Page 1

16 Halaman l Edisi XXXVI/ 19 Maret - 26 Maret 2014

8 l Punya Kepekaan dan Kecerdasan Intelektual

T E R U J I T E P E R C AYA

Musimnya Tebar Janji Palsu GONG kampanye partai politik untuk Pemilu Legislatif 2014 telah berbunyi sejak Minggu (16/3). Masing-masing peserta pesta demokrasi, baik partai politik maupun caleg, mulai menebar janji-janji kampanye sebagai jaring suaranya.

N

amun, dari banyak pengalaman, janji kampanye itu mudah dilupakan. Sebab, pada setiap kesempatan bertemu konstituennya, caleg selalu berjanji dengan harapan yang sama. Saat duduk di kursi legislatif, janji yang telah diucapkan para caleg pun terlupakan. Dia asyik dengan banyak hal-hal baru yang dihadapi selain konstituennya. Lebih parah lagi, jika janji itu sengaja dibuatkan agar rakyat tak mengerti, tetapi tertarik untuk memilih si pemberi janji. Ada banyak janji itu, misalnya caleg DPRD kabupaten/kota menjanjikan akan menggratiskan biaya sekalh anak di daerah itu. Padahal,

sekolah gratis sudah diprogramkan Pemerintah Pusat dan tidak juga direalisasikan pemerintah daerah. “Sejauh yang saya lihat kampanye hanyalah ajang pencitraan politikus yang haus kekua-

saan. Kinerja apa yang sudah dilakukan lebih menunjukkan bukti nyata kualitas seseorang pemimpin,� ujar seorang warga Rajabasa, Bandar Lampung, Rofi. Ada juga cara yang digunakan caleg agar rakyat percaya dengan janjinya. Misalnya, dia ingin membangun suasana religius di suatu daerah konstituennya dengan membantu membelikan karpet sebuah masjid. Tapi, begitu dia tidak terpilih karena kurang suara dukungan, karpet yang telah disumbangkannya itu pun ditarik kembali. Padahal konstituen di daerah itu sudah memberi dukungan banyak kepadanya. Memang ada saja cara orang berkampanye, bak sales yang memiliki target penjualan. Apa pun cara dilakukan, walau itu harus membohongi, membodohi, atau bahkan menindas agar dagangannya laku. “Kau yang berjanji... kau yang mengingkari,� begitu laku para caleg yang digambarkan sebuah lagu Rhoma Irama. (U1)


Interupsi

l

2 19 Maret 2014

n Polling

688 Koalisi Antarpartai Majemuk Hasil survei peluang calon presiden dari partai Islam dalam pemilihan presiden tahun 2014. Lima partai ISlam memang harus berkoalisi dengan partai berbasis nasionalis lainnya.

indeks :

Tingkat Elektabilitas n PAN 9,7% n PPP 9,2% n PKB 6,2% n PKS 4,7% n PBB 4,4% Koalisi Partai Islam n Koalisi n Tidak perlu

26,2%

n Tidak tahu

28,4%

T E R U J I T E P E R C AYA

45%

GAGAS Adu Strategi Empat Kepala Daerah . . .

5

perempuan 10 Agenda Politik . .

7

ORATOR Pemuda Harus Berdaya . . .

9

PILAR

Metode Survei ini dilakukan di 29 provinsi dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Margin of error sebesar 3,1%.

PAN Siapkan Puluhan Jurkamnas Populer. . .

jeda Suara 9 Parpol bakal Hangus . . .

10

13

Sumber: Lembaga Political Communication (Polcomm) Institute 2014.

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, T E R U J I T E P E R C AYA Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST. CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).


Laporan Utama

l

3 19 Maret 2014

Semua Parpol Pelanggar Aturan Kampanye BEGITU kampanye terbuka dimulai, semua partai politik (parpol) peserta pemilu langsung menunjukkan caracara tidak benar. Ke-12 parpol itu melanggar aturan kampanye, terutama terkait pelibatan anak-anak dan politik transaksional.

Aturan kampanye rapat umum dikenal dengan kampanye terbuka diatur dalam UU Pemilu No. 8 Tahun 2012 dan PKPU No. 17 Tahun 2013. Sejumlah poin yang dilarang, yaitu mempersoalkan asas negara, menyerang peserta pemilu yang lain, dan pelanggaran pidana berupa menghina seseorang, menghasut, dan menyudutkan suku, agama, dan ras tertentu.

“Semua partai politik di semua provinsi tempat dilaksanakannya kampanye terbuka, kami lihat kehadiran anak-anak. Ada yang sepertinya direncanakan, ada yang tidak terorganisasi,” kata Ketua Bawaslu Muhammad. Menyikapi hal ini, kata dia, Bawaslu sudah memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar 12 parpol diberikan sanksi administrasi. “Wujudnya parpol itu tidak diperkenankan untuk melakukan kampanye di jadwal berikutnya jika parpol tersebut diberikan sanksi hari ini.” “Pelanggaran administrasi jika dilakukan terus berulang, sudah diperingatkan tetapi melanggar lagi, bisa dikenakan pasal pidana yang sanksi terberatnya adalah diskualifikasi sebagai peserta pemilu,” ujar dia.

Transaksional Ada lagi cara paprol dalam melakukan kampanye, yakni dengan transaksional. Hari pertama Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), di Parkir Timur Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin, dinodai oleh aksi bagi-bagi uang oleh sejumlah calon anggota legislatif (caleg) kepada para simpatisan. Bagi-bagi uang yang berlangsung secara terang-terangan itu terjadi saat ratusan kader partai tersebut tengah asyik berjoget mengikuti alunan musik dangdut. Joget mendadak berhenti saat beberapa caleg menyebarkan uang dari atas panggung. Uang yang disebar itu berupa pecahan Rp50 ribu dan Rp5.000. Keruan para kader itu langsung berebut untuk mendapatkan uang yang disebar-sebar para caleg itu. Sejumlah kader

partai tersebut bahkan sempat bersitegang saat bersenggolan saat berebutan uang. Merasa khawatir akan terjadi kericuhan, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Arya Sinulingga langsung menegur Gatot Sutantra, salah satu caleg yang sebar-sebar uang itu. Saat mendapat teguran, Gatot justru menjadi emosi. “Cara menegurnya itu sangat kasar dan tidak sopan,” kata dia. Saat akan masuk arena kampanye, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo sempat menyaksikan ketegangan di antara dua kadernya tersebut. Melihat gelagat situasi yang tidak enak itu, ia bergegas naik ke panggung dan langsung berorasi di hadapan ratusan kader partai. Di sisi lain, Partai NasDem melarang para calon wakil rakyat memberikan janji pemberian materi bila nanti terpilih menjadi anggota DPR atau DPRD. “Partai NasDem sejak awal melarang para calegnya melakukan politik uang, yaitu memberikan uang kepada masyarakat atau politik transaksional, yaitu menjanjikan pemberian materi dalam bentuk apa pun bila terpilih nanti,” kata Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM Taufik Basari, kemarin. (U1)


Laporan Utama

l

4 19 Maret 2014

Bukan Janji, Melainkan Program

UNTUK menarik simpati para konstituennya, partai pun mengumbar janji-janjinya. Namun, parpol berkilah hal itu bukanlah janji, melainkan program kerja jika mereka menang dalam Pemilu 2014.

