Lampungpost edisi 4 april 2014

Page 8

CMYK CMYK

± ±

CMYK

± ±

RAGAM jumat, 4 april 2014

± ±

Yuzar Akuan (Penasihat Hukum) Di antaranya pihak kejaksaan dan kepolisian. Itu terserah jaksa (dilanjutkan keterang­an Apriwan, red).

8

LAMPUNG POST

B URA S

± ±

Anggaran Bansos Justru Meningkat! ±

Aliran Dana Sertifikasi Lampura Terkuak Sejumlah amplop yang berisikan uang untuk beberapa penerima, termasuk oknum aparat, bertujuan agar kasus pemotongan dana sertifikasi guru aman. Agus Hermanto

T

ESTIMONI terdakwa perkara korupsi dana sertifikasi guru Lampung Utara 2012—2013, Berti Astuti (39), menyebutkan aliran dana ke sejumlah orang mulai terkuak. Jika sebelumnya penyidik tidak mendalaminya dengan alasan hanya testimoni, kini ada dukungan keterangan salah satu saksi dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Kamis (3/4). Apriwan, salah satu saksi yang diha­ dirkan, mengaku telah menyampai­ kan sejumlah amplop tebal dengan nama dan tujuan tertentu, tapi tanpa keteranga­n pengirim. Salah satu amplop itu diserahkan ke juru bayar Bank Lam­ pung, Nirawati, untuk disetorkan.

terangannya, Vera mengakui dirinya melakukan transfer uang melalui BNI dan Bank Mandiri. Hal itu dilakukan­ nya karena perintah dari terdakwa. Terdakwa pun membantah seluruh kesaksian Apriwan bahwa ia tidak mengetahui jika amplop tersebut berisi­ kan uang. “Saya keberatan dengan kesaksian Apriwan yang mengatakan

“Memang saya diperintahkan Bu Berti untuk mengantarkan amplopamplop yang tujuannya jelas, tapi tanpa keterangan pengirim. Amplop itu menggunakan kop Dinas Pendidik­ an, tapi saya tidak tahu kalau amplop itu berisikan uang,” ujar Apriwan yang merupakan salah satu staf terdakwa. Akan tetapi, saksi menyampaikan keterangannya dengan terbata-bata sehingga Ketua Majelis Poltak Sitorus ikut memperdalam pertanyaan yang di­ sampaikan jaksa. Namun, Apriwan tetap mengaku tidak tahu jika dalam amplop tebal tersebut berisikan uang. Berbeda jauh dengan kesaksian Vera Astika Vivindawati, selaku sekretaris kegiatan, yang memiliki tugas mendistribusikan pembayaran dana tunjangan sertifikasi. Dalam ke­

S

aya keberatan dengan kesaksian Apriwan yang mengatakan tidak mengetahui isi dalam amplop tersebut. tidak mengetahui isi dalam amplop tersebut, karena saksi saya perintahkan untuk menyerahkan sejumlah amplop yang berisikan uang kepada kajari, kasi Pidsus, kasi Intel, kapolres, dan media di Lampung Utara,” kata dia. Terpisah, penasihat hukum (PH) terdakwa, Yuzar Akuan, mengatakan keterangan saksi di bawah sumpah

mengakui telah mengantarkannya ke sejumlah pihak. “Di antaranya pihak kejaksaan dan kepolisian. Itu terserah jaksa (dilanjutkan keterang­ an Apriwan, red),” ujarnya.

29 Nama Sebelumnya, dalam tahap penyidik­ an, terdakwa menyebutkan 29 nama yang diduga menerima aliran dana sertifikasi. Ke-29 nama tersebut me­ rupakan unsur eksekutif dari tingkat bupati, sekretaris daerah, dan kepala dinas. Juga dari unsur yudikatif, da­ lam hal ini kejaksaan dan kepolisian, serta unsur legislatif. Terdakwa Berti Astuti didakwa Jaksa Ali Rasab Lubis dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI 31/1999 tentang Tipikor jo UU RI 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terkait korupsi sertifikasi sebesar Rp7,3 miliar. (U1)

