Issuu on Google+

16 Halaman l Edisi XXXII/18 Desember 2013

7 l Politikus Perempuan Jamin Lebih Aspiratif

T E R U J I T E P E R C AYA

Kampanye Daring Laris Manis DI era modern, makin banyak cara orang untuk bersosialisasi mulai dari cara konvensional hingga melalui daring—dalam jaringan alias dunia maya. Tak hanya ajang silaturahmi, bahkan bisnis dan juga dunia politik pun merambah daring.

K

esempatan teknologi yang semakin maju itu yang dimanfaatkan para calon anggota legislatif (caleg) untuk mengampanyekan dirinya. Apalagi, kini media sosial yang kian banyak menambah besar kemungkinan caleg memajang foto, visi-misi, atau bahkan rekam jejak buatannya. Kampanye daring dinilai lebih murah dibanding konvensional yang butuh bahan baku dan operasional tinggi. Walaupun hingga kini efektivitas kampanye daring masih dipertanyakan, terkait jumlah pengguna jejaring media sosial yang belum merata hingga pelosok. Asumsinya, dengan biaya Rp900 ribu setahun, para caleg bisa memiliki situs sendiri, gratis domain 1 Gb space hosting, unmetered data transfer, source code template, dan puluhan template siap pakai. Ada juga yang paket, lookup sebesar Rp2 juta, dengan gratis domain 2,5 Gb space hosting, unmetered data transfer, desain web sesuai keinginan para caleg. Pembuatannya pun tak lama, hanya memakan waktu sehari langsung jadi dan terhubung secara otomatis dengan media sosial. Selain itu, peran media sosial dalam percaturan politik nasional dianggap cukup signifikan. Para politikus, entah itu calon anggota legislatif, calon presiden, atau kepala daerah mulai menggarap media sosial sebagai ajang pertarungan yang harus dimenangi. Pendapat itu dikemukakan pengamat media sosial, Enda Nasution. “Para politikus, terutama calon presiden, sudah menyadari potensi media sosial sejak beberapa tahun terakhir. Salah satunya alasannya, mereka membidik pemilih muda,” ujarnya. Apalagi, hingga kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pesta demokrasi belum memberikan sinyal batasan kepada caleg terhadap kampanye di daring. Komisioner KPU Sigit Pamungkas menyatakan belum ada aturan terkait kampanye di media sosial. “Pemanfaatan media (sosial) itu tidak menghasilkan kesenjangan kompetisi peserta pemilu,” kata Sigit Pamungkas, beberapa waktu lalu. (U1)

n FERIAL


Interupsi

l

2 18 Desember 2013

n Polling

Mengurai Pelaksanaan Pilgub III

688

KPU Lampung menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Lampung pada 27 Februari 2014. Sebelumnya, KPU Lampung telah menetapkan jadwal Pilgub pada 2 September 2013 kemudian menjadi 2 Desember 2013. Bagaimana penilaian Anda terhadap jadwal Pilgub 27 Februari tersebut?

Setuju 34,2%

Tidak mau tahu 13,9%

T E R U J I T E P E R C AYA

indeks :

setuju Tidak 51,9%

LAPORAN UTAMA Efektivitas Kampanye Daring. . .

4

GAGAS Perang Citra Parpol . . .

5

ORATOR Dorong Perbaikan Infrastruktur . . .

8

PILAR PPP Mencari Sosok Pemersatu Partai Tengah. . .

10

jeda Konvensi Baru Sebatas Formalitas Pencitraan. . .

13

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, T E R U J I T E P E R C AYA Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST. CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).


Laporan Utama

l

3 18 Desember 2013

Aturan KPU Jadi Peluang Kampanye Daring

P KAMPANYE menggunakan daring (dalam jaringan) memang telah lama dilakukan. Selain membuat situs pribadi, kini media sosial juga dimanfaatkan untuk berkampanye memperkenalkan visi misi dan figur caleg.

eluang itu dimanfaatkan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penggunaan daring yang belum masuk pelanggaran kampanye. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun siap mengawasi pelanggaran kampanye konvensional. Di Lampung, misalnya, Bawaslu setempat meminta calon anggota legislatif menurunkan alat kampanye yang sudah dipasang di tempat-tempat publik. Penurunan atribut perlu dilakukan menyusul keluarnya aturan baru tentang pembatasan alat kampanye. “Kami hanya butuh etiket baik para caleg agar taat aturan dan bersedia menurunkan alat kampanyenya yang dipasang tak sesuai aturan,” kata Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin. KPU Pusat memberikan toleransi kepada caleg dan parpol untuk menurunkan atribut kampanye konvensionalnya. Hal itu menyusul KPU menetapkan PKPU No. 15/2013 tentang Perubahan atas PKPU No. 1/2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye. Dalam aturan tersebut, alat kampanye caleg seperti baliho dan banner dibatasi. Di satu sisi, pada 2013 diperkirakan sekitar 80 juta penduduk Indonesia yang tersambung dengan internet. Sebanyak 60%—70% di antaranya menggunakan media sosial, sepeti Facebook, Twitter, dan Youtube. Kehadiran media sosial kini dimanfaatkan berbagai pihak untuk beragam kebutuhan. Tidak terke-

cuali untuk kebutuhan kampanye partai politik. Ketua Forum Telematika Kawasan Timur Indonesia (KTI) Hidayat Nahwi Rasul mengatakan media sosial sangat berpotensi menjadi media pendidikan dan sosialisasi politik. “Kehadiran media sosial saat ini menjadi alternatif media kampanye politikus dan menjadi tempat interaksi antara pemilih dan politikus,” ujar Hidayat dalam sebuah diskusi. Kini internet menjadi jalur alternatif bagi kampanye caleg ke masyarakat. Cara modern itu dinilai lebih menjangkau masyarakat ketimbang baliho atau reklame. “Dengan baliho, orang hanya tahu nama dan wajah mereka. Sementara saat ini, orang lebih banyak membuka internet daripada memperhatikan baliho. Lewat internet, orang lebih bisa mengenal lebih dalam sosok mereka (caleg), kehebatan mereka, serta kegiatan dan program apa yang akan mereka lakukan,” kata Afrizal Novian Baharsyah, kepala Bagian Pemasaran Jagoan Web. Bila Jagoan Web baru pertama kali bermain di bidang itu, beda dengan Kian Naik Multimedia. Perusahaan yang berdiri pada 2007 itu sudah menawarkan hal yang sama pada masa kampanye 2009. Salah satu situs karya mereka ialah www. sitinurbaya.com dari Partai NasDem. “Keunggulan kami ialah bisa menempatkan caleg yang dicari tahu masyarakat di halaman pertama mesin peramban Google,” ujar pendiri Kian Naik Multimedia R. Panji Zabidi. (U1)