S

eperti Partai NasDem meluncurkan program untuk menjaga nilai-nilai Islam di Aceh. Komitmen itu dilakukan secara simbolis dengan penyerahan mazhab Alquran dari Ketua DPW Aceh Partai NasDem Zaini Djalil kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Dalam kampanye terbuka, Partai NasDem mengumumkan 10 program prioritas perubahan jika NasDem menjadi pemenang pada pemilu legislatif April mendatang. Sekjen Rio Patrice Capella menyampaikan 10 program prioritas untuk Indonesia 2014—2019 antara lain subsidi untuk rakyat miskin Rp1 juta/kepala keluarga/keluarga setiap bulan selama lima tahun.

Program lainnya menyediakan pupuk dan alatalat pertanian yang semurah-murahnya, memberi subsidi pertanian selama lima tahun, serta menaikkan gaji PNS, TNI, Polri secara bertahap dan terusmenerus dalam kurun waktu lima tahun sehingga memberikan rasa bangga dan produktivitas yang optimal. Kemudian, menggratiskan biaya pendidikan sejak sekolah dasar (SD) sampai perguruan tinggi negeri (PTN) selama lima tahun, menyediakan beasiswa ke dalam dan luar negeri untuk 100 ribu lulusan SMA di seluruh Indonesia selama lima tahun, serta membangun kembali bidang pertahanan dan keamanan agar menjadi salah satu yang terkuat di Asia untuk melindungi rakyat dan menjaga NKRI. Selanjutnya, membangun infrastruktur jaringan listrik dan air bersih di perdesaan di seluruh Indonesia selama lima tahun, menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun, dan meningkatkan fasilitas puskesmas untuk pelayanan rawat inap gratis di seluruh kecamatan di Indonesia selama lima tahun.

Namun, penyampaian program itu ada juga yang dilakukan dengan cara kotor. Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang mengirimkan surat pribadi kepada guru. Surat berbunyi, pada awal kalimat, tertera tulisan, ‘Semoga surat pribadi ini menjumpai Anda dalam suasana yang baik serta dalam kondisi yang sehat dan sejahtera. Surat pribadi ini saya kirim untuk memohon doa dan restu Anda’. Kemudian di paragraf kedua bertuliskan, ‘Jika diizinkan oleh Allah swt., saya akan maju sebagai calon presiden RI pada Pemilu 2014 yang akan datang’. Janjinya, bila nantinya Ical, begitu Aburizal disapa, terpilih menjadi presiden akan bekerja sungguh-sungguh untuk meningkatkan nasib guru atau tenaga pendidik, petani, nelayan, pegawai, pekerja, serta beberapa aktivitas lainnya. Sebelumnya, Kepala SMA Pembangunan 4 Playen, Gunungkidul, Sarono, mengatakan surat Ical itu berisi permohonan doa restu dan permintaan dukungan terhadap ARB yang akan maju dalam Pilpres 2014. (MI/U1)


Gagas

l

5 19 Maret 2014

Adu Strategi Empat Kepala Daerah

S

EMARAK pesta demokrasi di Bumi Ruwa Jurai mulai menggema dari pelosok daerah hingga perkotaan, mulai dari pemilih pemula hingga pemilih lansia dan disabilitas. Mulai dari pengangguran hingga pekerja kantoran, semua turut serta memperbincangkan agenda yang berlangsung lima tahunan sekali. Masing-masing mulai memantapkan pilihan untuk mendukung salah satu kontestan yang berkompetisi dalam pesta demokrasi di Provinsi Lampung. Pada 9 April mendatang, KPU Provinsi Lampung menetapkan jadwal pilgub dilaksanakan serentak dengan pemilihan DPD, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota. Dengan demikian, para pemilih diberikan tugas yang berat oleh penyelenggara, dalam hal ini untuk membantu KPU secara bersamasama dalam rangka menyukseskan agenda demokrasi di bumi Lampung. Terlebih, setiap kandidat legislator kabupaten/kota merupakan orang-orang yang cenderung berasal dari lingkungan tempat tinggalnya sehingga para pemilih dapat secara langsung memantapkan pilihan dengan mengamati pergaulan hidup sehari-hari kandidat bersama masyarakat, mulai dari sebelum pencalonan hingga hari H pemilihan. Paradigma yang berkembang di masyarakat bukan melulu soal memberi sembako atau uang semata setiap kandidat terhadap para pemilik suara, melainkan gagasan dan kontribusi apa yang sudah dilakukan oleh kontestan demokrasi. Tentu langkah ini akan lebih bermanfaat dalam rangka menentukan hasil suara kontestan demokrasi yang akan menjadi wakil rakyat selama lima tahun mendatang melalui hasil voting yang dilaksanakan pada 9 April mendatang. Selanjutnya, dalam pemilu tersebut, yang menarik perhatian kita ialah turut sertanya empat kepala

Oksi Juniardi Ketua PK KNPI Jatiagung Lampung Selatan, Alumnus Komunikasi Islam IAIN Raden Intan Lampung

daerah kabupaten/kota yang masih menjabat. Kita ketahui bahwa dalam pilgub ini terdapat empat kontestan yang sebelumnya pada awal pendaftaran ada lima kontestan. Namun, seiring perkembangan pilgub yang sempat mengalami ketidakjelasan dalam penyelenggaraan, maka calon yang berasal dari jalur independen pun mengundurkan diri dalam kemeriahan pesta pemilihan gubernur sehingga menyisakan empat kontestan. Yang menjadi tambah menarik ialah masing-masing kontestan berdampingan dengan empat kepala daerah kabupaten/kota.

Pertama, nomor urut 1, Berlian Tihang-Mukhlis Basri (Berlianmu), merupakan pasangan yang diusung oleh PDIP, PKB, PPP, dan PKPI. Keduanya sedang duduk sebagai Sekprov Lampung dan Bupati Lampung Barat, dengan pengalaman menjabat dua periode bupati Lampung Barat secara tidak langsung akan menjadi nilai tambah bagi Mukhlis yang juga ketua DPC PDIP Lampung Barat. Kedua, nomor urut 2, Ridho Ficardho-Bachtiar Basri (RidhoBachtiar). Kontestan yang diusung partai berlambang bintang mercy besutan Presiden SBY itu merupakan Ketua PD Lampung yang juga bagian dari pemilik Sugar Group, sedangkan wakilnya adalah bupati Tulangbawang Barat. Ketiga, nomor urut 3, Herman H.N.-Zainuddin Hasan (Man-Za), sosok wali kota Bandar Lampung ini sempat diisukan akan diusung oleh PDIP dalam pencalonan gubernur, sebagaimana ia menjadi wali kota dengan berkoalisi bersama PAN. Ternyata rekomendasi partai berlambang banteng itu tidak merekomendasikannya sehingga mencari perahu lain yang berada di bawah kepemimpinan Hatta Rajasa, dengan dibantu beberapa partai yang tak lulus verifikasi untuk memenuhi kekurangan dukungan minimal partai dapat mengusung calon sendiri. Sementara yang menjadi wakilnya adalah adik kandung dari Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang juga ketua DPP PAN. Keempat, nomor urut 4,

