Page 1


SERAMBI Majalah Berita

PENERBIT: PT Barki Jasa Kartika PENDIRI/PEMIMPIN UMUM: Drs. H. Imam Hermanto

WAKIL PEMIMPIN UMUM:

Sejuta Nyawa Korupsi

Bandot DM. SE

PENASEHAT: Drs. H. Dadang Ekadiredja Teddy Asmara SH M.Hum Faisal Basri HM. Yos Faizal Husni SH M.Hum

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Ir. Irvan Barki Irawan

PEMIMPIN REDAKSI / PENANGGUNG JAWAB: Tubagus Budi Rachman

REDAKTUR PELAKSANA M. Jul Kurniawan

SEKRETARIS REDAKSI: Yudi Karosta

DEWAN REDAKSI: Yosep Nur Fajar Yapto Eko Prahasta Rudy Zulkarnaen Yulia Ninsih Yulia Kusnita Darussalam Ade Prahasta Kusuma

DESIGN & PRODUKSI: Teuku Vicky Irdian

ILUSTRASI: Denni Y FOTOGRAFER: Rahmat Dian P.

KONTRIBUTOR DAERAH: Suparman (Jateng) Wien Wimurwo, M.Y (Jateng) Harmen (Riau)

IKLAN: Rany Miranti,

SIRKULASI & DISTRIBUSI: Deppy Tony Sugiarto Diego

Alamat:

M

ati satu tumbuh seribu. Kira-kira kalimat itulah yang mungkin tepat untuk menggambarkan bagaimana masih merajalelanya korupsi di negeri ini. Belum selesai dengan persoalan korupsi yang satu, sudah ada lagi berbagai kasus korupsi lain yang muncul, bahkan datang dengan topeng korupsi yang baru. Belum lama ini kita dikejutkan dengan modus korupsi baru yang muncul dalam rekening gendut sejumlah Pegawai Negeri sipil (PNS) muda. Usia masih relatif muda, pangkat belum seberapa, tapi rekening yang dimilikinya sangat luar biasa. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap adanya rekening miliaran rupiah milik sepuluh pegawai negeri sipil muda. Rekening yang berindikasikan adanya tindak pidana pencucian uang negara ini sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Para pegawai muda ini umumnya golongan IIIB sampai IV yang berpotensi dan menduduki tempat-tempat strategis di lembaga negara, seperti bendahara. Sebenarnya, PPATK sejak 2002 sudah melaporkan adanya 1.800 rekening senilai miliaran rupiah milik para PNS muda ini. Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, menegaskan rekening milyaran yang dimiliki oleh para PNS muda diduga kuat adalah uang hasil korupsi. Namun demikian, rekening itu juga bisa dimasukkan dalam kategori pencucian uang.”Jadi bisa dua terkenanya tergantung pembuktian nanti, maka dari itu peran KPK sangat penting untuk masuk,” kata Mas Achmad. Pria yang akrab disapa Ota ini yakin data yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang mereka sangat akurat. Kasus tersebut akan segera dituntaskan karena KPK sendiri mempunyai sejarah hubungan yang baik dengan PPATK. “Tapi kita lihat penumpukan kekayaan pejabat publik yang tidak sah ini seperti apa,” ujarnya. Maka dari itu, banyak pihak menaruh harapan besar ke pimpinan Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpilih. KPK yang terpilih ini harus berani dalam memberantas korupsi yang sudah mengakar kuat di Indonesia. Terpilihnya pimpinan KPK yang baru, harus bisa membawa angin besar dalam penuntasan beragam kasus korupsi, minimal kasus-kasus korupsi besar, yang sudah jelas pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawabannya. KPK juga harus memiliki rencana dan strategi (renstra) yang baru dalam memberantas korupsi di Negeri ini. Redaksi

Selmis Building, Jl. Asem Baris Raya No. 52 Unit 1516, Jakarta 12830 Telp. 021-8350308 Fax. 021-83704124 119 • DESEMBER 2011

3


Daftar Isi Laporan Utama

Beban Berat Abraham Samad

7

Namanya nyaris tak dikenal orang. Dibandingkan dengan keempat atau ketujuh calon pimpinan KPK lainnya, barangkali Abraham Samad tenggelam. Tapi begitu terpilih menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, semua mata tertuju padanya. Apalagi ia cepat menebar ancaman, mudah-mudahan bukan sekedar gertak sambal, katanya akan membekuk siapa saja yang terlibat kasus korupsi. Tapi berani dan mampukah ia membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tersimpan di laci KPK, seperti kasus Century, BLBI dan lain sebagainya?

23

Laporan Khusus Presiden Sigap Menterinya Gagap

Kecewa. Itulah yang tergambar dari diri Presiden SBY saat ia memperoleh informasi justru dari pesan singkat yang masuk ke telepon genggamnya serta berita di media massa. Bukan berasal dari menteri yang dipercaya olehnya untuk mengemban amanat Negara.

29

Bedah Kasus

Korupsi Berdalih ’Inpak’ Sunat Bansos Perang Pencari Keadilan Vs Pencari Kesejahteraan Kami tidak salah saat menulis kata inpak, itu bukan salah penulisan dari Infaq. Tetapi itu memang penyelewengan arti dari kata infaq. Infaq yang merupakan amalan tulus yang diatur bagi kaum muslim telah dipelesetkan menjadi Iuran Paksaan. Ini ditengarai menjadi salah satu modus yang dipraktikkan dalam menggangsir duit rakyat. Terutama dalam sejumlah kasus bansos di lingkungan Pemprov Jabar.

33

Tipikor Wow...... Fantastik Isi Rekening PNS Muda Miliaran Rupiah

Serambi Daftar Isi Sorotan Surat Laporan Utama Laporan Khusus Bedah Kasus Tipikor Nasional Sekilas Korupsi Politik Hukum Luar Negeri Peristiwa Resensi Ekonomi Bisnis Sekilas Info Gaya Hidup Nusantara Olahraga Korupsi Daerah Salam

KPK akan menindaklanjuti atas laporan PPATK terhadap temuan fantastik uang miliaran rupiah yang masuk ke rekening pribadi PNS muda golongan IIIB.

Majalah Dwi Mingguan

4

119 • DESEMBER 2011

Edisi 119 DESEMBER 2011 Rp 20.000,-

3 4 5 6 7 23 29 31 41 51 56 62 69 72 76 78 84 86 88 96 98 102 Cover:

Tim Des

ain


SOROTAN

Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Sendiri Oleh Drs. H. Imam Hermanto Ketua Komite Pemantau Korupsi Nasional (KONSTAN)

P

eribahasa diatas mestinya berbunyi guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Untuk menunjukkan kalau guru berbnuat jelek, pasti muridnya akan melakukan hal yang lebih jelek lagi. Namun, dalam hal korupsi dan gratifikasi, ternyata hal tersebut tak sepenuhnya mengena. Karena banyak koruptor ternyata tidak hanya menghasilkan koruptor-korupto pandai yang lebih lihay. Tetapi juga lebih kreatif dan mampu kencing sendiri. Kini, kita sedang terbengong-bengong dengan temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Temuan tersebut yaitu banyaknya rekening Pegawai Negeri Sipil (PNS) muda yang nilainya fantastik mencapai miliaran rupiah. Atas temuan tersebut PPATK sudah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sudah diberikan ke KPK. Inikah bukan hal baru, tetapi ini kan cerita yang berkembang dari lama. Kalo dari PPATK berarti ada dana yang diluar kewajaran, artinya di luar behaviour ke rekeningnya,” ujar Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso di sela-sela Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jakarta. KPK sendiri sudah menerima laporan dari dari temuan PPATK, tindak lanjut terhadap laporan tersebut yaitu dengan mengusut tuntas rekening siluman yang diterima oleh para PNS muda. “Harus diusut,” kata Ketua KPK, Busyro Muqqodas. Ia pun mengapresiasikan temuan PPATK dan harus segera dilakukan proses hukum. “Jadi temuan yang perlu diapresiasi, temuan itu menarik,” tambahnya. Selain itu, KPK akan membidik pegawai negeri sipil berusia muda yang memiliki rekening tak wajar, yang diduga dari hasil korupsi. Hukuman ringan membuat PNS berusia muda yang memiliki jabatan tak ragu melakukan korupsi. Sedikitnya 10 PNS berusia muda terlacak memiliki dana di rekening mereka melebihi

pendapatan resmi. Bahkan, ada dua PNS golongan IIIB berusia 28 tahun yang diduga menilap uang negara miliaran rupiah dari proyek fiktif. Keduanya mentransfer uang ke rekening istri. Istri mereka aktif mencuci uang yang diduga hasil korupsi itu dengan membeli valuta asing, emas, dan asuransi. “Jadi, masih banyak pegawai yang mirip Gayus (Tambunan),” terangnya. “Saya kira awalnya mereka bekerja buat atasan, ternyata tidak. Mereka bermain sendiri. Mereka masukkan ke (rekening) istrinya, lalu istrinya memecah ke anaknya usia lima bulan yang sudah diasuransi Rp 2 miliar, kemudian ke anaknya yang berusia lima tahun juga diasuransikan pendidikan sebesar Rp 5 miliar,” kata Agus. Menurut Agus, sejak tahun 2002, PPATK melaporkan 1.800 rekening mencurigakan kepada penegak hukum. Namun, tindak lanjutnya masih minim. Malah, PNS yang memiliki rekening tak wajar itu jabatannya terus mulus meski PPATK melaporkan kepada atasan hingga inspektorat jenderal di tempat mereka bertugas. Evolusi koruptif ioni tentunya membahayakan masa depan bangsa. Ini menunjukkan kalau korupsi pun memiliki pengkaderan yang lebih baik dan sistematis dibanding perlawanan terhadapnya. Ini bisa dilihat di kantor-kantor kejaksaan dan kantor-kantor kepolisian. Bagaimana pejabat-pejabat muda yang korup biasanya memiliki gank dan kebiasaan sendiri dengan perilaku hedon. Mobil mewah, hobby golf, busana bermerk. Mereka biasanya pun lihay untuk bermain dengan kasus, dalam beberapa hal lebih pandai dari senior. Seharusnya, jika kepolisian, kejaksaan, dan KPK serius memberantas korupsi. Mereka bisa memulai dengan meberantas kader-kader korupsi di tubuh mereka. Kejaksaan membersihkan jaksa nakal, kepolisian menyapu polisi korup, dan KPK menindak aparaturnya yang berdagang kasus. Ini akan mampu menghentikan pengkaderan korupsi. ■

119 • DESEMBER 2011

5


SURAT

Membangun Karakter Siswa, Cegah Korupsi

Waspada, Perompak Somalia PEROMPAK somalia telah menjadi ancaman bagi pelayaran internasional sejak terjadinya perang saudara Somalia awal 1990-an. Pembajakan ini menyebabkan peningkatan biaya pengiriman dan menghambat pengirimanpengiriman bantuan pangan. Maraknya pembajakan yang dilakukan oleh perompak Somalia disebabkan banyaknya penangkapan ikan secara ilegal, serta pembuangan limbah beracun diperairan Somalia oleh kapal asing. Penduduk lokal yang sebagian besar adalah nelayan, menjadi kesulitan mencari nafkah. Hal inilah yang memaksa sebagian besar penduduk lokal beralih menjadi perompak. Keuntungan besar yang didapat menjadi motif utama sehingga tindakan perompak itu semakin marak dan berkembang dengan pesat. Kelompok-kelompok perompak Somalia yang beroperasi dijalur pelayaran strategis yang menghubungkan Asia dan Eropa, memperoleh uang tebusan jutaan dolar dari pembajakan kapal-kapal di Lautan India dan Teluk Aden. Menurut saya, kemampuan mempertahankan diri pada awak kapal sangatlah penting. Ini menjadi pertahanan sekaligus perlawanan pertama pada perompakan. Walaupun sinyal bahaya telah dikirimkan, kapal perang penolong tidak bisa segera datang membantu. Tetapi, baiknya sebelum melakukan perlawanan, para ABK harus mempertimbangkan strategi dan kekuatan mereka untuk melawan para perompak, jangan sampai malah mati konyol. Seperti perompakan yang belum lama ini terjadi, kapal penangkap ikan berbendera Taiwan berhasil menggagalkan upaya perompakan pada kapal mereka. Para ABK yang terdiri dari 28 orang, dan 6 ABK diantaranya berkewarganegaraan Indonesia, berhasil melumpuhkan para perompak yang mencoba membajak kapal mereka hingga membuat para perompak terjun ke laut. Hal ini patut ditiru sebagai tindakan perlawanan dan pertahanan. Eva Novianti Cililitan – Jakarta Timur

6

119 • DESEMBER 2011

GURU sebagai pengajar di sekolah mempunyai peran penting untuk membangun karakter anak didiknya sejak dini. Membangun karakter siswa sejak dini sangatlah penting untuk menumbuhkan budaya anti korupsi yang marak terjadi di negara kita. Siswa bisa mulai melatihnya dengan tidak mencotek setiap menjalani ujian. Sikap seperti inilah yang harus ditumbuhkan di kalangan siswa sejak dini. Pendidikan karakter terdiri dari beberapa nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa. Diantaranya relegius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, komunikatif , gemar membaca, peduli lingkungan serta adanya mata pelajaran khusus atau penambahan jam pelajaran tertentu. Budaya korupsi dapat melekat pada diri seseorang karena keadaan lingkungan yang mendukung hal ini terjadi. Dengan memiliki sikap karakter yang benar, bukan mustahil budaya buruk itu akan hilang jika sejak dini generasi penerus dibiasakan untuk hidup disiplin dan jujur, khususnya di lingkungan pendidikan. Menurut saya, pendidikan karakter perlu dihadirkan dan diaplikasikan melalui metode pengajaran dan pembelajaran yang bersinergi antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. Karena sekolah bukan satu-satunya tempat bagi anak untuk belajar. Pendidikan karakter juga harus diberikan pada anak di lingkungan keluarga dan masyarakat. Didi Suhendri Mampang – Jakarta Selatan


LAPORAN UTAMA Namanya nyaris tak dikenal orang. Dibandingkan dengan keempat atau ketujuh calon pimpinan KPK lainnya, barangkali Abraham Samad tenggelam. Tapi begitu terpilih menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, semua mata tertuju padanya. Apalagi ia cepat menebar ancaman, mudah-mudahan bukan sekedar gertak sambal, katanya akan membekuk siapa saja yang terlibat kasus korupsi. Tapi berani dan mampukah ia membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tersimpan di laci KPK, seperti kasus Century, BLBI dan lain sebagainya?

Beban Berat Abraham Samad 119 • DESEMBER 2011

7


B

eberapa hari setelah terpilih sebagai Ketua KPK, Abraham Samad terbang ke Makassar, kampung halamannya. Ia sibuk bebenah disana sebelum bertolak kembali ke Jakarta kemudian dilantik secara resmi menjadi Ketua KPK periode 2011-2015, Senin mendatang 19 Desember bersamaan dengan unsur pimpinan lainnya Bambang Widjojanto, Zulkarnaen, Adnan Pandu Praja, dan Busyro Muqqodas. Munculnya nama Abraham memang agak diluar dugaan. Di luar gedung parlemen nama Bambang Widjojanto dan Yunus Hussein sangat menonjol, namun begitulah akhirnya. Semua harus menerima pemilihan akhir yang dilaksanakan secara terbuka dan fair itu. Abraham Samad terpilih sebagai ketua KPK untuk empat tahun ke depan. Abraham boleh disebut sebagai kuda hitam dengan perolehan suara signifikan, yaitu 43 suara dari 56 anggota Komisi III yang hadir. Ini lantaran, dengan usianya yang 45 tahun, Abraham merupakan yang termuda di antara delapan capim yang mengikuti fit and proper test. Pada pemilihan sebelumnya, Abraham terpilih menjadi pimpinan KPK bersama dengan Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain. Pada pemilihan ini, Abraham pun mendapat dukungan suara penuh, yaitu 55 suara dari 56 anggota yang memilih. Sama dengan perolehan suara yang didapat Bambang. Pada pemilihan ketua, Abraham berhasil menyisihkan nama kandidat kuat seperti Bambang yang hanya mendapat empat suara dan Busyro Muqoddas yang memperoleh lima suara. Dua pimpinan lainnya, Zulkarnain dan Adnan masing-masing mendapat tiga suara dan satu suara. Dibanding keempat unsur pimpinan lainnya, Abraham relatif jauh lebih muda. Pada 27 November lalu, ia baru genap 45 tahun. Pada hari ulang tahunnya, ia sempat berkumpul sejenak dengan keluarganya di Makassar

8

yan

LAPORAN UTAMA

sebelum bertolak ke Jakarta, untuk mengikuti pemilihan calon pimpinan KPK, keesokan harinya. Meski dari usia ia relatif jauh lebih muda daripada keempat unsur pimpinan lainnya, namun dari segi pendidikan ia sebanding bahkan lebih dari ratarata. Hanya Bambang Widjojanto dan dirinya yang berpredikat S3 di bidang hukum. Busyro, Adnan dan Zulkarnaen ‘hanya’ S2. Ketika banyak orang meragukan keberhasilannya memimpin KPK, Abraham tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Di kancah nasional atau di Jakarta, mungkin namanya sangat jarang terdengar. Namun di Makassar, sejak lama ia bergiat di ranah anti korupsi. Ia lama menjadi pengacara dan lama berkiprah di Lembaga Swadaya Masyarakat antikorupsi, Anti Corruption Committee (ACC) di Sulawesi Selatan. Tidak sedikit ancaman yang pernah diterimanya. Rumahnya di Makasar pernah dilempar orang dan usaha Wartel kecil-kecilannya porak-

119 • DESEMBER 2011

poranda dihajar oleh orang-orang yang disebutnya sebagai ‘kaki tangan’ koruptor. “Saya sudah biasa dengan yang begituan,” katanya tegar. Di kota kelahirannya atau di Sulawesi Selatan umumnya, Abraham juga dikenal debagai pengacara yang suka membela orang kecil. Meski demikian bukan pula ia tidak pernah berkubang dengan kasus-kasus besar yang berbau politis. Misalnya ia pernah membela terdakwa Bom Makassar Kaharuddin dan Muhtar Daeng Lau. Serta ikut membela terduga teroris Agus Dwikarna yang pernah ditangkap pemerintah Filipina. Sekedar mengingatkan, Agus Dwikarna adalah warga Indonesia yang ditangkap di Philipina pada 13 Maret 2002 di bandara Ninoy Aquino. Bersamanya ditangkap pula Tamsil. Ketiganya ditangkap dengan tuduhan sebagai ‘teroris’ yang membawa bahan peledak di tasnya (C4). Belakangan Tamsil dan Jamal dilepas. Sedangkan Agus dijatuhi hukum 10 - 20 tahun di


LAPORAN UTAMA Rapat Komisi III DPR terkait pemilihan calon pimpinan (capim) KPK

penjara Philipina. Ditengarai ini karena kegiatan Agus sebagai panglima Laskar Jundullah dan anggota panitia komite syariat Islam. Beberapa saat setelah terpilih, ketika didesak wartawan Abraham menyeret siapa saja yang terlibat kasus korupsi. Janji ini memang menimbulkan sinisme, apa Abraham berani, begitu kira-kira pertanyaan banyak orang. Namun ia haqul yakin bisa menuntaskan sejumlah kasus korupsi raksasa yang selama ini masih menggantung. Mulai dari kasus Bank Century seperti yang sering disebut-sebut, kasus mafia pajak, mencari Nunun Nurbaeti yang tengah asyik melenggang di luar negeri seberang, dan banyak lagi kasus besar yang diduga melibatkan tokohtokoh besar. Ketika ditanya, apa dia punya keberanian menyeret orang-orang penting di negeri ini, jika terbukti korupsi, Abraham menjawab dengan gagah, “Jangankan pejabat tinggi, saudara saya saja, bila terbukti ko-

rupsi akan saya gantung.” Ucapannya kiranya menggetarkan dan ia juga sudah bertekad mewakafkan jiwanya untuk memberantas korupsi di negeri ini, siapa pun lawannya dan siapa pun orang di belakang si koruptor itu. Abraham mengaku semenjak mendaftar menjadi pimpinan KPK, ia sudah berkomitmen untuk mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara dalam hal memberantas korupsi tanpa pandang bulu. “Jika saya dalam mewakafkan diri saya kemudian menemui ajal, maka saya akan mati secara terhormat,” tegasnya. Abraham sangat menyadari harapan masyarakat begitu besar terhadapnya, terutama dalam mengungkap tuntas kasus-kasus besar, tanpa pandang bulu, sonder tebang pilih. Harapan itu akan dijawabnya dengan bekerja lebih optimal, fokus kepada kasus-kasus besar. Ia menyadari tak semua kasus bisa ditangani sebab tenaga penyidik yang ada di KPK pun terbatas. Jika semua ditangani, komisi ini menurutnya akan kehabisan energi, sementara kasus yang besar terbengkalai. Kasus besar itu bisa dilihat dari angka atau nominal, dan memporak-porandakan struktur ekonomi. Semua kasus yang masuk dalam indikator itu, kita kategorikan grand corruption. Ketika mengikuti fit and proper test, Abraham berjanji bahwa jika terpilih, akan memfokuskan penyelidikan KPK pada kasus-kasus korupsi kelas kakap. Ia juga berjanji akan memaksimalkan pengembalian uang negara yang dikorupsi. “Prioritas utama KPK adalah kasus korupsi kelas kakap. Sementara kasus korupsi yang berskala kecil ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan dan KPK cukup melakukan supervisi. Selama ini saya melihat KPK bekerja serampangan, tidak terfokus,” ujarnya. Hal itu perlu dilakukan, katanya, agar KPK dapat bekerja secara optimal,

sehingga KPK membutuhkan pemetaan agar tak lagi bekerja secara serampangan. Menurut dia, kasus-kasus kecil justru diambil oleh KPK, sedangkan kasus besar terbengkalai. Akibatnya, tidak ada road map yang dilakukan lembaga itu sehingga muncul anggapan KPK melakukan tebang pilih. Karena itu, untuk memperkuat peran KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, diperlukan adanya penyidik independen. Abraham pun mengingatkan bahwa penyidik independen tidak akan melemahkan peran kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai institusi penegak hukum. “Bukan mengeliminasi penyidik-penyidik kepolisian dan kejaksaan, tapi agar KPK lebih kuat dengan hadirnya penyidik-penyidik di luar kepolisian dan kejaksaan,” ujar Abraham.

Hasil Audit Century Satu yang paling ditunggu adalah pengungkapan kasus Century. Masyarakat menunggu penuh harap hasil audit forensik Bank Century yang akan diumumkan Desember ini oleh BPK. Apapun hasilnya, yang terpenting adalah mampu membongkar skandal perampokan uang negara senilai Rp 6,7 triliun itu. Proses audit forensik atas kasus dana talangan Bank Century oleh sejauh ini mencapai 60 persen. Audit tersebut diharapkan selesai sebelum batas waktu yang ditentukan. Deadlinenya 150 hari kerja sejak 23 Juli. Itu mungkin Desember atau Januari. “Itu kalau kita hitung-hitung deadlinenya,” kata Ketua BPK Hadi Poernomo. BPK sementara ini telah menemukan 469.067 transaksi tak wajar di Bank Century. Transaksi tak wajar ini merupakan hasil telaah atas 86,82 juta transaksi yang dianalisis dengan menggunakan kriteria nilai transaksi di atas Rp 400 juta atau yang dianggap tak wajar. Dari kriteria itu, lalu ditemukan 469.067 transaksi tak wajar. Penelitian lebih lanjut menemukan terdapat 2.828 nasabah dengan 4.000 rekening yang

119 • DESEMBER 2011

9


LAPORAN UTAMA perlu didalami lebih lanjut. Secara keseluruhan dari 7 sasaran pemeriksaan, lanjutnya, rata-rata sudah diselesaikan 60 persen yang meliputi sejumlah hal seperti suratsurat berharga, pemberian kredit, letter of credit, dan soal PT Antaboga Delta Sekuritas. Sejumlah masalah juga masih menghadang. Misalnya terkait surat berharga dan letter of intent, penelusuran agak sulit karena lokasi di luar negeri. Atau penelusuran atas biaya operasional, kas valas, dana Antaboga tidak dilakukan karena tidak ada dokumen, BPK tidak dapat mengakses tokoh kunci, dan data yang dititipkan Bapepam di gedung BEI tak bisa diakses. “Data teknis atas hasil pemeriksaan investigatif lanjutan atas kasus ini belum bisa kami laporkan pada kesempatan hari ini,” ujar Hadi Purnomo. Hasil audit forensik ini, kata BPK, akan diumumkan pada Desember 2011. Hasil sementara audit forensik bailout itu memperkuat sembilan temuan dugaan pelanggaran hukum yang ditemukan lembaga itu dalam audit investigatif pada 2008. Sembilan temuan itu telah dikupas oleh Panitia Khusus Hak Angket terhadap kebijakan Bailout Bank Century. Hadi menyatakan BPK telah menyelesaikan 60 persen audit. Dari situ sudah kelihatan sejumlah temuan yang memperkuat temuan lama. “Terhadap 9 temuan sebelumnya sebagaimana telah dilaporkan dalam Laporan Pemeriksaan Investigatif atas Kasus PT Bank Century yang telah disampaikan kepada DPR RI, tidak ada perubahan apapun. Bahkan dalam pemeriksaan investigatif lanjutan yang kami laksanakan, kami menemukan fakta-fakta lain yang memperkuat fakta sebelumnya,” katanya. Sejauh ini menurutnya BPK tidak menemukan kendala. Hanya mengingat kasus Bank Century sudah terjadi lama, maka pengumpulan bukti dan penelusurannya pun tidak mudah. Dengan demikian, proses audit memerlukan waktu. “Soal waktu (selesai audit)

10

“Prioritas utama KPK adalah kasus korupsi kelas kakap. Sementara kasus korupsi yang berskala kecil ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan dan KPK cukup melakukan supervisi. Selama ini saya melihat KPK bekerja serampangan, tidak terfokus,” ujar Abraham Samad tepatnya saya tidak dapat mengatakan tapi BPK sedang bekerja dengan keras supaya cepat selesai,” kata Hadi.

Diragukan Meski Ketua BPK itu menjamin, namun kekhawatiran muncul juga di tengah masyarakat, apakah hasil audit itu mampu membongkar tuntas kasus Century? Salah satu kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Misbakhun juga mempunyai perasaan yang sama. Kekhawatirannya mun-ul lantaran BPK hingga saat ini belum menjelaskan kepada publik perkembangan audit forensiknya. “Audit forensik Bank Century ha-rus menjawab beberapa pertanyaan mulai dari metodologi, sumber data hingga aliran dana Rp 6,7 triliun itu mengalir kemana saja,” kata Misbakhun. Alasan Misbakhun cukup rasional, lantaran untuk mendapatkan data-data aliran dana Rp 6,7 triliun tersebut bukanlah perkara gampang. Apa-lagi Bank Century pernah mengalami perubahan dalam sistem kom-puterisasi, sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh pada data yang diperoleh BPK. Misbakhun memberi saran kepada BPK. “BPK harus fokus dulu pada Rp 6,7 triliun itu mengalir kemana saja. Sumber datanya juga harus valid dan tidak mengalami modifikasi. Apalagi Bank Century ini kan pernah mengalami perubahan sistem kom-puterisasi bank, jadi jangan ada modifikasi data.” Menurut Misbakhun, dana yang

119 • DESEMBER 2011

digunakan untuk bailout Bank Century adalah dana tunai sehingga tidak gampang untuk melacaknya. Karena itu, dia mengingatkan BPK untuk tidak menggunakan metodologi yang menyimpang yang bisa berpengaruh pada hasil audit. “Inikan efeknya ke kekuasaan dan ke-kuasaan itu bisa melakukan modifikasi data dan sebagainya, makanya harus diberikan dukungan supaya tetap konsisten. Itu yang penting. Nah, kalau TOR (Term Of Referen-ce) BPKnya menyimpang, tidak fokus, data yang diterima bukan data yang sebenarnya, wah ini luar biasa,” tambah dia. Belum lagi, bekas anggota DPR dari PKS ini, BPK tidak pernah menyampaikan seperti apa progress report hasil auditnya kepada DPR. “Dulu kan setiap progress audit in-ves-tigatif itu dilaporkan ke DPR cukup teratur, nah sekarang mereka (BPK) menyampaikannya dalam bentuk persentase, tapi tidak ada hasilnya, ini yang menghawatirkan kita semua. Audit datanya dikatakan 60 persen tapi apa hasil kesimpulan sementaranya, itu yang mesti dipublish,” saran dia. Sementara itu politisi Hanura Syarifuddin Sud-ding mengatakan,BPK telah men-janjikan kepada DPR akan menyerahkan hasil audit investigatifnya pada Desember ini. “Kita berharap BPK dalam melakukan audit betulbetul sesuai fakta, profesional, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan tidak terkooptasi dengan pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dalam skandal Century ini,” kata Syarifuddin. Anggota Komisi Hukum DPR ini khawatir dengan tenggat waktu yang ter-lalu lama, akan menyebabkan audit investigatif yang dilakukan BPK ini masuk angin. Apalagi dalam berbagai pertemuan dengan DPR, BPK selalu mengatakan hasil auditnya be-lum selesai. “Ini ada apa? BPK kok cukup lama melakukan audit forensik. Nanti akan kita lihat, apa hasil audit BPK sesuai harapan masyarakat dan DPR yang memang dalam pansus ke pan-sus sudah


LAPORAN UTAMA menemukan adanya bermacam bentuk pelanggaran yang sudah diputuskan dalam rapat paripurna. Kita berharap hasil audit bisa menemukan berbagai penyimpangan itu, karena ketika di luar harapan, muncul pertanyaan atas hasil audit BPK itu,” katanya. Nah, jika BPK sudah masuk angin, Hanura, kata Sudding, sudah ancangancang akan melanjutkan ke Hak Menyatakan Pendapat. “Dari awal kita sudah mengambil posisi dan sikap seperti itu bahwa kita jangan ter-jebak oleh proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Bagi kami, Rapat Paripurna DPR sudah terang benderang dan ha-rus ditindaklanjuti ke Hak Menyatakan Pendapat. Ini juga ujian kredibilitas dewan atas keputusan yang sudah diambil,” tambah dia.

Sengaja Diulur Penuntasan megakasus Bank Century terkatung-katung lantaran ada tarik-menarik kepentingan politis yang sangat kuat. Permintaan tambahan waktu audit forensik oleh BPK yang akhirnya disetujui Tim Pengawas

(Timwas) DPR kian menguatkan agenda itu. Pengamat ekonomi politik dari Aspirasi Indonesia Research Institute, Yanuar Rizky, mengungkapkan aroma kepentingan sangat terasa dalam audit forensik sehingga menjadi rumit. “Sebetulnya audit-mengaudit ini masalah sederhana. Yang membuat rumit ialah politik, tetapi ini juga tidak lepas dari tidak adanya kepastian hukum,” ujar Yanuar. Dalam rapat dengan Timwas DPR kasus Bank Century, Rabu (23/11), Ketua BPK Hadi Purnomo meminta tambahan waktu dan baru akan menyerahkan hasil audit pada 23 Desember. Padahal, sebelumnya ia menyatakan sudah bisa menyerahkan hasil audit pada akhir November. Hadi beralasan, audit forensik baru selesai 60% karena terkendala adanya bukti tambahan serta beragam kesulitan, di antaranya kelengkapan dan data nasabah tidak jelas. BPK juga sulit menggali informasi dari tokoh kunci yang buron, seperti Rafat Ali Rizvi dan Hesyam Al Warouq.

Ketua Timwas DPR Taufik Kurniawan mengatakan, dalam rapat internal timnas, seluruh fraksi menyetujui permintaan BPK. Sikap itu akan disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna sebelum reses pertengahan Desember mendatang. “Fraksi-fraksi sepakat untuk memperpanjang waktu audit forensik BPK,” jelasnya. Timwas, menurut Taufik, juga perlu memperpanjang masa tugasnya yang berakhir 17 Desember. Pihaknya akan meminta waktu satu tahun ke depan agar dapat mengawasi penyelesaian kasus Bank Century. Yanuar menilai, persetujuan timwas itu mengesankan DPR mengambil sikap buying time alias mengulur waktu dalam penuntasan kasus dana talangan untuk Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. “Seharusnya panglima dalam kasus Bank Century ialah kepastian hukum. Tetapi karena semuanya buying time, malah politik yang menjadi panglima.” “Kalau dari KPK yang sekarang sudah terlihat mereka tidak mau mengambil aksi. Mereka tidak mau memegang bola panas,” sambung Yanuar. Penilaian senada dilontarkan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo. “Kasus ini besar dan diduga melibatkan banyak pihak termasuk politisi dan pejabat tinggi negara. Kita harus waspada akan adanya pihak yang ingin kasus ini tidak terinvestigasi di KPK.” Dengan disetujuinya penambahan waktu untuk audit forensik BPK, penuntasan secara hukum kasus Bank Century bakal diteruskan kepemimpinan KPK jilid tiga periode 2011-2015. Sebab, komisioner KPK saat ini akan berakhir 17 Desember nanti. Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin mengutarakan pihaknya tidak ambil pusing apabila penanganan kasus Bank Century diteruskan komisioner berikutnya. “Estafet hal yang biasa. Pimpinan KPK pada periode dua pada tahun 2008 juga menerima banyak limpahan kasus dari pimpinan KPK periode I.”Tim Konstan

119 • DESEMBER 2011

11


LAPORAN UTAMA

mediaindonesia

Uchok Sky Khadafi

Jangan Ikut Arah Angin Kemampuan pimpinan KPK untuk periode 3 ini sebetulnya tidak diragukan. Hal ini bisa dilihat dari visi dan misi mereka ketika melakukan fit and proper test di DPR. Tetapi, yang menjadi persoalan bukan dari kemampuan mereka, tapi “arah angin” mana yang akan mereka ikuti, apakah akan berpihak terhadap pemberantasan korupsi, atau mengikuti kepentingan politik tertentu.

A

braham Samad jangan terjebak. Kalau pimpinan KPK termasuk Abraham mengikuti kepentingan politik tertentu, maka pasti tidak ada lagi kerjasama atau koordinasi di antara pimpinan KPK. Akhirnya lembaga ini hanya sebagai alat politik untuk ‘membasmi’ musuh politik. Tentu, ini sangat berbahaya untuk KPK ke depan. Uchok Sky Khadafi, Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meragukan kemampuan KPK pimpinan Abraham saat ini, mampu menuntaskan kasus Century. Kasus ini tidak begitu mudah dibongkar karena dilindungi kekuatan politik yang kuat, dan Abra-

12

ham masih belum tahu atau familiar dengan internal KPK. Lagipula, kasus Centruy saat ini masih tergantung audit forensi BPK. “Kalau BPK tidak mau memberikan hasil audit, apakah ketua KPK mampu melanjutkan penindakan kasus ini? Walaupun ketua KPK mampu, barangkali, yang menjadi tersangka hanya orang-orang yang kecil alias tidak punya kekuatan politik apaapa,” katanya menjawab pertanyaan Konstan. Mengenai kemungkinan keterkaitan Bodiono dan Sri Mulyani dalam kasus Century, Uchok berpendapat Abraham bisa saja memanggil kedua orang itu. Tapi kalau hanya memanggil tanpa diikuti upaya penuntasan kasus tersebut, sama saja politik pencitraan,

119 • DESEMBER 2011

tak ubahnya dengan penegak hukum lainnya. “Percuma kalau hanya berani memanggil dan tidak hasilnya. Saya bisa mengatakan, kalau untuk sekedar memanggil, pimpinan KPK yang sekarang bisa melakukannya. Sekali lagi, apakah hasil dari pemanggilan tersebut, apakah bisa menuntaskan kasus Century, terutama untuk bisa menjawab keinginan masyarakat yang sudah lama belum ada keputusannya,” tambah Peneliti ICW Tama S Langkun. Bisa saja saat ini ketua KPK berjanji untuk melakukan pemberantasan kasus Century, kalau tidak berhasil akan mengundurkan diri. Ini penyataan politik di hadapan orang-orang politik. “Tapi pernyataan politik ini hanya pemanis bibir saja sebagai ‘trick’ atau cara agar mendapat suara dari anggota DPR. Kalau sudah terpilih dan duduk dibangku ketua KPK mungkin akan berubah karena, menduduki ‘kekuasaan’ itu enak dan saat itu ketua KPK sudah tidak membutuhkan anggota DPR karena sudah punya aliansi politik baru, yaitu pemerintah yang berkuasa. Dan saat mengucapkan selamat tinggal buat anggota DPR,” ujar Uchok. Terkait ini Tama menilai janji tersebut terlalu arogan. Karena waktu setahun untuk menuntaskan kasus-kasus besar cukup pendek. Bila melihat KPK jilid I maupun jilid II kasus-kasus besar yang dituntaskan lumayan menyita waktu. “Lihat saja nanti, tentunya masyarakat akan memantau dan menagih terus janji tersebut. Apakah bisa memenuhinya atau malah ingkar janji,” tegasnya. Menurut Uchok, jelas-jelas kemenangan Abraham adalah kemenangan Partai Golkar. Dan maka penyataan semua Partai Golkar selalu meminta Abraham untuk membongkar kasus Century. Ini artinya KPK akan dipergunakan untuk menyerang musuh Golkar agar untuk pemilu 2014 Golkar bisa memenangkan


LAPORAN UTAMA pemilu legislatif dan presiden. Dengan demikian, betul juga ‘tidak ada makan siang yang gratis’ semua harus dibayar saat orang lain menagih, kalau tidak mau ditagih ‘orang Golkar’ mengatakan ‘silahkan pulang kampung saja’. Jadi kata Uchok, kalau Abraham tidak mau dikatakan bahwa kemenangannya menjadi ketua KPK karena dukungan Golkar, maka yang harus didahulukan ketua KPK adalah membongkar kasus-kasus Wisma Atlet, dan Hambalang yang melibatkan DPR sendiri. Masa Nazaruddin hanya dijerat kasus gratifikasi saja. Ini namanya memalukan KPK betul. Tapi yang lebih gampang sebetulnya, yang secara politik lemah adalah membongkar kasus korupsi di Kementerian Transmigasi dan Tenaga Kerja atau Kementerian Daerah Tertinggal. Untuk Kementerian Daerah Tertinggal, KPK tinggal mengambil data audit BPK semester I tahun 2011 tentang dana Bansos (Bantuan Sosial). Barulah KPK membongkar kasus Century. Kalau sistematika dilakukan seperti ini maka KPK akan banyak mendapat pujian dari publik. Ke depan KPK sangat dipertaruhkan oleh lima pimpinan KPK. Karena frame kelimanya pimpinan atau kepentingan politik mereka sangat berbeda sekali. Apalagi untuk kelima pimpinan ini, ada yang ‘disenangi’ oleh DPR dan ada juga ‘disenangi’ oleh pemerintah. Jadi kerjasama mereka akan dipengaruhi oleh kepentingan politik dari luar KPK ini. KPK harus berani bertindak. Unsur penindakan tetap harus dikedepankan tanpa pandang bulu terhadap pejabatpejabat yang dianggap sebagai maling duit rakyat. Dan pimpinan harus kuat dari intervensi politik dari manapun baik dari partai politik maupun pemerintah yang berkuasa. Sehingga dengan kuat dalam penindakan, maka KPK ke depan tidak perlu lagi pencegahaan karena, lembaga seperti kementerian dan lembaga-lembaga lain akan melakukan pencegahaan sendiri karena takut anggota ditangkap oleh KPK. Dan badan

Tama S Langkun

pengawasan di lembaga seperti Bawasda (Badan Pengawasan Daerah) di Pemda, dan Irjen di kementerian, akan lebih aktif mengawasi anggota agar tidak terjadi korupsi dilembaganya. “Saya tidak punya harapan buat pimpinan KPK baru karena saya pesimis. Saya hanya ucapkan selamat kerja saja,” ujar Koordinator FITRA itu.

Konsep apa Sementara itu Tama belum mau memperkirakan sejauh mana kemampuan kepemimpinan Abraham Samad dan kerjasama dengan keempat wakil ketuanya untuk memberantas korupsi? Karena hingga kini belum terlihat konsep apa yang akan diketengahkan oleh mereka. Misalkan bagaimana dengan konsep penindakan masalah pencucian uang. Apakah mereka hanya akan berdasarkan pada undang-undang yang telah ada atau ada konsep baru supaya lebih efektif. Menurutnya, perlu diketahui halhal mendasar sebelum menyodorkan konsep harus ada evaluasi terhadap program sebelumnya, apakah itu di bidang pencegahan, penindakan hingga edukasi di masyarakat agar korupsi itu bukan lagi suatu budaya. Saya katakan, KPK jilid II cukup berhasil, karena ada puluhan anggota DPR ditangkap, beberapa mantan menteri hingga pejabat tinggi di republik ini juga dipenjarakan. Nah, hal-hal seperti itu evaluasi yang seharusnya dipertahankan. Pada intinya, nanti masyarakat bisa menilai sendiri keberhasilan pimpinan KPK sekarang. ICW bersama masyarakat akan merasa terpesona jika KPK sekarang menuntaskan kasus-kasus besar, tapi sebaliknya jika hanya kasus-kasus kecil yang diungkap sama saja dengan institusi penegak hukum lainnya. Jadi kepemimpinan KPK yang sekarang

harus bisa menjawab keinginan besar masyarakat. Saya belum bisa menilai kemampuan mereka sekarang, karena tolak ukur keberhasilannya, yaitu sejauh mana mereka bisa menuntaskan kasus-kasus korupsi besar. “Saya kira pemilihan yang dilakukan oleh anggota Komisi III DPR cukup moderat dan mengapresiasi banyak keinginan publik. Namun agak menyayangkan, karena kerja Pansel yang telah memberikan ranking sepertinya tidak ada artinya. Kita ketahui, bila menilik ranking yang dibuat Pansel cukup baik, seperti Bambang dan Yunus yang difavoritkan namun Yunus malah terpental, begitu Juga Abdullah Hehamahua, yang integritasnya sudah diketahui publik dan tidak diragukan lagi, malah mendapat suara paling jeblok. Tapi walau bagaimanapun pemilihan sudah usai dan itu harus dihormati,” katanya. Harapannya terhadap pimpinan KPK yang baru sangat besar dan itu juga menjadi harapan besar semua masyarakat Indonesia. “Kita berharap KPK yang baru bisa menjadi contoh bagi institusi-institusi penegak hukum lainnya, yaitu Polisi dan Kejaksaan dalam hal pemberantasan korupsi. Kita menunggu dan akan terus menagih janji-janji yang telah diucapkannya,” katanya menutup pembicaraan.Tim

119 • DESEMBER 2011

13


LAPORAN UTAMA

KPK Bisa Tangani Kasus BLBI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebetulnya memiliki cukup kekuatan untuk mengambil alih kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dari tangan kejaksaan.

D

asar hukum pengambilalihan kasus BLBI oleh KPK dapat dilihat dari beberapa ketentuan dalam UU No 30/2002 tentang KPK. Pertama, Pasal 6 huruf (b) yang menyatakan bahwa KPK mempunyai tugas untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang mempunyai kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Artinya, KPK dapat melakukan supervisi terhadap Kejaksaan Agung yang melakukan penyidikan terhadap kasus BLBI. Kedua, Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b), KPK berwenang melakukan pengawasan,penelitian,atau penelaahan terhadap instansi yang

14

menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Sedangkan dalam ayat 2 dinyatakan bahwa KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Ketiga, Pasal 9 UU No 30/2002 yaitu bahwa pengambilalihan penyidikan atau penuntutan dapat dilakukan oleh KPK dengan beberapa alasan di antaranya penanganan tindak pidana korupsi berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 9 huruf b). Kemudian penanganan tindak pidana

119 • DESEMBER 2011

korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya (Pasal 9 huruf c). Sayangnya, sejumlah obligor utama dan pejabat tinggi BI yang mengucurkan BLBI justru dihentikan proses penyelidikannya. Selanjutnya penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi (Pasal 9 huruf d). Penanganan kasus BLBI oleh aparat penegak hukum sangat nyata terindikasi judicial corruption, yang kemudian terbukti dengan tertangkap tangannya jaksa Urip Tri Gunawan saat menerima suap dari Artalyta. �Selanjutnya adanya campur tangan eksekutif yang menghambat penanganan tindak pidana korupsi (Pasal 9 huruf e). Salah satu bentuk intervensi eksekutif terhadap penyelesaian kasus BLBI adalah penerbitan Inpres No 8/ 2002 tentang release and discharge oleh Presiden Megawati yang membebaskan obligor penerima SKL dari semua proses hukum. Sementara itu, ada pandangan yang menyatakan pengambilalihan kasus BLBI oleh KPK bertentangan dengan asas


LAPORAN UTAMA nonretroaktif. Padahal, hal ini tidak tepat. Meskipun Pasal 28 UUD 1945 menjamin hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut,akan tetapi makna yang sesungguhnya dibalik kalimat tersebut adalah bahwa pada diri seseorang tidak dapat dituntut di muka persidangan dengan hukum pidana materiil yang berlaku surut. Dengan kata lain, yang tidak boleh berlaku surut adalah hukum pidana materiilnya, sedangkan hukum pidana formilnya tidak terdapat larangan untuk tidak boleh berlaku surut. Penyidikan dan penuntutan dapat berlaku surut. Asas legalitas dalam hukum pidana formil berarti setiap perbuatan pidana harus dituntut sehingga dalam hukum pidana formil asas nonretroaktif tidak berlaku. Dengan demikian, sangat relevan bila KPK mengambil alih penyelidikan kasus BLBI mengingat fungsi dan tugas KPK berdasarkan UU ada pada lapangan hukum pidana formil. Apalagi wewenang menuntut perkara korupsi sebelum terbentuknya KPK sesungguhnya merujuk pada ketentuan mengenai pemberlakuan KUHAP (UU No 8/1981). Dan perlu diketahui bahwa pada saat terjadi kasus korupsi BLBI, korupsi merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam UU No 3/1971 yang kemudian diubah menjadi UU No 31/1999 dan diubah ke UU No 20/2001.

