Page 1

Harga Rp 1.000

Kamis, 8 Agustus 2019

Tahun 15/ No.21

Badan Pekerja

Anggap Kepedulian UKM T inggi Terhadap Kongres

Foto Bersama: Jajaran kabinet Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) foto bersama di depan Gedung Induk Siti Walidah (GISW) usai pelantikan, Sabtu (20/7).

UMS, Koran Pabelan – Kongres mahasiswa untuk memilih presiden dan wakil presiden mahasiswa telah rampung digelar dan berhasil memilih presiden dan wakil presiden. Badan Pekerja dan Badan Pelaksana kongres menganggap kepedulian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) terhadap hal ini termasuk tinggi.

S

elaku ketua dari Badan Pekerja Kongres student goverment, Ali Musthofa menilai tingkat kepedulian UKMUKM terhadap pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) ini tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan dari kehadiran perwakilan setiap UKM untuk mengikuti dan membantu kelancaran jalannya kongres pembentukan BEM U. “Kalau ngomong seberapa peduli, menurutku mereka sangat peduli sekali, buktinya saja mereka banyak yang hadir dan banyak dari UKM itu membantu kelancaran jalannya kongres kemarin,” tutur Ali, Kamis (25/7).

Ali juga menegaskan, Badan Pekerja telah mengundang seluruh elemen ormawa tingkat universitas dan 12 BEM Fakultas (BEM-F) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). Namun faktanya, tidak semua hadir. Menurut Ali, ketidakhadiran beberapa UKM itu tidak bisa disalahkan. Sebagai ketua dari Badan Pekerja Ali mengaku salah, karena tidak memilih diawal waktu untuk mengadakan kongres tapi justru memilih tanggal yang mendekati Ujian Akhir Semester (UAS). “Soal mereka yang datang atau tidak kan ya mungkin sedang sibuk karena itu juga berkenaan dengan minggu tenang menjelang UAS, jujur itu keluputanku sebagai ketua,” imbuhnya. Mengenai hal itu, Ali beralasan bahwa belum baiknya komunikasi antar anggota Badan Pekerja diawal pembentukan menjadi kendala molornya penyelenggaraan kongres dan juga bertabrakan dengan libur idul tri sehingga banyak sekali anggota yang pulang kampung semakin mempersulit koordinasi. “Setelah lebaran itu kerja masing-masing

Setahun Mati, Kini Hidup Kembali

anggota mulai dimasifkan kembali, jadi terpilihlah tanggal 27 Juni,” tambah Ali, Kamis (25/7). Ditemui di waktu berbeda, selaku Ketua dari UKM Unit Seni dan Film (USF), yang akrab disapa Jalu, membenarkan ketidakhadiran USF dalam kongres tersebut. Ia mengaku tidak adanya perwakilan USF untuk menghadiri kongres dikarenakan kepadatan proker yang memang tidak bisa ditinggalkan. Sama dengan USF, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ar Rasail juga tidak menghadiri kongres tersebut. Abdul Aziz Muzhoffar selaku Ketua Umum membenarkan hal tersebut. Ia mengaku sedang ada urusan pribadi saat itu dan tidak mengetahui bahwa yang bisa menghadiri kongres tidak harus ketua dari UKM, melainkan setiap anggota dar UKM yang menjadi perwakilan dan memiliki surat mandat. “Harapannya BEM-U kedepannya tidak ada bermasalahan lagi ketika pergantian estafet kepemimpinan,” ucapnya, Sabtu (3/8). [LL]

DPM FT: BEM-U dan DPM-U Belum Sah

BEM FH

Tarik Diri Saat Kongres, FH Tetap Independen Reporter: M. Ahlan Fauzan J. UMS, Koran Pabelan- Senat Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UMS menyatakan sikap untuk menarik diri dari Kongres mahasiswa Student Goverment (SG), melalui surat pernyataan sikap atau Press Realease yang dikeluarkan, keputusan tersebut berujung pada independensi Senat Mahasiswa FH dalam mengelola konstitusi dan ketatanegaraan, tanpa adanya sangkut paut dari sistem yang ada di pemerintahan mahasiswa tingkat universitas.

bersambung halaman 7 Tersendat Delegasi, Struktur MPM Belum Dibentuk

Foto: Dok.Pribadi

Reporter: Hanif Afah


2

Kamis, 8 Agustus 2019

Editorial

Segera Kembali Ke Jalan yang Benar Pemimpin Redaksi: Lia Lesmawati Redaktur Pelaksana: Naufal Abdurrahman Musa Redaktur: Faizatul Maslahah Redaktur Foto: Riki Efendi Reporter: Hanif, Ahlan, Aji, Rio, Yusuf, Tias, Lia, Riski, Inayah Fotografer: Efendi Editor: Lia, Faizatul, Afita Desain Artistik/Tata Letak: Jabal, Lia, Riski, Yusuf Pemimpin Umum: Riski Setyo W. Sekretaris Umum: Yusuf Apriyanto Pemred Online: Annisavira Pratiwi Pemred Koran: Lia Lesmawati Pemred Tabloid: M. Sukma Aji Pemred Majalah: Inayah Nurfadilah Litbang: Afitasari Mulyafi Personalia: Hanif Afifah Perusahaan: Cici Birohmatika Manajer Logistik: Ananda Iriyadi Manajer Humas: Muhammad Ismail H. Manajer Diskusi: Ahmda Hafiz I. Manajer Data: Rio Novianto Manajer Penelitian: Tias Nur Aini Manajer Pelatihan: Nadya Vicky P. P. Manajer Iklan: Wulan Adis A. Manajer Prodis: M. Ahlan Fauzan J. Diterbitkan oleh: Lembaga Pers Mahasiswa Pabelan, Universitas Muhammadiyah Surakarta Terbit Sejak: 28 Juni 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Umum LPM Pabelan No. 02/A-PU/LPM Pabelan/UMS/2005, Tanggal 24 Juni 2005 Alamat Redaksi: Lembaga Pers Mahasiswa Pabelan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Student Center “Griya Mahasiswa” UMS, Jl. Ahmad Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura (0271) 717417 ekt. 164 Surakarta e-mail: lpmpabelanums@gmail.com, http//www.pabelan-online.com