Alzier Dianis Thabranie-Lukman Hakim (Aman). Pasangan ini didukung oleh partai berlambang pohon beringin dan partai besutan Wiranto yang juga maju sebagai capes dari Partai Hanura. Ini ketiga kalinya Alzier dalam kompetisi Pemilihan Gubernur Lampung. Beliau merupakan ketua DPD Golkar Lampung dan juga seorang pengusaha yang pernah menjabat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung, sedangkan Lukman Hakim, wali kota Metro dua periode, menjadi pasangan yang cukup potensial untuk diperhitungkan oleh kontestan lain. Dengan demikian, dalam pemilihan gubernur ini tidak hanya kompetisi partai politik serta tim sukses dalam meracik strategi pemenangan semata. Lebih dari itu, sosok kepemimpinan masing-masing kontestan di daerahnya pun ikut menentukan hasil suara 9 April mendatang, siapa yang akan memimpin Lampung ke depan. Karena masing-masing kontestan memiliki basis di daerah kepemimpinannya, terlebih bila masyarakat yang berada di bawah kepemimpinannya merasa puas dengan program serta layanan publik yang diberikan. Tidak menutup kemungkinan masyarakat akan bergerak membantu untuk memberikan dukungan dan hak suaranya dengan mengajak sanak saudara serta lingkungan tempat tinggal untuk mengantarkannya menjadi pemimpin Lampung lima tahun ke depan, sekalipun tidak bergabung menjadi tim sukses. Akhirnya, semoga siapa pun yang terpilih dalam pemilihan gubernur pada 9 April mendatang dapat membawa provinsi ini menjadi lebih baik dan lebih maju dalam segala bidang. Selain itu, para kontestan dapat menjalankan mandat rakyat dengan penuh tanggung jawab dan amanah sehingga tidak menimbulkan penyesalan dalam diri masyarakat di kemudian hari bagi yang telah mendukung dan mengantarkannya memimpin Provinsi Lampung lima tahun ke depan. n


Perempuan

l

6 19 Maret 2014

Optimalkan

Pengawasadan Implementasi Hukum

C

ALON anggota DPR nomor urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB) daerah pemilihan (DP) Lampung 1, Nur Aida, mengaku inti alasan menjadi calon DPR ingin mengoptimalkan pengawasan atas implementasi hukum. Secara umum visi dan misinya sama seperti PBB, menjunjung tinggi syariat Islam untuk Indonesia kuat berdasarkan tatanan negara yang kokoh, berkeadilan, bersih dari korupsi, dan sejahtera. Menurut mantan Ketua Korps HMI-Wati Komisariat Universitas Islam Jakarta ini, latar belakang pendidikan hukum perdata di Universitas Islam Jakarta dan kriminologi di Universitas Indonesia menjadi bekal menjadi anggota DPR nantinya. Jika terpilih, kata Nur, ia akan menekankan pada fungsi pengawasan yang dimiliki DPR. Dengan fungsi pengawasan dapat mengevaluasi implementasi hukum di semua lembaga penegakan hukum. “Hukum yang harusnya bisa mencegah dan menindak tidak berjalan dengan bukti tindak kriminal dan korupsi masih subur. Namun, hukum kita sudah baik, tinggal implementasinya juga pengawasan lembaga legislatif yang maksimal. Yang itu belum dilakukan anggota legislatif saat ini,” kata Ketua DPP PBB Bidang Sosial itu. Nantinya, calon anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung I yang meliputi Bandar Lampung, Metro, Lampung Barat, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, dan Pringsewu akan memilih untuk menjadi anggota Komisi III. Alasannya, Nur menambahkan komisi itu dapat mewujudkan tujuannya dalam penegakan hukum. Karena dengan mengawasi kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Hukum Nasional, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, Setjen Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, juga Badan Narkotika Nasional (BNN), dapat mengevaluasi hukum di tingkatan pelaksana. “Hukum yang berisi norma dan moral yang harus bisa memaksa untuk ditaati. Jika itu berjalan, tatanan pemerintahan dan tatanan masyarakat terbentuk ideal,” kata mantan mahasiswa FISIP UI Jurusan Kriminologi itu. Sebelum menutup pendapatnya, kata Nur, selaku caleg berasal dari kaum perempuan dengan memperjuangkan keadilan perempuan melalui hukum. Supaya keamanan perempuan dapat terwujud dan tidak ada lagi tindakan melanggar hukum kepada perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan kaum perempuan yang banyak terjadi, menurutnya, akibat hukum belum membela secara penuh. “Perempuan harus dilindungi melalui penegakan hukum yang berkeadilan,” ujarnya. (MI/U1)


Perempuan

l

7 19 Maret 2014

10 Agenda Politik Caleg Perempuan Jelang Pemilu MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang No. 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD Daerah, dan DPRD Pasal 8 Ayat (2) huruf e, Pasal 55, Penjelasan Pasal 56 Ayat (2), dan Pasal 215 huruf b yang mengatur keterwakilan perempuan.

D

alam putusannya, MK memprioritaskan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif dengan membatalkan sejumlah kata dan frasa dalam kedua pasal tersebut yang diberlakukan pada Pemilu 2019 mendatang. Permohonan ini diajukan oleh gabungan organisasi dan aktivis perempuan. Pemohon menilai bahwa Pasal 8 Ayat (2) huruf e, Pasal 55, Penjelasan Pasal 56 Ayat (2), dan Pasal 215 huruf b yang diujikan mengandung ketidakpastian hukum dan memunculkan penafsiran yang berbeda dan mengakibatkan tertutupnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan, struktur kekuasaan, proses pengambilan keputusan, dan dalam perumusan kebijakan. Pemohon mendalilkan bahwa dalam pasal-pasal yang diujikan tersebut terdapat frasa yang tidak tegas, yakni frasa “menyertakan”, “memuat”, “mempertimbangkan”. MK membatalkan kata “atau” dan frasa “tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya” dalam Penjelasan 56 Ayat (2) sehingga Penjelasan Pasal 56 Ayat (2) UU Pemilu Legislatif menjadi berbunyi, “Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau, dan/atau 3 dan demikian seterusnya.” Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang dibacakan oleh hakim konstitusi Maria Farida mengatakan frasa “mempertimbangan keterwakilan perempuan” memiliki ruang politis yang lebih determinan dibandingkan dengan asas kepastian hukum dalam maksud responsif gender. “Hal ini menunjukkan adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan tidak cukup untuk memastikan tegaknya hak konstitusional perempuan,” kata Maria saar membacakan pertimbangan. Menurut MK, kata “atau” dalam Penjelasan Pasal 56 Ayat (2) dapat dimaknai setiap 3 orang bakal calon hanya terdapat 1 perempuan, tidak dimungkinkan 2 atau 3 perempuan secara berurutan. Terlebih, adanya frasa “tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya” semakin memperjelas pesan

