Issuu on Google+

16 Halaman l Edisi XXXVV/ 12 Maret - 19 Maret 2014

6 l Perempuan Harus Berdaya Guna

T E R U J I T E P E R C AYA

Satu Hari Dua Pesta TEPAT 29 hari ke depan, warga Lampung menjadi supersibuk. Ada dua pesta demokrasi yang telah dijadwalkan KPU Lampung bakal mereka ikuti. Namun, hingga kini beragam logistik dalam jumlah banyak belum juga selesai dikerjakan.

D

UA pesta demokrasi itu adalah pemilihan gubernur (pilgub) dan pemilu legislatif yang jadwalnya bersamaan pada 9 April 2014. Untuk mengikuti pesta demokrasi tersebut, ada lima lembar surat suara yang mesti dicoblos. Untuk surat suara pilgub hanya ada empat pilihan yang bisa dipilih. Namun, untuk pemilu legislatif ada ribuan pilihan yang dipilih untuk dicoblos, mulai dari caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Ditambah pilihan untuk calon anggota DPD yang jumlahnya puluhan. Namun, sosialisasi tentang pesta masih minim. Berapa yang dicoblos, bagaimana caranya, apa syarat agar sah belum juga dilakukan KPU Lampung. Padahal pesta demokrasi di Lampung menjadi salah satu percontohan untuk seluruh Indonesia karena bersamaan antara pilgub dan pemilu legislatif. KPU baru sebatas sosialisasi agar warga tidak golput dengan jalan sehat. Ketua Badan Pengawas Pemilu Lampung Nazarudin mengingatkan KPU Lampung untuk menyosialisasikan pilgub IV sesuai dengan undang-undang dan kode etik penyelenggara. Sosialisasi harus lebih masif dilakukan agar semua pemilih bisa menyalurkan hak-hak politik mereka. KPU juga wajib menyosialisasikan empat pasangan calon gubernur yang maju dalam pemilihan. Belum lagi tentang kesiapan logistik pilgub yang hingga saat ini masih proses administrasi. KPU telah melangsungkan tender logistik untuk pengadaan kota suara, surat suara, dan sampul suara serta formulir yang baru selesai diumumkan. Bahkan, salah satunya yakni pengadaan formulir diulang tendernya karena kurang syarat. Dengan waktu yang sempit itu, menjadi pertanyaan adalah apakah pihak ketiga yang mengadakan logistik itu siap. Atau mungkin logistik itu memang telah disiapkan. Akan tetapi, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono pun mengakui hingga saat ini logistik belum dikerjakan. “Baru diumumkan. Logikanya, belum pengerjaan dong.� (CR11/UIN/U1)


Interupsi

l

2 12 Maret 2014

n Polling

688 Tidak Ada Dominasi Parpol HASIL Pemilu 2014 diprediksi akan berakhir imbang. Tak ada satu pun partai politik yang bakal mendominasi parlemen nantinya, persentase selisih perolehan suara hanya satu digit.

T E R U J I T E P E R C AYA

Perolehan Suara

1. PDI Perjuangan

: 11,4%

2. Partai Golkar

: 10,3%

3. Partai Demokrat

: 6,6%

4. Gerindra

: 5,6%

5. PKB

: 4,3%

6. PPP

: 3,2%

7. PAN

indeks : LAPORAN UTAMA Perluas Sosialisasi . . .

4

GAGAS Golput Dosa Siapa? . .

5

: 3,1%

ORATOR Iklim Politik di Lampung . . .

9

8. Partai Hanura

: 2,9%

PILAR

9. PKS

: 2,7%

10. NasDem

: 2,2%

11. PBB

: 0,5%

12. PKPI

: 0,2%

Metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tatap muka pada 10—20 Februari 2014 terhadap 1.520 responden di 34 provinsi.

Targetkan Minimal 15% Suara. . .

jeda Kebijakan KPU Berubah . . .

10

13

.

Sumber: SMRC dan The Indonesian Institute (TII)

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, T E R U J I T E P E R C AYA Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST. CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).


Laporan Utama

l

3 12 Maret 2014

Saling Cemas dan Saling Ingatkan MEPETNYA waktu pelaksanaan Pilgub Lampung yang berbarengan dengan pemilu legislatif membuat suasana di Lampung cemas dan saling mengingatkan. Pengadaan logistik yang belum pasti kapan pengerjaannya, sosialisasi, serta kerawanan konflik menjadi momok bagi warga.

U

ntuk pengadaan logistik pun KPU Lampung merasa cemas. Lembaga itu berharap semua peserta lelang bisa menerima putusan pemenang tender tanpa harus menyanggahnya. Pasalnya, jika terjadi masa sanggah, pengerjaan pengadaan logistik bakal molor. Belum lagi lelang untuk satu item pengadaan diulang karena kurangnya persyaratan. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan panitia lelang KPU sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, sesuai dengan jadwal yang sudah dikonsultasikan ke Biro Logistik KPU dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di pusat. “Saya mengharapkan tidak ada yang mengajukan sanggahan. Selain semua yang dilakukan panitia lelang sudah sesuai dengan prosedur dan objektif, pekerjaan ini kan untuk pembangunan demokrasi di Lampung. Jadi, semua dilakukan untuk kepentingan yang besar,” kata dia. Untuk itu, Bawaslu Lampung kembali mengingatkan KPU setempat untuk memastikan distribusi logistik Pilgub Lampung sesuai dengan jadwal. “Tender logistik surat suara kan sudah ada pemenangnya. Nah, sekarang waktunya masa sanggah,” kata anggota Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah. Menurut dia, masa sanggah yang hanya beberapa hari harus digunakan sebaik-baiknya oleh perusahaan yang kalah tender. “KPU Lampung kemarin memberi jaminan kepada kami bahwa pencetakan dan distribusi logistik masih bisa sesuai dengan jadwal,” ujarnya. Di lain pihak, Komandan Korem 043/Garuda Hitam Kolonel Irwan Sihar Marpaung juga mengingatkan KPU Lampung tidak menggampangkan pelaksanaan pemilihan gubernur yang bersamaan dengan Pemilu 9 April 2014. Koordinasi Ia berharap KPU mengedepankan koordinasi dan tindakan nyata ketimbang saling berdebat dengan pemangku kepentingan lainnya. “KPU jangan menggampangkan persoalan. Nanti kalau ada permasalahan lempar tanggung

