahan jualan utama perusahaan apparel olahraga asal Amerika Serikat tersebut.(jpg/yun)

LOUIS van Gaal

datang di Bayern Muenchen. FourFourTwo menyebut, Guardiola bisa menggunakan sembilan variasi formasi di dalam tiga musim eranya. Toh, Bayern tetap tidak kehilangan dominasi. Baik di Bundesliga, ataupun di Eropa. Baca: GURU.. Hal 11


KAMIS, 26 JANUARI 2017

MAJANGPOLIS

malutpost.co.id • HAL. 13

Art: ATU

Bos Pemkot tak Tahu Pemangkasan APBD Mukhtar: Tidak ada Alasan Sekkot tak Tahu Editor : Sunarty Peliput : Ikram Salim

Tiga titik yang menjadi sasaran massa yakni di depan RRI, selanjutnya Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta Gedung DPRD.

TERNATE-Koordinasi lintas pimpinan di Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate patut dipertanyakan. Ini terkait dengan pengambilan keputusan penting di lingkup Pemkot yakni sorotan DPRD soal pemotongan anggaran oleh Pemkot. Pasalnya, bukan hanya DPRD yang tidak mengetahui pemotongan tersebut, Wali kota Burhan Abdurahman dan Sekretaris Kota (Sekkot) M Tauhid Soleman juga mengakui hal yang sama. Wali Kota saat ditemui di Rabu (25/1) mengaku dirinya tidak tahu pasti apakah benar ada pemotongan anggaran. Sebagaimana yang diungkapkan Wakil Ketua DPRD Djadid Ali mengenai anggaran Reahabilitasi Masjid Sultan senilai Rp1,3 miliar. Menurutnya, pemangkasan hanya dilakukan dalam pembahasan anggaran. ”Kalau saya tidak salah lihat angkanya memang begitu, tapi nanti saya cek dulu,” aku Burhan, di kantor Wali Kota. Menurutnya, jika ada pengurangan berarti akan mempengaruhi nilai APBD. ”Tapi nanti saya pastikan dulu di keuangan,” tambahnya. Sekkot yang ditemui terpisah, juga mengakui hal yang sama. “Nanti saya cek dulu,”ujar Tauhid yang juga Ketua TAPD. Menurutnya, jika benar ada pemangkasan maka itu sesuai dengan program prioritas dan kondisi keuangan daerah. ”Karena nanti kita lihat juga keadaan pendapatan,”tambahnya. Dia mengaku TAPD sendiri tidak bisa menolak usulan program yang dianggap prioritas. Karena itu dengan keterbatasan anggaran akan disiasati.

Baca: DITOLAK.. Hal 14

Baca: BOS.. Hal 14

HARIYANTO TENG/MALUT POST

AKSI: Aksi massa dari moti di depan Gedung Dekot

Lagi, Pergantian Kepsek Ditolak

TERNATE–Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) di Kecamatan Moti kembali digugat. Ini terlihat dalam aksi yang digelar Forum Pelajar Mahasiswa Moti Kota (FOLAMAHA) Kota Ternate, kemarin (25/1).

Tim Task Force Terus Action TERNATE-Tim task force Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus bereaksi. Setelah membersihkan gorong-gorong serta selokan, mereka juga turun membersihkan jalan. Baca: ACTION.. Hal 14 PEMBERSIHAN: Tim Task Force Dinas PUPR saat membersihkan jalan IKRAM SALIM/MALUT POST

Incenerator RSUD Akan Dipindahkan TERNATE–Incenerator milik Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesoirie (RSUD CB) yang hampir tiga tahun tidak difungsikan, akan segera dipindahkan. Hal ini diakui Kepala Bidang Program dan Perencanaan Safar Abdul, kemarin (25/1). Meski begitu, Safar mengaku belum menetapkan lokasi baru dari mesin pembakar sampah medis yang kini masih berada di areal RSUD CB. Baca: RSUD.. Hal 14

WAHYUDIN MAJID/MALUTPOST

MUBAZIR: Insenerator yang akan dipindahkan dari aeral RSUD CB

Tenaga Medis di Puskesmas Harus Lengkap TERNATE–Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) diminta mengatasi kekurangan tenaga medis di Puskesmas. Ini sangat penting untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagaimana diketahui Puskesmas merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam pelayanan JKN. Sorotan ini disampaikan Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer, Fahriah M Sahafin, Rabu (25/1) terkait dengan minimnya tenaga medis yang ada di Kecamatan Moti dan Batang Dua, seperti kekurangan tenaga Kesling di Hiri. Baca: PUSKESMAS.. Hal 14


SAMB MAJANG

KAMIS, 26 JANUARI 2017

malutpost.co.id

Art: ATU

Malut Post • HAL. 14

HARIYANTO TENG/MALUT POST

BANJIR DURIAN: Kota Ternate mulai di banjiri buah durian yang didatangkan dari Jailolo, Halmahera Barat

Bacarita Nelayan untuk Serap Aspirasi TERNATE-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Selasa (24/1) menggelar pertemuan dengan nelayan di Kelurahan Kalumata. Pertemuan tersebut merupakan strategi DKP untuk menyerap aspirasi para nelayan agar nantinya bisa diakomodir dalam rencana kerja DKP. Kadis DKP, Ruslan Bian dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak kebutuhan nelayan yang belum terealisasi baik dari SDM maupun fasilitas nelayan. Diakuinya, kegiatan seperti ini juga dilakukan di Kecamatan Moti, Hiri, Batang Dua serta Kecamatan Pulau Ternate. “Untuk wilayah kota, baru di Kelurahan Kota Baru dan Kalumata,” katanya. Pada kesempatan itu, Ruslan juga mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian hayati laut dan terumbu karang dengan cara tidak merusak laut. ”Ada yang pakai bom, buang sampah di laut ini sangat berdampak pada kelangsuhan mahluk hidup yang ada di laut, makanya berpengaruh pada populasi ikan karena cara menangkap kita yang merusak,”jelasnya. Selain itu, dia juga mengingatkan kepada para nelayan untuk tetap menjaga bantuan yang telah diberikan Pemkot. Sementara itu, Plt. Lurah Kalumata Ade Bayau yang juga hadir dalam pertemuan tiu mengaku pihaknya akan mendukung program Pemkot. Selain itu dia juga mengungkakpan rencananya untuk mmebentuk tim menjaga lingkungan. “Nanti kita juga akan bersama-sama membentuk tim pembersih sampah,”ucapnya. (cr-02/nty)

Pemkot Bisa Pungut Retribusi Izin TKA

DKP FOR MALUTPOST

PERTEMUAN: Kadis DKP Ruslan Bian saat bertatap muka dengan para nelayan

TERNATE- Komisi I DPRD Ternate kemarin melakukan konsulitasi perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing di Direktorat jenderal Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Dekot Mubin A Wahid mengatakan bahwa Kota Ternate saat ini menjadi pintu masuknya TKA. Karena itu, dia meminta agar Pemkot dapat mengambil langkah untuk membuka pengurusan perpanjangan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kota Ternate. Agar para TKA, tidak lagi harus mengurusnya di Jakarta. “Selama ini minim TKA yang melakukan perpanjangan izin tinggal di Ternate harus mengurus di pusat,” ujar Mubin Menanggapi permintaan Dekot itu, Kapala Bagian Perencanaan Perundang –undangan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Akhyar HZ mengungkapkan bahwa Pemkot sebenarnya dapat melakukan itu. Sebab, Pemkot sudah memiliki Perda. Kota Ternate, kata dia dapat melakukan penagiahan retribusi perizinan perpanjangan surat tinggal para TKA, meskipun mereka tak berdomisili di Ternate. “Jika, Ternate sudah memiliki Perda retribusi perpanjangann Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA), yah tentu bisa memungut retribusi perpanjangan Ijin Memperkerjakan Para Tenaga Asing (IMPT) dan itu mengacu pada Aturan nomor 47, tentang ketenagakerjaan,” jelasnya. (tr-05/ nty)

