Issuu on Google+

Tajuk

Liberalisasi, Otonomi, Dunia Pendidikan Semakin Suram Dewasa ini, permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia semakin pelik. Pendidikan yang diharapkan mampu mengubah paradigm befikir masyarakat serta mengangkat status sosial perorangan maupun masyarakat, justru dijadikan lading bisnis yang sangat menjanjikan. Keinginan masyarakat untuk mengubah status sosialnya lewat jalur pendidikan justru terpasung karena biaya pendidikan yang semakin meroket. Bergabungnya Indonesia sebagai anggota organisasi perdagangan dunia (WTO), adalah jejak awal pemerintah untuk membangun perekonomian tanah air dengan mengacup ada konsep pemikiran liberal ala ideologi barat. Namun, dengan konsep liberalisasi tersebut, justru berdampak serius pada sektor publik. Liberalisasi, justru semakin membuat pemerintah lepas tangan dari tanggung jawabnya terhadap urusan pembiayaan disektor publik terlebih pendidikan. Disatu sisi, pemerintah semakin membuka ruang seluas-luasnya bagi pemodal asing untuk menanamkan modalnya dibidang pendidikan. UUBHP, BLU, UKT, RUU PT adalah serentetan peraturan perundangan, yang lahir karena konsekwensi pemerintah Indonesia tela tergabung kedalam organisasi perdagangan bebas dunia.Akibat yang paling dirasakan dari diberlakukannya peraturan-peraturan tersebut adalah pada kenaikan biaya pendidikan, serta menjamurnya komersialisasi dalam institusi pendidikan. Sekarang paradigm pembangunan pendidikan Indonesia telah berkiblat kepada ideologi ala negara barat yang sangat liberal. Pendidikan tidak lagi dipandang sepenuhnya sebagai mandate konsti-

LEMBAGA PERS MAHASISWA

MOTIVASI

tusional. Pendidikan telah dijadikan sebagai lahan bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Roh dari pembangunan pendidikan nasional semakin tergerus oleh kekuatan kapitalisme asing. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tahun 2003.Pasal 50 ayat 6, menyebutkan bahwa Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Pasal 51 ayat 2, Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Pada pasal 51 ayat 1, disebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah (MBS). Sebagai bukti nyata bahwa pengelolaan pendidikan kita diarahkan kepada sistem otonomi. Sistem otonomi yang dimaksudkan adalah, dimana setiap institusi pendidikan terutama perguruan tinggi berhak untuk mengelola institusinya sendiri tanpa sedikit ada campur tangan dari pemerintah.Baik dalam pengelolan keuangan maupun pengembangan akademik. Dengan sistem kemandirian tersebut, perguruan tinggi justru mempunyai wewenang penuh untuk mengelola indtitusinya. Tetapi, hal yang disayangkan adalah ketika institusi pendidikan tersebut menggunakan otoritasnya untuk menentukan besaran tarif anggaran biaya masuk perguruan tinggi negeri dengan sesukanya. Persoalan ini tentunya sangat me-

resahkan masyarakat, terutama masyarakat dikalangan kelas menengah kebawah.Karena, pada akhirnya hanya masyarakat beruanglah yang bisa menikmati bangku kuliah. Tak cukup disitu, ekses yang dirasakan ternyata juga menjamah ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS).Dengan adanya sistem jalur penerimaan mahasiswa secara mandiri, atau jalur penerimaan mahasiswa dalam bahasa lainnya,yang dimana Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bisa menentukan besaran tarif dasar biaya masuknya sendiri. Dengan begitu, makamahasiswa yang tidak lolos Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) bisa mengikuti jalur swadana dengan tarif yang ditentukan. Imbas buruknya adalah PTS didaerah setempat kehilangan jatah mahasiswa karena sudah direbut oleh PTN lewat jalur mandiri itu. Sistem otonomi yang dijanjikan pada faktanya tidak bias menjadikan solusi, otonomipun tidak sepenuhnya berjalan dengan demokratis. Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh birokrat.Mahasiswa-pun tidak pernah diajak untuk berdialog ketika ada kebijakan baru yang akan diterapkan di kampus. Padahal mahasiswa adalah bagian dari masyarakat kampus yang paling terkena imbas dari kebijakan tersebut. Otonomi pendidikan belum bisa memberikan solusi untuk memajukan pendidikan indonesia, sekaligus menciptakan akses pendidikan yang gratis bagi masyarakat yang tidak terjangkau. Otonomi justru semakin membuat masyarakat terbebani dengan tanggungan biaya yang melangit, karena negara semakin cuci tangan dari tangung jawabnya. Redaksi_

Pimpinan Umum: Qodri Rahmanto; Sekretaris Umum: Fajar Rosyanawati; Bendahara Umum: Farida Ulfah Hidayati; Pemimpin Redaksi: Mei Nurul; Pemimpin Penelitian dan Pengembangan: Aditya Damar Aji Yudha; Pemimpin Perusahaan: Tambak Sihno P.; Layout: Muhamad Fathurrohman Alluthfi, Aditya Ristianang. Sekretariat: Gedung KBM FKIP UNS, Lt. 1 Jln. Ir. Sutami 36 A Surakarta, 5726 Email: motivasi_uns@yahoo.com Blog: radikalpersma.blogspot.com Facebook : LPM Motivasi FKIP UNS

CP : Qodri Rahmanto (085725560890) Mei Nurul (085742050848)

RADIKAL, ADVOKATIF, EDUKATIF


Sajian 1 Tajuk 2 Sajian 3 Dari Redaksi 4 Surat Pembaca 5 Suara Mahasiswa 6 Jawab Dosen 9 Budaya

Kota Budaya yang Semakin Hilang Maknanya

07 Profil 35 Laporan Utama Jalan Otoriter Kebijakan Baru 42 Laporan Utama “Kalau Mau Lihat Rinciannya, di Bagian Keuangan....�

12. Lapsus

43 Artikel UKT Tinggi, Perencanaan Kacau 44 Feature

Liberalisasi Pendidikan, Danau Toba dan Samosir Proyek Bengis Neo-Imperialisme Global Dari Caeita Rakyat, Hingga Eksotisme Alam

15 Lapsus Otonomi Pendidikan Gagal, Korporasi Asing Kembali Mencengkram

46 Religi Dilema Elit Agama, Islam dan Politik 4 8 Refleksi

19 Artikel Regulasi Yang Meliberalisasi Pendidikan 20 Sosial Bingkisan untuk sang Dosen 22 De ducto Menelisik Realitas Menjamurnya BIMBEL 27 Cerpen 29 Iptek On-Line vs Cetak 31 Resensi 33 Jendela Kampus

Resensi Film

39. Laput Tambah Mahal, Tak Transparan Lagi


Dari Redaksi

Buka kita buka hari yang baru, kobarkan semangat melangkah ke depan Jadi pribadi baru....... Buka kita buka jalan yang baru, Kobarkan senyum wajah gembira Bersama suasana baru (Ello) Kutipan lirik lagu Ello diatas tak cukup untuk menggambarkan kegembiraan kami karena telah melewati tahun baru 2013 yang bertepatan dengan lahirnya keluarga baru di LPM Motivasi FKIP UNS. Kami berharap bersama keluarga baru ini kami mampu menciptakan semangat dan suasana baru yang nyaman dan tidak terkesan menjemukan. Kami juga berharap agar keluarga ini nantinya dapat meneruskan tonggak estafet perjuangan yang tidak akan pernah padam dan tidak tergerus oleh arus jaman. Puja dan puji syukur yang tak terhingga kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rida atas perjuangan kami. Berkat ridaNya akhirnya kami dapat menyelesaikan buah karya berupa majalah MOTIVASI edisi 41. Pada Majalah edisi 41 kali ini kami akan membahas mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diberlakukan UNS mulai tahun ajaran 2012/2013. Hal ini mendatangkan pro dan kontra. Disatu sisi UKT dianggap sebagai solusi pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) karena tidak adanya dana Biaya Pembangunan Institusi (BPI). Namun disisi lain, UKT dianggap memberatkan mahasiswa karena mahasiswa dituntut untuk membayar dengan jumlah yang tinggi di tiap semester. Apalagi bagi mereka yang orang tuanya bukan dari kalangan mampu, tentu hal ini akan sangat memberatkan. Pada rubrik laporan khusus, kami menyoroti isu mengenai liberalisasi pendidikan dan otonomi pendidikan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak era awal reformasi. Liberalisasi dan otonomi pendidikan dianggap sebagai sebuah jalan yang mampu membawa kemajuan pendidikan Indonesia. Namun, pada faktanya banyak masyarakat yang mempersoalkannya, bahkan menolaknya. Liberalisasi ataupun otonomi justru dianggap sebagai biang keladi dari menjamurnya praktik komersialisasi institusi pendidikan. Masih banyak rubrik lain yang mengungkap beberapa permasalahan yang tidak kalah menarik. Kami selalu berharap agar karya kami ini bermanfaat bagi para pembaca. Kami menyadari bahwa apa yang kami sajikan masih banyak kekurangan. Kritik dan saran dari pembaca mutlak diperlukan demi mewujudkan kesempurnaan pada edisi selanjutnya. Semoga Tuhan selalu mengiringi derap langkah perjuangan kami. Amien Redaksi_

Pimpinan Umum: Qodri Rahmanto Sekretaris Umum: Fajar Rosyanawati Staf Sekretaris Umum: Ide Rosvi Bendahara Umum: Farida Ulfah Hidayati Pemimpin Redaksi: Mei Nurul Sekretaris Redaksi: Janah Puji Astuti Editor: Ayu Dewi Cahyani, Retno Puji Lestari Kabiro AK47: Imron Reporter: Ratih Koemala Deviliana, Muhammad Wildan, Agus Eko Cahyono, Nurlatifah Kabiro Online: Tegas Alharits Staf Online: Nurul Rismayanti Pemimpin Penelitian dan Pengembangan: Aditya Damar Aji Yudha Sekretaris Penelitian dan Pengembangan: Winda Dyah U. Kabiro Pengkaderan: Amanda Veranita Staf: Anggun Melati Sari, Esdaniar K., Shinta Dewi N. Kabiro Jaringan dan Komunikasi: Ditya Staf: Deni Kurniawan, Romadoni Huda, Intan Elvandari Kabiro Riset dan Dokumentasi: Novelia Ardhini Staf: Afifah Putri S., Pradhita N., Eka Sari Pemimpin Perusahaan: Tambak Sihno P. Sekretaris Perusahaan: Lathifa Nur Rizka H. Kabiro Produksi dan Distribusi: Siti Nurkhayatun Staf: Istiqomah, Anisa Nur S., Twindy Tegar S., Anindya Kabiro Iklan: Fajar Rosyidi Staf: Evania Hasna, Silmi Forestry Kabiro Artistik: Muhamad Fathurrohman Alluthfi Staf: Aditya Ristianang Anggota : Afzal Nur Iman, An-nisa Nur S.I.S, Apriyatno, Arisanti Putri Kusumadewi, Ayu Annisa, Bima Sigit Kuspriyadi, Cahya Hati Ramadhani, Cecillia Santi Suksesi, Denty Marga Sukma, Desy Nugraheni, Dha'i Heliantika, Dina Ema Mayasari, Fanni Rahmawati, Fatimah Rukhana, Fitria Cahyaningrum, Fitria Utami P. B, Fitriana Alfiyanti, Fransisca Arum Maharani, Hana Agustyaningrum, Haniah, Hani'atul Hidayah, Herinda Ikawati, Hesti Puji Lestari, Isti Wulandari, Istiqomah, Marfuah Unsayaini, Maryati, Meita Arsita, Mufiqotus Saa'dani, Muhammad Saifuddin Muntasir, Muhammad Sopandi, Ningrum Ayu Rahmawati, Puji Lestari, Ricky Epers Marciano, Rifen Gigih Affafa, Risna, Sri Lestari, Swastika Dwi Rahmani, Titi Setioningsih, Tsabitah Bidayati El-rahman, Tuti Yuniarti, Winanti Sekar Utami, Yunika Tri Agustina.


Surat Pembaca Pelatihan TOEFL UPTP2B, sarana pengembangan Bahasa Inggris mahasiswa? Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Pengembangan Bahasa (UPTP2B) merupakan salah satu lembaga di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang membidangi kebahasaan, misalnya bahasa asing (Bahasa Inggris). Setiap mahasiswa yang masuk ke UNS harus mengikuti tes bahasa Inggris, yang tertuang dalam bentuk English for Academic Purpose (EAP). EAP bertujuan agar mahasiswa UNS mempunyai kapabilitas dalam bahasa Inggris. Untuk tahun akademik 2011/2012 atau angkatan 2010, mahasiswa yang lulus tes EAP akan mendapatkan kembalian dana sebesar Rp. 130.000,-. Sedangkan yang tidak lulus EAP tidak mendapatkan kembalian dana karena dana digunakan untuk tes EAP lagi. Bagi angkatan 2011 dan selanjutnya, mahasiswa yang lulus tes EAP tidak ada pengembalian uang melainkan disalurkan untuk mengikuti pelatihan TOEFL. Akan tetapi, ada beberapa pertanyaan dibalik kebijakan pelatihan TOEFL tersebut. Apabila UNS menghendaki pelatihan TOEFL, mengapa tidak sebaiknya tes EAP pun diganti tes TOEFL saja? Standarisasi bahasa asing di UNS diganti dengan TOEFL sehingga dapat sama dengan universitas-universitas lainnya. EAP dapat dijadikan sebagai pilihan saja, seperti bahasa asing lainnya di UPTP2B. Mahasiswa yang tidak lulus EAP secara tidak langsung dikastanisasikan ke dalam mahasiswa tingkat rendah dalam penguasaan bahasa asing, dan mereka tertinggal satu langkah dengan mahasiswa yang telah lulus tes EAP. Disini sangat kentara sekali perbedaan antara status mahasiswa keduanya. Yang dikhawatirkan akan terjadi kecemburuan sosial antara mahasiswa yang lulus EAP dan yang tidak. Pendidikan semacam ini adalah pendidikan yang mengeksklusifkan salah satu golongan dan memarjinalkan salah satu golongan pula. Pendidikan yang berbasis untuk semua dan semua untuk pendidikan tidak tercapai dalam bentuk pendidikan semacam itu. Fazar Shiddieq Karimil Fathah Pendidikan Sejarah angkatan 2010

Ospek Perlu Dipertahankan Ospek merupakan kegiatan untuk memperkenalkan kampus kepada mahasiswa baru. Kegiatan ini merupakan kegiatan institusional yang menjadi tanggung jawab universitas untuk menyosialisasikan kehidupan di perguruan tinggi dan proses pembelajaran yang pelaksanaannya melibatkan unsur pimpinan universitas, fakultas, mahasiswa dan unsur-unsur lainnya yang terkait. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan semangat mental yang tangguh, membentuk sikap, adaptasi terhadap lingkungan baru di kampus. Sebagai contoh seperti pelatihan kepemimpinan (training leadership), Tim Building, pembekalan komunikasi efektif, manajemen keorganisasian. Tetapi, ada juga yang menganggap ospek berpengaruh buruk seperti tenaga dari panitia yang menyita waktu kuliah selama mempersiapkan ospek. Apalagi yang sering terdengar bahwa ospek sebagai ajang plonco atau balas dendam senior kepada juniornya. Hal inilah yang membuat ospek terkenal buruk dimata orang karena seringnya ada perlakuan kekerasan yang anarkis dari senior ke juniornya.

