Issuu on Google+

16 Halaman l Edisi XXXVIII/ 2 April - 9 April 2014

8 l Politik Membangun Kerukunan Umat

T E R U J I T E P E R C AYA

Survei Politik yang Menggoda Survei kini menjadi tren dalam dunia politik menjelang Pemilu Legislatif 2014. Namun, godaan hasil survei mendapat beragam tanggapan, dari emosi hingga sikap waspada. Tinggal penyikapan yang mendalam bisa mengambil untung dari angka-angka yang digulirkan itu.

persepsi masyarakat terkait kader yang terlibat korupsi. “Tanpa membandingkan dengan partai lainnya. Tapi ini jadi masukan bagi kami menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya. Di era transparansi, memang selayaknya rakyat mengetahui apa pandangan publik tentang suatu hal. Bukan untuk menginspirasi atau kampanye hitam, melainkan bisa menjadi warna dalam pembangunan

demokrasi yang kini sedang berlangsung. Namun, tetap semua harus diatur, termasuk survei. Hal itu agar tidak ada lembaga survei yang mengeluarkan hasil survei bukan sebenarnya, tetapi hasil perhitungan rumus-rumus tertentu yang dibuat penyedia survei itu. Juga dikhawatirkan, hasil perhitungan rumus itu disesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh pengguna jasa survei. (U1)

S

ANGATLAH wajar jika ada banyak tanggapan atas hasil survei politik, sebab dalam survei tentu akan ada pemeringkatan tingkat elektabilitas. Ditambah lagi tingkat elektabilitas yang diukur didasari dengan alasan-alasan yang terhubung dengan hasil itu. Justru pada objek yang disurvei tingkat elektabilitasnya rendah, didasari alasan yang tidak bisa diterima. Misalnya, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy yang mengaku tidak setuju dengan survei-survei itu. Dia menilai politik nasional saat ini tidak lagi menjunjung tinggi ideologi dan nilai, tetapi lebih mengandalkan hasil survei. Menurutnya, partai politik kini dihadapkan pada euforia survei dengan hasil survei menjadi “pemandu” satu-satunya arah politik nasional. “Seharusnya parpol dan tokoh-tokohnya menjunjung tinggi ide dan nilai, tapi sekarang kita posisinya benar-benar hanya bekerja untuk kepentingan elektoral,” kata Romahurmuziy. Hal senada diungkapkan politikus Partai Demokrat Saan Mustofa. Ia memandang miring hasil survei terkait partainya. “Ini sebenarnya tidak lepas dari konsekuensi kami sebagai ruling party (partai penguasa, red), tentu dapat sorotan yang lebih besar. Sekecil apa pun kami akan dapat ruang opini yang besar,” katanya. Saan juga menegaskan partai berlambang mercy itu bukanlah satu-satunya partai yang mendapat

n ferial


Interupsi

l

2 2 April 2014

n Polling

Bangsa Indonesia Dilanda Politik Galau

688

HIDUP harus mempunyai pilihan, termasuk memilih pemimpinnya dalam lima tahun ke depan. Untuk itu, harus dipastikan memilih kepada pilihan yang tepat bagi diri dan masyarakat umum. Namun, bangsa Indonesia kini tengah dilanda kegalauan dalam memilih siapa pemimpinnya itu. Hal itu terkuak dalam survei politik.

T E R U J I T E P E R C AYA

Persiapan Memilih Pemilu Legislatif

indeks :

1. Pilihan masih bisa berubah :45,8%

2. Sudah pasti pilihannya 42,4% 3. Tidah tahu 11,8%

Pemilu Presiden

1. Masih bisa berubah pilihannya 49,7%

3. Tidak tahu/tidak menjawab 5,8% 2. Sudah pasti pilihannya 44,5%

GAGAS Peta(ka) Parpol Tak Berideologi . . .

5

perempuan Perubahan Harus Diupayakan . . .

7

ORATOR Kelestarian Lingkungan . . .

9

PILAR

Infrastruktur Menjadi Target untuk Pemerataan Pembangunan. . .

jeda Pluralisme sebagai Kekuatan. . .

10

13

Metode Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka di 33 provinsi selama 7—17 Maret 2014. Jumlah sampel sebanyak 1.200 orang dengan margin of error 2,83% dan tingkat kepercayaan 95%. Sumber: Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, T E R U J I T E P E R C AYA Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST. CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).


Laporan Utama

l

3 2 April 2014

Mengambil Hikmah dari Hasil Hitungan Survei

Siti Zuhro Survei bukan sama sekali tidak ada gunanya, walaupun banyak tanggapan pro-kontra atas hasilnya. Banyak hikmah yang bisa diambil partai politik terkait hasil survei politik yang digulirkan lembaga survei.

T

IDAK menutup kemungkinan akan ada serangan kampanye hitam atas ketidaksukaan terhadap suatu survei. Misalnya survei terkait elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) yang digadang PDIP menjadi calon presiden (capres). Setelah apengumuman pencalonannya, harus ada antisipasi agar elektabilitas Jokowi yang terus tinggi dari hasil survei tetap bertahan. Sejumlah kalangan berupaya menggerus elektabilitas capres dari sebuah partai yang sesuai hasil survei dinyatakan tinggi. Tinggal bagaimana partai yang menjadi “korban” serangan itu mempertahankan tingkat elektabilitas capresnya. Peneliti politik LIPI, Siti Zuhro, menyebut serangan itu jika berlangsung terus-menerus akan

Ferry Kurnia Rizkiyansyah

mengancam elektabilitas PDIP, termasuk capres yang telah diusungnya. “Kalau protes dan demo terus digencarkan, itu akan mengancam elektabilitas PDIP dan Jokowi. PDIP harus mempertimbangkan hal ini, apalagi waktu pemungutan suara semakin dekat,” ujar Siti di Jakarta, kemarin. Dari kacamatanya sebagai peneliti, ia melihat posisi sama kuat antara sikap warga yang mendukung dan menolak Jokowi sebagai capres. Tingginya dukungan terhadap Jokowi itu bisa dilihat dari hasil survei banyak lembaga yang menempatkan Gubernur DKI Jakarta tersebut di tempat teratas. “Tapi lihat juga banyaknya warga yang tidak setuju atas rencana Jokowi itu. Bahkan, sampai ada yang menggugat secara hukum rencana Jokowi mundur dari jabatan gubernur,” kata Siti. Memang tidak bisa dipungkiri, popularitas adalah modal awal dari sebuah kemenangan. Kemudian, diadakan survei popularitas untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan para caleg. “Ini bisa menjadi strategi partai menentukan para kadernya yang maju dalam pemilu,” kata Wasekjen Partai Golkar Leo Nababan.