Laporan Utama

l

4 18 Desember 2013

Efektivitas Kampanye Daring yang Belum Terukur

P

engamat multimedia, Enda Nasution, mengatakan media sosial sebagai alat komunikasi sekaligus pencitraan politikus juga dipakai sebagai medan untuk mengolah atau menggiring isu-isu tertentu. Saat ini sudah ada beberapa politikus yang cukup baik menggarap media sosial. “Misalnya Prabowo Subianto, sudah sejak lama dan cukup intens. Ada pula Gita Wirjawan dan Anies Baswedan,” ujarnya. Lalu, seberapa efektifkah peran internet ini? Meski pengaruhnya cukup besar, Enda mengakui hal itu sulit diukur. “Contohnya Pilgub Jakarta dan Bandung kemarin, peran media sosial cukup besar meski sulit untuk dibuktikan,” kata dia. Selain itu, tak kurang dari 60% penduduk Indonesia belum melek internet. Ia pun berpendapat politikus kini membidik masyarakat kelas menengah. Masyarakat kelas itu, ujarnya, jika dikelola dengan baik memiliki peran signifikan untuk memengaruhi calon pemilih lain. “Karena mereka mempunyai resources, seperti dana, waktu, dan tingkat pendidikan,” kata dia. Peran media sosial cukup signifikan sebagai media kampanye bagi parpol, capres, maupun caleg. Komisioner KPU Sigit Pamungkas menyatakan belum ada aturan terkait kampanye di media sosial. “Pemanfaatan media (sosial) itu tidak menghasilkan kesenjangan kompetisi peserta Pemilu,” ujar

Sigit. Namun, menurut Sigit, meski telah marak digunakan dan bermanfaat, tetap dibutuhkan pengaturan atas penggunaan media sosial, seperti Twitter dan Facebook, sebagai media kampanye. “Pengaturan itu tak sekadar menghilangkan ‘berisik’ di media, tapi untuk membangun kesetaraan kompetisi antarkandidat,” kata dia. Sigit menilai media kampanye konvensional yang hingga saat ini masih dipakai, seperti spanduk

dan lainnya, masih efektif untuk kampanye. Untuk yang satu ini, KPU telah menerbitkan PKPU soal kampanye. “Tetap aja ada pemilih yang mendapatkan informasi lewat media konvensional itu. Selain itu, dia (pemilih) bisa akses ke media nonkonvensional. Tidak serta-merta yang konvensional itu ditinggalkan atau salah ketika dilakukan, karena ada media lain yang lebih canggih,” ujar dia. (U1)

KAMPANYE daring (dalam jaringan/internet) memang menjadi idola para peserta Pemilu 2014. Alasan pembatasan kampanye konvensional menjadi alasan beralihnya cara kampanye itu, walau efektivitasnya belum terukur.


Gagas

l

5 18 Desember 2013

Perang Citra Parpol dan Caleg di Dunia Maya K

AMPANYE politik menggunakan dunia maya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi internet itu sendiri. Sedikit banyak perkembangan teknologi internet telah mewarnai dunia politik Indonesia. Mulai dari pemilukada, pemilu legislatif, bahkan pemilu presiden. Komunikasi marketing politik ala Barack Obama yang sukses menjadi Presiden Amerika Serikat mengilhami para calon kepala daerah dan calon anggota legislatif untuk menggalang dukungan dari pengguna internet. Bahkan, tajamnya opini di dunia maya telah menginspirasi sebagian kandidat untuk masuk ke ranah maya guna menyosialisasikan kegiatan dan pencitraan, selain penyebaran atributnya secara offline. Internet saat ini mempunyai kekuatan untuk memengaruhi massa. Kalau bisa memainkan isu, maka dampaknya sangat luar biasa. Berlomba-lomba membangun citra dan memainkan isu di dunia maya, seperti Facebook, Twitter, blog maupun jejaring sosial lainnya merupakan langkah yang sangat tepat. Dulu internet dipandang sebelah mata, tetapi sekarang sudah menjadi kebutuhan. Pertumbuhan pengguna internet juga terus melambung. Namun, juga sebaliknya, melalui dunia maya seseorang bisa tumbang. Terpuruknya popularitas atau dukungan pada salah satu kandidat itu bisa mudah terjadi bila tidak hati-hati memainkan isu dan strategi pencitraannya. Mengingat pengguna internet merupakan kelompok rasional. Jika saja pengguna internet ada yang merasa ketidakcocokkan dengan salah satu kandidat, dengan mudah akan terjadi kampanye hitam atau perlawanan secara membabibuta di jalur maya dengan cepat dan spontan. Di internet pulalah

Slamet Riadi Mahasiswa Pascasarjana STAIN Metro, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Metro

dapat terjadi pembunuhan karakter atau black campaign. Senjata Baru Kampanye Politik Pemilihan umum legislatif tinggal beberapa bulan lagi. Para caleg yang ingin berkuasa di legislatif mulai mengiklankan diri. Bukan cuma lewat televisi, radio, atau koran mereka merayu masyarakat, melainkan sebagian dari mereka juga serius menggarap pencitraan di media sosial. Digitalisasi media telah mengubah bagaimana konsumen di seluruh dunia kini menghabiskan waktu mereka. Berdasarkan survei dari Global Web Index yang dirilis Maret 2013 lalu, rata-rata masyarakat dunia menghabiskan 57% dari waktu konsumsi medianya setiap hari untuk berselancar di dunia maya, unggul jauh di atas televisi (23%), radio (11%), dan media cetak (5%). Dari jumlah itu, hampir separuhnya (27%) bahkan dihabiskan di social media. Media sosial bermanfaat untuk

memperkenalkan partai politik maupun setiap calon pemimpin. Perkenalan melalui website, blog atau platform lain yang menunjukkan informasi sang calon seperti latar belakang keluarga, ide, program kerja, kreasi dan informasi lainnya, melalui alat ini tentu lebih banyak yang dapat diungkapkan bukan hanya sesaat seperti pada media elektronik saja, sebab dengan menggunakan blog atau web akses informasi tidak terbatas waktu dan siapa pun dapat mencari informasi dengan leluasa melalui web atau blog. Media sosial juga menempatkan keunggulan dengan komunikasi dua arah. Dengan Facebook, Twitter, dan sebagainya tercipta suatu hubungan dekat dengan masyarakat yang disebut dengan terciptanya sebuah interaksi. Interaksi di sini tidak serta-merta timbul dan hilang dalam sekejap, sebab media sosial memberi fasilitas kepada pengguna untuk menuangkan komentar dan tanggapan yang akan tersimpan baik komentar positif maupun komentar negatif yang dapat seketika ditanggapi oleh pemilik. Kampanye Murah dan Tidak Dilarang Zaman sudah berubah, media informasi juga berubah. Sehingga para politikus juga harus mengubah cara berkomunikasi dengan audiens dan masyarakat di sekitarnya. Jika untuk membuat poster, memasang iklan membutuhkan banyak dana, melalui kreativitas cara berkomunikasi melalui jejaring sosial ini. Bagi calon anggota legislatif dan partai politik yang ingin melakukan kampanye melalui media sosial, seperti Facebook, Twitter, maupun blog, tidak dilarang. Jaringan sosial ini boleh dimanfaatkan sepanjang tidak menyalahi aturan yang ber-