Maka dari itu untuk menghindari adanya kekerasan yang terjadi, mulai sekarang pihak kampus sudah mulai mengadakan monitoring yang bekerjasama antara pihak kemahasiswaan dengan perwakilan mahasiswa di beberapa fakultas serta jurusannya. Diharapkan dengan adanya monitoring yang sudah berjalan tidak ada lagi kekerasan antar mahasiswa lama dengan mahasiswa yang baru. Karena, kembali ke tujuan awal dari ospek itu sendiri sekaligus menelurkan benih-benih yang akan meneruskan kepemimpinan di lingkungan kampus. Ospek sekarang cukup baik karena berkurangnya perploncoan, mahasiswa belajar mandiri, bekerjasama, kreatif, dituntut aktif, tanggap, dan mau belajar. Shella Fatwatim Az-Zahra Hyperkes angkatan 2010

Dosen Pembimbing Akademik (PA) : Bukan Sekadar Penandatangan KRS Pembimbing akademik adalah dosen yang ditunjuk untuk membimbing sekelompok mahasiswa dan membantu mahasiswa. Seorang dosen pembimbing akademik diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas proses studi mahasiswa sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi seperti yang diharapkan. Dalam perkembangannya, pelaksanaan tugas dosen pembimbing akademik kerap terganjal halangan, salah satunya adalah fenomena “tugas rangkap�. Sebagai contoh, seorang dosen pembimbing akademik, selain bertugas sebagai dosen pada mata kuliah yang diampu, dapat pula menerima penugasan rangkap baik pada tataran program studi, jurusan, fakultas, hingga universitas, bahkan pada institusi lain di luar universitas. Seorang dosen pembimbing akademik harus sesering mungkin berada di kantornya yaitu di gedung perkuliahan untuk dapat ditemui dengan mudah oleh mahasiswa. Namun jika melihat kenyataan bahwa seorang dosen terkadang memiliki lebih dari satu kantor yang menunjukkan bahwa beliau dibutuhkan oleh banyak pihak dan terkadang waktunya berdekatan, maka mahasiswa harus berlapang dada dan berupaya berunding dengan dosen PA dalam mencari alternatif lain supaya kedua belah pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Permasalahan lain yang sering muncul adalah kurangnya respon dosen pembimbing akademik terhadap mahasiswa yang berusaha menghubungi melalui telepon, surat elektronik, atau pesan singkat, sehingga menimbulkan kekecewaan pada diri mahasiswa dan memunculkan kesan yang kurang baik terhadap sikap tanggung jawab dosen pembimbing yang bersangkutan. Dosen pembimbing akademik pun seharusnya dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pembimbing akademik dengan baik dan menjadikannya sebagai pertanggungjawaban setelah dipercaya dan agar tanda tangan Kartu Rencana Studi (KRS) tidak menjadi satu-satunya mahakarya. Muhammad Abid Mukhlishin Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia


Suara Mahasiswa KKL (Kuliah Kerja Lapangan) “Study Tour atau Just Tour?”

KKL Bukan Sekedar Jalan – Jalan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) bertujuan dalam memberikan pengalaman dan wawasan kepada para mahasiswa mengenai kehidupan di masyarakat maupun dunia kerja. Kegiatan KKL bukan hanya sekedar kunjungan semata. Harus ada esensi kebermanfaatan yang diperoleh mahasiswa ketika menjalani kegiatan KKL. Karena kegiatan KKL merupakan program dari perguruan tinggi, tentu ada laporan yang harus disusun. Laporan KKL yang berisi laporan mahasiswa ketika mengikuti KKL dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan KKL. Sayangnya, karena hasil pelaksanaan kegiatan KKL berupa laporan tertulis, maka banyak mahasiswa saling meniru laporan mahasiswa satu dengan yang lainnya. Budaya copy paste laporan kakak tingkat pun seolah menjadi hal yang dimaklumi. Kebiasaan buruk budaya copy paste laporan kakak tingkat kemudian menjadikan mahasiswa berpandangan bahwa KKL hanya sebagai ajang berwisata dan berekreasi dengan mengesampingkan tujuan utama KKL. Laporan hasil KKL pun sering kali hanya sebagai formalitas pasca kegiatan KKL. Objek tujuannya cenderung ke tempat-tempat wisata seperti pantai, museum, dan instansi yang sebenarnya kurang sesuai dengan disiplin ilmu yang tengah ditekuni. Hal ini berlangsung terus-menerus hingga melahirkan mindset mahasiswa bahwa KKL adalah saat indah untuk berwisata. Tu j u a n s e s u n g g u h n y a d a r i K K L l e b i h s e r i n g dikesampingkan. Selain itu, objek KKL dengan tempat tertentu nun jauh disana tentu membutuhkan dana tidak sedikit.

KKL yang dilakukan selama ini di FKIP UNS kurang begitu edukatif dan menginspirasi. Hal tersebut karena KKL tidak benar-benar dijadikan sebagai study tour, tapi lebih tepatnya menjadi just tour atau hanya sekedar jalan-jalan saja dengan alih-alih sedang belajar di lapangan. Kurangnya kepedulian dari dosen pembimbing dan tidak jelasnya tujuan dari KKL menjadi penyebab disorientasi dari KKL. Hal ini merupakan suatu hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama karena jika KKL tidak benarbenar untuk program belajar di lapangan, maka KKL merupakan kegiatan yang kurang berguna dan juga merupakan kegiatan pemborosan uang. Kalau tujuannya memang untuk berwisata, maka jangan memakai dalih Kuliah Kerja Lapangan tapi cukup berwisata saja dan tidak usah dijadikan sebagai salah satu kegiatan yang dinilai oleh dosen terkait. Di sisi lain, tidak semua mahasiswa berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ada banyak mahasiswa FKIP UNS yang berasal dari keluarga kurang mampu. KKL adalah salah satu beban baru bagi mereka yang kurang mampu karena KKL sifatnya wajib dan juga terikat beberapa SKS di Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa. Mungkin, KKL akan menjadi tidak merugikan bagi mahasiswa kurang mampu jika KKL dilaksanakan secara ideal. Tapi hal itu belum dapat dilaksanakan secara baik di lingkungan FKIP. Selain itu, perlu juga dilakukan advokasi pelaksanaan KKL bagi mahasiswa kurang mampu dari fakultas agar mahasiswa yang kurang mampu dapat berangkat KKL tanpa membebani pihak yang terkait. Khalida Wadhah_ Pendidikan Luar Biasa angkatan 2009

Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Dosen Pembimbing Dosen pembimbing sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam KKL. Dosen hendaknya mengarahkan, membimbing, dan mengawal berjalannya KKL. Dosen juga merupakan evaluator kegiatan KKL untuk mengevaluasi keberhasilan KKL sehingga jika ternyata ada mahasiswa yang dirasa kurang paham mengenai segala esensi dan proses kegiatan KKL. Namun kenyataannya sekarang ini, kebanyakan dosen yang ikut juga hanya memanfaatkan “fasilitas gratis” dari.

KKL (Kuliah Kerja Lapangan) menjadi momen tersendiri bagi para mahasiswa pendidikan fisika. Sayangnya angkatan 2008 yang mengikuti KKL hanya 50% . Pasalnya KKL berbobot 0 SKS dengan dana mandiri yang besar pula (bagi kantong mahasiswa) yakni sebesar Rp 570.000,-. Dengan menggunakan jasa bus pariwisata akhirnya kami bisa berkeliling ke beberapa tempat. Pertama ke pabrik mesin di surabaya, entah apa hubungannya pabrik mesin dengan fisika??? Ada yang bilang “mengukur alat2 yang akan dicetak kan juga menggunakan perhitungan fisika” amatlah kecil hubungannya, tempat ini jauh lebih cocok untuk KKL anak PTM. Tempat selanjutnya adalah lembaga pendidikan di Malang. Lebih parah lagi tempat-tempat berikutnya yaitu Tanjung Benoa, Tanah Lot (pantai), dream line (pantai), joger dan terakhir pantai Kuta. Awalnya ada penugasan membuat laporan hasil KKL, tapi nyatanya juga ”adem ayem” tidak ada tindak lanjut lagi. Apakah seperti ini KKL yang seharusnya?! Tidak ada korelasi pas dengan jurusan dan sebagian besar rekreasi…???

Amin Marlinda Choisari_ Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 2010

Henny Setyaningsih_ Pendidikan Fisika angkatan 2008


Jawab Dosen Istimewa

Drs. Syaiful Bachri, M.Pd : Kuliah Kerja Lapangan (KKL) berfungsi untuk membantu mahasiswa untuk mengembangkan teori-teori yang diajarkan pada saat kuliah dengan cara pengamatan langsung di lapangan. KKL memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk lebih mengetahui kondisi masyarakat luar. Namun kenyataannya, KKL justru dijadikan ajang rekreasi bagi mahasiswa dan dosen. Untuk mengetahui kebenarannya kru Motivasi melakukan wawancara dengan Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (P.IPS FKIP UNS), Drs. Syaiful Bachri, M.Pd. Menurut Bapak fungsi dari KKL itu seperti apa? Kalau menurut saya fungsi KKL itu secara teoritis yang terpenting harus ada aspek apa itu yang dinamakan melihat, mengamati dan merasakan secara langsung di suatu tempat. Seperti pepatah Cina mengatakan “lebih baik sekali melihat daripada seribu kali mendengar�, yang artinya ketika kita hanya mendengar cerita dari orang saja, tidak bisa memiliki gambaran secara jelas dan penuh apa yang seseorang ceritakan kepada kita. Tetapi jika kita melihat secara langsung, walaupun itu hanya sekali biasanya dapat tertanam lebih dalam pada hati serta ingatan kita. Ketika di bangku kuliah kita hanya diajarkan berbagai macam teori-teori dalam suatu mata kuliah-mata kuliah. Dalam KKL ini kita bisa melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Kalau menurut penilaian Bapak, penerapan serta fungsi KKL bagi mahasiswa FKIP UNS ini sudah tepat atau belum? Menurut saya, KKL dikatakan tepat jika KKL itu tujuannya untuk membantu penerapan-penerapan teori yang ada dalam pembelajaran saat di kampus terkait dalam suatu mata kuliah tertentu. Selama mampu menunjang teori-teori dalam perkuliahan ya sudah tepat dengan fungsinya. Tetapi mungkin juga ada mata kuliah-mata kuliah yang tidak mungkin kita melihat ke lapangan secara langsung, seperti halnya di program studi (prodi) Pendidikan Sejarah contohnya mata kuliah Sejarah Amerika, tidak mungkin kita KKL sampai sejauh itu di daerah Amerika.

“Lebih baik, sekali melihat, daripada seribu kali kita mendengar� Penerapan dan ketentuan mengikuti KKL di FKIP itu seperti apa Pak ? Jika di Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (P.IPA) itu terdapat dua KKL yaitu antara lain KKL kecil dan KKL besar. KKL kecil itu hanya mencakup atau menunjang satu mata kuliah tertentu dan biasanya kegiatan dari KKL kecil ini dilakukan di wilayah yang sekiranya terdekat saja. Sedangkan KKL besar adalah satu program KKL yang dapat menjangkau beberapa mata kuliah atau cakupannya lebih dari satu mata kuliah yang diajarkan. Tetapi saya tidak tahu apakah semua prodi menerapkan hal semacam itu. Sedangkan bicara tentang ketentuan mahasiswa yang mengikuti KKL itu tidak ada, tergantung pada ketentuan dari masing-masing prodi. Bagaimana pendapat Bapak dalam menyikapi tentang KKL yang hanya dijadikan sarana rekreasi dan senangsenang bagi mahasiswa ? Mungkin ada sebagian mahasiwa dari berbagai prodi yang lebih mementingkan wisata daripada tujuan utama KKL. Hal ini seharusnya dapat diantisipasi dengan adanya tindak lanjut dari KKL tersebut, contohnya mahasiswa membuat laporan hasil observasi di lapangan sebagai bukti konkrit dari proses KKL. Bukti yang berupa laporan mungkin akan lebih baik jika hasil tersebut diseminarkan atau dipresentasikan dan ditanggapi oleh kelompokkelompok mahasiswa lain atau para dosen. Setidaknya harus rata perbandingan antara rekreasi dan pendalaman materi dalam menunjang mata kuliah tertentu dari KKL ini yaitu 50% dengan 50%. Terpenting harus ada laporan ilmiah dari hasil KKL tersebut. Menurut Bapak struktur kepanitian di dalam KKL itu seperti apa?Apakah murni dari kemahasiswaan, dosen atau biro tertentu ? Setahu saya selama ini yang meminta ijin untuk kegiatan KKL adalah panitia dari mahasiswa sendiri. Sedangkan dosen-dosen pembimbing dan ketua prodi hanya sebagai pelindung dan penanggung jawab. Menurut pengalaman saya selama ini, segala sesuatu yang menyangkut proses kegiatan KKL biasanya diurus oleh maha-siswa sendiri. Memang seperti itu buktinya, bahwasannya kegiatan KKL memang ditangani oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa membuat sendiri struktur kepanitian untuk berjalannya kegiatan KKL. Bilamana terdapat KKL itu tidak berjalan dengan fungsinya, apakah ada sanksi yang diberikan? dan sanksi itu seperti apa pak? Menurut saya, kebijakan memberikan sanksi itu tergantung dari prodi mahasiswa yang melakukan KKL tersebut. Ka-

lau di proposal pasti ada rincian kegiatan KKL itu untuk menunjang beberapa mata kuliah. Kalau memang realita dari proposal tidak sesuai dengan kenyataan itu kebijakan dari masing-masing prodi. Sampai saat ini belum ada laporan mengenai kejadian penyelewengkan fungsi KKL. Kalau ada kejadian semacam itu yang berhak memberikan sanksi adalah prodi. Ini karena saya tidak mengurusi hal tersebut, kami hanya sebatas memberi ijin untuk menjalankan kegiatan KKL dan bahwasannya yang mengetahui operasionalnya dari pihak prodi. Sumber dana untuk kegiatan KKL itu berasal darimana? dan yang mengurusinya siapa? Sebenarnya mahasiswa membayar Dana Operasional Laboratorium (DOL) tiap semester. DOL itu tidak hanya untuk kegiatan laboratorium tetapi juga diperkenankan untuk kegiatan KKL, karena laboratorium dari Pendidikan IPS adalah masyarakat. Dana DOL ini masuk rekening rektor dan yang mengurusi uang ini adalah dari masing-masing prodi. Kemudian setelah itu dana akan diturunkan kepada mahasiswa jika mahasiswa tersebut akan melangsungkan kegiatan KKL. Hal ini karena mahasiswa disini adalah sebagai panitia dari KKL. Mahasiswalah yang akan mengurusi uang atau dana operasional KKL tersebut dengan membuat proposal kegiatan KKL. Tetapi dana DOL ini tentunya masih kurang untuk melaksanakan kegiatan KKL. Untuk menutup kekurangan tersebut dari swadana mahasiswa itu sendiri. Kalau objek KKL butuh dana yang banyak mahasiswa harus menambahi yang banyak pula. Sedangkan DOL di P.MIPA itu sudah habis untuk kegiatan di laboratorium jadi tambahan dana yang diperlukan lebih banyak jika ingin melakukan KKL. Tamba-han dana swadana ini tentunya harus disepakati oleh mahasiswa agar tidak menimbulkan beban bagi mahasiswa dan tentunya harus ada bukti kesepakatan tersebut. Harapan-harapan Bapak dalam menyikapi KKL yang sudah mulai tergeser dari fungsi sebenarnya, seperti apa pak ? Harapan saya, KKL harus kembali ke fungsi awalnya yaitu bahwa KKL itu adalah suatu pembelajaran untuk menunjang materi-materi yang disampaikan dalam perkuliahan, karena KKL itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi namanya KKL itu terkait tentang materi serta teori-teori yang disampaikan oleh dosen saat perkuliahan berlangsung. Serta harus adanya tindak lanjut KKL dari mahasiswa yang berupa laporan hasil observasi, karena hal itu sebagai bukti pelaksanaan KKL ketika mahasiswa benar-benar terjun di lapangan. Ditya Lee _