pembentuk undang-undang kepada parpol peserta pemilu untuk tidak menempatkan 1 orang perempuan pada urutan terakhir. ”Jadi dimungkinkan 1 perempuan ditempatkan pada urutan pertama atau kedua dalam setiap 3 bakal calon. Namun, putusan ini berlaku ke depan dan tidak berlaku untuk susunan daftar calon anggota lembaga perwakilan dalam Pemilu 2014,” ujar Maria Farida Indrati saat membacakan pertimbangan putusan. Mulai 2019 Pemberlakuan putusan MK tersebut dimulai pada Pemilu 2019 dan tidak berlaku pada penyelenggaraan Pemilu 2014 yang tinggal menghitung hari. Dengan putusan ini, caleg-caleg perempuan bisa menempati nomor urut teratas (nomor 1, 2, 3 dst.) dalam urutan kolom caleg di partai. Selain itu, jika ada perolehan suara yang sama

antara caleg perempuan dengan caleg laki-laki, yang lebih diprioritaskan untuk menang adalah caleg perempuan. Salah satu dari pemohon Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Ratna Batara Munti mengatakan bahwa negara harus memperlakukan khusus keistimewaan perempuan untuk mempercepat kesetaraan. “Hari ini MK melihat dan memaknai UUD 1945 Pasal 28 h Ayat (1). Dengan putusan ini Undang-Undang Pemilu itu bisa diperkuat kemabali frasanya. Frasa mempertimbangkan itu harus dimaknai mengutamakan khususnya bagi perempuan,” ujar Ratna saat ditemui setelah persidangan. Dalam pelaksanaanya nanti, kata Ratna, caleg perempuan itu tidak hanya ditempatkan satu di anatara caleg laki-laki, tetapi bisa ditempatkan secara berturut –turut dari nomor urut teratas atau bahkan seluruhnya diisi oleh perempuan. (MI/U1)


Orator

l

8 19 Maret 2014

Punya Kepekaan dan Kecerdasan Intelektual

C

ALON anggota legislatif terpilih tidak cukup hanya memahami dan melaksanakan fungsi legislasi, bujeting, dan pengawasan, tetapi juga harus memiliki kepekaan dan kecerdasan intelektual menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. “Caleg harus memiliki ide-ide perubahan, salah satunya mendorong perbaikan sistem penyusunan anggaran di DPR yang menutup peluang untuk dikorupsi,” ujar Conie Sema, salah seorang caleg DPRD Provinsi Lampung dari Partai Gerindra, dengan nomor urut 8 dari daerah pemilihan Lampung Timur. Menurut Conie, kecerdasan intelektual yang perlu dimiliki seorang legislator mencakup tiga aspek, yakni kemampuan memecahkan masalah, kemampuan verbal yang baik, dan kemampuan praktis yang baik. Selain itu, dibutuhkan juga kecerdasan emosional dan spiritual. Muaranya ke satu titik, yakni sikap moral yang jelas. “Sehingga ada keberanian substansial selaku pengemban amanat rakyat, menghadapi segala risiko politik di parlemen.” “Sikap seperti itu sangat ditentukan dari proses perjalanan intelektual seseorang. Komitmen dalam bentuk apa pun, ditentukan sejauh mana kualitas intelektual yang kita miliki. Termasuk untuk tidak mencuri atau korupsi,” kata Conie. Persoalan korupsi, menurut Conie, tergantung kepada sistem dan mekanisme yang ada. Kemudian manusianya sebagai pelaksana sistem tersebut. Karena, lanjut Conie, korupsi tidak hanya terjadi di lembaga legislatif, tetapi juga di eksekutif dan yudikatif. “Artinya sistem yang baik pun akan tergantung dengan moralitas manusianya,” ujarnya. “Hukum harus ditegakkan secara benar. Harus ada pencegahan dan penindakan yang membuat efek jera,” kata dia lagi. Conie berharap Pemilu 2014 ini lebih banyak menghasilkan orang-orang baik yang duduk di parlemen. “Kalau persentasenya lebih banyak orang baik, jujur, dan bersih, serta memiliki komitmen kerakyatan, mudah-mudahan lembaga ini akan lebih representatif dan dipercaya rakyat.” Menyoroti masalah tingginya angkah kemiskinan, menurut Conie, parlemen harus didorong mengupayakan solusi politik atas kesenjangan ekonomi. Dari data yang ada saat ini, rasio gini kesenjangan ekonomi tersebut sudah mencapai 0,41. Artinya 1% orang Indonesia menguasai 40% kekayaan nasional. “Angka kesenjangan orang kaya dan orang miskin itu terus melonjak. Angka itu semakin memperjelas, bahwa ada 40% distribusi kekayaan negeri ini dikuasai orang kaya,” ujar Conie.

6 Program Aksi Partai Gerindra memiliki platform program, dengan enam program aksi sangat jelas. Di antaranya membangun ekonomi kerakyatan dengan memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran pembangunan yang berpihak kepada rakyat kecil. “Dari mulai petani, nelayan, buruh, industri kecil dan menengah, pedagang tradisional, dan pedagang kecil lainnya,” paparnya. “Untuk mengatasi kesenjangan itu, partai kami memiliki program membangun kedaulatan pangan. Mencetak 2 juta hektare lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan, antara lain beras, jagung, sagu, dan kedelai, dan tebu yang dapat mempekerjakan lebih 12 juta orang.” Selain itu, program membangun infrastruktur untuk rakyat melalui delapan program aksi, di antaranya jalan, jembatan, dan irigasi desa dan pesisir; listrik dan air bersih desa; koperasi dan pasar desa; klinik dan rumah sehat desa; dan pendidikan di desa lokasi terpencil; serta sistem informasi desa, dan penguatan aparatur desa. Masalah pendidikan dan kesehatan, menurut Conie, masyarakat harus memperoleh aksesibilitas seluas-luasnya untuk mendapatkan hakhak pendidikan yang baik dan berkualitas, serta pelayanan kesehatan yang layak dan manusiawi. Ia juga banyak menyoroti penegakan undang-undang lingkungan atas pelanggaran lingkungan, konversi lahan yang adil untuk masyarakat, kesetaraan gender, persoalan kriminalitas, serta konflik sosial dan budaya di Lampung. “Kondisi keberagaman budaya yang dimiliki Lampung, harusnya menjadi kekuatan pluralisme untuk membangun dan memajukan daerah,” kata Conie. Conie Sema memiliki latar belakang wartawan. Terakhir bekerja sebagai koresponden RCTI wilayah Lampung (1995—2009). Profesi jurnalis digelutinya sejak masa mahasiswa, sebagai reporter penerbitan kampus sampai ke media harian umum. Pengalaman puluhan tahun sebagai jurnalis itu membuatnya sangat akrab dengan berbagai persoalan di masyarakat. Setelah berhenti dari profesi wartawan, bapak tiga anak ini menggeluti dunia wirausaha. Conie optimistis apabila hasil pemilu nanti ia dipercaya masyarakat duduk di parlemen, akan menjadi momentum menjawab ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja DPR. “Meluasnya ketidakpuasan rakyat terhadap perilaku anggota Dewan merupakan harapan baru bagi saya dan kawan-kawan yang sepaham dan satu visi perjuangan, untuk mempropagandakan aksi perubahan. Menuju Indonesia raya yang bersih, kuat, dan bermartabat,” kata dia. (U1)