laku. Karena media jaringan sosial ini termasuk kampanye menggunakan media spesifik. Bukan itu saja, kampanye lewat short message service (SMS) juga tidak dilarang. Tentu sepanjang tidak melanggar larangan materi kampanye. KPU dalam menyusun pedoman pelaksanaan kampanye yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15/2013 sudah cukup demokratis dalam memberikan ruang kepada calon anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun partai politik dalam kampanye. Caleg atau parpol boleh menggunakan media sosial sepanjang tidak melanggar hukum. Namun, meskipun diperbolehkan kampanye di dunia maya, dalam Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 15/2013 juga dijelaskan bawah peserta atau petugas kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon atau peserta pemilu yang lain. Sehingga meskipun kampanye di jejaring sosial diperbolehkan, tidak boleh mengandung unsur kampanye hitam (black campaign). Terakhir, untuk mendongkrak popularitas dan dukungan, dibutuhkan tim yang sangat kompeten dalam penggarapan komunikasi dan marketing politik. Tim ini juga harus dimiliki sebuah strategi marketing politik yang berbeda dan berani. Memiliki situs dan atau Facebook saja belumlah cukup. Karena situs dan Facebook tersebut harus dipromosikan agar semakin banyak warga yang mengakses. Internet tak boleh diremehkan oleh para politikus di negeri ini. Kalau zaman sekarang masih ada partai politik maupun politikus yang ogah memiliki situs atau Facebook maupun Twitter, artinya dia berada satu langkah di belakang lawan politiknya yang memiliki situs sebagai strategi kampanye politiknya. Wallahualam. n


Perempuan

l

6 18 Desember 2013

Dewan Harus Banyak Diisi Perempuan SAAT ini kursi legislatif di DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota masih didominasi politikus laki-laki, sehingga sejumlah kebijakan pembangunan masih kurang berpihak kepada kaum perempuan dan rakyat.

Pebriani Piska Lahir Alamat

: 29 Februari 1988 : Jalan R.A. Basid, Sinar Semendo, Labuhandalam, Tanjungsenang Suami : Nisman Sumarto Orang tua : Sulaiman Anak : Anisa Maulida Salsabila Pendidikan: SDN 1 Labuhandalam Bandar Lampung SMP Alkautsar Bandar Lampung SMAN 12 Bandar Lampung S-1 Fakultas Pertanian Unila Organisasi: Kader DPC Demokrat Bandar Lampung

Untuk itu, Pemilu 2014 harus dijadikan momentum untuk memperbanyak kaum perempuan duduk di Dewan agar bisa lebih banyak berbuat untuk rakyat. Hal itu menjadi salah satu alasan kader perempuan Demokrat Kota Bandar Lampung, Pebriani Piska, maju sebagai calon anggota legislatif. Menurut dia, semakin banyak perempuan duduk di Dewan, akan semakin banyak pula kebijakan-kebijakan yang nantinya berpihak kepada kaum perempuan. “Semakin banyak perempuan duduk di Dewan itu semakin bagus. Karena nantinya kepentingan perempuan akan terwakili oleh anggota legislatif perempuan. Mengingat DPRD yang sekarang bisa dilihat perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuannya,” kata Pebriani Piska. Menurut dia, saat ini jumlah anggota Dewan perempuan masih sangat sedikit sehingga hak-hak kaum perempuan belum banyak diperjuangkan. Padahal, perempuan memiliki sejumlah kelebihan jika dibandingkan dengan kaum pria. Perempuan memiliki kepedulian dan kepekaan yang tinggi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Perempuan biasanya lebih peka terhadap persoalanpersoalan yang ada di lingkungannya sehingga dengan kepedulian itu nantinya akan berusaha diperjuangkan di legislatif,” ujar caleg nomor urut 3 daerah pemilihan I yang terdiri dari Kecamatan Labuhanratu, Rajabasa, dan Tanjungsenang itu. Selain persoalan hak-hak perempuan yang belum diperjuangkan dengan baik, politikus Demokrat itu juga mengaku prihatin dengan kondisi pertanian yang ada di sekitar tempat tinggalnya itu. Pasalnya, para petani masih kesulitan mendapatkan pupuk dan kesulitan dalam menjual hasil pertaniannya. Hal itu juga diperparah dengan maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan sehingga berdampak buruk terhadap ketahanan pangan. “Sebagai sarjana pertanian saya terpanggil untuk memperbaiki itu semua. Agar para petani ini tidak sulit mendapat pupuk, harga jual tinggi, dan nyaman menjadi petani,” ujar alumnus Fakultas Pertanian Unila itu. Tak hanya soal perempuan dan pertanian, Pebriani Piska juga bertekad memperjuangkan sektor pendidikan di daerah pemilihannya. Pasalnya, pendidikan yang ada saat ini masih ada ketimpangan-ketimpangan. Dia juga berjanji jika nanti mendapat amanah dari rakyat untuk di legislatif, dia akan memperjuangkan anggaran untuk pendidikan dan infrastruktur jalan sebanyakbanyaknya. Dia juga akan memaksimalkan peran yang dimiliki Dewan untuk kepentingan masyarakat. Mulai dari fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Dengan fungsifungsi itu, dia yakin mampu membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakatnya. “Waktu sosialisasi ini saya manfaatkan untuk terus mendekati masyarakat guna menyerap aspirasi dan keluh kesah masyarakat. Hasilnya nanti akan saya perjuangkan di Dewan jika masyarakat memercayakan kepada saya untuk menjadi wakil mereka,” ujar putri dari Sulaiman itu. (U1) n Fathul Muin


Perempuan

l

7 18 Desember 2013

Politikus Perempuan Beri Jaminan Lebih Aspiratif PEREMPUAN lebih memiliki komitmen dalam menjaga kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada mereka dalam pemilu sehingga keterlibatan dan partisipasi caleg perempuan dalam Pemilu 2014 akan mengubah wajah perpolitikan Indonesia ke depan.

P

andangan tersebut dikemukakan caleg perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Arzeti Bilbina, dalam sebuah dialog. Menurutnya, jika terpilih menjadi anggota Dewan, perempuan akan mampu menjalankan tugasnya, baik sebagai seorang anggota Dewan yang memperjuangkan kepentingan rakyat maupun sebagai istri untuk suami dan ibu bagi anak-anaknya. “Padahal, posisi perempuan memiliki multitasking yang luar biasa. Kita lihat perempuan memiliki peran ganda. Walaupun memiliki pekerjaan di luar, dia akan bertanggung jawab sebagai seorang ibu dan istri,” ujarnya. Disinggung mengenai anggota legislatif dan politikus perempuan yang tersangkut kasus korupsi, Arzeti mengatakan tabiat asli perempuan ialah memiliki komitmen dan berhati-hati, baik dalam berucap maupun bertindak. Artinya, jika mampu menjaga komitmen, perempuan sulit melakukan per-

