16
SAMBUNGAN MAJANG
Malut Post
SENIN, 10 SEPTEMBER 2018
Perkantoran Masuk KTR ASN Diinstruksikan tak Merokok Sembarangan TERNATE – Lingkungan perkantoran merupakan kawasan tanpa rokok (KTR). Karena itu, Sekretaris Kota (Sekkot) M Tauhid Soleman menegaskan Aparatur Sipil Negara 7(ASN) dalam lingkup Pemkot Ternate, harus menjadi contoh dalam penegakan Perwali KTA. ASN tidak boleh lalai dengan merokok sembarangan di kawasan terlarang. Apalagi, di kantor pemerintahan.”Saya sudah keluarkan instruksi soal penegakan perwali kawasan tanpa rokok (KTR). Jadi saya instruksikan agar tidak merokok di kawasan yang dilarang, pegawai harus jadi contoh,” kata Tauhid. Sembari menegaskan bagi ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi. Menurut Tauhid, banyak perda yang sudah ada perwalinya namun belum berjalan maksimal. Salah satu kendalanya belum dikukuhkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 10 orang yang baru saja balik dari pendidikan. “
Kita akan koordinasi dengan Kemenkumham agar bisa dilakukan pengukuhan dalam waktu dekat, “ aku Sekkot. Untuk perda yang belum memiliki perwali, Tauhid mendesak agar SKPD terkait segera mengajukan narasi atau deskripsi dari perda, terutama perda ketertiban umum. Misalnya, perda terkait dengan sound sistem, serta larangan pembuangan sampah sembarangan. SKPD terkait, sambung Sekkot. segera menyiapkan narasi, agar legal drafting dari turunan pasal itu dapat disiapkan bagian hukum. “ Saya harap secepatnya diajukan agar bisa diterbitkan perwalinya ,” harap Tauhid. Tauhid juga berharap Dishub segera lakukan sosialisasi ke seluruh mobil angkutan umum, untuk tidak memutar musik dengan keras karena mengganggu kenyamanan masyarakat.” Sebenarnya sudah sosialisasi, namun saya harap lebih optimal lagi, agar ketika diterbitkan perwali dan dikukuhkan PPNS, perwali ini sudah bisa ditegaskan. Bagi yang melanggar akan diberi efek jera,” pungkasnya. (cr-05/rul)
Rombak SKPD, Pemkot Konsultasi ke KASN TERNATE - Pemkot Ternate segera melakukan konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait mekanisme proses assessment atau lelang jabatan eselon II di lingkup Pemkot Ternate. Hal ini disampaikan Sekretaris Kota Ternate M. Tauhid Soleman, kemarin (8/9). Menurut Tauhid, sebelum dilakukan pergeseran SKPD, harus dikonsultasikan ke KASN mengingat ada aturan, yang mengisyaratkan, kepala SKPD yang ikut pilkada tidak bisa melantik atau merombak kabinet sebelum proses pemilihan selesai. Seperti diketahui saat ini proses pilkada masih berjalan karena itu harus
...HONORER Samb Hal. 13
Sedangkan sisanya yang 387 honorer umurnya sudah di atas 35 tahun,” terangnya. Meski sebagian para honorer yang tidak bisa mengikuti tes tidak perlu berkecil hati, karena pemerintah pusat telah menyiapkan solusi. Pada tahun ini akan dikeluar-
...PISANG Samb Hal. 13
“ Sudah dua kali pergantian wali kota tapi jalan ini tidak pernah dihiraukan,” keluhnya. Dia berharap kerusakan itu segera diperbaiki, sebab banyak warga yang mengalami kecelakaan saat melintas jalan ini. Terpisah Lurah Marikurubu Murdi Hi Hukum mengaku, akan menyampaikan tuntutan warga tersebut ke pemkot. Terkait jalan itu, Murdi mengaku sudah
dikonsultasikan. “ Kita ingin tanyakan, apakah kalau pergeseran SKPD harus ikut lelang ulang atau cukup assessment saja,” tandas Sekkot. Saat ini lanjut Tauhid ada, tiga SKPD yang sementara kosong. Dua kepala SKPD masuk pensiun dan satunya dijabat Plt karena kadisnya meninggal tahun lalu. Untuk menunggu proses lelang yang dilakukan nanti, saat ini dua dinas tersebut sudah ditunjuk Plt.”Kalau Dinsos, Plt-nya Mohdar Din, Pertanian Plt-nya Arif Gani, sementara Koperasi dan UKM belum ditunjuk Plt karena kadisnya baru akan pensiun bulan depan,” pungkasnya. (cr-05/rul)
