Page 17

 

 

CMYK CMYK

BANDAR

JUMAT, 6 SEPTEMBER 2013 LAMPUNG POST

LAMPUNG

Pranowo Dahlan (Kepala Divisi Bidang Pengawasan Ombudsman) “Kami hanya bisa memberikan rekomendasi atau masukan kepada pemda mengenai pelayanan buruk dan pungli yang dilakukan instansi tersebut agar hal ini ditiadakan.”

17

SENGKETA TANAH

LINTAS

Para Pihak Saling Klaim

 Anggota DPRD Merokok Saat Rapat TELUKBETUNG UTARA—Peserta rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi IV DPRD Lampung dan PLN Lampung mengeluhkan asap rokok saat hearing masih berlangsung di ruang rapat Komisi IV, Kamis (5-9). “Ini gimana sih. Ruangan AC, jendela tertutup, rapat masih berlangsung, tapi kok merokok,” kata seorang peserta rapat dari manajemen PLN sambil terbatuk-batuk dan berusaha mengipas kepulan asap di ruang tersebut. Berdasarkan pemantauan Lampung Post, sedikitnya ada enam wakil rakyat yang merokok dalam ruangan ber-AC itu sambil mendengarkan pemaparan dari GM PLN Made Arta. Keenamnya antara lain Darwin Ruslinur, Yudi Carlo, Reza Aditya, Misri Jaya Latif, Imer Darius, dan Ari Ananda. Saat dikonfirmasi soal ini, Ketua Komisi IV DPRD Lampung Komang Koheri mengatakan aturan soal merokok di ruang rapat memang tidak ada dalam tata tertib. Merokok hanya dilarang saat rapat paripurna. Namun, ujar Komang, merokok dalam ruangan tertutup tidak dibenarkan secara etika dan kesehatan. “Kebiasaan merokok sangat merugikan kesehatan, tapi saya tidak memperhatikan kalau rekan-rekan tadi merokok di dalam ruangan,” kata dia. (VER/K3)

Tertabrak Truk, Pengendara Motor Luka Parah

KEDATON—Febriansyah (28), warga Jalan Untung Suropati, Labuhandalam, Bandar Lampung, luka parah setelah sepeda motor yang dikendarainya tertabrak truk Dutro BE-9791-CI di Jalan Soekarno-Hatta, depan Rumah Makan Barek Solok, Kedaton, Rabu (4-9), sekitar pukul 16.30. Akibat peristiwa ini, Febriansyah yang saat kejadian mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul BE-3180-BJ menderita patah paha kanan dan luka robek di pelipis mata kiri. Petugas lalu lintas Polresta Bandar Lampung Brigpol Irsan Sani Simbolon mengatakan tabrakan itu terjadi saat truk yang dikendarai Husen (47) melaju dari arah Way Halim ke arah Panjang. Saat truk itu akan mendahului kendaraan di depannya, tiba-tiba muncul sepeda motor dari arah berlawanan yang tidak bisa mengelak karena menghindari lubang. “Barang bukti berupa mobil dan motor milik korban sudah diamankan di polresta,” kata Irsan, Kamis (5-9). Dugaan sementara, ujar dia, peristiwa ini terjadi akibat pengendara truk tidak berhati-hati atau melihat situasi lalu lintas di depannya yang menyebabkan tabrakan. Hal ini melanggar Pasal 310 Ayat (2) jo 112 Ayat (2) UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman 5 tahun penjara. (CR1/K3)

NARKOTIKA

Petani Singkong Bawa 19 Butir Ekstasi

TANJUNGKARANG PUSAT ( L a m p o s t ) : D av i d Fa j r i (45), warga Jalan Dusun Banyuwangi Mandah, Natar, Lampung Selatan, dibekuk petugas Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung karena memiliki 19 butir ekstasi dan membawa senjata tajam saat razia di Tugu Adipura, Tanjungkarang Pusat, Minggu (1-9), sekitar pukul 23.00. Menurut Kasubnit I Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung Iptu Herlan Arfa, pria yang bekerja sebagai petani singkong itu menyimpan 19 butir ekstasi dalam kotak rokok di kantongnya. “Saat digeledah, petugas menemukan barang haram itu. Tersangka langsung diamankan dan barang bukti berupa 19 butir ekstasi, satu pisau bergagang kuning, satu unit motor Ninja RR F-11-D hitam, dan satu unit ponsel yang digunakan