masyarakat daerah “MESKIPUN Komisi sudah maklum ada­ Pemberantasan Ko­ nya bagaimana yang rupsi (KPK) telah terjadi, terutama mengingatkan peme­ sekitar waktu pemilu rintah untuk morato­ kepala daerah!” tegas rium da­na bantuan Amir. “Kenyataan sosial (bansos) kare­ yang bukan rahasia na ra­wan disalahgu­ lagi bagi masyarakat nakan selama pemi­ itulah yang jadi lu, ter­­nyata anggaran ban­sos justru naik!” H. Bambang Eka Wijaya dorong­an bagi KPK ujar Umar. “Menurut dan lembaga-lemba­ da­ta Kementerian Dalam Negeri ga antikorupsi untuk mengingat­ 2014, kenaikan ada yang hingga kan pemerintah bahaya dana Rp56 miliar itu terjadi di delapan bansos selama masa pemilu!” “Potensi penyalahgunaan provinsi: Aceh, Jambi, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Su­ dana bansos itu, menurut Ab­ lut, Bali, dan Gorontalo.” (Kom- dullah Dahlan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), tidak pas.com, 3/4) “Dana bansos ­digolongkan terlepas dari besarnya ke­ Wakil Ketua KPK Busyro wenangan kepala daerah untuk Muqoddas soft corruption, yang mendistribusikan dana tersebut menguntungkan kepentingan ke masyarakat!” timpal Umar. pelakunya, bentuknya tidak se­ “Peningkatan bansos pada tahun lalu dalam nominal uang!” tim­ pemilu mengindikasikan desain pal Amir. “Dalam hal korupsi untuk penyalahgunaan anggar­ dana bansos, uangnya disalur­ an sudah ada sejak awal!” “Akibat penyalahgunaan kan ke kelompok tertentu yang dikoordinasi untuk mendu­ dana bansos untuk pemilu kung kepentingan politik ter­ dan pemilukada itu adalah tentu! Alirannya yang populis, realitas demokrasi yang tidak langsung ke kelompok tertentu adil” tegas Amir. “Proses yang itu, menjadikan bansos rawan tidak adil, tidak bisa diharap­ kan menghasilkan kekuasaan bagi kepentingan politis!” “Namun, Menteri Dalam Ne­ yang adil! Kekuasaan tidak adil geri Gamawan Fauzi menegas­ itu buruk sehingga membuat kan dana bansos yang dianggar­ rakyat berharap mendapatkan kan daerah setiap tahun terus kebaikan lewat proses yang di­­awasi sejauh mana implemen­ didesain dengan keburukan! tasi dan penerapannya!” ujar Tidak mustahil jika rakyat cuma Umar. “Permendagri No. 32/2011 dapat kesia-siaan! Andaipun dan No. 39/2012 tentang Dana ada kebaikan yang diangkat dan Bansos berusaha mengatur ditonjolkan, bentuknya mung­ penggunaan dana secara ketat!” kin retorika atau hyperreality— “Itu formalnya! Realitas realitas semu hasil tayang­an penggunaannya di lapangan, media yang intens!” ***

Add on: facebook.com/buraslampost

agushermanto@lampungpost.co.id

Follow on: @buraslampost

± ±

±

Sambut Kemenangan Dengan Nomor Urut 2

M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019

Ayahanda Muhammad Ridho Ficardo .