jawab. Harus jauh-jauh hari sudah mengantisipasi. Waktunya tinggal satu bulan, harus saling koordinasi dan aksi nyata,” ujar Marpaung. Ia mengingatkan setiap keputusan yang berhubungan dengan kepentingan daerah harus diambil dan disetujui seluruh lembaga terkait dan bukan atas keinginan KPU saja. “Jangan berdiri sendiri seakan tinggal memerintah satuan di bawah atau di sampingnya, tidak bisa begitu. Harus banyak koordinasi dan ada kesepakatan bersama, bukan maunya KPU saja,” kata dia. Danrem mengatakan Lampung satu-satunya daerah yang menggelar pilgub berbarengan pemilu. Dalam kaitan itulah, ia berharap KPU Lampung segera mengintensifkan sosialisasi penyelenggaraan dua agenda demokrasi dalam satu waktu itu. “Lampung ini lain, mungkin se-Indonesia hanya di Lampung ada pemilu bersamaan dengan pilgub. Kotak suaranya pun pasti berbeda. Sosialisasi harus dimulai agar masyarakat menjadi jelas dan bisa membedakan masing-masing kotak suara,” ujarnya. Disinggung soal potensi konflik, Danrem menjelaskan semua persoalan bisa diselesaikan bersama apabila ada koordinasi di jajaran internal KPU serta lembaga terkait. “Konflik? Sebenarnya tidak ada permasalahan asal semua saling berkoordinasi dengan jelas. Jangan maunya KPU sendiri dan itu harus sampai di tingkat bawah sampai TPS. Kalau tinggal satu bulan masih berdebat justru akan memunculkan masalah baru,” kata dia. (CR11/UIN/U1)


Laporan Utama

l

4 12 Maret 2014

Perluas Sosialisasi agar Pilgub IV Sukses

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Lampung dinilai kurang efektif menyosialisasikan hajat demokrasi lima tahunan itu kepada khalayak luas. Padahal, ada pesta lainnya yang lebih besar bakal digelar berbarengan pilgub itu.

K

PU Lampung memutuskan pilgub IV digelar serentak bersama Pemilu 9 April 2014. Hal itu setelah KPU gagal menyelenggarakan pilgub I pada 2 Oktober 2013, pilgub II pada 2 Desember 2013, dan pilgub III pada 27 Februari 2014. “Sosialisasi pilgub IV masih sangat minim, bahkan KPU belum pernah mengumumkan secara terbuka kepada publik. Sebagian besar masyarakat Lampung tahunya 9 April itu pemilu legislatif. Mereka belum mengetahui pada tanggal itu juga ada pilgub,” kata Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin. Ia mengingatkan KPU Lampung untuk menyosialisasikan pilgub IV sesuai dengan undang-undang dan kode etik penyelenggara. Sosialisasi harus lebih masif dilakukan agar semua pemilih bisa menyalurkan hak-hak politik mereka. KPU juga

wajib menyosialisasikan empat pasangan calon gubernur yang maju dalam pemilihan. “Sebagian masyarakat tahu pilgub IV dari media massa. Sosialisasi KPU secara serius belum pernah ada, padahal anggarannya tersedia. Sekarang waktunya sudah mepet, maka sebaiknya sosialisasi harus lebih gencar. Sosialisasi yang masif bisa mendorong pemilih antusias datang ke TPS,” ujarnya. Dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tanggal 10 September 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pada Pasal 16 butir c disebutkan penyelenggara pemilu wajib memberikan informasi mengenai pemilu kepada publik secara lengkap, periodik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kewajiban tersebut merupakan pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku penyelenggara pemilu. Pelanggaran Etik Terkait kode etik, anggota dan Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini menyebutkan sejak 2012— 2014 pihaknya menerima 14 pengaduan dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu di Lampung. Dari jumlah tersebut, hanya 5 laporan yang dis-

idangkan, sedangkan 9 aduan dismiss karena tidak memenuhi kriteria untuk disidangkan. “Sebagian besar yang diadukan KPU terkait pilgub, tapi rata-rata dismiss karena tidak memenuhi syarat formal,” ujar Sardini. DKPP juga mengingatkan KPU Lampung agar berhati-hati menggelar pilgub berbarengan dengan pemilu. “Baru pertama kali di republik ini pemilukada dan pemilu digelar serentak. Tentu ada halhal teknis yang harus diperhatikan. Tapi saya lihat data KPPS dan PPS merupakan orang-orang berpengalaman. Tinggal bagaimana pengawasannya,” ujarnya. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono cukup terkejut mendengar banyaknya pengaduan terkait pilgub ke DKPP. Ia menilai sejauh ini KPU bekerja sesuai dengan aturan perundangan. “Kok banyak betul. KPU Lampung tidak salah menetapkan pilgub. Penetapan jadwal dan tahapan wewenang penuh KPU dan soal anggaran difasilitasi pemerintah. Jadi tidak bisa diintervensi. Diletakkan dulu posisinya ini, leading sector pilgub ya di KPU. Setelah itu Bawaslu yang mengawasi dan DKPP yang menyelesaikan pelanggaran kode etik,” kata Nanang. (CR11/UIN/U1)


Gagas

l

5 12 Maret 2014

Golput Dosa Siapa? B

AGAI tren di tiap pesta demokrasi bangsa ini, golongan putih (golput) selalu eksis dalam wajahnya yang cukup mencuri perhatian. Pada Pilgub Jawa Timur angka golongan ini 40 persen, Pilgub Jawa Tengah menghasilkan golput 48 persen. Pilgub Jawa Barat pada Februari 2013 dimenangi pemilih golput dengan 36 persen, sedangkan di Lampung Utara angkat golput hampir mencapai 20 persen. Yang paling fenomenal tentu saja Pilgub Sumatera Utara dengan golput sejumlah 60 persen. Angka ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap politik bangsa ini kian rendah. Bahkan, untuk mengantisipasi hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 27 Februari lalu memberikan fatwanya bahwa golongan putih termasuk perbuatan dosa. “Golput termasuk perbuatan dosa karena sudah ada fatwa MUI yang mewajibkan menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Siapa yang tak mengerjakan perkara wajib berarti berdosa,” ujar Ketua MUI K.H. Amidhan kepada Republika. Hal ini dikarenakan memberikan aspirasi merupakan usaha perbaikan bangsa dan hal itu wajib dilaksanakan. Atas dasar itulah, umat Islam wajib memilih. Dengan ikut memilih, umat Islam telah berpartisipasi pula dalam mengubah putaran nasib bangsa ini. Tak ada asap jika tak ada api. Begitu pula dengan masyarakat yang memilih untuk golput. Berbagai alasan yang dikemukakan, seperti pada hasil jajak pendapat Kompas per 30 Agustus 2013 lalu, sebelum diselenggarakannya Pilgub jawa timur. Jajak pendapat ini menunjukkan warga Jawa Timur tidak berminat mengikuti coblosan karena tak percaya ke-