T

ahun ini Badan Eksekutif Mahasiswa universitas (BEM-U) ukir sejarah baru pada masanya. Setelah vacum of power di buka hingga berselang satu tahun, akhirnya BEM U mampu hidup kembali melaui kongres mahasiswa Juni lalu. Kongres yang mengundang organisasi mahasiswa (ormawa) tingkat universitas, BEM Fakultas (BEM-F), Dewan Perwakilan Mahaiswa Fakultas (DPM-F) berlangsung selama empat hari dari tiga hari yang dijadwalkan. Walaupun Badan Pekerja dan Badan Pelaksana kongres menyatakan bahwa tingkat kepedulian ormawa termasuk tinggi, faktanya, masih saja ada yang tidak hadir bahkan tak jarang mahasiwa dan pihak lain tak mengetahui terpilihnya Presiden dan wakil presiden mahasiswa BEM yang baru. Diketahui di masa kevakuman tahun lalu, bagian kemahasiswaan (Bagmawa)

mengungkapkan bahwa kurangnya partisipasi ormawa untuk menghidupkan kembali BEM U bahkan menganggap BEM U kurang penting sehingga baru dimulai kembali perancangan pada tahun ini. ketidakhadiran ormawa dan pejabat fakultas juga tak bisa disepelekan mengingat hal ini untuk keberlangsungan UMS kedepannya. Hidup di UMS memang berasa nano-nano yang meiliki banyak rasa. Ada yang mengatakan tak masalah ketika tidak ada BEM U sehingga mereka memilih apatis, ada pula yang menggembor-gemborkan mempertanyakan kemana BEM U. Dengan diundangnya Unit Kegiatan Mahaiswa (UKM) tingkat universitas, perwakilan BEM F dan DPM F masih menyisakan banyak ketidaktahuan mahaiswa akan UMS yang telah mempunyai presiden dan wakil presiden. Entah kurangnya sosialisasi atau sengaja hanya konsumsi sebagian kala-

ngan. Namun hingga kini masih menyisakan banyak jejak tanya bagi mahaiswa. Tidak adanya press release atau berita acara atau semacanya yang mempublikasikan telah terpilihnya presiden dan wakil presiden seakan malah membuat kisruh warga UMS. Belum lagi kecacatan mulai dari kongres hingga pelantikan pun masih dipetanyakkan jalan kebenarannya. AD/ART yang disalahi yakni pemilihan presiden dan wakil presiden yang harusnya dipilih melalui pemilu, pelantikan yang harus dilantik oleh MPM hingga kini belum terdengar pemulihannya. Idealnya ketika terdapat kesalahan segera bebenah untuk kembali ke jalan yang benar, manusia memang tak luput dari kesalahan, namun dapat dilihat dari keseriusannya untuk mengembalikan seyogyanya apa yang terjadi.

Anggap Kepedulian UKM Tinggi Terhadap Kongres Anggapan orang beda-beda, iyain ajadeh.. Tarik Diri Saat Kongres, FH T etap Independen Ah.. sukanya yang misah-misah nih..

Setahun Mati, Kini Hidup Kembali

Prof Ruwet Semoga panjang umur sehat selalu..

Suara Pabelanis. Sampaikan informasi atau keluhan anda sebagai mahasiswa terhadap kebijakanfasilitas kampus tercinta, UMS. Pesan dapat anda sampaikan melalui (085790223518) atau akun media sosial resmi LPM Pabelan. Mari bersama kawal kebijakan kampus bersama Koran Pabelan. Lpm Pabelan

@infopabelan

lpmpabelan

Scan QR Code ini untuk cara mudah mengunjungi

+628966105xxxx (Mahasiswa Fakultas T eknik) Itu kolom komentar instagram BEM U kenapa dimatiin, enggak mau dikritik?

QR Code http//www.pabelan-online.com

+628564539xxxx (Mahasiswa FAI) Kapan jajaran BEM di publish? diem-diem bae.. kalau engga kenal maka engga sayang. Udah nyalonnya diem-diem, udah dilantik juga tetep diem, pengenmu piye?


OPINI

Kamis, 8 Agustus 2019

3

Semua Ada Etikanya, Jangan T ergesa-Gesa

T

ulisan ini entah akan dibaca atau tidak, bahkan sepertinya mahasiswa yang dibilang “organisator” ataupun “aktivis” kampus pun mungkin enggan untuk mengkaji mengenai duduk perkara tulisan ini. Namun, kita tetap berharap agar budaya literasi-diskusi tetap hadir dan dijadikan sebagai salah satu jalan untuk membuka pikiran menuju peradaban kebaikan yang diimpikan. Demokrasi kampus dan mahasiswa perlu mengevaluasi dirinya. Semenjak kevakuman kekuasaan pemerintahan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, yakni BEM-U, DPMU, dan MPM yang seakan terombang-ambing pada akhir tahun 2018. Hingga pada akhirnya di pertengahan 2019 dibentuklah “Kongres Luar Biasa” dengan tujuan untuk memulihkan kembali pemerintahan mahasiswa universitas tersebut. Kongres Luar Biasa ini menjadi suatu pembentukan pemerintahan mahasiswa yang terkesan tergesa-gesa. Barangkali mungkin memang benar bahwa nilai-nilai politik dalam idealisme mahasiswa untuk sadar akan kepentingan bersama sudah terganti dengan kepentingan kelompok. Bahkan dalam hal-hal yang merupakan untuk kepentingan bersama seperti pembentukan kembali pemerintahan mahasiswa ini yang hanya dihadiri dan diketahui oleh segelintir orang saja. Sehingga, sebenarnya sistem apa yang diterapkan dalam pemerintahan mahasiswa di UMS ini? apakah Demokrasi ataukah Oligarki? Baik, konteks yang dimaksudkan dalam paragraph diatas ialah sistem pemilihan presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa BEM UMS periode 2019 serta Ketua Umum DPM UMS periode 2019. Seharusnya hal ini sudah diatur, setidak-tidaknya dalam AD/ART Keluarga Mahasiswa (KAMA) UMS ataupun Undang-Undang Pemilwa.