Arzeti Bilbina

Lia Wulandari

buatan yang melanggar hukum. “Perempuan sangat mengagumkan komitmennya dan berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, apalagi berbicara tentang korupsi. Perempuan tidak akan menyakiti konstituen yang selama ini memercayai dirinya,” ujarnya. Keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam Pemilu 2014 cukup besar. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 30% kuota keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif tahun depan. Bahkan, KPU mencoret parpol yang setiap daerah pemilihan tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan. “Kalau bicara hambatan dan tantangan, justru ini ialah tantangan bagi perempuan. Kesempatan kuota 30% ada perjuangannya. Sebagai perempuan, kita harus melihat itu dan diisi dengan hal yang positif,” kata Arzeti. Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Lia Wulandari, pun berpandangan serupa. “Koruptor perem-

puan sedikit dan bisa kita hitung dengan jari. Namun, anehnya, mungkin karena perempuan lebih seksi sehingga menjadi berita kemudian perempuan yang selalu diangkat dan dijadikan pemberitaan,” ujar Lia. Untuk itu, ia mengimbau caleg perempuan yang akan berlaga dalam Pemilu 2014 harus membuktikan kepada masyarakat bahwa perempuan mampu menjalankan tugas di bidang politik. “Untuk teman-teman yang tidak terkait dengan korupsi, seharusnya bisa membuktikan ke masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, Forum Komunikasi Caleg Perempuan Kalimantan Selatan bertekad menolak politik uang dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Salah seorang caleg perempuan dari PBB, Sampurnawati, berharap caleg perempuan dapat bersaing secara bersih tanpa menggunakan politik uang dan cara-cara kotor lainnya. “Hanya dengan pemilu yang bersih dan jujur, korupsi di Indonesia bisa diberantas dengan cepat,” katanya. (MI/U1)


Orator

l

8 18 Desember 2013

Dorong Perbaikan Infrastruktur agar Investasi Ramai Masuk P EMBANGUNAN infrastruktur di Lampung Selatan merupakan hal mutlak yang perlu dibenahi pemerintah. Lampung Selatan sebagai kabupaten yang terletak di ujung Sumatera merupakan kabupaten paling strategis yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bila memiliki infrastruktur yang bagus. Selain infrastruktur, rasa aman juga perlu ditingkatkan. Karena rasa aman dapat menjamin investor datang ke Lampung Selatan. Demikian diungkapkan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Lampung dari Partai Gerindra, nomor urut 2, daerah pemilihan II Lampung Selatan, Nuryadin. Menurut Nuryadin, pembangunan infrastruktur ini tidak hanya berupa jalan dan jembatan yang bagus, tetapi juga keberadaaan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan peti kemas. Pengelolaan pelabuhan tidak mesti dipegang pemerintah. Bisa saja pelabuhan dikelola swasta. “Bila ditawarkan kepada swasta, saya yakin banyak investor yang mau, dan berani bersaing dengan investasi pemerintah,” kata Nuryadin. Swastanisasi ini, lanjut Nuryadin, bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Selain itu, multiplier effect pembangunan pelabuhan yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah akan sangat besar. Kemudahan birokrasi perizinan juga merupakan hal yang perlu diperbaiki untuk mendorong tumbuhnya investasi di Lampung Selatan. Mengenai rasa aman, kata Nuryadin, akan lebih baik bila dilakukan penambahan jumlah aparat kepolisian di setiap kecamatan sehingga jumlah penduduk dan luas wilayah yang harus dilindungi sesuai dengan jumlah aparat. Selain itu, perlu pula dilakukan peningkatan kesejahteraan bagi aparat kepolisian. Hal itu berupa peningkatan gaji, pemberian kendaraan yang layak. Hal ini dilakukan agar para aparat penjaga keamanan ini bisa lebih fokus bekerja. “Kalau secara finansial mereka sudah cukup, para aparat kepolisian ini tidak perlu mencari tambahan sana-sini, yang menyebabkan mereka tidak maksimal bekerja,” kata Nuryadin. Apabila infrastruktur sudah baik, perizinan mudah, dan ada jaminan keamanan, kata Nuryadin, otomatis wilayah Lampung Selatan akan tumbuh menjadi kabupaten yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Investor akan berdatangan dan tentu saja pendapatan daerah akan meningkat. Menyinggung soal suara partai, Nuryadin mengungkapkan sebagai putra daerah yang lahir dan besar di Lampung Selatan, dirinya siap mendukung Prabowo Subiyanto sebagai calon presiden RI. Indonesia, kata dia, membutuhkan pemimpin yang tegas, berani, bersih, dan berwibawa seperti Prabowo. Apalagi, Prabowo memiliki program membangun desa/kelurahan yang akan dianggarkan pemberian dana pembangunan bagi desa sebesar Rp1 miliar per tahun untuk satu desa. Dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan desa tersebut. Mulai untuk pengairan sawah, perbaikan sarana dan prasaran desa, atau pembangunan lain yang memang dianggap perlu di desa tersebut. “Sebagai putra daerah, saya ingin membangun dan memajukan Lampung Selatan. Makanya kami dukung sepenuhnya program partai untuk bisa memajukan Lampung,” kata Nuryadin. (U1) n Soni Elwina

Nuryadin Kelahiran Pekerjaan Istri Anak Alamat

: Way Galih, 14 Juli 1968 : Swasta : Neng Ani Ratna Sari : 5 orang : Jalan Soekarno-Hatta No. 99, Tanjungsenang

Pendidikan: SMAN Way Halim Sarjana di Universitas Tulangbawnag Magister di Universitas Lampung (belum selesai) Organisasi: Sekretaris KBBS Sekretaris DPD SKOCI Pekerjaan: Komisaris PT Mutiara Bakauheni Komisari PT Lembata Sempati Pemilik Usaha ‘Si Raja Besi Tua’ Pemilik Usaha Diler Kencana Motor


Orator

l

9 18 Desember 2013

Melanjutkan Perjuangan Aktivis BANYAK cara yang bisa dilakukan oleh aktivis untuk melanjutkan perjuangannya pascakampus. Salah satunya dengan terjun ke dunia politik untuk memperbaiki sistem yang ada di legislatif, serta ikut serta dalam menyelesaikan konflikkonflik yang ada di tengah masyarakat.

I

Basuki Kelahiran Alamat

: Telukbetung, 23 Oktober 1983 : Jalan Yos Sudarso, Gang Ikan Sembilang, Kampung Baru, Sukaraja, Bumiwaras

Pendidikan Formal: SDN 1 Candimas Natar Lampung Selatan SMPN I Natar Lampung Selatan SMUN I Pandeglang Banten SI Fakultas Hukum Unila Pendidikan Nonformal Penataran P4 Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Tingkat Dasar Unila Pendidikan Khusus Profesi Advokad Kursus Hak Asasi Manusia (HAM)

ngin memperbaiki sistem yang ada di DPRD Kota Bandar Lampung menjadi salah satu motivasi Basuki maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Caleg yang memiliki latar belakang aktivis itu bertekad ingin memperbaiki kondisi yang ada di tengah masyarakat dengan segala kewenangan yang dimiliki legislatif. Pasalnya, selama ini gerakan yang dia lakukan di luar daripada sistem. “Gerakan di luar sistem sudah saya lakukan dan terus akan saya lakukan. Sekarang sudah saatnya kami masuk sistem untuk bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak,” kata caleg daerah pemilihan III yang teridri dari Kecamatan Panjang dan Bumiwaras itu. Ketua Humanika Lampung itu menambahkan alasan dia maju dari daerah pemilihan itu karena berusaha ingin bersama-sama masyarakat setempat menyelesaikan sejumlah persoalan. Khususnya persoalan tanah yang tak kunjung usai. Baik konflik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemilik modal dan masyarakat dengan perusahaan. Pasalnya, masyarakat di daerah itu jika tidak didampingi dan tidak diperjuangkan hak-haknya, akan tergerus dan terampas hakhaknya. “Saya melihat banyak ketimpangan-ketimpangan sosial di daerah pesisir itu sehingga jika tidak kami dampingi dan diadvokasi, masyarakat akan terus dirugikan,” kata dia. Hal itu terjadi juga karena masih lemahnya pengetahuan