DAK Rp23 M, Dirjen Sarankan Dekot Berdoa “Negara mengalami devisit, sehingga dana transfer itu dipangkas atau tidak dimungkinkan untuk ditransfer bahkan ada yang hangus karena pekerjaannya tidak selesai” Dr. HENDRIAWAN Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri

...DITOLAK Samb Hal. 13

Masalah yang disorot massa yaitu tentang pergantian Kepala SMPN 12 Kota Ternate dari Taslim A Djanab ke M Nur Puha yang dinilai bermuatan politis. Karena itu mereka meminta Kadikbud menarik

TERNATE-Pemerintah Kota (Pemkot) nampaknya harus berupaya mencari sumber dana lain dan tidak terlalu mengharapkan dana transfer senilai Rp23 miliar untuk penyelesaian utang ke pihak ketiga. Pasalnya, jatah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016 itu terancam hangus. Hal ini terungkap dalam hasil konsultasi DPRD Kota (Dekot) dengan Direktorat Jendral Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kemarin. Dalam pertemuan yang dipimpin Kasubdit Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Kemendagri

kembali SK tersebut. Mereka juga meminta Pemkot untuk memenuhi kebutuhan pendidik di Moti yang masih kurang serta mengoptimalkan fungsi UPTD Moti. Saat menggelar aksi di Dekot, massa hanya ditemui Kasubag Humas Dekot, Abdu H Sergi. Sebab, semua anggota

Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Dr. Hendriawan, itu terungkap bahwa DAK itu terancam tidak lagi ditransfer. “Negara mengalami devisit, sehingga dana trasfer itu dipangkas atau tidak dimungkinkan untuk ditransfer bahkan ada yang hangus karena pekerjaannya tidak selesai,”jelasnya. Meski demikian, diakuinya belum ada kepastian apakah masih akan ditransfer ataukah benar-benar hangus. “Nanti di cek dulu ya, mudah-mudahan aman,”ujarnya. Hendriawan juga mengaku kalau masalah transfer dana ke daerah itu, bukan hanya terjadi di Kota Ternate

Dekot sedang berada di luar daerah. Karena itu, Abdu mengaku akan menindaklanjuti tuntutan para pemuda Moti itu ke Dekot. “Aspirasinya nanti kami sampaikan kepada komisi III yang membidangi pendidikan,” ungkapnyua. (mg-03/ nty)

...BOS Samb Hal. 13

”Kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang lain, makanya terkadang kita dilema ketika ada program prioritas yang tidak terakomodir,” jelasnya sembari kembali mengingatkan untuk cek kembali. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Djadid Ali mengaku

...ACTION Samb Hal. 13

Kemarin, tim yang bekerja swakelola ini terlihat membersihkan jalan alternatif Universitas

...RSUD Samb Hal. 13

Karena itu, pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menetapkan lokasinya.

...PUSKESMAS Samb Hal. 13

“Harus segera diatasi agar pelayanan di Puskesmas berjalan maksimal sesuai harapan,” katanya. Jika Pemkot belum bisa menambah tenaga kesehatan, maka disarankan untuk memanfaatkan sumbar daya yang

tetapi juga daerah lain di seluruh Indonesia. Menyinggung tentang utang Pemkot, Hendriawan mengungkapkan bahwa itu adalah tanggungjawab Pemkot dan harus dibayar. “Tapi didahului dengan peraturan kepala daerah tentang revisi APBD secara parsial, sehingga jika dalam pengesahan APBD tidak dicantumkan maka bisa dimasukkan dengan peraturan wali kota (Perwali),”tandasnya. Kepada para wakil rakyat, Hendriawan mengingatkan untuk berdoa agar dana transfer dari pusat tetap ada dan bisa masuk ke kas daerah. (tr-05/nty)

sudah mempertanyakan masalah pemangkasan anggaran itu ke Wakil Wali Kota Abdullah Tahir dan menurut Djadid, Abdullah juga mengaku akan mempertanyakan masalah tersebut ke TAPD. Sikap Sekkot ini mengundang reaksi dari Akademisi Mukhtar Adam yang menilai sikap Sekkot ini hanyalah alasan. Sebab, Sekkot selaku Ketua TAPD harusnya men-

getahui segala hal yang terkait dengan anggaran. “Tidak ada alasan tidak tahu, sebab yang menyusun, perubahan alokasi maupun mata anggaran itu sepengetahuan Sekkot,” katanya.Selain itu, menurutnya setiap perubahan anggaran harus diikuti dengan Peraturan daerah (Perda). “Mereka tahu itu, Sekda (sekkot,red) juga menandatanganinya,” pungkasnya. (cr-02/nty)

Khairun (Unkhair) hingga Kelurahan Ngade. Rumput liar yang menutupi sebagian jalan langsung dipangkas Plt Kadis PUPR Kota Ternate Risval Tri Budiyanto mengung-

kapkan bahwa pemeliharan tersebut dilakukan secara berkala yakni 3 bulan sekali. Proyek yang dikerjakan secara swakelolah tersebut akan dilakukan hingga keliling pulau Ternate. (cr-02/nty/pn)

Diakuinya, rencana pemindahan ini sudah ditetapkan setelah ada persetuajuan dari Pemerintah Provinsi. Hanya saja, lokasi baru nanti harus benar-benar aman dari warga. “Kita lihat lokasinya dimana baru buat permintaan

anggaran ke provinsi,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, insenerator ini tidak lagi difungsikan akibat protes warga di sekitar RSUD yang terganggu akibat pencemaran udara saat pembakaran. (cr-03/nty)

telah tersedia dengan melakukan rotasi yang telah ada. “Puskesmas yang memiliki 2 atau lebih tenaga Kesehatan Lingkungan (Kesling), maka satunya pindahkan ke Hiri atau Batang Dua, begitu juga dengan kebutuhan tenaga dokter di tingkat Puskesmas yang disesuaikan dengan jumlah penduduk,” kata Fahrial.

Dia juga mengingatkan kepada Pemkot untuk tidak hanya mengutamakan bangunan tetapi penyediaan sumber saya manusia juga sangat penting. ”Tenaga yang masih kurang dipenuhi agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik,” tuturnya. (cr-03/nty).


KAMIS, 26 JANUARI 2017

EKONOMI

KUR Alokasi KUR Rp 110 Triliun JAKARTA - Alokasi kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun ini mencapai Rp 110 triliun. Meski demikian, lembaga-lembaga penyalur dan jatah masing-masing belum ditentukan. Pembagian baru dilakukan Kementerian Koordinator Perekonomian pada akhir Januari. ‘’Untuk kuotanya, kita lihat dari rapat tersebut akan seperti apa,’’ kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo di gedung PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) kemarin. Meski demikian, Gatot memprediksi proposal KUR kurang lebih mirip seperti tahun lalu. Bank BUMN penerima jatah KUR terbesar juga mungkin masih BRI. Sebab, bank itu mempunyai basis nasabah mikro terbesar. ‘’Kalau untuk KUR mikro, dia (BRI, Red) melebihi, tapi untuk KUR ritelnya agak sedikit di bawah (tidak sebagus penyaluran KUR ritel, Red),’’ lanjutnya. Tahun lalu BRI menyalurkan KUR Rp 69,4 triliun atau 91,1 persen dari total penyaluran KUR pemerintah. Mayoritas disalurkan ke sektor perdagangan dan pertanian. Nasabah UMKM berkontribusi 70 persen dari total penyaluran KUR tersebut. Direktur Retail Banking PT Bank Mandiri Tbk Tardi mengungkapkan, pada 2017, Bank Mandiri mendapatkan jatah KUR sekitar Rp 13 triliun. (jpg/onk).