Kasus lama Kasus BLBI tahun 1997 bukan perkara baru. Di Kejaksaan Agung kasus ini sudah SP3 yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan. SP3 tersebut dikeluarkan tanggal 13 Juli 2004 kepada pengusaha Sjamsul Nursalim dan Anthony Salim. Alasan SP3 tersebut yaitu karena adanya Surat Keterangan Lunas (SKL) dari BPPN dan mengacu pada Inpres No 8 Tahun 2002 yang menyebutkan, bagi para debitor BLBI yang kooperatif akan diberikan pembebasan dari segala tuntutan hukum.

Terhadap SP3 tersebut mendorong berbagai macam elemen masyarakat agar KPK menangani perkara BLBI. Namun dengan jelas KPK tidak akan mengambil alih kasus tersebut, dengan alasan tempus delicti. “KPK tidak akan menangani karena tempus delicti,� ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta. Untuk membahas kasus BLBI diakhir tahun 2008, KPK sempat mengundang pihak Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan. Namun kedatangan mereka semua tidak mendatangkan angin segar malah sebaliknya kasus ini bak ditelan bumi seperti kasus dana talangan Bank Century Rp 6,7 triliun. Dalam perkara BLBI, negara telah menggelontorkan Rp 700 triliun untuk menyelamatkan konglomerat. Nilai tersebut lebih dari separuh niai APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Negara) 2011 yaitu Rp 1,200 triliun. Namun uang yang telah dikucurkan tersebut tanpa adanya administrasi yang jelas, sehingga negara tidak bisa menagih kembali uang yang sejatinya hanyalah pinjaman. Aset-aset yang dijaminkan pun justru menimbulkan masalah. Menurut audit BPK nilainya rata-rata dibawah 40 persen dari total

kewajiban. Pada 2008, KPK membentuk empat kelompok kecil untuk mengkaji penyelesaian kasus-kasus BLBI. Kelompok pertama dipimpin Rudi Margono yang bertugas membahas kasus-kasus BLBI yang telah dilimpahkan ke pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kelompok kedua diketuai Sarjono Turin yang bertugas mendalami kasus-kasus BLBI yang dihentikan penyidikannya karena tersangka mendapat surat keterangan lunas dari pemerintah. Tim ketiga yang diketuai Suwarji bertugas mengkaji kasus-kasus BLBI yang dihentikan penyidikannya karena kejaksaan tidak menemukan unsur perbuatan melawan hukum dan tidak ada kerugian negara. Sedangkan tim terakhir yang diketuai Muhammad Rum diperintahkan untuk mempelajari kasus-kasus BLBI yang penyelesaiannya lewat Menteri Keuangan. Mengenai hal tersebut ICW pun mempertanyakan penanganan kasus ini, terutama pada KPK. Menurut peneliti ICW, Febrydiansah, ICW kelanjutan proses penanganan korupsi BLBI di KPK, terutama setelah kasus suap Artalyta Suryani (Ayin) terhadap mantan jaksa Urip Tri Gunawan yang telah divonis bersalah dan memiliki

119 • DESEMBER 2011

15


LAPORAN UTAMA kekuatan hukum yang tetap di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Lebih lanjut Febri menambahkan bahwa ICW berserta ahli pidana pernah mendatangi KPK tanggal 21 Oktober 2008. Mereka meminta agar KPK mengusut kasus BLBI dimulai dari kasus BDNI. Karena ada di fakta persidangan kasus Urip dan Ayin di Pengadilan Tipikor. ICW juga pernah menyerahkan pendapat para ahli hukum soal boleh tidaknya KPK mengusut BLBI meski terjadi jauh sebelum lembaga antikorupsi ini didirikan. Hasilnya, KPK berwenang mengusut BLBI. Atas kedatangan ICW itu, pihak KPK mengatakan bahwa kasus tersebut bukan ranah dari KPK. “Pada dasarnya kasus BLBI itu bukan wilayah KPK,” ujar Tama S. Langkun Divisi Investigasi ICW. Kasus ini, lanjut Tama, terjadi sebelum KPK berdiri dan Undang-Undang KPK terbentuk. Namun ICW akan tetap mendorong agar kasus BLBI ditangani oleh KPK. “Kita tetap dorong kasus ini,” tambahnya.

Kecewa Sementara itu, pengamat hukum

16

Frans Hendra Winata pernah mengungkapkan kekecewaannya terhadap perhatian penegak hukum terhadap BLBI. Menurutnya, sangat mengecewakan adalah aparat penegak hukum sampai saat ini tidak serius dalam menangani kasus penyalahgunaan dana BLBI, belum lagi keinginan politik dari pemerintah yang terlihat masih setengah hati dalam menuntaskan kasus BLBI yang sangat membebani rakyat. Sikap setengah hati pemerintah tersebut, lanjut Frans, timbul karena adanya kebimbangan antara upaya pemberantasan korupsi dengan upaya untuk meningkatkan perekonomian. Padahal, jika rule of law ditegakkan, maka perekonomian akan stabil dan kredibilitas Republik Indonesia akan meningkat di mata dunia. “Uang negara yang telah dikucurkan kepada obligor, dan tidak mereka kembalikan, selama ini ditanggung oleh seluruh rakyat dalam pos pembayaran utang dalam APBN setiap tahunnya. Tercatat sekitar 20 persen – 30 persen anggaran harus disisihkan dalam APBN untuk pos pembayaran utang, yaitu untuk membayar bunga obligasi dalam rangka rekapitalisasi maupun bunga obligasi dalam rangka BLBI,” ujar Frans. Seperti diketahui, BLBI dikucurkan di masa Presiden Soeharto, lalu diproses hukumnya pertama kali oleh Presiden BJ Habibie. Tapi karena Habibie hanya memimpin dua tahun, proses hukumnya tidak selesai. Kemudian di masa Presiden Abdurrahman Wahid proses hukum BLBI dilanjutkan, bahkan Jaksa Agung Marzuki Darusman dan Menteri Keuangan Bambang Sudibyo sudah berkoordinasi secara intens dengan Kepala BPK Satrio Budihardjo ‘Billy’ Joedono. Namun entah mengapa, Jaksa Agung dan Menteri Keuangan malah dipecat. Waktu itu santer terdengar tiga konglomerat (Marimutu Sinivasan, Prajogo Pangestu dan Sjamsul Nursalim) yang nota bene pengem-

119 • DESEMBER 2011

plang BLBI dan pasien BPPN, berhasil mendekati Gus Dur. Buah dari pendekatan itu adalah pemecatan kedua menteri tersebut. Sedangkan pada era Megawati, kasus BLBI berbuah pemberian SP3 serta Release & Discharge (R&D), semacam perjanjian pembebasan penuntutan pidana di kemudian hari sepanjang utangnya telah dilunasi. Megawati menerbitkan satu R&D untuk lima konglomerat: The Ning King, Hendra Liem, Ibrahim Risjad, Sudwikadmono, dan Salim Group. Sementara di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SP3 BLBI Anthoni Salim dan Sjamsul Nursalim dicabut kembali serta dilakukan penyelidikan ulang atas BLBI kedua konglomerat tersebut, namun tak terkonfirmasi apakah R&D-nya juga dicabut. Keputusan Tim Penyidik Kejagung yang dipimpin Jaksa Urip Tri Gunawan menunjukkan tidak adanya unsur pidana korupsi pada kasus BLBI Anthoni Salim dan Sjamsul Nursalim. BLBI ini merupakan dana bantuan yang diberikan BI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Bantuan ini diberikan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF) dalam mengatasi masalah krisis. Pada Desember 1998, BI menyalurkan dana BLBI Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Kasus ini mencuat setelah keluarnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penggunaan dana BLBI oleh 48 bank. Hasil audit ini menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar Rp 138 triliun. Dalam kasus BLBI, Nursalim menerima dana BLBI sebesar Rp 28,41 triliun, namun hanya mengembalikan aset dan uang senilai Rp 4,93 triliun. Kejagung sendiri telah menyerahkan dokumen kasus BLBI ke KPK. Namun, hingga kini belum jelas kelanjutan kasus tersebut. Tim Konstan


LAPORAN UTAMA

Jangan Lupa Anwar Nasution-Maulana Ibrahim Harus menanggung beban berat, demikian bisa dikatakan KPK dalam menjalankan tugasnya. Selain kasus Century dan BLBI, ada satu kasus yang selalu disorot oleh Komite Pemantau Korupsi Nasional atau KONSTAN, yakni dugaan peranan Anwar Nasution dan Maulana Ibrahim atas kasus aliran dana Bank Indonesia Tahun 2003 sebesar Rp 100 miliar.

Maulana Ibrahim

K

oordinator Komite ini telah menyampaikan surat kepada Ketua KPK Busyro Muqqodas perihal hal tersebut di atas. Surat yang ditandatangani oleh Drs H Imam Hermanto tertanggal 10 Februari 2011 itu, ditembuskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jaksa Agung Basrief Arief dan Ketua DPR Marzuki Alie. Diharapkan, surat tersebut segera ditanggapi oleh Ketua KPK. Seperti diketahui, mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan empat orang mantan Deputi Gubernur BI yaitu Aulia Pohan, Maman Sumantri, Bun Bunan EJ Hutapea dan Aslim Tadjuddin telah divonis kurungan badan dan denda oleh KPK karena terlibat aliran dana Rp 100 miliar itu. Namun dalam kasus yang sama Anwar Nasution (Deputi Gubernur Senior BI waktu itu) dan Maulana Ibrahim (Deputi Gubernur BI waktu itu) lolos dari jerat hukum KPK. Berdasarkan data, Keputusan

Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003 disetujui dan ditandatangani oleh Burhanudin Abdullah (Gubernur BI, saat itu), Anwar, dan para Deputi Gubernur BI yakni Aulia Pohan, R. Maulana Ibrahim, Maman H. Somantri, Bun Bunan E.J. Hutapea dan Aslim Tadjuddin. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi pada saat itu, KPK telah menetapkan menjadi tersangka dan menahan anggota Dewan Gubernur lainnya selain Burhanudin yaitu Aulia, Maman, Bun Bunan dan Aslim. Hal mana orang-orang tersebut merupakan Dewan Gubernur yang ikut mengambil keputusan dalam Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003. Rapat Dewan Gubernur (RDG) waktu itu pada intinya menyetujui/memutuskan pengeluaran dana yang sifatnya insidentil dan mendesak sebesar Rp 100 miliar untuk melakukan kegiatan dalam rangka membina hubungan sosial kemasyarakatan melalui lima kegiatan. Pada kenyataannya dua orang Dewan Gubernur BI yang pada saat RDG tersebut yaitu Anwar Nasution dan Maulana ikut menyetujui/memutuskan hingga saat ini belum dijadikan tersangka.

Anwar Nasution

Jika dilihat dari kewenangan dan peranan Anwar dan R. Maulana dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 22 Juli 2003, yang bersangkutan termasuk Dewan Gubernur yang menyetujui/memutuskan Rapat Dewan Gubernur tersebut sehingga dana Rp 100 miliar mengalir ke Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). Sehingga sangatlah jelas bahwa hasil keputusan tersebut adalah keputusan kolektif (bersama-sama). Hal ini dapat menimbulkan kejanggalan jika Dewan Gubernur lainnya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan, sedangkan Anwar Nasution dan Maulana Ibrahim hingga saat ini belum ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

Tanpa kecuali Karena kebijakan aliran dana sebesar Rp 100 miliar diputuskan oleh Dewan Gubernur melalui Rapat Dewan Gubernur BI, seharusnya dalam kasus ini, seluruh Dewan Gubernur BI tanpa terkecuali bertanggungjawab

119 • DESEMBER 2011

17


LAPORAN UTAMA atas kebijakan yang dikeluarkan BI dan juga ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan Pasal 55 KUHP. Hal ini dipertegas dalam putusan/vonis para dewan gubernur lainnya yang telah menjalani hukuman, yang mana dalam putusan maupun kesaksian menyebutkan peranan Anwar dan Maulana yang secara bersama-sama ikut menandatangani RDG tanggal 22 Juli 2003. Mantan Sekretaris BI Mieke Bambang yang dilaporkan KPK atas sangkaan mencoba menyimpan, memindahkan, dan menghilangkan barang bukti kasus aliran dana BI tahun 2003 sebesar Rp 100 miliar itu, pada tanggal 11 Januari 2011 sudah ditahan pada saat pelimpahan kasusnya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas pelanggaran Pasal 231 KUHP. Namun menjadi aneh adalah dua orang Dewan Gubernur BI yang pada

18

saat RDG tersebut yaitu Anwar dan Maulana yang ikut menyetujui/memutuskan hingga saat ini belum dijadikan tersangka. Padahal, berdasarkan keterangan dari kuasa hukum BI, yakni Amir Syamsuddin menilai kejadian itu adalah kesalahpahaman. Dia memindahkan dokumen itu bukanlah dengan maksud menghilangkan barang bukti, berkas yang diperlukan penyidik tak dilengkapi daftar dokumen yang tak boleh disentuh. Dia tak tahu bahwa itu barang-barang yang disita. Lagi pula, Amir menjelaskan, dokumen itu sudah berada di tangan KPK. Yang menyerahkan adalah MH Nurlis E. Meuko. Maka dalam rangka penegakan hukum dan sesuai dengan UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan dalam kepemimpinan Busyro Muqqodas saat ini agar, KPK dalam menegakan hukum tanpa pandang bulu, sehingga

119 • DESEMBER 2011

tidak terdapat diskrimasi perlakukan terhadap dewan gubernur yang terlibat kasus dugaan aliran dana BI sebesar 100 miliar tersebut. Kasus aliran dana BI mulai mencuat setelah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar Na-sution pada 14 November 2006 menyurati Ketua KPK saat itu, Taufiequrachman Ruki. Anwar menyampaikan temuan hasil audit BPK tentang penya-lahgunaan dana Rp 100 miliar dari YPPI oleh di-reksi BI. Berawal dari kasus inilah yang membuat masyarakat mulai kehilangan kepercayaan mereka terhadap KPK. Jika Burhanuddin dan empat orang mantan Deputi Gubernur BI yaitu Aulia, Maman, Bun Bunan dan Aslim telah divonis kurungan badan dan denda oleh KPK, mengapa dalam kasus yang sama Anwar Nasution dan Maulana Ibrahim lolos dari jerat hukum KPK?Tim Konstan


LAPORAN UTAMA

Nunun Akhirnya

Tertangkap Prestasi KPK jilid II ini perlu juga diacungi jempol. Pasalnya, Nunun Nurbaeti, setelah buron sejak Februari 2010 akhirnya bisa dibekuk Jumat malam (9/12), kira-kira seminggu sebelum masa kerja KPK sekarang yang dipimpin Busyro Muqqodas tutup buku. Namun masih banyak lagi yang belum ditangkap, dan ini menjadi pekerjaan rumah KPK pimpinan Abraham Samad. Dokumentasi Konstan, dalam sebuah acara yang di hadiri Ibu Nunun Nurbaeti bersama kerabat. Dikrop sesuai etika jurnalistik

B

erita tertangkapnya Nunun itu disambut dengan berbagai tanggapan. Umumnya tanggapan itui positif, sebab dengan tertangkapnya Nunun, yang sejak 23 Mei 2011 ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemenangan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004, akan membuka tabir lebih lebar kasus itu. Penegasan tertangkapnya Nunun dilontarkan oleh Duta Besar Luar Biasa RI dan Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Thailand, M Hatta keesokan harinya. Tersangka kasus travel cheque itu ditangkap bertepatan dengan peringatan hari antikorupsi se-dunia. “Ditangkap royale police Thailand pada Jumat sore,” jelas Dubes RI M Hatta, Sabtu (10/12/). Hal ini juga dibenarkan oleh Juru bicara KPK Johan Budi juga membenarkan penangkapan Nunun sudah dilakukan sejak Jumat sore.

“Otoritas Thailand menangkap sejak Jumat sore.” Nunun diterbangkan ke Jakarta Sabtu sore dengan menggunakan pesawat Garuda GA-0867. Nunun dan tim penjemput tiba di Jakarta sekitar pukul 18.15 WIB, kemudian langsung menuju ke KPK. Tujuh bulan lalu, istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu dikabarkan tertangkap di Thailand. Namun setelah dicek kebenarannya ternyata hanya isu. KPK sendiri terkesan ekstra hatihati dalam menangani kasus Nunun ini, bahkan terkesan sangat lambat. Semula ia dikabarkan sedang dirawat di sebuah rumah sakit karena ‘lupa ingatan’. Suaminya, Adang Dorodjatun berkali-kali menegaskan istrinya sakit sehinmgga harus dirawat. Adang memperilahkan siapa saja yang tak percaya untuk menceknya. Namun ia enggan membeberkan di rumah sakit mana istrinya dirawat. Alasan Adang, sebagai suami ia harus melindungi sang istri. Belakangan mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris meyakinkan Nunun ada di Thailand. Namun hal ini kembali dibantah. Pekerjaan mencari Nunun memang tak mudah. KPK dengan segala cara namun hasilnya nihil.

Ada kabar Nunun dilindungi kekuatan bisnisnya. Namun hal ini sulit terbukti. Ada kabar ia sering mondar-mandir Singapura-Kamboja-Thailand. Belakangan foto Nunun beredar sedang berbelanja di Singapura ditemani seorang wanita.

Ada beking Ketua KPK Busyro Muqoddas pernah mengatakan bahwa lembaganya kesulitan mendatangkan Nunun ke tanah air untuk menjalani pemeriksaan karena ada yang membekingi. Bekingnya itu satu kekuatan besar. Namun ia tidak menyimpulkan kekuatan besar itu apa. Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengaku tidak tahu jika tersangka kasus korupsi cek pelawat Nunun Nurbaeti yang ketika masih buron karena ada yang melindungi. “Tidak tahu saya,” ujar Timur saat ditemui sebelum sidang kabinet paripurna di kantor Mensesneg, Sekretariat Negara, Kamis (27/10). Status tersangka diterapkan kepada Nunun menurut Busyro, setelah jajaran pimpinan dan satuan tugas yang ada di KPK melakukan gelar perkara. Penetapan ini sesuai dengan prosedur yang ada yaitu dengan melakukan ekspos atau gelar perkara. “Ekspos dihadirkan pimpinan dan satgas di KPK. Tentunya kami sadar betul kami lembaga yang tidak memiliki SP3, makanya selama ini harus selalu

119 • DESEMBER 2011

19


LAPORAN UTAMA

berhati-hati,” jelas Busyro. Atas perbuatannya Nunun terancam hukuman lima tahun hal tersebut karna Nunun terkena pasal 5 ayat 1 huruf b dan atau pasal 13 Undang-Undang No 31/1999 jo Undang-Undang No 20/2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Istri Adang ini dianggap berperan penting dalam pemberian suap kepada para anggota DPR Komisi IX terkait kemenangan Miranda Swaya Goeltom dalam pemilihan DGS. “Yang bersangkutan diduga memberi sesuatu kepada anggota DPR periode 1999-2004, terkait pemilihan Deputi Gubernur BI,”papar Johan. Dimana dalam pasal 5 ayat 1 huruf b UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, disebutkan, setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan dalam jabatannya, diancam dengan pidana kurungan maksimal lima tahun penjara. Sementara untuk pasal 13 ancaman hukuman maksimalnya 3 tahun penjara. Pasal 13 ini dikenakan kepada setiap

20

orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengigat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Ketika KPK mengumumkan status tersangka terhadap Nunun, suami Nunun tampak tidak hadir dalam rapat tersebut. Adang sendiri adalah anggota DPR Komisi III yang diusung dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Jauh sebelum Nunun tertangkap, KPK berjanji akan melakukan berbagai cara untuk memulangkan Nunun dari Singapura (waktu mendengar kabar Nunun masih di Singapura). Sampai pertengahan tahun ini keberadaan Nunun sendiri belum jelas, pihak KPK mengklaim bahwa Nunun sedang berada di Singapura dan KPK berjanji akan membawa pulang istri Adang. Pernyataan tersebut dikuatkan Busyro karena tim KPK sudah beberapa kali kesana. Dan akan melakukan upaya ekstradisi. “Kami lakukan upaya-upaya ekstradisi, kami sedang dalam proses melakukan itu,” imbuh Busyro. Lalu, bagaimana bila Nunun tetap menetap di Singapura? Busyro menegaskan akan menggunakan instrumen lain, karena Singapura memang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Ia juga berharap keluarga Nunun bisa menghadirkan Nunun secara sukarela. Sulit menangkap Nunun tempo hari, memunculkan gagasan agar KPK melakukan pengadilan in absentia terhadap istri Adang itu. Tapi KPK tidak menginginkan tersangka kasus dugaan suap cek pelawat, Nunun Nurbaeti, diadili secara in absentia. Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menilai, pihaknya sulit mengungkap otak pemberian cek pelawat kepada anggota dewan 1999-2004 itu jika Nunun

119 • DESEMBER 2011

disidang secara in absentia. “Sebaiknya tidak. Nanti keenakan dia. Kalau Anda ingin Nunun saja (in absentia), kalau di balik Nunun juga (diungkap), sebaiknya jangan (in absentia),” kata Bibit di Jakarta, Kamis (17/11). Peradilan in absentia harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain terdakwa tinggal atau pergi keluar negeri. Hingga kini, kata Bibit, KPK tetap berupaya menangkap Nunun. Bibit meminta publik bersabar dan mempercayakan hal tersebut kepada KPK.

Kapan Miranda? Meski Nunun sudah dibekuk, namun kinerja KPK masih belum lengkap karena sampai saat Miranda Swaray Goeltom masih belum ditetapkan menjadi tersangka. Padahal kasus ini tentang pemilihan DGS yang dimenangkan oleh Miranda. Perlu diketahui untuk melancarkan menjadi Deputi Gubernur Senior BI, Miranda kerap melakukan pertemuan dengan mantan politisi PDI Perjuangan Agus Condro Prayitno di sebuah hotel. Hal tersebut dijelaskan oleh mantan politisi Agus saat wawancara dengan Konstan. Hal tersebut dibenarkan oleh Miranda. Menurutnya pertemuan dengan PDI Perjuangan terjadi di klub Bimasema Dwarawati di Hotel Darmawangsa, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut dilakukan sebelum pemilihan DGS BI. “Iya memang ada pertemuan, tetapi itu tidak secara khusus dengan PDIP,” ujar Miranda saat menjadi saksi Dudhie Makmun Murod di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Menurut Miranda pertemuan tersebut dihadiri oleh politisi senior Panda Nababan, Dudhie Makmur Murod, Miranda, Tjahjo Kumolo, Emir Moeis, dan seluruh anggota komisi IX dari fraksi PDI Perjuangan. Dalam pertemuan tersebut semua tagihan pembayaran dibayar oleh Miranda. “Karena itu tidak sembarangan orang yang bisa pakai, kebetulan saya member di klub


LAPORAN UTAMA Bimasena,” tambahnya. Ia menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut hanya menyampaikan mengenai visi dan misinya dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Selain dengan PDI Perjuangan, Miranda juga melakukan pertemuan dengan fraksi lainya. “Saya tidak ingat dengan siapa saja karena pada saat itu yang terima telepon sekretaris saya,” ujarnya. Di waktu yang sama KPK juga memeriksa Agus Condro Prayitno, ia menjadi saksi untuk tersangka dari Fraksi PDI Perjuangan Panda Nababan, Engelina Pattiasina, Muhammad Iqbal, Budiningsih dan Jeffrey Tongas Lumban. Kelimanya adalah anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan periode 1999. Agus menjelaskan, perintah untuk memilih Miranda dalam pemilihan DGS BI datang dari petinggi fraksi PDIP. Yaitu Ketua Kelompok Fraksi Tjahjo Kumolo, Sekretaris Fraksi Panda Nababan, dan Ketua Komisi Keuangan DPR Emir Moeis. “Kalau itu kan saksi kuncinya kan aktor-aktor yang kasih perintah. Kalau saya pengalamannya hanya sampai ketika dikasih Traveller Cheque di ruang Pak Emir, yang kasih Dudhie. Selebihnya yang paling tahu itu Pak Dudhie, Pak Panda, Pak Tjahyo dan Pak Emir,” katanya. Menurut Agus, para petinggi Fraksi PDIP saat itu pasti mengetahui proses yang terjadi. Ia yakin, ada pemberian uang setelah pemilihan terhadap Miranda dilakukan fraksinya. Dengan kata lain, pimpinan fraksi mengetahui rencana pemberian uang dari Miranda ke fraksinya. “Nggak mungkin kami terima (uang) kalau nggak ada lampu hijau dari fraksi, kan saya sudah bilang, ada arahan. Kalau nggak ada, mana berani terima. Pak Tjahjo bilang Bu Miranda mau kasih uang.” jelasnya. Saat memberi arahan, lanjut Agus, Tjahyo Kumolo mengatakan, Miranda bersedia memberi uang Rp 300 juta. Tapi, jika fraksi meminta Rp 500 juta, Miranda juga tidak berkeberatan. Menurut Agus, pembicaraan mengenai

hal ini pernah diutarakan Tjahyo dalam rapat Kelompok Komisi (Poksi) PDIP di Komisi IX. “Itu dihadiri teman-teman yang lain. Seingat saya seperti itu ada arahan. Ditanya siapa (yang hadir), ada Dhudie, Emir Moeis dan Panda Nababan,” tegasnya. Ketika di tanya wartawan terkait bantahan Miranda bahwa dirnya tidak memberikan uang, menurutnya kesediaan Miranda memberi uang diketahuinya dari Tjahyo Kumolo. Agus hanya mengatakan yang sesungguhnya saat ditanyai oleh penyidik KPK. “Ya saya nggak ngerti mau membantah atau tidak, wong saya ketika ditanyakan penyidikan, saya menceritakan yang saya ingat. Saya kenal Bu Miranda juga nggak. Ketemu juga satu kali di Hotel Dharmawangsa saat dikenalkan fraksi. Kemudian kalau ketemu saat rapat resmi,” tuturnya. Seperti diketahui, KPK menangani penyuapan terkait pemilihan DGS BI 2004, setelah menerima laporan salah satu penerima cek pelawat atau Traveller Cheque (TC) PT Bank International Indonesia Tbk pada sejumlah anggota Komisi IX DPR 1999-2004. TC yang dikeluarkan BII dibeli oleh PT Bank Artha Grha Tbk atas pesanan PT First Mujur Plantation. Total TC yang dibeli

senilai Rp 24 miliar dengan denominasi Rp 50 juta. Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan 26 anggota DPR Komisi IX periode 1999-20004 menjadi tersangka. Alasan penempatan status tersebut, KPK menduga para tersangka ini telah menerima sejumlah uang dari Miranda melalui Nunun Nurbaeti Daradjatun dalam bentuk cek pelawat. Pemberian tersebut dilakukan pasca pemilihan DGS BI. Pemberian uang tersebut dilakukan untuk memuluskan Miranda menjadi Deputi Gubernur Senior BI. Terkait kasus pembagian cek pelawat Pengadilan Tipikor telah mantan anggota DPR-RI komisi IX periode 1999-2004, Dudhie Makmun Murod 2 tahun, Endin Soefihara divonis 1 tahun 3 bulan, dan Hamka Yandhu 2 tahun 6 bulan. Selain itu Pengadilan Tipikor juga telah memvonis mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Undju Djuhaeri 2 tahun kurungan. Setelah Nunun tertangkap, masih banyak lagi buron yang gentayangan di luar negeri. Sebut saja Neneng Sri Wahyuni, istri M Nazaruddin, dan masih sekitar 40 orang lagi. Kita berharap KPK yang akan dipimpin oleh Abaraham Samad nanti bisa menggulung mereka semua. yul

Kronologi perburuan Nunun Nurbaeti • 23 Mei. Di dalam rapat kerja dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan pimpinan KPK, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengumumkan bahwa Nunun Nurbaeti telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. “Kami telah menetapkan Ibu Nunun Nurbaiti sebagai tersangka,” kata Busyro. • 26 Mei. Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas permintaan KPK mencabut paspor atas nama Nunun Nurbaeti. Sebelum dicabut, masa berlaku paspor tersebut berakhir pada 11 Nopember 2014. • 30 Mei. Tersiar kabar bahwa Nunun Nurbaeti terlihat berada di Thailand. • 6 Juni. Nunun Nurbaeti resmi menjadi buronan Interpol atas red notice yang dikirimkan Mabes Polri. • 31 Agustus. Adang Dorodjatun mengaku menerima SMS ucapan selamat Idul Fitri dari istrinya yang menjadi buronan KPK. • 23 Nopember. Tersiar foto mengenai Nunun Nurbaeti di sebuah perbelanjaan di Singapura. Foto tersebut diketahui dibuat pada 2010.. • 10 Desember. Dubes RI untuk Thailand, M Hatta, mengkonfirmasikan kabar bahwa Nunun Nurbaeti berhasil ditangkap. “Benar. Nunun sudah ditangkap oleh Royal Police,” ujarnya.

119 • DESEMBER 2011

21


LAPORAN UTAMA

22

119 • DESEMBER 2011


LAPORAN KHUSUS UTAMA

Presiden Sigap Menterinya Gagap Kecewa. Itulah yang tergambar dari diri Presiden SBY saat ia memperoleh informasi justru dari pesan singkat yang masuk ke telepon genggamnya serta berita di media massa. Bukan berasal dari menteri yang dipercaya olehnya untuk mengemban amanat Negara.

119 • DESEMBER 2011

23


istimewa

LAPORAN KHUSUS

Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri KIB II pasca reshuffle

S

elasa 18 Oktober 2011. Setelah lama ditunggutunggu, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan secara resmi perombakan kabinetnya. Bisa dibilang, pengumuman itu mematahkan atau menguatkan sejumlah spekulasi nama-nama calon menteri yang sempat beredar kencang waktu itu. Maklum, sebelum pengumuman itu diluncurkan, Presiden sempat bereaksi atas nama-nama calon menteri yang beredar cepat. Ia dengan tegas menampik kalau sepkulasi itu muncul atas bocoran yang mengalir dari lingkungan istana. Yang jelas, setelah pengumuman itu keluar, ada dua pos menteri dari parpol yang dikurangi. Satu dari Partai Demokrat, satu dari PKS. Yang jelas, bagi Mantan Menteri Pertambangan dan Energi di Era Presiden Megawati Soekarno Puteri ini, perombakan itu dilakukan untuk lebih menyukseskan pencapaian pembangunan di 3 tahun sisa pemerintahannya. “Tujuan dari penataan kembali Kabinet Indonesia Bersatu 2 ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas kabinet,” kata Presiden SBY, di Istana Presiden, Jakarta.

24

Menurut SBY, ada lima pertimbangan yang menjadi dasar dalam merombak susunan kabinetnya. “Pertama berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan integritas,” tegasnya. Alasan kedua adalah faktor the right man in the right place. Dan alasan ketiga adalah kebutuhan atau keperluan dari kabinet. Alasan keempat, lanjut SBY, adalah adanya faktor aspirasi dan masukan masyarakat luas yang saya terima dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini. Dan alasan kelima adalah pertimbangan faktor persatuan dan kemajemukan. Dalam merombak kabinet, dia dibantu oleh Wakil Presiden Boediono. Pembahasan dilakukan selama sekitar satu minggu. “Untuk mengolah berbagai faktor mengambil keputusan berkaitan dengan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu 2,” ujarnya. Harapan yang ditanamkan Presiden SBY kepada para pembantunya tersebut, memang tidak terlalu glamours, lebih mengedepankan terciptanya program yang tengah dijalankan. Tapi apa mau dikata, harapan tinggalah harapan. Istilahnya, besar pasak daripada tiang. Para pembantu yang diharapkan mampu meringankan beban Sang Presiden, justru sebaliknya. Menginjak di bulan ketiga, sistem

119 • DESEMBER 2011

pelaporan antara Presiden (SBY) dengan jajaran di bawahnya belum berfungsi dengan baik. Kerap kali laporan tersampaikan cukup lambat dan tidak melalui sistem yang seharusnya berjalan di pemerintahan. Hal itulah yang dikeluhkan Presiden SBY saat membuka sidang kabinet paripurna, di kantor presiden, Jumat (2/12). “Terkait daya tanggap yang menjadi ciri good governance. Saya mau memberi koreksi, sistem pelaporan cepat sering tidak berjalan dengan baik,” ujar SBY. Ia mencontohkan pada peristiwa ambruknya jembatan di sungai Mahakam, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. SBY mengaku menerima informasi itu dari pesan singkat yang masuk ke telepon genggamnya serta berita di media massa. Bukan berasal dari sistem yang seharusnya berfungsi. Padahal ketika itu kejadian sudah berjalan selama satu jam. Untungnya, kata Presiden, ia bisa berkomunikasi langsung dengan gubernur di lapangan serta Kapolda. Meski ketika itu Kapolda tidak berada di lokasi. “Mestinya masalaah seperti itu harus cepat ke tangan presiden. Boleh laporan sementara, kemudian diikuti apa yang harus dilakukan,” terangnya. Contoh lain, lanjut SBY, ketika ia sempat melihat running text di channel TV News Asia Kamis (1/12) malam kemarin seputar persoalan di Papua. Dalam pemberitaan yang dapat dilihat di seluruh dunia itu seolah mengabarkan tentara telah melakukan penembakan kepada pengibar bendera (Bintang Kejora) yang semestinya tidak terjadi. Mendapat informasi itu, SBY lalu menghubungi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. “Saya telepon Mensesneg, apa yang terjadi untuk dikomunikasikan, jawabannya setengah komplit meski belum dikonfirkmasikan,” kata Presiden. Terhadap hal sensitif seperti ini, menurut SBY, laporannya harus cepat. Berikan langsung informasi itu kepada Presiden. “Kalau berita itu


LAPORAN KHUSUS UTAMA tidak akurat, berikan koreksi. Jangan sampai berjam-jam masyarakat global mengetahui hal keliru,” tegasnya. Itulah mengapa SBY menyayangkan banyak kejadian yang malah ia dengar melalui SMS ataupun media massa. Bukan dari sistem yang seharusnya berfungsi. Bahkan, tak jarang ia lebih tahu terlebih dahulu daripada jajaran di kabinetnya. Oleh karenanya, menurut Presiden sistem ini harus segera di koreksi.

Kritik Lucunya, lagi satu hari kemudian, selain mengkritik para pembantunya, Presiden juga mengingatkan para

menterinya dan lembaga pemerintah non kementrian serta BUMN untuk segera menyampaikan laporan kinerja kepadanya. Yah, klo sistemnya seperti ini tak ada ubahnya dengan pelajar sekolah lanjutan yang ditagih untuk mengumpulkan kliping atau makalah di akhir semester. Dari sini saja masyarakat awam sudah bisa menilai kalau sistem dalam menjalankan program roda pemerintahan kurang begitu mulus dan terkoordinasi. “Bulan ini bulan terakhir tahun kerja 2011, saya instruksikan Saudara-Saudara, para menteri, mencakup pimpinan LPNK, badan usaha milik negara, dan para gubernur kepala daerah. Intinya agar saudara melaporkan apa yang telah dilakukan dan dicapai pada 2011 ini. Rujukannya adalah RKP 2011, APBN 2011, dan instruksi presiden baik yang tertulis maupun lisan,” kata Presiden. Kepala Negara meminta, selain laporan ditujukan padanya, laporan juga disampaikan kepada Wakil Presiden Boediono dan juga Kepala Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto. “Medio Januari 2012, saya harap laporan itu sudah saya terima dan tembusannya kepada Wapres dan Kepala UKP4, saya minta lakukan verifikasi agar menjadi bagian dari evaluasi kinerja,” tegas Presiden. Sekalipun kondisinya demikian, mau tidak mau, suka tidak suka, rakyat Cuma bisa berharap agar program yang dicanangkan bisa berjalan sesuai harapan. Tidak lari dari jalur yang telah ditentukan. Sekitar akhir Februari 2011, Presiden juga sempat

mengkritisi para bawahan dan jajaran pemerintahannya. Waktu itu, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengatakan bahwa perekonomian periode 2009-2010 sudah berjalan sangat baik. Meski begitu ia mengaku masih kecewa, karena banyak jajaran dibawahnya tidak bekerja dengan maksimal.”Pemerintah dan birokrasinya masih sering berjalan lambat, bahkan tidak jarang berjalan tidak sejalan dengan perencanaan,” kata Presiden di hadapan para Gubernur dan Bupati di Istana Bogor Jawa Barat, Senin (21/2). Kekecewaan SBY juga ditujukan kepada para menterinya yang dianggapnya sering tidak mengindahkan keputusan yang diambil dalam sidang kabinet. “Dalam sidang kabinet sering di putus A, namun tidak dijalankan. Malah, tiga bulan kemudian menghilang,” sesal SBY. Sayangnya, waktu itu Presiden SBY tidak menyebut para menterinya yang sering mbalelo atau mengabaikan keputusan kabinet tersebut. Kekesalan SBY tidak sampai di sini saja. Tidak maksimalnya komunikasi antar jajaran kementerian juga dikeluhkan sang Presiden. Dengan tegas, Presiden SBY menyatakan bahwa segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh Presiden sudah harus di jalankan. “ Sekali diputuskan, jangan ada diskusi lagi di bawah. Sehingga mandeg, dan kita bisa rugi.” Terhadap pemerintah daerah, Presiden menyesalkan masih adanya pemda yang menolak peluang investasi hanya karena faktor kepentingan. “Misalnya, karena kepentingan bisnis keluarga,” ujarnya. Untuk masalah ini, Presiden SBY nampak kesal berat. Sehingga ia perlu menekankan suaranya lebih dalam, “Ada satu Kabupaten, dan ada satu kota yang rencananya sudah bagus sekali, investasinya nyata, semua sudah setuju namun terhambat karena si Bupati, walikota tidak setuju. Saya tidak ingin hal ini terjadi lagi, apalagi nilai investasinya 100 - 300 Miliar. Tidak mudah mencari

119 • DESEMBER 2011

25


LAPORAN KHUSUS

Bayang-bayang Di mata Pengamat Ekonomi Fauzi Ichsan, perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah tepat. Namun, masih ada beberapa masalah yang

26

tak bisa diselesaikan hanya dengan mengganti menteri. “Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah masalah yang sifatnya stuktural atau sistem di mana masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan pergantian menteri semata,” katanya. Selain itu, Fauzi menambahkan, dari semua menteri ekonomi yang baru, hanya Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik yang dinilai harus belajar banyak mengenai bidang kementeriannya.”Diperlukan waktu 6 sampai 12 bulan untuk Jero Wacik belajar mengenai sektor minyak, sementara permasalahan paling parah terjadi di sektor migas. Turunnya produksi minyak diakibatkan oleh rendahnya investasi eksploitasi minyak lepas pantai. Dalam waktu 3 tahun serta iklim inventasi yang tidak kondusif, akan sulit untuk meningkatkan produksi minyak.” ujarnya. Berbeda jauh dengan Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN. Kinerja Dahlan sebagai pengusaha sudah terbukti melalui kemampuannya dalam memperbesar Jawa Pos. Didukung juga dengan kemampuannya dalam mengatasi masalah kelistrikan nasional melalui PT PLN (Persero). Dari kedua prestasi tersebut, jelas di mata para investor dan pengusaha bahwa Dahlan adalah orang yang dapat dipercaya untuk memperbaiki dan mengembangkan BUMN.”Namun peningkatan kinerja BUMN tidak dapat terjadi bila hanya difokuskan pada Menteri BUMN semata, pimpinan-pimpinan BUMN juga memegang peranan penting. Selanjutnya pemilihan para pimpinan BUMN menjadi ajang partai politik untuk menempatkan orang-orangnya.” Hal senada juga dilontarkan Fauzi untuk Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan. Gita dianggap sangat mampu dalam mengemban tugas ini. Walaupun berlatar belakang perbankan dan finansial, Gita akan cepat belajar mengenai perdagangan. Gita diharapkan mampu mempromosikan Indonesia keluar

119 • DESEMBER 2011

yan

investor senilai ini,” kata Presiden penuh sesal. Kekesalan lain, yang membuat terhambatnya pembangunan kata SBY karena masih banyak investor yang ingkar janji. Padahal peluangnya sudah disetujui dan disiapkan pemerintah. Penyakit keempat lanjutnya adalah karena lambannya tanggapan pemerintah mengenai regulasi yang ternyata Menghambat investasi masuk. Lambannya penanganan regulasi yang menghambat ini, mulai dari Kementrian hingga Pemda. Presiden pun meminta seluruh jajarannya mulai dari Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk serius menangani 5 penyakit utama penghambat pembangunan tersebut. Setiap peluang investasi yang masuk, diminta untuk terlaksana secara jujur dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pemda pun diminta harus aktif untuk memastikan bahwa proyek investasi ini berpengaruh terhadap infrastruktur dan peluang menciptakan lapangan kerja. Penyerapan tenaga kerja lokal, diharapkan lebih menjadi prioritas Pemda. ‘’Saya tahu, Gubernur, Bupati atau Walikota sudah punya perencanaan daerah masing-masing. Tapi pastikan bahwa pembangunan ekonomi di daerah bisa sinergi dan terintegrasi dengan pembangunan secara nasional. Apalagi sebagian besar investasi ini tidak menganggu APBD karena berasal dari non APBN dan pihak swasta,’’ pesan SBY. Rapat kerja Presiden dengan Gubernur seluruh Indonesia kali ini membahas persoalan ekonomi. Hadir dalam kesempatan ini wakil Presiden Boediono, jajaran Menteri KIB II, Pimpinan lembaga tinggi, BUMN dan seluruh Gubernur se Indonesia.

Menteri BUMN Dahlan Iskan

negeri. Yang menjadi permasalahan adalah ruang gerak perdagangan luar negeri. Sulit melakukan perubahan yang drastis dalam perdagangan luar negeri karena terbatas oleh adanya WTO dan FTA” tambahnya. Sementara untuk Menteri Kelautan dan Perikanan Cicip Sutardjo dan Menteri Perhubungan EE Mangindan, Fauzi tidak berkomentar banyak. Hal yang paling digaris bawahi olehnya adalah investasi dan infrastruktur yang harus terus ditingkatkan dan dibenahi oleh kedua kementerian tersebut. Terutama untuk meningkatkan kelautan diperlukan pelabuhan yang kuat serta transportasi kelautan yang memadai. “Merealisasikan potensi kelautan sulit dimaksimalkan, karena tidak bisa berkembang sendiri. Diperlukan kerjasama dari kementerian-kementerian lain seperti keuangan, BUMN dan Pekerjaan Umum.” imbuhnya. Kalau kondisinya demikian, sudah barang tentu Presiden akan terus mengkritisi kinerja para menterinya yang berjalan tidak seiring. Pastinya, rakyat lagi yang harus menelan pil pahit akibat belum terciptanya irama sinkronisasi antara Presiden dan para pembantunya. wan


LAPORAN KHUSUS UTAMA

D

i mata Pengamat Politik dari Universitas Indonesia , Iberamsjah ketidakpatuhan itu dapat dilihat dari seringnya Presiden SBY memberikan arahan baik di kabinet dan di internal Partai Demokrat namun tidak segera direspon dengan baik. “Coba tengok saja keluhan SBY, yang justru lebih dulu mendapatkan laporan mengenai runtuhnya jembatan di Kutai Kertanegara melalui SMS padahal dia sudah punya sistem dan mentri-mentrinya pun tidak ada yang melaporkan. Juga keputusan dirinya memecat Nazaruddin sebagai bendahara umum usai pertemuannya itu yang tidak langsung ditindaklanjuti oleh bawahannya dengan pemecatan sebagai kader PD. Ini menandakan bawahannya baik di partai maupun kabinet tidak takut pada dirinya. Dia seperti sudah kehilangan legitimasi. Kasihan dia,” kata Iberamsjah di Jakarta. Hal seperti ini menurutnya akan terus berlangsung mengingat sifat SBY yang tidak tegas dan peragu sehingga bisa terus dipermainkan. SBY pun terus dianggap lemah dihadapan rakyat karena rakyat menginginkan pemimpin yang tegas. Para menteri SBY dan kader-kader partainya pun terlihat asik dengan urusan masingmasing tanpa peduli dengan urusan SBY baik sebagai presiden maupun pendiri partai. Terkait kasus Nazaruddin, Iberamsjah melihat banyak anak buah SBY yang terkesan masih mau melindungi Nazaruddin meski SBY sudah menindak dia dengan memecatnya sebagai bendahara umum. “Kalau dia tegas, begitu dia dipecat jadi bendahara umum, anak buahnya seharusnya menindaklanjuti dengan pemecatan dia sebagai kader PD. Bukan malah terus dilindungi. Seorang pemimpin itu berdeham atau batuk saja sudah merupakan tanda. Apalagi jika sudah ada keputusan tegas darinya. Ini seperti anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. SBY boleh teriak, anak buah

SBY Diabaikan di Partai dan Kabinet Presiden SBY dinilai tidak lagi dipatuhi oleh anak buahnya baik di kabinet maupun di internal Partai Demokrat. Keluhan SBY mengenai tidak tanggapnya jajaran kabinet dalam menanggapi isu serta keputusannya memecat Nazaruddin pada 23 Mei 2011, tidak diikuti dengan pemecatan sebagai kader partai, merupakan bukti nyata betapa anak buahnya tidak peduli padanya.