Memang hal ini merupakan keadaan mendesak mengingat vacum of power dari Kekuasaan Pemerintahan Mahasiswa tingkat Universitas sehingga perlu diadakaannya Kongres Luar Biasa. Akan tetapi, tidak semestinya forum ini maupun peserta forum memutuskannya secara tergesagesa tanpa melihat dasar hukum yang jelas mengenai bagaimana pembentukan pemerintahan mahasiswa yang baik, karena ini menyangkut kepentingan bersama yang nantinya akan dibawa oleh pemegang kekuasaan BEM-U juga DPM-U, menyangkut aspirasi mahasiswa dan juga masyarakat luas. Lantas apakah demokrasi masih berdiri tegak di UMS ini? Dalam konteks pemilihan kekuasaan, yang terjadi dalam Kongres Luar Biasa ini dimana hanya dihadiri oleh pejabat elit organisasi mahasiswa saja. Seperti hal gaib saja, tiba-tiba pemerintahan mahasiswa sudah terbentuk kembali. Apa masalah selanjutnya bagi pemerintahan mahasiswa ini? Secara de facto, BEM-U dan DPM-U sudah ditetapkan berdasar hasil dari Kongres Luar Biasa, namun ditolak oleh senat mahasiswa FH UMS lewat pernyataan sikap mereka. Serta secara de jure, mereka (BEM-U dan DPM-U) sudah dilantik pada tanggal 20 Juli lalu, namun ditolak juga keabsahan pelantikan tersebut oleh pernyataan sikap KAMA Fakultas Teknik UMS. Setelah kedua organ pemerintahan mahasiswa tingkat fakultas tersebut menyatakan akan sikapnya, lantas bagaimana dengan organ fakultas lainnya ataupun UKM-U? apakah masih mendukung hasil Kongres Luar Biasa? setelah mengetahui bahwa pemilihan presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa BEM UMS serta ketua umum DPM UMS dilaksanakan tidak secara demokratis melainkan secara oligarki (yang dihadiri oleh pejabat elit fakultas BEM-F, DPM-F, UKM-U serta Koordinator Komi-

Oleh Bagas Adrianto Mahasiswa Fakultas Teknik sariat (Korkom) IMM) dan sangat tergesa-gesa. Penulis tidak paham mengapa Korkom IMM ikut dalam forum ini, jika sebelumnya sistem yang dianut di UMS adalah Demokrasi tidak langsung, maka seharusnya partai mahasiswa yang diundang dalam forum, bukan IMM Korkom. Dilansir dari ofcial account BEM FH UMS, dijelaskan bahkan teman-teman FH walkout dalam forum tersebut, serta kondisi forum yang tidak kondusif. Apakah ini juga kegagalan dari Kongres Luar Biasa? yang tidak bisa membuat forum kondusif dan berjalan sebagaimana mestinya serta gagalnya membentuk pemerintahan mahasiswa yang secara ETIKAnya harus berdasar hukum yang jelas juga mengutamakan kepentingan bersama. Karena, pemerintahan ini semua juga atas nama Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sementara kalangan manusia lain akan berpikiran “nasi telah menjadi bubur”, penulis beranggapan perjuangan tidak kenal henti, tidak ada kata terlanjur, untuk membentuk pemerintahan mahasiswa yang baik. Dengan iktikad baik, organisasi mahasiswa tingkat universitas seharusnya bisa memberikan penjelasan dengan mengumumkannya secara transparan mengenai apa yang terjadi pada Kongres Luar Biasa serta hasil apa saja yang

didapatkan kepada publik. Serta tanggapan setiap organisasi mahasiswa yang memiliki garis koordinasi dengan mereka haruslah memberikan keterangan kepada publik (Press Release) baik itu berupa pernyataan sikap ataupun hanya berisi kronologi peristiwa Kongres Luar Biasa, namun dalam Press Release ini alangkah lebih baik jika Press Release tersebut membawa nama seluruh mahasiswa setiap fakultas/ anggota UKM (re: untuk kasus pengakuan Presma, Wapresma BEM-U dan Ketua Umum DPMU). Karena, apa jadinya jika presiden yang sedang menjabat, tidak dikenali pun tidak diakui dalam negerinya sendiri? Pemilihan kekuasaan, baik itu eksekutif dan legislatif tingkat univ merupakan suatu hal yang penting, karena kepentingan siapa yang akan presiden mahasiswa bawa. Dengan membawa kepentingan mahasiswa banyak maupun masyarakat maka akan terwujud suatu pemerintahan yang baik, jelas dan transparan. Sehingga yang menduduki jabatan tersebut juga bisa mengaudit berapa banyak uang mahasiswa yang dipakai untuk soft launching Logo Muktamar Muhammadiyah ke- 48 kemarin, sedang fasilitas di tiap fakultas terus menjerit di tengah deras masuknya mahasiswa yang di tampung.


4

POLITIK MAHASISWA

Kamis, 8 Agustus 2019

ORMAWA BerdasarORMAWA kan buktibukti sebelumnya yang menyatakan bahwa AD/ART yang belum ada kejelasan untuk dibenahi dan harus segera dibenahi HAKIM ANGGOTA dahulu.

