fokus
29
peristiwa
Dari kiri, James S Papilaya (anggota), Arifuddin Jalil (ketua), Budi Sufianto (anggota) dalam majelis sidang keterbukaan informasi data penerima Dana Bergulir yang digelontorkan Pemko Batam melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah oleh Zaki Setiawan (kiri) di Graha Kepri, Batam Centre, Selasa, 4 Maret 2014.
informasi publik. Termasuk proses perencanaannya, penganggaran. bukan sekedar keputusannya.
Bagaimana dengan dokumen proyek APBD? Sejauh mana dulu? Kalau data-data perusahaan jelas gak boleh. Tapi data-data umum yang bersifat universal, boleh. Di LPSE orang memang hanya sekedar tahu. Tapi dokumen-dokumennya tidak diakses. Karena di situ ada data-data pribadi. Sah-sah saja mengetahui berapa besarannya dan siapa pemenangnya.
Kalau di ranah hukum seperti apa? Info apa yang seharusnya bisa diakses publik tapi masih belum dibuka oleh lembaga penegak hukum? Memang informasi hukum harus selektif. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 itu jelas, informasi yang mengungkap identitas seseorang dalam rangka penyelamatan termasuk intelijen tidak boleh diketahui. Ciri inisial identitasnya tidak boleh. Informasi dalam proses penyidikan dan penyelidikan tidak boleh diketahui oleh media dan masyarakat. Tapi setelah itu hasil-hasilnya misalnya kenapa SP3, masyarakat perlu tahu.
Di media, ada ada informasi yang terkecuEDISI 56, Minggu III APRIL 2014
alikan namun ada tuntutan untuk menyuguhkan kisah yang menarik, wartawan bisa mendapat informasi melalui investigasi, sejauh mana batasannya? Memang media juga hati-hati. Kalau bisa dibuktikan oleh polisi bahwa itu informasi rahasia, bisa kena pidana. Kalau dianggap dengan membuka informasi itu penjahat bisa lolos, maka itu bisa kena. Tidak bisa secara vulgar diberitakan sampai itu bisa lolos. Jadi bagaimana media secara cerdas membantu membongkar kasusnya.
Berapa banyak pengaduan selama 2013? Sekitar 22. Kebanyakan dengan pemerintah misalnya dana-dana publik. Lalu soal pertanahan, seperti informasi sengketa lahan dan sertifikat.
Dari 20-an, berapa persen pemohon menang? Secara umum 90 persen.
Kenapa pemohon bisa ditolak? Awal-awalnya karena tidak paham UU. Jadi bagaimana mengumpulkan informasi. Kedua terkadang terjadi salah paham karena ada ego masing-masing. Terakhir karena menurut badan publik itu informasi yang dirahasiakan. Dia punya hak juga untuk mengatakan itu. Jadi PPID berhak menyatakan itu informasi rahasia. (yermia riezky)