Presiden SBY

jalan terus sesuka hati,” imbuhnya. Dirinya melihat tidak ditindaklanjutinya keputusan pemecatan Nazaruddin merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh kader-kader PD terhadap Nazaruddin karena kader-kader yang membela ini pernah ikut menikmati tindak pidana yang dilakukan Nazaruddin sekaligus bentuk perlawanan terhadap keinginan SBY. “Jadi awalnya mereka melindungi Nazaruddin meski untuk itu mereka harus melawan perintah dan keinginan SBY, tapi setelah ternyata bukti-buktinya kuat dan Nazaruddin balik arah menyerang mereka, baru mereka ketakutan. Jadi pemecatan Nazaruddin karena mereka takut terseret bukan patuh pada SBY,”

paparnya. Partai Demokrat sendiri tercatat baru resmi memecat Nazaruddin pada 4 Juli 2011 yaitu setelah dirinya kabur ke Singapura dan meneriakkan ‘nyanyian’ tidak sedap yang diarahkan kepada petinggi-petinggi Demokrat atau setelah KPK menetapkannya menjadi tersangka pada 30 Juni 2011. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan mengapa keputusan SBY memecat Nazaruddin tidak diikuti oleh DPP PD memecatnya. “Kalau sudah tahu dipecat oleh SBY meski baru sebagai bendahara umum, tentunya pasti kan ada sesuatu yang tidak beres. Lalu mengapa partai atau DPP dan FPD di DPR memberikan izin dia berobat? Apalagi ditegaskan

119 • DESEMBER 2011

27


LAPORAN KHUSUS

bahwa Nazaruddin benar-benar sakit dan berat badannya turun 18 kg. Ini kan terkesan melindungi Nazaruddin dan melawan perintah SBY. Seharusnya mereka tidak melakukan itu biar tidak timbul pertanyaan-pertanyaan di masyarakat yang mencurigakan,” jelasnya. Terakhir dirinya pun menyarankan kepada SBY untuk bisa bertindak tegas kepada siapapun bawahannya baik di kabinet maupun partai, jika memang bawahan-bawahannya tidak menjalankan apa yang dia perintahkan.

Mustahil Demokrat Melindungi Bagi para petinggi Partai Demokrat seperti Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat EE Mangindaan, Jero Wacik dan Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Andi Nurpati dalam konferensi pers di Kantor Pusat DPP-PD, Graha Kramat VII beberapa waktu lalu menegaskan, pemecatan Muhammad Nazaruddin selaku bendahara umum partai dilakukan di kediaman Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, 23 Mei 2011 lalu. Pemecatan itu dilakukan setelah permintaan agar Nazaruddin mundur baik-baik dari jabatannya tidak diindahkan Nazaruddin yang saat ini telah 28

menjadi terdakwa.“Saat itu, di Cikeas, Nazar dalam persidangan yang digelar Dewan Kehormatan (dipimpin SBY) pada 23 Mei 2011 pagi, diminta mundur dengan baik-baik. Asumsi kami, ia akan mau mundur dari bendahara umum nyatanya Nazar keberatan mundur. Melihat hal itu, Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam sidangnya secara bulat memutuskan untuk memberhentikan Nazaruddin. Itulah fakta yang terjadi,” kata Amir. Amir menegaskan, konferensi pers diadakan untuk mengklarifikasi pernyataan Nazaruddin dalam persidangan perdananya. Konferensi pers juga digelar untuk meluruskan pemberitaan media tentang apa yang terjadi saat kedatangan Nazaruddin ke Cikeas. Sehingga tidak muncul penafsiran atau asumsi yang mengarah pada ketiadaan fakta. Memang sebelumnya muncul rumor seusai pernyataan Nazar bahwa ia sempat bertemu SBY di Cikeas, sebelum Nazar kabur ke Singapura pada 23 Mei 2011 malam. Penjelasan Dewan Kehormatan Partai Demokrat menjadi penting karena saat Nazar pergi, ia memang telah dipecat. Sehingga mustahil jika Partai Demokrat ingin melindunginya. Amir menegaskan, sidang yang dipimpin SBY dihadiri seluruh pengurus dewan kehormatan, yakni Anas Urbaningrum selaku wakil ketua, Amir Syamsuddin selaku sekretaris, dan dua anggota yakni EE Mangindaan dan Jero Wacik.“Kami menjadi saksi hidup apa yang terjadi pada rapat Dewan Kehormatan, 22 hingga 23 Mei 2011,” kata Amir. Sebelumnya SBY ketika membuka sidang kabinet paripurna di kantor Presiden Jakarta, Jumat (2/12) pagi, tampak kecewa berat dengan kinerja sejumlah menterinya. Kekecewaan SBY itu terutama terkait laporan awal runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara

119 • DESEMBER 2011

(Kukar) pekan lalu yang menelan banyak korban jiwa. “Saya beri contoh ketika peristiwa ambruknya jembatan sungai Mahakam di Kutai Kartanegara. Saya menerima berita itu justru dari SMS yang masuk dan ketika sudah ada berita media massa. Bukan dari sistem, padahal sudah berjalan kurang lebih satu jam,” kata SBY di depan seluruh menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang hadir dalam rapat itu. Presiden mengatakan itu adalah koreksi dia terhadap sistem pelaporan cepat yang sering tidak berjalan baik dilakukan oleh para menteri. Dikatakan SBY, seringkali dia tahu lebih dulu kejadian atau peristiwa penting di luar sana ketimbang laporan awal dari menterinya. Karena itu, SBY mengatakan hidupkan sistem pelaporan cepat para menteri. “”Ini terkait dengan daya tanggap yang menjadi ciri good governance. Jika

saudara (menteri) sudah menangani, beritahu saya sehigga saya ceritain sistem sudah bekerja dan tindakan sudah dilakukan. “Ini bagian dari tanggungjawab dan daya tanggap kita untuk membantu publik menangani masalah dan juga pemberitahuan kepada pers sehingga tidak terjadi pemberitaan yang simpang siur,” kata SBY. yap


BEDAH KASUS (Bedus)

Korupsi Berdalih ’Inpak’ Sunat Bansos

Perang Pencari Keadilan Vs Pencari Kesejahteraan Kami tidak salah saat menulis kata inpak, itu bukan salah penulisan dari Infaq. Tetapi itu memang penyelewengan arti dari kata infaq. Infaq yang merupakan amalan tulus yang diatur bagi kaum muslim telah dipelesetkan menjadi Iuran Paksaan. Ini ditengarai menjadi salah satu modus yang dipraktikkan dalam menggangsir duit rakyat. Terutama dalam sejumlah kasus bansos di lingkungan Pemprov Jabar. Di Jawa dana bansos dari Pemerintah Provinsi ternyata banyak yang diselewengkan atau dikorupsi. Gubernur Ahmad Heryawan mengakui tidak ada pengawasan menyebabkan banyak dana bansos yang disalah gunakan. Sampai saat ini tercatat 78 kasus penyelewengan dana bantuan sosial dengan 17 tersangka. Oleh karena itu menurut Gubernur akan segera diterbitkan Peraturan Gubernur yang akan mengatur dan mengendalikan penggunaan dana Bantuan sosial itu. Pendiri Partai Keadilan (cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera) yang menyokong Gubernur Jawa Barat, turut melaporkan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) dan dana hibah di Jawa Barat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yusuf menduga dana tersebut dipotong separuh. Hal itu diketahuinya setelah menemukan sendiri praktik pemotongan dana bansos akan dikucurkan ke yayasan pendidikan yang dikelolanya di Bogor. Jika, laporan Yusuf Supendi bisa dibuktikan maka Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai penyokong Gubernur Jabar harus meminta maaf kepada publik, demikian pula sebaliknya jika tidak terbukti, nama baik partai dakwah ini mesti dipulihkan. Dalam kasus ini citra dan nama partai dakwah ini menjadi pertaruhan. Pertarungan Yusuf supendi vs Gubernur Jabar seolah menggambarkan adanya klik pencari kesejahteraan dan klik pencari keadilan di tubuh PKS. Sikap Heryawan terhadap penanganan kasus ini akan menunjukan posisinya, apakah di klik pencari keadilan atau di klik pencari kesejahteraan.

119 • DESEMBER 2011

29


D

i Jawa Barat dana bansos dari Pemerintah Provinsi ternyata banyak yang diselewengkan atau dikorupsi. Gubernur Ahmad Heryawan mengakui tidak ada pengawasan menyebabkan banyak dana bansos yang disalah gunakan . Sampai saat ini tercatat 78 kasus penyelewengan dana bantuan sosial dengan 17 tersangka. Oleh karena itu menurut Gubernur akan segera diterbitkan Peraturan Gubernur yang akan mengatur dan mengendalikan penggunaan dana Bantuan sosial itu. Untuk menekan terjadinya penyelewengan dana Bansos ini dalam waktu dekat ini Pemprov Jabar akan mengeluarkan Peraturan Gubernur atau Pergub Dana Bansos yang akan mengatur masalah verifikasi administrasi dan lapangan. Diakui gubernur Ahmad Heryawan karena mekanisme yang lemah, memberi celah terjadinya penyelewengan dana bansos tersebut. Sampai saat ini kata gubernur, pihaknya belum memproses sekitar 5 ribu proposal bansos nanti setelah Pergub Bansos diterbitkan baru akan akan ada pencairan. Diterbitkannya Pergub dana Bansos ini agar setelah dana itu cair dapat diawasi dan setiap lembaga atau individu penerima dana Bansos dari Provinsi Jawa Barat harus menyertakan laporan penggunaannya kalau tidak akan dimasukkan pada daftar hitam atau blacklist dan akan diumumkan di media massa, agar publik dan penegak hukum yang menghukum yang bersangkutan sebagai

30

119 • DESEMBER 2011

efek jera. Tampaknya, kasus bansos jawa barat akan bertambah. Mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia melaporkan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) dan dana hibah di Jawa Barat. “Saya menemukan dana bansos disunat 50 persen. Saya punya data. Walaupun ini masalah kecil, tapi total (dana bansos) seluruh Indonesia kan Rp 300 triliun,” kata Yusuf. Mantan anggota Majelis Syuro PKS itu menjelaskan, Jawa Barat kebagian dana bansos dan hibah Rp 836 miliar. Yusuf menduga dana tersebut dipotong separuh. Hal itu diketahuinya setelah menemukan sendiri praktik pemotongan dana bansos senilai Rp 180 juta yang akan dikucurkan ke yayasan pendidikan yang dikelolanya di Bogor. “Saya hampir menangkap orang yang memberikan bansos dan meminta dipotong 50 persen. Setelah dia tahu saya pemilik yayasan itu, mereka tidak jadi (memotong),” ujarnya. Yusuf meminta KPK mengusut kasus itu secara tuntas. Dia juga mendorong komisi antikorupsi untuk mengawasi pengelolaan dana bansos yang rawan penyimpangan. Dalam penelusuran Konstan, pemotongan dana Bansos ini kerap kali dilandasi dengan alas an untuk dana infak. Ini juga terkuak dalam pemeriksaan dana bansos di Kejaksaan Tinggi. Salah seorang jaksa menyebutkan


kalau alasan yang kerap disampaikan adalah untuk infak. Alasannya toh dana yang diterima juga merupakan sumbangan dari pemda. Alasan inilah yang membuat penerima dana bansos kerap tidak berkutik. Jadi, modus pemotongannya adalah setelah dana diterima. Para lembaga-lembaga yang akan menerima dana bansos ini sebelumnya telah dikondisikan oleh ’orang-orang partai’. Mereka ini yang bergerilya sejak dari penggalangan proposal, verifikasi, hingga pencairan. Setelah dana cair, mereka akan mengawal penerima dan meminta infaq. ”Ini lebih merupakan iuran paksaan dari pada infaq untuk ibadah,” ujar sumber Konstan. Hasilnya, secara adminstratif, nyaris tidak ditemukan penyimpangan. Begitu rapih dan tersusun. Namun, coba dilihat daftar para penerima. Umumnya (mengingat belum semua terverifikasi) berafiliasi pada Partai Keadilan Sejahtera, partai yang menyokong Gubernur Jawa Barat. Di sini titik krusial dalam penyelidikan sebab, diperlukan kehati-hatian dalam menyelidikai. Sebab, jalur adminstrasinya sudah ’dirapikan’. Demikian juga dengan saksi-saksi. Penyelidik kini menelisik dengan satu keyakinan, there’s no such a perfect crime. Pasti ada kelengahan yang akan dibuat. Apakah, kelengahan terhadap Yusuf Supendi ini bisa dijadikan pintu masuk? Kita lihat saja. Sementara itu, meski jarang diberitakan, ternyata Polda Jawa Barat juga telah melangkah menangani kasus bansos ini. Penyidik Polda telah memeriksa tiga orang pegawai Pemprov Jabar terkait dugaan penyelewengan dana bansos provinsi yang disebut-sebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp 400 miliar. Penyidik akan kembali memeriksa dua pegawai lainnya untuk klarifikasi. Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Jabar AKBP Martinus Sitompul saat dihubungi detikbandung melalui telepon, Kamis (8/12/2011). “Dalam minggu ini kita su-

dah periksa tiga orang untuk klarifikasi. Dua orang lagi akan kita panggil dalam rangka penyelidikan kasus ini.” ujarnya. Menurutnya klarifikasi diperlukan untuk mencocokan data yang dimiliki Polda Jabar. Semua informasi yang dihimpun itu akan dikumpulkan untuk diteliti lebih lanjut, apakah benar ada tindak pidana korupsi. Martinus mengakui untuk menyelidiki kasus ini akan memakan waktu lama. Sebab penyidik harus mengkroscek ke seluruh kabupaten dan kota yang menerima dana bansos ini. “Prosesnya akan lama, di situ sulitnya. Informasinya harus utuh, kita harus klarifikasi juga kepada penerimanya,” tuturnya. Terkait langkah kejaksaan tinggi Jabar yang juga menyelidiki kasus ini, menurut Martinus hal itu tidak masalah. Sama halnya, beberapa waktu lalu Yusuf Effendi, mantan kader PKS yang melaporkan kasus ini ke KPK. “Dalam tahap penyelidikan korupsi, tiga lembaga ini tak masalah bersamaan melakukannya. Namun kalau sudah ada satu lembaga yang masuk ke penyilidikan, ya dua lembaga lainnya tak boleh,” katanya

Gubernur Membantah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa penyaluran dana bantuan sosial atau Bansos sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Karena itu, ia tidak gentar seandainya ada pihak-pihak tertentu yang melaporkan dirinya ke KPK. “Saya tidak akan menghalang-halangi, seseorang melapor ke aparat penegak hukum terkait penyaluran dana Bansos di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar.” “Karena Negara kita, Negara hukum. Namun yang harus diperhatikan, pengucuran dana Bansos sesuai aturan dan mekanisme,” Heryawan, Selasa (6/12). Heryawan menjelaskan dalam pengucuran dana Bansos, Pemprov Jabar menggunakan sistem elektronik, atau antar-rekening, sehingga tidak mungkin terjadi penyimpangan. “Untuk itu, saya tidak gentar dilaporkan yang tidak-tidak ke aparat penegak hukum, karena dengan sistem (elektronik) tersebut tidak mungkin ada pemotongan dalam penyaluran dana Bansos,” tandasnya. Beberapa waktu lalu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) juga menemukan potensi penyimpangan penggunaan dana bansos sebesar Rp 765 miliar. Kepala Divisi Pengembangan Jaringan Daerah Fitra, Hadi Prayitno mengatakan, selama ini proses dan penetapan alokasi bansos tidak melalui usulan kebutuhan masyarakat secara partisipatif, sehingga peruntukannya tidak jelas. Bahkan, bansos cenderung hanya dibagikan

119 • DESEMBER 2011

31


oleh elite daerah kepada jaringan politik dan pengikutnya. ”Modus penyimpangan yang dilakukan di antaranya pemberian bantuan tanpa pengajuan,” ujarnya. Modus lain yakni pemberian dana melebihi alokasi kepada suatu organisasi, potongan pada setiap item bantuan, tidak ada pertanggungjawaban atas penggunaan dana, dan indikasi bantuan fiktif. Menurut Hadi, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi teratas dalam penyimpangan dana bansos. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I tahun 2010, potensi penyimpangan bansos Jateng Rp 173 miliar. Urutan kedua ditempati Sumatera Utara dengan potensi kerugian Rp 148,4 miliar, kemudian Jawa Timur Rp 89 miliar, Jawa Barat Rp 50,9 miliar, dan NTB Rp 46 miliar. Tim Konstan

A. Heryawan:

”Apa yang Harus Ditakutkan?” GUBERNUR Jabar Ahmad Heryawan tidak gentar dengan “serangan” Yusuf Supendi yang menuding adanya dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Rp 839 miliar di Pemprov Jabar pada tahun anggaran 2010. Heryawan malah menantang mantan rekannya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk melaporkan dugaan korupsi itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ini negara hukum, silahkan saja melapor. Yang pasti, Pemprov Jabar tidak pernah takut untuk menghadapi pemeriksaan terkait laporan Yusuf Supendi. Apa yang harus ditakutkan?” kata Heryawan kepada wartawan usai melantik Pengurus Daerah Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Jawa Barat periode 2011-2016 di Aula Barat Gedung Sate, Jln. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Selasa (6/12) siang. Heryawan juga menilai, tidak tepat jika Yusuf melaporkan Pemprov Jabar tentang dugaan korupsi bansos. Pasalnya, Pemprov Jabar menggunakan mekanisme yang tepat dalam menyalurkan bansos sesuai aturan yang ada. “Kami sudah memakai sistem elektronik jadi tidak mungkin terjadi pertemuan antara pemberi dan penerima. Jadi tidak akan pernah ada penyimpangan sepeser pun di Pemprov Jabar karena perpindahannya dari rekening ke rekening. Mekanisme penyaluran bansos sangat ketat dan prosedural. Kita sudah berusaha membuat melkanisme untuk memperkecil penyimpangan itu,” ucapnya. Menurut Heryawan, alangkah lebih tepatnya jika Yusuf melaporkan yayasan atau lembaga yang menerima dana bansos tersebut. “Tanggung jawab bansos ada di penerimanya. Pemprov Jabar hanya menyalurkan saja. Yang mengelola dana bansos adalah penerima dana tersebut. Bisa yayasan, lembaga, atau lainnya. Di Pemprov tidak ada pemotongan. Jadi yang mungkin menyimpang

32

119 • DESEMBER 2011

adalah para penerima. Silahkan para pihak yang berkepentingan sesuai tupoksinya, memeriksa para penerima. Di Permendagri, saat uang sudah diterima, maka tanggung jawab keuangan berpindah kepada penerima. Nah, me stiny a P ak Yusu f melaporkan siapa penerimanya dan siapa yang menyunatnya,” katanya. Namun memang tidak tertutup kemungkinan jika ada oknum PNS Pemprov Jabar yang juga “bermain”. “Bisa saja penyunatnya dari oknum PNS. Tapi kami ‘kan memiliki mekanisme pengawasan mulai internal hingga yang dilakukan Yang Maha Kuasa. “Makanya sangat tidak mungkin ada penyimpangan di Pemprov Jabar. Namun kalau memang mau diperiksa, silahkan karena kami sangat siap. Tetapi sebaiknya penerima dan oknum penyunat juga diperiksa agar lebih jelas,” kata Heryawan. Gonjang-ganjing dugaan korupsi di Pemprov Jabar itu, muncul hanya beberapa bulan saja sebelum tahapan Pemilihan Gubernur Jabar 2013, dimulai. Rencananya, tahapan Pilgub 2013 sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2012 mendatang. Terkait hal itu, Heryawan menandaskan tidak tahu menahu motif pelaporan Yusuf Supendi yang “menyerang” dirinya. Jika ada motif politik, itu akan terbuka saat proses penyelidikan dari institusi hukum yang menanganinya. ■


TIPIKOR

Wow...... Fantastik

Isi Rekening PNS Muda Miliaran Rupiah KPK akan menindaklanjuti atas laporan PPATK terhadap temuan fantastik uang miliaran rupiah yang masuk ke rekening pribadi PNS muda golongan IIIB.

119 • DESEMBER 2011

33


S

etelah rekening Gayus Tambunan yang menggemparkan, kini publik kembali di gemparkan dengan temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Temuan tersebut yaitu banyaknya rekening Pegawai Negeri Sipil (PNS) muda nilianya fantastik mencapai miliaran rupiah. Atas temuan tersebut PPATK sudah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sudah diberikan ke KPK. Inikah bukan hal baru, tetapi ini kan cerita yang berkembang dari lama. Kalo dari PPATK berarti ada dana yang diluar kewajaran, artinya di luar behaviour ke rekeningnya,” ujar Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso di sela-sela Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jakarta. KPK sendiri sudah menerima laporan dari temuan PPATK, tindak lanjut terhadap laporan tersebut yaitu dengan mengusut tuntas rekening siluman yang diterima oleh para PNS muda. “Harus diusut,” kata Ketua KPK, Busyro Muqqodas. Ia pun mengapresiasikan temuan PPATK dan harus segera dilakukan proses hukum. “Jadi temuan yang perlu diapresiasi, temuan itu menarik,” tambahnya. Selain itu, KPK akan membidik pegawai negeri sipil berusia muda yang memiliki rekening tak wajar, yang diduga dari hasil korupsi. Hukuman ringan membuat PNS berusia muda yang memiliki jabatan tak ragu melakukan korupsi. Sedikitnya 10 PNS berusia muda terlacak memiliki dana di rekening mereka melebihi pendapatan resmi. Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, mengakui usia muda tak menghalangi PNS yang menduduki jabatan tertentu untuk korupsi. Terlebih PNS berusia muda tak diwajibkan melaporkan harta kekayaannya. Kondisi ini membuat PNS berusia muda ini luput dari pengawasan KPK. “Hal itu mungkin karena sistemnya. PNS yang muda-muda tak diwajibkan oleh undang-undang untuk melaporkan kekayaan sehingga mereka tak diketahui sepak terjang-

34

Okezone

TIPIKOR

Busyro Muqoddas.

nya. Mereka bisa mudah melakukan penyimpangan,” katanya. Haryono menyoroti hukuman bagi pelaku korupsi yang rendah, yang tak memberikan efek jera, sehingga PNS berusia muda tak takut mencuri uang negara. Padahal, transaksi mereka terlacak oleh PPATK. Selain itu, kerugian keuangan negara tidak dibebankan kepada koruptor sehingga mereka juga sulit dimiskinkan. “Selama ini jika kerugian negara Rp 500 miliar, tetapi pelaku korupsi hanya menikmati Rp 10 miliar, ya Rp 10 miliar yang harus dikembalikan. Kerugian negara yang lebih dari Rp 400 miliar tak dihitung lagi. Mestinya koruptor juga menanggungnya,” imbuhnya. Haryono menambahkan, bila dalam temuan tersebut tenyata KPK menemukan bahwa bila PNS yang terlibat adalah bukan pegawai biasa dan bukan penyelenggaran negara

119 • DESEMBER 2011

makan KPK tetap mempelajari dan mengumpulkan barang bukti. “Yang jelas kita tetap pelajari, kumpulkan bahan keterangan. Kalau memang hanya pegawai biasa itu bukan domain KPK, tentu akan kita serahkan ke Kejaksaan dan Kepolisian. Tapi kalau ternyata itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara tentu akan kita tangani,” paparnya.

Seharusnya lapor Agar, lanjut Haryono, tidak terjadi penyimpangan seharusnya PNS lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ke KPK. Namun mirisnya hanya beberapa PNS yang melaporkan, sehingga menimbulkan banyaknya penyimpangan. “Di Kementerian Keuangan itu kan yang wajib lapor LHKPN hanya beberapa ribu orang. Tapi setelah kasus Gayus, kita lihat memang di bawah-bawah itu banyak


TIPIKOR

10 PNS berusia muda terlacak memiliki dana di rekening mereka melebihi gaji yang diterimanya per bulan

melakukan penyimpangan. Karena itu kita minta pelaporan harta kekayaan bukan hanya penyelenggara negara harusnya seluruh pegawai seperti di KPK,” imbuhnya. Yang sudah menjalankan, tambah Haryono, Kepolisian dan Kementerian Keuangan. Dua lembaga ini sudah menerapkan seluruh pegawainya untuk melaporkan kekayaannya. Ia berharap seluruh lembaga mengikuti jejak dari dua lembaga ini. “Kita juga menghimbau kepada semua BUMN seperti Pertamina sudah memulai, Garuda Indonesia juga sudah memulai. Kita harap nanti Pemda dan Pemerintah Pusat juga menerapkan itu sehingga kita bisa mencegahnya. Laporan kekayaan terhadap semuanya dan laporan gratifikasi juga diintensifkan,” inginnya. Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso mengatakan, sebulan terakhir sedikitnya 10 PNS berusia muda terlacak

memiliki dana di rekening mereka melebihi gaji yang diterimanya per bulan. Agus mencontohkan, seorang pegawai mendapatkan gaji setiap bulan Rp 3 juta, tapi mengapa dia mendapatkan pemasukan tiap bulan Rp 10-25 juta tentu hal itu tidak wajar. “Apalagi kalo dia punya simpanan yang begitu banyak, sampai miliaran, itu sudah tidak wajar,” jelas Agus. Bahkan, ada dua PNS golongan IIIB berusia 28 tahun yang diduga menilap uang negara miliaran rupiah dari proyek fiktif. Keduanya mentransfer uang ke rekening istri. Istri mereka aktif mencuci uang yang diduga hasil korupsi itu dengan membeli valuta asing, emas, dan asuransi. “Jadi, masih banyak pegawai yang mirip Gayus (Tambunan),” terangnya. “Saya kira awalnya mereka bekerja buat atasan, ternyata tidak. Mereka bermain sendiri. Mereka masukkan ke (rekening) istrinya, lalu istrinya memecah ke anaknya usia lima bulan yang sudah diasuransi Rp 2 miliar, kemudian ke anaknya yang berusia lima tahun juga diasuransikan pendidikan sebesar Rp 5 miliar,” kata Agus. Menurut Agus, sejak tahun 2002, PPATK melaporkan 1.800 rekening mencurigakan kepada penegak hukum. Namun, tindak lanjutnya masih minim. Malah, PNS yang memiliki rekening tak wajar itu jabatannya terus mulus meski PPATK melaporkan kepada atasan hingga inspektorat jenderal di tempat mereka bertugas. “Kalau umur 28 sampai 38 tahun, 10 nama (pemilik rekening mencurigakan) mah ada, lebih mungkin. Saya bilang kalau

umur 28 tahun, kan, berarti orangnya potensial. Kalau tidak potensial, umur 28 tahun enggak bakal jadi IIIB,” tuturnya. Terhadap temuan ini, Agus sendiri sangat shock. “Saya pejabat baru di PPATK, baru sebulan saya menjabat dan dilantik Presiden, tapi saya shock setelah mengetahui hasil laporan korupsi,” katanya. Agus menyarankan agar pemerintah mengambil tindakan terkait temuan PPATK yaitu dengan membenarkan sistem pengelolaan keuangan negara, dimana Kementerian Keuangan bisa memperbaiki sistem tersebut. “Itu nanti Kemenkeu yang bisa memperbaiki sistem itu,” tuturnya. Selanjutnya tindakan yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap penyimpangan-penyimpangan keuangan. Hal tersebut harus dilakukan oleh Irjen Kementerian Dalam Negeri lalu ke Pemda-Pemda. Irjen itulah yang harus menggerakkan lagi pengawasan melekat dengan melakukan pembinaa intergritas dan moral. Lebih lanjut Agus menambahkan, atasan harus memperhatikan bawahannya yang tiba-tiba mendadak kaya. Atasan juga harus memberikan contoh yang baik kepada bawahannya karena hal tersebut bisa menjadi panutan untuk pegawainya. Selain laki-laki rekening siluman juga menghampiri PNS perempuan. “Sebulan ini saya melihat ada pegawai perempuan menerima gratifikasi bulanan Rp 20, Rp 25 paling besar Rp 50 juta,” tuturnya.

Jangan samar Terhadap temuan tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD meminta PPATK tidak mengungkapkan data samar-samar kepada publik seperti data tentang PNS golongan IIIB yang memiliki rekening miliaran rupiah. Lembaga ini disarankan untuk melaporkan data mencurigakan yang ditemukan kepada penyidik. Sedangkan Sekretaris Jenderal

119 • DESEMBER 2011

35


istimewa

TIPIKOR

Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan menduga kuat, PNS muda tak akan berani mengambil uang negara jika tidak ada yang menyuruh. Menurutnya, kasus rekening PNS muda yang miliaran adalah masalah sistemik. “Pasti ada aktor PNS senior dalam perkara ini,” kata Yuna. Dia menjelaskan,dalam sebuah proyek, biasanya seorang PNS muda tidak mungkin menjadi pimpinannya untuk kemudian mengeruk uang

36

negara. Posisi pimpinan sebuah proyek lembaga negara tentu dijabat oleh orang yang berpengalaman. Karena itu,Yuna meyakini ada permainan PNS senior dalam kasus ini. “Bisa jadi ini bentuk pengelabuhan. Pihak pejabat memanfaatkan PNS muda untuk menampung uang. Sebab, yang sering diincar penegak hukum adalah para pejabatnya,” terang Yuna. Ia mengatakan, kasus ini harus diungkap oleh penegak hukum seperti KPK lantaran dapat dikategorikan

119 • DESEMBER 2011

sebagai korupsi. Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mesti lebih detail dalam mengaudit keuangan negara, termasuk di daerah. Di lain pihak Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo mengatakan, alasan gaji tidak bisa dijadikan pembenaran PNS muda untuk menyelewengkan uang negara. Sebab, sejak reformasi birokrasi berjalan, pemerintah mencoba mengakomodasi kebutuhan PNS dengan kebijakan remunerasi. “Kita sudah melakukan program reformasi birokrasi sejak 2007 dan program ini semakin baik dan selalu menjadi nomor satu dalam program prioritas pemerintah melakukan reformasi birokrasi,” ungkapnya. Dengan dijalankannya program reformasi birokrasi, pemerintah mengklaim melakukan berbagai perubahan untuk meminimalkan tindakan-tindakan menyimpang yang dilakukan PNS. Menkeu menyebutkan, beberapa kementerian bisa melaksanakan delapan area perubahan. Diberikannya remunerasi juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas PNS sekaligus menghindari penyimpangan atas aturan yang berlaku. Namun, Menkeu mengakui, hasil dari reformasi birokrasi tidak sertamerta dapat terlihat dalam waktu cepat. Dengan kata lain,temuan penyimpangan yang saat ini muncul tidak menggambarkan lemahnya perkembangan reformasi birokrasi. yul


TIPIKOR

Nazaruddin Bantah Terlibat Kasus Suap Wisma Atlet Dalam nota keberatannya di persidangan, Nazaruddin merasa kasusnya direkayasa dan dirinya hanyalah korban dari ulah korup para pejabat.

M

uhammad Nazaruddin, terdakwa kasus suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang bersikukuh bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus suap wisma atlet. Ia mengaku pada bulan Mei yang lalu pernah menjelaskan kasus ini secara langsung pada petinggi Partai Demokrat diantaranya Anas Urbaningrum, Jero Wacik, Amir Syamsuddin, EE Mangindaan dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas. Dalam nota keberatannya (eksepsi) di persidangan ia mengungkapkan

dirinya hanya menjadi korban dari para pejabat yang korup. “Kasus saya direkayasa, saya merupakan saksi kunci yang mengetahui kasus korupsi. Semenjak saya ditangkap dari Kolombia saya tidak pernah menerima BAP dari penyidik KPK ini cacat hukum,” ujar Nazaruddin di pengadilan Tipikor, HR Rasuna Said, Jakarta. Lebih lanjut ia mengungkapkan kasus ini berawal pada bulan Mei 2009. Saat itu ia bertemu dengan Anas Urbaningrum dan 2 petinggi PT Duta Graha Indah (DGI) yakni Dudung Purwadi dan Muhammad El Idris. Pertemuan ini membahas masalah

proyek Hambalang. Selanjutnya pada Juni 2009 mantan bendahara umum partai Demokrat ini mengundurkan diri dari PT Anak Negeri dan sejak itu dirinya tidak pernah bertemu lagi dengan Anas dan Dudung. Kemudian pada Desember 2009, Nazaruddin mengaku bersama dengan Angelina Sondakh dalam kapasiatas anggota Badan Anggaran DPR dipanggil oleh Anas Urbaningrum. “Kami dipanggil diperintahkan oleh Anas untuk bertemu dengan Menpora Andi Mallarangeng untuk membicarakan proyek Hambalang,” ungkapnya. Setelah itu terjadilah pertemuan di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga di lantai 4. Dalam pertemuan itu hadir Sesmenpora Wafid Muharram dan Angelina Sondakh. Dalam pembicaraan tersebut disepakati bahwa Menpora dan Angelina Sondakh akan membuat anggaran khusus untuk proyek Hambalang. Selanjutnya pada Januari 2011, Anas kembali memerintahkan Nazaruddin untuk bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang dan Angelina Sondakh untuk membahas proyek tersebut. “Tugas yan

Nazarudin saat memasuki ruang Sidang Tipikor.

119 • DESEMBER 2011

37


TIPIKOR

istimewa

Wisma atlet di Jaka Baring Palembang

saya hanya mengenalkan Rosa pada Angie selebihnya mereka berdua komunikasi langsung tanpa saya ketahui. Karena tugas saya hanya mengenalkan saja,” katanya. Nazaruddin mengaku pada Februari 2010 dirinya kembali dipanggil oleh Anas Urbaningrum dan diperintahkan untuk memanggil Kepala BPN, Joyo Winoto dan Mulyono untuk mengurus proyek Hambalang. Menurutnya telah ada kesepakatan bahwa Joyo akan membantu Anas dalam sertifikat tanah Hambalang yang sudah 2 tahun tidak selesai urusannya. Setelah itu Maret 2010 terjadi pertemuan kembali di gedung Arcadia sekitar pukul 10:00 wib. “Saya datang lebih dulu jam 07:00 wib, ternyata di sebelah restoran sudah ada Mindo dan Wafid yang sedang berbincang. Setelah itu saya duduk bareng membicarakan proyek Hambalang bukan wisma atlet. Membicarakan Hambalang agar proyek ini dimenangkan oleh PT DGI tapi PT DGI harus mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku. Kemudian pada pukul 10:00 saya bertemu dengan Andi, Angie, Mahyudin dan Wafid namun hanya membicarakan proyek Hambalang. Teknisnya Angie akan mengatur dengan teman di Banggar,” terangnya.

38

Nazaruddin mengungkapkan, Anas telah memutuskan yang memenangkan proyek Hambalang adalah PT Adhi Karya bukan PT DGI. Ini lantaran laporan Rosa yang menyebutkan bahwa PT DGI tidak dapat menjadi sponsor untuk kongres Demokrat dengan biaya Rp 100 miliar. Namun yang sanggup memenuhi permintaan Anas hanyalah PT Adhi Karya yang dibawa oleh Mahfud Suroso, guna memenangkan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat. Suroso merupakan teman dekan Anas sejak dulu. Mantan bendahara Partai Demokrat ini hanya mendengar bahwa Anas memerintahkan kepada Mahfud agar Adhi Karya menyerahkan uang kepada Yulianis untuk dibawa ke Bandung dalam kongres Partai Demokrat. Nazar menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui mengenai proyek wisma atlet seperti yang selama ini dituduhkan kepadanya. Dalam eksepsinya, Nazar menjelaskan bahwa dirinya dan Angelina pernah dipanggil oleh petinggi Demokrat pada 12 Mei 2011. Menurutnya pertemuan ini digelar di ruang Ketua Fraksi Demokrat dari pukul 16:00-19:00 wib.”Saya mendengar pengakuan dari Angie dalam pertemuan yang dihadiri Benny K Harman, Jafar Hafsah, Edi

119 • DESEMBER 2011

Sitanggang, Max Sopacua, Ruhut Sitompul, M Natsir, dan saya sendiri. Angelina mengakui adanya penerimaan uang Rp 9 miliar dari Menpora dalam hal ini Andi Mallarangeng dan Wafid Muharram,” kata Nazaruddin. Menurut Nazar, dalam pertemuan itu Angie kemudian menyerahkan uang tersebut ke Mirwan Amir (politisi Demokrat) sebesar Rp 8 miliar. Dalam forum tersebut Mirwan juga mengakui telah menerima Rp8 miliar dari Angie. Kemudian Mirwan membagi uang tersebut kepada pihak lain, seperti ke Anas Urbaningrum sebesar Rp 2 miliar, pengurus fraksi Rp 1 miliar dan selebihnya dipakai Mirwan Amir. Di hadapan majelis hakim, Nazar mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui uang itu. “Jadi saya benar-benar tidak tahu mengenai uang Rp 9 miliar itu. Saya hanya tahu dari pengakuan Angelina dan diakui oleh penerima uang tersebut,” ujarnya. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Ia menilai bahwa pernyataan Nazaruddin di persidangan menyoal adanya uang dari PT Adhi Karya untuk pemenangan ketua umum saat kongres di Bandung hanya pengulangan-pengulangan. Anas menganggap Nazaruddin mengatakan dusta. “Itu hanya mengulang-ulang cerita karangan bin dusta. Saya tidak berminat untuk menanggapinya,” tegas Anas. Di persidangan Nazaruddin berunglang kali memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan kasus ini dengan hati nurani. Namun jika Nazar tetap mendapat hukuman, ia meminta persidangan untuk segera dihentikan dan segera menerima vonis hakim. Berdasarkan fakta ini, Nazaruddin meminta hakim memeriksa Anas dan Yulianis. Di sini, Nazar bersikukuh tidak tahu-menahu proyek wisma atlet karena tak dilibatkan Anas. Menurut Nazar, yang terlibat di sini adalah Angelina, Nirwan, Andi, Yulianis, dan Rosa. lea


TIPIKOR

Aksi Bantah Hari Sabarno di Sidang Damkar Terdakwa Hari Sabarno membantah memiliki peran dalam penerbitan radiogram dan memberikan disposisi kepada Oentarto Sindung Mawardi terkait pengadaan damkar tahun 2003-2005 untuk 22 wilayah se- Indonesia. antara

K

asus suap pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan terdakwa mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Hari Sabarno masih bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam agenda pemeriksaan terdakwa, Hari membantah tidak memiliki peran dalam penerbitan radiogram dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar). “Saya tidak berperan apa-apa dalam penerbitan radiogram pengadaan mobil pemadam kebakaran,” katanya di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta. Mengenai keberadaan radiogram itu sediri, terdakwa mengklaim baru mengetahui ketika dirinya diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertengahan tahun 2007. Aksi bantah juga dilakukan oleh terdakwa terkait disposisi. Hari mengatakan bahwa dirinya tidak memberikan

disposisi kepada mantan Direktur Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Oentarto Sindung Mawardi dengan memberikan kertas yang telah dicoret. “Saya kalau mendisposisi selalu dengan paraf dan saya berikan tanggal waktunya. Waktu itu ada tulisan kepala yang dicoret, berarti surat ini bukan asli dari Direktorat Jendral,” jelas Hari. Ia malah mengatakan bahwa Oentarto telah banyak berbohong, salah satu kebohonganya yaitu ketika mantan Dirjen Otda mengatakan bahwa dirinya lulusan doktor Harvard University. “Dia (Oentarto) tidak pernah ke luar negeri di waktu-waktu itu,” tegas Hari. Selain aksi bantah, Hari mengatakan galau terhadap kasus pengadaan damkar. “Saya merasa galau. Saya tidak bertanggung jawab secara hukum,” imbuhnya. Namun Hari tidak merasa

Mantan Mendagri Hari Sabarno di persidangan gi gedung Tipikor, Jakarta

bersalah mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengatakan bahwa Hari telah memperkaya diri dengan menerbitkan radiogram. Yang mengakibatkan negara mengalami kerugian Rp 97,026 miliar. Isi Radiogram tersebut yaitu berupa perintah kepada gubernur, bupati atau walikota untuk melaksana pengadaan damkar melalui PT Istana Sarana Raya milik Hengky Samuel Daud, dengan tipe V 80 ASM yang hanya diproduksi oleh perusahaan Hengky. Meski demikian, terdakwa mengakui dalam pengadaan damkar dirinya kurang teliti dalam melakukan pengawasan terhadap anak buahnya. “Tentu itu karena tugas yang sedemikian banyak akhirnya saya kurang teliti di dalam pengawasan,” ucap Hari.

119 • DESEMBER 2011

39


TIPIKOR

tahu belakangan saudara Daud melalui istrinya membayar interior itu. Kalau tak salah Rp 396 juta,” kata Hari. Terkait uang Rp 396 juta, Hari sudah mengembalikan ke penyidik KPK. Selain itu, terdakwa juga menambah uang sebesar Rp 99 juta yang juga diberikan kepada penyidik. Pengembalian uang tersebut dilakukan karena KPK berencana menyita rumahnya yang dihiasi interior dari Hengky. Perlu diketahui dalam kasus ini Hari terancam hukuman penjara 20 tahun, serta membayar denda Rp 1 miliar. Sebelum Hari anak buahnya Oentarto sudah divonis bersalah Oentarto sendiri dalam kasus ini sudah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor. Akibat ulahnya ia harus mendekam selama 3 tahun di hotel prodeo dan membayar denda sebanyak Rp 100 juta serta membayar uang pengganti sebesar Rp 25 juta. Sedangkan Hengky sendiri divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dan harus mendekam selama 15 tahun di hotel prodeo. Namun naasnya hukuman Hengky bertambah berat ketika majelis band-

Dibelikan Hengky Sedangkan mengenai pembelian interior rumahnya di Kota Wisata Cibubur yang berupa furnitur, gorden dan wallpaper, terdakwa juga mengaku tidak tahu jika ternyata hiasan rumahnya itu dibelikan oleh Hengky. Hari berdalih, dalam proses pembeliannya yang berhubungan dengan perusahaan interior adalah anaknya. “Karena tidak pernah diberitahu oleh pengusaha duit dari mana, saya baru

40

ing di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukumannya menjadi 18 tahun penjara. Selain hukuman badan Hengky juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 500 juta dengan subsider 6 bulan kurungan bila tidak bisa membayarnya. Majelis juga mewajibkan Hengky untuk membayar uang pengganti Rp 82 miliar yang telah dikurangi dengan nilai 10 mobil damkar tipe V 80 ASM yang telah disita oleh negara. Bila uang pengganti tidak dibayarkan terdakwa, masa tahananya akan ditambah selama 5 tahun atau 2 tahun lebih lama dari putusan Pengadilan Tipikor. Namun naasnya ketika Hengky sedang menjalani hukuman dirinya mendadak meninggal dunia. Selain Hari, Oentarto dan Hengky dalam kasus ini KPK juga telah memasukan para petinggi daerah maupun pejabat pusat ke hotel prodeo antara lain mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, mantan Walikota Medan Abdillah, mantan Wakil Walikota Medan Ramli Lubis, mantan Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah, mantan Walikota Makasar Baso Amirudin Maulana, mantan Gubernur Riau Saleh Djasid. yul yan

Dalam persidangan, terdakwa juga tidak bisa menunjukkan barang bukti pembayaran mobil yang diberikan istri Hengky, Chenny Kolondam kepadanya. Apa yang dilakukan oleh terdakwa berbanding terbalik dengan janjinya dalam persidangan sebelumnya Kamis (1/12?2011), Hari berkeyakinan telah memberikan sejumlah uang kepada Hengky untuk membeli mobil Volvo milik Hengky. Bahkan, keyakinannya didasari atas bukti pemberian uang ke rekening Chenny Kolondam. Selain tidak mampu menunjukkan bukti tersebut, mantan Mendagri ini juga mengubah Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), terkait pembelian mobil Volvo tipe XC 90 C6. Karena saat menjawab pertanyaan anggota majelis hakim, Pangeran Napitupulu, yang mencecarnya Hari merubah waktu pembelian dari Januari ke November 2005. “Ingat-ingat kapan sebenarnya berencana beli mobil? Semula Januari 2005, ternyata diralat bulan November?” cecar Pangeran. Terhadap pertanyaan tersebut, Hari menjawab bahwa waktu pembelian yang benar adalah November. Karena setelah dirinya tak lagi menjabat sebagai menteri, tiga mobil dinas yang selama ini digunakannya ditarik kembali oleh pemerintah. Selanjutnya ia berencana membeli mobil di dealer. Namun saat merencanakan pembelian, Hengky datang ke rumahnya. “Daud datang ke rumah dengan alasan minta diri sudah tak bisa ikuti saya sebagai rombongan. Terakhir dia tanya saya, sedang cari mobil? Saya benarkan,” papar Hari.

Mobil Pemadam Kebakaran

119 • DESEMBER 2011


yan

NASIONAL

Tiga Kementerian Rawan Suap Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Syarif Hasan menanggapi positif survei KPK terkait rendahnya pelayanan publik yang dilakukan oleh kementeriannya. Selain itu, KPK menyoroti kinerja Kementerian Agama yang masih perlu banyak dibenahi.