HAKIM KETUA

Saudara terdakwa? Apakah ada pembelaan terkait pernyataan yang ditujukan hakim anggota

BEM

Dan juga kejanggalan dalam proses pemilihan terdakwa sebagai Presiden BEM dimana terpilih dalam waktu 4 hari saja. Bagaimana bisa itu terjadi ketika BEM sendiri telah vakum setahun sebelumnya ?!

Danang Maulana

Presiden BEM Tampik Adanya Rangkap Jabatan rinya tak lagi memiliki jabatan selain presiden BEM UMS. Dirinya dan wakilnya telah melepaskan jabatan masing-masing sebelum pelantikannya pada 30 Juni 2019 lalu. “Udah lengser kemarin sebelum dilantik,” ujarnya pada, Rabu, (24/6). Sebelum menjabat sebagai Presma BEM, Danang mahasiswa Fakultas Geogra (FG) telah lebih dulu menjadi Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Al Idrisi FG. Kemudian untuk maju mengisi kosongnya kursi BEM UMS peaat ditemui di sela-sela kesibukan memantau ja- riode 2019/2020 sebelumnya lannya Masa Taaruf Pen- IMM Al Idrisi telah mendemisekan yambutan Mahasiswa Baru (Mas- Danang melalui Musyawarah Kota PMB) di Auditorium Djazman, misariat IMM yang dilaksankan Danang membenarkan bahwa di- pada Jumat, (28/6). “Saya memUMS, Koran Pabelan – Danang Maulana Arif Saputra dan Resky Gustiandi Candra Imansyah telah dilantik sebagai Presiden (Presma) dan Wakil Presiden (Wapresma) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMS periode 2019/2020. Dugaan adanya dualisme jabatan yang diduduki Presma terpilih ditampik langsung oleh Presiden BEM, Danang Maulana, Rabu (24/6).

S

JANGAN LUPA BACA :

percepat musyawarah komisariat, karena sesuai AD/ART KAMA yang mana presiden itu tidak boleh dualisme jabatan,” jelasnya. Sementara di sisi lain, selaku mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) BEM terpilih 2017/2018 Panji Akbar Ramadhani, menegaskan bahwa sumbut dengan ART pasal 33 ayat 1 terdapat larangan bagi presiden dan wakil presiden, merangkap jabatan di eksternal dan internal. Panji juga mengingatkan dalam pasal tersebut syarat calon presiden dan wakil presiden tidak pernah meninggalkan Keluarga Mahasiswa (KAMA) selam 30 hari. “Sebelum calon presiden dan wakil presiden mahasiswa mendaftarkan

diri mereka harus terbebas dari dua poin itu,” tegasnya Rabu (24/6). Lebih dari itu, Panji juga menyoroti hasil sidang Kongres Student Goverment yang menurutnya sedikit janggal. Menurutnya kongres 30 Juni tersebut seharusnya bukan untuk memilih presiden dan wakil presiden baru. Melainkan pembenahan AD/ART dan membahas kekosongan student government pada tahun lalu. “Persoalan pemilihan entar aja, itu permasalahannya kongres gak ada seminggu udah terpilih presiden dan banyak mahasiswa yang gak tahu proses itu berjalan,” pungkasnya. [Sukma Aji/LL]

Ilustrasi: Muhammad Jabal Noor

Mohon ijin bicara yang mulia, pernyataan tersebut semuanya tidak bisa saya sangkal. Namun, saya sendiri melakukan arahan itu semua karena desakan dari pihak birokrat kampus yang mulia.

Bahkan bukti lain juga telah disebutkan saksi bahwa saudara terdakwa dilantik bukan dari MPM, namun dari birokrat HAKIM ANGGOTA kampus.

ORMAWA


POLITIK MAHASISWA

Kamis, 8 Agustus 2019

5

Menteri BEM

Uji Langsung Peserta yang Akan Masuk Jajarannya UMS, Koran Pabelan - Setelah presiden dan wakil presiden mahasiswa terpilih saat kongres mahasiswa student government, tak lama berselang, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) membuka pendaftaran anggota barunya melalui sistem Open Recruitmen (Oprec). Menteri yang sebelumnya ditunjuk melaui lobying diberikan kesempatan untuk menguji langsung mahasiswa yang lolos pendaftaran tahap satu dalam sesi t and proper test.

diri di google form, kemudian pengumuman lolos pendaftaran tahap satu, dilanjutkan tahap t and proper test dan terakhir pemilihan peserta yang diterima. Julian Edra selaku Menteri Kominfo BEM mengatakan bahwa dirinya ditunjuk melalui lobying presiden BEM yakni Danang Maulana. Dalam oprec tersebut ia dan rekan se kementriannya diberikan kesempatan untuk menguji peserta yang lolos tahap satu dalam sesi t and proper test. “Oprec hanya maksimal tiga orang per kementrian, Ada kementrian yang engiketahui, dari 30 posisi gak buka. Dibuka karena belum yang dibutuhkan, terda- ada posisi yang mengisi,” tuturpat 150 yang melakukan nya, Jumat (3/8). penfataran dalam oprec jajaran Mahasiswa yang ingin menanggota BEM. Untuk posisi daftar oprec mengisi posisi yang kementrian sendiri, dari sembilan mereka inginkan dalam google kementrian, hanya di buka lima form. Dalam form tersebut, terdakementrian. Serangkaian agenda pat perintah untuk mengisi dua oprec terdiri dari pengisian data posisi yang diminati. Dari peng-