Elly Agustina Ketua Departemen Kebijakan Publik KAMMI Daerah Metro

pada calon (19%), tak terdaftar (12%), menganggap pilkada tak bermanfaat (11%), belum mengenal calon (11%), kendala waktu dan keperluan lain (24%). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Timur memilih golput atau terpaksa menjadi golput bukan karena apatis terhadap politik, melainkan karena alasan teknis dan alasan politis-rasional. Untuk itulah KPU telah memfasilitasi lembar klasifikasi daftar pemilih tetap (DPT) A5, A6, dan berbagai cara lain guna mempermudah masyarakat agar bisa menyalurkan haknya tanpa terhalang administratif negara. Tanggung Jawab Parpol Jika berbicara masalah politik praktis, kita akan bicara masalah tanggung jawab pencerdasan politik terhadap warga masyarakat. Mungkin hal ini yang kadang luput dari perhatian dan evaluasi kita bersama. Sejatinya, pencerdasan politik merupakan salah satu fungsi dari adanya partai politik. Partai di negeri ini harusnya

memiliki program khusus untuk member kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya partisipasi politik. Namun, kenyataan hari ini, sejumlah partai yang ada hanya menjalankan fungsinya sebagai sarana mencapai kekuasaan dengan pencitraan gencar para tokohnya. Partai politik tak mampu menjawab kegamangan masyarakat, sehingga pencerdasan politik tersebut tak jelas menjadi tanggung jawab siapa. Bahkan untuk bisa menurunkan tingkat golput ini, banyak organisasi relawan yang bergerak ke ranah grassroots untuk menyosialisasikan antigolput. Golput Buka Celah Kecurangan Dengan maraknya fenomena golput, bukan tidak mungkin ini akan menjadi lahan garap tersendiri bagi orang-orang tak bertanggung jawab yang akan memanipulasi surat suara kosong tersebut. Ini adalah “dosa yang dilegalkan” karena jika memenuhi syarat administratif, surat suara tersebut dianggap sah. Sebetulnya ketika seseorang memutuskan untuk golput, netral, atau bahasa awam lainnya adalah tak berpihak pada elite politik atau parpol mana pun, maka pada saat bersamaan pula ia membuka celah kecurangan yang tersistematis. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat golput di suatu daerah, akan semakin tinggi pula peluang kecurangan di daerah tersebut. Hal itu akan berdampak pada perolehan suara. Maka ketika oknum tersebut dapat meraup jumlah suara banyak dari manipulasi kertas suara kosong milik para golongan putih, secara besamaan pula negara ini akan dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Jelas, bukan kepentingan umum yang akan diperjuangkan, melainkan kepentin-

gan pribadi dan golongannya. Golput atau Memilih Cerdas Lalu apa yang harus dilakukan? Antara golput atau memilih secara selektif? Bisa dikatakan golput adalah mereka yang kalah sebelum berperang. Mereka pasrah dengan hasil apa pun, tanpa ada usaha untuk mewujudkan hasil yang terbaik pada pemilu. Golongan putih hanya berusaha mencari dalih dan pembenaran atas tindakannya, padahal mereka belum berusaha untuk selektif dalam memilih dan menjalankan haknya sebagai warga negara yang baik. Selektif dan mengumpulkan berbagai informasi yang menunjang tentang apa dan siapa. Tentang kualitas para kandidat atau parpol. Alhasil, golongan ini hanya mampu menyalahkan para pejabat negara ketika ada kebijakan yang tak prorakyat, tanpa usaha partisipasi sebelumnya saat para pejabat itu dulu dipilih melalui pesta demokrasi. Lalu bagaimana untuk memilih cerdas dan selektif? Jelas ketika akan memilih cerdas dan selektif, pemilih harus mencari informasi sebanyak mungkin tentang calon anggota Dewan, pejabat pemerintah, dan partai politik yang akan dipilih. Tentu ini akan menguatkan alasan para pemilih sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan tentang apa dan pada siapa tampuk kepemimpinan bangsa ini akan diserahkan. Hal ini pun dapat meminimalisasi pemilih yang hanya “yes man” atau ikutikutan. Maka, bisa dikatakan bahwa mengenal, cermat, dan paham tentang apa dan siapa yang dipilih adalah modal utama untuk berkontribusi dalam perbaikan bangsa dan negara lima, sepuluh, atau bahkan puluhan tahun yang akan datang. n


Perempuan

l

6 12 Maret 2014

Perempuan Harus Berdaya Guna PEREMPUAN memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan daerah ini. Untuk itu, mereka harus berdaya guna di tengah-tengah masyarakat dengan bidang yang digelutinya masing-masing, termasuk dalam politik.

P

emilu 9 April 2014 menjadi momentum yang tepat bagi perempuan untuk bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat secara luas. Hal itu juga yang mendasari kader perempuan PKS, Linda Wuni, maju sebagai caleg DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan Kota Bandar Lampung. Motivasinya maju itu karena ingin memperjuangkan aspirasi kaum perempuan yang saat ini belum maksimal diperjuangkan di pemerintahan. “Sudah saatnya perempuan berdaya guna. Tidak hanya untuk keluarganya, lingkungannya, tetapi untuk masyarakat luas,” kata Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Lampung itu. Menurut Sekretaris BKOW Lampung itu, saat ini Provinsi Lampung membutuhkan banyak perempuan yang memiliki komitmen tinggi dalam pembangunan politik. Jika tidak, dikhawatirkan tidak ada lagi yang memperjuangkan kebijakan-kebijakan perempuan, kebijakan yang berorientasi kepada ketahanan keluarga, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Perempuan yang duduk di pemerintahan juga masih dipandang remeh karena belum mampu berbuat banyak. Untuk itu, dibutuhkan perempuan-perempuan yang tangguh yang memiliki komitmen kuat untuk membangun, memiliki integritas dan kapasitas keilmuan yang cukup. Dengan begitu, diharapkan pembangunan dapat berlangsung cepat dengan memaksimalkan tiga fungsi yang dimiliki legislatif, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sejatinya anggota dewan adalah wakil masyarakat untuk membuat peraturan yang berpihak kepada masyarakat, memperjuangkan anggaran prorakyat, dan mengawasi kinerja pemerintah agar melayani masyarakat dengan baik. “Tiga fungsi itu harus dijalankan dengan baik untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Untuk duduk di legislatif, Linda Wuni di antaranya sudah melakukan sejumlah program-progam pemenangannya, yakni selalu bersilaturahmi dengan masyarakat, membina ibu-ibu rumah tangga, membina generasi muda, dan membangun kekuatan ekonomi masyarakat melalui program Pos Ekonomi Keluarga (Pos Eka). Pos Eka adalah sebuah kegiatan pelayanan dan pendayagunaan masyarakat berbasis ekonomi yang dikelola oleh struktur bidang perempuan dan kader serta simpatisan PKS di seluruh Indonesia. Kegiatan ini sudah mampu membantu perekonomian ribuan warga kurang mampu. “Ada atau tidaknya pemilu saya dan PKS tetap bekerja untuk masyarakat. Karena kami ingin selalu berdaya guna dengan program-progam kami,” ujar perempuan kelahiran 7 Maret 1978 itu. (U1) n Fathul Muin