T

idak terlalu banyak pengawalan, ketika Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, Syarif Hasan saat bertandang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan menggunakan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon dengan nomor polisi B 1254 RFS, Syarif langsung tegesa-gesa masuk ke kantor KPK. Namun ia sedikit mengatakan kepada awak media bahwa kedatanganya untuk mengklarifikasi mengenai survei integritas yang dilakukan oleh KPK. “Saya datang untuk klarifikasi,” ujarnya. Usai bertemu dengan pimpinan Syarif mengatakan bahwa ia menilai positif terkait survei yang dilakukan

KPK. “Ya pasti menilai positif ini merupakan feedback yang bagus buat kita,” katanya. Masih rendahnya, tambah Syarif, integritas pegawai yang mengakibatkan tingginya indikasi suap di kementerianya dikarenakan belum ada stiker yang menyatakan anti korupsi. “Memang di kementerian saya spanduk dan stiker anti korupsi belum ada, ini merupakan salah satu indikasi dan salah satu ukuran” imbuhnya. Lebih lanjut Syarif menambahkan, saat ini di kementerianya masih belum optimal mengenai teknologi dan keterbukaan informasi, akibatnya mudah terjadi suap-menyuap atau pungutan liat. Hal inilah yang harus diperbaiki agar tidak terjadi pelanggaran.

Untuk melakukan perbaikan menyeluruh di kementerianya, Syarif berjanji hanya memerlukan waktu enam bulan. Bila ada pegawainya yang terbukti melakukan pelanggaran dirinya tidak segan-segan untuk memecatnya. “Ya pecat dong,” tegas Syarif. Kader Partai Demokrat mengatakan dalam pertemuan tersebut KPK banyak memberikan saran agar kementerianya lebih baik. “Tadi banyak saran yang disampaikan dan banyak juga feedback yang diberikan. Antara lain di layanan pemasaran yang harus diperbaiki, kemudian teknologi informasi harus dilakukan, kemudian spanduk-spanduk, stiker-stiker anti korupsi supaya diperbanyak. Yang begini-begini harus diperbaiki ke depan,” jelas Syarif. Ia mengakui, bahwa data yang ada di Kemenkop dan UKM sangat minim, untuk itu salah satu jawaban atas kritikan dengan memberikan kejutan dengan penemuan yang baru di bidang administrasi. ”Kalau menyangkut data, kami harus bekerjasama dengan BPS

119 • DESEMBER 2011

41


NASIONAL

akan melakukan terobosan. ”Terobosan itulah yang dikatakan inovasi. Kami tidak harus menyerah, tetapi bagaimana melaksanakan inovasi tersebut, itu yang harus kami perjuangkan. Kami sudah menerima prestasi wajar tanpa pengecualian (WTP) di bidang keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tetapi, saya belum puas dengan adanya pengumuman KPK.” Ia, yang kini juga menjadi Penasehat Nasional Korpri menegaskan, bahwa setiap kritik yang datang harus ditanggapai dengan kinerja yang inovatif. Mantan Anggota DPR periode 2004-2009 ini, memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh jajaran pegawai Kemenkop dan UKM, karena kementeriannya juga berhasil menerima penghargaan yang diberikan BPK atas hasil kinerja Kemenkop dan UKM.

Menteri Agama Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Suryadarma Ali telah dahulu mendatangi kantor KPK untuk mempertanyakan mengenai survei tersebut. “Memang benar tadi Bapak Menteri Agama datang ke KPK menemui pimpinan dalam rangka lebih mengetahui secara

istimewa

selain melakukan survei dan riset. Saya menyadari data di Kementerian Koperasi dan UKM sangat kurang, bahkan data mengenai koperasi baru akurat setelah saya masuk ke kantor ini,” tandas Sjarifuddin Hasan. Saat ini, jumlah koperasi 186.907 unit, dan dimana saja koperasi itu beroperasional sudah terdata termasuk nama pengurus, perkembangan usaha, SHU dan lain-lain. Yang belum selesai dikerjakan adalah data pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk dimana saja domisilinya. Oleh karena itu, lanjutnya, yang dimaksudkan dari laporan KPK tersebut, mungkin akses data pasar domestik UMKM yang belum tercatat secara menyeluruh. “Meski demikian, saya akan meminta arahan dari pimpinan KPK supaya kinerja kami lebih bagus ke depan. Kami juga berterima kasih atas kritik dan masukan dari KPK, dan setiap kelemahan yang ada harus diperbaiki,” jelas suami dari anggota DPR Ingrid Kansil ini. Terkait data pasar domestik UMKM, Sjarifuddin Hasan menegaskan, bahwa bukan datanya yang kurang. Akan tetapi memang tidak ada sama sekali. Inilah yang menjadi persoalan sehingga

detail hasil indeks integritas nasional,” ujar juru bicara KPK Johan Budi SP di kantor KPK. Johan menerangkan, tim dari KPK pun memaparkan dan memberi penjelasan kepada Suryadarma Ali terkait hasil survei itu. “KPK enggak bermaksud terbaik atau terjelek terkait (kinerja) kementerian,” tambahnya. Kedatangan Suryadarma Ali ke KPK pun, lanjut Johan, inisiatif dari Menag itu sendiri. “Ini inisiatif dari Pak menteri langsung,” tandasnya. Suryadharma sendiri menerangkan bahwa dirinya mendapat penjelasan yang baik tentang hasil survei tersebut. Ia pun mengaku puas dengan hasil penelitian KPK dan berjanji akan segera melakukan pembenahan. “Saya datang bersama beberapa Dirjen bertemu dengan Pak Jasin dalam rangka menanyakan hasil survei dari KPK, yang katakan Kemenag terkorup,” katanya. Menag memaparkan bahwa pihaknya diberi penjelasaan yang sangat positif tentang survei KPK dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Pertama, berkaitan dengan masalah pelayanan perizinan operasional Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan urusan perpanjangannya. Kedua, pelayanan perizinan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan urusan perpanjangannya. Ketiga, layanan KUA dan hal-hal lain temuan KPK dalam pelaksanaan ibadah haji 2011. Saat pertemuan klarifikasi itu, Suryadarma mengaku mendapat penjelasan tambahan tentang pelayanan perizinan KBIH dan PIHK. Walaupun pelayanan tersebut tidak dipungut biaya, namun kebanyakan pengguna layanan tersebut, berdasarkan hasil survei KPK, tetap memberikan uang kepada petugas. “Kami akan melakukan pembenahan, termasuk pelayanan publik yang lain,” tegasnya. Sehubungan dengan masalah Kantor Urusan Agama (KUA), Suryadharma mengungkapkan adanya kesulitan Syarifudin Hasan

42

119 • DESEMBER 2011


NASIONAL

yan

M Jasin

mengingat jumlah kantor KUA yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 6 ribuan kantor, akan tetapi masih menyewa tempat. Bahkan ada juga KUA yang tidak memiliki kantor. “Biaya operasional tidak ada, baru ada 2007-2011 yang kenaikannya berangsur-angsur, tahun ini biaya operasional bulanan Rp 3 juta dan itu tidak mencukupi,” keluhnya. Selain itu, Menag juga mengungkapkan masalah biaya transpor yang membebani para penghulu. Menteri Agama menyoroti beberapa pasangan yang mengadakan perkawinan dengan menghabiskan biaya ratusan juta rupiah namun hanya memberi uang ke Penghulu ratusan ribu. “Tapi ini bukan berarti melegalkan tapi kita cari cara bagaimana untuk meniadakan itu, karena memang pendapatan mereka sangat rendah, biaya operasional kantor juga rendah. Kami bersama-sama KPK cari cara untuk atasi hal itu, jadi tidak menghalalkan,” kata Suryadharma menjelaskan.

Pembenahan Atas berbagai masalah tersebut Menteri Agama berjanji akan melakukan pembenahan selambat-lambatnya tahun 2012. Suryadharma mengungkapkan bahwa dirinya menerima pesan dari Wakil Ketua KPK Bagian Pencegahan, M.Jasin agar mengkomunikasikan ke publik tentang persoalan masyarakat pengguna pelayanan perizinan haji yang masih memberikan uang kepada oknum petugas. “Makanya saya akan benahi itu dengan aturan yang lebih jelas, syaratnya apa, selesainya kapan, biayanya berapa,” janjinya. Terkait masalah penindakan terhadap oknum-oknum Kemenag yang terlibat, Suryadharma mengaku sedang melakukan investigasi. “Apabila ditemukan orangnya yang melakukan itu tentu akan ada sanksi mulai teguran keras sampai pemecatan,” imbuhnya.

Akhirnya, Menteri yang juga Ketua Umum PPP itu, merasa optimis bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan mampu melakukan pembenahan dan mengusut adanya suap menyuap di lembaga Kementerian Agama. KPK mengumumkan hasil survei tentang integritas kementerian pada Senin pekan lalu. Hasilnya masih terjadi penyuapan di tiga kementerian yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Agama dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil. Menurut Wakil KPK Bagian Pencegahan, M Jasin atas transaksi tersebut membuat nilai integritas publik ketiga kementrian tersebut sangat rendah. Nilai yang diberikan KPK di bawah 6 persen dari 43 unit layanan pusat. Perinciannya, Kementerian Koperasi 5,52 persen, Kementerian Tenaga Kerja 5,44 persen, dan Kementerian Agama 5,34 persen. Jasin juga mengatakan bahwa praktek suap terjadi di unit pelayanan masyarakat masing-masing kementerian. Di Kementerian Tenaga Kerja suap masih ada di layanan izin menggunakan tenaga kerja asing. Sedangkan di Kementerian Agama pada bagian perpanjangan izin kelompok bimbingan haji serta pendaftaran dan perpanjangan izin penyelenggaraan

haji khusus. Sedangkan di Kementerian Koperasi, suap masih marak pada bilang pelayanan data akses pasar domestik. “Pencegahan korupsi masih sangat rendah, pemicunya terjadi pada pelaku penggunaan layanan yang memberikan duit lebih kepada petugas. “ujar Jasin dalam keterangan pers penggumunan hasil survei. “Mereka (tiga kementerian) belum melakukan perbaikan sejak 2009,” tambahnya. KPK berharap ketiga kementerian tersebut segera untuk membenahi diri guna meningkatkan pelayanannya pada masyarakat. “Seluruh unit layanan publik dan instansi pemerintah pusat atau daerah dapat memberikan perhatian yang serius pada upaya pencegahan korupsi di layanan publiknya. Melalui edukasi anti korupsi dan pengelolaan pengaduan masyarakat pengguna layanan,” kata Wakil Ketua KPK, M. Seperti diketahui penilaian hasil survei tersebut KPK mengikutsertakan 22 instansi pusat dengan 43 unit dan 1290 jumlah responden. Indikator yang dinilai dalam survei ini yaitu, pengalaman korupsi, cara pandang terhadap korupsi, lingkungan kerja, sistem administrasi, perilaku individu, dan pencegahan korupsi. yul/dar

119 • DESEMBER 2011

43


NASIONAL

DPR Akan Bentuk Pansus Penyelenggara Ibadah Haji Buruknya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2011 membuat kalangan politisi Senayan kecewa. Bahkan, mereka menyindir perilaku Menteri Agama Suryadharma Ali yang dinilai anti kritik. Terhadap temuan penyimpangan keuangan haji, Komisi VIII DPR pun merekomendasikan BPK dan KPK untuk segera melakukan audit investigasi. Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding

M

enurut Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding, sikap dan perilaku Menteri Agama Suryadharma Ali yang dinilainya anti kritik sangat disayangkan. Sebab, kritik yang dilakukan DPR utamanya Tim Pengawas Haji menurutnya adalah bagian dari tugas dan kewenangan DPR. Menurutnya kalau DPR dalam tugas pengawasannya tidak boleh mengungkapkan adanya ketidakberesan dalam penyelenggaraan ibadah haji, maka DPR bisa dikatakan tidak melakukan tugasnya. “Kalau pengawas tidak menemukan apapun yang tidak beres dalam melakukan tugas pengawasannya maka artinya DPR dalam hal ini Tim Pengawas Haji tidak melakukan tugasnya. Apa yang kami sampaikan adalah fakta yang kami temukan di lapangan. Apa

44

yang disampaikan pun termasuk yang disampaikan Ketua DPR dan Ketua Tim Pengawas Haji, Marzuki Alie merupakan temuan dan sikap kami atas fakta-fakta yang kami temukan di lapangan,” ujar Karding beberapa waktu lalu dalam rapat kerja dengan Menteri Agama dan jajarannya terkait Evaluasi Pelaksanaan Haji Tahun 2011 atau 1342 Hijriah di ruangan Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta. Menteri menurut Karding boleh saja memiliki pandangan atau pendapat lain terkait pelaksanaan haji, namun menteri seharusnya tidak perlu menanggapi dengan emosional temuan tim pengawas haji.”Pak Mentri boleh saja protes dan itu wajar jika pandangannya berbeda sebagai pelaksana dengan pandangan kami sebagai pengawas,” tambahnya. Temuan dari Tim Pengawas menu-

119 • DESEMBER 2011

rutnya seharusnya disikapi sebagai masukan untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji kedepan yang lebih baik. ”Kita malu sama Malaysia, Turki dan Iran yang walaupun jumlah jemaahnya lebih sedikit dari jemaah Indonesia namun bisa melaksanakan haji dengan baik. Pelaksanaan itu kan kuncinya di managemen dan sensitivitas kita. Disinilah seharusnya peran pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang bertanggungjawab atas baiknya pelayanan ibadah haji,” imbuhnya. Karding juga mengutip hasil kesimpulan Komisi VIII DPR atas pelaksanaan ibadah haji agar perbaikan dapat dilakukan pada pelaksanaan haji di tahun-tahun mendatang. Dari semua kesalahan besar yang dilakukan oleh Kementrian Agama adalah pelanggaran terhadap hasil kerja Panja BPIH antara Komisi VIII DPR dengan Kementrian Agama yaitu tentang telah disepakatinya katering dengan nasi boks namun yang terjadi justru prasmanan. “Banyaknya kejadian-kejadian buruk yang diperoleh oleh jemaah haji terhadap pelayanan haji dikarenakan kinerja penyelenggara ibadah haji yang buruk, tentu merupakan tamparan bagi pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang seharusnya para jemaah haji dapat melakukan


NASIONAL

ibadah haji dengan khusuk dan baik, justru mereka tidak maksimal dalam menjalani rukun-rukun ibadah haji,” imbuhnya. Untuk itu menurut Karding Komisi VIII DPR berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan agar kejadiankejadian itu tidak terulang kembali pada tahun mendatang serta untuk meningkatkan pelayanan haji, maka saatnya dibutuhkan pemisahan antara regulator dan operator penyelenggara haji,” tegasnya.

Audit Investigasi Sebelumnya dalam Execituve Summary Laporan Komisi VIII DPR Mengenai Pengawasan Haji Tahun 1432 H/2011 M yang dibacakan Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Demokrat, Mahrus Munir menyebutkan banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan ibada haji. Diantaranya pemondokan, katering, transportasi darat, pelayanan kesehatan, serta pengorganisasian penyelenggaraan ibadah haji. Permasalahan-permasalahan tersebut ditemukan di semua wilayah kerja di Saudi Arabia mulai dari Makkah, Madinah, Armina, dan Jeddah. Selain itu, dalam rekomendasai Komisi VIII DPR Mahrus mengatakan agar kejadian-kejadian itu tidak terulang kembali. Untuk meningkatkan pelayanan haji ke depan Komisi VIII DPR mendesak pemerintah agar segera merespon dan menyiapkan Badan Khusus Penyelenggara Ibadah Haji. Hal ini juga didorong oleh adanya realita mengenai lemahnya PPIH yang dibuktikan dengan adanya keterbatasan kewenangan Kadaker. Bila hal ini tidak direspon oleh pemerintah, maka pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap kasus-kasus yang terjadi serta pemerintah tidak peduli terhadap rakyat, khususnya para jemaah haji. Perlu dibentuk Pansus tentang Penyelenggara Ibadah Haji. Dan terkait temuan penyimpangan keuangan haji, Komisi VIII DPR meminta BPK dan KPK segera perlu melakukan audit

Menteri Agama, Suryadharma Ali

investigasi. “Karena ada temuan penyimpangan, maka BPK dan KPK perlu melakukan audit investigasi,” katanya. Menanggapi hal itu Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan dirinya siap diborgol kalau dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan ibadah haji di kementriannya ditemukan indikasi korupsi. Dirinya pun meyakinkan bahwa dalam 100300 tahun kedepan pelaksanaan ibadah haji masih akan sama karena pelaksanaannya sama dari tahun ke tahun dan masalahnya pun tetap sama. “Memang masalah selalu berulang karena pekerjaan itu masih sama yaitu organisasi, transportasi, katering, penginapan, dan lain-lain. Selama haji dilaksanakan masalah akan sama. Mau menterinya siapapun 100300 tahun mendatang permasalahan akan sama dan pelaksanaan haji juga akan seperti itu juga,” tegasnya. Surya mengakui bahwa masalah haji masih ada kekurangan namun bagi pengkritik dirinya pun meminta agar memahami juga masalah yang dihadapinya dalam melaksanakan pelayanan haji. ”Pelayanan haji itu kan mencakup semua hal. Hendaknya para pengkritik juga memahami bahwa masalah bukan hanya keterbatasan kita dari Kementrian Agama tapi juga dari pemerintah Arab Saudi. Ini bukan excuse, tapi ada faktor kedaruratan yang kita hadapi.,” tegasnya. Dirinya pun mencontohkan mengenai permasalahan transportasi yang menurutnya wajar jika banyak keterlambatan. “Coba saja bayangkan jarak dari Mekah ke Arafah itu sekitar 8 km, dan dari Arafah ke Mina juga 8 km. Ada jamaah jumlahnya kurang lebih 3 juta orang kalau dibagi satu bus 50 orang artinya dibutuhkan 60 ribu bus. Kita taruh misalnya panjang bus 5 meter kalau dijejer lurus rapat

artinya panjang bus itu ada 300.000 meter atau 300 km. Jadi wajar kalau ada antrian dan keterlambatan,” tegasnya. Dirinya pun setuju jika jajaran kementriannya diberikan tambahan pelatihan mengenai agama, agar lebih sadar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan agama yang dianutnya sehingga betul-betul bisa melayani. “Saya setuju kalau jajaran kementerian saya diberikan tambahan pelajaran pemahaman agama, agar tidak korupsi dan bisa bekerja lebih baik. Kita semua saya rasa harus terus belajar agama sampai mati,” tegasnya. Kementrian Agama sendiri merasa sudah melakukan kerja maksimal dan sukses. Kementrian Agama dalam melaksanan tugasnya selain bekerja juga mengantisipasi masalah. ”Kami sudah persiapkan menghadapi berbagai masalah, yang kami perlukan adalah bagaimana bereaksi cepat kalau ada masalah,” jelasnya. yap

119 • DESEMBER 2011

45


NASIONAL

Ambruk Sebelum Waktunya Tidak lebih dari hitungan 30 detik jembatan Kutai Kartanegara ambruk. Jembatan yang diperkirakan dapat bertahan hingga 50 tahun ke depan dan menghabiskan biaya Rp 90 miliar itu pun hanya bertahan di tahun kesembilan. Kok bisa?

J

embatan Kutai Kartanegara merupakan jembatan kedua yang dibangun melintasi Sungai Mahakam setelah Jembatan Mahakam di Samarinda sehingga juga disebut Jembatan Mahakam II. Jembatan ini dibangun menyerupai Jembatan Golden Gate di San Fransisco, Amerika Serikat. Pembangunan jembatan ini dimulai pada tahun 1995 dan selesai pada 2001 dengan kontraktor PT Hutama Karya yang menangani proyek pembangunan jembatan tersebut. Saat diresmikan, jembatan ini dinamai Jembatan Gerbang Dayaku yang diambil dari slogan pembangunan gagasan bupati Kutai Kartanegara saat itu, Syaukani Hasan Rais. Sejak Syaukani tidak menjabat lagi sebagai bupati, jembatan ini diganti namanya menjadi Jembatan Kutai Kartanegara ing Martadipura atau Jembatan Kartanegara. Jembatan ini juga merupakan akses menuju Samarinda ataupun sebaliknya yang dapat ditempuh hanya sekitar 30 menit. Melewati Jembatan Gerbang Dayaku Kutai Kartanegara

46

ada pemandangan menarik yang dapat disaksikan, yaitu hamparan sebuah pulau kecil yang memisahkan Tenggarong dan Kecamatan Tenggarong Seberang, yaitu Pulau Kumala, sebuah pulau yang telah disulap menjadi Kawasan Wisata Rekreasi yang banyak diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Di kawasan Jembatan Kutai Kartanegara juga terdapat Jam Bentong yang merupakan sebuah tugu yang terdapat taman-taman yang terlihat asri dan indah jika dilihat dari atas jembatan. Di dekat jembatan dibangun sarana olahraga panjat dinding sebanyak 2 buah. Kawasan ini setiap sorenya selalu dipenuhi oleh pengunjung yang dapat menikmati keindahan Jembatan Kutai Kartanegara serta memandang Pulau Kumala dari kejauhan. Namun, jembatan kebanggaan masyarakat Kutai Kartanegara itu pun tinggal cerita. Pada tanggal 26 November 2011 pukul 16.20 waktu setempat, Jembatan Kutai Kartanegara ambruk dan roboh. Puluhan kendaraan yang berada di atas jalan jembatan tercebur ke Sungai Mahakam. Puluhan orang

119 • DESEMBER 2011

Jembatan Kuti Kartanegara setelah ambruk

tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat peristiwa ini dan dirawat di RSUD Aji Muhammad Parikesit Menurut hasil penelitian tiga tim universitas yang terpisah menunjukkan adanya indikasi kesalahan konstruksi. Tim dari Institut Teknologi 10 November menyatakan ada kelemahan pada klem pengikat kabel vertikal. Sedangkan menurut Tim ITS Surabaya menemukan ada tali Jembatan Kutai Kartanegara, yang putus sehingga jembatan penghubung Kota Tenggarong dengan kecamatan Tenggarong Seberang yang menuju Kota Samarinda itu runtuh. “Kami menemukan ada tali jembatan yang putus sehingga timbul efek domino yang akhirnya menyebabkan jembatan runtuh, namun kami belum mengetahui penyebab putusnya tali jembatan itu,� kata ahli beton ITS Prof Ir Priyo Suprobo MS PhD di Surabaya. Mantan Rektor ITS Surabaya dari Jurusan Teknik Sipil FTSP ITS itu mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi hasil penyelidikan.�Kami sudah di Tenggarong, tapi ternyata penyelidikan yang kami lakukan tidak secepat dan semudah yang kami perkirakan, karena kami membutuhkan data-data


NASIONAL

untuk analisis. Namun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih fokus pada evakuasi bangkai jembatan dan pemerintah setempat juga masih fokus pada evakuasi korban,” katanya. Oleh karena itu, kata alumni Purdue University, AS, itu, pihaknya membutuhkan waktu agak lama untuk menghimpun data secara perlahan guna menghindari kesalahan dalam analisis. “Apakah putusnya tali jembatan itu disebabkan beban berlebih di sana dan apakah beban berlebih itu disebabkan beban kejut, beban layanan, atau beban proses pemeliharaan, kami akan menelusuri semuanya,” katanya.

Penggantian Baut Klem Sementara itu PT Bukaka Teknik Utama mengatakan, dalam proyek pemeliharaan jembatan Tenggarong terdapat permintaan penggantian dan pemeliharaan baut klem atas dan bawah jembatan. Presiden Direktur PT Bukaka Teknik Utama Irsal Kamarrudin mengatakan, permintaan itu ada di poin ketiga dari tiga permintaan di dalam kontrak. Meski demikian, pihaknya belum melakukan pergantian dan pemeliharaan jembatan itu sudah roboh. Sampai kini, Bukaka memilih menunggu hasil penyelidikan tim independen mengenai penyebab robohnya jembatan di Tenggarong, Kutai Kartanegara.”Sejumlah tim akan menuju ke lokasi seperti dari UGM, ITB,

ITS, BPPT, dan Persatuan Insinyur Indonesia. Biarkan tim bekerja dan sebaiknya kita tidak beropini dulu,” kata Irsal. Sementara itu pengamanan jembatan dihentikan untuk memberi kesemptan petugas menggunakan alat sonar. Pengamanan agar lebih kuat dengan pengencangan dan pemukulan besi akan mengeluarkan bunyi tertentu sehingga bisa mengacaukan alat sonar. Pengamanan akan dilakukan lagi bila penggunaan sonar itu telah selesai dilakukan. Irsal membantah isu pelepasan baut. “Tindakan itu sama sekali tidak dilakukan. Bukaka hanya melakukan pengencangan baut sesuai dengan permintaan pemeliharaan dalam kontak senilai lebih dari dua miliar rupiah lebih,” tandasnya. Menurut Irsal, anggota tim Bukaka juga ada yang menjadi korban robohnya jembatan di tenggarong. Bukaka mendapatkan poyek mengencangkan baut pada Oktober lalu. “Setelah kontrak, ada persiapan. Alat bantu dikirim ke Tenggarong. Kita bukan membela diri tetapi kita lagi bersiap perbaikan jembatan roboh. Untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, tunggu penelitian Kementerian Pekerjaaan Umum. Kita diminta ikut mengamankan besi-besi dan komponen jembatan yang ada agar tidak menganggu tim evakuasi,” jelasnya.

Jembatan Kutai Kartanegara Nama resmi Mengangkut Melintasi Lokasi Desain Bahan Panjang total Bentang utama Vertical clearance Ruang bebas Tanggal dibangun Tanggal selesai Roboh Tarif tol

Jembatan Kutai Kartanegara ing Martadipura kendaraan R4, R2, dan pejalan kaki Sungai Mahakam Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Gantung berkabel tunggal Baja 710 m 270 m 5m 15 m 17 Agustus 1995 2001 26 November 2011 Rp 1.000 (beberapa tahun kemudian digratiskan)

Dari Senayan, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalimantan Timur, Bambang Susilo meminta pemerintah pusat melakukan audit teknis terhadap jembatan Kutai Kartanegara yang ambruk. “Kejadian itu bukan akibat bencana alam, karena arus sungai Mahakam yang relatif normal. Penyebabnya karena konstruksi yang salah, mungkin bahan-bahan yang dipakai kualitas rendah atau KW 10. Oleh sebab itu, mesti dilakukan audit teknis secara cermat. Ada baiknya, kontraktor, pimpro, konsultan dan desainernya diperiksa,” katanya di Gedung DPD RI, Jakarta. Ia menambahkan, bila hasil investigasi teknis terbukti ada kontraktor yang nakal dalam pengerjaan jembatan yang menghubungkan Tenggarong dengan Samarinda dan Balikpapan itu maka harus diberikan sanksi. Ketua Komite II yang membidangi infrastruktur, perdagangan dan sumber daya alam ini yakin, kalau bahan bangunan yang dipakai bagus, misalnya bajanya berkualitas baik, tak mungkin pilar-pilar penyangga jembatan mengalami penurunan dan akhirnya jatuh ke sungai. “Karena kabel dan bajanya mungkin KW 10, maka nggak kuat menahan beban dan akhirnya ambruk. Masa pakai jembatan ini kan 50 tahun, tapi kenapa baru 9 tahun kok sudah jebol? Ada apa? Makanya saya minta kontraktor dari PT Hutama Karya yang selama ini dianggap sebagai jagonya pembuat jembatan dan menjadi raja di Kaltim, segera dimintai keterangan,” kata Bambang. yap

Sumber : Wikipedia

119 • DESEMBER 2011

47


NASIONAL

Instruksi Presiden:

Prioritaskan Kasus Korupsi Besar Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia diperingati dengan berbagai acara. Di Semarang, Presiden berdialog dengan penggiat antikorupsi, di Jakarta KPK mengadakan berbagai kegiatan.

K

epada pimpinan LSM yang bergerak dalam perjuangan antikorupsi, Presiden mengajak bekerja sama. Kepada insan pers, Kepala Negara mengucapkan terima kasih atas kawalannya selama ini. Adapun SBY berpesan dan berharap agar lebih akurat dalam memberitakan isu tertentu. Dialog Presiden dengan penggiat antikortupsi untuk mendengarkan masukan dari mereka agar gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi makin berhasil. Pertemuan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan penggiat antikorupsi itu berlangsung di Wisma Perdamaian, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/12) pukul 14.15 WIB. “Jangan sampai justru pendekar antikorupsi itu yang dihajar habis, akan makin leluasa lawan-lawan kita untuk beroperasi,” kata Presiden SBY pada pengantar pertemuan. Presiden sungguh berharap sinergi dan kolabolarasi antar semua pejuang antikorupsi dengan para penegak hukum. “Kita berlayar dalam satu perahu. Sama sebetulnya. Oleh karena itu agar lebih berhasil kita perlu bersinergi. Teman-teman dari luar, kami dari dalam, tapi mesti bersinergi supaya lebih efektif gerakan antikorupsi ini,” Presiden SBY. Para pimpinan LSM yang hadir, antara lain dari Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Yogyakarta.

48

Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di gedung KPK Jakarta

Diantaranya adalah Danang Widyoko (ICW), Teten Masduki (Transparansi Internasional Indonesia), Wijayanto (Wakil Rektor Universitas Paramadina), Hasril Hertanto (MaPPI), Hadi Prayitno (FITRA), dan Jamil Mubarok (Masyarakat Tansparansi Indonesia). Sementara itu ketika memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan jajaran pemerintah yang berada di bawah koordinasinya untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Kalau sudah terjadi korupsi tidak mudah mengembalikan aset yang telah lepas. Prosesnya pun panjang. Prioritaskan penyelesaian kasus-kasus korupsi besar. Jangan yang kecil-kecil,

119 • DESEMBER 2011

menyita waktu terlalu banyak, tertapi yang besar-besar justru lepas,” Presiden menegaskan. Presiden juga meminta jajaran pemerintah melakukan intensifikasi pencegahan korupsi ini bersama KPK, BPK, dan PPATK, terutama untuk kasus korupsi keuangan negara. “Jangan sampai dengan semakin besarnya APBN dan APBD, ada yang ‘lepas’ dalam jumlah yang besar karena penyimpangan dan korupsi,” SBY mengingatkan. Saat ini, dunia kembali diterpa krisis ekonomi. Kali ini bermuara di zona Euro, setelah sebelumnya di Amerika Serikat. Salah satu penyebabnya karena jumlah utang yang semakin menggunung. Alhamdulillah, kata Presiden SBY, utang Indonesia terus menurun. Agar tidak mudah


NASIONAL

berutang, penerimaan negara haruslah besar. “Jangan sampai yang harusnya masuk negara tidak masuk negara. Jangan sampai yang harusnya untuk pembangunan menguap kemana-kemana,” Presiden menambahkan. Selain mengawasi APBN dan APBN, Kepala Negara meminta agar pengadaan barang dan jasa lebih teliti. “Itu menggunakan uang negara ratusan miliar rupiah, triliunan rupiah. Jangan sampai pengadaan jasa ‘merdeka’ sendiri-sendiri, dan masih ada penyimpaan,” Kepala Negara menandaskan.

Jangan serampangan Presiden SBY juga meminta agar izin usaha tidak lagi serampangan yang mengakibatkan kerugian negara, menyelesaikan regulasi agar benturan kepentingan tidak terjadi dan tidak

menimbulkan fitnah. Momen peringatan Hari Antikorupsi Sedunia jangan menjadi acara seremonial dan retorika, tapi gunakan sebagai momen untuk melakukan refleksi, koreksi, dan peningkatan upaya bersama untuk memberantas korupsi. “Pekan lalu saya sudah berpesan kepada Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin agar janganlah acara hari ini menjadi acara sermonial. Gunakan untuk melakukan refleksi, upaya kita semua memberantas korupsi di negeri ini, terutama pada masa bakti pemerintahan yang saya pimpin sejak akhir 2004 hingga sekarang,” kata Presiden SBY.

Kepala Negara juga berpesan agar jangan menggunakan Hari Antikorupsi Sedunia dengan banyak beretorika. “Yang kita perlukan adalah tindakan. Rakyat ingin mendengar apa yang telah, sedang, dan akan kita lakukan dalam pemberantasan korupsi ini,” SBY menegaskan. Presiden meminta pimpinan LSM dan penggiat antikorupsi diundang dan diajak berdiskusi karena sebenarnya semua pihak berada dalam satu perahu, tugas, tanggung jawab, dan cita-cita yang sama. Di dalam ranah hukum dikenal istilah whistleblower atau saksi pelapor. Mereka melaporkan bilamana ada tindak korupsi. “Tetapi tidak fitnah. Kalau fitnah, reputasi seseorang runtuh. Anak turunannya menanggung aib padahal belum tentu itu terjadi,” kata Presiden. Whistleblower, lanjut Kepala Negara, dapat dibedakan dengan mereka yang asal lempar isu. Whistleblower laporannya bisa dipertanggungjawabkan, punya bukti-bukti permulaan yang bisa diproses secara hukum. “Wistle blower berbeda dengan yang asal melempar, di sebar kemana-mana, diramaikan oleh media,” SBY mengingatkan. Sebuah kasus itu ada prosesnya, yang mengadili adalah pengadilan. “Itulah sistem hukum di negara manapun, trail by the court. Bukan yang lain,” Kepala Negara menegaskan. Presiden SBY mengingatkan, korupsi merupakan ranah hukum. Oleh karena itu, SBY meminta untuk tidak dicampuradukkan dengan motif poiltik. “Gunakan logika, proses secara akuntabel, kemudian ada bukti-bukti permulaan. Kalau poltik dicampuradukan maka akan membingungkan, dan tidak jelas ujung pangkalnya,” kata SBY. Sebelumnya, Presiden menjelaskan bahwa peralihan sistem sentralistik menjadi desentralistik menyebabkan korupsi melebar ke daerah, money follow function. Oleh karena itu, Presiden berpesan agar tidak menyalahgunakan kekuasaan sehingga tidak terjadi corruption follows power. “Saya ingin kita jernih melihat

perkembangan yang ada di negeri kita ini. Supaya adil. Lihatlah siapa pemegang kekuasaan, otoritas. APBN misalnya, siapa saja yang memegang kekuasaan itu. Pemerintah siapa, DPR siapa, sehingga demikian mudah mencegahnya,” Presiden SBY menjelaskan Pada rapat kabinet di Kantor Presiden pekan lalu, Presiden meminta Menteri Hukum dan HAM menyampaikan laporan secara lengkap, komprehensif, dan faktual soal penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Laporan tersebut untuk disampaikan dalam acara ini. “Laporan ini sesungguhnya bukan untuk disampaikan kepada saya, karena saya mengerti dan mengikuti bersama. Tapi laporan Menteri Hukum dan HAM itu sebenarnya untuk disampaikan kepada rakyat kita yang ingin lebih mengetahui bahwa negaranya sungguh serius untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi,” SBY menjelaskan. Sebelum sambutan Presiden, Menkum dan HAM Amir Syamsudin memaparkan laporannya secara rinci tentang apa yang sudah dilakukan, kemajuan yang dicapai, sekaligus kekurangan dan solusinya. Laporan tersebut mencakup periode 20042011. Komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi, ujar Amir Syamsudin, terlihat saat menerbitkan Inpres nomor 5/2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Inpres tersebut sebagai salah satu dokumen pertama yang ditandatangani Presiden SBY ketika mengawali memimpin KIB I. “Seiring dengan perkembangan situasi, kondisi, dan dalam rangka menjawab tantangan yang terus berkembang, pada tahun 2011 sekali lagi Presiden menerbitkan Inpers, yakni Inpres 9/2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi,” Amir Syamsudin menjelaskan.

Korban semakin besar Begitu semarak peringatan hari anti korupsi se dunia yang diperin-

119 • DESEMBER 2011

49


NASIONAL

gatan secara serentak pada tanggal 10 Desember 2011. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun tidak mau ketinggalan ikut merayakan, hal tersebut bisa dilihat di parkiran kantor KPK yang sudah disulap sebegitu meriahnya. Kegiataan ini sendiri sudah dimulai dari tanggal 7-22 Desember 2011. Dengan berbagai macam acara, antara lain ekspresi seni budaya anti korupsi

Mengenai tema ‘Berani Jujur Hebat’ untuk peringatan hari ini, Busyro menekankan pada pencegahan korupsi yang lebih sistemik. “Semua aparat penegak hkum dann pemerintah tidak bisa bekerja tanpa bersinergi dengan yang lain,” kata Ketua KPK. Ditempat yang sama Wakil Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi, Nanan Sukarna menyebutkan tindak pidana korupsi

di Jakarta, festival seni dan musik suara anti korupsi (Speakfest) di Jakarta, kampanye musik anti korupsi di Padang, road show tujuh kota di sekolah-sekolah di Bandung, Cerebon, Batang, Brebes, Semarang, Solo dan Jogyakarta. Dimana tembang cinta “Berani Jujur Hebat” yang dilakukan di Yogyakarta dan ditutup dengan forum anti korupsi di Jakarta. Dalam pembukaan hari anti korupsi di kantor KPK, Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia berkembang semakin besar. “Korbannya semakin bertambah. Jika tidak diberantas secara sistemik, korupsi berpotensi merusak budaya bangsa. Korupsi semakin massif,” terangnya pada pers hari ini di sela-sela peringatan Hari Anti Korupsi International.

seringkali terjadi karena tidak adanya keberanian dari bawahan untuk menolak perintah atasan yang korup. “Tidak adanya keberanian dari bawahan untuk menolak keinginan pimpinan yang korup, bawahan seharusnya bisa menolak apabila ada perintah atasan yang korup,” ujarnya Nanan menambahkan, bawahan seharusnya tidak boleh takut untuk menolak apabila ada perintah yang berbau korupsi. Selain itu masyarakat juga tidak boleh kompromi dengan aparatur negara yang korup terutama yang berasal dari jajaran kepolisian. “Kami memohon untuk tetap diawasi, kemudian ditegur bila menemukan polisi yang korup, Mengawasi, menegur, melaporkan agar tercegah terjadinya korupsi,” harapnya. Sedangkan Wakil Ketua Badan

50

119 • DESEMBER 2011

Pemeriksa Keuangan (BPK), Bisri Hasan menjelaskan bahwa telah menemukan 318 laporan keuangan yang terindikasi korupsi dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 29,5 triliun dan 450 juta dollar Amerika. Laporan itu sendiri, lanjut Bisri, sudah diserahkan kepenegak hukum karen pada dasarnya BPK tidak memiliki wewenang untuk menindaklanjuti temuan tersebut. “Semua sudah disampaikan kepada penegak hukum, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, kami mendorong agar penegak hukum menindaklanjuti temuan tersebut,” jelasnya dalam sela-sela memperingati hari anti korupsi di kantor KPK. Bisri menambahkan, korupsi terbesar terjadi pada tatanan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oleh karena itu pihaknya memberi masukan kepada penegak hukum terkait temuan BPK yang berindikasi korupsi. Sedangkan Menjawab hal itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Andi Nirwanto mengungkapkan, pihaknya telah menyidik 6.708 perkara dalam kurun waktu 2006-2010. Dari pekara-perkara yang disidik itu 5.237, di antaranya masuk tahap penuntutan. Pada 2011, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menangani 1.416 perkara dalam tahap penyidikan dan 985 perkara dalam tahap penuntutan. Sehingga uang negara yang sudah dikembalikan sebesar Rp 173 miliar 2000 dollar AS. Kegiatan itu sendiri didukung oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparansi Internasional Indonesia (TII), Uni Eropa (UE), Kedutaan Norwegia, United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC), dan United Nations Development Programme (UNDP). Selain it, kementrian dan lembaga juga turut berpartisipasi yaitu Sekretaris Wakil Presiden, Bappenas, Kementerian PAN dan Reformasi Birokasi, Kejaksaan Agung, Kepolisian, PPATK, BPK, Ombusman, Komisi Yudisial (KY), dan KIP. yul


SEKILAS KORUPSI

Gara-gara Faktur Pajak Fiktif DUA pengusaha dituntut masing-masing empat tahun penjara dan denda senilai Rp1 miliar karena diduga melakukan tindak pidana perpajakan, berupa penggunaan faktur pajak fiktif, ujar Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Dedi Rudaedi. Dedi menjelaskan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II telah melakukan penyidikan terhadap Wajib Pajak PT. SAH yang dikendalikan oleh pengusaha AW dan ONW, karena diduga melakukan tindak pidana perpajakan berupa penggunaan faktur pajak fiktif.”Proses hukum telah dilaksanakan atas kedua pengusaha tersebut dan telah sampai pada tahap pembacaan tuntutan dakwaan oleh jaksa penuntut umum,” ujarnya. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cibinong telah membacakan tuntutan pada 21 November 2011 untuk ONW dan pada 23 November 2011 untuk AW dengan tuntutan masing-masing empat tahun dan denda Rp1 miliar serta subsider enam bulan.”Keduanya diduga melanggar pasal 39 ayat (1) UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal empat kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar,” kata Dedi. Wajib Pajak diduga telah menggunakan faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya pada tahun pajak 2001 dan 2003. “Nilai kerugian negara akibat perbuatan terdakwa

sebesar Rp458 juta,” ujar Dedi. Wajib Pajak tersebut merupakan pengguna faktur pajak dari penerbit faktur pajak yang telah disidik oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya dan terbukti bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Saat ini Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II juga tengah menangani proses penyidikan atas dua Wajib Pajak lagi karena diduga kuat telah melakukan tindak pidana perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten akan melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perpajakan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sekaligus mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. ■

Kerjasama Tagani Kasus Korupsi KEPOLISIAN Negara RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menjalin kerjasama untuk mempercepat penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi dan pidana umum. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Wakapolri, Komjen Pol Nanan Soekarna dan Kepala BPKP, Mardiasmo di Aula Gandhi Kantor BPKP Pusat di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta,belum lama ini. “Kerjasama ini dilakukan bukan yang pertama kali, tapi sudah bertahun-tahun lalu melakukan kerjasama, misalnya sekolah pendampingan,” kata Nanan. Nanan mengatakan bahwa kerjasama ini untuk memperkuat kualitas manajemen keuangan dan pengawasan di lingkungan Polri hingga bisa masuk dalam wajar tanpa pengecualian (WTP). “Saat ini, ada sepuluh orang dari BPKP yang ada di Polri untuk melakukan pendampingan,” kata Nanan. Kerjasama tersebut untuk mempercepat kualitas dalam penanganan korupsi merupakan amanah undang-undang yang sebenarnya sudah dikerjakan, kata Nanan. Sementara itu, Mardiasmo mengatakan bahwa kerjasama ini bukan hanya di pusat tapi juga di Polda dengan BPKP yang ada di daerah.”BPKP akan membantu Polri dalam bentuk bantuan audit investigatif, audit tindak pidana perbankan, audit tindak pidana pencucian uang, perhitungan keuangan negara, pendampingan dalam penyelenggaraan fraud control plan dan bantuan tindakan lain sesuai penegakan hukum,” katanya. Ant

119 • DESEMBER 2011

51


SEKILAS KORUPSI

52

119 • DESEMBER 2011


SEKILAS KORUPSI

119 • DESEMBER 2011

53


SEKILAS KORUPSI Kejari Jambi, Radi Oktia. Kasi Penkum Kejati Jambi, Andi Azhari juga membenarkan pelimpahan ketiga tersangka tersebut dan ketiga tersangka SNVT sudah dilimpahkan ke penuntutan. Kasus proyek pemeliharaan rutin jembatan pada satuan kerja SNVT Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi ini menggunkan dana tahun anggaran 2010 senilai lebih dari Rp1,5 miliar. Anggaran tersebut terdapat dalam proyek dari Kementerian PU yang diduga ada penyimpangan dan hasil temuan dilapangan proyek pemeliharaan rutin jembatan tersebut diduga tidak dikerjakan sama sekali atau fiktif. Untuk ketiga proyek pemeliharaan jembatan tersebut kerugian negara yang ditimbulkan ditaksir lebih kurang Rp300 juta. Ant

Menghindari Korupsi, Mungkinkah?

