Page 4

OPINI rabu, 25 juni 2014

Partisipasi Opini Lampung Post menerima opini orisinal dan tidak dikirim ke media lain, tak lebih dari 5.000 karakter. Kirim via e-mail ke redaksi@lampungpost.co.id atau redaksilampost@yahoo.com. Kami mengutamakan tulisan yang mengkaji fenomena aktual di lingkungan masyarakat Lampung.

4

LAMPUNG POST

Selilit Demokrasi Elektoral W. Riawan Tjandra Doktor Hukum Administrasi Negara UGM, Pengajar Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

M

n FERIAL

Menyambut Realisasi Jalan Tol Lampung Ida Bagus Ilham Malik Dosen Teknik Sipil UBL, Direktur Center for Urban and Regional Studies/CURS UBL

A

LOKASI anggaran dukungan pemodalan bagi Hutama Karya untuk membangun jalan tol Sumatera sudah tinggal dicair­ kan saja. Kemajuan ini disambut dengan penuh suka cita oleh pihak yang sudah sejak lama mendorong pembangunan jalan tol di luar Jawa. Konsep pembangunan jalan tol yang sebelumnya mengandalkan investasi swasta, secara sengaja ditinggalkan oleh penganut mahzab swastanisasi in­ frastruktur transportasi. Penyebabnya adalah lambannya realisasi pembangun­ an jalan tol jika mengandalkan sumber pembiayaannya dari swasta. Apalagi dengan melihat kenyataan pihak swasta pun mengandalkan dana dari (sindikasi) perbankan dalam mau­ pun luar negeri. Dan ketika ditelusuri lebih dalam, untuk perbankan dalam negeri, penyandang dana kredit infra­ struktur tersebut mayoritas didominasi perbankan BUMN yang notabene milik pemerintah. Dengan melihat kenyataan dukungan kredit perbankan BUMN ini diberikan kepada swasta murni saja bisa, tentu juga akan bisa jika dukungan kredit pemba­ ngunan infrastruktur tersebut diberikan kepada alat negara pembangun infrastruk­ tur yang juga berwujud BUMN, seperti Wi­ jaya Karya, Waskita Karya, Hutama Karya, dan PP. Grup perusahaan pembangun infrastruktur ini telah digabungkan dalam kelompok BUMN Karya. Dalam rangka mempercepat realisasi pembangunan jalan tol Sumatera, yang sudah belasan tahun ditunggu dan diharapkan masyarakat dan pemerin­ tahan di Sumatera, ditunjuklah BUMN untuk merealisasikan kebutuhan dan keinginan untuk memiliki jalan tol, dalam hal ini Hutama Karya (HK) tadi. Dana awal berasal dari pemerintah yang kini terplot sebesar Rp2 triliun. Besaran dana ini bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan pada masa yang akan datang. Pemodalan tam­ bahan untuk HK ini juga bisa diambil dari kredit perbankan sindikasi bank BUMN atau bank swasta. Kerja sama

Member of Media Group

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Nova Lidarni, Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir.

±

investasi jalan tol juga nantinya bisa dilakukan HK dengan investor bidang infrastruktur lainnya. Semuanya dibuat sangat fleksibel untuk memastikan proses percepatan pembangunan jalan tol benar-benar cepat. Intinya, HK akan menjadi alat negara untuk membangun jalan tol. Dengan pe­ nyertaan modal Rp2 triliun ini, sangat­ lah diharapkan HK akan dapat menjadi perusahaan pembangun inftastruktur yang andal dan diperhitungkan. Model pembangunan jalan tol oleh negara ini bukan suatu hal yang baru. Beberapa negara juga sudah melakukannya, mulai dari AS hingga ke Malaysia. Dan bisa saja model inilah yang relevan diterapkan di Indonesia, di tengah rendahnya peran swasta da­ lam membangun berbagai kebutuhan infrastruktur di Tanah Air. Negara memang mau tidak mau harus turun tangan membangun suatu infrastruk­ tur melalui alat negara yang berbentuk BUMN, sehingga bisa dengan cepat mewujudkan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur transportasi yang akan mengefisiensikan sistem perang­ kutan logistik di Sumatera. Meskipun untuk jangka panjang, di­ harapkan akan muncul sindikasi peru­ sahaan swasta yang membangun jalan tol atau membeli jalan tol yang sudah dibangun Hutama Karya ini. Lampung, sebagai provinsi yang berada di ujung Sumatera dan menerima beban paling besar untuk perangkutan barang dan penumpang dari dan ke Jawa, tentu sangat menyambut gembira dikeluarkan­ nya kebijakan penyertaan modal ini. Lam­ pung tentu sangat berharap segmen jalan tol Lampung dapat terealisasi pertama kali melalui pembiayaan penyertaan modal pemerintah ke HK ini. Peluangnya ada meskipun tetap harus diantisipasi dengan baik. Maksudnya begini, provinsi lain juga memiliki ke­ inginan yang sama dengan keinginan Lampung. Dan mereka mempercepat persiapan daerahnya menyambut ke­ datangan program jalan tol ini melalui proses pembebasan lahan yang di­ percepat. Karena itu, Lampung harus memastikan proses pembebasan lahan masuk daftar cepat selesai sehingga siap untuk dibangun jalan tol. Bagi HK, jalan tol yang akan dibangun

Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Rinda Mulyani, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Adian Saputra, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Wandi Barboy. Liputan Jakarta: Inge Olivia Beatrix Mangkoe. LAMPOST. CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Delima Napitupulu, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin.0 Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way

CMYK

adalah jalan tol yang memiliki peluang pendapatan paling besar saat diopera­ sionalkan. Sebab, dari sanalah HK menda­ patkan modal baru untuk membangun jalan tol di ruas atau segmen atau ruas lain. Karena itu, untuk wilayah Lampung, tentu ruas Tegineneng-Babatan adalah ruas yang paling prospektif bagi HK. Tam­ paknya, ruas inilah yang akan dipriori­ taskan. Namun, harap dicatat prospektif ini dalam skala bisnis HK sebagai BUMN yang ditugaskan membangun jalan tol Sumatera. Dari sisi bisnis murni memang masih belum tentu feasible dan inilah yang menyebabkan swasta tidak kunjung investasi jalan tol di Lampung. Panitia pembebasan lahan di ruas Lampung sudah dibentuk sejak bebe­ rapa bulan yang lalu. Dengan alasan agar tidak menimbulkan polemik dan menghindari spekulan tanah, proses pembebasan lahannya dibuat silent/ tidak terdengar. Namun, apakah benar tujuannya demikian? Kita tidak tahu. Namun, yang jelas masyarakat menaruh harapan proses pembangunan jalan tol dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada alasan klasik misalnya harga tanah yang tiba-tiba melonjak. Karena pembangunan jalan gol ini menggunakan uang negara, pembe­ basan lahannya masuk kategori untuk kepentingan umum. Jika ruang gerak untuk pembebasan ini tidak dimanfaat­ kan dengan bijak dan cerdik, sudah pasti Lampung akan tersalip oleh daerah lain. Tapi mudah-mudahan saja tidak. Jika jalan tol ini nanti sudah terba­ ngun (karena sudah menjadi kebijakan politik), diharapkan investasi di sektor industri dapat meningkat pula. Hal ini penting karena pengguna utama jalan tol adalah perangkutan logistik produk industri, yang memasukkan kompo­ nen perangkutan sebagai komponen produksi dan penjualan. Dengan semakin meningkatnya jum­ lah pabrik di Lampung, diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Dan inilah pula yang diharap­ kan dapat dengan cepat mengangkat perekonomian Lampung sebagai salah satu provinsi dengan ekonomi terbesar di Sumatera. Mudah-mudahan pem­ bangunan jalan tol ini menjadi pintu masuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. n

Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Widodo (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Ac­ count Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Asisten Manager Iklan Biro: Siti

±

ANDAT konstitusi re­ formasi melalui Pasal 6A UUD Negara RI 1945 yang menisbahkan sistem demokrasi elektoral untuk memilih presiden dan wakil presi­ den secara langsung, bisa ternoda oleh beberapa praktik permainan rivalitas politik curang maupun kampanye hitam. Pilihan untuk menempatkan sistem demokrasi elektoral seba­ gai instrumen demokrasi dalam pengisian pucuk pimpinan eksekutif seharusnya tak boleh dilepaskan dari roh konstitusi dalam pembu­ kaan UUD Negara RI 1945 yang di antaranya dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak adanya ketegasan dari peng­ awas pemilu maupun aparat penegak hukum dalam merespons temuan praktik politik curang dan kampa­ nye hitam, selain secara perlahan menjadikan roh demokrasi elektoral dalam bentuk upaya mencerdaskan kehidupan bangsa akan sekarat, juga akan mereduksi kualitas negara hu­ kum demokratis yang menjadi karak­ ter utama konstitusi pascareformasi. Terungkapnya peran Setyardi Budiyono yang telah mengaku seba­ gai pemimpin tabloid Obor Rakyat, tabloid yang oleh Dewan Pers dinya­ takan sebagai tabloid abal-abal alias tak memenuhi kaidah jurnalistik, telah mencoreng proses demokrasi yang berlangsung.