Conie Sema Kelahiran : Palembang, 24 April 1965 Pekerjaan : Wiraswasta Istri : Bisri Merduani Anak: 1. Sema Milenium Duaribu 2. Sema Gigaramadan 3. Sema Epik Revolka Caleg : DP : Partai : Raya Nomor Urut:

DPRD Provinsi Lampung Lampung 8 (Lampung Timur) Par tai Gerakan Indonesia (Gerindra) 8 (Delapan)


Orator

l

9 19 Maret 2014

Pemuda Harus Berdaya B

AGI kalangan pers dan politikus daerah ini, nama Alhuda Muhajirin memang tak asing lagi. Selama 26 tahun, sejak 1987 hingga 2013, ia aktif menjadi wartawan Lampung Post. Ketika pemilu pertama di era reformasi, ia terpilih menjadi anggota DPRD Tulangbawang hingga 2004. Kini, pada Pemilu Legislatif 2014, putra H. Akbar Musa Achmad, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Lampung seangkatan K.H. Arief Mahya, itu kembali mencalonkan diri untuk DPRD Provinsi Lampung lewat Partai Hanura dari daerah pemilihan 2 Lampung Selatan dengan nomor urut 5. Untuk mewujudkan harapannya, Alhuda Muhajirin rajin blusukan ke pelosok Lampung Selatan. Hampir semua tempat di daerah ini sangat menarik perhatiannya. Misalnya, Dusun Budidaya Suak, Pasirsakti, Sukarandeg, Neglasari, Pematangpasir, Tanjungheran, Penengahan, Jatimulyo, Karanganyar, Palembapang, Banding, Katibung, Candipuro, Way Panji, Sutani, Bumidaya, Karangmekar, Sukapura, dan lain-lain. Di setiap tempat, ia selalu berkomunikasi dengan masyarakatnya. Baginya, dunia pers dan politik mempunyai kesamaan, yakni sama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat. “Saya ingin menyatukan jiwa kewartawanan saya dengan jiwa politik yang ada. Makanya, saya terjun ke politik lagi,” kata Alhuda Muhajirin kepada Fathul Mu’in dari Lampung Post, Senin (17/3) sore, di Bandar Lampung. Berikut petikan wawancara dengan wartawan senior ini. Apa yang mendorong Anda kembali terjun ke dunia politik? Banyak hal, salah satunya ingin bermanfaat untuk banyak orang, terutama di daerah pemilihan saya, Lampung Selatan. Saya melihat banyak potensi di kabupaten itu belum tergarap. Sejumlah perusahaan besar berada di Lampung Selatan, tetapi kenapa jalan banyak rusak, lahan pertaniannya subur, potensi perikanan darat dan lautnya bagus, dan di Lampung Selatan terdapat pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Yang jadi pertanyaan saya kenapa semua potensi itu belum mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu buktinya, banyak warga Lampung Selatan yang mencari kerja ke Tangerang dan sekitarnya, bahkan ke luar negeri menjadi TKI. Apa yang salah dari semua itu? Apakah SDM-nya memang lemah atau ada faktor lain yang menjadi penyebabnya. Padahal, Lampung Selatan secara geografis sangat strategis, dekat ke Jakarta dan dekat juga ke

ibu kota Provinsi Lampung. Menurut Anda apa penyebabnya? Dari pengamatan dan dialog saya dengan sebagian masyarakat, banyak remaja tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Selain karena keterbatasan informasi yang mereka terima, juga karena keterbatasan ekonomi orang tua.

Seandainya saya terpilih, saya akan mendorong pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memberdayakan masyarakat, terutama kaum mudanya, supaya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebab, saya sangat percaya pendidikan bisa mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik. Bagi yang putus sekolah, saya akan mendorong pemerintah membekali mereka keahlian dan keterampilan sehingga jangan ada lagi warga Lampung Selatan kerja ke Tangerang, bahkan ke luar negeri menjadi TKI. Mengapa Anda memilih Partai Hanura? Karena komitmennya “Bersih, Peduli, Tegas”. Tanpa kejujuran, kepedulian, dan ketegasan, sebagus apa pun program sulit diwujudkan. Saya juga melihat sosok Pak Wiranto yang sederhana dan senang blusukan ke daerah-daerah. Menurut Anda, bagaimana kualitas pemilu tahun ini? Saya kira, sepanjang dilaksanakan dengan jujur dan adil, setiap pemilu pasti berkualitas dan bisa menghasilkan wakil rakyat yang baik. Saya juga mengimbau warga Lampung Selatan jangan salah memilih, hanya karena paket sembako atau uang nasib kita selama 5 tahun tergadai. Belajarlah dari yang sudah-sudah. n


Pilar

l

10 19 Maret 2014

PAN Siapkan Puluhan Jurkamnas Populer

P

ARTAI Amanat Nasional (PAN) mempunyai modal puluhan sosok populer yang akan diterjunkan menjadi juru kampanye nasional (jurkamnas) dalam kampanye pemilu legislatif. Mereka adalah tokoh partai yang saat ini menjabat menteri dan pimpinan di DPR. Juga para artis yang menjadi calon legislator dari partai berlambang matahari. Menurut Ketua Harian Komite Pemenangan Pemilu Nasional PAN Jon Cik Muhammad, ada 80 orang jurkamnas. Misalnya sejumlah artis yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif melalui PAN, antara lain Anang Hermansyah, Desy Ratnasari, Devy Permata Sari, Marissa Haque, Ikang Fawzi, Primus Yustisio, Eko Patrio, dan Dwiki Darmawan. Jon Cik enggan menyebut berapa biaya yang digelontorkan untuk menerjunkan 80 juru kampanye ke daerah-daerah. Ia hanya mengatakan partai cuma menanggung tiket pesawat para caleg dan menyediakan hotel bila harus menginap. “Yang pasti sebagian besar dana dari mereka sendiri karena mereka juga ada kewajiban berkampanye,” kata Jon Cik. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Dewan Pengurus Pusat PAN Amien Rais, kata dia, juga akan ikut

berkampanye keliling nusantara. Namun, PAN juga tak lupa menjajaki koalisi dengan semua partai politik peserta Pemilu 2014. Ketua Umum PAN Hatta Rajasa mengatakan PAN sedang menjalin komunikasi dengan semua partai. Misalnya dengan PDIP dan partai lainnya. Ia mengaku tidak condong pada partai tertentu, seperti partai nasionalis atau partai agamais. Menurut dia, sekarang bukan masanya mengotak-ngotakkan partai. “Jangan lagi dibedakan,” kata dia. Menteri Koordinator Perekonomian ini mengatakan saat ini tengah berkonsetrasi pada pemenangan pemilu legislatif. Namun, tetap ada upaya berkomunikasi dengan partai politik. Dia mengatakan hubungannya dengan tokohtokoh partai sangat baik. Misalnya dengan Joko Widodo, gubernur DKI Jakarta, yang menduduki peringkat atas dalam setiap survei calon presiden. “Hubungan saya dengan Jokowi baik,” katanya. Arah Pembangunan Partai berlogo matahari itu didorong membuat gebrakan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. PAN diminta memperjelas arah pembangunan nasional dengan visi dan misi yang jelas, autentik,