Minta Pengalihan Tahanan TIGA tersangka kasus korupsi proyek pemeliharaan rutin jembatan pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi, Eko Prihatmoko, Samsul Bahrain, dan Yudi Antariksa akan mengajukan pengalihan tahanan. Penasehat hukum tersangka korupsi pemeliharaan jembatan, Albert Simbolon, di Jambi Jumat usai mendampingi pelimpahan berkas perkara kliennya mengatakan, usai pelimpahan dari penyidikan ke penuntutan pihaknya akan mengajukan pengalihan tahanan. Tim pengacara akan mengajukan kembali pengalihan tahanan meski sebelumnya pengajuan pertama sudah ditolak oleh penyidik kejaksaan tinggi Jambi beberapa waktu lalu pasca-ketiga tersangka ditahan ke lapas. “Kita berharap nanti pada tahap penuntutan surat pengajuan pengalihan tahanan ketiga tersangka korupsi bisa diterima dan dikabulkan penyidik kejaksaan,” kata Albert Simbolon. Selain itu juga tim pengacara meminta Jaksa penunut umum (JPU) segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan untuk bisa segera disidangkan. Berkas perkara ketiga tersangka saat ini sudah dilimpahkan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi berupa tersangka bersama dengan barang buktinya yang langsung diterima Kasi Pidsus

54

119 • DESEMBER 2011

PETUGAS pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cabang Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berjanji tidak akan menerima suap dan menghindari korupsi. “Suatu penghargaan karena saat ini KPPN Mamuju menjadi kantor percontohan dari 178 kantor cabang KPPN di Indonesia. Ini tentu merupakan tanggung jawab bersama untuk menerapkan sistem pelayanan optimal tanpa ada suap, tanpa ada korupsi,” kata Kepala KPPN Cabang Mamuju, Ir Nanang Maharani. Menurut dia, layanan prima akan tetap diterapkan sesuai dengan prinsip kerja KPPN yang tetap berpedoman pada standar prosedur operasi (standard operating procedure/


SEKILAS KORUPSI

Sekretaris DPRD Tegal ditahan SEKRETARIS DPRD Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Suhadi, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang karena diduga terlibat kasus korupsi proyek pengembangan Pangkalan Pendaraatan Ikan (PPI) Suradadi tahun 2007 dengan nilai kerugian negara Rp4,1 miliar.”Kamis malam Suhadi dibawa ke LP Kedungpane Semarang oleh petugas Kejaksaan Negeri Slawi setelah menjalani penyidikan tim Mabes Polri,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus, Mohammad Ginanjar. Menurut dia, kasus tersebut terjadi antara Oktober 2007 hingga Januari 2008 saat tersangka menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tegal, mendapat alokasi anggaran Rp10 miliar dari Direktorat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan.”Saat pelaksanaan proyek pengembangan PPI Suradadi tersebut, tersangka berperan sebagai kuasa

istimewa

SOP). SOP ini dirancang agar KPPN percontohan dapat memberikan layanan prima sesuai harapan mitra kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. “Layanan prima akan kami terapkan sehingga menjadi inspirasi bagi instansi pemerintah yang ada di Sulbar sehingga mendorong terwujudnya `good governance and clean goverment`,” kata dia. Untuk mencapai pemerintahan tanpa suap dan korupsi, kata dia, bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan.KPPN siap mendukung harapan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Apalagi, KPPN telah mendapat penilaian hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pelayaan publik di sejumlah instansi pada 2011 merupakan pelayanan SP2D di KPPN pada peringkat terbaik dengan nilai integritas paling tinggi. “Penilaian ini tentu akan semakin menyemangati kami untuk tetap mempertahanka prestasi yang sangat sulit dicapai instansi lain,” ungkap dia. Nanang menyampaikan, penghargaan atas pelayanan SP2D di KPPN ini akan ditingkatkan lagi sehingga sangat membutuhka kerjasama semua pihak yang terlibat di instansi ini, satuan kerjha, pihak ketiga dan termasuk perbankan.”Mitra kerja KPPN harus selalu menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang telah ada. Contohnya, peran satker dalam menyelesaikan tagihan dari penerima hak untuk tetap berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan No.PMK-17/PMK.05/2010 yang mengatur batas penyelesaian tagihan yang lengkap dan benar dari penerima hak kepada KPA sampai dengan SPM ditertibkan disampaika ke KPPN,” katanya. Ant

Kantor DPR Jawa Tengah

pengguna anggaran,” katanya. Selain menahan Suhadi, kejaksaan juga menahan Direktur PT Silva Andia Utama, Rita Susanti selaku pelaksana pekerjaan tersebut, karena kedua tersangka diduga secara bersama-sama menyelewengkan dana proyek PPI Suradadi. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), katanya, negara mengalami kerugian senilai Rp4,1 miliar, karena pengerjaan proyek PPI Suradadi terdapat sejumlah kekurangan antara lain volume pekerjaan senilai Rp2,934 miliar.”Selain itu adanya pekerjaan yang tidak terselesaikan dan tidak ada perbaikan terhadap kerusakan bangunan padahal masih dalam masa pemeliharaan senilai Rp1,117 miliar,” ujarnya. Ia mengatakan, proses penyidikan ditangani langsung oleh Mabes Polri kemudian berkas yang telah lengkap diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, sehingga proses persidangan kedua tersangka kasus korupsi PPI Suradadi tersebut akan dilaksanakan sekitar Desember 2011 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Rojikin mengatakan sebelum penahanan tersangka sudah diusulkan untuk diganti sejak beberapa bulan terakhir, bahkan saat ini sedang menunggu pelaksanaan pelantikan Sekretaris DPRD Kabupaten Tegal.”Pada Kamis siang sebelum penahanan tersangka masih berangkat ke kantor, bahkan saat ini hanya menunggu waktu pelantikan sekretaris dewan baru karena tersangka memang sudah diusulkan untuk diganti,” katanya. Ant

119 • DESEMBER 2011

55


POLITIK

Partai baru yang lolos verifikasi awal badan hukum parpol di Kemenkum HAM belum tentu mengikuti pemilu 2014, termasuk Partai NasDem. Karena verifikasi awal yang meloloskan partai itu sudah melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam UU.

B

atas waktu verifikasi parpol ditetapkan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol. Parpol peserta pemilu harus selesai diverifikasi 2,5 tahun sebelum pemilu. Sementara saat ini NasDem yang lolos verifikasi awal sudah melewati masa 2,5 tahun sebelum pemilu, ditambah verifikasi peserta pemilu di KPU yang belum dimulai. “Ya itu konsekuensinya (NasDem terganjal). Penjelasan Kemenkum HAM mereka menambah waktu karena putusan MK. Harusnya Kemenkum HAM memutuskan waktu berdasarkan UU, jadi ini melanggar UU,” ujar Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Taufik Hidayat beberapa waktu lalu kepada wartawan disela-sela rapat Komisi II DPR dengan Menkum HAM, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Menurutnya hal ini sepenuhnya kesalahan Kemenkum HAM. Karena melaksanakan verifikasi parpol berdasar putusan MK yang membatalkan sejumlah pasal UU Parpol. Namun Kemenkum HAM tidak cermat karena MK tidak membatalkan batas waktu 2,5 tahun batasan parpol diverifikasi sebelum pemilu. “Sumber masalah ada di Kemenkum HAM. Kemenkum HAM harus klarifikasi itu di depan masyarakat. Ya itu perkembangan lebih lanjut sejauh mana data yang dimiliki Kemenkum HAM nanti akan kita lihat apa ada jalan keluarnya,” tuturnya. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum NasDem, Patrice Rio Capella. Ia merasa Partai NasDem diganjal dalam perjuangan menembus pemilu 56

NasDem Terancam Tak Ikut Pemilu 2014. “Nah kami merasa bahwa seakanakan ada ketidakrelaan kalau NasDem lahir di bumi Indonesia. Ada kesan Partai NasDem tidak boleh mendapat tempat di hati rakyat. Kami ini korban didzalimi, jadi apa yang harus kami lakukan, selalu ada yang menjegal ada lubang-lubang baru yang harus kami lewati,” keluhnya. Menurutnya NasDem telah mengikuti semua prosedur verifikasi parpol. Keterlambatan pengumuman parpol tentu salah Kemenkum HAM. “Dari sudut pandang 2,5 tahun, yang pertama NasDem sudah mengikuti semua aturan terkait putusan MK. Kita mendaftar tepat waktu bahkan jauh sebelum penutupan. Kita menyadari lho kok terlambat sekali padahal verifikasi administrasi sudah dimulai sejak Agustus. Logika sehat tidak begitu lama menyelesaikan itu,”protesnya. Namun demikian ia yakin masih ada

Ketua Umum Partai NasDem, Patrice Rio Capela

119 • DESEMBER 2011

pintu menuju pemilu 2014. Meskipun NasDem tak punya kekuatan di DPR untuk memperjuangkan melalui jalur polotik. “Sampai hari ini kami menjadi parpol berbadan hukum. Artinya bahwa proses politik dari 2014 adalah bagian dari UU sekarang. Kalau kami mengikuti aturan itu pasti ikut pemilu 2014, jadi jangan dikembangkan ikut pemilu 2019,” harap Rio. Tentu harapan itu akan terjaga jika DPR dan Kemenkum HAM mau objektif. “Teman-teman di DPR, teman-teman di Kemenkum HAM mudah-mudahan masih berpikir sehat mewujudkan demokrasi yang lebih elegan. Mudah-mudahan ini bukan mencari alasan, termasuk memperpanjang ini kan tidak masuk akal. Apakah kita ini terlalu pintar sehingga perlu ditakuti?” tanyanya. Sementara itu Kemenkum HAM tak mau disalahkan atas verifikasi


POLITIK

parpol berdasar putusan MK yang membatalkan sejumlah pasal UU Parpol. Menurut Menkum HAM Amir Syamsuddin, semua proses sudah tepat. Kalau ada kegagalan NasDem ikut pemilu itu karena ada verifikasi lanjutan di KPU. “Kewenangan Kemenkum HAM terkait dengan parpol hanya sebagai pihak yang melahirkan subyek yang berbadan hukum. Terdapat perbedaan antara rezim hukum yang mengatur pendirian badan hukum partai politik yang menjadi kewenangan Kemenkum HAM dan rezim hukum pemilihan umum yang menjadi kewenangan Komisi pemilihan umum,” kata Amir saat dikonfirmasi wartawan.

Susahnya Menjadi Besar Sebelumnya pengamat politik dari Indo Barometer. M. Qodari mengatakan Partai Nasdem yang selama ini gencar mengampanyekan gagasan restorasi dinilai tidak mudah menjadi besar, apalagi menjadi pemenang Pemilu 2014 karena Partai Demokrat yang ditopang popularitas SBY pun hanya mampu meraih 7,5 persen. “Tak mudah Partai Nasdem menjadi partai pemenang Pemilu 2014. Kalau sekedar lolos mungkin bisa. Sebab, meskipun bukan segalanya, faktor figur di partai itu ikut menentukan. Dari hasil survei, Surya Paloh belum sepopuler SBY yang cukup fenomenal saat itu,” katanya. Qodari tidak menampik peran besar media massa dalam mendongkrak popularitas partai. Tapi, itu tidak otomatis karena ada faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi. Misalnya, pada 2004, popularitas SBY melonjak karena diuntungkan juga oleh citra pemerintahan Megawati yang merosot. “Itu pun, hasilnya Demokrat hanya mampu menjadi partai menengah. Padahal, SBY popularitasnya cukup fenomenal. Nah, itu karena ada faktor figur tokoh yang populer, apalagi kalau tak ada tokoh yang populer,” ujarnya.

Dalam prediksi Qodari, perjalanan selama kurang lebih tiga tahun mendatang, berbagai faktor kemungkinan bisa terjadi. Bisa naik atau bisa juga anjlok. Contohnya, Partai Hanura yang pada awalnya bagus, tapi menjelang Pemilu 2009, energinya mulai seperti kehabisan nafas sehingga, perolehan suaranya berhasil disalip Gerindra yang muncul belakangan. “Inilah yang harus dicermati dan diwaspadai Partai Nasdem. Gencar diawal, tapi lembek belakangan. Apalagi, figur Surya Paloh yang belum sepopuler SBY. Namun begitu, saya memprediksi, Partai Nasdem tetap potensial lolos melewati parliamentary threshold (PT), tapi tetap sulit untuk menjadi partai besar, apalagi pemenang Pemilu 2014,” ujarnya. Selain itu, lanjut Qodari, kinerja pemerintahan SBY-Boediono sampai 2014 juga akan ikut mempengaruhi peluang Nasdem. Kalau kinerjanya anjlok, tentu ini peluang buat Nasdem untuk menjadi partai alternatif. Jika pemerintahan SBY menguat, menurut dia, maka makin sulit buat Partai Nasdem untuk menjadi partai besar. Tentang gagasan retorasi yang diusung Nasdem, diakui Qodari memang cukup menggoda kalangan menengah. Walaupun demikian, ia menambahkan, pengertian restorasi itu sendiri sebenarnya tidak beda jauh

dengan perbaikan dan perubahan. Masalahnya, mayoritas pemilih itu ada di kalangan bawah yang sudah tentu tidak akrab dengan istilah tersebut, sehingga diperlukan kerja yang cukup ekstra untuk mensosialisasikan ide restorasi tersebut. Namun, Bos MNC Group yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Partai NasDem, Hary Tanoesoedibjo, menilai segala bentuk kesuksesan setiap aktifitas tergantung momentumnya. Menurut pandangannya, Partai NasDem saat ini mempunyai momentum untuk sukses di 2014. Hary mencontohkan, ketika kerusuhan tahun 1998, jika saat itu Wiranto berani mengambil tongkat kepemimpinan, maka mungkin purnawirawan Jenderal bintang empat itu lolos menjadi presiden. Namun momentum itu dilewatkan dan saat kembali maju pada tahun 2004 Wiranto gagal menjadi presiden. “Amien Rais pada tahun 1999 sebenarnya punya momentum untuk memegang tampuk tertinggi, namun itu juga dilewatkan. Pandangan saya sekarang, Partai NasDem punya momentum untuk sukses jika dimulai saat ini,” ujar Hary beberapa waktu lalu di hotel Mercure, Jakarta. Hary mengatakan momentum tersebut dapat dilihat dari kondisi saat ini. Menurutnya politik tak bisa lepas dari masalah ekonomi. Saat ini, ekonomi dunia sudah terguncang dan konsumsi di Indonesia sebanyak 65 persen masih berasal dari luar negeri. Menurutnya bila tidak ada gebrakan signifikan untuk perekonomian, maka tahun-tahun berikutnya tidak akan jauh berbeda. “Di MNC, saya selalu kembangkan CARR (Content, Awareness, Reach, Reception Quality). Content itu artinya program yang kita buat adalah yang disukai masyarakat. Bila dianalogikan, Partai NasDem mengusung restorasi yang artinya ada pesan perubahan sesuai keinginan masyarakat,” jelas-

119 • DESEMBER 2011

57


POLITIK

Pertanian Jangan Digunakan Sebagai Politik Dagang

Kentang impor

K

encangnya arus barangbarang impor hortikultura yang beredar di Tanah Air harus disikapi dengan bijak. Sebab menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, keberadaan barang impor hortikultura tersebut bisa menjatuhkan pendapatan para petani lokal sehingga berdampak menurunnya tingkat kesejahteraan para petani. Selain itu, banjirnya barang impor hortikultura juga dapat menghancurkan standar harga. “Setelah para petani kentang, kini petani bawang merasakan kencangnya tekanan impor sehingga hasil panen mereka jatuh dan tidak dapat menikmati harga yang ekonomis. Kami meminta Kementrian Pertanian dan Kementrian Perdagangan duduk bersama membahas hal ini dan berfikir jauh ke depan bahwa keunggulan komparatif dan kompetitif

58

kita adalah sektor pertanian karena negara kita agraris. Pertanian Jangan Digunakan Sebagai Politik Dagang,” ujarnya beberapa waktu lalu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Oleh karena itu menurut Herman tentunya membangun pertanian dan kesejahteraan petani lebih penting ketimbang hanya menjaga sistem perekonomian yang basisnya perdagangan. “UU Hortikultura No 13 Tahun 2010 sudah dengan sangat jelas melindungi petani hortikultura dalam negeri dan membatasi impor dengan mengatur tarif bea masuk agar hasil petani hortikultura kompetitif. Pemerintah juga harus membantu dalam hal promosi dan pemasaran. Nilai tukar petani harus ditingkatkan melalui sistem tata niaga yang berpihak pada petani. Di beberapa negara seperti New Zealand, Jepang dan India, sektor

119 • DESEMBER 2011

Meningkatnya impor hortikultura dari China dan negara lainnya ke Indonesia harus mendapatkan perhatian serius dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Kedua kementerian itu seharusnya bisa duduk bersama dan membahas hal ini dengan berfikir jauh ke depan mengenai keunggulan komparatif dan kompetitif sektor pertanian. pertaniannya mendapatkan perhatian khusus, baik melalui regulasi maupun subsidi.” jelasnya. Sebagai contoh sambung politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, di Jepang untuk beras bea impornya dikenakan 700 persen. Di India diberikan subsidi produksi, dan di New Zealand assosiasi petani dilibatkan dalam penentuan kebijakan pemerintahnya. Negara-negara maju di bidang teknologi pun menurut Herman tetap melindungi para petaninya. Hal ini karena pemikiran meskipun ekspor mereka adalah produk-produk berteknologi tinggi dan berharga mahal, namun harus tetap melindungi sektor pertanian mereka. Dirinya pun mencontohkan negara Jerman yang meski ekspor utamanya adalah produk berteknologi tinggi, tapi sektor pertanian tidak mereka tinggalkan. “Petani mereka bahkan disubsidi agar tetap mau bertani dan tidak hanya mencari keuntungan dengan melakukan hal lain yang menguntungkan. Ini karena mereka berpikir bahwa sektor pertanian adalah hal penting, kalau mereka lepaskan pangan mereka pada produk impor meskipun lebih murah, tapi kalau terjadi sesuatu sehingga mereka tidak bisa mengimpor makananan lagi, kan rakyatnya tetap harus makan. Makanya negara-negara maju meski secara ekonomis tidak menguntungkan tetap memproteksi produk pertanian mereka,” tandasnya. Sebelumnya Direktur Jenderal Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Dedy Saleh


POLITIK

Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan

mengatakan ketentuan izin impor ini memang mengacu pada UU No 13 tahun 2010 tentang Hortikultura. Pembuatan aturan ini diperlukan sebab selama ini memang tidak aturan yang mengatur atau membatasi impor hortikultura, contohnya kentang. “Perizinan impor memang bukan dari kami, karena tak pernah ada selama ini,” tuturnya di Jakarta. Ke depan menurut Deddy, rekomendasi berbagai hal akan ada di tangan Kementerian Pertanian. Rekomendasi itu antara lain jenis-jenis produk hortikultura yang boleh diimpor serta pelabuhan mana yang boleh menerima impor hortikultura. Sehingga rekomendasi impor hanya diberikan melalui Kementerian Pertanian. Jika sudah dikeluarkan maka baru kemudian Kementerian Perdagangan menetapkan izin impor untuk produk tersebut. Saat ini kedua kementerian tengah merumuskan aturan tersebut, termasuk melengkapi data-data untuk mengambil keputusan. “Saat ini datanya sedang dilengkapi,” ujarnya.

Perketat Impor Sementara itu Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mengatakan pemerintah akan segera memberlakukan kebijakan untuk membendung masuknya produk asing agar produk lokal mendapat tempat di pasar-pasar lokal. Gita menegaskan rencana membendung impor akan diterapkan dalam waktu dekat dengan cara menyeleksi produk

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron

yang masuk. Ia mengatakan sistem karantina akan diberlakukan pelabuhan-pelabuhan tertentu. Tetapi, mungkin ada dua atau tiga opsi yang bisa dipilih oleh siapa pun yang ingin mendatangkan barang dari luar, dan tentunya ini juga harus dipadu dengan sistem sarana karantina yang kuat, sistem analisis risiko yang kuat. Wakil Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Erwin Taufan, setuju impor diperketat, meski, ditambahkannya, pemerintah dan masyarakat juga sebaiknya memahami alasan-alasan terjadinya impor. Ia juga mengingatkan seharusnya pemerintah lebih waspada terhadap impor illegal, karena selain menghancurkan keberadaan produk dalam negeri di pasar lokal juga menghancurkan standar harga. “Dicari dulu yang benar. Berapa sebenarnya kebutuhan kita dan berapa yang bisa diproduksi di dalam negeri,” ujarnya. Erwin menambahkan meski saat ini impor tekstil dan produk pangan paling mendapat sorotan karena semakin deras masuk ke Indonesia, namun menurutnya pemerintah harus bijaksana menanggapinya. Ia menilai reaksi anti-impor juga tidak murni datang dari para petani, melainkan dari asosiasi-asosiasi. Ia menambahkan yang paling ideal adalah pemerintah mengawasi impor dan sekaligus memberdayakan petani untuk menghasilkan produk yang baik serta diakui internasional. ”Siapa yang mau memikirkan para

petani, petani tidak ada yang untung, karena yang bersuara adalah asosiasi. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas para petani dan bagaimana caranya memberikan masukkan kepada petani?” tanyanya. Selain melakukan seleksi terhadap produk impor lewat karantina, pemerintah juga akan mendesak DPR RI segera meyelesaikan RUU Pangan untuk disahkan menjadi undang-undang. Melalui undang-undang tersebut berbagai kalangan berharap agar pemerintah berpihak kepada petani dengan cara selain membantu meningkatkan kualitas produksi dan meningkatkan jumlah produksi juga memperbaiki taraf hidup petani. Di sisi lain berbagai kalangan juga khawatir undang-undang pangan nantinya justeru membuka peluang terjadinya liberalisasi, karena muncul wacana, persoalan pangan akan diserahkan sepenuhnya ke daerah. Jika hal itu terjadi, maka sulit bagi satu daerah yang mengalami surplus persediaan pangan tertentu kesulitan mendapat jenis makanan lain, sehingga akan terjadi ketidakstabilan harga yang pada akhirnya akan menyengsarakan petani. Terlebih lagi, kebijakan pemerintah biasanya memutuskan untuk impor dibanding berusaha keras menstabilkan harga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total ekspor Indonesia periode Januari hingga Oktober 2011 sebesar 169 miliar dolar dan impor pada periode yang sama sebesar 146 miliar dolar. yap 119 • DESEMBER 2011

59


POLITIK

RUU Pemilu : DPR Diminta Bahas Sesuai Jadwal Molornya pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) akan mengacaukan tahapan persiapan dari penyelenggaraan pesta demokrasi 2014. Hal ini akhirnya akan berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu.

K

oordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengingatkan, seharusnya pengalaman pada pemilu yang lalu menjadi pertimbangan bagi anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu DPR untuk bekerja lebih maksimal sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. “Jika dari awal persiapannya sudah baik, misalnya perundang-undangan pemilu itu dapat segera diselesaikan, maka nantinya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terpilih bisa segera mempelajari undang-undang yang baru. Jangan sampai muncul masalah akibat terbatasnya waktu bagi komisioner KPU untuk memahami aturan,” ujarnya beberapa waktu lalu di Gedung DPD RI, Senayan,

Jakarta. Menurut dia, ada sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian khusus bagi anggota KPU yang baru. Antara lain, menyangkut daftar pemilih, logistik, sistem teknologi informasi, hingga tata cara pemilihan. Beberapa masalah itu menjadi perdebatan pada saat Pemilu 2009 serta munculnya gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). “Persoalan inilah yang membuat Pemilu 2009 kacau balau dan diragukan legitimasinya oleh sejumlah pihak. Kita harus belajar dari pengalaman,” kata Sebastian. Dia berharap DPR dapat menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu sesuai dengan waktu yang ditargetkan pada bulan Maret 2012. Dengan demikian, diperkirakan pada awal April 2012, saat dilakukan proses uji kelayakan

Iilustrasi pemilu presiden 2009

60

119 • DESEMBER 2011

dan kepatutam (fit and proper test) terhadap calon anggota KPU, para calon sudah memiliki rujukan dan dasar untuk membayangkan penyelesaian persoalan pemilu. “Jangan sampai kita punya penyelenggara pemilu seperti sekarang. Kualitas pemilu dipengaruhi penyelenggara pemilu. Kita harus mendorong pemerintah untuk memiliki semangat yang sama,” jelasnya. Di tempat yang sama, Wakil Ketua IV Kelompok DPD di MPR Abraham Liyanto mengatakan, dalam sistem presidensial saat ini sebenarnya posisi presiden jauh lebih baik dan lebih tinggi dibanding sistem presidensial era sebelumnya. “Jadi, tidak efektifnya sistem yang ada saat ini justru karena lemahnya sistem dan pemimpin yang mengemban amanat sistem tersebut,” ucapnya. Abraham Liyanto mengakui, sistem presidensial saat ini memang belum tegas. Akibatnya, jalannya pemerintahan juga tidak tegas dan banyak kekurangan. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, tetapi harus ada pemecahannya. Karena itu menurut anggota DPD asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini, DPD melihat adanya kelemahan dalam sistem pemerintahan ini dan kelemahan itu harus diperbaiki, antara lain melalui PT (Parliamentary Threshold). Selain itu DPD mendesak dilakukan perkuatan atas lembaga-lembaga negara, termasuk penguatan sistem presidensial. “Itulah yang saat ini sedang digarap DPD demi kebaikan bangsa dan negara ini,” katanya. Abraham juga menggarisbawahi, presiden pada sistem presidensial tidak boleh mencampuri pembuatan undang-undang. Biarkan legislatif yang membuat undang-undang, namun presiden memiliki hak veto. Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mengatakan, Partai Gerindra saat ini tengah mendesak DPR untuk mempersiapkan pembuatan undang-undang tentang kepresidenan, sehingga peran presiden dalam sistem presidensial bisa benar-benar


POLITIK

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang

jadi berjalan dengan baik. Martin juga menegaskan, seharusnya presiden yang sekarang ini lebih memiliki kekuatan dibanding era sebelumnya. Menurutnya, pada era sebelumnya kedudukan presiden di bawah MPR. Jadi, presiden harus bertanggung jawab terhadap MPR dan MPR bisa meminta kembali mandat yang diberikan kepada presiden. Namun, pada era saat ini, presiden adalah pemimpin pemerintahan yang bisa mengangkat dan memberhentikan menteri serta membuat undang-undang dan peraturan pemerintah bersama DPR. “Tidak ada kekuatan politik yang bisa menurunkan presiden. Yang bisa menurunkan presiden hanyalah tindak kriminal berat yang dikuatkan dengan proses hukum. Ini pun jalannya panjang dan berliku,” katanya.

Yakin Maret Selesai Sementara itu Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu tetap berkeyakinan kalau pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut akan berjalan sesuai target, yaitu disahkan pada rapat paripurna Maret 2012. Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Taufiq Hidayat, mengaku optimis lantaran Pansus tidak dalam kondisi macet. Sesuai jadwal, pembahasan di tingkat Pansus direncanakan akan selesai pada 27 Februari 2012. Makanya, lanjut Taufiq, kalau pun molor setidaknya sampai awal atau pertengahan Maret, sebelum masa

sidang habis. “Saya yakin undang-undang ini selesai, kompatibel dengan jadwal pemerintah untuk merekrut anggota KPU yang pelantikannya April. Fit and proper test pun bisa mengacu ke undang-undang pemilu, meskipun tidak harus sesuai dengan pembahasan yang kita lakukan,” kata Taufiq. Menurutnya, proses kerja politik di Pansus memang kerap terjadi perubahan ritme. Ini terkait dengan jadwal anggota yang juga menjadi anggota di Pansus atau pun komisi. Sehingga memerlukan manajemen waktu yang baik. Ia yakin, ritme kerja Pansus akan bisa digenjot pada awal tahun. Artinya, sisa pertemuan yang sekiranya tinggal 28 kali bisa bertambah. Lantaran pembahasan juga akan dilakukan pada malam hari. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Arwani M Thomafi. Ia mengatakan bisa mencapai target asalkan dinamika di Pansus disaring. Jangan semua usulan pasal baru kemudian diselesaikan. “Saya lebih memillih minimal selesai sebelum 22 bulan. Itu lebih penting daripada kita melakukan terobosan macam-macam tapi pembahasan jadi mepet,’’ ujarnya. Alasannya, lanjut dia, ada keinginan untuk memperbaiki pelaksanaan pemilu 2009. Antara lain dari sisi verifikasi partai politik dan penetapan daftar pemilih. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan baik jika waktunya cukup. Kalau tidak, maka diragukan bisa sukses. “Februari harus direalisasikan Pansus dan pemerintah, tidak ada kata lagi untuk molor. Meskipun konsekuensinya tak mengakomodasi pasal baru,” kata Arwani. Sementara itu, untuk membicarakan soal-soal krusial dalam revisi UndangUndang Pemilu akan dibicarakan di Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi Pemerintah. Setidaknya, ada empat poin yang akan dikompromikan di Setgab. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD), Saan Mustopa pembicaraan revisi UU Pemilu di Setgab

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustofa

untuk itu menyamakan pendapat dari partai-partai yang ada di DPR . “Ya kita menyamakan pendapat. Pertama kita berkepentingan agar UU Pemilu ini selesai pada bulan Maret. Kita akan membuat kesepakatan pada pasal yang tidak terlalu alot akan kita dahulukan. Yang alot akan kita bicarakan dengan teman Setgab mulai minggu ini,” ujar Saan. Keempat poin krusial itu salah satunya menyangkut Parliamentary Threshold (PT). “Ada poin PT, Dapil, perhitungan suara, soal sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Tentu 4 poin ini yang akan kita samakan dulu persepsi dengan teman-teman di Setgab,” terang Saan. Pemerintah lewat draf RUU Pemilu yang disampaikan ke DPR mendorong angka PT 4 persen, sama dengan yang diinginkan Fraksi Demokrat dan diperlukan banyak pertemuan untuk menyatukan pendapat karena UU Pemilu sangat mempengaruhi eksistensi parpol yang kini duduk di DPR. “Disamping PT, mereka keberatan soal Dapil. Kalau misalnya PT 3 persen dan Dapil dipersempit mereka pasti tidak bisa. Maka kita cari titik temu. Parpol perlu ekspektasi di pemilu 2014,” tuturnya. Saan sendiri optimis, UU Pemilu dapat disepakati di Setgab. “Yah karena ini menyangkut perdebatan ide dan gagasan, saya yakin bisa tercapai kata sepakat, kami optimis,” ujarnya. yap

119 • DESEMBER 2011

61


HUKUM

Melongok Kinerja Polisi Pembunuh Rafi Baru Tertangkap Setelah sebulan lebih dan menjadi sorotan di masyarakat, akhirnya Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan, berhasil menangkap Febriawan (37), yang diduga pelaku utama pembunuh Raafi Aga Winasya Benjamin (17), siswa SMU Pangudi Luhur (PL) di tempat hiburan Shy Rooftop, Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (5/11) silam.

M

eski demikian, polisi masih belum menemukan senjata tajam yang dipakai Febri untuk menusuk Raafi. Namun, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Budi Irawan menyatakan, pihaknya tak ragu lagi akan peran Febri dalam kasus pembunuhan itu sebagai pelaku

62

utamanya. Karena pihaknya memiliki saksi mahkota yang mengenal siapa penusuk korban. Saksi mahkota itu sebelumnya sempat dikabarkan adalah salah seorang siswa SMA Pangudi Luhur, yang mengalami luka tusuk di tangan, tetapi hal ini dibantah Budi. “Bukan Ji saksi mahkotanya. Karena saksi mahkota ini jelas mengenal pelaku,” ungkap Budi. Sementara itu, Kepala Polres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Imam Sugianto mengatakan, saksi mahkota itulah yang menuntun kepolisian ke arah pelaku utama. Hal ini lantaran saksi itu dititipkan pisau yang diduga senjata penusuk Raafi. “Ya, dia saksi penting yang membantu penyidikan. Karena dia dititipkan pisau itu oleh pelaku utama setelah penusukan,” kata Imam. Saksi yang namanya berinisial S itu merupakan seorang anggota Paspam-

119 • DESEMBER 2011

Tersangka Febri

pres. Menurut Imam, saksi S dengan inisiatifnya sendiri mendatangi kantor polisi dan menceritakan soal senjata yang didapatnya dari Febri. Saksi S, adalah teman Febri yang juga datang ke Shy Rooftop. Setelah dititipkan senjata tajam yang dipakai menusuk korban, Febri keesokan harinya menghubungi orang itu untuk meminta kembali pisaunya. “Jadi, senjata itu dikembalikan lagi ke Febri karena diminta. Bukan saksi itu yang menghilangkan senjatanya, tapi Febri. Kami masih mencari senjata itu sampai sekarang,” papar Imam. Imam juga meyakini Febri-lah pelaku penusukannya, meski ada beberapa pihak yang menyangsikan pengungkapan kasus ini. “Kami yakin berdasarkan bukti-bukti yang ada, Febri-lah pelakunya,” ucap Imam. Meski Febri tidak mengakui perbuatannya, hal itu tidak menjadi patokan penyidik. Pasalnya, ada alat bukti lain yang menunjukkan keterlibatan Febri. Ia pun menegaskan dari saksi-saksi yang dimintakan keterangannya oleh


HUKUM

pihak kepolisian, tidak ada satu pun yang mencabut berita acara pemeriksaan (BAP). “Baik dari siswa PL maupun dari saksi lain tidak ada yang cabut pernyataannya di BAP. Kami berpegang pada kesaksian yang kami dapat dan mengarah ke pelaku. Jadi, silakan saja kalau ada yang bilang ciri-cirinya beda dengan yang dilihat saksi, karena kami berpegangan pada pernyataan di BAP,” ucap Imam. Dalam perkembangan kasusunya, polisi juga tidak saja menangkap Febriawan, tetapi tersangka lain, yaitu C yang merupakan istri dari Febriawan. Setelah dilakukan pemeriksaan

Sementara Febriawan, yang berperan sebagai pelaku utama penusukan, terancam hukuman berat. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 170 KUHP Ayat (1) tentang bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang, dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Adapun dalam kasus ini, sebelumnya sudah tujuh tersangka yang diamankan aparat kepolisian, yakni Sher Mohammad Febri Awan, Martoga, Helmi, Fajar, Robie Hatim, Connie, dan Abel. Mereka dijerat dengan Pasal 170 ayat

intensif, C akhirnya ditahan aparat Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan. Ia ditangkap karena terbukti bersama-sama tersangka lain melakukan penganiayaan terhadap korban Raafi. “C sudah ditahan sejak Selasa malam 6 Desember,” ungkap Imam. Dalam kasus ini, C diketahui berperan memprovokasi tersangka lain untuk melakukan penganiayaan dan dia juga turut serta dalam penganiayaan yang berujung pada penusukan korban. Tersangka dijerat dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan atau Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

(1) KUHP dan atau Pasal 351 ayat (3) KUHP dan atau Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

LPSK Siap Melindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan saksi, karena sebelumnya para saksi dari pihak SMA PL mendapatkan surat kaleng berisi ancaman pembunuhan. Perlindungan berupa safe house pun dianggap mendesak untuk dilakukan. Hal tersebut diutarakan oleh anggota LPSK, Lili Pintauli Siregar. “Kalo memungkinkan, LPSK bisa menempatkan di safe house kalau dia

mau dan bersedia mematuhi semua aturan yang ditetapkan LPSK,” sergah Lili beberapa waktu silam. Menurutnya, surat ancaman yang mencantumkan foto seorang siswa dan alamat lengkapnya perlu ditanggapi serius dan harus secepatnya diambil tindakan. Kendati dianggap perlu diberikan perlindungan, ia mengatakan LPSK hingga saat ini belum mengambil keputusan bentuk perlindungan apa pun terhadap saksi itu. “Ada pengajuan ke LPSK. Tapi belum diputuskan apakah perlindungan diberi darurat atau biasa. LPSK belum memberikan perlindungan terhadap saksi tersebut karena belum dibawa ke rapat paripurna,” ujar Lili. Rencananya, rapat paripurna akan dilakukan pekan depan. “Rapat paripurna akan ada lagi Selasa depan,” ucap Lili. Seperti diketahui, SMA P L menerima surat kaleng berisi ancaman beberapa waktu lalu. Surat kaleng tersebut diduga terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan Raafi. Di dalam surat yang dikirim melalui jasa pos itu, berisi puisi bernada ancaman yang berjudul “Saksi yang Disimpan”. Puisi itu menyatakan akan ada aksi pembunuhan pada tanggal 10 Desember 2011, yang bertepatan dengan pelaksanaan acara “PL Fair”. Berikut kutipan puisi ancaman itu: Saksi yang Disimpan Seorang saksi sedang sekolah simpan Maka dia harus ditemukan Untuk mulutnya kita bungkam Tanggal ‘10’ esok sebagian siswa ditikam Dengan usus terburai di lapangan Akan berakhir di sebuah makam Senasib seperti Raafi Bolpan Sengsara hingga akhir zaman. Selain puisi, surat itu juga menampilkan gambar seorang siswa SMA PL, yang merupakan teman korban dan menjadi saksi dalam kasus pembunuhan itu. Siswa itu juga mengalami luka saat kericuhan terjadi dengan pengunjung Shy Rooftop, sebelum Raafi ditusuk hingga tewas. Di bawah foto itu juga terdapat alamat lengkap siswa itu. kd.

119 • DESEMBER 2011

63


HUKUM

yan

Menanti Peran Nyata Hakim Lingkungan

Sertifikasi hakim lingkungan semakin penting, karena hakim-hakim ini diharapkan mampu menangani kasus lingkungan. Terlebih dalam penanganan kasus kejahatan lingkungan yang perkaranya masuk dalam ranah pidana dan tata usaha negara. Pertemuan Meja Bundar ketua Mahkamah Agung se-Asia Tenggara untuk lingkungan. di Jakarta

M

araknya peristiwa bencana alam, porak porandanya hutan akibat illegal logging dan beragam kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan manusia, yang disengaja ataupun tidak menjadi salah satu alasan acara Pertemuan Meja Bundar Ketua Mahkamah Agung se-Asia Tenggara untuk Lingkungan. Jakarta, Selasa (6/12) pagi silam, telah menjadi saksi para petinggi Hukum se ASEAN yang mengadakan diskusi mengenai isu-isu lingkungan untuk mencari solusi dari masalahmasalah yang dihadapi bersama. Mengingat, masalah lingkungan baik yang disengaja maupun tidak seperti banjir, gempa bumi, illegal logging dan yang lainnya, bukan hanya masalah nasional tetapi internasional. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung (MA) RI, Widayatno Sastro

64

Hardjono selaku ketua panitia menyatakan dalam sambutannya, acara yang berlangsung dua hari ini diisi dengan beragam diskusi menarik serta menjadi ajang berbagi pengalaman tentang masalah hukum lingkungan dari negara masing-masing ASEAN. Acara yang diselenggarakan oleh MA bekerjasama dengan ADB (Asian Development Bank) dan UNEP (United Nation Environment Program) ini, diprakarsai oleh MA pada pertemuan Hakim-Hakim Lingkungan Hidup di Manila pada tahun 2010 silam. Ketua MA, Harifin A Tumpa mengungkapkan, pada pertemuan terakhir di Manila tahun 2010, pihaknya menggagas diadakannya pertemuan meja bundar untuk membahas isuisu hukum lingkungan di kawasan ASEAN, yang dari tahun ke tahun terus meningkat serta menimbulkan kerugian sangat besar, baik materil maupun immateril.

119 • DESEMBER 2011

“Semoga menjadi awal dari pelatihan bersama. Saya yakin persahabatan di kawasan ASEAN bisa semakin erat dengan adanya pertukaran informasi. Langkah ini sangat strategis untuk mendukung keinginan pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim baik di nasional maupun internasional,” jelas Harifin. MA sendiri untuk menjawab masalah ini, telah melakukan langkah komprehensif, yaitu mengadakan pelatihan pendidikan khusus mengenai hukum lingkungan untuk 800 hakim dan telah diseleksi beberapa yang lulus Ia melanjutkan, rendahnya peningkatan hakim di Indonesia untuk perkara-perkara lingkungan hidup, membuat lembaga yang dipimpinnya, juga harus mensertifikasi hakim-hakim spesialis lingkungan. Rencananya sertifikasi tersebut akan dilakukan pertengahan Desember mendatang. “Lembaga peradilan step by step berusaha mendidik hakim spesialisasi lingkungan. Tentu dengan pendalaman bidang lingkungan untuk mendapatkan putusan berkualitas dan berkeadilan,” ujar Harifin kepada Konstan. Harifin mengungkapkan, proses sertifikasi dimulai pada 12 sampai dengan 16 Desember 2011. Setelah itu, akan ada 60 peserta yang akan disertifikasi. Meski akan ada spesialisasi hakim lingkungan, namun hakim tersebut masih harus menangani perkara di luar lingkungan hidup. Alasannya, jumlah perkara mengenai lingkungan hidup yang saat ini sampai


HUKUM

di pengadilan baru sekitar 20 perkara. Setelah proses sertifikasi selesai, lanjut Harifin, para hakim itu akan disebar ke daerah-daerah untuk menangani berbagai masalah lingkungan. Sementara itu, Konsultan ADB untuk Indonesia, Jon Lindborg mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh MA Indonesia. Menurutnya, ADB merasa terhormat bisa bekerja sama dengan MA Indonesia untuk acara ini. Hal itu, karena Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam hukum lingkungan dan sangat pantas menjadi tuan rumah acara ini.

Masih Ranah Pidana Penebangan hutan di Indonesia setiap tahun terus terjadi bahkan skalanya semakin luas. Menurut survey tahun 1999, pemerintah dan Bank Dunia melakukan pemetaan areal hutan. Hal ini menambah panjang daftar pekerjaan rumah pemerintah untuk kembali menghijaukan kembali hutan di Indonesia. Penebangan, eksploitasi tanaman hutan dan hewan menjadi penyebab utama, mengapa hutan Indonesia luasnya terus berkurang. “Kejahatan lingkungan seperti itu memang tersamar. Sulit melacaknya karena membutuhkan pembuktian. Misalnya pada kasus penebangan hutan, kita perlu menyelidiki apakah penebangan yang dilakukan itu memang jelas izinnya dan apakah perusahaan

yang menaunginya tersebut memiliki prasyarat yang sah untuk melakukan usahanya” ujar Takdir Rahmadi, hakim agung yang memiliki latar belakang pendidikan hukum lingkungan, ketika ditemui Konstan di sela-sela kesibukannya mengikuti pertemuan meja bundar hakim lingkungan se ASEAN. Penebangan tersebut lebih sering dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Mengambil hasil hutan hanya demi kepentingannya. Seandainya saja ada pihak yang berani untuk membeli hutan dan hanya untuk ‘didiamkan’. Pertanyaan saya, “Siapa yang berminat beli hutan?” tantang Takdir. Manusia tertarik membeli hutan karena fungsi ekonomisnya bukan karena fungsi ekologisnya. Hal ini yang perlu disosilisasikan kepada publik, bahwa menjaga kelestarian itu merupakan tanggung jawab semua pihak, tanpa kecuali. Itu sebabnya diadakan pertemuan ini, diharapkan ke depannya adanya suatu bentuk kerjasama atau kesepakatan antara negara ASEAN sehingga terdapat ‘aturan main’ di kawasan ASEAN dalam masalah penegakan hukum lingkungan. Seperti halnya Ketua MA, Harifin Tumpa, Takdir juga menyatakan pentingnya sertifikasi hakim lingkungan, sehingga hakim yang bersertifikat inilah yang diharapkan mampu menangani kasus lingkungan. Terlebih dalam penanganan kasus kejahatan lingkungan yang perkaranya masuk dalam ranah pidana dan TUN. “Pembuktian dalam kasus lingkungan itu berbeda dengan pembuktian pada kasus pidana. Misalnya pidana kasus pembunuhan, jelas harus ada pembunuhnya, siapa yang dibunuh, dan barang buktinya. Tetapi kalau lingkungan, misalnya petambak ikan menemukan ikannya mati di dalam tambaknya. Ada dugaan ikan tersebut tercemar limbah pabrik. Maka bangkai ikan tersebut harus diteliti terlebih dahulu, apa betul tercemar limbah pabrik A. Kalau iya, diteliti lagi apa

pabrik A telah menjalankan prosedur pengolahan limbah secara benar. Untuk itu diperlukan kehadiran saksi ahli dalam penyelesaian kasus lingkungan” jelasnya antusias. Melalui pertemuan semacam ini pula, para hakim akan terbuka wawasannya mengenai potret modus kejahatan lingkungan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. “Pertemuan ini merupakan langkah awal dalam menjalin kerjasama bidang lingkungan. Terlebih selama pertemuan, para delegasi dari ASEAN memuji MA RI, yang telah memiliki langkah strategis dalam penegakan hukum lingkungan,” pungkasnya. Adanya sertifikasi bagi hakim lingkungan, disambut baik oleh Ketua Dewan Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Suryadi. Ia menyambut baik dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua MA tersebut. “Itu sangat diperlukan,” ujarnya kepada para wartawan beberapa waktu silam. Ia menilai, meski keberadaan para hakim lingkungan itu belum terlalu signifikan dalam hal menegakkan hukum lingkungan, namun dengan adanya sertifikasi merupakan angin segar bagi perkara-perkara kasus lingkungan. Memang, kata Suryadi, hakim tak bisa sepenuhnya disalahkan dalam penanganan kasus lingkungan. Sebab, hakim adalah penjaga gawang. Titik awal penanganan kasus pidana lingkungan justru ada di tangan polisi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan jaksa. Jika sejak penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sudah bermasalah, penanganan kasus lingkungan di muka pengadilan tak akan optimal. Senada dengan Suryadi, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagyo, menyambut baik terhadap langkah MA yang mensertifikasi hakim lingkungan, karena menurutnya, kapasitas hakim lingkungan akan menjadi tertata. “Selama ini, yang ada baru berupa pendidikan khusus, sehingga lebih pada kemampuan perseorangan,” ujarnya.kd.

119 • DESEMBER 2011

65


HUKUM

Polda Jabar Konsisten Atasi Gangguan Kamtibmas Polri sebagai lembaga penegakan hukum masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan segera. Meskipun, tak bisa dipungkiri, sejumlah perubahan sesuai agenda reformasi Kepolisian sudah mulai memberikan wajah baru bagi kepolisian. Namun, masyarakat masih kerap mengalami kekecewaan saat harus berhadapan dengan institusi ini.

Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Pol Putut Eko Bayuseno

B

elum lama ini Polda Jabar memusnahkan sekitar 1.879 ton ganja kering senilai Rp 3,7 miliar. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar di halaman belakang Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Bandung. Seluruh ganja berbentuk kotak dan berbalut lakban itu ditaruh di dalam tanah yang sudah dikeruk. Kemudian perwakilan Polda Jabar dan tamu undangan membakar ganja memakai kayu. Sebelumnya ganja itu disiram bahan bakar minyak.