Profil

“Aktivis yang baik adalah aktivis yang berani. Berani keluar dari zona aman dan selalu berpikir kritis.� –Nurani Soyomukti

H

idup dalam kesederhanaan sejak kecil tak menjadi penghalang bagi seorang Nurani Soyomukti dalam meraih keberhasilan hidup. Kesederhanaan justru menjadi pemicu untuk merengkuh kesuksesan seperti yang ia harapkan. Nurani Soyomukti, atau yang sering dipanggil Nurani ini adalah mantan mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Jember. Kini ia Pengurus Pusat (PP) Jaringan Kaum Muda untuk Kemandirian Nasional (J.A.M.A.N). Lelaki kelahiran 3 Februari 1985 ini seorang penulis buku, seperti bukubuku politik, sosial, budaya serta sastra. Beberapa buku yang ditulisnya antara lain Pendidikan Berperspektif Globalisasi, Metode Pendidikan Marxis Sosialis, Hugo Chavez vs Amerika Serikat, Soekarno & Nasakom dan tentunya masih banyak lagi. Tak terlintas dalam benaknya ingin menjadi seorang penulis buku, dalam hati kecilnya ia ingin menjadi seorang pengajar. Namun ternyata ia mengasah kemampuannya melalui menulis bahkan juga berkeinginan menulis novel. Pria yang berdomisili di Trenggalek, Jawa Timur ini, dulunya seorang aktivis kampus. Ia sangat mengetahui selukbeluk dunia organisasi kampus. Saat ditanya tentang gambaran iklim organisasi di masanya, Nurani mengingat-ingat kemudian sedikit menerangkan bahwa pada saat itu tidak ada musuh bersama yang disepakati. Jadi tujuan dari ta-


Profil

MTV/Adit Rist

pergerakan organisasi sangatlah bu “Fatalnya ketika cuma diajari untuk revolusi dan hanya menekankan pada aksi, dulu diskusi sangatlah minim.” pekik Nurani. Menurutnya, para aktivis pada saat itu tidak memedulikan nasibnya sendiri padahal tuntutan pekerjaan sangatlah berat. Baginya aktivis yang merdeka adalah aktivis yang bebas menentukan pilihan hidupnya termasuk pekerjaan tapi tetap teguh pada ideologi awal. Minimnya kesadaran dari para mahasiswa cenderung menimbulkan sikap pragmatis. Hal inilah yang menurut Nurani menjadi penyebab dasar dari kebanyakan mahasiswa untuk tidak bergelut dengan organisasi kampus. Penggemar Pramoedya Ananta Toer ini juga mengatakan bahwa,“Pemuda, khususnya mahasiswa telah terserang oleh budaya masa kini yang berkembang atau yang sering disebut dengan Popculture dan menganggap bahwa diskusi dan membaca buku tidak gaul.” Dia pun menambahkan pada masa sekarang kebanyakan pemuda memandang seseorang hanya dari materi. Seseorang dapat terlihat wow manakala orang tersebut kaya dengan tunggangan mobil mewah dan menggandeng pacar cantik. Bagi seorang Nurani menjadi seorang aktivis adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Kita dapat saling bertukar pikiran dan menemukan ilmuilmu baru. Selain itu bisa mempunyai teman banyak dengan berbagai macam gaya dan karakter. Hal semacam inilah yang tidak ditemukan sosok Nurani pada dewasa ini.

Ketika berdiskusi tentang pragmatisme di kalangan mahasiswa, pria berusia 25 tahun ini berpendapat pragmatisme itulah yang menutupi minat mahasiswa untuk menjadi aktivis. “Dari awalpun mau sekolah atau kuliah saja sudah diajari pragmatis, lebih menekankan pada uang. Bukan nilai, “ terang Nurani. Dengan kesal, dia menambahkan jika pragmatisme tidak hanya berakhir sampai di perguruan tinggi, tapi juga ke ranah pekerjaan. “Sudah menjadi rahasia umum kan, kegiatan sogok-menyogok dalam dunia kerja. Sebut saja PNS,” gerutunya. Nurani pun prihatin dengan pendidikan yang terjadi di Indonesia sekarang. Pendidikan belum pas dengan kondisi masyarakat masa kini, kesalahan mendasar itulah yang menjadikan berubahnya mindset masyarakat. Hakikat pendidikan itu sebenarnya adalah penyadaran. Tapi faktanya seolah-olah pendidikan hanya sebagai pusat studi informasi dan pengetahuan teknis saja. Intinya pendidikan saat ini hanya sebatas dari yang belum tahu menjadi agak tahu. “Seharusnya pendidikan dan pengetahuan juga membuat kita untuk bergerak dan peduli,” ujarnya dengan nada rendah. Senyumnya kembali mengembang ketika mengutarakan pemikirannya tentang pendidikan Indonesia. “Pendidikan sudah gagal dan tidak seksi lagi, karena sudah dimanipulasi oleh ideologi kapitalis. Pada akhirnya lagi-lagi pragmatis, pasrah dan putus asa,” jelasnya sambil tersenyum kecut. Dengan nada sedikit pelan, Nurani beranggapan untuk menjadi orang yang berpengaruh yang penting kuliah, tak perlu pintar apalagi idealis karena tidak akan berpengaruh apa-apa. “Paling yang jadi dosen ya yang menguasai kampus,” celetuknya. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan ini sudah gagal, buktinya telah muncul pragmatisme itu tadi. Dan sistem yang gagal tercipta berkat masyarakat yang gagal pula. Jadi ibaratnya rapuh tapi tetap bertahan karena ada diatas kebodohan. “Terdapat sistem yang merugikan dan menindas, sehingga pendidikan tidak akan banyak memberi tahu,” terang Nurani sambil mengakhiri perbincangan. Aditya DAY_


Budaya

Kota Budaya yang Semakin Hilang Maknanya Solo, kota budaya yang terkenal dengan jutaan event budayanya, kini masyarakatnya sudah mulai menjauh dari bahasan kata berbudaya. Sebagian besar masyarakat sudah salah kaprah dalam memaknai kota budaya yang seharusnya juga mencerminkan masyarakat yang berbudaya.

Oleh, Aditya DAY, Latifah Nur Rizka H

E

ntah berapa pasang kaki yang melangkah menuju jalan raya yang menjadi jantung Kota Solo, berapa pasang mata yang turut menyaksikan event tahunan yang tampaknya menjadi primadona yang ditunggu-tunggu di Kota Bengawan ini. Memandikan pusaka dan memamerkan kerbau milik keraton membuat masyarakat serta pengunjung kota meningkatkan tingkat kesabarannya untuk menyisihkan waktu, berdiri dan menonton acara yang dimulai di sekitar keraton ini. Masyarakat memberinya judul “nonton kebo”. Tidak sedikit event tahunan di Solo yang masih berkaitan dengan budaya, misalnya Solo Batik Carnival (SBC). Terlihat banyak anak perempuan yang lembut nan cantik, beserta anak laki-laki yang tampan nan gagah mengenakan bebe-rapa lipatan kain besar, aneh dan unik yang mereka sebut kostum. Banyak gaya dan karakter yang mereka “jual”. Marah, ceria, kocak dan bersahaja. Umumnya anak muda yang menjadi peserta carnival ini. Eksistensi yang mereka dapatkan, atau mungkin me-mang hobi. Peserta yang kebanyakan berasal dari pelajar

sampai mahasiswa ini menumpahkan semua idenya agar dapat menarik perhatian penonton tentunya selain dari keunikan desain kostumnya juga dari keluwesan lenggak-lenggok tubuh mereka. Inikah yang disebut dengan budaya. Mengenai bagaimana makna Kota Budaya itu seharusnya, menjadi pertanyaan yang besar untuk direnungkan oleh masyarakat, terkait kontribusi masyarakat sendiri terhadap kemajuan budaya atau lebih tepatnya menjaga dan mempertahankan budaya di kotanya. Ada yang beranggapan bahwa budaya adalah pemanis dari sebuah daerah (negara). Budaya selain menjadi unsur yang menarik, juga berperan sebagai sarana pendidikan masyarakat. Predikat “Kota Budaya” Ditemui di tengah-tengah kesibukannya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Widdi Srihanto, mengatakan bahwa kota Solo tidak lepas dari konsep Kota Budaya dan Pariwisata. Kota Solo memiliki tugas untuk menggali, mengembangkan dan melestarikan budaya-budaya yang ada di kota Solo, seperti wayang orang, ketoprak, keris, keroncong, karawitan, geguritan, semuanya bebagai macam budaya yang ada di kota Solo,” jelasnya. Tidak hanya itu saja, pemerintah Solo juga memfasilitasi dan mendorong budayabudaya yang hidup di sanggar agar tetap lestari dan berkembang. Perkembangan budaya yang ada di kota Solo nantinya akan diatur dan dibuat se-buah pertunjukan atau event yang akan menjadi daya tarik kota Solo dan diapresiasi oleh stakeholder pariwisata seperti diantaranya PHRI (Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia) dan Badan Promosi Pariwisata. Beberapa pertunjukan atau event yang diadakan di Kota Solo yaitu Solo Batik Carnival, Solo Keroncong Fes-

tival, Solo International Ethnic Music (SIEM), Solo International Performing Arts (SIPA). Tujuan dari pengembangan budaya yang ada di kota Solo ini adalah untuk mengembangkan industri pariwisata di kota ini. Dalam mengembangkan dan menggali budaya Kota Solo, pemerintah tidak turun tangan sendiri, masyarakat pun ikut andil dalam menggali dan melestarikan budaya yang ada. Pemerintah berperan sebagai stimulan, sehingga masyarakat dapat terus menggali dan melestarikan budayanya sendiri. “Kita motivasi bahwa merekalah yang memiliki budaya itu. Artinya yang mengembangkan adalah mereka. Kita hanya memfasilitasi, menstimulasi, koordinasi, dan memotivasi,” tutur Widdi. Disinggung mengenai masyarakat yang berbudaya dan berkarakter, Widdi membenarkan berkata bahwa pemerintah juga berperan dalam menjaga dan mendorong budaya unggahungguh yang ada di Kota Solo. “Kita mendorong agar nilai-nilai yang ada di masyarakat itu hidup,” ujarnya. Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk tetap menjaga nilai-nilai di dalam masyarakat, yaitu dengan cara formal atau melalui jalur pendidikan dan cara non-formal melalui tontonan dan tuntunan yang sarat dengan makna dan nilai kepribadian kota Solo. Berbeda dengan pandangan Widdi yang notabene adalah wakil pemerintah, menurut kacamata sebagian pengamat budaya Solo, mengatakan bahwa kota ini belum layak memiliki predikat tersebut. “Adalah isapan jempol, kalau ada yang mengatakan saat ini Solo itu Kota Budaya,” tegas Mbah Narso, pengamat budaya Solo ketika ditemui di ruang tamunya. Pria separuh baya yang masih memiliki gaya bicara ngotot dan semangat itu juga menambahkan bahwa masyarakat saat ini tidak bisa mempertahankan apa yang sebelumnya kita punya dan tidak


Budaya Repro

ada yang bisa dibanggakan lagi sekarang. “Apa yang kita punya? Semuanya sudah habis!,” tambahnya. “Budaya yang sebenarnya itu merasuk pada tindakan masyarakat ataupun individu sehari-harinya,” jelas Narso sambil menunjuk meja tamu yang ada di hadapannya. Menurutnya, budaya itu tidak hanya berbentuk fisik. “Solo Batik Carnival? Apa yang dilahirkan oleh event itu? Apakah merubah mainstream budaya solo nggak?. Mengotori jalan iya,” ketika ditanya tentang SBC sebagai bentuk aplikasi budaya. Ketika pemerintah lemah dalam praktik, maka masyarakat lah yang seharusnya lebih aktif dalam usaha-usaha menjaga budayanya. Tetapi pada faktanya masyarakat malah terkesan tidak peduli terhadap keberlanjutan budayanya sendiri, sehingga merubah pola budaya kita menjadi budaya konsumtif. “Anak muda zaman sekarang ketika kehausan, mereka langsung pergi ke mallmall yang sudah tersebar di kampungkampung itu lalu keluar dengan menenteng kantong plastik bermerek berisikan minuman. Mereka bangga,” ungkap Narso. Bapak sederhana yang bertempat tinggal di Jebres, Solo itu menambahkan bahwa intinya kita sebagai individu yang bermasyarakat dan berbudaya ini haruslah memiliki kesadaran, sadar bahwa kita ini sedang dijajah. “Kita telah menjadi boneka mainan oleh kepentingan asing. Kekayaan kita sudah habis, termasuk pendidikan. Dan kita butuh filter,” jelas Narso sambil menyandarkan badannya di kursi. Menurutnya, Solo ini belum layak menerima predikat Kota Budaya, mungkin lebih pas kalau disebut Kota Investasi atau Bisnis. “Jangan bangga punya investor banyak, siapa yang diuntungkan dengan adanya investor? Apakah budaya? Tidak! Oleh karena itu kebudayaan kita hanya bersifat ceremonial belaka, tidak nyata,”katanya dengan menggebu-gebu. “Mereka tidak peduli, karena investasi hanya bicara keuntungan sebesar-besarnya!” jelasnya sambil mematikan rokoknya. Menurut pemaparannya, kita patut mempertanyakan kebijakan pemerintah yang terkesan sangat pro-neolib. “Kita harus jadi negara yang mandiri, Tengoklah China atau Jepang, mereka mandiri karena memiliki dan bisa mempertahankan budayanya. Lha kita?” sambil mengakhiri wawancara. Apa yang dipaparkan Narso mengenai kota budaya, sejalan dengan pendapat Setyawan yang juga seorang budayawan kota Solo. Menurutnya, bu-

