LACAK
Administratur Perhutani KPH Kendal, Sunarto:
“Yang Penting Warga Manut” Tsania Faza| HIMMAH
P
erusahaan Umum (Perum) Perhutani bertugas mengelola seluruh kawasan hutan yang terhampar di pulau Jawa dan Madura. Pada 2014, Kementrian Kehutanan menetapkan lahan yang telah puluhan tahun digarap oleh warga Desa Surokonto Wetan. Penetapan itu mendapatkan penolakan dari warga. Penolakan itu juga didukung oleh aktivis lingkungan, akademisi, dan mahasiswa. Mereka menilai, proses penetapan kawasan hutan tersebut janggal (baca: Tergusur dari Tanah Leluhur). Selain itu, penetapan kawasan hutan tersebut dinilai merampas ruang hidup warga. Akibat penolakan tersebut, tiga orang warga desa Surokonto Wetan, Nur Aziz, Mujiono, dan Sutrisno Rusmin, dilaporkan ke polisi oleh Perhutani. Di Pengadilan Negeri Kendal mereka divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsider enam bulan penjara. Di ruangan kantornya, Sunarto, Administratur Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kendal mengatakan kepada HIMMAH bahwa ia telah melakukan berbagai cara dalam persoalan tukar-menukar kawasan tersebut. Katanya, ia hanya mau warga itu manut dengan Perhutani. Hal itu pula lah yang membuat ia memerintahkan anak buahnya, Rovi Tri Kuncoro, untuk melaporkan tiga orang warga desa Surokonto Wetan ke kepolisian. Berikut wawancara lengkap Sunarto dengan tim reportase Himmah, Nurcholis Ainul R.T. dan Tsania Faza yang dilakukan pada pada 16 Januari 2017.
66
HIMMAH Edisi 01/Thn.L /MEI 2017