masyarakat. Sehingga mereka harus mendapat pendidikan politik dan asupan pemahaman dibidang hukum dan sosial keagamaan. Pasalnya, perhatian pemerintah daerah dan DPRD masih sangat rendah. “Untuk itulah saya concern mengawal masyarakat di dua kecamatan itu. Sekarang saya juga sedang mengadvokasi nelayan yang dikriminalisasi,” ujar caleg nomor urut 4 itu. Basuki juga mengatakan sejumlah peraturan daerah (perda) terkait dengan pesisir juga masih bermasalah dan bahkan belum berpihak kepada masyarakat setempat. Salah satu motivasinya jika nanti mendapat amanah dari masyarakat untuk duduk di Dewan akan berusaha membuat peraturan-peraturan daerah yang berpihak kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Tak hanya itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga masih belum terlalu peduli dengan kondisi masyarakat yang tinggal di pesisir yang lambat laun terpinggirkan oleh dua pelabuhan besar yang ada di sekitar rumah mereka. Pasalnya, kehadiran pelabuhan-pelabuhan itu tidak berdampaik signifikan terhadaap kondisi perekonomian masyarakat. Untuk itu, niatnya masuk ke Dewan sebagai salah satu pengambil kebijakan akan mampu membantu menyelesaikan sebagian persoalan kompleks yang dialami masyarakat yang tinggal di pesisir itu. “Mereka harus terus diperjuangkan dengan alokasi anggaran yang memadai untuk pendidikan maupun anggaran sosial keagamaan lainnya,” ujarnya. (U1) n Fathul Muin


Pilar

l

10 18 Desember 2013

PPP Mencari Sosok Pemersatu Partai Tengah D ALAM demokrasi memang diperlukan adanya poros tengah untuk menghilangkan konfrontasi kanan-kiri yang mengancam demokrasi. Untuk itu, sejumlah partai Islam menggagas dibentuknya partai tengah.

Misalnya Partai Persatuan Pembangunan (PP) yang telah bersiap. Kini partai pimpinan Suryadharma Ali itu mulai mencari sosok atau figur guna menyatukan partai-partai tengah. “Mungkin saat ini belum bisa disatukan karena masing-masing partai sudah punya calon presiden. Tetapi, ketika muncul seorang tokoh, diharapkan partai tersebut bisa berubah dan akhirnya bersatu dalam sebuah majelis partai tengah,” kata Wakil Ketua Umum PPP Hazrul Azwar.

Dia mengaku kini ada keengganan partai-partai tengah untuk berkoalisi yang sebenarnya untuk menuju bangsa yang lebih baik. “Sebagian dari mereka tidak ingin berkoalisi. Oleh karena itu, kami sedang mencari tokoh untuk jadi mediator bagi seluruh partai tengah. Saya harap partai tengah menyambut baik,” ujarnya. Ketua Fraksi PPP itu menyebutkan penggagasan koalisi partai tengah sudah lama dilakukan. Bahkan, katanya, PPP sudah melakukan roadshow dan melakukan pertemuan dengan pimpinan partai tengah. “Pilpres sebuah tujuan baik dan kita gagas itu dan meminta partai-partai tengah dan bernuansa Islam melepaskan diri untuk kepentingan. Mari duduk dalam sebuah majelis koalisi partai Islam atau seperti poros tengah. Daripada berserakan, lebih baik bersatu,” kata Hazrul. Memang, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sejak lama mengisyaratkan koalisi semua partai Islam menghadapi Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Sebab, partai-partai seperti PPP, PKS, dan Partai Bulan Bintang mengacu pada asas yang sama, yakni keislaman. “Butuh banyak partai untuk menyelesaikan masalah bangsa yang begitu besar. Sangat sulit selesaikan masalah bangsa hanya dengan satu partai walaupun partai besar,” kata Suryadharma Ali. Selain dengan partai Islam, menurut dia, PPP juga membuka koalisi dengan partai non-Islam lainnya karena untuk membangun bangsa ini memerlukan kebersamaan. “PPP sangat terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain,” katanya. Pembentukan koalisi ini, katanya, PPP masih menunggu hasil Pemilu Legislatif 2014 karena hasilnya yang akan menentukan arah dan kebijakan partai selanjutnya. Dia mengaku sampai saat ini PPP belum menentukan calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2014 karena masih berkonsentrasi menghadapi pemilu legislatif. “Sampai saat ini PPP belum ada capres. Belum, kecuali wartawan yang calonkan,” ujar dia. Hal senada dikatakan Sekjen PPP Romahurmuziy. Menurutnya, ada pertemuan partai-partai berbasis Islam di Pondok Pesantren Asshidiqiyah. “Sebelumnya, pertemuan tersebut di Bidakara, ada Pak Amien Rais dan Hatta (Hatta Rajasa),” kata dia. Pria yang akrab dipanggil Romi itu mengatakan adanya kesepakatan untuk membahas koalisi partai Islam, tetapi tidak bicara mengenai nama koalisi. “Yang dibicarakan soal gagasan kenegaraan, pendayagunaan migas,” ujarnya. (U1)


Jejak

l

11 18 Desember 2013

Tan Malaka Sang Politikus Beraliran Sosialis

L

AMA orang tak berani menyebut nama Tan Malaka, apalagi sampai mengaguminya karena khawatir disangka beraliran sosialis-komunis. Sementara saat itu di Indonesia masih bercokol rezim Orde Baru yang ingin membuang aliran kiri itu dalam dunia politiknya. Tapi kini, saat era reformasi kran bagi aliran politik sosialis terbuka kembali, dengan makin bebasnya warga negara berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Konstitusi bangsa menjamin hal itu sebagai salah satu hak warga negaranya. Nama Tan Malaka pun kembali terdengar dan banyak dikagumi orang kegigihannya dalam perjuangan kemerdekaan. Tokoh ini bernama asli Ibrahim yang lahir di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat, 2 Juni 1897. Selain seorang aktivis kemerdekaan Indonesia, filsuf kiri, pemimpin Partai Komunis Indonesia, pendiri Partai Murba, Pahlawan Nasional Indonesia. Nama Tan Malaka adalah gelar semibangsawan yang dia dapatkan dari garis ibu sehingga nama lengkapnya berbunyi Ibrahim Gelar Datuk Sutan Malaka. Ayahnya bernama H.M. Rasad, seorang karyawan pertanian, dan ibunya Rangkayo Sinah, putri orang yang disegani di desa. Di desa itu, dia mempelajari ilmu agama dan berlatih pencak silat. Kemudian pada 1908, ia didaftarkan ke Kweekschool (sekolah guru negara) di Fort de Kock. Menurut gurunya G.H. Horensma, Malaka, meskipun kadang-kadang tidak patuh, adalah murid yang pintar. Di sekolah ini, ia menikmati pelajaran bahasa Belanda sehingga Horensma menyarankan agar ia menjadi seorang guru di sekolah Belanda. Dia juga adalah seorang pemain sepak bola yang hebat. Lulus dari sekolah itu pada 1913, dia ditawari gelar datuk dan seorang gadis untuk menjadi tunangannya. Namun, dia hanya menerima gelar datuk dalam sebuah upacara tradisional pada 1913. Sampai kemudian, akhir Oktober 1913, Tan Malaka meninggalkan desanya untuk belajar di Rijkskweekschool (sekolah pendidikan guru pemerintah), yang didanai oleh para engku dari desanya. Selama kuliah, pengetahuannya tentang revolusi mulai meningkat setelah membaca De Fransche Revolutie, yang diberikan kepadanya sebelum keberangkatannya ke Belanda oleh Horensma. Setelah Revolusi Rusia pada Oktober 1917, ia semakin tertarik pada komunisme dan sosialisme, membaca buku-buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Saat itulah ia mulai membenci budaya Belanda dan terkesan oleh masyarakat Jerman dan Amerika. Dia kemudian mendaftar ke militer Jerman. Bagaimanapun, ia ditolak karena Angkatan Darat Jerman tidak menerima orang asing. Saat itulah ia bertemu Henk Sneevliet, salah satu