kan Undang – undang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).“Kalau UU-nya sudah dikeluarkan, maka seluruh honorer akan kita seleksi untuk diangkat menjadi P3K, tapi dari 387 honorer K2 yang tidak memenuhi syarat itu saja. Sesuai Undang – undang Nomor 25, Menpan dan BKN sudah mengisyaratkan, seluruh daerah dilarang mengangkat tenaga honorer baru,” pungkasnya. (cr-05/rul) diusulkan, dia berharap tahun depan bisa terakomodir. “Selama tiga tahun berturut-turut sudah saya usulkan,” akunya. Terpisah, Anggota DPRD dapil Ternate Tengah Nurlela Syarief berjanji akan memperjuangkan aspirasi warga pada pembahasan anggaran 2019.” Ini mungkin kesalahan kami karena kurangnya komunikasi, tapi tidak perlu saling menyalahkan. Insya Allah akan kami perjuangkan untuk masuk di 2019 mendatang,” pungkasnya.(cr-05/rul)
Besok, Pawai Ta’ruf Peringati Tahun Baru Islam 1440 H TERNATE – Memperingati Tahun Baru Islam 1440 H, Selasa (11/9) besok, Badan Ta’mir Masjid (BTM) Almunawwar bekerja sama dengan Korem 152 Babullah, perhimpunan majelis ta’alim Kota Ternate, BKPRMI Malut dan Taman Kanak-Kanak se Kota Ternate melakukan pawai ta’ruf. Star dari pelataran Masjid Almunawwar, Kelurahan Soa Sio, RRI Ternate dan finis kembali di Masjid Almunawwar. Usai pawai dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin imam besar Almunawwar Habib Muhammad Bagir, Lc dan para imam Almunawwar dan tausiah Muharram. “Lalu dilanjutkan dengan makan bubur ayam gratis di pelataran Almunawwar. Giat ini murni da’wah untuk syiar dan membesarkan edukasi tahun baru umat Islam itu sendiri,” tutur Ketua BTM Almunawwar H. Muchsin Saleh Abubakar seperti dalam rilisnya.
H. Muchsin Saleh Abubakar
Untuk itu atas nama BTM Almunwwar, ia mengajak kaum muslimin dan muslimat di Kota Ternate untuk memeriahkan dan mengenalkan tahun baru Islam kepada generasi millennia (zaman now) agar tahun baru umat Islam tidak kehilangan jati dirinya. “Kita juga patut bersyukur karena masih diberikan umur yang panjang dalam
keadaan sehat walafiat. Acara ini juga untuk saling mempererat hubungan antar sesama kaum muslimin juga hubungan kemanusian antar umat beragama dengan landasan menghargai keberagaman dalam bingkai NKRI yang bermartabat,” ujarnya sembari mengatakan acara itu juga akan diikuti ibu-ibu dari Majelis Ta’lim Korem 152 Babullah serta anggota keluarga PKH Kota Ternate. “Insya Allah sekitar 1.000 orang akan hadir pada kegiatan Selasa besok,” tuturnya. Saat pawai, ia menganjurkan kepada peserta untuk mengumandangkan salawat. “Lewat pergantian tahun hijriah ini pula kita bermuhasabah dan introspeksi diri, capaian amaliah apa yang telah kita lakukan dan dosa apa saja yang telah kita lakukan. Kita jadikan momentum tahun baru hijriah kali ini adalah tahun perenungan,” ujarnya. (kox)
Lakukan Kekerasan, Oknum Guru Terancam tak Bisa Mengajar TERNATE – Kekerasan yang dilakukan oknum guru SD Negeri 27 Kelapa Pendek Jumat lalu, kepada salah satu siswa mendapat perhatian Sekretaris Kota M Tauhid Soleman. Tindakan yang dilakukan oknum guru itu menurut Sekkot tak patut terjadi dalam dunia pendidikan. Guru dilarang keras melakukan kekerasan terhadap siswa. “ Namanya guru, tidak diperbolehkan mendidik dengan cara memukul. Mendidik siswa tidak harus dengan kekerasan, jangan sampai ketika memukul lalu bertepatan dengan ajal siswa tersebut, itu akan sangat fatal.