OTOMOTIF Mercedes-Benz Dirakit di Bogor JAKARTA - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, kapasitas produksi mobil yang terpasang secara total saat ini mencapai 1,928 juta unit. Itu berarti hampir mendekati target yang ditetapkan yakni 2,5 juta unit. Selain kapasitas terpasang, Airlangga berharap 2,5 juta unit merupakan angka produksi pada 2020. ”Dari angka tersebut, 20 persen diharapkan diperuntukkan pasar ekspor,” harapnya di sela-sela peresmian perakitan lokal perdana Mercedes-Benz New E Class di Wanaherang, Bogor. Untuk menarik minat investasi dan pasar, pemerintah mendorong pengembangan berbagai produk. Low cost and green car (LCGC) akan diperluas sehingga semakin bersaing di situ. ”Apalagi, nanti GM (General Motor, Red) Wuling mulai berproduksi pada pertengahan tahun ini,” tuturnya. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga sedang mengembangkan mobil pedesaan. Prototype-nya memasuki uji laik jalan seratus ribu kilometer (km). ”Semacam utility vehicle, tapi masih butuh pengembangan desain,” kata Airlangga. Kemenperin membuat sistem semacam open sources. Jadi, cetak biru mobil tersebut bisa dibuat di banyak tempat. ”Kemenperin akan buatkan sistem desain, komponen, alternatif variasi produksi. Karena itu, bisa diproduksi di bengkel-bengkel atau karoseri setempat. Sebab, itu adalah kendaraan pedesaan,” jelasnya. Produsen existing kelas premium seperti Mercedes-Benz diajak turut serta mewujudkan keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai sentra produksi mobil bagi pasar regional. ”Produksi Mercedes berada di Indonesia sejak lama (1978) dan kami mengajak untuk terus berinvestasi di Indonesia,” pinta Airlangga. Presiden & CEO Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) Roelof Lamberts mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus berinvestasi di Indonesia. ”Sejauh ini kami memproduksi kendaraan penumpang di Indonesia. Kami melihat ada peluang baru, tambah volume, dan model baru,” terangnya. (jpnn/onk)

KINERJA Kilang Gangguan, Pertamina Rugi JAKARTA - PT Pertamina mengalami kerugian cukup besar karena ada 35 kali gangguan operasi di kilang sepanjang 2016 lalu. Gangguan operasional ini disebabkan karena minimnya perawatan dan servis (turn around) kilang minyak yang sudah tua. Direktur Pengolahan Pertamina, Toharso mengakui banyak kilang minyak Pertamina sering mengalami gangguan. Baru-baru ini, kilang minyak Balikpapan mogok beroperasi. Gangguan operasi ini disebabkan pembangkit pengangkut uap atau steam mengalami kerusakan. “Ada kejadian 35 kali selama 2016. Bukan hanya black out saja. Memang kilang Pertamina masih sering kena gangguan operasi,” ujarnya. Toharso menyebut, potensi kehilangan dari 35 kali gangguan operasional atau unplamned shutdown ini mencapai USD 70 juta atau setara Rp 933 miliar (USD=Rp 13.342). Uplanned shutdown ini disebabkan kurangnya maintenance ataupun perawatan terhadap kilang-kilang minyak. Dia mencontohkan, kilang Balikpapan harusnya diservis pada 2015 lalu. Akan tetapi, pada 2016 juga tak ada maintenance terhadap kilang tersebut. “Misalnya harus diservis tahun ini maka mundur bertahun-tahun. Balikpapan ini telat satu tahun. Harusnya tahun lalu itu harus diservis. Makanya tugas kami kurangi gangguan operasi ini,” katanya. Sementara itu, Wakil Direktur Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, potensial losses tersebut bukan merupakan kerugian asli perusahaan. Namun, hanya potensi kehilangan yang didapatkan Pertamina. “Kerugian ini untuk marjin kilang sendiri. Jangan disamakan dengan kerugian perusahaan,” kata Bambang. (jpnn/onk).

Malut Post • HAL. 15

malutpost.co.id

art:Yono

Harga Tomat Anjlok Kini Rp 5.000 per Kilogram Editor : Bukhari Kamaruddin Laporan : Abd Yahya Abdullah

TERNATE - Harga tomat di Kota Ternate semakin anjlok. Pantauan Malut Post di Pasar Barito Bahari Berkesan kemarin (25/1), harga tomat tinggal Rp 5.000 per kilogram. Sebelumnya harganya Rp 10.000 dan pekan lalu Rp 8.000 per kilogram. Harga rica nona turun dari Rp 75 ribu menjadi Rp 50 ribu per kilogram. Sedangkan harga cabe rawit Rp 75 ribu, sebelumnya Rp 65 ribu per kilogram. Harga rica keriting naik dari Rp 35 ribu menjadi Rp 50 ribu per kilogram. Sementara harga bawang merah yang sebelumnya turun Rp 45 ribu, kemarin naik Rp 50 ribu per kilogram. Sama dengan bawang putih, harganya juga naik dari Rp 45 ribu menjadi Rp 50 ribu per kilogram. Untuk lemon cui/lemon ikan, sebelumnya Rp 18 ribu, naik menjadi Rp 25 ribu per kilogram. “Harga bawang, rica dan tomat beragam,” tutur Yanti, pedagang. (tr-05/onk)

Harga Komoditas di Ternate Bawang Merah: Rp 50.000/Kg Bawang Putih: Rp 50.000/Kg Rica Nona: Rp 50.000/Kg Rica Keriting: Rp 50.000/Kg Cabe Rawit: Rp 75.000/Kg Lemon Cui: Rp 25.000/Kg Tomat: Rp 5.000/Kg

BERAGAM: Harga bawang, rica dan tomat di Ternate bervariasi. Ft hariyanto

PT NHM Buka Komunikasi Lahan Tidur dengan Masyarakat Bakal Dikenakan Pajak Progresif

TERNATE - Dalam rangka meningkatkan komunikasi dan hubungan masyarakat, sejak 17 Januari 2017 PT Nusa Halmahera Minerals (PTNHM) resmi membuka saluran layanan komunikasi. Manajer Komunikasi PT NHM Herastuti Haryogyo mengatakan, call centre untuk masyarakat di nomor 0811 433 7562 dibuka setiap hari mulai pukul 08:00 - 17:00 WIT, dan email suara-lingkartambang@nhm.co.id <mailto:suara-lingkartambang@nhm.co.id>. “Masyarakat dapat menghubungi PTNHM dengan menggunakan saluran komunikasi tersebut, baik berupa telepon, sms maupun email untuk menyampaikan berbagai pertanyaan, masukan maupun keluhan terkait

dengan program-program Social Performance PTNHM,” jelasnya. Deputy Director Social Performance PTNHM Binahidra Logiardi, menambahkan mereka menghargai masyarakat dan menyadari bahwa komunikasi yang baik dengan masyarakat sangat penting. Dia berharap dengan adanya saluran komunikasi langsung, masyarakat dapat segera menyampaikan pertanyaan ataupun hal-hal yang menjadi perhatian mereka seputar programprogram Social Performance PTNHM. “Dengan demikian, komunikasi menjadi lebih lancar dan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dapat terjalin dengan lebih baik,” tambahnya. (onk).