66

Acara tersebut dihadiri beberapa pejabat utama Polda Jabar antara lain Wakapolda Brigjen Pol Hengkie Kaluara, Dirnarkoba Polda Jabar Kombes Pol Hafriyono, dan Kabidhumas AKBP Martinus Sitompul. Ada juga perwakilan Kejati Jabar, BNP Jabar, Pengadilan Tinggi Jabar, dan tokoh masyarakat. Hengkie mengatakan, barang bukti ganja kering tersebut merupakan hasil pengungkapan Ditnarkoba Polda Jabar dan Polres Sukabumi di dua lokasi berbeda di Kabupaten Sukabumi. Lokasi pertama terungkap pada 25 September

119 • DESEMBER 2011

lalu di sebuah villa di Kampung Cisarua, RT 5 RW 1, Desa Bojong Asih, Kecamatan Parakan Saat, Kabupaten Sukabumi. Terkait itu Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Pol Putut Eko Bayuseno mengatakan untuk menanggulangi kejahatan narkoba, perjudian dan trafficking, upaya yang dilakukan Polda Jabar adalah dengan menggelar operasi kepolisian, baik terpusat maupun mandiri kewilayahan. “Dalam pemberantasan narkoba, difokuskan dengan mengedepankan fungsi Reserse Narkoba dengan prioritas kegiatan yang dilaksanakan antara lain, kegiatan terpadu dengan Bea Cukai; pemusnahan barang bukti setelah ada penetapan status dari Kejaksaan (Psl 91),” kata ketika menerima tim wartawan Konstan belum lama ini di ruang kerjanya. Dalam upaya melawan kejahatan narkoba, Polda Jabar meningkatkan kemampuan anggotanya yang bertugas di Sat Narkoba. Misalnya mengikuti pendidikan yanbg terkait dengan narkoba di Bangkok, Semarang, SPN Cisarua, meningkatkan alat utama dan alat khusus, olah TKP Narkoba dan lain sebagainya. Selain itu juga memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah lanjutan, pondok-pondok pesantren, instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan juga kepada masyarakat secara umum. Kemudian melatih tenaga penyuluh baik dari Polri, masyarakat, sukarelawan, maupun mantan pengguna narkoba, yang dilakukan bersama dengan BNN dan BNP. Tidak cukup sampai disitu, Sat Narkoba Polda Jabar juga mengadakan dialog interaktif di RRI, TVRI dan TCV swasta. Sementara itu untuk kegiatan represif secara rutin mendatangi tempat-tempat rawan pengedaran narkoba, antara lain tempat hiburan malam, Lapas, dan pemukiman yang rawan pengedaran dan produksi. “Kami juga melaksanakan kegiatan pengawasan pengedaran narkoba di dalam Lapas dengan kegiatan test urine dan pembinaan para narapidana,”


HUKUM

jelas Kapolda.

Tindak pidana korupsi

yang semakin kompleks baik secara kuantitas maupun kualitas. Situasi tersebut menuntut kemampuan Polda Jabar dalam menanggulangi gangguan kamtibmas tersebut agar Jawa Barat tetap dalam keadaan kondusif. Pola operasional yang dilakukan Polda Jabar dan jajarannya dalam menghadapi dan menanggulangi situasi tersebut dengan optimalisasi kegiatan rutin yang dilakukan oleh fungsi-fungsi operasional yang ada di Polda Jabar baik yang dilakukan oleh fungsi Binmas, Sabhara, Intelijen, Lalulintas dan Reskrim yang disesuaikan dengan fungsi dan peranannya masing-masing. “Tetapi manakala perkembangan gangguan kamtibmas sudah sangat meresahkan masyarakat dan tidak cukup dengan penanggulangan secara operasional rutin, maka Polda Jabar akan menggelar Operasi Kepolisian dengan sasaran selektif prioritas atau target operasi, menggunakan kekuatan personil khusus yaitu gabungan dari beberapa fungsi, waktu yang terbatas serta anggaran khusus dan cara bertindak yang ditentukan,” jelas Kapolda. Ada dua sifat operasi Kepolisian berdasarkan penggelaran daerah operasi, Pertama adalah operasi Kepolisian terpusat, yaitu apabila operasi dilaksanakan di seluruh atau sebagian foto-foto: bdt

Polri khususnya Polda Jawa Barat tetap konsisten dan profesional dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, yakni dengan mengedepankan fungsi Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus). Selain itu, juga menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti BPK dan BPKP. Dalam hal menentukan kerugian negara tidak ada kendala, semua berjalan sesuai koridor hukum, walaupun waktu perhitungan yang dilakukan oleh BPK dan BPKP memakan waktu hitungan bulan; sekitar 3-6 bulan. Selain itu, kata Kapolda Jabar hubungan kerja dengan Criminal Justice System, dengan lembaga Kejaksaan berjalan sangat baik, terutama dalam mencari solusi pemecahan kasus korupsi yang berkas perkaranya sudah dikirim Tahap I, dengan maksud agar berkas perkara tersebut tidak dan dapat dihilangkan di PN Tipikor. “Demikian juga dengan Pengadilan Negeri selalu mendukung tugas penyidik dalam hal permohonan penyitaan barang bukti,” kata Kapolda. Upaya Polda Jabar memberantas korupsi juga banyak memperoleh dukungan dari LSM, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga pemerhati korupsi dan dunia kampus. Mereka banyak memberi dukungan informasi tentang tindak pidana korupsi untuk diolah secara objektif, apakah delik perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara terpenuhi atau tidak melalui gelar perkara. Secara terbuka, Kapolda mengemukakan berbagai hambatan dalam upaya penyidikan tindak pidana korupsi di wilayahnya. Untuk kasus fisik, jika kasusnya telah lama terjadi maka situasi di lapangan akan sulit untuk dilakukan olah TKP dan pemeriksaan fisik oleh ahli; penyedia jasa/kontraktor, sulit dicari alamat pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen, sudah pindah tugas; dokumen kontrak atau yang lainnya, sulit untuk didapat dari pejabat pemerintah karena tidak ada

pengarsipan yang tertata secara baik; dan untuk kasus-kasus hibah, masyarakat enggan untuk memberikan keterangan kepada penyidik dan tidak mau direpotkan. Menurut Kapolda, pembersihan masalah Tipikor di internal kepolisian dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu. Untuk itu pedoman yang digunakan adalah Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, melakukan pencegahan, pengawasan langsung dan menghimpun laporan implementasi pencegahan korupsi, dan menindak atau memberikan saran tindak lanjut terhadap penyimpangan pelaksanaan tugas atau penyimpangan anggaran dan keuangan. Dalam usaha memberantas korupsi, Polda Jabar senantiasa berupaya meningkatkan kemampuannya. Misalnya berkerjasama atau melibatkan tenaga auditor BPKP pada setiap pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan. Kemudian para perwira pemeriksa atau auditor itu mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat Pengawasan BPKP; auditing dasar, menengah, lanjutan dan investigasi dari Mabes Polri, dan lain sebagainya. Perkembangan modernisasi dan sosial masyarakat Jawa Barat yang semakin pesat, memberikan kontribusi terhadap meningkatnya gangguan kamtibmas

Barang bukti di Malpoda Jabar.

119 • DESEMBER 2011

67


HUKUM

wilayah Indonesia, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, dikendalikan oleh Mabes Polri, Polda-Polda sebagai pelaksana dari perintah Mabes. Kedua adalah Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan, yaitu apabila kadar gangguan yang sangat meresahkan terjadi secara sektoral, misalnya di Jawa Barat, maka mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan jalannya operasi dikendalikan oleh Polda.

Gangguan kamtibmas Kompleksnya gangguan kamtibmas yang terjadi di Jawa Barat baik dalam bentuk kejahatan konvensional maupun transnasional serta pelanggaran yang mengancam kepada kondusifitas situasi, tidak dapat dilakukan penanganan secara bersamaan. Sehingga, penanggulangannya didasarkan kepada prioritas dengan melihat kepada kadar ancaman dan dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat. Gangguan kamtibmas yang menjadi prioritas penanganan khususnya di Daerah Jawa Barat adalah terorisme, konflik internal agama, konflik antarumat beragama, dan geng motor. Dijelaskan Kapolda, dalam kejahatan terorisme, Jawa Barat sudah dijadikan daerah sasaran penyerangan dan rekruitmen teroris. Hal tersebut dapat terlihat dari kejadian teror bom yang terjadi di Cirebon, dimana para pelakunya sebagian berasal dari Jawa Barat. Upaya Polda Jabar dan jajarannya dalam menghadapi kejahatan terorisme tersebut dengan mengedepankan tindakan pre-emtif yang didukung tindakan preventif dan penegakan hukum. Terkait itu berbagai langkah sudah dilakukan Polda Jabar dan jajarannya. Misalnya bekerjasama dengan ulama dan instansi terkait melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang rentan dijadikan sasaran rekruitmen, dengan menanamkan syariat Islam yang benar serta arti jihad yang sesungguhnya, menumbuhkan keberanian masyarakat untuk menolak segala paham yang terkait terorisme. Kemudian, menggelar

68

operasi kepolisian. Untuk menekan berkembangnya kegiatan terorisme di Jawa Barat, digelar operasi Kepolisian dengan kegiatan penyelidikan pelaku teroris dan jaringannya, penggalangan terhadap tokoh agama dan masyarakat serta razia dengan sasaran senjata api dan bahan peledak. Permasalahan internal agama yang terjadi di Jawa Barat dan rawan menimbulkan kerusuhan massal adalah yang menyangkut ajaran Ahmadiyah. Upaya Polda Jabar dalam penanggulangan masalah tersebut adalah menggelar operasi intelijen, dengan kegiatan berupa penggalangan terhadap penganut Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, serta penggalangan terhadap kelompok Islam lainnya untuk tidak berbuat anarkhis dalam menyelesaikan masalah Ahmadiyah. Kegiatan lain berupa preventif adalah dengan melakukan penjagaan terhadap asset Ahmadiyah untuk mengantisipasi pengrusakan yang dilakukan oleh kelompok Islam lainnya. Masyarakat Jawa Barat yang terdiri dari berbagai agama dan sebagian besar menganut agama Islam, sangat berpotensi terjadinya konflik antarumat agama, terutama intimidasi dari mayoritas terhadap minoritas, seperti yang terjadi saat ini yaitu seringnya terjadi protes terhadap pembangunan gereja yang dilakukan oleh penganut Islam terhadap penganut Kristiani yang dapat menimbulkan kerusuhan massal. Upaya yang dilakukan Polda Jabar adalah dengan melakukan penggalangan terhadap kedua belah pihak untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dalam penyelesaian masalahnya serta menjadi mediator penyelesaian.

119 • DESEMBER 2011

Bandung khususnya dan Jawa Barat umumnya dikenal dengan berandalan sepeda motor atau yang dikenal dengan Geng Motor yang keberadaannya sudah sangat meresahkan masyarakat. Upaya yang dilakukan Polda Jabar dalam menekan berkembangnya Geng Motor tersebut, dalam jangka pendek menindak anggota geng itu melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran. Tindakan jangka menengah, dengan melakukan propaganda sosial melalui media massa dalam rangka mempengaruhi masyarakat untuk menolak segala bentuk geng motor. Tindakan jangka panjang, dengan mengedepankan fungsi intelijen dan Bhabinkamtibmas untuk melakukan penggalangan dan pembinaan terhadap masyarakat yang rentan dipengaruhi menjadi anggota geng motor, baik kepada sekolah-sekolah, club-club motor maupun para orangtua. Tujuannya untuk mengubah mind set bahwa geng motor adalah para pelaku pelanggar hukum dan musuh masyarakat. â–


LUAR NEGERI Perangkat elektronik dan spyware telah ditemukan pada terdakwa mata-mata untuk Israel, sebagai alat tukar menukar informasi rahasia. [EPA]

Kontra intelejen terbaru terungkap datang dari Lebanon atas intrik intelejen negara tetangga mereka, Israel. Sungguh asik disimak, untuk tetap waspada.

Menguak Modus Intelejen Israel

Jaringan Kembar di Kartu GSM

P

erang intelijen di Lebanon bukan hal yang baru. Namun, selama dua dekade terakhir intensitasnya sangat meningkat, massif dan lebih signifikan dalam mengakses informasi fital. Setidaknya dalam kurun 2009 dan 2010 saja, pemerintah Lebanon menahan lebih dari 70 orang yang diduga mata-mata intelijen asing. Salah satu target yang paling rentan infiltrasi di Lebanon, adalah jaringan telekomunikasinya. Pada tahun 2010, Charbel Qazzi dan Tarek Rabaa, insinyur Perusahaan Telekomunikasi Alfa, salah satu dari dua operator jaringan mobile terbesar Lebanon. Ditangkap selang beberapa minggu dengan dakwaan melakukan tindakan mata-mata untuk Israel, berkolaborasi dan memberikan informasi rahasia negara. Sebagai seorang teknisi senior, Qazzi, memiliki akses ke semua password akses sistem jaringan komputer mobile baik remote and onsite, dan dia mengakui telah menyerahkannya kepada Israel. Dimana ia pertama kali dihubungi oleh Mossad, badan Intele-

jen Israel pada tahun 1990-an, ketika ia menyelinap melintasi perbatasan untuk berkonsultasi dengan seorang dokter di Israel. Rabaa sendiri adalah seorang insinyur transmisi Alfa, pertama kali dihubungi dalam sebuah acara rekrutmen perusahaan internasional pada tahun 2001. Pada sebuah ‘wawancara’ di Siprus, agen Israel meminta dia untuk menyelesaikan ‘studi kasus’ mengenai jaringan telekomunikasi. Kemudian pada tahun 2002, mereka menghubungi Rabaa dan memintanya untuk melakukan tes poligraf, yang ternyata gagal. Agen Israel kembali menjalin hubungan pada tahun 2005, dan melakukan serangkaian pertemuan diberbagai lokasi seluruh dunia, termasuk Thailand, Siprus, Italia, Republik Ceko, Perancis, Denmark, Turki dan Republik Ceko, hingga Rabaa ditangkap pada tahun 2010. Dalam pertemuan dia dibayar tunai, $2.000 hingga $20.000, tergantung informasi yang diberikan. Termasuk peta jaringan backbone selular, nama-nama karyawan di perusahaan, dan studi

tentang jaringan di selatan Lebanon, yang berbatasan dengan Israel. ”Dengan memiliki pengetahuan tentang jaringan backbone, mereka akan tahu lokasi geografis dari node (simpul) dalam jaringan dan jenis peralatan yang digunakan. Mereka juga akan tahu dimana peralatan pemantauan, memecahkan kode enkripsi jaringan, dan menguping,” ungkap , seorang insinyur komputer, Marwan Taher kepada Al Jazeera. Dalam satu pertemuan di Turki pada tahun 2009, Rabaa mengatakan pada agen penghubung bahwa Alfa sedang dalam tahap pembicaraan dengan perusahaan China untuk pengadaan peralatan untuk memperluas jaringan di Lebanon selatan. Agen penghubung itu menekankan kepadanya untuk mempertahankan pasokan peralatan telekomunikasi dari Eropa, karena akan lebih sulit kompromi dengan peralatan dari Cina ketimbang Eropa. Rabaa adalah salah satu pemain kunci yang meyakinkan Alfa untuk tetap memesan dari perusahaan Eropa tersebut. ”Bayangkan mengenai semua informasi tentang jaringan selular Lebanon,” ungkap wartawan harian Lebanon Al Akhbar, Hassan Illeik, yang ketat mengikuti isu infiltrasi Israel. “Lokasi dari semua antena, semua informasi tentang base transceiver stations (BTS), semua password dia bisa akses, semua informasi tentang teknologi baru yang dipasang di jaringan sel dan peta untuk backbone jaringan mobile Lebanon.” Mantan menteri telekomunikasi, Charbel Nahhas, mengatakan dalam sebuah konferensi pers “ini adalah

119 • DESEMBER 2011

69


LUAR NEGERI Seorang agen Lebanon, menunjukkan perangkat elektronik dan spyware dengan software anti firewall milik Israel [EPA]

”Israel tidak berpikir Lebanon cukup cerdas untuk menemukan infiltrasi mereka, ini bisa terlihat dalam retorika mereka ketika mereka tertangkap, mereka pikir itu karena kegagalan mereka. Bukan karena kecanggihan musuh mereka,” kata Illeik. Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah

Password dan Remote Access

tindakan spionase paling berbahaya dalam sejarah Lebanon”. Ditambahkan Illeik bahwa “Qazzi dan Rabaa bukan satu-satunya orang yang bekerja di perusahaan telekomunikasi yang ‘diduga’ didekati atau bekerja untuk Mossad.” Libanon memulai gelombang penangkapan pada bulan April 2009 sebagai bagian dari investigasi spionase atas kecurigaan menjadi mata-mata Israel. Seorang pensiunan brigadir jenderal dari Direktorat Keamanan Umum telah ditahan. Dia mengaku menyediakan Israel dengan membeli sejumlah kartu SIM Lebanon, untuk kemudian mendistribusikan kembali di Libanon, dan informasi sensitif lainnya. Lebih dari 20 orang telah secara resmi dituntut. Seorang anggota parlemen Libanon yang mewakili gerakan perlawanan, Hassan Fadlallah, mengatakan Israel telah mengatur beberapa penjualan ponsel ke beberapa anggota Hizbullah, memungkinkan penyadapan komunikasi dan pengiriman teks yang diinginkan Tel-Aviv. “Musuh (Israel) telah berhasil dalam menanam jalur rahasia, dari ponsel dari beberapa anggota perlawanan,” lapor AFP. Kemudian insinyur perangkat lunak, di sejumlah bank swasta, sebagai teknisi jaringan DSL di Lebanon. Seperti Rabaa, ia mengklaim bahwa ia dihubungi oleh sebuah “perusahaan rekrutmen internasional” dan diminta untuk menyelesaikan ‘studi kasus’ sebelum melakukan berbagai pertemuan antara 2002 dan 2006.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Remote Access adalah kemampuan untuk mengakses resource-resource pada jaringan komputer sentral dari lokasi manapun. Metode infiltrasi mulai dari menara BTS, baik secara fisik atau jarak jauh, menggunakan peralatan anti-firewall yang diproduksi oleh perusahaan Israel, yang memungkinkan Israel untuk menginstal backdoor dan akses untuk remote log-in. ”Backdoor adalah mekanisme tersembunyi yang menyediakan akses ke sistem komputer yang melewati pemeriksaan keamanan seperti password,” jelas Taher. “Tahun lalu, insinyur Lebanon memeriksa semua titik-titik perbatasan dan menemukan sejumlah besar peralatan Israel yang berorientasi khusus untuk interfensi backbone jaringan Lebanon,” kata Illeik. Pada mekanisme hirarki dari jaringan komputer. Backbone berada pada lapis atas network, terutama dalam sambungan ke sebuah sistem lanjut. Link ini berkecepatan tinggi yang menghubungkan link-link yang lebih kecil kapasitasnya. Backbone Internet biasanya menghubungkan antar negara atau benua. Selama perang intelejen 2006, insinyur Alfa mendeteksi kegiatan tidak biasa dalam server mereka. Log yang mencatat siapa yang login ke dalam sistem, akan restart sendiri setiap hari tanpa ada perintah. Selanjutnya, log akan reboot sendiri sebelum terindentifikasi dari mana perintah berasal. “para insinyur Alfa melihat di depan

70

119 • DESEMBER 2011

mata mereka, dan tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya,” kata Illeik. ”Jika mata-mata memberikan password root kepada Israel, hal ini akan memungkinkan Israel untuk masuk ke sistem komputer mengendalikan jaringan sebagai administrator,” jelas Taher. “Pada tingkat kontrol, mereka dapat mengakses dan memodifikasi data, menginstal program perangkat lunak, matikan atau mengatur ulang sistem yang berbeda, serta memodifikasi atau menghapus log audit yang akan merekam tindakan mereka.” Pada tahun 2010, International Telecommunication Union, sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa fokus pada teknologi informasi dan komunikasi, membenarkan resolusi “bahwa fasilitas telekomunikasi Lebanon telah dan akan menjadi sasaran pembajakan, gangguan dan penghasutan


LUAR NEGERI Satu dari tiga peralatan komunikasi jarak jauh Israel yang ditemukan di Hula, perbatasan Lebanon Israel. Dua berhasil di rebut kembali sedang satu dihancurkan militer Lebanon.

oleh pihak Israel”. Direktur Teknologi Initiative New America Foundation, Sascha Meinrath, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa hal itu ‘memungkinkan’ untuk mengakses pusat operasi mobile jarak jauh, sehingga dapat menginstal perangkat lunak backdoors untuk memantau atau memanipulasi panggilan telepon. ”Kami tahu bahwa itu adalah relatif sederhana untuk melakukan real-time surveilans dari pesan teks dan bahkan memblokir teks berdasarkan kata kunci pihak ketiga,” katanya. “Sebagian dari masalah adalah bahwa kita masih belajar tentang betapa tidak amannya sistem teknologi jaringan sel generasi kedua, GSM (Global System for Mobile Communication), dan hampir tidak ada mandat yang berarti dari regulator dan legislator mengenai keamanan seutuhnya.” ”Setelah memiliki satu akses fisik ke satu sistem saja, akan relatif sangat mudah untuk masuk ke banyak sistem lainnya,” lanjutnya. “Satu dapat sistem nomor baru baik serta mengubah catatan rincian panggilan setelah Anda memiliki akses ke database ini, juga Anda dapat memeriksa dan mengubah afiliasi nomor telepon, seperti perubahan nama-nama yang terkait dengan nomor, mengubah angka yang terkait dengan IMEIs atau kode identifikasi unik yang memverifikasi perangkat mobile.”

Jaringan Kembar Pada tahun 2009, Hizbullah dan dinas keamanan Lebanon menyelidiki

tiga anggota dari gerakan perlawanan setelah mereka dicurigai sebagai pihak mata-mata. Penyelidik menemukan ponsel mereka telah diinstal dengan program khusus yang memungkinkan akses jaringan sekunder. Meskipun hanya ada satu SIM Card legal yang belaku di ponsel mereka. “Setelah penyelidikan, terungkap bahwa tiga anggota perlawanan menggunakan ponsel lokal yang telah sengaja dijual kepada mereka setelah ditanamkan dengan jalur telepon rahasia Israel,” kata Fadlallah. Bagai memiliki dua provider dalam satu kartu, ‘jaringan kembar’ ini memungkinkan pihak ketiga untuk mengakses catatan data telepon jarak jauh, melacak lokasi dan menguping percakapan di sekitar telepon, terlepas dari apakah telepon dinyalakan atau dimatikan. “Begitu juga bila mengaktifkan hands-free, pihak ke tiga dapat mendengarkan pada apa yang terjadi di ruangan, bahkan ketika ada panggilan telepon, sehingga HP anda merupakan mikrofon terbuka sepanjang waktu.” kata Taher. Menurut seorang insinyur senior di TRA, Mohammad Ayoub, tidak hanya ‘kembar’ namun dapat digunakan juga untuk komunikasi siluman. “Hal ini tidak saja dapat dilakukan dengan

manipulasi catatan panggilan data, tetapi dengan menggunakan teknologi canggih, seperti mengubah suara seseorang,” katanya pada konferensi pers. “Kami ingin mengingatkan orang bahwa hacking kuno jaringan telepon oleh Israel adalah modus yang telah kami buktikan berulang kali dan telah disertifikasi oleh organiasi komunikasi dunia, ITU.” Sejumlah orang yang ditangkap sebagai kaki operatif Israel di Libanon, mengakui peran mereka dalam membantu mengidentifikasi target Israel di dalam Libanon, sebagian besar milik Hizbullah. Dalam pidato bulan Agustus, Sekretaris Jenderal Hizbullah, Hassan Nasrallah menyajikan bukti yang membuktikan bahwa Israel mendalangi pembunuhan mantan Perdana Menteri Rafiq Hariri pada tahun 2005. Pidato yang disiarkan di televisi menampilkan video yang diambil oleh Israel dari kendaraan udara tak berawak, serta pengakuan yang dicatat oleh kolumnis kelima Israel, yang intinya bahwa Tel Aviv telah berada di belakang pembunuhan itu. Menurut Illeik, “Kita tidak bisa menghentikan 100 persen infiltrasi Israel,” .Namun ia prihatin oleh minimnya respon atas situasi itu, dengan melindungi jaringan telekomunikasi meskipun telah menemukan berbagai bukti kontra infiltrasi. yk

Perusahaan Telekomunikasi Alfa Lebanon, menjalani audit ketat pasca ditemukan infiltrasi intelejen. Dikatakan masih banyak kandidat mata-mata yang perlu diawasi

119 • DESEMBER 2011

71


PERISTIWA

Perbaikan Ozon Untuk Kehidupan Lebih Baik Kerusakan ozon yang terjadi secara terus menerus jika tidak segera ditanggulangi akan membahayakan mahluk hidup di bumi. Indonesia berhasil 2 tahun lebih cepat mengurangi CFC sebagai bahan perusak ozon.

I

ndonesia menjadi tuan rumah Conference of Parties to the Vienna Convention (COP) dan Meeting of the Parties to the Montreal Protocol (MOP) yang dilaksanakan pada 20-25 November 2011 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan tingkat dunia ini dihadiri oleh 128 negara dan berbagai organisasi internasional yang membahas masalah perusakan ozon. Konferensi tingkat dunia ini untuk menjembatani proposal dari negara peserta serta mengsinergikan dan kolaborasi antara perlindungan lapisan ozon dengan mitigasi perubahan iklim. Menteri Negara Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, mengungkapkan bahwa Indonesia menggarisbawahi tantangan ke depan bagi bangsa Indonesia. Khususnya dalam memilih kebutuhan bahan alternative dari Hydro Chloro Fluorocarbons (HCFCs) yang lebih ramah lingkungan. Selain itu ia juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk melanjutkan penyediaan bantuan dana dan teknologi yang cukup terhadap negara berkembang seperti Indonesia.

72

119 • DESEMBER 2011

Ozon adalah lapisan atmosfir yang dapat melindungi bumi dari sinar ultra violet secara langsung. Tujuan perlindungan ozon sangat sukses diterapkan di setiap negara yang turut berpartisipasi dalam COP dan MOP. Masing-masing negara telah mengikuti apa yang menjadi aturan dengan mengurangi bahan yang dapat merusak ozon seperti penggunaan AC, kulkas, hairspray dan lainnya yang mengandung bahan CFC. Ozon Depleting Substance (bahan perusak ozon) seperti HCFCs digunakan secara ekstensif di berbagai sektor industri. Pelepasan ODS ke atmosfir bumi mengakibatkan kerusakan pada lapisan ozon di stratosfer yang berperan sebagai pelindung terhadap radiasi ultraviolet. Naiknya tingkat radiasi ini dikhawatirkan akan semakin mempengaruhi pemanasan global yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan kesehatan. Bahan kimia perusak ozon biasa digunakan secara intensif oleh manusia pada kegiatan rumah tangga dan industry. Berbagai jenis Freon (CFC dan HCFC) digu-


PERISTIWA

Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya

nakan sebagai bahan pengembang dalam proses pembuatan busa dan panel insulasi, bahan pendingin dalam berbagai peralatan referigerasi serta bahan pendorong (proprlan) dalam tabung spray. Selain itu beberapa jenis Freon digunakan juga sebagai bahan pelarut dan pembersih sebagaimana halnya dengan carbon tetrachloride dan methyl chloroform. Halon merupakan bahan kimia berbentuk gas yang digunakan untuk pemadam kebakaran yang meliputi Halon 1211 atau Bromokhlorodifolorometana (CF2C1Br), Halon 1301 atau Bromotriflorometana (CF3Br) dan Halon 2402 atau Dibromotetrafloroetana (C2F4Br2). Methyl Bromida juga digunakan sebagai bahan pestisida untuk membasmi hama dalam tanah yang dapat mengganggu produktifitas hasil pertanian. Disamping itu juga digunakan sebagai bahan fumigasi di tempat penyimpanan (pergudangan).

Menurunkan CFC Perusakan ozon yang terjadi secara terus menerus dapat merusak lingkungan dan kehidupan seluruh mahluk hidup di bumi. Salah satu dampak dari perusakan ozon adalah masalah kesehatan yang berakibat kanker kulit dan katarak mata. Masyarakat dunia menyambut dengan baik dan positif. Hal ini terbukti bahwa Indonesia berhasil 2 tahun lebih cepat dari yang ditargetkan dalam mengurangi CFC sebagai bahan utama perusak ozon. Perlu diketahui bahwa

negara berkembang diseluruh dunia yang tergabung dalam COP To The Vienna Convention mendapatkan hibah dari negara maju barupa pendanaan dan secara teknis berupa ahli teknologi untuk mempercepat penurunan CFC. “Saat ini belum ada sinar ultraviolet yang langsung menembus belahan bumi Indonesia. Namun masyarakat perlu mewaspadai dan sadar akan lingkungan,� ujar Arief Yuwono, Deputi Pengendalian Perusakan dan Perubahan Iklim kepada Konstan. Perlu diketahui bahwa Antartika merupakan belahan bumi yang lapisan ozonnya paling rusak. Namun pada tahun 2007 setelah terselenggaranya Meeting To The Vienna Montreal telah mengalami penurunan. Dalam pertemuan ini diatur dengan jelas bahan apa saja yang dapat merusak ozon sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet yang berlebih. Executive Secretary of the Ozone Secretariat, Marco Gonzalez memuji keberhasilan Indonesia atas keberhasilannya menekan angka penggunaan bahan perusak ozon seperti CFC, CTC dan Halon pada tahun 2008. Indonesia 2 tahun lebih cepat dari yang ditargetkan. Menteri Negara Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mengungkapkan salah satu cara yang dapat dilakukan Indonesia dalam menyelamatkan lapisan ozon dan juga mendukung pengurangan pemanasan global adalah dengan penghentian konsumsi bahan perusak ozon secara bertahap. Upaya penataan hukum dalam penggunaan dan perdagangan bahan perusak ozon harus seiring dengan upaya sosialisasi agar masyarakat sadar untuk memilih produk yang tidak menggunakan bahan perusak ozon atau ramah lingkungan. Dengan begitu perlindungan lapisan ozon dapat terwujud. Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan instansi terkait lainnya perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mengantisipasi pembekuan dan penghentian penggunaan bahan perusak ozon sehingga tidak berdampak pada industri dan pasar Indonesia. Selain itu penegakan hukum harus dilaksanakan untuk mengatasi terjadinya perdagangan bagi dan peredaran bahan perusak ozon yang dihentikan peredarannya di Indonesia. Sesuai dengan pasal 69 Jo 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.5 miliar dan paling banyak Rp. 15 miliar. lea

119 • DESEMBER 2011

73


PERISTIWA

Mengasah Kekompakan Dalam Keluarga

K

eluarga yang kompak adalah keluarga yang memiliki kelekatan dan komunikasi yang indah dan terbuka dengan sesama anggota keluarga. Misalnya antar suami-istri dan orangtua-anak, sehingga kebersamaan bukan lagi sesuatu yang harus diadakan namun sudah menjadi kebutuhan bagi mereka. “Untuk mengasahnya, keluarga dapat memulai dari kegiatan-kegiatan yang sederhana, misalnya mencuci piring bersama,� kata Sani B Hermawan, Psikolog Keluarga. Pekerjaan sederhana ini seringkali luput dari perhatian anggota keluarga yang lain, selain Ibu. Mereka sudah lelah dengan kesibukan masing-masing sehingga untuk mencuci piring saja, mereka mengandalkan asisten rumah tangga. Mengandalkan kegiatan mencuci piring pada asisten rumah tangga memang bukan sekedar alasan bagi keluarga Indonesia. Selain kelelahan karena kesibukan yang padat, mencuci piring bukanlah pekerjaan yang mudah dan menyenangkan bagi sebagian orang. Di Indonesia, mayoritas penduduknya mencuci piring dengan tangan, bukan mesin pencuci piring. Biasanya mencuci piring dengan tangan memiliki langkah-langkah yang harus diperhatikan, misalnya membersihkan sisa-sisa makanan dari peralatan makan dan merendam dulu peralatan makan yang kotor, beberapa keluarga merendam dengan air hangat supaya lemaknya larut, kemudian menggosok dengan busa atau tangan, mencelup, membilas, dan mengeringkan. Langkah-langkah itulah yang dianggap sangat memakan banyak waktu. Berdasarkan sebuah studi yang dilakukan di Indonesia, ternyata tidak semua keluarga Indonesia melakukan semua langkah tersebut. Keluarga di Indonesia memiliki beragam kebiasaan mencuci piring, antara lain ada yang menggunakan air saja, ada yang menggunakan produk mencuci piring secara berlebihan, ada yang menggosok peralatan makan dan memasak dengan tangan, atau bahkan menggosok peralatan dengan menggunakan benda tajam seperti pisau,

74

119 • DESEMBER 2011

Keluarga masa kini umumnya sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ayah dan ibu sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan anak-anak sibuk dengan kegiatan sekolah dan kegiatan lainnya yang membuat mereka jarang ada di rumah. Untuk itu, dipelopori gerakan mencuci piring, sebagai salah satu cara untuk mengasah kekompakan dalam keluarga. tangkai sendok, dan benda tajam lainnya. Namun dengan Sunlight, kegiatan mencuci piring menjadi sangat mudah dan menyenangkan. Piring yang kotor dan penuh sisa makanan dibilas terlebih dulu dengan air supaya spons yang digunakan tetap bersih dan higienis, kemudian diusap dengan busanya, serta terakhir di bilas dengan air. Untuk mempelopori gerakan mencuci piring sebagai salah satu cara mengesah kekompakan keluarga, baru-baru ini bertempat di Plaza Selatan Komplek Gelora Bung Karno Jakarta, Sunlight telah menggelar Pesta Santap ala Sunlight (PS2). Dengan konsep All You Can Eat, pengunjung dapat sepuasnya menyantap bermacam makanan pilihan, seperti Hainan Chicken Rice, Kari Iga Sapi, Korean Barbeque dan masih banyak lagi. Dalam acara yang berlangsung dari pukul 14:00 hingga 22:00, telah dipecahkan Rekor MURI, mencuci 25.000 piring dengan 1 botol Sunlight. Selain sebagai ajang rekreasi kuliner dan mengasah kekompakan keluarga, melalui ajang ini mengajak keluarga Indonesia untuk berbagi dengan mereka yang kurang beruntung merasakan kehangatan keluarga yang utuh. Karena sebanyak Rp 500 untuk setiap piring yang kotor selama acara berlangsung akan disumbangkan untuk perbaikan dapur panti asuhan di Jakarta. Jakarta merupakan kota pelaksanaan kedua, setelah sebelumnya acara bertajuk sama digelar untuk pertama kalinya di Surabaya pada 29 Oktober 2011 lalu. Risyantie Wulansari, Brand Manager Sunlight mengatakan, sebagai produk rumah tangga yang memelopori pesta santap sepuasnya dalam skala besar di Indonesia, kami berharap Pesta Santap ala Sunlight dapat menjadi acara tahunan yang dinantikan oleh para konsumen setia.kd.


PERISTIWA

Dalam berbagai kajian yang dilakukan KPK, instrumen kode etik belum menjadi perhatian utama di berbagai instansi. Padahal kode etik itu merupakan kunci pencegahan tindak pidana korupsi.

Penerapan Kode Etik di Kementerian Sangat Rendah

P

eraturan terkait kode etik pada kementerian/lembaga telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42/ 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Ketua KPK Busyro Muqqodas merasa sangat prihatin dengan penerapan kode etik di kementerian dan lembaga negara. Prilaku PNS dan penerapan kode etik ini menjadi sorotan dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) tahun 2011 belum lama ini di Jakarta. Menurut Busyro dalam Penilaian Inisiatif Anti-Korupsi (PIAK) yang diselenggarakan oleh KPK setiap tahun, menunjukkan penerapan kode etik di kementerian dan lembaga negara masih sangat rendah. “Dari skala 0 sampai 10 di mana 0 adalah titik terendah, nilai rata-rata kode etik 1,83. Kesadaran kementerian dan lembaga negara mengenai kode etik untuk mencegah korupsi masih sangat rendah,” kata Busyro ketika membuka konferensi tersebut. Mantan Ketua Komisi Yudisial ini juga mengatakan penerapan kode etik dan pedoman prilaku sangat penting untuk perbaikan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Busyro menjelaskan, penetapan kode etik berdasarkan karakteristik dari institusi itu sendiri. “Penerapan kode etik yang baik akan menunjang integritas indivdidu dan instansi,” ucapnya. Bahkan sejak tahun 2007, KPK telah melakukan survei Indeks Integritas Nasional, dimana dari skor 5,42 tahun 2010, menjadi skor 6,31 tahun 2011. Meski skor membaik, tetapi masih dijumpai pelayanan instansi publik yang sangat rendah, seperti masih adanya pemberian gratifikasi dalam pelayanan publik. Upaya memperbaiki skor ini harus terus dilakukan karena ketika penyelenggara negara bekerja sesuai etika maka masalah korupsi bisa diminimalkan. Usai ketua KPK memberikan sambutan kemudian dilanjutkan sambutan dari Wakil Presiden RI, Boediono. Wapres mengatakan bahwa korupsi adalah musuh bersama pemerintah dan KPK, sehingga dapat bersinergi untuk mengefektifkan upaya bersama menghapus korupsi di tanah air. “Karena korupsi adalah musuh bersama, maka sepatutnya KPK dan pemerintah dan seluruh komponen bangsa

saling bahu membahu memberantasanya,” ujarnya. Diungkapkan Wapres, terdapat dua titik sinergi yang dapat ditingkatkan antara KPK dan Pemerintah. Pertama rencana aksi pemberantasan korupsi tahunan, yang dituangkan dalam bentuk Inpres Nomor 9/2011. Instansi-instansi yang tercakup dalam Inpres itu antara lain adalah Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri. Pelaksanaan rencana aksi ini dimonitor oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan secara periodik dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden. “Laporan sementara mengindikasikan bahwa pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 on track,” ucap Wapres. Area sinergi yang kedua adalah reformasi birokrasi. Menurutnya, reformasi birokrasi adalah proses yang panjang, yang tidak dapat diselesaikan dalam satu masa kerja kabinet. Seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara lain, Reformasi birokrasi harus dilaksanakan dengan konsistensi dan kontinuitas yang tinggi untuk jangka puluhan tahun. Boediono berjanji pemerintah bertekad untuk sungguhsungguh dan sistematis melaksanakan proses reformasi birokrasi di tanah air. Salah satu tujuan reformasi birokrasi adalah menghapus praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. “Strategi besarnya sudah dirumuskan, tetapi operasionalisasinya termasuk rencana aksi bagi masing-masing instansi masih dalam proses perumusan dan akan diselesaikan per kelompok instansi secara bertahap,” ucap Wapres. yul

119 • DESEMBER 2011

75


R ES E N S I Mission Impossible Ghost Protocol Sutradara & Penulis Produser & Produksi Jenis Film Pemain

: Brad Bird & Josh Appelbaum, Andre Nemec : Tom Cruise, J.J Abrams, Bryan Burk & Pramounth Pictures : Action : Tom Cruise Jeremy Renner Simon Pegg Paula Patton Josh Holloway Vladimir Mashkov

Tugas Ethan sangatlah berat. Statusnya sebagai buron membuat ia harus bekerja sendiri tanpa bantuan dan perlindungan apapun dari Impossible Mission Force. Mampukan Ethan bertahan dan bagaimana jika ia tertangkap?

M

asih ingat dengan film Mission Impossible? Ya film ini identik dengan cerita agen rahasia yang hidup dengan risiko kematian namun dikelilingi wanita cantik. Film bergenre action ini kembali hadir dengan sekuelnya yang ke 4. Mission Impossible Ghost Protocol menceritakan tentang meledaknya bom teroris di Kremlin, Moskow. Pada saat bersamaan agen Ethan Hunt (Tom Cruise) melakukan sebuah misi rahasia di Moskow. Pemerintah Rusia menganggap ini merupakan deklarasi perang dan hal tersebut membuat Amerika melakukan operasi hitam atau Ghost Protocol dan menutup semua operasi Impossible Mission Force. Ethan Hunt dan timnya disalahkan atas pemboman yang terjadi di Kremlin, mereka dibiarkan kabur sebagai bagian dari rencana agar mereka dapat beroperasi secara diamdiam di luar IMF. Ethan diperingati jika salah satu anggotanya ada yang tertangkap mereka akan diadili sebagai pelaku teroris yang berencana memulai perang nuklir global. Untuk itu Ethan dan timnya berusaha keras untuk membersihkan nama organisasi mereka. Tugas Ethan kali ini memang jauh lebih berat. Selain harus mencari tahu

76

siapa dalang dibalik pemboman ini ia juga harus menghindar dari petugas keamanan yang sedang mengincarnya. Bukan hanya itu ia ia juga terpaksa harus bekerjasama dengan Brandt (Jeremy Renner) yakni mantan agen IMF terdahulu yang ternyata banyak mengetahui kisah hidup Ethan. Film Mission Impossible ini bukanlah sesuatu yang baru bagi Tom Cruise. Ia telah 3 kali membintangi Ethan Hunt dalam film yang diadaptasi dari serial televisi ini. Muncul rumor bahwa suami dari Katie Holmes ini akan pensiun dini dari dunia film dan peran selanjutnya aka digantikan oleh Jeremy Renner. Terlepas rumor itu benar atau tidak film ini menuai kontroversi.

118 • DESEMBER 2011

Mission Impossible Ghost Protocol yang disutradarai oleh Brad Bird ini diperkirakan menelan biaya sebesar 140 juta dollar. Dengan budget yang bisa dibilang fantastis ini, Mission Impossible 4 mengambil lokasi syuting di Bangalorai, Mumbai (India), Dubai (United Arab Emirates), Prague (Chezt Republic), dan Vancouver (Canada). Apakah Ethan Hunt dan kawan-kawan berhasil membersihkan nama organisasi mereka dari tuduhan sebagai teroris? Film ini dapat menjadi pilihan Anda di akhir pekan nanti. Selamat menonton! lea.


TEROPONG ISTANA

Kemajemukan adalah Kekuatan PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono menghadiri perayaan Jubileum ke-3 atau peringatan hari jadi ke-150 Huria Kristen Batak Protestan Indonesia (HKBP), Minggu (4/12) sore, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sore itu GBK dipenuhi oleh lebih kurang 100 ribu jemaatnya dari total jemaat sebanyak sekitar 4,5 juta. Di awal sambutannya, Presiden SBY mengutarakan harapannya agar HKBP dapat menyemai kerukunan antarumat beragama. “Semoga diusianya yang sudah mencapai satu setengah abad HKBP dapat lebih meningkatkan peran aktifnya dalam membimbing, membina, dan mengarahkan umatnya pada jalan Tuhan, seraya terus menyemai benih-benih kerukunan antar umat beragama di negara kita”. Dalam sambutanya, Presiden juga menyampaikan bahwa kemajemukan bangsa Indonesia sesungguhnya adalah kekuatan dan kekayaan yang harus kita syukuri. “Keragaman yang kita miliki harus kita terima sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita harus senantiasa menyemai benih-benih toleransi,” ujar Presiden SBY. “Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, apalagi melakukan tindakan anarkis dan perusakan pada pihak yang berbeda keyakinan dan pemahaman keagamanan. Tidak mungkin kita menjadi bangsa yang besar tanpa membangun paham keagamaan dengan penuh toleransi, saling menghargai, menyayangi, dan menghormati,” Presiden menambahkan. Dengan cara itu Indonesia akan membangun peradaban unggul, mulia, dan dihormati bangsa-bangsa di dunia. Kepala Negara sangat menghargai sikap jemaat HKBP yang penuh toleransi. Ia juga merasa senang melihat kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama yang ditunjukan oleh HKBP dan umat lainnya di tanah air. “Sesungguhnya sesama umat manusia ciptaan Tuhan, kita harus saling hormat menghormati dalam persaudara, serta saling menghargai dalam perbedaan,” Presiden menegaskan.

Pemerintah terus mendorong terpeliharanya kehidupan antarumat beragama yang harmonis. Pemerintah tidak hanya mendorong umat beragama di tanah air untuk berdialog menjaga kerunan, tetapi juga mendorong dialog antar perdaban dan umat beragama sedunia. “Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa di tengah kemajemukan kita dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai,” Kepala Negara menjelaskan. “Meskipun diantara kita mungkin berbeda dalam keyakinan, suku, budaya, dan tradisi, namun tetap mampu bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Presiden RI. Melalui momentum ini, Presiden SBY mengajak keluarga besar HKBP untuk memperkuat rasa persaudaraan sesama anak bangsa. “Mari kita kembangkan budaya toleransi dengan menghindarkan kekerasan dan sebaliknya mengedepankan dialog. Melalui perayaan Jubileum, saya mengajak umat Batak Protestan untuk memperbaharui semangat di hati masing-masing, dan mampu merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan, serta mampu membangun semangat juang yang tinggi” ajak SBY. Presiden juga berpesan agar terus mempertahankan dan mengembangkan visi dan misi HKBP yang bersifat inklusif, terbuka, dan dialogis. “Pelihara dan tingkatkan dialog dengan umat beragama lainnya guna meningkatkan sikap saling mengerti dan saling menghormati,” Presiden SBY menandaskan. Ketua Panitia Perayaan Jubileum 150 HKBP, Edwin Situmorang mengatakan, perayaan kali ini menjadi momentum bagi umat HKBP untuk melakukan instrospeksi mengenai apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan di tengah masyarakat bangsa dan negara. “Perayaan Jubileum 150 tahun diharapkan mampu menjadi tonggak dan sejarah baru serta landasan yang kokoh dalam perjalanan HKBP di masa yang akan datang,” ujar Edwin Situmorang. Sejak didirikan 7 Oktober 1861, peran dan aktivitas HKBP sebagai salah satu lembaga gereja dan lembaga komunitas Batak Protestan terbesar dan tertua di tanah air tidak hanya memberikan sumbangsih bagi pengembangan keagaaman di Indonesia, tetapi juga ikut menyuburkan gagasan kemasyarakat yang berwasasan kemajuan. ade

119 • DESEMBER 2011

77


EK ON OM IB IS NI S Andalan kualitas prima

Barang atau alat dengan harga murah tak identik dengan kualitas Apa adanya. Hal ini tidak berlaku bagi produsen bolpoin PT ZAI dalam meluncurkan produkproduknya. Sebaliknya, harga murah harus ditunjang dengan teknologi moderen dalam menjamu konsumen.