Widdi Srihanto daya dapat berarti dua hal, yaitu budaya dalam arti kata benda atau segala hal yang berkaitan dengan kebendaan seperti tarian, nyanyian, kerajinan yang berkaitan dengan budaya seperti batik, keris, alat musik daerah, dan sebagainya Sedangkan budaya dalam arti kata kerja yang berarti tindakan yang berbudaya, masyarakat yang harus bersikap dan bertindak sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang menjadi karakter bangsanya. Ketika ditanya mengenai Solo sebagai Kota Budaya, Setyawan menuturkan untuk meletakkan kota budaya dalam konteks kata kerja bukan kata benda. “Bila berbicara kota Solo sebagai kota budaya, ayolah kita taruh lebih dalam konteks kata kerja bukan lagi kata benda,” tuturnya. Setyawan bercerita bahwa Solo Kota Budaya dicanangkan pertama kali oleh presiden pertama Indonesia, Soekarno. Beliau menyematkan predikat kota budaya karena masyarakat Solo yang memang berbudaya. “Zaman dulu saat saya kecil, setiap rumah itu menyediakan kendi berisi air minum jadi belum diminta sudah ditawari terlebih dahulu. Itulah mengapa Soekarno memberikan predikat kota budaya. Bukan karena keratonnya yang bagus atau tariannya yang lemah gemulai tetapi karena adanya perilaku berbudaya,” jelas Setyawan. Namun, saat ini terjadi pergeseran atau distorsi yang luar biasa terhadap makna kota budaya dimana budaya tidak lagi diartikan dalam konteks kata kerja melainkan diartikan dalam konteks kata benda, sehingga tidak ada lagi perilaku budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan budaya tidak lagi sesuatu yang patut untuk dipertahankan, tetapi menjadi sesuatu yang dapat dijual. “Yang lebih parah sekarang yang penting budaya bisa dijual. Sudah tidak ada lagi kepentingan yang berhubungan dengan budaya tetapi lebih kepada pasar komersial,” jelasnya. Setyawan mengungkapkan bahwa salah satu penyebab distorsi nilai budaya memang globalisasi dimana rezim

industri menghimpit rezim budaya. Acara-acara kebudayaan yang sekarang telah dikombinasikan dengan era modern, tidak lagi murni karena unsur budaya tetapi lebih kepada investasi tuntutan rezim industri. “Solo Batik Karnival (SBC) bukan lagi milik masyarakat Solo tetapi milik rezim industri,” Setyawan menjelaskan. Distorsi atau penyimpangan ini bila dibiarkan terus menerus dapat mengakibatkan kemunduran dan pergeseran nilai dan kebudayaan yang lebih parah. Masyarakat Indonesia akan semakin kehilangan arah dan karakter kepribadiannya. Padahal nilai-nilai budaya ini adalah pondasi pembangunan karakter dari sebuah masyarakat atau sebuah bangsa. “Bila kita biarkan terus seperti ini, ya kita ini akan berjalan tanpa tahu arah. Kemana perjalanan kita akan berakhir? Dan akan menjadi apa?” tuturnya. Terkait masalah tersebut Setyawan menjelaskan sebenarnya pemerintah tidak kurang dalam memberikan perhatian, tetapi abai dalam merawat dan menjaga nilai budaya dan karakter bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya tata perundang-undangan yang mengatur dan memberi sokongan pada pilar-pilar budaya. “Coba kita lihat, apakah ada undang-undang yang memberikan sokongan kuat pada pilar-pilar budaya? Tidak ada” ungkap Setyawan. Bahkan tidak hanya pemerintah saja yang abai mengenai nilai-nilai budaya, masyarakat pun ceroboh dan abai dengan budayanya sendiri. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kota Solo sebagai Kota Budaya yang sebenarnya.Masyarakat membutuhkan keberanian dan tidak ada lagi ragu-ragu untuk bertindak konkret. Pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terkait masalah ini dengan menyusun undang-undang yang melindungi asetaset kebudayaan. Para institusi kebudayaan dapat memulai dengan bekerjasama dengan institusi pendidikan untuk memberikan ilmu dan ketrampilan pada generasi-generasi penerus. Tidak hanya pengembangan sains tetapi juga ilmu pengembangan karakter atau pengembangan teknis. Investor pun dapat memberikan penghormatan kepada kultur budaya yang telah ada dan tidak merusak kebudayaan yang telah ada dalam masyarakat.“ Perlu perjuangan yang kuat untuk mengembalikan Kota Solo menjadi kota budaya yang sesungguhnya. Butuh adanya gerakan yang agak integral untuk mengembalikannya,” jelas Setyawan.


Otonomi Pendidikan Gagal, Korporasi Asing Kembali Mencengkram Permasalahan mendasar pendidikan Indonesia yang paling dirasakan masyara-kat adalah pada persoalan kenaikan harga. Lebih dari itu, ada persoalan yang lebih serius dalam dunia pendidikan kita, yaitu tentang perspektif ekonomi politik arah kebijakan pendidikan nasional yang akan dibangun.

Liberalisasi Pendidikan, Proyek Bengis Neo-Imperialisme Global Kebijakan yang dibuat pemerintah selalu menguntungkan pihak asing, lewat pelbagai legislasi, pendidikan justru dijadikian sebagai ajang komoditas bagi bangsa asing.

11


Laporan Khusus “

walnya, Ketika Indonesia meratifikasi Undang - undang (UU) No 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Dagang Dunia, maka indonesia telah resmi menjadi bagian dari organisasi World Trade Organization (WTO) yang berwatak liberal.” Ujar Aidul Fitriciada Azhari. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menanggapi pertanyaan mengenai proses awal masuknya liberalisasi pendidikan di Indonesia. Aidul menjelaskan lebih jauh, dengan bergabungnya Indonesia kedalam WTO, maka semua persetujuan yang ada di dalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Salah satu kesepakatan itu adalah GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) atau perjanjian umum yang mengatur tentang tarif dan perdagangan yang didirikan pada tahun 1948 di Genewa, Swiss. Namun, pada tahun 1995 GATT berubah menjadi GATS (General Agreement Trade in Services), yaitu perjanjian di bawah WTO yang mengatur perjanjian umum perdagangan internasional untuk semua sektor jasa. Hingga kini, WTO telah memiliki lebih dari 158 anggota negara yang terikat kedalam perjanjian GATS. Dalam kesepakatan Doha tahun 2000, telah disetujui dua belas bidang jasa yang bisa diperjual belikan didunia perdagangan internasional, salah satunya adalah pendidikan. Pada putaran selanjutnya, di Hongkong, Indonesia telah memasukkan sektor jasa pendidikan dan menawarkan jasa-jasa pendidikan untuk diliberalisasikan, diantaranya adalah jasa pendidikan menengah teknikal dan vokasional, jasa pendidikan tinggi teknikal dan vokasional, jasa pendidikan tinggi, jasa pelatihan dan kursus bahasa, jasa pendidikan dan pelatihan sepakbola dan catur. Dengan begitu, menurut Aidul pendidikan yang awal mulanya adalah sektor publik, kini telah berubah menjadi sektor jasa yang bisa dikomersilkan, “Karena Indonesia turut menyepakati UU tersebut maka konsekwensinya Indonesia harus mengkomersilkan pendidikan”. Ujar Aidul Fitriciada Azhari. Dosen Fakultas Hukum UMS.

A

Jerat Komersialisasi. Menurut Aidul, untuk menindaklanjuti nafsu komersil dalam kesepakatan GATS itu, maka pemerintah Indonesia diera kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono telah membuat sepaket undang-undang untuk mendorong proses percepatan liberalisasi disemua sektor jasa tersebut. Seperti, UU No.25 Tahun

Kebijakan yang dibuat pemerintah selalu menguntungkan pihak asing, lewat pelbagai 2007 tentang penanaman modal asing. Perpres No.76 Tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan untuk bidangbidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal asing. Perpres No.77 Tahun 2007 tentang penetapan bidang usaha yang tertutup dan terbuka untuk penanaman modal asing. Dalam perpres inilah, disebutkan jenis pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi serta pendidikan formal, telah di-

jadikan sebagai bidang usaha yang terbuka, dengan diperbolehkannya pemodal asing untuk memiliki saham kepemilikan hingga 49%. “ini hanyalah proyek negara-negara kapitalis, persoalannya yang menjadi pasar kenapa negeri sendiri?”. Terang Aidul. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Jawa Tengah (APTISI) Prof Dr Brodjo Soedjono SH turut membuka suara. Menurutnya re-


Laporan Khusus Repro

Konferensi GATS 1948 di Geneva, Swiss

Pendidikan, Imperialisme Global legislasi, pendidikan justru dijadikian sebagai ajang komoditas bagi bangsa asing. gulasi yang dibuat pemerintah selalu tidak memihak pada yang lemah, justru sebaliknya memihak pada yang berkuasa. Pemerintah terlalu banyak memberikan kebebasan pada investor asing, sedangkan untuk kepentingan nasional sendiri justru diabaikan. “Ini tidak adil, seharusnya pemerintah membuat aturan yang benar-benar setara dan adil, melidungi yang lemah membatasi yang kuat, bukan sebaliknya ” Ungkapnya.

Brodjo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah merombak sejumlah legislasi lainnya dan cenderung diarahkan pada kerangka liberalisasi serta semangat privatisasi pendidikan. Hal tersebut menurutnya bisa dilihat pada Undang-Undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pada pasal 46 ayat 1, disebutkan bahwa masyarakat turut dibebankan untuk menanggung biaya pen-

didikan, di samping pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Brodjo mengkritik keras kebikajan pemerintah lewat pasal tersebut. Brodjo beranggapan bahwa pasal itu dijadikan sebagai dasar pembenaran bagi pemerintah ketika anggaran pendidikan tidak mencukupi untuk menaggung seluruh beban biaya pendidikan, meski besarannya melampaui angka duapuluh persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Pemerintah berlogika, hanya bertanggung jawab atas sebagian pendanaan, sementara kekurangannya ditanggung masyarakat. “Aneh, Anggaran pendapatan naik hingga dua puluh persen, tetapi biaya pendidikan justru tambah mahal, dan masyarakat semakin terbebani !” Cetus Prof. Brodjo. Lebih lanjut Brodjo menjelaskan, Upaya pemerintah untuk memprivatisasi institusi pendidikan semakin terlihat, ketika pemerintah menempatkan posisinya sebagai donatur atau fasilitator pendidikan melainkan bukan sebagai penanggung jawab penuh pendidikan. Aidul membenarkan hal tersebut bahwa munculnya bantuan, seperti BOS, BOPTN, hibah ataupun beasiswa dalam beragam jenis dan bentuknya. Pola bantuan seperti itu dianggap bertentangan dengan Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan pemerintah adalah pihak yang mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. “Pemerintah seharusnya bertanggung jawab penuh atas pembiayaan pendidikan, bukan sekadar menjadi fasilitator”. cetus Aidul. Tak hanya itu, Aidul Fitri Ciada juga menyebutkan bahwa UU BHP dianggap sebagai salah satu pilar legislasi penyangga privatisasi pendidikan. Menurutnya pada pasal, 53 Ayat 1 jelas menyebutkan bahwa penyelenggara dan/ atau satuan pendidikan harus berbentuk badan hukum pendidikan. “Badan ini berprinsip nirlaba, tetapi praktiknya BHP berfungsi sebagai perusahaaan yang boleh mewadahi beberapa unit usaha profitable, semuanya bersifat komersil.” Tuturnya. Sejurus dengan itu Aidul menjelaskan bahwa ide utama yang dikembangkan dalam UU BHP kini telah bermetamorfosis menjadi UU Pendidikan Tinggi. Menaggapi beragam persoalan tersebut, Rinto Subekti, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Partai Demokrat, mengungkapkan bahwa pemerintah sebetulnya sama sekali tidak berniat untuk meliberalisasi, memprivatisasi bahkan mengkomersilkan pendidikan di Indonesia. Menurutnya langkah reaksioner tersebut memang harus ditempuh oleh pemerintah guna menghadapi gencarnya persaingan diera globalisasi.


Laporan Khusus

Bisnis Pendidikan. Muhammad Imam Zamroni, Peneliti Pusat Studi Asia Pasifik UGM mengungkapkan bahwa sejak Indonesia bergabung dengan WTO pada 1995, maka WTO telah menetapkan empat mode penyediaan perdagangan jasa pendidikan, mode itu menurutnya menjadi ciri khas dari praktik komersialisasi pendidikan. Pertama adalah Cross border supply, institusi pendidikan tinggi luar negeri menawarkan kuliah-kuliah melalui internet dan on line degree program, kedua, consumption abroad, adalah bentuk penyediaan jasa pendidikan tinggi yang paling dominan, mahasiswa belajar di perguruan tinggi luar negeri, ketiga, Commercial presence, atau kehadiran perguruan tinggi luar negeri dengan membentuk partnership, subsidiary, twinning arrangement dengan perguruan tinggi lokal. Keempat Presence of natural persons, dosen atau pengajar asing mengajar pada lembaga pendidikan lokal. Zamroni, menjelaskan lebih lanjut, bahwa setiap negara anggota GATS wajib untuk segera menetapkan dan menerapkan salah satu mode yang paling disukai dari penyediaan jasa pendidikan tersebut untuk diliberalisasikan. Selain itu, Prinsip GATS juga me-

wajibkan setiap negara anggota dengan segera dan tanpa syarat harus memberikan perlakuan yang tidak boleh membeda-bedakan antar perlakuan nasional terhadap penyelenggaraan jasa pendidikan domestik dan luar negeri. “Ketentuan dalam RUU BHP missal, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyubsidi 60 persen biaya Pendidikan, dan kebijakan Pemerintah harus transparan”. Tuturnya. Rinto Subekti mengakui, dari keempat mode kerjasama tersebut, Indonesia telah memilih Commercial presence. Alasan pemerintah memilih mode tersebut karena bentuk kerjasama yang ada didalamnya lebih cocok bila dioperasikan diIndonesia. Salah satunya adalah universitas dalam negeri, baik negeri maupun swasta bisa bekerja sama dalam hal akademik dengan universitas luar negeri, tanpa universitas luar negeri tersebut menghadirkan bentuk fisiknya ke Indonesia. Rinto menambahkan, dengan begitu, maka ketakutan masyarakat Indonesia akan hadirnya universitas luar negeri dengan membuka cabang di Indonesia dapat dipatahkan. “Tidak akan pernah bisa mereka masuk ke Indonesia, Harvard harus kerjasama dengan UI, UGM, UNS, atau PTS terlebih dahulu, dipasal internasional ada,” Tegasnya. Dibawah Ancaman Asing Nurani Soyomukti, Ketua Quantum Litera Trenggalek Jawa Timur, mengungkapkan bahwa model kerjasama yang dijalankan oleh WTO adalah salah satu bentuk Neo Imperialisme pendidikan yang dijalankan oleh negara-negara kapitalis dunia untuk menguasai pasar dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya pada Negara-negara berkembang. “itu hanya cara-cara picik negara kapitalis dunia untuk melebarkan cengkramannya.” Tegasnya. Banyak pihak yang mengkhawatirkan, dengan semakin kuatnya cengkraman liberalisasi pendidikan, maka pendidikan biaya pendidikan kedepannya akan semakin mahal, pintu bagi pihak asing untuk menanamkan kepentingannya didalam negeripun semakin terbuka lebar. Menaggapi hal tersebut, Rinto subekti menjawab bahwa pihak asing tidak akan pernah bisa menancapkan kepentingannya, baik secara ideologi maupun kepentingan lainnya kedalam negeri. ”kita hanya kuatkan dikerjasama akademiknya, selebihnya tidak akan pernah ada intervensi ataupun kepentingan dari pihak asing.” Ungkapnya.