Linda Wuni Lahir : Tanjungkarang, 7 Maret 1978 Suami : Novian Iskandar Mariun Anak : Tiga Riwayat Pendidikan: - SDN 3 Surabaya 1990 - SMPN 1 Tasikmalaya 1993 - SMAN 2 Tanjungkarang 1996 - S-1 Pertanian Universitas Lampung 2003 Riwayat Organisasi: - Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Provinsi Lampung - Sekretaris BKOW Provinsi Lampung - Wakil Ketua Muslimat Matlaul Anwar - Wakil Sekretaris Umum UKM Birohma Unila - Ketua Bidang HMJ Teknik Pertanian Unila Riwayat Pekerjaan: - Surveyor Lembaga Demografi Universitas Indonesia 2005-2006 - Asisten Dosen Teknik Pertanian Universitas Lampung 1999-2002 - Staf pengajar SDIT Permata Bunda Bandar Lampung 2003-2005 - Staf Pengajar BKB Al Qolam Bandar Lampung 2010-2012 - Wirausaha 2005-sekarang


Perempuan

l

7 12 Maret 2014

10 Agenda Politik Caleg Perempuan Jelang Pemilu MENJELANG pemilu yang tinggal satu bulan lagi, aktivisaktivis perempuan terus menyuarakan aspirasi mereka agar suara-suara kaum perempuan bisa diperhitungkan di parlemen maupun nonparlemen.

P

ara aktivis perempuan tersebut tergabung dalam Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam mengusung 10 agenda politik perempuan. Gerakan ini ditujukan bagi caleg-caleg perempuan yang maju dalam Pemilu Legislatif 2014 agar suara-suara kaum perempuan dapat terakomodasi. Gerakan perempuan yang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil mencanangkan 10 agenda politik dari perempuan. Kesepuluh agenda tersebut diangkat dari isu-isu penting yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan yang selama ini belum terakomodasi. Gerakan ini mendorong agar caleg-caleg perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif nanti dituntut untuk mengedepankan perlindungan perempuan dalam situasi konflik, bencana, serta menjamin pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Dalam menyampaikan orasinya Koordinator Aman (The Asian Muslim Actin Network) Indonesia, salah satu LSM yang tergabung dalam gerakan ini dan sebagai salah satu penggagas, Rubby Khofifah, mengatakan beberapa organisasi perempuan yang peduli atas pemenuhan hak–hak perempuan bergabung membuat 10 agenda politik dan disampaikan kepada caleg-caleg perempuan yang bertarung dalam pemilu nanti. “Maka dari itu beberapa organisasi perempuan yang konsen pada pemenuhan hak-hak perempuan mengambil insiatif dengan membentuk Indonesia Beragam, Berdaulat, Bersih, Sejahtera, Adil Gender, Bergerak dan Majemuk,” kata Rubby. Selain itu , dalam deklarasinya Rubby mengatakan perlu pendidikan politik bagi perempuan karena dalam Pemilu 2014 nanti jumlah pemilih perempuan mencapai 49%. ”Caleg-caleg perempuan perlu menyamakan pandangan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di parlemen nantinya. Oleh karena itu, calegcaleg perempuan perlu mengerti agenda setting politik perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan,” ujar Rubby. Sementara itu, menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, yang hadir dalam deklarasi tersebut, mengatakan di DPR sendiri belum maksimal untuk menjalankan 30% keterwakilan perempuan. “Belum maksimal untuk memperjuangakan hak-hak perempuan. Di DPR sendiri baru 18% yang berjalan, itu pun belum semua paham tentang agenda setting politik perempuan,” ujar Eva. Menurutnya, partai politik seharusnya mengakomodasi dan menyediakan agenda politik bagi perempuan. ”Tidak hanya secara kuantitas saja keterwakilan perempuan dalam parpol atau di DPR, tetapi secara kualitas perlu pemahaman juga mengenai agenda politik perempuan,” kata Eva. (MI/U1)

Eva Kusuma Sundari Sepuluh Agenda Politik 1. Pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksualitas 2. Pemenuhan hak atas pendidikan 3. Penghentian kekerasan terhadap perempuan 4. Penghentian pemiskinan perempuan dan kelompok marginal melalui perlindungan sosial 5. Perlindungan perempuan dalam situasi konflik, bencana, serta pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam 6. Pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi perempuan 7. Perlindungan atas kebebasan berkeyakinan dan beragama 8. Hak politik perempuan 9. Penghapusan produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas. 10.Penghentian korupsi. (AI)

Rubby Khofifah


Orator

l

8 12 Maret 2014

Dukung Pelaksanaan Usaha Tani “MEMEGANG peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional.” Demikian dikatakan tokoh muda fungsionaris pusat Partai Golkar, Taufik Irawan, bahwa taraf hidup yang baik merupakan tujuan utama bagi petani yang dalam hal ini sangat tergantung dari pendapatan yang diperolehnya. “Namun, kenyataannya sebagian dari masyarakat kita, khususnya juga di Lampung sendiri, masyarakat relatif masih berpenghasilan rendah sehingga berpengaruh pada kehidupan sehari-hari,” kata Taufik. Menurut Taufik, sektor perkebunan dan pertanian di Lampung mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembangunan perekonomian industri, selain dari minyak dan gas bumi yang selama ini merupakan komoditas andalan Indonesia. “Seiring dengan perkembangan teknologi dan industri bahan makanan maupun bahan nonpangan untuk keperluan industri, sebagai salah satu upaya mewujudkan masyarakat perkebunan dan pertanian yang mampu bertahan dan berkembang, maka harus menjadi rencana pembangunan nasional, baik secara kuantitas maupun kualitasnya,” kata Taufik, caleg DPR RI daerah pemilihan Lampung 1. Taufik menuturkan dalam melaksanakan usaha tani, petani harus mempunyai pertimbangan dalam berproduksi sehingga diperoleh pendapatan, terutama dalam efisiensi produksi. Tidak hanya itu, lanjut Taufik, instrumen dan pranata sosial di Lampung juga perlu diperbaiki guna kemajuan daerah itu di masa mendatang. “Setiap anggota DPR harus kritis. Sebagai wakil rakyat harus tanggap dan memperhatikan keinginan rakyat dan segera memperjuangkannya dan mewujudkannya, juga tanggap dengan kondisi masyarakat, khususnya rakyat kecil, tanggap dengan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi rakyat dan segera memberikan jalan keluarnya atau solusinya,” kata dia. Siapa pun pemimpinnya harus hidup sederhana dan bersahaja dalam kehidupan sehari-hari dan menjauhkan diri dari kemewahan. Dengan kehidupan yang sederhana dan bersahaja serta tidak tergiur dengan kemewahan, akan mencegah tindakan korupsi karena merasa cukup dan puas dengan penghasilan yang didapat sebagai pemimpin. (U1) n Rezky Dina Yulianty

Taufik Irawan Lahir : 2 Agustus 1980 Alamat : Pondok Gede, Jakarta Timur Istri : Lena Meilana Anak: 1. Rizki Maulana Wiratama 2. Hamda Shakia Rahila Pendidikan: - SDN Pangkalan Uringin II Pondokgede - SMPN 246 Jakarta Timur - SMAN 14 Jakarta Timur - Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Organisasi: - Fungsionaris Pusat Partai Golkar - Sekjen Banmus Kota Bekasi - Wakil Bendahara Kosgoro 1957 - Anggota Paskibra Tahun 1957 - Anggota HMI - BPPKB dan aktif di kepengurusan Golkar saat ini.