dan jujur. Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Maarif mengaku sekarang ini dirinya bukan lagi merupakan bagian dari PAN. Dia menyatakan banyak kekecewaan yang terjadi di masyarakat terkait kinerja partai politik (parpol) di Indonesia. Tak terkecuali, warga Muhammadiyah, yang notabene merupakan pendukung utama partai berlambang matahari terbit tersebut. Di mata Buya Syafi’i, kondisi menjadi kian rumit mengingat di Indonesia tak ada satu pun partai yang benar-benar ideal. Konsekuensinya, rakyat, termasuk warga Muhammadiyah, menyuarakan pilihannya dalam pemilihan umum (pemilu) hanya karena diwajibkan undang-undang dan parpol adalah instrumen demokrasi. “Minimal (PAN) menjadi yang pincang di antara yang lumpuh itu dan masih layak dipilih.” Ia mengakui sempitnya waktu menjelang pemilu legislatif digelar 9 April mendatang. Artinya, tak banyak waktu yang dimiliki PAN untuk menunjukkan perbedaannya dengan parpol lainnya kepada masyarakat. Karena itu, Buya Syafi’i menilai PAN harus berani membuat sesuatu yang bisa menggebrak politik nasional. (U1)


Jejak

l

11 19 Maret 2014

W.R. Soepratman

Menyatukan Indonesia dengan Lagu SEBAGAI lagu kebangsaan, Indonesia Raya dipelajari sejak sekolah dasar hingga lanjut. Sebab, lagu itulah yang menjadi pemersatu nusantara. Namun, tak banyak yang tahu sosok penggubah lagu yang mulai dikumandangkan pada Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 itu.

D

ia adalah W.R. Soepratman atau Wage Rudolf Soepratman. Dia dilahirkan pada 9 Maret 1903, tepatnya Senin Wage, di Jatinegara, Jakarta. Tapi ada pula versi yang menyebutkan kelahirannya adalah tanggal 19 Maret. Ia adalah anak dari seorang sersan di Batalion VIII yang bernama Senen. W.R. Soepratman adalah tujuh bersaudara. Salah satu kakaknya yang juga ikut menorehkan sejarah kesuksesan beliau adalah Roekijem yang bersuamikan seorang Belanda yang bernama Willem van Eldik. Ketika W.R. Soepratman berumur 11 tahun, ia ikut kakaknya Roekijem yang berdomisili di Makassar. Soepratman kemudian disekolahkan oleh kakak iparnya. Soepratman kemudian mendalami bahasa Belanda selama 3 tahun yang berlanjut ke Normaalschool. Pada 1923, yaitu ketika W.R. Soepratman telah menamatkan pendidikannya, ia lalu menjadi guru di Sekolah Angka 2. Pada 1925, ijazah Klein Ambtenaar miliknya keluar. Setelah keluar dari guru di Sekolah Angka 2, W.R. Soepratman kemudian bekerja di sebuah perusahaan dagang di Ujungpandang. Ia kemudian beralih profesi menjadi wartawan surat kabar Kaoem Moeda di Bandung yang kemudian berpindah ke surat kabar Sin Poo di Jakarta. Pada saat itulah, W.R. Soepratman banyak bergaul dengan tokoh pergerakan nasional dan dirinya mulai tertarik dengan pergerakan nasional. Dari hubungannya dengan tokoh-tokoh nasionalis tersebut, timbullah rasa benci terhadap Belanda yang kemudian ia tuliskan rasa tidak senang itu di sebuah buku karangannya yang berjudul Perawan Desa. Buku itu memberikan inspirasi banyak orang agar bersatu untuk melawan Belanda sehingga buku tersebut dilarang beredar oleh Belanda. W.R. Soepratman kemudian berpindah tugas di kota Singkang, tetapi ia kemudian mengundurkan diri dari wartawan dan pulang kembali ke rumah kakaknya, Roekijem, di Makassar. Roekijem adalah seorang yang ahli ber-

main musik biola dan sandiwara. Banyak hasil kreasinya, baik itu musik biola atau sandiwara, yang kemudian dipentaskan di mes militer. Keahlian sang kakak ini kemudian menarik minat W.R. Soepratman akan musik. Beliau akhirnya banyak belajar musik dari sang kakak dan membaca buku-buku musik milik kakaknya. Beliau juga diajari musik oleh kakak iparnya, yaitu suami Roekitjem. W.R. Soepratman menunjukkan kemajuannya dalam bermain musik, beliau bahkan sudah bisa menggubah lagu. Suatu hari, W.R. Soepratman membaca suatu majalah yang bernama majalah Timbul yang isinya menantang para ahli musik Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan. Mengetahui hal ini, W.R. Soepratman merasa tertantang untuk ikut menciptakan karya luhur tersebut. Ia lalu menggubah lagu yang kemudian pada 1924 terciptalah lagu Indonesia Raya karyanya. Sumpah Pemuda Pada Oktober 1928, diadakanlah Kongres Pemuda II katika para tokoh pergerakan nasional dan perwakilan para pemuda seluruh Indonesia berkumpul untuk menyatukan visi mencapai Indonesia Merdeka. Di situ W.R. Soepratman juga hadir dan pertama kalinya beliau memperdengarkan lagu Indonesia Raya secara instrumental dengan biola (tanpa syair). Mengapa dikumandangkan lagu Indonesia Raya itu secara instrumental? Hal ini adalah usulan Soegondo Djojopuspito, salah satu tokoh pergerakan nasional, dengan alasan menjaga situasai politik dan kondisi saat itu. Banyak hadirin terpukau dengan lagu itu. Lagu tersebut telah berhasil mewakili keinginan rakyat Indonesia untuk segera merdeka dari Belanda. Sesudah kongres itu, lagu Indonesia Raya selalu diperdengarkan di kongres politik dan kongres nasional lainnya. Belanda begitu khawatir akan efek persatuan yang ditimbulkan oleh lagu itu. Akhirnya Belanda selalu memburu W.R. Soepratman

yang telah menciptakan lagu tersebut. Karena selalu menghindar dari kejaran polisi Belanda, ia akhirnya kelelahan dan jatuh sakit di Surbaya. W.R. Soepratman juga menciptakan lagu Matahari Terbit pada 1938, ia kemudian menyiarkan lagu tersebut bersama pandupandu NIROM di Jalan Embong Malang yang akhirnya membuatnya benar-benar ditangkap oleh Belanda dan dijebloskan di penjara Kalisosok, Surabaya. Kesehatannya yang menurun drastis ditambah tekanan fisik serta psikis karena diburu oleh Belanda membuat W.R. Soepratman akhirnya jatuh sakit dan meninggal dunia pada Rabu Wage, 17 Agustus 1938. Beliau meninggal dunia tepatnya di Jalan Mangga No. 21, Surabaya, dan dimakamkan secara Islam di Makam Umum Kapasan, Jalan Kenjeran, Surabaya. (U1)