Awal Tahun, DAW Promo Honda Vario TERNATE - Mengawali tahun 2017, PT Daya Adicipta Wisesa menggelar program promo spesial bagi pecinta Honda Vario bertajuk Vario Series New Year Special Offer. selama periode periode Januari - Maret 2017 para penggemar skutik Honda juga berkesempatan memiliki Honda Vario 150 eSP yang dikemas dalam program bertajuk Own The Pride Vario 150 eSP Exclusive Limited Edition, di seluruh wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara. Khusus pecinta Honda Vario 150 eSP, terdapat program khusus untuk memiliki motor idamannya dengan tampilan ban baru yang lebih lebar. Melalui program Own The Pride Vario 150 eSP Exclusive Limited Edition. Dalam rilis yang dikirim ke Malut Post, dijelaskan DAW akan menyiapkan Honda Vario 150 eSP dengan ukuran ban yang lebih besar melalui perpaduan ban depan 90/80 dan ban belakang 110/80 yang disematkan pada velg ring 14. Selain itu, velg motor ini akan terlihat lebih sporty dengan memberikan Sporty Wheel Sticker Promo edisi terbatas mulai Januari-Maret dan hanya berlaku pada Honda Vario 150 eSP dengan tampilan warna exclusive matte black. Sepanjang tahun lalu, secara nasional model ini telah terjual sebanyak 1.306.600 unit, sementara di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara penjualannya tercatat kurang lebih 7.500 unit. Khusus Honda Vario 150 eSP, penjualannya juga sangat luar biasa mengingat produk

ini memiliki kelengkapan fitur dan teknologi yang terlengkap di kelasnya. Pada tahun lalu penjualannya tercatat sebesar kurang lebih 3.500 unit. New Honda Vario 150 eSP ini memiliki performa tinggi jauh di atas motor skutik lainnya. Pada jarak 0- 200m, All New Honda Vario 150 eSP mampu mencatat waktu 11,9 detik dengan top speed 102 km/jam. Marketing Division Head PT. DAW Handi Tanuberata mengatakan, model ini membukukan konsumsi BBM teririt di kelasnya sebesar 48 km/liter melalui pengaktifan fitur Idling Stop System (metode ECE R40), dengan metode pengukuran EURO 3. Teknologi pintar eSP (Enhanced Smart Power) memaksimalkan pembakaran secara efisien dan meminimalisasi gesekan untuk mengurangi risiko energi terbuang percuma, serta mengoptimalkan energi berharga yang keluar dari bahan bakar. Sementara itu, Teknologi eSP terintegrasi dengan ACG Starter yang mampu menghidupkan mesin lebih halus tanpa suara, serta menjadi dasar pengaplikasian fitur canggih Idling Stop System (ISS) yang mampu mematikan mesin secara otomatis saat berhenti lebih dari 3 detik dan pengendara hanya perlu menarik tuas gas untuk menghidupkannya lagi. “Selain tampil semakin eksklusif dan premium, konsumen Honda Vario 150 eSP dapat menikmati fasilitas fast track yang tersedia. Fasilitas fast track ini dapat dimanfaatkan hingga Kartu Perawatan Berkala (KPB) 2 yakni 4.000 km atau 4 bulan di jaringan Honda seluruh Indonesia,” pungkasnya. (onk).

PROMO: Produk honda Glam Red.

JAKARTA - Untuk mendorong pemanfaatan lahan agar lebih produktif, pemerintah bakal mengenakan pajak progresif. Beleid berupa peraturan pemerintah (PP) itu akan terbit dua bulan lagi. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres) Sofjan Wanandi menyatakan, pembahasan aturan pajak progresif tersebut hampir selesai. “Saya kira akan siap dalam jangka waktu yang tidak lama, sekitar satu hingga dua bulan ke depan. Tapi, saya harap Februari ini PP-nya sudah selesai,” ujarnya. Saat ini pembahasan aturan tersebut tengah dilakukan dengan kementerian-kementerian terkait. “Masih banyak dibicarakan sektor-sektor mana sampai detailnya. Termasuk, pengusaha diajak bicara agar tidak menganggu iklim properti,” paparnya. Dewan penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu melanjutkan, pengenaan pajak progresif dilakukan karena selama ini banyak yang berinvestasi melalui tanah, tetapi tidak digunakan untuk hal apa pun. Aksi bisnis tersebut membuat harga tanah semakin tinggi. Akibatnya, masyarakat kelas bawah kerap kesulitan memiliki properti. Sofjan menuturkan, dalam PP tersebut, aturan kepemilikan tanah akan diperjelas. Tujuannya, lahan tersebut tidak hanya digunakan para spekulan atau hanya dipakai untuk jual beli. Dia menekankan, penerapan pajak progresif akan berlaku di seluruh tanah air. “Tidak ada khusus kawasan apa, seluruh Indonesia. Nanti aturannya mesti jelas agar tidak simpang siur dan tidak ditafsirkan macam-macam. Ini juga mau dibikin bank tanah agar bisa dipakai pembangunan rumah yang layak dan lain-lain,” bebernya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara membenarkan bahwa saat ini pihaknya tengah membahas aturan pajak progresif tersebut dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Kami coba mendetailkan pakai mekanisme apa, jenisnya bagaimana. Nanti kami diskusi dengan teman-teman (Kementerian) Agraria dan Tata Ruang,” katanya. Suahasil menguraikan, tarif pajak progresif yang dikenakan kepada pemilik tanah tak terpakai tersebut sangat mungkin diterapkan. Hal itu terkait tingginya tingkat investasi publik berupa pembelian lahan yang belum dibarengi dengan pemanfaatannya secara maksimal. “Kami belum diskusikan secara detail. Tapi, prinsipnya, kami mengerti bahwa ada keinginan untuk memajaki tanah-tanah yang idle(menganggur) agar bisa lebih proÂduktif,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menyatakan, pajak progresif terhadap tanah dapat mencegah spekulan. Juga, bisa mencegah kepemilikan tanah dalam satu pihak. Selain itu, pajak progresif pada lahan dapat menciptakan sesuatu yang lebih produktif dan meningkatkan perekonomian. “Demi kebaikan kita semua. Juga, supaya tidak terjadi konsentrasi kepemilikan tanah dalam satu pihak. Dan tentunya, menurut saya, itu hal yang positif. Mendorong perekonomian kita,” ujarnya. Disatu sisi, pengembang properti ingin pemerintah memperjelas definisi lahan tidak produktif. Direktur PT Ciputra Surya Sutoto Yakobus mengatakan, kriteria lahan tidak produktif menimbulkan pertanyaan. Sebab, cakupan lahan tidak produktif cukup kompleks. “Kami khawatir bisa menimbulkan perbedaan pandangan. Jangan sampai sama seperti ketentuan tentang lahan telantar yang ujungnya juga tidak jelas,” ujarnya. Dia menambahkan, pengembang properti sebagai pemilik lahan juga memiliki kepentingan bisnis. Biasanya, pengembang memiliki land bank atau cadangan tanah yang tersebar di beberapa daerah. (jpnn/onk)

Disperindag Awasi Rokok Kedaluarsa TERNATE - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate mengindikasikan ada rokok kedaluarsa masih dijual “Kita mendapat informasi ada pedagang yang menjual rokok kedaluarsa,” kata Kadis Perindag Nuryadin Rachman. Karena itu Disperindag bakal turun lapangan, dan jika ditemukan langsung disita untuk dimusnahkan. Untuk mengetahui batas kedaluarsa, bisa dilihat di bagian bawah rokok.