Orator

l

9 12 Maret 2014

Iklim Politik di Lampung Perlu Diperbaiki S

UHU politik yang ada di Lampung saat ini masih relatif keras dan tidak sehat sehingga para pelaku politiknya (politikus) perlu memperbaiki diri agar nafsu untuk meraih kekuasaan tidak mendominasi. Memilih jalan untuk mengabdi melalui jalur politik adalah pilihan setiap orang. Namun, ketika jalur itu dinilai kurang cocok lagi dengan hati nuraninya, semua orang bebas mengambil jalur lainnya yang dinilai bisa menenteramkan diri. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan anggota DPRD Lampung, Firmansyah, untuk sementara waktu berhenti dari dunia politik. Politikus Golkar Lampung itu tidak mencalonkan diri sebagai caleg dalam pemilu April 2014 karena ingin fokus mengabdi melalui jalur lain, yakni ingin memperbaiki diri dan memperbaiki masyarakat. “Selama ini saya sudah memilih terjun ke dunia politik. Makanya saat pemilu ini tidak nyalon lagi. Saya ingin istirahat dan ingin islah diri,” kata Firmansyah. Menurut dia, selama ini dia selalu mencari simpati masyarakat, tetapi sering lupa mencari simpati kepada Allah. Sehingga, kata dia, momen istirahat dari panggung politik ini akan dimanfaatkan dengan memperbaiki akhlak diri, keluarga, dan masyarakat. Langkah itu bagi Firmansyah relatif lebih tepat ketimbang maju kembali sebagai calon anggota DPRD Lampung. “Mungkin dulu saya banyak mengecewakan masyarakat dan hanya mencari simpati mereka. Untuk itulah saat

ini saya ingin mencari simpati Tuhan,” ujar anggota Komisi III DPRD Lampung itu. Menjelang Pemilu 9 April 2014, karena sudah menyatakan istirahat dari panggung politik, dia berpesan kepada masyarakat agar memilih pemimpin, baik gubernur Lampung maupun memilih anggota Dewan, yang memiliki track record maupun akhlak yang baik. Serta memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap rakyat, bukan mereka yang hanya berkomitmen dengan partainya. Tak hanya itu, calon pemimpin dan calon wakil rakyat di Lampung juga harus mampu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Mengingat saat ini banyak dari mereka yang menghalalkan segala cara agar bisa duduk sebagai anggota Dewan dan sebagai kepala daerah. “Memilih caleg dan pemimpin itu harus dilihat latar belakangnya. Dilihat akhlaknya di masyarakat. Kalau dua hal itu sudah baik, silakan dipilih,” kata dia. Menurut mantan anggota DPRD Kota Bandar Lampung itu, saat ini calon wakil rakyat dan calon kepala daerah di Lampung juga perlu meningkatkan kualitas dirinya sebelum menjadi pemimpin. Mereka harus selalu menjunjung tinggi integritas dan moralnya. Jangan sampai motivasi duduk di pemerintahan hanya karena materi dan jabatan semata. “Nilai-nilai moral ini harus dijunjung tinggi. Karena jabatan adalah amanah yang akan diper tanggungjawabkan,” ujarnya. (U1) n Fathul Muin

Firmansyah

Lahir : 12 Juni 1970 Ayah : Alfian Husin Istri : Shanti Ulfianti Rapiudin Anak : 1. Audrey Nabila Firmansyah Putri 2. Rafli Ananda Fazli Firmansyah Putra Alamat

: Jalan Pembangunan No. 12, Way Dadi, Sukarame


Pilar

l

10 12 Maret 2014

Targetkan Minimal 15% Suara S

ETIAP partai politik (parpol) peserta pemilu tentu mempunyai target dalam pemilu mendatang. Seperti Partai Demokrat yang masih yakin menjadi pilihan masyarakat. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, merasa yakin partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu pada Pemilihan Umum 2014 mampu meraih suara minimal 15%. “Kami merasa yakin, karena sejumlah nama kandidat calon presiden peserta konvensi yang diadakan Partai Demokrat memiliki kualitas,” kata Mubarok. Ia mengatakan para kandidat calon presiden peserta Konvensi Partai Demokrat tidak kalah kualitasnya dengan SBY yang telah dua periode menjadi presiden RI. Mubarok menganggap Anies yang berlatar belakang akademisi sebagai generasi muda memiliki gagasan cerdas, spontan, dan belum terkontaminasi dunia politik. “Demikian pula mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo juga memiliki kemampuan yang mumpuni dan berlatar belakang sama dengan SBY sebagai prajurit militer,” katanya.

Dia menambahkan, tanpa figur SBY, menurut Mubarok, partainya optimistis tetap meraih sukses dalam Pemilu 2014. “Kami tetap yakin, setidaknya pemilihan legislatif kami bisa meraih 15%,” kata dia. Dia mengatakan siapa pun pemimpinnya harus melanjutkan cara berdemokrasi dan berpolitik ala SBY. Karena di era SBY Indonesia dipandang sebagai salah satu negara di dunia yang berhasil menancapkan tiang demokrasi dalam sistem pemerintahan. “SBY muncul dengan soft power menggantikan hard power seperti di era Soekarno dan Soeharto. Namun, soft power ini tidak bisa sukses hanya dengan 10 tahun menjabat. Oleh karena itu, pemimpin setelah SBY harus melanjutkannya,” kata Mubarok. Namun, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus berikhtiar agar elektabilitas Partai Demokrat naik. “My point is, saya terus berikhtiar agar partai ini tidak jauh jaraknya dengan partai-partai besar. Kemudian kalau saya pikir patut untuk menampilkan yang bisa dicalonkan, saya akan bisa menerima apa pun hasilnya nanti. Saya tidak ingin kalau kecil mengatakan curang,” ujarnya.