 

CMYK CMYK

tersangka untuk transaksi langsung kami sita,” kata Herlan saat ekspos di kantornya, Kamis (5-9). Sementara itu, tersangka mengaku hanya sebagai kurir dan pemakai. Ekstasi itu, kata dia, akan diserahkan ke pemesannya di daerah Panjang. “Saya cuma disuruh ngantar barang itu dari teman di Tegineneng. Waktu lewat di Bundaran Gajah saya disetop dan ditangkap,” ujarnya. David mengaku nekat menjadi kurir karena tergoda imbalan Rp400 ribu untuk setiap barang yang diantar. Akibat perbuatannya itu, tersangka kini mendekam di tahanan Polresta dan bakal dijerat Pasal 114 Ayat (1) Subpasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukum an penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 12 tahun. (CR1/K3)

 LAMPUNG POST/ZAINUDDIN

BANTUAN AIR BERSIH. Puluhan warga Kampung Pecohraya, Telukbetung Selatan, memanfaatkan bantuan air bersih dari BPBD Bandar Lampung, Kamis (5-9). Bantuan diberikan karena air PDAM sudah tiga hari tidak mengalir di daerah tersebut.

9 Instansi Rawan Pungli BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sembilan instansi atau lembaga di Bandar Lampung sering melakukan pungutan liar (pungli). Temuan ini berdasarkan penelusuran Ombudsman yang dibeberkan pada seminar supervisi pelayanan publik di Hotel Amalia, Bandar Lampung, Kamis (5-9). Sembilan instansi atau lembaga tersebut yakni Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam pelayanan administrasi SIM, Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A. Dadi Tjokrodipo, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telukbetung Utara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Rajabasa, dan Kantor Bersama Samsat Rajabasa. Dalam seminar bertemakan Upaya membangun pelayanan publik yang baik di Kota Bandar Lampung, Kepala Divisi Bidang Pengawasan Ombudsman RI Pranowo Dahlan memaparkan dari sembilan instansi tersebut, pungli di pelayanan administrasi SIM Polresta Bandar Lampung sangat sulit dihilangkan dan sudah mengakar. Dari temuan Ombudsman, terdapat calo pengurusan SIM A tanpa melalui prosedur, yakni tanpa KTP, tanpa ujian materi, tanpa ujian praktik, dan lainnya serta hanya memberikan foto ukuran 3R.

Untuk pengurusan SIM A tanpa prosedur ini dikenai tarif Rp320 ribu— Rp350 ribu dari tarif normal Rp120 ribu untuk pembuatan baru, sedangkan pembuatan SIM C dikenai tarif Rp280 ribu—Rp300 ribu dari tarif normal Rp100 ribu.

O

mbudsman hanya memberikan informasi mengenai sejumlah instansi rawan pungli dan memberikan pelayanan buruk kepada masyarakat.

“Berdasarkan temuan tim Ombudsman RI, sebagian besar pengurusan SIM dilakukan melalui petugas yang merangkap calo dengan tarif tertentu. Identitas petugas atau calo ini serta nomor ponsel ada pada tim Ombudsman,” kata Pranowo. Hanya Informasi Di RSUD A. Dadi Tjokrodipo ditemukan pasien harus menunggu lebih dari dua jam di poliklinik anak dan poli

ortopedi karena dokter belum datang tanpa alasan jelas. “Dan pernah di ruang rawat inap bedah pria kelas III terdapat pasien balita yang sedang dirawat,” ujarnya. Dalam acara yang juga dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. dan sejumlah pejabat terkait ini, Pranowo mengatakan Ombudsman hanya memberikan informasi mengenai sejumlah instansi rawan pungli dan memberikan pelayanan buruk kepada masyarakat. “Kami hanya mengawasi dan tidak bisa memberikan sanksi. Kami hanya bisa memberikan rekomendasi atau masukan kepada pemerintah daerah setempat mengenai pelayanan buruk dan pungli yang dilakukan instansi tersebut agar hal ini ditiadakan,” kata dia. Dirinya menambahkan tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada warga sebagai penerima layanan menjadi salah satu penyebab sering terjadinya pungli. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. “Secara umum, pelayanan publik di Kota Bandar Lampung berdasarkan pengamatan kami dari tahun ke tahun meningkat. Memang masih ada beberapa instansi yang masih memberikan pelayanan buruk dan pungli, tapi bertahap bisa dibenahi dan hilangkan maladministrasi,” ujar Pranowo. (RIC/CR5/K1)