...CPNS Samb Hal. 13
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate, Junus Yau mengatakan, dari 112 formasi yang disetujui itu tetap didominasi oleh tenaga kependidikan dan kesehatan meski jumlahnya mengalami pengurangan. Formasi Kependidikan awalnya yang diusulkan sebanyak 85 orang namun yang disetujui hanya 47 formasi. Tenaga kesehatan yang diusulkan 73 orang dan yang disetujui 50 formasi. Sedangkan untuk tenaga teknis dari usulkan 20 orang dikurangi menjadi 15 orang. (formasi lengkap lihat grafis). “ Awalnya usulan tenaga kependidikan kami sebanyak 85 formasi dikurangi menjadi 47, ada beberapa guru mata pelajaran tidak diakomodir sama sekali seperti Penjaskes, Seni Budaya dan guru BK,’’ jelasnya.
...RKA Samb Hal. 13
Mulai besok, pembahasan RKA akan dilakukan bersama Wali Kota. Pada hari pertama sekitar tiga SKPD, selanjutnya hari kedua juga sama. Jadwalnya kata Taufik, akan disusun Bappelitbangda. Karena itu bagi SKPD yang belum meng-
...KOSSAKATE Samb Hal. 13
“Kalau hujan, kesempatan bagi beberapa oknum warga di bagian belakang kadara (dataran tinggi) untuk buang sampah,” ujar Tifa, pemilik rumah yang dilalui saluran bermasalah tersebut. Selain itu, material yang menutup saluran tersebut ikut memperparah keadaan dimana air kotor dari saluran itu meluber keluar jalan dikarenakan material menutup jalannya air. Selain menimbulkan bau, air buangan limbah rumah tangga dari pemukiman warga yang berada di ketinggian juga mengancam keselamatan warga. “Jalan ini
...JUNUS Samb Hal. 13
“ Tapi seperti yang sudah disampaikan gaji mereka telah dihentikan. Meski suratnya belum ditanda tangani pak Wali Kota dan nama mereka
Seperti yang terjadi di Moti beberapa waktu lalu, ”tandas Sekkot. Menyikapi kejadian itu, Tauhid menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar memindahkan guru tersebut ke bagian staf tata usaha dan tidak dibolehkan mengajar, jangan sampai kejadian yang sama terulang lagi. “ Saya berharap jangan lagi ada tindakan kekerasan yang dilakukan guru. Jika kejadian ini terulang lagi Dikbud harus mengambil langkah yang lebih tegas, jangan ada toleransi, “ tegasnya. Kepala BKPSDMD Junus Yau
saat dikonfirmasi mengaku, masih menunggu usulan Dikbud. Jika sudah ada usulan guru tersebut akan dimutasi. “ Kita tunggu usulan Dikbud, “ tandasnya. Terpisah, Sekretaris Dikbud Hadi Hairudin saat dikonfirmasi mengaku, terkait masalah tersebut pada Senin (hari ini), kepala sekolah akan memediasi pertemuan antara guru bersangkutan dengan orang tua korban.” Kalau soal sanksi ke guru tersebut tetap diberikan, nanti kami koordinasikan dengan Kadikbud jenis sanksinya seperti apa,” pungkasnya. (cr-05/rul).
Untuk tenaga teknis yang diusulkan 20 formasi hanya disetujui 15 formasi. Ada sejumlah formasi yang tidak disetujui yakni formasi pengelolaan geologi tata lingkungan dan air bawah tanah, teknik lingkungan sipil dan teknik pemetaan serta pengelola pembangunan dan pemeliharaan jembatan. Waktu penerimaan kata Junus sesuai jadwal Menpan RB yakni tanggal 19 September. Sebelum waktu pendaftaran, pihaknya akan menghadiri rapat koordinasi yang diundang BKD Provinsi untuk menyatukan persepsi, agar pelaksanaan tes berlangsung lancar. Saat rakor beberapa waktu lalu, yang disampaikan BKN, Malut memiliki empat lokasi pelaksanaan tes, salah satunya Ternate, karena itu akan dipusatkan di SMK Negeri 2. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan sekolah dan terkait lokasi itu, telah disampaikan ke Kemenpan.