D

golongan tersebutlah mahasiswa yang lolos akan diuji oleh kementrian maupun direktorat jendral sesuai dengan posisi yang mereka inginkan. “Sebagian besar di lobi, jadi enggak semua diuji, dari sembilan pendaftar yang lolos, cuma satu yang diambil (untuk mengisi kementrian Kominfo-red),” papar Edra, Jumat (3/8). Dalam menguji peserta yang nantinya masuk dalam jajaran bidangnya, Edra mengaku memiliki kriteria tersendiri. Seperti, memiliki skill di bidang media, desain, berwawasan luas, dan eksibel. Rata-rata pengujian tersebut berkisar sepuluh hingga 15 menit per orang. Tauq Hidayat, mahasiswa yang diterima menjadi anggota bidang media dan opini publik melalui sistem oprec mengaku bahwa, ia mengetahui adanya sistem oprec jajaran BEM melaui

pamet yang tersebar di sosial media. Setelah namanya tercantum dalam deretan peserta yang lolos dalam tahap satu, ia melakukan t and proper test. Ia diuji oleh sekretaris jendral kominfo. “Ditanyai, kamu masuk sini tu kenapa, bagaimana kalau ada kendala-kendala,” ucapnya, Jumat (3/8). Tauk mengutarakan bahwa sehari sebelum pengumuman terakhir ia dihubungi sekjen bahwa posisi kominfo ternyata telah penuh. Ia pun ditawari Bidang Media dan Opini Publik dan melakukan tes wawancara yang kedua kalinya. Karena terdapat kendala, wawancara tersebut dilakukan melalui media WhatsAap. “Pengumumman tahap terakhir langsung dimasukin grup BEM-U, oh berarti saya langsung diterima,” ucapnya. [Lia/FM]

Pelantikan BEM-U

DPM FT: BEM-U dan DPM-U Belum Sah UMS, Koran Pabelan – Keluarga Mahasiswa (Kama) Fakultas Teknik (FT) mengeluarkan press release tentang pernyataan sikap mereka terhadap kongres mahasiswa Student Goverment. Sikap tersebut berupa mengakui dan menghargai kongres, namun mendesak Pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) diulang yang harus dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM).

S

elaku ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FT, Ajik Habib Ma’sum mengatakan bahwa pihak Kama FT sendiri sebenarnya mengakui

dan menghargai hasil kongres. Yang menjadi pokok permasalahan bagi pihak kama FT adalah tentang proses pelantikan BEM Universitas (U) dan DPM-U. Menurutnya, pelantikan yang dilakukakan telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kama UMS. Kalau di ART pasal 12 itu kan sebenarnya yang melantik DPM U dan BEM U kan dari MPM,” jelasnya, Senin (29/7). Terkait dengan Student Goverment, ajik juga menambahkan pihak Kama FT mendukung penuh dengan adanya pembentukan Student Goverment. Dia menggangap DPM U dan BEM U masih dibutuhkan untuk koordinasi maupun untuk men-

jembatani antar fakultas. Hanya saja mereka belum mengakui BEM-U dan DPM-U dilantik. Dirinya juga mempertanyakan apakah kongres kemarin itu hanya dibuat mainan saja. “Maksudnya mainan itu apakah kongres sing penting enek (Yang penting adared) setelah itu wis (sudah) dilepaskan,” jelasnya. Harapan Ajik tentu BEM U dan DPM U bisa melaksanakan pelantikan kembali sesuai dengan ART Pasal 12 yang telah disepakati. Diapun juga menyatakan semisal ada koordinasi dengan BEM U dan DPM U, pihaknya akan ikut serta jika sesuai dengan alur. “Jadi semisal belum dilatik MPM, kita belum bisa ikut berkontribusi,” jelasnya.

Selaku Ketua Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro (KMTE), Hari Bangun menjelaskan bahwa pihaknya telah diajak oleh DPM dan BEM FT untuk berkoordinasi mengenai hasil kongres lalu. Ia sebenarnya juga menghargai hasil kongres Student Goverment yang telah terlaksana beberapa waktu lalu. Pihaknya mengatakan bahwa kalau ada yang salah harus segera dibenahi. “Kama FT tetep mempertahankan argumen bahwa ini sebenarnya salah, mendesak (BEM-U dan DPM-U) dilantik kembali melalui MPM sesuai AD/ART,” pungkasnya, Senin (29/7). [Yusuf/LL]


6

POLITIK MAHASISWA

Kamis, 8 Agustus 2019

Tersendat Delegasi, Struktur MPM Belum Dibentuk UMS, Koran Pabelan – Setelah penetapan ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) pada kongres mahasiswa yang membahas Student Government lalu, sampai saat ini, Rabu (24/7) keanggotaanya belum terbentuk. Hal tersebut dikarenakan masih menunggu delegasi dari beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

A

nggota MPM sendiri terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dua orang utusan dari tiap fakultas, dan satu orang utusan dari tiap UKM. Selaku ketua MPM, Siti Anisa menyatakan pihaknya masih menunggu delegasi dari beberapa UKM. Hal tersebut dika-

Foto bersama: Dari kiri, Suryadi, Ivan, Miftakhul Rohman, Tauk Kasturi, Danang Maulana, Resky Gustiandi, Ahmad Kholid AlGofari, berfoto bersama dalam pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U), Sabtu (20/7).

renakan belum semua UKM dan fakultas mengirimkan delegasi untuk MPM. Ada pula beberapa UKM yang tidak memberikan delegasi seperti LPM Pabelan, dikarenakan bergerak dibidang pers. “Jadi belum bisa dipastikan untuk waktu pembentukan MPM nya kapan, diusahakan secepatnya,” ujar mahasiswa yang akrab disapa Ica, Rabu (24/7). Menurut AD/ART Keluarga Mahasiswa (KAMA) UMS pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang MPM disebutkan bahwa MPM: 1. Menetapkan AD/ART, Garis Besar Haluan Kerja (GBHK), Rekomendasi Internal dan Eksternal KAMA UMS. 2. Melantik

dan menetapkan ketua dan keanggotaan DPM UMS. 3. Mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Presiden mahasiswa. 4. Melantik dan mengesakan Presiden dan Wakil Presiden KAMA UMS. 5. Menerima Laporan Pelaksanaan Tugas DPM UMS. 6. Membentuk Badan Pekerja dan Panitia Sidang. 7. Mensosialisasikan hasil sidang umum ke seluruh komponen KAMA UMS Pimpinan umum Pengembangan Prestasi dan Riset Mahasiswa (PRISMA), Muhammad Adnan memberi tanggapan akan hal tersebut. Adnan agak menyayangkan terkait AD/ART yang sedi-