SBY mengakui elektabilitas partainya rendah. Ia mengikuti sejumlah survei yang menilai demikian. Namun, ada juga survei menyatakan elektabilitas partainya masih tinggi. SBY, misalnya, mengikuti sejumlah survei yang meletakkan Demokrat sangat rendah, 4%, 5%, 7%, ada juga 9%, ada juga 13%. Soal hasil survei itu, SBY mengaku tidak ingin memberikan komentar apa pun. “Tapi bulan lalu ada lembaga survei, saya diberi tahu hasilnya bahwa ternyata gapnya tidak terlalu jauh. Tidak seperti yang diangkat oleh sejumlah lembaga survei. Ini bukan survei yang saya keluarkan, tapi saya dapatkan,” kata dia. SBY mengungkapkan bahkan survei lembaga internasional saja ada yang mengatakan elektabilitas Partai Demokrat (PD) masih 10%. “Ada satu survei lagi, yang juga dipublikasikan, yang ini gabungan lembaga internasional dan lembaga domestik yang mengatakan PD 10%. Saya ingin dengan keyakinan ini, satu setengah bulan ini, basisnya kalau bisa naik 1%—2% bagus. Ini yang saya perjuangkan,” kata dia. (U1)


Jejak

l

11 12 Maret 2014

Selo Soemardjan

Guru Politik Para Politikus

TOKOH ini dilahirkan dengan nama Kanjeng Pangeran Haryo Selo Soemardjan. Dia adalah penerima Bintang Mahaputra Utama dan pendiri sekaligus Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan UI yang sampai akhir hayatnya dengan setia menjadi dosen di kampus itu.

S

elo Sumardjan, begitu banyak kalangan mengenalnya sebagai guru politik para politikus di Indonesia. Dia meninggalkan contoh yang baik, teladan, bukan hanya bagi keluarga, melainkan juga bagi kerabat dan masyarakat umum. Ia dikenal sangat disiplin dan selalu memberi teladan konkret. Ia ilmuwan yang meninggalkan banyak bekal ilmu pengetahuan. Sebetulnya ia sudah purnatugas di Universitas Indonesia (UI). Tapi, karena masih dibutuhkan, ia tetap mengajar dengan semangat tinggi. Ia memang seorang sosok berintegritas, punya komitmen sosial yang tinggi dan sulit untuk diam. Ia seorang dari sedikit orang yang sangat pantas menyerukan hentikan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pantas karena ia bukan tipe maling teriak maling. Ia orang orang bersih yang dengan perangkat ilmu dan keteladanannya bisa menunjukkan bahwa praktik KKN itu merusak tatanan sosial. Ia pantas menjadi teladan kaum birokrat karena etos kerjanya yang tinggi dalam mengabdi kepada masyarakat. Selama hidupnya, Selo pernah berkarier sebagai pegawai Kesultanan/Pemerin-

tah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Staf Sipil Gubernur Militer Jakarta Raya, dan Kepala Sekretariat Staf Keamanan Kabinet Perdana Menteri, Kepala Biro III Sekretariat Negara merangkap Sekretaris Umum Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretaris Wakil Presiden RI Sultan Hamengkubuwono IX (1973—1978), Asisten Wakil Presiden Urusan Kesejahteraan Rakyat (1978—1983), dan staf ahli Presiden Kedua Republik Indonesia Soeharto (1966—1988). Ia juga dikenal sebagai guru sosiologi Indonesia setelah tahun 1959—seusai meraih gelar doktornya di Cornell University, AS—mengajar sosiologi di UI. Dialah pendiri sekaligus dekan pertama (10 tahun) Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (sekarang FISIP) UI. Meski lebih dikenal sebagai guru besar, Selo jauh dari kesan orang yang suka “mengerutkan kening”. Di lingkungan keluarga dan kampus, dia justru dikenal sebagai orang yang suka melucu dan kaya imajinasi, terutama untuk mengantar mahasiswanya pada istilahistilah ilmu yang diajarkannya. Ia dibesarkan di lingkungan abdi dalem Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Kakeknya, Kanjeng Raden Tumenggung Padmonegoro, adalah pejabat tinggi di kantor Kasultanan Yogyakarta. Berkat jasa sang kakek, Soemardjan— begitu nama aslinya—mendapat pendidikan Belanda. Nama Selo dia peroleh setelah menjadi camat di Kabupaten Kulonprogo. Ini memang cara khusus Sultan Yogyakarta membedakan nama pejabat sesuai daerahnya masing-masing. Saat menjabat camat inilah ia merasa mengawali kariernya sebagai sosiolog. “Saya adalah camat yang mengalami penjajahan Belanda, masuknya Jepang, dilanjutkan dengan zaman revolusi. Masalahnya banyak sekali,” ujarnya suatu ketika. Sebagai ilmuwan, karya Selo yang su-

dah dipublikasikan adalah Social Changes in Yogyakarta (1962) dan Gerakan 10 Mei 1963 di Sukabumi (1963). Penelitian terakhir Selo berjudul Desentralisasi Pemerintahan. Terakhir ia menerima Anugerah Hamengkubuwono (HB) IX dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada puncak peringatan dies natalis ke52 UGM tanggal 19 Januari 2002 diwujudkan dalam bentuk piagam, lencana, dan sejumlah uang. (U1)


Luber

S

l

12 12 Maret 2014

Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam Pilgub

esuai UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 9 Ayat (3), tugas dan wewenang KPU provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi: a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU e. menerima daftar pemilih dari KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih g. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu provinsi, dan KPU j. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara k. menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya l. mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya m. melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi

Bawaslu provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris KPU provinsi, dan pegawai sekretariat KPU provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/wali kota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur t. menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.


Jeda

l

13 12 Maret 2014

Kebijakan KPU Berubah, Coblos Dua Caleg Selamatkan Suara

K

OMISI Pemilihan Umum (KPU) membolehkan masyarakat untuk mencoblos dua nama calon anggota legislatif (caleg) yang ada di surat suara. Namun, KPU mensyaratkan kedua caleg itu harus berasal dari partai yang sama. “Jika dua nama itu dari partai yang berbeda, hak pilihnya jadi tidak sah. Itu semua sudah diatur dalam peraturan KPU yang baru,” kata anggota KPU Pusat, Sigit Pamungkas. Sigit mengatakan KPU telah menerbitkan Peraturan KPU No. 26/2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara. Di aturan itu, KPU membolehkan pemilik suara mencoblos dua nama caleg yang berasal dari partai yang sama. Keputusan itu, lanjutnya, diambil sebagai terobosan KPU guna meminimalkan potensi suara yang tidak sah seperti yang banyak terjadi pada Pemilu 2009. Saat itu 14% dari 171.265.442 suara atau hampir 24 juta suara dinyatakan KPU tidak sah karena ada dua lubang coblosan mes-

ki di kolom partai yang sama. “Pada Pemilu 2009 lalu, sebanyak 14% suara rakyat yang menggunakan hak pilihnya terbuang karena dianggap tidak sah. Di Pemilu 2014 ini, 14% suara rakyat itu harus bisa diamankan,” kata dia. Lalu ke mana suara pemilih jika ada dua caleg yang dicoblos? Sigit mengatakan satu suara sah itu tidak akan masuk ke salah satu atau kedua caleg tersebut. Suara sah itu akan menjadi milik partai. “Kita tidak bisa mengidentifikasi ditujukan ke mana (individu), tapi itu ditujukan ke partai,” kata dia. Sebelumnya, peneliti senior Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) August Mellaz mengatakan sistem proporsional terbuka yang digunakan dalam Pemilu 2014 ternyata tidak konsisten pada praktiknya. Hal itu diperkuat dengan keputusan KPU yang akan memasukkan suara ke partai bagi pemilih yang mencoblos dua caleg.