Pembelaan pemerintah tersebut dimentahkan oleh Aidul, menurutnya kerjasama akademik yang gencar dicanangkan oleh pemerintah adalah salah satu bukti konkrit bahwa pihak asing telah menancapkan kepentingannya didalam negeri. Kerjasama dalam hal penelitian misalkan, menurutnya meskipun peneliti dari luar negeri dilarang masuk ke indonesia, namun dengan adanya kerjasama lewat internasionalisasi pendidikan, dosen-dosen indonesia yang sedang melaksanakan proses pembelajaran diluar negeri, digunakan untuk melakukan penelitian di indonesia dan hasil penelitian itu dibawa keluar negeri kembali. “Penelitian tentang penyakit tropik di Indonesia misalkan, mereka bisa memperoleh sampel penyakitnya diIndonesia, kemudian membuat obatnya, lantas menjualnya ke indoneisa lagi, penelitian selalu menguntungkan mereka !” Ungkapnya. Profesor Brodjo Soedjono mengutarakan bahwa akibat pemerintah me-

MTV/Qodri

Lebih jauh Rinto menjelaskan, bahwa peningkatkan kualitas pendidikan yang tertinggal jauh dari negaranegara lain, serta kapitalisasi modal yang diperlukan untuk menyediakan pendidikan yang bermutu bagi jutaan penduduk usia prasekolah, sampai pendidikan tinggi dijadikan alasan kuat pemerintah untuk mendukung praktik liberalisasi pendidikan itu. “Tidak ada niat sedikitpun untuk mengkomersilkan pendidikan, Ini adalah visi pemerintah kedepan untuk menghadapi era globalisasi” ujarnya. Rinto Subekti juga mengakui, bahwa semangat liberalisasi pendidikan, memang pernah digelorakan oleh pemerintah melalui UU BHP, tetapi pada akhirnya UU BHP telah digagalkan oleh mahkamah konstitusi karena diangap tidak sesuai dengan nilai kebangsaan Indonesia. Namun Rinto, menampik keras tudingan yang diarahkan kepada pemerintah bahwa UU PT adalah jelmaan dari UU BHP. ”dulu saya termasuk orang yang menolak UU BHP karena memang bermasalah, tapi untuk UU PT, seiring dengan adanya revisi demi revisi per pasal, maka UU PT tidak bermasalah lagi” tegasnya.

Ketua APTISI Jawa Tengah Prof Dr Brodjo Soedjono SH

laksanakan kebijakan liberalisasi pendidikan tersebut, Pemerintah Indonesia secara sadar mau pun tidak sadar telah merombak total paradigma pendidikan nasional. Pendidikan yang hakikatnya adalah sektor publik, kini telah berubah menjadi sektor jasa yang bisa dikomersilkan. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban konstitusional pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Brodjo menjelaskan hakikat pendidikan dalam perspektif pembangunan bangsa adalah merupakan bagian dari aktivitas politik sosio kultural pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa, memperkuat rasa nasionalisme, serta untuk memperkuat landasan pengetahuan dan karaker bangsa. “Kini pemerintah hanya menjadikan pendidikan sebagai komoditas atau layanan jasa untuk menghasilkan sumber jasa daya manusia yang lebih berpendidikan dan berketerampilan.” Tegasnya.


Laporan Khusus MTV/Aditya Rist

Otonomi Pendidikan Gagal, Korporasi Asing Kembali Mencengkram Permasalahan mendasar pendidikan Indonesia yang paling dirasakan masyarakat adalah pada persoalan kenaikan harga. Lebih dari itu, ada persoalan yang lebih serius dalam dunia pendidikan kita, yaitu tentang perspektif ekonomi politik arah kebijakan pendidikan nasional yang akan dibangun. Oleh, Qodri Rahmanto

St. Tri Guntur Narwaya “Tolak... tolak... prinsipnya tolak, pokoknya tolak dulu, nanti bareng-bareng dirumusankan solusinya,” cetus Tri Guntur Narwaya Pengamat Pendidikan asal Yogyakarta ketika berdiskusi tentang pengesahan Rancangan Undangundang Pendidikan Tinggi (RUU PT) dan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang akan diberlakukan diperguruan tinggi negeri. Guntur sapaan akrabnya,semasa mudanya adalah aktivis yang giat meyerukan gerakan anti neo liberalisasi global, mengungkapkan bahwa segala bentuk kebijakan pendidikan yang telah disahkan oleh pemerintah adalah manifestasi dari kebijakan liberalisasi pendidikan yang harus disikapi. Pengamat pendidikan sekaligus dosen pengajar di Universitas Mercu Buana Yogyakarta itu menuturkan, bahwa imbas yang paling dirasakan oleh masyarakat akibat kiblat ekonomi politik pendidikan yang mengacu pada ideologi barat tersebut adalah pada kenaikan biaya pendidikan terlebih menjamurnya praktik komersialisasi pendidikan.“UU BHP, UU PT, BLU, UKT semua mengarah kesana, kenaikan biaya akan terus terjadi karena peran negara akan semakin dipreteli oleh korporasi asing lewat undang-undang”.Ujarnya. Lahirnya Otonomi Pendidikan Pasca reformasi Pemerintah Indonesia giat mensosialisasikan program otonomi pendidikan atau prinsip kemandirian dalam pengelolaan institusi pendidikan. Otonomi tersebut menurut Guntur dianggap sebagai sebuah grand design pemerintah untuk membangun kedaulautan ekonomi pendidikan indonesia kedepannya dengan mengandalkan pundi-pundi uang rakyat. Hal tersebut dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tahun 2003. Pasal 50 ayat 6, menyebutkan bahwa Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi da-

lam mengelola pendidikan di lembaganya. Pasal 51 ayat 2, Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Pada pasal 51 ayat 1, disebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah (MBS). Tak hanya itu, Sejak tahun 2000, lewat Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999. Pendidikan tinggi negeri di Indonesia secara bertahap telah mengubah statusnya menjadi PTN yang berbadan hukum milik negara (BHMN), dimulai dari Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Sumatra Utara (USU), Universitas Airlangga (UNAIR) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) favorit di Indonesia ini menjadi pioner pertama dalam perubahan status menjadi perguruan tinggi yang otonom dan mempunyai keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk kerjasama penelitian, jalur penerimaan mahasiswa baru hingga tata kelola keuangan universitas. Namun lewat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, status BHMN digantikan dengan Badan Hukum Pendidikan (BHP). Meskipun BHP harus bersifat nirlaba, tetapi dalam perjalanannya, biaya yang ditanggung mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi negeri justru semakin mahal. UU BHP sebagai payung hukum pendidikan pada akhirnya dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Dianggap mengalami kekosongan payung hukum dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui hak inisiatifnya mengajukan Rancangan UndangUndang Perguruan Tinggi (RUU PT). Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi ini sempat berubah status menjadi RUUPendidikan Tinggi. Untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat, DPR dan Pemerintah giat melakukan konsultasi publik dan dengar pendapat

kepada sejumlah pihak, dengan dalih agar pemerintah mendapatkan masukan dari masyarakat. Meskipun telah disosialisasikan,namun,masih banyak kalangan yang merasa bahwa tidak bisa menyampaikan suaranya. Pada akhirnya RUU PT tetap disahkan pada tahun 2012. Guntur menolak alasan pemerintah dengan dalih sudah disosialisasikannya segala rancangan undang-undang tentang pendidikan yang akan disahkan kepada masyarakat, seolah-olah kebijakan BHP, UKT, RUU PT kemudian dianggap sah dan menjadi legitimator ketika semua pihak tersebut sudah dilibatkan dalam dialog itu. Alumni Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) angkatan 1995 itu, mengingatkan kepada mahasiswa, bahwa menurutnya tidak ada kompromi lagi terhadap kebijakan pemerintah yang sudah tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. “Yang punya gerakan progresif itu mahasiswa, di Yunani, Spanyol, dan negara-negara lainnya mahasiswa menentang kenaikan biaya yang hanya seribu rupiah, dan itu huru-hara, karena mereka sudah berfikir bahwa kebijakan itu tidak efektif”, Cetusnya. Mitos Otonomi Pendidikan Nurani Soyomukti, Direktur Quantum Litera asal Trenggalek Jawa Timur mengungkapkan bahwa dengan otonomi kampus, maka logika yang dibangun dalam dunia pendidikan tidak lagi bicara dalam konteks keilmuan atau demokratisasi, melainkan akan bicara pada konteks bisnis dan itu akan sangat terasa imbasnya. “Seperti kebijakan rekruitmen mahasiswa, ada bermacam-macam model, bahkan sampai enam model dengan penarikan biaya yang berbeda,” tuturnya. Enam modelrekruitmen tersebut menurutnya bukan menjadi permasalahan, tetapi yang menjadi persoalan adalah kualifikasinya. “ini kan hanya soal metode atau cara memanajemenagar bisa untung atau rugi saja,” Ujarnya. Nurani mengungkapkan lebih jauh bahwa dalam konsep otonomi harus ada prinsip demokrasi, namun menurutnya bentuk demokrasi tersebut tidak pernah dimunculkan oleh elit-elit pengelola ins-


Laporan Khusus MTV/Luthfi

titusi pendidikan. “ngomong demokrasi sekolah,komite sekolah berusaha untuk mendemokratiskan sekolah, tapi ketika pemilihan ketua komite, mereka sudah didekati untuk diajak korupsi,” ujarnya. Iklim yang sama menurutnya juga terjadi dikampus,hampir semua rektor otoriter, mahasiswa tidak pernah diajak untuk berdialogoleh pihak universitas ketika akan diberlakukan kebijakan. Nurani tidak percaya dengan konsep otonomi pendidikan akan membawa pada kemandirian ekonomi pendidikan. Penulis Buku Pendidikan Berperspektif global itu menilai bahwa selama perjalanannya, otonomi kampus justru membebani masyarakat dengan biaya pendidikan yang melangit. Otonomi menurutnya adalah jargon dari kekuatan kapitalisme global,yang mengusung prinsip egoisme individual dan berakibat pada pencucian tangan negara dari tanggung jawab pembiayaan pendidikan. “Kelihatan bahwa menteri pendidikan pikirannya aneh, otonomi kampus, ataupun sekolah intinya sama, yang menyangga tetap kapitalisme,” Tandasnya. Berbeda yang disampaikan oleh Mantan Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) periode 2002-2007 Profesor Dr. Sofyan Efendy, MPIA, menurutnya dengan otonomi pendidikan, justru institusi pendidikan bisa mendapatkan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pengelolaan dalam segala hal. Terkhusus untuk urusan kampus misalnya, Sofyan bertutur bahwa dengan otonomi perguruan tinggi, justru kampus akan semakin terpacu untuk maju dan bersaing jika mendapatkan kebebasan. Baik kebebasan dalam pengelolaan pendanaan serta pengembangan akademik. Namun Sofyan mengakui, bahwa semasa dirinya menjabat sebagai rektor UGM, dan pada saat itu UGM sudah menerapkan sistem UU BHP, campur tangan pemerintah diakuinya sangatlah besar. Hal itu yang menurutnya, dianggap sebagai bentuk pengeroposan otonomi peruruan tinggi. “Pemerintah terlalu banyak ikut campur, sampai pada urusan beli kertas dan membuka program studi barupun diintervensi, seharusnya itu menjadi hak penuh dari perguruan tinggi”. cetusnya. Lebih jauh Sofyan Effendi mengungkapkan, bahwa dengan otonomi kampus yang dimiliki UGM saat itu, banyak mahasiswa yang melakukan aksi protes terhadap dirinya, kampus dianggap menjalankan praktik komersialisasi pendidikan. Akan tetapi, pihak universitas saat itu sudah mengantisipasinya dengan sistem subsidi silang, meskipun masih tetap ditolak mahasiswa “Intinya orang kaya boleh memberikan

Seminar Nasional “Nasionalisasi Pendidikan; Solusi Krisis Pendidikan di Indonesia” Oleh LPM Motivasi FKIP UNS sumbangan sampai ratusan juta rupiah, uang tersebut sebagian akan diberikan untuk mensubsidi bagi orang miskin”, ujarnya. “Kebanyakan sumbangan dari perguruan negeri kan sudah ditentukan besarannya oleh perguruan tinggi masingmasing, tidak ada sumbangan yang seikhlasnya menurut saya”, Tutur Rektor Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta.Prof.Dr.Ir Kapti Rahayu Kuswanto. Menurutnya dengan otonomi pendanaan semacam itu, justru disparitas antara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan PTN semakin terlihat. Rektor yang juga menjabat sebagai Dewan Wali Amanah di UGM tersebut mengungkapkan bahwa tidak seharusnya pemerintah melegalkan otonomi kampus dengan cara menentukan tarif semaunya tanpa memperhatikan keadaan Perguruan Tinggi Swasta didaerah setempat. Sebagai Rektor Perguruan Tinggi Swasta, Kapti Rahayu sangat merasakan dampak dari dilaksanakannya kebijakan tersebut, menurutnya jumlah mahasiswa yang masuk ke UNISRI cenderung mengalami penurunan. “mahasiswa yang seharusnya masuk ke PTS, sudah ditarik semua oleh universitas negeri, tinggal bayar besaran uang yang ditentukan saja, maka urusan selesai”. Ucapnya. Otonomi Pendidikan ini dianggap sebagai jalan terbaik bagi pemerintah, meskipun dalam proses perjalanannya banyak mayarakat yang mengeluhkannya, karena dengan prinsip otonomi masyarakat semakin dibebankan dengan biaya pendidikan. Anggota DPR RI Komisi X, Fraksi Partai Demokrat, Rinto Subekti mengutarakan bahwa dalam Kebijakan dan Politik Anggaran Pendidikan,