Bukan hanya itu saja, razia dilakukan untuk produk minuman dan makanan. Dia meminta masyarakat melapor jika menemukan ada produk makanan, minuman, dan barang lainnya agar melapor ke Disperindag. “Silahkan dilapor biar kami bisa bertindak,” harapnya. Dia menjelaskan razia barang kedaluarsa bukan hanya dilakukan jelang bulan puasa atau hari raya saja, tapi dilakukan setiap waktu. Sebab itu sudah menjadi tupoksi Disperindag. “Dampak dari meng-

konsumsi makanan Kedaluarsa sangat berbahaya, karena itu sebelum mengkonsumsi harus dilihat tanggal kedaluasanya,” jelas Nuryadin. Dia menambahkan akan dibentuk tim khusus yang kerjanya fokus memeriksa makanan/minuman kedaluarsa. Monitor dilakukan di semua kios dan toko sehingga barang yang akan dikonsumsi aman. “Kalau pedagang tetap menjual barang kedaluarsa, maka akan diproses hukum,” tegasnya. (tr-05/onk)


OPINI

KAMIS, 26 JANUARI 2017

Mendalami Data Kemiskinan Maluku Utara

SIKAP MASIHKAH TUMPUL KE ATAS? AHMAD Hidayat Mus, yang lebih karib dikenal dengan AHM, “mendadak” ditetapkan sebagai terdakwa. Setelah bertahun-tahun penyidikan kaburkaburan, dengan berkas yang bolak-balik meja penyidik-jaksa, AHM “mendadak” dinyatakan siap disidangkan. Dalam sehari, berkas AHM yang sebelumnya selalu dinyatakan tak lengkap langsung di-P21kan. Pada hari yang sama pula, berkas tersebut dilimpahkan ke Pengadilan. Praktis, mantan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) itu tinggal menunggu disidang. Aneh? Tidak. Sebab secara normatif, tahapan hukum memang seperti itu. Penyidikan, P21, lantas dilimpahkan ke Pengadilan. Ajaib? Ya. Sebab kinerja penegak hukum di Maluku Utara (Malut) biasanya tak sekilat itu. Apalagi, di tahuntahun sebelumnya, ketika publik nyaris putus asa menanti AHM diproses, penegak hukum seakan lumpuh menghadapi kasus tersebut. Kening publik kian mengerut, ketika Kasi Penkum Kejati Apris Lingua menyatakan dokumen dakwaan untuk AHM telah disiapkan jauh hari sebelum berkasnya dinyatakan lengkap. Lantas dasar apa yang digunakan jaksa untuk membuat dakwaan? Tak sampai di situ, pernyataan Apris berikutnya kian menimbulkan tanda tanya; karena sudah dilimpahkan ke Pengadilan, maka KPK tak perlu mengambilalih kasus korupsi Masjid Raya Sula dengan terdakwa AHM itu. Secara tak langsung, publik menilai ada upaya “menyelamatkan” AHM dari bidikan KPK. Penanganan kasus yang melibatkan AHM memang kerap membuat gelenggeleng kepala. Puncaknya adalah, meski telah ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi, pengusaha itu tak juga ditahan. Kejaksaan beralasan, AHM selalu kooperatif selama menjalani proses hukum. Mungkinkan Kejaksaan lupa bahwa Ahmad Hamid, tokoh kunci kasus korupsi tersebut, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini masih dinyatakan buron? Pada akhirnya, penanganan perkara ini membutuhkan integritas tingkat tinggi. Penegak hukum (katanya) mengawal kasus ini, sementara publik mengawal kinerja para penegak. Jangan sampai untuk kasus yang telah menyita begitu banyak waktu dan energi ini, penegak hukum justru hanya membuktikan bahwa hukum di negeri ini memang tumpul ke atas.(*)

Om Faduli

3126110

Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

Aspirasi Pembaca

Statistisi Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

kapita per bulan atau naik sebesar 2,64 persen dibandingkan garis kemiskinan Maret 2016 sebesar Rp. 376.554. Meskipun tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan garis kemiskinan, akan tetapi keduanya tidak memiliki hubungan kausalitas. Kenaikan pada garis kemiskinan tidak serta merta meningkatkan tingkat kemiskinan.Tingkat kemiskinan dilihat dari seberapa besar masyarakat yang tidak mampu melakukan pengeluaran untuk kebutuhan dasar hidup yang ‘dibatasi’oleh garis kemiskinan tersebut. Pada hakikatnya garis kemiskinan suatu wilayah memiliki tren yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan kenaikan biaya-biaya kebutuhan dasar.Garis kemiskinan merupakan rata-rata rupiah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dari beragam pengeluaran per kapita penduduk per bulan.Untuk wilayah Maluku Utara, garis kemiskinan tersebut merupakan rata-rata pengeluaran kebutuhan dasar hidupseseorang dari tak kurang 250.000 rumah tangga atau rata-rata dari sekitar 1,2 juta penduduk di Maluku Utara. Kemudian garis kemiskinan tersebut juga memiliki arti batas minimum seseorang untuk mencapai ketercukupan kalori.Secara rata-rata kebutuhan kalori seorang manusia yaitu 2100 kkal (tentu disertai kebutuhan dasar dari kelompok nonmakanan sebagai komponen pembentuk garis kemiskinan).Gampangnya, angka pada garis kemiskinan merefleksikan berapa banyak rupiah yang harus dikeluarkan oleh seseorang per bulan untuk memenuhi kebutuhan 2100 kkal plus kebutuhan dasar hidup nonmakanan.Jadi jika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan 2100 kkal plus kebutuhan dasar hidup nonmakanan yang direpresentasikan melalui garis kemiskinan, maka dapat dikategorikan miskin. Sebagai ilustrasi, pada Maret 2016 si A memiliki pengeluaran untuk kebutuhan hidup dasar sekitar Rp.377.000 per bulan dan angka tersebut di atas garis kemiskinan pada Maret 2016 yaitu sebesar Rp.376.554 sehingga si A tidak dikatakan miskin tetapi hampir miskin. Kemudian pada September 2016 pengeluaran kebutuhan dasar hidup si A meningkat menjadiRp.380.000. Namun garis kemiskinan pada September 2016 yaitu sebesar Rp.386.489 maka akhirnya si A dikategorikan sebagai miskin.Angka garis kemiskinan tersebut lah yang mewakili batas terbawah seseorang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar, berupa kebutuhan hidup makanan yang mencapai 2100 kkal dan kebutuhan hidup nonmakanan yang paling mendasar. Fakta Meningkatnya Kemiskinan Lalu apa yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Maluku Utara pada September 2016 meningkat? Hal tersebut dapat dilihat dari komoditas-komoditas penyumbang garis kemiskinan September 2016. Garis kemiskinan september 2016 terdiri dari 78,77 persen garis kemiskinan makanan dan 21,23 persen garis kemiskinan non makanan. Hal tersebut menunjukkan

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran

3124113

Pemadam (0921) Kebakaran

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Informasi 108 Telkom Informasi 108 (0921) (0921)

Bandara Bandara Babullah Babullah

3121797 3121797 -- 3123508 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434 Taxi (0921) 3128888 - 3124888 (0921) (0921)

Pengaduan Pelanggan PLN

081 081 143 143 0040 0040 Kantor Kantor SAR SAR Ternate Ternate (Emergency) (Emergency)

0921 0921 -- 3120069 3120069

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan Hasan Esa, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Suhendro Boroma DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Urief Hassan DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri , Anggota: Muhammad Syadri, M. Ikhsan Ali, Faisal Djalaluddin, Mahmud Ici COORPORATE LAWYER JPG/MALUT POST : Dr. Harris Arthur Hedar, SH. MH.