PRONA

Berkas Tak Lengkap, Sertifikat Terhambat BANDAR LAMPUNG (Lampost): Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandar Lampung hingga kemarin belum menerbitkan satu pun sertifikat tanah yang diajukan melalui Program Nasional Agraria (Prona) selama 2011—2012. Kepala Seksi Hak Tanah BPN Bandar Lampung Badaruddin Umar mengatakan berkas penerima sertifikat Prona 2011—2012 di Bandar Lampung mencapai 1.564

berkas. Dari jumlah tersebut, belum satu pun yang diterbitkan sertifikatnya karena berkasnya tak lengkap. Hampir seluruh masyarakat yang mengajukan, kata dia, hanya mencantumkan kartu tanda penduduk (KTP) warga sebagai pemohon. Tidak ada yang melengkapi persyaratan lainnya, seperti gambar lokasi atau letak tanah yang diajukan sertifikatnya. “Kalau hanya KTP dan

tidak ada gambar atau denah lokasi tanah di berkas itu bagaimana kami memprosesnya,” kata Badaruddin di Bandar Lampung, Kamis (5-9). Selain itu, ujar dia, Pemkot juga hingga kini be lum selesai melakukan verifikasi berkas penerima sertifikat Prona untuk diajukan ke BPN. BPN, kata Badaruddin, sudah berkoordinasi dengan Pemkot Bandar Lampung un-

tuk melengkapi kekurangan berkas tersebut. Setelah berkas dilengkapi, BPN baru bisa melakukan proses selanjutnya dan itu memakan waktu yang cukup lama. “Apalagi sumber daya manusia kami pun tidak banyak bila dibandingkan dengan seribu lebih berkas yang diajukan. Kami juga berharap masyarakat penerima bisa lebih bersabar. Kami segera memprosesnya,” ujarnya. (RIC/K3)

SUKARAME (Lampost): Sengke t a t a n a h di Ke l ur a ha n Harapanjaya, Sukarame, Bandar Lampung, belum ada titik temu. Hingga Rabu (4-9), para pihak masih saling klaim. Sekitar pukul 12.00 hari itu, petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandar Lampung dan anggota kepolisian melakukan pengukuran dan memasang garis polisi, yang menandakan di lokasi tersebut masih dalam sengketa. Yansori, pihak yang melakukan pembangunan di tanah sengketa mengaku lokasi itu dikelola keluarganya sejak 1975 kemudian dihibahkan orang tuanya kepada dirinya pada 2002. “Saya enggak tahu kenapa setelah saya membuat bangunan di tanah ini, tiba-tiba ada orang yang mengaku mempunyai sertifikat tanah di lokasi itu. Padahal, orang tua saya sudah mengelola tanah itu sejak 1975,” kata Yansori. Yansori mengatakan meskipun ia belum memiliki sertifikat, dia memegang surat hak guna usaha dari kepala desa. Tanah yang menjadi sengketa itu berukuran 30 x 40 atau seluas 1.200 meter persegi. Di tempat yang sama, kuasa hukum dari Yansori, Bambang, mengatakan sertifikat yang dimiliki Musadi Muharam terdapat kejanggalan karena dikeluarkan pada 1991 dalam waktu yang sangat singkat. “Pada sertifikat yang dimiliki Musadi Muharam, yang mengklaim dirinya mempunyai sertifikat atas tanah itu terdapat kejangalan, seperti sertifikat itu dikeluarkan dalam waktu yang sangat singkat, hanya kurang lebih satu minggu, sedangkan menurut PP No. 10 Tahun 1961, sertifikat bisa keluar dalam waktu 90 hari,” kata Bambang. Pihaknya berencana membawa kasus itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menentukan sipa yang berhak memiliki tanah tersebut. “Kasus ini akan diajukan ke PTUN, nanti hasil dari P T U N te r s e b u t a k a n m e nentukan siapa sebenarnya pemilik tanah di lokasi itu,” ujarnya. Sementara Musadi Muharam mengatakan ia mempunyai sertifikat di lokasi tersebut dengan luas 17 x 25 sehingga luas keseluruhan 425 meter persegi. “Kasus ini saya laporkan ke kepolisian tentang penyerobotan tanah karena saya mempunyai sertifikat atas tanah itu pada 1991,” kata Masadi Muharam. “Sebab itu pada Rabu, petugas BON dan kepolisian memasang patok di lokasi itu. Kami berharap tidak ada lagi kegiatan di lokasi tanah itu sampai keputusan pengadilan,” ujarnya. (CR1/K2)

