Page 6

“Bidikmisi menurutku belum digunakan dengan benar, bukannya beli buku malah beli baju. Menurut aku sih harusnya dilakukan peninjauan lebih lanjut karena kalau aku amati banyak sih penerima yang kurang tepat,” ujar Herniwati (bukan nama sebenarnya) ketika diwawancarai VISI pada Senin (20/3). Berdasarkan wawancara dengan sejumlah responden dari kalangan mahasiswa FISIP, hampir seluruhnya menyatakan bahwa Bidikmisi memang salah sasaran. Kepada VISI, Willa (bukan nama sebenarnya) juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa kesal karena banyak mahasiswa penerima Bidikmisi yang menurutnya jauh lebih mampu dari segi ekonomi jika dibandingkan dengan dirinya. Menanggapi persepsi mahasiswa tentang Bidikmisi yang sering dianggap salah sasaran, Biro Administrasi dan Kemahasiswaaan (Mawa) UNS pun akhirnya angkat bicara. “Kami menilai calon penerima Bidikmisi (layak atau tidaknya diterima—red) tidak dari baju yang dipakai, melainkan dari penghasilan orangtua,” tutur Tarno, salah satu staf Mawa UNS ketika ditemui VISI pada Rabu (29/03). Berdasarkan pedoman Bidikmisi tahun 2017, penentuan calon penerima Bidikmisi diukur dari penghasilan orang tua. Dalam hal ini, yang dimaksud penghasilan orang tua adalah total jumlah penghasilan ayah dan ibu calon mahasiswa. Seorang mahasiswa dianggap layak menerima Bidikmisi apabila jumlah penghasilan orang tuanya tidak lebih dari Rp 3.000.000,00 atau jika jumlah penghasilan tersebut tidak lebih dari Rp 750.000,00 setelah dibagi dengan jumlah tanggungan (anak) dalam keluarga. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang juga menjadi pertimbangkan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah aset, rumah, kendaraan, serta sawah yang mungkin dimiliki oleh keluarga calon penerima. Dalam tahap seleksi penerima Bidikmisi, dilakukan pula survei oleh Bidang Advokasi Mawa ke rumah keluarga masingmasing calon penerima Bidikmisi. Sedangkan untuk calon penerima Bidikmisi di UNS yang berdomisili di luar Pulau Jawa, pihak Mawa melakukan wawancara kepada calon mahasiswa terkait. Proses penyeleksian sendiri dilaksanakan oleh Bidang Advokasi Mawa UNS dengan bantuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS. Dalam seleksi terakhir, pada 2016 sebanyak 1.350 mahasiswa dari total 1.500 pendaftar Bidikmisi sudah dinyatakan layak menjadi penerima Bidikmisi. Namun, dalam pelaksanaan survei masih dimungkinkan terdapat unsur-unsur subjektivitas yang menimbulkan kesalahan di luar sistem. Selain subjektivitas, ada pula beberapa hambatan lain. Antara lain adalah kemungkinan tidak jujurnya pihak keluarga serta tetangga calon penerima guna memalsukan fakta terkait harta kekayaan ketika dilakukan survei dan wawancara. Pihak Mawa UNS sendiri menyatakan bahwa jika ada mahasiswa Bidikmisi yang melakukan kebohongan dalam pengisian data, maka akan ditindaklanjuti dengan cara survei ulang. Selain itu, setiap mahasiswa di UNS berhak melaporkan jika terjadi kecurigaan terhadap mahasiswa Bidikmisi yang dianggap sebenarnya tidak layak menerima program beasiswa tersebut. Selanjutnya, dari laporan mahasiswa, jika memang terbukti ada kesalahan terkait penetapan mahasiswa Bidikmisi maka Mawa UNS akan melakukan pemblokiran bantuan Bidikmisi kepada mahasiswa terlapor. Sebelum pencabutan beasiswa Bidikmisi, pihak

6 Acta Diurna No.26/V/2017

Lebih baik kalau ada kecurigaan langsung laporkan ke kita daripada isu tersebut dibicarakan ke dalam forum-forum tanpa ada penyelesaian. - Tarno, Mawa UNS

Mawa UNS akan memanggil mahasiswa tersebut untuk diberi nasehat serta diberitahu bahwa beasiswanya akan dihentikan. Pada kenyataannya, menurut data yang dihimpun VISI dari dokumen Mawa UNS, dari 1.350 mahasiswa terdaftar hanya terdapat kurang dari 10 laporan yang masuk mengenai Bidikmisi tidak layak. Padahal, dari pihak Mawa UNS sendiri juga telah mengadakan layanan pengaduan mengenai kasus terkait. Namun, antusiasme mahasiswa UNS terlihat masih kurang tinggi dalam hal mendukung layanan ini. “Lebih baik kalau ada kecurigaan langsung laporkan ke kita daripada isu tersebut dibicarakan ke dalam forum-forum tanpa ada penyelesaian,” ujar Tarno. Patut disayangkan jika mahasiswa lebih memilih menyikapi kecurigaan tersebut sebagai buah bibir yang hangat tanpa pembuktian. Sikap menuduh tanpa mau membuktikan ini tentu terkesan ‘lempar batu sembunyi tangan’. “Pernah ada kasus mahasiswa yang dilaporkan tidak layak, lalu kita segera tindaklanjuti berupa survei ulang dan hasilnya mahasiswa tersebut ternyata memang layak. Mungkin karena gengsi sehingga temannya salah sangka,” imbuh Tarno kepada VISI. Dari beberapa mahasiswa Bidikmisi yang sempat VISI wawancarai, rata-rata memang mengaku berasal dari keluarga yang kurang mampu secara finansial. Mahasiswa-mahasiswa tersebut pun mengungkapkan bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya bantuan Bidikmisi dari Pemerintah. “Bila saya tidak dapat bantuan Bidikmisi, pasti sekarang saya tidak bisa kuliah. Saya merasa terbantu dan saya merasa jadi terbuka pikirannya,” Awaludin (bukan nama sebenarnya), salah satu mahasiswa FISIP penerima Bidikmisi yang sempat diwawancari VISI pada Selasa (21/03). “Aku sangat terbantu, menurutku sebagian besar sudah tepat sasaran, ya walaupun ada juga yang kelihatan dari luar mampu padahal butuh,” pungkas Kunthi (bukan nama yang sebenarnya) yang juga merupakan mahasiswa FISIP penerima beasiswa Bidikmisi. Arif, Dania, Ika

Buletin Acta Diurna Edisi 26  
Advertisement