bahwa pengaruh makanan sebagai kebutuhan dasar hidup dalam pembentukan garis kemiskinan sangat masif. Pada September 2016, khususnya di daerah perkotaan terjadi kenaikan harga pada mayoritas komoditas makanan.Ikan segar mengalami kenaikan 6,37 persen year on year (y-o-y), sayur-sayuran naik 14,24 persen y-oy, bubu-bumbuan naik 27,21 persen y-o-y, makanan jadi naik 3,59 persen y-o-y, minuman tidak beralkohol naik 11,20 persen y-o-y dan minuman beralkohol serta tembakau naik 12,23 persen y-o-y. Selain itu komponen penyusun garis kemiskinan dari kelompok nonmakanan pun cenderung mengalami kenaikan pada September 2016 seperti biaya tempat tinggal, penyelenggaraan rumah tangga, sandang laki-laki dan perempuan, jasa kesehatan dan obatobatan. Biaya tempat tinggal naik 5,09 persen y-o-y. penyelenggaraan rumah tangga seperti perkakas rumah tangga naik 5,39 persen y-o-y, sandang lakilaki dan perempuan masing-masing naik 8,04 dan 2,88 persen y-o-y, jasa kesehatan naik 5,10 persen y-o-y serta obat-obatan juga naik 4,52 persen yo-y. Meskipun tidak memiliki hubungan timbal balik, tetapi garis kemiskinan memiliki pengaruh langsung terhadap kemiskinan. Inflasi pada komoditas-komoditas kunci yang cukup signifikan akan berpengaruh kepada penyesuaian garis kemiskinan secara signifikan pula. Garis kemiskinan cenderung naik setiap periode seiring dengan inflasi tersebut. Namun belum tentu masyarakat pada golongan hampir miskin dan miskin dapat menyesuaikan perubahan harga komoditas-komoditas pokok dan garis kemiskinan. Mengutip perkataan Hasbullah (2012) sekali lagi perlu dipahami bersama-sama bahwa garis kemiskinan itu adalah salah satu statistik yang menggambarkan ragam jutaan pola pengeluaran setiap orang di negara ini (termasuk daerah). Pun demikian dengan angka pada garis kemiskinan Maluku Utara yang merupakan statistik dari rata-rata pengeluaran minimum per kapita dari 1,2 juta jiwa agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Angka tersebut bisa dibilang kecil atau pun besar jika dibandingkan dengan beragam karakteristik keadaan jutaan orang di provinsi ini. Selanjutnya kenaikan tingkat kemiskinan Maluku Utara memiliki kaitan erat dengan tingkat kemiskinan menurut daerah, yaitu perkotaaan dan perdesaan.Kemiskinan di daerah perkotaan yang cenderung naik dan kemiskinan di daerah perdesaan yang cenderung turun. Namun, perlu diingatkan kembali bahwa, konsep penghitungannya tetap sama yaitu menggunakan garis kemiskinan dan garis kemiskinan merupakan rata-rata pengeluaran minimum bagi seseorang untuk memenuhi kecukupan 2100 kkal plus kebutuhan dasar hidup nonmakanan. Pola konsumsi masyarakat perkotaan yang cenderung instan terjadi juga

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma. Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 3 page dengan poin huruf 12. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor: 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

pada cara pemenuhan kebutuhan kalori. Masyarakat perkotaan cenderung mengkonsumsi makanan jadi yang notabene memiliki nilai pengeluaran lebih tinggi dibandingkan mengolah bahan makanan menjadi makanan. Di sisi lain, masyarakat perdesaan cenderung mengolah makanannya dari bahan makanan yang memiliki nilai pengeluaran lebih rendah. Tentu kita bisa bedakan lebih mahal mana antara makan di restoran ayam goreng terkenal dengan membeli bahan mentah ayam lalu dimasak sendiri menjadi ayam goreng. Keduanya bisa jadi memiliki nilai kalori yang sama tetapi jelas berbeda jika dilihat dari nilai pengeluarannya. Lalu apa hubungannya dengan kemiskinan? Kecenderungan masyarakat perkotaan memilih makanan jadi sebagai opsi pemenuhan kebutuhan kalorinya akan menaikkan standar biaya minimum untuk jumlah kalori yang sama. Sementara itu fakta harga rata-rata kelompok makanan jadi, minuman dan rokok pada September 2016 mengalami kenaikan sebesar 8,25 persen. Dengan target pemenuhan 2100 kkal , maka masyarakat perkotaan akan mengeluarkan lebih banyak rupiah dibandingkan masyarakat desa. Mengingat garis kemiskinan merupakan rata-rata dari beragam cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka tingginya rupiah yang dikeluarkan oleh masyarakat perkotaan untuk makanan jadi juga akan menaikkan garis kemiskinan. Akhirnya, sebagian masyakarat yang sejatinya berada pada golongan hampir miskin (sekitar 20 persen dengan pengeluaran di atas garis kemiskinan) sangat berpeluang untuk masuk ke area miskin. Jadi selain terjadi kenaikan pada komoditas utama bahan makanan pada komponen garis kemiskinan dari Maret hingga September 2016, diduga akibat dari pola konsumsi masyarakat (khususnya daerah perkotaan) yang cenderungmenjatuhkan opsi pada makanan dari kelompok makanan dan minuman jadi untuk memenuhi kebutuhan kalorinya.Padahal harga kelompok makanan jadi lebih mahal dan kenaikan harganya pun cukup tinggi dibandingkan dengan bahan makanan secara year on year.Pada akhirnya nilai tersebut cukup mempengaruhi komponen pada garis kemiskinan. Besar harapan bagi pemerintah daerah agar memberi perhatian lebih pada fluktuasi harga-harga kebutuhan pokok, utamanya yang menyangkut kebutuhan dasar hidup. Pengendalian harga bahan-bahan pangan dasar akan menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap komoditas-komoditas tersebut. Ketika harga-harga terkendali secara stabil, masyarakat pun akan merasakan manfaatnya dan dapat meningkatkan daya beli. Peningkatan daya beli tersebut akan menjadi hasil reaksi positif dari masyarakat kepada pemerintah dan dunia usaha yang pada akhirnya dapat mendorong perekonomian daerah. Ketika perekonomian daerah dapat berkembang ke arah kemajuan maka kesejahteraan rakyat pun akan semakin mudah diraih, termasuk tingkat kemiskinan berpeluang untuk turun.(*)

Oleh: Bukhari Fauzul Rahman

TINGKAT kemiskinan di Maluku Utara pada September 2016 yaitu 6,41 persen atau mencapai 76,40 ribu orang. Jumlah itu bertambah sekitar 1, 72 ribu orang dibandingkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2016. Secara persentase, tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara pada September 2016 mengalami peningkatan 1,77 poin dibandingkan keadaan Maret 2016 yang sebesar 6,33 persen. Kemudian jika dilihat menurut daerah, tingkat kemiskinan di daerah perkotaan pada September 2016 yaitu sebesar 3,76 persen atau naik 0,44 persen. Sementara itu tingkat kemiskinan di daerah perdesaan yaitu sebesar 7,44 persen atau mengalami penurunan 0,01 poin dibandingkan keadaan Maret 2016.Demikianlah sebagian dari Berita Resmi Statistik (BRS) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara pada awal bulan ini. Ragam tanggapan pun muncul pasca rilis salah satu data populer tersebut.Ada yang mengamini data tersebut dan ada pula segelintir pihak yang mempertanyakan atau bahkan membantah data tersebut.Respon beragam dari masyarakat tersebut adalah hal yang wajar dalam sebuah negara yang menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap warga negaranya. Berbagai alasan dikemukakan oleh pihak yang menyanggah data kemiskinan, mulai dari metodologi penghitungan, perbandingan dengan keadaan terdekat si penyanggah, konsep dan bahkan tuduhan terkait moral hazard berupa ketidaksesuaian cara pengumpulan data dengan pedoman. Namun dari seluruh argumentasi tersebut, yang menjadi duduk perkara pro dan kontra tentang data kemiskinan tersebut yaitu pemahaman tentang konsep dan defenisi data kemiskinan masih kurang. Intisari Landasan Teoritis Dalam penghitungan tingkat kemiskinan suatu wilayah, BPS bersandar pada suatu ukuran yang dapat dibandingkan antar waktu maupun wilayah dan dapat dipertanggung jawabakan secara ilmiah.BPS dalam menghitung tingkat kemiskinan menggunakan garis kemiskinan sebagai batas antara kelompok miskin dan tidak miskin (secara umum).Garis kemiskinan tersebut pun dihitung berdasarkan konsep kemiskinan yang mengacu pada basic needs approach atau pendekatan kebutuhan dasar. Jadi masyarakat yang dikatakan miskin yaitu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup paling minimum, dimana kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan makanan dan nonmakanan.Masyarakat tersebut pula yang keberadaannya yaitu di bawah garis kemiskinan. Konsep tersebut sejalan dengan konsep kemiskinan yang dikemukakan oleh peraih nobelAmartya Sen (1983), yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak dapat mencapai/ menjalankan seperangkat fungsinya sebagai manusia dalam hidup dan kehidupannya maka dikategorikan dalam kemiskinan (Hasbullah, 2012). Menurut data BPS garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara pada September 2016 yaitu sebesar Rp. 386.489 per