Harga Kompetitif Teknologi Modern

N

amanya juga anak-anak. Rasa ingin tahunya begitu besar. Bahkan, di luar dugaan, didasari rasa keingin tahuannya itu mereka suka melakukan berbagai hal, termasuk yang bisa mengancam jiwanya sendiri. Memang disinilah dibutuhkan perhatian orang tua yang esktra lebih, khususnya bagi mereka yang memiliki anak di bawah usia lima tahun. Di Eropa pernah tersiar kabar kalau ada bocah yang meninggal dunia gara-gara menelan tutup ball point (bolpoin).Nyawanya tak tertolong dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Tutup pena tersebut menyangkut ditenggorokannya. Saluran nafas bocah malang itu tersumbat oleh tutup bolpoin yang mengakibatkan ajal menjemputnya. Berangkat dari peristiwa inilah menggerakkan PT Zebra Asaba Industries (ZAI), produsen ball point TOP di Indonesia untuk mengembangkan inovasi mereka guna mengantisipasi peristiwa di atas terjadi pada konsumennya. Sekalipun di Indonesia peristiwa seperti itu bisa dikatakan belum pernah terjadi PT ZAI melalui tenagatenaga terampilnya menciptakan tutup bolpoin yang pada ujungnya berlubang. Hasil inovasi ini dapat dilihat dari produk mereka di antaranya, yang dinamakan Piccolo. Pulpen jenis ini memang sudah lama beredar di sejumlah wilayah di tanah air. Harganya relatif murah dan kenya78

119 • DESEMBER 2011

manan dalam mengunakannya menjadikan lebih dekat dengan konsumen tercintanya. “Sekalipun peristiwa seperti itu belum pernah terjadi di Indonesia, kita mengatisipasinya dengan berinovasi dengan harapan jika ada korban nyawanya masih bisa tertolong,� ujar Loius Irawan Factory Manager Ball Point TOP PT ZAI, bangga. Apalagi, bolpoin jenis Piccolo yang dipasaran dibandrol seharga Rp 3.000 ini diproduksi diatas 4 juta piece/ bulan. Makanya, sangat masuk akal jika antisipasi itu dilakukan. Langkah itu bisa dibilang sebagai bukti bahwa PT ZAI dalam meluncurkan produk-produk andalan tidak semata-mata hanya memenuhi target penjualan. Bagi mereka, setiap produsen wajib diberikan layanan kualitas prima. Produk-produk yang diluncurkan juga inovatif dan mengedepankan teknologi modern. Pandangan ini mengemuka karena di pertengahan bulan lalu, Konstan diberi kesempatan melihat dari dekat pembuatan alat tulis salah satu kebanggan masyarakat Indonesia ini. PT Top ZAI dikenal sebagai perusahaan yang bekerjasama dengan Zebra Co.,Ltd Jepang. Tidak heran kalau pembuatan alat tulis ini didukung sepenuhnya dengan teknologi dan tenaga ahli dari Negeri Matahari Terbit tersebut. Tenaga ahli Jepang dikenal memiliki ketelitian, sisti-


S NI IS IB OM ON EK

matika kerja dan standar kualitas yang teruji. Sehingga memastikan setiap produk yang dihasilkan dalam kondisi prima. Mulai dari pembuatan desain, cetakan, pembuatan ujung pena, komponen, perakitan pemeriksaan kualitas hingga pengiriman, diperiksa dengan teliti agar dapat memuaskan pelanggan. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat pulpen ini pun bukan semata terbuat dari plastik biasa, tetapi plastik terpilih yang bisa didaur ulang, seperti poly carbonat. Dari 60 item alat tulis yang diproduksi, Piccolo menjadi salah satu andalan produk penjualannya. Meski harga jual Piccolo relatif kompetitif, tapi teknologi yang digunakan pun tidak sembarangan. “Ujung pena dibuat sendiri dan tidak semua pabrik bolpoin memilikinya. Bahannya pun didatangkan langsung dari Jerman,” sergah Loius. Proses selanjutnya yang paling rumit, memasukkan bola berdiameter 0,7 milimeter ke dalam ujung pena tersebut. Ini tentu saja membutuhkan ketelitian dan dukungan teknologi mesin yang canggih karena sangat menentukan kualitas dari pulpen itu sendiri. Bola kecil inilah yang berputar untuk mengontrol pengeluaran tinta kental yang disimpan dalam kolom plastik berbentuk silinder. Besarnya diameter bola tadi berpengaruh pada ketebalan tulisan di atas kertas. Saat berputar, bola tersebut akan mengambil tinta dari sebuah kartrij, tinta membasahi bola kecil yang mengalir secara kapiler dan dengan bantuan gravitasi. Kemudian menggelinding agar melekatkannya pada kertas. Inilah sebabnya kenapa alat ini dinamakan ball point. Sudah selesai sampai disini? “Tentu saja belum,” tandas pria murah senyum ini. Proses lanjutan dilakukan dengan memasukkan tinta ke dalam kolom plastik berbentuk silinder tadi. Selesai dari sini, kolom pena yang sudah terisi tinta tadi memasuki tahap pengecekan (quality control). Kualitas bolpoin tersebut dicek melalui beberapa mesin, dan menggunakan kertas khusus untuk mengetahui hasilnya.

Kehebatan ball point Bolpoin diciptakan oleh jurnalis Hungaria, Laszlo Biro pada tahun 1938. Biro memperhatikan bahwa tinta yang digunakan dalam percetakan surat kabar mengering dengan cepat dan tidak meninggalkan noda pada kertasnya. Kesulitan-kesulitan lain saat menggunakan pena untuk mengoreksi naskah-naskah yang ditulis pada kertas tipis seperti tinta yang melebar, tumpah atau kertas yang sobek karena sabetan pena yang cukup tajam. Bersama saudara lelakinya George, seorang kimiawan, mengembangkan ujung pen yang baru berupa sebuah bola yang dapat berputar dengan bebas pada sebuah lubang. Rancangan ini kemudian dipatenkan di Argentina pada 10 Juni 1943.

Makanya, nggak terbayang kan kalau di era global yang serba canggih saat ini bolpin belum tercipta sempurna atau bahkan masih banyak yang memilih menggunakan pena. Wadduhh.. Belum lama ini PT ZAI, sebagai produsen alat tulis TOP meluncurkan kembali bolpoin merek TOP yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dan sekaligus meluncurkan tiga produk baru yaitu TOP STAR 500, stick pen dengan harga ekonomis; TOP board marker, tidak beracun dan dapat di isi ulang dengan mudah; dan TOP D3, pena yang cocok untuk keperluan promosi. Menurut Loius Irawan, ini merupakan bukti dan upaya untuk selalu menghasilkan alat tulis yang berkualitas internasional. Tujuannya, agar kualitas alat tulis terjamin dan dapat memuaskan pelanggan. “Kita concern di quality,” tambah pria yang sudah mengabdikan diri selama 19 tahun ini. Sekalipun demikian, tambah Loius, perusahannya juga tetap berkomitmen untuk concern kepada lingkungan dan keselamatan kerja. Sebab ini juga merupakan komponen terpenting dalam kelangsungan produksi yang bertaraf internasional tadi. wan

119 • DESEMBER 2011

79


EK ON OM IB IS NI S

Dilema UMP

Antara KHL Buruh, Konsumerialitas dan Kenyamanan Pengusaha

K

etika gubernur Jakarta sedikit mengalah dengan meningkatkan ketetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2012 dari posisi sebelum Desember Rp 1,498 juta menjadi sebesar Rp 1,52 juta per bulan. Nilai tersebut kurang sedikit sama seperti yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yaitu Rp 1.529.150. Walau sedikit meredam ancaman aksi mogok besar di Ibu Kota, nilai UMP itu sendiri masih dikatakan jauh dari standart Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja. Sehingga segera memicu aksi-aksi menuntut kenaikan UMP lain di hampir seluruh propinsi. Dari data penetapan UMP 2012 sementara, propinsi yang menetapkan kenaikan upah tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 18,52 % sedangkan yang kenaikan upah terendah adalah Papua Barat sebesar 3, 35 %. Sedangkan perbandingan antara UMP dengan KHL yang paling tinggi adalah Propinsi Sumatera Utara. Upah yang diterapkan 115.94 % sedangkan yang terendah adalah Maluku sebesar 56,07%. “Patut dipahami semua pihak, bahwa konsep dan kebijakan upah minimun itu merupakan upah terendah yang diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum hanya sekedar jaring pengaman sosial,“ kata Kepala Pusat Humas Kemenakertrans, Suhartono, Jakarta. Dijelaskan, upah minimum merupakan jaring pengamanan (safety net) yang ditetapkan dengan mempertimbangkan KHL, produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal). “Nilai KHL merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam penetapan UMP. Nilai KHL diperoleh melalui survey

80

119 • DESEMBER 2011

yan

Aksi mogok buruh kian marak mewarnani jalan bisnis di penghujung tahun. Walau masih dianggap gejolak mikro, imbasnya mengusik kenyamanan investor. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) masih sebatas upaya tambal sulam untuk menyesuaikan ketimpangan pendapatan dengan nilai kebutuhan yang kian melonjak.

Demo solidaritas buruh

yang dilakukan unsur tripartit dalam dewan pengupahan sehingga nilai besarannya merupakan hasil bersama antara pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah,“ ujarnya. Untuk wilayah Jakarta saja KHL yang mengkalkulasi dari 48 point, ditetapkan Rp. 1.497.838. Sedang usulan yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebesar Rp 1.46 juta. “Beberapa daerah belum selesai karena perundingan akibat demonstrasi,” kata Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi berdalih ketika terjadi penundaan penerbitan UMP, karena banyaknya protes terhadap usulan pengusaha. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, dan Fiskal Haryadi B. Sukamdani menambahkan, upah sektoral selayaknya lebih tinggi 5% di atas upah minimum regional (UMR). Namun, dia membenarkan, usulan UMP itu setelah masuk tahap rekomendasi dari kepala daerah selalu mendapat tekanan dari para buruh. “Ini imbas dari kasus Freeport, jadi tren upah sekarang,” ujarnya. Dia mencontohkan yang terjadi di Kotamadya Bekasi. Menurutnya, angka kebutuhan hidup layak (KHL) di Kotadmadya Bekasi hanya sebesar Rp 1,350 juta namun ada buruh yang meminta Rp 1,6 juta-Rp 1,9 juta. Dia mengatakan, tuntutan seperti itu biasanya dilakukan melalui pemaksaan penutupan pabrik. Menurutnya, karyawan dihasut keluar dari unit produksi pabrik untuk menuntut kenaikan. Hal ini merupakan ilustrasi tentang risiko lain yang dihadapi para investor, dalam mengembangkan usaha


S NI IS IB OM ON EK

mereka. Sebagai tulang punggung perekonomian, para penguasa dan buruh adalah korban dari meningkatnya serangan biaya tinggi konsumsi dan ketimpangan pemerataan infrastruktur.

Tanpa Wasit Meski serikat-serikat pemimpin industri menyangkal bahwa aksi buruh merupakan rembetan aksi Freeport. Namun jumlah pemogokan mulai menjamur di berbagai industri mulai dari supermarket, telekomunikasi, hingga layanan publik, adalah satu diantara batu sandungan antusiasme investor untuk datang. ”Pemogokan ini adalah hal yang berbahaya dan menunjukkan betapa lemahnya pemerintah dalam menghadapi perselisihan industrial. Dengan situasi berlangsung terus, pengusaha akan mempertimbangkan kembali rencana ekspansi investasi mereka, serta rencana untuk merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia,” kata Sofjan Wanandi. Sofjan juga mengungkapkan bahwa, para investor dari Korea Selatan sangat prihatin. Korupsi, birokrasi yang rumit dan infrastruktur yang parah adalah satu kesulitan tersendiri. Ditambah lagi perselisihan industrial dengan pekerja, yang telah melanda lebih dari satu dekade terakhir, merupakan rintangan lain investasi di Indonesia “Faktanya adalah bahwa pengawas pemerintah di daerah yang semakin rendah dan lebih rendah dalam jumlah. Misalnya di Kabupaten Tangerang-sebuah kawasan industri, setidaknya tidak lebih dari 10 supervisor yang mengawasi

lebih dari 4.000 perusahaan. Bagaimana mungkin Anda bisa memantau hubungan antara pekerja dan pemilik modal?” ungkap Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), di Jakarta. Seperti diketahui, Dewan Pengupahan Jakarta sudah mengundang seluruh anggotanya untuk hadir dalam sidang tanggal, namun hanya anggota dari unsur pemerintah dan unsur serikat pekerja atau buruh saja yang hadir, tanpa keikut sertaan unsur pengusaha (APINDO/KADIN) dalam menandatangani berita acara penetapan UMP Jakarta, November lalu. “Seperti bermain sepak bola dengan wasit yang tidak tegas, dan Anda dapat melihat yang kuat menindas yang lemah,” kata Subiyanto. Tidak jarang pemogokan tersebut berubah menjadi aksi ketegangan dan kekerasan, dimana pada tingkat populasi yang didominasi usia muda menyimpan resiko jangka menengah atas kestabilan keamanan. Disamping rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja baru. Menurut Ketua Apindo, karena upah minimum terlalu tinggi selama ini usaha kecil dan menengah tidak ada yang mampu membayar sesuai UMP. Padahal jumlah karyawan yang bekerja di sektor non formal atau UKM mencapai 70 persen dari total karyawan. Jika tidak mampu, maka membuat surat penangguhan atau tutup perusahaan sekalian. “Lebih baik tutup, selesai tidak ribut lagi,” kata Sofyan. Ketua Harian Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesori Indonesia (APGAI) Suryadi Sasmita menjelaskan, kenaikan UMP dinilai sudah di luar kewajaran dan terjadi tiap tahun. Jadi langkah yang dilakukan oleh perusahaan kemungkinan dengan mengurangi jumlah karyawan agar terjadi efisiensi biaya. “Pekerjaan karyawan yang bisa dikerjakan dengan mesin akan diganti dengan penggunaan mesin otomatis,” kata Suryadi. Selain itu, perusahaan juga akan menghindari perekrutan karyawan tetap dan memilih menggunakan karyawan kontrak atau outsourcing. Tujuannya agar biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Selain itu, kenaikan UMP bisa juga menambah persentase jumlah tenaga informal ke depan karena tidak mampu bayar UMP. “Bisa jadi nanti tenaga kerja informalnya mencapai 80 persen atau 90 persen,” kata Suryadi. Sofyan sendiri mengatakan Dewan Pengupahan sudah tidak dihargai hasil survei selama satu tahun dalam bentuk KHL tidak dijadikan acuan penentuan UMP. Yang dijadikan acuan justru tuntutan pendemo. Untuk itu Apindo tengah mempertimbangkan dengan serius untuk keluar dari Dewan Pengupahan pada tahun 2012. Seperti Freeport dengan aksi blokade, ancaman aksi mogok ini akan diikuti 100.000-150.000 buruh dari 11 serikat pekerja, akhirnya dapat menyesuaikan tarif UMP Jakarta. “Jika seseorang meminta lebih, semua orang akan mengikutinya. Itu fakta,” kata, Presiden Direktur Aneka

119 • DESEMBER 2011

81


EK ON OM IB IS NI S Tambang, Alwin Lubis. “Itulah yang kita khawatirkan.”

Konsumerialitas Tuntutan itu bukan tanpa alasan, ketika ketimpangan pendapatan bersanding dengan arus konsumerialitas global. Di hari yang sama, aksi 30 ribu buruh Batam melumpuhkan aktivitas kota dan industri. Dibagian lain, puluhan orang terluka ketika 5.000 orang berjubel untuk mendapatkan setengah harga Blackberry ponsel di ibukota. Pada hari itu juga, Forbes merilis sebuah laporan mengatakan negara ini telah menciptakan empat milyarder baru, dengan kekayaan total “Indonesian Rich List” naik 19 persen menjadi $ 85 miliar. Atau menciptakan jutawan baru lebih cepat dari negara lain di kawasan Asia-Pasifik, menurut Julius Baer, seorang Wealth Manager Forbes. Namun menurut data Bank Pembangunan Asia terbaru, upah bulanan rata-rata $ 113, kurang dari setengah dari Thailand dan sepertiga dari China. Dan setengah penduduk bertahan dengan kurang dari $ 2 per hari, menurut Bank Dunia. Bagi para pekerja upah rendah, melihat kenaikan gaji dieliminir oleh harga pangan yang juga naik 15 persen. Ditambah lagi dikelilingi oleh gaya hidup konsumerisme. Sehingga harapan dan persepsi ketidaksetaraan makin meningkat juga. Padahal, menurut mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia, memanasnya situasi Papua bukan masalah politik atau masalah ketimpangan ekonomi tapi semua terjadi karena orang Papua terlalu konsumtif. “Persoalannya, orang Papua itu kurang produktif. Orang Papua lebih konsumtif di banding dengan warga lain. Kalau prilaku konsumtif ini terus dibiarkan, sampai kapan pun orang Papua akan merasa kurang. Dan bibitbibit pertikaian akan selalu ada,” ujar JK. Menanggapi isu bahwa pemerintah pusat merampok kekayaan Papua. “Padahal, dalam 10 terakhir, tidak sepeser pun Jakarta mengambil uang dari Papua,” ujarnya. Tahun ini, pemerintah pusat hanya ambil bagi hasil dari PT Freeport Indonesia sebesar Rp17 triliun. Sedangkan, dana yang ditransfer ke Papua melalui APBN, DAU

82

119 • DESEMBER 2011

Buruh di pabrik perakitan sepeda motor di karawang

(Dana Alokasi Umum), dan DAK (Dana Alokasi Khusus) mencapai Rp31 triliun. “Sebuah faktor yang membuat buruh melakukan pemogokan adalah ketika seseorang merasa terjebak,” kata Sari, seorang pekerja sepatu Adidas, dimana sektor investasi itu yang harus relokasi-pindah dari Cina dan Vietnam pada akhir tahun karena biaya upah yang terus naik di sana. yk


S NI IS IB OM ON EK

BII Menuju Layanan Sosial Media Perbankan

Dalam dunia perbankan Teknologi Informasi (TI) merupakan salah satu faktor utama. Perkembangan TI yang dari waktu ke waktu terus berkembang harus senantiasa ter-update, manfaatnya seperti untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi, yang merupakan bagian dari pelayanan prima sebuah bank (service excellence).

D

ewasa ini nasabah bank menghendaki transaksi yang cepat, mudah, murah dan aman serta dapat dilakukan dari mana saja, kapan saja, tak perlu harus antri berlama-lama di kaunter bank. Kemajuan pesat TI, yang senantiasa bergerak cepat, juga terus di update oleh PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII). Menurut YB Hariantono, IT Head BII, kemajuan sebuah bank sangat tergantung dua faktor, yaitu faktor makro ekonomi dan juga bagaimana bank tersebut bisa mengikuti tren perkembangan teknologi terbaru. “Kalau makro ekonominya bagus, maka bank akan bagus, sebaliknya jika makro ekonomi jelek bank duluan yang akan jelek,” sergah Hariantono, saat ditemui Konstan di kantornya gedung bank BII pusat. Lanjutnya, dalam hal TI antara satu bank dengan bank yang lainnya akan senantiasa bersaing, tapi yang akan unggul adalah dari segi jumlah investasinya untuk TI. Meski demikian, masing-masing bank mempunyai keunggulannya masing-masing. Sekarang ini, BII mempunyai keunggulan di servis atau layanan dibanding dengan bank lain. “TI BII untuk 3 tahun (2010, 2011, 2012) sudah mempunyai program, diantaranya pembenahan IT dan penyehatan IT. Intinya kami mempunyai TI yang berbeda dengan bank yang lainnya,” ucapnya. Bila sebelumnya TI bank banyak berkutat di ATM, internet banking, internet mobile dan lain sebagainya, tetapi 10 tahun ke depan hal tersebut akan ditinggalkan oleh masyarkat, penggantinya TI sosial media perbankan. Tapi untuk menuju ke arah tersebut ada masa transisi, seperti halnya masa sekarang ini. Dalam perkembangannya TI selalau berkaitan dengan dua hal, yaitu untuk mensuport efesiensi operasi, dan untuk opportunity generation. Namun seiring regulasi dari BI, belakangan timbul juga yang disebut komplain, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaporan, tujuannya masyarakat agar semakin percaya dan kemudian bank akan semakin maju. Untuk komplain ini, BII berinvestasi sekitar 15 hingga 20 persen dari nilai invetasi untuk TI. “Misalnya untuk TI tahun 2010 sekitar US 33 juta yang terealissai, dan budget untuk tahun 2011 US 45 juta, di dalamnya meliputi investasi untuk komplain,” ujar Hariantono. Komplain juga berguna untuk memberikan pelaporan transaksi yang mencurigakan, yang sudah diatur oleh regula-

YB Hariantono, IT Head BII

tor, dimana transaksi di atas Rp 100 juta harus senantiasa dilaporkan ke PPATK. “Akan ketahuan dana yang aneh-aneh, termasuk aliran dana terorisme, karena akan senatiasa dipantau PPATK,” ujar IT Head yang dikenal dekat dengan para wartawan ini. Mengingat perkembangan IT di perbankan bergerak cepat, ke depannya bank-bank tidak hanya berkutat di IT jaringan on line ATM sendiri, tetapi harus memperkuat jaringan on line dengan bank-bank yang lainnya, bahkan bank-bank secara global. Produk ATM bersama, Alto. ATM Link merupakan contah nyata, bagaimana harus memperkuat jaringan antar sesama bank dan itu bisa menguntungkan. Menurutnya, koneksi jaringan yang pertama harus dibangun secara nasional, kemudian regional (sesama negara Asean) hal itu untuk membendung agar uang tidak banyak lari ke Eropa dan Amerika, karena sekarang ini belum terkoneksinya jaringan regional, bila melakukan transasksi harus memakai Visa atau Mastercard, sehingga uangnya dinikmati oleh keduanya. “Uang selama ini kan larinya ke Amerika atau Eropa, bahkan keringat para TKI saja yang menikmatinya mereka, karena para TKI mengirimkan uang memakai jasa Western Union,” bebernya BII-Maybank yang kini beroperasi di beberapa negara dan sudah menjadi bank regional, terus berupaya menjalin koneksitas IT dikawasan regional, sehingga dapat memberikan keuntungan yang bisa dinikmati bersama.kd.

119 • DESEMBER 2011

83


SEKILAS INFO Live Concert From ”Ad Gloriam Brass” DI minggu pertama Desember, Sari Pan Pacific Jakarta mempersembahkan konser musik yang ditampilkan Ansambel terkenal dari Kroasia “Ad Gloriam Brass”. Konser musik ini diadakan selama dua hari berturut-turut dari tanggal 2 dan

Melindungi Kehidupan Digital Anda PERUSAHAAN produsen antivirus, Trend Micro, meluncurkan produk antivirus terbaru, Trend Micro Titanium Cloud Edition Maximum Security 2012. Antivirus berbasis cloud ini mampu melakukan sinkronisasi antar perangkat, seperti PC, tablet, dan ponsel pintar dengan hanya menggunakan satu akun dan satu lisensi. Karena prosesnya dilakukan di cloud, titanium menggunakan lebih sedikit memori. Kelebihan anti virus ini adalah memiliki fitur untuk megidentifikasi secara visual link yang aman dan link malware yang seharusnya tidak di klik dalam jaringan sosial seperti Facebook dan Twitter. Antivirus ini mampu menghilangkan program yang menyamar sebagai aplikasi antivirus (Fake AV), perlindungan proaktif dari botnet dan PE Virus, serta teknologi kompresi yang melindungi dari malware. Dengan Mobile Security for Android Personal Edition di dalam Trend Micro Titanium Cloud Maximum Security 2012, memberikan keamanan bagi pengguna tablet dan ponsel pintar berbasis android. Selain itu, antivirus ini mempunyai fitur antiphising dan antimalicious untuk website, antispam untuk e-mail, juga menangkal jenis virus lain yang biasa menyerang komputer di rumah maupun perangkat Android. Ada pula fitur untuk reject nomor kontak dan blok sms yang tidak diinginkan di ponsel secara otomatis. Kelebihan lainnya, anti virus ini melindungi data ketika perangkat Android hilang. Misalnya, bila ponsel hilang, pengguna bisa melacak keberadaan ponsel melalui sistem GPS, lalu mengunci tombol ponsel sehingga tidak bisa digunakan sama sekali. Data pengguna akan aman selama ponsel dikunci dan dapat digunakan kembali saat ditemukan. Kalau tidak yakin ponsel akan ditemukan, pengguna bisa menghapus semua data yang ada di ponsel sehingga data tidak sempat diakses dan disalahgunakan oleh orang lain. Antivirus ini juga menawarkan fitur parental control yakni orangtua bisa mengaktifkan “safe surfing” sehingga anak-anak tidak bisa membuka situs dengan keyword tertentu. ade 84

119 • DESEMBER 2011

Banjir Hadiah Akhir Tahun MASTERCARD Worldwide telah meluncurkan MasterCard Sparkling Moments at Pacific Place, sebuah program promosi akhir tahun yang menawarkan sejumlah penawaran dan hak istimewa menarik. Program ini dimulai 1 Desember hingga 31 Januari 2012. Selama periode ini, semua pemegang kartu kredit dan debet MasterCard akan mendapatkan hadiah istimewa dan menarik untuk setiap pembelian yang dilakukan, dengan kartu kredit atau debet MasterCard dari bank manapun pada setiap merchant di Pacific Place. Dengan setiap pembelian Rp 1 juta pada hari yang sama di semua merchant di Pacific Place, pembeli berhak mendapatkan satu kupon undian dan dua kesempatan lucky dip. Selain itu berhak mendapatkan potongan harga istimewa, dan juga mendapatkan dua kupon undian yang akan memberikan kesempatan lebih besar untuk memenangkan hadiah utama. Selain penawaran khusus, semua pemegang kartu MasterCard berhak mendapatkan kesempatan berfoto bersama Santa Claus (satu foto per kartu per hari). Mereka yang ingin berfoto bersama dengan Santa Claus hanya perlu menunjukkan kartu kredit atau debet MasterCard di Santa Claus Corner. Pemenang lucky draw akan mendapatkan hadiah fantastis - perjalanan belanja mewah untuk dua orang ke London dan


SEKILAS INFO 3 Desember 2011 di Lobby Lounge Sari Pan Pacific Jakarta. Kehadiran Ansambel ternama ini merupakan suatu kebanggaan yang sangat luar biasa bagi Sari Pan Pacific Jakarta. Dan juga suatu kehormatan bagi Sari Pan Pacific Jakarta karena bisa bekerjasama dengan Kedutaan Kroasia sebagai tempat berlangsungnya acara konser musik Klasik dan Jazz “Ad Gloriam Brass”. “Ad Gloriam Brass” terdiri dari enam pemain alat musik dari kuningan yang juga merupakan anggota dari Teater Opera Nasional Kroasia dan Zagreb Philharmonic. Ansambel ini didirikan pada tahun 1993 dan sejak saat itu, secara terus-menerus aktif bermusik dalam komposisi yang sedikit diubah. Repertoar mereka terdiri dari hasil karya para ahli pencipta musik Eropa dan Kroasia pada zaman renaisans dan barok. Ansambel “Ad Gloriam Brass” telah melahirkan banyak konser dan pertunjukan, konser-konser dengan para seniman Kroasia, paduan suara, serta tampil di TV dan radio Kroasia. Mereka telah merekam 2 CD dari pertunjukan live mereka. Acara berlangsung dengan sangat meriah dan dihadiri oleh tamu-tamu VIP seperti Presiden Direktur PT. Sari Arthamas – Bapak Teddy Suratmadji, Duta Besar Negara Kroasia – Mr. Zeliko Cimbur, General Manager Sari Pan Pacific Jakarta – Mr. Thomas Mayrhofer, tamu-tamu Asing dari kedutaan beberapa Negara, dan juga rekanrekan Media. ■

Dari Pameran Lukisan Hingga Pemberian Penghargaan GELIAT bisnis dunia seni rupa dalam lima tahun belakangan ini tampaknya makin sepi saja. Lebih sepi jika dibandingkan dengan era sepuluh tahun silam. Hal ini ditandai dengan sepinya pameran lukisan yang digelar. Tidak seperti pada era tahun 1990-an atau 2000-an awal, yang hampir setiap pekan ada pameran yang terselenggara diberbagi galeri di Jakarta, kini sebulan sekalipun pameran jarang terlihat. Sepinya ajang pameran seni rupa ini, bisa jadi, lantaran lesunya pasar seni atau makin menurunya apresiasi publik terhadap karya-karya seni. Padahal seni rupa bagian dari tonggak budaya Indonesia yang perlu dikembangkan. Disisi lain seni rupa juga bisa menghidupi para perupanya tanpa harus bergantung pada orang lain. Kondisi di atas inilah, yang melatarbelakangi Majalah Eksekutif mengadakan pameran bersama lukisan di Jakarta. Pameran yang digelar dari 17-20 November silam ini, bertempat di Plaza Blok M, Jakarta Selatan, dibuka oleh Wakil Kapolri Komjen Nanan Sukarna, Pembina Ridma Foundation Komjen Pol (Pur) Ahwil Loetan, Kepala BNN Provinsi daerah (BN) DKI Jakarta Brigjen Pol Ali Jauhari. Selain lukisan, dalam event ini dipamerkan sekitar 30 foto karya fotographer Majalah Eksekutif Karyoto. Namun yang tak kalah pentingnya adanya pemberian penghargaan kepada sejumlah tokoh, mulai dari tokoh pengusaha muda hingga tokoh-tokoh pelaku kehumasan berprestasi. kd.

menginap 4 hari 3 malam di The Dorchester, serta dua pasang perjalanan belanja mewah ke Sydney, termasuk dua pasang tiket pulang dan menginap di 4 hari 3 malam di The Darling Hotel. Selain itu, pemegang kartu MasterCard juga akan menerima kesempatan untuk memenangkan hadiah langsung dari lucky dip berupa empat buah berlian, empat unit BlackBerry Dakota, berbagai produk Etro, boneka beruang kutub Pacific Place, berbagai merchandise Pacific Place dan boneka Teddy Bear MasterCard. kd.

119 • DESEMBER 2011

85


Aurelie Moeremans Nikah Tanpa Restu Ortu ARTIS cantik Aurelie Moeremans nekat menikah muda tanpa restu orangtua dengan pesinetron Roby Tremonti (31) secara diam-diam di Gereja Katolik Mardi Yuana, Cibinong, Jawa Barat. Pemberkatan sederhana itu hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat Roby. Gadis berusia 18 tahun ini mengaku mudah saja menikah dengan sang kekasih. Sebelumnya ia pamit dari rumah kepada sang ibu hanya untuk pergi main ke mall. “Sebenarnya prosesnya ajaib, aku bilang sama mama mau ke mall terus dijemput di Plaza Semanggi lalu kerumah Robby dan disana didandanin cepet-cepet pakai gaun seadanya tapi pantes,” ujar Aurelie. Menurut bintang film D’Love ini setelah menikah dengan Roby ia sempat kembali kerumah orangtuanya hingga beberapa minggu sambil menunggu surat keterangan dari gereja turun. Kemudian ia baru memberitahu orangtuanya. Sejak awal orangtua Aurelie tidak pernah menyetujui hubungan mereka, lantaran perbedaan usia yang cukup jauh dan pekerjaan yang tidak tetap Roby. Keluarga menuduh bahwa Aurelie telah diculik dan dicuci otak oleh sang kekasih. Orangtua Aurelie berencana akan segera melaporkan kejadian ini kepada yang berwajib. lea

Honor Foto Lindsay Lohan Rp 9 miliar AKTRIS sekaligus penyanyi asal Amerika Serikat, Lindsay Morgan Lohan selalu menuai kontroversi. Sebelumnya wanita kelahiran 2 Juli 1986 ini pernah berurusan pada yang berwajib yakni sikap brutalnya yang mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Selain itu wanita cantik ini juga pernah ditahan atas tuduhan kriminal yang ia lakukan yakni mencuri sebuah kalung di toko perhiasan ternama. Lilo begitu ia disapa kembali mencuri perhatian publik atas foto-foto seksinya yang telah beredar di publik. Pada sebuah acara, Lilo dengan bangga memamerkan foto-foto bugilnya yang menghiasi halaman majalah pria dewasa Playboy untuk edisi Januari atau Februari tahun 2012. Pemain film The Parent Trap ini berpose syur dengan gaya ala Marlyn Monroe dan mendapat bayaran yang cukup fantastis yakni US$ 1 juta atau sekitar Rp 9 miliar. Boss Playboy, Hug Hefner merasa puas dengan hasil foto-foto Lilo. Ia menganggap foto-foto tersebut sebagai suatu bentuk penghormataan untuk mendiang Monroe. “Ini adalah sebuah penghargaan klasik yang terinspirasi oleh gambar telanjang Marlyn Monroe,” ujar Hefner. Kabarnya majalah yang berlambang kelinci tersebut tidak hanya sekedar menampilkan foto-foto syur Lilo tapi juga ada petikan wawancara dengan gadis cantik ini. Bahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik Lilo dan tim harus bekerja keras. Pemotretan sempat diulang beberapa kali lantaran Playboy tidak puas dengan hasil yang pertama. Playboy menuntut Lilo untuk melakukan pemotretan ulang dengan konsep yang lebih fantastis lagi. lea

86

111 • JULI 119 DESEMBER 2011 2011


Pinkan Mambo Tampil Beda di Album “Tentang Cinta” SIAPA yang tak kenal dengan Pinkan Mambo. Setelah hengkang dari grup Duo Ratu, wanita asal Manado ini semakin melebarkan sayapnya ke dunia hiburan. Memiliki suara yang khas membuat Pinkan semakin mudah meraih popularitas dengan bersolo karier. Setelah suskes dengan album “Aku Tahu Rasanya” dan “Wanita Terindah” sukses di blantika musik Indonesia, kini Pinkan hadir dengan Album terbarunya yakni “Tentang Cinta”. Album barunya kali ini bernuansakan cinta. Mulai dari jatuh cinta, diduakan, patah hati hingga penasaran semuanya terangkum dalam 13 lagu dengan irama yang upbeat hingga ballad. Di album terbarunya kali ini Pinkan juga memasukkan lagu “Kasmaran” dengan aransemen yang berbeda dari sebelumnya. Musik Timur Tengah sangat kental pada lagu ini sehingga terdengar asyik untuk bergoyang. Tak hanya itu saja demi penampilannya yang baru Pinkan rela merampingkan tubuhnya dan belajar Belly Dance bersama Gold’s Gym. “Aku suka dengan penampilanku yang sekarang terlihat lebih seksi dan sehat semua ini berkat Belly Dance yang rutin aku jalani disini,” ujar Pinkan saat launching album “Tentang Cinta” di Gold’s Gym, Thamrin City. Wanita kelahiran 11 November 1980 ini mengaku ingin memberikan sentuhan yang berbeda di album teranyarnya dengan mengusung Belly Dance ini merupakan bukti kerja keras yang tak mudah dilaluinya. Dari segi bermusik, bernyanyi dan menari ia membutuhkan tenaga ekstra dengan mengatur pola pernapasan. Album “Tentang Cinta” ini ia dedikasikan untuk seluruh penggemar dan orang-orang terkasih yang telah mendukung dan mengapresiasi karya-karyanya selama ini. Pelantun lagu “Kasmaran” ini ingin memberikan yang terbaik untuk penggemar dengan penampilan yang lebih baik di atas panggung. “Impian terbesar saya adalah ingin menjadi the best di Indonesia, tapi semuanya Tuhan yang menentukan. Kalau soal Belly Dance itu gampang ya, awalanya memang kurang tahu tapi saya terus belajar. Belly Dance itu seksi dan elegan jadi aku tertarik untuk menari,” ujarnya. lea

119 • DESEMBER 111 • JULI 2011 2011

87


NUSANTARA

Ada Piramida di Garut?

T

im Katastropik Purba sebelumnya telah melakukan penelitian intensif atas dugaan adanya bangunan berbentuk piramida di Desa Sadahurip, Wanaraja, Garut, Jawa Barat. “Dari beberapa gunung yang di dalamnya ada bangunan menyerupai piramida, setelah diteliti secara intensif dan uji carbon dating, dipastikan umurnya lebih tua dari Piramida Giza,” terang Andi Arief, Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana, dalam keterangan tertulis pada 20 November 2011. Sekadar catatan, Piramida Giza selama ini dikenal sebagai piramida tertua dan terbesar dari 3 piramida yang ada di Nekropolis Giza. Piramida ini diyakini sebagai makam Firaun, Dinasti keempat Mesir, Khufu, yang dibangun selama lebih dari 20 tahun pada kurun waktu sekitar tahun 2560 sebelum Masehi. Dalam beberapa waktu ke depan,

lanjut Andi, Tim Katastropik Purba akan melakukan paparan publik tentang temuan-temuannya tersebut. Tak hanya soal temuan piramida di Garut tersebut, tim ini nantinya juga akan memaparkan temuan istimewa di kawasan Trowulan, Batu Jaya, beberapa lokasi menhir di Sumatera dan lain-lain. “Ada temuan mencengangkan tentang uji carbon dating pada tiga lapis kebudayaan di kawasan Trowulan yang terlanjur kita sebut Majapahit pada zaman sejarah masehi itu. Juga tentang temuan-temuan lapisan sejarah di Lamri, Aceh, dan sekitarnya,” terang Andi. Atas temuan ini, sambungnya, Tim Katastropik Purba akan terus berkoordinasi lintas ilmu kebumian sehubungan dengan temuan-temuan sejarah bencana-bencana lokal dan global untuk dicari mitigasinya. Tim tersebut juga akan terus berkoordinasi dengan bidang kepurbakalaan, antropologi, arkeologi, pakar budaya,

Gunung Piramida Sada Hurip Pangatikanwanaraja, Garut

88

119 • DESEMBER 2011

Tim Katastropik Purba barubaru ini menemukan fakta mengagetkan, mengenai misteri piramida Garut, Jawa Barat. Dari hasil penelitian intensif dan uji karbon dipastikan bahwa umur bangunan yang terpendam dalam gunung wilayah Garut itu, lebih tua dari Piramida Giza yang berada di Mesir. ahli sejarah dan lainnya Beberapa waktu silam, pro dan kontra mengenai penggalian gunung yang diduga menyimpan bangunan piramida di dalamnya itu sempat terjadi. Kelompok Turangga Seta yang diwakili oleh tim pengacaranya menolak pendapat yang mengatakan bahwa penggalian di Gunung Lalakon ditentang oleh warga. “Kami menolak pihak-pihak yang menyatakan seolah-olah warga sekitar Gunung Lalakon tidak setuju atas dilakukannya penggalian,” tulis rilis yang dikirimkan oleh pengacara Turangga Seta, Virza Roy Hizzal ke beberapa media. Menurut Virza, yang juga menjadi pengacara kasus penjualan iPad di Kaskus oleh Randy dan Dian, penggalian di Gunung Lalakon yang dilakukan Maret lalu, sudah mendapat izin dari aparat pemerintah setempat, dalam hal ini, kepala Desa Jelegong serta ketua RT dan RW setempat. Apalagi, ungkapnya, penggalian saat itu justru dilakukan oleh warga sekitar, yang bahu membahu untuk menemukan peninggalan besar di masa lalu. “Menurut warga, suatu kebanggaan bila di daerahnya ditemukan cagar budaya peninggalan leluhur yang maha besar di zaman dahulu,” ujar ketua umum Organisasi Advokat Indonesia itu. Virza juga membantah, pemberitaan pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di situs webnya dalam sebuah artikel bertajuk “Peneliti LIPI: Tidak ada Piramida Emas di Gunung Lalakon Bandung” yang terbit pada


NUSANTARA

5 April 2011. Dalam tulisan itu, kata Virza, Turangga Seta terkesan sebagai pihak yang seolah-olah hanya mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh LIPI dan mahasiswa ITB. “Yayasan Turangga Seta adalah peneliti dan penemu pertama kali fenomena piramida di Gunung Lalakon Bandung dan Gunung Sadahurip Garut,” kata Virza. Buktinya, tim Turangga Seta sudah sejak lama melakukan penelitian di dua gunung itu, dan sempat memposting kegiatan mereka di dunia maya. Selama ini Turangga Seta telah meminta dukungan kepada pemerintah guna menindaklanjuti hasil penelitian itu dan dikeluarkannya izin dari pemerintah serta diberikannya fasilitas dan peralatan pendukung untuk melakukan riset. Namun, upaya-upaya Turangga Seta tersebut tidak direspons sama sekali. Di sisi lain, Virza menyayangkan bahwa semakin banyak pihak yang terlibat dalam fenomena piramida Lalakon ini. “Kami menolak keras jika ada sebagian orang yang berniat memanfaatkan penemuan Turangga Seta tersebut,” pungkasnya.

Meragukan Tim Turangga Seta yang melakukan penggalian di Gunung Lalakon, Soreang, Bandung, Jawa Barat, sejak Senin pekan silam berhasil menemukan beberapa batu boulder yang mereka duga batu penutup bangunan piramida. Batu-batu boulder itu ditemukan di lubang penggalian dengan lebar sekitar 3 meter, panjang 5 meter, dan kedalaman hingga 4 meter, yang terletak di koordinat 6° 57,5’ Lintang Selatan, 107° 31,239’ Bujur Timur, serta ketinggian 986 meter di atas permukaan laut.

Batu-batu boulder tersebut panjangnya bervariasi, antara 1,1 meter hingga 2 meter, dengan besar yang kurang lebih sama, yakni selebar 30-40 sentimeter (cm) serta tersusun rapi dan teratur. Menurut pendiri Turangga Seta, Agung Bimo Sutedjo, batu-batuan boulder itu membentuk sudut 30 derajat dengan garis horizontal dan mengarah ke titik pusat piramida. Setidaknya, tim menemukan 4 batu boulder di kedalaman 1,5 meter di bawah permukaan tanah dan 3,7 meter di bawah permukaan tanah. Agung mengatakan, batu-batu boulder itu merupakan batu bronjongan yang sengaja diatur sedemikian rupa, agar tanah yang menutupi bangunan piramida tidak longsor. Ditemukannya batu-batu bronjongan tersebut membuat beberapa tenaga penggali yang merupakan warga sekitar Gunung

Lalakon sempat tertegun. “Kalau saya melihat tanah yang digali oleh beko (back hoe) di bukit sebelah, tanahnya tidak seperti ini. Ini tanahnya ada batu-batunya, seperti sengaja diuruk,” ujar Agus Yahya Budiana, warga Kampung Badaraksa. Namun, penggalian belum menemukan bangunan piramida yang diduga tertimbun di bawah batu-batu boulder yang ditemukan. “Dari petunjuk hasil uji geolistrik, semestinya batuan padat yang diduga bangunan piramida, masih berada sekitar 2 meter di bawah tanah dasar lubang penggalian,” kata Agung. Gunung Lalakon merupakan salah satu dari beberapa bukit yang diduga oleh kelompok ada bangunan piramida. Sebelumnya, Tim Turangga Seta telah melakukan pengujian dengan alat geolistrik bersama tim peneliti dan menemukan citra struktur batuan yang ‘tak alamiah. Sementara itu, mengenai temuan adanya Piramida di Garut, diragukan oleh Arkeolog Universitas Indonesia, Irmawati Marwoto. “Selama ini tim arkeologi belum meneliti dan belum pernah ada penemuan mengenai piramida tersebut. Data tersebut dasarnya apa? Karena kita saja baru mengetahui adanya bangunan mirip piramida di Garut,” ujar Irmawati. Irmawati menambahkan, observasi yang dilakukan terhadap piramida itu tidak mengajak tim arkeologi, sehingga para arkeolog pun masih belum bisa menyimpulkan apakah bangunan yang ditemukan di Garut itu benar piramida atau hanya gunung biasa. “Kalau observasi dan penelitiannya juga melibatkan tim, baru kita bisa bicara. Masalahnya ini kan kami aja belum tahu dan ada statement itu kita tanda tanya,” pungkas Irmawati. kd.

119 • DESEMBER 2011

89


LINGKUNGAN Hutan Mangrove Bali

Wisata Hutan Mangrove Bali Hutan mangrove tak hanya sekedar menjadi tempat penahan air gelombang laut, tapi juga dijadikan destinasi wisata baru lantaran tempatnya yang unik.