Rekam Jejak Yang tak bisa dipungkiri adalah rekam jejak kader partai politik yang bakal maju dalam pemilu akan memengaruhi tingkat elektabilitasnya. Rekam jejak itu bisa diukur dari kiprahnya dalam bersosialisasi. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan para caleg telah diberi waktu lebih dari setahun untuk kampanye pertemuan terbatas. Dengan waktu yang sangat luang itu, masyarakat dan caleg diberi keleluasaan untuk saling mengenal. “Bahkan masyarakat yang melek internet sudah bisa mengetahui rekam jejak caleg melalui laman http://www.kpu.go.id, minimal mereka bisa mengakses biodatanya. Jauh lebih baik lagi dengan adanya tatap muka,” kata Ferry. Namun, sayangnya, longgarnya waktu untuk saling mengenal itu tak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para caleg. “Kita berharap ini tak terulang di Pemilu 2019. Harapannya, konsep-konsep kampanye dengan cara memobilisasi massa lebih dikurangi, lebih baik mengedepankan tatap muka caleg dengan masyarakat. Dengan kampanye model tatap muka, mindset caleg dan masyarakat dapat terbangun bersama,” ujarnya. (U1)


Laporan Utama

l

4 2 April 2014

Ada Aturan Positif dan Etik bagi Lembaga Survei

SURVEI memang menjadi salah satu indikator demokrasi dan keterbukaan informasi publik karena publik bisa mengakses siapa, bagaimana, dan apa komitmen para calon wakilnya. Namun, survei politik itu tentu ada aturan yang mendasarinya, mulai dari aturan positif hingga secara etik hasil survei harus dijamin kehalalannya.

H

al itu yang menjadi dasar sejumlah lembaga survei menggugat ketentuan larangan pengumuman hasil penghitungan cepat (quick count) pemilu yang diatur dalam UU No. 8/2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon yang terdiri dari Indikator Politik Indonesia, Pedoman Riset, dan Saiful Mujani Research and Consulting menguji Pasal 247 Ayat (2), (5), (6), Pasal 291, dan Pasal 317 Ayat (1) dan (2) UU Pemilu Legislatif. Kuasa hukum pemohon, Andi Syafrani, saat sidang di MK Jakarta, kemarin, mengatakan norma yang diuji tersebut sebenarnya telah dibatalkan dalam putusan MK No. 09/PUU-VII/2009, yakni menghapus Pasal 245 Ayat (2) dan (3) UU No. 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. “Larangan pengumuman survei pada masa tenang menghilangkan semangat reformasi, yakni ke-

bebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat. Hal itu bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945,” kata Andi Syafrani saat membacakan permohonan di depan majelis panel yang diketuai Muhammad Alim. Sementara itu, Pasal 291 menyebutkan, “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.” Adapun Pasal 317 mengatur ancaman pidana dan denda jika lembaga survei tidak memberitahukan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi pemilu, dan memberitahukan hasilnya sebelum 2 jam. Saat menanggapi gugatan itu, anggota Majelis Hakim Ahmad Fadlil Sumadi menyebut pembuat aturan itu sembrono dalam menyusun UU tentang pemilu itu. “Ini tidak benar yang membuat UU ini, bahasa prokem­-nya begitu. Suatu materi yang sudah diputuskan MK dan putusan itu mengabulkannya, seharusnya dari situ konstruksi awalnya,” kata dia. Menurutnya, pasal-pasal yang mengatur pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat dalam dalam UU Pemilu itu sama dengan dua UU yang telah diputuskan MK beberapa tahun silam, yakni UU No. 10/2009 dan UU No. 42/2008. “Yang pernah diuji dimuat lagi, lalu harus diuji lagi. Ini kan tidak benar yang membuat UU ini, problemnya kan begitu. Lalu, kriminalisasinya

itu jahatnya seperti apa? Saya kira itu saja,” ujar Fadlil. Media Mitra lembaga survei tentu media massa yang akan mengumumkan hasil survei ke publik. Untuk itu perlu juga ada aturan etik media massa dalam mengumumkannya. Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Pers Bagir Manan yang meminta media tetap menghormati prinsip dan etika jurnalistik guna mewujudkan pers yang sehat. Ia mengakui bahwa pemilik media juga memiliki hak atas medianya, tetapi juga harus tetap harus proporsional, artinya dalam batas-batas yang wajar dan bisa dimengerti publik. Oleh karena itu, katanya, pers harus independen demi kepentingan publik dan tidak boleh berpihak pada kepentingan siapa pun. “Independensi pers tumbuh kalau para jurnalisnya punya sikap profesionalisme yang tinggi,” katanya. Sebelumnya, dalam acara itu Muzayin Nazaruddin dari Masyarakat Peduli Media memaparkan hasil survei atau analisis terhadap kecenderungan pemberitaan empat grup media nasional di Indonesia. Dalam pemaparannya, ia menyebut iklan politik dari dua pemilik media televisi di medianya cenderung tinggi dibanding media lainnya sehingga perlu regulasi menjamin independensi media secara kolaboratif antara Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). (MI/U1)


Gagas

l

5 2 April 2014

Peta(ka) Parpol Tak Berideologi

D

I dalam demokrasi elektoral yang mensyaratkan mekanisme perwakilan, partai politik (parpol) mengemban peran cukup sentral di sana. Parpol adalah tempat atau wahana bagi para masyarakat untuk memperjuangkan kehidupan mereka dan juga untuk ikut berpartisipasi di dalam menjalankan roda kehidupan bernegara. Posisi demokrasi di dalam kerangka tersebut adalah sebagai wadah terjadinya pertarungan politik dari setiap kelompok masyarakat yang terejawantahkan melalui parpol di dalam arena ajang kontestasi politik dan di setiap aras kebijakan dari pemerintah. Kenyataan tersebut membuat parpol harus menjadi semacam kendaraan dari eksponen masyarakat yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Artinya, parpol harus memiliki ideologi sebagai pegangan di dalam menentukan arah geraknya. Tanpa ideologi di dalam tubuh parpol ini, maka yang terjadi parpol tak lebih sebagai kendaraan dari para elite di dalamnya. Hal tersebutah yang kemudian mengerangkeng parpol pada tujuan yang cenderung pragmatis dan oportunis. Wajah Parpol di Indonesia Bila dianalisis secara mendalam, parpol-parpol yang tengah berkompetisi di ajang Pemilu 2014 nanti hampir tak ada yang memiliki ideologi politik. Dari 12 parpol nasional tersebut, mereka cenderung memilih untuk bersifat ke tengah atau mencari aman. Ketiadaan ideologi di dalam tubuh parpol ini dapat dilihat dari perilaku partai yang lebih didorong oleh office seeking, vote seeking, dan policy seeking (Dwipayana, 2014). Office seeking merupakan perilaku parpol yang lebih mengutamakan tindakan yang pragmatis atau jangka pendek, yaitu dengan hanya berorientasi untuk mengejar rente serta posisi-posisi strategis demi kelangsungan hidup parpol ini sendiri. Hal tersebutlah yang

ang mereka di dalam memperbesar mendapatkan posisi-posisi strategis di pemerintahan. Tak mengherankan ketika di setiap ajang pemilu yang berbeda, partai-partai pun saling berkoalisi dengan partai yang berbeda-beda pula.

