Issuu on Google+

16 Halaman l Edisi XXXI/11 Desember -17 Desember 2013

9 l Wakil Rakyat Jembatan Aspirasi Ideal

T E R U J I T E P E R C AYA

KPU Lampung Rawan Digugat SEJUMLAH permasalahan membelit Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, mulai dari tidak jelasnya jadwal pemilihan gubernur (pilgub), penggunaan anggaran, hingga soal legitimasi lembaga. Untuk itu, lembaga penyelenggara pemilu itu rawan terkena gugatan.

M

isalnya banyak tudingan pengunduran jadwal Pilgub Lampung hanya sebagai “akal-akalan” KPU untuk menguatkan alasan pengunduran masa jabatan sehingga walau menabrak aturan, KPU tetap akan menggelar pilgub pada 27 Februari 2014 yang dalam agenda nasional sudah masuk ke tahun politik. Sebab, seluruh kegiatan telah tercurah untuk pelaksanaan Pemilu 9 April 2014. Jika nekat digelar, semua pihak yang terkait pemilu pasti dibuat repot, termausk juga KPU Lampung. Sebab, ada dua agenda “kolosal” yang dilaksanakan secara berbarengan dengan hasil akhir yang harus maksimal. Seperti diutarakan salah seorang elite PKS Lampung, Gufron Aziz Fuadi. Ia mengatakan pihaknya akan direpotkan bila harus mengampanyekan calon gubernur bersamaan dengan kampanye partai untuk pemilu. “Kami bingung mau kampanye apa Februari itu. Mau kampanye ‘kan partai kami memang sudah waktunya masuk, mau mengampanyekan cagub kami gimana, ‘kan serbarepot kami nanti. Kalau kami berharap Ridho-Bachtiar itu Februari dapat nomor urut 3 biar enak. Mau nomor 7 enggak mungkin, orang calon cuma tiga cagubnya. Kalau sama Demokrat kan nomor 7 ya enggak bisa,” ujarnya. Di satu sisi, masa perpanjangan jabatan KPU dipastikan menjadi alasan strategis bagi para peserta pesta demokrasi mengajukan gugatan. Sebab, kredibilitas mereka diragukan, terutama usai rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mencopot lima komisioner KPU. Bahkan, belumlah dilaksanakan pilgub itu, KPU sudah menuai gugatan. Gerakan Masyarakat Lampung Bersatu (GMLB) resmi menggugatnya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Gugatan dilayangkan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan lima komisioner KPU karena gagal menggelar dua kali pemilihan gubernur. “Saya mewakili masyarakat sudah resmi mengadukan KPU Lampung ke DKPP. Kami tinggal menunggu panggilan sidang,” kata Koordinator GMLB Heri C.H. Burmeli. Menurut dia, gugatan itu dilakukan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan lima komisioner KPU Lampung yang terdiri dari Nanang Trenggono (ketua), Edwin Hanibal (anggota), Sholihin (anggota), Handi Mulyaningsih (anggota), dan Firman Seponada (anggota). Mereka terbukti melanggar kode etik karena menyalahi sejumlah undang-undang (UU) serta sudah dua kali gagal menggelar pilgub. CR2/CR11/PAD/U1)

n FERIAL


Interupsi

l

2 11 Desember 2013

n Polling

Mengukur Kedermawanan Partai Parlemen

688

PARTAI politik sudah seharusnya menjaga suara di daerah konstituennya. Namun, dari hasil survei, kedermawanan peserta pemilu itu belum terasakan semua oleh rakyat. Survei ini dilakukan pada September—November 2013 di 33 provinsi di seluruh Indonesia, mencakup perkotaan dan perdesaan. Survei melibatkan 2.442 responden yang berusia 17—25 tahun dengan margin of error 1,98% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan data dilakukan dengan pengisian kuesioner.

1. Golkar

: 34,7%

2. Demokrat

: 34,2%

3. PDIP

: 34,1%

4. PKS

: 26,5%

5. Gerindra

: 23,5%

6. PAN

: 21,4%

7. Hanura

: 20,7%

8. PPP

: 19,9%

9. PKB

: 17,7%

T E R U J I T E P E R C AYA

indeks : LAPORAN UTAMA Spekulasi Makin Ramai. . .

4

GAGAS Restorasi Ruwa Jurai . . .

5

ORATOR Komitmen Membangun Desa . . .

8

PILAR

Sumber: Survei Barometer Sosial yang diadakan oleh Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi-UI), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Perkumpulan Prakarsa, dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D).

Kerja Keras Penentu Kemenangan PAN. . .

10

jeda 20 Tahun Lagi Demokrasi Indonesia Stabil. . .

13

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, T E R U J I T E P E R C AYA Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST. CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).


Laporan Utama

l

3 11 Desember 2013

Dugaan Pelanggaran Etik hingga Pidana

D KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Lampung dituding melanggar aturan etik maupun pidana sehingga sudah selayaknya para komisioner itu dipecat dan langsung diperiksa dalam penyelewengan anggaran pilgub.

alam hal pelanggaran etik, Gerakan Masyarakat Lampung Bersatu (GMLB) menggugat komisioner ke DKPP. Undang-undang yang dilanggar KPU Lampung tersebut, di antaranya UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008. KPU melanggar Pasal 67 Ayat (1) huruf f yang menyatakan KPUD berkewajiban melaksanakan semua tahapan pilgub secara tepat waktu. “Dua kali gagal menggelar pilgub apa itu bisa dikatakan tepat waktu sehingga kami melihat KPU Lampung sudah melanggar aturan itu,” kata Ketua GMLB Heri C.H. Burmeli. Selain melanggar undang-undang itu, KPU Lampung juga telah melanggar peraturan bersama tiga lembaga, yakni Peraturan KPU No. 13/2012, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11/2012, dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yakni Peraturan No. 1/2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. “KPU Lampung tidak melaksanakan itu semua sehingga Pilgub Lampung ini tidak memiliki kepastian hukum dan tidak tepat waktu,” ujarnya. Terkait perpanjangan masa jabatan KPU Lampung, pengamat politik Universitas Lampung, Robby Cahyadi, menilai perpanjangan itu memang kewenangan KPU Pusat. Namun, bila ada pihak yang menilai salah, bisa mengajukan gugatan ke MK. “Dengan diperpanjangnya masa jabatan, secara tidak langsung KPU Pusat membenarkan langkah yang telah dibuat KPU Lampung untuk melanjutkan tahapan pilgub,” kata dia. Selain itu, ada juga tudingan KPU Lampung te-

lah melakukan penyelewengan dana APBN 2012 yang seharusnya untuk pemilu legislatif dialihkan untuk pemilihan gubernur (pilgub). Pelanggaran itu bisa membatalkan tahapan pilgub yang sudah dijalankan. Kepala Pusat Kajian Konstitusi Universitas Lampung Yusdiyanto menilai KPU Lampung sudah melakukan penyelewengan anggaran secara serius dan sistemik sehingga lima komisioner KPU Lampung bisa dipidana karena sudah melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. “KPU Lampung melakukan tahapan pilgub dengan menggunakan dana pemilihan legislatif. Itu sebuah kejahatan besar dan pelakunya harus dipidana,” kata Yusdiyanto. Menurut dia, KPU Lampung menyelewengkan dana APBN 2013 untuk kepentingan verifikasi dukungan calon gubernur perseorangan maupun untuk biaya tahapan pilgub lainnya. Sehingga alokasi itu tidak sesuai dengan peruntukannya dan pelakunya bisa diseret ke pengadilan. Untuk itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mengaudit dana-dana yang ada di KPU Lampung. “BPK maupun lembaga audit keuangan lainnya sudah bisa masuk. Karena itu sudah pelanggaran serius,” ujar dosen hukum tata negara Unila itu. Yusdiyanto mengungkapkan dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan, biaya kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada APBD. “Undang-undangnya sudah jelas. Ini kok bisa menggunaka APBN?” ujarnya. (CR2/CR11/U1)


Laporan Utama

l

4 11 Desember 2013

Spekulasi Makin Ramai TAK jelasnya jadwal Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung membuat ramai spekulasi di tengah masyarakat. Bahkan, walau KPU Lampung telah menjadwalkan pilgub II pada 27 Februari 2014, spekulasi “kocok ulang” cagub makin gencar.

