CMYK
CMYK
Lampung Post I 15
Jumat I 30 September 2011
PENDIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI
LINTAS
Poltekes segera Jadi Institut
Segera Evaluasi Otonomi Pendidikan
SEMARANG̶Pakar pendidikan yang juga Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang, Muhdi, menilai sudah saatnya otonomi pendidikan yang tercakup dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dievaluasi. Pada kenyataannya, banyak daerah, baik kabupaten/kota yang belum sepenuhnya siap, terutama pembagian kewenangan di bidang pendidikan, antara pusat dan daerah, kata Muhdi usai wisuda ke-42 IKIP PGRI Semarang, Rabu (28-9). Ia mengakui sudah ada pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pendidikan. Namun, mutu pendidikan di daerah-daerah juga tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan sering tidak mendapatkan penanganan secara cepat karena ada yang menganggap penanganannya merupakan kewenangan pusat. (ANT/S-3)
Raker Pustakawan Digelar Oktober MANADO̶Sekitar 350 pustakawan, pengelola, dan pemerhati perpustakaan dan informasi yang tergabung dalam Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) akan mengadakan rapat kerja XVII dan seminar ilmiah di Sulawesi Utara. Ratusan pustakawan yang tergabung dalam IPI akan membahas berbagai persoalan perpustakaan yang belakangan ini semakin kompleks dan serius, ujar Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, Mecky M. Onibala, usai memimpin rapat Panitia Rakerpus XVII IPI dan Seminar Ilmiah Nasional di Manado, Selasa (28-9). Dia menjelaskan masalah serius yang harus dicarikan jalan keluarnya adalah terbatasnya sumberdaya perpustakaan. Persoalan sumber daya tidak hanya dalam hal jumlah dan penyebaran yang tidak merata, tapi juga menyangkut pengangkatan pustakawan baru (formasi) yang belum menjadi prioritas di banyak lembaga. Karena itu, melihat kompleksnya persoalan perpustakaan di Indonesia saat ini, menjadi penting peran pertemuan IPI yang akan digelar ini, kata Mecky. (ANT/S-3)
Nyaris Ambruk
LAMPUNG POST/MG3
WISUDA POLTEKES. Direktur Poltekes Kementerian Tanjungkarang Sri Indra Trigunarso mewisuda salah satu dari 519 mahasiswa pada wisuda Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang tahun 2011, Kamis (29-9), di halaman kampus setempat.
Partisipasi Orang Tua Tentukan Mutu Siswa BANDAR LAMPUNG (Lampost): Partisipasi orang tua murid sangat menentukan mutu siswa sebuah sekolah. Syarat pertama untuk menciptakan iklim partisipatif adalah manajemen sekolah yang akuntabel dan transparan.
ANTARA
Murid SDN 2 Sindangsono, Tangerang, Banten, belajar di kelas dengan kondisi memprihatinkan, Rabu (28-9). Siswa itu terpaksa belajar dengan atap ruang kelas yang nyaris ambruk.
