b. c. d. e.
industri menengah kecil dan rumah tangga, fasilitas pendukung pariwisata, dan pasar tradisional; diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah; diperbolehkan pengembangan fasilitas umum skala kecamatan; diperbolehkan pengembangan pertokoan modern secara terbatas dan bersyarat mempertimbangkan keberadaan pertokoan tradisional dan radius antar pertokoan; dan tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan B3. Pasal 73
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b berupa ketentuan umum peraturan zonasi PPL dengan ketentuan: a. diperbolehkan pengembangan pelayanan jasa pemerintahan, fasilitas pendidikan menengah, pertanian, pariwisata, perkebunan, fasilitas kesehatan, usaha perdagangan dan jasa, dan pasar tradisional; b. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah; c. diperbolehkan pengembangan industri besar dan menengah secara bersyarat; dan d. tidak diperbolehkan pengembangan pertokoan modern. Pasal 74 Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya. Pasal 75 Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut. Pasal 76 (1)
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan kereta api.
72