D

engan adanya pengawasan yang intensif oleh institusi pengawas pemilu dan tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dalam pemilu diharapkan dapat diwujudkan indikatorindikator dalam kualitas Pemilu yang baik (good electoral governance), baik dalam standar internasional maupun dalam regulasi nasional. Setyardi merupakan mantan war­ tawan tabloid Paron dan majalah Tempo (1998—2007) dan diangkat menjadi asisten staf khusus presiden sejak 25 Fe­ bruari 2010. Sebagai asisten staf khusus presiden, konon Setyardi tidak diangkat presiden, tetapi diangkat seskab atas usulan dari staf khusus presiden. Felix Wanggai merupakan atasan Setyardi dalam posisinya sebagai staf khusus presiden. Meski memiliki hubungan dengan pihak istana, pihak istana melalui Seskab Dipo Alam me­ nyatakan apa yang dilakukan Setyardi merupakan inisiatif pribadi yang tidak terkait dengan penugasannya selaku asisten staf khusus presiden. Belajar dari kasus tersebut ke depan, idealnya presiden terpilih nanti mem­ batasi jumlah staf khusus maupun asis­ ten staf khusus yang posisinya rumit dijelaskan dalam struktur organisasi pemerintah di lingkungan sekretaris kabinet, dan masuknya ke lingkungan istana pun juga mengundang misteri. Lebih baik, presiden terpilih ke depan lebih banyak mengefektifkan fungsi Dewan Pertimbangan Presi­ den (Wantimpres) yang memiliki kedudukan lebih jelas dalam sistem organisasi pemerintah daripada membentuk “struktur gemuk” stafstaf khusus maupun asistennya di lingkungan sekretaris kabinet.

Fatimah. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@ lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kota­ agung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl.

Harus Diungkap Dalam koridor hukum pidana umum yang diatur dalam KUHP tindakan pencemaran nama baik, dirumuskan pada Pasal 310 KUHP yang mengan­ cam pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling ba­nyak Rp4.500. Pasal 311 KUHP lebih jauh menegaskan jika yang melakukan ke­ jahatan pencemaran atau pencemaran tertulis tidak mampu membuktikan apa yang difitnahkan itu, dia diancam melakukan fitnah dengan pidana pen­ jara paling lama 4 tahun. Tindakan tegas terhadap pelaku kampanye hitam dalam pemilu kali ini sangat penting, bukan saja sebagai upaya pembelajaran untuk mencer­ daskan kehidupan bangsa sesuai dengan ruh Pembukaan UUD Negara RI 1945, melainkan juga untuk dapat dihasilkan sebuah preseden hukum (yurisprudensi) agar dapat dijadikan sebagai standar hukum ke depan dalam mendorong lahirnya sistem demokrasi elektoral yang bersih dan bebas dari permainan politik curang melalui kam­ panye hitam dan sejenisnya. Di sisi lain, tindakan asisten staf khusus presiden tersebut sebenarnya telah menderogasi dan menentang pidato SBY sebagai presiden dan kepala negara untuk bersikap netral dalam pemilu. Menteri saja tak berani menen­ tang ucapan seorang presiden, apalagi seseorang yang “hanya” berposisi seba­ gai asisten staf khusus presiden. Jaga Amanah Banyaknya menteri maupun para kepala daerah yang “larut” dalam sikap politik untuk mendukung pasangan capres sesuai dengan afilia­ si politik personal setiap pejabat itu juga perlu diantisipasi adanya penya­ lahgunaan anggaran negara/daerah yang bersumber dari APBN/D. Penyalahgunaan anggaran tersebut rawan terjadi karena sulitnya memi­ sahkan afiliasi politik dan kedudukan jabatan para pejabat tersebut. Baik UU kementerian negara maupun UU pemda tidak secara eksplisit melarang penggunaan hak politik dalam du­ kung-mendukung cawapres semasa pilpres asal tidak dilakukan dalam kedudukannya sebagai pejabat. Dengan mengefektifkan paket UU Keuangan Negara (UU No. 17/2003, UU No. 1/2004 dan UU No 15/2004) seharus­ nya sangat mudah untuk mengaitkan kedudukan jabatan dari para pejabat tersebut dalam skema pengelolaan keuangan negara/daerah sebagai peme­ gang kekuasaan pengelolaan keuangan negara/daerah dengan pertanggung­ jawaban anggaran negara/daerah. Ketatnya analisis kinerja (performance analysis) dalam pertanggung­ jawaban anggaran negara/daerah, se­harusnya dapat digunakan untuk menegah deviasi penggunaan angga­ ran negara/daerah dalam kegiatan yang tak berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi jabatan setiap pejabat negara/daerah itu dalam menggunakan hak politik personal mereka. Dengan adanya pengawasan yang intensif oleh institusi pengawas pemilu dan tindakan hukum yang tegas ter­ hadap pelanggaran dalam pemilu di­ harapkan dapat diwujudkan indikatorindikator dalam kualitas pemilu yang baik (good electoral governance), baik dalam standar internasional maupun dalam regulasi nasional, yaitu derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, ke­ terwakilan yang tinggi, dan akuntabili­ tas yang jelas, terlaksananya tahapan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan serta asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jangan sampai demokrasi elektoral yang menjadi amanah konstitusi reformasi dijagal para pencoleng demokrasi! n

Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, ­WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPER­ KENANKAN MENERIMA ATAU ­M EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

CMYK

±

:: LAMPUNG POST :: Rabu, 25 Juni 2014  
:: LAMPUNG POST :: Rabu, 25 Juni 2014  
Advertisement