C

alon gubernur dan calon wakil gubernur Lampung baru mulai bermunculan sebagai dampak rekomendasi Bawaslu Pusat yang meminta Pilgub Lampung ditunda secara permanen hingga pemilu presiden, serta pernyataan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie yang memastikan tidak ada Pilgub Lampung sebelum Pemilihan Legislatif 2014. Satu calon baru yang berencana mencalonkan diri sebagai pemimpin Lampung ialah Bupati Way Kanan Bustami Zainudin. Menurutnya, dia siap maju dalam Pilgub Lampung pasca-pemilihan presiden (pilpres) mendatang melalui perahu PDIP. Dia juga yakin akan dilakukan kocok ulang terhadap bakal calon gubernur yang sudah mendaftar di KPU Lampung. “Saya siap maju. Biar ramai, calonnya banyak,” kata Bustami Zainudin. Untuk pasangannya, Ketua DPC PDIP Way Kanan itu belum mau terang-terangan menyebutkan nama kandidatnya. Namun, dia sempat menyebut nama calon wakil gubernur Lampung yang sekarang, yakni Mukhlis Basri. “Kalau bisa, sesama kader PDIP. Bupati Lambar dengan Bupati Way Kanan jika bersatu akan bagus,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPD Golkar Lampung Rycko Menoza masih belum mau terang-terangan apakah akan maju dalam Pilgub Lampung setelah pilpres. Menurutnya, dia sekarang masih meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat Lampung Selatan. “Nanti dululah berpikir ke sana. Saya fokus menjadi pelayan

masyarakat dan membesarkan Golkar,” kata Ketua Angkatan Muda Partai Golkar ini, beberapa waktu lalu. Hal senada juga dikatakan politikus Demokrat, Hartarto Lojaya, yang sebelumnya populer akan berpasangan dengan Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said. Dia belum mau terang-terangan akan kembali maju dalam pilgub pasca-pemilu legislatif. Menurutnya, dia masih fokus menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Lampung. Dia menambahkan kondisi politik mendatang tidak bisa ditebak karena akan selalu berubahubah. “Saya masih fokus di DPRD. Kami percayakan kepada Ketua DPD Demokrat (Ridho) untuk menjadi gubernur Lampung,” kata Hartarto. Koalisi Pecah Spekulasi itu pun juga menguat di DPRD. Sejumlah statement tentang perpecahan koalisi terdengar di gedung wakil rakyat itu. Tiga partai pendukung pasangan Berlian Tihang-Mukhlis Basri, yakni PDIP, PKB dan PPP, memiliki sikap yang berbeda dalam penetapan jadwal pilgub. Ketua Fraksi PKB Musa Zainudin mengatakan pihaknya

berkomitmen mendukung pilgub sebelum pemilihan legislatif seperti yang sudah ditetapkan KPU Lampung. “Cukup berat memang ya, pasti merepotkan penyelenggara dan parpol. Tetapi sekarang ini persoalannya, kalau misalnya kita tunda setelah pemilu justru menjadi problem lagi. KPU dan siapa pun yang berkepentingan dalam urusan pilgub harus menujukan sikap negarawan, jangan mementingkan kepentingan sendiri dan kelompoknya,” kata Ketua DPW PKB Lampung itu. Demikian juga dengan PPP. Wakil Ketua DPW PPP Lampung Munzir menuturkan pihaknya sepakat pilgub sebelum pemilihan legislatif. Yang terpenting baginya saat ini adalah kesanggupan KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan pilgub pada 27 Februari menjelang pemilihan legislatif. Sementara menurut anggota Fraksi PDIP, Watoni Nurdin, rencana KPU Lampung menggelar pelaksanaan pilgub pada 27 Februari 2014 baru sebatas rencana sepihak. KPU belum melakukan koordinasi dengan Pemprov dan DPRD Lampung terkait waktu serta anggaran yang

direncanakan. “Ya mereka aja belum bicara sama Pemprov. Mereka kan harusnya bicara waktu itu (jadwal) dengan Pemprov, DPRD, Bawaslu, dan Polda. Bicara waktu itu harus setelah ada pembahasan anggaran dulu,” kata Wakil Ketua DPD PDIP Lampung itu. Ketua Fraksi PKS Gufron Azis Fuadi meragukan pilgub bisa berlangsung 27 Februari. Menurutnya, secara administrasi keuangan, waktu tidak memungkinkan. “Kalau APBD 2014 diketok akhir Desember, terus evaluasi Kemendagri 2 minggu, Januari habis sudah. Kemudian setelah evaluasi dan perbaikan ‘kan nanti menyusun DIPA dan membuat akta hibah. Kapan mau dimulai tendernya? Ini kan dana hibah bukan dana otomatis dipakai. Kalau gubernur memperlambat akta hibahnya, kan duit enggak bisa dipakai. Kalau dinas ‘kan otomatis,” kata Ketua DPW PKS Lampung itu. Belum lagi jika Gubernur marah karena tidak berkoordinasi dalam penetapan jadwal. “Kalau sampai awal Februari Pak Gubernur tidak mengeluarkan akta hibah, duit dari mana?” ujarnya. (CR2/CR11/U1)


Gagas

l

5 11 Desember 2013

Restorasi Ruwa Jurai K

ETIKA kata–kata sudah mulai kehilangan makna, maka yang ada hanyalah formalitas ungkapan makna yang kering dari nilai. Padahal dunia tidak hanya sekadar kata–kata, karena kehidupan adalah kenyataan. Karena keberanian dalam bersikap dan memulai langkah ada pada konsistensi keberanian nilai. Negeri yang begitu luar biasa ini jelas diisi oleh orang–orang luar biasa. Tidak sedikit mereka yang menjadi para sarjana, bahkan banyak yang mampu menyelesaikan disertasinya di luar negeri dengan predikat terbaik. Namun, dalam Bumi Manusia, sosok Pramoedya ingin mengungkapkan bahwa sejatinya seseorang ketika menuntut ilmu itu ialah semakin tinggi sekolah bukan berarti semakin menghabiskan makanan orang lain. Meraka harus semakin mengenal batas, karena jika manusia tak tahu batas, Tuhan akan memaksanya tahu dengan cara-Nya sendiri. Lantas di manakah letak para intelektual itu ketika negeri ini di ambang gagal, banyak yang ternyata dia absen dari hiruk pikuk ini. Atau bahkan menjadi bagian perusak, dengan tidak sedikit mereka menjadi daftar koruptor dan tersangka pada kasus–kasus. Dan lantas apakah pendidikan mereka hanya untuk menjadikan mereka berpihak pada yang menginjak? Bukan menjadi orang–orang yang memang benar-besar dilahirkan untuk mendobrak lingkar tirani? Lantas apalah arti dari restorasi, demokrasi, dan revolusi itu? Ketika manusia hanya terjebak pada ruang abu–abu yang sulit menerjemahkan mana gelap dan terang. Selamanya kita hanya akan terjebak pada simbol–simbol partai dan semacamnya yang membuat perut mulai ketika tenggorokan menelan bahasa–bahasa tersebut. Kenyataan yang tampak di mata kepala kita adalah pengkhianatan atas nilai–nilai kemanusiaan. Jika kita berbicara soal revolusi itu bak mimpi di siang bolong, karena

Robert Edy Sudarwan Mahasiswa S-2 UNY asal Lampung dan Pengurus Pusat KAMMI 2013—2015

jelas dari semua sisi dan lapisan mereka sudah terkena jebakan– jebakan yang membuat kita tidak mampu berdaulat atas diri kita sendiri. Restorasi pun yang sepertinya menjadi adagium akhir yang ditawarkan. Namun, yang menjadi soal adalah seberapa besar daya kemampuan slogan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Tampaknya, slogan saja tidak cukup untuk mampu mewakili penyelesaian problematika bangsa kita. Sering kita merasa menjadi sosok yang berperilaku sebagai manusia, padahal ada banyak sisi yang tidak kita sadari ketika kita bertindak menumbur nurani sebagai manusia. Demokrasi menjadi suatu alat yang dikaburkan untuk menghegemoni tindakan yang sebenarnya melawan kesejatian sikap dan diri pada manusia. Dalam falsafah kuno Jawa, ada tiga hal yang menjadi titik tolak keberadaaan manusia. Yang pertama adalah kesaktian, kedua adalah kemuktian, dan ketiga adalah kemuliaan. Masing–masing variabel tersebut tentu memiliki tempat dan maqom yang berbeda–beda. Saat ini keberadaan demokrasi hanya mampu mengantarkan manusia menjadi sakti, mereka yang memiliki uang, jaringan dan kekuatan politik yang kuatlah yang akan memiliki kesempatan di dalam memimpin.

