Issuu on Google+

Pelatihan, Riset, dan Pendampingan Hukum Zine ini merupakan lini kerja terbitan dari Lingkar Advokasi Mahasiswa (LAW) Unhas. Dapat diperbanyak dan disebarluaskan.

// edisi #1 September 2012 //

Direktur : Nasrullah | Redaktur Pelaksana: Hepta Nur Azzam | Reporter: Zainal, Fakhruddin, Ardiyansyah, Al-Fayet, Mahatir | Editor: Maula | Design & Tata Letak: Khaerul Ichsan, Mandala |

//Tim Advomedia Benang Merah// Lingkar Advokasi Mahasiswa (LAW) Unhas lawunhas@gmail.com

www.lawunhas.wordpress.com Dan, yah, sebelum LAWtorial ini menjadi seperti kuliah yang membosankan, kami hanya ingin mengucapkan: selamat mengurai benang kusut! Zine ini tidak punya rencana reguler untuk terbit. Selain menghindari kerja retuil, kami hanya ingin agar terbitan-terbitan seperti ini bisa selalu hadir dalam disaat-saat dimana memang dibutuhkan--bukan sekedar menunaikan rutinitas. dibahas dan tak kunjung mendapatkan titik temu. Lembaga dan birokrasi yang tarik menarik dalam sebuah isu yang sebenarnya sudah sekian lama mengintai: intervensi jahat yang mengekang. Juga, kamu bisa membaca ulasan tentang kejahatan yang lebih beringas dan sistemik yang dibawa dalam lembar negara yang bernama Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU PT). Sistem dan kebijakan ini terlihat terpisah namun sebenarnya saling berkait erat. Terkesan tidak berhubungan namun sebenarnya memiliki benang merah yang akan diurai dalam zine sederhana ini.

ENGADERAN

P

ergerakan dan pengaderan adalah ruh dari

lembaga kemahasiswaan. Pengaderan bagi

PMB sehingga menjadi P2MB (Penerimaan dan Pembinaan Mahasiswa Baru).

sosial di lingkungan masyarakat (PSK,Gelandangan,Pencuri,dll).

Sejak berdirinya Unhas, berbagai nama telah

digunakan oleh instansi pemerintah yang terkait dengan permasalahan sosial, terutama menyangkut penyakit

mengenai proses penerimaan mahasiswa baru.

tidak sesuai dengan konstitusi lembaga kemahasiswaan yang bersifat kader. Istilah pembinaan sendiri sering kali

dinamika mengenai pengaderan, terkhusus

kewajiban peserta pembinaan. Hal ini seringkali tidak disadari, namun penggunaan istilah pembinaan sangatlah

lancar. Unhas sendiri telah melalui banyak

mengatur pada hal yang sifatnya substansial, mulai dari waktu, tempat, materi, metode, bahkan sampai hak dan

sehingga segala fungsi organisasi dapat berjalan

kala itu sangat negatif memandang pengaderan. Namun ternyata penggunaan istilah tersebut berlanjut sampai

akan terbentuk kader-kader yang berkualitas

Penggunaan istilah pembinaan baru digunakan pada tahun 2011, dengan dalih meredam opini masyarakat yang

organisasi. Dengan pengaderan yang baik maka

Istilah pembinaan merupakan istilah formal yang digunakan untuk menggantikan istilah pengaderan.

lembaga kemahasiswaan merupakan jantung

.

P

ENYAKIT SOSIAL

www.flickr.com/photos/lawunhas www.youtube.com/user/LAWUnhas @law_unhas Zine yang kamu genggam sekarang ini adalah bayi pertama yang bisa kami lahirkan dari rahim organisasi yang juga baru belajar merangkak, mengunyah peristiwa, namun tak mau tinggal diam ketika kakinya diinjak. Sebuah tempat kecil yang menampung semangat dan kerisauan tentang gerakan yang stagnan, mati suri, dan terjebak pada fragmentasifragmentasi simbolik. LAW Unhas dan zine ini lahir dan mencoba mengisi posisi yang kosong itu. Sembari mengajak sebanyak mungkin pihak untuk bersama belajar melepar batu pada penguasa dan pengusaha yang jahat dan tamak. Di edisi perdana ini, kami membawa sebuah polemik yang belum habis eperti kata Pramoedya, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Maka di sela-sela libur semester, kesibukan Kuliah Kerja Nyata, penolakan P2MB, dan bebasnya Ariel Noah dari penjara--kami menata batu-batu tulisan yang bisa mengabadikan kegelisahan dan pikiran-pikiran risau tentang kehidupan.