Arif Novianto Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, pegiat di MAP Corner Klub UGM

kemudian membuat parpol hanya turun ke masyarakat ketika pemilu sudah hampir tiba dan juga membuat maraknya politik instan atau politik transaksional demi tujuan pragmatif itu sendiri. Sedangkan vote seeking merupakan modus pencarian suara yang membuat parpol menjadi berlogika catch all atau siapa saja boleh masuk ke dalam parpol tersebut, yang penting dapat mengangkat perolehan parpol di saat pemilu tiba. Maka tak mengherankan ketika Hary Tanoe dapat dengan mudah melenggang menjadi jajaran petinggi di Partai Hanura setalah sebelumnya ia terlibat konflik di Partai NasDem. Artinya, ketika seseorang dianggap memiliki modal yang besar di dalam mengangkat partai nantinya, tak usah ikut pengaderan dari bawah. Tinggal bimsalabim-abrakadabra saja sudah menempati posisi penting di parpol itu. Terakhir adalah policy seeking, yaitu perilaku parpol yang tak mempunyai pegangan. Artinya di dalam sistem multipartai ini telah memaksa parpol untuk saling berkoalisi. Namun, di dalam policy seeking ini, koalisi yang terbentuk lebih dengan pertimbangan pelu-

Mencari Jalan Melihat kenyataan ditanggalkannya ideologi dari parpol-parpol ini, tak pelak membuat hilangnya keberpihakan parpol terhadap rakyat. Artinya yang terjadi adalah digadaikannya kepentingan rakyat dengan kursi kekuasaan yang kemudian hanya sebagai batu loncatan untuk berburu rente. Hal tersebut membuat rakyat sebagai demos, tak lagi berdaulat di dalam kratos alias kepemerintahan. Absennya ideologi yang diemban oleh para parpol di dalam dinamika perpolitikan di Indonesia ini, menurut saya, sebagai akibat hilangnya politik kelas. Hal tersebut membuat partai yang ada sekarang ini hanya berhaluan kanan dan agak ke tengah semua (liberal dan konservatif ). Tanpa adanya pertarungan ideologi kelas inilah yang membuat representasi perjuangan dari kelas bawah (yang biasanya termanifestasikan oleh partai kiri atau sosialis) tak dapat tersalurkan dan tertutup oleh kepentingan kelompok kelas atas atau elite (plutokrat). Hilangnya pertarungan politik kelas ini tak terlepas dari tindakan koersif yang dilakukan rezim Orde Baru di dalam menghancurkan lawan-lawan politiknya. Kenyataan tersebut membuat pergerakan politik kiri diberangus dan dihancurkan yang telah menciptakan imajinasi ketakutan akan politik kiri di masyarakat sampai sekarang ini. Padahal di dalam arena demokrasi sangat membutuhkan adanya pertarungan. Dan di dalam konteks politik di Indonesia sekarang ini pertarungan yang terjadi adalah pertarungan antarelite saja, sedangkan para rakyat hanya dijadikan

batu loncatan. Kenyataan tersebutlah yang kemudian membuat kepentingan dari masayarakat kecil hanya sering menjadi sebuah harapan dan janji-janji pada saat musim kampanye datang. Setelah itu kepentingan rakyat kecil ini menjadi sulit untuk tersentuh. Melihat berbagai kenyataan yang telah dipaparkan tersebut, agar demokrasi dapat berjalan sebagai mana mestinya dan kepentingan dari rakyat kecil dapat benar-benar diperjuangkan, maka parpol harus memiliki ideologi politik. Sebab, melalui ideologi politik yang diemban oleh setiap partai inilah yang akan membuat kepentingan masyarakat menjadi benar-benar tersalurkan serta tidak hanya menjadi oplosan

dari kepenti n gan-kepentingan berbagai kelompok masyarakat, yang kecenderungannya menjadi dimenangkan serta dikuasai oleh para elite. Alhasil, politik oplosan kepentingan yang selama ini ditunjukan oleh parpol-parpol di dalam setiap ajang kontestasi politik harus segera diakhiri. Parpol harus memiliki ideologi sebagai pegangan dari setiap tindakan politisnya untuk saling bertarung di panggung demokrasi yang menyediakan pertarungan ideologi yang saling berlawanan. Di sanalah rakyat akan dapat menentukan pilihannya secara tepat dan objektif untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar ada untuk rakyat. n


Perempuan

S

l

6 2 April 2014

Prioritaskan Bantu Warga Kurang Mampu

ELLY Octavia, salah satu calon anggota legislatif yang diusung Partai NasDem, akan memprioritaskan membantu masyarakat yang kurang mampu jika terpilih menjadi wakil rakyat. “Saya merasa terpanggil untuk membantu dan mengutamakan masyarakat tidak mampu,” kata caleg DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari daerah pemilihan 1, Kecamatan Kalianda dan Rajabasa, di Kalianda. Menurut dia, membantu sesama, terutama warga tidak mampu, sebenarnya bukan hal yang baru baginya. Dia selama ini sudah berkecimpung dalam berbagai kegiatan sosial, seperti membantu warga tidak mampu, orang difabel (cacat), dan orang sakit. Selama ini, kata dia, saling membantu kerap dilakukannya bersama sang ibu yang tergabung dalam Persatuan Keluarga Prasejahtera (PKPS) Lampung Selatan. Oleh karena itu, Pemilu 2014 ini menjadi momentum yang tepat bagi kaum perempuan untuk berperan aktif mewakili aspirasi masyarakat. Dalam setiap kegiatan sosial, lanjutnya, dia sering ditugaskan untuk mencari donatur yang sifatnya tidak mengikat dan diserahkan kepada masyarakat langsung. Bahkan, dalam menyalurkan bantuan kepada warga yang berhak menerimanya, dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, tidak sembunyisembunyi. “Saya akan berusaha dan berupaya sekuat tenaga agar dapat membantu orang lain yang mengalami kesulitan,” kata dia pula. Selain itu, berbagai hal yang akan dilakukan jika menjadi wakil rakyat, selain memprioritaskan warga kurang mampu, juga akan memperhatikan nasib kaum perempuan di daerahnya. Selly berkomitmen untuk mendukung program kesehatan masyarakat agar derajat kesehatan warga menjadi lebih meningkat. Ia mengakui dalam pencalonan sebagai wakil rakyat ini mendapatkan dukungan dana dari partainya, selain dari kantong sendiri untuk sosialisasi maupun kampanye. Selama ini dia lebih menyukai sosialisasi door to door atau dari pintu ke pintu untuk mendapat dukungan. “Saya lebih suka sosialisasi dari hati ke hati dan meyakinkan konstituen untuk memilih saya,” kata gadis kelahiran tahun 1990 itu. Terkait program yang akan dilakukan di legislatif, Selly menegaskan tidak akan memberikan janji muluk-muluk. Selain membantu warga kurang mampu, dia juga menyatakan akan fokus mendorong pengembangan sektor pertanian, termasuk memastikan kelancaran pendistribusian pupuk bersubsidi untuk petani. “Saya juga akan mendukung program kesehatan masyarakat, seperti cuci tangan pakai sabun dan menekan angka kematian ibu dan anak,” ujarnya. Dia juga mengaku sangat tertib administrasi dalam hal pen-

danaan, agar tidak terjerumus dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, berbagai hal yang akan dilakukan jika menjadi wakil rakyat selain memprioritaskan warga kurang mampu, juga akan memperhatikan nasib kaum perempuan di daerahnya. “Kepedulian antarsesama merupakan hal penting yang harus dilakukan sebagai wakil rakyat, dengan memperhatikan apa yang mereka butuhkan untuk hidup lebih baik dan sejahtera,” kata Selly Octavia. (ANT/U1)