Luber

l

12 19 Maret 2014

Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye D

ALAM berkampanye, para calon anggota legislatif (caleg) mulai memasang strategi untuk menyosialisasi pencalonannya. Salah satunya dengan pemasangan alat peraga kampanye. Namun, ada pedoman dalam memasang alat peraga kampanye yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan PKPU No. 13/2013, terutama: Pasal 17 (1) Kampanye pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diatur sebagai berikut: a. alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempattempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan; b. Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan: 1. baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi partai politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar partai politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan calon anggota DPR dan DPRD; 2. Calon anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya; 3. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP provinsi, dan atau KPU/KIP kabupaten/kota bersama pemerintah daerah. 4. spanduk dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP provinsi, dan atau KPU/ KIP kabupaten/kota bersama pemerintah daerah. 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 berlaku 1 (satu) bulan setelah peraturan ini diundangkan.

c. KPU, KPU/KIP provinsi, KPU/KIP kabupaten/ kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan kantor perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu; d. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat lokasi dan penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh KPU, KPU/KIP provinsi, dan atau KPU/KIP kabupaten/kota; e. Pemasangan alat peraga oleh peserta pemilu, baik partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan/atau DPRD kabupaten/kota atau calon anggota DPD hanya diperkenankan dilakukan dalam media pemasangan alat peraga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf d.

(2) Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. (3) KPU, KPU/KIP provinsi, dan atau KPU/KIP kabupaten/kota berwenang memerintahkan peserta pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut. (4) Dalam hal peserta pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), pemerintah daerah setempat dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Panwaslu kabupaten/kota berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta pemilu tersebut. n


Jeda

l

13 19 Maret 2014

Suara 9 Parpol bakal Hangus K OMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan suara yang diraih sembilan partai politik (parpol) di 25 kabupaten/ kota bakal hangus. Hal itu konsekuensi pencoretan ke-9 parpol itu dari daftar peserta pemilu legislatif (pileg) karena terlambat menyerahkan laporan dana kampanye. Demikian penegasan komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. “Jika ada yang memilih parpol itu, (suara) dianggap hangus atau tidak sah karena kepesertaan (parpol bersangkutan) sudah dicoret. Suara (pemilih) pun tidak bisa disalurkan ke partai,” kata Ferry. Sebelumnya, Minggu (16/3), KPU membatalkan kepesertaan sembilan parpol di 25 kabupaten/ kota dalam Pemilu Legislatif 2014. Pembatalan itu sanksi karena mereka lalai menyerahkan laporan dana kampanye hingga tenggat Minggu (2/3), pukul 18.00. Dasar pembatalan itu tertuang dalam UU No. 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Peraturan KPU tentang Pelaporan Dana Kampanye. KPU selanjutnya akan melayangkan surat pembatalan ke seluruh tempat pemungutan

suara (TPS) di wilayah parpol. “Oleh kelompok panitia pemungutan suara, surat itu diinformasikan kepada masyarakat,” ujar komisioner KPU, Hadar Gumay. Dengan demikian, lanjut Ferry, KPU tidak perlu mencoret surat suara yang masih mencantumkan gambar parpol yang dibatalkan tersebut. “Pasalnya, kini kertas suara tersebut sudah siap dikirimkan ke TPS,” kata Hadar. Lebih lanjut Hadar mengemukakan ke-9 parpol yang tidak lolos itu tidak dibatalkan secara nasional, tetapi hanya di daerah. Putusan itu pun belum final dan mengikat. “Silakan menggugat ke Bawaslu. Selama dalam proses sengketa, mereka tetap boleh kampanye,” kata dia. Apabila Bawaslu merekomendasikan parpol bisa ikut pemilu legislatif atau sebaliknya, lanjut Hadar, KPU menyesuaikan sehingga putusan itu menjadi final dan mengikat. Jika parpol sama sekali tidak menggugat, putusan KPU final adanya. “Ada waktu 14 hari.” Tanggapan Berbeda Saat menanggapi pembatalan KPU tersebut, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemi-

lu Jimly Asshiddiqie menilainya sudah sesuai aturan. “Urusan administrasi kecil saja tidak beres, bagaimana menyelesaikan persoalan negara,” kata Jimly. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Afifuddin pun mengapresiasi ketegasan KPU tersebut. “Positif bagi pileg.” Itu senada dengan pernyataan Ketua PDIP Pramono Anung. “Itu risiko parpol. KPU menerapkan undangundang. Kami akan mengajukan keberatan. Tetapi kalau tidak cukup (bukti), kami mendukung.” Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengakui pembatalan itu ibarat batu sandungan. “Tetapi kami hormati ketegasan KPU demi pemilu berkualitas.” Partai Demokrat, menurut Wasekjen Andi Nurpati, akan memperjuangkan urusan teknis tersebut. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa segera memberikan advokasi dan upaya hukum setelah menerima laporan dari pengurus daerah masing-masing. (MI/U1)


Jeda

l

14 19 Maret 2014

Jaring Pemula melalui Dunia Maya

POLITIKUS, pengamat politik, hingga akademisi mencoba melihat Pemilu 2014 dari berbagai sudut. Salah satunya ialah media sosial, seperti Twitter, yang diyakini menjadi media kampanye sangat efektif. Hal itulah yang mendasari Direktur Asosiasi Paramadina Graduate School Abdul Malik Gismar menggandeng lembaga pemantau media sosial Awesometrics untuk melihat tren kicauan pengguna Twitter terkait dengan Pemilu 2014. “(Pengguna) Twitter itu pemilih muda, politically aware, yang punya hak politik sebagian besar pemilih pemula. Menarik untuk memantau fenomena politik dari celotehan mereka,� kata Malik di Jakarta, kemarin. Dengan mikroblog yang mulai bermunculan, banyak akun sengaja dibuat untuk mendukung

salah satu parpol atau capres tertentu. Praktisi menyebut mereka sebagai buzzer atau in uencer. Tugas mereka untuk menyebarkan pengaruh terhadap para pengguna Twitter. Analis senior lembaga pemantau media Awesometrics, Satria Setianda, menilai akun-akun itu kerap muncul ketika ada momentum tertentu. Satria menyebutkan lima besar hasil penelitian yang diambil dari 1 Januari hingga 15 Februari 2014, yakni @triomacan2000 yang menjadi buzzer Dahlan Iskan 95 kali mention dengan pengaruh mencapai 61,4 juta. “Pengaruh itu dihitung jumlah mention dikalikan follower. Selain itu, sentimen tweet tidak diperhitungkan dan kebayakan negatif terhadap Dahlan. Namun, membuat pembicaraan tentang Dahlan oleh Triomacan, sangat besar pengaruh-

nya,� kata Satria. Di peringkat kedua, yakni akun @fadjroel yang melakukan 82 kali mention terhadap Marzuki Alie dengan pengaruh mencapai 27,6 juta. Ketiga, akun resmi @gerindra melakukan 158 mention ke akun Prabowo dengan pengaruh mencapai 22,1 juta. Keempat, kembali @triomacan2000 yang mention 16 kali Jusuf Kalla dengan pengaruh mencapai 10,3 juta. Terakhir akun @Presiden2014 yang mention 261 kali tentang Jokowi dengan pengaruh 9,1 juta. Akun semacam itu dibuat untuk dibayar atau lebih dikenal sebagai akun komersial. Satria juga mengamati akun-akun anonim yang menyediakan jasa tweet mulai dari ratusan hingga jutaan rupiah per tweet, tergantung jumlah follower yang mereka miliki. (MI/U1)