Bagi peserta yang sudah mendaftar nanti, sebelum pelaksanaan tes berlangsung BKPSDMD Kota Ternate akan berupaya melaksanakan pra tes agar peserta dapat berlatih dan lebih siap.” Kita nanti akan menggunakan tiga kelas saat pelaksanaan tes. Proses tes sendiri berlangsung ketat dan itu sudah diingatkan penyelenggara, karena ada di beberapa daerah yang saat pelaksanaan tes melakukan halhal yang melanggar,” terangnya. Untuk jaringan, Junus mengaku akan bekerjasama dengan telkom agar pelaksanaan tes tidak mengalami gangguan teknis. Begitu juga dengan PLN. Sementara untuk pengawas saat tes akan dikawal langsung pemerintah pusat, baik dari Kemenpan maupun BKN yang didelegasikan ke BKN wilayah XI Manado.” Kalau anggaran yang kita ajukan sebesar Rp 1,5 miliar. Tapi mengalami pemangkasan, namun nilainya masih pada angka Rp 1 miliar lebih,” jelasnya. (cr-05/rul)
input data agar segera menginput. Karena jika belum masuk ke sistem, anggarannya tidak bisa dibahas bersama walikota. “ Untuk pembahasan hari pertama kita fokus pada SKPD yang pagu anggarannya besar seperti PUPR, Disperkim dan BPBD,” ungkapnya. Sekretaris Kota M. Tauhid Sole-
man menambahkan, penetapan pagu 2019 masih menggunakan penetapan pagu APBD 2018. Ini dikarenakan belum ada sinyal dana transfer yang masuk.”Kalau dana transfer itu jarang menurun, tapi yang kita gunakan sebagai patokan adalah pagu terkecil. Agar jangan membebani defisit,” terangnya. (cr-05/rul)
lama-lama juga bisa rusak yang pada akhirnya mengganggu aktivitas warga pada umumnya yang lalu lalang di jalan ini. Apalagi saat ini ruas jalan ini sudah mulai sangat ramai dilalui kendaraan,” imbuh ibu rumah tangga ini. Prihatin dengan kondisi tersebut, Kossakate lantas berinisiatif membersihkan saluran tersebut. “Ini juga kalau tidak dibersihkan maka akan menjadi sumber penyakit terutama nyamuk yang tentunya akan merugikan banyak terutama masyarakat,”ujar Ketua Umum Kossakate, Iskandar Abdu Rahman, yang Minggu kemarin turun langsung mengkoordinir anggotanya. Tak kalah sengit warga RT 16
yang seakan tak ingin lingkungan tempat tinggalnya kotor. Dibawah koordinator Ketua RT 16, Wanra Kunup, warga lantas melakukan aksi bersih-bersih dan sekaligus membobol saluran yang selama ini ditutup, akibatnya air tidak bisa mengalir sebagaimana mestinya. “Alhamdulillah setelah dibongkar akhirnya air di saluran ini sudah kembali normal dan lancar. Hanya kami berharap adanya tindak lanjut dari Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas PUPR terutama untuk memperbaiki dan merapikan goronggorong yang ada serta mengangkut material yang telah menyumbat saluran,” pungkas Wanra penuh harap.(sad)
masih ada, tapi mereka sudah bukan pegawai lagi. Semoga pekan depan setelah agenda pemkot berkurang, Wali Kota bisa menandatangani surat pemberhentian 5 PNS kasus korupsi ini,’’ tandasnya. Terpisah Wali Kota Ternate Burhan
Abdurahman mengatakan, surat tersebut masih akan dilihat lagi.” Pemkot tetap taat asas, suratnya sudah di meja saya, tapi saya perlu mengecek lagi karena ini berkaitan dengan nasib mereka,” singkat Burhan. (cr-05/rul)
...JAMPERSAL Samb Hal. 13
pertolongan persalinan, pelayanan nifas , pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Ibu hamil yang tidak terdata masuk dalam program Jampersal karena saat hamil, ibu tersebut kadang tidak memeriksakan kehamilan atau saat melahirkan tidak di fasilitas kesehatan. “ Kalau yang lakukan pemeriksaan rutin serta bersalin di fasilitas kesehatan dan masuk kategori ekonomi rendah, pasti akan masuk dalam penerima Jampersal yang saat melahirkan dibiayai Jampersal, “ terangnya.
Bagi Ibu yang berisiko pendarahan saat melahirkan, lanjutnya Asna, bisa dirujuk dengan menggunakan program itu. Kecuali bagi ibu yang memiliki kartu BPJS atau KIS, tidak bisa dijamin dengan Jampersal karena tanggungannya, sudah dari kartu tersebut. “ Kalau sudah punya BPJS lalu dirujuk pakai Jampersal akan over lapping,” jelasnya. Bagi ibu hamil atau baru habis melahirkan yang tidak mempunyai KIS dan tergolong tidak mampu bisa melaporkan ke puskesmas terdekat agar dapat memperoleh Jampersal. “ Jampersal itu ada ketentuan sesuai petunjuk teknis. Dan biasanya sudah disosialisasi oleh bidan,” pungkasnya. (mg-01/rul)