Perempuan

l

7 2 April 2014

Perubahan Harus Diupayakan Tidak Datang Tiba-tiba

P

ERUBAHAN bangsa harus diupayakan dimulai dari kelompok masyarakat terkecil. Sebab, perubahan tidak datang tiba-tiba dengan sendirinya atas kehendak Sang

Kuasa. Hal itu diungkapkan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Pesawaran dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Rohaiyati. Alasan yang dikemukakannya bukan tanpa dasar, ada dalil kuat dari hal itu. Dasarnya dari Alquran, Allah berfirman “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, hingga kaum itu sendiri yang mengubahnya”. “Jelaslah bahwa Tuhan pun dengan wahyuNya melalui Rasulullah meminta manusia berupaya, jangan berpangku tangan untuk mengubah nasibnya,” kata caleg dari daerah pemilihan (DP) 3 Pesawaran nomor urut 1 itu. Untuk itu, dia mengajak seluruh warga Pesawaran mengubah paradigma dan cara berpikir dalam menghadapi pesta demokrasi. Jika selama ini sering berpikir pragmatis dan cenderung menilai sesuatu dengan “pembayaran” hanya akan merasakan nikmat sesaat. “Suara dan hak pilih kita yang tergadai tidak sebanding dengan kerugian yang bakal dirasakan, bahkan hingga ke generasi berikutnya,” kata dia. Seharusnya, kata Rohaiyati, hak asasi dalam memilih calon pemimpin tidak boleh digadaikan. Cukup “dipinjamkan” kepada sososk amanah, pejuang rakyat untuk menjadi pemimpin. “Dengan dipinjamkan, sewaktu-waktu bisa ditagih saat wakil-wakil kita tidak amanah,” kata dia. Menanggapi pencalegannya dalam pemilu nanti, Rohaiyati mengaku tidak memaksakan warga untuk memilihnya. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas untuk menentukan siapa yang akan dipilihnya. “Yang jelas saya akan berjuang meningkatkan fasilitas menuju kesejahteraan. Misalnya infrastruktur dan fasilitas untuk mendorong usaha warga di sana,” kata dia. Dia pun mengajak warga di DP-nya, yakni Kecamatan Kedondong, Way Lima, dan Way Khilau, untuk menggunakan hak pilihnya pada 9 April mendatang. Sebab, satu suara akan sangat berharga dalam menentukan nasib daerahnya selama lima tahun ke depan. “Masalah siapa yang dipilih itu hak masingmasing, tapi tentu rakyat bisa menilai mana calon pemimpin yang amanah dan bisa membawa aspirasinya ke gedung DPRD saat membuat program bersama pemerintah,” kata dia. (U1) n Eka Setiawan

Rohaiyati Lahir : Kedondong, 15 Juli 1966 Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 585/2 RT. 07 Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung Pekerjaan : Pembina TK Sekar Melati


Orator

l

8 2 April 2014

Politik Membangun Kerukunan Umat dan Kebaikan Bersama DEMOKRASI pada dasarnya merupakan suatu kedaulatan dan berada di tangan rakyat, kemudian dilaksanakan melalui sistem perwakilan menekankan pada hak asasi manusia yang memiliki kebebasan, solidaritas persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan kebersamaan untuk maju mencapai kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

B

egitulah sekilas pandangan Agustinus Warso, caleg untuk DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa, tentang politik dan demokrasi. Cukup istimewa, ternyata Agustinus Warso adalah satu satunya caleg di Provinsi Lampung yang beragama Katolik mencalonkan diri menjadi kandidat wakil rakyat menggunakan partai politik yang berbasiskan Islam. Dia menyatakan politik itu selain berjuang untuk menciptakan kebijakan–kebijakan yang prorakyat, juga harus mampu membangun kerukunan umat dan kebaikan bersama. Politik hadir bukanlah untuk dirinya sendiri dan kelompoknya, melainkan untuk semua orang. Menurut dia, Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai yang terbuka dan mengedepankan kebaikan bersama. Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandar Lampung ini berpendapat bahwa apa pun partai politiknya, selama partai politik tersebut memiliki visi untuk menyejahterahkan rakyat, menjaga keutuhan NKRI, tidak mementingkan golongannya serta partai politik tersebut mengakomodasi ide dan gagasan politik kita, tidak ada alasan untuk membeda-bedakan partai politik. Yang perlu dinilai masyarakat adalah sejauh mana partai politik tersebut memiliki track rekord dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta komitmen keberpihakan dan keadilan kepada rakyat tertindas. Menurut dia, salah satu motivasinya terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif adalah bahwa politik pada hakikatnya merupakan sesuatu yang baik, untuk kebaikan umum. Namun, justru secara faktual politik dipenuhi dengan keburukan, penuh persaingan tidak sehat, pertentangan dan perpecahan, serta dijadikan sebagai alat untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Kebaikan umum yang seharusnya diperjuangkan, justru diabaikan dan dihancurkan, hanya menjadi slogan kosong. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita di negara ini ditentukan oleh keputusan-keputusan atau kebijakan–kebijakan politik. Suka atau tidak suka, kebijakan–kebijakan politik akan berpengaruh pada ruang gerak kebebasan dan cita-cita hidup bersama yang kita dambakan di negeri ini. “Saya ingin menjadi bagian dari pengambilan kebijakan di negeri ini, khusunya di Kota Bandar Lampung. Kebijikan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif, kebijakan untuk kebaikan bersama,” kata dia. (U1) n Eka Setiawan

Agustinus Warso Lahir : Karanganyar, 14 November 1973 Alamat : Jl. Onta No. 61, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung Istri : Susana Tutwuri Handayani, S.Si. Anak : 3 Orang Partai : Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Pendidikan: 1. SDN Waringinharjo, lulus 1986 2. SMPN Terbuka Kalianda, lulus 1989 3. SMAN Kalianda, 1992 4. FISIP Unila, 1997


Orator

l

9 2 April 2014

Pembangunan Sudah Selayaknya Memperhatikan Kelestarian Lingkungan PERHATIAN pemerintah terhadap kerusakan lingkungan masih kurang. Padahal, kerusakan lingkungan akan menurunkan mutu pembangunan, justru menjadi lawan pembangunan di masa mendatang.