Polda Malut (Pelayanan)

(0921)

Malut Post • HAL. 16

malutpost.co.id

Art: ATU

SMS Pembaca

Pertanyakan Pelayanan Dukcapil Tikep SELAMAT pagi Bapak wali Kota Tidore Kepulauan bersama masyarakat Tidore umumnya. Staf di Dukcapil Kota Tikep harusnya memiliki sikap atau perilaku yang bersahabat, terutama dalam melayani masyarakat. Jangan seperti kejadian yang saya alami pada 18 Januari lalu. Di mana saya dimarahi setelah saya menunggu tanpa kejelasan dan hendak bertanya untuk mendapatkan kejelasan soal pelayanan. Dalam usaha saya dalam bertanya itu, malah seorang staf pegawai di kantor ini mengatakan dia adalah kepala. Tidak diketahui kepala apa yang dimaksud. Dia memarahi saya setelah menghampirinya untuk sekadar bertanya. Pak saya harus hubungi siapa untuk mendaftar dan di mana

tempatnya?. Sebelumnya saya sudah menemui petugas di loket bagian depan. Saya katakan hendak menemui seseorang karana sebelumnya kakak saya sudah menghubunginya. Lalu saya ditunjuki tempat atau ruangannya. Namun karena tempat atau ruangannya ada di loket 1 maka saya memutuskan bertanya sekali lagi sekadar meyakinkan saja. Saya bertemu seorang staf yang mengakunya kepala. Dia menunjukan ruangan yang dimaksud setelah saya berjalan ke arah ruangan dia selalu memanggil saya dan dia menyuruh saya menunggu sekitar 10 – 15 menit. Banyaknya pegawai yang lalu lalang tidak satupun menghampiri menanyakan ada kepentingan

apa atau ada urusan apa. Saya memutuskan bertanya sekali lagi kepada bapak yang mengaku sebagai kepala. “Pak saya harus temui siapa untuk mendaftar dan di mana ruangannya. Sebelumnya dia bertanya kepada saya apakah saya sudah mendaftar? Saya katakan belum mendaftar. Hanya sekadar bertanya. Staf tersebut lantas memarahi saya dengan kata-kata tidak senonoh. Saya meladeni dan menyatakan bapak ini aneh dari respon saya itu dia lantas memarahi saya sejadijadinya. Saya disuruh masuk ke ruangannya dan aksi marah-marah terus berlanjut. Saya katakan tidak perlu marah. Saya cuma mau bertanya. Cukup dijelaskan dengan baik saja sudah selesai. Kenapa saya katakan aneh, karena

SMS Pembaca

PEMIMPIN REDAKSI : Faisal Djalaluddin WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Ika Fuji Rahayu KOORDINATOR LIPUTAN : Muhammad Nur Husen, Irman Saleh KOORDINATOR KREATORIAL : Ako La Owi KOORDINATOR BIRO JPG : Jufri Duwila REDAKTUR : Faisal Djalaluddin, Ako La Owi, Bukhari Kamaruddin, Mahmud Ici Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Wawan Kurniawan (Nonaktif), , Abdullah Dahlan Conoras(Nonaktif) PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Dahlan Malagapi, Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Ikram Salim, Muhamad Kabir, Wahyudin Madjid, Suhendi Suherman BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah,

BIRO HALUT : Samsir Hamajen BIRO HALTENG : Ridwan Arif, BIRO HALBAR : Suparto Mahyudin BIRO MOROTAI : Samsudin Chalil BIRO HALSEL : Sahril Samad BIRO HALTIM : Fitrah A. Kadir BIRO KEPSUL : Fahrul Marsaoly FOTOGRAFER : Erwin Syam OPERATOR JPNN : Andhy Eko H, Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Ademus Alani MANAJER UMUM/KEUANGAN :

bapak melayani publik dengan sikap yang tidak seharusnya. Poinnya sikap- sikap yang kurang bersahabat tersebut tidak sepantasnya ada di lembaga yang wewenangnya melayani kepentingan publik. Kalian digaji dari uang rakyat kenapa sikapnya arogan. Poin yang lainnya ternyata saya juga mendapati tanggapan negative dari masyarakat di tempat saya karena kinerja Capil dalam pembuatan KTP atau kartu keluarga misalnya harus menunggu lama mendapatkan hasilnya. Harus bolakbalik beberapa kali dulu baru dikasih. Kadang dijanjikan hari ini tapi belum- belum ada hasilnya. Saya jadi bertanya-tanya tentang kinerja Pegawai Capilduk Kota Tidore. Pengirim: +6281326988664

STAFF : Rugaya Hamaya, Mila Ariani, Azis Dali MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Awat Halim, Rustam La Ode Nuru STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi MANAJER IKLAN : Jalal Husen, STAFF : Firdha R Barakati, Imelda DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Hamid Radjab, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk. Warna (FC): Rp 40.000/mmk. HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan


KAMIS, 26 JANUARI 2017

PILKADA

MOROTAI Panwaslih Cek ke Petani DARUBA - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pulau Morotai belum menerima laporan terkait dugaan tim sukses paslon yang memanfaatkan bantuan padi Dinas Pertanian untuk kepentingan politik. Ketua Panwaslih FAISAL Aba Faisal Aba mengatakan, belum ada laporan resmi dari kelompok tani soal itu. Namun pihaknya telah menerima informasi terkait adanya oknum timsus salah satu paslon yang coba menakut-nakuti, dengan ancaman tidak akan memberikan bantuan benih padi kepada kelompok tani, jika tidak memilih salah satu paslon. “kita akan kroscek kasus itu ke masing-masing kelompok tani,” janjinya. Ia menambahkan, setiap kasus pelanggaran pilkada, tetap akan diproses, kalau memenuhi unsur. “Kita akan proses kalau ada bukti yang cukup,” ujarnya. Terpisah Kepala Dinas Pertanian Muslim Jumati mengatakan, bantuan bibit benih padi kepada kelompok tani itu, kurang lebih 7 ton. “Bantuan itu, akan diberikan kepada semua kelompok tani sawah yang ada di Morotai,” jelasnya. Ia bahkan kembali menegaskan, kelompok tani yang selalu menerima tekanan oknum timsus, mulai sekarang jangan lagi merespons, karena bantuan dari Distan tetap diserahkan. “Saya pastikan bantuan pertanian tidak ada unsur politik, jadi kelompok tani tidak usa terpancing dengan tekanan politik saat ini,” tegasnya. (din/onk)