Selanjutnya kemuktian pun akan mengantarkan orang menjadi sombong karena dengan kebermanfaatannya dia akan menjadi manusia yang seolah-olah dengan dialah seseorang bisa terentas dari kemiskinan dan lainnya. Pada koordinat ini seseorang masih membutuhkan pengakuan atas apa pun yang menjadi karyanya. Namun, pada koordinat kemuliaan manusia menjadi tidak membutuhkan pengakuan dari segala apa pun yang ia lakukan. Karena sejatinya dia sudah mulia, dan tidak bergeser sedikit pun tingkat kemuliaan walau tidak ada yang mengakuinya. Hidupnya akan senantiasa lebih nyaman karena tidak terjebak pada ruang populis yang mengantarkan dia untuk harus diakui dan dipuji. Dia tidak membutuhkan alat untuk harus menjadi apa pun dalam stuktur masyarakat agar tetap diakui kemuliaannya. Bagaimana jika para politikus berlaku demikian? Tentu kita akan mendapati negeri ini akan begitu damai dan sejahtera. Aristoteles juga memperlihatkan ke arah mana kita harus berusaha. Arah itu adalah kemanusiaan kita, perwujudan nyata ciri-ciri yang khas bagi manusia. Ciri yang pertama adalah logos, roh, bagian Ilahi dalam manusia. Dimensi doa, dimensi di mana manusia boleh berkomunikasi dengan Allah, dan yang kedua adalah masyarakat. Aristoteles begitu menekankan ciri sosial manusia. Manusia adalah zoon politicon, makhluk bermasyarakat. Manusia tidak mungkin mencapai kepuasan sendirian. Ia menjadi diri dalam kebersamaan dengan manusia lain, di mana ia baik menerima maupun memberikan. Hanya dengan melibatkan diri dengan masyarakat-keluarga, kampung, dan komunitas politik, manusia menjadi diri sendiri. Dalam memberi dan menerima, dalam membangun kehidupan bersama itulah jalan ke kebahagiaan. Salah satu unsur utama ajaran Aristoteles adalah tekanan pada

keutamaan. Watak moral seseorang ditentukan oleh keutamaan yang dimilikinya. Memiliki keutamaan berarti mantap dengan dirinya sendiri karena ia mantap dalam memilih apa yang betulbetul bernilai daripada apa yang sekadar merangsang. Dengan tegas bertindak menurut apa yang kita sadari benar, kita menjadi semakin mampu untuk bertindak demikian, kita semakin gampang bertindak etis dan tindakan itu memberi rasa kuat dan bahagia. Wujud etika Aristoteles menjadi jelas dalam Etika Nikomacheia yang membahas persahabatan. Di sini Aristoteles memberi pesan yang menentukan; Manusia tidak berkembang dengan memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri, tetapi dengan membuka diri terhadap orang lain. Manusia tidak mencapai kebahagiaan dan keluhurannya dengan mau memiliki sesuatu, tetapi dengan mengerahkan diri pada usaha bersama bagi sahabat, desa, dan masyarakatnya. Jalan politik Provinsi Lampung yang begitu unik tentu akan sangat berdampak pada masa depan demokrasi. Jika dalam falsafah piil-pusanggiri bermakna memiliki harga diri, konsistensi, dan integritas, dipakai begitu kuat dan menjadi landasan untuk terjadi konflik berkepanjangan yang menyebabkan gagalnya proses demokrasi. Maka penempatan falsafah tersebut mengalami salah orientasi dan persepsi. Aristoteles mendekati kebijakan pada etika Jawa yang mengatakan bahwa mati di tengah kehidupan menghasilkan hidup di tengah kematian. Ketika semua elite merestorasi wilayah berpikir dalam wilayah kebijaksaan yang substantif dan konstruktif, kejanggalan dan silang sengketa yang muncul pada Bumi Ruwa Jurai saat ini akan begitu mudah diselesaikan. Namun, ketika keserekahan dan kesewenangan itu tetap dominan menjadi napas para pembesar, maka segera buat jalan setapak menuju puncak gunung, sebelum tsunami datang menghancurkan pesisir. n


Perempuan

l

6 11 Desember 2013

Menanti Kiprah Politik Perempuan PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap keutuhan dan ketahanan sebuah keluarga. Termasuk para aktivis perempuan PKS Bandar Lampung yang terus berkiprah di tengah-tengah masyarakat dengan kerja-kerjanya untuk membangun kota dan bangsa ini agar lebih maju dan berakhlak.

H

al itu dikatakan politikus perempuan PKS Kota Bandar Lampung, Farida Yuniarti. Menurutnya, partai berlambang bulan sabit kembar itu menilai pembangunan sebuah bangsa sangat efektif dimulai dari setiap keluarga. Kader-kader PKS, kata dia, selalu berkomitmen dan konsisten untuk membangun keluarga yang harmonis serta membina lingkungan masyarakat yang ada di sekelilingnya. “Keluarga adalah agen mendasar bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkelanjutan. Jika keluarga lemah, bangsa pun rapuh. Untuk itulah PKS bersama-sama masyarakat berkomitmen untuk terus membangun bangsa ini dengan kerja-kerja nyata,” ujarnya. Menurut dia, sejumlah kegiatan yang dilakukan perempuan-perempuan PKS adalah sudah membentuk 4.500 kelompok usaha perempuan (KUP) di seluruh Indonesia yang siap melayani kesehatan ibu, anak, pendidikan anak usia dini, dan taman bacaan. Selain itu, untuk memperkuat perekonomian keluarga, bidang perempuan PKS juga sudah membentuk Pos Ekonomi Keluarga (Pos Eka) dan Rumah Keluarga

Indonesia (RKI). “Tak hanya itu, perempuan PKS di Bandar Lampung juga masih terus membina kelompok-kelompok keluarga, ibu-ibu pengajian majelis taklim dan terus bersilaturrahmi dengan masyarakat,” ujar perempuan kelahiran 18 Juni 1971 itu. Untuk Pemilu 2014, DPD PKS Bandar Lampung menugaskan Farida Yuniarti untuk maju sebagai calon anggota legislatif DPRD Kota Bandar Lampung dari daerah pemilihan (DP) 2 yang meliputi Kecamatan Way Halim, Sukarame, dan Sukabumi. Atas amanah tersebut, caleg nomor urut 2 itu juga bertekad akan tetap memaksimalkan peranannya

Farida Yuniarti Kelahiran Nama suami Anak Alamat

: Bandung, 18 Juni 1971 : M. Komarudin :4 : Jalan Tanah Lot A.6, Perum Way Halim Indah, Bandar Lampung

Pendidikan - SDN Pakuwon, Sumedang 1982 - SMPN 1 Tasikmalaya 1986 - SMA N 1 Cimahi 1989 - STBA Yapari Jurusan Sastra Prancis Riwayat Organisasi : - Ketua Bidang Kewanitaan, Kibar United Kingdom - Staff Bidang Wanita Ikadi Lampung - Ketua Bidang Kewanitaan DPC PKS Sukarame, Bandar Lampung - Staff Bidang Kewanitaan DPD PKS Bandar Lampung - Staff Komisi II MPW PKS Lampung Aktivitas Sekarang : - Pembina tetap Majelis Taklim Qana’ah Way Halim Permai. - Menjadi penceramah di beberapa Majelis Taklim di Kecamatan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarame. - Membina beberapa Kelompok Usaha Perempuan, Pos Ekonomi Keluarga. - Menjadi instruktur senam di beberapa komunitas perempuan - Membina 5 kelompok pengajian kader perempuan PKS - Pengurus Dharma Wanita FT Unila Bidang Pendidikan - Pengurus Dharma Wanita KPA Unila Bidang Pendidikan

di masyarakat. Terlebih jika kelak dia dipercaya oleh masyarakat untuk duduk di legislatif. Menurutnya, di mana pun kader PKS ditempatkan harus bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Terlebih jika harus duduk di legislatif, dia akan berusaha memperjuangkan anggaran yang prorakyat dan properempuan. Serta membuat peraturan-peraturan yang bertujuan pembangunan Kota Bandar Lampung yang lebih baik. Dia juga berjanji tidak akan mengurangi intensitasnya bertemu dengan masyarakat ketika sudah mendapat amanah menjadi wakil rakyat di DPRD. “Itu sudah menjadi komitmen setiap kader PKS yang duduk di Dewan. Mudah-mudahan kami tetap konsisten dan istikamah memperjuangkan hak-hak rakyat,” ujar istri dari Muhammad Komarudin itu. (U1) n Fathul Muin