Ia mengingatkan sistem proporsional terbuka memberi keleluasaan pemilih memberikan hak suaranya kepada caleg yang dikehendaki. Sebaliknya, proporsional tertutup, preferensi pemilih ialah kepada partai. “Seharusnya, suara pemilih yang mencoblos dua nama calon anggota legislatif dari satu parpol ialah tak sah, karena proporsional terbuka memberi kebebasan preferensi pemilih kepada caleg bukan partai,” kata August. Menurutnya, jika alasan KPU ialah untuk meminimalkan banyaknya suara yang tidak sah, hal itu tidak masuk akal karena sistem yang dipakai ialah proporsional terbuka. “Jika niat KPU ialah meminimalkan jumlah suara yang tidak sah, seharusnya KPU sejak awal sudah menyosialisasikan tata cara pencoblosan. Jadi jangan mengubah sistem pemilu yang sudah ada. Jika pemilih mencoblos dua caleg tetap sah, hasil pemilu bisa didelegitimasi. KPU melegalkan kesalahan untuk pembenaran,” kata dia. (MI/U1)


Jeda

l

14 12 Maret 2014

Caleg Petahana Dinilai Tidak Layak Dipilih Kembali LEBIH dari 90% anggota DPR periode 2009—2014 yang saat ini duduk di kursi parlemen maju lagi di Pemilu Legislatif 2014. Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menegaskan jika dilihat dari kinerja, 90% dari mereka yang mencalonkan kembali itu tidak layak dipilih rakyat.

L

ucius menggambarkan rekam jejak mereka sebagai para pelaku perbuatan tercela, seperti korupsi, menonton video porno, kerap membolos, dan tidak produktif. Jika dilihat dari fungsi pokok DPR pun, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, menurut Lucius, target mereka meleset jauh. “Kalaupun mau mencalonkan lagi, semua motivasinya hanya mencari kerja, kekuasaan, dan keuntungan. Mereka tidak peduli rekam jejak kegagalan mereka sepanjang periode jabatan. Ini bukan cuma karena faktor kepentingan, melainkan memang karena mereka tidak punya kapasitas,” kata Lucius. Menurut dia, masyarakat harus disadarkan akan rendahnya kompetensi yang dimiliki anggota DPR saat ini. Ia berharap masyarakat tidak lagi terpancing oleh rayuan politik uang di Pemilu 2014. Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan alokasi anggaran selama lima tahun masa jabatan DPR menimbulkan harapan mereka mampu menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi dengan baik. “Namun, nyatanya, DPR tidak berprestasi. Fungsi pengawasan, penganggaran, apalagi legislasi gagal dijalankan.” Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofiandri menambahkan legislasi yang dibahas dan disepakati di DPR kerap bermasalah sehingga banyak UU yang diuji materi dan dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Pada bagian lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menelusuri profil sekitar 6.000 calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat peserta Pemilu 2014. Hasilnya, hanya 7% atau sekitar 420 orang yang pro terhadap lingkungan hidup. Caleg prolingkungan tersebut tersebar di seluruh partai peserta pemilu. “Dari 6.607 orang caleg, hanya 6.561 orang yang bisa kita tracing. Hasilnya hanya 7% yang prolingkungan dan itu tersebar di semua partai,” kata Kepala Departemen Jaringan dan Pengembangan Sumber Daya Walhi Khalisa Khalid. Walhi mengukur caleg prolingkungan dari empat indikator, yaitu kapasitas atau kompetensi, kepemimpinan, integritas, dan komitmen penyelamatan lingkungan hukum dan hak asas manusia. Kompetensi dibutuhkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan para caleg dalam menjalankan

tugas sebagai wakil rakyat, yaitu di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Indikator kepemimpinan untuk melihat seberapa besar komitmen para caleg memperjuangkan kepentingan rakyat, baik dari sisi kemanusian maupun kearifan local. Sedangkan integritas untuk melihat latar belakang caleg apakah pernah menjadi pelaku pidana umum maupun khusus, seperti korupsi. Menurutnya, penting untuk melihat seorang caleg dari sisi lingkungan karena Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Ketika caleg memiliki tanggung jawab dan cinta lingkungan, maka eksploitasi besar-besaran sumber daya alam yang merusak lingkungan bisa dikurangi. Sumber daya alam merupakan sumber pendapatan Indonesia yang sangat penting sehingga para wakil rakyat yang memiliki kompetensi, kepemimpinan, integritas, dan komitmen dalam lingkungan akan membawa perubahan penting untuk Indonesia. Para caleg yang tidak prolingkungan sebagian besar pernah terlibat dalam pidana sumber daya alam yang merusak lingkungan. Beberapa caleg incumbent yang terseret kasus korupsi sektor lingkungan, seperti politikus Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, Jhonny Allen. “Anggota Komisi VII DPR yang terima THR SKK Migas itu. Mereka tidak termasuk dalam 7% caleg prolingkungan,” katanya. (MI/U1)