Pemerintah Indonesia sesungguhnya sudah mengalokasikan dana bantuan untuk menanggulangi biaya pendidikan yang dianggap terlalu mahal dan membebani mahasiswa tersebut. ”Sudah ada dana BOS dan beasiswa, termasuk beasiswa bidik misi untuk menangani permasalahan tersebut” Ungkapnya. Sejurus dengan itu, Rinto mengutarakan bahwa pemerintah sebenarnya sudah membuat kebijakan dan program pendidikan yang tepat untuk menangani masalah keterjangkauan akses pendidikan. Namun, Rinto mengakui, bahwa secara struktural para pelaku kebijakan yang berada dibawahnya, terutama didaerah, tidak bisa menjalankan kebijakan dan program dari pemerintah tersebut dengan sempurna. Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat tersebut juga mengeluhkan atas sejumlah tindakan menyimpang yang terjadi didaerah, seperti ketidakjelasan penggunaan anggaran dana BOS dan ketidak tepatan sasaran dana bidik misi. Hal semacam itulah yang dianggapnya merusak citra pemerintah terhadap publik. Raihan Iskandar, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dalam Seminar Pendidikan Berperspektif Global, Akar Perubahan Sistem di Indonesia yang diadakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Motivasi FKIP UNS (7/3/13),turut menyampaikan perihal keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan keterjangkauan akses pendidikan, terlebih pada mahalnya biaya pendidikan. Menurutnya selain ada program BOS, Bidik Misi, dan sejumlah beasiswa lainnya, pemerintah juga memprogramkan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk menunjang biaya


Laporan Khusus Periode Orde Baru Daoed Joesoef (Menteri P & K 1978-1983)

Fuad Hasan (Menteri P&K 1985-1993)

Reformasi Malik Fadjar (Mendiknas 2001-2004)

Implikasi

Kebijakan

Tema

Semua organisasi kemahasiswaan disatukan dalam wadah Senat Universitas dan dibawah pengawasan Mendikbud. Pembatasan terhadap kiprah politik mahasiswa Demonstrasi mahasiswa dilarang Sejumlah mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah dipenjarakan. Berlaku mata kuliah wajib : Pancasila, Kewiraan

SK Menteri Nomor 0156 Tahun 1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus-Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK-BKK). Otonomi Kampus

Biaya Pendidikan

Otonomi Kampus

PP Nomor 30 Tahun 1990 tentang perguruan tinggi Pasal 19 Kebebasan Akademik selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Pasal 38 Rektor PTN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. UU Nomor 22Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Pasal 36 1. Biaya pendidikan di PTN ditanggung pemerintah. 2. Pemerintah dapat memberi bantuan kepada lembaga pendidikan swasta

Pemerintah menyubsidi biaya pendidikan Biaya pendidikan tahun 1990-an Jurusan Eksakta: - Uang Pangkal Rp 250.000- Rp 500.000 - SPP Rp 200.000- Rp.500.000/semester Jurusan Noneksakta - Uang Pangkal Rp 250.000- Rp 500.000 - SPP Rp 100.000- Rp.400.000/semester

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.

Pemerintah mengontrol tata kelola pendidikan tinggi, namun PTN dapat mengembangkan bisnis untuk berkembang

Pasal 24 Ayat 2 : Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal, 58F Ayat 1 dan 2: Rektor, ketua,atau direktur menjalankan otonomi perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri Pendidikan.

Bambang Sudibyo (Mendiknas 2004-2009)

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.

Biaya pendidikan meningkat Ilmu sosial : Rp 10 juta-17 juta/ tahun Ilmu Teknik : Rp 14 juta-20 juta/tahun Kedokteran : Rp 32 juta-62 juta/tahun

Biaya Pendidikan Pasal 24 Ayat 3 : Perguruan Tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal, 58F Ayat 3 Otonomi bidang keuangan: Perencanaan dan pengelolaan anggaran Menetukan tarif setiap jenis layanan pendidikan Melakukan investasi jangka panjang dan jangka pendek

Mohammad Nuh (Mendikbud 2009 -sekarang)

Pasca – Pengesahan UU Pendidikan Tinggi

Otonomi Kampus

Mohammad Nuh (Mendikbud 2009sekarang) Biaya Pendidikan

UU PT 2012 Penyelenggaraan otonomi PT diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri. Status PTN ditetapkan dengan Permen Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam perguruan tinggi

Pemerintah tetap mengontrol otonomi kampu dengan memberikan ruang gerak,yang luas bagi sivitas akademika.

UU PT 2012 Pemerintah menyediakan dana PT yang dialokasikan dalam APBN Pendanaan dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa

Pemerintah akan menanggung seluruh biaya operasional PTN. Mahasiswa hanya perlu membayar SPP.

Sumber : Litbang Kompas dan disaring dari beberapa sumber.

/Faja r

pemerintah ketika masyarakat menuntut adanya pendidikan gratis. Tak hanya itu, Nurani juga mepertanyakan komitmen pemerintah yang tidak pernah membahas akar persoalan dari kenaikan biaya pendidikan itu. “Kalau pemerintah tidak bicara pada persoalan akar politiknya, sama halnya pemerintah membahas soal yang sudah menjadi abu atau arangarang kebijakan ekonomi politiknya,” tuturnya.

MTV

operasional di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), setelah PTN terkait memberlakukan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) di PTN. “Tidak akan ada kenaikan biaya sedikitpun di Perguruan Tinggi Negeri, setelah PTN terkait mendapatkan mendapatkan dana BOPTN, terlebih pada diberlakukannya kebijakan UKT,”. Cetusnya. Raihan juga mengungkapkan bahwa bagi perguruan tinggi yang menaikkan biaya pendidikan, maka DPR siap untuk menerima laporan dari masyarakat dan segera akan menindaklanjutinya. Menanggapi hal yang disampaikan oleh pembuat kebijakan itu, Nurani justru mengkritik balik pemerintah. Menurutnya penanganan masalah yang dilakukan pemerintah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan, justru dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan niat pemerintah untuk menggratiskan seluruh biaya pendidikan. Langkah tersebut dianggapnya sebagai sikap pragmatis

Tri Guntur Narwaya, yang juga merupakan dosen sekaligus pengamat pendidikan dari Universitas Mercubuana Yogyakarta menganggap bahwa prinsip liberaliasi, privatisasi ataupun otonomi pendidikan adalah sebuah mitos. Pemerintah dan masyarakat menganggap bahwa otonomi adalah sesuatu hal yang positif, karena disamakan dengan prinsip kemandirian. Padahal menurutnya dalam konteks kenegaraan,otonomi tidak akan bisa dijalankan, karena negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyat. “Otonomi dalam bingkai kenegaraan artinya Indonesia membuka celah yang bisa diterobos oleh intervensi lain, otonomi ini hanya membuka cengkraman dari mulut negara ke mulut korporasi.” Cetusnya. Cengkeraman Korporasi Asing Aktivis yang sekarang bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian Hak Asasi Manusia Universitas Islam

Rinto Subekti Anggota Komisi X DPR RI F. Partai Demokrat


Laporan Khusus Satria Dharma, turut berpendapat bahwa permasalahan pendidikan yang lebih serius selain pada masalah komersialisasi pendidikan, yaitutentang arah ekonomi politik pendidikan Indonesia yang akan dibangun kedepannya. Satria Dharma mengungkapkan lebih jauh jika arah pembangunan ekonomi politik pendidikan Indonesia tidak didasarkan dari kesadaran akar nasionalisme pendidikan, maka pembangunan pendidikan Indonesia akan menjadi percuma, karena menurutnya tidak ada kesadaran kolektif yang akan dibangun masyarakat untuk menasionalisasi aset-aset pendidikan negara yang telah didicengkeram oleh kekuatan asing.“Maka itu, temanya bukan internasionalisasi, harus nasionalisasi pokoknya, jangan sampai kekapitalisme negara lagi, ironis!”. Cetusnya. Pertarungan Ideologi Menurut guntur, dalam konteks gerakan sosial yang lebih besar, Amerika, Australia dan sejumlah negara-negara maju lainnya telah menggerakkan program tanpa batas untuk meneliti perkembangan kesadaran kolektif pengetahuan masyarakat indonesia. Ada programprogram yang berkaitan dengan sektor pengetahuan dan bekerja pada bagian aparatur didalam pendidikan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Govermen Organitation (NGO) yang tugasnya adalah untuk mengontrol kondisi perkembangan pendidikan Indonesia. “itu bahaya kalau tidak disikapi,” Cetusnya. Nurani Soyomukti juga mengungkapkan bahwa fenomena semacam ini sebenarnya adalah akibat pertarungan politik ekonomi pendidikan dan pertarungan pengetahuan antara negara-negara maju dari barat melawan nega ra-negara timur yang diwakili oleh China, India dan negara-negara lainnya yang berkembang. Negara-negara tersebut akan terus mencari pasar untuk mencari keuntungan dengan menjual keunggulannya“Ini sebenarnya adalah pertarungan ideologi, Ideologi adalah bagian dari suprastruktur ekonomi dan akan terus terjadi” ujarnya. Sofyan Efendy juga

mengakuinya, bahwa akibat globalisasi ekonomi, dampak yang dirasakan sangatlah kompleks. Menurutnya dalam pertarungan pasar bebas, mau tidak mau semua negara yang sudah terperangkap dalam jejaring organisasi pasar bebas internasional harus membuka lebar semua sektor jasa yang telah diliberalkan, “termasuk juga sektor publik, seperti kesehatan dan pendidikan” tuturnya. Sofyan juga mengungkapkan bahwa ditahun 2003, World Trade Organization (WTO) melaporkan bahwa “Industri pendidikan” telah menyumbang 30 milyar dollar AS dan diramalkan akan terus meningkat seiring dengan liberalisasi pendidikan yang semakin menguat di seluruh dunia. Mantan Rektor UGM yang sekarang menjadi dosen Magister Administration Publik (MAP) UGM ini, menuliskan dalam makalahnya, bahwa tiga negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan adalah Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Dalam catatannya itu, pada tahun 2000 ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai US $ 14 milyar atau Rp. 126 trilyun. Sedangkan di Inggris sumbangan pendapatan dari ekspor jasa pendidikan mencapai sekitar 4 persen dari penerimaan sektor jasa negara tersebut. Jauh sebelumnya, pada tahun 1994 sektor jasa telah menyumbangkan 70 persen pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Australia. Ekpor jasa pendidikan dan pelatihan dinegara kangkuru tersebut telah menghasilkan AUS $ 1,2 milyar pada 1993. ”Jadi jelas, pendidikan memang dijadikan komoditas bagi negara-negara maju” tuturnya. Sebagai orang yang berkecimpung lama dibidang perekonomian. Sofyan sangat berharap agar perguruan di Indonesia bisa maju dan bersaing dengan negaranegara maju lainnya, sehingga banyak mahasiswa dari mancanegara yang masuk ke Indonesia dan bisa menjadikannya sebagai devisa bagi negara. Satria Dharma Ketua Ikatan Guru Indonesia

bak am V/T MT

Indonesia (PUSHAM UII) ini, memberikan perbandingan dengan menjelaskan kegagalan sistem otonomi di Persatuan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Nasional (Pertamina). Menurutnya, Pertamina dulu mempunyai otoritas penuh dalam pengelolaan dan penguasaan sumber pertambangan minyak dan gas bumi nasional, namun pada akhirnya yang mempuyai otoritas pengelolaan dan penguasaan mayoritas adalah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BP Migas). Padahal, Pertamina menurutnya adalah lembaga dibawah negara yang mempunyai kewenangan untuk mengontrol perminyakan. Sedangkan, BP Migas yang sejatinya adalah korporasi dianggap sejajar dengan Pertamina, bahkan menurut Guntur, BP Migas sudah seperti negara karena bisa mengontrol Pertamina. “mereka mengakunya penjajar, padahal dalam konteks kerakyatan, korporasi harusnya berada dibawah kendali negara”, ungkapnya. Pola tersebut menurut Guntur dianggap sama dengan pola otonomi yang dijalankan didalam pendidikan. Negara mempunyai sekolah dengan status negeri dan swasta yang kendalinya berada dibawah negara, tetapi alur kontrolnya adalah manifestasi dari korporasi asing lewat undang-undang. Begitu pula dengan perguruan tinggi negeri yang hakikatnya sudah dikendalikan oleh korporasi asing, sehingga menurutnya semakin lama tidak akan ada institusi pendidikan yang berlabel negeri lagi. Tak hanya itu, Guntur juga mengutarakan bahwa aset-aset negara Indonesia telahdipreteli melalui undang-undang dan sudah berpindah ketangan korporasi.“jangan kaget kalau uns bisa menjadi kampusnya George Soros, siapa yang punya modal banyak, akan bisa mengakuisisi kampus“. Tuturnya. Hal tersebut juga diakui oleh Sofyan Efendy. Mantan Rektor UGM yang pernah menjadi orang kepercayaan Mantan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie selama sembilan tahun itu membenarkan, bahwa aset-aset bangsa Indonesia sudah dijarah oleh para pemodal multinasional lewat permainan perundang-undangan. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asingadalah satu-satunya legislasi yang dianggapnya sebagai biang keladi dari proses menjamurnya praktik liberaliasi dan komersialisasi terutama dibidang pendidikan. ”Ya intinya pada UU permodalan asing itu, bukan pada UU PT dan lain-lain, itu hanya imbasnya”. ungkap nya. Ketua Ikatan Guru Indonesia,