J

utaan wisatawan asing dan lokal setiap tahunnya memadati Bali. Pulau yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya ini ternyata menyajikan sesuatu yang berbeda dari wisata lainnya seperti pantai, gunung ataupun sekedar menikmati tarian tradisional Bali lainnya. Bali memiliki tujuan wisata baru yang dapat mengedukasi pengunjung akan pentingnya hutan mangrove atau bakau. Hutan bakau biasa tumbuh di atas rawa dan berair payau yang terletak di garis pantai dan terpengaruh oleh pasang surutnya air laut. Hutan ini tumbuh di tempat yang banyak lumpur dan merupakan akumulasi dari bahan organik sekitar. Di Bali hutan mangrove tersebar di beberapa lokasi dengan total areal seluas 3067,71 Ha, yang terdiri dari 2177,5 Ha berada dalam kawasan hutan dan 890,21 Ha di luar kawasan hutan. Terdapat tiga lokasi terluas dimana terdapat hutan mangrove, diantaranya di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai (1373,5 Ha), Nusa Lembongan (202 Ha), dan Taman Nasional Bali Barat (602 Ha). Hutan mangrove di Tahura Ngurah Rai terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai, tidak sulit untuk menemukan lokasi

90

119 • DESEMBER 2011

hutan mangrove ini. Karena lokasinya berada di sebelah kiri jalan By Pass Ngurah Rai. Proyek Pengembangan Pengelolaan Hutan Mangrove Lestari dibantu JICA (Japan International Cooperation Agency) dalam melaksanakan proyek yang dilakukan pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1999. Hal ini dilakukan untuk investasi guna mendukung kegiatan reboisasi dan pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan. Hasilnya adalah rehabilitasi hutan mangrove seluas 253 Ha. Proyek ini dilanjutkan dengan proyek lanjutan sebagai sarana pendistribusian hasil proyek terdahulu kepada masyarakat dengan memperkuat sistem penyuluhan dan pengelolaan hutan mangrove secara lestari, pada tanggal 15 Mei 2001 dan berakhir tanggal 14 Mei 2004 dengan nama Proyek Pusat Informasi Mangrove (Mangrove Information Center/MIC). Kantor MIC berada di tengah kawasan Tahura Ngurah Rai, Bali. Ketika memasuki pintu masuk kawasan Hutan Mangrove Bali, Anda akan merasa sedikit takut lantaran rimbunnya pepohonan yang sebagaian menyerupai bentuk terowongan. Namun setelah Anda berjalan terus menyusuri hutan, Anda akan disajikan pemandangan Hutan Mangrove yang luar biasa indahnya. Sejauh mata memandang yang nampak adalah rimbunan warna hijau dan sungai berwarna coklat. Namun amat disayangkan karena masih ada tangan jahil pengunjung yang kurang sadar menjaga lingkungan. Di kawasan konservasi ini masih banyak terdapat sampah yang dibuang sembarangan. Dan sejumlah jembatan kayu yang mulai rapuh dimakan usia sehingga pengunjung harus ekstra hati-hati ketika berjalan menyusuri kawasan ini. Kawasan hutan mangrove ini sangat besar dan luas, Anda dapat mengelilingi hutan mangrove dengan melewati jembatan kayu sederhana. Jembatan ini sangat panjang mengitari kawasan hutan mangrove, di beberapa titik terdapat menara pantau dan pondok peristirahatan. Anda dapat berhenti sejenak untuk beristirahat sambil menikmati keindahan alam, merasakan angin yang bertiup sepoi-sepoi, dan mengamati beberapa satwa penghuni hutan mangrove seperti biawak, kepiting, burung ataupun ular. Hutan mangrove banyak memberikan manfaat selain sebagai penyerap dan penahan gelombang pasang, hutan ini juga dikelola sebagai tujuan wisata. Tempatnya yang unik banyak dijadikan sebagai latar pengambilan foto pre wedding. Untuk bisa masuk ke hutan mangrove wisatawan lokal hanya dikenakan biaya sebesar Rp 5.000 sedangkan wisatawan asing Rp 50.000 buka dari pukul 08:00 pagi – 06:00 sore. lea


LINGKUNGAN

TPA Temesi Mengolah Sampah Menjadi Kompos Tempat Pembuangan Akhir Temesi di Gianyar, Bali terlihat begitu menarik, lantaran tempatnya yang asri dengan banyaknya tanaman dan seluruh bangunan dibuat ramah lingkungan. Selain itu tidak ada bau yang menyengat seperti tempat pembuangan akhir sampah lainnya.

K

ualitas lingkungan di Bali dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini menimbulkan rasa khawatir yang mendalam bagi pecinta lingkungan. Terlahir atas rasa keprihatinan ini pada tahun 2004 terbentuklah Rotary Club of Ubud yang mengimplementasikan pengolahan sampah menjadi kompos yang bermanfaat bagi tanaman. Sampah merupakan masalah yang serius bagi lingkungan. TPA Temesi dapat dijadikan sebagai contoh dan solusi menanggulangi sampah di seluruh Indonesia. Setiap harinya Bali menghasilkan ribuan sampah rumah tangga dari bahan organik seperti sajen sehabis sembahyang. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Temesi yang berada di Kabupaten Gianyar, Bali. “Setiap harinya kami mengolah 30-60 ton sampah per hari, 85% merupakan sampah organik dan sisanya dipilih kembali untuk di jual ataupun di daur ulang,” ujar Christin Gunawan, Manager Rotary Club of Ubud kepada Konstan beberapa waktu lalu di Gianyar, Bali. Saat ini sampah yang diolah baru meliputi Kabupaten Gianyar saja, hal ini dikarenakan keterbatasan dana dan minat masyarakat yang masih rendah terhadap pupuk kompos. Petani lebih senang menggunakan pupuk kimia dibanding pupuk kompos. Padahal pupuk kompos jauh lebih unggul ke depan dibanding pupuk kimia. Kompos organik ini diutamakan untuk petani agar dapat memperbaiki tanah yang rusak dan asam akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebih. Penggunaan lainnya adalah untuk perkebunan. Lebih lanjut Christin mengungkapkan pengomposan aerob dengan aerasi paksa dapat menghindari terbentuknya gas efek rumah kaca berbahaya metana yang akan terbentuk pada TPA

anaerob. Ini menghasilkan karbon kredit berharga dibawah Clean Development Mechanism (CDM) Kyoto Protocol yang nantinya akan digunakan untuk turut mendanani replikasi. “Melalui proses aerob ini oksigen (O2) dialirkan melalui pipa pipa kedalam gundukan kompos. Sehingga sampah organik akan menjadi kompos dengan kualitas tinggi dan siap pakai setelah didiamkan selama 4-6 bulan. Kemudian baru dapat dipasarkan pada masyarakat,” katanya. Tujuan dari fasilitas berkelanjutan pengolahan sampah ini adalah untuk menjaga lingkungan agar tetap baik. Fasilitas dengan biaya rendah teknologi sederhana dan resiko rendah dapat dengan mudah diterapkan dimana saja. Proyek TPA Temesi ini pernah mendapatkan penghargaan pada tahun 2008 dari United Nations Environment Programme dengan menjadi juara 1 dari 13 Showcase Project yang dipilih dari ratusan proyek se Asia Pacific. Kemudian pada tahun 2006 Presiden RI juga menganugerahkan juara Adipura untuk Manajemen Sampah Lingkungan. TPA ini semata-mata tidak hanya mendaur ulang sampah organik menjadi kompos guna menjaga lingkungan yang bersih. Namun TPA ini juga mengedukasi bagi setiap pengunjung terutama anak-anak sekolah. Sejak dini mereka dapat diajarkan bagaimana pentingnya menjaga lingkungan guna kehidupan yang lebih baik. TPA Temesi berdiri diatas lahan seluas 400 m2. Pusat pendidikan lingkungan hidup ini memiliki berbagai alat simulasi yang dapat digunakan sehari-hari. Hemat dalam penggunaan listrik merupakan salah satu cara untuk mengurangi pemanasan global. TPA Temesi merupakan kerjasama antara Rotary Club of Ubud, Swiss, Kanada, USAID dan pemerintah Kabupaten Gianyar. lea

119 • DESEMBER 2011

91


KESEHATAN

Deteksi Dini Kanker Kulit ernahkah Anda melihat seseorang dengan kulit wajah yang memerah bahkan terdapat bercak hitam? Atau mungkin seseorang terlihat dengan warna kulit yang tidak

P

tergantung dari tingkat keganasannya. Kanker kulit paling umum terjadi pada lapisan sel skuamosa, basal dan melanosit. Kanker kulit biasanya tumbuh di epidermis (lapisan paling luar kulit), sehingga tumor (benjolan) dapat

lalu Dr. Laksmi Duarsa mengungkapkan dampak penipisan ozon merupakan akibat perilaku ulah manusia itu sendiri. Penggunaan BPO (Bahan Perusak Ozon) seperti CFC merupakan faktor utama yang dapat memicu penipisan lapisan ozon sehingga sinar UV (Ultarviolet) terasa begitu langsung ke bumi dan berdampak negatif. Sebelumnya Dr. Laksmi menjelaskan akan dampak posif yang didapat dari sinar UV antara lain sebagai penghangat, pembentukan vitamin D bagi tulang, membasmi dan membunuh bakteri, energi bagi tumbuhan, dan menghilangkan depresi. Disarankan

merata bahkan seperti gosong terbakar hingga mengelupas. Sinar matahari yang berlebih dapat menyebabkan panas yang luar biasa bagi bumi dan berdampak pada kesehatan manusia salah satunya yakni kanker kulit. Bahkan pada tahun 2007 WHO (World Health Organization) telah mengumumkan bahwa 90% kanker kulit karena sinar matahari. Penyakit kanker kulit adalah pertumbuhan sel-sel pada kulit yang abnormal. Penyebabnya pun berbeda-beda dan

terlihat dari luar. Sebab itu kanker kulit merupakan jenis kanker yang paling mudah ditemukan gejalanya pada stadium awal. Kanker kulit juga merupakan kanker yang paling sedikit risiko kematiannya pada penderita, ini disebabkan karena kulit jarang dapat mencapai organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, ginjal dan batang otak pada manusia. Pada Seminar Inisiatif Lokal Dalam Program Perlindungan Lapisan Ozon di Nusa Dua, Bali beberapa waktu yang

untuk rajin berjemur secara sehat selama 30 menit yang paling baik adalah matahari pukul 07:00-09:00 pagi. Sinar UV memang dapat berdampak positif bagi kehidupan namun jika lapisan penyaring O3 atau ozon tidak dalam kondisi yang baik maka hal itu perlu diwaspadai. Terutama sinar UV B yang dapat menembus lapisan kulit dan menyebabkan kanker dan kerusakan mata secara permanen. Selain itu dapat berisiko lebih cepat penuaan dini. Kulit terlihat kusam.

Menipisnya lapisan ozon selain memicu pemanasan global juga berdampak langsung terhadap kesehatan. Sekitar 90% orang yang menderita kanker kulit disebabkan oleh sinar matahari.

92

119 • DESEMBER 2011


KESEHATAN

Berdasarkan data WHO di Punta Arenas, Chili terjadi peningkatan kasus kanker kulit sebesar 66% selama tahun 1994-2004. Jika kerusakan ozon sebagai penyaring sinar UV tidak dapat segera ditanggulangi maka sinar jahat ini dapat mengancam kehidupan di bumi. Dampak ini akan terasa secara langsung terhadap kesehatan seperti katarak, penurunan imunitas tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan yang paling fatal adalah kanker kulit.

Pencegahan Orang bekerja secara langsung dibawah sinar matahari memiliki resiko yang lebih besar terkena kanker kulit. Seperti pedagang, supir bus, nelayan, petani, pekerja bangunan, dan lainnya. Bagi sebagaian wanita kantoran pun tak jarang ketika berangkat kerja mengenakan pelembab wajah anti UV, guna melindungi diri dari sinar jahat matahari. Meski gejala kanker kulit mudah dideteksi, namun masih banyak saja penderita yang telat untuk menyadarinya. Hal ini disebabkan karena semua orang menganggap sama bintik hitam yang ada pada wajah sama akan halnya tahi lalat, kulit terlihat kusam dan kasar sehingga menyebabkan penuaan dini. Sebaiknya Anda perlu mewaspadai karena itu bisa jadi gejala awal dari kanker kulit. Sebagaimana kanker pada umumnya, kanker kulit tidak menimbulkan rasa sakit yang serius sebelum diderita oleh pasien akut. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Allan Conney dari Rutgers University di New Jersy AS, menunjukkan kafein dalam kopi dapat membantu mencegah timbulnya kanker kulit non-melanoma dengan cara membantu membunuh sel-sel yang rusak yang berpeluang menjadi tumor. Kesimpulan itu diambil setelah melakukan percobaan menggunakan tikus di laboratorium. Hewan pengerat ini direkayasa secara genetik sehingga tubuhnya kekurangan produksi sejenis enzim bernama ATR. Para peneliti mampu membuktikan, tikus tersebut dapat terhindar dari kanker bahkan

ketika terpapar sinar ultraviolet. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengindikasikan bahwa minum secangkir kopi mengandung kafein setiap hari memiliki efek menekan enzim ATR dan memicu kematian sel-sel yang rusak oleh paparan sinar UV. Conney dan timnya mampu mengkonfirmasi hipotesis mereka bahwa kopi yang mengandung kafein baik diminum atau dioleskan pada kulit mampu bekerja menghambat ATR. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk melihat bagaimana teori yang sama mungkin dapat juga berlaku pada manusia. “Kami ingin melihat apakah kafein memiliki efek pada manusia bila diberikan secara berkala,� kata Conney, yang mempublikasi risetnya dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences. “Kafein mungkin menjadi senjata dalam pencegahan karena mampu menghambat ATR dan juga bertindak sebagai tabir surya serta langsung menyerap sinar UV yang merusak,� tambahnya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan peminum kopi cenderung memiliki resiko lebih rendah menderita kanker payudara, rahim, prostat dan usus besar, namun efek yang bermanfaat tidak terlihat pada orang yang minum kopi tanpa kafein. Oleh karena itu untuk melakukan pencegahan Anda harus menghindari berjemur di bawah sinar matahari yang terik pada pukul 10:00-16:00. Waspadai sunburn respon inflamasi kulit normal yang bersifat akut, lambat dan sementara setelah terjadinya paparan oleh sinar UV yang ditandai dengan eritema pada kulit, jika berat dapat terbentuk vesikel, bula, terjadi edema & nyeri. Sebaiknya Anda menggunakan baju yg mampu menangkal sinar UV (bahan pakaian yang aman bagi tubuh). Penggunaan Tabir Surya Topikal terbukti mampu menjadi induksi solar keratosis. Serta gunakan kacamata, topi dan payung pada saat panas sinar matahari terasa menyengat kulit. lea

Gejala Kanker Kulit 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Noda atau tahi lalat tersebut baru muncul dan bukan bawaan sejak lahir. Bentuknya asimetris atau tidak beraturan. Keberadaan noda hitam atau tahi lalat mengganggu dnegan rasa nyeri dan gatal. Antara tahi lalat atau noda hitam tidak ada garis jelas dengan daerah disekitarnya dan warna tepinya cenderung samar. Jika diperhatikan warnanya tidak hitam atau cokelat tapi cenderung kemerahan. Tahi lalat atau noda hitam tersebut terus tumbuh lebih dari setengah sentimeter.

119 • DESEMBER 2011

93


KORUPSIANA

Bahasa yang Digunakan Jika Mereka Jadi Pelatih Bola SYAHRINI: “Wah mainnya udahan ya? Alhamdulilah yahh.. Indonesia menang lawan Thailand.. bener-bener sesuatu banget.. SBY: “Saya cukup bangga dengan kemenangan Timnas U23. Ini kemenangan bagi bangsa Indonesia. Lanjutkan! Btw, saya ada lagu khusus untuk kemenangan kali ini.. *ambil gitar.. MARIO TEGUH: “Super sekali, Timnas U-23 benar-benar super. Indonesia memang super, selain Timnas U-23, masih ada lagi yang tak kalah super.. Timnas senior super meski kalah terus. NAZARUDDIN: “Saya tahu siapa saja yang blunder kemarin. Nanti kalau saya pulang, saya pasti akan beberkan. Sekarang saya masih berobat, akibat kebanyakan begadang, berat badan saya turun 15 kilo..!! 15 kilo..!!! setelah pulang ke indo.. “Saya lupa kemarin siapa yang blunder, saya lupa nama pemain-pemainnya. Saya lupa kemarin ngomong apa. Tolong jangan diapa-apakan tim saya yang kemarin kalah, saya rela dihukum tanpa ditanyai. KASINO: “Masa maen bola gitu aja gak bisa? Dasar kamu monyet bau, muka gepeng, kadal bintitan, babi ngepet, kecoa bunting, brontosaurus, dinosaurus, komodo, malingsial.. Tuty Wibowo: “Ohh.. kegolan duluan.. baru tiga menit.. sudah latihan lama masih juga kalah..” FENNY ROSE: Meeengapahkah Indonesiah kemarin bisah menangh? Apakah inih akibat darih perjuangan si duo papuah? Atau mungkin adah rahasiah yang dimilikih pria berinisial RD? Marih kitah saksikan liputannyah.. Andre OVJ: Andre: Bo Tibo, Bapak kamu wasit ya? Tibo: Ih kok tau sih? Andre: Karna kamu tlah menyemprit hatiku BANG NAPI: “Gol bisa terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada pelanggaran atau kejadian-kejadian yang tak pernah kita sadari. Karena itu, waspadalah, WASPADALAH!! SINTA -- JOJO: “Dasar kamu pemaen bola racun! Baru dilatih bentar udah maen ngawur!! KI JOKO BODO: “Kalian kalah itu wajar, karena kalian gak cocok maen bola. Sebenarnya itu bisa diatasi. Kalo kalian ngotot pen-

94

119 • DESEMBER 2011

gen main bola, saya bisa bantu. Tapi maennya harus di air. Untuk lebih jelasnya, silahkan ketik REG spasi BOLA spasi AIR kirim ke P551. GUS DUR: “Kalo gak mau kalah ya gak usah maen. Gitu aja kok repot!” 7 Icons: “Gak..gak..gak.. kuat.. gak..gak..gak..kuat..aku ngga kuat.. sama kiper gampangan..” JK: “Dukung Timnas-U23 agar bisa jadi salah satu keajaiban dunia. Kalau Timnas-U23 menang, olahraga Indonesia maju. Pendaftaran atlit ramai, iklan olahraga ramai, pariwisata Indonesia ramai.. Terimakasih buat para suporter yang sudah memberikan dukungan via SMS.”

Tukang Kayu Yang Jujur PADA suatu hari ada seorang penebang kayu sedangmenebangi cabang sebuah pohon yang melintang di atas sungai. Tiba-tiba kapaknya terjatuh ke sungai itu. Ketika ia mulai menangis, Tuhan menampakkan diri dan bertanya, “Mengapa kamu menangis?” Si penebang kayu menjawab bahwa kapaknya telah terjatuh ke dalam sungai. Segera Tuhan masuk ke dalam air dan muncul dengan sebuah kapak emas. “Inikah kapakmu?” Tuhan bertanya. “Bukan” si penebang kayu menjawab. Tuhan masuk kembali ke air dan muncul dengan kapak perak. “Inikah kapakmu?” Tuhan bertanya. “Bukan” si penebang kayu menjawab. Sekali lagi Tuhan masuk ke air dan muncul dengan kapak besi. “Inikah kapakmu?” Tuhan bertanya. “Ya” jawab si penebang kayu. Tuhan sangat senang dengan kejujurannya dan memberikan ketiga kapak itu kepadanya. Si penebang kayu pulang ke rumahnya dengan hati bahagia. Beberapa waktu kemudian, si penebang kayu berjalanjalan di sepanjang sungai dengan istrinya. Tiba-tiba sang istri terjatuh ke dalam sungai. Ketika ia mulai menangis, Tuhan menampakkan diri dan bertanya, “Mengapa kamu menangis?” Si penebang kayu menjawab bahwa istrinya telah terjatuh ke dalam sungai. Segera Tuhan masuk ke dalam air dan muncul dengan Britney Spears. “Inikah istrimu?” Tuhan bertanya. “Ya” si penebang kayu menjawab. Mendengar itu, Tuhan menjadi sangat marah. “Kamu berbuat curang! Aku akan mengutukmu…” tegur Tu-


KORUPSIANA

han. “Nanti dulu,” si penebang kayu segera menjawab. “Maafkan saya, ya Tuhan. Ini hanya kesalahpahaman belaka. Kalau saya berkata “Bukan” pada Britney Spears, Engkau pasti akan muncul kembali dengan Christina Aguilera. Kalau saya juga berkata “Bukan” kepadanya, pada akhirnya Engkau pasti akan muncul dengan istri saya. Dan ketika saya berkata “Ya”, Engkau pasti akan memberikan ketiganya. Saya tidak bisa berlaku adil, dan saya adalah orang miskin. Saya tidak akan mampu menghidupi mereka bertiga. Itu sebabnya saya menjawab “Ya”.

Testing Sekretaris SETELAH serangkain ujian dan test, akhirnya terpilihlah 5 orang wanita cantik untuk memperebutkan 1 posisi sebagai sekretaris di sebuah perusahaan. Si Bos bingung memilih mana dari kelima wanita tersebut, karena semuanya memiliki kualifikasi yang baik. Akhirnya si Bos pun melakukan tatap muka dengan ke 5 calon sekretaris nya tersebut. Bos: “Oke, kalian ber-5 telah berhasil melewati serangkaian ujian dan test yang berat. Sekarang adalah ujian terakhir. Sayangnya saya hanya akan memilih 1 diantara kalian untuk menempati posisi sebagai sekretaris saya di perusahaan ini, dengan gaji 30 juta/bulan.” Si Bos menghela nafas sebentar, “cantik-cantik semuanya,” batin si Bos.

“Oke, Sekarang, saya membutuhkan 1 jawaban terbaik & logis dari kalian.Pertanyaannya: Wanita memiliki 2 mulut! Yaitu mulut atas, dan mulut bawah, apakah perbedaan dari kedua mulut tersebut?” Tanya si Bos akhirnya. Kelima wanita cantik tadi berpikir sejenak, dan inilah jawaban mereka : Wanita-1: “yang 1 vertikal, dan 1 lagi horizontal, Pak..” “Hem... sangat baik, kamu memiliki pandangan sosiologis yg bagus.” ujar si Bos sambil tersenyum puas. Wanita 2: “yang 1 berbulu, dan 1 lagi tidak, Pak..” “mengesankan, kamu realistis.” kata si Bos dengan mengangguk. Wanita 3: “yang 1 bisa bicara, 1 lagi tidak bisa bicara Pak” “Cukup bagus, kamu mengedepankan aspek komunikatif, hal penting bagi seorang sekertaris.” Wanita 4: “yang 1 ada gigi, 1 lagi ompong Pak” Boss: hahahaha... kamu orang yang sangat humoris.. Wanita yang ke-5 bingung, karena semua jawaban yang terlintas dibenaknya sudah di sebutkan oleh yang lain. Tiba-tiba dia menemukan ide. Sambil tersenyum manja, wanita ke 5 menjawab : “Mulut yang 1 dipake sendiri.... mulut yang lain dipake sama... Bosss” (sambil tersipu malu) Si Bos tersentak kaget, dan langsung berdiri. Kata si Bos : “YAA....!! KAMU SAYA TERIMA!”

119 • DESEMBER 2011

95


OLAHRAGA

P

residen FIFA Sepp Blatter, memastikan Jepang tetap menjadi tuan rumah di turnamen ini. “Kami yakin Jepang bisa mengorganisir kompetisi ini,” ujar Blatter. “Kami tak sabar, dengan keyakinan dan optimisme, bahwa turnamen ini akan menjadi salah satu penyelenggaraan yang bagus,” tambahnya. Jepang telah menggelar turnamen ini sejak tahun 2005 hingga 2008, ketika bernama Piala Toyota. Sedangkan dua penyelenggaraan terakhir dihelat di Uni Emirat Arab. Piala Dunia antar klub ini akan diikuti oleh 7 klub dari juara-juara klub antar enam konfederasi dan tuan rumah Jepang. Sebagai juara Liga Champions Eropa, Barcelona menjadi favorit juara pada turnamen ini. Santos yang merupakan juara Conmebol berada pada urutan kedua sebagai favorit. Pada kejuaraan ini Asia diwakili oleh klub asal Qatar, Al Saad yang merupakan juara Champions AFC dan wakil asia lainnya adalah Kashiwa Reysol juara liga Jepang yang menjadi tuan rumah kejuaraan ini.

Barcelona siap menjadi juara Barcelona akan mengikuti Piala Dunia antar Klub di Jepang dengan berada di posisi yang tidak biasa, yakni tidak memuncaki klasemen Liga Spanyol, tetapi akan menjadi kejutan besar jika raksasa Spanyol tersebut gagal menjuarai kejuaraan tersebut untuk kedua kalinya. Sebelum berangkat ke Jepang, Barca akan melakukan pertandingan terahirnya melawan Real Madrid yang bertajuk el clasico. Kekalahan dari Madrid sedikit banyak akan mempengaruhi penampilan mereka di Piala Dunia Antar Klub. Melihat kekuatan tim peserta Piala Dunia Antar Klub, Barcelona diprediksi bakal melakoni laga final Piala Dunia Antar Klub menghadapi klub asal Brazil, Santos. Barca yang merupakan juara La Liga dan juga juara Eropa ini mendapat tiket untuk langsung tampil di semifinal menghadapi wakil Asia, Al Sadd dari Qatar atau wakil Afrika, Esperance yang bakal bertarung terlebih dahulu. Sementara itu, di semifinal lainnya, Santos yang juara Copa Libertadores ini bakal menghadapi Monterrey atau di antara Auckland dan jawara J-League. Prediksinya, Barca dan Santos bakal bisa melewati lawan-lawannya tersebut dan tampil di partai puncak. Dan yang membuat menarik adalah, bakal bertemunya pemain yang terus-terusan dikait-kaitkan dengan dua klub besar La Liga, Neymar. Pemain kunci Santos, Neymar, mengutarakan kekagumannya pada Barcelona. “Siapa yang tidak mengagumi Barcelona, mereka menabur bibit sejak lama, dan kini mereka menuai hasilnya. Mereka layak mendapatkan semua pujian yang mereka dapatkan karena telah memberi kegembiraan pada fans dan semua orang yang senang menyaksikan sepak

96

119 • DESEMBER 2011

Piala Dunia Antar klub 2011 Piala dunia antar klub atau FIFA Club World Cup 2011 akan digelar mulai tanggal 8 Desember 2011. Kompetisi yang mempertemukan juara-juara dari liga utama di tiap benua ini akan dipertandingkan di Jepang. bola yang bagus, termasuk saya,” ujar Neymar.

Santos “Mainkan” Pele Sebagai juara Copa Libertadores, Santos berhak mewakili Concacaf di Piala Dunia Antarklub 2011 di Jepang pada 1-18 Desember. Mereka langsung melaju ke semifinal bersama wakil Eropa Barcelona yang musim lalu menjuarai Liga Champions. Tradisinya, klub asal Amerika Selatan berpotensi besar bertarung dengan klub Eropa di final. Memang, musim lalu skenario itu tidak tercipta. Inter Milan justru menghadapi wakil Afrika TB Mazembe di final. Mazembe menepikan wakil Amerika Selatan Internacional. Nah, tahun ini, Santos tidak ingin hal serupa terjadi. Mereka ingin menghadapi Barcelona di final. Karena alasan itu, Santos ngotot menjaga agar dua andalannya ketika menjuarai Copa Libertadores, yakni Neymar dan Ganso dipertahankan. Neymar dan Ganso diharapkan mampu


OLAHRAGA

Klub-klub peserta Piala Dunia antar klub: • • • • • • •

Thropy piala dunia club world cup

FC Barcelona (juara UEFA, klub asal Spanyol) Santos (juara CONMEBOL, klub asal Brasil) Club de Futbol Monterrey (juara CONCACAF, klub asal Meksiko) Al Sadd (juara AFC, klub asal Qatar) Esperance Sportive De Tunis (juara CAF, klub asal Tunisia) Auckland City (juara OFC, klub asal Selandia Baru) Kashiwa Reysol (tuan rumah, klub asal Jepang).

itu dan dia siap untuk menjalani latihan. Apalagi dengan statusnya dengan duta kehormatan Brazil dalam mempromosikan Piala Dunia 2014, rencana itu dianggap sebagai rencana yang bagus. “Saya berharap ketika itu terjadi, Neymar masih membela tim ini. Tenaganya akan sangat dibutuhkan ketika Piala Dunia Antarklub 2011 berlangsung. Saya harap dia tidak terburu-buru pergi ke Eropa,” ungkap Pele.

Jadwal pertandingan menginspirasi rekan-rekannya untuk mengatasi BarceUndian pertandingan Piala Dunia Antarklub telah dilakulona dan membawa pulang gelar Piala Dunia Antarklub kan di Nagoya Jepang. Berdasarkan hasil undian tersebut, ke Brazil. Seperti yang pernah dilakukan Pele pada Piala Barcelona dan Santos akan menuggu di partai seminal. Intercontinental edisi 1962 dan 1963. Sesuai peraturan yang ada, juara Liga Champions Eropa Demi memuluskan langkah menjuarai Piala Dunia Andan juara Copa Libertadores akan diberikan keuntungan tarklub 2011, bukan hanya mempertahankan Neymar atau mendapat tempat langsung di Semi Final. Ganso saja yang akan dilakukan Santos. Mereka bahkan Partai pembuka akan mempertandingkan play off untuk berencana kembali memainkan sang legenda hidup Pele. Perempat final (1) antara Kashiwa Reysol vs Auckland City Kok bisa? Bukankah Pele sudah lama pensiun. Usianya FC, 8 Desember 2011. Sementara itu, partai perempat final juga sudah mencapai 70 tahun. Apakah itu hanya buaakan dipertandingkan tanggal 11 Desember 2011. Partai lan dari Santos belaka? Ternyata tidak. Mereka serius perempat final pertama akan mempertemukan Club de mempersiapkan Pele agar bisa bermain pada Piala Dunia Futbol Monterrey vs pemenang partai play off. Sedangkan Antarklub 2011. partai perempat final kedua akan mempertemukan EspeDirektur marketing Santos, Armeio Neto, berpendapat rance Sportive De Tunis vs Al-Sadd Club. ade Pele dapat meningkatkan kepercayaan diri tim. “Saya tidak meragukannya. Itu tergantung kepada pelatih. Bila Pele bisa meningkatkan kepercayaan diri Berikut jadwal lengkap Piala Dunia Antar Klub 2011: tim, mengapa tidak?”. Play off untuk Perempat final Neto meyakini, kehadiran Pele di lapangan Kashiwa Reysol vs Auckland City FC - 8 Desember 2011 (1) bersama-sama dengan pemain generasi sekarang seperti Lionel Messi akan memberikan dampak Perempat Final 1 pemenang play-off (1) vs Club de Futbol Monterrey - 11 Desember 2011 finansial yang besar di Jepang nanti. Presiden Santos Luis Alvaro Ribeiro juga setuju dengan Perempat Final 2 Esperance Sportive De Tunis vs Al-Sadd Club - 11 Desember 2011 gagasan itu. Hanya, mereka tetap memberikan kewenangan Pertandingan untuk tempat kelima, penuh kepada pelatih Santos Muricy Ramalho. “Kita kalah perempat final 1 vs kalah perempat final 2 - 14 Desember 2011 lihat saja apa yang terjadi nanti, tapi saya menunggu Semifinal 1 Pemenang perempat final 1 vs Santos - 14 Desember 2011 keputusan dari pelatih,” kata Ribeiro. “Tentu saja, untuk persiapan itu, Pele harus Semifinal 2 menjalani latihan. Dia sudah tidak bermain sangat Pemenang perempat final 2 vs FC Barcelona - 15 Desember 2011 lama sekali. Namun, saya membayangkan dia turun Pertandingan untuk tempat ketiga lapangan di akhir laga, atau sekadar mengambil Kalah semifinal 1 vs kalah semifinal 2 - 18 Desember 2011 Final eksekusi penalti,” ujar Ribeiro. Pele sendiri kabarnya tertarik dengan rencana Juara semifinal 1 vs juara semifinal 2 - 18 Desember 2011. 119 • DESEMBER 2011

97


KORUPSI DAERAH

Depok Oh..Depok Di lingkungan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Depok ditempatkan di urutan kedua terkorup di Indonesia. Sayang, sekalipun demikian hokum belum berdiri tegak dalam memberantas korupsi disana.

S

ebelumnya, bisa dibilang pemberitaan kasus-kasus korupsi di wilayah Depok, Jawa Barat, samar terdengar. Kalau pun ada, istilahnya cuma riak-riaknya saja, padahal kasus-kasus korupsi yang ‘bergentayangan’ di wilayah yang terkenal dengan belimbing dewanya ini cukup fantastis. Kenyataannya, kasus boleh saja fantastis, tapi sedikit yang tertuntaskan. Ibarat kembang api, sepintas meletup terang benderang, sudah itu kembali kelam. Kalau pun ada yang digeber ujung-ujungnya jalan di tempat. Belum lama ini, banyak orang terperanjat atas hasil survey yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hasil survey tersebut disebutkan kalau di lingkungan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Depok ditempatkan di urutan kedua terkorup di Indonesia. Pemkot terkorup menurut parameter Indeks Integritas Daerah, terhadap pelayanan perizinan khususnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), IMB, dan KTP. Dari hasil survey tersebut, Pemkot Depok memperoleh nilai 3,50 menyandang predikat terburuk jauh dari nilai rata-rata 6,00. Menurut KPK, dalam pelayanan izin dan KTP Pemkot Depok belum transparan, sehingga berpotensi menumbuhkan tindak pidana korupsi, dan penyalahgunaan wewenang maupun gratifikasi. Memang, dari hasil survey itu membuat Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail agak geram dengan jajaran di bawahnya. Setelah hasil survey itu diterimanya, mantan Menteri Kehutanan tersebut

98

Meski nampak megah, tapi di dalam rawan korupsi

langsung menegur dinas terkait, yaitu Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok. Nurmahmudi juga mempersilahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi langsung.“Kita siap melakukan pengawasan langsung di lapangan terhadap barang dan jasa. Bahkan BPKP sudah kita berikan surat kerja sama,”katanya. Survey yang diluncurkan KPK memang membuat pejabat di wilayah kota Depok ini jadi agak kalang kabut. Tapi sebenarnya akan lebih ketar ketir lagi kalau KPK mau turun tangan langsung meniti beragam kasus korupsi yang masih mandeg di meja aparat penegak hukum setempat. Bahkan, semenjak lembaga itu berdiri, kasus korupsi di Kota Depok tidak pernah mendapat tanggapan meski bukti-bukti dugaan korupsi diserahkan ke KPK. Kondisi itu dirasakan benar oleh Direktur Forum Riset Ekonomi Sosial Humanity (Fresh)Murthada Sinuraya. Berkali-kali dia menyurati pimpinan KPK, terakhir pada 17 Oktober 2011. Surat bernomor: 91.D.E/Fresh/Transfer/X/2011, tentang dugaan korupsi bagi hasil pajak TA 2009 dan 2010. “Tapi tidak digubris KPK,” ujar Sinuraya. Anggota Komisi Keuangan DPRD

119 • DESEMBER 2011

Kota Depok (2004-2009) itu melaporkan bagi hasil pajak Provinsi Jawa Barat tidak disetor ke kas daerah Kota Depok 2009 sebesar Rp1.556.845.628 dan bagi hasil pajak Provinsi Jawa Barat tidak disetor ke kas daerah Kota Depok 2010 sebesar Rp2.931.318.335. Total dugaan Kerugian negara selama (dua tahun) sebesar Rp 4.488.163.963. Kasus dugaan korupsi ini sebelum dilaporkan ke pimpinan KPK sudah pernah dilaporkan ke penyidik Kejaksaan Negeri Kota Depok. “Hasil pengusutan tetap nihil,” paparnya. Selaku penyidik antisuap dan antikorupsi, baik KPK dan Kejaksaan harusnya proaktif melakukan pemberantasan korupsi yang berkibar di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Kasus lain yang dilaporkan, mengenai pengadaan dua kantor kecamatan ke KPK yakni pengadaan lahan kantor kecamatan Cinere dan kecamatan Bojongsari yang totalnya mencapai Rp 11.570.476 miliar. Fresh menduga Panitia Pengadaan Tanah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pemerintah Kota Depok yakni bagian umum Sekretariat Kota Depok telah melakukan mark-up harga tanah. Namun, hingga saat ini Kejari Depok belum mengusut kasus ini.

Aneh


KORUPSI DAERAH

Sekalipun demikian, Kejari Depok tampaknya lebih tertarik untuk mengusut kasus dugaan mark-up pengadaan lahan kantor Kecamatan Tapos, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Cilodong sebesar Rp 6.741 miliar. Dalam kasus ini Kejari Depok menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kota Depok Rendra Fristoto yang sekarang menjabat sebagai Staf Ahli Ekonomi Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail serta seorang calo tanah bernama Rukmanto yang sudah diekspose sebagai tersangka di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Tapi hingga kini keduanya belum juga ditahan. Bahkan, menurut informasi yang diperoleh Konstan, kabarnya Rendra Fristoto terbebas dari status tersangka yang disandangnya. Benarkah demikian? “Tidak benar itu,” sergah Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Fadil Zummhana yang ditemui Konstan. Untuk kasus ini, lanjut Fadil, Rendra dan Rukmanto masih menyandang sebagai tersangka. Kasus ini masih berlanjut. “Memang, keduanya belum ditahan,” timpalnya. Belum ditahannya kedua tersangka tersebut disayangkan Murthada, apalagi kasus ini pun belum terlihat tanda-tanda

akan maju ke pengadilan alias masih mentok di kejaksaan negeri. Di mata Murthada Sinuraya Kejaksaan Negeri Kota Depok sengaja menelantarkan kasus mark-up pengadaan lahan Kantor Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Cinere senilai Rp11,57 miliar karena yang terlibat pemangku kekuasaan, yakni bagian umum dan sekretariat daerah. Dosen Perguruan Tinggi Swasta di Kota Depok dan anggota DPRD Kota Depok (2004-2009) itu mengatakan minimnya pemberantasan korupsi di Kota Depok, karena kejaksaan negeri hanya berani menindak perkaraperkara kecil. Murthada menduga minimnya perkara korupsi yang ditangani institusi kejaksaan itu dikarenakan masih adanya praktik mafia peradilan. Pasalnya, banyak perkara yang dihentikan penyelidikannya. “Kejaksaan Negeri harusnya jangan tebang pilih, sebab dalam kacamata hukum tidak ada dikenal pejabat dan bukan pejabat, “ kata dia. Selain kasus tanah, kasus yang semestinya mendapat perhatian ekstra juga yakni kasus dugaan korupsi pengadaan Mesin Pengolahan Sampah Tahun Anggaran 2008 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok (DKP).Padahal berkas kasus tersebut juga telah sampai kepada Pihak Komisi

Pemberatasan Korupsi (KPK). Saat itu Kepala Dinas DKP adalah Ir. Walim Herwandi, dan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) selaku Kuasa Perngguna Anggaran (KPA) adalah Yusmanto SH. Namun sangat disayangkan proses pemeriksaan kasus tersebut tidak jalan sampai saat ini. Padahal kasus tersebut adalah atas laporan berbagai LSM Depok terhadap Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi KPK sendiri melimpahkan kasus dugaan korupsi pembelian Mesin UPS itu terhadap Kejari Depok. Namun pada kenyatannya, bahwa Kejari Depok terkesan mempermainkan dugaan kasus korupsi pembelian mesian UPS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Kasno Kordinatro LSM Kapok. Lanjut LSM Kapok, Alangkah indah dan elok jika Zulkifli Siregar, SH, MH (Kepala Kejaksaan Negeri Depok) beserta jajarannya, mau dan bersedia menggelar “ekspos publik” untuk menjelaskan kepada masyarakat dan Media Massa tentang tindak lanjut kasus dugaan Korupsi dimaksud dan secepatnya menuntaskan proses penyidikan mereka dengan terbuka tanpa tebang pilih. Menurutnya, jika Kejari Depok, tidak mau melanjutkan kasus tersebut, sebaiknya KPK segera mengambil-alih berkas kasus pembelian mesin UPS tersebut yang nilainya sebesar Rp.20 Miliar itu. Sebab terbukti bahwa mesin UPS yang dibeli tersebut, saat ini hampir semuanya sudah mengalami kerusakan. Sebab mesin tersebut memang adalah hasil rakitan lokal, tidak buatan hasil produksi dari Jepang, seperti yang tertera dalam RAB, hal itu berarti diduga sudah sudah menyalahi aturan. Semestinya tidak ada keraguan bagi aparat penegak hukum untuk bisa memberangus korupsi di wilayah yang tengah berkembang itu. Kalau sudah tahu di wilayah itu terindikasi sebagai daerah terkorup, logikanya hukum bakal berdiri tegak. Kalau, kasus korupsi besar masih bisa bergentayangan, pastinya ada yang aneh.Wan/Bdt

119 • DESEMBER 2011

99


KORUPSI DAERAH

100

119 • DESEMBER 2011


KORUPSI DAERAH

119 • DESEMBER 2011

101


SALAM

Obong

K

epongahan Istana itu kembali dicibir. Tembok batu dan pagar besi menunjuk langit, wajah tanpa senyum penjaganya, menjadi pemisah antara realita istana dan realita jalanan. Apa yang ada di istana, tidak semua diketahui oleh orang-orang pinggir jalan. Demikian sebaliknya, apa yang dialami oleh orang-orang pinggir jalan, istana banyak tidak tahunya. Demikianlah relasi yang ada antara istana dan rakyatnya. Ini pula yang melandasi filosofi kenapa di depan istana ada lapangan. Ini adalah sarana bagi orang-orang di luar istana menyampaikan salam dan keluhan. Namun, kerap kali Istana terlalu pongah untuk mendengar. Istana lebih suka bicara dibanding mendengar. Seperti halnya mereka lebih suka dilihat dari pda menyimak. Kepongahannya pun kini kembali diuji. Apakah akan tetap yakin dengan pidatonya atau kan mulai menapak ke jalanan. Sebab, istana disini bukan warisan tetapi amanah. Aksi Seorang pria tak dikenal berusia yang nekat membakar diri depan Istana seolah menantang logika penghuni istana. Aksi bakar diri di Istana negara ini pantas dinilai sebagai sebuah bentuk protes terhadap pemerintah. Pemerintah tidak boleh mengabaikan berbagai fakta sosial di tengahtengah masyarakat. Maraknya aksi kriminalitas seperti perampokan dan pembunuhan. Hingga peristiwa mengenaskan seperti bunuh diri karena kesulitan ekonomi. Lelaki itu kemudian dikenali sebagai seorang mahasiswa yang juga aktivis Hak Azasi Manusia dan anti kekerasan. Dia bernama Sondang. Aksi yang dilakukan Sondang, bisa kita nilai sebagai anomali atas perjuangannya yang mengedepankan anti kekerasan. Namun, apakah kita punya hak menuding kalau Sondang berlaku sesuatu yang keliru? Dia sudah korbankan dirinya untuk satu hal yang mungkin bagi sebagian kita adalah hal yang remeh, peringatan. Ya, Sondang memberikan peringatan yang sangat nyata kepada kita dengan apa yang dialaminya dengan apa yang dilakukannya. Kita bisa samakan aksi Sondang dengan aksi bhiksu-

102

119 • DESEMBER 2011

bhiksu Tibet. Mereka juga orang-orang yang sangat membenci kekerasan, namun tekanan dan kebuntuan politik terhadap perjuangan mereka telah meletupkan semangat baru, mengorbankan diri untuk memberi peringatan bagi yang lain. Terakhir, satu biksuni Tibet membakar diri sampai mati hari Kamis ( 3/11 ) di China barat daya. Menurut kantor berita Xinhua, pelaku bakar diri adalah etnis Tibet yang merupakan orang ke sebelas tahun ini yang membakar diri. Dalam khazanah budaya lokal, obong atau bakar diri bukanlah hal yang baru. Kita mengenal aksi Hanoman Obong yang kental nuansa politisnya. Hanoman sengaja menyerahkan diri untuk dibakar, demi membuat sabotase. Mulanya, dikisahkan Prabu Dasamuka menyerahkan Dewi Sinta yang diculiknya, di bawah pengawasan Dewi Trijata di Taman Argasoka, kemenakannya. Sementara Regawa alias Rama terus mencari istrinya yang hilang. Ia sudah mendapat petunjuk dari Jatayu bahwa Sinta diculik raja Alengka bernama Prabu Dasamuka. Perjalan Rama ke Alengka disertai Laksamana, adiknya, dan Prabu Sugriwa serta seluruh bala tentara Kerajaan Guwakiskenda. Rama memerintah Hanoman menjadi recon dan masuk Alengka duluan. Sesampainya di Alengka, Hanoman pergi ke Taman Argasoka bertemu dengan Dewi Sinta dengan membawa cincin pemberian Rama. Dalam pertemuan itu Dewi Sinta menyerahkan tusuk kondenya, dengan pesan agar disampaikan kepada Ramawijaya, dengan pesan bahwa Sinta masih tetap setia pada suaminya. Setelah menyelesaikan misinya sebagai duta, Hanoman sengaja membuat dirinya ditangkap. Peristiwa penyusupan itu membuat Dasamuka marah, maka ia memerintahkan membakar hidup-hidup Senggana. Setelah bulunya terbakar, Anoman melepaskan diri dari ikatan, dan berlompatan kesana-kemari membakar Keraton Alengka. Setelah menimbulkan banyak kerusakan, ia pulang menghadap Ramawijaya. Kita dalam posisi apakah dampak dari Sondang yang bakar diri akan memberi efek politis seperti Hanoman obong. Setidaknya, di luar apapun motivasinya, kita perlu memberikan simpati terhadap Sondang. Bagaimanapun dia telah berkorban untuk keyakinannya. Bandot DM


Konstan Magazine  

Majalah Berita Inovatif