kit dilanggar sebab mekanisme saat ini tidak sesuai dengan aturan yang tertera dalam AD/ART tersebut. “Sedangkan kemarin yang melantik dan mengesahkan BEM dan DPM dilakukan oleh pihak birokrat, seharusnya kita adakan kongres dulu untuk merubah AD/ART,” ucapnya, Jumat (26/7). Adnan juga mempertanyakan mengapa belum semua UKM mengirimkan delegasi. Ia melihat hal tersebut dikarenakan tidak adanya edukasi atau pengarahan yang diberikan oleh Badan Pekerja tentang peran atau pentingnya MPM. [Tias/LL]

BEM-U Baru Terbentuk

Kurangnya Antusias Ormawa Turut Menjadi Sebab BEM-U sudah dilakukan sejak kepengurusan 2018. Hanya saja, hal tersebut belum dapat terealisasi karena kurangnya antusiasme para ormawa UMS. Suryadi mengatakan bahwa, yang seharusnya menginisiasi untuk membentuk BEM-U adalah dari ormawa UMS itu sendiri, kemahasiswaan hanya berperan untuk memfasilitasi. “Jadi sebelum reorganisasi pengurus 2018 itu sudah kita undang semuanya seperti itu, tapi dia (ormawa-red) ra patek butuh (Enggak terlalu embentukan BEM sendiri butuh-red),” tuturnya, Sabtu (6/7). Baru setelah pelantikan baru dapat terlaksana pada tahun 2019, menyi- pengurus ormawa UMS periode sakan dua tahun BEM UMS da- 2019, Suryadi menanyakan kemlam kondisi vakum. Suryadi, bali kepada BEM fakultas dan selaku Kepala Bagian Minat, Unit Kegiatan Mahasiswa UniverBakat, dan Beasiswa, mengaku sitas (UKM-U) periode 2019 mausaha untuk membentuk kembali sih butuh BEM-U atau tidak. SeUMS, Koran Pabelan – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) kini kembali terbentuk, proses pembentukan BEM-U dilaksanakan dengan sistem kongres dan memakan waktu selama tiga bulan. Hal tersebut terhitung sejak rapat koordinasi jilid I yang diadakan pada Senin (1/4) hingga berakhir pada kongres Student Government (SG) pada Sabtu (29/6).

P

telah mendapat jawaban dari kedua kubu, BEM-F dan UKM-U bahwa ormawa UMS masih membutuhkan BEM-U, barulah Kemahasiswaan mengundang para ormawa UMS pada rapat koordinasi jilid I yang bertempat di Auditorium Mohammad Djazman kampus satu. Dilanjutkan dengan rapat koordinasi jilid II untuk membentuk Badan Pelaksana dan Badan Pekerja. Setelah rapat koordinasi jilid II, seluruh urusan pembentukan BEM diserahkan kepada ormawa. “Sudah, saya tidak akan ikut urusan tentang itu (BEM-U-red), silahkan saya tunggu sampai terbentuk,” imbuh Suryadi. Siti Anisa, selaku Sekretaris Badan Pekerja mengungkapkan bahwa, meskipun dilaksanakan

secara mendadak dan dalam waktu yang mepet, namun acara kongres SG tetap dapat berjalan dengan lancar. Beberapa kendala yang muncul hanya sebatas kesulitan dalam mencari draf-draf dari BEM sebelumnya dan kesulitan dalam mencari tempat acara. “Kurangnya inisiasi, walaupun telat tapi alhamdulillah-nya ada itu lo, dan benar-benar terbentuk kan,” ungkapnya, Kamis (4/7). Siti juga mengatakan bahwa antusiasme dari BEM-F dan UKM-U sendiri sangat besar, dilihat dari banyaknya peserta yang hadir dalam serangkaian acara kongres SG UMS. Hal tersebut membuktikan BEM-F dan UKM-U menghendaki dibentuknya BEMU pada tahun ini. [Riski/LL]

Foto: Dok. Pribadi

Student Goverment


POLITIK MAHASISWA Sambungan Halaman 1 Tarik Diri...

Kamis, 8 Agustus 2019

7

M

Foto: Riki Efendi/KoranPabelan

Mengendarai:

uhammad Reynaldi Dua orang materlihat Syahputra, selaku Pre- hasiswa tengah melintasiden Mahasiswa FH si spanduk mengutarakan, kongres luar bia- yang bertulissa yang dilakukan kemarin jauh kan FH tetap independen dari pertimbangan-pertimbangan yang berada di yang matang, pembahasan yang depan kantor terjadi pun jauh dari kata men- sekretariat Eksedalam dan substansial. Usulan- Badan kutif Mahaiswa usulan yang dipaparkan oleh FH (BEM). Spanmelalui Presiden Mahasiswa FH duk tersebut UMS terhadap pasal yang berada merupakan ben tuk pernyataan pada AD/ART Keluarga Mahasis- sikap BEM FH wa (KAMA) tak dihiraukan oleh terhadap hasil forum dan pimpinan sidang. kongres Dengan perilaku tersebut, Aldi sa- Dimana suara seminim mungkin paan akrabnya mempertimbang- akan tetap dilindungi dan diberi kan dan berprinsip bahwa kong- ruang berekspresi untuk meres ini dibangun tanpa adanya nyampaikan hak-haknya. “Ketika iktikad dan keinginan dari peserta saya tidak sepakat, apakah suara sidang untuk bersama-sama saya tidak diakomudir karena bamembahas dan memperbaiki AD/ nyak orang yang sepakat? ApaART UMS, agar pemerintahan kah sistem mayoritas-minoritas mahasiswa dapat seutuhnya me- diberlakukan disini? Padahal ini menuhi hak-hak politik maha- sistem musyawarah mufakat,” siswa. “Peserta sidang cendrung ujarnya. sepakat, sepakat dan sepakat, Meninjau kembali para calon suara sumbang saya terkait ke- kandidat Presiden BEM U dan tidaksepakatan tak dihiraukan, Dewan Perwakilan Mahasiswa bahkan ketika saya menguta- (DPM) yang tidak diusung melalui rakan ketidaksepakatan tersebut, partai-partai mahasiswa yang pimpinan sidang dengan segera ada, melainkan diusung oleh bemungkin untuk mengetuk palu,” berapa mahasiswa melalui surat Ungkapnya, Senin (29/7). mandat organisasi mahasiswa Aldi mempertanyakan meka- (Ormawa), Aldi menolak untuk nisme yang digunakan pada saat berkomentar jauh dan menolak sidang berlangsung, Ia berang- berbicara panjang lebar tentang gapan bahwa sistem yang dianut ideal ataupun tidak idealnya suaadalah sistem mayoritastu sistem tersebut. Karena Ia berminoritas, sedangkan yang seha- anggapan bahwa mereka sudah rusnya diberlakukan adalah me- melanggar AD/ART yang mereka kanisme musyawarah mufakat buat sendiri, yaitu pasal 20 Angyang bersistem kolektif kolegial. garan Dasar yang menyebutkan,