Ijazah Akper Tak Perlu Registrasi Kemenkes MEDAN̶Ijazah yang diterbitkan institusi pendidikan tenaga kesehatan, baik akademi keperawatan maupun akademi kebidanan, tidak perlu diregistrasi di Pusdiklatnakes Kemenkes, tetapi cukup oleh pengelola pendidikan. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah I Sumatera Utara Bahdin Nur Tanjung di Medan, Selasa (27-9), mengatakan berdasarkan surat edaran Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kemenkes pada 19 Agustus 2011, dinyatakan tidak diperlukannya lagi registrasi bagi lulusan institusi pendidikan tenaga kesehatan oleh Kemenkes. Artinya semua institusi tenaga kesehatan yang mengeluarkan ijazah yang diterbitkan oleh institusi pendidikan tenaga kesehatan adalah sah. Artinya ijazah tersebut cukup ditandatangani penyelenggara pendidikan, sepanjang perguruan tersebut mempunyai izin dan status akreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, kata dia. (ANT/S-3)
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan sekolah hanya dapat terwujud bila sekolah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. “Kepercayaan penuh itu dapat terwujud manakala pengelola sekolah mampu menjalankan manajemen terbuka, partisipatif, dan akuntabel,” kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Coruptian Wacth (ICW) Febri Hendri. Febri menyampaikan hal itu dalam seminar bertemakan Mengembalikan sekolah kepada masyarakat yang diselenggarakan ICW bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Way Kanan di Blambangan Umpu, Kamis (29-9). Seminar dihadiri Kadis Pendidikan Way Kanan Gino
Vanolie, Sekjen Aliansi Orang Tua Murid Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) Jumono, utusan dari UPTD Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), serta beberapa organisasi profesi guru. Febri mengungkapkan m a s ya ra k a t b e ra n g g a p a n sekolah telah memperoleh berbagai sumber pendanaan seperti BOS. Di sisi lain, sekolah selalu mengklaim dana yang diperoleh masih kurang. “Masyarakat pasti tergerak untuk berpartisipasi bila anggaran sekolah dipaparkan secara transparan. Jika kurang, sekolah dapat menunjukkam di mana kekurangannya,” kata dia. Prinsip akuntabel bukan saja terkait keterbukaan, melainkan
juga untuk mendorong mutu pendidikan, terutama partisipasi wali murid. “Jika tanpa bantuan wali murid, perkiraan rata-rata nilai siswa berada pada tingkatan 6,6 misalkan. Sementara jika mendapat bantuan wali murid akan terjadi peningkatan nilai siswa hingga 7,6,” kata Febri. Kecurigaan Sementara itu, Gino Vanolie memaparkan fenomena di masyarakat dewasa ini sekolah dianggap entitas berbeda dan jauh dari masyarakat. Di sisi lain, publik terus-menerus menaruh kecurigaan kepada lembaga sekolah. “Kondisi ini tidak kondusif untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik. Seharusnya sekolah dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk kemajuan pendidikan,” ujarnya. Untuk itulah membangun hubungan yang harmonis antara manajemen sekolah dan masyarakat menjadi hal yang
sangat penting. Salah satu caranya menyusun anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang partisipatif, responsif, dan akuntabel. Dari pihak orang tua murid, Jumono mengatakan selama ini ada pandangan keliru tentang partisipasi wali murid. “Partisipasi hanya diartikan sebagai dana, dana, dan dana. Padahal partisipasi wali murid bisa lebih dari pada itu, misalnya memberikan gagasan membangun sekolah agar lebih baik,” kata Jumono. Ia mengusulkan sekolah harus dikembalikan kepada masyarakat. Maju tidaknya sekolah juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat terhadap sekolah tersebut. “Di beberapa tempat, sekolah dibangun secara bergotong royong. Bagi yang mampu dapat membantu lebih. Sementara yang tidak berkemampuan dibantu doa saja sudah cukup. Intinya terbuka dan tidak ada keterpaksaan,” kata dia. (MG1/S-1)