H

al itu yang menjadi perhatian calon anggota legislatif (caleg) PAN, Alimin Abdullah, terkait perusakan lingkungan. Namun, apa daya, porsi anggaran yang masih kecil untuk lingkungan hidup. Padahal, kerusakan yang sudah terjadi selama ini luar biasa. Baik karena perambahan hutan yang tidak memperhatikan lingkungan dan pembangunan. “Termasuk juga pembangunan tambang, terutama tambang-tambang liar, seperti di Bangka dan Kalimantan, sudah luar biasa,” kata dia. Banyak hal yang harus segera diatur dengan baik dan ini memerlukan anggaran yang cukup. Karena perlu sosialisasi untuk kepentingan bersama dan melakukan pengawasan. “Kita lihat sekarang untuk menindak orang yang membakar hutan saja belum tegas, belum jelas. Harus ada pendidikan khusus lingkungan bagi hakim dan jaksa supaya lebih memahami teknisteknisnya. Yang sering terjadi itu, rusak menurut kita belum menurut mereka rusak. Itu kan repot. Kesadaran penegakan hukum dan anggaran harus diperbaiki,” kata Alimin yang juga menjabat sebagai Plt. Ketua DPW PAN Lampung itu. Alimin merupakan sosok yang gemar berorganisasi. Pada saat tercatat sebagai mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, dalam kurun waktu 1968—1972, nama Alimin Abdullah tercatat di berbagai kegiatan organisasi, di antaranya sebagai anggota di MPM Universitas Lampung (Unila). Dia juga pernah menjadi ketua senat mahasiswa Fakultas Pertanian Unila. Tak cukup sampai di situ, Alimin menjadi salah satu pendiri cabang Ikatan Mahasiswa Pertanian Indonesia. Di organisasi Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Tanjungkarang, beliau dipercaya untuk menjadi sekretaris cabang. Pada saat menjadi mahasiswa Teknik Perminyakan di Institut Teknologi Bandung pun demikian. Alimin bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung dan dikenal sebagai aktivis kegiatan Masjid Salman ITB. Tahun 1977 saat pemilihan umum, bersama 16 perguruan tinggi di Bandung, Alimin terpilih menjadi ketua Sukarelawan Saksi Pemilu di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Setelah lulus dari ITB pun Alimin dipercaya untuk menjadi pengurus Ikatan Alumni ITB Cabang Jakarta periode 1996—1998. Bukan hanya cakap dalam berorganisasi, Alimin juga cakap dalam akademis. Pada 1978, beliau meraih juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah IV Mahasiswa Teknik Perminyakan se-Indonesia yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Teknik Perminyakan ITB. Bersama dengan sekelompok profesional Indonesia yang bekerja di bidang industri perminyakan dan geotermal, Alimin Abdullah masuk tim persiapan pembentukan organisasi sosial nonprofit Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) dan Alimin Abdullah menjadi anggota setelah IATMI didirikan di Jakarta pada 7 Juni 1979. Saat ini IATMI memiliki lebih dari 2.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dan 12 negara di seluruh dunia.

Karier politik Alimin Abdullah dimulai ketika beliau bergabung menjadi anggota Partai Amanat Nasional. Setelah menjadi Bendahara Umum DPP PAN periode 2004—2005, beliau menjabat Ketua DPP PAN Badan Kepemudaan dan Olahraga (Bapora) tahun 2005— 2010. Sebagai putra daerah, Alimin Abdullah dari Fraksi Partai Amanat Nasional ikut dalam bursa calon legislatif Pemilihan Umum 2009 dan berhasil duduk sebagai anggota Komisi VII DPR RI periode 2009—2014 dengan nomor keanggotaan A-111. Pada 2010, terkait dengan kerusakan kawasan daerah sekitar objek wisata Danau Toba, bersama dengan Komisi VII DPR meminta pemerintah bisa segera mengambil kebijakan agar kerusakan tidak semakin parah akibat pembalakan liar masyarakat yang menjual kayunya ke PT Toba Pulp. Menurutnya, sebagai anggota Komisi VII, penggundulan hutan akibat pembalakan liar masyarakat yang menjual kayunya ke PT Toba Pulp Lestari sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan bisa berkoordinasi agar tidak menimbulkan potensi yang membahayakan bagi penduduk sekitar Danau Toba. Hal serupa juga terjadi di Bangka Belitung, maraknya penambangan timah ilegal menjadi sorotan juga bagi Alimin Abdullah. Menurutnya, kegiatan illegal mining telah berlangsung lama dan kasatmata. Akibatnya, selain kerugian negara, kerusakan dan pemerintah harus menindak tegas pelaku illegal mining. (U1)


Pilar

l

10 2 April 2014

Infrastruktur Menjadi Target untuk Pemerataan Pembangunan

SELAMA bertahun-tahun pemerintah seperti lupa untuk mengurus infrastruktur, padahal infrastruktur adalah syarat untuk mempercepat dan memeratakan pembangunan di Indonesia. Untuk itu, Partai Hanura bakal menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas dalam lima tahun ke depan.

K

etua Bapilu Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan lambatnya pembangunan infrastruktur menjadi salah satu penghambat utama kemajuan di Indonesia. Sebab, akses antara satu daerah dan daerah lain menjadi terhalang sehingga akhirnya daerah-daerah menjadi sulit untuk berkembang. “Ini jadi masalah utama kita saat ini, kualitas jalan yang buruk, minimnya jalan tol, daya tampung pelabuhan yang tidak maksimal, bahkan masih banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau karena tidak adanya akses,” juru kampanye nasional Partai Hanura ini. Solusinya, lanjutnya, alur pembangunan di Indo-

nesia harus dimulai dari daerah-daerah. Karena daerah merupakan ujung tombak pembangunan dan dukungan infrastruktur yang baik sangat dibutuhkan untuk membuka akses ke daerah. Apalagi tambah HT, Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentu memiliki tantangan sendiri, yakni bagaimana antarpulau bisa terhubung dengan baik. Sehingga baik distribusi barang maupun orang bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Selama ini pula masih banyak kesulitan dalam hal distribusi barang antara satu daerah dan daerah lain, misalnya tidak ada akses jalan yang baik, tol, jembatan bahkan pelabuhan yang memadai. ini sangat tidak efisien, menjadi lama dan biaya distribusi menjadi tinggi. “Partai Hanura memiliki komitmen jelas untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana penghubung antarpulau,” ujar calon wakil presiden Partai Hanura ini. Dalam orasinya di Pringsewu, HT banyak menyoroti banyaknya potensi di Indonesia yang tidak terkelola dengan maksimal sehingga mengakibatnya lambannya perjalanan pembangunan.

“Masyarakat di daerah harus tumbuh, khususnya masyarakat bawah, ini sangat penting agar pembangunan seimbang dan tidak terjadi ketimpangan sosial,” katanya. Untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat bawah ini, kata HT, perlu didorong dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Menurut HT, kantong kemiskinan banyak terdapat pada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Untuk membangun Indonesia harus difokuskan kembali kepada potensi daerahnya, seperti Lampung sebagai kota pelabuhan, perdagangan, dan perkebunan. “Tiga sektor ini harus menjadi prioritas, misalnya pembangunan infrastruktur yang bisa mempercepat perkembangan ketiga potensi ini,” ujarnya. Setelah mengetahui persoalan dan potensi daerah, HT yakin kebijakan yang dijalankan bisa lebih tepat sasaran sehingga kebijakan-kebijakan tersebut seperti pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakatnya. “Jika Indonesia ingin maju, bangun masyarakat bawahnya, bangun daerahnya sesuai dengan potensi kemudian maksimalkan, saya yakin Indonesia bisa maju dan rakyatnya sejahtera,” ujarnya. (U1)


Jejak

l

11 2 April 2014

Maria Walanda Maramis

Menjadikan Hari Ibu Berbeda di Tanah Kelahirannya BERBEDA dengan kawasan lain di dunia yang memperingati Hari Ibu pada 22 Desember, di Minahasa, Sulawesi Utara, peringatan untuk menghormati orang yang melahirkan itu pada 1 Desember. Mereka memperingati kelahiran Maria Walanda Maramis, sosok yang dianggap sebagai pendobrak adat, pejuang kemajuan dan emansipasi perempuan di dunia politik dan pendidikan.