SEMENTARA ITU Lima Kategori yang Rawan di TPS TERNATE - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) mulai memetakan lima kategori yang rawan terjadi di TPS jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2017 di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) dan Pulau Morotai 15 Februari mendatang. Lima ketegori tersebut yakni akurasi data pemilih dan pengguna hak pemilih, ketersediaan logistik, pembagian uang atau materi lainnya, keterlibatan penyelengga negara, dan kepatuhan prosedur pemungutan dan penghitungan. “Lima kategori ini penting untuk diawasi nanti,” kata Ketua Bawaslu Malut Sultan Alwan, Rabu (25/1). Lima kategori tersebut telah disepati oleh Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah, Pulau Morotai dan KPU Malut untuk dilakukan pengawasan secara bersama, dalam rapat mapping TPS rawan, di Kantor Bawaslu, kemarin (25/1). Sultan mengatakan, lima kategori ini dianalisa berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya. “Biasanya setiap pemilu, ada pemilih yang tidak mendapatkan undangan. Ini masuk kategori TPS yang rawan. Juga soal logistik sering terlambat karena kurang dan tertukar, atau surat suara rusak,” terangnya. Dia juga mengatakan, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas perintah oknum pejabat juga sering terjadi saat pemungutan suara. “Selain itu, biasanya di TPS tertentu ada kelonggaran pengawasan karena ada penyelenggara di tingkat TPS sengaja memberikan ruang kepada orang yang tidak terdfatar untuk menggunakan hak pilih. Hal-hal inilah yang perlu diawasi,” paparnya. Menurut Sultan, lima kategori ini perlu dibuka sebagai bagian dari mengantisipasi terjadinya kecurangan. “Untuk itu, dengan kerja sama ini, diharapkan potensi kecurangan pilkada 2017 diminimalisir,” pungkasnya. (mg-01/jfr)

Malut Post • HAL. 17

malutpost.co.id

Art: Adhie

Formulir C6 Pakai Nama Pemilih DARUBA - KPU Pulau Morotai mencetak formulir C 6 atau surat pemberitahuan langsung di sertai nama pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal itu dilakukan KPU agar dapat menekan angka kecurangan pada saat pencoblosan 15 Februari mendatang. Surat pemberitahuan yang sudah tercantum dengan nama pemilih,

akan diutamakan untuk masuk ke TPS memberikan hak suara. Sementara pemilih yang menggunakan KTP dan rekomendasi dari Dinas Catatan Sipil diberikan waktu setelah pemilih yang yang terdaftar dalam DPT selesai melakukan pencoblosan. “Jadi di depan TPS ada juga daftar nama pemilih, sehingga pemilih yang menerima surat pemberitahuan bisa langsung cocokan

nama di TPS,” ungkap Komisioner KPU Luth Djaguna ketika dikonfirmasi kemarin. Ia menambahkan, waktu pelaksanaan pencoblosan sudah ditentukan, yaitu untuk pemilih yang menerima surat pemberitahuan mempunyai hak mencoblos mulai pukul 08.00 hingga pukul 12.00 WIT. Kalau sudah lewat batas waktu yang sudah ditentukan ada pe-

milih yang menggunakan surat pemberitahuan tidak datang ke TPS, maka tidak bisa diterima lagi. “Sementara untuk pemilih yang menggunakan KTP dan surat keterangan Capil diberikan waktu satu jam dari pukul 12.00 hingga pukul 13.00 WIT. Lewat pukul 13.00 pencoblosan sudah tutup dan tidak menerima lagi pemilih yang terlambat. (din/ onk).

Satu Calon PAW Dilaporkan ke Panwascam Diduga Bagi-bagi Uang Atas Nama Kabir Editor : Jufri Duwila Peliput: Ridwan Arif & Gunawan Tidore WEDA - Salah satu calon tunggu Pergantian Antar Waktu (PAW) komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Tengah (Halteng) Muhammad Tilawa Fataha dilaporkan ke Panitia Pengawas Kecamatan (Panwacam) Patani Barat, Selasa (24/1). Muhammad Tilawa Fataha dilaporkan salah seorang warga bersama Tim Sukses (Timses) Elang-Rahim terkait kasus dugaan bagi-bagi uang kepada warga dengan maksud memilih paslon Muttiara-Kabir. “Ini terjadi di Desa Moreala, Kecamatan Patani Barat,” kata Timses Elang-Rahim, Helmi Jabir, kemarin (25/1). Helmi mengatakan, Tilawa awalnya mengantar uang ke salah satu pendukung ElangRahim atas nama Azisah Hamim warga Desa Moreala sembari menyampaikan salam dari calon Wakil Bupati dari nomor urut 1, Kabir Hi. Kahar. “Uangnya sebesar 50 Ribu. Karena ini pelanggaran, kami dari Tim Elang-Rahim sudah melaporkan ke Panwascam,” katanya. Ketua Divisi Pengawasan Panwaslih Halteng Iswadi Saleh membenarkan adanya laporan tersebut. Hanya saja menurut dia, pelapor belum mengisi formulir laporan. “Memang ada laporan dari salah seorang warga Desa Moreala, dengan membawa uang senilai Rp 50 ribu. Namun pelapor tidak secara rinci menjelaskan kapan, di mana uang itu diberikan. Karena itu, kami belum bisa meniindaklanjuti laporan tersebut,” kata Iswadi usai rapat dengan Bawaslu Malut, kemarin. Sementara itu, Tilawa Fataha saat dikonfirmasi membantah tuduhan dan laporan tersebut. “Saya ini setiap hari pergi ke kebun. Jadi, saya tidak pernah berurusan dengan hal-hal seperti itu. Bahkan soal tudingan bahwa uang yang saya bagikan adalah titipan dari Kabir Hi. Kahar itu tidak benar. Bahkan saya tidak pernah mendapat salam dari Kabir apalagi titip uang untuk saya bagikan. Jadi, apa yang dilaporkan tidak benar,” tegasnya. Dia sendiri menganggap tuduhan tersebut adalah permainan oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan dirinya dalam proses PAW Komisioner KPU Halteng yang tengah berlangsung saat ini.

LAPORAN : Salah satu warga Desa Moreala (kaos oblong lengan panjang) yang didampingi Timses Elang Rahim, Helmi Jabir (pakai jaket) saat memasukan laporan dugaan bagi-bagi uang di Panwascam Patani Barat, Selasa (24/1)

Sementara, cawabup Kabir Hi. Kahar saat dikonfrimasi berulang kali terkait dugaan tersebut, anggan menjawab telpon wartawan.

Bawaslu Ingatkan KPU Malut TERNATE- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut mempertimbangkan Mu-

hammad Tilawa Fataha salah satu dari empat PAW KPU Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) yang diduga terlibat mendukung pasangan calon di pilkada Halteng.

Padahal nomor ponselnya 0823-9490-xxxx yang dihubungi kemarin, tersambung. (rid/ mg-01/jfr)

but. “Kalau memang ada “Kalau memang terlaporan seperti itu, tenbukti yang bersangtunya KPU akan memk u t a n ( Mu h a m m a d pertimbangkan. Tidak Ti l aw a s a l a h , re d ) mungkin kami menterlibat mendukung gangkat orang yang tidak salah satu paslon, KPU independen seperti itu. Malut harus memperTapi, saya belum tahu timbangkannya. Jangan apakah Muhammad Tisampai mengangkat lawah yang terlibat atau penyelenggara yang bukan,” katanya. salah,” ujar Ketua BaTerkait dengan proswaslu Malut Sultan Ales PAW KPU Halteng, wan di Kantor Bawaslu, Syahrani mengatakan Rabu (25/1). masih menunggu hasil Meski demikian, Sul- SULTAN Alwan konsultasi dari KPU RI. tan meminta agar laporan yang dibuat masyarakat terkait “Kami belum dapat surat putuketerlibatan Muhammah Tilawa san dari KPU Pusat. Kami masih harus disertai bukti yang akurat. menunggu,” ujarnya. “Kami berharap kalau ada lapo“Laporan harus disertai bukti,” ran dari masyarakat yang berkaiujarnya. Sementara itu, Ketua KPU Malut tan dengan PAW Komisioner KPU Syahrani Somaya saat dikonfir- Halteng, segera dilaporkan. Agar masi terpisah mengaku, belum kami bisa menyikapinya,” tutup tahu dugaan adanya laporan terse- Syahrani. (mg-01/jfr)

Malut post, 26 januari 2017  

KPU Netral, Pilkada Aman!