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Politeknik Kesehatan Tanjungkarang meningkatkan status kelembagaan menjadi Institut Ilmu Kesehatan Lampung. Direktur Poltekes Tanjungkarang Sri Indra Trigunarso mengatakan untuk bisa meningkatkan status kelembagaan tersebut, pihaknya saat ini sedang mengembangkan jumlah jurusan dan program studi, serta mengembangkan program D-IV. “Saat ini pola penanganan keuangan kami juga sudah Badan Layanan Umum (BLU),” kata Sri Indra dalam laporan pendidikan yang disampaikan pada wisuda Poltekes Tanjungkarang di kampus setempat, Kamis (29-9). Dia mengatakan untuk menunjang peningkatan status tersebut, saat ini pihaknya sedang mengembangkan sarana dan prasarana, program, dan kelembagaan. Kegiatan ini dihadiri Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan (Kapusdiklat) Aparatur Bandar PPSDM Kesehatan Sulistiono, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana, para pejabat, dan undangan lainnya. Menurut Sri Indra, sarana prasarana yang dikembangkan meliputi pengembangan gedung rektorat menjadi empat lantai. Kemudian, pengembangan gedung perpustakaan menjadi tiga lantai, pengembangan sarana alat praktek atau laboratorium, dan pengembangan web dinamis. Dalam wisuda kali ini, Poltekes melepas 519 orang lulusan. Mereka terdiri dari lulusan keperawatan Tanjungkarang (78), Kotabumi (77). Kemudian kebidanan Tanjungkarang (39), Metro (70). Selanjutnya, kesehatan lingkungan (71), kesehatan gigi (33), analis kesehatan (75), gizi (46), D-IV kebidanan (60). Sementara itu, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Reihana meminta agar jajaran Poltekes terus meningkatkan kinerjanya, baik kuantitas maupun kualitas lulusannya. (UNI/S-1)
KEDISIPLINAN
ANGGARAN PENDIDIKAN
Banyak Pelajar Terjerat Narkotika
Keberhasilan BOS Juga Diukur dari Kualitas
BA N DA R L A M P U N G ( L a m p o s t ) : Pe l a n g g a r a n lalu lintas, narkoba, dan budaya nongkrong makin marak dilakukan anak muda. Hal itu diperparah dengan makin banyaknya anak-anak yang mengendarai sepeda motor di jalan raya yang jelas-jelas melanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung Sukarma Wijaya mengungkapkan hal itu pada pembinaan pelajar setingkat SMA negeri dan swasta di SMAN 7 Bandar Lampung, Kamis (29-9). Kegiatan ini dihadiri pengawas SMA Bandar Lampung Fatma Asri, perwakilan dari Polresta Bandar Lampung, Ketua Komite SMAN 7 Iskandar Zulkarnain, Kepala SMAN 7 Suharto, dan sekitar 900-an siswa SMAN 7. Kapolresta mengatakan Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung banyak menangkap pelaku, pengguna, pengedar narkoba dari kalangan remaja. “Artinya sebagian besar pelaku, pengguna, dan pengedar narkoba berasal dari kalangan remaja,” kata dia. Berdasarkan data di Polresta Bandar Lampung, selama
2010 sebanyak 21 pelajar dan mahasiswa ditangkap polisi dalam kasus narkoba. Sedangkan pada 2011, terdapat 12 pelajar dan mahasiswa ditangkap dalam kasus yang sama. “Ini jumlah yang terungkap, jumlah yang belum terungkap diduga jauh lebih banyak,” ujarnya. Sukarma mengatakan Pemkot Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan, Polresta, dan Satpol PP akan melaksanakan pemantauan dan menindak para siswa yang berkeliaran pada jam pelajaran sekolah. Hal ini karena masih ditemukannya sekelompok siswa yang nongkrong di tempat hiburan, mal, warnet, biliar, kafe, dan karaoke pada jam-jam sekolah. “Kami akan menindak tegas mereka yang melakukan pelanggaran, dan memberikan sanksi untuk memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran,” kata dia. Oleh sebab itu, Sukarma mengingatkan kepada pelajar untuk tertib dalam beraktivitas, baik saat berlalu lintas, dalam proses belajar-mengajar, juga dalam kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat di lingkungannya. (MG4/S-3)
CMYK
DOKUMENTASI SMAN 7 BANDAR LAMPUNG
PEMBINAAN PELAJAR. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Sukarma Wijaya bekerjasama Polresta Bandar Lampung menggelar pembinaan pelajar di SMAN 7 Bandar Lampung, Kamis (29-9).