M

aria Josephine Catherine Maramis atau yang lebih dikenal sebagai Maria Walanda Maramis adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia karena usahanya untuk mengembangkan keadaan wanita di Indonesia pada permulaan abad ke-20. Untuk mengenang jasanya, telah dibangun patung Walanda Maramis yang terletak di Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, sekitar 15 menit dari pusat Kota Manado yang dapat ditempuh dengan angkutan darat. Di sini, pengunjung dapat mengenal sejarah perjuangan seorang wanita asal Bumi Nyiur Melambai ini. Fasilitas yang ada saat ini adalah tempat parkir dan pusat perbelanjaan. Maria lahir di Kema, sebuah kota kecil yang sekarang berada di Kabupaten Minahasa Utara, dekat Kota Airmadidi, Provinsi Sulawesi Utara. Orang tuanya adalah Maramis dan Sarah Rotinsulu. Dia adalah anak bungsu dari tiga bersaudara, kakak perempuannya bernama Antje dan kakak laki-lakinya bernama Andries. Andries Maramis terlibat dalam pergolakan kemerdekaan Indonesia dan menjadi menteri dan duta besar dalam pemerintahan Indonesia pada mulanya. Maramis menjadi yatim piatu saat ia berumur 6 tahun karena kedua orang tuanya jatuh sakit dan meninggal dalam waktu yang singkat. Paman Maramis, Rotinsulu, yang waktu itu adalah hukum besar di Maumbi membawa Maramis dan saudara-saudaranya ke Maumbi, kemudian mengasuh dan membesarkan mereka di sana. Maramis beserta kakak perempuannya dimasukkan ke Sekolah Melayu di Maumbi. Sekolah itu mengajar ilmu dasar seperti membaca dan menulis serta sedikit ilmu pengetahuan dan sejarah. Ini adalah satusatunya pendidikan resmi yang diterima Maramis dan kakak perempuannya karena perempuan pada saat itu diharapkan untuk

menikah dan mengasuh keluarga. Pada akhir abad 19 dan awal abad 20 terbagi banyak klan (walak) yang berada dalam proses ke arah satu unit geopolitik yang disebut Minahasa dalam suatu tatanan kolonial Hindia Belanda. Sejalan dengan hal ini, Hindia Belanda mengadakan perubahan birokrasi dengan mengangkat pejabat-pejabat tradisional sebagai pegawai pemerintah yang bergaji dan di bawah kuasa seorang residen. Setelah pindah ke Manado, Maramis mulai menulis opini di surat kabar setempat yang bernama Tjahaja Siang. Dalam artikel-artikelnya, ia menunjukkan pentingnya peranan ibu dalam keluarga, yakni kewajiban ibu untuk mengasuh dan menjaga kesehatan anggotaanggota keluarganya. Ibu juga yang memberi pendidikan awal kepada anak-anaknya. Menyadari wanita-wanita muda saat itu perlu dilengkapi dengan bekal untuk menjalani peranan mereka sebagai pengasuh keluarga, Maramis bersama beberapa orang mendirikan Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunannya (PIKAT) pada 8 Juli 1917. Tujuan organisasi ini adalah untuk mendidik kaum wanita yang tamat sekolah dasar dalam hal-hal rumah tangga, seperti memasak, menjahit, merawat bayi, dan pekerjaan tangan. Melalui kepemimpinan Maramis di dalam PIKAT, organisasi ini bertumbuh dengan dimulainya cabang-cabang di Minahasa, seperti di Maumbi, Tondano, dan Motoling. Cabangcabang di Jawa juga terbentuk oleh ibu-ibu di sana, seperti di Batavia, Bogor, Bandung, Cimahi, Magelang, dan Surabaya. Pada 2 Juni 1918, PIKAT membuka sekolah Manado. Maramis terus aktif dalam PIKAT sampai saat kematiannya pada 22 April 1924. Untuk menghargai peranannya dalam pengembangan keadaan wanita di Indonesia, Maria Walanda Maramis mendapat gelar Pahlawan Pergerakan Nasional dari pemerintah Indonesia pada 20 Mei 1969. (U1)


Luber

l

12 2 April 2014

Jadwal dan Metode Kampanye

U

NTUK lebih menertibkan dan memberi kenyamanan setiap peserta pemilu berkampanye, maka dibuatlah aturan tentang materi, jadwal, dan cara kampanye. Hal itu tertuang dalam UU No. 8/2013 tentang Pemilu, di antaranya termuat pada: Pasal 81 (1) Materi kampanye partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota meliputi visi, misi, dan program partai politik. (2) Materi kampanye perseorangan peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD meliputi visi, misi, dan program yang bersangkutan. Pasal 82 Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dilakukan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga di tempat umum; e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;

f. rapat umum; dan g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 83 (1) Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. (2) Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dan huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Pasal 84 Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (3), pelaksana, peserta, dan/atau petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih

peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih partai politik peserta pemilu tertentu; dan/atau d. memilih calon anggota DPD tertentu. Pasal 85 (1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye pemilu secara nasional diatur dengan peraturan KPU. (2) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR dan DPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 huruf f ditetapkan dengan keputusan KPU setelah KPU berkoordinasi dengan peserta pemilu. (3) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 huruf f ditetapkan dengan keputusan KPU provinsi setelah KPU provinsi berkoordinasi dengan peserta pemilu. (4) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 huruf f ditetapkan dengan keputusan KPU kabupaten/ kota setelah KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan peserta pemilu. (U3)


Jeda

l

13 2 April 2014

Pluralisme sebagai Kekuatan,

Bukan Bahan Adu Domba Bangsa Indonesia

SEMANGAT Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu Indonesia dengan tetap memberikan kesempatan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai potensi untuk kemajuan bangsa itu justru menjadi bahan adu domba hingga akhirnya bumi nusantara terpecah.

K

etua Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan tidak ada partai yang paling kuat komitmennya dibanding Partai NasDem yang menjunjung tinggi semangat pluralisme. “Menjadi satu kesatuan, harus menjadi satu tekad bagi Indonesia sepanjang masa. Jadi ini adalah satu sikap politik NasDem yang berkukuh tetap dalam semangat nasionalisme kebangsaan dan memperhatikan semua hak rakyat,” kata Surya Paloh. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melakukan pertemuan dengan masyarakat Tionghoa Sulawesi Selatan (Sulsel), antara lain yang tergabung dalam Perhimpunan Islam Tionghoa