S

LAWtorial

disematkan untuk proses pengenalan lingkungan/orientasi pada mahasiswa baru, mulai dari Posma, Ospek, Intervensi Birokrat

PMB, dan sekarang P2MB.

Birokrat mengintervensi lembaga kemahasiswaan sudah bukan cerita baru, tetapi mengintervensi pengaderan

Transformasi Istilah

intervensi dan tidak sesuai dengan prinsip lembaga kemahasiswaan yang sudah termaktub di regulasi.

sebaliknya, pihak birokrat makin menguatkan intervensinya dengan menggandeng pembinaan dalam kegiatan

menandakan bahwa sebenarnya belum ada kesepakatan dan buku merah tersebut beserta isinya merupakan

dalam perjalanannya keterlibatan lembaga kemahasiswaan sangatlah minim. Namun yang terjadi justru

disebabkan karena setelah terbitnya buku merah gelombang penolakan terus mengalir ke pihak birokrat. Ini

perlawanan dari lembaga kemahasiswaan. PMB jelas mengebiri independensi lembaga kemahasiswaan, apalagi

mengikat semua lembaga kemahasiswaan yang ada di Unhas, namun hal ini masih rancu. Kerancuan ini

oleh birokrat kampus, PMB ini dimulai sejak tahun 2006 dan seketika itu pula tentu saja terus mendapatkan

seperti pengaderan. Proses lahirnya Buku Merah dari birokrat ini diklaim merupakan hasil kesepakatan sehingga

lembaga kemahasiswaan. Sebaliknya, pada kegiatan PMB yang terjadi adalah setiap jengkal kegiatan dikuasai

No.155/U/1998). Untuk mencapai kesepakatan tentu saja butuh proses terutama untuk masalah yang sensitif

lingkungan bagi mahasiswa baru. Pada kegiatan Ospek semua lini dipegang langsung oleh mahasiswa melalui

birokrat bisa saja mengatur lembaga kemahasiswaan asalkan sesuai dengan kesepakatan (Pasal 6.KepMen

isitlah dari Ospek ke PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) merupakan sebuah titik ekstrim kegiatan pengenalan

merupakan hal baru. Buku Merah dan begitu banyaknya perubahan istilah bukanlah masalah utama karena pihak

Pergantian istilah dari masa ke masa ini tentu saja memberikan efek terhadap kualitas kegiatan. Pergantian

Independensi Lembaga Kemahasiswaan Intervensi birokrat di bidang pengkaderan lembaga kemahasiswaan merupakan pintu masuk bagi birokrat untuk melakukan intervensi pada bidang lainnya. Beberapa kampus di luar sana sudah sangat merasakan intervensi birokrat, bukan hanya di bidang pengkaderan bahkan sampai halhal kecil seperti berdiskusi maupun melakukan demonstrasi harus seijin birokrasi kampus. Lantas

birokrat.

untuk mahasiswa. Dari prinsip tersebut jelas bahwa

segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh

prinsip lembaga kemahasiswaan yaitu dari,oleh,dan

sangat kuat, dan tak ada keraguan untuk melawan

lembaga kemahasiswaan juga dikuatkan dengan

segi hukum independensi lembaga kemahasiswaan

maupun komando ke birokrasi. Independensi

sangat jelas dan terang benderanglah bahwa dari

tidak memiliki jalur apapun baik koordinasi

(AD/ART, GBHO, Format Pengkaderan). Sehingga

Nonstruktural berarti lembaga kemahasiswaan

yang disepakati oleh lembaga kemahasiswaan

nonstruktural pada suatu perguruan tinggi.

kemahasiswaan diatur dalam peraturan tersendiri

organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan

lembaga kemahasiswaan ada dengan diinisiasi oleh

dimana independensi lembaga seperti yang

mahasiswa dan memiliki tujuan sesuai dengan

termuat di konstitusi masing-masing lembaga

ke b u t u h a n m a h a s i s wa d a n d i l a k s a n a k a n

kemahasiswaan?