TENAGA KEPENDIDIKAN
Guru Diminta Ikhlas Mengajar BANDAR LAMPUNG (Lampost): Seorang guru yang baik adalah mereka yang selalu mengabdikan dirinya untuk dunia pendidikan dengan tulus dan ikhlas sehingga siswa yang diajar menjadi anak yang cerdas baik mental, spiritual, maupun emosional. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Sukarma Wijaya mengungkapkan hal itu saat melepas 10 guru SD yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Betik Gawi pada Oktober mendatang.
“Saya berharap setelah pulang dari Tanah Suci para guru bisa mengimplementasikan nilai-nilai haji dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat memberikan pendidikan kepada siswanya,” kata Sukarma Wijaya. Sementara itu, Ketua KPRI Betik Gawi Nusyirwan Zakki mengatakan sebanyak 10 orang guru SDN di Bandar Lampung diberangkatkan menuju Tanah Suci. Mereka beruntung mendapatkan undian haji pada Tahun 2008 lalu dan diberangkatan menuju Mekah pada 2011 ini. “Dengan diberangkatkannya jemaah haji kali ini, su-
dah 160 orang guru yang kami berangkat kan menuju Tanah Suci,” kata Nusyirwan di selasela penglepasan kemarin. Dia mengatakan KPRI Betik Gawi yang merupakan tempat berhimpunnya guru SD membuka tabungan haji sejak 2001. Tabungan haji ini diikuti lebih dari 3.000 orang anggota Betik Gawi. “Mereka menabung Rp25 ribu setiap bulan, dan setiap tahun kami undi 10 orang yang beruntung untuk diberangkatkan ke Tanah Suci bersamaan dengan rapat anggota tahunan (RAT),” kata Nusyirwan. (UNI/S-1)
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) hendaknya tidak hanya diukur dari tertib administrasi, tetapi juga dari kualitas lulusan sekolah. “Prinsip akuntabel itu bukan lagi berdasar pada apakah dana tersebut dikelola tepat sesuai peruntukannya, melainkan lebih jauh lagi harus dapat dilihat apakah alokasi BOS berpengaruh terhadap output pendidikan,”kata Ketua Dewan Pendidikan Lampung Sutopo Ghani Nugroho dalam pertemuan para pemangku kepentingan program pemantauan dana BOS di Hotel Marcopolo, Bandar Lampung, Kamis (29-9). Sutopo mengatakan saat ini anggaran pendidikan terus meningkat, baik dari pemerintah maupun pungutan dari wali murid.“Namun, tidak ada satu pun kajian yang membuktikan apakah peningkatan anggaran berkorelasi positif terhadap meningkatnya mutu pendidikan,” kata dia. Ia mempertanyakan apakah dana BOS ataupun sumbangan komite sekolah berpengaruh positif terhadap hasil akhir belajar siswa. “Besarnya dana
BOS dan sumbangan komite seharusnya berkorelasi positif pada nilai ujian siswa,” ujar Sutopo. Sementara itu, Koordinator Komite Anti-Korupsi (Koak) Lampung Ahmad Yulden Erwin mengungkapkan selama tiga bulan pemantauan dana BOS di Bandar Lampung, Koak masih terkendala transparansi data dari pihak sekolah. “Pengumpulan data yang dilakukan Koak hingga saat ini belum maksimal. Kepala sekolah maupun guru sulit diwawancarai. Sementara untuk komite dan wali murid jauh lebih akomodatif,” kata Erwin. Ia berharap pihak sekolah jauh lebih kooperatif dan terbuka dalam proses pemantauan. Ia menegaskan pemantauan Koak lebih bersifat pada upaya pendampingan pengelolaan dana BOS.“Kami bergerak bukan lagi pada tataran investigasi,” ujarnya. Sementara itu, Kepala SDN 1 Sukarame Harmiati mengungkapkan pentingnya komunikasi dan pendekatan untuk memperoleh kepercayaan sekolah. “Secara psikologi mungkin teman-teman pengelola sekolah lebih dahulu terusik lantaran ada embel-embel antikorupsinya,” kata dia. (MG1/S-1)
CMYK