Pernik Pemilu

l

15 19 Maret 2014

Ramai-Ramai Kampanyekan Tolak Politik Uang

G

ONG kampanye terbuka Pemilu Legislatif 2014 ditabuh dengan deklarasi Kampanye Berintegritas di seluruh Tanah Air, kemarin. Dalam deklarasi di Monas, Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengajak seluruh partai politik meninggalkan politik uang. Deklarasi yang diikuti oleh perwakilan 12 parpol peserta pemilu itu sekaligus menjadi pembuka kampanye terbuka selama 21 hari mulai hari ini hingga 5 April. “Kampanye terbuka merupakan sarana bagi parpol dan perseorangan untuk menyampaikan program ke masyarakat,” kata Husni. Ia mengajak semua parpol bisa menjadi teladan rakyat dengan mengedepankan semangat kebersamaan. “Praktik politik uang, intimidasi, dan kekerasan harus dihindarkan. Parpol harus mengedepankan semangat kebersamaan sehingga bisa mendidik pemilih menjadi rasional, cerdas. Selamat berkampanye, selamat mendapatkan dukungan dari rakyat.” Ke-12 pemimpin parpol kemudian secara bersama-sama membacakan deklarasi kampanye

berintegritas disusul dengan penandatanganan pakta integritas. Pakta itu merupakan komitmen bersama untuk menyukseskan Pemilu 2014 dengan semangat persatuan dan persaudaraan, tertib, damai, jujur, adil, serta berkualitas demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan bangsa serta terpeliharanya keutuhan NKRI. Ketua DPP Bidang Advokasi dan Hukum Partai NasDem Taufik Basari yang mewakili Partai NasDem dalam deklarasi itu menyatakan Pemilu 2014 merupakan persimpangan, ketika rakyat bisa memilih perubahan atau jalan di tempat seperti saat ini. “Untuk memperbaiki negeri, Partai NasDem mengajak masyarakat melawan politik uang dan transaksional. Praktik politik uang hanya akan merusak demokrasi dan kualitas pemilu,” kata Taufik. Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah melontarkan tekad yang sama. “Money politics harus dicegah. Pemilu bukan sekadar seremonial demokrasi untuk memilih anggota legislatif,” ujarnya. “Kami menginginkan dan berkomitmen untuk pemilu damai. Syarat pemilu damai ialah setiap kontestan berlaku jujur, tidak ada politik uang, dan

memberikan pembelajaran demokrasi secara benar,” timpal Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi. Seusai penandatanganan pakta integritas, deklarasi dilanjutkan dengan pawai kendaraan hias dari seluruh parpol. Tadi malam, warga juga disuguhi konser Iwan Fals. Pemilih Cerdas Secara terpisah, Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Benny Susetyo mengharapkan deklarasi tersebut bukan sebatas seruan. “Integritas harus bermakna yang sebenarnya dengan dilandasi kejujuran dan keikhlasan. Pemilih juga harus cerdas, jangan memilih figur yang melakukan politik uang karena figur seperti itu dipastikan membawa kesengsaraan bagi rakyat.” Pada hari pertama, para kontestan langsung menerjunkan juru kampanye andalan masingmasing. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, misalnya, berkampanye di Aceh dan Sumatera Selatan. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan berkampanye di Magelang, Jateng. (MI/U1)


Geliat Anti Korupsi

l

16 19 Maret 2014

Bahaya Jika Politik Transaksional Dianggap Lumrah P OLITIK transaksional menjadi momok masyarakat di segala sektor. Sebab, semua jalur pembangunan perekonomian bakal tersumbat akibat tidak ada lagi seleksi para pemimpin di legislatif. Untuk itulah calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Lampung daerah pemilihan Lampung 7 nomor urut 7 dari PDIP, Achmad Tahrir Hasbullah, mengajak untuk menolak sistem itu. Berbekal pengalaman selama lebih 37 tahun sebagai birokrat, Hasbullah bertekad memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan masyarakat. Menurutnya, aturan juga menjadi penyebab persoalan politik transaksional hanya pindah waktu. Jika sebelumnya kesepakatan transaksional dimulai pasca-pemilu legislatif sebelum pilpres, dan mengalami penguatan pada masa sesudahnya. “Maka ke depan, politik transaksional mungkin terjadi pasca-pilpres, baik selepas pilpres putaran pertama ataupun pada saat menjelang penyusunan kabinet. Sambil menunggu putaran kedua, bukan tidak mungkin akan tercipta transaksi politik antara mereka yang kalah pada putaran pertama dengan yang masuk di putaran kedua,” kata dia. Sebagai jawaban atas ini semua adalah jelas pembenahan internal partai. Ideologisasi atau internalisasi nilai-nilai atau norma-norma harus dikembangkan dan diperkuat lagi. Penekanan pada aspek- aspek kejujuran ideologis harus menjadi penjuru, mulai dari dalam perilaku, dan kebijakan partai hingga sebagai patokan penentuan karier para kader. “Kondisi masyarakat yang permisif disebabkan semakin tidak percayanya masyarakat terhadap kinerja mereka yang dipilih dari hasil pemilu,” kata dia. Terkait investasi, sangat diperlukan pemeirntah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Investasi baik dari APBD maupun APBN atau bahkan swasta tentu membawa dampak kemajuan suatu daerah. “Namun jika telah dikotori politik trasaksional, investasi itu hanya akan dinikmati sekelompok orang per orang,” kata dia. Untuk itu, diperlukan strategi dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan dalam pelaksanaannya, termasuk di bidang pertanian. Apalagi di Lampung sebagai salah satu daerah basis pangan nasional, rakyat harus diajak untuk peningakatan produk pangan. “Dengan partisipasi masyarakat, ketersediaan pangan tercukupi. Sementara ekonomi rakyat juga terbantu,” kata dia. Misalnya saja di Lampung Tengah, dengan produksi ubi kayu mencapai 3,53 juta ton mampu menyerap tenaga kerja hingga 30.738 orang. “Lihat saja, jika anggota legislatif dari hasil politik transaksional. Apa mereka mampu memberi gagasan untuk rakyat, kecuali keuntungan pribadinya,” kata dia. Sehingga sangat miris jika politik transaksional sudah dianggap lumrah dan memberi untung rakyat. “Untungnya hanya sesaat, tapi lima tahun kemudian merugi dengan nilai yang sangat besar,” katanya. (U1) n Sony Elwina

Achmad Tahrir Hasbullah Kelahiran : Krui, 8 Agustus 1952 Istri : Siti Nuryati Anak : - dr. Ervan Budiawan - dr. Anis Arifah - Febry Liany, S.H. M.H., M.Kn. - Kapten (Sus) Sabral Hadid, S.Si. - Sandhi Adhyaksa - Mia Fatmasari, S.E. Pendidikan: 1. STIA LANRI 2. Pascasarjana FISIP UI

VOTING, Edisi XXXVI, 19 Maret - 26 Maret 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you