T

Hadiri Pengajian Akbar NU di Sribhawono

OKOH-tokoh dan segenap umat Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur mengadakan pengajian akbar dan silaturahmi antarulama dan warga NU di lapangan Merdeka, Sribhawono, Lampung Timur, Kamis (3/4). Tema yang diangkat adalah Yasin, tahlil, dan pengajian akbar sebagai wujud dukungan Nahdlatul Ulama terhadap proses demokrasi yang jujur, adil, dan damai. Acara pembacaan Yasin, tahlil, dan pengajian akbar ini dihadiri sekitar 3.000 warga Nahdlatul Ulama Lampung Timur. Acara ini pula turut mengundang keluarga besar calon gubernur muda Lampung, Muhammad Ridho Ficardo. Namun, calon gubernur ini tidak bisa hadir memenuhi undangan dan diwakilkan oleh orang tuanya, Muhammad Fauzi Thoha dan ibu. Segenap ulama dan kiai NU hadir dalam acara ini, di antaranya K.H. Shodiq, K.H. Ahmad Mudjab, K.H. Imam Muhtadi, K.H. Syahlan Abdulloh, K.H. Khusnan Hadi, K.H. Sya’roni, K.H. Mastur, K.H. Nurdin Syarif, K.H. Ma’ruf Adnan, dan K.H. Nur Kholis. Para ulama menekankan kepada warga NU untuk tidak golput pada pesta demokrasi. NU sendiri tidak menyatakan keberpihakannya kepada salah satu calon, setiap warga NU bebas memilih calon mana pun. Namun, para ulama sendiri berharap agar masyarakat lebih selektif memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang memerhatikan umat dan agamanya. Seperti yang diungkapkan salah tokoh NU, K.H. Imam Muhtadi, “Diharapkan agar umat tidak golput karena kita pun diberi amanah untuk memilih calon yang amanah. Namun, ketidaktahuan calon mana yang amanah jangan menjadikan kita golput. Kita tetap harus memilih dan ikut dalam pesta demokrasi.”

± ±

± “Acara ini sejalan dengan program pemerintah untuk menekan angka golput. Temanya sangat sesuai untuk mengajak masyarakat Lampung merayakan pesta demokrasi pemilihan legislatif dan pemilihan gubernur dengan jujur, adil, dan damai,” kata wakil dari aparat Pemerintah Kecamatan Bandar Sribawono. Warga NU dan Lampung Timur pun menaruh banyak harap kepada pemimpin yang baru, terutama untuk perbaikan jalan dan keamanan karena tingkat kejahatan di Lampung Timur sangatlah tinggi. Dalam kesempatannya, Fauzi Thoha, ayahanda Muhammad Ridho Ficardo, pun mengingatkan agar

masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Beliau juga menginginkan agar kampanye hitam serta fitnah tidak dijadikan sebagai alat strategi politik karena akan mengundang gesekan dan keamanan serta mencederai kejujuran pemilu itu sendiri. “Munculnya kampanye hitam itu merupakan bentuk kekurangpercayaan diri, serta menujukkan pelakunya bukan merupakan calon pemimpin yang baik. Lebih baik kita tidak terpancing dan ikut membalasnya,” kata dia. Seperti yang diungkapkan Fauzi Thoha, memang menjelang mendekatnya pemilu semakin maraknya kampanye hitam, sebut saja yang menimpa anaknya

M. Ridho Ficardo belakangan ini. NU sendiri berharap acara pemilu nanti akan berjalan lancar, damai, dan penuh kejujuran, serta menghasikkan pemimpin amanah. Acara ini pun berlangsung khidmat dan acara ditutup dengan doa bersama untuk pemilu Lampung yang jujur, aman, dan damai. Peresmian Pasar Selepas pengajian di Sribhawono, keluarga besar Muhammad Ridho Ficardo juga didaulat untuk menghadiri acara peresemian pasar di Desa Tritunggal, Kecamatan Wawaikarya, Lampung Timur. Undangan dari warga tersebut juga ditujukan kepada Muhammad Ridho Ficardo, tapi karena padatnya agenda menjelang Pemilihan Gubernur Lampung 9 April yang akan datang, Ridho diwakili ayahandanya yang kebetulan memiliki ikatan emosional yang cukup dekat dengan masyarakat Wawaikarya. Rombongan tim keluarga Muhammad Ridho Ficardo sebagai tamu undangan disambut dengan kesenian reog dan didaulat untuk memukul gong sebagai pertanda resmi dibukanya Pasar Tritunggal. Dalam rancangan kegiatan, panitia setempat juga malam harinya akan mengadakan pergelaran wayang kulit dengan dalang Ki Joko Edan. (U10)  FOTO-FOTO: TIM PEMENANGAN RIDHO-BERBAKTI/DOK.

± ±

CMYK CMYK

± ±

CMYK

± ±


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.