NAPAS KOTA

Saya Ambil Hikmah dari Bertemu Banyak Tahanan TELUKBETUNG SELATAN—Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Senin (2-9) siang, tampak begitu padat. Ada yang berjalan mencari ruangan, ada yang duduk dengan dahi berkerut, dan banyak juga yang sekadar mengobrol sambil menunggu persidangan dimulai. Di antara padatnya pengunjung siang itu, tampak seorang pria berseragam petugas kebersihan melintas dengan langkah tergesa menuju kamar mandi sambil menenteng ember dan kain untuk mengepel. Tak lama kemudian, di balik pintu kamar mandi yang tertutup itu terdengar bunyi guyuran air dan gesekan sikat ke lantai. Pria yang sedang membersihkan kamar mandi itu bernama Cecep

Cahyadi, akrab disapa Asep. Sudah tiga tahun Asep mengabdi sebagai petugas kebersihan di PN Tanjungkarang. Setiap pagi, pria kelahiran Gedongtataan, Pesawaran, 12 November 1986, itu berangkat ke kantor PN dari rumahnya di Sukadamai, Natar, Lampung Selatan, dan baru kembali pukul 17.00. “Kerja saya dari pagi sampai sore ya bersih-bersih dalam kantor, khususnya bagian WC,” kata Asep. Sebelum bekerja sebagai petugas kebersihan, Asep menghidupi keluarganya dengan menjadi teknisi pendingin ruangan (AC) di Bandar Lampung. Namun, pekerjaan itu ditinggalkannya karena pendapatannya tidak menentu.

CMYK

“Saya kan punya keluarga yang harus dihidupi. Apalagi, tahun depan anak saya sudah harus masuk sekolah. Saya harus punya pekerjaan tetap dong,” ujarnya. Penghasilan Asep sebagai petugas kebersihan di PN Tanjungkarang setiap bulannya Rp900 ribu. Nilai tersebut, ujar dia, cukup tidak cukup harus disyukuri agar bisa menjadi berkah bagi keluarganya. “Yang penting saya bisa menghidupi anak istri. Jadi harus dicukup-cukupinlah,” kata Asep, sambil mengulum senyum. Meskipun penghasilannya tidak begitu besar, Asep mengaku kerasan bekerja membersihkan berbagai penjuru ruang PN Tanjungkarang. Pasalnya,

rasa kekeluargaan sesama petugas dan karyawan di sana begitu kental terasa. Selain itu, bertemu dengan banyak tahanan dari berbagai daerah dan beraneka kasus memberi kesan tersendiri bagi Asep. “Saya bisa ambil hikmah dari bertemu banyak tahanan. Bisa belajar banyak dari berbagai kejadian yang mereka alami,” ujarnya. Pengalaman dan pelajaran yang diterimanya di PN Tanjungkarang diyakini Asep bisa menjadikannya manusia lebih baik lagi. Dia berharap bisa sukses dalam hidupnya agar bisa membahagiakan keluarga dan memberikan pendidikan terbaik bagi putri tercintanya. (WANDI BARBOY/K3)

 LAMPUNG POST/CR4

Cecep Cahyadi (26) sudah tiga tahun bekerja sebagai petugas kebersihan, Senin (2-9). Dia merasa sudah menikmati pekerjaannya sekarang.

CMYK

:: LAMPUNG POST :: Jumat, 6 September 2013  
:: LAMPUNG POST :: Jumat, 6 September 2013  
Advertisement