Pernik Pemilu

l

15 12 Maret 2014

Saatnya Orang Muda Pilih Pemuda

P

EMILIH muda menjadi penentu kemenangan pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2014. Direktur Political Communication (Polcomm) Institute Heri Budianto menyebutkan ada sekitar 53 juta pemilih muda yang terdaftar dalam pemilu mendatang. Dia mengutip data dari Center for Election and Political Party Universitas Indonesia. Heri mengungkapkan 53 juta pemilih muda adalah dua kali lipat dari angka kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu 2009. “Mereka inilah pemilih-pemilih potensial yang akan menentukan arah bangsa ke depannya,” kata Heri saat ditemui dalam acara diskusi bertajuk Capres Muda dan Pemimpin Daerah: Pilihan Anak Muda (Pemilih Muda) di Jakarta, kemarin. Berdasarkan survei Polcomm, mayoritas pemilih muda yang menjadi responden menyatakan tokoh muda yang paling layak maju dalam Pilpres 2014, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan tingkat pilihan 22,9%, disusul Wakil Ketua DPR RI Priyo Budisantoso 16,3%. Heri menjelaskan hasil survei tersebut memper-

lihatkan pemilih muda mempunyai pandangan sendiri terhadap calon presiden dan wakil presiden. “Saat mereka memotret sosok capres muda, alasannya mereka lebih cerdas. Lebih mengarah kepada hal-hal yang cepat mengalami perubahan,” kata Heri. Maka dari itu, ujarnya, para capres dituntut untuk bisa lebih mendekati anak muda. Salah satunya dengan masuk ke komunitas-komunitas anak muda. Tidak cukup hanya dengan mengandalkan iklan saja. “Pemilih muda tidak bisa dipaksa. Ada cara-cara komunikasi politik yang harus dibangun karena relasi pemilih muda dengan media sosial dan media massa begitu kental,” kata dia. Pemilih pemula mengenal tokoh-tokoh politik melalui media televisi dan media sosial. “Pertarungan pilpres tahun ini sangat menarik jika melihat bagaimana mereka (capres) menguasai media sosial sebagai alat kampanye.” Dalam menanggapi hasil survei itu, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menyatakan Pilpres 2014 merupakan

momentum terbaik bagi PDIP untuk mencalonkan Jokowi. Namun, terlepas dari tingginya elektabilitas Jokowi, ada hal lain yang belum dimiliki dalam diri mantan wali kota Surakarta itu, walau dia dikenal publik sebagai seorang yang mampu melayani masyarakat. “Kemampuan teritorial, kemampuan politik, dan kemampuan politik luar negeri atau diplomasi belum terlihat dari Jokowi sampai saat ini,” kata Emrus. Karena itu, sambungnya, jika Jokowi dicalonkan sebagai capres, dia harus didampingi seseorang yang mampu dalam bidang-bidang itu. Tokoh muda, lanjutnya, ialah pasangan yang sesuai disandingkan dengan Jokowi. Menurut Emrus, Priyo Budisantoso yang dalam hasil survei berada di urutan kedua layak menjadi pasangan Jokowi. Sebagai Wakil Ketua DPR RI yang membidangi keamanan, militer, komunikasi, pemerintahan dalam negeri, dan hukum, Priyo dianggap sebagai pilihan yang tepat. “Saya pikir pasangan tersebut sangat sempurna,” ujar dia. (MI/U1)


Geliat Anti Korupsi

l

16 12 Maret 2014

Politik Suci, Cegah Politik Uang P

Sabam Sirait

Lahir : Tanjung Balai, 13 Oktober 1936 Pendidikan akhir: Tingkat doktoral II Fakultas Hukum UI Istri : Sondang Br. Sidabutar Anak: 1. Maruarar Sirait 2. Batara Imanuel Sirait 3. Johan Bakti Porsea Sirait 4. Mira Br. Sirait Organisasi: - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kristen Indonesia (Parkindo) - Sekretaris Jenderal Partai Kristen Indonesia (Parkindo) - Deklarator Partai Demokrasi Indonesia (PDI) - Sekjen Koordinator DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) - Anggota Dewan Pertimbangan Pusat PDIP.

OLITIK itu kotor, penuh muslihat, tamak, licik, serta penuh retorika kosong. Nada-nada sinisme bahkan sarkasme kerap terdengar di negeri ini bila berkaitan dengan politik. Padahal, politik itu sebenarnya suci, ungkap politikus senior Sabam Sirait. Pada dasarnya politik merupakan alat menyejahterakan masyarakat. “Memang politik itu kotor. Rakyat yang harus mencegahnya agar tidak dikotori politik uang,” ujar Sabam, yang juga mantan aktivis 1966 yang sudah banyak makan asam garam berada di lingkaran kekuasaan atau oposisi. Bagi sebagian politikus, berjarak dengan kekuasaan mungkin menyesakkan. Ibarat prajurit yang terjun ke medan perang, tetapi tak memiliki senjata. Namun, itu tidak berlaku bagi Sabam. Konsistensi, prinsip itulah yang ia pegang ketika terjun ke politik. Membawa terang dalam kegelapan, begitu alasannya. Konsistensinya itu menular kepada partai yang didirikannya, Partai Demokrasi Indonesia yang kini menjadi PDIP. Sepanjang sepak terjang PDIP, sejak Pemilu 2004, partai itu memang konsisten pada jalur oposisi. Bagi Sabam, politik tidak melulu soal kekuasaan semata. “Sejak mahasiswa saya sudah jadi oposisi waktu zaman Soeharto. Berada di luar kekuasaan berarti menjaga proses demokrasi itu sendiri. Sejak 2004, konsolidasi dan kinerja partai juga berjalan dengan baik. Ini prinsip memperjuangkan demokrasi di Indonesia,” ujarnya. Belakangan dalam berbagai survei, tingkat elektabilitas PDIP melejit hampir menyentuh angka 40%. Menurut pria kelahiran 13 Oktober 1936 itu, angka itu merupakan hasil konsistensi partainya. “Jadi, bukan karena kegagalan pemerintah saat ini. Bagi saya, tak ada yang namanya pemberian dalam politik,” kata Sabam. Melihat partainya berada di puncak justru membuat mantan Sekjen Partai Kristen Indonesia itu merasa waswas. Dia tak ingin PDIP tergelincir seperti kala memenangi Pemilu 1999. Ada rasa trauma yang ia ungkapkan. “Banyak manuver politik yang terjadi kala itu. Salah satunya manuver Amien Rais yang menawarkan Gus Dur menjadi presiden,” kata Sabam. Ketika ditanya, siapa pesaing terkuat PDIP dalam pemilu kali ini, Sabam menyebut Golkar. Pengalaman panjang dan mesin partai yang solid dianggap menjadi faktor keunggulan Golkar. “Di partai lain seperti NasDem atau PDIP, hanya orang-orang tertentu yang punya duit. Kalau di Golkar, mereka semua punya uang. Tapi saya tak bilang kalau semua orang Golkar itu korupsi ya,” ujar mantan mahasiswa Universitas Indonesia itu. Namun, kata dia, partainya berpandangan berbeda. Pengalaman panjang dan konsistensinya masih dibutuhkan untuk menjaga muruah partai. “Saya diminta beberapa tokoh partai seperti Sidarto Danusubroto (Ketua MPR) menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Alasannya karena partai masih membutuhkan saya. Padahal saya tak butuh apa-apa lagi,” kata calon anggota DPD periode 2014—2019 untuk daerah pemilihan Jakarta itu. Menjadi calon anggota DPD, Sabam memiliki visi dan misi sederhana; pembangunan harus dapat dinikmati masyarakat hingga ke pelosok daerah. (U1)


VOTING, Edisi XXXVV, 12 Maret - 19 Maret 2014