Sulsel, Paguyuban Warga Tionghoa, dan Yayasan Budi Luhur Makassar. Surya menganggap pertemuannya dengan warga Tionghoa itu sebagai pertemuan yang luar biasa, bagaikan antarsaudara. “Kita sangat berterima kasih, mensyukuri, dan berbesar hati atas kehadiran kita sebagai anak-anak Indonesia. Inilah sebenarnya yang mempertemukan suasana batin, karena kita putra-putri Indonesia yang disebut Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya. Sebagai warga negara, sambung Surya, semuanya memiliki kewajiban dan hak dalam kaitannya dengan maju dan mundurnya bangsa. Bahkan dalam kesempatan ini Surya mengimbau warga Tionghoa agar tidak pelit dan hidup secara individualistik. “Itu tidak boleh terjadi,” kata dia. Namun, Surya menyayangkan masih adanya sikap diskriminatif dan perkataan berbau rasis kepada warga Tionghoa. “Kalau ada yang bilang kamu China dan lain sebagainya yang berbau rasis, kita harus kasihan sama orang yang berucap itu. Kita jangan marah karena orang itu tidak mengerti,” kata dia. Dalam pertemuan itu, Surya Paloh memberikan sumbangan Rp100 juta kepada Perhimpunan Islam Tionghoa Sulsel guna keperluan pem-

bangunan Masjid Cheng Ho di Sulsel. Hal senada dikatakan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimena Suharli. “Sekarang kalau kita melihat perayaan agama apa pun, Pak SBY itu selalu datang. Jadi, itu menyatakan kendati Pak SBY seorang muslim beliau tidak membeda-bedakan. Perayaan agama lain beliau selalu hadir,” kata Melani. Tak hanya pluralisme, Melani juga menegaskan bahwa partainya juga menghargai kesetaraan gender. Menurutnya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang duduk di pengurusan PD. Ia mencontohkan ketua Fraksi PD di DPR, wakil ketua MPR yang tak lain adalah dirinya, wakil ketua umum PD hingga wakil sekretaris jenderal PD juga dijabat oleh seorang perempuan. “Malah kami ingin pemberdayaan perempuan lebih meningkat lagi,” kata Melani. Terlebih penting lagi, Melani menegaskan PD tak pernah melindungi kader yang terlibat kasus korupsi. Bahkan, kata dia, kalau era sebelum SBY dulu, tidak pernah ada menteri aktif yang berurusan dengan hukum. “Siapa pun yang salah, meskipun saudara kita tidak lindungi,” kata Melani. (MI/U1)


Jeda

l

14 2 April 2014

Kampanye Hitam Diperlukan untuk Pendidikan Politik Bangsa

KAMPANYE hitam selama ini menjadi momok yang bahkan karena buruk dampaknya, pidana mengancam pelakunya. Padahal kampanye hitam alias black campaign tepat untuk mendidik masyarakat dalam politik. Selain untuk melihat sisi lain calon presiden, juga dapat mendewasakan masyarakat.

P

engamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus, mengatakan membuka sisi lain kandidat presiden harus dibudayakan. Supaya masyarakat dapat memilih berdasarkan penilaian segala sisi. “Black campaign itu positif dalam dunia politik, mestinya disikapi dewasa oleh semua pihak termasuk yang bersangkutan (Jokowi). Namun, harus berdasarkan

fakta dan data,” kata dosen Ilmu Komunikasi UPH, kemarin. Ia mengatakan kedewasaan masyarakat nantinya dapat dinilai jika memilih berdasarkan segala aspek, baik itu latar belakang, kemampuan, kinerja, dan kekurangan. Kemudian, tokoh politik di negara ini mesti menerima sisi kekurangan atau kesalahan yang dinilai oleh masyarakat. Jika sisi gelap atau kesalahan itu benar, kedewasaan tokoh yang bersangkutan mesti muncul dengan mengundurkan diri dari posisi apa yang akan diraih. “Jika para tokoh politik sadar atas kekurangannya, harus mengundurkan diri dari apa yang akan mereka raih,” ujar dia. Seperti kampanye hitam (black campaign), kata Emrus, jika didasarkan pada fakta seperti yang saat ini muncul di media televisi MNC Group (RCTI, MNCTV, dan Global TV). Isinya tepat dengan fakta yang dilakukan Jokowi saat kampanye gubernur dua tahun silam, maka itu sah

saja dalam dunia politik. “Bisa saja itu dilakukan oleh pihak yang memilih Jokowi pada Pemilukada DKI Jakarta dan tidak menghendaki meninggalkan Jakarta. Selain itu juga dapat dilakukan oleh kompetitornya. Namun, black campaign seperti itu merupakan informasi karena benar isi iklannya, itu akan tetap diingat meski tanpa diiklankan,” kata Emrus. Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo memaparkan iklan yang beredar dengan “Ku Tagih Janjimu” memang menyudutkan Jokowi. Namun, pihaknya menyerahkan kepada masyarakat untuk memutuskan hal itu. “Biarkan masyarakat yang menilainya,” kata Tjahjo Kumolo, saat dihubungi. Senanda dengan Tjahjo Kumolo, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait menegaskan PDIP dan Jokowi akan mengambil manfaat dari iklan tersebut. Karena setelah iklan itu tayang, elektabilitas Jokowi dan sambutan masyarakat semakin tinggi. “Belum ada rencana membawa iklan

(Kutagih Janjimu) ke langka hukum, kami fokus memenangkan pemilihan legislatif. Juga iklan itu menambah kedewasaan Pak Jokowi dalam menghadapi serangan politik. Kata Pak Jokowi ‘api jangan dibalas dengan api’, dan kami juga diuntungkan dengan iklan itu dengan naiknya elektabilitas dan sambutan masyarakat kepada Jokowi,” kata Maruarar. Hal itu menanggapi Iklan yang tayang di televisi di bawah naungan MNC Group, yaitu Global TV, MNCTV, dan RCTI. Iklan yang berjudul Kutagih Janjimu berisi penyataan dengan menampilkan tulisan “bus berkarat” dengan latar busway. Kemudian “Jakarta masih Korupsi” dengan latar Jokowi melamun dengan mengenakan baju kotak-kotak. Iklan yang berdurasi 23 detik itu diakhiri dengan cuplikan Jokowi saat berkampanye mengenakan baju kotakkotak didampingi Basuki Tjahaja Purnama mengatakan “Jokowi dan Ahok komit memperbaiki Jakarta 5 tahun.” (MI/U1)


Pernik Pemilu

l

15 2 April 2014

Waspadai Kekuatan yang Mampu Gembosi Suara Partai

JELANG Pemilihan Umum Legislatif 2014 yang tinggal sembilan hari bergulir, kekhawatiran akan terjadinya kecurangan kian menguat. Sejumlah persoalan berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mendulang suara dengan cara curang.