Perempuan

l

7 11 Desember 2013

Politikus Perempuan Berujung Penjara POLITIKUS perempuan terus menjadi daftar tunggu penjara tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah banyak pula mengundang politikus perempuan. Bagi perempuan yang ingin terjun pada politik praktis harus berhati-hati agar tidak menambah jumlah wanita yang masuk penjara.

Muhammad Rusli

D

emikian dikatakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muhammad Rusli, dalam sebuah seminar memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Muhammad Rusli mengingatkan agar perempuan yang terjun pada politik praktis harus memperhatikan pesan Nabi Muhammad saw. “Isinya, bagi perempuan yang akan keluar rumah harus hati-hati karena iblis dan setan siap menggodanya,” kata Rusli. Salah satu hak perempuan, kata Rusli, yang selama ini kurang mendapat perhatian adalah hak berpolitik. Khususnya, menduduki jabatan-jabatan politik seperti anggota DPR dan pengurus partai politik. “Semua peraturan pemilu dan partai politik sudah mensyaratkan adanya keterwakilan minimal 30 persen perempuan. Instrumen peraturan ini harus didukung dengan pemberian pelatihan kepada perempuan,” kata Rusli.

Dina Hadiyana Sederet perempuan politik kini mendekam di penjara. Vonis 12 tahun penjara Angelina Sondakh menambah daftar politikus perempuan di DPR yang terjerat kasus korupsi. Seberapa jauh keterkaitan skandal korupsi yang menimpa dirinya dengan kepentingan partainya secara resmi telah ditolak oleh Ketua Umum Partai Demokrat. Sementara perkembangan lebih jauh kasus ini menarik dan penting untuk dicermati, yang juga perlu diperhatikan adalah fakta yang bersangkutan sebagai “politikus perempuan”. “Fakta tersebut dengan mudahnya dapat memancing pertanyaan apakah upaya membuka jalan bagi keterlibatan politik perempuan malah memberi peluang bagi banyak perempuan di lembaga-lembaga negara seperti DPR untuk melakukan penyelewengan kekuasaan seperti korupsi?” tanya penmgurus DPP Partai Golkar Dina Hadiyana. Sekalipun patut mendapatkan acungan jempol, aturan kuota 30% menemui banyak kesulitan pada level praktis. Ketika aturan-

aturan tersebut diterapkan, persoalan utama yang menghadang partai politik adalah tidak mudah menemukan perempuan yang mau dan mampu berkiprah dalam dunia politik. Belum lagi jika ditambah dengan semangat pragmatisme mendulang suara sebanyakbanyaknya dalam kampanye pemilu, sering yang terpilih dan dijagokan adalah figur-figur perempuan yang “menjual”, tapi bukan dalam konteks kapasitas politik tertentu atau kualitas kepemimpinan yang spesifik. “Sudah tentu tidak semua anggota partai dan calon legislatif perempuan masuk kategori tidak memiliki rekam jejak yang jelas atau asal menjual,” kata dia. Tapi, kesulitan dalam menemukan figur yang memadai dan pragmatisme partai membuat perwakilan perempuan jenis ini tampak mendominasi. Terdapat banyak alasan mengapa partai sulit memenuhi kuota perempuan. Pertama-tama pemberlakuan aturan ini secara gegabah mengandaikan infrastruktur ekonomi, sosial, dan budaya yang mendukung keterlibatan perempuan dalam dunia politik sudah tersedia. Dalam kenyataannya, prejudice dan stereotip budaya, tingkat pendidikan dan kesulitan ekonomi masih kuat mendera kaum perempuan di Indonesia. Perubahan yang lebih luas dan bersifat struktural dalam rangka memperbaiki nasib perempuan di berbagai aspek kehidupan sangat diperlukan untuk memastikan keterlibatan politik perempuan secara substansial bisa terwujud. Aturan kuota perempuan secara jelas memperlakukan perempuan sebagai kelompok sosial yang keterwakilannya selama ini sangat terbatas. Aturan ini melupakan bahwa esensi keterlibatan perempuan adalah agar isu-isu yang menyangkut kepentingan, preferensi dan/atau aktivitas hidup yang berkaitan dengan perempuan mendapat perhatian yang memadai dan berimbang. Harapannya, dengan menempatkan wakil perempuan preferensi perempuan akan masuk proses perancangan pembangunan infrastruktur dan perumusan kebijakan-kebijakan lainnya. Dalam praktiknya, seperti diketahui, terpilihnya perempuan sebagai anggota parlemen tidak serta-merta membawa dan menambah kepentingan dan preferensi perempuan dalam berbagai proses politik. (U1)


Orator

Komitmen Membangun Desa

Pattimura Kelahiran Alamat Pekerjaan Jabatan

: Kotabumi, 6 Oktober 1971 : Jalan Wortel, Beringinraya, Bandar Lampung : Wiraswasta : Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Lampung

Pendidikan : - SDN 1 Kotabumi Lampung Utara - SMPN 2 Kotabumi Lampung Utara - SMAN 1 Kotabumi Lampung Utara - S-1 dan S-2 Fakultas Ekonomi Unila Pekerjaan dan Organisasi: - Anggota KPU Lampung (dua periode) - Sekretaris DPD Gerindra Lampung - Wakil Ketua KAHMI Lampung - Pengurus Besar HMI Jakarta - Ketua HMI Cabang Bandar Lampung - Ketua Senat Mahasiswa FE Unila

l

8 11 Desember 2013

PARTAI Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memiliki komitmen untuk membangun bangsa Indonesia melalui desa. Partai besutan Prabowo Subianto itu berjanji mengalokasikan anggaran Rp1 miliar untuk setiap desa.

S

ekretaris DPD Gerindra Lampung Pattimura menjelaskan Gerindra sudah melakukan kontrak politik dengan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) bahwa akan mengalokasikan anggaran Rp1 miliar tiap desa dalam APBN jika Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden. “Program itu bukan janji, melainkan kontrak politik yang akan dijalankan jika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden,” kata Pattimura. Menurutnya, kontrak politik tersebut dinilainya rasional dan bisa dijalankan setiap tahun anggaran. Dana Rp1 miliar tiap desa itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Pasalnya, saat ini banyak kebocoran dan korupsi di hampir semua sektor. Jika hal itu bisa diperbaiki, lebih baik dialihkan untuk anggaran pembangunan satu desa satu miliar. Kontrak politik dan komitmennya terhadap pembangunan masyarakat desa itu juga sudah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. “Kunci pembangunan itu harus dimulai dari desa. Jika desanya maju, Indonesia juga bisa maju,” ujar mantan anggota KPU Lampung itu. Selain berkomitmen untuk membangun desa, Gerindra juga terus berusaha meningkatkan kualitas kader dan anggota legislatifnya. Gerindra terus membangun kader agar memiliki karakter yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Menurut dia, Gerindra memiliki slogan “berani tegas, berilmu, dan beretika”. Tiga poin itu harus dimiliki seluruh kader dan pengurus Gerindra menjelang Pemilu 2014 agar bermanfaat untuk masyarakat. “Berani dalam memperjuangkan masyarakat, berwawasan luas, dan beretika. Etika ini juga penting agar kader dan caleg Gerindra selalu menjauhi korupsi dan praktik-praktik tercela lainnya jika duduk di Dewan,” ujarnya. Ingin membangun Provinsi Lampung yang lebih baik juga menjadi salah satu tujuan Pattimura maju sebagai calon anggota legislatif DPRD Lampung DP Lampung Utara dan Way Kanan. Menurutnya, citra positif legislatif harus terus dibangun oleh orang-orang yang memiliki komitmen yang kuat kepada rakyat, yaitu orang yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan dan kepentingan golongan, melainkan kepentingan rakyatlah yang paling utama. “Ini juga merupakan komitmen kami bahwa ketika kita sudah dipercaya oleh rakyat, seluruh aktivitas kita harus bermuara pada kepentingan rakyat, mulai dari membuat peraturan perundang-undangan yang prorakyat, mengalokasikan anggaran untuk program prorakyat, hingga mengawasi kinerja pemerintah agar selalu meningkatkan pelayanan kepada rakyat,” ujarnya. (U1) n Fathul Mu’in