sepenuhnya oleh mahasiswa, Apalagi pada Poin 3

Independensi lembaga kemahasiswaan juga

{

Pasal 3 BAB II KepMen No.155/U/1998 yang

terjamin di dalam KepMen No.155/U/1998. Pada

menyatakan

pasal 4 peraturan tersebut dijelaskan bahwa

juga

bahwa

segala

ke l e n g k a p a n / p e r a t u r a n t e r k a i t l e m b a g a

Prinsip Lembaga Kemahasiswaan adalah dari, oleh, dan untuk mahasiswa -Pasal 2 BAB I KepMen No.155/U/1998

{


Proses Pengekangan Mahasiswa Baru

P2MB K

Senin, 03 September ebijakan pihak Rektorat Universitas

Hasanuddin (UNHAS) yang mengeluarkan “buku merah” yang memuat aturan tentang konsep Penerimaan dan Pembinaan Mahasiswa Baru (P2MB) menuai kontroversi yang cukup tajam antara ihak birokrasi kampus dengan lembaga kemahasiswaan (LEMA). Penolakan dari pengurus LEMA se-Unhas terus dilancarkan. Pasalnya, P2MB dianggap sangat mengekang kewenangan LEMA dalam proses pengaderan Mahasiswa Baru saat ini. Beberapa fakultas yang telah menyatakan penolakan terhadap P2MB, diantaranya BEM FS-UH, BEM FMIPA UH, SEMA FE UH, BEM FKM UH, SEMA Kelautan UH, menyebutkan bahwa pelaksanaan P2MB oleh pihak birokrasi tidak sesuai dengan kultur masing-masing lembaga. Selain itu, P2MB merupakan keputusan sepihak dari pihak birokrat, hal ini dibuktikan dengan keluarnya surat Pernyataan Sikap penolakan terhadap pengesahan P2MB. Berbeda dengan fakultas Hukum yang tetap melaksanakan P2MB . BEM FH UH menggunakan 2 hari yang diberikan oleh pihak birokrat untuk melakukan pembinaan kepada mahassiswa baru mereka. “kebijakan yang dilakukan fakultas itu pada hakikatnya sudah benar yang salah adalah ketika birokrasi mengintervensi suatu lembaga dalam proses pengkaderan, dan adanya pembatasan-pembatasan waktu yang harus diikuti oleh lembaga dalam proses pengkaderan ini tapi lembaga FH-UH tetap menjadikan acuan untuk mengikuti buku pedoman P2MB ” tutur wakil ketua BEM FH-UH, Adventus Toling. P2MB: Penangkal Progresifitas Mahasiswa Baru Berbeda dari proses penerimaan MABA pada

INTRODUKSI UU PT P

tahun sebelumnya, P2MB 2012 menambahkan empat hari dalam jadwalnya untuk proses pembinaan (pengaderan) MABA yang dilakukan oleh LEMA. Maka dari itu segala proses pengaderan yang dilakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan dianggap illegal dan menyalahi tata tertib pelaksanaan P2MB. Pelanggaran tata tertib itu sendiri, menurut buku pedoman P2MB, akan berbuah sanksi maksimal skorsing 2 semester. Jelas terlihat bahwa pihak rektorat berusaha untuk terus mengintervensi laju progresifitas LEMA melalui pengaderannya masing-masing. Jika dilihat sepintas, pola seperti ini pernah terjadi di Universitas Negeri Makasaar (UNM). Pada tahun 2011 sebanyak 19 mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) UNM mendapatkan sanksi pemecatan dari pihak rektorat UNM. Hal ini dilakukan karena 19 mahasiswa tersebut terlibat dalam proses pengaderan MABA di luar jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pihak rektorat UNM. Mahasiswa FBS UNM sendiri sebelumnya terkenal aktif dalam menanggapi permasalahanpermasalahan sosial seperti penggusuran dan mahalnya biaya pendidikan. Namun dengan putusnya proses pengaderan yang dilakukan oleh LEMA, maka generasi-generasi yang peka terhadap permasalahan sosial juga telah hampir punah. Maka dari itu, pola ini harus kita putus untuk terus melestarikan mahasiswa-mahasiswa yang senantiasa peka akan permasalahan sekitarnya. Gencarnya kampanye birokrasi untuk menjadikan mahasiswa sebagai seorang wirausahawan, hanya akan membuat gutus adalah bulan duka bagi mahasiswa kita menjadi individualis yang akhirnya Indonesia. Lebih-lebih bagi mahasiswa jauh dari realitas sosial di sekitar kita.** Kampus Merah. Perjuangan penolakan