bahwa ketika terjadi keadaan darurat, maka pemerintahan dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), namun pada kenyataannya ketika terjadi kekosongan dalam SG UMS, tidak ada tindakan apapun dari MPM, sehingga peran MPM dalam SG UMS dipertanyakan adanya. Ia pun menegaskan, BEM FH akan tetap kokoh pada pendiriannya untuk independen, sampai sistem yang berada pada BEM UMS dapat diamini atau disetujui oleh seluruh fakultas UMS, Diakhir wawancara, Ia menaruh harap kepada orang-orang yang berada pada tubuh pemerintahan BEM U agar mereka menyadarkan diri, apakah keberadaan mereka disana diharapkan oleh segenap mahasiswa UMS, sadar dengan apa yang diinginkan oleh segenap mahasiswa. “Mas nya tau akun Instagram BEM U? (sambil menunjukkan akun Instagram BEM U kepada

reporter LPM Pabelan), coba lihat dari komentarnya, mas nya dapat menilai sendiri, apakah mereka yang disana diharapkan,” tutupnya, Senin (29/7). Di pihak lain, selaku mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) BEM terpilih 2017/2018 Panji Akbar Ramadhani,Ketika ditanya mengenai wakil presiden BEM U yang berasal dari Fakultas Hukum, sedangkan dari FH sendiri menyatakan independen, panji mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah. Mahasiswa FH masih memiliki hakhaknya sebagai mahaiswa UMS seperti, hak untuk mencalonkan diri, hak mengkritisi, hak untuk memilih dan dipilih, dan hak-hak lainnya. “Kalau dalam aturan mereka (BEM FH-red) tidak membawa kepada kama itu boleh, tetapi mahasiswanya gimana, hukum kan UMS, sedangkan anggota kama adalah seluruh mahasiswa UMS,” tuturnya, Rabu (24/6). [LL]

Pemerintahan Baru

BEM-U Bentuk Struktur Kabinet UMS, Koran Pabelan – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (BEM UMS) membuka open recruitment (Oprec) dalam membentuk struktur kabinetnya. Oprec ini sekaligus merupakan hak Menteri yang telah ditunjuk sebelumnya untuk mengisi anggota di kementerian masing-masing.

P

residen BEM-U, Danang Maula Arif Saputra memberi hak kepada menterinya untuk merekrut mahasiswa

yang ingin menjadi anggota di kementerian melalui sistem Oprec. Ia juga memberi hak kepada menteri untuk menguji mahasiswa yang telah mendaftar tersebut. Menurut Danang, total mahasiswa yang mendaftar berjumlah 150 orang, padahal BEM-U hanya membutuhkan 30 mahasiswa saja. “Pengujinya saya serahkan ke Menteri yang saya tunjuk,” jelas Danang, Jumat (26/7). Namun, sebelum rekrutmen dibuka Danang telah menunjuk beberapa mahasiswa untuk menduduki posisi sebagai menteri. Mahasiswa yang ditunjuknya ia-

lah yang memberinya mandat untuk mencalonkan diri menjadi presiden BEM pada saat Kongres Student Government berlangsung, sebulan yang lalu. Menanggapi sistem rekrutmen tersebut, Presiden BEM Fakultas Hukum, Mohammad Reynaldi Syahputra, justru menolak apapun hasil Student Government. Ia merasa pembentukan kongres tersebut inkonstitusional. Reynaldi berasalan, pada saat kongres Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) keluarga mahasiswa (KAMA) tidak dibahas secara matang.

"Landasan yang sudah disepakati, harusnya dijalankan, tapi ini (landasan-red) malah seakan dimentahkan," tuturnya, Senin, (29/7). Reynaldi mengambil kesimpulan bahwa kongres Student Government cenderung tergesagesa dan tidak dibangun dengan rasa ingin memperbaiki. Melihat pemerintahan mahasiswa sempat vakum, ia berpikir struktur AD/ ART harus diperbaiki. "Proses yang salah, apa tidak memungkinkan struktur juga salah," tukasnya. [Rio N./AM]


8

POLITIK MAHASISWA

Kamis, 8 Agustus 2019

Student Government

Setahun Mati, Kini Hidup Kembali Reporter: Inayah Nurfadilah UMS, Koran Pabelan – Perubahan yang diinginkan pihak Bagian Kemahasiswaan (Bagmawa) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) terwujud. T erpilihnya Presiden dan W akil Presiden sebagai pentolan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) menunjukkan keseriusan Bagmawa untuk mengadakan kembali Student Government (SG) di UMS. Penyetujuan dari peserta kongres untuk ketua umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U) juga terjadi pada hari yang sama.