Orator

l

9 11 Desember 2013

Wakil Rakyat Jembatan Aspirasi Ideal KEBERADAAN wakil rakyat di parlemen seyogianya dapat menjadi jembatan penghubung antara keinginan rakyat yang dipimpin dan kepala daerah setempat. Dengan begitu, meski harus tetap kritis, diperlukan juka sinergi agar setiap kebijakan yang dibuat eksekutif benar-benar berpihak pada rakyat.

M

Budi Yuhanda Panggilan Kelahiran Alamat Status

: Budi : Tulangbawang, 27 Maret 1987 : Tunggalwarga, RT 001/RW 004, Kecamatan Banjaragung, Tulangbawang : Calon anggota DPRD Provinsi Lampung DP VI Partai NasDem nomor urut 1

Pendidikan: - SDN 1 Wonoagung Rawajitu Selatan, Tulangbawang - SMPN 3 Banjaragung, Tulangbawang - SMA Fransiskus Bandar Lampung - D-3 Manajemen Informatika Teknokrat Bandar Lampung - S-1 Ilmu Hukum Universitas Lampung - S-2 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

enurut calon anggota DPRD Provinsi Lampung DP VI (Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji) nomor urut 1 Partai NasDem, Budi Yuhanda, fungsi pengawasan, anggaran (bujeting), dan legislasi harus benarbenar mengacu pada landasan aturan dan untuk kebaikan rakyat. Meski terbatas, setiap anggota legislatif memiliki kewajiban untuk memajukan daerah asal pemilihannya, baik dalam hal infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, maupun program-pro gram pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat yang diwakilinya. “Jangan setelah duduk, lupa. Saya gerah melihat daerah saya hingga sekarang enggak maju-maju. Apalagi infrastruktur jalan. Sejak saya duduk di bangku SD sampai sekarang masih seperti ini saja. Pertanyaannya, ke mana pemerintah? Siapa yang bisa diharapkan masyarakat? Belum lagi birokrasi yang sudah tidak lagi berpihak pada rakyat kecil, para petani, dan pengusaha-pengusaha kecil yang nasibnya bergantung dari kebijakan pemerintah,” ujar adik dari istri Bupati Mesuji Elviana Khamamik itu, kemarin. Budi mengatakan untuk memajukan suatu daerah diperlukan peran DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. “Karena dengan dukungannya kepada pemerintah dalam proses pembangunan, baik dari sisi mengegol-

kan anggaran, bantuan, hingga pada pengawasan, tanpa melihat perbedaan partai pengusung kepala daerah yang memimpin, saya yakin suatu daerah bisa maju,” ujar dia. Budi kurang sependapat jika anggota legislatif saat ini disebut wakil rakyat. Menurutnya, jika melihat fakta saat ini, anggota Dewan lebih cenderung bersikap sebagai wakil partai. Sebab, di setiap pengambilan kebijakan selalu mengikuti instruksi partai. “Secara lembaga benar anggota Dewan adalah wakil rakyat, tetapi secara individu anggota Dewan adalah wakil partai. Karena itu, harus bertanggung jawab terhadap kemajuan dan pembangunan negara. Maka, saya mengajak masyarakat untuk jeli dalam memilih. Lihat dulu partainya dan siapakah pemimpin partai wilayah itu. Apakah pelaku korup atau hanya mementingkan pribadinya? Karena ini akan berdampak pada kebijakan yang diambil partai tersebut yang juga akan memengaruhi kinerja dari Dewan itu sendiri,” ujar dia. Sebab itu, lanjut Budi Yuhanda, pada Pemilu 9 April 2014 dirinya benar-benar melamar dan menawarkan diri untuk mengabdi kepada masyarakat sebagai wakil masyarakat Mesuji, Tuba, dan Tuba Barat di parlemen provinsi kelak bersama Partai NasDem, partai baru dengan semangat baru yang memiliki jargon “restorasi dan gerakan perubahan”. “Mudah-mudahan partai yang baru ini bisa memberi harapan baru mewujudkan keinginan dan perubahan yang nyata. Insya Allah saya akan berbuat yang terbaik semaksimal mungkin jika diberi amanah dan kepercayaan. Saya yakin masyarakat sekarang sudah jauh lebih cerdas dalam memilih,” kata Budi yang mengaku terinspirasi dari kakak iparnya yang saat ini menjabat sebagai Bupati Mesuji, Khamamik. Sosok Bupati Mesuji saat ini, ujarnya, merupakan pemimpin yang mengawali kariernya sebagai wakil rakyat di Provinsi Lampung dan benar-benar memperjuangkan daerahnya, di antaranya dengan menggiring anggaran untuk memajukan daerah pemilihannya hingga akhirnya dipercaya untuk memimpin kabupaten baru itu hingga lima tahun ke depan. (U1) n Eka Setiawan


Pilar

l

10 11 Desember 2013

Kerja Keras Penentu Kemenangan PAN

“Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kerja keras kita bersama menentukan kemenangan,” kata Hatta dalam pidato politiknya di hadapan ratusan kader dan calon anggota legislatif PAN itu. Hatta menyebutkan kemenangan Bima Arya sebagai wali kota Bogor terpilih membuktikan tidak ada yang tidak mungkin dapat diraih. “Terpilihnya dia mengingatKERJA keras para kader menjadi kemenangan kan saya akan wali bagi Partai Amanat Nasional (PAN) meraih kota Shanghai yang kini terpilih menjadi sukses pada Pemilu 2014. Hal itu dikatakan pemimpin TiongKetua Umum PAN Hatta Rajasa saat konsolidasi kok,” ujarnya. pemenangan Pemilu 2014, beberapa waktu lalu. Di hadapan kadernya, Hatta menuturkan rapat koordinasi DPP PAN yang berlangsung kemarin malam merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang menyatakan setiap daerah pemilih harus bertanggung jawab untuk mendapatkan satu kursi dalam pemilu legislatif mendatang. “Di Jawa Barat ada 11 daerah pemilihan, artinya ada 11 kursi. Ini sudah menjadi keputusan partai, harus dis-

ukseskan. Jika di Kota Bogor bisa dimenangkan oleh Bima, mungkin Kota Bogor bisa meraih 11 kursi,” ujarnya. Kepada seluruh kadernya, Hatta menyebutkan harus bekerja keras menjemput kemenangan. DPP bertindak sebagai pendorong dengan menyiapkan segala kebutuhan untuk mendukung kemenangan kader PAN di daerah. Ia menganalogikan bahwa dalam pertempuran, logistik bukan menjadi penentu kemenangan, melainkan semangat dan kerja keraslah yang menentukan. “Logistik adalah pelengkap, jangan dijadikan tujuan dalam kemenangan,” ujar Hatta. Selain itu, Hatta juga mengingatkan para kadernya untuk fokus demi kemenangan partainya, tanpa membedakan lawan dan teman serta daerah pemilihan. Semua harus melakukan sosialisasi secara merata tanpa memilih tempat yang disukai atau tidak. “Fokus pada kemenangan partai. PAN pembawa perubahan, kader harus bisa beradaptasi dengan perubahan dan menginspirasi perubahan. Bertekad membawa kemajuan,” ujarnya.