Pe n

RAHASIAdi balik

menyuburkan pungutan-pungutan pada mahasiswa oleh pihak

Undang – Undang.” Setiap warga Negara Indonesia berhak

universitas. Selain itu, RUU PT juga tidak mengakomodir golongan

memperoleh pendidikan”, begitulah bahasa pasal 31 ayat 1 UUD 1945.

rakyat miskin," ujar Dony selaku koordinator lapangan dalam salah satu

Selain itu, dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kewajiban

aksi unjuk rasa penolakan RUU PT di Makassar.

Negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Dengan bersembunyi dibalik otonomi kampus, liberalisasi mencoba

Kewajiban tersebut, yang

membuat setiap kampus untuk mandiri dalam

konsep perundang – undangan sebagai aturan penjelas dari UUD 1945,

menjalankan setiap kegiatannya.

harusnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 itu sendiri. Namun

Sebagaimana yang dituliskan dalam

pada kenyataannya, berbagai regulasi di bidang pendidikan yang lahir

Pasal 62 ayat 1 dalam UU PT bahwa,

mengandung unsur liberalisasi dan komersialisasi di bidang pendidikan.

Perguruan Tinggi memiliki otonomi

Tahun 1999, muncul PP no 61 tentang PT BHMN (Badan Hukum Milik

untuk mengelola sendiri lembaganya

Negara) yang kemudian memunculkan 8 universitas yang berlabel

sebagai pusat penyelenggaraan

BHMN, semisal UI, ITB, IPB, UNAIR, USU, ITS, UNDIP dan UGM.

Tr i d h a r m a . D e n g a n t i d a k a d a nya

Setelah itu bermunculanlah regulasi – regulasi baru yang berujung

kepemimpinan yang baik dari masing-

penolakan dari berbagai kalangan mahasiswa. Katakanlah UU No. 9

masing pimpinan perguruan tinggi,

tahun 2009 tentang BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang akhirnya

otonomi hanya akan menjadikan kampus

dibatalkan

ramai dengan tempat-tempat usaha. Semisal

oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 karena

mendapat penolakan dari berbagai kampus di tanah air akibat kuatnya

Unhas, yang sekarang ini ramai dengan

unsur liberalisasi pendidikan yang terdapat dalam UU tersebut. pasca

berbagai jenis rumah sakit. **

pembatalan UU BHP, pemerintah malah membuat UU baru yang semangatnya sama dengan UU BHP, seperti PP 66 tahun 2010 yang memberikan adanya otonomi kampus. PP 66 tahun 2010

pun menuai protes dari berbagai kalangan aktivis

mahasiswa. Yang terakhir adalah RUU PT (Pendidikan Tinggi), yang telah menjadi UU PT pada 13 Juli 2012 lalu, ternyata hanyalah “baju baru” BHP. Banyak pasal dalam draft UU PT itu bertabrakan dengan UUD 1945. Sehingga aksi demo penolakan UU PT marak terjadi hampir di seluruh kampus – kampus termasuk dari kalangan aktivis mahasiswa di Makassar. Berbagai upaya penolakan mulai dari pada saat pembahasan RUU PT di DPR sampai UU PT disahkan, terus disuarakan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam berbagai BEM kampus di Makassar seperti diskusi, seminar, sampai aksi demonstrasi di jalan. "RUU PT akan menjadikan biaya SPP akan semakin tinggi dan akan

ICepat Saji

A

enddikan adalah persoalan fundamental negara yang diatur dalam

terjelaskan secara lebih terperinci dalam

didikan I I

dana itulah kemudian lahir UU Badan Hukum (BHP) dan proyek-proyek otonomisasi kampus melalui Kompetisi (PHK). Setelah UU BHP berhasil dianulir oleh gerakan massa dan Mahkamah Konstitusi, kemudian digulirkanlah RUU PT sebagai 'versi revisi' dari UU BHP.