E

mpat bulan yang lalu, tepatnya pada Senin (1/4), Yusuf Apriyanto selaku reporter Pabelan mendatangi Auditorium Muhammad Djazman. Pada saat itu, Bagmawa UMS sedang menggelar rapat koordinasi (Rakor) pertama untuk merumuskan terbentuknya SG. Sesampainya di sana, acara belum dimulai dari waktu yang direncanakan. Acara baru dimulai sekitar tiga puluh menit lebih. Dihadiri oleh perwakilan tiap Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), BEM Fakultas (BEM-F), DPM Fakultas (DPM-F), dan Koordinator Komisariat (Korkom) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), acara itu diselenggarakan lantaran Bagmawa merasa perlu adanya BEM-U. “Yang jelas, intinya kami dari Kemahasiswaan dan Wakil Rektor (WR) III kalau bisa segera ada BEM-U,” kata Suryadi sebagai Kepala Bagian Minat dan Bakat, Senin (1/4). Ketika rakor selesai, belum ada hasi yang konkret, sehingga timbul kesepakatan dari peserta untuk menyelenggarakan rakor selanjutnya. Satu bulan lebih setelah rakor pertama diselenggarakan, rakor kedua akhirnya dapat diselenggarakan juga. Acara yang bertempat di Auditorium Muhammad Djazman ini disambangi Ahmad Haz Imadudin untuk meliput langsung pada Sabtu (11/5). Seperti yang terjadi di rakor sebelumnya, acara ini mengalami keterlambatan sehingga baru bisa dimulai pukul 10.30 WIB. Padahal rencananya acara dimulai pukul 09.00 WIB. Masih sama dengan rakor pertama, rakor kedua ini dihadiri oleh setiap perwakilan UKM, BEM-F, DPM-F, dan Korkom

IMM, dan didapati sekitar 34 orang mengikuti acara ini. Meski begitu, bagi Rial yang merupakan pimpinan koordinasi menyayangkan banyaknya perwakilan yang tidak turut hadir megikuti acara ini. Padahal, penyelenggaraan rakor kedua sudah disepakati dan disetujui. Rakor kedua menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Badan Pelaksana yang bertugas menyiapkan teknik acara dan penentuan waktu kongres dan Badan Pekerja yang bertugas menyusun draf yang akan dibahas dalam setiap rapat persiapan kongres. Untuk anggota, Badan Pelaksana harus beranggotakan 28 orang, sedangkan untuk Badan Pekerja terdiri dari lima orang. Agar posisi anggota dua badan itu terisi, diberikan tenggat waktu tiga hari untuk menyerahkan nama sebagai delegasi. Satu hari setelah tenggat waktu ini, Steering Comitee (SC) akan mengadakan pertemuan dengan seluruh delegasi guna membahas pembentukan struktur kepa-

nitiaan Badan Pelaksana. Waktu terus berjalan memberikan kesempatan untuk pihak yang ingin mewujudkan perubahan. Akhirnya, rapat kelanjutan dapat diselenggarakan pada KamisMinggu (27-30/6). Hari itu, diadakan Kongres Mahasiswa UMS, sebagai kelanjutan dari rakor kedua. Dari susunan acara yang bertajuk Draf Agenda Acara Kongres Mahasiswa UMS Tahun 2019 itu, diketahui bahwa rencana pelaksanaan kongres hanya dilakukan selama tiga hari. Kenyataannya, acara itu berlangsung selama empat hari lamanya. Dari yang dituturkan Zulfadhli Al Alim sebagai pimpinan sidang dalam kongres itu, ketidaksesuaian waktu kongres dengan yang direncakan dikarenakan banyak faktor, salah satunya menunggu kehadiran peserta kongres. Kedatangan yang tidak tepat waktu juga dilakukan oleh delegasi Badan Pelaksana dan Badan Pekerja. “Kurang greget gitu loh, sidang sama pesertanya juga. Kadang molor,” tutur lelaki yang juga-

menjabat sebagai ketua umum DPM Fakultas Agama Islam (FAI) ini, Minggu (28/7). Hari pertama kongres dilaksanakan di salah satu ruang di Gedung Induk Siti Walidah untuk membuka serangkaian acara kongres. Kemudian gedung Geogra menjadi tempat hari kedua kongres untuk melanjutkan pembahasan pada hari pertama yang belum usai. Hari ketiga dibuka pendaftaran bagi mahasiswa yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, serta ketua umum DPM-U, untuk kemudian diputuskan pada hari keempat. Gedung FAI menjadi saksi penyelenggaraan kongres hari ketiga dan keempat ini. Pemindahan tempat yang berbeda dimaksudkan untuk mengkondusifkan keberlangsungan sidang. Sayangnya, pada saat dibukanya pendaftaran bagi calon presiden, wakil presiden, hanya satu pasang yang mendaftar. Begitupun untuk ketua umum DPMU. Hal itu menyebabkan sidang yang terjadi hanya menekankan upaya-upaya apa saja yang dilakukan setelah menjadi presiden dan wakil presiden pada pasangan calon ini. Dari seluruh penekanan yang dilakukan peserta, secara garis besar meminta BEM-U dan DPM-U mempunyai garis koordinasi dengan BEM-F dan DPM-F. Selain itu ditingkatkan pola komunikasinya sehingga dapat mewadahi aspirasi UKM-U. Setelah empat hari menjalani serangkaian acara, terpilihlah presiden, Danang Maulana Arif Sapura dan Resky Gustiandi sebagai wakilnya. Selain itu, Miftahul Rokhman juga terpilih pada hari itu sebagai ketua umum DPM-U. [AM]

Profile for LPM Pabelan

Segera Kembali Ke Jalan yang Benar  

Segera Kembali Ke Jalan yang Benar