Koalisi Terkait wacana koalisi partai-partai Islam, Hatta Rajasa menyatakan pihaknya tidak ingin berkomunikasi hanya dengan partai Islam. Menurut Hatta, komunikasi politik harus dilakukan dengan seluruh partai. “Kalau koalisi, saya mengistilahkan komunikasi politik. Komunikasi politik itu harus kita kembangkan ke segala arah. Jangan kita terjebak kepada partai Islam, partai non-Islam, atau nasional,” kata Hatta. Ia menjelaskan partainya kini sedang menjalin komunikasi intensif dengan semua partai politik. Namun, Hatta enggan mengatakan partai mana saja yang sudah melakukan komunikasi politik menjelang Pemilu 2014. “Ya semua,” katanya. Sebelumnya, Wasekjen PAN Teguh Juwarno mengatakan wacana koalisi partai Islam harus disikapi positif. Sebab, hal itu memperkuat komunikasi politik antarpartai dalam memikirkan persoalan-persoalan kebangsaan harus terus digiatkan. “Namun, hasil pemilu legislatif akan menentukan bangunan koalisi yang akan terbentuk nantinya,” kata Teguh. (U1)


Jejak

l

11 11 Desember 2013

Mohammad Roem Berjuang dengan Kepiawaiannya Berdiplomasi

DALAM sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia (RI), nama Mohammad Roem tidak dapat dilupakan. Laki-laki kelahiran Klewogan, Parakan, ini adalah salah satu tokoh diplomasi Indonesia yang berhasil mengantarkan negeri ini menuju gerbang kemerdekaan, menjadikan bangsa berdaulat, serta mendapat pengakuan penuh dunia internasional.

L

elaki kelahiran Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908 itu adalah seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di perang kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri luar negeri, kemudian mendagri. Dia pindah ke Pekalongan karena Parakan dilanda wabah penyakit menular, seperti kolera dan influenza. Pada 1915, ia belajar di Volksschool dan dua

tahun kemudian melanjutkan ke Hollandse Inlandsche School sampai 1924. Pada 1924, ia menerima beasiswa untuk belajar di School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) setelah menghadiri pemeriksaan pemerintah. Tiga tahun kemudian, ia menyelesaikan ujian tahap pendahuluan dan ditransfer ke Algemene Middelbare School dan lulus pada 1930. Setelah menghadiri tes masuk kedokteran perguruan tinggi dan ditolak, ia berpaling ke hukum, memasuki Rechtshooge School te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta) pada 1932 dan memperoleh gelar meester in de rechten pada 1939. Roem menikah dengan Markisah Dahlia pada 1932. Mereka memiliki dua anak: laki-laki, Roemoso, lahir pada 1933 dan seorang gadis, Rumeisa, lahir pada 1939. Karier Karier Mohammad Roem dalam diplomasi diawali sebagai menteri dalam negeri tahun 1946—1947 dan merangkap sebagai anggota delegasi perjanjian gencatan senjata pertama dan Perjanjian Linggarjati. Tahun 1948, Roem ditunjuk sebagai ketua delegasi untuk meneruskan perundingan Renville. Pada 1949, dia memimpin delegasi RI dalam perundingan Roem-Royen. Setelah itu ia menjadi menteri dalam beberapa kabinet parlementer. Sosok Roem yang humanis sangatlah disegani, baik oleh lawan maupun kawan. Namanya dikenal baik di dalam maupun luar negeri. Hubungan luar negeri inilah yang sangat diperlukan Indonesia dalam menggalang dukungan dari berbagai negara terhadap kemerdekaan Indonesia.

Selain sebagai tokoh diplomasi, Moh. Roem juga dikenal sebagai tokoh pergerakan Islam. Pada 1925, ia tercatat sebagai anggota Pergerakan Pemuda Islam (Jong Islamieten Bond) serta aktif di Kepanduan Islam (National Indonesische Padvinderij) pada 1926. Selain itu, laki-laki yang lahir pada 18 Mei 1908 ini juga aktif dalam kelompok studi Studenten Islam Studie Club. Setahun kemudian ia aktif dalam PSII dan ketika Masyumi berdiri pada 1945 ia pun tercatat sebagai pendirinya. Dia satu-satunya anggota delegasi yang langsung protes karena pada 12 November 1946 malam dalam kunjungan delegasi Belanda yang dipimpin Prof. Schermerhorn guna menghadap Soekarno, tiba-tiba Soekarno menyetujui naskah Linggarjati padahal masih perlu dirundingkan lebih lanjut. Roem juga terpilih sebagai diplomat dalam perundingan Renville, pernyataan bersama (bukan perundingan) antara Mohammad Roem dan Van Roijen serta Roem adalah anggota delegasi utama yang dipimpin Hatta dalam Konferensi Meja Bundar. Setelah itu, Roem adalah ketua Komite Pembentukan Pemerintahan RIS dan yang paling bergengsi, sesuai hasil KMB, Roem-lah yang diangkat sebagai komisaris agung pertama di Den Haag Belanda. Dalam zaman Soeharto, mungkin yang tidak juga dilupakannya adalah saat musyawarah Parmusi di Malang pada 1968, saat pemerintah Orde Baru tidak sudi kalau partai itu dipimpin Roem dan Sekjen Lukman Harun. Perjalanan sejarah akhirnya menempatkan tokoh diplomat tua ini benar-benar istirahat di bidang politik sampai akhir hayatnya. Beliau wafat pada 24 September 1983 dalam usia 75 tahun. (U1)


Luber

l

12 11 Desember 2013

Keterwakilan Rakyat di Lembaga Legislatif

K

E T E R W A K I L A N masyarakat pada seorang anggota legislatif itu kedaerahan, yakni disesuaikan dengan proporsi jumlah penduduk suatu daerah. Hal itu untuk mengatur proporsionalitas keterwakilan aspirasi masyarakat ke gedung wakil rakyat. Untuk itu, dibuatlah regulasi yang mengaturnya, yakni UU No. 8/2012. Jumlah Kursi Anggota DPR Pasal 21 Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560. Pasal 22 (1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/ kota, atau gabungan kabupaten/kota. (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat diberlakukan penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota. (4) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada pemilu terakhir berdasarkan ketentuan pada Ayat (2). (5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Pasal 23 (1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 100.

(2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1 juta orang memperoleh alokasi 35 kursi; b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta sampai dengan 3 juta orang memperoleh alokasi 45 kursi; c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta sampai dengan 5 juta orang memperoleh alokasi 55 kursi; d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta sampai dengan 7 juta orang memperoleh alokasi 65 kursi; e. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7 juta sampai dengan 9 juta orang memperoleh alokasi 75 kursi; f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9 juta sampai dengan 11 juta orang memperoleh alokasi 85 kursi; dan g. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta orang memperoleh alokasi 100 kursi. Pasal 24 (1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dalam peraturan KPU. Pasal 25 (1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. (2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. (3) Dalam hal terjadi pembentukan provinsi baru setelah pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2). (4) Penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk pemilu berikutnya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.


Jeda

l

13 11 Desember 2013

20 Tahun Lagi Demokrasi Indonesia Stabil DEMOKRASI yang dijalani kini terus berkutat pada polemik, baik penyelenggaraan, penyimpangan, maupun penegakan hukum. Kondisi seperti ini akan terus dialami sembari mencari cara terbaik agar tercipta demokrasi yang benar-benar stabil.

