fokus
13
p e r i s t i w a
ara tersebut makin kecil. Bahkan, menurut Emi, khusus produk-produk hortikultura yang tidak diolah dibebaskan dari PPN. Hal ini membuat perbedaan harga dengan Batam makin sempit. "Jadi kalau dihitung-hitung perbedaannya tinggal 10 persen saja," ujar Emi Ludiyanto, Kepala seksi Bimbingan Kepatuhan Kantor Pelayanan Bea cukai Tipe B Batam. Perbedaan itu berasal dari nilai PPN. Barang-barang dari daerah lain di Indonesia yang masuk ke Batam dibebaskan dari PPN. Selisih itu pun bisa tergerus dengan biaya transportasi ke Batam. Salah satu contoh adalah harga barang-barang yang dijual oleh jaringan toko elektronik nasional Oke Shop. Sales Support Oke Shop Batam, Emma, mengungkapkan tidak ada perbedaan harga antara produk yang dijual di Jakarta dengan Batam. "Dari pusat sudah ditentukan harga jual di Batam sama dengan Jakarta, kecuali ada promo," kata Emma. Wanita berkerudung itu tidak menafikan jika seharusnya produk Oke Shop tidak dikenakan PPN 10 persen. Selain karena biaya pengiriman, pernambahan biaya bisa terjadi di pelabuhan. Hal ini terkait jika ada dokumen-dokumen impor yang bermasalah. Ini membuat importir harus membayar tambahan biaya sewa pada pengelola pelabuhan karena barang mereka harus menetap lebih lama sampai urusan dokumen rampung. Solusi dari semua persoalan tersebut, salah satunya, FTZ BBK harus benar-benar berjalan 100 persen seperti tertuang di UU FTZ dan PP 10. "DK, BP, Gubernur, DPRD harus berani dan cepat bertindak jika ada regulasi baru yang mengebiri FTZ BBK," ujarnya. ***
Barang-barang elektronik impor di pusat perbelanjaan Nagoya Hill.
EDISI 11, Minggu IiI april 2013
foto: arrazi aditia
Termasuk dalam harga produksi antara lain biaya-biaya untuk bahan baku, tenaga kerja, produksi. Selain itu, di lapangan, importir juga menghadapi persoalan birokrasi pemerintah yang kadang menakutkan investor karena berliku dan berbiaya mahal. Belum lagi harus berurusan dengan manajemen ketenagakerjaan yang rumit dan persoalan transportasi. "Akses dan transportasi membuat investor mikir-mikir untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Adhinanto. Analis BI itu menyimpulkan, penentuan harga sangat bergantung pada perilaku masyarakat sebagai konsumen dan pengusaha sendiri. Kalau permintaan tinggi, otomatis hukum pasar berlaku, harga bisa naik. Begitupun kalau pengusaha dibebankan dengan rantai birokrasi yang panjang dan berbiaya mahal, maka semua itu akan masuk ke komponen produksi yang pada akhirnya pengusaha menaikkan harga, dan masyarakat harus membayar mahal. "Jadi FTZ tidak banyak menolong (menurunkan harga)," terangnya. Sementara itu di daerah lain, bea masuk diturunkan melalui Skema Free Trade Area. Skema ini merupakan kesepakan antara negara-negara ASEAN dengan beberapa negera industri maju. Skema kesepakatan tersebut adalah antar negara-negara ASEAN (Common Effective Preferential Tariff / CEPT), negara ASEAN dengan China (ASEAN - China Free Trade Area / ACFTA), ASEAN dengan Korea Selatan (ASEAN - Korea Free Trade Area / AKFTA), dan Indonesia dengan Jepang (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/IJ-EPA). Kesepakatan-kesepakatan itu menekan bea masuk sampai 0 persen. Kebijakan itu membuat biaya impor dari negara-neg-