b e rb u l a n - b u l a n h a r u s d i t u t u p d e n g a n disahkannya RUU Pendidikan Tinggi (PT) menjadi UU Nomor 12 tahun 2012. Penolakan, kritik, dan protes dari banyak pihak seolah hanya menguap tanpa bekas. UU lolos, pendidikan resmi jadi komoditas yang diperjualbelikan di negeri ini. Apa yang dibawa dalam UU PT ini Pergeseran Pada tahun 2003, Dikti memperkenalkan New Paradigma dalam pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia (Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang). “Paradigma Baru” ini bertujuan untuk menciptakan organisasi yang sehat (organizational health), desentralisasi dan otonomi (desentralization and autonomy) serta daya saing bangsa (nation's competitiveness). Paradigma baru ini menjadikan otonomi kampus sebagai agenda besar yang terus diusung dengan sokongan dana milyaran dollar dan lobi politik yang sangat besar. Untuk program Higher Education Long Term Strategi (HELTS) IV Indonesia, Bank Dunia memberikan pinjaman sebesar US$ 98.267.000. Dana tersebut diperuntukkan bagi proyek yang terdiri atas dua agenda utama: (1) Reformasi sistem pendidikan tinggi, (2) Hibah untuk meningkatkan kualitas akademik dan kinerja perguruan tinggi. Dari Pendidikan Proyek Hibah

II I

Sekilas terlihat bahwa paradigma ini dapat membawa perubahan yang baik bagi kondisi pendidikan nasional, khususnya pendidikan tinggi. Namun, desentralisasi pendanaan dan pengelolaan pada akhirnya memaksa universitas untuk mengelola lembaganya dengan cara-cara entreprenurial yang rakus dan sakit. Sakit karena terus terjebak dalam kondisi dilema antara menciptakan “pendidikan untuk semua” dan pendidikan yang “berkualitas” (baca: mahal).

{

Dampak paling terasa dari

perubahan ini adalah akan semakin mahalnya akses terhadap pendidikan tinggi..

Semangat desentralisasi dan kompetisi ini akhirnya memaksa universitas mentransformasi dirinya untuk terus survive bersaing satu sama lain hingga tercipta kondisi “McDonaldisasi Pendidikan Tinggi”. Kondisi dimana universitas dikelola seperti restoran cepat saji dengan prinsip kuantifikasi, efisiensi, keterprediksian, dan tegnologisasi (Heru Nugroho, 2002). Perguruan tinggi kemudian digolongkan dengan status Badan Layanan Umum (otonomi non-akademik) dan Badan Hukum (otonomi penuh) seperti yang tertuang dalam pasal 65 UU PT. Dampak paling terasa dari perubahan ini adalah akan semakin mahalnya akses terhadap pendidikan tinggi karena subsidi pemerintah ke perguruan tinggi akan terus dipangkas dari tahun ke tahun. Dan untuk memenuhi kebutuhan finasial universitas yang kian membengkak, universitas harus mencari sumber-sumber pendanaan lain. Sumber yang tak lain adalah kantong mahasiswa dan giuran dana dunia industri yang harus difasilitasi oleh pemerintah (Pasal 79). Industrialisasi Pendidikan Giuran dana besar dari industri menjadi pilihan bagi universitas untuk mengambil dana-dana segar. Imbalannya, orientasi filosofis dan pengabdian dari universitas harus diarahkan untuk memaksimalkan 'pamrih' industri. Tri dharma perguruan mengalami disorientasi filosofis untuk memenuhi kebutuhan pasar bebas yang akan segera diberlakukan secara massif dan tak terbendung. Kampus berubah menjadi pabrik penge tahuan dan teknologi yang semakin tidak pro-rakyat. Biaya kuliah yang mahal dan tekanan industry membuat design kurikulum dan durasi perkuliahan harus secepat, seefisien, dan seproduktif mungkin. Fokus mahasiswa teralihkan dari tanggung jawab sosialnya. Permasalahan-permasalahan masyarakat dianggap persoalan biasa saja karena mahasiswa disibukkan dengan lombalomba dan cara cepat masuk kerja. UU PT menjadi keran legalisasi komersialisasi dan industrialisasi pendidikan. Lewat instrument hukum ini praktek-praktek jual-beli pendidikan disahkan secara yuridis. Jadinya: pendidikan cepat saji.**

// edisi #1 September 2012 //

I

{


Zine Advokasi--Benang Merah (Edisi #1)