R

ektor Universitas Bengkulu Ridwan Nurazi memprediksi sistem demokrasi di Indonesia akan bergerak ke arah kestabilan pada 2022. “Menurut prinsip ekonomi, sistem sebuah negara baru dianggap berdemokrasi dengan baik ketika pendapatan per kapita suatu negara berada di atas 6.600 dolar AS,” kata dia. Oleh sebab itu, menurut prediksinya, Indonesia akan mencapai tahap berdemokrasi sekitar enam sampai delapan tahun mendatang. ”Sekarang income per capita Indonesia sekitar 4.000 sampai 5.000 dolar AS,” katanya. Lebih lanjut, dia mengatakan masyarakat diharapkan tidak pesimistis dalam menata sistem demokrasi negara walaupun sampai saat ini belum ada tanda-tanda membaik. ”Saat ini Indonesia sedang mengalami demokrasi era transisi dan akan terus melakukan perbaikan hingga sesuai dengan tujuan demokrasi itu sendiri, semua itu butuh proses, tidak instan,” kata Ridwan. Salah satu bentuk penataan sistem berdemokrasi di Indonesia, menurutnya, adalah dengan cara berpartisipasi aktif pada Pemilihan Umum 2014, yakni dengan cara menggunakan hak pilih sebagai masyarakat pemilik hak suara. Dia mengatakan demokrasi diyakini merupakan tatanan

paling ideal dalam bernegara dibandingkan dengan sistem lain yang diadopsi oleh negara lain di dunia. “Jika tidak ada demokrasi, kemungkinan terjadi konflik dan tekanan politik akan semakin besar. Jadi kita jangan antipati terhadap sistem demokrasi yang sekarang,” kata dia. Hal senada dikatakan Ketua Koordinator Bidang Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Muladi, yang menganggap sengketa merupakan suatu hal wajar dalam negara demokrasi. “Perselisihan merupakan suatu karakter demokrasi yang memiliki supremasi hukum,” ujar Muladi dalam Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014 Partai Golongan Karya yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi di Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK. Muladi memprediksi perselisihan akan memanas saat memasuki tahun politik 2014. “Rezim pemilu akan menggesekkan konflik berkaitan dengan sengketa, baik pidana maupun administratif, selain sengketa hasil pemilu di MK,” ujarnya. Lebih lanjut, menurut Muladi, sistem demokrasi bersama perlu dibangun pemerintahan yang berkelanjutan dan responsif. Partai politik punya peranan besar untuk itu. “Parpol sebagai pilar demokrasi yang diperhitungkan. Pilar demokrasi merupakan sarana rekrutmen kepemimpinan,” katanya. Demokrasi Indonesia, ujar dia, berada dalam indeks 53 dari 167 negara di dunia. “Demokrasi Indonesia masih demokrasi yang

kurang sempurna. Untuk mencapai demokrasi sempurna, Indonesia butuh 5 sampai 10 tahun lagi,” kata dia. Ketua MK Hamdan Zoelva menegaskan MK punya peran penting untuk mengawal demokrasi yang berdasarkan konstitusi. “Oleh karena itu, selain pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan memutus sengketa kewenangan lembaga, MK juga memutus sengketa pemilu,” ujarnya. Hamdan menjelaskan dalam kaitannya dengan posisinya mengawal negara demokrasi, ada dua aspek penting, yaitu hulu dan hilir. Pada aspek hulu, MK mengawal norma agar tetap sesuai konstitusi, termasuk norma-norma demokrasi. “Banyak perbuatan yang melanggar norma demokrasi sehingga harus diluruskan oleh MK. Jadi, konstitusi dibuat hidup, tumbuh dan berkembang bahkan banyak putusan MK yang menjadikan demokrasi lebih luas,” kata Hamdan. Di sisi hilir, dalam sengketa pemilu ada sengketa proses dan hasil. Dalam sengketa proses, kata Hamdan, diselesaikan Badan Pengawas Pemilu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan etik Dewan Kehomatan Penyelenggara Pemilu. “Namun dalam putusan MK, terdapat sengketa yang baru yaitu sengketa hasil yang diakibatkan oleh proses. Ini memang cukup sulit karena bukti-bukti bersifat kualitatif. Oleh karena itu, harapannya seluruh penyelenggara pemilu bekerja maksimal agar sengketa pemilu di MK menjadi kecil.” (U1)


Jeda

l

14 11 Desember 2013

Biaya Kampanye Naik 1,5 Kali Lipat KAMPANYE menjadi salah satu agenda calon anggota legislatif (caleg) yang paling memakan biaya terkait logistik. Tercatat, sekitar 80% pendanaan caleg hanya untuk kampanye dan sosialisasi.

N

amun, tahun ini biaya kampanye masing-masing caleg diprediksi naik rata-rata satu setengah kali lebih tinggi dibandingkan biaya yang dikeluarkan pada Pemilu 2009. Pemberlakuan sistem pemilu proporsional dapat menjadi langkah menghemat biaya kampanye. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo pada peluncuran buku berjudul Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi di gedung DPR Jakarta. Menurut Pramono, kisaran biaya yang dikeluarkan seorang calon anggota DPR adalah terkecil Rp300 juta dan yang paling besar Rp6 miliar. Biaya paling kecil tersebut dikeluarkan oleh mereka yang punya modal sosial tinggi, seperti artis dan aktivis. Sementara biaya paling besar akan dikeluarkan oleh mereka dari kelompok pengusaha yang modal sosialnya rendah. Dengan asumsi rata-rata biaya kampanye pada 2009 mencapai Rp3,3 miliar, pada 2014 diperkirakan biaya mencapai Rp4,5 miliar. Menurut Pramono, fenomena mahalnya biaya kampanye tidak lepas dari sistem pemilu proporsional terbuka yang membuat seorang caleg tidak saja bersaing dengan caleg dari partai lain, tetapi juga berhadapan dengan caleg sesama partai sendiri. Selain mengeluarkan biaya spanduk dan konsumsi untuk konstituen, tidak jarang seorang caleg juga menghabiskan banyak anggaran untuk biaya transportasi

untuk dirinya sendiri dan konstituen yang akan ditemuinya. Sementara itu, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali mengatakan salah satu cara untuk menghemat biaya kampanye adalah memberlakukan sistem pemilu proporsional dan melakukan pemilu serentak. Rekening Kampanye Sementara itu, calon anggota DPD RI asal Lampung siap menyerahkan rekening khusus dana kampanye. Mereka siap mengikuti langkah lima calon anggota DPD yang telah menyerahkan lebih dulu rekening dana kampanye. Calon anggota DPD RI, Ananda Tohpati, menurut rencana akan menyerahkan rekening khusus dana kampanye Pemilu 2014 ke KPU Lampung, Rabu (4/12). Hal ini menyusul adanya imbauan dari KPU Lampung yang meminta seluruh calon anggota DPD segera melaporkan rekening kampanye selambat-lambatnya 2 Maret.

“Besok (hari ini) rencananya saya serahkan rekening khusus kampanye ke KPU Lampung. Sebetulnya itu yang lagi saya tanyakan ke LOnya,” ujar Ananda atau yang biasa disapa Andes. Sejauh ini, menurutnya, seluruh dana kampanye merupakan uang pribadi bukan atas sumbangan pihak ketiga. Namun, saat disinggung soal besaran dana kampanye pada rekening awal yang akan dilaporkannya ke KPU Lampung, Andes belum bersedia membeberkan. “Kita lihat aja aturannya nanti,” ujarnya. Sementara calon anggota DPD, Andi Surya, mengakui dirinya belum menyerahkan rekening khusus dana kampanye kepada KPU Lampung. Anggota DPRD Lampung ini juga belum dapat memastikan waktu penyerahan ke KPU setempat. Disinggung soal alasannya, Andi mengatakan dirinya memang belum membuatnya. “Sesegera mungkin saya serahkan, ya belum dibuat saja,” kata dia. (MI/U1)


Pernik Pemilu

l

15 11 Desember 2013

Lembaga Legislatif 2014 Diisi Para Koruptor LEMBAGA legislatif hasil Pemilu 2014 akan diisi para koruptor. Pasalnya, 80% calon anggota legislatif (caleg) yang maju adalah muka lama dan membawa kasus korupsi lama.