pendiri Indische Social dari Democratische Vereeniging (ISDV, pendahulu dari Partai Komunis Indonesia). Setelah lulus, dia kembali ke desanya dan menerima tawaran Dr. C. W. Janssen untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh di Sanembah, Tanjung Morawa, Deli, Sumatera Utara. Selain mengajar, Tan Malaka juga menulis beberapa propaganda subversif untuk para kuli, dikenal sebagai Deli Spoor. Ia juga berhubungan dengan ISDV dan terkadang juga menulis untuk media massa. Salah satu karya awalnya adalah Tanah Orang Miskin, yang menceritakan tentang perbedaan mencolok dalam hal kekayaan antara kaum kapitalis dan pekerja, yang dimuat di Het Vrije Woord edisi Maret 1920. Ia juga menulis mengenai penderitaan parakuli kebun teh di Sumatera Post. Semua karya Tan Malaka dan permasalahannya didasari oleh kondisi Indonesia. Terutama rakyat Indonesia, situasi dan kondisi nusantara serta kebudayaan, sejarah lalu diakhiri dengan bagaimana mengarahkan pemecahan masalahnya. Cara tradisi nyata bangsa Indonesia dengan latar belakang sejarahnya bukanlah cara berpikir yang teoritis dan untuk mencapai Republik Indonesia sudah dia cetuskan sejak 1925 lewat Naar de Republiek Indonesia.

Peristiwa 3 Juli 1946 yang didahului dengan penangkapan dan penahanan Tan Malaka bersama pimpinan Persatuan Perjuangan, di dalam penjara tanpa pernah diadili selama dua setengah tahun. Setelah meletus pemberontakan FDR/PKI di Madiun, September 1948 dengan pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin, Tan Malaka dikeluarkan begitu saja dari penjara akibat peristiwa itu. Di luar, setelah mengevaluasi situasi yang amat parah bagi Republik Indonesia akibat Perjanjian Linggajati 1947 dan Renville 1948, yang merupakan buah dari hasil diplomasi Sutan Syahrir dan Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Tan Malaka merintis pembentukan Partai Murba, 7 November 1948 di Yogyakarta. Pada 1949, tepatnya Februari, Tan Malaka hilang tak tentu rimbanya, mati tak tentu kuburnya di tengah-tengah perjuangan bersama Gerilya Pembela Proklamasi di Pethok, Kediri, Jawa Timur. Tapi akhirnya misteri tersebut terungkap juga dari penuturan Harry A. Poeze, seorang sejarawan Belanda yang menyebutkan bahwa Tan Malaka ditembak mati pada 21 Februari 1949 atas perintah Letda Soekotjo dari Batalion Sikatan, Divisi Brawijaya. (U1)


Luber

l

12 18 Desember 2013

Keterwakilan Rakyat di Lembaga Legislatif (2-Habis) peroleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; dan g. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi. Pasal 27 (1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan atau nama lain. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.

K

ETERWAKILAN masyarakat pada seorang anggota lagislatif itu kedaerahan, yakni disesuaikan dengan proporsi jumlah penduduk suatu daerah. Hal itu untuk mengatur proporsionalitas keterwakilan aspirasi masyarakat ke gedung wakil rakyat itu. Untuk itu dibuatlah regulasi yang mengaturnya, yakni UU No. 8/2012, di antaranya pada:

p a d a

Bagian Ketiga Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Pasal 26 (1) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh). (2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi; b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi; c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi; d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; e. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi; f. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang mem-

Pasal 28 (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan, daerah pemilihan tersebut dihapuskan. (2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung kembali sesuai dengan jumlah penduduk. Pasal 29 (1) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam undangundang ini. (2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. (3) Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota baru setelah pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk pemilu berikutnya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dalam peraturan KPU. Bagian Keempat Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPD Pasal 30 Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat). Pasal 31 Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi. n


Jeda

l

13 18 Desember 2013

Gagasan Konvensi Baru Sebatas Formalitas Pencitraan DEMOKRASI yang dijalani kini terus berkutat pada polemik, baik penyelenggaraan, penyimpangan, maupun penegakan hukum. Kondisi seperti ini akan terus dialami sembari mencari cara terbaik agar tercipta demokrasi yang benar-benar stabil.

D

ari konvensi itu, berujung kekalahan calon dari Golkar, yakni Jenderal (Purn.) WirantoSalahuddin Wahid dalam Pilpres 2004 oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzani di putaran pertama. Namun, partai politik tak mau mengakui apa yang dilakukannya sebatas pencitraan partainya. Terbukti, Akbar yang kini ketua Dewan Pertimbangan Golkar itu menganggap konvensi itu sebagai sebuah prestasi besar dalam proses demokratisasi di Indonesia. Bahkan, berkali-kali ia menyatakan konvensi yang digagasnya merupakan sistem yang ideal untuk menjaring capres dan bukan sekadar akal-akalan, karena saat itu Golkar berniat membangun tradisi demokrasi yang berkebalikan dengan kebiasaan Golkar pada masa Orde Baru. Baginya, konvensi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas demokrasi, terutama terkait dengan rekrutmen tokoh-tokoh yang akan menduduki jabatan politik seperti presiden. Proses rekrutmennya harus mencerminkan iklim yang terbuka dan memungkinkan setiap orang berpartisipasi. Meskipun Wiranto tak menang di Pilpres 2004, Akbar mengklaim konvensi yang digagasnya berjalan sukses. Bahkan, sebagai

bukti, kelima pemenang teratas konvensi Golkar kini menjadi tokoh berpengaruh dalam menghadapi Pemilu 2014. Akbar malah menyesalkan mengapa konvensi yang ia gagas tidak dilaksanakan para penerusnya. Gagasan Akbar itu kini diadopsi—walaupun tidak persis sama—oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam mencari capres partai berlambang Mercy itu. Bahkan, sejumlah tokoh masyarakat, rohaniwan, akademisi, dan budayawan kemudian menggelar gagasan sejenis dengan harapan muncul kader terbaik pilihan rakyat untuk menjadi presiden. Peserta konvensi rakyat yang ada di peringkat teratas akan diumumkan dan

diusulkan kepada partai politik yang diharapkan bisa bertarung di pilpres. Terlepas adanya kritik dan kelemahan dalam pelaksanaan konvensi (parpol maupun rakyat), kedua model itu menjadi sarana terbaik untuk mencari pemimpin alternatif pada masa mendatang sehingga tokoh yang muncul dalam perhelatan pilpres tidak selalu “lu lagi lu lagi�. Akan tetapi, itu semua harus ditopang dengan kemauan politik para pengambil keputusan dengan membuat regulasi pemilu yang mengakomodasi soal konvensi capres. Kalau tidak, konvensi yang diharapkan menjadi solusi bagi pemunculan tokoh-tokoh calon pemimpin masa depan hanya akan menjadi ilusi. (MI/U1)