Regulasi Yang Meliberalisasi Pendidikan Oleh, Darmaningtyas*

P

endidik an, di mana pun di dunia ini adalah hak yang melekat pada setiap warga Indonesia, bila berpijak pada Pembukaan UUD 1945 juga menempatkan pendidikan sebagai hak yang harus dimiliki oleh setiap warga. Sebab pendidikan adalah sarana untuk pencerdasan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut. Selama lebih dari 50 tahun, sampai berakhirnya Rezim Orde Baru, pengakuan pendidikan sebagai hak itu kurang tegas alias samara-samar. Tapi sejak amandemen UUD 1945 yang Pasal 31menyatakan: (1). Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; dan (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; maka pengakuan akan hak itu makin jelas. Apalagi Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 2005 yang di dalamnya mengakui bahwa pendidikan itu sebagai hak yang melekat pada diri setiap warga negara (HAM). Secara empiris, pendidikan juga berperan sangat besar dalam memajukan bangsa dan negara. Hanya negara yang memperhatikan pendidikan bagi warganya lah yang dapat mencapai kemajuan ilmu pengetahuan maupun kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sebaliknya negara-negara yang tidak memperhatikan pendidikan warganya, akan semakin tertinggal dalam banyak hal. Ironisnya, Indonesia sebagai negara yang secara formal mengakui pendidikan itu sebagai hak dan secara empiris merupakan negara berkembang, justru mengabaikan pendidikan warganya. Ketika angka partisipasi pendidikan dasar belum mencapai 100%, angka partisipasi pendidikan menengah belum mencapai 70%, dan angka partisipasi pendidikan tinggi baru mencapai 14 persen. Orde Baru dulu punya target angka partisipasi pendidikan tinggi pada tahun 2010 mencapai 25 persen, Pemerintah SBY-JK sekarang justru membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada liberalisasi pendidikan. Konsekuensi dari

liberalisasi pendidikan itu adalah pendidikan tidak menjadi hak dasar setiap warga, tapi akan menjadi barang dagangan, sehingga hanya mereka yang mampu membayar lah yang dapat menikmatinya. Berawal Privatisasi PTN Liberalisasi pendidikan sebetulnya dimulai dari PP No.61/1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum, yang kemudian diikuti dengan PP No. 152, 153, 154, dan 155 tahun 2000 yang mengatur privatisasi UI, UGM, IPB, dan ITB dalam bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Sejak itulah keempat PTN terkemuka itu kemudian diikuti oleh PTNPTN lainnya menjadi sangat mahal dan hanya terjangkau oleh golongan kaya saja. Celakanya PTN seperti USU (Universitas Sumatra Utara), UNAIR (Universitas Airlangga), dan UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung, mengikuti langkah UI, UGM, ITB, dan IPB tersebut. Akibatnya, PTN-PTN tersebut makin tidak terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat. Privatisasi PTN itu akibat dari tekanan IFM agar Indonesia mengurangi subsidi untuk kebutuhan sosial dasar sehingga dapat mencicil utang luar negerinya. Kebijakan liberalisasi itu diberikan payung hukum dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Semangat dari UU Sisdiknas baru itu adalah liberalisasi pendidikan dengan cara membuka lebar masuknya kekuatan modal asing ke dalam pendidikan di Indonesia dan melemparkan tanggung jawab pendanaan pendidikan kepada masyarakat. UU Sisdiknas yang baru ini pula yang mengamanatkan pengelolaan pendidikan formal dalam bentuk badan hukum pendidikan dan diatur dengan undang-undang tersendiri (Pasal 53). Berdasarkan pasal tersebut, sekarang pemerintah tengah menyusun RUU BHP (Rancangan Undangundang Badan Hukum Pendidikan). Seluruh substansi RUU BHP ini adalah liberalisasi pendidikan RUU BHP itu kelak bila disahkan menjadi Undang-undang akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melepaskan tanggung jawab pendanaan pendidikan dan menyerahkannya kepada swasta atau mekanisme pasar. Oleh sebab itu, bagi mereka yang masih dapat berfikir waras, RUU BHP itu harus ditolak mentah-mentah. Kita tidak memerlukan UU BHP karena pengelolaan pendidikan sudah memiliki dasar yang kuat berupa UU Sisdiknas. Bila RUU BHP akan disahkan menjadi UU, lalu mau dikemanakankah UU Sisdiknas yang disusun dengan menimbulkan gejolak sosial tersebut? PP yang Menelikung Tapi sebelum RUU BHP disahkan menjadi UU, sebetulnya telah muncul ber-

bagai bentuk peraturan baru yang sifatnya meliberalisasi sistem pendidikan nasional. Peraturan baru itu di antaranya adalah pertama, Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 dan 77 tahun 2007 yang merupakan implementasi dari UU tentang Penanaman Modal Asing yang didalamnya menyebutkan bahwa sektor pendidikan merupakan sektor yang terbuka bagi PMA dengan prosentase kepemilikan maksimal 49%. Kedua, PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. PP No.48/2008 ini memiliki semangat pelepasan tanggung jawab negara dalam pendanaan pendidikan dan menyerahkannya kepada masyarakat atau asing. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 ini akan menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk melepaskan beban tanggung jawabnya dalam mendanai pendidikan bagi warganya dengan alasan bahwa tanggung jawab pendanaan pendidikan tidak hanya ada pada pemerintah, tapi juga ada pada masyarakat. Sekaligus menjadi landasan kuat bagi sekolah untuk melakukan pungutan. Sebab pada Bab V tentang Sumber Pendanaan Pendidikan, pasal 51 ayat 4 butir c (dan sejumlah pasal lainnya) dikatakan bahwa : �Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari pungutan dari peserta didik atau orang tua/ walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan�. Bunyi pasal seperti itu jelas menelikung perjuangan masyarakat yang selama ini menuntut dihentikannya berbagai pungutan yang tidak perlu dan dilakukan oleh sekolah. Sekolah dengan berlindung pada PP tersebut dapat terbebas dari tuntutan masyarakat. Sebaliknya posisi masyarakat semakin lemah. Menyadari hal itu maka selagi PP itu baru (diundangkan tanggal 4 Juli 2008), masyarakat harus secepatnya melakukan judicial review ke MA agar secepatnya dapat direvisi. Ada pula RPP PPP (Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan). RPP PPP ini selain akan memperkukuh PP tentang Pendanaan Pendidikan, juga akan memperkokoh RUU BHP karena lebih dari 10 pasal dalam RPP PPP mengacu pada RUU BHP. Inilah ironisnya Departemen Pendidikan Nasional yang biasa berfikir tidak logis, karena sebuah RUU yang masih dalam taraf pembahasan sudah diacu untuk pembuatan RPP baru. Apa dampak langsung dari semua perundangan/peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang pendidikan tersebut? Tidak lain kecuali pendidikan akan menjadi makin mahal, karena menjadi barang komoditas, pemerintah melanggar konstitusi negara, rakyat Indonesia akan makin bodoh, dan bangsa Indoneia akan makin tertinggal dari negara-negara lain yang warganya makin cerdas.


MTV/Ricki/Karikatur

Sosial

Bingkisan untuk sang Dosen Ujian skripsi (pendadaran) merupakan salah satu momen yang sangat dinantikan setiap mahasiswa. Segala atribut tak pelak dipersiapkan untuk menunjang terlaksananya ujian. Tidak ketinggalan bingkisan untuk sang dosen, meskipun tidak wajib namun sangat penting mengingat tradisi yang sudah mengakar kuat.

Oleh, Janah Puji Astuti

S

eketika wanita itu pun berlari ketika mendengar ucapan salam dari kami (crew Motivasi). Di belakang pintu yang mulai terbuka itu tampak seorang wanita manis dengan senyum simpul yang menghiasi wajahnya. Wajar saja, Wahyu Wulandari sudah menyandang gelar sebagai seorang sarjana muda setelah bulan September. Ia berhasil mengentaskan studinya di jurusan Agribisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Dengan gaya busananya yang santai, ia menceritakan tentang ujian skripsi yang sudah dilaluinya. Ia mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang begitu mencolok dengan ujian pada umumnya. Setelah berbagai keperluan disiapkan, ujian pun berlangsung sebagaimana mestinya. Bentuk apresiasi yang dilakukan untuk menghargai para dosen yang sudah mengujinya, Wulan menyuguhkan hasil karya yang berupa produk dan memberikan kenang-kenangan. Para dosen pun menerimanya dengan tangan terbuka dan menganggap hal itu sebagai ucapan terima kasih biasa.

Terjebak dengan Tradisi “Sebenarnya tidak ada kewajiban hanya sebuah tradisi,� ungkap mahasiswa yang baru menyelesaikan studinya dari Pendidikan Matematika FKIP UNS, Afifatul Ummah. Mahasiswa angkatan 2007 ini menjelaskan bingkisan untuk dosen itu bukan sesuatu yang harus ada ketika ujian berlangsung. Tradisi ini memang sudah berkembang sejak lama. Tidak adanya peraturan yang jelas tidak mengakibatkan tradisi ini tetap terpelihara. Bagi sebagian mahasiswa, mereka memanfaatkan momen ini untuk memberikan penghargaan kepada sang dosen. Lewat penuturan mahasiswa D3 Perpajakan yang kini melanjutkan studinya di S1 Akuntansi, Alvian Noviandhika, adanya bingkisan untuk dosen dalam prosesi ujian merupakan murni keinginan dari mahasiswa. Alih-alih sebagai penghargaan dan bentuk lain dari ucapan terima kasih. “Di fakulltas kami sebenarnya sudah ada larangan untuk tidak membawa bingkisan dalam bentuk apapun,� tambah Alvian. Namun lagi-lagi hanya karena tradisi yang sudah berjalan sebelum-

nya. Alvian juga menjelaskan lebih lanjut bahwa pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang membawa bingkisan pada saat ujian berlangsung apalagi jika ujian yang dilaksanakan diluar jadwal yang sudah ditentukan oleh fakultas. Mengurangi Obyektivitas Belum lama badan ini tersandar di kursi empuk dengan ruangan penuh udara sejuk tempat dimana orang nomor satu di Fakultas Ekonomi UNS (FE UNS) itu bekerja. Sekretarisnya sudah mempersilahkan untuk segera masuk dalam ruangan yang lebih luas. Lelaki yang sudah tidak muda lagi itu menggunakan kopiah dan kemeja yang sangat rapi. Dengan halus ia mempersilahkan duduk. Keadaan pun berubah ketika Dekan FE UNS, Dr. Wisnu Untoro M.S. berbicara mengenai bingkisan untuk dosen. Nada bicara yang serius tak kuasa menutupi sifat ramahnya. Menurutnya, bingkisan untuk dosen bukanlah sesuatu yang baik. Ia khawatir hal ini bisa menimbulkan sifat subyektif dalam melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Ketika


Sosial mahasiswa yang satu dengan yang lain membawakan sesuatu yang berbeda maka bisa saja sang dosen memberikan penilaian yang berbeda. Perbedaan yang dikhawatirkan bukan berdasarkan kemampuan melainkan berdasarkan kualitas bingkisan yang dibawakan. Hal ini bukan berarti Wisnu mengira bahwa mahasiswa bisa menggunakan “guna-guna” melalui bingkisan namun keadaan semacam ini bisa mengurangi keobyektifitasan dalam menilai. Kekhawatiran dari Dekan FE UNS itu tidak terjadi dalam diri Wulan. Ia mengaku bahwa tidak ada perbedaan dalam penilaian ketika mahasiswa membawa bingkisan dengan yang tidak membawa apapun. Tergantung niat dalam diri mahasiswa itu sendiri. “Mau bawa bingkisan atau tidak, sama saja,” pekik Wulan. Hanya saja ada sesuatu yang kurang ketika ujian tidak membawa apapun untuk para penguji. Adanya sikap “pekewuh” juga dijadikan kambing hitam bagi para mahasiswa untuk tetap bertahan pada pendiriannya untuk membawa bingkisan saat ujian. Dekan FE UNS juga menegaskan bahwa bentuk penghargaan bagi seorang dosen tidak hanya tercermin lewat bingkisan apalagi makanan. Penyajian hasil karya skripsi yang bagus dan presentasi yang lancar juga bisa dijadikan alat untuk menghargai para dosen baik penguji maupun pembimbing. Dalam hal ini dosen akan lebih bangga dengan hasil ujian yang baik daripada bingkisan yang mahal dan bermerek. Memberatkan Mahasiswa Beberapa mahasiswa mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam menyikapi seputar bingkisan untuk dosen ketika pendadaran berlangsung. Menurut Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris (ESA) Raditya Muhamad, hal ini bisa menambah beban mahasiswa apalagi mahasiswa yang hendak melakukan ujian skripsi. Mereka sudah cukup repot mempersiapkan segala macam untuk melakukan ujian skripsi, belum lagi ditambah memikirkan bingkisan untuk dosen. Untuk mengatasi hal itu, Raditya dibantu dengan teman-te-

mannya yang tergabung dalam ESA memberikan bantuan kepada mahasiswa yang hendak melakukan ujian skripsi. Mereka menyiapkan konsumsi serta perlengkapan lainnya seperti Liquid Crystal Display (LCD). Pernyaataan tersebut dipertegas dengan ungkapan Sekretaris Program

Dr. Wisnu Untoro M.S Dekan FE UNS

Ketika mahasiswa yang satu dengan yang lain membawakan sesuatu yang berbeda maka bisa saja sang dosen memberikan penilaian yang berbeda

Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Teguh Sarosa, S.S., M.Hum. Menurutnya, hampir empat bulan program studinya sudah bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) untuk membantu mahasiswa yang akan melakukan ujian skripsi. Hal ini semata-mata hanya untuk meringankan beban mahasiswa. Pihaknya juga sudah menyerukan pengumuman untuk tidak membawa bingkisan dalam bentuk apapun ketika ujian. Cukup dengan konsumsi yang sudah dipersiapkan melalui anak-anak HMP. Afifatul Ummah mengaku bahwa dirinya tidak merasa keberatan jika harus membawa bingkisan untuk dosen. Namun ceritanya akan lain jika bagi mahasiswa yang kurang mampu dari segi ekonomi tentunya mereka akan terbebani dengan hal ini. Menurut Wisnu hal-hal semacam ini tidak pantas untuk dilakukan karena memang bukan sesuatu yang baik. Apalagi mulai tahun ajaran yang baru ini mahasiswa sudah harus menanggung beban Uang Kuliah Tunggal (UKT) jadi dirinya tidak ingin beban mahasiswa bertambah berat lagi.

Perlu Adanya Penegasan Berbagai upaya untuk menghilangkan tradisi bingkisan untuk dosen dilakukan oleh beberapa pihak. Birokrat FE UNS menekankan kepada seluruh bawahannya untuk meniadakan bingkisan untuk dosen. Meskipun belum ada peraturan secara resmi dan tertulis dari pihak fakultas. Baginya peraturan secara lisan itu lebih dari cukup. Ia menegaskan bahwa tidak perlu ada pengawasan secara khusus ke bawah. “Fakultas kami tergolong sempit jadi sangat mudah untuk memantau jika terjadi penyelewengan,” jelas Wisnu. Pemimpin tertinggi FE UNS ini mempersilahkan kami untuk bertanya kepada seluruh dosen dan karyawan untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakannya bukanlah rekayasa. Hal ini senada dengan penuturan Alvian ,“dosen menolak bingkisan selain konsumsi.” Bahkan ada dosen yang mengancam tidak meluluskan mahasiswa jika ia membawa bingkisan. Hal ini sudah mencerminkan adanya upaya penghapusan tradisi ini secara perlahan. Kondisi yang hampir sama terjadi di Fakultas Pertanian UNS yaitu melalui diskusi bersama dalam wadah seminar program studi. Mereka berdiskusi untuk menghapuskan pembawaan bingkisan yang berupa konsumsi dan sebagainya. “Namun hal ini belum bisa dilaksanakan, masih membutuhkan proses,” jelas Wulan. Sementara itu, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sudah ada usaha yang dilakukan untuk menghapus tradisi ini. Salah satunya adalah program studi Bahasa Inggris. Penghapusan tradisi dilakukan melalui papan pengumuman maupun media sosial. Pihak program studi memberikan penegasan kepada seluruh mahasiswa yang hendak melakukan ujian skripsi untuk tidak membawa bingkisan baik yang berupa konsumsi maupun kenang-kenangan. Sementara itu, Afifatul Ummah mengharapkan agar dari pihak FKIP mengeluarkan peraturan yang tegas secara tertulis. Hal ini bertujuan agar pemberian bingkisan untuk dosen tidak dijadikan alibi oleh para mahasiswa untuk mengambil hati para dosen. Segera Afifah pun memberikan salam seraya berbalik badan lantaran harus undur diri karena kesibukan di tempat lain.