Y

ayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat 80% dari caleg yang akan maju pada 2014 adalah muka lama. Kehadiran wajah lama itu akan tetap mengulang kejahatankejahatan terorganisasi, seperti korupsi, dan melemahkan pemberantasan korupsi. “Rakernas YLBHI dan LBH, kami akan kampanyekan calon-calon yang masuk daftar hitam kami untuk tidak dipilih. Data KPU (Komisi Pemilihan Umum) itu 80% orang-orang lama,” kata Direktur Advokasi YLBHI Bahrain. Apalagi, lanjut Bahrain, dari 80% caleg tersebut beberapa di antaranya terindikasi terlibat dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, YLBHI bersama lembaga swadaya masyarakat lainnya akan mengimbau untuk tidak memilih kembali muka-muka lama dalam Pemilu Legislatif April 2014 mendatang. Selain itu, Bahrain juga mengimbau kepada partai politik untuk memperbaiki sistem rekrutmennya sehingga caleg yang maju adalah bersih dan bebas korupsi. “Jika terus muka lama, parlemen hanya menjadi bagian untuk memuluskan proses-proses penguasa. Apalagi di parlemen lebih banyaknya orang demokrat sehingga pengawasan kinerja eksekutif tidak berjalan secara efektif,” kata dia. Seperti diketahui, KPU menetapkan 6.608 orang yang terdaftar dalam DCT (daftar calon tetap) DPR setelah perbaikan dan sengketa daftar calon sementara (DCS) di Bawaslu dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tetapi, jumlah tersebut akhirnya berkurang satu sehingga jumlahnya mencapai 6.608 orang yang akan memperebutkan 560 kursi DPR pada 77 DP (daerah pemilihan). Jumlah DCT tersebut diseleksi dari 6.641 nama yang diajukan oleh 12 partai politik (parpol) peserta pemilu. Pengamat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Didik Supriyanto, menilai langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transasksi Keuangan tidak akan maksimal mengawasi dana kampanye karena tidak dapat memonitor dana tunai mencurigakan yang beredar dalam Pemilu 2014. “Para caleg itu sudah pintar sekarang, kalaupun ada sumbangan-sumbangan masuk, ada danadana masuk, pasti tidak melalui transfer, karena UU kita tidak

mewajibkan,” kata Didik dalam sebuah diskusi. Didik menilai di banyak negara mewajibkan semua aktivitas kepentingan pemilu oleh caleg maupun partai wajib melalui rekening. Hal itu, menurut dia, apabila ada pihak yang menyumbang akan diberitahukan terkait transparansinya. “Namun, paling tidak itu (PPATK memonitor dana kampanye) untuk mendeteksi sejauh mana dia memanfaatkan ruang-ruang untuk kepentingan kampanye,” ujarnya. Didik menilai selama ini pengelolaan dana kampanye parpol tidak transparan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Dia menilai jangan sampai dana yang masuk ke caleg atau parpol berasal dari pengusaha gelap sehingga kebijakan yang

dihasilkan tidak untuk kepentingan rakyat. “Kalau saya orang besar, punya bisnis banyak untuk apa saya setor secara resmi (melalui rekening bank). Lebih baik saya titipkan sama beberapa orang dalam bentuk tunai karena akan lebih aman,” ujarnya. Dia menyarankan dalam sistem proporsional terbuka seharusnya caleg dan parpol membuat laporan terkait dana kampanye. Namun, menurut dia, langkah itu terkendala peraturan perundang-undangan sehingga harus konsisten dalam pengaturan dana kampanye. “Dari awalnya saja sudah kelihatan tidak konsisten pengaturan dana kampanye. Hal itu (mengatur dana kampanye caleg) tidak bisa dilakukan kecuali menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata dia. (U1)


Pernik Pemilu

l

16 11 Desember 2013

Arti Hari Antikorupsi

H

ARI Senin lalu kita memeringati Hari Antikorupsi. Berbagai kelompok masyarakat menggelar kegiatan untuk terus menyuarakan sikap menentang praktik korupsi. Kita tidak boleh berhenti menyuarakan itu, karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih terus mewarnai kehidupan bangsa ini. Kita tidak menutup mata bahwa banyak pejabat yang berhasil kita masukkan ke penjara karena melakukan korupsi. Mulai dari pejabat daerah, anggota legislatif, hingga menteri tanpa ampun dijebloskan ke dalam penjara ketika terbukti melakukan korupsi. Namun, kita melihat bahwa praktik yang merugikan negara itu tidak menjadi berkurang. Bahkan kita melihat para pelaku korupsi semakin berani. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan para koruptor cenderung semakin muda. Semua itu menunjukkan bahwa ada yang keliru dalam pemahaman kita terhadap arti materi. Seakan keberhasilan hidup ini hanya ditentukan oleh seberapa banyak materi yang berhasil kita kumpulkan. Ketika kaya menjadi tujuan, maka orang cenderung menghalalkan segala cara. Itulah yang membuat kita melihat kerakusan yang dilakukan para pejabat. Mereka menjadi tidak pernah merasa puas dan akhirnya menjadi tamak. Gaji yang besar tidak menutup orang untuk melakukan korupsi. Lihat saja apa yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan juga Ketua Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Rudi Rubiandini. Meski gaji yang diterima sudah ratusan juta, mereka tetap saja merasa kurang dan memanfaatkan kesempatan untuk lebih memperkaya diri. Gaya hidup para koruptor cenderung tidak masuk akal dan bahkan norak. Lihat saja Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq yang menggunakan kekayaan hasil korupsi untuk membeli mobil mewah dan menyenangkan istri-istrinya. Kita melihat ada yang keliru terhadap pemahaman terhadap kekuasaan. Yang namanya kekuasaan hanya dilihat sebagai hak istimewa, power is privilege. Padahal kekuasaan itu seharusnya menuntut adanya tanggung jawab untuk dipergunakan secara benar. Ketika kita memutuskan melakukan reformasi, faktor utama yang membuat kita memilih jalan itu adalah karena adanya salah guna

Suryopratomo

kekuasaan dari pemerintahan Orde Baru. Faktor yang paling besar membuat kita melengserkan Presiden Soeharto adalah karena praktik KKN yang sudah di luar batas. Perubahan sistem otokrasi ke sistem demokrasi ternyata tidak otomatis membuat sikap dan perilaku kita dalam melihat kekuasaan menjadi berubah. Kita bahkan melihat praktik KKN yang semakin menjadi-jadi dan tidak punya malu. Belum lagi memberikan kepada negeri, sudah mengambil kekayaan negara untuk kepentingan pribadinya.

Sistem demokrasi seharusnya bisa mengurangi praktik KKN karena adanya penghormatan terhadap hukum. Dengan penegakan hukum, kita bisa membuat orang berpikir dua kali untuk melanggarnya. Namun, kita melihat hukum yang kita terapkan pada sistem demokrasi tidak cukup keras dan kejam. Akibatnya orang tidak merasa takut untuk berhadapan dengan hukum. Bahkan yang lebih menakutkan, mereka berani untuk mempermainkan hukum. Mengapa? Karena hukum dan penegak hukum ternyata tidak kebal terhadap praktik KKN. Bahkan para penegak hukum bisa diajak kompromi untuk bersama-sama mengakali hukum demi lancarnya pelaksanaan praktik KKN. Kasus korupsi pajak yang dilakukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan III/a, Gayus Tambunan, merupakan bukti dari kolusi hukum yang terjadi. Mulai yang namanya polisi, jaksa, hingga hakim bisa diajak bersama-sama untuk merekayasa korupsi pajak yang jelasjelas dilakukan Gayus Tambunan. Bayangkan ketika kasus korupsi pajak itu diproses dan disidangkan di Pengadilan Tangerang, Gayus bisa dinyatakan bebas murni. Kalau tidak ada pengungkapan yang dilakukan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Susno Duadji, kasus rekayasa hukum itu tidak pernah akan bisa terungkap. Kalau para penegak hukum bisa diajak kompromi untuk melakukan korupsi, sangat berbahayalah korupsi di negeri ini. Orang bisa bebas mengambil uang negara demi memperkaya diri sendiri dan rakyat hanya bisa gigit jari karena hak untuk hidup lebih sejahtera telah diambil oleh para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Perjalanan kita untuk menciptakan negeri yang bebas dari praktik KKN memang masih sangatlah jauh. Bahkan yang terjadi di negeri kita bukanlah trias politica, tetapi sudah menjadi trias corruptica, karena korupsi dilakukan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu, peringatan Hari Antikorupsi menjadi penting karena perjuangan kita masihlah panjang. Kita harus terus menyuarakan sikap antikorupsi dan tidak boleh memberi hati kepada para koruptor. Kita harus hukum mereka seberat-beratnya dan menyita kekayaan hasil korupsi untuk dikembalikan kepada negara karena harta itu sebenarnya merupakan hak rakyat. n


VOTING, Edisi XXXI/11 Desember -17 Desember 2013