Jeda

l

14 18 Desember 2013

Wacana GBHN Muncul, Bukti Pemerintah Hilang Arah PEMERINTAH kini mulai sadar sejumlah program yang digulirkan untuk membangun bangsa kehilangan arah. Sebab, reformasi yang sudah 15 tahun belum juga mengarah kepada kesejahteraan masyarakat.

U

ntuk itulah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu dihidupkan lagi. Sejumlah kalangan menilai haluan negara sangat dibutuhkan untuk menentukan arah yang lebih jelas ke mana Indonesia menuju. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menuturkan haluan negara mesti segera dirumuskan agar negara tidak terus terombangambing akibat euforia reformasi. Di era reformasi pula, GBHN yang berpuluh-puluh tahun menjadi penuntun arah perjalanan bangsa dihapus seiring dengan dilakukannya amendemen UUD 1945. Irman menekankan pentingnya amendemen UUD 1945 secara komprehensif dengan mengembalikan kewenangan MPR untuk menetapkan haluan negara. “Perlunya kembali menguatkan kewenangan MPR menetapkan GBHN,” ujar Irman pada suatu forum terbuka. Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan perlunya haluan negara yang mampu memberikan aturan jelas dalam sistem tata negara. Menurutnya, Indonesia saat ini menganut sistem presidensial, tetapi pada praktiknya kewenangan presiden dibatasi DPR. “Penyelenggaraan negara sejak 2004 berlangsung tanpa haluan karena sesuai UUD hasil amendemen, MPR tidak lagi menentukan GBHN. Dalam menjalankan visi-misinya, presiden juga tidak didukung sistem, terutama parlemen dan koordinasi daerah,” kata Marzuki. Hal senada dikemukakan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin. Haluan negara mendesak dibentuk sebab Indonesia sudah dalam kondisi darurat. “Harus ada pedoman negara untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar satu persepsi ke mana negara ini menuju.” Namun, Lukman mengingatkan upaya menghidupkan haluan negara seperti GBHN pada era Orde Baru tidak perlu dibarengi den-

gan menghidupkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. “Sangat berbahaya jika MPR kembali menjadi lembaga tertinggi dengan kekuasaan begitu luas karena akan merangsang semua pihak untuk menguasai lembaga itu.” Pentingnya menghidupkan lagi GBHN juga disuarakan parpol. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, misalnya, mengatakan tanpa GBHN pembangunan nasional sangat bergantung pada visi-misi presiden terpilih. Begitu pula pandangan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. “GBHN harus kembali diberlakukan, sebab tidak adil kalau digantikan konsep RPJP (rencana pembangunan jangka panjang) yang dibuat, dikontrol, dan dinilai pemerintah sendiri.” Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari yang dihubungi terpisah juga sepakat menghidupkan lagi GBHN. Tanpa GBHN, setiap pemerintahan berganti, kebijakan kerap berganti pula. “Jika ingin maju, negara kita harus punya satu program jangka panjang dan konsisten menjalankan rencana yang kita bangun itu.” Partai NasDem pun, imbuh Taufik, bertekad mengembalikan GBHN yang disesuaikan den-

gan kondisi saat ini. “Dulu di masa Orde Baru pemerintahnya otoriter dan represif. Sekarang kan era demokrasi, jadi harus ada penyesuaian.” Penggerak Reformasi Dukungan munculnya GBHN juga dari tokoh gerakan reformasi 1998, Amien Rais. Menurut pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu, ketiadaan GBHN telah membuat kinerja pemerintah jauh melenceng dari amanat UUD 1945 dalam 15 tahun terakhir. “Bangsa Indonesia semakin kehilangan arah. Konstitusi itu bukan harga mati. Untuk satu kepentingan jangka panjang yang lebih bagus, mengapa tidak GBHN dihidupkan kembali,” ujarnya. Ia menilai pembangunan nasional tanpa GBHN sudah membuat pembangunan keluar dari rel. Indonesia malah terjun semakin dalam ke sistem ekonomi liberal. “Kepentingan rakyat kecil sudah tidak terproteksi. Bahkan UUD kita sudah dicampakkan ke tempat yang sangat jauh sehingga pembangunan kita tidak ada hubungannya dengan UUD,” ujarnya. (U1)


Pernik Pemilu

l

15 18 Desember 2013

Dunia Politik Indonesia Tak Respek dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ILMU pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi salah satu bukti daya saing sebuah bangsa terhadap lainnya. Iptek menjadi bukti kemajuan besar bagi sebuah negara dalam pembangunan. Namun, di Indonesia, iptek dikesampingkan dalam program pemerintah.

P

artai politik ikut dalam pusaran kesalahan yang menyebabkan bangsa ini sulit menggapai citacitanya dan memiliki daya saing. Calon presiden dari Partai Hanura, Wiranto, melihat penunjukan calon pemimpin yang tidak kompeten merupakan sumber permasalahan bangsa selama ini. “Partai politik dengan rekrutmen lemah, diklat kurang, dan misorientasi menjadi salah satu faktor penyebab. Sekarang, penyanyi dangdut saja dijadikan calon, sampai pelawak juga ada, lama-lama pemain akrobat juga dicalonkan. Makanya yang korupsi jalan terus,” kata Wiranto di Auditorium LIPI, Jakarta. Dia juga menilai rekrutmen calon pemimpin selama ini kurang mengedepankan kompetensi sehingga sumbangsih dan kepedulian pemimpin terhadap iptek menjadi rendah. Padahal, kemajuan iptek suatu negara ditentukan oleh komitmen pemimpinnya. “Ada lagi lulusan SMA mau jadi capres. Padahal, jadi guru saja minimal S-1, masak presiden SMA? Bagaimana iptek mau diperhatikan?” kata mantan Panglima TNI itu. Sementara itu, Yusril mengatakan persoalan iptek tidak hanya dilihat dari dukungan finansial, tetapi harus ada bentuk insentif nonfinansial yang bisa diberikan, seperti resource and environmental management. “Kalau ini kita kembangkan, kita bisa kuasai masa depan. Perhatian terhadap peneliti sangat minim di Indonesia. Ini salah satu penyebab

negara kita selalu didikte,” ujarnya. Ketua Dewan Penasihat Himpenindo sekaligus Kepala LIPI Lukman Hakim mengungkapkan calon presiden mendatang perlu didekatkan dengan isu-isu yang berhubungan

dengan iptek. “Banyak negara maju menempatkan penelitian iptek sebagai basis kemajuan. Semoga harapan ini dijawab presiden mendatang.” Presiden SBY pun juga sadar penguasaan iptek menjadi hal mutlak bagi suatu bangsa untuk mampu bersaing dalam kehidupan berbangsa yang global. Untuk itu, perlu tiga langkah penting agar penguasaan teknologi dapat memperkuat daya saing bangsa Indonesia pada kancah internasional.