D

irektur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan kekhawatiran itu merupakan keniscayaan. Dalam sejarahnya, pergelaran lima tahunan itu tak pernah sepi dari manipulasi. Hingga kini pun potensi kecurangan itu masih kasatmata, salah satunya menyangkut daftar pemilih tetap (DPT). “Hingga kini tak ada yang tahu aslinya berapa. Dulu bilangnya 186 juta, sekarang 185 juta (185.822.507 pemilih). DPT adalah bom waktu yang siap meledak untuk menciptakan kekisruhan pemilu,” ujar Ray di Jakarta, kemarin. Potensi kecurangan lainnya ialah pada saat penghitungan dan rekapitulasi suara. “Termasuk pula penggunaan sistem informasi teknologi di KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk tabulasi su-

ara hasil coblosan. Warning soal dugaan kecurangan ini sudah kuat.” Senada dengan Ray, Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan DPT selalu menjadi pangkal kekisruhan pemilu. Ia mencurigai ada pihak-pihak yang sengaja membiarkan kekarut-marutan DPT berlarut-larut. Modus lainnya, kata Jeirry, ialah dengan mengutak-atik logistik pemilu. Misalnya, ketika pencetakan dan distribusi logistik seperti surat suara dan formulir penghitungan suara (C1), yang selama ini minim pengawasan, berlangsung. “Padahal, setiap perusahaan percetakan selalu mencetak kertas suara lebih. Nah, kelebihan formulir C1 ini dikemanakan? Bisa saja dimanfaatkan pihak yang memiliki akses ke KPU,” ujarnya. Proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota juga rawan. “Apabila ada pihak tertentu ingin menyalahgunakan kelebihan formulir C1, mereka tinggal mengganti kotak suara. Pengawasan untuk kotak suara juga sangat lemah.” Jeirry menambahkan kekhawatiran akan terjadinya kecurangan yang dilontarkan sejumlah parpol oposisi tidaklah mengada-ada.

Secara terpisah, Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menengarai pemilu akan diwarnai banyak kecurangan yang terstruktur dan masif. “Ada kekuatan yang mampu melakukan segala cara untuk melindungi kepentingannya. Kekuatan ini punya kemampuan menggembosi suara partai lain. Semacam operasi intelijen, mereka bekerja rapi dan terstruktur.” Menurut Hasto, matinya situs web KPU beberapa waktu lalu bukanlah kebetulan. Begitu pula soal kekarut-marutan DPT. “Juga skenario penaikan dana bansos dari Rp56 triliun menjadi Rp91 triliun,” kata dia. Ketua DPP Partai NasDem Akbar Faisal malah menilai kecurangan dan potensi kecurangan dalam pemilu kali ini sengaja dibiarkan. Ia memcontohkan kekisruhan DPT akibat ketidakberesan proyek KTP elektronik senilai Rp5,9 triliun. Ia juga menilai penyelenggara pemilu, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bak macan ompong ketika berhadapan dengan kekuatan besar. “Sampai 2.000 tahun, kisruh DPT ini tidak akan selesai. Negara ini sudah salah kelola dan Presiden tak bisa menjadi anutan,” ujarnya. (U3)


Geliat Anti Korupsi

l

16 2 April 2014

Melawan Kekuatan Politik Transaksional “JANGAN ada lagi transaksitransaksi politik yang membuat rakyat terjerumus dalam lingkaran yang menyesatkan. Politik harus jujur dan objektif. Sudah saatnya rakyat harus bisa menjadi pemilih cerdas untuk menatap masa depan yang lebih baik.”

H

al itu diungkapkan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Lampung nomor urut 9 daerah pemilihan 4 (Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat) dari Partai Golongan Karya (Golkar), Zainab. Konsultan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung ini mengatakan di era politik demokrasi seperti sekarang, suara rakyat memiliki peran strategis dalam menentukan arah pemerintahan. Dari suara rakyatlah, komposisi di kursi legislatif dan eksekutif bakal terbentuk. “Artinya, rakyat adalah penentu kekuasaan karena proses pemilihan dipilih secara langsung oleh rakyat. Jika dari awal rakyat sudah terjerat politik transaksional, ini akan menjadi bumerang bagi rakyat sendiri,” kata Zainab, akhir pekan lalu. Ia mencontohkan politik uang yang sering merebak pada saat pemilihan umum merupakan sebuah proses demokrasi yang menyimpang. Praktik semacam ini sudah seharusnya tidak terus-menerus terjadi di negeri ini. Jika politik transaksional sudah melekat dan menjadi budaya yang mengakar, sistem demokrasi akan berjalan tidak baik. “Hasilnya apa? rakyat tidak mempunyai nilai tawar untuk menuntut kualitas kinerja wakilnya di eksekutif maupun legislatif. Dampaknya, demokrasi akan berlangsung pincang tanpa mampu mengakomodasi suara dan aspirasi rakyat,” ujar ibu tiga orang anak ini. Pengurus di DPD Golkar Lampung ini menilai perlu sebuah pemikiran yang cerdas dari rakyat dalam setiap agenda proses pemilihan. Rakyat harus bisa menentukan setiap calon dengan melihat track record dan kualitasnya. Sudah saatnya, praktik-praktik politik transaksional harus dilawan. Jika terus dibiarkan, se-

lamanya bangsa ini akan terlilit sistem demokrasi yang tidak sesuai dengan koridornya. “Politik transaksional ini harus dilawan. Jangan hanya karena sejumlah uang, suara rakyat menjadi tergadai,” kata dia. Atas dasar itulah, kata Zainab, dirinya memutuskan untuk maju menjadi caleg. Langkah ini semata-mata sebagai ajang pembuktian kepada rakyat bahwa anggota Dewan yang dipilih atas dasar keikhlasan, ketulusan, dan objektivitas dapat lebih optimal dalam bekerja membawa aspirasi rakyat. “Saya ini perempuan dan punya nurani yang lebih peka. Tidak akan pernah saya mengecewakan konstituen yang telah memilih saya dengan jujur dan ikhlas,” ujarnya. Peran Perempuan Zainab menilai perempuan memiliki peran yang sangat besar, baik di dalam ruang privat seperti urusan keluarga maupun di ruang publik, terutama dalam bidang kenegaraan. Meskipun demikian, ia cukup menyayangkan hingga saat ini kiprah perempuan masih sering dianggap sebelah mata. Sebab itu, lanjut Zainab, dengan maju sebagai calon wakil rakyat, ia ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa bekerja bersama-sama dengan rakyat secara maksimal. “Ini salah satu alasan kenapa saya maju sebagai calon wakil rakyat. Saya ingin membuktikan perempuan juga bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan daerah ini,” kata dia. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung ini menambahkan ada lima program yang akan menjadi prioritasnya jika terpilih sebagai anggota legislatif di DPRD Provinsi Lampung. Pertama, optimalisasi pemberdayaan perempuan. Kemudian, mendorong peningkatan sarana dan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, peningkatan program pendidikan, dan kemajuan ekonomi di tingkat perdesaan. “Saya tidak akan main-main dengan suara rakyat. Kelima program ini akan secara konsisten saya kawal untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” ujar istri dari Ibnu Hajar ini. (U1) n Iyar Jarkasih

Zainab H.S. Lahir : Pertiwi, 5 April 1961 Agama : Islam Suami : Ibnu Hajar A.H. Pekerjaan: Konsultan AJB Bumiputera Bandar Lampung Anak : Tiga Pendidikan: 1. SD Negeri 1 Putihdoh 2. SMP Muhammadiyah Kotaagung 3. SMA Negeri 3 Bandar Lampung 4. FH Universitas Pasundan Bandung Organisasi: 1. Pengurus DPD Golkar Provinsi Lampung 2. Pengurus LSM Sekar Sewu 3. Anggota BKOW Tingkat Provinsi Lampung 4. Pengurus Pengajian Alhidayah Kegiatan yang pernah diikuti: Diklat dan Penyegaran Jurkamnas Partai Golkar 2014 Rakornas I Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu Pusat Partai Golkar 2014


VOTING, Edisi XXXVIII, 2 April - 9 April 2014