Deducto

Menelisik Realitas Menjamurnya BIMBEL Bimbingan Belajar (Bimbel) tumbuh subur bak jamur di musim penghujan. Terbesit segudang tanya mulai dari perbaikan dalam dunia pendidikan atau hanya sekedar meraub keuntungan. MTV/Aditya DAY

Oleh, Winda Dyah dan Fajar R

P

endidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Melirik pengertian tentang pendidikan di atas yang dikutip dari Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003, bisa kita ketahui bahwa pendidikan itu alat yang vital bagi diri kita sendiri, orang lain serta bangsa dan negara. Saking vitalnya, sampai-sampai orangtua rela merogoh kocek lebih dalam demi memfasilitasi anaknya untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Harapan akan masa depan cerah anak tercinta selalu menggantung dibenak mereka. Ibaratnya, sekolah adalah gantungan untuk mencapai masa depan yang sukses. Tak cukup mengeluarkan pundipundi rupiah fantastis untuk membiayai pendidikan formal saja. Orang tua rela merogoh kocek tambahan untuk mengikutkan anaknya pada bimbingan belajar demi meningkatnya prestasi akademik si anak. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu warga Desa Kentingan, Komang. Komang yang anaknya sekolah di SD WARGA juga mengaku bahwa agar prestasi anaknya meningkat dan rangkingnya naik. Les privat dengan guru da-

tang ke rumah satu minggu dua kali sengaja ia pilih untuk menunjang nilai anaknya. Sejalan dengan Komang, Bu Roni, warga Solo juga mengungkapkan, “nggak papa mbak anak ikut les lagi. Supaya nilainya semakin bagus.” Padahal, anak Bu Roni, Gaza, yang masih duduk di kelas 1 SMP, pulang dari sekolah sudah pukul empat sore karena ada les tambahan dari sekolah. Bimbel Menjamur Seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap bimbel, saat ini banyak dijumpai bangunan-bangunan bimbel. Bak jamur di musim hujan, beraneka bimbel tumbuh dengan pesat, mulai dari yang sudah mempunyai nama, seperti Primagama, Ganesha Operational, Neutron, Al-Fikr, ELC, SMARTGAMA, ELTI ataupun yang masih tergolong baru seperti Generasi Pintar. Rupanya, tingginya minat orangtua dan anak untuk ikut bimbel tersebut terbaca oleh sebagian orang untuk mendirikan bimbel. Dimas Teguh Saputra, alumnus PGSD FKIP UNS ini mendirikan bimbel baru “GENERASI PINTAR” yang beralamat di Jl.Raya Jumantono (Depan Polsek Jumantono), Karanganyar pada Mei 2012 lalu. Menurutnya, bisnis di bidang pendidikan peluang sangat besar dalam jangka panjang karena semua manusia di dunia ini semakin membutuhkan pendidikan. Menjamurnya bimbel tersebut dika-

renakan tingginya minat siswa dan para orang tua yang tengah mengalami kebingungan karena tingginya tuntutan sekolah. Diungkap oleh Tri Budi Santoso, Dosen UNS yang juga merupakan seorang pengamat pendidikan, tingginya minat siswa untuk ikut bimbel, serta menjamurnya bimbel dikarenakan oleh padatnya muatan kurikulum yang harus disampaikan oleh di sekolah. “Pelajaran yang diajarkan anak banyak sekali, sehingga anak SD kelas IV saja membawa puluhan buku termasuk buku catatan, buku pelajaran dan buku lembar kerja siswa (LKS),” tandasnya. Dengan demikian bisa dibayangkan berapa banyak pelajaran yang harus dikuasai oleh anak. Sehingga, guru sering mengajarkan materi tetapi tidak tuntas bahkan kadang langsung memberikan jalan pintas sehingga anak tidak mengetahui proses bagaimana sesuatu bisa terjadi. “Pembelajaran lebih menekankan pada end product bukan proses yang seharusnya diketahui oleh anak. Karena banyaknya materi pelajaran dan pembelajaran yang tidak tuntas akhirnya anak tidak semuanya memahami materi yang disampaikan oleh guru,” tambah Budi. Selain padatnya kurikulum, Ujian Akhir Nasional (UAN) dan ujian masuk Perguruan Tinggi (PT) adalah alasan lain tingginya minat mereka terhadap bimbel. Sebenarnya fungsi UAN adalah sebagai evaluasi tentang tingkat penyerapan dan pemahaman siswa selama dia mengenyam pendidikan disekolah. Setelah siswa sukses melewati UAN, siswa harus menghadapi kembali ujian masuk PT yang bertujuan untuk menyaring siswa untuk masuk ke dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi agar dalam belajar dengan jenjang tertentu kualitas peserta didik bisa meningkat. Munculnya bimbel menunjukkan dengan sangat jelas betapa masyarakat Indonesia pada umumnya terlalu mementingkan keinstanan di bidang ilmu pengetahuan. Bimbel dengan senjatanya “ cara praktis “ secara tidak langsung merusak sistem berfikir siswa. Karena cara praktis yang menyuguhkan keinstanan ini membuat anak menjadi malas. Bak mie instan, jika dikonsumsi berlebihan akan berbahaya bagi tubuh kita. Jika mie instan berbahaya bagi tubuh, maka kemalasan akan berbahaya bagi masa depan yang gemilang. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Budi, lelaki yang tengah menempuh program doktoral di Occupational Therapy, Faculty Human Health Science


Tokyo Metropolitan University, Tokyo, Jepang ini mengungkapkan bahwa hal ini bisa jadi merupakan potret gagalnya pendidikan di indonesia. “Sekolah tidak lagi mampu memberikan pendidikan secara tuntas karena banyaknya materi yang harus diajarkan pada murid dan pembelajaran hanya menekankan pada end product dan menghabiskan mata pelajaran yang harus dipelajari tetapi tidak menekankan pada proses,” ujarnya. Karena faktor ketidaktuntasan materi di sekolah itulah, membuat bimbel laris manis diikuti oleh para siswa untuk mendapatkan end product, yakni nilai yang tinggi. Jika ditelisik lebih jauh, kecerdasan bukanbersifat kognitif saja. Menurut Teori Howard Garner, ada 8 Jenis kecerdasan, atau yang sering disebut Multiple Intelligence (Kecerdasan Majemuk). Kecerdasan bahasa, ketrampilan matematika, intrapersonal, interpersonal, visual spasial, gerak badan, musik, natural dan eksistensial merupakan elemen-elemen multiple intelligence. Agaknya, kecerdasan majemuk tidak terlalu digembleng di sekolah. Mengenai orientasinya, pendidikan di Indonesia lebih menyasar ke arah kognitif dan kecerdasan intelektual. “Pendidikan kita lebih memfokuskan pada kecerdasan intelektual, maka seseorang yg pintar itu hanya dinilai dari IQ, nilai akademis, makanya banyak bimbelbimbel bermunculan, karena mereka lebih mengarahkan ke hal-hal yang arahnya instan, atau praktis,” tutur Dosen FISIP UNS, Eka Nada Shofa Alkhajar. Sasaran pendidikan yang demikian dinilai Eka menjadi biang kerok bimbel merebaknya dimana-mana. “Bimbel mengajarkan cara cepat untuk menyelesaikan soal-soal, hal itu dikarenakan pendidikan kita lebih menyasar ke arah kognitif, maka menjamurlah bimbel karena mengarahkan ke hal-hal yg bersifat instan/praktis, akibatnya dalam pendidikan kemampuan menyelesaikan soal secara cepet, berbasiskan hapalan atau drilling,” tambahnya. Dalam konteks pengetahuan drilling itu level paling rendah. Jadi esensi dari pembelajaran/pendidikan itu malah tidak ada. “Karena memang fokusnya kesana, orientasi pada hasil, proses belajar, esensi pendidikan yg tidak instan dan proses yang panjang semakin terlupakan, sehingga esensinya hanya lulus UN, masuk perguruan tinggi, nilai bagus. Multiple intelegensi terlupakan, seperti kecerdasan akhlak. Hal itu akan memunculkan orang-orang yang bermental pragmatig.” Budi mengungkapkan bahwa belajar adalah bagaimana mengajarkan anak yang belum bisa menjadi bisa, yang tidak trampil menjadi trampil dan yang tidak memiliki budi pekerti yang tidak atau kurang baik menjadi anak yang memiliki budi pekerti yang luhur. Sehingga anak bisa dan trampil menguasai pelajaran a-

MTV/Winda

Deducto nak juga memiliki budi pekerti yang luhur. Sehingga pembelajaran yang hanya menekankan komponen kognitif saja akan membuat anak Indonesia menjadi memilki ketrampilan dan budi pekerti yang tidak seperti yang kita harapkan dimana nilai-nilai kejujuran, sopan santun dan etika mulai luntur. Seperti yang kita lihat sekarang ini anak sekolah dan mahasiswa tidak memiliki “soft skills” yang baik. Seperti yang diungkapkan Eka, bahwa bimbel mengajarkan cara praktis untuk mengerjakan soal-soal tersebut, hal inilah yang diincar oleh para murid SMA. Salah seorang murid dari SMA Swasta di Solo, Bagas, mengungkapkan bahwa salah satu keistimewaan bimbel adalah adanya cara praktis yang diajarkan oleh bimbel untuk mengerjakan soal yang rumit. Misalnya, pelajaran matematika di sekolah sebenarnya diajari cara mengerjakan, tapi rumit banget caranya. Ia lebih suka di bimbel dengan cara yang praktis karena dianggap tidak memb u a n g waktu. Ia juga bangga bisa mengajark an cara praktis itu kepada temantemannya . Hal ini sangatlah di tentang oleh gurunya sendiri, pengajar SMA BATIK 2 Surakarta yang tidak mau disebutkan namanya. “Saya sangat tidak setuju dengan di ajarkannya murid-murid pakai cara praktis. Murid menjadi suka hal-hal yang berbau instan,” terangnya. Padahal, semestinya sekolah mengajarkan cara menyelesaikan soal atau suatu masalah dengan jalan yang benar, bukan dengan jalan pintas. Karena pada dasarnya proses belajar itu yang paling penting. Budi mengungkapkan pendidikan hanya beriorientasi pada hasil belajar. Mereka cenderung lupa dengan proses yang panjang karena dalam benak para siswa hanya nilai bagus, lulus UN, bahkan diterima di perguruan tinggi yang baik. Pemikiran semacam ini yang melahirkan siswa yang bersifat pragmatik. Kesenjangan Sosial Menyinggung mengenai biaya mengikuti bimbel, Kepala Unit Ganesha Operation (GO) Pangemong, Aziz, menuturkan biaya untuk mengikuti satu paket bimbingan bervariasi. “Tergantung

program yang diambil. Misalnya, kelas reguler 1 paket program untuk 1tahun 3,5 juta rupiah, untuk paket platinum, 10juta rupiah,” ungkapnya. GO juga menyediakan program gold, yang mempunyai keunggulan jaminan diterima SNMPTN, kelas ber-ac maksimal 10 anak. Biayanya tak tanggung-tanggung, lebih dari 12 juta rupiah. Melihat dari hal diatas, biaya bimbel bukanlah biaya yang murah. Bahkan lebih mahal dari SPP sekolah. Namun mahalnya biaya tersebut tak menjadi masalah bagi sebagian orang,“nggak apaapa mbak, anak ikut les lagi. Supaya nilainya semakin bagus. Biar bisa masuk kedokteran,” ujar Bu Sony. Dari fantastisnya biaya yang harus dirogoh untuk membayar bimbel, sudah barang tentu bimbel menimbulkan kesenjangan sosial. Tingginya harga patokan dari setiap bimbel mengakibatkan hanya orang-orang tertentu yang bisa ikut bimbel. “Gimana bisa mengeleskan anak saya, wong buat makan sama saku sekolah aja ngepas,” ujar pedagang sayuran di desa Kagokan Sri Lestari. Sri juga mengakui masih memiliki tanggungan menyekolahkan dua orang anak, SD dan SMP. Tidak jauh beda dengan ungkapan Sri, Eka mengutarakan bahwa bimbel menciptakan ruang pendidikan baru yang sifatnya elitis, eksklusif dan mahal, sehingga hanya orang-orang yang punya duit yang bisa mengakses Selain Sri dan Eka, murid lain, Ali, yang satu sekolah dengan Bagas juga kurang setuju dengan adanya bimbel karena biayanya yang selangit, “Larang banget og bu. Sekolah saja sudah mahal, mumet wisan, oj meneh les. Sing les kuwi sing duite turah-turah bu “ ungkap bocah itu dengan polosnya. Bak ular berkepala dua, menjamurnya bimbel menimbulkan efek positif sekaligus juga merupakan cerminan negatif dari kondisi dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP UNS, Alqaan M I. “Keberadaan bimbel itu sendiri ada nilai negatif dan positifnya. dari segi positifnya, bimbel menyadarkan siswa bahwa mereka butuh ilmu lebih dari yang didapatkan dari sekolah. Negatifnya, bimbel Merupakan imbas dari sistem pergantian kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Fenomenanya, guru menyampaikan pembelajaran dengan cara yang sama, apapun kurikulumnya.” Lebih lanjut, Alqaan menjelaskan kelahiran bimbel bukan dikarenakan kegagalan fungsi sekolah, namun reaksi dari sekolah yang mengutamakan nilai kognitifnya saja. Sesungguhnya fungsi sekolah itu mencerdaskan bangsa untuk menjadikan manusia seutuhnya. Jika sekolah kembali pada fungsinya maka bimbel pun tidak bisa berkutik lagi.


Foto

Semangat calon generasi penerus bangsa untuk menuntut ilmu patut diacungi jempol. Meskipun mereka harus menempuh perjalanan yang jauh namun hal itu tidak memadamkan semangat mereka. Jalan panjang berlubang diantara hamparan sawah nan hijau menjadi saksi bisu perjalanan mereka setiap hari. Tak jarang tawa-tawa kecil itu menghiasi bibir indah anak yang masih teramat muda itu. Ada yang memilih untuk bersepeda bersama teman-temannya namun ada juga yang diantar oleh orang tuanya. Ada yang memilih jalan kaki dan menikmati segarnya udara pagi.


Foto

Ditengah-tengah semangat anak-anak untuk menuntuk ilmu. Terdapat potret muram dalam dunia pendidikan. Sekolah yang semestinya menjadi tempat bernaung bagi anak-anak yang mau belajar justru rusak dan tidak terurus. Sungguh ironis sekali mengingat tak ada lagi senyum kebahagiaan yang menghiasi sekolah ini.

Foto Oleh Aditya Ristianang


Sebuah Bukti Eksistensi Kami


Majalah LPM Motivasi FKIP UNS edisi 41 1