“Ada tiga hal penting, yang harus kita perhatikan untuk mengembangkan teknologi agar kita tidak tertinggal oleh bangsa lain,” kata Presiden. Menurut Presiden, hal pertama yang harus diperhatikan ialah tantangan ketersediaan pangan, energi, dan air. Ketiganya merupakan hal penting dalam kelangsungan hidup suatu bangsa. “Kita harus meningkatkan produksi pangan nasional, meningkatkan hasil-hasil energi, baik dari sumber energi terbarukan maupun yang sudah ada, dengan cara-cara aman,” ujar Presiden. Dia pun mengingatkan dalam soal ini bangsa Indonesia harus dapat hemat dan efisien dalam menggunakan ketersediaan pangan, air, dan yang amat utama dalam penggunaan energi. Hal kedua yang juga mesti diperhatikan ialah bagaimana menyelaraskan antara bidang ekonomi dan penguasaan teknologi. Ekonomi dan teknologi, kata Presiden, harus berjalan seiring tanpa menghilangkan tujuan dari masing-masing. “Ekonomi dan teknologi harus bersinergi karena sinergi keduanya bakal menciptakan hasil penelitian teknologi yang bisa diproduksi massal dan bisa dijual dengan harga terjangkau. Tujuannya sudah pasti, yakni untuk kebaikan dan kemakmuran rakyat,” kata dia. Hal ketiga yang harus diperhatikan ialah bagaimana membangun sinergi nasional di antara akademisi, bisnis, dan pemerintah. Sinergi ketiganya sangat penting untuk pengembangan teknologi, kebijakan, dan tersampaikannya hasil-hasil teknologi pada berbagai bidang dan kepada rakyat Indonesia. “Inovasi dan teknologi memiliki peran sentral. Apabila kita menguasai teknologi, peradaban bangsa akan semakin maju. Ekonomi bisa mengalami pasang surut, tetapi penguasaan teknologi tidak akan surut, bahkan bisa memperkuat daya saing bangsa,” kata Presiden. (U1)


Pernik Pemilu

l

16 18 Desember 2013

Pemimpin Mitologi akibat Krisis Kepemimpinan

P

ARTAI politik gagal total dalam melakukan kaderisasi untuk melahirkan calon pemimpin yang mampu mengurus negeri ini. Sistem kompetisi dan seleksi dari kaderisasi itu kini tergantikan dengan pemimpin yang muncul akibat mitologi. Pasalnya, tugas partailah untuk membangun sistem yang mampu melahirkan kader-kader tangguh yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. “Partai politik gagal mencari orang terbaik, mendidik, mengader, dan mengajukannya ke publik. Hingga hari ini, nama yang keluar hanya Joko Widodo. Kalau parpol bagus kerjanya, ada 10—20 orang seperti Jokowi sehingga bisa bersaing sehat. Atau mungkin ada orang yang berkompeten di parpol, tetapi tidak dimunculkan hanya karena dia tidak dekat dengan ‘cukong’,” kata pengamat politik, Hamdi Muluk, menanggapi survei nasional yang dilakukan Cyrus Network di Jakarta. Hamdi melanjutkan hal ini menunjukkan negara Indonesia mengalami krisis kepemimpinan dalam politik. Di sisi lain, Jokowi muncul sebagai fenomena capres “setengah dewa” dengan kemampuannya menghegemoni pikiran masyarkat. Menurut dia, hal ini berdampak buruk bagi bangsa Indonesia ke depan karena efek “mendewakan” seseorang terlalu fanatik dengan pemikiran hanya Jokowi yang punya jawaban atas

segala persoalan bangsa. “Masyarakat sebenarnya berharap tinggi (adanya calon pemimpin alternatif), tetapi prosesnya mandek dari partai politik sehingga yang terjadi nantinya malah kompetisi asal-asalan. Saya khawatir, dengan fenomena ‘ratu adil’ seperti ini membuat Jokowi manusia setengah dewa. Ini tidak sehat, kita jangan terjebak. Tahu dari mana bahwa Jokowi adalah jawaban dari segalanya? Apalagi jika ada orang yang mengkritik Jokowi, seperti sedang mengkritik dewa jadi musuh masyarakat,” ujarnya. Adapun dalam survei yang dilakukan Cyrus Network menyebut nama Joko Widodo (Jokowi) adalah calon presiden (capres) terkuat di benak publik saat ini. Meskipun Jokowi memang belum pernah sekalipun menyatakan kesediaannya untuk maju dalam pemilihan presiden tahun 2014 mendatang. Direktur Riset Cyrus Network Eko Dafid Afianto mengatakan dari 66,9% responden yang berbicara mengenai Jokowi ada sebanyak 62,7% responden berbicara positif tentang orang nomor satu di DKI Jakarta itu. Berbeda dengan kandidat capres/cawapres lainnya, seperti Megawati Soekarnoputri (31,8%), Prabowo Subianto (36,3%), M. Jusuf Kalla (42,3%). Eko menuturkan dalam survei tersebut juga menyebutkan bahwa Jokowi mampu meningkatkan potensi pemilih di mana pun dirinya akan diusung oleh partai politik mana pun.

“Sebanyak 60,1% pemilih (16,2% pemilih PDIP dan 43,9% pemilih non-PDIP) akan mempertimbangkan memilih PDIP jika sebelum Pemilu Legislatif 2014 PDIP mengumumkan sebagai satu-satunya partai yang mengusung Jokowi. Jika mengusung Megawati malah mendapat 26,4%, apabila Prabowo mendapat 32,1%,” kata dia. Demikian pula yang terjadi jika dikombinasikan dengan Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu, ujar Eko, melonjak ke angka potensial tertinggi 53%, begitu juga dengan Gerindra ke angka 48%. Bahkan, kata dia, figur Jokowi bisa mengangkat PBB, Partai NasDem, dan PKPI ke titik potensial tertinggi di atas 40%. “Fakta menariknya, ketika masyarakat ditanya soal kebijakan mobil murah yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat, masyarakat terbelah ke dalam bagian yang sama besar antara yang setuju (43%) dan tidak setuju (43%). Namun, jika diberitahu bahwa Jokowi tidak setuju dengan kebijakan mobil murah, 66% responden yang tadinya setuju dengan mobil murah berbalik menyatakan bahwa pendapat Jokowi tersebut benar,” kata dia. Adapun survei yang dilakukan Cyrus Network mengambil sampel 1.020 responden yang tersebar di 204 desa dan kelurahan di 33 provinsi. Tingkat kepercayaan survei 95% dan margin error 3,1%. (MI/U1)


VOTING, Edisi XXXII, 18 Desember 2013